PENERAPAN PRECAUTIONARY PRINCIPLE TERHADAP

PEMANFAATAN GENETICALLY MODIFIED ORGANISMS MENURUT

CARTAGENA PROTOCOL ON BIOSAFETY DAN THE SANITARY AND

PHYTOSANITARY AGREEMENT

SKRIPSI

Oleh:

ORIMA MELATI DAVEY

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2018

ABSTRAK

Penerapan Precautionary Principle terhadap Pemanfaatan Genetically

Modified Organisms Menurut Cartagena Protocol on Biosafety dan the

Sanitary and Phytosantary Agreement

oleh

Orima Melati Davey

Dalam rangka meningkatkan kualitas hidupnya, manusia menerapkan

bioteknologi pada seluruh bidang kehidupan. Bioteknologi tradisional telah

berkembang menjadi bioteknologi moderen melalui rekayasa genetik. Saat ini,

produk rekayasa genetik disebut Genetically Modified Organisms (GMO) yang

berada dibawah regulasi Cartagena Protocol on Biosafety (CPB). Akan tetapi,

pemanfaatan GMO menjadi masalah saat produk GMO diberlakukan secara

komersil dibawah regulasi the Sanitary and Phytosanitary (SPS) Agreement.

Negara-negara merasa bahwa SPS Agreement tidak memiliki standar sesuai

dengan yang ditetapkan CPB terkait produk GMO. Precautionary principle (PP)

hadir sebagai relasi antara SPS Agreement dengan CPB yang bertujuan untuk

meminimalkan risiko terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Namun,

hingga kini masih banyak negara yang belum mendukung pemanfaatan GMO

secara komersil. Oleh karena itu, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk

memahami penerapan PP oleh negara-negara terhadap pemanfaatan GMO sesuai

pengaturan CPB dan SPS Agreement serta implementasinya di Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sumber

data sekunder dan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier serta

menggunakan teknik studi kepustakaaan sebagai metode pengumpulan data.

Pengolahan data dari penelitian ini adalah melalui perbandingan hukum antar

negara-negara untuk mendapatkan perbandingan penerapan precautionary

principle.

Pengaturan GMO oleh CPB terdiri dari beberapa peraturan mengenai ekspor

impor yaitu Advanced Informed Agreement, Prosedur Pemanfaatan Langsung

GMO, Biosafety Clearing House, Export Documentation, serta risk assessment

and management. Sedangkan SPS Agreement memiliki standarisasi terhadap

GMO yang diatur dalam Codex Alimentarius, World Organization for Animal

Health, dan International Plant Protection Convention. PP diterapkan dengan

mengimplementasikan prinsip tersebut dalam hukum nasional masing-masing

negara. Di Indonesia, implementasi precautionary principle terhadap pemanfaatan

GMO direalisasikan melalui sinkronisasi antar setiap regulasi yang berkaitan

dengan produk rekayasa genetik atau GMO mengenai peran Komisi Keamanan

Hayati Produk Rekayasa Genetik (KKH PRG) yang diatur dalam Peraturan

Presiden No. 39 Tahun 2010 tentang Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa

Genetik Panga n.

Kata Kunci: Precautionary Principle, Genetically Modified Organisms,

Cartagena Protocol on Biosafety, SPS Agreement.

ABSTRACT

The Precautionary Principle Implementation towards the Benefits of

Genetically Modified Organisms According to the Cartagena Protocol on

Biosafety and the Sanitary and Phytosanitary Agreement.

by

Orima Melati Davey

As a framework of human life quality augmentation, biotechnology has been

adapted into all living aspect of mankind. Traditional biotechnology such has

evolved into a modern way of using genetically engineered (GE) substance. Those

products of GE are called the Genetically Modified Organisms (GMO) under the

regulations of Cartagena Protocol on Biosafety (CPB). It became a problem when

GMO are commercialized below the regulation of the Sanitary and Phytosanitary

(SPS) Agreement. Nations do not trust the resemblance of SPS Agreement

standard with the CPB regarding to GMO products. The Precautionary Principle

(PP) came through as a link between SPS Agreement and CPB with the goal of

minimizing human health and environmental risks. Despite of that, there are still

most nations who prohibit the cultivation of GMO benefits commercially. Hence,

the purpose of this research is to understand the implementation of PP by the

nations regarding to the benefits of GMO according to CPB and SPS Agreement

and the establishment in Indonesia.

This research uses the normative legal research with secondary type sources

consisting of primary, secondary, and tertiary material of legal source. The

collecting method of the research data is through literature-study techniques.

Afterwards, the providing data would be process by a law comparison among

countries to have a proportion of precautionary principle adoptions.

GMO regulations under the CPB requires on export-import mechanisms which are

divided into four regulations; Advanced Informed Agreement, Simple System of

Agriculture Commodity, Biosafety Clearing House, Export Documentation, and

risk assessment and management. In the other hand, SPS Agreement regulates the

needed standards for GMO products that are Codex Alimentarius, World

Organization for Animal Health, and International Plant Protection Convention.

As for implementing PP, nations implement by adopting through their national

law. In Indonesia, the implementation of precautionary principle can be seen

through the synchronization among Genetically Modified Organisms’ regulations

that relates to the Biosafety Security Commission which is regulated in the

President Regulation No. 39 Year 2010 regarding to the Biosafety Security

Commission.

Key Words: Precautionary Principle, Genetically Modified Organisms,

Cartagena Protocol on Biosafety, SPS Agreement.

PENERAPAN PRECAUTIONARY PRINCIPLE TERHADAP

PEMANFAATAN GENETICALLY MODIFIED ORGANISMS MENURUT

CARTAGENA PROTOCOL ON BIOSAFETY DAN THE SANITARY AND

PHYTOSANITARY AGREEMENT

OLEH:

ORIMA MELATI DAVEY

NPM: 1412011330

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Internasional

Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2018

RIWAYAT HIDUP

Orima Melati Davey lahir di Bandar Lampung pada 23

September 1996 sebagai anak tunggal dari pasangan Mr. Eur-

Ing. Robert Walters Davey, BSc., CR., FIChemE dan Mrs.

Berlina Deary Hutagalung-Davey, S.E.. Penulis menyelesaikan

pendidikan formal di British International School of Al-Khobar

(BISAK), Arab Saudi dari jenjang playgroup sampai reception class (1998-2001).

Pada tahun 2002, penulis pindah dari Al-Khobar, Arab Saudi ke Provinsi

Lampung, Indonesia. Ditahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan di

Sekolah Dasar Fransiskus II Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2008.

Kemudian, penulis melanjutkan sekolah ke jenjang Sekolah Menengah Pertama,

tepatnya di SMP Fransiskus Bandar Lampung dari 2008-2011. Selanjutnya,

penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Fransiskus Bandar

Lampung dan dinyatakan lulus pada tahun 2014.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung

pada tahun 2014. Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah menjadi anggota

BEM Fakultas Hukum Universitas Lampung dibidang Barisan Intelektual Muda

dan UKMF Mahkamah. Selain itu, penulis pernah menjabat sebagai sebagai wakil

ketua umum dalam Himpunan Mahasiswa Hukum Internasional Fakultas Hukum

Universitas Lampung periode kepengurusan 2017-2018.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmannirrahim…

Puji syukur kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, maka

dengan ketulusan dan kerendahan hati serta perjuangan dan jerih payah yang telah

diberikan, penulis mempersembahkan karya ilmiah ini kepada:

Kedua orangtua, Dad (Bob Davey) dan Mami, (Berlina Hutagalung-Davey) yang

senantiasa memberikan dukungan semangat dan limpahan cinta kasih, nasihat,

serta doa yang selalu dipanjatkan sehingga menjadi kekuatan bagi penulis untuk

menyelesaikan karya ilmiah ini.

Keluarga dan sahabat yang senantiasa memberikan dukungan yang memotivasi

penulisan dan almamaterku tercinta…

Universitas Lampung

MOTTO

“Fiat justitia ruat caelum.”

(Lucius Calpurnius Piso Caesoninus)

“When life gives you lemons, make lemonade.”

(Elbert Hubbard)

”Sometimes we don’t reach for the stars; sometimes we are satisfied with what

people tell us we’re supposed to be satisfied with, and I’m just not going for it.”

(Beyoncé Giselle Knowles-Carter)

“To be or not to be.”

(penulis)

SANWACANA

Alhamdullillahirabbil’alamin…. Segenap puji dan syukur penuliskan haturkan

atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, karya

ilmiah dengan judul, “Penerapan Precautionary Principle terhadap

Pemanfaatan Genetically Modified Organisms Menurut Cartagena Protocol

On Biosafety dan the Sanitary and Phytosanitary Agreement” dapat

diselesaikan dengan baik. Karya ilmiah ini adalah salah satu syarat untuk

memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian karya ilmiah ini tidak lepas dari bantuan, partisipasi, bimbingan,

kerjasama, dan doa dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak

langsung, sehingga pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih

kepada:

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Lampung;

2. Ibu Melly Aida, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Internasional

dan Miss Rehulina, S.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Internasional;

3. Ibu Melly Aida, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama, terimakasih atas

dukungan yang diberikan meliputi waktu, saran, dan kritik dalam proses

penyelesaian karya ilmiah ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik;

4. Bapak Naek Siregar, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Kedua, terimakasih

atas dukungan yang diberikan meliputi waktu, saran, dan kritik dalam proses

karya ilmiah ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik;

5. Bapak Abdul Muthalib Tahar, S.H., M.Hum, selaku Penguji Utama,

terimakasih atas keluangan waktu yang diberikan dalam memberikan saran

dan kritik terhadap karya ilmiah ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik;

6. Bapak Ahmad Syofyan, S.H., M.H., terimakasih atas bimbingan dan arahan

yang diberikan selama proses penulisan karya ilmiah, serta tidak lupa penulis

menyampaikan terimakasih atas kesempatan yang Bapak berikan sehingga

ilmu pengetahuan penulis dalam menyusun karya ilmiah sungguh terasah

yang menimbulkan motivasi untuk terus menulis;

7. Miss Ulin, for teaching me to always see the good in everything and

everyone. I aspire to be a kind-hearted person like you.

8. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum khususnya

Bagian Hukum Internasional, terimakasih atas dukungan, arahan, serta

bimbingannya dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini dan memberikan

banyak ilmu pengetahun selama menyelesaikan studi;

9. Bapak/Ibu Guru SD, SMP, SMA Fransiskus Bandar Lampung, terimakasih

telah memberikan uluran tangan kepada saya yang tanpanya saya tidak akan

bisa menggapai bintang, terimakasih telah mengajarkan untuk terus

mengasihi alam lingkungan dan sesama, serta terimakasih telah mengajarkan

saya untuk memiliki jiwa yang besar. Fransiskus Magnanimus!;

10. My dad in heaven. What makes it so hard is to know that I would never show

you my paper in person. But, you are the reason of my strength that everyone

has appreciated so far. You made me a warrior, because I am your legacy, and

simply because I am your daughter. I thank you for the love and faith that you

gave me to hold on through shine and gloom. Since heaven could not wait for

you, through my heart and prayers I present to you my degree. Dad, I am a

bachelor of (international) law;

11. Untuk mami dan ayah bonus saya, Om Toto. Terimakasih atas doa dan

dukungan kepada kakak selama ini, terutama dalam memberikan motivasi,

pengertian, dan kasih sehingga tanpa semua itu perjuangan kakak tidak akan

sampai pada purnanya karya ilmiah ini. Semoga kakak dapat menjadi anak

yang membanggakan kalian; suksesku adalah sukses kalian, kebahagiaan

kalian adalah kesuksesanku;

12. Walungria, the only squad I have: Pipit, the sister that God sent to me through

my God-parents, Bu Lik Wiwik dan Pak Lik Yudo who have much in raising

me, I love you guys. Jojo, the “siapudan” of the gang, my brother, who taught

me that being true to your self, is the key of power. And last but not the least,

Parulian, my partner, my compliment and opposite, my base and foundation

to grow, thank you for believing in me when nobody does;

13. Keluarga Besar Hutagalung, nenek, Bapak Abang, Ibu Rukiah, Mayung,

Bapak Nen, Om Papi, Mami Yulis, dan para sepupuku, mauliate godang

untuk dukungan dohot holong ni kakak, molo dang adong kakak dang boi au

berhasil;

14. Himpunan Mahasiswa Hukum Internasional terutama swagers, terimakasih

telah memberikan warna dalam hari-hari selama menyelesaikan studi di

Bagian Hukum Internasional, terimakasih juga untuk dukungan selama

penyusunan karya ilmiah, seminar proposal, seminar hasil, dan ujian skripsi

komprehensif. I will see you on top!;

15. Almamaterku tercinta serta seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas

Lampung Angkatan 2014;

16. Untuk segenap pembaca, terimakasih atas keluangan waktu untuk membaca

karya ilmiah penulis.

17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dan telah membantu

dalam penyelesaian karya ilmiah ini, terimakasih untuk segalanya;

Karya ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna, namun penulis berharap agar

karya ilmiah ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Bandar Lampung, 11 April 2018

Penulis

Orima Melati Davey

i

i

DAFTAR ISI

Halaman Sampul

Abstrak

Daftar isi ................................................................................................. i

Daftar tabel ........................................................................................... iv

Bab I: Pendahuluan

A. Latar Belakang .......................................................................... 1

B. Rumusan Masalah ..................................................................... 7

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .............................................. 8

D. Ruang Lingkup Penelitian ......................................................... 9

E. Sistematika Penulisan ............................................................. 10

Bab II: Tinjauan Pustaka

A. Precautionary Principle .......................................................... 12

1. Sejarah ............................................................................... 12

2. Definisi dan Pengertian ..................................................... 13

3. Unsur-Unsur precautionary principle ............................... 15

4. Tujuan precautionary principle ........................................ 18

5. Precautionary principle dan GMO ................................... 20

B. Bioteknologi ............................................................................ 20

1. Definisi dan Pengertian ..................................................... 20

2. Jenis-Jenis Bioteknologi ................................................... 21

3. Bioteknologi Tradisional dan Bioteknologi

Moderen ............................................................................ 23

4. Kronologis Bioteknologi ................................................... 24

5. Dampak Positif dan Negatif .............................................. 26

C. Genetically Modified Organisms (GMO) ............................... 26

1. Pengertian Genetically Modified Organisms .................... 26

2. Manfaat Genetically Modified Organisms ........................ 28

3. Dampak Positif Genetically Modified Organisms ............ 26

4. Dampak Negatif Genetically Modified Organisms ........... 30

D. Hak Kekayaan Intelektual ...................................................... 35

1. Sejarah Hak Kekayaan Intelektual pada GMO ................. 35

2. Bentuk-Bentuk Hak Kekayaan Intelektual........................ 37

E. Cartegana Protocol on Biosafety ............................................ 39

1. Tujuan ............................................................................... 39

2. Negara-Negara yang meratifikasi ..................................... 39

F. Sanitary and Phytosanitary (SPS) Agreement ........................ 41

1. Ruang Lingkup .................................................................. 41

2. Hak dan Kewajiban ........................................................... 41

3. Badan Standar Internasional ............................................. 43

4. Negara-negara yang meratifikasi ...................................... 43

ii

ii

Bab III: Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian ........................................................................ 44

B. Pendekatan Masalah ................................................................ 44

C. Sumber Data ............................................................................ 46

1. Sumber data ....................................................................... 46

2. Metode Pengumpulan data ................................................ 50

3. Pengolahan data ................................................................ 51

D. Analisis Data ........................................................................... 52

Bab IV: Pembahasan

A. Pengaturan Genetically Modified Organisms dalam

Cartegana Protocol on Biosafety dan SPS Agreement ........... 53

1. Kronologis Pengaturan Genetically Modified

Organisms ........................................................................ 53

2. Pengaturan Genetically Modified Organisms

(GMO) dalam Cartegana Protocol on Biosafety ............. 58

a. The Biosafety Clearing House .................................. 60

b. Advanced Informed Agreement ................................. 60

c. Prosedur Pemanfaatan Langsung GMO .................... 62

d. Risk Assessment and Management ............................ 64

e. Export Documentation .............................................. 64

3. Pengaturan Genetically Modified Organisms

dalam Sanitary and Phytosanitary (SPS)

Agreement......................................................................... 64

a. Codex Alimentarius .................................................. 66

b. World Organization for Animal Health (OIE) .......... 67

c. International Convention Plant Protection (IPPC) .. 67

d. GM Foods Labeling .................................................. 68

B. Penerapan Negara-Negara terhadap Precautionary

Principle terhadap Pemanfaatan Genetically Modified

Organisms serta implementasinya di Indonesia ...................... 70

1. Pemanfaatan GMO di Negara-Negara .............................. 71

a. Korea ........................................................................... 71

b. Brazil ........................................................................... 75

c. Polandia ....................................................................... 81

d. Jerman ......................................................................... 87

e. Italia............................................................................. 97

2. Penerapan Negara-Negara terhadap Precautionary

Principle terhadap Pemanfaatan Genetically Modified

Organisms ....................................................................... 106

a. Korea ......................................................................... 106

b. Brazil ......................................................................... 111

c. Polandia ..................................................................... 112

d. Jeman......................................................................... 114

e. Italia........................................................................... 116

3. Penerapan Precautionary Principle terhadap

Pemanfaatan Genetically Modified Organisms di

Indonesia ......................................................................... 118

iii

iii

a. Pemanfaatan Genetically Modified Organisms di

Indonesia ................................................................... 118

b. Regulasi Terkait Bioteknologi di Indonesia .............. 123

c. Penerapan Precautionary Principle terhadap

Pemanfaatan Genetically Modified Organisms di

Indonesia ................................................................... 136

Bab V: Penutup

A. Kesimpulan ........................................................................... 145

B. Saran ...................................................................................... 146

Daftar Pustaka

iv

iv

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.

Contoh Pelabelan Produk Pangan dengan Rekayasa Genetik di

Korea ................................................................................................... 74

Tabel 1.2.

Perbandingan Pemanfaatan GMO oleh Negara-Negara ................... 104

Tabel 1.3

Pemanfaatan GMO di Korea ............................................................. 106

Tabel 1.4

Perbandingan Penerapan Precautionary Principle antar

Negara-Negara .................................................................................. 117

Tabel 1.5

Pengembangan Produk Hasil Panen Rekayasa Genetik di

Indonesia ........................................................................................... 119

Tabel 1.6

Penerapan Precautionary Principle Melalui Regulasi

erkait GMO di Indonesia ................................................................... 138

1

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring perkembangan zaman, globalisasi telah mengantar kita kepada

beragam aspek yang semakin maju, tidak terkecuali perkembangan pesat

dalam teknologi sains. Banyaknya penelitian yang dilakukan untuk

mempermudah dan memperbaiki kehidupan manusia telah mendukung

keberadaan bioteknologi moderen yang canggih.1

Bioteknologi adalah manipulasi dari organisme makhluk hidup dengan

tujuan yang kompleks karena melibatkan kesejahteraan manusia dan

lingkungan. Walaupun terkesan sangat canggih dan futuristic, namun

sebenarnya bioteknologi sudah berlangsung sejak awal peradaban

manusia.2 Bentuk paling dasar dari bioteknologi diawali dari sektor

pertanian, khususnya dalam memproduksi makanan. Petani-petani

terdahulu memilih tanaman tertentu sebagai hasil panen dan mereka

menyimpan benihnya untuk ditanam di musim yang akan datang. Selama

1 Timothy Caulfield, 2006, Globalization and Biotechnology Policy, Globalization and Health,

Netherlands: Springer, hlm. 129. 2 Ray V. Herren, 2012, Introduction to Biotechnology: an Agriculture Revolution, New York:

Delmar, hlm. 23.

2

bertahun-tahun, mereka mengembangkan berbagai macam benih yang

mereka minati dan belajar untuk menumbuhkannya dengan efisien melalui

irigasi dan pengendalian alang-alang. Munculnya budaya di seluruh dunia

yang memanfaatkan ragi (bagian dari jamur) untuk membuat alkohol dan

roti jauh sebelum mereka memahami peran ragi dalam proses fermentasi

secara tidak langsung adalah bagian bioteknologi yang melekat dalam

masyarakat. Salah tujuan utama dari bioteknologi adalah untuk

menciptakan kesejahteraan sebanyak 6 (enam) milyar populasi manusia di

dunia melalui pangan.3 Seiring waktu, bioteknologi tradisional

berkembang menjadi bioteknologi moderen yang melibatkan adanya

rekayasa genetik. Produk-produk rekayasa genetik tersebut dikenal dengan

istilah Genetically Modified Organisms (GMO).

Secara garis besar, GMO berkaitan dengan sebuah organisme, baik berupa

hewan, tumbuhan, ataupun mikroorganisme yang terdiri dari bakteri,

jamur, ragi, dan sebagainya.4 Organisme-organisme tersebut telah melalui

proses reproduksi menggunakan bioteknologi modern termasuk teknologi

rekombinan. Mekanisme dari bioteknologi tersebut adalah dengan

melaksanakan pengendalian genetika, sehingga tanaman dapat diciptakan

dengan sifat sesuai yang dikehendaki melalui proses yang tepat, cepat, dan

terakurasi tinggi. Contohnya, seorang ahli ilmu genetika tumbuhan dapat

mengisolasi sebuah gen yang memiliki daya tahan terhadap kekeringan

3 Kathy Wilson Peacock, 2010, Biotechnology and Genetic Engineering. USA: Maple Press, hlm.

4 4 IDEP Foundation, 2012, Apa itu transgenik?, hlm. 1, diakses dari www.idepfoundation.org pada

10 Juli 2017 pukul 20.07 WIB.

3

lalu meyertakan gen tersebut ke tanaman lain. Tanaman yang baru saja

mengalami rekayasa genetika seketika mengadopsi sifat toleransi

kekeringan yang sama. Gen tidak hanya dapat ditansfer antar tanaman

saja, namun antar organisme berbeda juga dapat dilakukan.5 Salah satu

contoh sederhana dari produk GMO adalah jagung dengan kandungan Bt

(Bacillus thuringiensis) yang memiliki daya tahan herbisida.6

GMO pertama kali ditemukan pada 1972 dan sepuluh tahun kemudian,

tumbuhan rekayasa genetika berhasil diluncurkan. Pada masa itu,

sebanyak 2.8 juta Ha hasil panen dikomersilkan. Pada 2004, sebanyak 8

juta petani dari 17 negara menanam jagung, kapas, kacang kedelai dengan

rekayasa genetik seluas 81 juta Ha. Umumnya, yang menarik minat

masyarakat awam seperti petani adalah tanaman dengan gen yang

memiliki daya tahan herbisida dan toleransi terhadap serangga.7 Akan

tetapi selama beberapa tahun terakhir, GMO menjadi sebuah sorotan

dalam ranah hukum internasional. Hal ini disebabkan adanya kontroversi

terhadap komersialisasi produk GMO dalam kehidupan masyarakat.

GMO secara sistematis mewakili penerapan dari precautionary principle

(PP), yaitu sebuah prinsip yang berasal dari pengelolaan risiko

5 Deborah B. Whitman, 2000, “Genetically Modified Foods: Harmful or Helpful?” Nature, vol.

399, no. 21, hlm. 1. 6 Alain Braux, 2014, GMO 101: A Pratical Guide to Genetically Engineered Food, USA: Alain

Braux International Publishing, LL.C., hlm. 54. 7 Nancy Mills, 2006, Genetically Modified Organisms, Center for Ecogenetics & Environment

Health, hlm. 314. https://doi.org/155.187.2.69

4

lingkungan8 dan bersifat sebagai tolak ukuran untuk mencegah sebuah

ancaman serius mengenai kesehatan manusia atau lingkungan berdasarkan

ketidakpastian atau perkiraan pengetahuan ilmiah.9 Precautionary

principle fokus terhadap hubungan filosofis dan spiritual antara manusia

dan lingkungan hidup yang menyokong keberadaan fisik makhluk hidup.

Prinsip ini berlaku sebagai evaluasi dari arah yang telah dipilih oleh

masyarakat sejak periode industrialisasi yang muncul di Inggris pada akhir

abad ke-18. Perkembangan ekonomi yang menyebabkan kemajuan industri

telah menurunkan kualitas lingkungan hidup secara signifikan.10

Sebagian

besar permasalahan lingkungan hidup di sekitar kita sangat

memprihatinkan sehingga dalam beberapa komunitas makhluk hidup

diperkirakan tidak ada lagi generasi penerus, termasuk manusia yang

mengalami situasi fatal dan ekstrim seperti kekeringan, kelaparan, dan

banjir bandang.

Mengacu pada Pasal 1 dan 11 Cartagena Protocol on Biosafety, dijelaskan

bahwa GMO tidak bisa diperniagakan, dikomersialisasikan, dan

dimanfaatkan oleh masyarakat apabila tidak memenuhi dua syarat yaitu

pengetahuan dan bukti sains yang cukup dan jelas.11

Hal ini sesuai dengan

maksud precautionary principle yakni “its better safe than sorry”

8 John N. Hathcock, 2000, “Precautionary principle: An Impossible Burden of Proof for Our New

Products”, AgBioForum, vol. 3, no.4, hlm 1. 9 Marco Marrtuzi, 2004, Precautionary principle : Protecting Public Health , the Environment and

the Future of Our Children. Denmark: World Health Organisation, hlm. 7. 10

James Cameron & Juli Abouchar, 1991, “Precautionary principle : A Fundamental Principle of

Law and Policy for the Protection of the Global Environment”, Boston College International and

Comparative Law Review, vol 14, no.1, hlm. 2. 11

Natalie Ferry, 2009, Environmental Impact of Genetically Modified Crops. UK: MPG Books

Group, hlm. 329.

5

mengingat rekayasa genetik adalah produk yang dampaknya bersifat

irreversible atau tidak dapat dikembalikan.12

Hambatan mengenai

penerapan prinsip mulai saat terjadinya kasus berkurangnya populasi ulat

kupu-kupu raja di Amerika dengan drastis akibat memakan jagung yang

telah memiliki kandungan Bt.13

Menurut para ilmuwan, apabila sebuah

penemuan atau karya manusia telah mengganggu keseimbangan ekosistem

alam, maka sudah selayaknya dianggap ancaman yang harus dihentikan.

Selain itu, keadaan ini menegaskan bahwa GMO tidak hanya memiliki

manfaat, namun juga berisiko pada kesehatan manusia dan lingkungan.

Seiring perkembangan zaman, GMO telah dikomersilkan dan menjadi

objek ekspor-impor dalam lingkup perdagangan internasional. Kegiatan

tersebut dilaksanakan di bawah regulasi the Sanitary and Phytosanitary

Agreement (SPS Agreement), yaitu sebuah perjanjian dari the World Trade

Organisation (WTO) yang memperhatikan kesehatan manusia dan

lingkungan melalui standarisasi diantaranya codex alimentarius (pangan),

International Plant Protection Convention (IPPC), dan World

Organizattion for Animal Health (OIE). Ketiga pengaturan tersebut

dikenal dengan sebutan the three sisters organization. Akan tetapi,

sebagian negara merasa bahwa SPS Agreement belum berhasil

menerapkan precautionary principle sesuai dengan Cartagena Protocol on

Biosafety sebagai protokol yang mengatur GMO secara khusus.

Sedangkan WTO menyatakan bahwa SPS Agreement adalah wujud dari

12

P. Saradhi Puttagunta, 2014, “Precautionary principle in the Regulation of Genetically Modified

Organisms”, Health Law Review, vol. 9, no. 2, hlm. 10. 13

David E. Newton, 2014, GMO Foods: A Reference Handbook, California: ABC-CLIO, hlm.118.

6

precautionary principle melalui perspektif perdagangan internasional.

Selain itu, WTO juga menjamin bahwa organisasi perdagangan

internasional tersebut tetap memperhatikan keberlangsungan ekonomi

tanpa menyampingkan kesehatan lingkungan. Negara-negara dengan

berdasarkan pada hukum lingkungan internasional menyikapi pernyataan

tersebut dengan alasan melindungi kedaulatan negara. Artinya, apabila

produk GMO impor diterima dengan mudah tanpa standar yang relevan,

penyebaran penyakit dan hama akan menjadi sebuah permasalahan

nasional yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, ranah internasional

mengalami perbedaan pandangan terkait penerapn precautionary principle

tersebut berdasarkan Cartagena Protocol on Biosafety dan SPS

Agreement.

Saat ini, negara-negara mulai memahami bahwa stigma produk

bioteknologi moderen seperti GMO yang selalu berdampak buruk tersebut

tidak benar, selama memenuhi standar dan tidak melampaui risiko yang

diberikan tiap negara. Negara-negara yang sudah menerima GMO secara

aktif antara lain adalah Amerika Serikat, Brazil, Korea, dan Indonesia.

Walaupun negara-negara tersebut belum memperniagakan atau

memproduksi secara komersil secara keseluruhan, namun eksistensi

produk GMO khususnya pangan sudah meningkat secara signifikan. Akan

tetapi, sampai sekarang masih ada negara-negara yang tidak menerima

produk GMO sebagian besar adalah negara Uni Eropa diantaranya yaitu

Luxemburg, Polandia, Jerman, Italia, Austria, dan Hungaria. Alasan dari

7

tiap negara yang menolak GMO masih rancu dan belum diketahui secara

pasti. Hal ini menyebabkan adanya ketidakpastian penerapan

precautionary principle dalam tiap-tiap negara terhadap pemanfaatan

GMO tersebut, baik berdasarkan Cartagena Protocol on Biosafety dan

SPS Agreement.14

Oleh karena itu, mengkaji Penerapan precautionary principle terhadap

Pemanfaatan Genetically Modified Organisms menurut Cartagena

Protocol on Biosafety dan Sanitary and Phytosanitary Agreement sangat

diperlukan, karena melalui penelitian ini, diharapkan adanya kepastian dan

konsistensi mengenai penerapan prinsip tersebut sesuai dengan hukum

nasional masing-masing negara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, pokok permasalahan yang akan

dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan Genetically Modified Organisms (GMO) dalam

Cartagena Protocol on Biosafety dan Sanitary and Phytosanitary

(SPS) Agreement?

2. Bagaimana penerapan negara-negara terhadap prinsip precautionary

principle dalam pemanfaatan Genetically Modified Organisms (GMO)

serta implementasinya di Indonesia?

14

Tarja Laaninen, 201, “ At a glance Member States Bans on GMO Cultivation”, European

Parlement: PE 545.708, hlm. 1.

8

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumumsan masalah yang telah disusun, penulisan ini

dilakukan dengan tujuan utama yaitu:

a. Untuk menjelaskan dan menganalisis pengaturan hukum

Genetically Modified Organisms (GMO) sesuai yang diatur dalam

Cartagena Protocol on Biosafety dan Sanitary and Phytosanitary

(SPS) Agreement.

b. Untuk memahami penerapan negara-negara terhadap precautionary

principle dalam pemanfaatan Genetically Modified Organisms

(GMO) serta implementasinya di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terdiri dari dua aspek yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi manfaat bagi pembaca

sebagai bentuk kontribusi ilmu hukum khususnya dalam lingkup

internasional mengenai penyelesaian perbedaan pandangan terkait

pelaksanaan produksi GMO yang masing-masing dilihat dari dua

pengaturan hukum internasional berbeda yaitu Cartagena Protocol

on Biosafety dan Sanitary and Phytosanitary Agreement. Oleh

karenanya, manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai

sumber atau referensi yang memaparkan pengaturan dari

9

Genetically Modified Organisms berdasarkan dua pengaturan

hukum internasional yang berbeda.

b. Manfaat Praktis

Penulisan ini diharapkan memberi manfaat kepada pembaca

khususnya masyarakat umum sebagai pengembangan dari hukum

internasional sehingga masyarakat dapat memahami praktik yang

terjadi apabila dua pengaturan hukum internasional dengan

kedudukan yang sama memiliki perbedaan pendapat dengan

memaparkan penerapan precautionary principle pada negara-

negara baik yang menerima ataupun tidak menerima. Artinya,

manfaat praktis penelitian ini adalah bentuk aplikasi dari manfaat

teoritis sehingga peneliti berikutnya memiliki referensi dan teori

baru yang digunakan terhadap peristiwa atau permasalahan yang

sejenis. Dengan demikian, diharapkan adanya penelitian yang lebih

lanjut mengenai permasalahan ini yang menggunakan skripsi

selaku sumber data sekunder.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini membahas mengenai penerapan Precautionary

principle oleh negara-negara terhadap pemanfaatan Genetically Modified

Organisms dan analisisnya melalui sudut pandang dua pengaturan hukum

internasional yaitu Cartagena Protocol on Biosafety dan SPS Agreement.

10

E. Sistematika Penulisan

Sebagai bentuk penyusunan dan pengembangan penulisan isi skripsi yang

mudah, maka diperlukan adanya kerangka penulisan yang sistematis.

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang

dikategorikan sebagai berikut:

I. Pendahuluan

Bab ini merupakan bagian awal dari skripsi untuk mengantarkan

pembaca kepada gambaran umum pokok permasalahan skripsi.

Agar mewujudkan hal tersebut, bab ini terdiri dari latar belakang,

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, ruang lingkup

penelitian, dan sistematika penulisan.

II. Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan pengertian yang berlaku sebagai pembahasan

pokok dalam skripsi. Selain itu, bab ini berperan sebagai landasan

teori agar dapat memudahkan pembaca memahami hasil penelitian

dan analisis data skripsi di bab IV. Adapun yang menjadi tinjauan

pustaka bab ini adalah pengertian dari precautionary principle,

bioteknologi, Genetically Modified Organisms (GMO), Hak

Kekayaan Intelektual, Cartagena Protocol on Biosafety, dan

Sanitary and Phytosanitary Agreement.

11

III. Metode Penelitian

Bab ini akan menjalasan pendekatan yang digunakan dalam

penyusunan skripsi seiring dengan penelitian yang dilakukan. Oleh

karena itu, metode penelitian yang digunakan dikelompokkan

menjadi beberapa bagian yaitu berdasarkan jenis penelitian,

pendekatan masalah, sumber data, metode pengumpulan dan

pengolahan data, serta analisis data.

IV. Pembahasan

Bab ini merupakan pemaparan dari pemecahan permasalahan

skripsi. Penyelesaian masalah skripsi dilakukan dengan membahas

hasil penelitian serta analisis data sesuai dengan penulisan. Dalam

skripsi ini, permasalahan yang dimaksud memahami pengaturan

GMO menurut Cartagena Protocol on Biosafety dan Sanitary and

Phytosanitary Agreement, serta penerapan precautionary principle

oleh negara-negara terhadap pemanfaatan GMO.

V. Penutup

Sebagai penutup dari skripsi ini, maka penulisan akan diakhiri

dengan adanya kesimpulan dan saran-saran. Pengertian dari

kesimpulan dalam bab ini adalah inti ataupun pernyataan umum

dari keseluruhan pembahasan dan permasalahan penelitian skripsi.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, saran-saran terkait penelitian dan

penulisan diberikan sebagai acuan penulisan berikutnya.

12

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Precautionary principle

1. Sejarah

Cikal bakal precautionary principle berasal dari prinsip vorsorge atau

foresight (ramalan) milik Jerman. Pada pemikiran awal prinsip

tersebut, diyakini bahwa masyarakat harus memahami terlebih dahulu

sebelum dapat menghindari kerusakan lingkungan dengan menjadi

lebih hati-hati terhadap perencanaan serta pembatasan sumber aktivitas

dengan potensi berbahaya. The vorsorgeprinzip berkembang diawal

1970 dan menjadi prinsip fundamental hukum lingkungan Jerman serta

telah dilibatkan untuk menilai implementasi kebijakan yang

menanggapi kasus-kasus seperti hujan asam, pemanasan global, dan

polusi laut utara.15

Kemudian, the 1987 Ministerial Declaration of the

Second Conference on the Protection of the North Sea

memperkenalkan prinsip precaution dan diterapkan pada 1992 dalam

amandemen the Maastricht Treaty on the European Union.16

15

Joel Tickner, 1999, “Precautionary principle in Action: A Handbook”, Dakota: Science and

Environmental Health Network”, hlm. 2. 16

Leeka I. Kheifets, 2001, “Precautionary principle and EMF: Implementation and Evaluation”,

Journal of Risk Research, vol. 4, no. 2, hlm.115.

13

Seiring waktu, precautionary principle berperan dalam pernyataan

kebijakan international, seperti konvensi yang berhubungan dengan

permasalahan lingkungan berisiko tinggi dimana sains atau

pengetahuan yang dimiliki masih meragukan dan perencanaan nasional

untuk perkembangan berkelanjutan (sustainable development). Prinsip

tersebut diperkenalkan pada 1984 melalui the First International

Conference on Protection of the North Sea. Setelah konferensi

tersebut, prinsip precaution banyak dilibatkan dalam sejumlah

konvensi dan perjanjian internasional, diantaranya the Bergen

Declaration on Sustainable Development, the Maastricht Treaty on the

European Union, the Barcelona Convention, dan the Global Climate

Change Convention.17

2. Definisi dan Pengertian

Secara etimologi, istilah “precaution” berasal dari Bahasa Latin “prae”

yang berarti “sebelum”, dan “cautio” yang berarti “security” atau

“keamanan”. Istilah “caution” dalam Black‟s Law Dictionary diartikan

sebagai: (1) “security given to ensure performance of some

obligation”; dan (2) “the person who gives the security”.18

Precautionary principle dalam konteks perlindungan lingkungan fokus

terhadap pengendalian risiko ilmiah. The 1992 United Nations

17

Joel Tickner, loc.cit. 18

Emmy Latifah, 2016, “Precautionary Principle Sebagai Landasan dalam Merumuskan Kebijakan

Publik”, Yustitia, vol. 5, no. 2, hlm. 278.

14

Conference on Environment and Development (Rio Declaration)

memberikan pengertian precautionary principle melalui prinsip ke-15

yang berbunyi:19

“In order to protect the environment, the precautionary

approach shall be widely applied by States according to their

capabilities, where there are threats of serious or irreversible

environmental damage, lack of full scientific certainty should

not be used as a reason for postponing measures to prevent

environmental degradation.”

Walaupun istilah “measures” tidak begitu spesifik, namun secara garis

besar dapat diterima sebagai kebijakan pemerintah yang menggunakan

kewenangannya untuk menolak persetujuan terkait lingkungan demi

mengusulkan perkembangan atau aktivitas lainnya.

Precautionary principle telah menjadi salah satu prinsip yang ditaati

dalam berbagai perjanjian internasional selama lebih dari satu

dasawarsa.20

Jika diartikan secara harafiah, precautionary principle

berarti prinsip kehati-hatian. Secara lebih spesifik, precautionary

principle adalah sebuah prinsip (berasal dari pengelolaan risiko

lingkungan21

) yang bersifat tolak ukuran untuk mencegah sebuah

ancaman serius mengenai kesehatan manusia atau lingkungan,

19

United Nations, 1992, Rio Declaration onEnvironment and Development (principle 15), hlm. 3.

http://www.jus.uio.no/lm/environmental.development.rio.declaration.1992/portrait.a4.pdf pada 22

Agustus 2017 Pukul 21.28 WIB. 20

C. Smith, 2000, “Precautionary principle and Environmental Policy: Science, Uncertainty, and

Sustainability”, INT J OCCUP ENVIRON HEALTH, Vol 6, hlm. 1. 21

Anne Ineborgh¸op. cit, hlm. 74.

15

berdasarkan ketidakpastian atau perkiraan pengetahuan ilmah

mengenai keadaan yang sekiranya negatif.22

Tahap ini menyatakan

bahwa sains dapat diandalkan untuk mengira dan memperhitungkan

risiko. Melalui penerapan precautionary principle, sebuah perkiraan

kerusakan dapat dihilangkan atau dikurangi.23

Berdasarkan beberapa

pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa precautionary

principle dapat diartikan sebagai suatu prinsip tindakan kehati-hatian

yang dilakukan sebelum timbulnya dampak.

3. Unsur-Unsur Precautionary Principle

Dalam menerapkan precautionary principle, terdapat banyak hal yang

harus disesuaikan, terutama dalam mengimplentasi ke dalam peraturan

nasional sebuah negara. Akan tetapi, terdapat beberapa persamaan

mengenai unsur utama dalam precautionary principle yaitu:24

a. Adanya Ketidakpastian Risiko (Uncertainty of Risk)

Berbeda dengan prevention principle, precautionary principle

tidak memiliki kepastian dalam menentukan risikonya. Oleh karena

itu, terdapat perbedaan yang mendasar antara preventive measure

(tindakan pencegahan) dan precautionary measures (tindakan

berhati-hati). Precautionary measures berlaku lebih jauh

dibandingkan preventive measure, karena preventive measure

diberikan pada keadaan dimana akibat dan dampak sudah

diketahui, contohnya adalah dampak merokok, pengunaan

22

Marco Marrtuzi, loc. Cit. 23

Ibid. 24

Emmy Latifah, op.cit, hlm. 280-284.

16

pestisida, dan sebagainya. Sebaliknya, precautionary measures

dilakukan sebelum diketahui adanya hubungan sebab akibat antara

teknologi yang ada pada suatu produk atau kegiatan dengan potensi

kerusakan atau bahaya yang akan ditimbulkan karena belum

adanya bukti ilmiah. Hal ini sangat sesuai apabila diterapkan pada

GMO, mengingat setiap produk GMO berbeda satu dengan yang

lainnya sehingga memiliki risiko yang berbeda-beda pula.

b. Adanya Penilaian Ilmiah Atas Potensi Risiko yang

Ditimbulkan (Scientific Assesment of Risk)

Unsur kedua sangat berperan dalam mencegah agar precautionary

principle tidak disalahgunakan. Selain itu, unsur ini terdiri dari dua

aspek yaitu, risk assessment (penilaian potensi risiko) dan risk

management (pengendalian risik). Kedua aspek ini biasanya

diterapkan dalam lingkup industrial.

c. Adanya Potensi Kerusakan Serius atau Permanen (Potential

for Serious or Irreversible Damage)

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa precautionary

principle diterapkan terhadap kerusakan serius yang dampaknya

bersifat irreversible (tidak dapat dikembalikan). Di sisi lain,

precautionary principle juga sekaligus menyatakan bahwa

kerusakan serius yang terjadi belum tentu permanen, contohnya

seperti pencemaran minyak di laut. Namun, kerusakan permanen

17

sudah tentu serius, seperti kepunahan dan habisnya sumber daya

alam yang terbatas atau tidak terbatas. Unsur ketiga ini dapat

diterapkan dengan dua karakteristik, yaitu intensitas tinggi atau

lingkup geografis dan jangka waktu yang panjang.

d. Adanya Langkah-Langkah Pencegahan yang Proporsional

Pencegahan dalam precautionary principle pada dasarnya

mengutamakan kesehatan masyarakat dibandingkan ekonomi.

Akan tetapi, pelarangan sebuah produk adalah pilihan yang terakhir

saat risiko sebuah produk dinilai terlalu besar untuk ditanggung

sebuah negara. Precautionary principle sebelumnya dapat berupa

mengurangi keterpaparan (reduction of exposure), pemantauan,

pelabelan, uji coba sebelum masuk pasar, dan melakukan kajian

atau penelitian untuk mengurangi ketidakpastian yang diputuskan

oleh pengambil kebijakan.

e. Adanya Pergeseran Beban Pembuktian

Unsur ini menyatakan bahwa risiko sebuah produk ditanggung oleh

pencipta teknologi. Artinya, sang pencipta wajib meyakinkan

bahwa risiko dari produk tersebut adalah 0% sebelum sebuah

produk diterapkan. Hal ini berbeda dengan pembuktian secara

tradisional yang menerapkan produk terdahulu agar seiring waktu

dapat diketahui dampaknya.

18

4. Tujuan Precautionary Principle

Tujuan dari precautionary principle adalah untuk menghindari sebuah

kasus dalam hal “kemungkinan” yang disebut dengan ruin problems.

Ruin problems adalah hasil dari risiko yang memiliki kemungkinan

lebih dari 0% dalam menghasilkan kerugian yang tidak dapat

diperbaiki. Hal tersebut dicontohkan dengan musnahnya suatu

spesies.25

Pertimbangan precautionary lebih relevan secara luas

daripada ruin problems. Contohnya, sikap pencegahan terhadap bahaya

merokok terlebih dahulu ada dibandingkan cara pembuktian yang

melawan produk rokok. Sebuah pernyataan it‟s better safe than sorry,

mewakili bagaimana pencegahan terhadap “perkiraan” kerusakan yang

terjadi sangat dibutuhkan demi memprioritaskan kesehatan manusia

dan lingkungan.26

Pada dasarnya, precautionary principle adalah

sebuah pertimbangan yang tegas dalam hal ruin problems, tetapi dalam

lingkup yang luas, precautionary itu tidak bersifat tegas namun bisa

menyeimbangkan pertimbangan lain. Komponen dari Precaution

meliputi:27

a. Mempunyai tujuan, contohnya dengan menetapkan jenis

agrikultur dan pengembangbiakan benih yang diinginkan.

b. Mempertimbangkan dan meninjau alternatif praktik berbahaya.

25

Nassim Nicholas Taleb, 2014, Precautionary principle (with Application to the MGO), NYU

School of Engineering Working Paper Series, hlm. 2. 26

Per Sandin, 2004, Better Safe than Sorry: Applying Philosophical Methodsa to the Debate on

Risk and precautionary principles, hlm. 2. 27

A. Wallace Hayes, 2005, Precautionary principle, Boston: Harvard School of Public Health,

hlm. 162.

19

c. Memindahkan beban bukti kepada pihak dengan tanggung jawab

finansial serta pertanggungjawaban terhadap pengawasan,

pemahaman, penelitian, informasi, serta bersikap profesional.

d. Mengembangkan prosedur terbuka dan demokratis yang

memperbolehkan kriteria dan metode pengambilan keputusan

secara menyeluruh.

5. Precautionary Principle dan GMO

Argumen mengenai risiko yang menyertai produk-produk GMO telah

menjadi sorotan antar ilmuwan. Para ilmuwan menyatakan bahwa

GMO bekerja berdasarkan precautionary principle, karena risiko

transgenik memiliki dua aspek. Dua aspek tersebut meliputi

penyebaran dan dampak terhadap kesehatan serta ekosistem. Secara

ekologis, GMO memiliki kebiasaan untuk menyebar tanpa kendali

sehingga menimbulkan risiko yang sulit untuk dipastikan.28

Perkawinan silang sebuah jenis tanaman dengan GMO menyebabkan

sebuah efek terhadap sistem lingkungan yang sangat meluas, tidak

dapat dipulihkan, dan dengan ketidakpastian risiko.29

Tindakan

pencegahan yang berhubungan dengan GMO terdiri dari dua

persyaratan yaitu, ilmu pengetahuan yang tepat dan bukti ilmiah.

Kedua persyaratan tersebut berperan sebagai penilaian risiko untuk

28

Renate Schubert, 2010, Future Bioenergy and Sustainable Land Use, London and Sterling:

Earthscan, hlm. 149. 29

Simonetta Zarrilli, S., 2005, “International Trades in GMOs and GM Product: National and

Multilateral Legal Frameworks, New York and Geneva: United Nations, hlm. 42.

20

menentukan konsekuensi dari GMO. 30

Apabila kedua persyaratan

tersebut tidak memberikan dukungan yang cukup untuk membuktikan

risiko GMO sebesar 0%, maka precautionary principle dapat

mengukur risiko (precautionary measures) GMO melalui unsur-unsur

precautionary principle yang telah dijelaskan di atas.

B. Bioteknologi

Bioteknologi terdiri dari beberapa teknologi dengan karakteristik yang

sama dan biasanya melibatkan sel hidup dengan molekulnya serta

menggunakan praktikum yang luas untuk kemajuan hidup manusia.31

Bioteknologi adalah titik tertinggi pengalaman manusia selama bertahun-

tahun menggunakan organisme makhluk hidup dan proses fermentasi

untuk membuat produk bermanfaat bagi manusia. Penerapan bioteknologi

dalam kehidupan sehari-hari dapat diperhatikan melalui beragamnya

tingkat penerapan dari yang mendasar dan tradisional seperti produksi bir,

anggur, dan keju hingga proses molekul yang rumit seperti penggunaan

teknologi rekombinan DNA untuk menciptakan obat baru atau

mengenalkan sifat baru pada hasil panen dan pakan hewan.32

1. Definisi dan Pengertian

Bioteknologi berasal dari kata: bios (hidup), teuchos (alat), dan logos

(ilmu) sehingga bioteknologi dapat diartikan sebagai cabang ilmu yang

mempelajari pemanfaatan makhluk hidup (bakteri, fungi, virus, dan

30

Natalie Ferry, 2009, Environmental Impact of Genetically Modified Crop, Oxfordshire: CAB

International hlm.329. 31

Firdos Alam Khan, 2014, Biotechnology in Medical Science, New York: CRC Press, hlm. 317,

diakses dari https://books.google.co.id pada 22 Agustus 2017 pukul 21.34 WIB. 32

John E. Smith, 2009, Biotechnology, Cambridge: Cambridge University Press, hlm.2.

21

lain-lain) maupun produk dari makhluk hidup (protein bioaktif, enzim,

vitamin, asam basa organik, alkohol, dan lain-lain) dalam proses

produksi untuk menghasilkan barang dan jasa.33

Pada 1982,

pemahaman bioteknologi merupakan penerapan asas-asas sains (ilmu

pengetahuan alam) dan rekayasa (teknologi) untuk pengolahan suatu

bahan dengan melibatkan aktivitas jasad hidup untuk menghasilkan

barang dan/atau jasa. Primrose (1987) menyatakan bahwa bioteknologi

merupakan eksploitasi komersial organisme hidup atau komponennya

seperti: sel, enzim dan senyawa organik lainnya.34

Sedangkan menurut

The European Federation of Biotechnology (EFB), bioteknologi

adalah the integration of natural sciences and organisms, cells, parts

there of, and molecular analogues for products and services.35

2. Jenis-Jenis Bioteknologi

Jenis-jenis bioteknologi terbagi dalam sektor dengan diberi nama

warna-warna tertentu yang mewakili setiap sektor tersebut diantaranya

bioteknologi merah, putih/abu-abu, biru, dan hijau dengan penjelasan

sebagai berikut:36

a. Bioteknologi merah (red biotechnology) adalah cabang ilmu

bioteknologi yang mempelajari aplikasi bioteknologi di bidang

medis. Cakupannya meliputi seluruh spektrum pengobatan

manusia, mulai dari tahap preventif (obat dan vaksin),

33

Ahyar Ahmad, 2014, “Laporan Hibah Penulisan Buku Ajar Mata Kuliah Bioteknologi Dasar”,

Makassar: Universitas Hassanudin, hlm. 13. 34

Ibid, hlm. 14. 35

John E. Smith, loc.cit. 36

Ahyar Ahmad, op. cit, hlm. 16.

22

diagnosis (penggunaan sel induk untuk pengobatan

regeneratif), dan pengobatan (menggantikan gen abnomal

dengan gen yang normal).37

b. Bioteknologi putih/abu-abu (white/gray biotechnology) adalah

bioteknologi yang diaplikasikan dalam industri seperti

pengembangan dan produksi senyawa baru serta pembuatan

sumber energi terbarukan yang disebut dengan biocatalysis.38

Contoh penerapannya yaitu pembuatan bir dengan khamir.

c. Bioteknologi hijau (green biotechnology) mempelajari aplikasi

bioteknologi di bidang pertanian dan peternakan. Di bidang

pertanian, bioteknologi telah berperan dalam menghasilkan

tanaman tahan hama, bahan pangan dengan kandungan gizi

lebih tinggi dan tanaman yang menghasilkan obat atau senyawa

yang bermanfaat. Sementara itu, di bidang peternakan,

binatang-binatang telah digunakan sebagai "bioreaktor" untuk

menghasilkan produk penting contohnya kambing, sapi,

domba, dan ayam telah digunakan sebagai penghasil antibodi-

protein protektif yang membantu sel tubuh mengenali dan

melawan senyawa asing (antigen). Bioteknologi jenis ini

diharapkan memiliki andil dalam menyikapi permasalahan

kelaparan.39

d. Bioteknologi biru (blue biotechnology) disebut juga

bioteknologi akuatik/perairan yang mengendalikan proses-

37

Pawet Kafarski, 2012, “Rainbow Code of Biotechnology”, Science, vol. 66, no.8, hlm. 815. 38

Ibid. 39

Ibid, hlm. 814.

23

proses yang terjadi di lingkungan akuatik.40

Salah satu contoh

yang paling tua adalah akuakultura, menumbuhkan ikan

bersirip atau kerang- kerangan dalam kondisi yang baik sebagai

sumber makanan.

3. Bioteknologi Tradisional dan Bioteknologi Moderen

a. Bioteknologi Tradisional

Seperti yang telah disebutkan diawal, bioteknologi sudah

berlangsung dalam kehidupan manusia tanpa disadari selama

bertahun-tahun. Bioteknologi tradisional biasanya berupa pangan

yang mengalami fermentasi sederhana seperti:

1) Pemanfaatan bakteri diantaranya Lactococci spp.,

Lactobacillus delbrueckii, atau Streptococcus thermophilus

untuk membuat keju.41

2) Pemanfaatan Saccharomysces cerrevisiae untuk membuat

ragi.42

3) Pemanfaatan Rhyzopus oligosporus, Rhyzopus stolonifer,

Rhyzopus arrhizus, dan Rhyzopus oryzae untuk membuat

tempe.43

40

Lingkungan atau ekosistem akuatik adalah ekosistem yang mayoritas terdiri dari air sebagai

habitat makhluk hidup. 41

Catherine W. Donelly, 2014, Cheese and Microbes, Washingto: ASM Press, hlm 77, diakses

dari https://books.google.co.id/books?id pada 17 Agustus 2017 pukul 17.12 WIB. 42

Jean L. Marx, 1989, A Revolution in Biotechnology, Cambridge: International Council of

Scientific Unions, hlm. 71, diakses dari https://books.google.co.id/books?id pada 17 Agustus 2017

pukul 16.56 WIB. 43

M. Lies Suprapti, 2003, Pembuatan Tempe, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, hlm. 32 diakses

dari https://books.google.co.id/books?id pada 17 Agustus 2017 pukul 22.07 WIB.

24

b. Bioteknologi Moderen

Menurut Cartagena Protocol, “Bioteknologi Moderen” diartikan

sebagai (1) teknik in vitro pada asam nukleat termasuk DNA

rekombinan dan penyertaan langsung asam nukleat kedalam sel

atau organ, (2) peleburan sel-sel melebihi taksonoim44

famili,45

yang melampaui reproduksi fisiologis atau batasan rekombinan

yang bukan merupakan teknik tradisional dalam pengembiangkan

atau pemilihan.46

4. Kronologis Perkembangan Bioteknologi

Adapun perkembangan bioteknologi dari awal mula tahap tradisional

hingga mencapai tahap pangan seperti tanaman, kemudian hewan, dan

menjadi bioteknolog moderen yang dikenal saat ini yaitu:47

8500-5500 B.C.: Manusia mulai menetap di satu tempat dan

memelihara tanaman dan hewan. Panen yang terbaik disimpan

untuk digunakan sebagai benih tahun berikutnya.

1800 B.C.: Bangsa Babilonia meningkatkan kualitas dari

kurma dengan penyerbukan pohon betina dengan serbuk sari

dari pohon jantan dengan karakteristik yang diinginkan.

1863: Dari mengamati tanaman kacang polong di taman,

ilmuwan terkenal Mendel menyimpulkan bahwa “partikel tak

terlihat” tertentu (kemudian dijelaskan sebagai gen)

memberikan sifat-sifat dari orang tua kepada keturunannya

dengan cara yang dapat diperkirakan, ditahap ini hukum

keturunan mulai dipahami.

44

Taksonomi adalah pengelompokan suatu hal (dalam hal ini organism e dan mikroorganisme)

suatu hal berdasarkan hierarki tertentu. 45

Taksonomi famili adalah klasifikasi ilmiah suatu takson yang dalambentuk tidak baku disebut

dengan familia atau keluarga. Secara umum, penggunaan istilah familia dapat dinamakan

organisme atau mikroorganisme yang dapat dinamakan sama dengan nama salah satu anggotanya

yang umum diketahui. 46

Fisseha Asmelash, 2010, “A Look at Modern Biotechnology”. Ethiopia: Ethiopian Instituteof

Biodiversity, hlm. 2. 47

International Food Information Council Foundation, 2013, “Bioteknologi Pangan: Panduan bagi

Komunikator untuk Meningkatkan Pemahaman”, hlm. 26–27, diakses dari

www.foodinsight.org/foodbioguide.aspx pada 17 Agustus 2017 pukul 14.17 WIB.

25

1875: Lahirnya gandum hibrida tinggi atau penemuan hasil

yang lebih kuat.

1953: Struktur DNA dijelaskan oleh Watson dan Crick.48

1973: Ilmuwan Cohen dan Boyer berhasil mentransfer materi

genetik dari satu organisme ke organisme lain.

1961: United States Departemen of Agriculture (USDA)

mencatat Bacillus thuringiensis (Bt) sebagai biopestisida yang

pertama.

1986: US Environmental Protection Agency (EPA) menyetujui

penanaman komersial tanaman rekayasa genetika pertama

tanaman tembakau yang tahan terhadap virus mosaik

tembakau.

1992: US Food and Drug Administration (FDA) mengeluarkan

kebijakan yang menyatakan bahwa makanan dari tanaman

biotek akan diatur dengan cara yang sama dengan makanan

lainnya. Konsultasi pra pasar dengan FDA dianjurkan, sesuai

dengan praktik industri.

1993: Recombinant bovine somatotropin (rbST) sebuah protein

alami yang direproduksi menggunakan bioteknologi dan

digunakan pada sapi untuk meningkatkan produksi susu

disetujui di Amerika Serikat.

1994: Makanan utuh pertama diproduksi menggunakan

bioteknologi tomat FlavrSavr® masuk ke pasaran setelah FDA

mengeluarkan opini nasehat tentang keamanan. Labu dengan

daya tahan virus juga ditanam.49

1996: Varietas biotek seperti kacang kedelai, kapas, jagung,

tomat, benih padi, dan canola ditanam pada lahan seluas 4.5

juta hektar di Argentina, Australia, Kanada, RRC, Meksiko,

dan Amerika Serikat.

1996: Lahirnya hewan klonning pertama yaitu Domba Dolly.50

1998: Pepaya dengan daya tahan virus, dikembangkan melalui

bioteknologi untuk menyelamatkan tanaman dari kehancuran,

dan ditanam di Hawaii. Bersamaan dengan itu, jagung manis

dengan daya tahan serangga juga ditanam.

1999: The Enviropig™ adalah rekayasa genetika di Kanada

untuk menghasilkan enzim dalam air liur babi yang akan

memungkinkan untuk mendapatkan lebih banyak fosfor dari

pakannya. Penelitian tersebut akan mengurangi aliran fosfor ke

saluran air.51

48

The Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), 1999, “The OECD

Policy Briefs: Modern Biotechnology and the OECD”, OECD: Public Affairs Division, hlm.1. 49

Matthew G. Kramer, 1994, “Commersialization of a Tomato with an Intense Polygalactrunase

Gene: the FLAVR SAVRTM

Tomato Story”, Euphytica, vol. 79, no.293, hlm. 293 diakses dari

https://link.springer.com/article/10.1007/BF00022530 pada 22 Agustus 2017 pukul 21.51 WIB. 50

Daniel H. Farkas, 2004, DNA: From A to Z, Washington D. C.: AACC Press, hlm 32. 51

Lesley Alexandra Sharp, 2014, The Transplat Imaginary: Mechanical Hearts, Animal Parts,

and Moral Thinking in Highly Experimental Science, Los Angeles: University of California Press,

hlm. 171 diakses dari https://books.google.co.id pada 22 Agustus 2017 pukul 21.45 WIB.

26

2008: FDA mengeluarkan penilaian risiko pada kloning hewan,

menyimpulkan bahwa makanan dari kloning aman seperti

makanan lainnya.

2008: Gula bit yang diproduksi dengan bioteknologi

dikomersialisasikan.

2011: Varietas kedelai “tinggi oleat” yang lebih tinggi dalam

lemak tak jenuh tunggal tersedia di Amerika Serikat.

2011: Tambahan makanan utuh yang ditingkatkan dengan

bioteknologi diajukan untuk kajian pemerintah, termasuk apel

tanpa berubah warna menjadi kusam saat dibiarkan setelah

dimakan dan kentang rendah akrilimida.

2012: Peneliti melaporkan bahwa sapi “hipoalergenik”

pertama, Daisy, telah melalui rekayasa genetika untuk

menghapus protein yang dapat memicu alergi whey pada

manusia.

2012: Tanaman biotek ditanam di 420.8 juta hektar oleh 17.3

juta petani di 28 negara. Lebih dari 90% dari petani yang

menanam benih biotek adalah petani kecil. Hal ini berpotensi

sebagai sumber daya di negara berkembang.

5. Dampak Positif dan Negatif Bioteknologi

a. Dampak Positif

Perbaikan sifat tanaman melalui pemuliaan konvensional sering

menghadapi kendala sempitnya keragaman genetik dan lamanya

siklus seleksi. Sifat-sifat unggul yang diminati terkadang tidak

dimiliki oleh para ahli tanaman untuk digunakan dalam

persilangan. Selain itu, masa pra-produksi yang panjang

menyebabkan lamanya siklus seleksi. Evaluasi tanaman hasil

persilangan seringkali harus tersebut berbuah yang memerlukan

waktu relatif panjang. Bioteknologi dapat menawarkan alternatif

penanganan masalah di atas. Dengan bekerja pada tingkat sel,

bahkan molekuler, maka percepatan dan ketepatan perbaikan

27

varietas tanaman dapat dimungkinkan.52

Kini, bioteknologi

memiliki peran besar yang sangat menguntungkan sektor pertanian

dan kehutanan, medis, industri, serta perlindungan lingkungan.53

b. Dampak Negatif

Terdapat beberapa dampak negatif bersifat hazardous diantaranya

yaitu sepertinya penyilangan sifat gen yang tidak seharusnya dan

kandungan racun protein baru pada pangan rekayasa genetika yang

dapat berakibat buruk sepertinya munculnya sifat daya tahan obat

pada sebuah bakteri.54

C. Genetically Modified Organisms

1. Pengertian Genetically Modified Organisms

Genetically Modified Organisms (GMO) adalah organisme dimana

bahan genetik (DNA) yang telah ada mengalami perubahan dengan

cara yang tidak terjadi secara alami (melalui perkawinan) atau

rekombinasi alami.55

Pengertian tersebut menjelaskan bahwa GMO

merupakan organisme makhluk hidup (manusia, hewan, tumbuhan,

dan enzim) yang sifat dasar dan karakteristiknya telah mengalami

perubahan dengan menggunakan teknologi sains modern yang

mempelajari bagaimana sebuah sifat atau karakteristik dapat

52

Teguh Wijayanto, 2013, “Prospek Penerapan Bioteknologi dalam Pemanfaatan dan

Pengembangan Biodiversitas Padi Lokal Sulawesi Tenggara”, Agroteknos, vol. 3, no. 1, hlm. 41. 53

Fisessha Asmelash, loc.cit. 54

Ibid, hlm. 3. 55

Hannover Re, Genetically Modified Organisms (GMO’s), hlm. 1, diakses melalui

https://www.hannover-rueck.de/180643/genetically-modified-organisms-2017.pdf pada 30

Oktober 2017.

28

diwariskan dari suatu organisme kepada organisme yang lain untuk

menciptakan sifat baru.56

Rekayasa genetik berarti perubahan terhadap

sifat dasar hewan atau tumbuhan agar mereka dapat mengembangkan

sifat-sifat baru yang dikehendaki oleh manusia. Contohnya, gen dari

sebuah bakteri dimasukkan kedalam sebuah tanaman agar tanaman

tersebut senantiasa kebal terhadap serangan hama. Jadi, GMO tidak

hanya dapat dilakukan antar spesies yang sama, tetapi demikian

berlaku bagi dua spesies yang berbeda. GMO yang dilakukan antar

spesies berbeda disebut dengan transgenic.57

2. Manfaat Genetically Modified Organisms

Dalam kehidupan manusia, pemanfaatan Genetically Modified

Organisms (GMO) terlihat jelas dalam aspek makanan dan kesehatan

atau obat-obatan.58

Berdasarkan aspek makanan, GM (Genetically

Modified) plants telah digunakan sebagai hasil panen olahan yang

dikonsumsi manusia dan hewan. Hasil panen dapat dihasilkan dengan

lebih cepat menggunakan teknik rekayasa genetika daripada cara yang

konvensional. Hasil panen dapat diolah sedemikian rupa sehingga

memiliki karakterisitk yang dapat menyesuaikan atau memiliki daya

tahan terhadap kekeringan, hama, dan herbisida. Sedangkan untuk

obat-obatan, GMO diberlakukan dalam kandungan sebagai berikut:

56

The Center for Ecogenetics and Environmental Health, 2013, Fast Factsa about Genetically

Modified Organisms, hlm. 1. 57

Jeri Freedman, 2009, Science and Society Genetically Modified Food, New York: The Rosen

Publishing Group, hlm.2. 58

Lilian E. Forman, 2010, Genetically Modified Foods, Minnesota: ABDO Publishing Company,

hlm.13.

29

a. Insulin sebagai pengobatan untuk penderita diabetes

merupakan iklan produk kesehatan pertama yang diproduksi

oleh GMO. Dalam proses pembuatan insulin, bakteri tertentu

dimodifikasi secara genetika agar dapat menyerupai gen insulin

manusia dan protein yang terkandung mengalami proses

sintesisasi oleh bakteri tersebut.59

b. GMO dapat memproduksi obat-obatan lain seperti hormon

pertumbuhan.60

c. GMO kini banyak digunakan untuk vaksin kepada Hepatitis B

(diproduksi dari ragi), dan banyak jenis vaksin lainnya yang

sedang dikembangkan menggunakan teknologi GMO. Di masa

depan, tanaman bahkan dapat dibuat sedemikian rupa agar

mengandung vaksin sehingga kita dapat memakan vaksinasi

kita daripada menyuntiknya.61

d. Di masa depan, GMO dapat digunakan untuk terapi gen untuk

memperbaiki organisme yang mengalami kondisi genetika

tertentu.

e. Dalam bidang tekstil, kapas GM telah diciptakan agar tahan

hama serangga sehingga menghasilkan panen dengan lebih

baik.

59

Steven Seefeldt, 2014, “Genetically Modified Organisms and Food”, University of Alaska

Fairbanks, vol. 94, hlm. 3. 60

FAO, 2003,” Genetically Modified Organisms and Aquaculture”. FAO Fisheries Circular, No.

989, hlm. 4, diakses dari https://doi.org/10.1108/00346659410048901 pada 11 Juli 2017 pukul

12.29 WIB. 61

Sarad E. Parekh, 2004, The GMO Handook: Genetically Modfified Animals, Microbes, and

Plants in Biotechnology, New York: Springer Science+Business Media, hlm. 40.

30

3. Dampak Positif Genetically Modified Organisms

Pada dasarnya, keuntungan dari GMO dikategorikan menjadi dua hal

yaitu daya tahan hama (pests resistance) dan daya tahan herbisida

(herbicide resistance).62

Bacillus thuringiensis, atau disingkat Bt,

adalah modifikasi genetika yang telah didiskusikan secara luas untuk

tahan hama. Bt secara alamiah adalah insektisida yang digunakan

beberapa daswarsa ini selaku pembasmi dan telah digunakan petani

organik sebagai metode berlisensi dalam pengendalian hama. Racun

yang terkandung dapat terisolasi dan masuk ke dalam gen hasil panen,

sekarang sering diterapkan dalam jagung. Kegunaan Bt berfokuskan

pada meningkatkan keunggulan daya tahan hama terhadap racun Bt.63

Permasalahan ini menjadi argumen antar petani organik yang

pengendalian hama non kimiawi mereka menjadi tidak berguna apabila

daya tahan hama bertambah signifikan. Kritik juga telah diberikan

terkait permasalahan ini, karena telah menyebabkan tingkat kematian

tinggi larva dari kupu-kupu raja dalam proses penelitian di

laboratorium.64

Daya tahan herbisida GMO dikendalikan sedemikan rupa agar petani

dapat menyemprot ladang dengan herbisida untuk membunuh alang-

alang saat tanaman tersebut berada dalam fase tunas. Sebagai

62

Bill Freese, 2014, “The GMO Deception: (Chapter 36) Genetically Modifief Crops and the

Intensification of Agriculture”, dari The GMO Deception oleh Sheldon Krimsky, New York:

Skyhouse Publishing, hlm. 36 63

Eliana M. G. Fontes, 2002, “The Emvironmental Effects of Genetically Modified Crops

Resistant to Insects”, Neotropical Entomology, vol. 31, no. 4, hlm. 499. 64

F. B. Peairs, 2010, “Bt Corn : Health and the Environment”, Colorado: Colorado State

University, hlm. 2.

31

alternatif, umumnya petani akan menyemprot ladang mereka dengan

mempertimbangkan kebutuhannya terlebih dulu, yaitu dengan

menentukan jenis apa dan berapa banyak herbisida yang diperlukan.65

Sebuah penelitian mengenai daya tahan herbisida kapas menyatakan

bahwa bertambahnya keuntungan dari hasil panen kapas yang

didapatkan terbukti seimbang dengan pengeluaran dari herbisida yang

digunakan.66

Daya tahan herbisida kacang kedelai telah mengalami

pertambahan panen yang sedikit, oleh karena itu penggunaan herbisida

dikurangi dengan signifikan.67

Diantara permasalahan berkenaan

dengan panen dengan daya tahan herbisida, yang paling sulit

dikendalikan adalah perkembangbiakan alang-alang super.

4. Dampak Negatif Genetically Modified Organisms

Dalam bidang kesehatan, modifikasi terhadap hasil panen berdampak

bagi setiap orang. Jagung, salah satu hasil panen utama GMO, tidak

hanya dimakan langsung atau dalam bentuk sereal, tetapi juga menjadi

komponen utama dan makanan yang telah mengalami proses tertentu,

biasanya berbentuk sirup jagung yang mengandung fruktosa tinggi,

minyak jagung, tajin jagung, dan tepung maizena.68

Makanan hasil

65

Jamshid Ashigh, 1996, “Herbicide Resistance : Development and Management”, New Mexico:

New Mexico State University, hlm. 1. 66

Nilda Burgos, 2006, “Managing Herbicide Resistance in Cotton Cropping Systems”, North

Carolina: Cotton Incorporated. hlm. 3. 67

Guriqbal Singh, 2010, The Soy Bean: Botany, Production, and Uses, London: CAB

International, hlm. 221. 68

Jamshid Ashigh, loc. cit

32

proses GMO tidak diujikan kepada manusia sebelum mereka

dipasarkan.

a. Risiko terhadap kesehatan manusia

Jika berbicara mengenai kesehatan, risiko yang selama ini menjadi

kekhawatiran meliputi alergi, keracunan, dan daya tahan terhadap

antibiotik.69

Pada 2005, ilmuwan CSIRO (the national research

arm of the Australian Government), melaporkan bahwa mereka

telah memodifikasi genetika kacang polong dengan daya tahan

hama dan hal tersebut menyebabkan alergi berupa kerusakan paru-

paru pada beberapa mencit, sehingga proyek jangka lama tersebut

terbengkalai.70

Ini menyebabkan keraguan apakah dampak yang

sama akan terjadi pada manusia.

Kekhawatiran yang sama terjadi di Filipina dimana terjadi reaksi

keracunan dari serbuk sari yang terkandung dalam tepung maizena

hasil olahan Bt. Kasus ini terjadi pada 2004, dimana sebanyak 100

orang yang tinggal di sebelah ladang jagung Bt mengalami gejala

seperti sakit kepala, pusing, nyeri perut, muntah, dan alergi, hanya

pada saat serbuk sari mengkontaminasi udara. Walaupun terkesan

mengkhawatirkan, tetapi belum ada penelitian yang dapat

membuktikan secara cukup bahwa hasil panen rekayasa genetika

69

Nancy Mills, op. cit, hlm. 314. 70

CSIRO, 2005, Risk Assessment of GM Field Peas, hlm. 1, diakses dari www.csiro.au pada 10

Juli 2017 pukul 12.16 WIB.

33

yang dikomersilkan memungkinkan untuk mengandung racun.71

Salah satu penelitian menyatakan bahwa daya tahan yang

terkandung dalam antibiotik mengacu pada kanamycn72

dan

neomycn73

.74

Artinya, daya tahan antibiotik mengalami transfer

bakteri. Salah satu contoh diterapkannya transfer bakteri yaitu pada

lebah madu.75

b. Habitat Change

Pendukung GM (Genetically Modified) menyatakan bahwa hasil

panen GM secara tidak langsung memberikan kontribusi kepada

konservasi hutan dengan memperbolehkan tanah tepian untuk

diolah, yang mencegah penebangan pohon di hutan untuk

mengubah letak tanah panen. Akan tetapi, pengalaman nyata

mengindikasikan bahwa pengolahan panen GM justru

menyebabkan tingginya perubahan kegunaan tanah. 76

71

Romeo F. Quijano, 2000, “Risk Assessment in a Third World Reality: An Endosulfan Case

History”, INT J OCCUP ENVIRON HEALTH, vol. 6, hlm. 315. 72

Kanmycn (juga dikenal sebagai kanamycn A) adalah antibiotik bakteriosida aminoglikosida,

tersedia dalam bentuk oral, intravena, dan intramuskular, dan digunakan untuk mengobati berbagai

macam infeksi. Kanamycn diisolasi dari bakteri Streptomyces kanamyceticus dan bentuknya yang

paling umum digunakan adalah kanamycn sulfate. 73

Neomycn adalah antibiotik aminoglikosida bakterisida yang mengikat ribosom 30S dari

organisme yang rentan. Neomycn adalah antibiotik yang melawan bakteri dalam tubuh. Neomycn

digunakan untuk mengurangi risiko infeksi selama operasi usus. Neomycn juga digunakan untuk

mengurangi gejala koma hepatik. 74

J. Tomiuk, 1996, Transgenic Organisms: Biological and Social Implications, Berlin: Birkhauser

Verlag, hlm. 133. 75

Stephen Notingham, 2002, Gene Scapes: The Ecology of Genetic Engineering, London and New

York: Zed Books, hlm. 100. 76

Marlon Henkel, 2015, 21st Century Homestead: Sustainable Agriculture I, hlm. 30, diakses dari

https://books.google.co.id/books?id=bGLxCQAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=marlon+henkel

&hl=id&sa=X&redir_escy#v=onepage&q=marlonhenkel&f=false pada 12 Juli 2017 pukul 12.53

WIB.

34

c. Polusi

Praktik modern agrikultur dalam menerapkan hebrisida, pestisida,

dan pupuk telah menghasilkan kerusakan parah lingkungan pada

banyak bagian di dunia khususnya pada air dan tanah.77

d. Invansi spesies asing

Hasil panen GM telah mengenalkan pengawinan silang antar hasil

panen atau tanaman alami yang tumbuh disekitar. Arus genetika

sendiri bukanlah sebuah risiko dan seringkali menjadi bagian

dalam pengembangan dan evolusi sebuah tanaman. Namun perlu

diperhatikan bahwa, evolusi seperti ini dapat mengarah pada

tanaman yang sulit untuk dikendalikan dan menambah risiko

punahnya spesies langka karena terancam oleh lahirnya spesies

asing tersebut.78

e. Risk Management

GMO seharusnya dikelola dengan baik, dimanapun mereka

diperkenalkan pada masyarakat. Walaupun risikonya didasarkan

oleh peran GMO, yaitu apakah GMO termasuk dalam kandungan

77

Sheldon Krimsky, S, 2002, Environmental Impacts of the Releases of Genetically Modified

Organisms, Massachusetts: Encyclopedia of Pest Management, hlm. 1. 78

P. Kameri-Mbote, 2005, “Regulation of GMO Crops and Foods”, Jenewa: International

Enviromental Law Research Center, hlm. 7.

35

sebuah bahan atau secara sengaja disebarluaskan; baik untuk

analisis sebuah eksperimen ilmiah ataupun diperniagakan.79

D. Hak Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual dapat diartikan sebagai seperangkat hukum yang

digunakan untuk melindungi serta mengapresiasi penemu atau pencipta

dari sebuah ilmu pengetahuan baru. Berbeda dengan barang, ilmu

pengetahuan dapat digunakan oleh sejumlah pihak tanpa dibatasi. Oleh

karena itu, penemu sangat bergantung pada perlindungan hukum untuk

mencegah plagiarisme atau penggunaan produk yang diciptakan tanpa

kompensasi atau pembayaran. Hak kekayaan intelektual diharapkan dapat

menjamin hak ekslusif bagi penemu atau pencipta untuk jangka waktu

yang ditetapkan. Materi dan data biologi telah lama dirawat dan digunakan

oleh koleksi pemeliharaan mikroba, bank benih, dan biosekuriti hasil

panen. Koleksi biologis tersebut menghadapi tantangan sekaligus

kesempatan baik terkait dengan kemajuan pesat data dan materi biologis

pada lapangan keamanan hasil panen dan biosekuriti.80

1. Sejarah Hak Kekayaan Intelektual pada Genetically Modified

Organisms (GMO)

Pada 1980, Pengadilan Tinggi Amerika Serikat melihat potensi

penggunaan paten terhadap organisme makhluk hidup melalui kasus

79

Nicholas Linacre, 2006, “Risk Assessment and Management af Genetically Modified Organisms

Under Australia’s Gene Technology Act”, Washington:International Enviromental Law Research

Center, hlm. 10. 80

Kauser Abdulla Malik, 2005, “Intellectual Property Rights in Plant Biotechnology : A

Contribution to Crop Biosecurity”, Asian Biotechnology and Development Review, vol. 8, no. 1,

hlm. 8.

36

Diamond v. Chakrabarty. Pengadilan menyatakan bahwa bakteri hidup

dapat dipatenkan karena (1) merupakan karya kreatif manusia yang

mengandung karakteristik berbeda dengan yang berada di alam (2)

memiliki potensi untuk pemanfaatan tertentu. Berdasarkan putusan

Chakrabarty, dewan paten Amerika Serikat berargumen mengenai

kemungkinan paten dapat digunakan untuk tanaman yang diproduksi

secara seksual. Berikutnya, diketahui bahwa the Plant Variety

Protection Act (PVPA) tidak memiliki paten, seperti pada 2001,

pengadilan tinggi Amerika Serikat bahwa perlindungan paten diperluas

untuk tanaman yang diproduksi baik secara seksual atau aseksual.81

Kasus-kasus seperti ini pada akhirnya menjadi awal perkenalan hak

kekayaan intelektual pada GMO.

2. Bentuk-Bentuk Hak Kekayaan Intelektual

Sistem tradisional Hak Kekayaan Intelektual terdiri dari lima bentuk

resmi yaitu UPOV Convention, TRIPs, paten, Hak Pengembangbiak

Tanaman atau Plant Breeders‟ Rights (PBR), hak cipta, merek, dan

trade secret.

a. International Convention for the Protection of New Varieties of

Plants (UPOV)

Konvensi UPOV ditandatangani pada 1961 dan diberlakukan pada

1968. Konvensi ini menjamin negara-negara untuk melindungi

varietas tanaman melalui paten.

81

Elizabeth A. Rowe, 2011, Patents , “Genetically Modified Foods , and IP Overreaching”, SMU

Law Review, vol. 64, hlm. 865.

37

b. Trade Related Aspect for Intelectual Property Rights (TRIPs)

Berkaitan dengan bioteknologi, tanaman dan hewan dapat

dikecualikan dari perlindungan kecuali mikoorganisme dan proses

biologi dasar untuk penggunaan reproduksi tanaman atau hewan.82

c. Paten

Seperti halnya Hak Kekayaan Intelektual yang lain, paten

beroperasi sebagai pengimbang antara pencipta dan masyarakat.

Masyarakat mengabulkan hak monopoli sebagian pada penemu

untuk sementara waktu. Istilah “sementara” tersebut mengacu pada

jangka waktu perlindungan selama 20 tahun, sedangkan istilah

“sebagian” mengacu pada ruang lingkup perlindungan. Di lain sisi,

masyarakat mendapatkan investasi dan pemberlakuan penemuan

tersebut.83

d. Plant Breeders‟ Rights (PBR)

PBRs memberikan perlindungan kepada varietas tanaman baru

dengan jangka waktu 20 tahun atau 25 tahun untuk hasil panen.

Sebuah negara dapat mengembangkan sistem perlindungannya

sendiri yang diistilahkan dengan sui generis system. 84

82

Section 5, Article 27 (3b) of TRIPs Agreement. 83

W. Lesser, 1997, “The Role of Intellectual Property Rights in Biotechnology Transfer under the

Convention on Biological Diversity Professor of Agricultural Economics”, Cornell University, vol.

26, no. 3, hlm. 5. 84

Kauser Abdulla Malik, loc.cit.

38

e. Hak cipta

Hak cipta adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan

hak yang dimiliki penciptanya terhadap karya literature dan seni

mereka.85

f. Merek/Merek Dagang

Merek dagang adalah pernyataan melalui kata, symbol, atau frasa

yang mewakili sebuah produk atau jasa. Dampak dari nama merek

yaitu mengantarkan produk kepada konsumen sebagai wujud

identitas produk atau jasa tersebut.86

g. Trade Secret/Pertukaran Rahasia

Sesuai dengan istilah yang digunakan, trade secrets berkenaan

dengan menjaga kerahasiaan informasi melalui pembebanan

hukuman apabila sebuah informasi rahasia digunakan atau

diperoleh secara tidak seharusnya. Contoh dalam trade secrets

meliputi daftar konsumen atau tahapan praktikum yang dilalui

untuk memajukan efektivitas proses pengembangbiakkan.

Keadaan nyata dari trade secrets dapat berupa seorang petugas

dengan pekerjaan yang melibatkan pihak persaing akan dilarang

untuk memberikan informasi rahasia mengenai hal-hal tertentu.

85

World Intelectual Property Organization diakses dari www.wipo.int/copyright/en/ pada 18

Agustus 2017 pukul 01.54 WIB. 86

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

39

E. Cartagena Protocol on Biosafety

Cartagena Protocol on Biosafety berasal dari the Convention on

Biological Diversity dan menjadi peraturan hukum internasional pertama

yang mengatur produk rekayasa genetik secara spesifik. Cartagena

Protocol diberlakukan pada 11 September 2003 dengan 40 Pasal dan 3

annexes.87

1. Tujuan

Cartagena Protocol on Biosafety mengacu pada perlindungan terhadap

kesehatan manusia dan lingkungan dari potensi kerusakan karena

adanya unsur biologis yang disebut dengan Living Modified Organisms

(LMO).88

Protokol ini dibentuk karena adanya kesadaran negoisasi

yang sukar dilakukan secara berturut-turut antar negara yang

mengekspor LMO. Negara-negara tersebut sangat mempertimbangkan

keamanan makanan dan perlindungan lingkungan serta sebagian besar

sangat bergantung pada sektor pertanian.89

2. Negara-Negara yang Meratifikasi

Sebanyak 143 negara telah meratifikasi Cartagena Protocol. Negara-

negara tersebut yaitu:90

87

Anthony Aust, 2005, Handbook of an International Law, Cambridge: Cambridge University

Press. hlm. 338, diakses dari https://books.google.co.id pada 22 Agustus 207 pukul 03.15 WIB. 88

United Nations Environment, 2014, “Biodiversity A-Z: Living Modified Organisms”, hlm. 1

diakses dari http://www.biodiversitya-z.org/content/living-modified-organism-lmo.pdf pada 22

Agustus 2017 pukul 22.02 WIB. 89

Fisseha Asmelah, op.cit, hlm. 5. 90

Julian Kinderlerer, 2008, “The Cartagena Protocol on Biosafety”, Collection of Biosafety

Reviews, vol. 4, hlm. 27.

40

Afrika: Aljazair, Benin, Botswana, Burkina Faso, Kamerun,

Tanjung Verde, Chad, Kongo, Republik Demokratik Kongo,

Djibouti, Mesir, Eritrea, Ethiopia, Gabon, Gambia, Ghana,

Kenya, Lesotho, Liberia, Arab Libya Jamahiriya , Madagaskar,

Mali, Mauritania, Mauritius, Mozambik, Namibia, Niger,

Nigeria, Rwanda, Senegal, Seychelles, Afrika Selatan, Sudan,

Swaziland, Togo, Tunisia, Uganda, Republik Tanzania,

Zambia, Zimbabwe (40 negara).

Asia dan Pasifik: Bangladesh, Bhutan, Kamboja, China,

Siprus, Republik Demokratik Rakyat Korea, Fiji, India,

Indonesia, Iran, Republik Islam Rakyat Laos, Laos, Maladewa,

Kepulauan Marshall, Mongolia, Nauru, Niue, Oman, Palau,

Papua Nugini, Filipina, Qatar, Republik Korea, Samoa,

Kepulauan Solomon, Arab Saudi, Sri Lanka, Republik Arab

Suriah, Tajikistan, Thailand, Tonga, Vietnam , Yaman (37

negara)

Eropa Tengah dan Timur: Albania, Armenia, Azerbaijan,

Belarus, Bulgaria, Kroasia, Republik Cheska, Estonia,

Hungaria, Latvia, Lituania, Montenegro, Polandia, Republik

Moldova, Rumania, Serbia, Slowakia, Slovenia, Mantan

Republik Yugoslavia Makedonia, Ukraina (20 negara)

Amerika Latin dan Karibia: Antigua dan Barbuda, Bahama,

Barbados, Belize, Bolivia, Brasil, Kolombia, Kosta Rika, Kuba,

Dominika, Republik Dominika, Ekuador, El Salvador,

41

Grenada, Guatemala, Meksiko, Nikaragua, Panama, Paraguay,

Peru, Saint Kitts dan Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent dan

Grenadines, Trinidad dan Tobago, Venezuela (25 negara)

Eropa Barat dan Kelompok Lain: Austria, Belgia, Denmark,

Komunitas Eropa, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Irlandia,

Italia, Luksemburg, Malta, Belanda, Selandia Baru, Norwegia,

Portugal, Spanyol, Swedia, Swiss, Turki, Britania Raya dan

Irlandia Utara (21 negara).

F. Sanitary and Phytosanitary (SPS) Agreement

1. Ruang Lingkup SPS Agreement

The SPS Agreement diberlakukan pada 1 Januari 1995 yang mengatur

keadaan di bawah regulasi nasional pihak berwenang dan meliputi

standar kesehatan dan keamanan yang berdampak pada perdagangan

internasional baik secara langsung atau tidak langsung.91

Secara

khusus, perjanjian ini diterapkan pada setiap pengukuran tanpa

melihat wujud spesifikasinya dengan tujuan:

a. Melindungi konsumen dan hewan dari risiko pangan dan pakan.92

b. Melindungi konsumen, hewan, dan tanaman dari risiko penyakit

atau hama.93

Dalam menangani keamanan pangan, the SPS Agreement diterapkan

untuk menurunkan risiko dari organisme yang bersifat candu,

91

World Trade Organization, 2005, op.cit, hlm. 927. 92

Annex a Paragraph 1(b) of SPS Agreement. 93

Annex a Paragraph 1(a), (b), (c), of SPS Agreement.

42

menular, beracun yang terkandung dalam makanan, minuman,

ataupun pakan.94

2. Hak dan Kewajiban SPS Agreement

Walaupun perjanjian ini memahami hak tiap negara anggota untuk

menerapkan SPS Measures demi perlindungan hidup dan kesehatan

manusia, hewan, dan tanaman berdasarkan tingkat risiko yang

disesuaikan tiap negara anggota, perjanjian ini juga berusaha untuk

menegaskan bahwa pengukuran tersebut tidak digunakan untuk tujuan

perlindungan semata. Namun dengan memenuhi beberapa kewajiban,

yaitu:95

a. Kewajiban bahwa SPS Measures harus didasari dengan prinsip

ilmiah dan tidak diterima tanpa ada bukti ilmiah yang jelas.

b. Kewajiban untuk mendasari SPS Measure dengan standar

internasional yang relevant atau pengukuran risiko secara ilmiah.

c. Kewajiban untuk menerapkan regulasi hanya sebagai perlindungan

terhadap manusia, hewan, dan tanaman.

d. Kewajiban untuk tidak mendiskriminasi negara dengan keadaan

yang sama .

94

United Nations, 2005, “Training Module on the WTO Agreement on Sanitary and Phytosanitary

Measures”, Geneva: UN Conference on Trade and Development, hlm. 3. 95

Ibid.

43

3. Badan Standar Internasional SPS Agreement

SPS Agreement memiliki tiga standar internasional yang disebut

dengan the three sisters organization yaitu:96

a. The Codex Alimentarius Commission (Codex) untuk keamanan

pangan.

b. The International Office of Epizootics (Office International des

Epizooties - OIE) untuk keamanan kesehatan hewan dan zoonoses.

c. The Secretariat of the International Plant Protection Convention

(IPPC) untuk kesehatan tanaman.

4. Negara-Negara yang Meratifikasi

SPS Agreement adalah salah satu perjanjiian yang termuat dalam the

World Trade Organization Final Act. Oleh karena itu, apabila sebuah

negara meratifikasi penetapan WTO, maka mereka secara langsung

menaati perjanjian yang diatur di dalamnya.97

96

Article 3.1 of SPS Agreement. 97

Alasdair R. Young, 2014, Parochial Global Europe: 21st Century Trade Politics, Oxford:

Oxford University Press, hlm. 77 diakses dari https://www.google.co.id pada 22 Agustus 2017

pukul 03.36 WIB.

44

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penyusunan skripsi yang berjudul “Penerapan Precautionary Principle

Terhadap Pemanfaatan Genetically Modified Organisms Menurut

Cartagena Protocol on Biosafety dan the Sanitary and Phytosanitary

Agreement” dilakukan dengan menggunakan beberapa metode ataupun

pendekatan tertentu sehingga hasil penelitian menjadi terarah, terstruktur,

dan sistematis.

Sebuah penelitian dapat ditinjau dari berbagai macam sudut. Jenis

penelitian dalam skripsi ini akan dikategorikan dalam beberapa aspek:

1. Berdasarkan sudut sifat, skripsi ini menggunakan penelitian

deskriptif yang berarti bahwa data yang ada dijelaskan secara detail

atau seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan, dan gejala lain

yang diharapkan memperkuat teori lama ataupun mendukung

sebuah teori baru yang sedang disusun.98

2. Berdasarkan sudut bentuk, skripsi ini menggunakan penelitian

preskriptif. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian diharapkan

98

Soerjono Soekanto, 2012, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia,

hlm.50.

45

membawa sebuah saran yang dapat mengatasi suatu

permasalahan.99

3. Berdasarkan sudut tujuannya, skripsi ini menggunakan penelitian

fact finding (menemukan fakta belaka), dilanjutkan dengan

problem identification (identifikasi masalah), dan yang terakhir

yaitu problem solution, secara jelas skripsi ini memiliki tujuan

untuk mengatasi masalah yang telah diidentifikasi.100

4. Dari sudut penerapannya, skripsi ini menggunakan penelitian yang

berfokuskan masalah (problem focused research).101

Diluar keempat jenis penelitian yang digunakan untuk menganalisis

masalah-masalah yang telah diidentifikasi dalam skripsi, perlu

diperhatikan bahwa jenis penelitian hukum yang digunakan dalam skripsi

ini adalah penelitian hukum normatif yang mencakup penelitian terhadap

asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah

hukum, dan perbandingan hukum.

B. Pendekatan Masalah

Pengertian sebuah masalah adalah kesenjangan antara fakta yang ada

dengan yang seharusnya terjadi. Sedangkan pendekatan masalah adalah

proses penyelesaian masalah melalui tahap yang telah ditentukan.102

Skripsi ini menggunakan penelitian hukum secara normatif. Maka, tahap-

tahap pendekatan masalah yang ditentukan adalah:

99

Ibid. 100

Ibid. hlm 10. 101

Ibid, hlm 51. 102

Abdulkadir Muhamad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT Citra Aditya Bakti,

hlm. 112.

46

1. Penentuan pendekatan yang sesuai dengan rumusan masalah dan

tujuan penelitian.

2. Identifikasi pokok pembahasan (topical subject) melalui rumusan

masalah.103

3. Adanya rincian subpokok bahasan (subtopical subject) berdasarkan

setiap pokok bahasan hasil identifikasi.104

4. Pengumpulan, pengolahan, penganalisisan data, dan kesimpulan.

5. Hasil penelitian yang dibahas di bab IV skripsi.

C. Sumber Data, Pengumpulan Data, Pengolahan Data

1. Sumber Data

Pada umumnya dalam melaksanakan sebuah penelitian, sumber data

dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat

(mengenai perilakunya; data empiris) dan dari kepustakaan. Mengingat

jenis penelitian dan pendekatan masalah skripsi dilakukan secara

normatif, maka sumber data yang digunakan adalah data sekunder.105

Di dalam penelitian hukum, data sekunder yang dikategorikan dari

kekuatan mengikatnya terdiri dari bahan primer, bahan sekunder, dan

bahan tertier. Adapapun bahan-bahan data sekunder yang digunakan

dalam skripsi adalah sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.106

1) Hukum Nasional Indonesia

103

Ibid. 104

Ibid. 105

Soerjono Soekanto, 2012, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm.

37. 106

Soerjono Soekanto, 2012, Pengantar Penelitian Hukum, loc.cit.

47

i. Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan

Agreement Establisihing the World Trade Organization.

ii. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang

Pengesahan United Nations Convention on the

Biological Diversity.

iii. Undang-Undang No. 21 Tahun 2004 tentang

Pengesahan Protokol Cartagena tentang

Keanekaragaman Hayati Atas Konvensi tentang

Keanekaragaman Hayati.

iv. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2005 tentang

Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik.

v. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 tentang

Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.

vi. Undang-undang No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan

Undang- undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.

7 tahun 1987 (UU Hak Cipta) dalam waktu dekat,

Undang-undang ini akan direvisi untuk

mengakomodasikan perkembangan mutakhir dibidang

hak cipta.

vii. Undang-undang No. 29 Tahun 2000 tentang

Perlindungan Varietas Tanaman.

viii. Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia

Dagang.

48

ix. Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain

Industri.

x. Undang-undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain

Tata Letak Sirkuit Terpadu.

xi. Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten (UU

Paten).

xii. Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

xiii. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

xiv. Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

xv. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 tentang

Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.

xvi. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2005 tentang

Keamanan Hayati.

xvii. Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1996 tentang Label

dan Iklan Pangan.

xviii. Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2010 tentang

Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa

Genetik.

xix. Peraturan Menteri Republik Indonesia No. 30/M-

DAG/PER/5/2017 Tentang Ketentuan Impor

Produk Hortikultura.

xx. Peraturan Menteri Republik Indonesia No. 41/M-

DAG/PER/6/2016 tentang Perubahan Ketiga atas

49

Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan No.

41/M-DAG/PER/8/2013 Tentang Impor dan

Ekspor Hewan dan Produk Hewan.

xxi. Peraturan Menteri Republik Indonesia No. 46/M-

DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum

Verifikasi atau Penelurusan Teknis di Bidang

Perdagangan.

xxii. Keputusan Menteri Pertanian No.

1038/Kpts/HK.330/11/1997 tentang Pembentukan

Komisi Hayati Produk Bioteknologi Pertanian Hasil

Rekayasa Genetik (PBHRG).

xxiii. Keputusan Bersama Menteri Pertanian, Menteri

Kehutanan dan Perkebunan, Menteri Kesehatan, dan

Menteri Negara Pangan dan Holtikultura No.

998.1/Kpts/OT.201/9/99; 790.a/Kpts-IX/1999;

1145A/MENKES/SKB/IX/1999;015A/NmenegPHOR/0

9/1999 tentang Keamanan Hayati dan Keamanan

Pangan Produk Pertanian Hasil Rekayasa Genetik.

xxiv. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Republik Indonesia Nomor Hk.03.1.23.03.12.1563

Tahun 2012 tentang Pedoman Pengkajian Keamanan

Pangan Produk Rekayasa Genetik.

2) Pengaturan Hukum Internasional

i. UPOV Convention 1991.

50

ii. Rio Declaration on Environment and Development.

iii. Cartagena Protocol in Biosafety.

iv. Application of Sanitary and Phytosanitary Agreement.

v. International Plant Protection Convention (IPPC.)

vi. The Biodiversity Convention 1992.

vii. Codex Alimentarius Commission.

viii. The International Office of Epizootics (Office

International des Epizooties – OIE.

b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai

bahan hukum primer seperti misalnya buku, jurnal, skripsi

makalah, artikel, surat kabar, internet, pendapat para ahli, hasil

karya dari kalangan umum, dan sebagainya.107

c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder

seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.108

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi

kepustakaan. Fungsi dari studi kepustakaan adalah sebagai acuan

umum, yang berisi informasi umum seperti buku, indeks, dan

ensiklopedi serta acuan khusus yang berisi hasil penelitian terdahulu

107

Soerjono Soekanto, 2012, Pengantar Penelitian Hukum, op. cit, hlm. 52 108

Ibid.

51

yang berkaitan dengan permasalahan penelitian seperti jurnal, laporan,

tesis, disertasi, dan sebagainya.109

Kegiatan studi pustaka dalam skripsi

ini mengikuti tahap-tahap berikut:110

1. Penentuan sumber data sekunder berupa perundang-undangan,

putusan pengadilan, dokumen hukum, catatan hukum, dan literatur

bidang ilmu pengetahuan hukum.

2. Identifikasi data sekunder yang diperlukan, yaitu proses mencari

dan mengenal bahan hukum.

3. Inventarisasi data yang relevan dengan rumumsan masalah.

4. Pengkajian data yang sudah terkumpul untuk menentukan

relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.

3. Pengolahan Data

Setelah semua data berhasil dikumpulkan, selanjutnya pengolahan data

skripsi dilakukan melalui perbandingan hukum. Pengolahan data

bertujuan agar saat analisis dilakukan, penelitian dapat menemukan

teman dan merumuskan hipotesa.111

Menurut Lando, perbandingan

hukum adalah “the national legal systems and their comparison”

kemudian ditambahkan “an anaylisis and a comparison the laws”.

Dalam penelitian skripsi ini, perbandingan hukum dilihat melalui

penerapan precautionary principle oleh negara-negara terhadap

pemanfataan GMO dimana hukum nasionalnya akan mewakili

penerapan tersebut.

109

Bambang Sunggono, 2012, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 110

Abdulkadir Muhamad, op.cit, hlm. 124. 111

Burhan Ashshofa, 2010, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT RINEKA CIPTA, hlm. 66.

52

D. Analisis Data

Pengolahan data dilanjutkan dengan analisis data yang diakukan dengan

cara menganalisis sejauh mana suatu peraturan peraturan perundang-

undangan yang mengatur berbagai bidang yang mempunyai hubungan

fungsionil tetap konsisten.112

Untuk melihat penerapan precautionary

principle oleh negara-negara maka data yang diperlukan, yaitu kedudukan

Genetically Modified Organisms, penerapan precautionary principle,

pengaturan Genetically Modified Organisms dan precautionary principle,

relevansi Genetically Modified Organisms dan precautionary principle,

dan pandangan subjek hukum internasional.

112

Soerjono Soekanto, 2012, Pengantar Penelitian Hukum, op. cit, hlm. 256.

145

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka kesimpulan penelitian skripsi

adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan Genetically Modified Organism (GMO) oleh Cartagena

Protocol on Biosafety terdiri dari beberapa peraturan mengenai

mekanisme ekspor-impor yang terbagi menjadi empat, yaitu: Advanced

Informed Agreement, Prosedur Pemanfaatan Langsung GMO,

Biosafety Clearing House, Export Documentation, serta risk

assessment and management. Sedangkan Sanitary and Phytosanitary

Agreement memiliki standarisasi terhadap GMO yang terbagi atas

manusia (sanitary), tumbuhan (phytosanitary), dan pangan (codex

alimentarius) dan bekerjasama dengan Codex Alimentarius, World

Organization for Animal Health, dan International Plant Protection

Convention.

2. Precautionary principle diterapkan dengan mengimplementasikan

prinsip tersebut dalam hukum nasional masing-masing negara

diantaranya; CTNBio/EIA (Brazil), Environmental Law Act

(Polandia), The Vorgorzeprinsip (Jerman), dan Environmental Action

in Italy (Italia). Di Indonesia, implementasi precautionary principle

146

terhadap pemanfaatan GMO direalisasikan dalam regulasi-regulasi

sektor pangan, pakan, dan pertanian. Pelaksanaan regulasi tersebut

dilakukan oleh Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik

(KKH PRG) yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2010

tentang Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik serta

adanya standarisasi pelabelan pangan terhadap produk makanan

rekayasa genetik berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun

1996 tentang Label dan Iklan Pangan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang diberikan oleh peneliti

yaitu:

1. Pemerintah Pusat diharapkan melakukan tinjauan terhadap Permentan

No. 61/Permentan/Ot.140/10/2011 tentang kegiatan Pengujian,

Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas, karena tidak menyertakan

kewajiban AMDAL dan analisis risiko lingkungan sebagai bentuk

pelaksanaan dari precautionary principle.

2. Pemerintah Pusat diharapkan lebih berkoordinasi dengan Badan

Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dalam memberikan

sosialisasi terhadap masyarakat mengenai produk dan pelabelan

produk pangan rekayasa genetik.

3. Pemerintah melalui menteri pertanian diharapkan fokus terhadap

pengembangan sektor pertanian melalui bioteknologi moderen demi

mensejahterakan petani-petani Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adolf, Huala , 2005. Hukum Ekonomi Internasional: Suatu Pengantar.

Bandung: CV Keni Media.

Ali, Zainuddin Ali. 2011. Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar

Grafika. hlm. 27.

Ashshofa, Burhan. 2010. Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT

RINEKA CIPTA.

Braux, Alain. 2014. GMO 101: A Pratical Guide to Genetically

Engineered Food. USA: Alain Braux International Publishing,

LL.C.

Forsyth, Tim. 2005. Critical Political Ecology: Politics on

Evironmental Science, London dan New York: Routledge.

Freedman, Jeri Freedman. 2009. Science and Society Genetically

Modified Food, New York: The Rosen Publishing Group.

Garud, Raghu. 2012. Path Dependence and Creation, USA dan

Kanada: Psychology Press.

Mhyr, Anne Ingeborgh. 2007. The Precautionary Principle in GMO

Regulations, Biosafety First, Norwegia: Nowregian Institute of

Gene Ecology, hlm 2.(book)

Muhamad, Abdulkadir. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum,

Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Murphy, Sean D.. 2005. United States Practice in International Law

Volume 2:2002-2004. Cambride: Cambridge University Press.

Natalie Ferry, 2009, Environmental Impact of Genetically Modified

Crops. UK: MPG Books Group,

Newton, David. E. 2014. GMO Foods: A Reference Handbook,

California: ABC-CLIO.

Parekh, Sarad E.. 2004. The GMO Handook: Genetically Modfified

Animals, Microbes, and Plants in Biotechnology New York:

Springer Science+Business Media.

Singh, Guriqbal. 2010.The Soy Bean: Botany, Production, and Uses,

London: CAB International.

Smith, John E.. 2009. Biotechnology. Cambridge: Cambridge

University Press.

Soekanto, Soerjono. 2012. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta:

Penerbit Universitas Indonesia.

_______________. 2012. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: PT

RajaGrafindo Persada

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. Metodologi Penelitian Hukum dan

Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia

Sunggono, Bambang Sunggono. 2012. Metodologi Penelitian Hukum.

Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Tomiuk, J..1996. Transgenic Organisms: Biological and Social

Implications,. Berlin: Birkhauser Verlag.

United Nations Environment Programmed (UNEP). 2003. Biosafety

and the Environment: An Introduction to the Cartegana

Protocol on Biosafety. Kanada: The Secretariat of the

Convention on Biological Diversity.

B. Jurnal, Skripsi, Makalah, Artikel.

Alarcon, Gabriela. 2004. “Cartagena Protocol on Biosafety : A Report

on Policy Analysis, Program Design, and

Implementation”.New York: Columbia University.

Angga, La Ode. 2014. “Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam

Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di

Bidang Pertanian Untuk Keunggulan Varietas Produk

Rekayasa Genetik”. Supremasi Hukum. vol. 3. no. 2.

Ashigh, Jamshid Ashigh. 1996. Herbicide Resistance : Development

and Management, World Wide Web Internet And Web

Information Systems.

Bail, Christoph. 2002. The Cartegana Protocol on Biosafety:

Reconciling Trade in Biotechnology with Environment and

Development? London: The Royal Institute of International

Affairs.

Burgos, Nilda Burgos. 2006. Managing Herbicide Resistance in

Cotton Cropping Systems

Cameron, James. & Juli Abouchar.1991.The Precautionary Principle :

A Fundamental Principle of Law and Policy for the Protection

of the Global Environment Fundamental Principle of Law and

Policy Environment. vol 14. no.1.

Corning, S.. 2014. “World Organisation for Animal Health :

strengthening Veterinary Services for effective One Health

collaboration”. vol. 33. no. 2.

Cosbey, Aaron. 2000. “The Cartegana Protocol on Biosafety: An

analysis of Results”. Kanada: International Institute for

Sustainable Development.

CSIRO. 2005. Risk Assessment of GM Field Peas.

de Castro, Biancca Scarpeline. 2016. “15 Years of Genetically

Modified Organisms (GMO) in Brazil: Risks, Labeling, and

Public Opinion”,. Agroalementaria. vol. 22. no. 21.

Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah Departemen

Perindustrian. 2007. “Kebijakan Pemerintah dalam

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Liberalisasi

Perdagangan Jasa Profesi di Bidang Hukum”,. Jakarta:

Departemen Perindustrian.

Embarek, Peter Karim Ben. 2005. “Food Safety and Genetically

Modfied Food (GM Foods)”. Switzerland: World Health

Organization.

Fontes, Eliana M. G.. 2002. The Emvironmental Effects of Genetically

Modified Crops Resistant to Insects. Neotropical Entomology.

vol. 31. no. 4.

Food and Agriculture Organization of the United Nations and World

Health Organization. 2016. Understanding Codex. Rome: FAO

and WHO.

Freese, Bill. 2014. The GMO Deception: (Chapter 36) Genetically

Modifief Crops and the Intensification of Agriculture.

Green Peace. 2011. Environmental and Health Impacts of GM Crops-

the science.

Hathcock, John N.. 2000. The Precautionary Principle: An Impossible

Burden of Proof for Our New Products. vol. 3. no.4.

Henkel, Marlon Henkel. 2015. 21st Century Homestead: Sustainable

Agriculture I.

Histting, Alexander Histting. 2015. “GMO Free Food and Feed

Market in Germany”. Brussels: Verband Lebensmittel ohne

Gentechnik e.V. (VLOG),.

Kameri-Mbote, P.. 2005. Regulation of Gmo Crops and Foods.

International Enviromental Law Research Center.

Kinderler, Julian Kinderlerer. 2008. “The Cartagena Protocol on

Biosafety”. Collection of Biosafety Reviews. vol. 4.

Krimsky, Sheldon Krimsky. 2002. Environmental Impacts of the

Releases of Genetically Modified Organisms. Massachusetts:

Encyclopedia of Pest Management.

Król, Monika A . 2015. “Legal Framework of Environmental Law for

Agricultural Production in Poland. Polityki Europejskie

Finanse I Marketing. vol, 13. no. 62.

Lathan, John. 2003. “The Statical Measurement of Tourism” dari

buku Classic Reviews in Tourism. Clevedon: Channel View

Publications.

Lin, Lim Li. 2007. “Chapter 26: Cartagena Protocol on Biosafety” dari

buku Biosafety First.

Linacre, Nicholas. 2006. Risk Assessment and Management of

Genetically Modified Organisms under Australia’s Gene

Technology Act, IFPRI, No. 157.

Lupien, John R. 2000. The Codex Alimentarius Commission:

International Science-Based Standards, Guidelines, and

Recommendations, AgBioForum, vol. 3, no.4.

Marinho, C.D.. 2014. “Genetically Modified Crops: Brazilian Law

and Overview”. Genetics and Molecular Research. vol. 13. no.

3.

Martuzi, Marco. 2004. The Precautionary Principle : Protecting Public

Health , the Environment and the Future of Our Children.

Denmark: World Health Organisation.

Michalik-Rutkowska ,Olga. 2008. “Ban on Genetically Modified Feed

in Poland”.Частина. vol. 2. no. 37.

Moore, Gerald. 2005. Explanatory Guide to the International Treaty

on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture,

Cambridge: IUCN.

Nirmal, C. (2004). OVERVIEW OF THE BIOSAFETY PROTOCOL

B. The Indian Law Institute, vol. 3. no. 3.

Notingham, Stephen. 2002. Gene Scapes: The Ecology of Genetic

Engineering.

OECD. 2011. “Agricultural Innovation and Challenges for Promotion

of Knowledge and Information Flows in Agrifood Systems in

Brazil”. Paris: OECD Conference on Agricultural Knowledge

System (AKS).

Peacock, Kathy Wilson Peacock. 2010. Biotechnology and Genetic

Engineering. USA: Maple Press.

Peairs, F. B.. 2012. Bt Corn : Health and the Environment. Colorado

State University.

Peel, Jacqueline. 2007. “Risk !: Implications of Expanding the Scope

of the WTO Sanitary and Phytosanitary Measures Agreement”.

The European Journal of International Law. vol. 17. no. 5

Public Understanding of Biotechnology. 2009. Genetically Modified

Organisms (GMOs.

Puttagunta, P. Saradhi Puttagunta. 2014. The Precautionary Principle

in the Regulation of Genetically Modified Organisms. Health

Law Review. vol. 9. no. 2.

Quijano, Romeo F.. 2000. Risk Assessment in a Third World Reality:

An Endosulfan Case History. INT J OCCUP ENVIRON

HEALTH. vol. 6.

Sandin, Per. 2004. Better Safe than Sorry: Applying Philosophical

Methods to the Debate on Risk and the Precautionary

Principles.

Saxena, Meenakshi 2015. INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL

LAWS : CONCEPT , ELEMENTS, AND PRINCIPLES. vol.

3.

Schubert, R.. 2010. Future Bioenergy and Sustainable Land Use,

Sterling: Earthscan.

Secretariat of the IPPC. 2008. The Role of the International Plant

Protection Convention in the Pre-Import Screening of Live

Animals.

Seefeldt, Steven. 2014. Genetically Modified Organisms and Food.

University of Alaska Fairbanks. vol. 94. .

Smith, C. 2000 The Precautionary Principle and Environmental

Policy: Science, Uncertainty, and Sustainability, INT J

OCCUP ENVIRON HEALTH, Vol 6.

Taleb, Nassim Nicholas. 2014. The Precautionary Principle (with

Application to the MGO), NYU School of Engineering

Working Paper Series.

United Nations. 2005. Training Module on the WTO Agreement on

Sanitary and Phytosanitary Measures, New York dan Jenewa:

Trade Negotiations and Commercial Diplomacy Branch.

Vallely, Patrick J. 2004. Tension Between the Cartagena Protocol and

the WTO: The Significance of Recent WTO Developments in

an On Going Debate in an Ongoing Debate, vol. 5, no. 1..

Van Vooren, Bart. 2014. EU External Relations Law: Text, Cases and

Materials,Cambridge: Cambridge University Press.

Von Seht, Hauke. 2000. “EU environmental principles:

Implementation in Germany”. Wissenschaftszentrum

Nordrhein-Westfalen. no. 105.

Weiss, Edith Brown. (2011). The Evolution of International

Environmental Law.

Whitman, Deborah B. 2000. Genetically Modified Foods: Harmful or

Helpful? Nature, vol. 399, no. 21.

Wibisana, Andri G.. 2006. “Three Principles of environmental law:

the polluter-pays principle. the principle of prevention, and the

precautionary principle” dari buku Environmental Law in

Development: Lessons from Indonesian Experience,

Massachusetts: Edward Elgar Publishing.

World Trade Organization. 2010. “The WTO Agreement Series:

Sanitary and Phytosanitary Measures”. Switzerland: World

Trade Organization.

World Trade Organization. 2010. “The WTO Agreement Series:

Sanitary and Phytosanitary Measures”. Switzerland: World

Trade Organization.

Wulansari, Yenny Rosyiani . 2016. “Food and Beverage Registration

in Indonesia”. Kuala Lumpur: Badan Pengawas Obat dan

Pangan Republik Indonesia (POM RI).

Zamora, Stephen. 1981. International economic law, vol. 93.

Zarrilli, Simonetta. 2005. International Trades in GMOs and GM

Products, New York: UNCTAD.

C. Surat Kabar, Majalah, Internet

BASF, “BASF in Germany”, diakses dari

https://www.basf.com/de/en/company/career/why-join-

basf/basf-in-germany.html

Baumuller, Heike Baumuller. 2004. “Domestic Import Regulation for

Genetically Modified Organisms and Their Compatibility with

WTO rules”

http://www.ris.orf.in/imagies/RIS_images/pdf/abdr_July044.pd

f.

Bayer Crop Sicence, “Bayer: Science for a Better Life”, diaskes dari

https://www.cropscience.bayer.com/en#rmc--flexcat-5-

de7bdcc3-3087-4c21-bc3d-c8706052ba8d

Carter, Collin A.. 2003. “International Approaches to the Labeling of

Genetically Modified Foods dari Majalah Choices: The

Magazines of food, farm, and resource issues.

Cole, David Cole. 2005. “The Precautionary Principle-Its Origins and

Role in Environmental Law”,

https://www.laca.org.au/images/stories/david_cole_on__preca

utionary_principle_EDO.pdf

Dell’Ambiente, Ministero. 2016. “The Cartegana Protocol”. diakses

dari http://bch.minambiente.it/index.php/en/ita-biosafety-

clearing-house

EPPO, 2017, “Germany”, diakses dari

https://www.eppo.int/ABOUT_EPPO/EPPO_MEMBERS/cou

ntries/animation/germany.php1 Federal Ministry of Food and

Agriculture, “Codex Committee on Nutrition and Foods for

Special Dietary Uses (CCNFSDU)”, diakses dari

https://www.ccnfsdu.de/

FAO, 2003, Genetically Modified Organisms and aquaculture. FAO

Fisheries Circular, No. 989, hlm. 4, diakses dari

https://doi.org/10.1108/00346659410048901 pada 11 Juli 2017

pukul 12.29 WIB.

Friedrich Loeffler Institute, 2014, “Federal Research Institute for

Animal Health”, Greifswald: Headquarters Isle of Riems.

GMO Frequently Asked Question, “ Where are GMOs Grown and

Banned?”, diakses dari

https://gmo.geneticliteracyproject.org/FAQ/where-are-gmos-

grown-and-banned/

GSK Public policy Positions. 2005. “Genetically Modified Micro-

organisms and Environment, Health & Safety”, diakses dari

https://www.gsk.com/media/2950/genetically-modified-micro-

organisms-and-environment-health-safety.pdf

Hannover Re, Genetically Modified Organisms (GMO’s), melalui

https://www.hannover-rueck.de/180643/genetically-modified-

organisms-2017.pdf .

Health and Safety Excecutive, 2014, “Risk Assessment: A Brief Guide

to Controlling Risk in the Workplace, hlm.1, diakses dari

http://www.hse.gov.uk/pubns/indg163.pdf

http://bch.biodiv.org

IDEP Foundation, 2012, Apa itu transgenik?, diakses dari

www.idepfoundation.org

Indonesian Center for Agricultural Biotechnology and Genetic

Resource and Development

http://en.litbang.pertanian.go.id/unker/one/1000/ Products in

Indonesia, Indonesian Center for Agricultural Socio Economic

and Policy Studies (ICASEPS) diakses dari

https://pse.litbang.pertanian.go.id/eng/.

International Service for the Acquistion of Agri-Biotech Application,

2017, “Brazil Approves GM Sugarcan for Commercial Use”

pada 14 Juni 2017 diakses dari

http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?

ID=15510

Mils, Nancy Mills. 2006. Genetically Modified Organisms, Center for

Ecogenetics & Environment Health..

https://doi.org/155.187.2.69.

Ministry for the Environment and Territory. “Environmental Action

Strategy for Sustainable Development in Italy” diakses dari

http://www.un.org/esa/agenda21/natlinfo/countr/italy/Italian

NSDS.pdf

Ministry of Food and Drug Safety (MFDS), “Food Labeling System”,

diakses dari

http://www.mfds.go.kr/eng/index.do?nMenuCode=118

Nägele, Thomas. 2010. “ Intellectual property protection in Germany

and the EU”. diakses dari Website: www.sza.de WIB.

Nyka, Maciej Nyka. “Polish Law on Controlling Emissions of

Nutrients in the Baltic Sea Region” diakses dari

http://www.su.se/polopoly_fs/1.173829.1396887231!/menu/sta

ndard/file/poland%20report%20for%20publishing.pdf

O’Donell, Colm. 2012. Ozone in Food Processing. West Sussex:

Blackwell Publishing diakses dari

ttps://books.google.co.id/books?id

Secretariat of the Convention on the Biological Diversity, 2017,

Cartegana Protocol on Biosafety Ratification List, Quebec: the

Biosafety Clearing House http://bch.cbd.int

Taylor, A. J. . Regulatory Oversight of the Use of Genetically

Modified Organisms, ICHEME syimposium serius no. 124,

London: Advisory Committee on Genetic Modification, hlm.

373.

Diakseshttps://www.icheme.org/~/media/Documents/Subject%

20Groups/Safety_Loss_Prevention/Hazards%20Archive/XI/XI

-Paper-27.pdf

The Obervatory of Economic Complexity (OEC), 2015, “What Does

Brazil Export to China?”, diakses dari

http://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/export/br

a/chn/show/2015/

____________________________________________, “Where Does

Germany Import Soybean Meal From?”, diakses dari

http://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/import/d

eu/show/2304/2015/ pada 23 Agustus 2017 pukul 01.02 WIB

____________________________________________, “Where Does

Germany Import Soybeans From?”, diakses dari

http://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/import/d

eu/show/1201/2015/

United Nations Environmental Program GEF-BCHProject, “An

Introduction to the Biosafety Clearing House”, hlm. 7 diakses

dari

http://bch.cbd.int/help/trainingmaterials/En/03)%20Training%

20Modules/MO02En.pdf

Wilkins, Bret, 2013,”Poland Bannes GM Corns, Potato from BASF,

and Monsato” diakses dari

http://www.digitaljournal.com/article/340433

Williams, Laurie Williams, 2004, “Risk Management”, hlm. 1, diakses

dari

http://agile.csc.ncsu.edu/SEMaterials/RiskManagement.pdf

Wirth, David A., 2006, “The Translantic GMO Dispute Againts the

European Communities: Some Preliminary Thoughts”,dari

buku EU and WTO Law: How Tight is the Legal Straitjacket

for Environmental Product Regulations?, Brussels: VUB

Brussles University Press, hlm. 182, diakses dari

https://books.google.co.id1

WorkSafe Act, 2012, Six Step to Risk Management, hlm. 6, diakses

dari

http://www.imagineeducation.com.au/files/CHC30113/6_Steps

_to_Risk_Management._20ACT.pdf

World Health Organization, “Risk Assessment Essentials” diakses dari

https://openwho.org/courses/risk-communication

D. Dokumen

Bettini, Ornella. 2016. “USDA GRAIN Report No. IT1643: Italy

Agricultural Biotechnology Annual”,

Cheung, Seung Ah. 2017. “USDA GAIN Report No. KS1&11:

Korea’s New Biotech Labeling Requirements”.

Kobuszynska, Mira. 2012. “USDA Gain Report: Agricultural

Biotechnology Annual (Poland)”.

Mesnard, B.. 2017, “ The Precaution Recapitalisation of Monte dei

Paschi di Siena”. European Parliament: PE 587.392.

Rahayu, Titi. 2015.” USDA GAIN Report No. 1526: Indonesia

Agricultural Biotechnology Annual”.

Rehder, Leif Erik. 2016. “USDA GAIN Report No. GM16011:

Germany Agricultural Biotechnology Annual 2016.

Silva, João F.. 2017. “USDA GAIN Report No. BR 1624: Agricultural

Biotechnology Annual Brazil -Agricultural Biotechnology

Report”.

The Center for Ecogenetics and Environmental Health. 2013. Fast

Factsa about Genetically Modified Organisms,.

1. Hukum Nasional Indonesia a Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan

Agreement Establisihing the World Trade Organization.

b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan

United Nations Convention on the Biological Diversity.

c Undang-Undang No. 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan

Protokol Cartagena Tentang Keanekaragaman Hayati Atas

Konvensi Tentang Keanekaragaman Hayati.

d Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

e Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2005 tentang

Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik.

f Keputusan Menteri Pertanian No. 856 Tahun 1997.

g Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 tentang

Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.

h Undang-undang No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan

Undang- undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 7

tahun 1987 (UU Hak Cipta) dalam waktu dekat, Undang-

undang ini akan direvisi untuk mengakomodasikan

perkembangan mutakhir dibidang hak cipta.

i Undang-undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan

Varietas Tanaman.

j Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia

Dagang.

k Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain

Industri.

l Undang-undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata

Letak Sirkuit Terpadu.

m Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten (UU

Paten).

n Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

o Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

p Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan

q Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 tentang

Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan

r Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2005 tentang

Keamanan Hayati.

s Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1996 tentang Label

dan Iklan Pangan

t Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2010 tentang Komisi

Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik

u Peraturan Menteri Republik Indonesia No. 30/M-

DAG/PER/5/2017 Tentang Ketentuan Impor Produk

Hortikultura

v Peraturan Menteri Republik Indonesia No. 41/M-

DAG/PER/6/2016 Tentang Perubahan Ketiga atas

Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan No. 41/M-

DAG/PER/8/2013 Tentang Impor dan Ekspor Hewan dan

Produk Hewan

w Peraturan Menteri Republik Indonesia No. 46/M-

DAG/PER/8/2014 Tentang Ketentuan Umum Verifikasi

atau Penelurusan Teknis di Bidang Perdagangan.

x Keputusan Menteri Pertanian No.

1038/Kpts/HK.330/11/1997tentang Pembentukan Komisi

Hayati Produk Bioteknologi Pertanian Hasil Rekayasa

Genetik (PBHRG)

y Keputusan Bersama Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan

dan Perkebunan, Menteri Kesehatan, dan Menteri Negara

Pangan dan Holtikultura No. 998.1/Kpts/OT.201/9/99;

790.a/Kpts-IX/1999;

1145A/MENKES/SKB/IX/1999;015A/NmenegPHOR/09/1

999 tentang Keamanan Hayati dan Keamanan Pangan

Produk Pertanian Hasil Rekayasa Genetik.

z Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Republik Indonesia Nomor Hk.03.1.23.03.12.1563 Tahun

2012 tentang Pedoman Pengkajian Keamanan Pangan

Produk Rekayasa Genetik

2. Pengaturan Hukum Internasional

a. UPOV Convention 1991

b. Rio Declaration on Environment and Development,

c. Cartagena Protocol in Biosafety

d. Application of Sanitary and Phytosanitary Measures

e. International Plant Protection Convention (IPPC)

f. International Treaty on Plant Genetic Resources for Food

and Agriculture 2004

g. Maastricht Treaty 1992

h. The Biodiversity Convention 1992

i. Codex Alimentarius Commission

j. World Organization for Animal Health (OIE)

k. WTO and Biosafety

l. Aarhus Convention