PENERAPANPENERAPANKARTU TANDA PENDUDUK (KTP) KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) BERBASIS NIK SECARA NASIONALBERBASIS NIK SECARA NASIONAL

DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI KEPENDUDUKANDIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI KEPENDUDUKANDEPARTEMEN DALAM NEGERI RIDEPARTEMEN DALAM NEGERI RI

Disampaikan oleh :TIM DIREKTORAT PENDAFTARAN PENDUDUK

P a d a

Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Administrasi Kependudukan

Di Hotel Cakra Kusuma, 23 Nopember 2009

I. DASAR HUKUMI. DASAR HUKUM

1.1. UU No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi UU No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang disahkan pada tanggal Kependudukan yang disahkan pada tanggal 29 Desember 200629 Desember 2006..

2.2. PP No. 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan PP No. 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan UUUU No. 23 Tahun 2006 yang disahkan tanggal No. 23 Tahun 2006 yang disahkan tanggal 28 Juni 200728 Juni 2007..

3.3. Perpres No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Perpres No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang disahkan pada tanggal Pencatatan Sipil yang disahkan pada tanggal 4 April 20084 April 2008..

4.4. Perpres No. 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Perpres No. 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional yang disahkan KTP Berbasis NIK Secara Nasional yang disahkan pada tanggal pada tanggal 19 Juni 200919 Juni 2009..

MATERI UU NO. 23 TH 2006

Terdiri dari 14 Bab dan 107 Pasal Bab I Ketentuan Umum (Pengertian) Bab II Hak dan Kewajiban Penduduk Bab III Kewenangan Penyelenggara dan Inst

Pelaks Bab IV Pendaftaran Penduduk Bab V Pencatatan Sipil Bab VI Data dan Dok Kependudukan Bab VII Dafduk dan Capil Neg Dlm Keadaan

Darurat Bab VIII SIAK Bab IX Perlindungan Data Pribadi Bab X Penyidikan Bab XI Sangsi Administratif Bab XII Ketentuan Pidana Bab XIII Ketentuan Peralihan Bab VIX Ketentuan Penutup

MATERI PP NO. 37 TH 2007

Terdiri dari 14 Bab dan 90 Pasal Bab I Ketentuan Umum (Pengertian) Bab II Penyelenggaraan Kewenangan Bab III Kelembagaan Bab IV Nomor Induk Kependudukan (NIK) Bab V Penerbitan Dok Petugas Rahasia Khusus Bab VI Hak Akses Data Dan Dok Kependudukan Bab VII Data Pribadi Bab VIII Persy Dan Tata Cara Dafduk Pelintas

Batas Bab IX SIAK Bab X Persyarat Dan Tata Cara Penct Perkwinan

Penghayat Kepercayaan Bab XI Pelaporan Bab XII Sangsi Administratif Bab XIII Ketentuan Peralihan Bab VIX Ketentuan Penutup

MATERI PERPRES NO. 25 TH 2008

Terdiri dari 5 Bab dan 110 Pasal

Bab I Ketentuan Umum (Pengertian) Bab II Pendaftaran Penduduk Bab III Pencatatan Sipil Bab IV Penetapan Denda Administratif Dan

Biaya Pelayanan Bab V Ketentuan Peralihan

MATERI PERPRES NO. 26 TH 2009Terdiri dari 11 Pasal

Pasal 1 PengertianPasal 2 Perangkat e-KTPPasal 3 Penyediaan perangkat e-KTPPasal 4 Perangkat pendukung e-KTP Pasal 5 Penyediaan blangko e-KTPPasal 6 Blangko e-KTP memuat kode keamanan dan

rekaman elektronik ( biodata, pas photo dan sidig jari), sidig jari diambil di Kec (WNI) dan Dinas (WNA).Pasal 7 Proses penerbitan e-KTPPasal 8 Penerbitan e-KTP hilang/rusakPasal 9 Pengadaan perangkat e-KTPPasal 10 KTP lama dan batas waktu penerapan e-KTP

(Tahun 2011).Pasal 11 Perpres berlaku saat ditetapkan

II . PENGERTIANII . PENGERTIAN

1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

2. Penduduk adalah warga Negara Indonesia dan Orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

3. Penyelenggara adalah Pemerintah, pemerintah Provinsi dan pemerintah Kab/Kota yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan.

4. Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.

5. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

6. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.

Lanjutan Pengertian……Lanjutan Pengertian……

7. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Kartu Tanda Penduduk berbasis NIK, adalah KTP yg memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dg sistem pengamanan khusus yg berlaku sbg identitas resmi yg diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

9. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.

III. BAGAN ALUR ADMINDUKIII. BAGAN ALUR ADMINDUK

DATABASEKEPENDUDUKA

N(1)

DATABASEKEPENDUDUKA

N(1)

DAFDUK1. Pencatatan Biodata Penduduk

dan Penerbitan NIK2. Pencatatan atas Pelaporan

Peristiwa Kependudukan3. Pendataan Penduduk Rentan

Kependudukan4. Pelaporan Penduduk yang

tidak dapat melapor sendiri

CAPIL1. Pencatatan Kelahiran2. Pencatatan Lahir Mati3. Pencatatan Perkawianan4. Pencatatan Pembatalan Perkawinan5. Pencatatan Perceraian6. Pencatatan Pembatalan Perceraian7. Pencatatan Kematian8. Pencatatan Pengangkatan

Pengesahan dan Pengakuan anak9. Pencatatan Perubahan Nama &

Perubahan Status Kewarganegaraan10.Pencatatan Peristiwa Penting11.Pelaporan Penduduk yg Tdk Bisa

Melapor Sendiri

INFODUK

S I A K

MANFAAT

1. Perumusan Kebijakan

2. Perencanaan Pembangunan

3. Kebutuhan Sektor Pembangunan lain

4. Pilkada dan Pemilu5. Penyusunan

Perkembangan Kependudukan

6. Penyusunan Proyeksi Kependudukan

7. Verifikasi Jati Diri Penduduk dan Dokumen Kependudukan

Dokumen Kependuduka

n(Biodata, KK,

KTP, Surat Keterangan

Kependudukan, Akta/Kutipan

Akta)(2)

Dokumen Kependuduka

n(Biodata, KK,

KTP, Surat Keterangan

Kependudukan, Akta/Kutipan

Akta)(2)

INPUT

INPUT

INPUT

OU

TP

UT

OUTPUT

IV. NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (Pasal 13 UU 23 TH 2006)

Setiap penduduk wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

NIK diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana dgn menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

NIK wajib dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar dlm penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi, Nomor Pokok Wajib Pajak, Polis Asuransi, Sertifikat Hak Atas Tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

( Ps 38 PP 37 Th 2007)

NIK diterbitkan setelah dilakukan pencatatan biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KK dan KTP pada Instansi Pelaksana tempat domisili yang bersangkutan.

Penerbitan NIK bagi bayi yang lahir di luar wilayah administrasi domisili, dilakukan setelah pencatatan biodata penduduk pada Instansi Pelaksana tempat domisili orang tuanya.

NIK

Pada setiap Dokumen Identitas Lainnya yang diterbitkan oleh Departemen/LPND atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat wajib dicantumkan NIK.

NIK dicantumkan pada kolom khusus yang disediakan pada setiap Dokumen Identitas Lainnya.

( Ps 39 dan 40 PP 37 Th 2007)

Dokumen Identitas Lainnya diterbitkan oleh Departemen/ LPND, Badan Hukum Publik atau Badan Hukum Privat meliputi dokumen identitas diri dan bukti kepemilikan.

Dokumen Identitas Lainnya yang diterbitkan harus memenuhi persyaratan yang meliputi dokumen resmi dan bukti diri pemegangnya.

Penerbitan Dokumen Identitas Lainnya dilakukan dengan cara pemohon menunjukkan/menyerahkan fotocopy KTP atau Dokumen Kependudukan lainnya untuk melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh instansi atau badan yang menerbitkan Dokumen Identitas Lainnya .

Dokumen Identitas diri adalah surat identitas diri dan/atau profesi antara lain seperti kartu advokat dan surat identitas pilot Indonesia.

Bukti kepemilikan antara lain seperti Paspor, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat Hak Atas Tanah, Surat Ijin Mengemudi (SIM), Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), Ijazah SMU atau yang sederajat dan Ijazah Perguruan Tinggi.

Pengaturan NIK

6 (enam) digit pertama merupakan Kode Wilayah :2 (dua) digit kode wilayah Propinsi (jika 9 01…09)2 (dua) digit kode wilayah Kabupaten/Kota (jika 901…09)2 (dua) digit kode wilayah Kecamatan (jika 9 01…09)

6 (enam) digit kedua merupakan tanggal lahir pemegang NIK : 2 (dua) digit tanggal kelahiran (khusus perempuan tanggal

kelahiran ditambah 40)2 (dua) digit bulan kelahiran2 (dua) digit tahun kelahiran

4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut pengeluaran NIK yang diterbitkan secara otomatis (create by system).

Misalnya, si Nona berjenis kelamin Perempuan telah lahir di Propinsi DKI Jakarta (09), Kota Jakarta Selatan (53), Kecamatan Pancoran(08), pada tanggal 06 Januari 1965, maka NIK-nya :

0 9 5 3 4 6 0 1 6 5 0 0 2 30 8

SANGSI KEPEMILIKAN KTP DAN KK Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1

(satu) KTP ( Ps 63 ayat 6 UU 23 Th 2006).

Penduduk WNI dan Orang Asing yg memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dlm 1 (satu) KK (Ps 62 ayat 1 UU 23 Th 2006).

Setiap penduduk yg dg sengaja mendaftarkan diri sbg Kepala Keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK dan atau memiliki KTP lebih dari 1 (satu) maka dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 25 Jt. (Ps 97 UU 23 Th 2006).

V. Pasal yg berkaitan dgn NIK dan e-KTP

UU No 23 Tahun 2006

Pasal 5 Huruf ePasal 5 Huruf e

Pasal 64 ayat 3Pasal 64 ayat 3

Pasal 13Pasal 13

Pasal 82Pasal 82

Pasal 83Pasal 83

Pasal 63 ayat 6Pasal 63 ayat 6

Pasal 101 huruf a dan bPasal 101 huruf a dan b

Pasal 7 Huruf gPasal 7 Huruf g

Pasal 6 Huruf dPasal 6 Huruf d

Pasal 13 Mewajibkan kepada setiap penduduk untuk memiliki

Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK hanya bisa diterbitkan oleh Instansi Pelaksana dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

NIK wajib dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi, Nomor Pokok Wajib Pajak, Polis Asuransi, Sertifikat Hak Atas Tanah, dan penerbitan identitas lainnya.

Lanjutan Lanjutan ….V.. ….V..

Pasal 82Pasal 82

Memerintahkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk Memerintahkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk melakukan pengelolaan informasi administrasi melakukan pengelolaan informasi administrasi kependudukan melalui pembangunan SIAK.kependudukan melalui pembangunan SIAK.

Pasal 83Pasal 83

Memerintahkan kepada Instansi Pemerintah untuk Memerintahkan kepada Instansi Pemerintah untuk memanfaatkan Database Kependudukan yang dihasilkan memanfaatkan Database Kependudukan yang dihasilkan oleh SIAK untuk perumusan kebijakan di bidang oleh SIAK untuk perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan. Pemanfaatan data pemerintahan dan pembangunan. Pemanfaatan data penduduk tersebut harus mendapat izin dari penduduk tersebut harus mendapat izin dari Penyelenggara (Menteri Dalam Negeri, Gubernur Penyelenggara (Menteri Dalam Negeri, Gubernur dandan Bupati/Walikota) sesuai lingkup pemanfaatan data Bupati/Walikota) sesuai lingkup pemanfaatan data penduduk.penduduk.

Pasal 5 huruf ePasal 5 huruf e

Memberi kewenangan, kewajiban dan tanggungjawab kepada Menteri Dalam Memberi kewenangan, kewajiban dan tanggungjawab kepada Menteri Dalam Negeri untuk menyelenggarakan Administrasi Kependudukan antara lain Negeri untuk menyelenggarakan Administrasi Kependudukan antara lain pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala nasional.pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala nasional.

Pasal 6 huruf dPasal 6 huruf d

Memberi kewenangan, kewajiban dan tanggungjawab kepada Gubernur untuk Memberi kewenangan, kewajiban dan tanggungjawab kepada Gubernur untuk menyelenggarakan Administrasi Kependudukan antara lain pengelolaan dan menyelenggarakan Administrasi Kependudukan antara lain pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala provinsi.penyajian data kependudukan berskala provinsi.

Pasal 7 huruf gPasal 7 huruf g

Memberi kewenangan, kewajiban dan tanggungjawab kepada Bupati/Walikota Memberi kewenangan, kewajiban dan tanggungjawab kepada Bupati/Walikota untuk menyelenggarakan Administrasi Kependudukan antara lain pengelolaan untuk menyelenggarakan Administrasi Kependudukan antara lain pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala Kabupaten/Kota.dan penyajian data kependudukan berskala Kabupaten/Kota.

Lanjutan …V.. Lanjutan …V..

Pasal 101 huruf aPasal 101 huruf a, huruf b, huruf b dan huruf dan huruf ee Memerintahkan kepada Pemerintah untuk memberikan Memerintahkan kepada Pemerintah untuk memberikan

NIK kepada setiap penduduk paling lambat tahun 2011.NIK kepada setiap penduduk paling lambat tahun 2011. Memerintahkan kepada Instansi Pemerintah untuk Memerintahkan kepada Instansi Pemerintah untuk

menjadikan NIK sebagai dasar dalam penerbitan menjadikan NIK sebagai dasar dalam penerbitan dokumen (Paspor, SIM, NPWP, Polis Asuransi, dokumen (Paspor, SIM, NPWP, Polis Asuransi, Sertifikat Hak Atas Tanah, Dokumen Identitas lainnya) Sertifikat Hak Atas Tanah, Dokumen Identitas lainnya) paling lambat tahun 2011paling lambat tahun 2011..

Keterangan mengenai alamat, Nomor Induk Pegawai Keterangan mengenai alamat, Nomor Induk Pegawai Pejabat dan Penandatanganan oleh Pejabat pada KTP Pejabat dan Penandatanganan oleh Pejabat pada KTP dihapus setelah database kependudukan Nasional dihapus setelah database kependudukan Nasional terwujud.terwujud.

Lanjutan …V.. Lanjutan …V..

Pasal 63 ayat (6) Pasal 63 ayat (6)

Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.

Penjelasan Pasal 63 ayat (6)Penjelasan Pasal 63 ayat (6)

Dalam rangka menciptakan kepemilikan 1 (satu) KTP untuk satu Dalam rangka menciptakan kepemilikan 1 (satu) KTP untuk satu penduduk diperlukan sistem keamanan/pengendalian dari sisi penduduk diperlukan sistem keamanan/pengendalian dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan melakukan administrasi ataupun teknologi informasi dengan melakukan verifikasi dan validasi dalam sistem database kependudukan verifikasi dan validasi dalam sistem database kependudukan serta pemberian NIK.serta pemberian NIK.

Pasal 64 ayat (3)Pasal 64 ayat (3)

Mewajibkan kepada Pemerintah, bahwa dalam KTP harus Mewajibkan kepada Pemerintah, bahwa dalam KTP harus disediakan ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman disediakan ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektronik data kependudukan.elektronik data kependudukan.

Lanjutan …V.. Lanjutan …V..

VI. PROSEDURVI. PROSEDUR PENGURUSAN PENGURUSAN DOK ADMINDUKDOK ADMINDUK ERINTEGRASI ERINTEGRASI PADA e-KTPPADA e-KTP

INPUT

Formulir di ttd Berkas, termsk

sidik jari di-sampaikan ke Kecamatan

Petugas Kecamatan menerima formulir, dokumen persyaratan dan berkas sidik jari

Penduduk mengisi formulir :Biodata penduduk per keluargaPindah alamatPelaporan kelahiranPelaporan kematianLain-lain

Berkas dan rekaman sidik jari disampaikan kepada Instansi Pelaksana

Petugas Instansi Pelaksana menerima formulir dan dokumen persyaratan serta melakukan verifikasi/ validasi

Petugas Provinsi mengkonsolidasi Data kependudukan dari Kab/Kota

Penyajian Data-Informasi (statistik) Kependudukan

Dokumen kependudukan ditandatangani dan diagenda selanjutnya disampaikan ke penduduk (KK/KTP, Surat Ket Kpddkan & Kutipan Akta)

Petugas Pusat mengkonsolidasi Data kependudukan dari Kab/Kota dan Provinsi

Database kependudukan nasional disajikan berupa :StatistikVerifikasi NIK Nasional

Database kpddkan Nasional

Warehouse

Statistik kppdkan nasional

Database kpddkan Provinsi

Statistik kppdkan Provinsi

Database kpddkan Kab/Kota

Statistik kppdkan Kab/Kota

Dokumen kppdkan

Data kpddkan dikelola dan diolah menjadi data kepddkan nasional berbasis NIK dan sidik jari untuk verifikasi data penduduk & statistik

Verifikasi/validasi formulir, Berkas persyaratan

Verifikasi pddk melalui NIK Rekam data sesuai peristiwa Rekam sidik jari

PROSES OUTPUT

Buku pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting

Berkas dokumen arsip persyaratan, sidik jari & buku pelaporan peristiwa kepddkan & peristiwa penting

OUTCOME

Penduduk

Bisnis

Pemerintah

Verifikasi data pddk melalui NIK dan Sidik Jari

Rekam data sesuai peristiwa

Cetakan dokumen

Verifikasi /validasi formulir, data penduduk

Mencatat dlm buku harian peristiwa kpddkan dan penting

Mengambil sidik jari

Data kpddkan dikelola & diolah menjadi data-informasi kpddkan

Verifikasi data pddk melalui NIK dan Sidik Jari

VII. Rancangan e-KTPVII. Rancangan e-KTP

Card Body

Printing Film

Protection Film

Printing Film

Protection Film

Printing film with background figure and laser anti-fake sign.

Printed photo and text

Authority & Valid Date

Smart Card Chip

RF Antenna

VIII. MANFAAT KTP MENGGUNAKAN KODE KEAMANAN/SISTEM PENGENDALIAN DAN PEREKAMAN ELEKTRONIK

A. MANFAAT BIOMETRIC - SIDIK JARI (FINGERPRINT)

Sebagai IDENTIFIKASI Jati Diri, yaitu data yg termuat dalam Dokumen menunjukkan Identitas diri Penduduk bersangkutan secara Akurat dan Cepat.

Sebagai AUTENTIFIKASI Diri, yaitu sebagai alat memastikan Dokumen sebagai milik orang tersebut (Mencegah Pemalsuan Dokumen, sekaligus mencegah Dokumen Ganda, dan mempunyai Sistem Pengamanan Data yg Independen) & sebagai Password bagi Individu Penduduk.

Lanjutan.. VIII..

B. MANFAAT CHIP

1. Sebagai Alat Peyimpan Data Elektronik penduduk yang diperlukan, termasuk Data Biometric.

4. Pada saatnya dapat berfungsi utk berbagai kebutuhan (multiguna) dgn Chip dimaksud (ID Card, ATM Card, Access Card), dan relatif mudah diintegrasikan dgn sistem lain.

2. Data yg termuat dlm Chip dapat dibaca secara Elektronik dgn alat tertentu (Reader) dimana saja.

3. Dilengkapi dgn Pengaman Data di dalam Chip itu sendiri

IX. PROSES e-KTPIX. PROSES e-KTP

Foto Penduduk

Biodata Penduduk1. NIK2. Nama Lengkap3. Jenis Kelamin4. Tanggal Lahir5. Tempat Lahir6. dst

DATABASE

KEPDDKAN

BERBASISNIK

DATABASE

KEPDDKAN

BERBASISNIK

DATABASE

SIDIK JARI

DATABASE

SIDIK JARISidik Jari Penduduk

Lanjutan… PROSES E-KTP

DATABASEPELAYANA

NPUBLIK

DATABASEPELAYANA

NPUBLIK

Keimigrasian Perbankan Kepolisian Rumah Sakit Perhotelan Transportasi Asuransi Ketenagakerjaan Perpajakan BPN, dll

DATABASESIDIK JARIDATABASESIDIK JARI

DATABASEKEPDDKANBERBASIS

NIK

DATABASEKEPDDKANBERBASIS

NIK Biodata PendudukFoto PendudukSidik Jari

DATAVALID/

INVALID

DATAVALID/

INVALID

Lanjutan…. PROSES E-KTP

Verifikasi Biodata

Biodata Penduduk

1. NIK2. Nama Lengkap3. Jenis Kelamin4. Tanggal Lahir5. Tempat Lahir6. dst

Foto PendudukDATABASEKEPDDKANBERBASIS

NIK

DATABASEKEPDDKANBERBASIS

NIK

DATABASE

SIDIK JARI

DATABASE

SIDIK JARI

Pemotretan

Protection FilmPrinting FilmCard BodyPrinting FilmProtection Film

Scan Sidik Jari e-KTPe-KTP

SecurityPrinting

X. JENIS STIMULAN PENERAPAN e-KTP Kab/Kota1.1. Blangko KTPBlangko KTP2.2. Server data base dan AFISServer data base dan AFIS3.3. Personal Komputer (PC) Personal Komputer (PC) 4.4. UPS server Min 2200 VAUPS server Min 2200 VA5.5. UPS destop Min 1000 VAUPS destop Min 1000 VA6.6. ScannerScanner7.7. Fingerprint ScannerFingerprint Scanner8.8. Smart Card Reader/Writer Smart Card Reader/Writer 9.9. Signatur PadSignatur Pad10.10. Card Personalization Printer Ribbon and LaimnationCard Personalization Printer Ribbon and Laimnation11.11. Sarana Pemotretan Pas FotoSarana Pemotretan Pas Foto12.12. PrinterPrinter13.13. Komunikasi data lokal (Modem Stock, Switch and Komunikasi data lokal (Modem Stock, Switch and

Network Cabling).Network Cabling).

XI. HAL-HAL YANG HARUS DIPERSIAPKAN/ DILAKSANAKAN PEMDA KAB/KOTA UTK MENERAPKAN e–KTP.

1.1. Nomenklatur Instansi Pelaksana harus disesuaikan Nomenklatur Instansi Pelaksana harus disesuaikan dengan sebutan dengan sebutan “DINAS KEPENDUDUKAN DAN “DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL”PENCATATAN SIPIL”, , dan dan bagi yang belum bagi yang belum menyesuaikanmenyesuaikan,, tidak dimungkinkan untuk menerapkan tidak dimungkinkan untuk menerapkan KTP Berbasis NIK Secara Nasional yang dilengkapi KTP Berbasis NIK Secara Nasional yang dilengkapi dengan kode keamanan/sistem pengendalian dan dengan kode keamanan/sistem pengendalian dan rekaman elektronik.rekaman elektronik.

2.2. Menerbitkan Menerbitkan PERDAPERDA tentang administrasi kependudukan tentang administrasi kependudukan yang mengacu pada regulasi nasional dibidang yang mengacu pada regulasi nasional dibidang administrasi kependudukan.administrasi kependudukan.

3.3. Wajib melaksanakan Sistem Informasi AdminWajib melaksanakan Sistem Informasi Adminiistrasi strasi Kependudukan (SIAK)Kependudukan (SIAK)..

4.4. Sudah memiliki database kependudukan yang Sudah memiliki database kependudukan yang mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkanmutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan yang yang bersumber dari pengisian formulir biodata per keluarga bersumber dari pengisian formulir biodata per keluarga (F-1.01) yang dilengkapi dengan foto penduduk wajib (F-1.01) yang dilengkapi dengan foto penduduk wajib KTP.KTP.

Lanjutan.. XI.

5.5. Memfasilitasi pengambilan sidik jari dan foto wajib KTP Memfasilitasi pengambilan sidik jari dan foto wajib KTP di Kecamatan dan Kelurahan.di Kecamatan dan Kelurahan.

6.6. Mempersiapkan SDM tenaga teknis-operasional di Mempersiapkan SDM tenaga teknis-operasional di Pusat (sebagai tenaga pendamping), Provinsi dan Pusat (sebagai tenaga pendamping), Provinsi dan Kab/Kota (sebagai tenaga pelaksana).Kab/Kota (sebagai tenaga pelaksana).

7.7. Khusus untuk Ditjen Administrasi Kependudukan telah Khusus untuk Ditjen Administrasi Kependudukan telah bekerjasama dengan BPPT dan Tenaga Ahli/Tim Pakar.bekerjasama dengan BPPT dan Tenaga Ahli/Tim Pakar.

8.8. Sosialisasi.Sosialisasi.

XII. RENCANA WAKTU PELAKSANAAN e-KTP1.1. Tahun 2009Tahun 2009

Dilaksanakan Dilaksanakan Uji Petik Uji Petik di 4 Kota (Padang, Yogyakarta,di 4 Kota (Padang, Yogyakarta, Denpasar dan Makassar)Denpasar dan Makassar) dan 2 Kabupaten, yaitu Cirebon dan 2 Kabupaten, yaitu Cirebon dan Jembrana.dan Jembrana.

2.2. Tahun 2010Tahun 2010

Direncanakan akan dilaksanakan di 300 Kab/KotaDirencanakan akan dilaksanakan di 300 Kab/KotaDengan jumlah pembiayaan sebesar Rp. Dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp. 3,43,46 6 TT yang yang bersumberbersumber dari APBNdari APBN

3.3. Tahun 2011Tahun 2011

Direncanakan akan dilaksanakan di 197 Kab/KotaDirencanakan akan dilaksanakan di 197 Kab/KotaDengan jumlah pembiayaan sebesar Rp. Dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp. 2,782,78 TT yang yang bersumber dari APBNbersumber dari APBN

XIII. SUMBER PEMBIAYAAN

1.1. Pembiayaan perangkat keras, perangkat Pembiayaan perangkat keras, perangkat lunak, blangko KTP berbasis NIK dan lunak, blangko KTP berbasis NIK dan pemberian Bintek untuk pertama kalinya pemberian Bintek untuk pertama kalinya dibebankan pada APBN (Psl. 3, Psl. 9 dibebankan pada APBN (Psl. 3, Psl. 9 ayat (1) Perpres No. 26 Th. 2009).ayat (1) Perpres No. 26 Th. 2009).

2.2. Pembiayaan untuk pemeliharaan Pembiayaan untuk pemeliharaan perangkat keras, perangkat lunak, perangkat keras, perangkat lunak, pembiayaan untuk pengadaan dan pembiayaan untuk pengadaan dan pemeliharaan perangkat pendukung pemeliharaan perangkat pendukung dibebankan pada APBD Provinsi dan dibebankan pada APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.Kabupaten/Kota.

Terima Terima KasihKasih