Upload
others
View
34
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PENERAPAN ASAS KELANGSUNGAN USAHA DALAM
PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN DAN PENUNDAAN
PEMBAYARAN UTANG (PKPU)
(Studi Kasus Putusan Nomor 16/Pdt.SUS-PKPU/2017/
PN.Niaga.Jkt.Pst Tahun 2017)
TESIS
WAHYUDI DEWANTARA
1520922102
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
FAKULTAS HIKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
2018
PENERAPAN ASAS KELANGSUNGAN USAHA DALAM
PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN DAN PENUNDAAN
PEMBAYARAN UTANG (PKPU)
(Studi Kasus Putusan Nomor 16/Pdt.SUS-PKPU/2017/
PN.Niaga.Jkt.Pst Tahun 2017)
TESIS
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum
WAHYUDI DEWANTARA
1520922102
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
FAKULTAS HIKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
2018
v
v
PENERAPAN ASAS KELANGSUNGAN USAHA DALAM
PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN DAN PENUNDAAN
PEMBAYARAN UTANG (PKPU)
(Studi Kasus Putusan Nomor
16/Pdt.SUS/PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst Tahun 2017)
WAHYUDI DEWANTARA
ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan untuk memahami dan menjelaskan tentang pengaturan
asas kelangsungan usaha dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang
Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Kewajiban Utang (Studi Kasus: Putusan No.
16/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Jkt.Pst), serta penerapan asas kelangsungan usaha dalam
perkara kepailitan dan Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang PT Humpuss
Pengolahan. Teori yang digunakan, adalah teori negara (hukum) kesejahteraan, teori
bekerjanya hukum di pengadilan, dan teori pembangunan hukum. Metode penelitian
yang digunakan adalah penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu metode penelitian
yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan, dengan maksud untuk menemukan
unsur-unsurnya, kemudian dianalisis, bahkan juga diperbandingkan Hasil penelitian ini
dirumuskan bahwa pengaturan dalam menyelesaikan utang debitor kepada para kreditur
dengan menggunakan asas kelangsungan usaha melalui proses Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, PT Humpuss Pengolahan
Minyak sebagai debitor mengajukan proposal perdamaian yang berisikan tentang
skema penyelesaian untuk melakukan pembayaran utang kepada para kreditur,
termasuk penyelesaian utang kepada PT Niman Intenusa sebagai Pemohon PKPU.
Pengaturan dalam penyelesaian perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
setelah dikabulkannya permohonan PKPU oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga
Jakarta Timur, maka PT Humpuss Pengolahan Minyak sebagai debitor menawarkan
skema pembayaran kepada para kreditur dan menyepakati nilai utang yang harus
diselesaikan oleh debitor kepada kreditor. Praktik dengan menggunakan asas
kelangsungan usaha dalam studi kasus pada putusan dalam perkara Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, PT Humpuss
Pengolahan Minyak sebagai debitor dengan para kreditur, termasuk PT Niman Intenusa
sebagai Pemohon PKPU adalah mengacu pada keberadaan PT Humpuss Pengolahan
Minyak merupakan sebuah perusahaan dari unit usaha Humpuss Group. Meskipun
memiliki utang kepada para kredit, namun PT Humpuss Pengolahan Minyak masih
dilihat memiliki prospektif tetap dilangsungkan sehingga terjadi negosiasi dengan
proposal perdamaian yang dapat diterima dan disetujui oleh para kreditur dengan tujuan
dilakukannya pembayaran dan penyelesaian utang debitor kepada kreditur yang sesuai
dengan ketentuan dari Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang, ketentuan peraturan Perseroan Terbatas
Kata kunci : Kelangsungan usaha debitor
vi
vi
APPLICATION OF THE BUSINESS CONTINUANCE IN THE SUBJECT
OF BANKING CERTIFICATE AND DELAY OF DEBT PAYMENT (PKPU)
(Case Study of Decision Number 16 / Pdt.SUS / PKPU / 2017 /
PN.Niaga.Jkt.Pst Year 2017)
WAHYUDI DEWANTARA
ABSTRACT
This research was conducted to understand and explain the regulation of
business continuity principle in Law Number 34 Year 2004 concerning Bankruptcy and
Delay of Payment of Debt Obligation (Case Study: Decision No. 16 / Pdt.Sus-PKPU /
2017 / PN.Jkt.Pst) , as well as the application of the business continuity principle in
bankruptcy cases and PT Humpuss Debt Payment Liability Arrangement. The theory
used, is the theory of state (law) welfare, the theory of legal work in court, and the
theory of legal development. The research method used is descriptive analytical
research that is the method of research done by way of describing, with the intent to
find the elements, then analyzed, even also compared The results of this study
formulated that the arrangement in settling debtor debt to the creditors by using the
principle of business continuity through the process of Postponement of Debt Payment
Obligation at the Central Jakarta Commercial Court, PT Humpuss Petroleum
Processing as the debtor submits a peace proposal containing the settlement scheme to
make debt payment to the creditors, including debt settlement to PT Niman Intenusa as
PKPU Petitioner. Arrangement in the settlement of the case of Postponement of Debt
Payment Obligation after the granting of PKPU application by East Jakarta
Commercial Court Judge, PT Humpuss Pengolahan Petroleum as debtor offers
payment scheme to the creditors and agreed on the debt value that must be settled by
debitor to the creditor. Practice using the principle of business continuity in case study
on the decision in the case of Postponement of Debt Payment Obligation at
Commercial Court of Central Jakarta, PT Humpuss Processing Oil as debitor with the
creditors, including PT Niman Intenusa as Petitioner of PKPU is referring to the
existence of PT Humpuss Processing Oil is a the company of the Humpuss Group
business unit. Despite having loans to creditors, PT Humpuss Petroleum Processing is
still viewed as having prospective persistence, resulting in negotiations with peace
proposals acceptable and approved by creditors for the purpose of making debitor
payments and settlement to creditors in accordance with the provisions of the Act
Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations, Limited Liability
Company Regulations
vii
KATA PENGANTAR
Segala puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan
kasih-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai salah satu syarat menempuh
ujian Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran”
Jakarta.
Selama penyusunan tesis ini penulis banyak mendapatkan bantuan berharga dari
berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih,
kepada :
1. Bapak Rektor Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
2. Ibu Dr. Erni Agustina, SH.,Sp.N, sebagai Ketua Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
3. Ibu Prof. Dr. Jeane Neltje Sally, SH.,MH.,APU, selaku Pembimbing I
4. Ibu Dr. Dra. Hj. Laily Washliaty, selaku Pembimbing II
5. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan pengajaran kepada kami.
Akhirnya, penulis menyadari bahwa hasil karya ini memang belum sempurna
dan membutuhkan banyak perbaikan, untuk itu kritik atau saran dari pembaca sangat
diharapkan dalam rangka mengembangkan diri penulis sendiri.
Seiring dengan ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan, penulis berdoa
semoga amal baik Bapak/Ibu serta dorongan dan motivasi keluarga diberkati dan dibalas
Tuhan Yang Maha Esa.
Jakarta, 27 Januari 2018
Penulis
Wahyudi Dewantara
viii
DAFTAR ISI
HALAMAN SAMPUL ----------------------------------------------------------------------- i
PERNYATAAN ORISINALITAS --------------------------------------------------------- ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI --------------------------------------- iii
LEMBAR PENGESAHAN ------------------------------------------------------------------ iv
ABSTRAK -------------------------------------------------------------------------------------- v
ABSTRACT ------------------------------------------------------------------------------------ vi
KATA PENGANTAR ------------------------------------------------------------------------ vii
DAFTAR ISI ----------------------------------------------------------------------------------- viii
BAB I : PENDAHULUAN ---------------------------------------------------------- 1
I.1. Latar Belakang Masalah -------------------------------------------------------------- 1
I.2. Rumusan Masalah --------------------------------------------------------------------- 11
I.3. Tujuan Penelitian ---------------------------------------------------------------------- 11
I.4. Manfaat Penelitian --------------------------------------------------------------------- 12
I.5. Kerangka Teoritis ---------------------------------------------------------------------- 12
I.6. Kerangka Konseptual ------------------------------------------------------------------ 23
1.7 Metode Penelitian ---------------------------------------------------------------------- 23
1.7 Sistematika Penulisan ----------------------------------------------------------------- 24
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA -------------------------------------------------- 25
II.1 Pengertian Pailit ------------------------------------------------------------------------ 25
II.2 Asas Kelangsungan Usaha Dalam Hukum Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang ------------------------------------------------------- 28
II.3 Undang-Undang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai
Pengaturan Lanjutan dari KUHPerdata --------------------------------------------- 36
II.4 Pengaturan Asas Kelangsungan Usaha --------------------------------------------- 50
II.5 Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 37 Tahun 2004 ---------------------------------------------------------------- 52
BAB III : METODE PENELITIAN ------------------------------------------------ 66
III.1 Metode Penelitian ---------------------------------------------------------------------- 66
III.2 Jenis Penelitian ------------------------------------------------------------------------- 68
III.3 Sumber Data ---------------------------------------------------------------------------- 69
III.4 Teknik Pengumpulan Data ----------------------------------------------------------- 70
III.5 Teknis Analisa Data ------------------------------------------------------------------- 70
BAB IV : PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN DAN
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
Studi Kasus No. 16/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst ------- 72
IV.1 Kronologis Perkara Utang antara PT. Niman Internusa dengan PT. Humpus
Pengolahan Minyak Dalam Permohonan PKPU di Pengadilan Niaga
Jakarta Pusat ---------------------------------------------------------------------------- 72
ix
IV.2 Pertimbangan Hukum dan Putusan dalam Perkara PKPU antara PT. Niman
Internusa sebagai Pemohon PKPU dengan PT. Humpuss Pengolahan
Minyak sebagai Termohon PKPU --------------------------------------------------- 82
IV.3 Pelaksanaan Putusan Dalam Perkara PKPU dengan Asas Keberlangsungan
Usaha Terhadap PT. Humpuss Pengolahan Minyak Sebagai Debitor --------- 84
IV.4 Implikasi Putusan PKPU Terhadap Penyelesaian Utang Debitur Kepada
Kreditur ---------------------------------------------------------------------------- 85
BAB V : PENUTUP ------------------------------------------------------------------- 97
V.1 Kesimpulan ---------------------------------------------------------------------------- 97
V.2 Saran ---------------------------------------------------------------------------- 98
DAFTAR PUSTAKA
RIWAYAT HIDUP