PENERAPAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM DALAM MEMUTUS

PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KELUARGA

( Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klaten ).

PENULISAN HUKUM

(SKRIPSI)

Disusun dan Diajukan untuk

Melengkapi Persyaratan Guna Memperoleh Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum

Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh :

MAHANANI NURIASIH

E0004027

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

2009

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

PENERAPAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM DALAM MEMUTUS

PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KELUARGA

( Stidi Kasus di Pengadilan Negeri Klaten)

Disusun oleh :

MAHANANI NURIASIH

NIM : E. 0004027

Disetujui untuk Dipertahankan

Dosen Pembimbing I Dosen Pembimbing II

Dr. SUPANTO S.H., M.Hum. SABAR SLAMET, S.H., M.H.NIP. 131 568 294 NIP.131 571 616

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

PENERAPAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM DALAM MEMUTUS

PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KELUARGA

( Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klaten ).

Disusun oleh :

MAHANANI NURIASIH

NIM : E. 0004027

Telah diterima dan disahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

pada :

Hari : JumatTanggal : 1 Mei 2009

TIM PENGUJI

1.Dr.Hartiwiningsih, S.H, M. Hum : Ketua

2.Sabar Slamet,S.H,.M.H. : Sekretaris

3.Dr. SUPANTO S.H., M.Hum. : Anggota

MENGETAHUIDekan,

Mohammad Jamin, S.H., M.Hum.NIP. 131 570 154

MOTTO

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

(Al-Qur’an Surat Al-Insyirah 5-6)

Tidak ada yang terjadi di muka bumi ini selain atas kehendak Allah SWT

Selalu doa, ikhtiar dan tawakal kepada Allah SWT.

PERSEMBAHAN

Sebuah pemikiran yang begitu tulus dan sederhana ini penulis persembahkan kepada :

Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan Nabi Muhammad SAW sebagai

panutan bagi setiap insan

Umi Nur Azizah dam Abah Thohar Mismun atas kasih sayang, pengorbanan dan cintanya

kepadaku serta harapannya yang menjadikan penulis semangat.

Kakakku tersayang Fathoni Ali Busroh atas dorongannya

Seseorang yang telah mengajariku arti mencintai, kesabaran, dan menjadikan penulis

mempunyai cita-cita sebagai isteri yang sholekhah.

Sahabat-sahabatku tersayang, atas keceriaan dan kebersamaan serta dukungan yang tak

pernah putus.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil ’alamin, Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya hingga akhirnya penulis dapat

menyelesaikan skripsi yang berjudul ”Penerapan Sanksi Pidana Oleh Hakim

Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga Studi Kasus

di Pengadilan Klaten” dengan lancar. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada

Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat, serta pengikut beliau

hingga akhir zaman kelak.

Skripsi ini disusun dengan maksud untuk dapat memenuhi sebagian

persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta.

Skripsi ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak yang telah

memberikan bimbingan, semangat, dan bantuan sejak persiapan, pelaksanaan,

berbagai hambatan bisa teratasi dan sampainya penyusunan skripsi ini selesai,

karenanya penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Moh. Jamin, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta.

2. Bapak Ismunarno, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.

3. Bapak Dr. Supanto, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing I yang telah

memberikan waktu dan arahan dengan sabar untuk membimbing penulis,

dalam penyusunan skripsi ini

4. Bapak Sabar Slamet, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing II telah

memberikan waktu dan arahan dengan sabar untuk membimbing penulis,

dalam penyusunan skripsi ini

5. Bapak Agus Rianto, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik atas

dukungan dan bimbingan akademis kepada penulis.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.

7. Ketua Pengadilan Negeri Klaten beserta staff yang telah membantu dalam

penyusunan skripsi ini.

8. Umi dan abahku atas do’a, semangat dan kasih sayang yang tiada terkira.

9. Kakakku Fathoni Ali Busroh S.E., MM., atas semangat dan dorongannya.

10. Syahril , atas perhatian dan pengertiannya

11. Sahabatq amik semoga sukses dunia akhirat.

12. Teman tidurq kusnul jalan skripsimu enak banget jadi ngiri n anis kapan

nikah?

13. Segenap teman-teman Kost Rotterdam riia (adek serem dech), sulis, dina,

ratih, utami, rina, ais, ucik, intan, yani, febby, anik, tika, galuh atas doa

dan dukungannya.

14. Segenap angkatan 2004 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta, atas kerjasama, dukungan dan semangatnya.

15. Segenap pihak yang telah memberikan doa, semangat dan bantuan hingga

skripsi ini dapat diselesaikan.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian. Penulis

menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh

karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk

kemajuan di masa mendatang. Terima kasih.

Surakarta, 1 Mei 2009

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL……………………………………………………………. i

HALAMAN PERSETUJUAN………………………………………………….. ii

HALAMAN PENGESAHAN…………………………………………………...

HALAMAN MOTTO…………………………………………………………...

HALAMAN PERSEMBAHAN………………………………………...............

iii

iv

v

KATA PENGANTAR………………………………………………………….. vi

DAFTAR ISI…………………………………………………………………… viii

ABSTRAK……………………………………………………………………… x

BAB I PENDAHULUAN………………………………………………………. 1

A. Latar belakang…………………………………………………………... 1

B. Perumusan masalah……………………………………………………... 4

C. Tujuan Penelitian…..…………………………………………………… 4

D. Manfaat Penelitian……………………………………………………… 5

E. Metode Penelitian………………………………………………..…….. 6

F. Sistematika Skripsi…………………………………………………….... 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA……………………………………………...... 13

A. Kerangka teori…………………………………………………………… 13

1.Pengaturan Tindak Pidana Aduan Dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana………………………………………..………………….

13

2.Penegakkan Hukum Piadana Untuk Menanggulangi Kejahatan ....…….

3. Kedudukan Hakim dalam Sistem Peradilan Pidana.................................

23

34

B. Kerangka Pemikiran……………………………………………………... 40

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN……………………….. 42

A. Hasil Penelitian........................................................................................ 42

1. Deskripsi kasus……………………………………………………….

2. Pertimbangan Hakim …………………………………………………

42

56

B. Pembahasan…………………………………………..........................…

1. Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Klaten dalam

memutus tindak pidana pencurian dalam keluarga ...........................

63

63

2. Kendala Hakim Pengadilan Negeri Klaten dalam memutus tindak

pidana pencurian dalam keluarga ...................................................... 65

BAB IV PENUTUP……………….…………………………………………… 67

A. Simpulan……………………………………………………………... 67

B. Saran…………………………………………………………………. 67

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

MAHANANI NURIASIH. 2009. PENERAPAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KELUARGA( Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klaten ). Fakultas Hukum. Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Klaten dalam menjatuhkan pidana Pasal 367 ayat (2) dan kendala-kendala yang dihadapi oleh hakim Pengadilan Negeri Klaten dalam memutus tindak pidana pencurian dalam keluarga.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian meliputi data primer dan data sekunder. Data primer penelitian diperoleh dengan wawancara secara bebas (free interview) kepada narasumber. Sedangkan untuk mengumpulkan data sekunder adalah dengan cara studi dokumen atau studi kepustakaan yaitu mengkaji substansi/ isi bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan obyek penelitian. Dalam menganalisa penelitian ini, digunakan model analisis interaktif (interaktif model of analisis), yaitu data yang dikumpulkan akan dianalisa melalui tiga tahap, yaitu mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini mengungkapkan tentang pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Klaten dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana pencurian dalam keluarga dan kendala-kendala yang dihadapi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencurian dalam keluarga. Dalam Putusan Nomer 128/Pid.B/2007/PN.Klt dan Putusan Nomer 135/Pid.B/2007/PN.Klt.Penjatuhan pidana antara yang satu dengan yang lain berbeda tergantung dari kasus (bersifat kasuistis).

Dari kesimpulan tersebut penulis menyarankan dalam penjatuhan pidana banyak sekali pertimbangan terlebih mengenai faktor non yuridis, maka hakim harus bisa memahami keadaan-keadaan yang ada pada diri terdakwa dan juga memehami hukum yang berlaku dalam suatu daerah tertentu, karena tugas hakim bukan hanya memutus dan megadili perkara tetapi juga harus bisa menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Agar penegak hukum khususnya hakim perlu senantiasa meningkatkan kualitas analisis dan mengembangkan kemampuannya di bidang hukum agar dapat memberikan putusan yang tepat sehingga dapat menciptakan keadilan bagi korban dan terdakwa yang akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum khususnya hakim dan institusinya yaitu pengadilan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menegaskan bahwa Indonesia

berdasarkan atas hukum (rechtstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka

(machstaat). Hal ini berarti bahwa negara Indonesia adalah negara hukum

demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pernyataan yang

menyebutkan Indonesia merupakan negara hukum dapat ditemukan dalam

penjelasan UUD 1945 yaitu dalam sistem pemerintahan negara pada butir I

dan II. Pada butir I menyebutkan negara Indonesia berdasarkan atas hukum

(rechtstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machstaat). Sedangkan

butir II menyebutkan pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum

dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Namun

pada kenyataan yang sekarang terjadi eksistensi hukum itu sendiri sering

dipertanyakan, padahal pada hakikatnya eksistensi hukum diperlukan untuk

mencegah timbulnya bahaya yang mampu meresahkan masyarakat sehingga

setiap anggota masyarakat dapat merasa aman dan tenteram karena

memperoleh perlindungan hukum dari para aparat hukum.

Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi saat ini, tingkat

permasalahan sosial dan kriminalitas juga semakin meningkat dan hal ini tentu

juga telah menuntut agar hukum berkembang dan berubah mengikuti

perkembangan. Perkembangan teknologi misalnya telah mempermudah

masyarakat memperoleh informasi lebih cepat, akurat dan detail. Banyak

kemudahan dan hal positif dari perkembangan teknologi, akan tetapi dampak

negatif yang dihasilkan juga tak kalah besar. Di antara dampak negatif dari

perkembangan teknologi saat ini dan di antaranya adalah timbulnya tindak

pidana dikarenakan pengaruh dari media baik media elektronik dan media

masa. Terbukti dengan banyaknya tindak pidana yang terjadi, pelaku

melakukan tindak pidana terinspirasi dari acara yang disiarkan televisi, orang

mencuri juga terdorong oleh acara ditelevisi.

Dari sekian banyak tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh

keluarganya sendiri sangatlah banyak tetapi yang terungkap hanyalah

beberapa persen saja karena menurut masyarakat ini adalah aib keluarga

sehingga banyak yang diselesaikan secara kekeluargaan tidak sampai

diperkarakan. Tindak pidana pencurian dalam keluarga dari tahun ketahun

mengalami peningkatan, ini menunjukkan adanya peningkatan terhadap tindak

pidana pencurian dalam keluarga. Sesuai dengan data yang didapat oleh

peneliti dari Pengadilan Negeri Klaten menyatakan tahun 2006 mengadili satu

kasus pencurian dalam keluarga sedangkan pada tahun 2007 mengadili dua

kasus pencurian dalam keluarga. Tindak pidana pencurian dalam keluarga

merupakan tindak pidana aduan relatif, tindak pidana aduan relatif adalah

tindak pidana yang pada dasarnya bukan berupa tindak pidana aduan

melainkan hanya dalam hal-hal atau keadaan tertentu saja tindak pidana itu

menjadi tindak pidana aduan.

Untuk menciptakan suasana aman dan tenteram dalam masyarakat, kaidah

hukum yang berlaku umum tersebut harus ditegakkan serta dilaksanakan

dengan tegas atau dengan kata lain harus ada penegakan hukum. Berbicara

mengenai penegakan hukum, salah satu aparat penegak hukum yang

mempunyai beban dalam melaksanakan setiap upaya penegakan hukum serta

ikut melaksanakan pembinaan ketertiban hukum yang berdasarkan pada

ketentuan-ketentuan hukum pidana adalah hakim. Karena hakim inilah yang

akan memutus di sidang pengadilan terhadap seorang tersangka atau terdakwa,

apakah tersangka melakukan suatu tindak pidana dengan dijatuhi suatu pidana

ataupun dibebaskan dari segala tuntutan hukum karena ternyata dirinya tidak

terdapat cukup bukti telah melakukan suatu tindak pidana.

Hakim dalam menjalankan tugasnya diberikan kebebasan untuk

menyelenggarakan peradilan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan.

Sesuai dengan penjelasan dari UUD 1945 yang menyebutkan bahwa negara

Indonesia berdasar atas hukum (rechstaat), tidak berdasar atas kekuasaan

belaka (machstaat) yang berarti bahwa negara Republik Indonesia adalah

negara hukum. Kebebasan hakim atau kebebasan peradilan merupakan syarat

mutlak bagi adanya negara hukum kalau tidak ada kebebasan hakim atau

kebebasan peradilan, kita tidak dapat menyebut suatu negara sebagai negara

hukum, berarti negara tersebut masih diragukan adanya supremasi hukum

yang dilaksanakan.

Selanjutnya mengenai kebebasan hakim dapat dilihat didalam penjelasan

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

dan juga di dalam Pasal 24 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan

lain-lain Badan Kehakiman menurut undang-undang”.

Berhubung dengan kebebasan hakim, perlu pula dipaparkan tentang posisi

hakim yang tidak memihak (impartial judge). Istilah tidak memihak di sini

haruslah diartikan tidak secara harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya

hakim harus memihak kepada yang benar. Hakim tidak memihak diartikan

tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepat

perumusan UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5

ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-

bedakan orang.”

Hakim tidak memihak berarti juga hakim tidak menjalankan perintah dari

pemerintah. Bahkan jika harus demikian menurut hukum, hakim dapat

memutus menghukum pemerintah, misalnya tentang keharusan ganti kerugian.

Walaupun hakim itu diangkat dan digaji oleh pemerintah, namun ia tegak

berdiri menjalankan kewajibannya dan tidak terpengaruhi oleh pemerintah.

Berhubung dengan kedudukannya yang istimewa itu ia perlu mendapat

jaminan yang cukup.

Namun demikian, adanya kebebasan hakim tidak berarti hakim dapat

berbuat sesuka hatinya, melainkan hakim harus mempertanggung-jawabkan

keputusannya seperti ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun

2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Penegakan hukum dan keadilan, putusan

hakim tidak boleh bertentangan dengan pancasila. Menurut ketentuan-

ketentuan tersebut mencerminkan bahwa walaupun seorang hakim diberi

kebebasan dalam menjalankan tugasnya, tetapi masih dibatasi oleh ketentuan

perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan

penelitian dengan judul:

PENERAPAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM DALAM MEMUTUS

PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KELUARGA.

(Studi Kasus di Pengadilan Klaten).

B. Rumusan Masalah

Guna memberikan arah dan panduan yang mengerucut mengenai

bahasan yang di kaji dalam suatu penelitian, perumusan masalah sebagai

sebuah konsepsi permasalahan yang akan dicari jawabannya perlu ditentukan

terlebih dahulu. Adapun permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Klaten

dalam memutus tindak pidana pencurian dalam keluarga?

2. Apakah kendala Hakim Pengadilan Negeri Klaten dalam memutus tidak

pidana pencurian dalam keluarga?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Obyektif

a. Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan

Negeri Klaten dalam memeriksa dan memutus tindak pidana pencurian

dalam keluarga.

b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi hakim Pengadilan Negeri

Klaten dalam memutus tindak pidana pencurian dalam keluarga.

2. Tujuan Subjektif

a. Untuk menambah, memperluas dan mengembangkan pengetahuan dan

wawasan mengenai penerapan hukum pidana dalam memutus tindak

pidana pencurian dalam keluarga.

b. Untuk menerapkan ilmu dan teori-teori hukum yang telah penulis

peroleh agar dapat memberi manfaat bagi penulis sendiri khususnya

dan masyarakat pada umumnya.

D. Manfaat Penelitian

Di dalam penelitian sangat diharapkan adanya manfaat, dan kegunaan

yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan

sehubungan dengan penelitian ini adalah, sabagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan

pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum umumnya,

hukum pidana khususnya.

b. Untuk mendalami teori-teori yang telah penulis peroleh selama

menjalani kuliah strata satu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas

Maret Surakarta serta memberikan landasan untuk penelitian lebih

lanjut.

2. Manfaat Praktis

a. Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

b. Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat meningkatkan dan

mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai

bekal untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya.

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang

terkait dengan masalah yang diteliti.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan

analisis, dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan

konsisten sendiri (Soerjono Soekanto, 1986:42).

Agar data suatu penelitian yang diperoleh dapat dipertanggung-jawabkan

secara ilmiah perlu adanya ketepatan dalam memilih metode penelitian supaya

sesuai dan mengenai pada masalah yang menjadi obyek penelitian. Dalam

penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum sosiologis (socio legal

research), yaitu suatu penelitian yang berusaha mengidenfikasikan hukum

sebagai gejala sosial yang empiris sifatnya, dikaji sebagai variabel

bebas/sebab (independent variabel) yang menimbulkan pengaruh dan

akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial (Amiruddin dan Zainal

Asikin, 2004:133).

Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan penelitian hukum

yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian untuk memberikan data yang

seteliti mungkin dengan menggambarkan gejala tertentu. Penelitian

deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu

individu, keadaan, gejala, atau kelompok-kelompok tertentu dalam

masyarakat (Soerjono Soekanto, 1986:10). Jadi dari pengertian tersebut

penulis berusaha untuk mendeskripsikan tentang penerapan sanksi pidana

oleh hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian dalam

keluarga di Pengadilan Negeri Klaten.

2. Sifat Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan sifat penelitian

deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat

sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau

untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada

tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam

masyarakat (Amiruddin, 2005:25).

3. Lokasi Penelitian

Penelitian dengan judul “Penerapan sanksi pidana oleh hakim dalam

memutus perkara tindak pidana pencurian dalam keluarga di Pengadilan

negeri Klaten” ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Pengadilan

Negeri Klas I B Klaten yang beralamatkan Jl. Raya Klaten-Solo KM. 2

Klaten. Pengambilan lokasi ini dengan mempertimbangkan karena

mudahnya transportasi ketempat penelitian sehingga mempermudah untuk

mendapatkan data.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penulisan hukum bersifat kualitatif, yaitu

pendekatan yang digunakan oleh peneliti dengan mendasarkan pada data-

data yang dinyatakan responden secara lisan atau tulisan, dan juga

perilakunya yang nyata, diteliti, dipelajari sebagai suatu yang utuh.

Dengan menggunakan data yang dinyatakan secara verbal dan

kualifikasinya bersifat teoritis yang dioleh dan ditarik kesimpulannya

dengan metode berfikir induktif. Penyajian secara induktif adalah metode

penyajian yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat umum untuk

kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

5. Populasi dan sampel

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri

atau karakter yang sama (Soerjono Soekanto, 1986:172). Yang dimaksud

populasi dalam penelitian ini adalah semua Hakim di Pengadilan Negeri

Klaten yang terkait dengan penerapan sanksi pidana dalam perkara

pencurian dalam keluarga.

Untuk menghemat waktu dan tenaga, peneliti menggunakan metode

sampel, karena metode sampel dapat mewakili populasi yang diteliti

tersebut. Di dalam penelitian hukum ini, cara yang digunakan dalam

pengambilan sample yaitu teknik non random sampling/non probability

sampling, artinya tidak semua unsur dalam populasi mempunyai

kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel atau berarti sampling

dimana elemen sampel tidak secara acak, tidak objektif tetapi secara

subjektif. Dalam non random sampling ini, memakai metode purposive

sampling, yaitu pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat

tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-

ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya (Amiruddin

dan Zainal Asikin, 2004: 106).

Dalam penelitian hukum ini, sampel yang diambil adalah Hakim yang

memutus perkara tindak pidana pencurian dalam keluarga di Pengadilan

Negeri Klaten yakni Bapak Kunmulyoso, SH.

6. Jenis data

Lazimnya dalam penelitian, dibedakan antara data yang diperoleh

langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Yang pertama disebut

data primer atau data dasar (Primary data data basic data), dan data yang

kedua dinamakan data sekunder (secondary data). Data primer diperoleh

dari sumber pertama, yaitu warga masyarakat melalui penelitian. Data

sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku,

hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku-buku harian, dan

seterusnya (Soerjono Soekanto, 1986:12).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data atau fakta-fakta yang diperoleh langsung

melalui penelitian dilapangan termasuk keterangan dari responden

yang berhubungan dengan obyek penelitian.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan

mengenai bahan hukum primer seperti jurnal hukum, buku hukum,

Peraturan perundang-undangan.

7. Sumber Data Penelitian

Sumber data merupakan tempat data suatu penelitian dapat diperoleh.

Sumber data yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah

sumber data sekunder. Sumber data sekunder dalam penelitian hukum ini

mencakup:

a. Sumber Data primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang terkait langsung

dengan masalahan yang diteliti. Dalam hal ini yang menjadi sumber

data primer adalah Bapak Kunmulyoso, SH Hakim di Pengadilan

Negeri Klaten.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang secara tidak

langsung memberikan keterangan dan bersifat melengkapi sumber data

primer. Dalam hal ini yang menjadi sumber data sekunder adalah

buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan, dokumen-

dokumen, dan sumber-sumber lain yang mendukung penelitian.

8. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah tahap yang penting dalam melakukan

penelitian. Alat pengumpulan data (instrumen) menetukan kualitas data,

dan kuantitas data menentukan kualitas penelitian, karena itu alat

pengumpulan data harus mendapat penggarapan yang cermat. Agar data

penelitian memiliki kualitas yang cukup tinggi, alat pengumpulan datanya

harus dapat mengukur yang hendak diukur, dan harus dapat memberikan

kesesuaian hasil pada pengulangan pengukuran (Amiruddin, 2006:65).

Dalam rangka mendapatkan data yang tepat, penulis menggunakan teknik

pengumpulan data, sebagai berikut:

a. Studi Lapangan

Studi lapangan yaitu dengan melakukan wawancara dengan Hakim

Pengadilan Negeri Klaten. Wawancara adalah situasi peran antara

pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara

mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh

jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada

seorang responden (Amiruddin, 2006: 82).

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku-buku serta

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok

permasalahan yang diteliti.Adapun pustaka yang menjadi acuan, antara

lain : buku-buku literatur, surat kabar, daftar/label, kamus, peraturan

perundang-undangan, maupun dokumen-dokumen yang berhubungan

dengan permasalahan dalam penulisan hukum ini.

9. Teknik Analisis Data

Analisa data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Lexy J. Maleong, 2002 : 103). Teknik analisa data yang digunakan adalah analisa data kualitatif, yaitu ”suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yakni apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh” (Soerjono Soekanto, 1984 : 250).

Dalam menganalisa data secara kualitatif, penelitian ini menggunakan

model analisis interaktif (interaktif model of analisis), yaitu

”data yang dikumpulkan akan dianalisa melalui tiga tahap, yaitu mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Model ini dilakukan suatu proses siklus antar tahap-tahap, sehingga data-data yang terkumpul akan berhubungan dengan satu sama lain dan yang benar mendukung penyusunan laporan penelitian” (HB. Sutopo, 2002 : 35).

Berikut ilustrasi bagan dari tahap analisa data :

Komponen tahapan dalam model analisis interaktif dapat

dijelaskan sebagai berikut :

a. Pengumpulan Data adalah proses dimana penulis mencari data

dan mencatat semua data yang masuk.

b. Reduksi Data adalah kegiatan mempertegas, memperpendek,

membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting yang

muncul dari catatan, penyederhanaan pengabstrakan dan

transformasi data kasar dari pengumpulan data/ catatan-catatan

di lapangan.

c. Penyajian Data adalah sekumpulan informasi yang

memungkinkan kesimpulan dan pengambilan tindakan yang

dapat berupa data kasar seperti jenis matrik, skema, gambar,

tabel dan sebagainya.

Ketiga komponen tersebut (proses analisis interaktif) dimulai pada

waktu pengumpulan data penelitian, peneliti selalu membuat reduksi data

dan sajian data. Dan setelah pengumpulan data selesai tahap selanjutnya

peneliti mulai melakukan usaha menarik simpulan dengan menverifikasi

berdasarkan apa yang terdapat dalam sajian data. Aktivitas yang dilakukan

dengan siklus antara komponen-komponen tersebut akan didapatkan data

yang benar-benar mewakili dan sesuai dengan masalah yang diteliti.

Pengumpulan Data

Penyajian Data

Kesimpulan/ Verivikasi

Data Reduksi

Gambar 1. Skema Analisa Data

F. Sistematika Skripsi

Untuk memberi gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika

penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum

maka penulis menggunakan sistematika penulisan hukum. Adapun

sistematika penulisan hukum ini terdiri dari empat bab yang tiap-tiap bab

terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan

pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan

hukum tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan berisi tentang latar belakang kenapa mengambil

masalah pencurian dalam keluarga, perumusan masalah berisi

tentang masalah yang dibahas dalam penelitian ini, tujuan

penelitian adalah berisi tujuan obyektif dan tujuan subyektif,

manfaat penelitian berisi manfaat teoritis dan manfaat praktis,

metode penelitian berisi jenis penelitian, sifat penelitian, lokasi

penelitian, pendekatan penelitian, populasi dan sampel, jenis data,

sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa

data dan sistematika penulisan hukum berisi isi keseluruhan skripsi

BAB II : Tinjauan Pustaka berisi kerangka teori yang melandasi penelitian

serta mendukung di dalam memecahkan masalah yang diangkat

dalam penulisan hukum ini, yang meliputi: pertama mengenai

Pengaturan tindak pidana aduan dalam KUHP berisi pengertian

pidana dan teori pemidanaan. Kedua mengenai penegakan hukum

pidana untuk menanggulangi kejahatan berisi penegakan hukum

pidana, penegakan hukum melaui proses acara pidana, sanksi

pidana untuk menanggulangi tindak pidana, tindak pidana

pencurian. Ketiga berisi kedudukan hakim dalam sistem peradilan

pidana berisi pengertian hakim, tugas hakim, kewajiban hakim,

kebebasan hakim.

BAB III : Hasil penelitian dan pembahasan berisi tentang pertimbangan

Hakim Pengadilan Negeri Klaten dalam memutus tindak pidana

pencurian dalam keluarga, kendala apa saja yang dihadapi oleh

Hakim Pengadilan Negeri Klaten dalam memutus tindak pidana

pencurian dalam keluarga atau pun data lain dari penelitian

dilapangan. Dan pembahasan yang murni dari pendapat penulis.

BAB IV : Penutup adalah bab akhir berisi tentang kesimpulan serta saran dari

hasil penelitian yang telah dilakukan penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Kerangka Teori

1. Pengaturan Tindak Pidana Aduan dalam Kitab Undang-undang

Hukum Pidana

Hukum pidana terdiri dari Ius Poenale dan Ius Puniendi, Ius Poenale

adalah obyek dari hukum pidana. Menurut Mezger, hukum pidana adalah

aturan yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-

syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Pada dasarnya hukum

pidana terdiri dari 2 hal, yaitu:

1. Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu

Perbuatan memenuhi syarat tertentu adalah perbuatan yang

dilakukan oleh orang yang memungkinkan adanya pemberian pidana.

Perbuatan tertentu diperinci menjadi dua, ialah perbuatan yang

dilarang dan orang yang melanggar larangan.

2. Pidana

Pidana adalah penderitaan yang dibebankan kepada orang yang

melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Pengertian hukum pidana diatas dapat disebut Ius Poenale. Sedangkan

Ius Puniendi diartikan sebagai:

1. Hak negara atau alat-alat perlengkapan negara untuk mengenakan atau

mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu

2. Hak untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan

melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan yang

dilarang (Rofikah dan Sabar Slamet, 2000:2).

Dalam melaksanakan Ius Puniendi harus berdasarkan Ius Poenale.

Negara mempunyai hak untuk mengancam atas suatu perbuatan dengan

pidana dapat berbentuk Undang-undang dapat berbentuk Kitab Undang-

undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan

peraturan perundang-undangan lainnya. Pidana mengandung unsur-unsur

sebagai berikut:

1. Pidana merupakan suatu pengenaan pemderitaan atau nestapa atau

akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.

2. pidana diberikan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai

kekuasaan (oleh yang berwenang).

3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak

pidana menurut undang-undang.

KUHP merupakan pengaturan hukum pidana materiil umum yang

dikodifikasikan melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946. Ada

beberapa azas dalam berlakunya peraturan-peraturan pidana menurut

tempat yaitu :

1. Azas Teritorial

Azas teritorial diatur dalam Pasal 2 KUHP, yaitu bahwa aturan

pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi setiap orang yang

melakukan suatu tindak pidana diwilayah Indonesia. Semua orang

yang ada di Indonesia baik warga negara Indonesia (WNI) dan warga

negara asing (WNA) yang melakukan perbuatan pidana. Berlakunya

azas teritorial diperluas Pasal 3 KUHP bahwa peraturan pidana

Indonesia dapat diterapkan kepada setiap orang yang berada di luar

negeri yang melakukan perbuatan pidana di atas perahu Indonesia.

2. Azas Personal/ Nasional aktif

Dalam azas Personal/ Nasional aktif peraturan hukum pidana

Indonesia berlaku bagi setiap WNI yang melakukan tindak pidana

diluar negeri. Azas personal/ nasional aktif diatur dalam Pasal 5

KUHP.

Ayat (1) Aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia

berlaku bagi warganegara yang di luar wilayah Indonesia melakukan:

Ke1 : salah satu kejahatan dalam bab I dan II buku kedua dan Pasal

160, 161, 240, 279, 450 dan 451.

Ke2 : salah satu perbuatan yang oleh suatu aturan dalam perundang-

undangan perbuatan diancam pidana.

Pasal 6 KUHP memberi batasan jika perbuatan pidana yang dilakukan

di negara asing tidak diancam pidana mati oleh aturan hukum pidana

negara tersebut, maka hakim yang mengadili di Indonesia tidak boleh

menjatuhkan pidana mati.

3. Azas perlindungan (azas nasional pasif)

Peraturan hukum pidana Indonesia berlaku terhadap tindak pidana

yang menyerang kepentingan hukum negara Indonesia, baik dilakukan

oleh warga negara Indonesia atau bukan, yang dilakukan diluar

Indonesia.

4. Azas universal

Peraturan-peraturan hukum pidana Indonesia berlaku terhadap

tindak pidana baik dilakukan didalam negeri maupun diluar negeri dan

juga baik dilakukan oleh warga negara Indonesia atau warga negara

asing. Tindak pidana tersebut adalah Pasal 4 sub 2 KUHP dan Pasal 4

sub 4 KUHP mengenai perampokan dilaut (pembajakan).

Pengaduan (klacht) adalah sesuatu pernyataan tegas(lisan atau

tertulis atau dituliskan) dariseseorang yang berhak (mengadu) yang

disampaikan kepada pejabat penyelidik atau pejabat penyidik

(Kepolisian RI).tentang telah diperbuatnya sesuatu tindak pidana (in

casu kajahatan aduan) oleh seseorang dengan disertai permintaan agar

dilakukan pemeriksaaan untuk selanjutnya dilakukan penuntutan

kepengadilan yang berwenang.

Mengenai dua unsur esensial pengaduan yaitu:

a. Pernyataan tentang telah diperbuatnya tindak pidana oleh

seseorang, dan disertai

b. Permintaan untuk diadakan pemeriksaan (penyidikan) untuk

dilakukan penuntutan pidana kesidang pengadilan.

Pembentuk undang-undang (KUHP) menetapkan pengaduan

sebagai syarat untuk dapat dituntut pidana terhadap pembuat tindak

pidana aduan. Dalam hal tindak pidana aduan pentingnya bagi yang

berhak mengadu atau yang kepentingan hukumnya dilanggar apabila

perkara itu dituntut pidana adalah lebih besar daripada pentingnya bagi

negara apabila perkara itu dilakukan penuntutan pidana. Dalam tindak

pidana aduan, terdapat dua kepentingan yang saling bertentangan,

yaitu disatu pihak perlunya hukum ditegakkan, artinya penting bagi

negara untuk dilakukan penuntutan dan dilain pihak bagi korban ada

kepentingan agar perkara tindak pidana aduan untuk tidak dilakukan

penuntutan seperti perbuatannya ada hubungan keluarga atau

kepentingan hukum yang dilanggar adalah bersifat pribadi (misalnya

zina dan penghinaan). Dalam hal ini kepentingan korban untuk tidak

dilakukan penuntutan pidana lebih diutamakan daripada kepentingan

negara dalam hal menegakkan hukum. Sehingga peranan korban

menjadi sangat dominan dalam hal negara untuk melakukan

penuntutan pidana.

Dalam hal pengaduan, orang yang berhak mengajukan pengaduan

adalah korban, namun dalam Pasal 72 ayat (1) KUHP apabila korban

tindak pidana:

1. Masih anak-anak yang kriterianya ialah umur sebelum 16 tahun

(enam belas tahun) dan belum dewasa, (perkawinan menyebabkan

kedewasaan walaupun umurnya belum 16 tahun,

2. Korban berada dibawah pengampuan selain karena sifat boros,

maka yang berhak mengadu adalah wakilnya yang sah dalam

perkara perdata. Wakilnya dalam perkara perdata dalam hal

kebelum dewasaan adalah walinya yaitu orang tua kandung

(ayahnya), jika ayahnya tidak ada maka ibu yang menjadi wali, jika

ayah ibu tiada siapa yang menurut hukum yang berlaku bagi anak

itumenurut cara tertentu menjadi wali. Dalam hukum adat bisa

pamanya, kakak dan lain orang yang menurut hukum menjadi wali

dari anak itu.

Jika tidak ada wakil sebagaimana yang dimaksudkan dalam

Pasal 72 ayat (1) KUHP, atau wakilnya itu sendiri adalah si

pembuat yang harus diadukan, maka orang yang berhak

mengajukan pengaduan itu adalah:

1. Wali Pengawas (tooziende voogd, 366 jo 370 BW)

2. Pengampu Pengawas (tooziende curator, Pasal 449 BW)

3. Majelis yang menjadi Wali Pengawas atau menjadi Pengampu

Pengawas

4. Istrinya

5. Salah satu dari keluarga sedarah dalam garis lurus atau jika itu

tidak ada maka pengaduan dilakukan oleh

6. Salah satu dari keluarga sedarah dalam garis menyimpang

sampai derajat ketiga (Pasal 72 ayat (2)) (Adami

Chazawi,2002:206).

Mengenai persoalan apabila korban yang berhak mengadu

meninggal dunia, hal ini telah diatur dalam Pasal 73 KUHP yang

menyatakan bahwa “Jika yang terkena kejahatan meninggal dunia

didalam tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal berikut maka

tanpa memperpanjang tenggang waktu itu, penuntutan dilakukan atas

pengaduan orang tuanya, anaknya, istrinya, atau suaminya yang masih

hidup kecuali kalau ternyata bahwa yang meninggal itu tidak

menghendaki penuntutan”.

Dari pasal diatas, orang yang terlanggar kepentingan hukumnya

oleh kejahatan aduan, meskipun kemudian meninggal dunia, maka hak

mengajukan pengaduan tetap berlangsung selam tenggang waktu hak

mengadu masih ada (masih berlangsung) sesuai dengan Pasal 74

KUHP. Hak pengaduan itu beralih pada para ahli warisnya

sebagaimana disebutkan secara limitatif dalam Pasal 73 KUHP. Hak

pengaduan oleh ahli waris dari korban kejahatan aduan perzinaan

(Pasal 284 ayat (3) KUHP).

Tenggang waktu mengajukan pengaduan Pasal 73 KUHP ialah

dalam waktu 6 (enam) bulan sejak orang yang berhak

mengadumengetahui adanya kejahatan aduan, jika ia bertempat tinggal

di Indonesia, atau dalam waktu 9 (sembilan) bulan apabila tinggal

diluar Indonesia. Tenggang waktu 6 (enam) dan 9 (sembilan) bulan

kecuali dalam kejahatan aduan Pasal 293 ayat (3) KUHP ialah

kejahatan pembujukan kepada orang yang belum dewasa yang baik

tingkah lakunya untuk berbuat cabul atau membiarkan diri untuk

dilakukan perbuatan cabul, yang tenggang waktu mengadu adalah 9

(sembilan) bulan dan 12 (dua belas) bulan.

Bentuk pengaduan ada dua macam yakni sebagai berikut:

1. Pengaduan lisan

Pengaduan lisan itu telah terjadi pada saat diucapkan atau

dinyatakan secara lisan.

2. Pengaduan dengan tulisan/ tertulis

Pengaduan dengan tulisan terjadi pada waktu surat pengaduan

itu dikirim, dan bukan pada saat pengaduan itu diterima oleh

Pejabat Penyelidik atau Pejabat Penyidik yakni Kepolisian.

Dilihat dari sifatnya , kejahatan atau delik aduan ada dua jenis

sebagai berikut:

1). Kejahatan aduan mutlak (absolut)

Kejahatan aduan absolut adalah kejahatan yang pada dasarnya

adalah berupa kejahatan aduan artinya suatu segala hal dan atau

kejadian diperlukan syarat pengaduan untuk dapatnya negara

melakukan penuntutan mengenai perkara itu.

Contoh: Pencemaran (Pasal 310), Menfitnah (Pasal

311),Penghinaan ringan (Pasal 315), Penghinaan dapat

dituntut dengan pengaduan (Pasal 319), Penghinaan

terhadap pejabat pemerintah yang sedang melakukan

tugas secara sah (Pasal 316).

2). Kejahatan aduan relatif (nisbi)

Kejahatan aduan relatif ialah kejahatan yang pada dasarnya

bukan berupa kejahatan aduan , melainkan hanya dalam hal-hal

atau keadaan tertentu saja kejahatan itu menjadi kejahatan aduan.

apabila diantara pelaku dan korban terhadap bangunan keluarga.

Contoh: Pencurian dalam keluarga (Pasal 367), penggelapan,

penipuan, pemerasan(Satochid Kartanegara, 2000: 127).

Hanya karena adanya unsur-unsur tertentu saja, syarat pengaduan

untuk melakukan penuntutan itu diperlukan. Sedangkan dalam keadaan

biasa artinya tanpa adanya unsur tertentu, syarat pengaduan tidak

diperlukan untuk melakukan penuntutan. Salah satunya, pencurian

dalam segala bentuk (Pasal 362-365KUHP) pada dasarnya bukan

tindak pidana aduan, akan tetapi dengan adanya unsur dalam kalangan

keluarga atau tindak pidana itu dilakukan dalam kalangan keluarga,

maka menjadi tindak pidana aduan (relatif).

Menurut Modderman, ada alasan khusus, mengapa dijadikannya kejahatan-kejahatan tertentu yang menjadi kejahatan aduan relatif bilamana dilakukan dalam kalangan keluarga, yaitu:

1). Alasan susila, yaitu untuk mencegah pemerintah menghadapkan orang-orang satu terhadap yang lain yang masih ada hubungan yang sangat erat dan dalam sidang pengadilan.

2). Alasan materiil (stoffelijk), yaitu pada kenyataannya di dalam suatu keluarga antara pasangan suami dan istri ada semacam condominium (Utrecht dalam Adami Chazawi, 2002: 205).

Dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana (criminal justice

system) maka pidana menempati suatu posisi sentral. Karena keputusan

di dalam pemidanaan akan mempunyai konsekwensi yang luas baik

yang menyangkut langsung pelaku tindak pidana maupun masyarakat

secara luas. Dalam pemidanaan ada dua teori yakni:

1. Teori absolut (pembalasan)

Teori absolut adalah pidana dijatuhkan semata-mata kerena

orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana

merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan

kepada orang yang melakukan kejahatan.

2. Teori relatif (tujuan)

Teori relatif adalah memidana bukan untuk memuaskan

tuntutan absolut dari pengadilan. Pembalasan tidak mempunyai

nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan

masyarakat. Menurut teori ini tujuan penjatuhan pidana bukan

karena orang berbuat kejahatan tetapi supaya orang jangan

melakukan kejahatan.

3. Teori gabungan

Teori gabungan adalah pidana dijatuhkan sebagai sarana untuk

pembalasan, prevensi dan untuk memperbaiki penjahat.

Pemidanaan berbertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak

pidana dengan menegakkan norma hukum demi mengayomi

masyarakat, koreksi terhadap terpidana dan menjadikannya orang yang

baik dan berguna serta mampu hidup bermasyarakat, menyelesaikan

konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana memulihkan

keseimbangan dan rasa damai dalam masyarakat, membebaskan rasa

bersalah pada terpidana.

Dalam setiap pemidanaan harus benar-benar dipertimbangkan di

antara tujuan pemidanaan tersebut yang mempunyai relevansi dan

kepentingan terbesar dalam kasus terkait dan harus dipertimbangkan

oleh pengadilan, dengan konsekwensi dijatuhkan jenis pidana yang

berbeda.

Jenis-jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yang terdiri

dari:

1. Pidana pokok.

a. Mati

b. Penjara

c. Kurungan

d. Denda

2. Pidana tambahan

a. Pencabutan hak-hak tertentu

b. Perampasan barang-barang tertentu

c. Pengumuman keputusan hakim.

Pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP juga berlaku bagi semua

tindak pidana yang diatur diluar KUHP.

2. Penegakan Hukum Pidana untuk Menanggulangi Kejahatan

Penggunaan upaya hukum pidana untuk mengatasi masalah sosial

termasuk dalam kebijakan penegakan hukum, tujuannya adalah untuk

mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya sehingga kebijakan

penegakan hukum termasuk dalam bidang kebijakan sosial. KUHAP

adalah hukum pidana formil memuat aturan-aturan pemerintah untuk

mengenakan pidana kepada seseorang yang telah melakukan tindak

pidana melalui alat perlengkapan negara seperti, Polisi, Jaksa, dan Hakim

sebagai penegak hukum.

Menurut Bassiouni, tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi. Kepentingan sosial tersebut adalah:

1. Pemeliharaan tertib masyarakat, 2. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan kerugian atau bahaya-

bahaya yang tak dapat dibenarkan yang dilakukan oleh orang lain, 3. Memsyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum, 4. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan

dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu (Muladi dan Barda Nawawi, 1998: 166).

Tujuan objektif fungsi penegakan hukum dari pendekatan tata tertib

sosial, yaitu:

a. Penegakan Hukum dalam Proses Acara Pidana

Penegakan hukum dalam proses acara pidana yaitu penegakan

hukum menggunakan sarana penal (Hukum Pidana) melalui alat

pemerintahan seperti Polisi, Jaksa, Hakim untuk menegakkan hukum

seadil-adilnya untuk membuat jera pelaku tindak pidana dengan

menjatuhkan suatu pidana sesuai dengan KUHP. Penegakan hukum

dalam proses acara pidana meliputi sebagai berikut:

1). Penyelidikan-penyidikan

Penyelidikan menurut Pasal 1 butir 5 KUHAP adalah serangkaian

tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa

yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidak

nya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-

undang ini. Penyelidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik

Indonesia. Fungsi dan wewenang penyelidik menurut Pasal 5 ayat (1)

KUHAP yaitu:

a) Fungsi dan wewenang berdasar hukum

(1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang

adanya tindak pidana

(2) Mencari keterangan dan barang bukti

(3) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan

serta memeriksatanda pengenal diri

(4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung

jawab

b) Kewenangan berdasar perintah penyidik

(1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, menggeledahan

dan penyitaan

(2) Pemeriksaan dan penyitaan surat

(3) Mengambil sidik jari dan memotret seorang

(4) Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik

Penyidikan menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP adalah seraikan

tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam

undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang

dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi

dan guna menemukan tersangkanya. Menurut Pasal 6 ayat (1) KUHAP

Penyidik adalah :

a) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia

b) Pejabat Pegawai Negari Sipil tertentu yang diberi wewenang

khusus oleh undang-undang.

Wewenang dari Penyidik menurut Pasal 7 ayat (1) KUHAP yaitu:

a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya

tindak pidana

b) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian

c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda

pengenal diri tersangka

d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan

penyitaan

e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat

f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang

g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka

atau saksi

h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya

dengan pemeriksaan perkara

i) Mengadakan penghentian penyidikan

j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung

jawab.

2) Penangkapan-penahanan

Pengertian penangkapan menurut Pasal 1 butir 20 adalah suatu

tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan

tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna

kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal

serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 17 KUHAP perintah penangkapan dilakukan terhadap

seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti

permulaan yang cukup.

Cara penangkapan menurut Pasal 18 ayat (1) KUHAP adalah

pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian

Negara RI dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan

kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan

identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian

singkat perkara kejahatan yang dibersangkakan serta tempat ia

diperiksa.

Pengertian penahanan menurut Pasal 1 butir 21 KUHAP adalah

penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik

atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya, dalam hal

serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Janis penahanan menurut Pasal 22 KUHAP antara lain:

a) Penahanan rumah tahanan negara (Rutan)

Tempat tahanan tersangka atau terdakwa yang masih dalam proses

penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan.

b) Penahanan Rumah

Penahanan dilakukan dirumah, tempat tinggal tersangka atau

terdakwa dan diawasi oleh pejabat yang melakukan tindakan

penahanan rumah.

b) Penahanan Kota

Pelaksanaan penahanan kota dilakukan dikota tempat tinggal

tersangka atau terdakwa.

3) Persidangan pengadilan

Proses pemeriksaan pengadilan, sebagai berikut:

(1) Pembacaan surat dakwaan.

(2) Mengajukan eksepsi.

(3) Tanggapan eksepsi.

(4) Pemeriksaan saksi, terdakwa dan pengajuan alat bukti.

(5) Tuntutan.

(6) Replik dan duplik.

(7) Putusan akhir.

Putusan pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 KUHAP yaitu

bahwa Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang

diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa

pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum

dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang

ini.

Dalam Pasal 182 ayat (6) KUHAP, bahwa putusan sedapat

mungkin merupakan hasil musyawarah majelis dengan

permufakatan yang bulat, kecuali hal itu telah diusahakan

sungguh-sungguh tidak tercapai, maka ditempuh dengan dua

cara:

(a) Putusan diambil dengan suara terbanyak.

(b) Jika yang tersebut pada huruf a tidak juga dapat diperoleh

putusan, yang dipilih ialah pendapat hakim yang paling

menguntungkan bagi terdakwa.

Menurut Yahya Harahap bahwa putusan akan dijatuhkan

pengadilan, tergantungan dari hasil mufakat musyawarah

hakim berdasar penilaian yang mereka peroleh dari surat

dakwaan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti

dalam pemeriksaan di sidang pengadilan (Yahya Harahap,

2002:347).

1. Putusan Bebas

Putusan bebas berarti terdakwa dinyatakan bebas dari

segala tuntutan hukum (Vrijspraak). Bebas dari segala

tuntutan hukum sehingga terdakwa bebas dari pemidanaan.

Putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP

yaitu “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil

pemeriksaan sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatannya

yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan

meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

Van Bemellen berpendapat, bahwa putusan bebas

dijatuhkan jika hakim tidak memperoleh keyakinan

mengenai kebenaran atau ia yakin bahwa apa yang

didakwakan tidak atau setidak-tidaknya bukan terdakwa ini

yang melakukan (Andi Hamzah, 2002: 282).

2. Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum dijatuhkan

menurut Pasal 191 ayat ( 2 ) KUHAP, yaitu ” Jika

Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan

kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak

merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus

lepas dari segala tuntutan hukum. Yakni putusan pelepasan

dari segala tuntutan hukum, berdasar kriteria :

a) Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti.

b) Perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana maka

terdakwa lepas dari segala tuntutanhukum.

3. Putusan Pemidanaan atau penjatuhan pidana

Putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat (1)

KUHAP, yaitu ” Jika Pengadilan berpendapat bahwa

terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang

didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan

pidana”. Ada berbagai status yang dapat diperintahkan

pengadilan terhadap seorang terdakwa yang dijatuhi dengan

putusan pidana yaitu :

a) Jika terdakwa tidak ditahan, menurut Pasal 193 ayat (2)

huruf a KUHAP mempunyai 2 alternatif yakni :

a. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam status

tidak ditahan.

b. Pengadilan dapat memerintahkan supaya terdakwa

ditahan.

b) Jika terdakwa berada dalam status tahanan, menurut

Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP pengadilan dapat

memilih salah satu alternatif, yakni:

a. Memerintah terdakwa tetap berada dalam tahanan

b. Memerintahkan pembebasan terdakwa dari tahanan

4) Pemidanaan.

Setelah pemeriksaan pengadilan dan terdakwa terbukti melakukan

kejahatan yang didakwakan maka akan diputus oleh hakim dikenai

putusan pemidanaan sesuai dengan pasal yang bersangkutan dengan

tindak pidana yang didakwakan. Dan putusan pemidanaan itu dapat

berupa sanksi ini dapat terkena pada nyawa,badan atau harta

seseorang.

b. Efek Preventif dalam Tindak Pidana Pencurian

Efek Preventif ini yaitu penegakan hukum diharapkan mencegah

orang (anggota masyarakat) melakukan tindak pidana. Misalnya,

penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan

tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa

masyarakat melalui pendidikan moral agama. Tujuan efek preventif

adalah memperbaiki kondisi sosial tertentu. Hukum pidana sebagai

sarana untuk menanggulangi kejahatan. Penggunaan hukum pidana

merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut di

Indonesia.

H.L. Packer membicarakan masalah pidana dengan semua

keterbatasanya antara lain:

(1) Sanksi pidana sangatlah diperlukan.

(2) Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia,

untuk menghadapi kejahatan

(3) Sanksi pidana merupakan penjaminan yang utama atau terbaik bila

digunakan secara cermat dan secara manusiawi, dan merupakan

ancaman apabila digunakan secara sembarang dan paksa (Muladi

dan Barda Nawawi, 1998: 155-156).

Pencurian menurut hukum pidana ialah perbuatan mengambil suatu

barang yang semuanya atau sebagiannya kepunyaan orang lain disertai

maksud untuk memiliki dan dilakukan dengan melawan hukum.

Sedangkan perumusan perbuatan pencurian ada dalam Pasal 362

KUHP adalah

”Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau

sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secra

melawan hukum, diancam kerena pencurian dengan pidana penjara

paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Unsur-unsur dalam pencurian adalah:

a) Adanya perbuatan mengambil

Yang dimaksud mengambil yaitu memindahkan barang

dari tempatnya semula atau barang tersebut berada dalam

kekuasan orang yang melakukan atau barang tersebut sudah

berada diluar kekuasaan pemiliknya.

b) Sesuatu barang

Dalam pengertian suatu barang dalam KUHP disini adalah

termasuk barang non ekonomis seperti, karcis kereta api (HR

28 April 1930), sepucuk surat keterangan dokter (HR 27

November 1939)

c) Seluruh atau sebagiannya barang adalah milik orang lain

d) Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Yang dimaksud dimiliki dengan cara melawan hukum

yaitu perbutan untuk memiliki suatu barang milik orang lain

dengan tanpa persetujuan, kehendak ataupun sepengetahuan

dari orang yang nyata-nyata sebagai pemilik yang sah. Menurut

KUHP, untuk pencurian maksud dimiliki harus berbarengan

dengan kejadian pengambilan (HR 5 Januari 1903).

Disyaratkan adanya maksud untuk secara melawan hukum

menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai

miliknya sendiri (HR 25 Juli 1930).

Berikut ini adalah isi dari Pasal 362 sampai 367 KUHP tentang

pencurian:

1. Pasal 362 KUHP

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau

sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki

secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana

penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam

puluh rupiah.

2. Pasal 363 KUHP

Ayat (1): Diancam dengan hukuman penjara maksimal 7 tahun

disertai dengan salah satu keadaan seperti berikut:

1. Pencurian ternak.

2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa

bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal

terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan

atau bahaya perang.

3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau

pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh

orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki

oleh yang berhak.

4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan

bersekutu.

5. Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan,

atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan

merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai

anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.

Ayat (2): Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai

dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan

pidana penjara paling lama sembilan tahun

3. Pasal 364 KUHP

Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363

butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363

butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau

pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang

dicuri tidak lebih dari dua puluh lima ribu rupiah, diancam karena

pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau

pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

4. Pasal 365 KUHP

Ayat (1): diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan

tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan

kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan untuk

mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal

tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri

atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang

dicuri.

Ayat (2): diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas

tahun:

1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah

rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan

umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan

2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan

bersekutu.

3. Jika masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak

atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah

palsu, atau pakaian jabatan palsu.

4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat

Ayat (3): Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam

dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Ayat (4): Diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup

atau selama waktu tertentu paling lama dua tahun, jika perbuatan

mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua

orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal

yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3.

5. Pasal 366 KUHP

Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu perbuatan yang

dirumuskan dalam Pasal 362, Pasal 363,dan Pasal 365 dapat

dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 nomor 1-4.

6. Pasal 367 KUHP

Pencurian dalam keluarga diatur dalam Pasal 367 ayat 1, dan 2

yakni sebagai berikut :

Ayat (1) menyebutkan bahwa : Jika pembuat atau pembantu dari

salah satu kejahatan ini adalah suami ( istri ) dari orang yang

terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah

harta kekeyaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak

mungkin diadakan tuntutan pidana.

Ayat (2) menyebutkan bahwa : Jika dia adalah suami (istri) yang

terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika

dia adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus

maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu

hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang

terkena kejahatan.

3. Kedudukan Hakim dalam Sistem Peradilan Pidana

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka

untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan

keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum

Republik Indonesia. Menurut Pasal 1 butir 8 KUHAP Hakim adalah

pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk

mengadili. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima,

memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan atas asas bebas,

jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara

yang diatur dalam Pasal 1 butir 9 KUHAP.

Wewenang utama hakim adalah mengadili yang meliputi kegiatan-

kegiatan menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana pedoman

pokoknya adalah KUHAP yang dilandasi oleh asas kebebasan, kejujuran,

dan tidak memihak. Wewenang hakim berpedoman pada KUHAP adalah

sebagai berikut:

1. Melakukan penahanan

Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan

dengan menetapkan berwenang melakukan penahanan (Pasal 20 ayat

(3) jo Pasal 26 KUHAP).

2. Pengalihan jenis pemidanaan

Penyidik atau Penuntut Umum atau hakim berwenang mengalihkan

jenis penahanan yang satu kepada jenis penahanan yang lain (Pasal 23

ayat (1) jo Pasal 22 KUHAP).

Tugas penting yang harus dilakukan oleh hakim adalah:

1. Sebagai tugas pokok yakni menerima, memeriksa dam mengadili serta

menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

2. Sebagai tugas yuridis yakni memberi keterangan, pertimbangan dan

nasehat-nassehat tentang soal-soal hukum kepada lembaga negara

lainnya apabila diminta.

3. Sebagai tugas akademik/ilmiah dalam melaksanakan tugas pokoknya.

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali,

mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam

masyarakat. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim

wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari

tertuduh.

Kewajiban hakim antara lain adalah sebagai berikut:

1) Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum

dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ( Pasal 28 ayat (1) UU

Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman)

2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib pula

memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 28 ayat

(2) UU nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).

3) Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila

terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga,

atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua,

salah seorang hakim anggota, jaksa, advokad, atau panitera ( Pasal 29

ayat (3) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).

4) Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib

mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga

sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau

istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokad

(Pasal 29 ayat (4) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan

Kehakiman).

5) Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari

persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak

langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas

kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang

berperkara (Pasal 29 ayat (5) UU Nomor 4 Tahun 2004 Tentang

Kekuasaan Kehakiman).

Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan berat ringannya

hukuman terhadap pelaku tindak pidana. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 UU

nomer 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

berdassarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum

Republik Indonesia”.

Bebasnya hakim dari keterikatan pihak-pihak yang berperkara. Dalam

memeriksa dan mengadili suatu perkara baik perdata maupun pidana harus

atas obyektifitas tanpa memihak kepada salah satu pihak dan tidak boleh

membeda-bedakan orang. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 25 UU

Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

“Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar

putusan tersebut memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-

undangan yang bersangkutanatau sumber hukum tak tertulis yang

dijadikan dasar untuk mengadili”.

Sistem peradilan pidana yang digariskan KUHAP merupakan “sistem

terpadu” (integrated criminal justice system). Sistem terpadu tersebut

terletak diatas landasan prinsip “diferensiasi fungsional” diantara aparat

penegak hukum sesuai dengan tahap proses kewenangan yang diberikan

undang-undang kepada masing-masing. Berdasarkan sistem terpadu

merupakan fungsi gabungan dari aparat penegak hukum antara lain Polisi,

Jaksa-Penuntut Umum, Hakim, Penjara yang mempunyai tugas masing-

masing sebagai berikut:

Polisi Republik Indonesia menduduki posisi sebagai aparat penegak

hukum sesuai perannya berupa kekuasaan umum menangani kriminal di

seluruh wilayah Indonesia. Dalam malaksanakan wewenangnya polri

berperan sebagai kontrol kriminal dalam bentuk:

1) Investigasi

2) Penangkapan

3) Penahanan

4) Penggeledahan

5) Penyitaan.

Jaksa menurut Pasal 1 butir 6a adalah pejabat yang diberi

wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai Penuntut

Umum serta melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap. Sedangkan Penuntut Umum sendiri adalah

Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan

penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim (Pasal 1 butir 6a jo.

Pasal 13 KUHAP).

Menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomer 16 Tahun 2004 tentang

Kejaksaan Republik Indonesia, yang dimaksud jaksa adalah pejabat

fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak

sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang

telah memperoleh kekuasaan hukum tetap serta wewenang lain

berdasarkan undang-undang. Sedangka penuntut umum menurut Pasal

1 angka 2 adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang

untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim.

Penuntut Umum mempunyai wewenang sebagai berikut:

a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari

penyidik atau penyidik pembantu.

b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada

penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3)

dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka

penyempurnaan penyidikan dari penyidik.

c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan

atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan

setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik

d. Membuat surat dakwaan

e. Melimpahkan perkara ke Pengadilan

f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang

ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai

surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi,

untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.

g. Malakukan penuntutan

h. Menutup perkara demi kepentingan hukum

i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung

jawab sebagai Penuntut Umum menurut ketentuan undang-

undang ini

j. Melaksanakan penetapan Hakim.

Hakim dalam sistem peradilan pidana sangatlah penting karena

tugas hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili setiap

perkara yang diajukan kepadanya. Hakim adalah tonggak bagi keadilan

baik bagi terdakwa dan korban.

Petugas pelaksana pidana (penjara) sendiri berfungsi memperbaiki

terpidana dengan cara rehabilitasi pelaku pidana agar bisa kembali

menjalani kehidupan normal dan produktif (Yahya Harahap,2002:90).

Hubungan antara aparat penegak hukum dalam sistem peradilan

pidana sangatlah berkaitan dimana antara polisi sebagai kontrol

kriminal, jaksa sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan

pengadila yang sudah berkekuatan hukum tetap , hakim adalah yang

mengadili suatu perkara sehingga adanya suatu keadilan dan penjara

adalah memperbaiki tinggkah laku terpidana agar bisa kembali kepada

masyarakat. Sehingga masing-masing aparat hukum mempunyai

hubungan yang saling berkaitan dan jika salah satu tidak ada maka

aparat hukum yang lain tidak dapat menjalankan tugasnya.

2. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran digambarkan lewat bagan sebagai berikut:

Meningkatnya tindak kejahatan dalam masyarakat dirasa semakin

meresahkan. Hal ini bahkan bisa terjadi di dalam keluarga. Kejahatan dalam

keluarga hanya dapat diproses ke Pengadilan apabila aduan dari yang pihak

korban atau pihak yang dirugikan. Setelah adanya aduan dari pihak korban

tindak pidana pencurian dalam keluarga baru bisa dilakukan penuntutan dan

Tindak pidana pencurian dalam

keluarga

KUHP

Penegakan hukum

Sistem Peradilan Pidana

JaksaPolisi

Putusan

Hakim

pemeriksaan yang merupakan rangkaian dari penegakan hukum.yang

dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dalam sisitem peradilan pidana aparat

penegak hukum yang berperan antara lain, Polisi yang mempunyai tugas

investigasi, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan. Jaksa

sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan Pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap. Hakim mempunyai peranan penting

karena tugas hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili setiap perkara

yang diajukan kepadanya.

Putusan hakim merupakan tonggak yang penting bagi pencerminan

keadilan, putusan hakim salah satunya adalah penjatuhan pidana dan

pemidanaan. Lahirnya penjatuhan pidana dan pemidanaan bukan muncul

begitu saja, melainkan melakui sebuah proses peradilan. Di dalam proses

penjatuhan pidana dan pemidanaan harus tunduk terhadap peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi kasus

a. Putusan Nomor 128/Pid.B/2007/PN.Klt

Nama : Lilin Piksiyanto

Lahir : di Klaten

Umur : 17 tahun

Jenis kalamin : laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Pekerjaan : Pelajar

Alamat :Dukuh Jetak, Desa Mutihan, Kecamatan Gantiwarno

Kabupaten Klaten.

Surat Tuntutan Jaksa penuntut Umum tanggal 3 Juli 2007 Reg perkara

No: PDM 99/ Klten/ Ep.01/ 06/ 07 supaya Majelis hakim Pengadilan

Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Lilin Piksiyanto terbukti bersalah melakukan

tindak pidana “Pencurian dalam keluarga dengan pemberatan”

sebagaimana diatur dalam Pasal 367 ayat (2) KUHP sebagaimana

dalam surat dakwaan ini.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Lilin Piksiyanto dengan pidana

penjara selama 4 (empat) bulan penjara dipotong selama terdakwa

berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa: potongan besi dirampass untuk

dimusnakan, satu celana panjang maupun satu kaos oblong

dikembalikan kapada saksi korban Sumarsih

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar

Rp, 2.000,-(dua ribu rupiah).

Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan antara lain:

1) mohon keringanan hukuman,

2) merasa bersalah,

3) menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi

perbuatannya tersebut,

4) serta terdakwa ingin melanjutkan sekolah.

Awalnya terdakwa Lilin Piksiyanto merupakan saudara / adik sepupu

dari korban Aris Isdiyanto saat itu didatangi oleh temannya yang bernama

Ari Wibowo, selanjutnya karena melihat rumah kakak sepupunya yaitu

rumah korban Aris Isdiyanto yang kebetulan bersebelahan dengan rumah

terdakwa,dalam keadaan sepi karena ditinggal pergi oleh penghuninya,

maka timbullah niat jahat terdakwa untuk mengajak temannya Ari

Wibowo untuk mengambil barang-barang yang berada didalam rumah

tersebut yang apabila berhasil hasilnya akan dibagi di antara mereka

berdua, lalu untuk melaksanakan niat jahatnya lebih dahulu terdakwa

mengajak temannya Ari Wibowo dan mempersiapkan gergaji untuk masuk

kerumahnya yang kebetulan antara rumah terdakwa dengan rumah korban

berdempetan.

Terdakwa bersama temannya dari lantai atas melompati tembok

pembatas dan langsung dapat langsung menuju lantai atas rumah korban,

karena saat itu jendelanya tertutup jeruji besi/ tralis naco, terdakwa Lilin

Piksiyanto bersama temannya Ari Wibowo secara bergantian menggergaji

tralis sehingga mencapai separuh yang akhirnya dapat dipergunakan oleh

terdakwa maupun temannya untuk masuk kedalam rumah korban Aris

Isdiyanto, langsung menuju ketempat tidur korban Aris Isdiyanto dan

dibawah bantal terdakwa Lilin Piksiyanto menemukan uang tunai

sejumlah Rp 3.500.000,- lalu tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya

uang tersebut diambil.

Temannya Ari Wibowo diruang lain mengacak-acak almari dan begitu

melihat dua buah BPKB Shogun No.Pol AD2208 PJ atas nama Timbul

Wiyono dan BPKB Honda Supra X 125 atas nama Sumirah serta dua buah

sertifikat tanah Hak Milik atas nama Timbul Wiyono, lalu tanpa

sepengetahuan dan seizin pemiliknya diambilnya dua buah BPKB beserta

dua buah sertifikat tersebut, selanjutnya setelah terdakwa Lilin Piksiyanto

bersama temannya Ari Wibowo berhasil mengambil barang, lalu

dibawanya keluar melalui jalan yang semula ia pergunakan untuk masuk

dan mereka pulang kerumah masing-masing sambil membawa barang

yang telah diambilnya, terdakwa membawa uang sedangkan temanya Ari

Wibowo membawa dua buah BPKB dan dua buah sertifikat.

Keesokan harinya terdakwa Lilin Piksiyanto membagi uang yang

sudah diambilnya kepada temannya Ari Wibowo sejumlah Rp.1.500.000,-

sedangkan sisanya ia pergunakan sendiri untuk keperluan pribadinya yang

diantaranya untuk membeli kaos oblong warna loreng hijau putih dan

celana panjang warna hitam. Karena korban Aris Isdiyanto kehilangan

barang-barang miliknya melihat jendela lantai atas yang sangat

berdekatan dengan rumah terdakwa dalam keadaan teralisnya terbuka dan

terdapat bekas digergaji, korban langsung mencurigai bahwa yang

melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa, sehingga korban membuat

pengaduan kepada pihak berwajib untuk diusut dan ternyata dari hasil

pengusutan terdakwa telah mengakui dan membenarkan bahwa

perbuatannya dilakukan bersama-sama dengan temanya yaitu Ari

Wibowo. .

Pemeriksaan barang bukti dan alat bukti

1). Alat bukti yang digunakan Penuntut Umum pada pemeriksaan sidang

di pengadilan sebagai berikut:

1. Saksi Aris Istiyanto:

Pada hari kamis tanggal 19 April 2007 dirumah ibu saksi

Mutihan Gantiwarno telah kehilangan barang berupa uang tunai

Rp.3.500.000,- dua sertifikat tanah dan dua BPKB sepeda

motor shogun.

Terdakwa dan temannya bernama Ari Wibowo yang belum

tertangkap, masuk melalui jendela kamar atas dengan

memotong tralis jendelanya dan keluar lewat jendela

Pada saat itu rumah kosong tidak ada yang menjaga, setelah

tiga jam kemudian saksi sekeluarga kembali dan karena capek

langsung tidur tidak memeriksa kamar lantai atas. Baru pagi

harinya diketahui oleh adik saksi kalau tralis jendela kamar atas

telah digergaji lalu selanjutnya hal itu dilaporkan pada polisi

Sering kehilangan uang jumlahnya sekitar Rp.20.000.000,-

2. Saksi Sumirah

Pada hari kamis tanggal 19 April 2007, bersama anaknya

bepergian, sepulang bepergian saksi dan anak-anaknya karena

kecapean langsung tidur , namun pada pagi harinya diketahui

oleh anak saksi kalau tralis jendela kamar atas telah digergaji,

lalu setelah diperiksa uang Rp.3.500.000,- ditaruh dibawah

bantal kamar atas hilang, dua sertifikat dan dua BPKB dalam

lemari juga hilang lalu melaporkan pada polisi

Setelah diselidiki ternyata yang mengambil Terdakwa dan

temannya Ari Wibowo yang belum tertangkap

Sebelumnya juga pernah kehilangan uamg sejumlah 20juta

rupiah

3. Saksi Rindang Saraswati

Pada hari kamis tanggal 19 April 2007,sorenya saksi bepergian

bersama dengan kakaknya, ibunya , lalu setelah beberapa jam

kembali kerumah karena kecapean langsung tidur, namun pagi

harinya setelah saksi mau membersihkan kamar diatas melihat

tralis jendela kamarnya telah dipotong

Dikamar atas uang dibawah bantal sejumlah Rp.3.500.000,-

telah hilang, sertifikat tanah dan dua BPKB dilemari juga

hilang, selanjutnya hal itu dilaporkan oleh ibunya kekantor

Polisi.

Sebelumnya pernah kehilangan uang sejumlah 20 juta rupiah

4. Terdakwa Lilin Piksiyanto

Terdakwa Lilin Piksiyanto dalam persidangan, telah

menerangkan sebagai berikut:

Pada 19 april 2007 terdakwa bersama temannya yang belum

tertangkap bernama Ari Wibowo telah mencuri dirumah saksi

sumirah dengan memanjat, lalu memotong tralis jendela,

selanjutnya masuk, terdakwa mengambil uang sejumlah

Rp.3.500.000,- dibawah bantal, sedangkan Ari Wibowo

mengambil dua sertifikat tanah dan dua BPKB sepeda motor,

setelah itu lalu keluar lewat Jendela.

Pada waktu itu rumah kosong, penghuninya sedang pergi

Selanjutnya hasilnya dibagi dua terdakwa mendapat Rp.

2.000.000,- sedangkan Ari Wibowo uang Rp.1.500.000,- dan

membawa BPKB dan sertifikat tanahnya dan kemana perginya

hingga sekarang Ari Wibowo tidak diketahui

Terdakwa dengan saksi Sumirah masih sepupunya atau

budenya

Hasil pencuriannya tersebut dibelikan kaos oblong satu dan

celana panjang warna hitam satu, sisnya uangnya habis untuk

kebutuhan terdakwa

2) Barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa:

a). Potongan besi

b). Sepotong kaos oblong

c). Sebuah celana panjang warna hitam.

Fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan

1. Pada hari Kamis tanggal 19 April 2007 sekitar jam 20.00 WIB

terdakwa bersama Ari wibowo yang belum tertangkap telah

mengambil uang Rp.3.500.000,- dua BPKB sepeda motor Shogun dan

dua sertifikat tanah, dirumah saksi Sumirah di desa Mutihan,

Gantiwarno, Klaten

2. Masuknya rumah dengan cara memanjat, lalu memotong tralis jendela

kamar atas, dan keluar massuk lewat jendela tersebut.

3. Terdakwa dengan saksi Sumirah masih budenya, dan rumahnya

berdekatan dan terdakwa masih tergolong anak-anak karena baru

berumur 17 tahun

4. Hasil pencurian itu terdakwa mendapat bagian Rp. 2.000.000,-

sedangkan Ari wibowo uang Rp.1.500.000 BPKB dua dan sertifikat

tanah dua dibawa oleh Ariwibowo

5. Hasil pencurian itu uangnya terdakwa dibelikan kaos oblong satu,

celana panjang satu dan sisa uangnya untuk memenuhi kebutuhan

terdakwa

6. Obyek kejahatan sama dengan barang bukti yang ditujukan dalam

persidangan.

Pembuktian unsur-unsur Tindak Pidana

Berdasarkan fakta-fakta pada pembuktian mengenai unsur-unsur

Tindak Pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan yaitu melanggar

Pasal 367 ayat (2) KUHP yang unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa, dapat diartiakan badan hukum atau orang yang sehat

akalnya sehingga mampu mempertanggung jawabkan atas

perbuatannya, dalam perkara ini terdakwa diajukan dipersidangan

sebagai pelakunya dimana dalam keterangannya terdakwa menyatakan

sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat mempertanggung

jawabkan perbuatannya. Berdasarkan fakta persidangan unsur pertama

telah terbukti.

2. Mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang

lain, unsur ini pun telah diperoleh fakta hukum dimana berdasarkan

keterangan terdakwa bahwa barang yang diambil berupa uang tunai

Rp.3.500.000,- dua buah sertifikat dan dua buah BPKB yang diambil

oleh Ari Wibowo itu bukan barang kepunyaan terdakwa atau Ari

Wibowo akan tetapi punya Sumarsih, keterangan dibenarkan oleh

saksi-saksi seperti Sumarsih, Aris Isdiyanto, dan Rindang Saraswati,

berdasarkan fakta itu unsur kedua telah terbukti.

3. Dengan maksud untuk dimiliki secara malawan hukum, unsur ini pun

telah diperoleh fakta hukum dimana untuk mencapai barang tersebut

terdakwa dan temannya telah masuk tanpa ijin yang punya dan masuk

rumah dengan cara memotong tralis jendela tersebut, dan setelah

berhasil ambil uang Rp.3.500.000,- dan temannya terdakwa ambil dua

buah sertifikat dan dua buah BPKB sepeda motor lalu keluar dan

hasilnya dibagi terdakwa mendapat bagian Rp.2.000.000,- sedangkan

temannya Ari Wibowo uang Rp.1.500.000,- dua BPKB dan dua

sertifikat berdasarkan fakta itu unsur ketiga telah terbukti.

4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih, berdasar keterangan terdakwa

bahwa perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan temannya yang belum

tertangkap yaitu Ari Wibowo, dengan cara temannya memotong tralis

jendela kamar atas, lalu masuk kamar terdakwa ambila uang

Rp.3.500.000,- dibawah bantal, sedangkan Ari wibowo turun kebawah

ambil dua sertifikat dan dua BPKB dilemari, selanjutnya mereka pergi

dan membagi hasil dari kejahatannya berdassarkan fakta tersebut unsur

keempat telah terbukti.

5. Untuk dapat masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai

pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan merusak, memotong

atau memenjat atau memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan

palsu atau perintah palsu, unsur ini pun telah diperoleh fakta hukum

dimana menurut keterangan terdakwa masuk kerumah itu meloncat

keteras, lalu memotong tralis besi jendela, hal itu setelah selesai

memotong, terdakwa dan temannya kemudian masuk dan keluar lewat

jendela tersebut , keterangan mana dibenarkan oleh saksi sumarsi,Aris

Isdiyanto, dan Rindang Saraswati, yang ketiganya telah melihat bekas

potongan tralis jendelanya, berdasarkan fakta hukum tersebut unsur

kelima telah terbukti.

6. jika dua adalah suami/istri yang terpisah meja dan ranjang atau

terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau

semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat

kedua, maka terhadap orang hanya mungkin diadakan penuntutan jika

ada pengaduan orang yang terkena kejahatan itu, telah diperoleh fakta

hukum bahwa terdakwa adalah keponakan saksi Sumirsi, ibu terdakwa

saudara saksi Surmasi sehingga masih ada hubungan keluarga, dan atas

kejadian pencurian dirumah Sumarsi itu telah diadukan oleh Sumarsi,

dengan demikian berdasarkan fakta hukum unsur keenam telah

terbukti.

Amar Putusan

1. Menyatakan terdakwa LILIN PIKSIYANTO tersebut diatas terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“Pencurian dalam keluarga dalam keadaan memberatkan”

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 3 (tiga) bulan

dan 15(lima belas) hari

3. Menetapkan masa penahanan terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari

pidana yang dijatuhkan

4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan

5. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar

Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah)

6. Memerintahkan barang bukti berupa:

Satu potongan besi dirampas untuk dimusnakan

Satu celana panjang warna hitam dan satu kaos oblong warna lurik

putih hijau dikembalikan kepada saksi korban Sumirah.

b. Putusan Nomor 135/Pid.B/2007/PN.Klt

Nama : Dodik Prajito Pangestiaji

Tempat lahir : Klaten

Umur/ tanggal lahir : 21 tahun / 04 Juni 1986

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dk. Gamongan, Rt. 03, Rw. 02, Ds. Karangwungu,

Kec. Karangdowo, Kab. Klaten.

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak bekerja.

Pendidikan : SD

Tuntutan pidana oleh jaksa penuntut umum tanggal 4 september 2007

Reg Perkara Nomer : PDM 100/Klten/Ep1/06/07 supaya majelis hakim

yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa DODIK PRAJITO PANGESTU terbukti

bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DALAM

KELUARGA DENGAN PEMBERATAN”, sebagaimana diatur

dalam pasal 367 ayat ( 2 ) KUHP sebagaimana dalam dakwaan

dalam surat dakwaan kami;

2. menjatuhkan pidana kepada terdakwa DODIK PRAJITO

PANGESTIAJI dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan

penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan

perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa : Sepeda motor suzuki Smesh

warna hitam kombinasi merah No. Pol. AD 2440 UC dan 1 (satu)

lembar kwitansi dikembalikan kepada saksikorban PONIMIN

HADI SUWARNO, 1 (satu) pasang sandal warna coklat hitam

merk Wademann dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara

sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah).

Dodik Prajito Pangestiaji adalah menantu dari Poniman Hadi

Suwarno, karena tabiatnya yang kurang baik dan sudah tiga hari tidak

pulang kerumah dengan dalih mencari kerja , terdakwa bermaksud

menemui istrinya Sri Rahayu, namun rumah istrinya sekaligus rumah

mertuanya dalam keadaan sepi dan hanya ada istrinya yang sedang

mandi, begitu massuk rumah dan melihat sepeda motor suzuki smash

warna hitam kombinassi merah Nopol AD 2440 UC milik mertuanya

yang berada dalam rumah timbul niat jahatnya untuk mengambil

sepeda motor tersebut jika berhassil akan digunakan untuk keperluan

pribadinya, karena terdakwa pernah tinggal dirumah tersebut ia tahu

kebiasaan mertunya menaruh kunci kontak sepeda motor tersebut. Lalu

diam-diam dengan maksud agar tidak diketahui istrinya yang saat itu

sedang mandi diambil kunci tersebut diatas lemari pakaian kemidian

menuju ketempat sepeda motor lalu tanpa izin pemiliknya lalu

didorong keluar rumah, setelah sepeda motor tersebut berada diluar

rumah dan dalam kekuasaannya lalu dibawa menuju solo dan

dititipkan diwarung Sdr. Narno kemudian keesokan harinya pada

tanggal 20 April 2007 sekitar jam 11.00 WIB terdakwa Dodik Prajito

Pengestiaji mengajak dan meminta tolong kepada saksi Periyem untuk

menggadaikan sepeda motor tersebut disalon DIANES milik saksi

Titik didaerah Grogol Sukoharjo dan laku sebesar Rp. 2.000.000,- lalu

dari hasil tersebut saksi Pariyem mendapat imbalan sejumlah

Rp.35.000,- dan pada hari minggu tanggal 22 April 2007 sekitar jam

15.00 WIB terdakwa dodik prajito pangestiaji menitipkan

surat/kwitansi gadai kepaa saksi Dwi Santoso dengan maksud agar

kwitansi tersebut diserahkan kepada korban Poniman Hadi Suwarno.

Pemeriksaan barang bukti dan saksi

Alat bukti yang digunakan Penuntut Umum dalam pemeriksaan

persidangan senagai berikut:

1. Poniman Hadi Suwarno, menerangkan sebagai berikut:

1) Saksi kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan

keluarga, kerena terdakwa adalah anak menantu saksi.

2) Pada hari Kamis, tanggal 19 April 2007 sekitar pukul 17.00

Wib saksi telah kehilangan barang berupa 1 sepeda motor

miliknya merk suzuki smash warna hitam kombinasi merah

Napol AD 2440 UC yang semula berada dalam rumanya di Dk.

Klapisan Rt.03 Rw.06 Ds. Kalangan Kec. Pedan Kab. Klaten

3) Saksi telah menerima kwitansi/surat gadai dari saksi Sri

Rahayu menerima dari saksi Dwi Santoro, sehingga saksi

semakin percaya atas pemberitahuan dari saksi Sri Rahayu

bahwa yang mengambil sepeda motor adalah terdakwa yang

ternyata sepeda motornya telah digadaikan oleh terdakwa.

4) Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian saksi melaporkan

peristiwa tersebut kepada yang berwajib

2. Sri Rahayu binti Poniman, menerangkan sebagi berikut:

1) Saksi kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungn

keluarga karena saksi istri terdakwa.

2) Pada hari Kamis tanggal 19 April 2007 sekitar pukul 17.00 Wib

terdakwa telah mengambil barang berupa 1 sepeda motor merk

suzuki warna hitam kombinasi merah Napol AD 2440 UC

milik saksi Poniman Hadi Suwarno (ayah saksi) yang semula

berada didalam rumah ayahnya di Dk.Klapisan Rt. 03 Rw. 06

Ds.Kalangan Kec. Pedan Kab. Klaten

3) Saksi kejadian saksi sedang mandi didalam kamar mandi

dirumah ayahnya lalu mendengar suara pintu dibuka kemudian

saksi keluar dari kamar mandi lalu berlari menuju keruang

tamu dan melihat terdakwa sudah membawa keluar sepeda

motor dan langsung membawa lari sepeda motor kearah

utara/arah hutan.

4) Saksi telah menerima kwitansi gadai dari saksi Dwi Santoro,

terdakwa ternyata telah menggadaikan sepeda motor milik

ayahnya kepada saksi Siti Muslihah alias Titik kemudian saksi

memberikan masalah tersebut kepada saksi Poniman Hadi

Suwarno (ayah saksi)

3. Dwi Santoso binti ibu Musinah, menerangkan sebagai berikut:

1) Pada hari minggu tanggal 22 April 2007 sekitar jam 17.00 Wib

saksi pernah dimintai tolong oleh terdakwa untuk menyerahkan

foto kwitansi gadai kepada istrinya mertuanya

2) Sepeda motor merk suzuki smash warna hitam kombinasi

merah Napol AD 2440 UC adalah milik saksi Poniman Hadi

Suwarno yang bertempat tinggal di Dk. Klapisan Rt. 03 Rw. 06

Ds. Kalangan Kec. Pedan Kab. Klaten.

4. Siti Muslihah als, Titik binti Ahmad Nurhasan, menerangkan

sebagai berikut:

1) Pada hari jumat tanggal 20 April 2007 saksi telah kedatangan

dua orang yaitu saksi Periyem dan terdakwa

2) Terdakwa menggadaikan sepeda motor merk suzuki smash

warna hitam kombinasi merah Napol AD 2440 UC dan saksi

menerima gadai sebesar Rp. 2.000.000,- lalu saksi memberikan

tanda terima kwitansi dengan maksud sebagai bukti untuk

menebus kembali sepeda motornya

3) Bahwa benar sepeda motor merk suzuki smash warna hitam

kombinasi merah Napol AD 2440 UC adalah sepeda motor

yang telah digadaikan oleh terdakwa kepada saksi.

5. Terdakwa dodik Prajito pangestiaji, menerangkan sebagi berikut:

1) Pada hari Kamis tanggal 19 April 2007 sekitar pukul 17.00

Wib terdakwa telah mengambil barang berupa 1 unit sepeda

motor merk suzuki smash warna hitam kombinasi merah Napol

AD 2440 UC milik mertuanya yaitu saksi Poniman Hadi

Suwarno

2) Pada waktu terdakwa berhasil mengambil sepeda motor yang

berada didalam rumah mertuanya di Dk. Klapisan Rt. 03 Rw.06

Ds. Kalangan Kec. Pedan Kab. Kalten keadaan dalam keadaan

sepi yang ada di rumah hanyalah istrinya yaitu saksi Sri

Rahayu yang sedang mandi didalam kamar mandi selanjutnya

sepeda motor tersebut digadaikan pada Siti Muslihah alias Titik

laku RP.2.000.000,- dan atas keberhasilan tersebut terdakwa

memberi imbalan kepada saksi Pariyem sejumlah Rp.35.000,-

3) Terdakwa telah minta tolong kepada saksi Dwi Santoso untuk

menyerahkan kwitansi gadai kepada istrinya Sri Rahayu

dengan masksud agar disampaikan kepada mertuanya yaitu

saksi Poniman Hadi Suwarno dengan maksud agar mertuanya

yang menebus kembali sepeda motor yang telah digadaikannya

Barang buiti yang diajukan dipersidangan ini berupa:

1. 1 unit sepeda motor merk Suzuki samash warna hitam kombinasi

merah Nopol AD 2440 UC

2. 1 lembar kwitansi

3. 1 kaos warna hitam merk RC Sport

4. 1 pasang sandal warna coklat hitam merk Wademann

Terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan dakwaan

melanggar Pasal 367 ayat (2) KUHP, yang unsure-unsurnya adalah

sebagai berikut:

1. pencurian

2. jika dia adalah suami /istri yang terpisah meja dan ranjang atau

terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau

semanda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat

dua, naka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan

jika ada pengaduan dari orang yang terkena kejahtan itu.

pencurian adalah apabila seseorang melakukan perbuatan yang

telah memenuhi unsur-unsur:

1. Barang siapa

2. mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian

termasuk kepunyaan orang lain

3. dengan maksud akan memiliki barang tersebut

4. dengan melawan hukum

Amar putusan

1. menyatakan terdakwa Dodik Prajito Pangestiaji tersebut telah terbukti

secara sah dan menyalinkan menurut hokum bersalah melakukan

tindak pidana “pencurian dalam keluarga

2. menjatuh kan pidana oleh karena itu kepada terdakwa Dodik prajito

pengestiaji tersebut dengan pidana penjara 6 bulan

3. menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa

selama putusan belum mempuyai kekuatan hukum yang tetap akan

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

4. menetapkan afar terdakwa tetap berada dalam tahanan

5. menyatakan barang bukti berupa

1) 1 lembar kwitansi

2) 1 lembar kaos oblong warna hitam merk RC sport

3) 1 pasang sandal warna coklat hitam merk Wademann

Dikembalikan kepada saksi Siti Muslihah al. Titik

1 unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam kombinasi merah

Nopol AD 2440 UC dan STNKnya dikembalikan kepada yang

berhak yaitu saksi korban Poniman Hadi Suwarno.

6. membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara

sebesar RP 2.000,-

2. Pertimbangan Hakim

Untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum

bagi seseorang sesuai dengan rumusan Pasal 183 KUHAP yang

menegaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang

kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah

sehingga memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar

terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah.

Didalam KUHP ada 3 macam alasan yang dapat memperberat

pemidanaan, yaitu:

1) Memangku suatu jabatan atau ambtelijk hoedamingheid

Hal ini diatur dalam Pasal 52 KUHP yang berbunyi:

“Bilamana seorang pejabat, karena melakukan perbuatan pidana,

melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu

melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau

sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat

ditambah sepertiga.

2) Recidive atau pengulangan.

Recidive dibagi menjadi dua golongan,yaitu:

a) Residive Umum

Yaitu delik yang dilakukan terlebih dahulu dan delik yang

dilakukan kemudian tidak harus sejenis

b) Residive Khusus

Yaitu delik yang dilakukan lebih dahulu dengan delik yang

dilakukan kemudian harus sejenis atau kurang lebih sejenis.

Pemidanaan terhadap residive ini adalah maksimum pidananya

ditambah dengan sepertiga dari pasal yang bersangkutan dengan

pertimbangan karena sifat berbahayanya pelaku tindak pidana

tersebut.

3) Gabungan tindak pidana atau samenloop

Adalah seseorang yang melekukan beberapa tindak pidana. Ada

dua macam samenloop, yaitu:

a) Concursus Idealis

Yaitu gabungan daripada suatu perbuatan. Suatu perbuatan

yang menyebabkan terlanggarnya beberapa ketentuan pidana.

Diatur dalam Pasal 63 KUHP yang berbunyi:

(1).Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan

pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu diantara

aturan-aturan itu, jika berbeda-beda yang dikenakan yang

memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

(2).Jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan

pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang

khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan.

b) Concursus Realis

Yaitu gabungan dari beberapa perbuatan pidana yang dilakukan

oleh seorang pelaku. Diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 66

KUHP.

Pasal 65 KUHP berbunyi:

(1).Dalam hal berbarengan beberapa perbuatan yang harus

dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga

merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan

pidana pokok sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana.

(2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum

pidana yang diancamkan terhadap perbutan itu, tetapi tidak

boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah

sepertiga.

Pasal 66 KUHP berbunyi:

(1) Dalam hal perbarengan bebrapa perbuatan yang masing-

masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri

sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang

diancam pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan

pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh

melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah

sepertiga.

(2) Denda dalam hal itu dihitung menurut lamanya maksimum

kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu.

Ada 3 macam alasan yang dapat meringankan pemidanaan dalam

KUHP yaitu:

1) Percobaan atau poging

Diatur dalam Pasal 53 ayat (2) dan (3) yang berbunyi:

(2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan

dapat dikurangi sepertiga

(3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati dan pidana penjara

seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas

tahun.

2) Membantu atau medeplichtigheid

Diatur dalam Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) KUHP

(1) Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap

kejahatan dikurangi sepertiga.

(2) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara

seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas

tahun.

3) Belum dewasa atau mendejarigheid

Diatur dalam Pasal 47 KUHP yang berbunyi:

(1) Kalau hakim memidana anak yang salah itu, maka maksimum

pidana pokok bagi tindak pidana itu dikurangi sepertiganya.

(2) Jika kejahatan itu diancam dengan pidana mati atau pidana penjara

seumur hidup, maka anak itu dipidana dengan pidana penjara

selama-lamnya lima belas tahun.

Disamping itu, perhitungan secara khusus terhadap faktor-faktor yang

meringankan, yang melekat pada si pelaku perlu juga diperhitungkan,

misalnya:

a. Karakter yang baik

b. Rasa penyesalan yang mendalam

c. Mengaku salah

d. Rekor pekerjaan yang baik

e. Masalah keluarga

f. Umur

g. Tidak cakap

h. Kemungkinan stres emosional

i. Pendapatan yang sangan rendah

j. Akibat provokasi (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998:220).

Putusan hakim merupakan tonggak yang penting bagi tercerminnya

keadilan, putusan hakim salah satunya adalah penjatuhan pidana dan

pemidanaan. Lahirnya penjatuhan pidana dan pemidanaan bukan muncul

begitu saja, melainkan melalui sebuah proses peradilan. Di dalam proses

penjatuhan pidana dan pemidanaan harus tunduk terhadap peraturan

perundang-undangan yang berlaku

Putusan pemidanaan memuat pasal peraturan perundang-undangan

yang menjadi dasar pemidanaan atau pasal peraturan perundang-undangan

yang menjadi dasar putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang

meringankan terdakwa. Menurut ketentuan ini ada dua hal yang menjadi

dasar pemidanaan:

1. Penyebutan Pasal dan peraturan perundang-undangan.

Bentuk bakunya berbunyi: memperhatikan pasal peraturan

perundang-undangan nomor sekian dan undang-undang ini dan itu.

Penyebutan seperti ini, pada hakikatnya dianggap sudah terpenuhi

ketentuan penyebutan pasal dan peraturan perundang-undangan, akan

tetapi tanpa mengurangi keabsahan seperti itu sebaiknya ada

penyebutan yang tegas pada pasal hukum acara pidana yang diatur

dalam KUHAP dan penguraian jelas tentang pasal huku materiil yang

diatur dalam dam KUHP. Misalmya, pasal landasan pembuktian yang

dipergunakan hakim. Memang dalam penyebutan pasal peraturan

perundang-undangan tersebut telah memenuhi ketentuan secara formal

atau “bersifat mnimum” tetapi” tidak simpatik” dikalangan

masyarakat.

2. Keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman

Penjatuhan berat ringannya hukuman, bukan semata-mata

didasarkan pada penilaian subyektif hakim tetapi dilandasi keadaan

obyektif yang dapat dan dikumpulkan disekitar kehidupan

terdakwa,baik sosiologis atau pun psikologis (yahya

Harahap,2000:341-342).

Dari wawancara penulis dengan Bapak Kunmulyoso SH, Hakim

Pengadilan Negeri Klaten, ada beberapa hal yang menjadi dasar

pertimbangan hakim pengadilan Negeri Klaten dalam perkara tindak

pidana pencurian dalam keluarga yaitu:

1. Faktor yuridis

Faktor yuridis yang dimaksud adalah faktor-faktor yang

berhubungan dengan pembuktian pasal-pasal yang dituduhkan

jaksa penuntut umum kepada diri terdakwa. Yang dibuktikan

dalam hal ini adalah unsur-unsur tindak pidana pencurian dalam

keluarga. Faktor ini disebut faktor obyektif

2. Faktor non yuridis

Faktor non yuridis yang dimaksud adalah faktor-faktor yang

diluar faktor yuridis. Faktor non yuridis biasa disebut dengan

faktor sosiologis atau faktor subyektif. Faktor ini diperoleh selama

persidangan berlangsung sehingga putusan hakim dalam perkaraitu

tidak sama antara yang satu dengan yang lain. Faktor subyektif

digolongkan menjadi dua:

a. faktor subyektif dari diri terdakwa

Yaitu mengenai hal-hal yang meringankan maupun yang

memberatkan jenis dan lamanya pidana yang berasal dari diri

terdakwa.

1) Faktor yang meringankan,terdiri dari:

a). Keadaan sosial terdakwa

b). Terdakwa mengakui perbuatannya.

c). Terdakwa menyesali perbuatannya

d). Terdakwa bersikap baik dipengadilan

e). Terdakwa masih muda

d). Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

2) Faktor yang memberatkan

Faktor yang memberatkan itu sendiri misalnya

perbuatan dan sifat terdakwa sangat merugikan dan

meresahkan, terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.

b. faktor subyektif dari hakim

Faktor subyektif dari hakim sdslsh pertimbangan yang

dimiliki oleh hakim. Dari hasil dari wawancara dari hakim

Pengadilan Negeri Klaten yang pernah memeriksa perkara

tindak pidana pencurian dalam keluarga, faktor dari diri hakim

yang mempengaruhi dasar pertimbangan dalam menjatuhkan

pidana pada terdakwa pelaku tindak pidan pencurian dalam

keluarga, antara lain:

1) Faktor hati nurani hakim

2) Faktor agama dan kepercayaan hakim

3) Faktor perasaan dan pengalaman hakim

Pertimbangan hakim dalam suatu putusan yang mengandung

penghukuman terdakwa, harus ditujukan kepada hal terbuktinya suatu

peristiwa pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Oleh sebab itu, suatu

tindak pidana selalu terdiri dari beberapa bagian yang merupakan syarat

perbuatan tersebut dapat dipidana, sehingga tiap-tiap bagian tersebut harus

ditinjau apakah perbuatan tersebut dapat dianggap nyata telah terjadi.

Hakim juga mempunyai pertimbangan-pertimbangan untuk meringankan

maupun memberatkan terdakwa..

B. Pembahasan

1. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Klaten dalam

Memutus Tindak Pidana Pencurian dalam Keluarga.

Putusan hakim merupakan tonggak yang penting bagi tercerminnya

keadilan, putusan hakim salah satunya adalah penjatuhan pidana dan

pemidanaan. Lahirnya penjatuhan pidana dan pemidanaan bukan muncul

begitu saja, melainkan melalui sebuah proses peradilan. Di dalam proses

penjatuhan pidana dan pemidanaan harus tunduk terhadap peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Pada praktek sehari-hari oleh hakim, faktor-faktor yang dikemukakan

dalam penjatuhan pidana adalah dua hal pokok yaitu hal-hal yang

meringankan dan hal-hal yang memberatkan. Faktor-faktor yang

meringankan antara lain, terdakwa masih muda, berlaku sopan, dan

mengakui semua perbuatannya. Faktor-faktor yang memberatkan

misalnya, memberi keterangan keterangan secara berbelit-belit, tidak

mengakui perbuatannya, meresahkan masarakat.

Tabel perbandingan hal yang meringankan dan memberatkan dalam

Putusan Nomor 128/Pid.B/2007/PN.Klt dan Putusan Nomor

135/Pid.B/2007/PN.Klt sebagai berikut:

Putusan nomor

128/Pid.B/2007/PN.Klt

Putusan nomor

135/Pid.B/2007/PN.Klt

Hal yang memberatkan:

1. Perbuatan dan sifat terdakwa

sangat merugikan dan

meresahkan

2. Terdakwa telah menikmati dari

hasil kejahatanya

Hal yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah

dihukum.

2. Terdakwa sopan dan tidak

mempersulit jalannya

persidangan.

3. Terdakwa masih tergolong anak

dan masih ingin melanjutkan

sekolah.

Hal yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa dilakukan

kepada mertuanya sendiri yaitu

saksi Poniman Hadi Suwarno.

2. Perbuatan terdakwa adalah

sangat meresahkan masyarakat.

Hal yang meringankan:

1. terdakwa belum pernah

dihukum bersikap sopan dan

berterus-terang atas

perbuatannya sehingga

memperlancar jalannya

persidangan.

2. Terdakwa mengaku bersalah

dan menyesali atas perbuatnnya

dan berjanji dikemudian hari

tidak akan mengulangi

perbuatannya lagi.

Menurut penulis dasar pertimbangan hakim yang paling dominan

mempengaruhi putusan hakim adalah faktor yuridis atau faktor subyektif

baik dari diri terdakwa maupun dari hakim itu sendiri. Hal ini disebabkan

oleh kebenaran materiil yang dicari dalam hukum pidana, namun

meskipun demikian tidak diperbolehkan menjatuhkan pidana lebih dari

ancaman pidana yang telah diatur atau dicantumkan dalam KUHP

(wawancara tanggal 13 Januari 2009).

Seperti perbandingan putusan diatas maka dalam penjatuhan pidana

tidak bersifat matematis, penjatuhan pidana antara yang satu dengan yang

lain berbeda tergantung dari kasus (bersifat kasuistis), karena hakim juga

mempunyai pertimbangan agar pemidanaan yang diberikan dapat

mengendalikan pada keadaan semula jangan sampai menimbulkan dendam

pada terdakwa maupun pada korban atau keluarga. Hakim mempunyai

pertimbangan-pertimbangan untuk meringankan maupun memberatkan

terdakwa. Fakta-fakta yang meringankan merupakan refleksi sifat yang

baik dari terdakwa dan fakta-fakta yang memberatkan dinilai sebagi sifat

yang jahat dari terdakwa.

Pertimbangan hakim dalam suatu putusan yang mengandung

penghukuman terdakwa, harus ditujukan kepada hal terbuktinya suatu

peristiwa pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Oleh sebab itu, suatu

tindak pidana selalu terdiri dari beberapa bagian yang merupakan syarat

perbuatan tersebut dapat dipidana, sehingga tiap-tiap bagian tersebut harus

ditinjau apakah perbuatan tersebut dapat dianggap nyata telah terjadi.

Hakim juga mempunyai pertimbangan-pertimbangan untuk meringankan

maupun memberatkan terdakwa.

2. Kendala Hakim Pengadilan Negeri Klaten dalam Memutus Tidak

Pidana Pencurian dalam Keluarga.

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin

tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang bukan

hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas.

Sesuai dengan tujuan hukum acara pidana adalah menemukan kebenaran

materiil dan menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia mencapai

suatu masyarakat yang tertib, tenteram, damai, adil, dan sejahtera (tata

tentram kerta raharja) (Andi Hamzah, 1985:19).

Kendala-kendala yang dihadapi oleh Hakim Pengadilan Negeri Klaten

yang pernah memutus tindak pidana pencurian dalam keluarga yakni

Bapak Kunmulyoso SH adalah sebagai berikut:

1. Saksi yang sulit untuk memenuhi undangan pengadilan sesuai dengan

jadwal.

Pentingnya kehadiran seorang saksi dalam pemeriksaan, akan

tetapi saksi sulit untuk datang merupakan kendala yang menghalangi

hakim untuk segera menyelesaikan pemeriksaan sebelum masa

penahanan habis maka terdakwa dibebaskan. Untuk mengatasi kendala

sulitnya saksi hadir di persidangan sesuai dengan jadwal persidangan

maka hakim melakukan panggilan secara paksa kepada saksi.

2. Kendala mengenai singkatnya waktu pemeriksaan.

Waktu penahanan yang begitu singkat sesuai dengan Pasal 26

ayat (1) dan ayat (2) KUHAP guna kepentingan pemeriksaan

berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan paling lama tiga

puluh hari dan jika pemeriksaan belum selesai maka diperpanjang oleh

Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan paling lama enam puluh

hari. Sehingga hakim yang memeriksa perkara belum tentu selesai

memeriksa sesuai dengan Pasal 26 ayat (4) KUHAP setelah waktu

sembilan puluh hari walaupun perkara tersebut belum diputus

terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Hakim

dalam mengatasi kendala ini dengan melakukan pemeriksaan seteliti

dan sebaik mungkin agar pemeriksaan selesai sebelum masa

penahanan habis dan dapat memberikan putusan yang adil. Sebagai

langkah nyatanya adalah dengan memadatkan jadwal persidangan.

Cara tersebut efektif agar dapat menyelesaikan pemeriksaan sebelum

masa penahanan habis (wawancara 12 Januari 2009).

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, dan

pembahasan yang telah dilakukan. Penulis mengambil kesimpulan sebagai

berikut:

1. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Klaten dalam Memutus

Tindak Pidana Pencurian dalam Keluarga dipengaruhi oleh penyebutan

pasal dan peraaturan perundang-undangan yang disebut dengan faktor

yuridis, dan keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman

yang merupakan salah satu faktor non yuridis (faktor subyektif)..

Hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan untuk meringankan

maupun memberatkan terdakwa. Fakta-fakta yang meringankan

merupakan refleksi sifat yang baik dari terdakwa dan fakta-fakta yang

memberatkan dinilai sebagi sifat yang jahat dari terdakwa.

2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Hakim Pengadilan Negeri Klaten

yang pernah memutus tindak pidana pencurian dalam keluarga yakni

Bapak Kunmulyoso SH adalah Saksi yang sulit untuk memenuhi

undangan pengadilan sesuai dengan jadwal dan kendala mengenai

singkatnya waktu pemeriksaan.

B. Saran

1. Penjatuhan pidana oleh hakim hendaknya tidak hanya bersifat formal

saja tetapi juga harus bersifat “simpatik” di kalangan khususnya bagi

pencari keadilan.

2. Penjatuhan pidana banyak sekali pertimbangan terlebih mengenai

faktor non yuridis, maka hakim harus bisa memahami keadaan-

keadaan yang ada pada diri terdakwa dan juga memehami hukum yang

berlaku dalam suatu daerah tertentu, karena tugas hakim bukan hanya

memutus dan megadili perkara tetapi juga harus bisa menggali nilai-

nilai hukum yang hidup di masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

Dari Buku

Adami Chazawi. 2002. . Pelajaran Hukun Pidana. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Amirudin dan Zainal Asikin. 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Andi Hamzah. 2001. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta : PT. Sinar Grafika

Bambang Waluyo. 2000. Pidana dan Pemidanaan. Jakarta : Sinar Grafika

H. B Sutopo. 2002. Metode Penelitian Kualitatif. Bagian II. Surakarta : UNS Press

Moeljatno. 2001. Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Jakarta : PT. Bumi Aksara

M. Yahya Harahap. 2002. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua. Jakarta : Sinar Grafika

Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. Teoro-teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: PT. Alumni

P.A.F Lamintang. 1997. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru

R. Soenarto Soerodibroto. 2006. KUHP dan KUHAP dilengkapi yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Rofikah dan Sabar Slamet. 2000. Hukum Pidana. Surakarta: Universitas Sebelas maret

Satochid Kartanegara. 2000 Hukum Pidana,Kumpulan Kuliah, Bagian dua.Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa

Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press

Sudarto. 1990. Hukum Pidana I. Semarang: Yayasan Sudarto

Dari Peraturan Perundang-undang

Undang-undang Nomer 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomer 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Foto Copy Surat Keterangan Penelitian.

Foto Copy Putusan Pengadilan negeri No. 128/Pid.B/2007/PN.Klt

Foto Copy Putusan Pengadilan negeri No. 135/Pid.B/2007/PN.Klt