MAKALAH MANAJEMEN SEKOLAHPENERAPAN IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (MBS)Makalah ini disusun guna memenuhi mata kuliah Manajemen Berbasis Sekolah

Disusun Oleh :IMANIA RORO WULANDARIFARDINA ASTUTINOVI KUSTANTIAFRIDJAL OTTOHYATDANANG MASRUR HIDAYATARGADHIRA RIZQY AZIZ

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG2014

BAB IABSTRAKSI

Manajemen Berbasis Sekolah merupakan satu bentuk agenda reformasi pendidikan di Indonesia yang menjadi sebuah kebutuhan untuk memberdayakan peranan sekolah dan masyarakat dalam mendukung pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Secara esensial Manajemen Berbasis Sekolah menawarkan diskursus ketika sekolah tampil secara relatif otonom, dengan tidak mereduksi peran pemerintah, terutama dalam bidang pendanaan.Hal tersebut tentunya akan berakibat pada mutu pendidikan. Apabila mutu pendidikan hendak diperbaiki, maka perlu ada pimpinan dari para profesional pendidikan. Manajemen mutu merupakan sarana yang memungkinkan para profesional pendidikan dapat beradaptasi dengan kekuatan perubahan yang akan bermuara pada sistem pendidikan bangsa kita.Kata kunci : Manajemen Berbasis Sekolah, relatif otonom.

BAB IIPENDAHULUANI. Latar belakangManajemen Berbasis Sekolah (MBS) didefinisikan sebagai penyerasian sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua kelompok yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan mutu sekolah atau untuk mencapai tujuan mutu sekolah dalam pendidikan nasional. Sebagai pelaku atau pihak- pihak yang terkait dalam proses dunia pendidikan harus mengerti tentang MBS secara utuh. Sekolah adalah salah satu dari Tripusat pendidikan yang dituntut untuk mampu menjadikan output yang unggul, mengutip pendapat Gorton tentang sekolah ia mengemukakan, bahwa sekolah adalah suatu sistem organisasi, di mana terdapat sejumlah orang yang bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan sekolah yang dikenal sebagai tujuan instruksional. Desain organisasi sekolah adalah di dalamnya terdapat tim administrasi sekolah yang terdiri dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan organisasi.II. Perumusan MasalahDalam rangka mencapai suatu pendidikan yang optimal perlu adanya dorongan dari berbagai pihak yang ikut berperan serta dalam MBS, serta mampu mengambil sikap yang tepat atas semua dorongan itu dan dapat menerapkan pemikiran etis teoritis atas masalah-masalah MBS yang dihadapi dalam kehidupan pendidikan. Selain itu pendidik adalah sebuah ethos kerja/profesi yang harus dibekali dengan berbagai pengetahuan, ketrampilan, serta sikap yang professional. Oleh karena itu, setiap pendidik adalah profesi dimana seorang guru atau pengajar harus memiliki pengetahuan, ketrampilan serta sikap yang professional untuk mendapatkan pendidikan yang optimal.III. TujuanPembuatan makalah yang dilakukan mahasiswa dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Berbasis Sekolah. Kegiatan ini berguna bagi mahasiswa untuk menambah pemahaman tentang Manajemen Berbasis Sekolah dalam dunia pendidikan, dengan tujuan sebagai berikut:1. Mengetahui berbagai kegiatan MBS di Negara-negara maju dan berkembang, apakah sudah benar-benar dilaksanakan dengan baik.2. Mengetahui pihak siapa saja yang terkait dalam MBS.3. Mengetahui tahap-tahap pelaksanaan MBS.4. Mengetahui karakteristik MBS.5. Mengetahui keterkaitan antara Standar Pelayanan Minimalpendidikan dengan MBS.IV. ManfaatDengan mempelajari penerapan implementasi MBS di dalam dan luar negeri kita dapat memperoleh manfaat sebagai berikut : Mengerti struktur dalam MBS Dapat memberikan motivasi dalam menjalankan MBS Dapat mengerti cara pelaksanaan MBS sehinnga kita dapat menerapkan MBS dengan baik di sekolah.

BAB IIIPEMBAHASANPELAKSANAAN MBS DI KANADA & DI INDONESIA Model MBS di KanadaSebelum diterapkannya MBS di Kanada, kondisi awalnya adalah semua kebijakan ditentukan dari pusat. Model MBS di Kanada disebut School Site Decision Making (SSDM) atau pengambilan keputusan diserahkan pada tingkat sekolah. MBS di Kanada sudah dimulai sejak tahun 1970. Desentralisasi yang diberikan kepada sekolah adalah alokasi sumber daya bagi staf pengajar dan administrasi, peralatan dan pelayanan. Menurut Sumgkowo (2002)16 , ciri-ciri MBS di Kanada sebagai berikut: penentuan alokasi sumber daya ditentukan oleh sekolah, alokasi anggaran pendidikan dimasukkan kedalam anggaran sekolah, adanya program efektivitas guru dan adanya program pengembangan profesionalisme tenaga kerja. Setiap tahun survey pendapat dilakukan oleh para siswa, guru, kepala sekolah, staf kantor wilayah dan orang tua yang memungkinkan mereka merangking tingkat kepuasan mereka tentang pengelolaan dab hasil pendidikan (Caldwell dan Spinks (1992) dalam Ibtisam Abu Duhou (2002). Model MBS di IndonesiaModel MBS di Indonesia disebut Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS). MPMBS dapat diartikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah, fleksibilitas kepada sekolah, dan mendorong partisipasi secara langsung warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. 26 MPMBS merupakan bagian dari manajemen berbasis sekolah (MBS). Otonomi sekolah adalah kewenangan sekolah untuk mengatur dan mengurus kepentingan warga sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pendidikan nasional yang berlaku. Sedangkan pengambilan keputusan partisipatif adalah cara untuk mengambil keputusan melalui penciptaan lingkungan yang terbuka dan demokratik dimana warga sekolah di dorong untuk terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan yang dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan sekolah. Sehingga diharapkan sekolah akan menjadi mandiri dengan ciri-ciri sebagai berikut: tingkat kemandirian tinggi, adaptif, antisipatif, dan proaktif, memiliki kontrol yang kuat terhadap input manajemen dan sumber dayanya, memiliki kontrol yang kuat terhadap kondisi kerja, komitmen yang tinggi pada dirinya dan prestasi merupakan acuan bagi penilaiannya.KEBIJAKAN POKOK DALAM SMI Di Hong Kong MBS disebut The School Management Initiative (SMI) atau manajemen sekolah inisiatif. MBS di Hong Kong muncul karena kondisi pendidikan yang kurang baik sehingga perlu adanya perbaikan. Problem pendidikan di Hong Kong yang mendorong timbulnya MBS adalah struktur dan proses manajemen yang tidak memadai, peran dan tanggung jawab masing-masing pihak kurang dijabarkan secara jelas, kurang memadainya alat pengukuran prestasi, saat itu masih dipentingkan kontrol secara ketat namun kurangnya kerangka kerja tanggung jawab dan akuntabilitas dan lebih mementingkan kontrol pembiayaan dari pada efektivitas pembiayaan. Penilaian kami terhadap lima kebijakan pokok dalam SMISecara garis besar nampaknya permasalahan dalam SMI tersebut mulai dapat di atasi satu persatu sehingga masalah tersebut dapat teratasi. Model MBS di hongkong lebih mengarah ke pentingnya inisiatif dari sumber daya di sekolah. Inisiatif yang diselanggarakan di sekolah harus dibarengi dengan adanya penerapan dan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendidikan. Transparansi dan akuntanbilitas tidak hanya ditintut dalam penggunaan anggaran belanja sekolah tetapi juga dalam hal penentuan hasil belajar siswa serta pengukuran hasilnya. Segala upaya penerapan model MBS di Negara tersebut dalam rangka mencapai sekolah yang efektif. Sedangkan di Indonesia model MBS ini diterapkan untuk memberikan otonomi yang lebih besar kepada sekolah, fleksielitas kepada sekolah, dan mendorong partisipasi secara langsung warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.SITE BASED MANAGEMENT DALAM PELAKSANAAN MBS DI AMERIKA SERIKATPenrapan MBS di Amerika serikat. Site based management dilatar belakangi oleh munculnya pertanyaan diseputar relevansi dan korelasi hasil pendidikan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. Maksudnya kinerja sekolah-sekolah di AS tidak sesuai dengan tuntutan yang diperlukan siswa untuk terjun didunia kerja. Indikasinya adalah prestasi siswa untuk mata pelajaran matematika dan IPA tidak memuaskan. Oleh karena itu MBS di Amerika Serikat sedikit diperbaharui, kemudian Reynolds (1997) menyarankan perlunya restrukturisasi sekolah yang mencakup 4 area utama, yaitu: Bagaimana cara memandang siswa dan pembelajaran? Bagaimana cara mendefinisikan program pengajaran dan pelayanan yang diberikan? Bagaimana cara mengorganisasi dan menyampaikan program dan pelayanan? Bagaimana cara mengelola sekolah?Dari ketiga pandangan penerapan MBS diatas dapat lilihat bagaimana pengaruh yang besar hingga terlahirnya penerapan MBS di Indonesia. Dasar hukum penerapan MBS di Indonesia adalah UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. MBS di Indonesia bertujuan untuk membuat sekolah menjadi lebih mandiri dan menigkatkan partisipasi masyarakat. Program ini menekankan pada tiga komponen, yaitu MBS Peran Serta Masyarakat (PSM), PAKEM (Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan).Ketiga komponen itu tertuang dalam Propenas 2000-2004 sebagai program untuk mengembangkan pola penyelenggaraan pendidikan berdasarkan MBS untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya pendidikan dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Site-Based Management dalam pelaksanaan MBS di Amerika Serikat dengan 3 komponen penting, yaitu: (1) Delegasi kewenangan (otoritas) kepada individu sekolah untuk membuat keputusan mengenai program pendidikan sekolah yang berkaitan dengan personel, pendanaan, dan program; (2) Pengadopsian suatu model pengambilan keputusan bersama pada level sekolah oleh tim manajemen termasuk kepala sekolah, guru, orang tua, dan sewaktu-waktu siswa dan anggota masyarakat lainnya; (3) Suatu pengharapan bahwa Site-Based Management akan memfasilitasi kepemimpinan pada level sekolah dalam hal upaya peningkatan kualitas sekolah.MOTIF DITERAPAKANNYA MBS DI INDONESIAMotif-motif diterapkannya MBS di Indonesia. Ada 8 motif diterapkannya MBS :a. Motif ekonomib. Motif profesionalc. Motif politikd. Motif efisiensi administrasie. Motif finansialf. Motif prestasi siswag. Motif akuntabilitash. Motif efektivitas sekolahDari motif-motif tersebut diatas, motif terpenting dari penerapan MBS disatu sekolah adalah motif efektivitas sekolah karena dalam motif efektivitas sekolah sudah mencakup semua komponen yang memang harus ada dalam suaru sekolah. Komponen-komponen tersebut adalaha. Kepemimpinan yang kuat, apa bila sebuah sekolah dipimpin oleh seorang pemimpin yang kuat pasti para bawahanya juga akan kuat dan kegiatan sekolah dapat terorganisir dengan baik.b. Para guru yang terampil dan berkomitmen tinggi, apa bila sebuah sekolah dididik oleh seorang yang mempunyai keterampilan yang tinggi maka pembelajaran tidak akan membosankan karena para guru akan selalu membuat variasi dalam pembelajaran sehingga peserta didik tidak pernah merasa bosan dan lebih mudah menangkap materi yang diberikan.c. Mutu pembelajaran yang difokuskan untuk peningkatan prestasi siswa. Mutu pembelajaran sangat penting untuk meningkatkan pestasi belajar siswa karena dengan pelaksanaan pembelajaran yang baik dan tidak membosankan secara otomatis materi yang disampaikan akan lebih mudah ditangkap oleh peserta didik sehingga prestasi peserta didik sedikit demi sediket akan meningkat.d. Rasa tanggung jawab terhadap hasil. Sekolah yang yang berkulitas tinggi pasti meghasilkan lulusan yang baik oleh karena itu apa bila ingin menjadikan sekolah yang berkualitas maka harus diadakan penbelajaran yang mendukung atau menciptakan lulusan yang baik karena terciptanya lulusan yang baik dipengaruhi oleh proses yang baik pula.KENDALA PENERAPAN IMPLIKASI PELAKSANAAN MBSa) Berdasarkan uraian implementasi pelaksanaan MBS diatas, ada beberapa kendala dalam mewujudkan implementasi tersebut, yaitu :Kendala pelaksanaan MBS terletak pada 3 faktor utama yaitu :1) keterbatasan Kualitas SDM guru dan Stakeholder sekolah.2) belum ada sekolah lain disekitarnya yang dijadikan acuan pelaksanaan MBS.3) kendala pada keterbatasan dukungan dana dari stekholder sekolah.Selain itu juga terdapat kendala-kendala yang lain, seperti :1. Tidak Berminat Untuk TerlibatSebagian orang tidak menginginkan kerja tambahan selain pekerjaan yang sekarang mereka lakukan. Mereka tidak berminat untuk ikut serta dalam kegiatan yang menurut mereka hanya menambah beban. Anggota dewan sekolah harus lebih banyak menggunakan waktunya dalam hal-hal yang menyangkut perencanaan dan anggaran. Akibatnya kepala sekolah dan guru tidak memiliki banyak waktu lagi yang tersisa untuk memikirkan aspek-aspek lain dari pekerjaan mereka. Tidak semua guru akan berminat dalam proses penyusunan anggaran atau tidak ingin menyediakan waktunya untuk urusan itu.2. Tidak EfisienPengambilan keputusan yang dilakukan secara partisipatif adakalanya menimbulkan frustrasi dan seringkali lebih lamban dibandingkan dengan cara-cara yang otokratis. Para anggota dewan sekolah harus dapat bekerja sama dan memusatkan perhatian pada tugas, bukan pada hal-hal lain di luar itu.3. Pikiran KelompokSetelah beberapa saat bersama, para anggota dewan sekolah kemungkinan besar akan semakin kohesif. Di satu sisi hal ini berdampak positif karena mereka akan saling mendukung satu sama lain. Di sisi lain, kohesivitas itu menyebabkan anggota terlalu kompromis hanya karena tidak merasa enak berlainan pendapat dengan anggota lainnya. Pada saat inilah dewan sekolah mulai terjangkit pikiran kelompok. Ini berbahaya karena keputusan yang diambil kemungkinan besar tidak lagi realistis.1) Memerlukan PelatihanPihak-pihak yang berkepentingan kemungkinan besar sama sekali tidak atau belum berpengalaman menerapkan model yang rumit dan partisipatif ini. Mereka kemungkinan besar tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang hakikat MBS sebenarnya dan bagaimana cara kerjanya, pengambilan keputusan, komunikasi, dan sebagainya.2) Kebingungan Atas Peran dan Tanggung Jawab BaruPihak-pihak yang terlibat kemungkinan besar telah sangat terkondisi dengan iklim kerja yang selama ini mereka geluti. Penerapan MBS mengubah peran dan tanggung jawab pihak-pihak yang berkepentingan. Perubahan yang mendadak kemungkinan besar akan menimbulkan kejutan dan kebingungan sehingga mereka ragu untuk memikul tanggung jawab pengambilan keputusan.3) Kesulitan KoordinasiSetiap penerapan model yang rumit dan mencakup kegiatan yang beragam mengharuskan adanya koordinasi yang efektif dan efisien. Tanpa itu, kegiatan yang beragam akan berjalan sendiri ke tujuannya masing-masing yang kemungkinan besar sama sekali menjauh dari tujuan sekolah.b) Pihak yang paling banyak mengubah peranan MBS menurut kami adalah,Pihak-pihak yang berkompeten di sekolah seperti guru dan kepala sekolah. Karena MBS akan berhasil jika ditopang oleh kemampuan professional kepala sekolah dan gurudalam memimpin dan mengelola sekolah secara efektif dan efisien, serta mampu menciptakan iklim organisasi yang kondusif untuk proses belajar mengajar. Profesionalisme kepala sekolah dan guru juga merupakan faktor yang sangat strategis dalam upaya menentukan mutu dan kinerja sekolah. Tanpa profesionalisme kepala sekolah, guru, dan pengawas, akan sulit dicapai program MBS yang bermutu tinggi serta prestasi siswa. BEBERAPA SARAN PEMECAHAN UNTUK MEMINIMALISIR KENDALA PENCAPAIAN IMPLEMENTASI MBS1) Meningkatkan mutu SDM dan profesionalitas kepala sekolah, guru, dan pengawas dengan cara melibatkan stakeholder dalam berbagai pelatihan di sekolah.2) Mengadakan penyuluhan tentang kondisi tingkat pendidikan orangtua siswa dan masyarakat, kemampuan dalam membiayai pendidikan, serta tingkat apresiasi dalam mendorong anak untuk terus belajar.3) Dukungan pemerintah. Faktor ini sangat membantu efektifitas implementasi MBS terutama bagi sekolah yang kemampuan orangtua/ masyarakatnya relative belum siap memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan pendidikan. alokasi dana pemerintah dan pemberian kewenangan dalam pengelolaan sekolah.4) Mendorong siswa untuk lebih meningkatkan cara belajarnya agar menjadi cara belajar yang efektif dan efisien. KARAKTERISTIK MBS SECARA KESELURUHAN DI TINJAU DARI SEGI PENGELOLAAN KEKUASAAN ATAU KEWENGANGAN DITINGKAT SEKOLAHKemudian dari motif penerapan MBS dapat disimpulkan bagaimana karakter MBS yang harus diterapkan di Indonesia sehingga dapat menjadi sekolah yang mandiri. Karakteristik manajemen berbasis sekolah tentunya tidak terlepas dari pendekatan input, proses, output pendidikan.a. Input Pendidikan1) Memiliki kebijakan, tujuan dan sasaran mutu yang jelas.2) Tersedianya sumberdaya yang kompetitif dan berdedikasi.3) Memiliki harapan prestasi yang tinggi.4) Komitmen pada pelanggan

b. Proses pendidikan1) Efektifitas yang tinggi dalam proses belajar mengajar2) Kepemimpinan yang kuat.3) Lingkungan sekolah yang nyaman.4) Pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif.5) Tim kerja yang kompak dan dinamis.6) Kemandirian, partisipatif dan keterbukaan (transparansi)7) Evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan.8) Responsif, antisipatif, kominikatif dan akuntabilitas.

c. Out put yang diharapkanTujuan umum peyelenggaraan pendidikan dan konsep dasar manajemen berbasis sekolah.Karakteristik Sekolah Mandiri Dengan MBS selanjutnya,melalui penerapan MBS akan nampak karakteristik dari profil sekolah mandiri, di antaranya sebagai berikut:a. Pengelolaan sekolah akan lebih desentarlistik.b. Perubahan sekolah akan lebih didorong oleh motivasi internal dari pada diatur oleh luar sekolah.c. Regulasi pendidkan menjadi lebih sederhana.d. Peranan para pengawas bergeser dari mengontrol menjadi mempengaruhi dan mengarahkan menjadi menfasilitasi dan dari menghindari resiko menjadi mengelola resiko.e. Akan mengalami peningkatan manajemen.f. Dalam bekerja, akan menggunakan team work.g. Pengelolaan informasi akan lebih mengarah kesemua kelompok kepentingan sekolah.h. Manajemen sekolah akan lebih menggunakan pemberdayaan dan struktur organisasi akan lebih datar sehingga akan lebih sederhana dan efisien.

PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENERAPAN MBSPrinsip good governance dalam penerapan MBS yaitu menyangkut prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Prinsip transparansi merupakan suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antara sekolah , keluarga dan masyarakat . Sehingga dalam semua kegiatan pembelajaran yang telaksana dapat diketahui secara transpran oleh pihak yang tersebut diatas.Prinsip partisipasi juga sangat baik dalam upaya pemberdayaan SDM dari pihak keluarga , masyarakat khususnya lingkungan sekolah., prinsip akuntabilitas sangat mendukung berkembangnya pola penerapan MBS dalam pendidikan , dalam kaitannya dengan proses pembelajaran sampai pada kinerja administrasi.Ilustrasi Partisipasi, Transparansi, dan Akuntabilitas di dalam Good Goverence MBSPartisipasi adalah kemampuan warga langsung dan tidak langsung untuk mengerti dan bersuara atau mempengaruhi proses pengambilan keputusan (politis). Partisipasi mulai dari tingkat rendah (a) berbagi informasi, (b) konsultasi, lalu ketingkat yg lebih tinggi, (c) kolaborasi berbagai peran dalam pengambilan keputusan dan sumberdaya, dan (d) pemberdayaan memberikan wewenang untuk pengambilan keputusan dan sumberdaya.Transparansi adalah kemampuan rakyat/warga untuk (a) memperoleh dan mengerti informasi tentang pelayanan SD/MI, proses penyusunan anggaran dan penetapan keputusan biaya; dan (b) memantau atau mengidentifikasikan secara tepat siapa sebenarnya pembuat keputusan serta apa peran mereka dalam pengambilan keputusan.Akuntabilitas berarti kewajiban pembuat keputusan untuk (a) tanggap atas warga perihal kebutuhan mereka; dan (b) kemampuan warga untuk meminta pertanggungjawaban pembuat kebijakan atas janji mereka.Kata partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas sesungguhnya adalah bagian-bagian yang termaktub di dalam bahasan Good Governance atau sering di Indonesiakan menjadi tata pelayanan yang baik. Sejak era keterbukaan di Indonesia ketiga kata ini menjadi tema paling populer dalam setiap diskusi dihampir semua tingkatan masyarakat. Di ranah pendidikan juga hal ini bukan sesuatu yang baru, sangat mudah dan enak didiskusikan tapi begitu sulit diimplementasikan. Hakekat Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) juga meliputi partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, untuk mengawal dunia pendidikan kearah peningkatan kualitas yang lebih baik. Perubahan paradigma dari sistim pendidikan sentralistik yang kaku, birokratis, dan otoriter dimasa lalu, ke sistim pendidikan yang desentralistik, membutuhkan kerja keras dan waktu yang cukup oleh segenap pemangku kepentingan pendidikan untuk mensosialisasikan secara intensif keberbagai pihak. Dalam proses menggulirkan ketiga prinsip di atas diharapkan mengedepankan prinsip kemandirian, keluwesan dan fleksibilitas melalui komunitas pendidikan di sekolah, karena hal ini menjadi bagian dari hakekat dari MBS maka secara bertahap komunitas sekolah perlu difasilitasi untuk meningkatkan pemahaman dan mendorong terciptanya suasana partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam berbagai aspek pada komunitas sekolah. Dari sudut pandang regulasi, pada beberapa aturan-aturan yang berkenaan dengan pendidikan juga sudah mengapresiasi ketiga hal di atas, diantaranya UU. No. 20 tahun 2003, PP. No. 19 tahun 2005, UU. No. 23 tahun 2003, karenanya komunitas sekolah juga dirasa perlu memperolah informasi tentang regulasi yang terkait ketiga hal di atas, yang diharapkan dapat mendukung terciptanya dinamika di sekolah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. ILUSTRASI PENERAPAN PRINSIP DAN AKUNTABILITAS DALAM PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DI KELASPartisipasi, Transparansi, dan Akuntabilitas pembelajaran di kelasPenerapan prinsip partisipsiAktif dimaksudkan bahwa dalam proses pembelajaran, guru harus menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga siswa aktif bertanya, mempertanyakan, dan mengemukakan gagasan. Belajar memang merupakan suatu proses aktif dari si pembelajar dalam membangun pengetahuannya, bukan proses pasif yang hanya menerima kucuran ceramah guru tentang pengetahuan. Jika pembelajaran tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk berperan aktif, maka pembelajaran tersebut bertentangan dengan hakikat belajar. Peran aktif dari siswa sangat penting dalam rangka pembentukan generasi yang kreatif, yang mampu menghasilkan sesuatu untuk kepentingan dirinya dan orang lain. Partisipasi aktif siswa dalam belajar merupakan persoalan penting dan mendasar yang harus dipahami, disadari, dan dikembangkan oleh setiap guru di dalam proses pembelajaran. Hal ini berarti bahwa partisipasi aktif ini harus dapat diterapkan oleh siswa dalam setiap bentuk kegiatan belajar. Keaktifan belajar ditandai oleh adanya keterlibatan secara optimal, baik intelektual, emosional, dan fisik juga dibutuhkan.Contoh penerapan prinsip partisipasi dalam kelas Guru merancang/ mendesain pesan pembelajaran dan mengelola KBM yang mendorong siswa untuk berperan aktif dalam pembelajaran. Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran , Guru menugaskan siswa dengan kegiatan yang beragam , misalnya: Percobaan, Diskusi kelompok, Memecahkan masalah, Mencari informasi, Menulis laporan/cerita/puisi, Berkunjung keluar kelas. Bambang Warsita (2008) menyatakan bahwa Penerapan prinsip partisipasi aktif dalam rancangan bahan ajar dan aktifitas dari guru di dalam proses pembelajaran adalah dengan cara:1. Memberi kesempatan, peluang seluas-luasnya kepada siswa untuk berkreativitas dalam proses belajarnya.2. Memberi kesempatan melakukan pengamatan, penyelidikan atau inkuiri dan eksperim.3. Memberi tugas individual atau kelompok melalui kontrol guru.4. Memberikan pujian verbal dan non verbal terhadap siswa yang memberikan respon terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.5. Menggunakan multi metode dan multi media di dalam pembelajaran.Aunurrah, (2009) menambahkan bahwa ada cara-cara lain yang dapat digunakan sebagai prinsip partisipasi aktif siswa dalam merancang bahan ajar yaitu :1. Memberikan pertanyaan-pertanyaan ketika proses pembelajaran berlangsung2. Mengerjakan latihan pada setiap akhir suatu bahasan3. Membuat percobaan dan memikirkan atas hipotesis yang diajukan4. Membentuk kelompok belajar5. Menerapkan pembelajaran kontekstual, kooperatif, dan kolaboratifBentuk bahan ajar yang dapat digunakan untuk mengembangkan partisipasi aktif siswa bisa dengan Modul maupun CD Pembelajaran untuk menampilkan audio, visual maupun audio visual.Penerapan prinsip transparansiTransparansi guru menceritakan keadaan kelas dan sekolah mengenai kekurangan maupun kelebihan agar peserta didik termotivasi untuk ikut memperbaiki keadaan kelas, contoh, berpartisipasi aktif dan menjuarai lomba yang diadakan baik di tingkat sekolah maupun keluar sekolah.Penerapan prinsip akuntabilitasAkuntabilitas didalam kelas guru harus mampu menyiapkan dan menguasai materi bahan ajar sehingga penerapan dalam pembelajaran menjadi maksimal dan pada akhirnya standar kompetensi bisa tercapai.Selain itu dalam hal keteladan, seperti disiplin, kejujuran, guru harus bisa menjadi suritauladan yang baik seperti membuang sampah tidak sembarangan. LATAR BELAKANG IMPLEMENTASI MBSSekolah merupakan suatu organisasi, kepemimpinan dan manajemen. Sebagai suatu organisasi, sekolah memerlukan tidak hanya seorang manajer untuk mengelola sumberdaya sekolah, yang lebih banyak berkonsentrasi pada permasalahan anggaran dan persoalan administrative lainnya, melainkan juga memerlukan pemimpin yang mampu menciptakan sebuah visi dan mengilhami staf dan semua komponen individu yang terkait dengan sekolah. Sejak beberapa waktu terakhir, dikenalkan dengan pendekatan "baru" dalam manajemen sekolah yang diacu sebagai manajemen berbasis sekolah (school based management) atau disingkat MBS. Munculnya gagasan ini dipicu oleh ketidakpuasan atau kegerahan para pengelola pendidikan pada level operasional atas keterbatasan kewenangan yang mereka miliki untuk dapat mengelola sekolah secara mandiri. Umumnya dipandang bahwa para kepala sekolah merasa nirdaya karena terperangkap dalam ketergantungan berlebihan terhadap konteks pendidikan. Akibatnya, peran utama mereka sebagai pemimpin pendidikan semakin dikerdilkan dengan rutinitas urusan birokrasi yang menumpulkan kreativitas berinovasi (Dharma, 2003. Manajemen Berbasis Sekolah.MBS menciptakan rasa tanggung jawab melalui administrasi sekolah yang lebih terbuka. Kepala sekolah, guru, dan anggota masyarakat bekerja sama dengan baik untuk membuat Rencana Pengembangan Sekolah. Sekolah memajangkan anggaran sekolah dan perhitungan dana secara terbuka pada papan sekolah. Keterbukaan ini telah meningkatkan kepercayaan, motivasi, serta dukungan orang tua dan masyarakat terhadap sekolah. Banyak sekolah yang melaporkan kenaikan sumbangan orang tua untuk menunjang dan meningkatkan pemberdayaan mutu pendidikan sekolah.Tujuan utama MBS adalah untuk mengembangkan prosedur kebijakan sekolah, memecahkan masalah-masalah umum, memanfaatkan semua potensi individu yang tergabung dalam tim tersebut. Sehingga sekolah selain dapat mencetak orang yang cerdas serta emosional tinggi, juga dapat mempersiapkan tenaga-tenaga pembangunan. Oleh karena itu perlu diketahui pandangan filosofis tentang hakekat sekolah dan masyarakat dalam kehidupan kita. sekolah adalah bagian yang integral dari masyarakat, ia bukan merupakan lembaga yang terpisah dari masyarakat, hak hidup dan kelangsungan hidup sekolah bergantung pada masyarakat, sekolah adlah lembaga sosial yang berfungsi untuk melayani anggota-anggota masyarakat dalam bidang pendidikan, kemajuan sekolah dan masyarkat saling berkolerasi, keduanya saling membutuhkan, Masyarakat adalah pemilik sekolah, sekolah ada karena masyarakat memerlukannya.Pada intinya perlunya implementasi MBS yaitu, menjadikan sekolah mempunyai otonomi atau kewenangan sendiri dan tanggung jawab yang besar serta penggunaan sumber daya yang di gunakan untuk pemecahan masalah dan menciptakan pendidikan yang efektif bagi perkembangan sekolah.Empat faktor penting yang perlu diperhatikan dalam implementasi MBS yaitu : KekuasaanKekuasaan yang dimiliiki sekolah. Besarnya kekuasaan sekolah tergantung bagaimana MPS dapat mengimplementasikan pemberian kekuasaan secara utuh seperti dituntut MBS tidak mungkin dilaksanakan sekaligus, tetapi memerlukan proses transsisi dari manajemen terpusat. Pengetahuan dan ketrampilan sekolah.Warga sekolah perlu memiliki pengetahuan untuk meningkatkan prestasi, memahami dan melaksanakan berbagai teknik, untuk itu sekolah harus memiliki sistem pengembangan sumber daya manusia Sistem informasi.Informasi yang jelas untuk monitoring, evaluasi dan akuntabilitas sekolah, informasi yang amat penting untuk dimiliki sekolah antara lain berkaitan dengan kemampuan guru, peserta didik serta visi dan misi sekolah. Sistem penghargaan.Sekolah yang melaksanakan MBS perlu menyusun sistem penghargaan bagi warganya yang berprestasi, untuk mendorong karirnya. Oleh karena itu, sistem penghargaan yang dikembangkan harus besifat proporsional, adil dan transparan. KRITERIA KEBERHASILAN IMPLEMENTASI MBS DALAM MENINGKATKAN MUTU SEKOLAHKeberhasilan implementasi MBS adalah sebagai berikut:1. Dilihat dari aspek pemerataan dan peningkatan akses adalah meningkatnya nilai APK, APM dan AT.2. Ddilihat dari aspek mutu adalah meningkatnya prestasi akademik dan non- akademik siswa, seperti nilai ujian sekolah, meraih prestasi dalam olimpiade matematika, dan sebagainya.3. Dilihat dari aspek layanan pendidikan di sekolah adalah berkurangnya jumlah siswa yang tinggal kelas, drop out, dan sebagainya.Adapun ciri-ciri sekolah yang melaksanakan MBS dilihat dari berbagai aspek, yaitu1. aspek organisasi: sekolah menyusun rencana pengembangan sekolah dan dapat menggerakkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan.2. Pembelajaran: meningkatkan kualitas belajar siswa, menyelenggarakan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan.3. sumber daya manusia: memberdayakan staf dan menempatkan personil yang dapat melayani keperluan siswa, menyediakan kegiatan untuk pengembangan profesi staf.Contoh kriteria keberhasilan implementasi MBS dalam meningkatkan mutu sekolah :Peningkatan mutu sekolah dalam upaya keberhasilan MBS sangat penting. MBS mempunyai fungsi yaitu untuk mencapai mutu dan relevansi pendidikan yang setinggi-tingginya. Kriteria yang digunakan MBS untuk mencapai keberhasilan yaitu keterlibatan masyarakat, guru, dan orang tua serta stakeholders yang dapat meningkatkan kualitas peserta didik. KETERKAITAN ANTARA STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENDIDIKAN DENGAN MBSKaitan SPM dengan MBS yaitu SPM digunakan sebagai alat ukur parameter yang berlaku secara nasional. Karena SPM pendidikan mencerminkan spesifikasi teknis layanan pendidikan dan merupakan bagian standar nasional. Indikator pencapaian SPM pendidikan adalah kuantitatif dan kualilatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi, yaitu berupa masukan, proses, hasil dan memanfaatkan pelayanan pendidikan di sekolah. Sedangkan pengertian pelayanan dasar adalah pelayanan pendidikan bagi siswa yang mutlak untuk dipenuhi. SPM bersifat sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabankan serta mempunyai batas waktu pencapaian. CONTOH STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN PENGELOLAAN SEKOLAH DI BIDANG SARANA DAN PRASARANA YANG HARUS ADA DI SDStandar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berekreasi, serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang tempat bermain / berolahraga, proses pembelajaran, termasuk penggunaan tekhnologi, informasi dan komunikasi. Sebuah SD/MI sekurang-kurangnya memilikisarana dan prasarana sebagai berikut :Ruang kelas, Ruang perpustakaan, Laboratorium IPA, Ruang Pimpinan, RuangGuru, Tempat ibadah , Ruang UKS, Jamban, Gudang, Ruang sirkulasi.

BAB IVKESIMPULAN DAN SARANSistem manajemen pendidikan yang sentralistis telah terbukti tidak membawa kemajuan yang berarti bagi peningkatan kualitas pendidikan pada umumnya. Bahkan dalam kasus-kasus tertehtu, manajemen yang sentralistis telah menyebabkan terjadinya pemandulan kreatifitas pada satuan pendidikan pada berbagai jenis dan jenjang pendidikan. Untuk mengatasi terjadinya stagnasi di bidang pendidikan ini diperlukan adanya paradigma baru dibidang pendidikan.Seiring dengan bergulirnya era otonomi daerah, terbukalah peluang untuk melakukan reorientasi paradigma pendidikan menuju ke arah desentralisasi pengelolaan pendidikan. Peluang tersebut semakin tampak nyata setelah dikeluarkannya kebijakan mengenai otonomi pendidikan melaJui strategi pemberlakuan manajemen berbasis sekolah (MBS).MBS bukan sekedar mengubah penedekatan pengelolaan sekolah dari yang sentralistis ke desentralistis, tetapi lebih dari itu melalui MBS diyakini akan muncul kemandirian sekolah.Melalui penerapan MBS, kepedulian masyarakat untuk ikut serta mengontrol dan menjaga kualitas layanan pendidikan akan lebih terbuka untuk dibangkitkan. Dengan demikian kemandirian sekolah akan diikuti oleh daya kompetisi yang tinggi akan akuntabilitas publik yang memadai.

LAMPIRANSoal :1. Jelaskan pengertian Manajemen Berbasis Sekolah ?2. Bagaimana model Manajemen Berbasis Sekolah di Indonesia ?3. Apa saja Motif-motif diterapkannya Manajemen Berbasis Sekolah di Indonesia ?4. Sebutkan dan jelaskan jenis pengorganisasian Manajemen Berbasis Sekolah ?5. Bagaimana Keterkaitan antara standar pelayanan minimal bidang pendidikan dengan Manajemen Berbasis Sekolah ?Jawab :1. Manajemen Berbasis Sekolah merupakan satu bentuk agenda reformasi pendidikan di Indonesia yang menjadi sebuah kebutuhan untuk memberdayakan peranan sekolah dan masyarakat dalam mendukung pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di sekolah.2. Model MBS di Indonesia disebut Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS). MPMBS dapat diartikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah, fleksibilitas kepada sekolah, dan mendorong partisipasi secara langsung warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. 26 MPMBS merupakan bagian dari manajemen berbasis sekolah (MBS). Otonomi sekolah adalah kewenangan sekolah untuk mengatur dan mengurus kepentingan warga sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pendidikan nasional yang berlaku.3. Motif-motif diterapkannya MBS di Indonesia. Ada 8 motif diterapkannya MBS :a. Motif ekonomib. Motif profesionalc. Motif politikd. Motif efisiensi administrasie. Motif finansialf. Motif prestasi siswag. Motif akuntabilitash. Motif efektivitas sekolah4. Jenis pengorganisasian Manajemen Berbasis Sekolah:a. Standar flexibility option (SO)Dalam bentuk ini peran dan dukungan kantor distrik lebih besar.b. Enhanced flexsibility option (EO1)Dalam bentuk ini sekolah bertanggung jawab untuk menyusun rencana strategis sekolah (school planning overview) untuk tiga tahun, school annual planning dan school annual report dengan bimbingan dan pengesahan dari kantor distrik (superintendent).c. Enhanced flexsibility option (EO2)Disini keterlibatan distrik sangat kurang, hanya berperan sebagai lembaga konsultasi.5. Kaitan standar pelayanan minimal bidang pendidikan dengan Manajemen Berbasis Sekolah yaitu SPM digunakan sebagai alat ukur parameter yang berlaku secara nasional. Karena SPM pendidikan mencerminkan spesifikasi teknis layanan pendidikan dan merupakan bagian standar nasional. Indikator pencapaian SPM pendidikan adalah kuantitatif dan kualilatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi, yaitu berupa masukan, proses, hasil dan memanfaatkan pelayanan pendidikan di sekolah. Sedangkan pengertian pelayanan dasar adalah pelayanan pendidikan bagi siswa yang mutlak untuk dipenuhi. SPM bersifat sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabankan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

DAFTAR PUSTAKAMulyasa, E. 2002. Manajemen Berbasis Sekolah Konsep, Strategi dan Implementasi. Bandung: Remaja Rosdakarya.Depdiknas, 2001. Konsep dan Pelaksanaan dalam Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah. Jakarta: Dikmenum.Suprihatin dkk, 2004. Manajemen Sekolah. Semarang: UPT UNNES Press.http://hendrapgmi.blogspot.com/2012/10/manajemen-sarana-dan-prasarana-sekolah.htmlhttp://elfalasy88.wordpress.com/2010/11/30/manajemen-tenaga-pendidik-dan-tenaga-kependidikan/http://dian-manajemenpendidikan.blogspot.com/2009/05/manajemen-kesiswaan-peserta-didik.html

29