View
126
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
a paper
Citation preview
1LOMBA KARYA TULIS ILMIAH
PEKAN INTELEKTUAL PAJAK 2013
MENDESAIN SISTEM IMPLEMENTASI PAJAK: EKSTENSIFIKASIPAJAK ONLINE SHOP PADA FORUM
JUAL BELI KASKUS
Nitia Priyustina (10/296436/EK/17775)
Nicolaus Julian Harino P. (10/302430/EK/18082)
Rochim Wajianti (10/296749/EK/17836)
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2013
2LEMBAR PENGESAHAN
1. Judul Karya Tulis : Mendesain Sistem Implementasi Pajak: Ektensifikasi Pajak Online Shop pada Forum Jual Beli Kaskus
2. Nama/Nama Ketuaa. Nama Lengkap : Nitia Priyustinab. NIM/NPM : 10/296436/EK/17775c. Jurusan/Fakultas : Akuntansi/Ekonomika dan Bisnisd. Asal Universitas : Universitas Gadjah Madae. No. Telp/HP : 085328049173f. Alamat Rumah : Jl Affandi Gejayan, Gg Surya 4A, Caturtunggal,
Depok, Slemang. Email : [email protected]
3. Nama AnggotaAnggota 1:a. Nama Lengkap : Nicolaus Julian Harino Pangarsob. NIM/NPM : 10/302430/EK/18082c. Jurusan/Fakultas : Akuntansi/Ekonomika dan Bisnis
Anggota 2:
a. Nama Lengkap : Rochim Wajiantib. NIM/NPM : 10/296749/EK/17836c. Jurusan/Fakultas : Akuntansi/Ekonomika dan Bisnis
4. Nama Dosen Pembimbinga. Nama Lengkap : Sonny Warsono, Dr., MAFIS., Ak.b. NIP : 196706171993031002c. Alamat Rumah : Jln. Kaliurang KM 9,1, Perum Citra Alam
Sejahtera 5R, Sleman, Yogyakartad. No. Telp/HP : 08179423068
Yogyakarta, 31 Oktober 2013Mengetahui,Dosen Pembimbing Penulis/Ketua Tim
Sonny Warsono, Dr., MAFIS., Ak. Nitia Priyustina NIP. 196706171993031002 10/296436/EK/17775
3Kata Pengantar
Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena ats berkat dan rahmatnya, kami bisa menyelesaikan Karya Tulis yang berjudul Mendesain Sistem Implementasi Pajak: Ekstensifikasi Pajak Online Shop pada Forum Jual Beli Kaskustepat pada waktunya. Karya tulis ini akan membahas mengenai penerapan pajak untuk online shop, dengan studi kasus pada forum Jual Beli Kaskus, sebuah forum yang berkembang pesat akhir- akhir ini.
Terima kasih sedalam- dalamnya kami sampaikan khususnya pada bapak Dr. Sonny Warsono, MAFIS., Ak. , yang telah menjadi dosen pembimbing karya tulis kami. Ucapan terima kasih tak lupa pula kami sampaikan pada rekan- rekan civitas akademika di Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta yang banyak memberi dukungan baik moril maupun materiil, sehingga kami bisa menyelesaikan karya tulis ini.
Akhir kata, semoga karya tulis ini mampu memberi manfaat bagi semua pihak. Terima kasih.
Yogyakarta, 31 Oktober 2013
Tim Penulis
4DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL 1
LEMBAR PENGESAHAN 2
KATA PENGANTAR 3
DAFTAR ISI 4
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR 6
ABSTRAKSI 7
BAB 1: PENDAHULUAN 8
1.1 Latar Belakang 9
1.2 Rumusan Masalah 10
1.3 Tujuan Penelitian 10
BAB II: KERANGKA TEORITIS 11
2.1 Pengertian dan Manfaat AFTA 11
2.2 Pengertian Ekstensifikasi Pajak 12
BAB III: METODE PENELITIAN 13
BAB IV: PEMBAHASAN 14
4.1 Kaskus 14
4.2 Praktik Transaksi Online di Beberapa Negara 17
4.3 Desain Sistem Penerapan Pajak Online di Kaskus 19
4.4 Gambaran Deskripsi Pemungutan Pajak untuk
Transaksi Online di Kaskus 21
4.5 Pengawasan 23
4.6 Sosialisasi dan Edukasi 25
4.7 Kesimpulan 26
5BAB V: IMPLIKASI DAN KETERBATASAN 27
5.1 Implikasi Pemungutan Pajak atas Transaksi Online 27
5.2 Keterbatasan dan Saran 27
DAFTAR PUSTAKA 28
CURRICULUM VITAE 30
6DAFTAR TABEL DAN GAMBAR
1. Tabel:
Tabel 1: Perbandingan Alternatif Penerapan Pajak untuk
Transaksi Online 19
2. Gambar:
Gambar 1: Mekanisme transaksi melalui Rekening Bersama 15
Gambar 2: Skema Pemungutan PPN dalam Transaksi Online Kaskus
dengan perantaraan Rekening Bersama dan Kaspay 21
7Abstraksi
Sebagai usaha meningkatkan daya saing negara-negara di kawasan ASEAN di kancah internasional, regulasi AFTA mengharuskan negara-negara ASEAN untuk menghapus tarif dan hambatan perdagangan antar negara ASEAN. Sebagai dampaknya, penerimaan pendapatan pajak negara-negara tersebut dapat mengalami penurunan. Untuk mengatasi masalah tersebut, dapat dilakukan ekstensifikasi dan/atau intensifikasi pajak. Salah satu usaha ekstensifikasi adalah dengan menerapkan jenis pajak baru, dalam hal ini pajak atas transaksi OnlineShop. Untuk dapat menerapkan pemungutan pajak tersebut dengan baik, perlu diciptakan sistem yang mumpuni dan mampu mencegah penghindaran pajak. Rancangan sistem tersebut dapat dibuat dengan mempertimbangkan karakteristik dari masing-masing transaksi online. Salah satu saluran transaksi online di Indonesia adalah melalui Forum Jual Beli Kaskus yang saat ini telah berkembang pesat. Berdasarkan pengetahuan mengenai sistem transaksi Kaskus dan dengan mempertimbangkan regulasi Pajak Online disusunlah rancangan implementasi penarikan pajak online dengan mengambil Forum Jual Beli Kaskus sebagai contoh kasus.
Kata Kunci : pajak, online, Kaskus
8BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Didirikan pada tahun 1992 pada ASEAN Summit ke-4 pada tahun 1992,
AFTA merupakan perjanjian untuk menyelenggarakan suatu kawasan
perdagangangan bebas di ASEAN dalam jangka waktu 15 tahun. Dalam
mencapai terwujudanya perdagangan bebas tersebut, AFTA memiliki skema
Common Effective Preferential Tariffs For ASEAN Free Trade Area ( CEPT-
AFTA), Melalui skema tersebut, negara-negara anggota AFTA sepakat untuk
menyelenggarakan penurunan tarif hingga menjadi 0-5% serta penghapusan
pembatasan kuantitatif dan hambatan-hambatan non tarif lainnya. Pada tahun
2010, negara ASEAN-6 telah menerapkan penghapusan tarif secara
keseluruhan, diharapkan penghapusan tarif AFTA secara keseluruhan telah
diterapkan juga oleh negara ASEAN lainnya, dengan demikian barang
dagangan bebas berlalu-lalang dari satu negara ke negara lain.
Meskipun demikian, tidak semua barang dapat dikenai penghapusan
tarif tersebut. Hanya barang yang termasuk dalam Daftar Inklusi yang dapat
memenuhi persyarataan CEPT dan dikenai tarif 0%. Barang-barang yang
tidak dapat menikmati penghapusan tarif adalah barang-barang yang terdapat
dalam Daftar Sensitif, seperti beras, gula, dan cengkeh, dan yang terdapat
dalam Daftar Pengecualian Umum, seperti narkotika, senjata dan amunisi.
Perdebatan tentang perdagangan bebas pada umumnya dan AFTA
pada khususnya telah banyak menjadi perbincangan di Indonesia. Meskipun
demikian, sebenarnya ada satu lagi dampak yang disebabkan oleh AFTA bagi
perekonomian Indonesia : berkurangnya penerimaan pajak negara karena
dihapuskannya tarif. Apalagi, pada tahun 2015 ditargetkan kesepuluh negara
ASEAN dapat memperdagangkan produknya yang ada dalam Daftar Inklusi
tanpa ada pendapatan tarif bagi pemerintah.
8
9Untuk dapat meningkatkan pendapatan negara, ada dua hal yang dapat
dilakukan, yaitu ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Ekstensifikasi
berkaitan dengan menambah jumlah wajib pajak atau, dengan kata lain,
menambah lahan pajak baru. Adapun intensifikasi berkaitan dengan usaha
menagih pajak atas wajib pajak yang telah ada.
Dalam kaitannya dengan usaha ekstensifikasi, santer terdengar kabar
tentang akan diadakannya pajak atas transaksi jual beli online (via internet).
Dalam Tribunnews.com edisi 15 Juli 2013 dikabarkan bahwa Ditjen Pajak
akan memastikan tiap transaksi online di Indonesia kena PPN sebesar 10
persen. Rencana tersebut disampaikan Ditjen Pajak kepada Ketua Umum
Asosiasi Penyedia Jasa Internet (APJII).
Pajak atas transaksi online ditekankan pada peredaan antara perbedaan
antara transaksi online dengan offline yang mengharuskan tatap muka.
Meskipun demikian, penerapan pajak atas Toko Online tidaklah semudah
penerapan pajak atas transaksi fisik. Beberapa hal yang harus diperhatikan
adalah :
1. Masih dalam Tribunnews.com edisi 15 Juli 2013, Ketua APJII
menjelaskan bahwa ada beberapa jenis saluran transaksi online. Ada yang
memiliki toko online, seperti lazada.com dan zalora.co.id. Ada pula yang
melalui platform yang mempertemukan penjual dan pembeli, seperti
kaskus.co.id dan tokobagus.com. Ketiga, ada pula yang melalui jejaring
sosial.
2. Tidak semua situs jual beli online memiliki metode transaksi dan
pengawasan yang sama.
3. Selain hal-hal tersebut, pengawasan pemungutan pajak pada transaksi
online juga lebih sulit. Terkadang ada penjual yang tidak menampilkan
jati dirinya secara jelas, tidak mencantumkan harga produknya, dan tidak
memberikan penjelasan apakah produknya sudah terjual atau belum.
Meskipun tampak cukup sulit diselenggarakan, sebenarnya
implementasi pemungutan pajak terhadap transaksi online adalah sebuah
sarana yang baik untuk melakukan ekstensfikasi pajak, termasuk dalam
10
menghadapi penurunan pendapatan pajak akibat penghapusan tarif AFTA.
Walaupun demikian, hal tersebut haruslah diimbangi dengan proses
intensifikasi yang baik.
Salah satu situs yang sudah memiliki rekening bersama sebagai sarana
pengawasan jual beli online adalah kaskus.co.id. Penjual terpercaya yang
bertransaksi menggunakan rekening tersebut biasanya menggunakan rekening
bersama. Saat ini, Kaskus.co.id, melalui Forum Jual Belinya telah
berkembang menjadi salah satu penyedia jasa transaksi jual beli online paling
populer di Indonesia. Beragamnya jenis penjual dan pembeli serta barang
yang diperjualbelikan juga menjadikan Kaskus.co.id tidak pernah sepi
pengunjung.
1.2 Rumusan Masalah
1. Bagaimana mekanisme jual- beli di Kaskus?
2. Bagaimana mekanisme pemungutan pajak atas transaksi online di Negara
lain?
3. Bagaimana sistem pemungutan pajak atas transaksi online di Kaskus
seharusnya diterapkan?
1.3 Tujuan Penelitian
Pemelitian ini bertujuan untuk memberikan rancangan sistem pemungutan
pajak atas transaksi online, dalam hal ini pada situs kaskus.co.id. Diharapkan,
hasil penelitian ini dapat membantu pemerintah dalam merancang sistem
pemungutan pajak atas transaksi online di Indonesia, utamanya yang memiliki
mekanisme transaksi seperti Kaskus.
11
BAB II
KERANGKA TEORITIS
2.1 Pengertian dan Manfaat AFTA
Menurut Departemen Keuangan seperti terdapat dalam situs
tarif.depkeu.go.id ASEAN Free Trade Area (AFTA) merupakan wujud dari
kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan
bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan
regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia
serta serta menciptakan pasar regional.
Masih menurut sumber yang sama, manfaat AFTA adalah:
Peluang pasar yang semakin besar dan luas bagi produk Indonesia, dengan penduduk sebesar 500 juta dan tingkat pendapatan masyarakat
yang beragam;
Biaya produksi yang semakin rendah dan pasti bagi pengusaha/produsen Indonesia yang sebelumnya membutuhkan barang
modal dan bahan baku/penolong dari negara anggota ASEAN lainnya
dan termasuk biaya pemasaran;
Pilihan konsumen atas jenis/ragam produk yang tersedia di pasar domestik semakin banyak dengan tingkat harga dan mutu tertentu;
Kerjasama dalam menjalankan bisnis semakin terbuka dengan beraliansi dengan pelaku bisnis di negara anggota ASEAN lainnya.
AFTA diharapkan dapat meningkatkan daya saing internasional negara-
negara anggota ASEAN, dengan mempermudah perdagangan antar negara
ASEAN sembari tetap mengizinkan mereka menggunakan kebijakan
perdagangan yang mereka miliki untuk perdagangan dengan negara di luar
ASEAN. Untuk dapat mewujudkan manfaat tersebut, AFTA berusaha
menurunkan tarif komoditas yang diperdagangkan di antara negara anggota
hingga antara 0-5% dan mengeliminasi semua batasan perdagangan melalui
13
12
Common Effective Preferential Tariff (CEPT), instrumen utama AFTA
(Tongzon dan Khan, 2005).
2.2 Pengertian Ekstensifikasi Pajak
Menurut Soemitro (1990) ekstensifikasi pajak adalah upaya memperluas
subyek dan obyek pajak serta penyesuaian tarif. Ekstensifikasi pajak antara
lain dapat ditempuh melalui cara:
a. Perluasan wajib pajak
b. Penyempurnaan tarif
c. Perluasan obyek pajak
Sedangkan menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-
06/PJ.9/2001 tersebut , pengertian Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah:
Kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajakterdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
13
BAB III
METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan dengan metode content analysis pada :
1. Situs kaskus.co.id, guna mendapatkan informasi mengenai mekanisme jual
beli online melalui Forum Jual Beli Kaskus
2. Regulasi, artikel, dan sumber lain yang relevan mengenai pemungutan
pajak atas transaksi jual beli online di Negara lain, seperti Korea Selatan,
Malaysia, dan Singapura guna mendapatkan perbandingan praktik dan
mekanisme pemungutan pajak untuk jual- beli online
13
14
BAB IV
PEMBAHASAN
4.1 Kaskus
Kaskus (kaskus.co.id) adalah salah satu forum dunia maya yang
terbesar di Indonesia, tercatat ada sekitar 4,5 juta member Kaskus hingga
2012. Kaskus didirikan pada tanggal 6 November 1999 oleh Andrew Darwis
dan 2 rekannya, Ronald Stephanus dan Budi Dharmawan yang sedang
melanjutkan studi di Seattle, Amerika Serikat, sebagai salah satu tugas dari
mata kuliah yang mereka ambil. Pada awal perkembangannya, Kaskus
terkenal melalui konten berbau pornografi dalam subforum BB 17 (Buka-
bukaan 17 tahun ke atas). Namun seiring dengan perkembangan waktu dan
diberlakukannya UU Informasi dan Transaksi Elektronik tahun 2008
subforum ini ditutup dan Kaskus menjadikan forum Jual Beli sebagai forum
unggulannya.
Forum jual beli Kaskus adalah forum yang mempertemukan penjual
dan pembeli secara online. Di forum ini, seseorang yang akan menjual barang
tertentu harus mendaftar menjadi member Kaskus terlebih dahulu, kemudian
membuat thread untuk mendisplay barang beserta informasi terkait seperti
harga, kondisi dan lain- lainnya, yang nantinya thread ini bisa dikunjungi
oleh orang- orang pengakses Kaskus, baik member atau bukan.
Adapun metode pembayaran yang biasa dipakai di Kaskus ada 3 yaitu:
a. Cash On Delivery (COD)
Dengan metode ini, pembeli dan penjual yang telah mencapai
kesepakatan untu transaksi suatu barang, melakukan pertemuan secara
tatap muka untuk menyelesaikan transaksi, yaitu untuk pembayaran
dan penyerahan barang.
b. Transfer ke Rekening Penjual
Dengan metode ini, setelah terjadi kesepakatan antara penjual dan
pembeli, pembeli melakukan transfer pembayaran ke rekening penjual
14
15
sesuai kesepakatan, seperti pembayaran langsung lunas, ataupun dengan
pembayaran down payment terlebih dahulu, untuk kemudian dilunasi
setelah barang sampai. Pembayaran dengan metode ini sangat beresiko,
karena hanya bergantung dengan kepercayaan yang terjalin antara penjual
dan pembeli saja. Untuk meminimalisir penipuan, calon pembeli harus
selektif untuk memilih penjual. dengan cara misalnya melihat testimoni
ataupun rekomendasi yang ada di dalam thread penjual ataupun melihat
reputasi penjual melalui jumlah cendol (istilah dalam Kaskus untuk
reputasi baik) ataupun bata (istilah dalam Kaskus untuk reputasi jelek)
yang terdisplay dalam profil penjual.
c. Rekening Bersama
Merupakan jasa yang disediakan pihak ke tiga di luar penjual
dan pembeli untuk menjadi perantara dalam penyelesaian transaksi.
Dalam Kaskus sendiri, banyak penyedia jasa rekening bersama seperti
contohnya Rekening Bersama (www.rekber.com), SanBank,
PIGGYBANK, Blackpanda dan lain- lain. Mekanisme transaksi
dengan perantara rekening bersama adalah sebagai berikut:
Gambar 1: Mekanisme transaksi melalui Rekening Bersama
Sumber: kaskus.co.id
16
1. Penjual dan pembeli menyepakati transaksi, kemudian menunjuk salah
satu penyedia jasa rekening bersama untuk menerima transfer
pembayaran.
2. Pembeli melakukan transfer ke rekening bersama, kemudian pihak
rekening bersama mengecek apakah transfer pembayaran sudah masuk
atau belum.
3. Setelah transfer pembayaran sudah masuk, pihak rekening bersama
memberikan konfirmasi ke penjual.
4. Penjual mengirimkan barang ke pembeli.
5. Pihak pembeli mengecek kelengkapan dan spesifikasi barang sesuai
kesepakatan awal. Apabila barang tersebut telah sesuai kesepakatan
awal, kemudian pembeli melakukan konfirmasi ke pihak bekening
bersama, untuk kemudian ditindaklanjuti oleh pihak rekening bersama
dengan mentransfer pembayaran ke penjual.
6. Apabila ternyata barang yang dikirim tidak sesuai kesepakatan awal,
pembeli dapat mengirim kembali barang tersebut ke penjual, dan
kemudian pihak rekening bersama mengembalikan transferan
pembayaran setelah dikurangi fee untuk rekening bersama
Mekanisme rekening bersama ini relatif aman menjadi pilihan untuk
mengurangi timbulnya kasus- kasus penipuan dalam jual- beli online yang
kerap terjadi. Selain itu, dengan memakai Rekening Bersama, penjual
dapat membangun kepercayaan di mata calon pembeli terutama bagi
penjual- penjual baru yang belum memiliki reputasi (newbie dalam istilah
Kaskus).
d. Kaspay
Merupakan metode pembayaran online yang dikembangkan
untuk mendukung kegiatan jual- beli di forum Kaskus. Untuk
mengakses Kaspay, seorang calon pembeli harus melakukan registrasi
dalam Kaspay (www.kaspay.com) terlebih dahulu. Setelah melakukan
registrasi, calon pembeli melakukan top up, yaitu mentransfer
sejumlah uang untuk mengisi saldo rekening dalam Kaspay, minimal
17
Rp 50.000,00 dan maksimal Rp 25.000.000,00. Setelah saldo dalam
Kaspay sudaah terisi, calon pembeli bisa menggunakan Kaspay
sebagai metode pembayaran dalam transaksi.
Kaspay ini mirip dengan perantara pembayaran lain yang
sudah ada dan eksis sebelumnya serta terbukti aman dalam menjadi
perantara transaksi seperti PayPal (www.paypal.com). Namun, ada
beberapa perbedaan yang mendasar antara Kaspay dan PayPal seperti:
1. Kaspay hanya bisa dipakai untuk transaksi dalam Kaskus,
sementara PayPal bisa digunakan untuk transaksi di semua media
online.
2. Dalam PayPal, penjual dan pembeli harus sama- sama memiliki
rekening PayPal, karena transfer dalam PayPal terjadi antar
rekening PayPal, sementara di dalam Kaspay, pihak penjual tidak
harus memiliki rekening dalam Kaspay, karena transfer dapat
dilakukan dari Kaspay ke rekening bank biasa.
4.2 Praktik Transaksi Online di Beberapa Negara
Perkembangan IT membuat praktik transaksi online berkembang pesat.
Banyak negara di dunia yang telah menerapkan regulasi terkait transaksi
online, antara lain yaitu:
1. Singapura
Singapura sering dijadikan panutan oleh negara berkembang di
kawasan Asia Tenggara.Dalam hal pengenaan pajak atas transaksi
online, Singapura telah memiliki regulasi yang jelas sejak awal tahun
2001 sehingga regulasi tersebut dinilai telah cukup stabil.
Dasar pengenaan pajak Singapura adalah penghasilan yang
bertumbuh atau berasal dari Singapura atau diterima di Singapura dari
luar Singapura. Dalam mengidentifikasi dasar pengenaan pajak ini,
Singapura menggunakan prinsip umum yang disebut operations test
untuk menentukan apakah penghasilan itu dapat dipajaki di Singapura
atau tidak. Prinsip ini merupakan acuan konseptual yang melandasi
18
sistem perpajakan di Singapura, termasuk dalam pengembangan
PajakPenghasilan atas Transaksi Online.
2. Korea Selatan
Secara umum Korea masih dalam proses untuk
mengimplementasikan dan merencanakan pengenaan pajak atas transaksi
online agar menjadi lebih baik. Gagasan manajemen kepatuhan terhadap
pajak yang sedang dirancang oleh Korea, yaitu:
a. Sistematika pengelolaan sumber daya pajak pada pasar terbuka
Pemerintah Korea akan mengelola sumber daya sistematis
pajak dengan mengumpulkan data penjualan secara online
penjual dari operator pasar terbuka secara teratur dan
memverifikasi pajak tersebut.
b. Membangun 24/7 analisis sistem untuk menghindari adanya penggelapan pajak.
c. Meningkatkan Pengumpulan Informasi
Meningkatkan pengumpulan informasi dapat dilakukan
dengan menyiapkan tim khusus yang difokuskan untuk
mengamati dan mengawasi transaksi online dan menganalisis
transaksi yang terjadi berdasarkan tanggal transaksi dan sumber
transaksi online.
3. Malaysia
Pemerintah Malaysia memiliki aturan tersendiri dalam kaitanya
dengan transaksi online. Salah satu bentuk pengawasan terhadap
transaksi online di Malaysia adalah dengan didirikannya Malaysia
Communication and Multimedia Commission (MCMC) pada tahun
1998 untuk mendorong bidang jasa penyiaran, telekomunikasi dan
internet.
Dipengaruhi oleh laju pertumbuhan penggunaan transaksi
online yang cukup pesat di Malaysia, Inland Revenue Board Malaysia
(IRBM) kemudian membentuk divisi e-commerce dibawah kendali
departemen pelaksanaan pajak pada 1 Maret 2009.Fungsi utama
19
dibentuknya divisi e-commerce ini adalah untuk mengembangkan dan
menjaga database bisnis online di Malaysia. Bisnis online yang
terdapat dalam database divisi e-commerce kemudian dianalisis
dengan mempertimbangkan informasi-informasi yang tersedia di
berbagai media cetak dan elektronik, internet,serta pihak ketiga seperti
Companies Commission of Malaysia (CCM) untuk kepentingan
perpajakan.
4.3 Desain Sistem Penerapan Pajak Online di Kaskus
Ada dua alternatif pajak yang dapat diterapkan atas transaksi jual beli
online di Kaskus, yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak
Penghasilan (PPh).Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-
masing serta mekanisme yang berbeda pula. Penjabaran mengenai
kemungkinan penerapan kedua pajak tersebut dijelaskan dalam tabel sebagai
berikut:
Alternatif Jenis
Pajak
Pajak Pertambahan Nilai Pajak Penghasilan
Deskripsi Dikenakan untuk setiap
transaksi pembayaran secara
online. Setiap transaksi
pembayaran dikenai PPN
dan dibayarkan oleh penjual
melalui rekening bersama
atau KasPay.
Dikenakan kepada setiap
penjual yang melakukan
jual beli online. Setiap
penjual diharuskan
menghitung keseluruhan
total pendapatannya secara
online tiap tahun dan
membayarkan pajaknya
melalui NPWP, seperti
halnya pajak atas
penghasilan lain. Sistem
pemungutan, tarif pajak,
dan hal-hal lain berlaku
20
sesuai dengan peraturan
Pajak Penghasilan yang
berlaku di Indonesia.
Tarif Tarif Fix 10% Tarif Progresif
Kelebihan Kemudahan dalam proses
pemungutan karena bisa
dipotong dari setiap
pembayaran transaksi
melalui Rekening Bersama
atau Kaspay. Dengan
demikian, pengawasan juga
akan menjadi lebih mudah
dan pendapatan pajak bisa
lebih dimaksimalkan.
Ada perbedaan tarif antara
penjual kecil dan penjual
besar sehingga lebih tidak
memberatkan pedagang
kecil.
Kekurangan Tidak ada fleksibilitas tarif
yang berpotensi memberikan
keleluasaan bagi pengusaha
kecil.
Lebih sulit diterapkan dan
diawasi karena bersifat
selfassessment sehingga
kemungkinan pajak tidak
dibayar atau disetorkan
lebih besar.
Tabel 1: Perbandingan Alternatif Penerapan Pajak untuk Transaksi Online
Dari kedua alternatif tersebut, jenis pajak yang lebih cocok untuk
diterapkan adalah Pajak Pertambahan Nilai. Hal ini dikarenakan
kompleksitas pengelolaan transaksi jual beli online di Kaskus sehingga
dibutuhkan sistem yang mempermudah proses pelaksanaan dan pengawasan
pemungutan pajak atas transaksi online. Meskipun penerapan PPN memiliki
kekurangan tersendiri, kepastian atas pendapatan pajak bagi pemerintah lebih
besar.Sistem pemungutan pajak atas transaksi online haruslah ditekankan pada
mekanisme pemungutan dan pengawasannya, mengingat ada banyak orang
yang melakukan transaksi secara anonim sehingga sulit untuk dilacak dan
orang lebih mudah untuk menghindari pembayaran pajak.
21
Selain hal di atas, banyak pula penjual yang hanya melakukan transaksi
secara insidental dan tidak bermaksud untuk berdagang secara kontinyu,
misalnya orang yang menjual barang elektronik bekas Berdasarkan esensi
tersebut, penerapan PPh akan menjadi sulit dilakukan karena transaksi yang
demikian bisa jadi tidak dapat digolongkan menjadi penghasilan. Pajak atas
transaksi online haruslah mempertimbangkan definisi yang jelas atas dasar
pengenaan pajak, mengingat begitu bervariasinya mekanisme, jenis produk,
dan frekuensi transaksi yang dilakukan penjual.
4.4. Gambaran Deskripsi Pemungutan Pajak untuk Transaksi Online di
Kaskus.
Gambar 2: Skema Pemungutan PPN dalam Transaksi Online Kaskus dengan perantaraan
Rekening Bersama dan Kaspay
1. Seorang member Kaskus yang akan menjual barang tertentu harus
membuat thread untuk mendisplay barang yang akan ia jual, pihak Kaskus
harus mensyaratkan adanya pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebesar
10% untuk barang tersebut. Persyaratan itu tercantum dalam terms and
condition yang harus disetujui member ketika membuat thread jual beli
2. Ketika penjual dan pembeli telah sepakat untuk melakukan transaksi jual
beli secara online, maka prosedur selanjutnya yang harus dilakukan
adalah:
22
a. pembeli akan mentransfer pembayaran termasuk di dalamnya harga
barang tersebut termasuk Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% ke
rekening bersama di Kaskus.
b. Jika pembeli menggunakan fasilitas Kaspay, maka saldo yang ada di
rekening Kaspay pembeli secara otomatis terpotong sebesar harga
barang termasuk di dalamnya pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%
dari harga barang tersebut.
3. Setelah transfer pembayaran masuk ke rekening bersama ataupundi dalam
rekening Kaspay, pihak rekening bersama ataupun Kaspay melakukan
konfirmasi ke penjual untuk mengirimkan barang.
4. Setelah pembeli menerima barang dengan kondisi sesuai kesepakatan
awal, pembeli melakukan konfirmasi ke pihak rekening bersama ataupun
Kaspay, dan kemudian rekening bersama ataupun Kaspay mentransfer
uang pembayaran dari pembeli sebesar harga barang.
5. Pajak Pertambahan Nilai yang sebesar 10% dari harga barang dimasukkan
ke dalam rekening pembayaran pajak yang dikelola rekening bersama
ataupun Kaspay untuk kemudian disetorkan ke kantor pajak.
Untuk memastikan prosedur ini bisa berjalan dengan baik, maka ada
beberapa hal yang perlu dibenahi, baik dari sisi prosedur jual beli di Kaskus
sendiri, ataupun regulasi dari pemerintah yang ada saat ini. Hal- hal tersebut
antara lain:
1. Kaskus harus menyatukan semua transfer pembayaran untuk jual beli
online dalam satu wadah rekening bersama ataupun Kaspay . Hal ini
bertujuan untuk menjamin keamanan dari transaksi jual- beli online, baik
dari sisi penjual ataupun pembeli, sehingga kasus- kasus penipuan bisa
diminimalisir. Selain itu, hal tersebut bertujuan untuk memudahkan dalam
pemungutan pajak.
2. Jasa penyedia rekening bersama yang banyak tersedia di Kaskus harus
digabung menjadi satu, dikelola langsung oleh Kaskus. Seperti diketahui
selama ini, penyedia jasa rekening bersama yang ada di Kaskus berjalan
23
secara independen, bukan atas nama Kaskus. Hal ini bertujuan untuk
memudahkan pengawasan dan pemungutan pajak
3. Jasa rekening bersama merupakan hal baru di Indonesia. Payung hukum
untuk jasa rekening bersama inipun belum ada. Sehingga, dalam hal ini
pemerintah harus membuat semacam peraturan untuk mengatur praktik
rekening bersama, agar keberadaannya diakui secara legal dan tidak
merugikan masyarakat di kemudian hari.
4.5 Pengawasan
Implementasi penerapan pajak atas transaksi online, seperti pada
kaskus.co.id haruslah diimbangi dengan pengawasan yang baik agar
pemungutan pajak berjalan lancar dan tidak terjadi penghindaran pajak.
Pengawasan tidak hanya dilaksanakan secara formal, namun juga secara
informal. Pengawasam juga hendaknya dilakukan oleh berbagai pihak, yaitu:
1. Moderator dan Administrator Kaskus
Moderator dan administrator bertugas mengawasi
pelaksanaan transaksi jual beli di Forum Jual Beli, memastikan
bahwa setiap penjualan yang terjadi merupakan penjualan yang
legal, dan juga berfungsi sebagai pemungut pajak bagi setiap
transaksi jual beli online. Dalam sistem pemungutan pajak atas
transaksi online, moderator dan administrator dapat memiliki tugas
sebagai berikut:
- mengharuskan setiap penjual yang hendak membuat thread di
Forum Jual Beli untuk menyetujui Ketentuan dan Persyaratan yang
salah satunya memuat persetujuan untuk membayar pajak.
- menjadi pengelola rekening bersama, dengan demikian bertugas
mentransferkan 90% dari jumlah yang ditransfer ke penjual dan
10% sisanya dibayarkan sebagai pajak ke Kantor Pajak, transaksi
dilakukan setelah pembeli mengirimkan konfirmasi bahwa
barangnya telah sampai penerima.
- mengawasi pelaksanaan transaksi penjualan
24
- memberikan apresiasi kepada penjual yang kooperatif dalam
membayar pajak
2. Penjual
Penjual sebagai pihak yang memiliki barang yang dipajaki
memiliki peran sebagai berikut:
- memiliki kesadaran untuk membayar pajak dan dengan demikian
tidak berusaha melakukan usaha penghindaran pajak,
- melakukan pengawasan eksternal terhadap transaksi-transaksi lain
di Forum Jual Beli dan melaporkan transaksi yang tidak dilakukan
sesuai prosedur
3. Pembeli
Pembeli sangat dibutuhkan kerja samanya untuk dapat
mengawasi pemungutan pajak atas transaksi jual beli online, yaitu
dengan:
- melakukan pengawasan eksternal terhadap transaksi-transaksi lain
di Forum Jual Beli dan melaporkan transaksi yang tidak dilakukan
sesuai prosedur
- menganggap bahwa penjual yang membayar pajak merupakan
penjual yang terpercaya.
4. Pemerintah
Pemerintah juga memegang peran penting dalam
pengawasan proses pemungutan pajak atas transaksi online,
meskipun pemerintah bisa jadi tidak memiliki peran langsung.
Adapun peran pemerintah adalah sebagai berikut.
- membuat regulasi yang mengatur dengan tegas proses pemungutan
pajak atas transksi online, termasuk regulasi mengenai penggunaan
metode pembayaran dengan rekening kolektif seperti rekening
bersama dan Kaspay, yang sampai saat ini belum ada. Pemerintah
harus mengatur secara jelas produk dan transaksi apa saja yang
dapat dipajaki.
25
- Pemerintah dapat melakukan benchmark dengan perlakuan sejenis
di negara lain dan menciptakan bentuk pengawasan khusus untuk
pemungutan pajak online, seperti pembuatan divisi e-commerce di
bawah kendali departemen pelaksanaan pajak seperti di Malaysia
atau membuat tim khusus dan membangun analisis sistem 24/7
seperti di Korea
- Meningkatkan pengumpulan informasi mengenai transaksi-
transaksi online yang terjadi, termasuk tanggal dan sumber
transaksi online. Peran ini dapat dilakukan secara sinergis bersama
administrator dan moderator.
- Berkomunikasi dengan dan memberikan pelatihan kepada
administrator dan moderator Kaskus dan situs-situs lain agar
mereka bersedia membantu pemerintah dalam melaksanakan
fungsinya sebagai pemungut pajak.
- Mendesain sistem pemungutan pajak yang berbeda untuk setiap
jenis saluran transaksi online yang berbeda (Toko Online, Forum,
dan Media Sosial) sehingga tidak terjadi kebingungan bagi para
pelaku usaha.
4.6 Sosialisasi dan Edukasi
Salah satu dampak jika diterapkan pajak atas transaksi online yaitu
berkaitan dengan sosialisasi dan edukasi terhadap para pengguna atau
pemakai transaksi online. Salah satu yang dapat dilakukan untuk
mensosialisasikan pajak atas transaksi online antara lain:
a. Membuat iklan sosialisasi penerapan pajak atas transaksi online di web
yang sering digunakan dalam bertransaksi online, dan sosialisasi di
media cetak maupun elektronik.
b. Masuk dalam komunitas para pengguna media online dan memberikan
sosialisasi dalam setiap komunitas tersebut.
26
c. Dapat dimasukan dalam setiap seminar perpajakan, misalnya dengan
pemberian brosur pengenaan pajak atas transaksi online kepada para
peserta.
Sedangkan untuk edukasi, hal ini lebih ditekankan kepada para
pengawas/moderator transaksi online. Hal ini dapat dilakukan dengan
memberikan pelatihan dari Direktorat Jenderal Pajak kepada para pengawas
transaksi online dengan waktu yang intensif. Mereka diberikan bekal terkait
tugas dan tanggung jawab dalam melakukan pengawasan atas sebuah
transaksi online yang terjadi dalam suatu forum jual beli. Singkatnya
Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan simulasi kecil-kecilan untuk
para moderator/pengawas transaksi online dalam menjalankan tugas dan
kewajibannya.
4.7 Kesimpulan
Penerapan pemungutan pajak atas transaksi online adalah hal yang tidak
mustahil, bahkan tanpa membuat sistem pembayaran nasional. Dengan
menggunakan contoh Forum Jual Beli Kaskus, ditunjukkan bahwa pengenaan
pajak yang ideal untuk diterapkan adalah PPN dengan tarif 10%. Meskipun
demikian, pemungutan pajak atas transaksi online memiliki kesulitan
tersendiri sehingga harus dibuat sistem yang menunjang proses pemungutan
tersebut, misalnya dengan memanfaatkan Rekening Bersama dan Kaspay
sebagai metode pembayaran. Dengan rekening tersebut, administrator dan
moderator tinggal mengirimkan 90% uang pembayaran transaksi ke penjual
dan 10% sisanya ke Kantor Pajak. Selanjutnya, dibutuhkan berbagai langkah
lebih lanjut untuk melakukan pengawasan dan sosialisasi serta edukasi.
27
BAB V
IMPLIKASI DAN KETERBATASAN
5.1 Implikasi Pemungutan Pajak atas Transaksi Online
Pemungutan pajak secara online bukanlah merupakan suatu bentuk
disinsentif bagi pelaku jual beli online. Sebaliknya, sebenarnya ada manfaat-
manfaat yang dapat dirasakan oleh berbagai pihak atas dilakukannya
pemungutan pajak atas transaksi online, yaitu:
a. Memberikan pemasukan dari pendapatan pajak pada pemerintah.
b. Memberikan reputasi yang lebih baik bagi penjual. Tidak dapat
dipungkiri, hingga saat ini penjual online terkadang masih
diragukan oleh para calon pembeli. Dengan membayar pajak dan
mendapat verifikasi dari pihak ketiga, penjual bisa mendapatkan
kepercayaan lebih dari pembeli.
c. Menghindari transaksi ilegal dan meningkatkan kualitas barang-
barang yang diperjualbelikan. Hal ini tentunya memberikan
manfaat tersendiri bagi pembeli.
d. Dengan adanya pemasukan pajak, dalam jangka panjang akan
tercipta peningkatan infrastruktur yang tentunya memberikan
dampak baik bagi masyarakat.
5.2 Keterbatasan dan Saran
Bagi pelaksanaan penelitian selanjutnya, beberapa hal yang dapat
dilakukan untuk mengatasi keterbatasan penelitian ini adalah:
a. Membuat desain implementasi sistem pada saluran jual beli yang
berbeda, seperti Toko Online dan Media Sosial.
b. Menelaah lebih lanjut mengenai transaksi yang melibatkan pihak atau
produk asing yang kemungkinan tidak dapat dipajaki di Indonesia.
27
28
DAFTAR PUSTAKA
Inland Revenue Authority of Singapura. 2001. Income Tax Guide on E-
Commerce.Published 3rd Edition: 23 February 2001.
Inland Revenue Board of Malaysia. 2011. E-Commerce : Taxation Challenges
andLegal Issues. prepared by Malaysia on 41st SGATAR Meeting,
Malaysia.
National Tax Service Republic of Korea.Taxation in E-commerce.
2011.http://www.hasil.gov.my/sgatar/pdf/07%20%20South%20Korea/41S
GATAR_KR_WP_T 3.pdf (diakses 21 Oktober 2013)
Onggoboyo, Adi Nugroho.Rekber Kaskus dan Trust dalam Dunia Virtual
.Bandung: Madresa Foundation.
Sejarah Kaskus http://support.kaskus.co.id/about/sejarah_kaskus.html#content
(diakses 26 Oktober 2013)
Bagaimana untuk Mulai Berjualan http://support.kaskus.co.id/jual-
beli/mulai_berjualan.html#content (diakses 26 Oktober 2013)
Kaspay Help Center https://www.kaspay.com/helpcenter#penggunaan (diakses 26
Oktober 2013)
Tjokrosuprobo, Agung Wicaksono. 2013.Kaspay Sebagai Cara Pembayaran di
Situs Online. 29 September
2013.http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2013/09/29/kaspay-sebagai-
cara-pembayaran-di-situs-online-kasku-594130.html (diakses tanggal 26
Oktober 2013)
Pusat Kebijakan Pendapatan negara.ASEAN Free Trade
Area.http://www.tarif.depkeu.go.id/Others/?hi=AFTA (diakses tanggal 26
Oktober 2013)
Toko Online Bakal Dibebankan Pajak.
http://www.tribunnews.com/bisnis/2013/07/15/toko-online-bakal-
29
dibebankan-pajak artikel Senin, 15 Juli 2013 (diakses tanggal 26 Oktober
2013)
30
CURRICULUM VITAE
Nama Lengkap: Nitia PriyustinaJenis Kelamin: PerempuanAlamat Sekarang: Gang Surya 4A Gejayan, Depok,
Sleman,YogyakartaAlamat Asal: Gang Beringin 7 RT02 RW03, Gombong,
Kebumen, Jawa TengahTelepon: 085328049173E-mail: [email protected]
Pendidikan:2010 sekarang Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan
Bisnis Universitas Gadjah Mada2007 2010 SMA N 1 Gombong2004 2007 SMP N 2 Gombong1998 2004 SD Pius Bakti Utama Gombong1997 1998 TK Pius Bakti Utama Gombong
Pekerjaan:2013 Asisten Riset Penelitian FEB UGM
Organisasi:2012 Humas Keluarga Mahasiswa Katolik (KMK) FEB UGM2011 Staf Mading Keluarga Mahasiswa Katolik (KMK)
FEB UGM2010 sekarang Anggota Komunitas Anak Gombong di
Jogja (Kunang Ijo)
Kepanitiaan :2012 Staf Dana Usaha Catholic and Christian
Econolympics (CEO) KMK FEB UGM2012 Liaison Officer DREaM (UGM Summer
School)2012 Staf Divisi Bisnis Indonesia International
Contribution Project oleh HUE Jepang2011 Liaison Officer Christian and Catholic
Econolympics (CEO) PMK dan KMK FEB UGM
2011 Staf Acara Seminar Ekonomi Bebas Korupsi(EBK) BEM FEB UGM
2011 Staf Kesehatan Sosialisasi dan Inisasi Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM (Simfoni)
31
Kompetisi :2012 10 besar Call for Essay Konferensi Nasional
Ekonomi Bebas Korupsi (EBK) BEM FEB UGM2012 Tempat IV Liga Ekonomi Mahasiswa Universitas
Atma Jaya Yogyakarta
Kemampuan Bahasa: Inggris dan Indonesia
Kemampuan Komputer: Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel), CorelDraw
Novel:Keturunan Elf (Novel Fiksi). 2012.Yogyakarta : Lintang Rasi Aksara Book, powered by Lintang Publishing Service
Tulisan Ilmiah:
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia : di Antara Kesenjangan, Etika, dan Kerusakan Lingkungan. 2013. (diikutsertakan dalam Liga Ekonomi Mahasiswa Universitas Atma Jaya 2013)
Green Accounting untuk Sustainability Development : Analisis Etika dan Manfaat Strategis. 2012. (diikutsertakan dalam Kompetisi LKTI ACTIVE HMJ Akuntansi UNS 2012)
Transparansi dan Pembatasan Dana Kampanye Sebagai Salah Satu Aspek Penting dalam Regulasi Dana Kampanye. 2012. (diikutsertakan dalam Konferensi Nasional EBK 2012)
Mentalitas Sumber Daya Manusia Sebagai Amunisi Indonesia di Tengah Krisis Global.2012. (diikutsertakan dalam Hatta Radjasa Writing Competition 2012)
Subsidi BBM Ditinjau dari Segi Etika dan Dampaknya. 2012. (diikutsertakan dalam Liga Ekonomi Mahasiswa Universitas Atma Jaya 2012)
32
Nama Lengkap: Nicolaus Julian Harino PangarsoJenis Kelamin: Laki- LakiAlamat Sekarang: Karangmalang C19, Caturtunggal, Depok,
SlemanAlamat Asal: Klampok RT01 RW06, Purwareja- Klampok,
Banjarnegara, Jawa TengahTelepon: 085729194134E-mail: [email protected]
Pendidikan:2010 sekarang Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan
Bisnis Universitas Gadjah Mada2007 2010 SMA Pangudi Luhur Van Lith Muntilan 2004 2007 SMP N 1 Purwareja- Klampok1998 2004 SD YPPPK Klampok
Organisasi:2011 Staf Kajian Strategis Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga
Mahasiswa UGM KABINET Kontributif Membumi
Kepanitiaan :
2011 Bendahara pada kepanitiaan acara Dialog Interaktif KPK -BEM KM UGM
Kompetisi :2012 10 besar Call for Essay Konferensi Nasional
Ekonomi Bebas Korupsi (EBK) BEM FEB UGM2012 Tempat IV Liga Ekonomi Mahasiswa Universitas
Atma Jaya Yogyakarta
Kemampuan Bahasa: Inggris dan Indonesia
Kemampuan Komputer: Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel),
Tulisan Ilmiah:
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia : di Antara Kesenjangan, Etika, dan Kerusakan Lingkungan. 2013. (diikutsertakan dalam Liga Ekonomi Mahasiswa Universitas Atma Jaya 2013)
Kemiskinan dan Radikalisme dalam Kompleksitas Manusia Modern.2013.
(diikutsertakan dalam Lomba Esai 90 th Kolose Ignatius, Yogyakarta)
33
Green Accounting untuk Sustainability Development : Analisis Etika dan Manfaat Strategis. 2012. (diikutsertakan dalam Kompetisi LKTI ACTIVE HMJ Akuntansi UNS 2012)
Transparansi dan Pembatasan Dana Kampanye Sebagai Salah Satu Aspek Penting dalam Regulasi Dana Kampanye. 2012. (diikutsertakan dalam Konferensi Nasional EBK 2012)
Kaum Muda, Menggalang Perdamaian di Tengah Konflik dan Keberagaman.2012. (diikutsertakan dalam lomba Esai Menyambut Indonesian Youth Day 2012, Sanggau, Kalimantan Barat)
Spirit Kewirausahaan Kaum Muda untuk Ekonomi Indonesia yang Lebih Baik.
2012(diikutsertakan dalam Hatta Radjasa Writing Competition 2012)
Subsidi BBM Ditinjau dari Segi Etika dan Dampaknya. 2012. (diikutsertakan dalam Liga Ekonomi Mahasiswa Universitas Atma Jaya 2012)
Nama Lengkap: Rochim Wajianti
Tempatlahir: Bantul,
Tanggal lahir: 02 Agustus 1991
Domisili: Watu, RT 01, Argomulyo, Sedayu, Bantul, Yogyakarta
No HP: 087839457286
Email: [email protected]
Penghargaan:
Peserta Lomba Menulis Tingkat Nasional dari Persatuan Pewarta Warga Indonesia (2012)
Semifinalis 15 besar Indonesia Funtaxtic di STAN Bintaro (2013)
Karya Tulis terbaik dalam rangkaian acara Indonesian Funtaxtic di STAN Bintaro (2013)
Rochim Wajianti
Bantul,
02 Agustus 1991
Watu, RT 01, Argomulyo, Bantul, Yogyakarta
087839457286
Peserta Lomba Menulis Tingkat Nasional dari Persatuan Pewarta Warga
Semifinalis 15 besar Indonesia Funtaxtic di STAN Bintaro (2013)
lam rangkaian acara Indonesian Funtaxtic di STAN Bintaro
34
Peserta Lomba Menulis Tingkat Nasional dari Persatuan Pewarta Warga
lam rangkaian acara Indonesian Funtaxtic di STAN Bintaro