7
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KERJA EKSPLORAS] DAN EKSPLOITASI MIGAS DI LAUT PEN ETAPAN WILAYAH KERJA . Wl,ryrh Xerja yeng ikan dltruatan kepad; Brden Usahe ateu Bentuk Usaha Gtap ditetapkan oleh Menteri setelah berkonsultasi denSan Pemerintah Daeruh. . FenawaEn Wilayah l(erja sebagaimana dimaksud dalsm ayat (1) dilakukan olrh Menteri. . Menteri menetapkan Badan Usha atau Bentuk Usaha Tetap yangdiberi rcwemng relakukan kegiatan usaha EksploEli dan Eksploitasi pada , '.:: , Wilayah Kerja . (1) Xepada setiap Badan Usaha atau Bentsk Usaha Tetap hanyE diberikan 1 (satul wilryah Keria. . (2) Dalam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap mengusahakan bebecpa Wilayah Keria, harus dibentuk badan hukumyangterpisah untuk setiap wilayah Kerja. . (1) langka mktu Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam hsal 11 ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 {tiga puluh}tahun. . (2) Badan Usaha atau Bentuk Usaha letap dapat rcngajukan perpanianSan ,angka Mktu KontEk lGrra Sam s€b.gairoE dimetsud delam ayat {1} palinglama 20 (dua puluh) tahun. BEBERAPA PENGERTIAN MENURUT UU MIGAS N0.22 TAHUN 2(x)1 . Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiman cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja ydItB utLcflruKdil, . Eksploitasi adalah rangkailn kegiatan yang hertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dan Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan. dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian minyak dan gas bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya. PENGUASAAN DAN PENGUSAHAAN MIGAS Pasal 4 . (1) Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis tak terbarukan yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan lndonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara, . {2} Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Perfambangan (KP) PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WLAYAH KERJA DI TAUT DALAM RANGKA EKSPLORASI MI6A5 . 'Penetapan dan penegasan batas wilayah kerja di laut sebelum kegiatan ekplorasi migas sangat penting dilakukan untuk memastikan apakah daerah eksplorasi termasukdalam wilayah hak berdaulat atau wilayah kedaulatan . Tidak ada kepastian batas wilayah kerja eksplorasi di laut berartltidak bisa dllakukan kegiatan ekplorasi dan eksploitasi, . Daerah wilayah kerja eksplorasi di laut sangat mungkin rcl rc(di pdud sudru wrdydlr yd[g urildI lr ure[ ucuEt dpd negara . Klaim wilayah maritim antar negara di laut harus mengacu pada UNCLOS lll BEBERAPA PENGERTIAN MENURUT UU MIGAS N0.22 TAHUN 2@1 Wilayah Hukum Pertambangan lndonesia adalah seluruh wilayah daratan, perairan, dan landas kontinen Indonesia. Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dahm Wilayah Hukum Pertambangan lndonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi.

Penetapan Dan Penegasan Batas Wilayah Kerja Eksplorasi Dan Eksploitasi Migas Di Laut

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Penetapan Dan Penegasan Batas Wilayah Kerja Eksplorasi Dan Eksploitasi Migas Di Laut

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS

WILAYAH KERJA EKSPLORAS] DAN

EKSPLOITASI MIGAS DI LAUT

PEN ETAPAN WILAYAH KERJA

. Wl,ryrh Xerja yeng ikan dltruatan kepad; Brden Usahe ateu BentukUsaha Gtap ditetapkan oleh Menteri setelah berkonsultasi denSanPemerintah Daeruh.

. FenawaEn Wilayah l(erja sebagaimana dimaksud dalsm ayat (1) dilakukanolrh Menteri.

. Menteri menetapkan Badan Usha atau Bentuk Usaha Tetap yangdiberircwemng relakukan kegiatan usaha EksploEli dan Eksploitasi pada

, '.:: , Wilayah Kerja. (1) Xepada setiap Badan Usaha atau Bentsk Usaha Tetap hanyE diberikan 1

(satul wilryah Keria.. (2) Dalam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap mengusahakan

bebecpa Wilayah Keria, harus dibentuk badan hukumyangterpisah untuksetiap wilayah Kerja.

. (1) langka mktu Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam hsal 11ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 {tiga puluh}tahun.

. (2) Badan Usaha atau Bentuk Usaha letap dapat rcngajukan perpanianSan,angka Mktu KontEk lGrra Sam s€b.gairoE dimetsud delam ayat {1}palinglama 20 (dua puluh) tahun.

BEBERAPA PENGERTIAN MENURUT UU MIGAS N0.22TAHUN 2(x)1

. Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuanmemperoleh informasi mengenai kondisi geologiuntuk menemukan dan memperoleh perkimancadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah KerjaydItB utLcflruKdil,

. Eksploitasi adalah rangkailn kegiatan yanghertujuan untuk menghasilkan Minyak dan GasBumi dan Wilayah Kerja yang ditentukan, yangterdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur,pembangunan sarana pengangkutan,penyimpanan. dan pengolahan untuk pemisahandan pemurnian minyak dan gas bumi di lapanganserta kegiatan lain yang mendukungnya.

PENGUASAAN DAN PENGUSAHAAN MIGAS

Pasal 4. (1) Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya

alam strategis tak terbarukan yang terkandung didalam Wilayah Hukum Pertambangan lndonesiamerupakan kekayaan nasional yang dikuasai olehnegara,

. {2} Penguasaan oleh negara sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan olehPemerintah sebagai pemegang Kuasa

Perfambangan (KP)

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WLAYAH KERJA DI TAUT

DALAM RANGKA EKSPLORASI MI6A5

. 'Penetapan dan penegasan batas wilayah kerja di lautsebelum kegiatan ekplorasi migas sangat pentingdilakukan untuk memastikan apakah daerah eksplorasitermasukdalam wilayah hak berdaulat atau wilayahkedaulatan

. Tidak ada kepastian batas wilayah kerja eksplorasi di lautberartltidak bisa dllakukan kegiatan ekplorasi daneksploitasi,

. Daerah wilayah kerja eksplorasi di laut sangat mungkinrcl rc(di pdud sudru wrdydlr yd[g urildI lr ure[ ucuEt dpdnegara

. Klaim wilayah maritim antar negara di laut harus mengacupada UNCLOS lll

BEBERAPA PENGERTIAN MENURUT UU MIGAS N0.22 TAHUN 2@1

Wilayah Hukum Pertambangan lndonesiaadalah seluruh wilayah daratan, perairan,dan landas kontinen Indonesia.

Wilayah Kerja adalah daerah tertentu didahm Wilayah Hukum Pertambanganlndonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi

dan Eksploitasi.

Page 2: Penetapan Dan Penegasan Batas Wilayah Kerja Eksplorasi Dan Eksploitasi Migas Di Laut

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS

WIIAYAH KERJA

. PENETAPAN = DELINIASI = DELIMITASI (

DEL|M|TAT\ON )ADALAH :

. Definition of boundaries on paper/map.

. Proses deliniasi batas wilayah kerja secara

kartometrik pada peta dasar yang dilakukan olehPemerintah/Mentri sebagai pemegang kuasaperambangan (KP).

. Also (usually) used in maritime boundary

lanjutan

. Penegasan batas wilayah kerja/ eksplorasidi darat tidak sulit. Halrya dilakukan dengan

^ L^^*Ai^^+ L.+-. ,li l.^--^.-!us illwruwsrE lwrurrrsr vEs ur rs:lJwrSsr,

kemudian menandainya dengan tandabatas/pilar di lapangan dengan tugrr/pilarbeton.

. Namun untuk di laut tentunya tidak bisar:t^1.,.1-^- l^*:1.:^-ulu\u\ur uullu^rdr

. Penegasan batas wilayah kerja/eksplorasi dilaut dilakukan secara kartometris dr ataspeta

BAGAIMANA CARA PENETAPAN DANPENEGASAN BATAS WILAYAH KERIAEKSPLORASI DILAUT1. ANIAR NEGARA INDONESI,A DENGAN NEGARA

I.AIN2. DI DAI.A.M NEGARA INDONESLA

UNTUK KLAM BATAS WITAYA}I DI [.AUT ANTARANEGARA }IARUS MENGACU KEPADA IINCLOS M -1982 ( United Nations Conveffion of tho Law of the Sm)tahm 1982

PENEGASAN BATAS WILAYAH KERIA

. PENEGASAN = DEMARKASI {DEMAftCATt3ff ) ADALAH PROSES

PEMASANGAN TANDA BATAS DI LAPANGAN

DENGAN MEMBERI/MEMASANG TANDA BATAS

BERDASARKAN HASIL PROSES PENETAPAN

BATAS. TERMASUK PROSES TERSEBUT ADALAH

PENGUKURAN UNTUK PENENTUAN KOORDINAT

TITIK-TITIK BATAS.

Lanjutan

. Banyak kasus sengketa batas wilayah kerjaeksplorasi te{adi karena adanya overlapingklaim batas baik antar perusahaan maupunantar negara

. Contoh kasus overlaping klaim batas antarnegaxa misalnya : kasus Ambalat antaruInrionesia - Maiaysia dan Timor gap antaraIndonesia / Timor Leste -Australia

Maritime Boundary Delimitation: Concept &applications

Inlernatimal law ofthe sea 9 T NCLOS Itr ) i,{aitime mer

Page 3: Penetapan Dan Penegasan Batas Wilayah Kerja Eksplorasi Dan Eksploitasi Migas Di Laut

\/---i-l:l-^: -^-ia:-

TT\TfrT nO 1nO^r ur rsutl\sr lrlarllrlrr - (Jl\\-rJ\,rJ r 702 KF'hAI IT ATAN ISOVFRIiI(IN-I-V\ dan

HAK BERDAULAT (SOVEREIGN RIGI{T)

' Sovereigrrty (kedadatan): rneans Nn rbsolnte power ofstrte to govern and control a territory withoutinterfer.ence from atlrer parties. In dlis area nationallaw can fuIIy cpplicable rnd frrll control over theresourc.es. A coastal state secures sovereignty over itshnd area and Territorial Sea,

. Sbvereigr right ftak bcrdaulat) : mcans thc autfurityof a state only to martigo and utilize rsourc6, not toerercise ftill cotrtrol over the resoui'ces. Contiguouszone,EBZanil Continental sheU rre sovereip riglrt

PENEGASAN BATAS WILAYAH KERIA DILAUT DENGAN PENGIIKURAN LAPANGAN

. PENYIAPAN DOKUMEN TERKAIT IZIN KP, PELACAKANBATASSESUAI IZIN KP. PEMASANGAN PILARDI TITIKACUAN. PENENTUAN GARIS PANTAI. TITIK AWAL

DANGARISDASAR. PENGI,]KURAN BATAS WILAYAH KERIAKP. DELDTTATAIT DETA DATAC- r Lrvuunrntr I Ltn untni

ZONE MARITIM

' TERRI1'a1R-L\L SEA:BERADADIBAWAIKADAULqTAN PENUH(3o'/nREICl.YY) . B,{TAS NttiSIMAL 1 ? mit &ri BASI Ll}in

. CONTIGUoUS ZONE(ZONETAMRAHAII): 24MILDARIGARISP4ry954!, t9.4IV.r{P9.AB3_uqVg+LY!}sPS^slSllSrF.(LUl\tt(uLl u&]w }dff4 LUffi rrM,&UUiSr 'ffSANITER

' EEZ(ZUNA Efi..JN.IIII Ei\SKi.I Str): I!{AKS,2U,MIL SUATUNEGARAMEI,fiUI( HAK.HAK E(SKLUSIF (SOVEREIGN RIGHD I]NTLKMENGBLOLA DA}I MEMAMAAfi(AN SIIMBERDAYA ;U-AI4,

LTDAR& DANHAK,LIR PIPA , MELIPUT

: a) hakberdaulatffiukkepcrluedBplmi. ehploiBi, kmflai dmper4;elolm smbadaya alm ba* halati mupu nmlnyti di penim diM ddd Id mrDu dibami auh droa laulblDemb@muiauber}tubleidsi bmgEaris ilrtrish, pqtudringodmf'elffiinItrEKIEE IN,LANDAS KONTINEN : MAKSIMttlt4 350MtL (SOWREICN RIGIIT)SUATI"INEGARA PANTAI ATAU KEPIII.A,UAN DAPATMEMANFAAI}LAN SDA MICAS.

Who do the Suweys?

. Operatiooallvcorductedbyand under budget scheme of oilcompany

. Centralgovernment (Dept .

ESDM; act as the facilitatorand technical assistanceprovider

. Survey couldbe doneby"outsourcirrg" procedure(Bakosufi anal, Disfu dros, auniversity, consultant ) butpaidby the oil company

Boundary Demarcation + In Situ Survey. GeodeticcPsr*eive( &nl

tequry, at l*t 2 wit fod€f6mtial pcitionir8 sldm

. I{andhcldGPS meivq fclwismce

. .t'beodoln6fqlowxat rlitreobr@ti@

. \dstsisl fq buildirgrefcmccpoints (RP)

. CMpilg equipmat (brc oup)

. Ottrorequipmmbincludiisflrshlicht (m.rq sir c@t wnbrella,cffii@ti@dryi@s, etc

IK

Page 4: Penetapan Dan Penegasan Batas Wilayah Kerja Eksplorasi Dan Eksploitasi Migas Di Laut

I

:

I

Reconnaissance step. Delining the low ilater line.. Defining tho locatior of refereaco pints (RP)

Bascpoiots, Rdcrcncc Foints, Bordcr Points

Maritime claimsCoordinates computation (office treatment)

. DdarffidimtEofI{P(k,Lm), Manec in met€r(Dm)mdeimuft ofRPedBs€eoint (c), diltesBepoiot-Umit point(DBB)= 12NM=22,224nas I NM= 1852 m

. Cqryulitrg @rdiute ofheda point

. Noplrysical pilk ftrbordaooint but depiotrd m a !a(gp-

rosle mrp (1:10000)

Maritime Boundrry llelimitation: Concept &apptca(ons

Principlc of mitirc bondakr

ffiA Mdnbndffirdqic sht BFnnlhii6bdsl*ndLilTd.Effik.fcbt mdv\htdaJudcidhyTdfrum!2ffic;dgrumH{mffiHmrt$rffiUntmnftOahE nC &mil.dlmohMary

PENETAPAN & PENEGASAN BATASPENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN

LALTT DAEBAH

. Mengncupada iuu,no,3212004 tentangPemerintahan Daerah

. SECAMTEKNISDILAKSANAKAN DENGANMENGACU PERMENDAGRI

No.1 tahun'2006tentang EnegasanBatas Daerah khususnyaBatas di laut.

t.f-ro.'.rl.i,

Page 5: Penetapan Dan Penegasan Batas Wilayah Kerja Eksplorasi Dan Eksploitasi Migas Di Laut

a

BATAS KE\IENANGAN PENGELOLAANDAERAHDILAUT

Pcdran f€p'iaat ProIinsi B

Contoh penarikru gartu bat&r detrgil netode gilis t€lgah(w.fisilline) p{d.a dua daerah lnng berbadapan

Metode : Gtris I\4edim (Tagah)

GAMBAR'IITIK AWAL DAN GARIS DASAR

Contqh pewikao guis tengsh den8il metodeElaridistrnpada dua dlemh yatrg b€dampingm

Corioh penriilu guis it{ll! pilIr puiu k6iilrng berJrak lebih dsri 2 kali 12 mil namu benda dalam stu propinsi

Loiliou lruailw Bilrs uaus Bgr uaclilr yag wlwBuldengan laut lepas atau pereiran kepulaum

^,€a&,

Page 6: Penetapan Dan Penegasan Batas Wilayah Kerja Eksplorasi Dan Eksploitasi Migas Di Laut

Contoh p€trldkil garis batas padr pulu keclly{ng he{rmL lnrmtrg drrl 2 k Il 12 mil nomrD hmd, dslsm

setu prevlml,

Contoh penarikan garis batas padapuiau-puiau ii'ecii yang berada riaiam satu provinsi

tuor&'ry@

Dtre. IMqiall&

u'!(HeEtdCdorM..)ffi8t7tu,MD.dmhdontrthFd Fb tolxtiryeEhppdrturS9hffib

$1"q${'\ -q\*Xi[$ q*

Overlaps in oilmncessim blmks

Sovoreignty orsovereign rights?

lack ofcomprehensivermderstanding

Does Ambalat belongto lndonosia orMalaysia?

The Ambalat BlockColebes Sea

Maritime Zone

TS and EEZ

Roughly 66 km

E-W, 135 kmN-S

History of the JPDA and Timor Sea

,rL1872S.M Bdney {turLM),Iffi*

1176+ Edlt@*gffi. bIffi.

lsgr rffi G{ Tr.dY0& Crydd ZruOr q c)

tuStlMZEEgffitlnlM$!*r)1S9, EdIffihd.Ftu.

tu€$)EdIffidAid&zlffi tu Tr{y +

Fd4ffib@ffid

ffimTsllqdemtuhdaw{dMffi.bouffi(d.ddHTfrs)

Page 7: Penetapan Dan Penegasan Batas Wilayah Kerja Eksplorasi Dan Eksploitasi Migas Di Laut

ind*r, qsia-&{a}aysin Bouneiaries

lbllMtvl&or{ol@rytu.

l. h'acoffihyktffiMDd.d&!d&*(rfupS

a MhdrMIffiml$r,hbffiaWH&hdmffiM,tucffioHMHD.erkhfiksrHPffibaiotMdh{r0'trdd@{tuffi.dg.dftsIhd

3. ftm&[email protected]. orffibdryMrudMy.tuftffiBkb.m&Ml&e&[email protected]*r&bdm& IPEF

rlltHii{tr-hbrnrEl.rllHluEE**ffiB

BATASWLAYAH

DI P.

SEBATIK

gti&tffi

i{ .rtrtrt. I *!* '-- m\if ar.ffi'" 't\,.,",- L' "')

1 u '..,a rrr.ttrt. i''a ", '\ i

,.;,.!*-**-

/*..*#-'-,--__--xffi