1LOMBA KARYA TULIS ILMIAH

PEKAN INTELEKTUAL PAJAK 2013

MENDESAIN SISTEM IMPLEMENTASI PAJAK: EKSTENSIFIKASIPAJAK ONLINE SHOP PADA FORUM

JUAL BELI KASKUS

Nitia Priyustina (10/296436/EK/17775)

Nicolaus Julian Harino P. (10/302430/EK/18082)

Rochim Wajianti (10/296749/EK/17836)

UNIVERSITAS GADJAH MADA

YOGYAKARTA

2013

2LEMBAR PENGESAHAN

1. Judul Karya Tulis : Mendesain Sistem Implementasi Pajak: Ektensifikasi Pajak Online Shop pada Forum Jual Beli Kaskus

2. Nama/Nama Ketuaa. Nama Lengkap : Nitia Priyustinab. NIM/NPM : 10/296436/EK/17775c. Jurusan/Fakultas : Akuntansi/Ekonomika dan Bisnisd. Asal Universitas : Universitas Gadjah Madae. No. Telp/HP : 085328049173f. Alamat Rumah : Jl Affandi Gejayan, Gg Surya 4A, Caturtunggal,

Depok, Slemang. Email : nitiapriyustina@rocketmail.com

3. Nama AnggotaAnggota 1:a. Nama Lengkap : Nicolaus Julian Harino Pangarsob. NIM/NPM : 10/302430/EK/18082c. Jurusan/Fakultas : Akuntansi/Ekonomika dan Bisnis

Anggota 2:

a. Nama Lengkap : Rochim Wajiantib. NIM/NPM : 10/296749/EK/17836c. Jurusan/Fakultas : Akuntansi/Ekonomika dan Bisnis

4. Nama Dosen Pembimbinga. Nama Lengkap : Sonny Warsono, Dr., MAFIS., Ak.b. NIP : 196706171993031002c. Alamat Rumah : Jln. Kaliurang KM 9,1, Perum Citra Alam

Sejahtera 5R, Sleman, Yogyakartad. No. Telp/HP : 08179423068

Yogyakarta, 31 Oktober 2013Mengetahui,Dosen Pembimbing Penulis/Ketua Tim

Sonny Warsono, Dr., MAFIS., Ak. Nitia Priyustina NIP. 196706171993031002 10/296436/EK/17775

3Kata Pengantar

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena ats berkat dan rahmatnya, kami bisa menyelesaikan Karya Tulis yang berjudul Mendesain Sistem Implementasi Pajak: Ekstensifikasi Pajak Online Shop pada Forum Jual Beli Kaskustepat pada waktunya. Karya tulis ini akan membahas mengenai penerapan pajak untuk online shop, dengan studi kasus pada forum Jual Beli Kaskus, sebuah forum yang berkembang pesat akhir- akhir ini.

Terima kasih sedalam- dalamnya kami sampaikan khususnya pada bapak Dr. Sonny Warsono, MAFIS., Ak. , yang telah menjadi dosen pembimbing karya tulis kami. Ucapan terima kasih tak lupa pula kami sampaikan pada rekan- rekan civitas akademika di Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta yang banyak memberi dukungan baik moril maupun materiil, sehingga kami bisa menyelesaikan karya tulis ini.

Akhir kata, semoga karya tulis ini mampu memberi manfaat bagi semua pihak. Terima kasih.

Yogyakarta, 31 Oktober 2013

Tim Penulis

4DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL 1

LEMBAR PENGESAHAN 2

KATA PENGANTAR 3

DAFTAR ISI 4

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR 6

ABSTRAKSI 7

BAB 1: PENDAHULUAN 8

1.1 Latar Belakang 9

1.2 Rumusan Masalah 10

1.3 Tujuan Penelitian 10

BAB II: KERANGKA TEORITIS 11

2.1 Pengertian dan Manfaat AFTA 11

2.2 Pengertian Ekstensifikasi Pajak 12

BAB III: METODE PENELITIAN 13

BAB IV: PEMBAHASAN 14

4.1 Kaskus 14

4.2 Praktik Transaksi Online di Beberapa Negara 17

4.3 Desain Sistem Penerapan Pajak Online di Kaskus 19

4.4 Gambaran Deskripsi Pemungutan Pajak untuk

Transaksi Online di Kaskus 21

4.5 Pengawasan 23

4.6 Sosialisasi dan Edukasi 25

4.7 Kesimpulan 26

5BAB V: IMPLIKASI DAN KETERBATASAN 27

5.1 Implikasi Pemungutan Pajak atas Transaksi Online 27

5.2 Keterbatasan dan Saran 27

DAFTAR PUSTAKA 28

CURRICULUM VITAE 30

6DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

1. Tabel:

Tabel 1: Perbandingan Alternatif Penerapan Pajak untuk

Transaksi Online 19

2. Gambar:

Gambar 1: Mekanisme transaksi melalui Rekening Bersama 15

Gambar 2: Skema Pemungutan PPN dalam Transaksi Online Kaskus

dengan perantaraan Rekening Bersama dan Kaspay 21

7Abstraksi

Sebagai usaha meningkatkan daya saing negara-negara di kawasan ASEAN di kancah internasional, regulasi AFTA mengharuskan negara-negara ASEAN untuk menghapus tarif dan hambatan perdagangan antar negara ASEAN. Sebagai dampaknya, penerimaan pendapatan pajak negara-negara tersebut dapat mengalami penurunan. Untuk mengatasi masalah tersebut, dapat dilakukan ekstensifikasi dan/atau intensifikasi pajak. Salah satu usaha ekstensifikasi adalah dengan menerapkan jenis pajak baru, dalam hal ini pajak atas transaksi OnlineShop. Untuk dapat menerapkan pemungutan pajak tersebut dengan baik, perlu diciptakan sistem yang mumpuni dan mampu mencegah penghindaran pajak. Rancangan sistem tersebut dapat dibuat dengan mempertimbangkan karakteristik dari masing-masing transaksi online. Salah satu saluran transaksi online di Indonesia adalah melalui Forum Jual Beli Kaskus yang saat ini telah berkembang pesat. Berdasarkan pengetahuan mengenai sistem transaksi Kaskus dan dengan mempertimbangkan regulasi Pajak Online disusunlah rancangan implementasi penarikan pajak online dengan mengambil Forum Jual Beli Kaskus sebagai contoh kasus.

Kata Kunci : pajak, online, Kaskus

8BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Didirikan pada tahun 1992 pada ASEAN Summit ke-4 pada tahun 1992,

AFTA merupakan perjanjian untuk menyelenggarakan suatu kawasan

perdagangangan bebas di ASEAN dalam jangka waktu 15 tahun. Dalam

mencapai terwujudanya perdagangan bebas tersebut, AFTA memiliki skema

Common Effective Preferential Tariffs For ASEAN Free Trade Area ( CEPT-

AFTA), Melalui skema tersebut, negara-negara anggota AFTA sepakat untuk

menyelenggarakan penurunan tarif hingga menjadi 0-5% serta penghapusan

pembatasan kuantitatif dan hambatan-hambatan non tarif lainnya. Pada tahun

2010, negara ASEAN-6 telah menerapkan penghapusan tarif secara

keseluruhan, diharapkan penghapusan tarif AFTA secara keseluruhan telah

diterapkan juga oleh negara ASEAN lainnya, dengan demikian barang

dagangan bebas berlalu-lalang dari satu negara ke negara lain.

Meskipun demikian, tidak semua barang dapat dikenai penghapusan

tarif tersebut. Hanya barang yang termasuk dalam Daftar Inklusi yang dapat

memenuhi persyarataan CEPT dan dikenai tarif 0%. Barang-barang yang

tidak dapat menikmati penghapusan tarif adalah barang-barang yang terdapat

dalam Daftar Sensitif, seperti beras, gula, dan cengkeh, dan yang terdapat

dalam Daftar Pengecualian Umum, seperti narkotika, senjata dan amunisi.

Perdebatan tentang perdagangan bebas pada umumnya dan AFTA

pada khususnya telah banyak menjadi perbincangan di Indonesia. Meskipun

demikian, sebenarnya ada satu lagi dampak yang disebabkan oleh AFTA bagi

perekonomian Indonesia : berkurangnya penerimaan pajak negara karena

dihapuskannya tarif. Apalagi, pada tahun 2015 ditargetkan kesepuluh negara

ASEAN dapat memperdagangkan produknya yang ada dalam Daftar Inklusi

tanpa ada pendapatan tarif bagi pemerintah.

8

9Untuk dapat meningkatkan pendapatan negara, ada dua hal yang dapat

dilakukan, yaitu ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Ekstensifikasi

berkaitan dengan menambah jumlah wajib pajak atau, dengan kata lain,

menambah lahan pajak baru. Adapun intensifikasi berkaitan dengan usaha

menagih pajak atas wajib pajak yang telah ada.

Dalam kaitannya dengan usaha ekstensifikasi, santer terdengar kabar

tentang akan diadakannya pajak atas transaksi jual beli online (via internet).

Dalam Tribunnews.com edisi 15 Juli 2013 dikabarkan bahwa Ditjen Pajak

akan memastikan tiap transaksi online di Indonesia kena PPN sebesar 10

persen. Rencana tersebut disampaikan Ditjen Pajak kepada Ketua Umum

Asosiasi Penyedia Jasa Internet (APJII).

Pajak atas transaksi online ditekankan pada peredaan antara perbedaan

antara transaksi online dengan offline yang mengharuskan tatap muka.

Meskipun demikian, penerapan pajak atas Toko Online tidaklah semudah

penerapan pajak atas transaksi fisik. Beberapa hal yang harus diperhatikan

adalah :

1. Masih dalam Tribunnews.com edisi 15 Juli 2013, Ketua APJII

menjelaskan bahwa ada beberapa jenis saluran transaksi online. Ada yang

memiliki toko online, seperti lazada.com dan zalora.co.id. Ada pula yang

melalui platform yang mempertemukan penjual dan pembeli, seperti

kaskus.co.id dan tokobagus.com. Ketiga, ada pula yang melalui jejaring

sosial.

2. Tidak semua situs jual beli online memiliki metode transaksi dan

pengawasan yang sama.

3. Selain hal-hal tersebut, pengawasan pemungutan pajak pada transaksi

online juga lebih sulit. Terkadang ada penjual yang tidak menampilkan

jati dirinya secara jelas, tidak mencantumkan harga produknya, dan tidak

memberikan penjelasan apakah produknya sudah terjual atau belum.

Meskipun tampak cukup sulit diselenggarakan, sebenarnya

implementasi pemungutan pajak terhadap transaksi online adalah sebuah

sarana yang baik untuk melakukan ekstensfikasi pajak, termasuk dalam

10

menghadapi penurunan pendapatan pajak akibat penghapusan tarif AFTA.

Walaupun demikian, hal tersebut haruslah diimbangi dengan proses

intensifikasi yang baik.

Salah satu situs yang sudah memiliki rekening bersama sebagai sarana

pengawasan jual beli online adalah kaskus.co.id. Penjual terpercaya yang

bertransaksi menggunakan rekening tersebut biasanya menggunakan rekening

bersama. Saat ini, Kaskus.co.id, melalui Forum Jual Belinya telah

berkembang menjadi salah satu penyedia jasa transaksi jual beli online paling

populer di Indonesia. Beragamnya jenis penjual dan pembeli serta barang

yang diperjualbelikan juga menjadikan Kaskus.co.id tidak pernah sepi

pengunjung.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme jual- beli di Kaskus?

2. Bagaimana mekanisme pemungutan pajak atas transaksi online di Negara

lain?

3. Bagaimana sistem pemungutan pajak atas transaksi online di Kaskus

seharusnya diterapkan?

1.3 Tujuan Penelitian

Pemelitian ini bertujuan untuk memberikan rancangan sistem pemungutan

pajak atas transaksi online, dalam hal ini pada situs kaskus.co.id. Diharapkan,

hasil penelitian ini dapat membantu pemerintah dalam merancang sistem

pemungutan pajak atas transaksi online di Indonesia, utamanya yang memiliki

mekanisme transaksi seperti Kaskus.

11

BAB II

KERANGKA TEORITIS

2.1 Pengertian dan Manfaat AFTA

Menurut Departemen Keuangan seperti terdapat dalam situs

tarif.depkeu.go.id ASEAN Free Trade Area (AFTA) merupakan wujud dari

kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan

bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan

regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia

serta serta menciptakan pasar regional.

Masih menurut sumber yang sama, manfaat AFTA adalah:

Peluang pasar yang semakin besar dan luas bagi produk Indonesia, dengan penduduk sebesar 500 juta dan tingkat pendapatan masyarakat

yang beragam;

Biaya produksi yang semakin rendah dan pasti bagi pengusaha/produsen Indonesia yang sebelumnya membutuhkan barang

modal dan bahan baku/penolong dari negara anggota ASEAN lainnya

dan termasuk biaya pemasaran;

Pilihan konsumen atas jenis/ragam produk yang tersedia di pasar domestik semakin banyak dengan tingkat harga dan mutu tertentu;

Kerjasama dalam menjalankan bisnis semakin terbuka dengan beraliansi dengan pelaku bisnis di negara anggota ASEAN lainnya.

AFTA diharapkan dapat meningkatkan daya saing internasional negara-

negara anggota ASEAN, dengan mempermudah perdagangan antar negara

ASEAN sembari tetap mengizinkan mereka menggunakan kebijakan

perdagangan yang mereka miliki untuk perdagangan dengan negara di luar

ASEAN. Untuk dapat mewujudkan manfaat tersebut, AFTA berusaha

menurunkan tarif komoditas yang diperdagangkan di antara negara anggota

hingga antara 0-5% dan mengeliminasi semua batasan perdagangan melalui

13

12

Common Effective Preferential Tariff (CEPT), instrumen utama AFTA

(Tongzon dan Khan, 2005).

2.2 Pengertian Ekstensifikasi Pajak

Menurut Soemitro (1990) ekstensifikasi pajak adalah upaya memperluas

subyek dan obyek pajak serta penyesuaian tarif. Ekstensifikasi pajak antara

lain dapat ditempuh melalui cara:

a. Perluasan wajib pajak

b. Penyempurnaan tarif

c. Perluasan obyek pajak

Sedangkan menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-

06/PJ.9/2001 tersebut , pengertian Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah:

Kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajakterdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

13

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode content analysis pada :

1. Situs kaskus.co.id, guna mendapatkan informasi mengenai mekanisme jual

beli online melalui Forum Jual Beli Kaskus

2. Regulasi, artikel, dan sumber lain yang relevan mengenai pemungutan

pajak atas transaksi jual beli online di Negara lain, seperti Korea Selatan,

Malaysia, dan Singapura guna mendapatkan perbandingan praktik dan

mekanisme pemungutan pajak untuk jual- beli online

13

14

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Kaskus

Kaskus (kaskus.co.id) adalah salah satu forum dunia maya yang

terbesar di Indonesia, tercatat ada sekitar 4,5 juta member Kaskus hingga

2012. Kaskus didirikan pada tanggal 6 November 1999 oleh Andrew Darwis

dan 2 rekannya, Ronald Stephanus dan Budi Dharmawan yang sedang

melanjutkan studi di Seattle, Amerika Serikat, sebagai salah satu tugas dari

mata kuliah yang mereka ambil. Pada awal perkembangannya, Kaskus

terkenal melalui konten berbau pornografi dalam subforum BB 17 (Buka-

bukaan 17 tahun ke atas). Namun seiring dengan perkembangan waktu dan

diberlakukannya UU Informasi dan Transaksi Elektronik tahun 2008

subforum ini ditutup dan Kaskus menjadikan forum Jual Beli sebagai forum

unggulannya.

Forum jual beli Kaskus adalah forum yang mempertemukan penjual

dan pembeli secara online. Di forum ini, seseorang yang akan menjual barang

tertentu harus mendaftar menjadi member Kaskus terlebih dahulu, kemudian

membuat thread untuk mendisplay barang beserta informasi terkait seperti

harga, kondisi dan lain- lainnya, yang nantinya thread ini bisa dikunjungi

oleh orang- orang pengakses Kaskus, baik member atau bukan.

Adapun metode pembayaran yang biasa dipakai di Kaskus ada 3 yaitu:

a. Cash On Delivery (COD)

Dengan metode ini, pembeli dan penjual yang telah mencapai

kesepakatan untu transaksi suatu barang, melakukan pertemuan secara

tatap muka untuk menyelesaikan transaksi, yaitu untuk pembayaran

dan penyerahan barang.

b. Transfer ke Rekening Penjual

Dengan metode ini, setelah terjadi kesepakatan antara penjual dan

pembeli, pembeli melakukan transfer pembayaran ke rekening penjual

14

15

sesuai kesepakatan, seperti pembayaran langsung lunas, ataupun dengan

pembayaran down payment terlebih dahulu, untuk kemudian dilunasi

setelah barang sampai. Pembayaran dengan metode ini sangat beresiko,

karena hanya bergantung dengan kepercayaan yang terjalin antara penjual

dan pembeli saja. Untuk meminimalisir penipuan, calon pembeli harus

selektif untuk memilih penjual. dengan cara misalnya melihat testimoni

ataupun rekomendasi yang ada di dalam thread penjual ataupun melihat

reputasi penjual melalui jumlah cendol (istilah dalam Kaskus untuk

reputasi baik) ataupun bata (istilah dalam Kaskus untuk reputasi jelek)

yang terdisplay dalam profil penjual.

c. Rekening Bersama

Merupakan jasa yang disediakan pihak ke tiga di luar penjual

dan pembeli untuk menjadi perantara dalam penyelesaian transaksi.

Dalam Kaskus sendiri, banyak penyedia jasa rekening bersama seperti

contohnya Rekening Bersama (www.rekber.com), SanBank,

PIGGYBANK, Blackpanda dan lain- lain. Mekanisme transaksi

dengan perantara rekening bersama adalah sebagai berikut:

Gambar 1: Mekanisme transaksi melalui Rekening Bersama

Sumber: kaskus.co.id

16

1. Penjual dan pembeli menyepakati transaksi, kemudian menunjuk salah

satu penyedia jasa rekening bersama untuk menerima transfer

pembayaran.

2. Pembeli melakukan transfer ke rekening bersama, kemudian pihak

rekening bersama mengecek apakah transfer pembayaran sudah masuk

atau belum.

3. Setelah transfer pembayaran sudah masuk, pihak rekening bersama

memberikan konfirmasi ke penjual.

4. Penjual mengirimkan barang ke pembeli.

5. Pihak pembeli mengecek kelengkapan dan spesifikasi barang sesuai

kesepakatan awal. Apabila barang tersebut telah sesuai kesepakatan

awal, kemudian pembeli melakukan konfirmasi ke pihak bekening

bersama, untuk kemudian ditindaklanjuti oleh pihak rekening bersama

dengan mentransfer pembayaran ke penjual.

6. Apabila ternyata barang yang dikirim tidak sesuai kesepakatan awal,

pembeli dapat mengirim kembali barang tersebut ke penjual, dan

kemudian pihak rekening bersama mengembalikan transferan

pembayaran setelah dikurangi fee untuk rekening bersama

Mekanisme rekening bersama ini relatif aman menjadi pilihan untuk

mengurangi timbulnya kasus- kasus penipuan dalam jual- beli online yang

kerap terjadi. Selain itu, dengan memakai Rekening Bersama, penjual

dapat membangun kepercayaan di mata calon pembeli terutama bagi

penjual- penjual baru yang belum memiliki reputasi (newbie dalam istilah

Kaskus).

d. Kaspay

Merupakan metode pembayaran online yang dikembangkan

untuk mendukung kegiatan jual- beli di forum Kaskus. Untuk

mengakses Kaspay, seorang calon pembeli harus melakukan registrasi

dalam Kaspay (www.kaspay.com) terlebih dahulu. Setelah melakukan

registrasi, calon pembeli melakukan top up, yaitu mentransfer

sejumlah uang untuk mengisi saldo rekening dalam Kaspay, minimal

17

Rp 50.000,00 dan maksimal Rp 25.000.000,00. Setelah saldo dalam

Kaspay sudaah terisi, calon pembeli bisa menggunakan Kaspay

sebagai metode pembayaran dalam transaksi.

Kaspay ini mirip dengan perantara pembayaran lain yang

sudah ada dan eksis sebelumnya serta terbukti aman dalam menjadi

perantara transaksi seperti PayPal (www.paypal.com). Namun, ada

beberapa perbedaan yang mendasar antara Kaspay dan PayPal seperti:

1. Kaspay hanya bisa dipakai untuk transaksi dalam Kaskus,

sementara PayPal bisa digunakan untuk transaksi di semua media

online.

2. Dalam PayPal, penjual dan pembeli harus sama- sama memiliki

rekening PayPal, karena transfer dalam PayPal terjadi antar

rekening PayPal, sementara di dalam Kaspay, pihak penjual tidak

harus memiliki rekening dalam Kaspay, karena transfer dapat

dilakukan dari Kaspay ke rekening bank biasa.

4.2 Praktik Transaksi Online di Beberapa Negara

Perkembangan IT membuat praktik transaksi online berkembang pesat.

Banyak negara di dunia yang telah menerapkan regulasi terkait transaksi

online, antara lain yaitu:

1. Singapura

Singapura sering dijadikan panutan oleh negara berkembang di

kawasan Asia Tenggara.Dalam hal pengenaan pajak atas transaksi

online, Singapura telah memiliki regulasi yang jelas sejak awal tahun

2001 sehingga regulasi tersebut dinilai telah cukup stabil.

Dasar pengenaan pajak Singapura adalah penghasilan yang

bertumbuh atau berasal dari Singapura atau diterima di Singapura dari

luar Singapura. Dalam mengidentifikasi dasar pengenaan pajak ini,

Singapura menggunakan prinsip umum yang disebut operations test

untuk menentukan apakah penghasilan itu dapat dipajaki di Singapura

atau tidak. Prinsip ini merupakan acuan konseptual yang melandasi

18

sistem perpajakan di Singapura, termasuk dalam pengembangan

PajakPenghasilan atas Transaksi Online.

2. Korea Selatan

Secara umum Korea masih dalam proses untuk

mengimplementasikan dan merencanakan pengenaan pajak atas transaksi

online agar menjadi lebih baik. Gagasan manajemen kepatuhan terhadap

pajak yang sedang dirancang oleh Korea, yaitu:

a. Sistematika pengelolaan sumber daya pajak pada pasar terbuka

Pemerintah Korea akan mengelola sumber daya sistematis

pajak dengan mengumpulkan data penjualan secara online

penjual dari operator pasar terbuka secara teratur dan

memverifikasi pajak tersebut.

b. Membangun 24/7 analisis sistem untuk menghindari adanya penggelapan pajak.

c. Meningkatkan Pengumpulan Informasi

Meningkatkan pengumpulan informasi dapat dilakukan

dengan menyiapkan tim khusus yang difokuskan untuk

mengamati dan mengawasi transaksi online dan menganalisis

transaksi yang terjadi berdasarkan tanggal transaksi dan sumber

transaksi online.

3. Malaysia

Pemerintah Malaysia memiliki aturan tersendiri dalam kaitanya

dengan transaksi online. Salah satu bentuk pengawasan terhadap

transaksi online di Malaysia adalah dengan didirikannya Malaysia

Communication and Multimedia Commission (MCMC) pada tahun

1998 untuk mendorong bidang jasa penyiaran, telekomunikasi dan

internet.

Dipengaruhi oleh laju pertumbuhan penggunaan transaksi

online yang cukup pesat di Malaysia, Inland Revenue Board Malaysia

(IRBM) kemudian membentuk divisi e-commerce dibawah kendali

departemen pelaksanaan pajak pada 1 Maret 2009.Fungsi utama

19

dibentuknya divisi e-commerce ini adalah untuk mengembangkan dan

menjaga database bisnis online di Malaysia. Bisnis online yang

terdapat dalam database divisi e-commerce kemudian dianalisis

dengan mempertimbangkan informasi-informasi yang tersedia di

berbagai media cetak dan elektronik, internet,serta pihak ketiga seperti

Companies Commission of Malaysia (CCM) untuk kepentingan

perpajakan.

4.3 Desain Sistem Penerapan Pajak Online di Kaskus

Ada dua alternatif pajak yang dapat diterapkan atas transaksi jual beli

online di Kaskus, yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak

Penghasilan (PPh).Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-

masing serta mekanisme yang berbeda pula. Penjabaran mengenai

kemungkinan penerapan kedua pajak tersebut dijelaskan dalam tabel sebagai

berikut:

Alternatif Jenis

Pajak

Pajak Pertambahan Nilai Pajak Penghasilan

Deskripsi Dikenakan untuk setiap

transaksi pembayaran secara

online. Setiap transaksi

pembayaran dikenai PPN

dan dibayarkan oleh penjual

melalui rekening bersama

atau KasPay.

Dikenakan kepada setiap

penjual yang melakukan

jual beli online. Setiap

penjual diharuskan

menghitung keseluruhan

total pendapatannya secara

online tiap tahun dan

membayarkan pajaknya

melalui NPWP, seperti

halnya pajak atas

penghasilan lain. Sistem

pemungutan, tarif pajak,

dan hal-hal lain berlaku

20

sesuai dengan peraturan

Pajak Penghasilan yang

berlaku di Indonesia.

Tarif Tarif Fix 10% Tarif Progresif

Kelebihan Kemudahan dalam proses

pemungutan karena bisa

dipotong dari setiap

pembayaran transaksi

melalui Rekening Bersama

atau Kaspay. Dengan

demikian, pengawasan juga

akan menjadi lebih mudah

dan pendapatan pajak bisa

lebih dimaksimalkan.

Ada perbedaan tarif antara

penjual kecil dan penjual

besar sehingga lebih tidak

memberatkan pedagang

kecil.

Kekurangan Tidak ada fleksibilitas tarif

yang berpotensi memberikan

keleluasaan bagi pengusaha

kecil.

Lebih sulit diterapkan dan

diawasi karena bersifat

selfassessment sehingga

kemungkinan pajak tidak

dibayar atau disetorkan

lebih besar.

Tabel 1: Perbandingan Alternatif Penerapan Pajak untuk Transaksi Online

Dari kedua alternatif tersebut, jenis pajak yang lebih cocok untuk

diterapkan adalah Pajak Pertambahan Nilai. Hal ini dikarenakan

kompleksitas pengelolaan transaksi jual beli online di Kaskus sehingga

dibutuhkan sistem yang mempermudah proses pelaksanaan dan pengawasan

pemungutan pajak atas transaksi online. Meskipun penerapan PPN memiliki

kekurangan tersendiri, kepastian atas pendapatan pajak bagi pemerintah lebih

besar.Sistem pemungutan pajak atas transaksi online haruslah ditekankan pada

mekanisme pemungutan dan pengawasannya, mengingat ada banyak orang

yang melakukan transaksi secara anonim sehingga sulit untuk dilacak dan

orang lebih mudah untuk menghindari pembayaran pajak.

21

Selain hal di atas, banyak pula penjual yang hanya melakukan transaksi

secara insidental dan tidak bermaksud untuk berdagang secara kontinyu,

misalnya orang yang menjual barang elektronik bekas Berdasarkan esensi

tersebut, penerapan PPh akan menjadi sulit dilakukan karena transaksi yang

demikian bisa jadi tidak dapat digolongkan menjadi penghasilan. Pajak atas

transaksi online haruslah mempertimbangkan definisi yang jelas atas dasar

pengenaan pajak, mengingat begitu bervariasinya mekanisme, jenis produk,

dan frekuensi transaksi yang dilakukan penjual.

4.4. Gambaran Deskripsi Pemungutan Pajak untuk Transaksi Online di

Kaskus.

Gambar 2: Skema Pemungutan PPN dalam Transaksi Online Kaskus dengan perantaraan

Rekening Bersama dan Kaspay

1. Seorang member Kaskus yang akan menjual barang tertentu harus

membuat thread untuk mendisplay barang yang akan ia jual, pihak Kaskus

harus mensyaratkan adanya pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebesar

10% untuk barang tersebut. Persyaratan itu tercantum dalam terms and

condition yang harus disetujui member ketika membuat thread jual beli

2. Ketika penjual dan pembeli telah sepakat untuk melakukan transaksi jual

beli secara online, maka prosedur selanjutnya yang harus dilakukan

adalah:

22

a. pembeli akan mentransfer pembayaran termasuk di dalamnya harga

barang tersebut termasuk Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% ke

rekening bersama di Kaskus.

b. Jika pembeli menggunakan fasilitas Kaspay, maka saldo yang ada di

rekening Kaspay pembeli secara otomatis terpotong sebesar harga

barang termasuk di dalamnya pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%

dari harga barang tersebut.

3. Setelah transfer pembayaran masuk ke rekening bersama ataupundi dalam

rekening Kaspay, pihak rekening bersama ataupun Kaspay melakukan

konfirmasi ke penjual untuk mengirimkan barang.

4. Setelah pembeli menerima barang dengan kondisi sesuai kesepakatan

awal, pembeli melakukan konfirmasi ke pihak rekening bersama ataupun

Kaspay, dan kemudian rekening bersama ataupun Kaspay mentransfer

uang pembayaran dari pembeli sebesar harga barang.

5. Pajak Pertambahan Nilai yang sebesar 10% dari harga barang dimasukkan

ke dalam rekening pembayaran pajak yang dikelola rekening bersama

ataupun Kaspay untuk kemudian disetorkan ke kantor pajak.

Untuk memastikan prosedur ini bisa berjalan dengan baik, maka ada

beberapa hal yang perlu dibenahi, baik dari sisi prosedur jual beli di Kaskus

sendiri, ataupun regulasi dari pemerintah yang ada saat ini. Hal- hal tersebut

antara lain:

1. Kaskus harus menyatukan semua transfer pembayaran untuk jual beli

online dalam satu wadah rekening bersama ataupun Kaspay . Hal ini

bertujuan untuk menjamin keamanan dari transaksi jual- beli online, baik

dari sisi penjual ataupun pembeli, sehingga kasus- kasus penipuan bisa

diminimalisir. Selain itu, hal tersebut bertujuan untuk memudahkan dalam

pemungutan pajak.

2. Jasa penyedia rekening bersama yang banyak tersedia di Kaskus harus

digabung menjadi satu, dikelola langsung oleh Kaskus. Seperti diketahui

selama ini, penyedia jasa rekening bersama yang ada di Kaskus berjalan

23

secara independen, bukan atas nama Kaskus. Hal ini bertujuan untuk

memudahkan pengawasan dan pemungutan pajak

3. Jasa rekening bersama merupakan hal baru di Indonesia. Payung hukum

untuk jasa rekening bersama inipun belum ada. Sehingga, dalam hal ini

pemerintah harus membuat semacam peraturan untuk mengatur praktik

rekening bersama, agar keberadaannya diakui secara legal dan tidak

merugikan masyarakat di kemudian hari.

4.5 Pengawasan

Implementasi penerapan pajak atas transaksi online, seperti pada

kaskus.co.id haruslah diimbangi dengan pengawasan yang baik agar

pemungutan pajak berjalan lancar dan tidak terjadi penghindaran pajak.

Pengawasan tidak hanya dilaksanakan secara formal, namun juga secara

informal. Pengawasam juga hendaknya dilakukan oleh berbagai pihak, yaitu:

1. Moderator dan Administrator Kaskus

Moderator dan administrator bertugas mengawasi

pelaksanaan transaksi jual beli di Forum Jual Beli, memastikan

bahwa setiap penjualan yang terjadi merupakan penjualan yang

legal, dan juga berfungsi sebagai pemungut pajak bagi setiap

transaksi jual beli online. Dalam sistem pemungutan pajak atas

transaksi online, moderator dan administrator dapat memiliki tugas

sebagai berikut:

- mengharuskan setiap penjual yang hendak membuat thread di

Forum Jual Beli untuk menyetujui Ketentuan dan Persyaratan yang

salah satunya memuat persetujuan untuk membayar pajak.

- menjadi pengelola rekening bersama, dengan demikian bertugas

mentransferkan 90% dari jumlah yang ditransfer ke penjual dan

10% sisanya dibayarkan sebagai pajak ke Kantor Pajak, transaksi

dilakukan setelah pembeli mengirimkan konfirmasi bahwa

barangnya telah sampai penerima.

- mengawasi pelaksanaan transaksi penjualan

24

- memberikan apresiasi kepada penjual yang kooperatif dalam

membayar pajak

2. Penjual

Penjual sebagai pihak yang memiliki barang yang dipajaki

memiliki peran sebagai berikut:

- memiliki kesadaran untuk membayar pajak dan dengan demikian

tidak berusaha melakukan usaha penghindaran pajak,

- melakukan pengawasan eksternal terhadap transaksi-transaksi lain

di Forum Jual Beli dan melaporkan transaksi yang tidak dilakukan

sesuai prosedur

3. Pembeli

Pembeli sangat dibutuhkan kerja samanya untuk dapat

mengawasi pemungutan pajak atas transaksi jual beli online, yaitu

dengan:

- melakukan pengawasan eksternal terhadap transaksi-transaksi lain

di Forum Jual Beli dan melaporkan transaksi yang tidak dilakukan

sesuai prosedur

- menganggap bahwa penjual yang membayar pajak merupakan

penjual yang terpercaya.

4. Pemerintah

Pemerintah juga memegang peran penting dalam

pengawasan proses pemungutan pajak atas transaksi online,

meskipun pemerintah bisa jadi tidak memiliki peran langsung.

Adapun peran pemerintah adalah sebagai berikut.

- membuat regulasi yang mengatur dengan tegas proses pemungutan

pajak atas transksi online, termasuk regulasi mengenai penggunaan

metode pembayaran dengan rekening kolektif seperti rekening

bersama dan Kaspay, yang sampai saat ini belum ada. Pemerintah

harus mengatur secara jelas produk dan transaksi apa saja yang

dapat dipajaki.

25

- Pemerintah dapat melakukan benchmark dengan perlakuan sejenis

di negara lain dan menciptakan bentuk pengawasan khusus untuk

pemungutan pajak online, seperti pembuatan divisi e-commerce di

bawah kendali departemen pelaksanaan pajak seperti di Malaysia

atau membuat tim khusus dan membangun analisis sistem 24/7

seperti di Korea

- Meningkatkan pengumpulan informasi mengenai transaksi-

transaksi online yang terjadi, termasuk tanggal dan sumber

transaksi online. Peran ini dapat dilakukan secara sinergis bersama

administrator dan moderator.

- Berkomunikasi dengan dan memberikan pelatihan kepada

administrator dan moderator Kaskus dan situs-situs lain agar

mereka bersedia membantu pemerintah dalam melaksanakan

fungsinya sebagai pemungut pajak.

- Mendesain sistem pemungutan pajak yang berbeda untuk setiap

jenis saluran transaksi online yang berbeda (Toko Online, Forum,

dan Media Sosial) sehingga tidak terjadi kebingungan bagi para

pelaku usaha.

4.6 Sosialisasi dan Edukasi

Salah satu dampak jika diterapkan pajak atas transaksi online yaitu

berkaitan dengan sosialisasi dan edukasi terhadap para pengguna atau

pemakai transaksi online. Salah satu yang dapat dilakukan untuk

mensosialisasikan pajak atas transaksi online antara lain:

a. Membuat iklan sosialisasi penerapan pajak atas transaksi online di web

yang sering digunakan dalam bertransaksi online, dan sosialisasi di

media cetak maupun elektronik.

b. Masuk dalam komunitas para pengguna media online dan memberikan

sosialisasi dalam setiap komunitas tersebut.

26

c. Dapat dimasukan dalam setiap seminar perpajakan, misalnya dengan

pemberian brosur pengenaan pajak atas transaksi online kepada para

peserta.

Sedangkan untuk edukasi, hal ini lebih ditekankan kepada para

pengawas/moderator transaksi online. Hal ini dapat dilakukan dengan

memberikan pelatihan dari Direktorat Jenderal Pajak kepada para pengawas

transaksi online dengan waktu yang intensif. Mereka diberikan bekal terkait

tugas dan tanggung jawab dalam melakukan pengawasan atas sebuah

transaksi online yang terjadi dalam suatu forum jual beli. Singkatnya

Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan simulasi kecil-kecilan untuk

para moderator/pengawas transaksi online dalam menjalankan tugas dan

kewajibannya.

4.7 Kesimpulan

Penerapan pemungutan pajak atas transaksi online adalah hal yang tidak

mustahil, bahkan tanpa membuat sistem pembayaran nasional. Dengan

menggunakan contoh Forum Jual Beli Kaskus, ditunjukkan bahwa pengenaan

pajak yang ideal untuk diterapkan adalah PPN dengan tarif 10%. Meskipun

demikian, pemungutan pajak atas transaksi online memiliki kesulitan

tersendiri sehingga harus dibuat sistem yang menunjang proses pemungutan

tersebut, misalnya dengan memanfaatkan Rekening Bersama dan Kaspay

sebagai metode pembayaran. Dengan rekening tersebut, administrator dan

moderator tinggal mengirimkan 90% uang pembayaran transaksi ke penjual

dan 10% sisanya ke Kantor Pajak. Selanjutnya, dibutuhkan berbagai langkah

lebih lanjut untuk melakukan pengawasan dan sosialisasi serta edukasi.

27

BAB V

IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

5.1 Implikasi Pemungutan Pajak atas Transaksi Online

Pemungutan pajak secara online bukanlah merupakan suatu bentuk

disinsentif bagi pelaku jual beli online. Sebaliknya, sebenarnya ada manfaat-

manfaat yang dapat dirasakan oleh berbagai pihak atas dilakukannya

pemungutan pajak atas transaksi online, yaitu:

a. Memberikan pemasukan dari pendapatan pajak pada pemerintah.

b. Memberikan reputasi yang lebih baik bagi penjual. Tidak dapat

dipungkiri, hingga saat ini penjual online terkadang masih

diragukan oleh para calon pembeli. Dengan membayar pajak dan

mendapat verifikasi dari pihak ketiga, penjual bisa mendapatkan

kepercayaan lebih dari pembeli.

c. Menghindari transaksi ilegal dan meningkatkan kualitas barang-

barang yang diperjualbelikan. Hal ini tentunya memberikan

manfaat tersendiri bagi pembeli.

d. Dengan adanya pemasukan pajak, dalam jangka panjang akan

tercipta peningkatan infrastruktur yang tentunya memberikan

dampak baik bagi masyarakat.

5.2 Keterbatasan dan Saran

Bagi pelaksanaan penelitian selanjutnya, beberapa hal yang dapat

dilakukan untuk mengatasi keterbatasan penelitian ini adalah:

a. Membuat desain implementasi sistem pada saluran jual beli yang

berbeda, seperti Toko Online dan Media Sosial.

b. Menelaah lebih lanjut mengenai transaksi yang melibatkan pihak atau

produk asing yang kemungkinan tidak dapat dipajaki di Indonesia.

27

28

DAFTAR PUSTAKA

Inland Revenue Authority of Singapura. 2001. Income Tax Guide on E-

Commerce.Published 3rd Edition: 23 February 2001.

Inland Revenue Board of Malaysia. 2011. E-Commerce : Taxation Challenges

andLegal Issues. prepared by Malaysia on 41st SGATAR Meeting,

Malaysia.

National Tax Service Republic of Korea.Taxation in E-commerce.

2011.http://www.hasil.gov.my/sgatar/pdf/07%20%20South%20Korea/41S

GATAR_KR_WP_T 3.pdf (diakses 21 Oktober 2013)

Onggoboyo, Adi Nugroho.Rekber Kaskus dan Trust dalam Dunia Virtual

.Bandung: Madresa Foundation.

Sejarah Kaskus http://support.kaskus.co.id/about/sejarah_kaskus.html#content

(diakses 26 Oktober 2013)

Bagaimana untuk Mulai Berjualan http://support.kaskus.co.id/jual-

beli/mulai_berjualan.html#content (diakses 26 Oktober 2013)

Kaspay Help Center https://www.kaspay.com/helpcenter#penggunaan (diakses 26

Oktober 2013)

Tjokrosuprobo, Agung Wicaksono. 2013.Kaspay Sebagai Cara Pembayaran di

Situs Online. 29 September

2013.http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2013/09/29/kaspay-sebagai-

cara-pembayaran-di-situs-online-kasku-594130.html (diakses tanggal 26

Oktober 2013)

Pusat Kebijakan Pendapatan negara.ASEAN Free Trade

Area.http://www.tarif.depkeu.go.id/Others/?hi=AFTA (diakses tanggal 26

Oktober 2013)

Toko Online Bakal Dibebankan Pajak.

http://www.tribunnews.com/bisnis/2013/07/15/toko-online-bakal-

29

dibebankan-pajak artikel Senin, 15 Juli 2013 (diakses tanggal 26 Oktober

2013)

30

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap: Nitia PriyustinaJenis Kelamin: PerempuanAlamat Sekarang: Gang Surya 4A Gejayan, Depok,

Sleman,YogyakartaAlamat Asal: Gang Beringin 7 RT02 RW03, Gombong,

Kebumen, Jawa TengahTelepon: 085328049173E-mail: nitiapriyustina@rocketmail.com

Pendidikan:2010 sekarang Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan

Bisnis Universitas Gadjah Mada2007 2010 SMA N 1 Gombong2004 2007 SMP N 2 Gombong1998 2004 SD Pius Bakti Utama Gombong1997 1998 TK Pius Bakti Utama Gombong

Pekerjaan:2013 Asisten Riset Penelitian FEB UGM

Organisasi:2012 Humas Keluarga Mahasiswa Katolik (KMK) FEB UGM2011 Staf Mading Keluarga Mahasiswa Katolik (KMK)

FEB UGM2010 sekarang Anggota Komunitas Anak Gombong di

Jogja (Kunang Ijo)

Kepanitiaan :2012 Staf Dana Usaha Catholic and Christian

Econolympics (CEO) KMK FEB UGM2012 Liaison Officer DREaM (UGM Summer

School)2012 Staf Divisi Bisnis Indonesia International

Contribution Project oleh HUE Jepang2011 Liaison Officer Christian and Catholic

Econolympics (CEO) PMK dan KMK FEB UGM

2011 Staf Acara Seminar Ekonomi Bebas Korupsi(EBK) BEM FEB UGM

2011 Staf Kesehatan Sosialisasi dan Inisasi Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM (Simfoni)

31

Kompetisi :2012 10 besar Call for Essay Konferensi Nasional

Ekonomi Bebas Korupsi (EBK) BEM FEB UGM2012 Tempat IV Liga Ekonomi Mahasiswa Universitas

Atma Jaya Yogyakarta

Kemampuan Bahasa: Inggris dan Indonesia

Kemampuan Komputer: Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel), CorelDraw

Novel:Keturunan Elf (Novel Fiksi). 2012.Yogyakarta : Lintang Rasi Aksara Book, powered by Lintang Publishing Service

Tulisan Ilmiah:

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia : di Antara Kesenjangan, Etika, dan Kerusakan Lingkungan. 2013. (diikutsertakan dalam Liga Ekonomi Mahasiswa Universitas Atma Jaya 2013)

Green Accounting untuk Sustainability Development : Analisis Etika dan Manfaat Strategis. 2012. (diikutsertakan dalam Kompetisi LKTI ACTIVE HMJ Akuntansi UNS 2012)

Transparansi dan Pembatasan Dana Kampanye Sebagai Salah Satu Aspek Penting dalam Regulasi Dana Kampanye. 2012. (diikutsertakan dalam Konferensi Nasional EBK 2012)

Mentalitas Sumber Daya Manusia Sebagai Amunisi Indonesia di Tengah Krisis Global.2012. (diikutsertakan dalam Hatta Radjasa Writing Competition 2012)

Subsidi BBM Ditinjau dari Segi Etika dan Dampaknya. 2012. (diikutsertakan dalam Liga Ekonomi Mahasiswa Universitas Atma Jaya 2012)

32

Nama Lengkap: Nicolaus Julian Harino PangarsoJenis Kelamin: Laki- LakiAlamat Sekarang: Karangmalang C19, Caturtunggal, Depok,

SlemanAlamat Asal: Klampok RT01 RW06, Purwareja- Klampok,

Banjarnegara, Jawa TengahTelepon: 085729194134E-mail: nicolaus.pangarso@gmail.com

Pendidikan:2010 sekarang Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan

Bisnis Universitas Gadjah Mada2007 2010 SMA Pangudi Luhur Van Lith Muntilan 2004 2007 SMP N 1 Purwareja- Klampok1998 2004 SD YPPPK Klampok

Organisasi:2011 Staf Kajian Strategis Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga

Mahasiswa UGM KABINET Kontributif Membumi

Kepanitiaan :

2011 Bendahara pada kepanitiaan acara Dialog Interaktif KPK -BEM KM UGM

Kompetisi :2012 10 besar Call for Essay Konferensi Nasional

Ekonomi Bebas Korupsi (EBK) BEM FEB UGM2012 Tempat IV Liga Ekonomi Mahasiswa Universitas

Atma Jaya Yogyakarta

Kemampuan Bahasa: Inggris dan Indonesia

Kemampuan Komputer: Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel),

Tulisan Ilmiah:

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia : di Antara Kesenjangan, Etika, dan Kerusakan Lingkungan. 2013. (diikutsertakan dalam Liga Ekonomi Mahasiswa Universitas Atma Jaya 2013)

Kemiskinan dan Radikalisme dalam Kompleksitas Manusia Modern.2013.

(diikutsertakan dalam Lomba Esai 90 th Kolose Ignatius, Yogyakarta)

33

Green Accounting untuk Sustainability Development : Analisis Etika dan Manfaat Strategis. 2012. (diikutsertakan dalam Kompetisi LKTI ACTIVE HMJ Akuntansi UNS 2012)

Transparansi dan Pembatasan Dana Kampanye Sebagai Salah Satu Aspek Penting dalam Regulasi Dana Kampanye. 2012. (diikutsertakan dalam Konferensi Nasional EBK 2012)

Kaum Muda, Menggalang Perdamaian di Tengah Konflik dan Keberagaman.2012. (diikutsertakan dalam lomba Esai Menyambut Indonesian Youth Day 2012, Sanggau, Kalimantan Barat)

Spirit Kewirausahaan Kaum Muda untuk Ekonomi Indonesia yang Lebih Baik.

2012(diikutsertakan dalam Hatta Radjasa Writing Competition 2012)

Subsidi BBM Ditinjau dari Segi Etika dan Dampaknya. 2012. (diikutsertakan dalam Liga Ekonomi Mahasiswa Universitas Atma Jaya 2012)

Nama Lengkap: Rochim Wajianti

Tempatlahir: Bantul,

Tanggal lahir: 02 Agustus 1991

Domisili: Watu, RT 01, Argomulyo, Sedayu, Bantul, Yogyakarta

No HP: 087839457286

Email: rwajianti@gmail.com

Penghargaan:

Peserta Lomba Menulis Tingkat Nasional dari Persatuan Pewarta Warga Indonesia (2012)

Semifinalis 15 besar Indonesia Funtaxtic di STAN Bintaro (2013)

Karya Tulis terbaik dalam rangkaian acara Indonesian Funtaxtic di STAN Bintaro (2013)

Rochim Wajianti

Bantul,

02 Agustus 1991

Watu, RT 01, Argomulyo, Bantul, Yogyakarta

087839457286

rwajianti@gmail.com

Peserta Lomba Menulis Tingkat Nasional dari Persatuan Pewarta Warga

Semifinalis 15 besar Indonesia Funtaxtic di STAN Bintaro (2013)

lam rangkaian acara Indonesian Funtaxtic di STAN Bintaro

34

Peserta Lomba Menulis Tingkat Nasional dari Persatuan Pewarta Warga

lam rangkaian acara Indonesian Funtaxtic di STAN Bintaro