ii

ii

NO: 02010Glfi/K"172006

PENERAPAN TAX REVIEW ATAS PAJAK PENGHASILAN (PPh) BADAN SEBAGAI ALAT PENILAIAN TAX COMPLIANCE DAN PENGENDALIAN PAJAK

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan penyelesaian program S-l Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra

Oleh: Pauline Melissa NRP: 32400017

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS KRISTEN PETRA SURABAYA 2006

ii

ii

LEM11AR PENCEGAHAN

SKRIPSI

PENERAPAN Y-l-Y RBVIEW ATAS PAJAK PEtyGllASlLAM (PFfe) BADAN SEBAGAI ALAT PENILAIAN fAX C'OMPLIAS'CF. BAH PENGENDALIAN PAJ AK

Oleh:

Paulinc Melila N RP: 32400011

Diterima Cfldi;

Ju-usan Akimtsnti Fiikulut: Stonomi Uni versi las Kristen Pt:lr;!

Surabaj'B. 11 Juli 2J06

Pembimbing 1:Ppnihi?nhimt 7.'

-

Ycnm Maii.Ltojiji.LL SF. Msi.,_AkDiy St dibjdl MM

Nll1 :9W>W|' 4444*

Tim P"siguji:

C

ii

ii

Ketua Jurusan:

i, Jym Lhnsiwmr. Sb. M*L Ak HAf *N1P: 98 CO?

Yenni Mtinp. SI".. MsL Ak

III

III

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Pauline Melissa, mahasiswa Universitas Kristen Pelia

NRP : 32400017

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui bahwa karya ilmiah saya yang berjudul " Penerapan tax review atas pajak penghasilan (PPh) badan sebagai alat penilaian tax compliance dan pengendalian pajak13 untuk disimpan, dipublikasikan dan atau diperbanyak dalam bentuk apapun oleh Universitas Kristen Pelra bagi keperluan akademis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

III

III

Dibuat di

: Surabava

Yang menyatakan.

(Pauline Melissa)

Pada tanggal : 11 Juli 2006

IV

IV

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat serta kasih karunia yang dilimpahkannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Penerapan lax review atas pajak penghasilan (PPh) badan sebagai alat penilaian tax compliance dan pengendalian pajak".

Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk memenuhi persyaratan kelulusan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra Surabaya.

Penulisan skripsi ini tidak lepas karena bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, di samping upaya dari penulis sendiri. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1.Papa, Mama yang memberikan semangat di saat penulis sedang putus asa. Terima kasih telah memberikan suatu bekal dalam hidup yaitu pendidikan. Untuk Stephen dan Christina yang telah menjadi saudara dalam suka dan duka serta memberikan penghiburan.

2.Bapak Drs. Ec. Sudibjo MM sebagai pembimbing 2 yang memberikan dorongan hingga terselesaikannya skripsi ini.

3.Ibu Yenni Mangoting, SE., Msi, Ak sebagai pembimbing I dan Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra Surabaya.

4.Bapak-bapak / Ibu-ibu dosen yang telah banyak membimbing pada saat kuliah.

5.Untuk sahabatku Lidia, Shiella yang selalu menemani dalam suka dan duka, untuk Kak Pil, Kak Lilin, Elsi yang selalu memberi semangat.

6.Untuk M's fam (meme. mimi, momo, mumu, memo) yang memberikan dukungan yang sangat besar bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Bangga sekali bisa menjadi bagian dari kalian.

1. Untuk pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis.

Segala hal di dunia ini tidak ada yang sempurna, begitu juga dengan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan pikiran, waktu, tenaga dan kemampuan lain yang ada pada diri penulis. Oleh sebab itu penulis menerima segala kritik dan saran dari pembaca, semoga dengan kritik dan saran dari pembaca, penulis bisa tahu dimana letak kesalahan yang penulis buat dan dikemudian hari penulis tidak mengulang kesalahan yang sama.

Harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca, senang rasanya jika kita bisa berbagi ilmu yang kita miliki dengan orang lain.

Surabaya, Juni 2006

Penulis

ABSTRAK

Pauline Melissa Skripsi

Penerapan tax review alas pajak penghasilan (PPh) badan sebagai alat penilaian tax compliance dan pengendalian pajak.

Penulisan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan PT "X" sebagai obyek penelitiannya. Skripsi ini menggambarkan aspek perpajakan yang ada dalam perusahaan tersebut. Tujuan skripsi ini adalah untuk mengevaluasi kewajiban perpajakan perusahaan dengan penerapan tax review. Dengan dilakukannya tax review akan dapat diketahui apakah PT "X" merupakan wajib pajak yang patuh atau tidak sehingga pengendalian pajak yang diharapkan PT "X" dapat terwujud.

Kata Kunci:

Tax Review. Tax Compliance. Pengendalian Pajak..

ABSTRACT

Pa if line Melissa Thesis

The application of the tax review to the company income tax as a measurement tool of tax compliance and tax control.

This thesis was done by using the "X" company as the subject. This thesis showd the taxation aspect in that company. The objective of this thesis was to evaluate the company^s taxation obligation by the application of the tax review. By applying the tax review, it would be found out whether PT "X" obeys the taxation agreement or not, so that PT "X" could accomplish the expected tax control.

Key words:

Tax Review. Tax Compliance. Tax Control.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDULi

LEMBAR PENGESAHAN ii

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAHUNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS iii

KATA PENGANTAR iv

ABSTRAK v

DAFTAR ISI vi

DAFTAR GAMBARvii

DAFTAR LAMPIRAN viii

1.PENDAHULUAN

LI Latar Belakang Masalah-1

1.2Identifikasi Masalah2

1.3Tujuan Penelitian2

1.4Manfaat Penelitian3

U Sistematika Penulisan ............................3

2.LANDASAN TEORI

2.1Pajak 4

2,1.1 Pengertian Pajak 4

2,L2 Subjek dan Objek Pajak 4

2.1.3 Kewajiban dan Hak Wajib Pajak S

2. L4 Penghasilan Kena Pajak 9

2.L5 Tarif Pajak(2

2.2Kredit Pajak 13

2.2.1PPhpasal22 33

2.2.2PPh pasal 25 20

2.3Konsep Laba menurut Laporan Keuangan Komersial dan LaporanKeuangan Fiskal ....................21

2.4Surat Pemberitahuan ....................23

2.5Tax Review ........23

2-5.1 Pengertian Tax Review 23

2.5.2 Prosedur Tax Review25

2.6Kepatuhan (Compliance)25

2.7Pengendalian Pajak--27

3.METODE PENELITIAN

3.1Rancangan Penelitian 29

3.2Jenis dan Sumber Data.................. 29

3.3Instrumen dan Metode Pengumpulan Data 29

v i

V[|

V[|

3.4 Teknik Analisis Data30

4.GAMBARAN UMUM, DESKRIPSI DATA, PEMBAHASAN

4.1Gambaran Umum 31

4.L1 Sejarah Singkat Perusahaan 31

4.1.2Struktur Organisasi32

4.1.3Kegiatan Produksi Perusahaan..34

4.1.3.1Jenis Produk. Spesifikasi dan Penggunaannya34

4.1.3.2Pembelian Bahan Baku34

4.1.3.3Proses Produksi36

4.2Deskripsi Data39

4.3Pembahasan49

4.3.1Mengevaluasi Implementasi Kewajiban Perpajakan49

4.3.2Mengevaluasi Pengisian S PT Tahunan PPh Badan 177150

4.3.3Upaya Antisipasi apabila sewaktu-waktu dilakukan

dilakukan pemeriksaan pajak 55

4.3.4Hubungan Laporan Evaluasi Tax Review dengan

Tax Compliance56

4.3.5Hubungan Laporan Evaluasi Tax Review dengan

Pengendalian Pajak 57

5.KESIMPULAN DAN SARAN

5.1Kesimpulan 58

5.2Saran 59

DAFTAR REFERENSI 61

LAMPIRAN62

viii

viii

DAFTAR GAMBAR

4.1 Struktur Organisasi PT "X" 33

DAFTAR TABEL

4.1 Koreksi Fiskal tahun 2004 39

DAFTAR LAMPIRAN

1.Daftar Inventaris kantor 2004 62

2.Daftar Mesin dan Peralatan Pabrik 2004 63

3.Daftar Kendaraan 2004 70

4.Bangunan 2004 70

L PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Karena pajak merupakan pendapatan utama suatn negara untuk membiayai pembangunan, maka sudah merupakan kewajiban bagi setiap warga negara untuk melakukan kewajibannya sebagai warga negara, dan hal itu sudah diatur di dalam undang-undang, mulai dari ketentuan, sanksi, dan denda apabila wajib pajak melalaikan kewajibannya.

Sistem self assessment yang berada dalam negara kita memberikan kebebasan bagi wajib pajak untuk menghitung sendiri, membayar sendiri dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu dibutuhkan pihak yang mengerti terhadap kewajiban dan prosedur perpajakan yang berlaku di negara kita ini. Demikian juga halnya dengan perusahaan yang membutuhkan seseorang yang mengerti benar mengenai kewajiban perpajakan yang harus dijalankan perusahaan tersebut. Perusahaan perlu mengkaji ulang pada akhir tahun pajak apakah kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan telah sesuai dengan Peraturan perpajakan yang berlaku

Tax review merupakan kegiatan penelaahan terhadap seluruh kewajiban perpajakan yang ada dalam suatu perusahaan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kepatuhan wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajak (tax compliance), apakah perusahaan telah melaksanakan seluruh kewajiban pajak dengan benar {full comply), ada kewajiban yang belum atau kurang dilaksanakan {under comply), atau telah terjadi pemenuhan kewajiban pajak yang berlebih (over comply). Baik over comply maupun under comply, keduanya akan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan dan menyebabkan kemungkinan perusahaan diperiksa oleh fiskus semakin besar. Sedangkan tujuan dari penerapan tax review adalah: L Untuk mengetahui apakah terdapat kesalahan implementasi kewajiban dan

prosedural perpajakan dan kemudian dilakukan perbaikan dan penyesuaian

dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. 2. Hasil tax review dapat digunakan sebagai bahan acuan dasar untuk menyusun

2

2

SPT Tahunan PPh badan. 3. Hasil lax review dapal dimanfaatkan sebagai upaya antisipasi apabila

sewaktu-waktu dilakukan pemeriksaan pajak. Dengan penerapan tax review diharapkan kerugian pajak yang dikarenakan adanya over comply dan under comply dapat diminimalkan sehingga pengendalian dan penghematan pajak dapat dilaksanakan oleh perusahaan.

FT "X" telah berusaha melakukan kewajiban perpajakannya dengan sistem self assessment yaitu menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya. Dengan demikian tax review bagi FT "X" berarti pemeriksaan pajak terhadap dirinya sendiri. Dengan melakukan lax review, sebagian besar pertanyaan dan persoalan yang akan muncul dalam pemeriksaan pajak akan lebih mudah dijawab dengan penguasaan yang lebih mendalam sehingga berbagai hal bisa diperbaiki sebelum terjadi pemeriksaan pajak. Pelaksana dari lax review adalah pihak internal perusahaan itu sendiri atau pihak eksternal yang mengerti kewajiban dan prosedur perpajakan bukan fiskus. Oleh karena itu skripsi ini akan mengevaluasi kewajiban perpajakan perusahaan dengan penerapan lax review. Dengan dilakukannya tax review akan terlihat apakah PT "X" merupakan wajib pajak yang patuh atau tidak sehingga pengendalian pajak yang diharapkan PT "X" dapat terwujud..

1.2Identifikasi Masalah

Dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimanakah penerapan lax review atas Pajak Penghasilan (PPh) badan sebagai alat penilai tax compliance dan pengendalian pajak pada PT "X".

1.3Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang penerapan tax review atas pajak penghasilan (PPh| badan sebagai langkah untuk menilai tax compliance suatu perusahaan dan sebagai strategi dalam mengendalikan pajak perusahaan khususnya di PT *X\

1.4Batasan Penelitian

Skripsi ini hanya dibatasi pada PPh badan karena PPh badan menggambarkan aspek perpajakan yang ada dalam perusahaan. Tax compliance (kepatuhan) yang dimaksud terdiri dari kepatuhan formal dan kepatuhan material.

1.5Manfaat Penelitian

1.Menambah pengetahuan bagi penulis dan pembaca tentang lax review khususnya atas (PPh) badan dan penerapannya dalam menilai tax compliance dan mengendalikan pajak perusahaan.

2.Memberikan masukan kepada pihak perusahaan untuk memecahkan masalah yang berhubungan dengan pajak terutang.

3.Bagi pihak lain, hasil penelitian diharapkan dapat berguna untuk menambah pengetahuan dan sebagai sarana untuk melakukan penelitian selanjutnya di bidang perpajakan, khususnya PPh.

1.6Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Di dalam bab ini akan diuraikan secara singkat mengenai apa yang akan dibahas dalam skripsi ini. Meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika skripsi.

BAB II : Landasan Teori

Merupakan penjelasan tentang teori-teori pendukung yang terkait dengan masalah yang dirumuskan dalam permasalahan penelitian ini.

BAB III: Metodologi Penelitian

Menjelaskan metode penelitian yang meliputi jenis penelitian yang dilakukan, jenis data dan sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV: Pelaksanaan dan Pembahasan

Menjelaskan mengenai teknik analisa dan pembahasan yang meliputi gambaran umum perusahaan, deskripsi penelitian dan hasil analisa rumusan masalah serta pembahasannya.

4

5

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran. Kesimpulan diperoleh dari analisis dan pembahasan hasil penelitian. Saran merupakan tindakan korektif yang dapat dilakukan oleh perusahaan.

2. LAN DA SA N TEORI

2.1. Pajak

2.1.1.Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Soemitro ( 2000:8) adalah

"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (yang dapat dipaksakan)

dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi), yang langsung dapat

ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak tersebut menurut Suandy

(2000:8) adalah:

L. Pajak peralihan kekayaan dari orang i badan ke pemerintah..

2.Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.

3.Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individu yang diberikan oleh pemerintah.

4.Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah

5.Pajak diperuntukkan membiayai pengeluaran pemerintah dan apabila pemasukannya masih surplus, dipergunakan untuk public investment.

6.Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah.

7.Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.

Ada dua fungsi pajak menurut Nurmantu (2000:9), yaitu:

1.Fungsi budgctair i finansial yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku.

2.Fungsi rcgulered / mengatur yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu.

2.1.2.Subjek dan Objek Pajak

Menurut Undang-undang Perpajakan nomor 7 tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2000: U Yang menjadi Subjek Pajak adalah: a. orang pribadi

b.warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan, menggantikan yang berhak;

c.badan;

d.bentuk usaha tetap.

2.Subjek Pajak terdiri dari Subjek Pajak dalam negeri dan Subjek Pajak luar negeri.

3.Yang dimaksud dengan Subjek Pajak dalam negeri adalah:

a.orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;

b.badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia:

c.warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

4.Yang dimaksud Subjek Pajak luar negeri adalah:

a.orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada diIndonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalamjangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dantidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha ataumelakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;

b.orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada diIndonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh liga) hari dalamjangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang lidak didirikan dantidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima alaumemperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usahaatau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

5.Yang dimaksud dengan bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waklu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha alau

7

7

melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

a.tempat kedudukan manajemen;

b.cabang perusahaan;

c.kantor perwakilan;

d.gedung kantor;

e.pabrik:

f.bengkel;

g.pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pengeboran yang digunakan untuk eksplorasi pertambangan;

h.perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;

i.proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;

j. pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;

k. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;

L agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia. 6. Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak menurut keadaan yang sebenarnya.

Menurut Undang-undang Pajak no 7 tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah pada Undang-undang no. 17 tahun 2000 pasal 4 ayat (I) Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

1.penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh;

2.hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;

3.laba usaha;

4.keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:

a.keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;

b.keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota;

c.keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha:

d.keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;

5.penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;

6.bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;

7.penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh;

S. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;

9.laba usaha;

10.keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta;

11.penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;

12.bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;

13.deviden dengan nama dan dalam bentuk apapun;

14.royalti;

[5. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

16.penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;

17.keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;

18.keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;

19.selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;

20.premi asuransi;

21.iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;

22.tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;

Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabnngan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek. penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2.13. Kewajiban dan Hak Wajib Pajak

Pengertian Wajib Pajak menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal I ayat (I) yaitu: "Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu".

Untuk menjamin pemberian kepastian hukum kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya, undang-undang mengatur secara tegas hak-hak dan kewajiban wajib pajak dalam suatu Hukum Pajak Formal.

Menurut Munawir (2003.17) hak-hak Wajib Pajak yang diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 adalah sebagai berikut:

1.Menunda pemasukan Surat Pemberitahuan Tahunan.

2.Membetulkan atau mengadakan koreksi terhadap Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan kepada fiskus.

3.Mengajukan permohonan untuk menunda pembayaran pajak atas suatu ketetapan maupun mengajukan permohonan pengurangan besarnya angsuran pajak.

4.Meminta kembali (restitusi) atau mengadakan kompensasi terhadap kelebihan pembayaran pajak.

5.Mengajukan permohonan untuk dihapuskannya sanksi administrasi.

10

1 1

6.Mengajukan keberatan atas snatu ketetapan pajak.

7.Mengajukan banding kepada badan peradilan pajak yang lebih tinggi.

Menurut Munawir (2003:7) kewajiban-kewajiban wajib pajak yang termuat dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16Tahun 2000 adalah sebagai berikut:

1.Wajib mendaftarkan diri atau melaporkan usahanya untuk memperoleh NPWP sebagai tanda atau identitas diri Wajib Pajak.

2.Wajib membayar pajak.

3.Wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).

4.Wajib menyelenggarakan pembukuan (terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang).

5.Wajib memberikan keterangan kepada aparatur pajak saat pemeriksaan dalam hal:

Memperlihatkan dan / atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, serta obyek yang terutang pajak;

Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan:

Memberikan keterangan yang diperlukan;

Meniadakan kewajiban untuk merahasiakan.

2.1.4. Penghasilan Kena Pajak

Penghasilan Kena Pajak diatur dalam Undang-Undang Pajak no 7 tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang no.I7 tahun 2000 pasal 6 yang terdiri dari 3 ayat dan untuk ayat ke 3 penulis tidak membahas karena tidak berhubungan dengan wajib pajak badan tetapi dengan wajib pajak orang pribadi, ketentuan pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

I. Besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi: a. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan:

b.Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh barang-barang atau harta yang berwujud, dan amortisasi atas pengeluaran untuk hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun

c.Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan

d.Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan

e.Kerugian dari selisih kurs mata uang asing

f.Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia

g.Biaya bea siswa, magang, dan pelatihan

h.Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat:

-Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial

-Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau BULPN atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan

-Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus

-Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Dirjen Pajak

Dalam Undang-Undang Pajak nomor 7 tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2000 pasal 9 yang membahas pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan ke dalam penghasilan kena pajak, berbunyi sebagai berikut:

L Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:

a.Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti deviden, termasuk deviden yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian SHU koperasi;

b.Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;

c.Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;

d.Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna. dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak;

e.Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;

f.Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;

g.Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali zakat atau penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang d i bentuk atau disahkan oleh pemerintah;

h.Pajak Penghasilan;

i.Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi WajibPajak atau orang yang menjadi tanggungannya;

13

13

j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan

komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham; k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan 'kenaikan serta sanksi

pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-

undangan di bidang perpajakan. 2. Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 atau pasal I IA.

2.1.5/Tarif Pajak

Menurut Undang-Undang Pajak nomor 7 tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2000:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak

Tarif Pajak

Sampai dengan Rp 50.000.000,00 (]ima puluh juta rupiah)

10% (sepuluh persen)

DI atas Rp 50.000.000.00 (hina puluh juta rupiah) s.d Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

\5 % (lima belas persen)

DI atas Rp 100.000.000.00 (seratus juta rupiah)

30% (dga puluh persen)

badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebagai berikut:

Sumber: UU PPh no. 17 tahun 2000 pasal 17 ayat (Ib)

I. Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi: Wajib Pajak

2.Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) dapat diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan.

3.Untuk keperluan penerapan tarif pajak, jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.

4.Besarnya pajak yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam bagian tahun pajak sebanyak jumlah hari dalam bagian tahun pajak tersebut dibagi 360 (tiga ratus enam puluh) dikalikan dngan pajak yang terutang untuk 1 (satu) tahun pajak.

5.Untuk keperluan penghitungan pajak, tiap bulan yang penuh dihitung 30 (tiga puluh) hari.

6. Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi.

2.1.G.PPh Final

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 4 ayat (1) UU nomor 17 tahun 2000, penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya di bursa efek, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, serta penghasilan tertentu lainnya merupakan obyek pajak. Tabungan masyarakat yang disalurkan melalui perbankan dan bursa efek merupakan sumber dana bagi pelaksanaan pembangunan sehingga pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari tabungan masyarakat tersebut perlu diberikan perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajaknya. Pengenaan pajaknya diatur oleh Peraturan Pemerintah.

2.2.Kredit Pajak2.2.1. PPh pasal 22

L, Dasar hukum: Pasal 22 UU no.7 tahun 1983 STDD UU no.7 tahun 1991, UUno.10 tahun 1994, dan UU no. 17 tahun 2000; Keputusan Menteri Keuangan no.254/KMK.03/2001 tanggal 30 April 2001 jo Keputusan Menteri Keuangan no.392/KMK.03/2001 tanggal 4 Juli 2001.

2.Ruang lingkup:

a.Kegiatan usaha di bidang impor;

b.Kegiatan dihidang usaha yang berkaitan dengan pemerintah / BUMN / BUMD:

c.Kegiatan dibidang lain.

3.Pasal 22:

Ayat (I) : Menteri Keuangan dapat menetapkan bendaharawan pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan impor atau

kegiatan usaha dihidang lain. Ayat (2) : Ketentuan mengenai dasar pemungutan, sifat dan besarnya pungutan, tata cara penyetoran, dan tata cara pelaporan pajak sebagai mana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Kenangan.

4.PPh pasal 22 Impor

a.Obyek pajak : Impor barang;

b.Pemungut pajak : Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

c.Besarnya pungutan :

Atas impor yang dilakukan importir yang mempunyai Angka Pengenal Impor (API) sebesar 2,5 % dari nilai impor;

Atas impor yang dilakukan importir yang tidak menggunakan API sebesar 7,5 % dari nilai impor;

Untuk barang yang tidak dikuasai sebesar 7,5 % dari harga jual lelang

d.Nilai impor adalah Nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk yaitu: Cosl Insurance and Freight (CIF) ditambah dengan Bea Masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan Per Undang-undangan Pabean dibidang impor.

5.Saat terutang dan pelunasan

a.PPh pasal 22 atas impor barang terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk;

b.Dalam hal pembayaran Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, maka PPh pasal 22 atas impor terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

6.Cara pemungutan

a.Dengan cara penyetoran oleh importir yang bersangkutan ke Bank Devisa (impor dengan Laporan Kebenaran Pemeriksaan / LKP);

b.Dipungut oleh bendaharawan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (impor tanpa LKP);

c.Penyetoran oleh importir / wajib pajak menggunakan formulir surat setoran pajak yang berlaku sebagai bukti pemungutan pajak;

d.Pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai wajib menerbitkan bukti pemungutan PPh pasal 22 atas impor dalam rangkap 3:

Lembar pertama untuk importir;

Lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada Kantor Pelayanan Pajak;

Lembar ketiga sebagai arsip pemungut pajak.

7,Cara penyetoran dan pelaporan:

a.Atas impor barang yang dilakukan oleh importir dengan LKP pelunasannya dilakukan sendiri bersama dengan saat biaya masuk ke Bank Devisa;

b.Atas impor barang yang dilakukan oleh importir tanpa LKP pelunasannya dilakukan oleh Dirjen Bea Cukai sehari setelah pemungutan pajak dilakukan ke kantor Pos dan Giro atau Bank Persepsi, kemudian melaporkan hasil pemungutannya tersebut secara mingguan selambat-lambatnya tujuh hari setelah batas waktu penyetoran pajak berakhir dengan menggunakan SPT masa PPh pasal 22.

8.Pengecualian pemungutan impor PPh pasal 22 atas impor:

a.Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan tidak terutang pajak penghasilan;

b.Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan atau pajak pertambahan nilai

L Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;

2.Barang untuk keperluan badab internasional yang diakui dan terdaftar pada pemerintah Indonesia beserta pejabatnya yang bertugas di indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia;

3.Barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, atau kebudayaan;

4.Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain

17

17

semacam itu yang terbuka untuk umum;

5.Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;

6.Barang untuk keperluan khusus kaum tuna netra dan penyandang cacat lainnya;

7.Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;

8.Barang pindahan;

9.Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan per Uuan Pabean;

10.Barang yang diimpor oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujuan untuk kepentinagn umum;

11.Persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;

12.Barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;

13.Vaksin polio dalam rangka Pekan ImunisasibNasional (PIN):

14.Buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama;

15.Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;

16.Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau lat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;

17.Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT

18

18

Kerata Api Nasional; 18. Peralatan yang digunakan untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh TNI.

c.Dalam hal impor sementara jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali.

d.Impor kembali (Reimpor) yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jendral Bea Cukai.

9.PPh pasal 22 bendaharawan

Besarnya pemungutan PPh pasal 22 bendaharawan:

PPh pasal 22 bendaharawan dipungut pada saat pembayaran atas pembelian barang sebesar 1,5 % dari harga pembelian.

10.Cara pemungutan dan penyetoran PPh pasal 22 bendaharawan:

Pemungutan PPh pasal 22 atas pembelian barang oleh pemungut pajak dilaksanakan dengan cara pemungutan dan penyetoran oleh pemungut pajak atas nama wajib pajak ke Bank Persepsi atau ke kantor Pos Giro dengan memakai surat setoran pajak (sekaligus sebagai bukti pemungutan pajak). Pelunasan PPh pasal 22 bendaharawan dilaksanakan pada hari yang sama dengan PPh pasal 22 (pada hari saat pembayaran dilaksanakan).

11.Pelaporan:

Pelaporan dilakukan dengan mengisi SPT Masa PPh pasal 22 dan harus dilaporkan selambat-lambatnya 14 hari setelah masa pajak berakhir, dilampiri dengan SSP lembar ke-3

12.Pengecualian pemungutan PPh pasal 22 bendaharawan

a.Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 1.000.000,00 dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;

b.Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum / PDAM dan benda-benda pos;

c.Pembayaran / pencairan dana jaring pengaman nasional (JPS) oleh

Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN).

13.PPh pasal 22 atas penyerahan hasil produksi di dalam negeri:

Pemungut pajak PPh pasal 22 atas penyerahan hasil produksi sebagai berikut:

a.PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi industri semen di Dalam Negeri

b.PPh pasal 22 atas penjualan hasil industri industri rokok di Dalam Negeri

c.PPh pasal 22 atas penjualan hasil industri kertas di Dalam Negeri

d.PPh pasal 22 atas penjualan hasil industri baja di Dalam Negeri

e.PPh pasal 22 atas penjualan hasil industri otomotif di Dalam Negeri

f.PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi bahan bakar minyak jenis Premium, Solar, Pelumas, Gas, dan Minyak tanah oleh Pertamina dan Badan Usaha selain Pertamina yang bergerak di bidang bahan bakar minyak jenis Premis selain kepada penyalur atau agennya.

14.Besarnya pemungutan PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi

a.Besarnya pemungutan PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi industri semen sebesar 0,25 % dari DPP PPN dan bersifat tidak final.

b.Besarnya pemungutan PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi industri rokok sebesar 0,12 % dari DPP PPN (harga bandrol) dan bersifat final.

c.Besarnya pemungutan PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi industri kertas sebesar 0, 1 % dari DPP PPN dan bersifat tidak final.

d.Besarnya pemungutan PPH pasal 22 atas penjualan hasil produksi industri baja sebesar 0,3 % dari DPP PPN dan bersifat tidak final.

e.Besarnya pemungutan PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi industri otomotif sebesar 0,45 % dari DPP PPN dan bersifat tidak final.

f.Besarnya pemungutan atas penjualan hasil produksi bahan bakar minyak sbb: I. Premium / Solar / Premix / Super TT

a.SPBU Swasta nisasi sebesar 0,3 % dari penjualan

b.SPBU Pertamina sebesar 0,25 % dari penjualan.

2. Minyak Tanah / Gas LPG / Pelumas sebesar 0,3 % dari penjualan.

I 5. Cara pemungutan dan penyetoran PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi sbb:

a.Untuk huruf a sampai e pada angka 14 dipungut pada penjualan dan disetorkan pada hari ke 15 setelah masa pajak berakhir (selambat-20 harlambatnya tanggal 15 bulan berikutnya)

b.Untuk huruf f pada angka 14 PPh pasal 22 terutang saat sebelum surat perintah pengeluaran barang (DELIVERI ORDER / DO) ditebus. PPh pasal 22 ini harus dilunasi sendiri ke Bank Devisa sebelum DO ditebus.

16.Pelaporan

a.Untuk huruf a sampai huruf e pada angka 14 harus melapor dengan mengisi SPT masa PPh pasal 22 selambat-lambatnya 20 hari setelah berakhir (paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya). SFT masa PPh pasal 22 ini dilampiri dengan SSP dan bukti pemungutan PPh pasal 22.\

b.Untuk huruf f pada angka!4 harus melapor dengan mengisi SPT masa PPh pasal 22 selambat-lambatnya 20 hari setelah berakhir (paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya). SFT masa PPh pasal 22 ini dilampiri dengan SSP dan bukti pemungutan PPh pasal 22 ini bersifat final dan disetor sendiri oleh WP pembeli hasil produksi.

17.PPh pasal 22 atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau expor dari pedagang pengumpul oleh badan usaha industri dan exportir yang bergerak dalam sektor Perhutanan, Perkebunan, Pertanian, dan Perikanan. Pemungutan PPh pasal 22 atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau expor adalah: Industri dan Exportir yang bergerak dalam sektor Perhutanan, Perkebunan, Pertanian, Perikanan yang ditunjuk kepala KPP atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau expor mereka dari pedagang pengumpul.

Yang dimaksud pemungut pajak PPh pasal 22 dapat diambil contoh antara lain: Industri Plywood, (Perhutanan) Industri Tepung Tapioka (Perkebunan / Pertanian) Exportir kayu gelondongan (Perhutanan) Industri ikan kaleng dan pengusaha cold storage (Perikanan) d 11. I 8. Besarnya pemungutan

Para industriawan dan exportir setiap melakukan pembelian bahan-bahan

untuk keperluan industri atau expor dari para pedagang pengumpul harus memungut PPh pasal 22 sebesar 1,5 % dari harga pembelian. 19. Cara pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 22

a.Pemungutan

Setiap melakukan pemungutan wajib diterbitkan bukti pemungutan PPh pasal 22 dalam rangkap 3 yaitu:

-Lembar pertama: untuk penjual (pedagang pengumpul)

-Lembar kedua : untuk KPP. dilampirkan pada SFT masa PPh pasal 22

-Lembar ketiga : untuk arsip pemungut pajak

(industriawan atau exportir sebagai pembeli)

b.Penyetoran

Penyetoran dilakukan oleh pemungut pajak dengan menggunakan SSP secara kolektif paling lambat hari ke-10 bulan takwim berikutnya (paling lambat tgl 10 bulan berikutnya) ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro

c.Pelaporan

Pemungut pajak wajib melaporkan mengenai PPh pasal 22 yang telah dipungut dan telah disetor tiap bulan kepada KPP dimana pemungut pajak terdaftar, paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir (paling lambat tgl 20 bulan berikutnya) dengan menggunakan SPT masa pasal 22 yang dilampiri bukti pemungutan PPh pasal 22 dan SSP lembar ketiga.

2.2.2, PPh pasal 25

Ayat(l): Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan: a. Pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam

pasal 21 dan pasal 23 serta pajak penghasilan yang dipungut

sebagaimana dimaksud dalam pasal 22: dan

b. Pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24; dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Ayat (2) : Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu Pembayaran PPh pasal 25 adalah pada tanggal 15 bulan berikutnya dan dilaporkan 20 hari setelah masa pajak berakhir.

2.3. Konsep Laba menurut Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal

Laporan keuangan fiskal disusun berdasarkan pembukuan seperti yang dimaksud dalam undang-undang perpajakan yang ditujukan untuk memenuhi kewajiban perpajakan perusahaan sedangkan laporan keuangan komersial disusun berdasarkan catatan akuntansi dengan Pedoman Standart Akuntansi Keuangan (PSAK). Adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara akuntansi komersial dan Fiskal menimbulkan perbedaan dalam menghitung besarnya penghasilan (Suandy 2001).

Sehingga tidak semua biaya dalam laporan keuangan komersial bisa dikurangkan pada penghasilan dalam laporan keuangan fiskal. Dalam laba fiskal minimal ada lima komponen yang harus diperhatikan, yaitu:

a.Penghasilan yang menjadi obyek (PPh pasal 4 yat I)

b.Penghasilan yang dikecualikan dari obyek pajak (PPh pasal 4 ayat 3)

c.Penghasilan yang pajaknya dikenakan secara final (PPh pasal 4 ayat 2)

d.Biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto (PPh pasal 6)

e.Biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto (PPh pasal 9). Latar belakang yang menjadikan laba dalam laporan keuangan komersial dan fiskal berbeda secara umum dapat dikelompokkan menjadi

a. Perbedaan waktu (timing differences)

Perbedaan yang bersifat sementara karena adanya ketidaksamaan waktu pengakuan penghasilan dan beban antara peraturan perpajakan dengan

standar akuntansi keuangan (Suandy, 2001)

Perbedaan waktu dibagi menjadi perbedaan waktu positif, yang terjadi apabila pengakuan beban untuk akuntansi lebih lambat dari pengakuan beban untuk pajak atau pengakuan penghasilan untuk tujuan pajak lebih lambat dari pengakuan penghasilan untuk tujuan akuntansi, dan perbedaan waktu negatif, yang terjadi jika ketentuan perpajakan mengakui beban lebih lambat dari pengakuan beban akuntansi komersial atau akuntansi mengakui penghasilan lebih lambat dari pengakuan penghasilan menurut ketentuan pajak, b. Perbedaan permanen (permanenl differences)

Adanya transaksi pendapatan dan biaya tertentu yang boleh diakui akuntansi tetapi tidak boleh diakui menurut pajak atau peraturan pajak sebaliknya. Jadi, terjadi perbedaan karena peraturan perpajakan menghitung laba fiskal berbeda dengan perhitungan laba menurut PSAK tanpa ada koreksi di kemudian hari (Suandy, 2001}

Perbedaan permanen dibagi menjadi perbedaan permanen positif, terjadi apabila ada laba akuntansi yang tidak diakui oleh ketentuan perpajakan, dan perbedan permenen negatif, terjadi apabila adanya pengeluaran sebagai beban laba akuntansi yang tidak diakui oleh ketentuan fiskal.

2.4. Surat Pemberitahuan (SPT)

Perhitungan pajak dilaporkan oleh wajib pajak melalui Surat Pemberitahuan. Definisi Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Tambunan (Tambunan 2003) fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang dan untuk melaporkan tentang:

I. Pembayaran dan pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu Tahun Pajak atau

24

2^

bagian Tahun Pajak;

2.Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak;

3.Harta dan kewajiban;

4.Pembayaran dari pemotong atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu Masa Pajak, yang ditentukan peraturan penindang-undangan perpajakan yang berlaku.

SPT memiliki kaitan erat dengan pemeriksaan pajak karena SPT merupakan sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan seluruh kegiatan usaha Wajib Pajak selama periode tertentu dan merupakan wujud perianggungjawaban Wajib Pajak lerhadap kinerja perusahaan.

2.S. Tax Review

2.5.1. Pengertian Tax Review

Menurut Suandy (2001:136) Tax review adalah kegiatan penelaahan terhadap seluruh kewajiban perpajakan yang ada dalam suatu perusahaan dan pelaksanaan pemenuhan kewajiban-kewajiban tersebut baik dari cara penghitungan, pemotongan, penyetoran, pelunasan maupun pelaporannya untuk menilai kepatuhan pajak (lax compliance) yang telah dilakukan.

Disamping sebagai alat untuk menilai lax compliance, lax review juga merupakan strategi dalam meminimalkan beban pajak melalui memperkecil kemungkinan pemeriksaan pajak oleh Fiskus dan meminimalkan sanksi perpajakan. Harapan yang ingin dicapai dengan pemenuhan tax compliance adalah pengendalian beban pajak perusahaan. Tujuan dari lax review adalah:

a.Untuk mengetahui apakah terdapal kesalahan implementasi kewajiban dan prosedural perpajakan dan kemudian dilakukan perbaikan dan penyesuaian dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku

b.Hasil lax review dapat digunakan sebagai bahan acuan dasar unluk menyusun SPT Tahunan PPh badan

c.Hasil lax review dapat dimanfaatkan sebagai upaya antisipasi apabila sewaktu-waktu dilakukan pemeriksaan pajak

Menurut Prianlara (2000:27) pemeriksaan pajak oleh fiskus umumnya dilakukan apabila:

L SPT lidak disampaikan pada waktunya sekalipun sudah ditegur secara tertulis

2.Tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan selain yang tersebut pada angka 1

3.SPT menunjukkan adanya kelebihan pembayaran pajak

4.Penentuan besarnya jumlah angsuran pajak dalam suat u masa pajak khususnya bagi Wajib Pajak baru

5.Wajib Pajak mengajukan keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau banding atas kepulasan keberatan lersebut

6.Terdapat petunjuk yang kuat tentang tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan

Pada dasarnya tax review merupakan tax andil, yang membedakan adalah pelaksananya. Pada lax review yang melaksanakan adalah pihak internal perusahaan, sedang yang melaksanakan tax andil adalah fiskus. Dalam pelaksanaannya, pihak yang melakukan tax review akan melakukan identifikasi semua aspek perpajakan yang ada dalam perusahaan termasuk hak dan kewajiban yang ada di dalamnya. Selanjutnya dilakukan review atas kewajiban-kewajiban yang telah dilaksanakan. Dari kedua hal tersebut akan diketahui posisi perusahaan dalam masalah kepatuhan pajak, apakah perusahaan telah melaksanakan seluruh kewajiban pajak dengan benar (full comply), ada kewajiban yang belum atau kurang dilaksanakan (under comply)* atau telah terjadi pemenuhan kewajiban pajak yang berlebih (over comply).

Tax review mencakup aspek perpajakan yang ada dalam perusahaan. Penelilian ini hanya dibatasi pada PPh badan karena PPh badan menggambarkan aspek perpajakan yang ada dalam sualu perusahaan. Hasil tax review berupa laporan dan presentasi yang didalamnya terdiri dari estimasi atau lerjadinya kemungkinan lax exposure berupa sanksi administrasi, denda dan kenaikan yang jumlahnya tidak jauh berbeda dengan pemeriksaan. Tax review dapat dilakukan setiap bulan, semester atau tahunan.

2.5.2. Prosedur Tax Review

Tax review berkaitan erat dengan pemeriksaan pajak (lax audit), kepatuhan pajak (tax compliance), dan pengendalian pajak. Pemeriksaan pajak merupakan

manifestasi dari adanya upaya pemberdayaan terhadap Wajib Pajak dalam kaitannya dengan kepatuhan pajak. Untuk menghindari terjadinya kemungkinan lax exposure berupa sanksi perpajakan akibat pemeriksaan pajak dan lax compliance. Wajib Pajak dapat melakukan tax review untuk menelaah seluruh kewajiban perpajakannya. Prosedur lax review adalah sebagai berikut:

1.Mengevaluasi kewajiban dan prosedural perpajakan dan kemudian dilakukan perbaikan dan penyesuaian dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

2.Mengevaluasi pengisian SPT Tahunan PPh badan 1771.

3.Upaya antisipasi apabila sewaktu-waktu dilakukan pemeriksaan pajak.

2.6. Kepatuhan {Compliance)

Walaupun organisasi perpajakan sudah dilengkapi dengan dua fungsi utamanya, yaitu fungsi verifikasi / pemeriksaan dan fungsi pemungutan / penagihan pajak, satu hal yang dapat dipastikan bahwa kesadaran dan kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung pada masalah-masalah teknis saja yang menyangkut metode pemungutan, teknis pemeriksaan, penyidikan, penerapan sanksi sebagai perwujudan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, akan tetapi tergantung pada kemauan (willingness) wajib pajak, sampai sejauh mana wajib pajak tersebut akan mematuhi ketentuan peraturan peru n d ang-undangan perpajakan.

Terdapat dua macam kepatuhan menurut Nurmantu (2003:148) yaitu: L Kepatuhan formal, adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang nomor 16 tahun 2000. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian SPT PPh tahunan tanggal 3 I maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan SPT PPh tahunan sebelum atau pada tanggal 31 maret maka wajib pajak telah memenuhi kepatuhan formal akan tetapi isinya bekum tentu memenuhi ketentuan material.

Kewajiban-kewajiban wajib pajak formal yang termuat dalam undang-undang nomor 16 tahun 2000 adalah sebagai berikut:

27

27

1.Melaksanakan pendaftaran diri atau melaporkan usahanya untuk memperoleh NPWP i Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagai tanda atau identitas diri Wajib Pajak (Pasal 2 ayat I, pasal 2 ayat 2).

2.Mengambil sendiri formulir SFT dan formulir perpajakan lainnya ditempat yang telah ditentukan oleh Dirjen Pajak (Pasal 3 ayat 2).

3.Memberikan kuasa khusus kepada kuasanya (Pasal 4 ayat 3|.

4.Membayar atau menyetor pajak yang terutang di kas Negara atau tempat lain yang telah ditunjuk Menteri Keuangan (Pasal 10 ayat I, pasal 12).

5.Melengkapi surat keberatan (Pasal 25 ayat 2) dan menyampaikan pada waktunya (Pasal 27 ayat 3).

6.Membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak (Pasal 26 ayat 3).

7.Melengkapi surat banding dan menyampaikan pada waktunya (Pasal 27 ayat 3).

'S. Menyelenggarakan pembukuan (Pasal 28 ayat 1, pasal 28 ayat 2). 9- Menyampaikan pembukuan selama 10 tahun (Pasal 28 ayat 6).

10.Memperlihatkan pembukuan, memberikan kesempatan kepada petugas pemeriksa untuk memasuki mangan, memberikan keterangan yang diperlukan kepada petugas pemeriksa pajak (Pasal 29 ayat 3. pasal 29 ayat 4).

11.Penunjukan wakil badan yang bertanggung jawab mengenai kewajiban perpajakan (Pasal 31 ayat I).

2. Kepatuhan material, yaitu suatn keadaan d i mana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2000. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar SPT sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

Kewajiban-kewajiban wajib pajak material yang termuat dalam undang-undang nomor 17 tahun 2000 adalah sebagai berikut:

1.Mengisi dengan benar, lengkap, jelas dan menandatangani sendiri serta menyampaikan SPT (Pasal 4 ayat 1, pasal 3 ayat 7, pasal 3 ayat I).

2.Melakukan perhitungan PPh final yang terdapat dalam perusahaan.

3.Melakukan perhitungan PPh pasal 22 impor yang terdapat dalam perusahaan.

Pada dasarnya tidak ada satu metode teknis yang menjamin tercapainya kepatuhan membayar pajak, yang diharapkan adalah agar prosedur tersebut dapat membantu pembentukan akal sehat para wajib pajak yang pada akhirnya akan menghasilkan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan para wajib pajak

Untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan sejak tahun 1984 Dirjen Pajak menerapkan sistem self assessment. Pada sistem ini aktivitas seluruhnya berada pada wajib pajak untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, melaporkan pembayaran pajaknya tepat waktu dan menetapkan sendiri besarnya pajak terutang.

Menurut Gunadi (1993) bila administrasi pajak lebih menekankan kepada membantu Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya dengan memberikan pelayanan secara baik, memberikan petunjuk teknis pembayaran dan pelaporan wajib pajak, maka akan meningkatkan kepatuhan {compliance) wajib pajak (pembayaran pajak tepat waktu tanpa tindakan penagihan, penyampaian, dan pelaporan pajak tepat waktu), dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak tersebut maka akan memperbesar penerimaan pajak negara.

2.7. Pengendalian Pajak

Menurut Suandy ( 2001) pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material. Dalam pengendalian pajak yang penting adalah pengecekan pembayaran pajak. Tidak tertutup kemungkinan bahwa karena kurangnya ketelitian jumlah pajak yang dibayar terlalu besar atau terlalu kecil. Kelebihan atau kekurangan bayar pajak dari pajak yang terutang selalu menimbulkan masalah. Jika pajak yang dibayar terlalu besar, maka secara teoritis akan dilakukan pengurusan permohonan restitusi, namun dalam banyak hal pengurusan restitusi tidak semudah dan segampang aturan yang

30

29

berlaku. Hal ini sebenarnya juga pantas jika dipandang dari segi tertibnya administrasi agar Wajib Pajak tidak terdorong untuk mengisi SPT atau melaksanakan pemenuhan kewajiban pajaknya dengan sembarangan.

3. METODE PENELITIAN

3.1.Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang terbatas pada usaha untuk mengungkapkan suatn masalah, keadaan, dan peristiwa yang terjadi sebagaimana adanya, sehingga penelitian ini bersifat mengungkapkan fakta-fakta yang sebenarnya.

Penelitian dilakukan melaini studi kasus dalam suatu perusahaan untuk mendapatkan gambaran umum yang lebih rinci dan mendalam tentang badan usaha dan mengenai penerapan tax review atas Pajak Penghasilan (PPh) badan tahun 2004 sebagai alat untuk menilai tax compliance dan pengendalian pajak perusahaan.

3.2.Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Data kuantitatif yang digunakan adalah berupa koreksi fiskal dan SPT Tahunan PPh badan 1771 PT "X". Data kuantitatif yang diambil adalah data tahun 2004. Sedangkan data kualitatif yang digunakan adalah gambaran umum perusahaan, struktur organisasi, kegiatan produksi, daftar pemegang saham, beserta daftar susunan pengurus dan komisaris.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan sumber data internal yaitu data penelitian yang bersumber dari hasil wawancara dengan bagian akuntansi dan pajak.

3.3.Instrumen dan Metode Pengumpulan Data

Instrumen adalah alat yang digunakan untuk melakukan suatu penelitian. Penulis menggunakan beberapa instrumen untuk mengumpulkan data antara lain dengan wawancara dan pencatatan yang digunakan untuk memastikan data yang diperoleh terpenuhi. Metode pengumpulan data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Wawancara, yaitu kegiatan tanya jawab dengan pihak yang bersangkutan seperti pegawai-pegawai perusahaan khususnya pada pegawai bagian yang

diperkirakan akan didapal informasi untuk penelitian. b>. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data berupa dokumen, misal: mencatat struktur organisasi perusahaan dan laporan keuangan perusahaan.

3.4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1.Mengumpulkan data perusahaan sehubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis.

2.Mengevaluasi implementasi kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh PT

"X"

3.Mengevalasi pengisian SPT Tahunan PPh badan 1771.

4.Menjelaskan upaya antisipasi apabila sewaktu-waktu dilakukan pemeriksaan pajak.

5.Menganalisa hubungan evaluasi tax review dengan tax compliance.

6.Menganalisa hubungan evaluasi tax review dengan pengendalian pajak.

4. GAMBARAN UMUM, DISKRIPSI DATA, DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum

4.1.1. Sejarah Singkat Perusahaan

PT "X" didirikan pada tanggal 26 juni 1978 di Surabaya, dengan Akta Notaris No. 157 dihadapan Notaris Soetjipto, SH. Akta pendirian tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. JA/5/I23/S tanggal 30 Mei 1981, serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara No. 21 tanggal 5 Januari 1982.

Anggaran dasar perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Sesuai dengan pasal 2 anggaran dasar perseroan, ruang lingkup kegiatan FT "X" adalah menjalankan usaha industri aluminium shcelr aluminium foil dan roll-forming building decoration. PT "X" mulai beroperasi secara komersial pada bulan Januari tahun 1983 dengan kapasitas produksi sebesar 12.000 ton untuk aluminium sheet dan 4.800 ton untuk aluminium foil per tahunnya.

Pada awalnya PT "X" didirikan karena adanya kebutuhan aluminium sheet (aluminium yang berbentuk lembaran) untuk bahan baku pembuatan peralatan dapur, serta aluminium foil (aluminium yang sangat tipis) untuk industri kemasan. Strategi PT "X" untuk mempertahankan dominasi pasar lembaran aluminium di Indonesia dan juga di Asia Tenggara adalah dengan melakukan peningkatan di bidang teknik produksi, sumber daya manusia serta sistem informasi. Permintaan produk yang berkualitas tinggi juga merupakan kondisi yang harus dipenuhi oleh PT "X". Oleh karena itu, usaha untuk selalu meningkatkan kualitas produk dilakukan secara berkesinambungan. Sehingga pada tahun 1998, PT "X" berhasil meraih sertifikat ISO 9002. Sampai saat ini, dengan tingkat produksi 84.000 ton dan 10.800 ton per tahun untuk aluminium sheet dan aluminium foil, PT "X" merupakan produsen lembaran aluminium terbesar di Indonesia bahkan di Asia Tenggara.

Produk yang dihasilkan mempunyai prospek yang luas, seperti indistri peralatan rumah tangga, bahan konstruksi dan bahan kemasan. Industri-industri tersebut saat ini berkembang dengan sangat pesat dan bergantung pada pasokan bahan yang berkualitas. PT "X" terus berusaha untuk mencapai suatu kondisi

33

33

produksi (kualitas tinggi, ketepatan spesifikasi dan waktu pengiriman) yang dapat menjamin kepuasan pelanggan dan tenis berusaha untuk mencapai kapasitas penuh. Peningkatan kapasitas produksi yang konsisten juga dipadukan dengan berbagai upaya untuk terus mengikuti perkembangan teknologi, diantaranya adalah dengan produsen-produsen aluminium yang lebih maju, program pelatihan intensif untuk sumber daya manusia dan sebagainya.

Lokasi PT "X" terletak mempunyai tempat di Desa Sawotratap, Kecamatan Gedangan, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

4.1.2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi juga dapat menciptakan hal-hal sebagai berikut:

a.Disiplin kerja yang sempurna

b.Memudahkan pengendalian untuk efisiensi kerja

c.Pembagian kerja yang proporsional dan rapi

d.Sistem saluran informasi dan komunikasi yang meluas ke seluruh organisasi, memungkinkan berbagai tingkat manajemen berhubungan, sehingga manajemen dapat berfungsi secara efisien dan efektif.

e.Pengertian bagi berbagai tingkat manajemen tenaga batas-batas wewenang, tanggung jawab dan menunjukkan hubungan tanggung jawab antar berbagai manajer serta menunjukkan hubungan lini dan staf.

Adapun struktur organisasi yang digunakan oleh PT "X" adalah struktur organisasi garis yang ditunjukkan pada gambar 4.1

GAMBAR 4.1 STRUKTUR ORGANISASI PT "X

Sumber Data intern perusahaan

4.13. Kegiatan Produksi Perusahaan

4.13.1. Jenis Produk, Spesifikasi dan Penggunaannya

Produk PT "X" dibuai berdasarkan pesanan {job order) dan spesifikasi dari pelanggan. Hal ini menjadikan jenis produk PT "X" menjadi sangal beraneka ragam, namun sesungguhnya produk PT "X" dapal dibagi menjadi 2 divisi, yailu divisi sheel dan divisi foiL a. Divisi sheet

Produk-produk yang ada dalam divisi ini antara lain:

2.Aluminium sheet, coil. circle

Aluminium sheet (lembaran aluminium) dipilih untuk berbagai macam aplikasi sesuai dengan keistimewaannya yaitu merupakan bahan bangunan, memiliki bobot yang ringan, anti korosi (karat), mudah dibentuk dan bebas (tidak perlu) perawatan khusus. Dalam bidang bangunan dan konstruksi, aluminium sheet digunakan untuk membuat plafon (langit-langit), pencahayaan dekoratif, tirai (lapisan) dinding dan atap. Dalam bidang transportasi, aluminium sheet digunakan sebagai body bis dan van, tangki LPG, rambu-rambu lalu lintas, plat nomor kendaraan dan kerangka mesin. Selain itu, aluminium sheet juga dipakai dalam industri peralatan elektrik seperti perabot lampu, penutup lampu, material beradiasi panas, sistem rantai (pengikat) dingin dalam produk-produk pengepakan makanan dan peralatan memasak.

3.Aluminium embossed

Aluminium embossed terutama digunakan sebagai bahan atap, siding dan untuk menutupi permukaan tripleks atau bahan lain. Sebagai bahan atap, aluminium emboss memiliki sifat melawan atmosfer dengan tingkat korosi tinggi, sehingga memiliki daya tahan selama 20 tahun pada daerah kering. Dalam lingkungan laut dan industri, atap aluminium memiliki daya tahan lebih lama daripada logam lain dan mempunyai harga yang kompetitif. Aluminium emboss tersedia dalam berbagai ketebalan (dari 0,15-1,0 mm) dan mempunyai beberapa bentuk emboss yang cantik seperti: kulit jeruk, sisik ikan, intan dan "paralel line " .

4. Aluminium Iread plate

Aluminium sheet yang diolah dengan permukaan yang lebih kasar disebut trade plate. Tekstur dari aluminium trade piate ini dimungkinkan untuk mencegah agar kaki tidak tergelincir dan menghindari kecelakaan lain. Sifat utamanya yang menguntungkan yaitu anti licin, ringan, dekoratif, mudah dibersihkan, dapat dicuci dengan mesin, dapat dilas, tidak sensitif terhadap pengaruh atmosfir, air laut dan zat kimia. Dengan keuntungan sifat-sifat ini, aluminium trade plate sesuai untuk berbagai aplikasi, seperti:

L Tehnik kimia dan konstruksi: panggung, jembatan untuk pejalan kaki, pembuatan panggung.

2.Arsitektur: hiasan pinggiran (bis), perancah, kolam renang, jembatan.

3.Konstruksi kendaraan: plat bawah dan samping, jembatan pemuatan, lembaran koridor untuk penumpang kereta, anak tangga, peralatan pengangkut.

4.Industri konstruksi logam: tangga, konstruksi derek, penutup lubang, papan dan gerbong transportasi.

5.Industri pemroses makanan: container. lapisan dinding dan bawah, jembatan makanan dalam ruang pendingin, dan bidang produksi lain dalam produksi susu, pembuatan bir dan pemotongan.

b. Divisi foit

Produk yang termasuk dalam divisi ini yaitu: I. Aluminium foit

Aluminium foil yaitu jenis aluminium yang sangat tipis yang dihasilkan melalui proses foil-rolling dan annealing terhadap cold rolled coils untuk memperoleh ketebalan di bawah 0,2 mm 6 micron (0,06 mm). Keistimewaan aluminium foil yaitu kilauannya yang menarik, ringan, tahan uap (lembab), anti kontaminasi, fleksibel dan dapat menjadi konduktor listrik yang baik. Karena keistimewaannya tersebut aluminium foil banyak digunakan sebagai kemasan dan bahan pembungkus. Aluminium foil dijual dalam bentuk gulungan dengan lebar dan ketebalan yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan untuk proses selanjutnya dan

penggunaan akhir dari produk tersebut. Penggunaan akhir dari processed aluminium foil yaitu untuk kemasan rokok, obat-obatan dan makanan atau minuman. Untuk industri konstruksi, kegunaan utamanya yaitu material isolasi atau penyekat mengingat sektor pemakaian yang dapat bertahan lama (dalam bentuk sirip pengubah panas), digunakan dalam pabrik lemari es dan pendingin ruangan (AC).

4.1.3.2.Pembelian Bahan Baku

PT "X" membutuhkan pasokan bahan baku aluminium ingol yang apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka secara langsung akan mempengaruhi proses produksi perusahaan. Oleh karena itu, manajemen perusahaan menetapkan kebijakan pembelian bahan baku dari beberapa produsen bahan baku, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri dengan sistem kontrak jangka panjang. Sedangkan bahan baku tambahan dalam proses produksi yang dibutuhkan oleh perusahaan adalah master alloy yang merupakan campuran dari unsur-unsur seperti iron, sificon, magnesium, dan manganese. Selama ini PT "X" memiliki hubungan yang cukup baik dengan para suplier, sehingga perusahaan tidak mengalami kesulitan dalam melakukan pembelian atau pencarian bahan baku produksi.

4.1.3.3.Proses Produksi

Produksi pada PT "X" dilakukan berdasarkan job order dari konsumen baik dalam jumlah maupun spesifikasi. Setiap produk yang dihasilkan akan melewati beberapa proses produksi yang sama, kecuali untuk proses lanjutannya serta waktu yang dibutuhkan sampai dengan finishing bisa berbeda antara satu produk dengan produk yang lain. Berikut ini akan dijelaskan secara garis besar mengenai proses produksi pada PT "X": a. Melting and holding

PT "X" menggunakan conventionaf direct chilt costing process. Pada tahap ini, bahan baku berupa aluminium ingol bersamaan dengan aluminium scarp yang sudah dibeda-bedakan dilebur menjadi satu dalam ovendan ditambah dengan master alloy seperti besi, silicon, mangan dan

magnesium. Bahan-bahan ini dianalisa dan disesuaikan dengan kebutuhan guna mendapatkan aluminium dengan tingkat kekerasan, karakteristik dan formasinya yang sesuai dengan keinginan aplikasi pelanggan. Pada tahap ini terdapat 6 dapur peleburan yang terdiri dari 4 dapur peleburan dengan kapasitas masing-masing 20 ton dan 2 dapur peleburan dengan kapasitas masing-masing 30 ton. Waktu yang dibutuhkan untuk sekali peleburan 9 jam.

b.Casting

Dari dapur peleburan, campuran kemudian disaring dan dituangkan dalam mesin casting yang dikelilingi dengan aliran air secara terus-menerus yang fungsinya adalah untuk mendinginkan dan memadatkan ingot dalam bentuk slab. Ada 2 proses casting yaitu dengan menggunakan DC caster serta continous castcr. DC castcr dalam 1 bulan dapat menghasilkan 5000 ton slab, sedangkan continous castcr dapat menghasilkan 1000 hot-rolled coii Proses casting dengan DC caster memakan waktu 1-2 jam. Untuk kepentingan ini, PT "X" mempunyai 3 DC caster.

Ukuran slab bervariasi tergantung kebutuhan, berat slab bervariasi dari 4 hingga S ton. tetapi yang paling sering dibuat adalah 5 ton. Slab ini tidak dapat langsung diolah karena ada bagian yang tidak dapat dipakai, sehingga harus melalui proses slab sawing dan scalper untuk membuang bagian tepi yang tidak rata sehingga dihasilkan slab aluminium yang memiliki permukaan bersih dan halus.

c.Preheating and homogenizing

Sebelum dilakukan hot roiling dilakukan pemanasan awal untuk menyamakan ukuran grain serta meratakan distribusi grain. Selain itu juga untuk mendapatkan suhu dan kekerasan yang sesuai sehingga lebih mudah diproses. Khusus untuk circle selain proses preheating juga melalui proses homogenizing, sedang produk lain tidak. Preheating dan homogenizing dilakukan pada hot line dengan kapasitas sebanyak 24 slab. Setiap kali melakukan preheating maupun tidak boleh lebih atau kurang. Waktu yang diperlukan untuk preheating adalah 8 jam sedangkan untuk homogenizing membutuhkan waktu 10-14 jam.

39

Untuk proses preheating dan homogenizing tersedia 2 mesin, mesin pertama memiliki kapasitas 2 preheating dan I homogenizing dan mesin keduamemiliki kapasitas I preheating. Kedua mesin ini dapat memanaskan 72 slab tiap hari.

d.Hot roiling

Setelah itu dilakukan proses reverse hot roiling, dalam prosesnya stab bergerak maju mundur beberapa kali untuk memperoleh ketebalan tertentu. Proses ini memakai mesin 2 HI Breakdown Miff yang berjumlah I unit. Setelah melalui proses reverse hot roffing. slab langsung bergerak secara otomatis ke mesin 4 HI Tandem Mills. Hasil dari hot roffing adalah hot rolled coil (HRC) berupa gulungan aluminium panas, untuk mendinginkannya dilakukan natural cooting down yaitu pendinginan alami dengan disimpan selama dua hari di gudang.

e.Cold rolling

Proses ini menggunakan mesin cold rolling dimana hot rolled coif diproses untuk memperoleh ketebalan seperti yang diinginkan oleh konsumen dan kemudian dilankutkan dengan pemrosesan pada annealing line untuk mendapatkan kekuatan tertentu. Mesin ini dilengkapi dengan AGC (Automatic Gauge) dan AFC (Flatness Control) yang mampu menghasilkan ketebalan dengan tingkat toleransi terdekat seperti yang diinginkan oleh konsumen. Proses cold roffing untuk sekali pass yaitu kurang dari 10 menit. Hasil dari cold roffing yaitu cold rolled coil (CRC). Untuk keperluan ini, PT "X" mempunyai 4 mesin. / Annealing

Proses ini digunakan untuk mengatur tingkat kekerasan (temper) sesuai dengan permintaan konsumen. Tidak semua produk melalui proses annealing, dan ada produk yang melalui annealing lebih dari sekali. Proses annealing membutuhkan waktu 10 jam. Sedangkan dapur yang dapat dipakai untuk proses ini sebanyak 7 dapur dengan kapasitas masing-masing 25 ton tiap harinya.

g. Finishing

4it

Gulungan aluminium diproses menjadi beberapa bentuk seperti lingkaran, lembaran, atap dan sebagainya tergantung aplikasi produk akhirnya. Fiitishing dibagi menjadi 3 departemen yaitu finishing A, fiitishing B dan embossing. Finishing A menghasilkan produk akhir berupa sheel (lembaran aluminium), sheel in coil (lembaran aluminium yang digulung), foil (lembaran aluminium yang sangat tipis), foil ini akan diproses lebih lanjut pada divisi foil dan thread plate. Finishing B menghasilkan produk akhir berupa c i re I e, oval dan stitted coil. Sedangkan embossing menghasilkan produk akhir berupa roffing (atap), emboss (lembaran berpola) dan bordes (atap berpola).

4.2. Deskripsi Data

Data yang diberikan oleh perusahaan berupa: koreksi fiskal tahun 2004, SPTTahunan PPh badan 1771 tahun 2004

Tabel 4.1 Koreksi Fiskal Tahun 2004

E5eda Tela p

BedaWaklu

fjskal

l'- i . l i i 111 aival bahan baku

i30.rmooo.ooo.oo

130.000.000.000.00

Pembelian bahan baku

115.000.000.000,00

115.000.000.000,00

Bahan baku tersedia unluk produksi

245.000.000.000,00

245.000.000.OO0.00

Persediaan akhir bahan baku

70.000.000.000,00

70.000.000.000.00

l'e rn:ik aj an bahan baku

175.000.000.000.00

175.000.000.000.00

Upah Lenaua kerja kanesunu

2.0LC.000.000JXJ

i o.ooo.ooo po

1 .'f90.000.0O0.00

Biaya overhead

7.5co,nna:noDj

7.500.000.000,00

Biaya produksi

[84,503,000.000,00

I S4.490.000.OO0.00

Persediaan awal barang dalam nrraes

120.0CX1.000.000 .U)

12O.000.000.000.00

304.500.000.000,00

3O4.490.000 111,00

Persediaan akhir baranu. dalam

ph1so-

35.0O0.000.000.O0

35.000.000.000,00

e Ij.ru. j. Pokok Produksi

">69.50o.ooo.ooo,oo

2fVJ.490.000.000,00

Persediaan awal barang iadi

30.000.000.00(1 J Hl

30.000.000.000,00

299.500.000.000,00

299.490.000.000.00

Ferse d iaa n. akhi r barang

i5o.ooo.ooo.ooopo

150.000.000.000,00

Haru j Pokok Penjualan

149.500.000.00000

io.ooo.ooo po

149.490.000 .OO0.00

165,750.000.000.00

Lf ,750.000.000.00

liari; a Pokok Penjualan

i49.50o.ooo.ooopo

1 o.ooo.ooo po

149.490.000 .OO0.00

Laba kotor

16.250.000.000

16.260.000.000,00

Beban (Jsaha

Beban l'eniualan

1 'l- n _ .i n l' kula n

924.229.000 00

924.229.000,00

Asuransi

2.5i2.549.90opo

2.512.549.900.00

Bcbnn u. aji

1 .552.S23.850JX)

1.552.823.850.00

Komi-i penjualan

903.951.500p0

903.951.5 00,00

l'erjakman dirjlH Ji ikomulasi

5S .646.800.00

55.646.800,00

Promosi

153.132.850O

153.132.850,00

L 'c mc 1 i harian Ji perbaikan

32.800.000,00

32.800.000,00

Klaim nun jualan

4.956.500,00

4.956.500,00

Bki.a l'nkilainmL'nL

48.635.000,00

48.635.000,00

lu ml ah beban penjualan

6.188.725.400,00

6.140.090.400,00

Bihun adm & u m u m

Beban u aji

5.750.000.000,00

5.750.000.000,00

Beban sewa

I.2IXJ.000.000.O0

1.200.0001X10.00

Beban penyusutan

81 5.527.152 Ui

36.344.698.25

779.182.453,75

Beban air dan telepon

25.(100.000,(10

25.000.01X1.00

Beban PBB

5.0(10.(1(1(11. f)

5.000.000,00

Beban pakaian -erauam

10.000.000,00

10.000.000 JXJ

Beban kerumun piuLanj Lak Leria^ih

75.000.000,0(1

7 5.000.000J 1(1

Beban keruuian sel isi h kurs

25 0.00(1 .OOOpO

250.000.000,0(1

Jumlah beban adm & umum

8. ^O^"17.152,00

K.009.182.453,75

Jumlah beban usaha

I4.3iy.',5-1.55^,tll

14.149.272. N5 3,75

Laba fruei) usaha

1. 'i 30.747.44 Ui

2.110.727.146,25

Pendapatan (bebani lain-lain

l'endapalan hunua

ILO.OOO.OOOpO

loo.ooo.ooopo

Keunlunuan penjualan akLiva-lanah

20.000.000,00

20.000.000,00

1 'enikipaLan sev.a

500.000.00000

5O0.000.00OP0

4:

4:

I'l n ikipal un inVcStnai

lumljh pendjpaljn (bebani lain-JflJn

B7t).f)fl0.00UXC

850.00^000 0

20.000.000,00

1 .ibu i ru i i se ht lu m pijak

2 H( Il.747.44H.fi)

2.17.0.727.146.25

Sumber: Data intern perusahaan

Berikut adalah SPT Tahunan PPh badan 1771 dari perusahaan

61

61

5, KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Selelah melakukan evaluasi lax review, kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai beri ku I:

a.Implementasi kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh FT "X" Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh penulis, PT "X" lelah memenuhi kewajiban perpajakan yang lerdapal dalam perusahaannya.

b.Penyusunan SFT Tahunan PPh badan 177 I

Berdasarkan hasil evaluasi dalam hal melakukan koreksi fiskal, perusahaan telah melakukan koreksi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Menurut penulis FT "X" telah mengisi SPT Tahunan PPh badannya dengan benar sehingga PT "X" telah memenuhi tujuan tax review yang kedua ini.

c.Upaya antisipasi apabila dilakukan pemeriksaan pajak

Penerapan lax review mencerminkan pentingnya antisipasi terhadap pemeriksaan pajak bagi wajib pajak itu sendiri. Dalam hal ini PT "X" telah memenuhi tujuan tax review yang ketiga. Dalam mencapai ketiga tujuan ini PT "X" tidak melakukan kesalahan sehingga PT "X" dapat dikatakan telah berhasil mengevaluasi kewajiban perpajakan melalui penerapan la.\ review dalam perusahaannya.

Tax review sebagai alat penilai tax compliance memiliki kesimpulan sebagai berikut:

I. Kepatuhan formal

a.Perusahaan telah terdaftar di KPP sebagai wajib pajak badan dan telah mendapatkan nomor NPWP 01.122.572.9-617.000 sebagai bukti bahwa FT "X" telah menjadi wajib pajak badan yang taat akan peraturan perpajakan.

b.Perusahaan telah mengambil sendiri dan mengisi SPT tahunan PPh badan 1771 dengan benar dan dimasukkan ke KPP pada tanggal 30 Maret 2005 sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh kantor pajak.

62

62

c.Perusahaan telah menyelenggarakan pembukuan ataupun pencatatan yang dimulai dari awal tahun pajak guna mendukung pengisian SPT Tahunan PPh badan 1771.

d.Memberikan kuasa khusus kepada kuasanya untuk bertanggung jawab mengenai kewajiban perpajakan

e.Perusahaan telah menyimpan pembukuan selama 10 tahun

f.Memberikan kesempatan kepada petugas pemeriksa untuk memasuki ruangan, memberikan keterangan yang diperlukan kepada petugas pemeriksa pajak. Dalam hal ini untuk tahun pajak 2004 perusahaan belum diperiksa.

g.Untuk PPh final disetorkan selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) Final dan dilaporkan selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya.

h.Untuk PPh pasal 22 impor dilaporkan tujuh hari setelah pembayaran dilakukan kepada Bea Cukai.

Kepatuhan material

a.Perusahaan telah menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri sehingga sebagai wajib pajak badan PT "X" telah memenuhi sistem self assessment dan memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku.

b.Melakukan penghitungan PPh final berupa bunga deposito dan sewa gudang. Untuk penghasilan bunga deposito dikenakan tarif sebesar 20 %, sehingga untuk penghasilan bunga deposito sebesar Rp 100.000.000,00 dipotong PPh final sebesar Rp 20.000.000,00. Untuk sewa gudang dikenakan tarif 10 % sehingga untuk penghasilan sewa gudang sebesar Rp 500.000.000,00 dipotong PPh final sebesar Rp 50.000.000,00.

c.Melakukan penghitungan PPh pasal 22 impor.

Pada tanggal 25 Maret 2004 melakukan transaksi impor dengan nilai impor Rp 4.572.576.000,00 sehingga PPh 22 impornya adalah Rp 114.341.400,00. Tanggal 12 Mei 2004 melakukan transaksi impor dengan nilai impor Rp 4.001.004.000,00 sehingga PPh 22 impornya

adalah Rp 100.025.100,00. Tanggal 3 September 2004 melakukan transaksi impor dengan nilai impor Rp 2.857.860.000,00 sehingga PPh 22 impornya adalah Rp 71.446.500,00. Dari transaksi diatas diketahui bahwa perusahaan selama tahun 2004 telah melakukan transaksi impor dengan total nilai Rp 11.431.440.000,00 dan dikenakan PPh pasal 22 impor sebesar Rp 285.786.000,00

Dalam hal ini PT "X" dapat dikatakan sebagai wajib pajak yang patuh karena

kedua syarat kepatuhan dari Safri Nurmantu telah terpenuhi.

Tax review sebagai alat pengendalian pajak memiliki kesimpulan sebagai berikut: Dalam hal ini FT "X" belum diperiksa sehingga dapat mengendalikan besarnya pajak. Apabila sudah diperiksa oleh fiskus dan belum melakukan tax review maka fiskus mungkin menemukan adanya kesalahan yang dilakukan oleh PT "X" sehingga akan timbul biaya yang lebih besar lagi. Tax review berusaha mengendalikan besarnya pajak dengan efisien, sehingga biaya-biaya yang timbul sebagai akibat dari pemeriksaan pajak dapat dihindari. Dalam hal ini biaya-biaya yang timbul dapat ditekan oleh FT "X" .

5.2 Saran

Dalam hal mengevaluasi kewajiban perpajakan melalui penerapan tax review, saran yang diberikan bagi perusahaan adalah:

L Penerapan tax review oleh perusahaan sebaiknya dilakukan secara continue setiap bulan atau semester agar lax compliance perusahaan lebih terpantau. Dalam melaksanakan lax review, identifikasi aspek perpajakan dalam suatu perusahaan merupakan faktor penting yang menentukan keakuratan hasil penelaahan. Kemampuan pihak yang melakukan tax review dalam bidang akuntansi dan perpajakan merupakan faktor yang harus dipertimbangkan dalam melakukan tax review.

Dalam hal koreksi fiskal yang dilakukan oleh perusahaan guna mendukung pengisian SPT Tahunan PPh badan 1771, saran yang diberikan bagi perusahaan adalah:

L Perusahaan sebaiknya memberikan pakaian seragam kepada seluruh karyawan agar dapat dibiayakan oleh perusahaan, tidak kepada karyawan bagian tertentu saja.

Perusahaan harus memiliki bukti-bukti pendukung dalam biaya entertainment agar dapat dibiayakan.

DAFTAR REFERENSI

Alihartono, Tjoe. Sudah bayar pajak masih diuber. Jurnal Perpajakan Indonesia vol 1 (10), 2002.

Direktorat Jenderal Pajak. Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga alas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Jakarta : Departemen Keuangan Republik Indonesia, 2000

Direktorat Jenderal Pajak. Pedoman Pemeriksaan Pajak. Jakarta : Departemen Keuangan Republik Indonesia, 1990.

Eddymangkuprawira,T.B. Pedoman Sikap dan Perilaku Pegawai Pajak, hal 1994.

Gunadi. Ketentuan Sukarela-Masalah Pelayanan dan Informasi Kepada Wajib Pajak. Berita Pajak, hal 36-37, 1993

Munawir, S. Pajak Penghasilan. Edisi Pertama. Yogyakarta : Penerbit BPFE Yogyakarta, 2003.

Nurmantu, Safri. Pengantar Perpajakan. Jakarta : Penerbit Granit, 2003.

Priantara, Diaz. Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak. Jakarta Penerbit Djambatan, 2000.

Resmi, Siti. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta : Penerbit Salemba Emban Patria, 2003.

Suandy, Early. Hukum Pajak. Jakarta : Penerbit Salemba Emban Patria, 2000. Suandy, Early. Perencanaan Pajak. Edisi Revisi. Jakarta : Penerbit Salemba Emban Patria, 2001.

Tambunan, DR. Sumihar Petrus. Surat Pemberitahuan Pajak. Jakarta : Penerbit Kharisma, 2003.

No

Nama Aktiva

";i 'u. r'

Urnur

Haina Perolehan

Komersial

Ke:

"arf

Fisksl

1

Meja kantor

2Uj2

4

1.50Q.SCD.C0

375.0:0 DO

i

375 0::,C3

2

Kur; i

?002

4

150.000,00

37.500,00

t

25%

37.500,00

3

Perl c nqk a pan kantor

2002

4

129.000,00

32.250,00

l

25%

32.250,00

4

AC

2002

4

1.500000, Ol J

375.000.00

12,5%

187.500,00

5

Telepon

2002

4

300.000,00

75.000,00

?.

12,5%

37.500,00

6

Fillirioj cabinet

2002

4

356.250,00

39.062.50

1

25%

89062,50

7

Pnncr LCM50

2003

4

' 2C0.C0C.O0

300.000.00

1

23%

300000.00

8

Mesin tik

2002

4

5C.COO.00

12,5SC OC

1

23%

12,500.0:

g

Papan tulis 90x180

2002

4

134.CCO.00

33.500,00

t

25%

33.500.00

10

Papan tllllS 120x180

2002

4

L 557.000,00

139.250.00

1

25%

139 250.00

n

While board

2002

4

859.500,00

214.875,00

2

12,5%

107.437.50

12

Rak kartu absensi

2002

4

61.600,00

15.400,00

12,5%

7.700,00

13

Mesin absensi

2002

4

750.000,00

1S7.5O0 0C

2

'2 5%

93.750.00

14

Telepcr Panasonic

2002

4

2.045 000 00

511250 0C

12 SK

255 625,00

T5

Mesin fa* pariaaonic

7001

4

1.000,000,00

25COC0 c;

1

25%

250000,00

16

Filltng cabinet

2001

4

1427.000,00

356.750,00

1

25%

356.750,00

17

Komputer

2000

5

10.925500,00

2.105.100,00

1

25%

2.731.375,00

1fl

Prlntor NEC P-3200

2003

4

520,000,00

130000,00

1

25%

130.000,00

19

Komputer autocad

2003

4

6.940,000,00

1 735.000,00

1

25%

1.735.000,00

20

Meja kcrrc-'er

2CL14

2

550,000.00

?75000,00

1

25%

137.500,00

21

Te'eps-.tens

2 C 04

2

52o:oo.:o: 2eococ.no

12.5%

es.coc.oc

22

Lemari arsip

?CM

2

2.640.750,00

1 323.375.00

1

25%

23

Rak absensi

2004

2

175000,00

B7.500.00

1

25%

43.750,00

24

Pompa air otomatis

?004

2

463.950,00

231 975,00

12,5%

57.993.75

25

Mesin lolocopy carion

7003

5

7.500.000,00

1 500 000,00

1

25%

1.875.000.00

26

Printer HP Deskjet 420

2004

2

1.160.000,00

560 000.00

1

25%

290.000,00

27

Komputer

2LC1

4

3.695.750. 0C

924 1-57.50

1

25%

924.137,50

28

Kipas angin

2GC3

2

972 c:o.os

4G6 030,00

12.5%

121.5C0.CD

29

Video VHS

2005

1

40; 000,02

400 COC'.OO

?

12.5%

50.00 D, C 0

30

Kursi plashfc

2005

1

115.000,00

115.000,00

1

25%