of 60 /60
Drs. Sidik Budiman M.Soc.Sc Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman Ditjen Perbendaharaan PENERUSAN PINJAMAN DAERAH

PENERUSAN PINJAMAN DAERAH - ciptakarya.pu.go.idciptakarya.pu.go.id/dok/udsrp/launch/pinjaman.pdf · (Kepmenkeu Nomor: 347a/KMK.017/2000 tentang Rekening Pembangunan Daerah). Jenis

  • Author
    vankien

  • View
    223

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PENERUSAN PINJAMAN DAERAH - ciptakarya.pu.go.idciptakarya.pu.go.id/dok/udsrp/launch/pinjaman.pdf ·...

Drs. Sidik Budiman M.Soc.ScDirektorat Pengelolaan Penerusan PinjamanDitjen Perbendaharaan

PENERUSAN PINJAMAN DAERAH

DASAR HUKUM PENERUSAN PINJAMAN/HIBAH KEPADA DAERAH

PP No.107/2000 Tentang: PinjamanDaerah

KMK No.35/KMK.07/2003Tentang: Perencanaan, Pelaksanaan,Penatausahaandan Pemantauan PenerusanPinjaman Luar NegeriPemerintah kepada Daerah

UU NO. 25 Thn 1999Tentang: PerimbanganKeuangan Pusat dandaerah

DIUBAH UU NO. 33/2004Tentang: PerimbanganKeuangan antaraPemerintah Pusat danPemerintah Daerah

PP No.54 tahun 2005Tentang: PinjamanDaerah

PP No.57 tahun 2005 Tentang: Hibah KepadaDaerah

Permenkeu No.-Tentang: Tata Cara Pemberian Pinjaman Daerahdari Pemerintah yang Dananya Bersumber dari PLN

Permenkeu No.-Tentang: Tata Cara Pemberian Hibah kepadaDaerah

SUMBER DANA PINJAMAN PEMERINTAH KEPADA DAERAH

1. Penerusan Pinjaman Luar Negeri PemerintahPusat :- Bilateral ;- Multilateral ;- Lembaga Keuangan Lainnya.

2. Pinjaman Dalam Negeri : Rekening Pembangunan Daerah (RPD).(Kepmenkeu Nomor: 347a/KMK.017/2000 tentang Rekening Pembangunan Daerah).

Jenis Pinjaman Daerah

Pinjaman Jangka Pendek; Pinjaman Jangka Menengah; Pinjaman Jangka Panjang.

Pinjaman Jangka Pendek : Jangka waktu kurang atau s/d satu tahun

anggaran; Pembayaran kembali (pokok, bunga, denda)

harus dilunasi dalam tahun anggaranbersangkutan;

Dipergunakan untuk menutup kekurangan arus kas pada tahun anggaran ybs;

Kegiatan yang akan dibiayai telah dianggarkan dalam APBD tahun ybs;

Kegiatan bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda.

Pinjaman Jangka Menengah :

Jangka waktu dari 1 s/d 5 tahun;Pembayaran kembali (pokok, bunga, denda) hrs dilunasi dalam waktu tidak melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah ybs.

Dipergunakan untuk membiayai penyediaan layanan umum yang tidak menghasilkan penerimaan.

Pinjaman Jangka Panjang :

Jangka waktu s/d 20 tahun; Kewajiban pembayaran kembali dilunasi

sesuai dengan persyaratan perjanjianpinjaman;

Dipergunakan untuk membiayai proyekinvestasi yang menghasilkan penerimaan.

PERSYARATAN USULAN PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI

1. Studi Kelayakan kegiatan;2. Rencana Kegiatan Rinci;3. Realisasi APBD selama 3 tahun terakhir;4. APBD tahun bersangkutan;5. Perhitungan proyeksi APBD selama jangka

waktu pinjaman termasuk perhitungan DSCR yang mencerminkan kemampuan daerahdalam memenuhi kewajiban pembayarankembali pinjaman (proyeksi DSCR) sertaasumsi yang digunakan selama jangka waktupinjaman yang akan diusulkan;

6. Rencana pembiayaan kegiatan (financing plan) secara keseluruhan;

7. Surat persetujuan DPRD berupa persetujuanprinsip yang diberikan oleh komisi di DPRD yang menangani bidang keuangan;

8. Data kewajiban yang masih harus dibayarsetiap tahunnya dari pinjaman yang telahdilakukan;

9. Surat pernyataan PEMDA, yang berisi tentang : Tidak memiliki tunggakan atas pinjaman yang

sedang berjalan; Menyediakan dana pendamping; Mengalokasikan dana untuk pembayaran angsuran

pinjaman tersebut dalam APBD setiap tahunselama masa pinjaman; dan

Dipotong Dana Alokasi Umum/Dana Bagi Hasiluntuk pembayaran angsuran pinjaman yang tertunggak.

KRITERIA KESIAPAN KEGIATAN PEMDA YANG AKAN MENERIMA PENERUSAN

PINJAMAN LUAR NEGERI

a. Kesiapan indicator kinerja monitoring dan evaluasi, seperti data dasar;

b. Alokasi Dana Pendamping untuk.pelaksanaan kegiatantahun pertama dalam APBD;

c. Pengadaan tanah dan/atau resettlement telahdilaksanakan;

d. Pembentukan dan penempatan personalia Unit Manajemen Proyek (Project Management Unit/PMU) dan Unit Pelaksana Proyek (Project Implementation Unit/PIU); dan

e. Kesiapan konsep pengelolaan proyek/ petunjuk pengelolaan/ administrasiproyek/memorandum (yang berisi cakupanorganisasi dan kerangka acuan kerjanya, danpengaturan tentang pengadaan, anggaran, disbursement, laporan, dan auditing).

Persyaratan Tingkat Suku Bunga:

- Persyaratan pinjaman dalam NPPP (Naskah PerjanjianPenerusan Pinjaman) memperhatikan persyaratanpinjaman dalam NPPLN (Naskah Perjanjian PinjamanLuar Negeri)

- Mata Uang dalam NPPP dapat berupa:Mata Uang Rupiah atauMata Uang Asing

- Jika mata uang yang digunakan rupiah, pemerintahmengenakan tambahan nilai tingkat bunga pinjamanuntuk menanggung resiko perubahan nilai tukarsebesar 5,02% (PMK No.83/PMK.06/2005 tanggal 12 September 2005 tentang Tambahan Tingkat SukuBunga Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintahyang Diteruskan kepada Daerah)

- Jika mata uang yang digunakan adalahmata uang asing, tingkat bunga sesuaiNPPLN + 0,50% (biaya administrasi)

- Tambahan nilai tingkat bunga ditetapkanoleh Menteri Keuangan dan ditinjau secaraberkala dengan mempertimbangkanperkembangan nilai tukar.

- Penandatanganan NPPP dilakukanselambat-lambatnya sampai dengantanggal efektif pinjaman sesuai NPPLN

PROSEDUR PENERUSAN PINJAMAN PLN KEPADA DAERAH

PEMDA BAPPENAS MENKEUDJPBN

PPLN/LENDER

NEGOSIASINPPLN

Dep. Teknis

NPPPSLA

DJAPK

13

13

14

14

36

7

9

1012

1313

2

13

5

14

8

MENDAGRIBAKD

11

PROSEDUR PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI KEPADA DAERAH

1. Pemerintah Daerah mengajukan usulankegiatan yang akan dibiayai dengan pinjamankepada Bappenas untuk dimasukkan dalamDaftar Rencana PHLN Jangka Menengah;

2. Menteri Keuangan meminta informasimengenai kemampuan keuangan daerahkepada Pemda;

3. Menteri Keuangan c.q. Dirjen Perbendaharaanmenyampaikan informasi indikasikemampuan keuangan daerah sebagai bahanpenyusunan Daftar Rencana PHLN kepadaBappenas;

4. Berdasarkan Daftar Rencana PHLN, Bappenas menyusun Daftar Kegiatan yang dapat dibiayai dengan PLN danmenyampaikannya kepada Menteri Keuangan;

5. Berdasarkan Daftar Kegiatan tersebutMenteri Keuangan c.q. DirjenPerbendaharaan menyampaikan suratkepada Pemda untuk mengajukan rencanapinjaman kepada Menteri Keuangandilengkapi dengan dokumen rencanapinjaman;

6. Dalam rangka penilaian atas dokumenrencana pinjaman Menkeu c.q. DirjenPerbendaharaan meminta pertimbangankepada Menteri Dalam Negeri c.q. DirjenBina Administrasi Keuangan Daerah untukaspek-aspek diluar perencanaan dankeuangan, meliputi : aspek politik danadministrasi pemerintahan daerah;

7. Menteri Dalam Negeri c.q Dirjen BAKD memberikan pertimbangan atas rencanapinjaman dan menyampaikannya kepadaMenteri Keuangan;

8. Atas dasar penilaian dan pertimbanganMenteri Dalam Negeri , Menteri Keuanganmenetapkan persetujuan atau penolakan atasrencana pinjaman dan menyampaikannyakepada Pemda pengusul;

9. Atas dasar rencana pinjaman yang disetujuiMenkeu c.q. Dirjen Perbendaharaanmelakukan koordinasi dengan calon PemberiPLN untuk mendapatkan komitmenpendanaan;

10. Setelah melakukan evaluasi atas rencanapinjaman yang diterima, pihak PPLN menyerahkan komitmen pendanaannya kepadaMenkeu;

11. Berdasarkan komitmen pendanaan yang diterima dari pihak Pemberi PLN Menkeu c.q. Dirjen Perbendaharaan menerbitkan DaftarRencana Pinjaman Daerah untuk disampaikankepada Daerah Pengusul;

12. Berdasarkan Daftar Rencana Pinjaman Daerah yang diterimanya, Pemda menyampaikan SuratKeputusan DPRD tentang persetujuan pinjamanyang dihasilkan dari rapat paripurna kepadaMenkeu, yang mencakup :

Besaran plafond pinjaman; Jangka waktu pinjaman; Bunga pinjaman; Biaya komitmen; Menyediakan dana pendamping; Mengalokasikan dana untuk pembayaran

angsuran pinjaman tersebut dalam APBD setiaptahun selama masa pinjaman;

Dipotong DAU/Dana Bagi Hasil untukpembayaran angsuran pinjaman tertunggak..

Rekening Pembangunan Daerah

1. Tujuan RPD

Untuk membiayai investasi PemerintahKota/Kabupaten dalam pembangunanprasarana.

2. Sumber Dana RPD

a. Pembayaran kembali pokok pinjaman yang berasal dari Penerusan Pinjaman LuarNegeri;

b. Pembayaran kembali pokok pinjaman yang berasal dari RPD yang dipinjamkan kepadaPemda dan BUMD;

c. Pembayaran biaya bunga, denda, dan biayalain-lainnya yang timbul dari pemberianpinjaman sebagaimana dimaksud dalamhuruf a dan b;

d. Dana Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara yang dialokasikan oleh Pemerintahuntuk RPD guna pembiayaan investasiproyek-proyek Pemda;

e. Pinjaman atau hibah kepada pemerintah dariluar negeri.

3. Jenis-jenis Proyek

1) Air bersih; 2) Persampahan; 3) Terminal angkutan darat serta terminal

angkutan sungai dan danau; 4) Pasar; 5) Rumah sakit umum daerah.

.

4. BATASAN PEMBIAYAAN REKENING PEMBANGUNAN DAERAH (RPD).

1. Pembiayaan investasi Pemda dalampembangunan prasarana harus dapatmenghasilkan pendapatan untuk memenuhikewajiban pembayaran kembali pinjaman yang ditunjukkan dengan :

Net Present Value (NPV) positif; Internal Rate of Return (IRR) lebih besar dari

tingkat bunga RPD yang diberikan.

2. Pembiayaan investasi tersebut tidakdapat dipergunakan sebagai danapendamping untuk pembiayaaninvestasi yang pendanaannya telah atauakan disediakan dari pinjaman lainnya;

3. Pembiayaan investasi hanya dapatdilakukan untuk komponen kegiatanyang berupa pengadaan barang danpekerjaan sipil (konstruksi) dari proyekpembangunan prasarana terkait;

4. Pembiayaan investasi berkenaan Tidak Dapatdilakukan untuk :

Biaya konsultan, termasuk Laporan KelayakanProyek (LKP), desain rinci maupun supervisi;

Biaya pengadaan tanah; Biaya pematangan tanah; Biaya administrasi umum.

5. Pembiayaan investasi pembangunan prasaranatersebut setinggi-tingginya 75% dari biaya proyekkeseluruhan setelah dikurangi pembiayaankegiatan tersebut pada angka 4;

6. Pemda bersedia membiayai dengansumber dana sendiri dan bukanbersumber dari pinjaman pihak manapunsekurang-kurangnya 25% dari kebutuhanbiaya proyek diluar biaya untuk kegiatantersebut pada angka 4;

7. Pemda bersedia menempatkanpembayaran kembali pinjaman RPD danpembayaran kewajiban lainnya yang timbul dari pinjaman RPD dengan hakmendahului terhadap kewajiban Pemdakepada pemberi pinjaman lain, baik yang sudah ada maupun yang akan ada.

5. KRITERIA PENERIMA PINJAMAN RPD

Untuk dapat menerima pinjaman RPD, Pemdasekurang- kurangnya harus memenuhikriteria sebagai berikut :

a. Jumlah kumulatif pokok pinjaman Pemda yang wajib dibayar tidak melebihi 75% dari jumlahpenerimaan APBD tahun sebelumnya setelahdikurangi Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat, dana pinjaman lainnya serta penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayaipengeluaran tertentu;

b. Selama jangka waktu pinjaman, proyeksi DSCR dari Pemda paling sedikit 2,5 kali;

c. Pemda tidak mempunyaitunggakan atas kewajibanpembayaran pinjaman yang pernahditerima dari Pemerintah.

6. Persyaratan Pinjaman RPD

a) Jangka waktu pinjamanmaksimum adalah 20 tahun termasukmasa tenggang maksimum 4 tahun

b) Bunga pinjamanditetapkan sesuai dengan tingkatbunga yang berlaku pada periodeditetapkannya persetujuan pemberianpinjaman (untuk saat ini tingkat bungayang berlaku adalah 11,5% per tahun)

c) Commitment charge 0,75% per tahun.

PROSEDUR PINJAMAN DANA RPD

7. Penjelasan Prosedur PinjamanRPD

a) Peminjam mengajukan permohonanpinjaman dengan surat yang ditujukankepada Menteri Keuangan yang tembusannyadisampaikan kepada Direktur JenderalPerbendaharaan dan dilampiri dengandokumen :

LKP dari kegiatan yang dimintakanpembiayaannya;Realisasi APBD selama 3 (tiga) tahunterakhir;Proyeksi APBD selama jangka waktupinjaman yang diusulkan;

Daftar rincian jumlah pinjaman, berikutsumber pinjaman dan jadwal pembayarandari pinjaman dimaksud;Persetujuan tertulis Dewan PerwakilanRakyat Daerah (DPRD) atas permintaanpembiayaan;Rekomendasi dari dinas terkaitPemerintah Propinsi, khusus untukpembangunan rumah sakit umum daerahdan terminal.

b) Surat permohonan pinjaman tersebutdapat diajukan kepada MenteriKeuangan beserta persyaratanberdasarkan peraturan perundanganyang berlaku untuk pengajuanpinjaman.

c) Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Anggaran danPerimbangan Keuangan melakukanpenilaian terhadap usulan proyek yang akan dibiayai dari pinjaman dari segifinansiil, ekonomi serta kebijaksanaanpembangunan nasional.

d) Berdasarkan hasil penilaian pada huruf c diatas, Menteri Keuangan akan menyetujui ataumerekomendasi permintaan. Persetujuandilaksanakan dengan menerbitkan suratpersetujuan prinsip yang ditujukan kepadacalon peminjam yang berisi :

Plafond pinjaman;Jangka waktu pinjaman;Tingkat bunga pinjaman (biayaadministrasi).

e) Berdasarkan persetujuan prinsip tersebut pada huruf d di atas, calon peminjam mengirimkankonfirmasi atas persetujuan prinsip tersebutdisertai penyampaian Rencana PembiayaanProyek (RPP) dan Rencana PembiayaanTahunan (RPT).

f) Berdasarkan persetujuan prinsip dankonfirmasi dari calon peminjam tersebut, maka :

Ditandatangani Perjanjian Pinjaman (PP) antara Pemerintah cq. DepartemenKeuangan dan Peminjam.Dilakukan pembahasan RPP dan RPT olehDJPB, DJAPK dalam rapat interdep.Berdasarkan hasil pembahasan RPP danRPT tersebut diterbitkan SP RPT yang ditanda tangani oleh DJPB, DJAPK.

g) Berdasarkan kondisi dilapangan, apabiladiperlukan lingkup pekerjaan proyekdapat ditinjau kembali dengan merevisiRPT dan dibahas dalam rapat interdepoleh DJPB, DJAPK, dan peminjam. asalkan tidak merubah plafond RPT danplafond pinjaman.

h) Revisi RPT tersebut harus disetujui olehDitjen Perbendaharaan

HIBAH KEPADA DAERAH

Definisi HIBAH :

Penerimaan Daerah yang berasal dari PemerintahNegara Asing, Badan/Lembaga Asing, Badan/Lembaga Internasional, Pemerintah, Badan/Lembaga Dalam Negeri atau Perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barangdan atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihanyang tidak perlu dibayar kembali. (PP No. 57 th2005).

SUMBER HIBAH : Dalam Negeri

Pemerintah Pemerintah Daerah Lain Badan/Lembaga/Organisasi swasta dalam negeri Kelompok Masyarakat/Perorangan

Luar Negeri Bilateral Multilateral Donor Lainnya

BENTUK HIBAH:

Uang : Rupiah, Devisa, dan/atauSurat Berharga

Barang : Barang Bergerak danBarang Tidak Bergerak

Jasa : Bantuan Teknis, Pendidikan, Pelatihan, Penelitiandan Jasa Lainnya

PRINSIP PEMBERIAN HIBAH:

Bersifat bantuan untuk menunjang program pembangunan sesuai dengan prioritas dankebijakan Pemerintah serta merupakan urusanDaerah;

Bila bersumber dari Pendapatan DalamNegeri kegiatannya merupakan kebijakanPemerintah atau dapat diusulkan olehKementrian Negara/Lembaga;

Bila bersumber dari Pinjaman Luar Negerikegiatannya telah diusulkan oleh KementrianNegara/Lembaga;

Bila bersumber dari Hibah Luar Negeri, kegiatannya dapat diusulkan oleh KementrianNegara/Lembaga dan/atau Daerah;

Ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelahberkoordinasi dengan Menteri pada Kementrian Negara/Lembaga terkait;

Sejalan dengan Rencana PembangunanJangka Menengah (RPJM);

Daerah bersedia menyediakan danapendamping apabila dipersyaratkan dalamNPHD/NPPH;

Mempertimbangkan kinerja pengelolaanhibah sebelumnya, akumulasi hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenisyang telah dilaksanakan oleh Daerah.

Bersumber dari Pendapatan Dalam Negeri: Untuk melaksanakan kegiatan yang menjadi

urusan daerah, yaitu peningkatan fungsipemerintahan, layanan dasar umum, danpemberdayaan Aparatur Daerah;

Untuk kegiatan dengan kondisi tertentu yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatanPemerintah yang berskalanasional/internasional di Daerah;

Untuk melaksanakan kegiatan sebagai akibatkebijakan Pemerintah yang mengakibatkanpenambahan beban APBD

KRITERIA PEMBERIAN HIBAH

KRITERIA PEMBERIAN HIBAHBersumber dari Pinjaman Luar Negeri:

Untuk kegiatan Daerah dalam rangkapencapaian sasaran program yang merupakanprioritas nasional;

Diprioritaskan untuk Daerah dengan KapasitasFiskal Rendah, berdasarkan Peta KapasitasFiskal yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Tidak dapat digunakan untuk membiayaikegiatan pendukung yang menjadi kewajibanDaerah.

KRITERIA PEMBERIAN HIBAH:

Bersumber dari Hibah Luar Negeri: Untuk melaksanakan kegiatan yang menjadi

urusan Daerah, yaitu peningkatan fungsipemerintahan, layanan dasar umum, danpemberdayaan Aparatur Daerah;

Hibah diteruskan kepada Daerah sesuaidengan NPHLN.

PETA KAPASITAS FISKAL

Adalah peta yang menggambarkankemampuan keuangan masing-masingDaerah yang dicerminkan melaluipenerimaan umum APBD (tidak termasukDAK, dana darurat, dana pinjaman lama dan penerimaan lain yang penggunaannyadibatasi untuk membiayai pengeluarantertentu) untuk membiayai tugaspemerintahan yang dikaitkan denganbelanja pegawai dan jumlah pendudukmiskin.

PENGELOMPOKAN PETA KAPASITAS FISKAL

Daerah berkapasitas fiskal Tinggi, mendapatkan porsi hibah sebesar 30% daritotal nilai proyek;

Daerah berkapasitas fiskal Sedang, mendapatkan porsi hibah sebesar 60% daritotal nilai proyek;

Daerah berkapasitas fiskal Rendah, mendapatkan porsi hibah sebesar 90% daritotal nilai proyek.

TAHAPAN PEMBENTUKAN PETA KAPASITAS FISKAL

Penghitungan kapasitas fiskalmasing-masing DaerahPropinsi dan Kabupaten/Kota; dan

Penghitungan indeks kapasitasfiskal Daerah Propinsi danKabupaten/Kota.

FORMULA PENGHITUNGAN KAPASITAS FISKAL

(PAD + BH + DAU + LP) BPKF = ----------------------------------------

JUMLAH PENDUDUK MISKIN

Keterangan :

KF = Kapasitas Fiskal PAD = Pendapatan Asli Daerah BH = Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan

Pajak (Sumber Daya Alam) DAU = Dana Alokasi Umum LP = Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

kecuali DAK, Dana Darurat, Pinjamandan Penerimaan Lain yang Penggunaannya dibatasi

BP = Belanja Pegawai JUMLAH PENDUDUK MISKIN = Jumlah penduduk

Miskin berdasarkan data BPS Pusat.

PENGHITUNGAN INDEKS KAPASITAS FISKAL

Untuk Propinsi dilakukan denganmenghitung kapasitas fiskal masing-masing Daerah propinsi dibagi denganrata-rata kapasitas fiskal seluruh Daerahpropinsi;

Untuk kapasitas fiskal Kabupaten/Kota dilakukan dengan menghitung kapasitasfiskal masing-masing DaerahKabupaten/Kota dibagi dengan rata-rata kapasitas fiskal seluruh DaerahKabupaten/Kota.

PENGHITUNGAN KAPASITAS FISKAL

Perhitungan APBD tahun terakhir; Terhadap Daerah yang tidak

menyampaikan data perhitungan APBD tahun terakhir kepada Depkeu maka data yang digunakan dalam penghitungankapasitas fiskal adalah data perhitunganAPBD tahun sebelumnya denganmenambah jumlah pendapatan sebesar10%.

HASIL PENGHITUNGAN INDEKS KAPASITAS FISKAL Merupakan Daerah dengan Kapasitas

Fiskal Tinggi apabila hasil penghitunganindeks kapasitas fiskalnya lebih dari 1 atau sama dengan 1;

Merupakan Daerah dengan KapasitasFiskal Sedang apabila hasil penghitunganindeks kapasitas fiskalnya antara 0,5 atausama dengan 0,5 sampai dengan 1;

Merupakan Daerah dengan KapasitasFiskal Rendah apabila hasil penghitunganindeks kapasitas fiskalnya kurang dari 0,5.

REKAPITULASI TUNGGAKAN JATUH TEMPO PEMDA, PER 31 MARET 2006 (JUTA Rupiah)

670.367,48190JUMLAH

652.338,7375DIRAGUKAN DAN MACET- KONDISI TUNGGAKAN LEBIH DARI 12 BLN

4

13.431,8211KURANG LANCAR- KONDISI TUNGGAKAN LEBIH 6 BLN- 12 BLN

3

7.825,8641DALAM PERHATIAN - KONDISI TUNGGAKAN 6 HR- 6 BLN

2

(2.828,93)63LANCAR

- KONDISI TUNGGAKAN LEBIH DARI 0 S.D 6 HARI

1

JumlahTunggakan

Jumlah

PemdaUraianNo

PROSENTASE PENGEMBALIAN PINJAMAN PEMDA TERHADAP KEWAJIBAN JATUH

TEMPO PER 31 MARET 2006

4,749PRESENTASE PENGEMBALIAN >100%

36,3269PRESENTASE PENGEMBALIAN 100%

22,1142PRESENTASE PENGEMBALIAN >75-100%

9,4718PRESENTASE PENGEMBALIAN >50-75%

8,4216PRESENTASE PENGEMBALIAN >25-50%

8,9517PRESENTASE PENGEMBALIAN >5-25%

10,0019PRESENTASE PENGEMBALIAN 0-5%

%PEMDA URAIAN

Pkk Pinj+Bunga+Biaya Lain

14,87 :DSCR = (PAD+DAU+(DBH+DBHDR))- Belanja

:

-:Biaya Lain (B. Komitmen+Jasa Bank)

3.919.053.855 :Angsuran Bunga Pinjaman

262.418.972 :Angsuran Pokok Pinjaman

:- Belanja Anggota DPRD

:- Belanja Pegawai

162.173.499.366 :Belanja Wajib

-:Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBHDR)

- Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

- Dana Bagi Hasil Pajak

38.196.336.380 :Dana Bagi Hasil (DBH)

161.534.900.000 :Dana Alokasi Umum (DAU)

24.607.667.938 :Pendapatan Asli Daerah (PAD)

CONTOH PERHITUNGAN DSCR

14,87:DSCR= JUMLAH2/JUMLAH3

4.181.472.827 :JUMLAH 3

-:BIAYA LAIN

3.919.053.855 :BUNGA

262.418.972 :POKOK PINJAMAN

62.165.404.952 :PAD+DAU+(DBH=DBHDR)-BELANJA (JML 2)

162.173.499.366 :BELANJA

224.338.904.318 :JUMLAH 1

-:DBHDR

38.196.336.380 :DBH

161.534.900.000 :DAU

24.607.667.938 :PAD

KETERANGAN

73.767.020.960 :75% * PENERIMAAN UMUM98.356.027.946 :PENERIMAAN UMUM ((6= 1-(2+3+4+5))

251.735.726.122 :DIBATASI (B.Wajib+Hibah) (5)

- PENERIMAAN LAIN YG KEGUNAANYA

1.650.000.000 :- DANA PINJAMAN LAMA (4)

-:- DANA DARURAT (3)

14.367.870.000 :- DAK (2)

DIKURANGI

366.109.624.068 :TAHUN SEBELUMNYA (1)

JUMLAH PENERIMAAN APBD

70.834.000.000 :JUMLAH KUMULATIF PINJAMAN

69.184.000.000 :JUMLAH PINJAMAN YANG AKAN DITARIK

1.650.000.000 :JUMLAH SISA PINJAMAN

TIDAK MELEBIHI 75% PENERIMAAN UMUM TAHUN SEBELUMNYACONTOH PERHITUNGAN JUMLAH KUMULATIF PINJAMAN

170,90%29,10%persentase

41.163.800 29.184.000 11.979.800 TOTAL

174,52%25,48%persentase

39.163.800 29.184.000 9.979.800 Inv Konstruksi

2.000.000 -2.000.000 Inv Non Konstruksi

RPDPEMDAJUMLAH

SUMBER BIAYAURAIAN

MAKSIMUM 75% DARI BIAYA PROYEK (RPD)

CONTOH PLAFOND PINJAMAN

DASAR HUKUM PENERUSAN PINJAMAN/HIBAH KEPADA DAERAHSUMBER DANA PINJAMAN PEMERINTAH KEPADA DAERAHPERSYARATAN USULAN PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERIKRITERIA KESIAPAN KEGIATAN PEMDA YANG AKAN MENERIMA PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERIPROSEDUR PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI KEPADA DAERAHRekening Pembangunan Daerah2. Sumber Dana RPD3. Jenis-jenis ProyekBATASAN PEMBIAYAAN REKENING PEMBANGUNAN DAERAH (RPD).KRITERIA PENERIMA PINJAMAN RPD6. Persyaratan Pinjaman RPDPROSEDUR PINJAMAN DANA RPD7. Penjelasan Prosedur Pinjaman RPDHIBAH KEPADA DAERAHSUMBER HIBAH :BENTUK HIBAH:PRINSIP PEMBERIAN HIBAH:KRITERIA PEMBERIAN HIBAHKRITERIA PEMBERIAN HIBAHKRITERIA PEMBERIAN HIBAH:PETA KAPASITAS FISKALPENGELOMPOKAN PETA KAPASITAS FISKALTAHAPAN PEMBENTUKAN PETA KAPASITAS FISKALFORMULA PENGHITUNGAN KAPASITAS FISKALKeterangan :PENGHITUNGAN INDEKS KAPASITAS FISKALPENGHITUNGAN KAPASITAS FISKALHASIL PENGHITUNGAN INDEKS KAPASITAS FISKALREKAPITULASI TUNGGAKAN JATUH TEMPO PEMDA, PER 31 MARET 2006 (JUTA Rupiah)PROSENTASE PENGEMBALIAN PINJAMAN PEMDA TERHADAP KEWAJIBAN JATUH TEMPO PER 31 MARET 2006