PENERAPAN ANALISIS HIRARKI PROSES ( AHP ): …... · central government and rural development needs and to develop a formula ... perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id dengan judul

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

i

PENERAPAN ANALISIS HIRARKI PROSES ( AHP ):

DALAM PENENTUAN FORMULA ALOKASI DANA DESA

DI KABUPATEN SRAGEN

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Magister

Program Studi Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan

Konsentarsi : Perencanaan Keuangan Daerah

Oleh :

EKOWATI YULI WIDYANINGSIH S 4211007

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEBELAS MARET

PROGRAM PASCASARJANA

MAGISTER EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN

SURAKARTA

2012


commit to user

ii

PENERAPAN ANALISIS HIRARKI PROSES (AHP):

DALAM PENETUAN FORMULA ALOKASI DANA DESA

DI KABUPATEN SRAGEN

Disusun oleh :

EKOWATI YULI WIDYANINGSIH

S 4211007

Telah disetujui oleh Tim Penguji

Pada tanggal : Sabtu, 8 September 2012

Jabatan Nama Tanda Tangan

Ketua Tim Penguji Dr. Yunastiti P, MP …………………

Pembimbing Utama Lukman Hakim, MSi PH. D ……....................

Pembimbing Pendamping Dr. AM Soesilo, MSc ………………….

Mengetahui Ketua Program Studi

Direktur PPs UNS Magister Ekonomi dan Studi

Pembangunan

Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, MS Dr. AM Soesilo, MSc

NIP.19610717 198601 1 001 NIP. 195903328 198803 1 001


commit to user

iii

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : EKOWATI YULI WIDYANINGSIH

NIM : S 4211007

Program Studi : magister Ekonomi dan Studi Pembangunan

Konsentrasi : PPW dan Keuangan Daerah

Menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil karya sendiri bukan merupakan jiplakan

dari hasil karya orang lain.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya.

Surakarta, 9 Agustus 2012

Tertanda

EKOWATI YULI WIDYANINGSIH


commit to user

iv

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan untuk :

Bangsa Indonesia dan masyarakat Kabupaten

Sragen

Orang tuaku yang tidak lelah berdo’a untukku

Suami dan anak-anakku tercinta yang selalu setia

mendampingiku


commit to user

v

MOTTO

Musibah adalah rahmat Allah yang tertunda


commit to user

vi

ABSTRAKSI

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan pembobotan variabel

penentu Alokasi Dana Desa (ADD) menggunakan metode Analisis Hirarki Proses

(AHP) dengan tanpa metode AHP, menentukan skala prioritas atau bobot dari

masing-masing variabel penentu Aloakasi Dana Desa, menerapkan formula ADD

menurut perspektif daerah sehingga mengetahui bobot variabel dalam formulasi

Alokasi Dana Desa yang oleh Pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhan dan

pembangunan desa serta menyusun formula Alokasi Dana Desa (ADD) dengan

menambahkan variabel-variabel yang berhubungan dengan pembangunan manusia

yaitu tingkat kemiskinan, pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Sragen.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan

memberikan kuesioner kepada responden ( anggota DPRD Kabupaten Sragen Komisi

II, BKBPMD, DPPKAD, Kabag Pemdes, Bapeda, Kecamatan dan Lurah Desa) dan

data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sragen, Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) Sragen dan Badan Keluarga Berencana

dan Pembangunan Masyarakat Desa (BKBPMD) Sragen. Alat analisis yang

digunakan dalam penelitian ini ada 2 macam, yaitu metode AHP dan formula ADD

yang disesuaikan dengan Surat Mendagri Nomor 140/640/SJ Tahun 2005 perihal

Alokasi Dana Desa dari Pemerintah kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa.

Hasil penelitian ini menunjukkaan bahwa formula ADD dibagi dalam dua

alternatif dimana alternatif pertama jumlah anggaran ADD sama dengan jumlah dari

Pemkab Sragen, untuk alternatif kedua jumlah ADD yang dianggarakan sebesar 10 %

dari dana perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Daerah. Hasil perhitungan

formula ADD alternatif 1 menunjukkan ada 114 desa yang mengalami penurunan

jumlah besaran dana yang diterima dibandingkan ketika menggunakan formula

sebelumnya yaitu formula ADD pemkab Sragen dan sebanyak 82 desa mengalami

kenaikan jumlah dana yang diterima. Sedangkan menggunakan formula ADD

alternative 2 tidak ada desa yang mengalami penurunan jumlah dana yang diterima

dan sebanyak 196 desa mengalami kenaikan dibandingkan ketika menggunakan

formula ADD Pemkab Sragen.

ABSTRACT


commit to user

vii

The purpose of this study was to compare the determinants of the variable

weighting Alokasi Dana Desa (ADD) using the Analysis Hierarchy Process (AHP)

with no AHP method, determine the priority or weight of each determinant variable

Aloakasi Village Fund, apply the formula of ADD in a regional perspective so

knowing the weight of the formulation variables in the village Fund Aloaksi by the

central government and rural development needs and to develop a formula Alokasi

Dana Desa (ADD) by adding variables related to human development, namely the

level of poverty, education and health in Sragen.

The data used in this study is the primary data by giving a questionnaire to

the respondent (the member of Commission II Sragen, BKBPMD, DPPKAD, Head

Pemdes, Bapeda, District and Village Ward) and secondary data from the Central

Statistics Agency (BPS) Sragen, Regional Planning Board (Bapeda) Sragen and

Family Planning Board and Community Development (BKBPMD) Sragen. Analysis

tools used in this study there are two kinds, namely the AHP method and the formula

is adjusted to ADD is Letter Mendagri Number 140/640/SJ Year 2005 concerning

allocation of funds from the Village District / Town to the Village Government

The results of this study that the formula ADD menunjukkaan divided in two

alternative where the first alternative ADD budgeted amount equal to the sum of

Sragen government, for the second alternative ADD dianggarakan amount of 10% of

the balance of funds received by the Regional Government. The results of the

calculation formula alternative ADD 1 shows there were 114 villages has decreased

the amount of the amount of funds received compared to when using the previous

formula formula ADD Sragen district government and as many as 82 villages has

increased the amount of funds received. While using the formula 2 ADD alternative

no village which has decreased the amount of funds received and as many as 196

villages has increased compared to when using the formula ADD Sragen government.


commit to user

viii

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan

rahmat dan ridhoNya, sehingga penulis dapat menyeleseikan penyusunan Tesis

dengan judul “ Penerapan Hirarki Analisis Proses (AHP): Dalam Penentuan

Formulasi Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Sragen” dapat diselesaikan

dengan baik. Buah karya penelitian ini merupakan sebagian persyaratan akademis

dalam mencapai derajat kesarjanaan S-2 di Program Studi Magister Ekonomi Studi

Pembangunan Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Banyak pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam

penyusunan tesis ini, untuk itu maka dengan segala kerendahan hati penulis

menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus penulis sampaikan

kepada :

1. Bapak Lukman Hakim, MSi, Ph D, dan Dr. AM Soesilo, MSc yang telah

meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan yang beliau

berikan menjadi petunjuk penguasaan yang luas atas berbagai topik dalam

penyusunan tesis ini.

2. Bapak Agus Faturrahman, SH,MHum, Bupati Sragen beserta jajaran eksekutif di

lingkungan Pemerintah kabupaten Sragen yang telah memberikan kesempatan,

bantuan moril dan materiil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis

ini.


commit to user

ix

3. Bapak Sugiyamto, MM, Ketua DPRD Kabupaten Sragen yang telah memberikan

ijin dan bantuan data sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis.

4. Keluargaku yang terdiri dari suami (Aris Wijayanto), dan ketiga anakku (Sekti,

Sekar dan Laras) yang telah memberikan dukungan moril dan batin tiada kenal

lelah demi suksesnya pendidikan yang penulis tempuh ini.

5. Kedua orang tuaku yang senantiasa memberi dukungan, dorongan dan semangat

untuk penyelesaian tesis ini.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa tesis ini banyak kekurangannya

dikarenakan berbagai keterbatasan yang dimiliki penulis dan sangat mengharapkan

kritikan dan saran terutama dalam penyempurnaan tesis ini, dengan segala

kerendahan, penulis mengharapkan tesis ini dapat bermanfaat secara akademis dan

praktis.

Sragen, Agustus 2012

Penulis


commit to user

x

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ……………………………………………… i

HALAMAN PENGESAHAN ……………………………………. ii

HALAMAN PERNYATAAN ……………………………………. iii

HALAMAN PERSEMBAHAN ………………………………….. . iv

HALAMAN MOTTO …………………………………………….. . v

ABSTRAKSI ………………………………………………………. vi

ABSTRACT ………………………………………………………… vii

KATA PENGANTAR ………………………………………………. viii

DAFTAR ISI ………………………………………………………… ix

DAFTAR TABEL ……………………………………………………. xiii

DAFTAR GAMBAR ………………………………………………… xiv

DAFTAR LAMPIRAN ……………………………………………… xv

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah ………………………………….. 1

B. Perumusan Masalah……………………………………….. 13

C. Tujuan dan Manfaat ……………………………………… 13

1. Tujuan Penelitian …………………………………… 13

2. Manfaat Penelitian …………………………………. 14


commit to user

xi

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian teoritis

1. Alokasi Dana Desa ……………………………………….. 15

2. Pengertian Desa, Desentralisasi dan Otonomi Desa ……... 17

3. Fungsi dan Kewenangan Pemerintah Desa ……………….. 19

4. Transfer Keuangan dan Pembiayaan Pemerintahan Desa … 20

5. Pembangunan Desa ……………………………………….. 25

a. Pembangunan Masyarakat Desa ………………….. 25

b. Keswadayaan masyarakat Desa ………………….. 27

c. Perencanaan Pembangunan Berbasis Sosbud Laokal 28

d. Perencanaan Pembangunan Partisipatuf Desa …… 29

e. Pembangunan Desa yang Berkelanjutan ………… 31

6. Gambaran Umum Kebijakan Alokasi Dana Desa ……….. 33

7. Pengelolaan Alokasi Dana Desa ………………………… 36

8. Metoda AHP ……………………………………………. 45

B. Penelitian Relevan ……………………………………………… 47

C. Kerangka Pemikiran ……………………………………………. 49

BAB III. METODE PENELTIAN

A. Jenis dan Sumber data …………………………………….. 64

B. Definisi Operasional ………………………………………. 63

C. Unit Analisis ……………………………………………….. 53

1. Model Formula ADD ……………………………….. 53

2. Penghitungan Bobot Desa dengan AHP …………… 57

3. Konsistensi …………………………………………. 62


commit to user

xii

BAB IV. ANALISA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian ………………………………. 69

1. Kondisi Geografis Kabupaten Sragen ……………… 69

a. Letak dan Batas Wilayah …………………... 69

b. Kondisi Demografis …………………………. 70

2. Pembagian Administratif …………………………… 72

3. Jumlah penduduk ……………………………………. 73

4. Jumlah Penduduk Miskin ……………………………. 74

5. Luas Wilayah ………………………………………… 76

6. Jumlah Penduduk Usia 7-15 Tahun yang tidak Sekolah 77

7. Jumlah Penduduk Buta Huruf ……………………… 78

8. Angka Kematian Bayi ……………………………… 79

9. Penderita Penyakit Menular ………………………… 81

B. Hasil Analisis data dan Pembahasan ……………………… 82

1. Metode AHP ……………………………………….. 82

2. Konsistensi AHP …………………………………… 87

3. Perumusan Formula ADD ………………………….. 89

4. Besaran ADD yang diterima masing-masing Desa … 92

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan ……………………………………………….. 95

B. Saran ……………………………………………………… 96

DAFTAR PUSTAKA …………………………………………………… 99

LAMPIRAN …………………………………………………………….. 102


commit to user

xiii

DAFTAR TABEL

Tabel Hal

1.1 Alokasi Dana Desa di Tiap Kecamatan Se Kabupaten Sragen Tahun

2010

11

3.1 Skala banding secara berpasangan (Saaty,1993) 58

3.2 Nilai Indeks Random 63

4.1 Data Kepadatan Penduduk Tahun 2010 71

4.2 Nama Kecamatan, Luas Wilayah, Jumlah Desa di Kabupaten

Sragen Tahun 2010

72

4.4 Matrix Perbandingan Pasangan Hasil Survey 82

4.5 Bobot Relatif Dan Eigenvector Utama 84

4.6 Nilai Pembangkit Random (RI) 89

4.7 Bobot variabel Penentu Bobot Desa 90

4.8 Besaran ADD yang diterima masing-masing desa 92

4.9 Desa Penerima Dana terbesar dan terkecil 93

4.10 Selisih Penerimaan Dana Setelah Adanya Formula ADD 94


commit to user

xiv

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Siklus Pembangunan Partisipatif Desa 30

2.2 Penggunaan Alokasi Dana Desa 33

2.3. Struktur Organisasi Tim Pengelola ADD 45

2.4. Struktur Hirarki 52

3.1. variabel-variabel Penentu Bobot Desa 55

4.1. Jumlah Penduduk Per Kecamatan Tahun 2010 (orang) 74

4.2. Jumlah Penduduk Miskin Per Kecamatan Tahun 2010 (orang) 75

4.3. Letak geografis Kabupaten Sragen 76

4.4. Jumlah Penduduk usia 7 – 15 tahun tidak sekolah per kecamatan tahun

2010 (orang) 77

4.5. Jumlah penduduk buta huruf per kecamatan Tahun 2010 (orang) 79

4.6. Kasus Kematian Bayi Per Kecamatan Tahun 2010 (orang) 80

4.7. Penderita penyakit menular per kecamatan tahun 2010(kasus) 81

4.8. Hasil kuesioner responden dengan analisis AHP 85


commit to user

xv

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Responden AHP (35 orang) ……………………….. …… 102

Lampiran 2 Kuesioner AHP …………………………………………. 105

Lampiran 3 Hasil Kuesioner AHP ………………………………....... 113

Lampiran 4 Alokasi Dana Desa Di Tiap Desa Se Kabupaten Sragen

Tahun 2010 ………………………………………………. 114

Lampiran 5 Perbandingan Rincian Besaran ADD masing-masing Desa 120

Lampiran 6 Perhitungan Besaran Anggaran Untuk Alokasi Dana Desa

(ADD) di Kabupaten Sragen Tahun 2010 ………………. 129


commit to user

ABSTRAKSI

Ekowati Yuli Widyaningsih, 2012. Penerapan Analisis Hirarki Proses (AHP) dalam

Penentuan Formula Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Sragen

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan pembobotan variabel

penentu Alokasi Dana Desa (ADD) menggunakan metode Analisis Hirarki Proses

(AHP) dengan tanpa metode AHP, menentukan skala prioritas atau bobot dari

masing-masing variabel penentu Aloakasi Dana Desa, menerapkan formula ADD

menurut perspektif daerah sehingga mengetahui bobot variabel dalam formulasi

Alokasi Dana Desa yang oleh Pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhan dan

pembangunan desa serta menyusun formula Alokasi Dana Desa (ADD) dengan

menambahkan variabel-variabel yang berhubungan dengan pembangunan manusia

yaitu tingkat kemiskinan, pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Sragen.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan

memberikan kuesioner kepada responden ( anggota DPRD Kabupaten Sragen Komisi

II, BKBPMD, DPPKAD, Kabag Pemdes, Bapeda, Kecamatan dan Lurah Desa) dan

data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sragen, Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) Sragen dan Badan Keluarga Berencana

dan Pembangunan Masyarakat Desa (BKBPMD) Sragen. Alat analisis yang

digunakan dalam penelitian ini ada 2 macam, yaitu metode AHP dan formula ADD

yang disesuaikan dengan Surat Mendagri Nomor 140/640/SJ Tahun 2005 perihal

Alokasi Dana Desa dari Pemerintah kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa.

Hasil penelitian ini menunjukkaan bahwa formula ADD dibagi dalam dua

alternatif dimana alternatif pertama jumlah anggaran ADD sama dengan jumlah dari

Pemkab Sragen, untuk alternatif kedua jumlah ADD yang dianggarakan sebesar 10 %

dari dana perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Daerah. Hasil perhitungan

formula ADD alternatif 1 menunjukkan ada 114 desa yang mengalami penurunan

jumlah besaran dana yang diterima dibandingkan ketika menggunakan formula

sebelumnya yaitu formula ADD pemkab Sragen dan sebanyak 82 desa mengalami

kenaikan jumlah dana yang diterima. Sedangkan menggunakan formula ADD

alternative 2 tidak ada desa yang mengalami penurunan jumlah dana yang diterima

dan sebanyak 196 desa mengalami kenaikan dibandingkan ketika menggunakan

formula ADD Pemkab Sragen.


commit to user

ABSTRACT

Ekowati Yuli Widyaningsih, 2012. Application of Analytical Hierarchy Process in

determining The Allocation Formula Villages in The District Sragen.

The purpose of this study was to compare the determinants of the variable

weighting Alokasi Dana Desa (ADD) using the Analysis Hierarchy Process (AHP)

with no AHP method, determine the priority or weight of each determinant variable

Aloakasi Village Fund, apply the formula of ADD in a regional perspective so

knowing the weight of the formulation variables in the village Fund Aloaksi by the

central government and rural development needs and to develop a formula Alokasi

Dana Desa (ADD) by adding variables related to human development, namely the

level of poverty, education and health in Sragen.

The data used in this study is the primary data by giving a questionnaire to

the respondent (the member of Commission II Sragen, BKBPMD, DPPKAD, Head

Pemdes, Bapeda, District and Village Ward) and secondary data from the Central

Statistics Agency (BPS) Sragen, Regional Planning Board (Bapeda) Sragen and

Family Planning Board and Community Development (BKBPMD) Sragen. Analysis

tools used in this study there are two kinds, namely the AHP method and the formula

is adjusted to ADD is Letter Mendagri Number 140/640/SJ Year 2005 concerning

allocation of funds from the Village District / Town to the Village Government

The results of this study that the formula ADD menunjukkaan divided in two

alternative where the first alternative ADD budgeted amount equal to the sum of

Sragen government, for the second alternative ADD dianggarakan amount of 10% of

the balance of funds received by the Regional Government. The results of the

calculation formula alternative ADD 1 shows there were 114 villages has decreased

the amount of the amount of funds received compared to when using the previous

formula formula ADD Sragen district government and as many as 82 villages has

increased the amount of funds received. While using the formula 2 ADD alternative

no village which has decreased the amount of funds received and as many as 196

villages has increased compared to when using the formula ADD Sragen government.


commit to user


commit to user

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Paradigma baru pembangunan daerah dewasa ini lebih mengutamakan

pemerintahan desa dengan otonomi desanya. Sebagai konsekuensi logis adanya

kewenangan dan peran penting dari desa adalah tersedianya dana yang cukup. Salah

satu sumber Pendapatan desa yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah bagian dari dana perimbangan

keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/kota yang merupakan

Alokasi Dana Desa (ADD).

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor

72 Tahun 2005 tentang desa memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan

Aloaksi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa yang diberikan ke desa merupakan

hak desa. Sebelumnya, desa tidak memperoleh kejelasan anggaran untuk mengelola

pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan desa. Saat ini, melalui ADD

desa berpeluang untuk mengelola pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan

desa secara otonomi.


commit to user

2

Namun dalam pelaksanaannya Alokasi Dana Desa (ADD) belum ada standar baku

petunjuk pembuatan formulasi Alokasi Dana Desa dengan variabel-variabel

pembobotan desa, terkait dengan hal tersebut penulis memberikan alternatif dalam

pembobotan desa dengan menggunakan analisis AHP (Analisis Hirarki Proses).

Nakagawa, Nasu, Saito dan Nobuyoshi Yamaguchi (2010) menyatakan

untuk memecahkan masalah sosial diperlukan analisis dampak alternatif kebijakan

pada tujuan keseluruhan dan berfungsi sebagai alat mendukung pengambilan

keputusan. Studi ini sangat relevan dengan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD)

yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, artinya Desa dapat memperoleh

ADD jika pihak SKPD yang mengelola kebijakan ADD telah melaksanakan Rencana

Kegiatan dan Anggaran (RKA) sesuai yang terangkum dalam APBD. Demikian juga,

Kustituanto (2001) menjelaskan bahwa dengan menggunakan metode AHP perspektif

individu dapat disimpulkan sebagi perspektif pemerintah Kabupaten/kota dan erat

berkaitan dengan tujuan yang diraihnya, artinya keberadaan Tim Fasilitasi ADD di

SKPD berperan penting dalam membagi ADD ke seluruh desa dengan memakai

rumus pembagian ADD.

Menurut Saaty dan Shang (2007) , AHP digunakan untuk menyusun suatu

kerangka kerja dan membentuk kembali proses pengambilan keputusan kelompok

tersebut, hal ini efektif untuk alokasi sumber daya dan prioritas ketika sekelompok

kecil terlibat. Demikian juga, Kamal M Subhi Al-harbi suatu menejemen proyek

dapat menggunakan AHP sebagai metode untuk membuat potensi dalam

pengambilkan keputusan. Hal ini berkaitan dengan keberadaan lembaga-lembaga


commit to user

3

yang ada dalam pemerintahan untuk menyusun formula Alokasi Dana Desa dengan

memberikan skala penilaian yang penting sampai yang paling penting menggunakan

skala 1 – 9 sehingga diperoleh keputusan kelompok (Beynon, 2002: 104-117).

Pemahaman desa di atas menempatkan desa sebagai suatu organisasi

pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengatur dan

mengurus warganya atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peran

yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan Pemerintah Pusat secara luas. Desa

menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan

program dari pemrintah. Hal ini juga sejalan apabila dikaitkan dengan komposisi

penduduk Indonesia menurut Sensus Penduduk Tahun 2000 bahwa sekitar 60% atau

sebagian besar penduduk Indonesia saat ini masih bertempat tinggal di kawasan

permukiman pedesaan. Maka menjadi sangat logis apabila pembangunan desa

menjadi prioritas utama bagi kesuksesan Pembangunan Nasional.

Transisi politik yang terjadi di Indonesia menghasilkan dua proses politik

yang berjalan secara stimultan, yaitu desentralisasi dan demokratisasi. Kedua proses

politik itu terlihat jelas dalam dalam pergeseran pengaturan format politik di area

lokal maupun nasional, yaitu dari pengaturan politik otoritarian- sentralistik menjadi

lebih demokratis- desentralistik (Dwipayanan, 2005:3).

Menurut Dwipayana (2005:6) desentralisasi memungkinkan dengan cepat

berlangsungnya perubahan mendasar dalam karakteristik hubungan kekuasaan antar

daerah dan pusat. Demokratisasi setidaknya mengubah hubungan kekuasan diantara


commit to user

4

lembaga-lembaga politik utama dalam berbagai tingkatan.Salah satu perubahan

karakter hubungan kekuasaan tercermin dari pergeseran locuspolitics dari pemerintah

oleh birokrasi menjadi pemerintahan oleh partai (party gonverment). Sementara

Noordiawan (2007:284) menyatakan bahwa desentralisasi, penyerahan wewenang

pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus

urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan republik Indonesia.

Selain itu, Suparmoko (2002:19) menyatakan bahwa untuk pemahaman

sistem pemerintahan perlu dipahami perbedaan pengertian antara istilah desentralisasi

dekonsentrasi. Desentralisasi diartikan suatu pengembangan otonomi daerah,

dekonsentrasi diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah

pusat kepada daerah otonom yaitu pelimpahan wewenamg dari pemerintah kepada

Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat atau perangkat pusat di daerah.

Mardiasmo (2002:6-7) menyatakan, secara teoritis desentralisasi akan

menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu : pertama mendorong meningkatnya

partisipasi, prakarsa dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan, serta

mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) diseluruh daerah dengan

meningkatkan sumber daya dan potensi yang tersedia di masyarakat-masyarakat

daerah; kedua memperbaiki alokasi sumberdaya produktif melalui pergeseran peran

pengambilan keputusan ke tingkat pemerintahan yang paling rendah yang memiliki

informasi yang paling lengkap, sedangkan tingkat pemerintahan yang paling rendah

adalah desa. Oleh karena itu otonomi desa benar-benar merupakan kebutuhan yang

harus diwujudkan.


commit to user

5

Implementasi otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintahan

desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggrakan rumah tangganya sendiri,

sekaligus bertambah pula beban tanggungjawab dan kewajiban desa, namun demikian

penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan.

Pertanggungjawaban keuangan desa yang dimaksud diantaranya adalah

pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran desa. Untuk saat ini kendala umum

yang dirasakan oleh sebagian besar desa terkait keterbatasan dalam keuangan desa.

Seringkali Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) tidak berimbang,

antara pendapatan dan pengeluaran. Kenyataan demikian disebabkan oleh empat

faktor utama (Hudayana dan FPPD,2005). Pertama, Desa memiliki APBDes yang

kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil

pula. Kedua, Kesejahteraan masyarakat desa rendah. Ketiga, rendahnya dana

operasional desa untuk menjalankan pelayanan. Keempat, banyak program

pembangunan masuk desa , tapi hanya dikelola oleh dinas.

Alokasi Dana Desa adalah dana yang diberikan kepada desa dari dana sesuai

perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh

Kabupaten/kota (Pasal 1 ayat 11, PP 72/2005). Kelahiran UU No.32/2004 yang

kemudian diperkuat dengan PP 72/2005 memberikan kepastian hukum terhadap

perimbangan keuangan desa dan Kabupaten/Kota. Berdasarkan PP 72/2005 pasal 68

ayat 1 huruf c, desa memperoleh jatah Alokasi Dana Desa (ADD). ADD yang

diberikan ke desa merupakan hak desa. Sebelumnya, desa tidak memperoleh


commit to user

6

kejelasan anggaran untuk mengelola pembangunan, pemerintahan dan sosial

kemasyarakatan desa.

Saat ini, melalui ADD berpeluang untuk mengelola pembangunan,

pemerintahan dan sosial kemasyarakatan desa secara otonom.Menteri Dalam Negeri

tertanggal 17 Agustus 2006 mengeluarkan Surat Kawat bernomor 140/1841/SJ yang

ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk segera

merealisasikan ADD, terutama kepada Kabupaten/Kota yang sama sekali belum

melaksanakan ADD. Dalam Surat kawat tersebut, Menteri Dalam Negeri dengan jelas

menyebutkan bahwa percepatan ADD dilakukan untuk mendukung peningkatan

kinerja pemerintahan Desa.

Agar dapat melaksanakan perannya dalam mengatur dan mengurus

komunitasnya, desa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun

2005, diberikan kewenangan yang mencakup :

1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;

2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan

pengaturannya kepada desa;

3. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah

Kabupaten/kota; dan

4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan

kepada desa.


commit to user

7

Sebagai konsekuensi logis adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan

otonomi desa adalah tersedianya dana yang cukup. Wasistiono (2006:107)

menyatakan bahwa pembiayaan atau keuangan merupakan faktor essensial dalam

mendukung penyelenggaraan otonomi desa, sebagaimnan juga ada penyelenggaraan

otonomi daerah. Sejalan dengan pendapat yang mengatakan bahwa “autonomy”

indentik dengan “aotomoney”, maka untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya

sendiri desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan

pelaksanaan yang dimiliki.

Sumber pendapatan desa berdasarkan pasal 212 ayat (3) Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Desa, meliputi :

- hasil usaha desa;

- hasil kekayaan desa;

- hasil swadaya dan partisipasi;

- hasil gotong royong;

- lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

2. Bagi hasil pajak daerah dan restribusi daerah kabupaten/kota;

3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh

kabupaten/kota;


commit to user

8

4. Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota;

5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Lebih lanjut pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005

menyebutkan bahwa sumber pendapatan desa terdiri atas :

1. Pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil

swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa

yang sah;

2. Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus)

untuk desa dan dari restribusi kabupaten/kota sebagian diperuntukkan bagi desa;

3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh

kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang

pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana

desa;

4. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah propinsi, dan pemerintah

kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;

5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Ketentuan pasal tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota

untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima kabupaten kepada desa-desa

dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan.

Kabupaten Sragen adalah salah satu dari beberapa Kabupaten di Indonesia


commit to user

9

yang reponsif terhadap tuntutan desa tersebut. Sejak tahun 2007 Kabupaten Sragen

telah mengalokasikan dana untuk desa yang disebut Alokasi Dana Desa (ADD),

sebagai analogi DAU dari Pemerintah Pusat kepada daerah yang dipraktekkan oleh

Kabupaten Sragen kepada Desa dengan harapan pembangunan semakin merata

sampai tingkat desa.

Sesuai dengan pasal 68 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005

tentang Desa telah diatur bahwa bagi dari dana perimbangan keuangan antara

pemerintah pusat dan daerah yang diterima kabupaten untuk desa paling sedikit 10%

(sepuluh per seratus) yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang

merupakan Alokasi Dana Desa. Yang dimaksud bagi dari dana perimbangan

keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah terdiri atas dana bagi hasil pajak

dan sumberdaya alam ditambah Dana Alokasi Umum setelah dikurangi belanja

pegawai. Sehingga ADD dapat dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

Seringkali anggaran Alokasi Dana Desa dirasakan oleh Desa masih kurang

proporsional apabila dibandingkan dana perimbangan yang diterima Pemerintah

Kabupaten Sragen dari Pemerintah pusat. Sehingga pihak desa sering

mempertanyakan bagaimana Pemerintah daerah menghitung besaran anggaran ADD

bahkan desa juga mengusulkan kenaikan anggaran ADD setiap tahun.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No 1 Tahun 2010 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, seharusnya

ADD = MINIMAL 10% X (BAGI HASIL + DAU – BELANJA PEGAWAI)


commit to user

10

anggaran untuk alokasi dana desa secara keseluruhan adalah Rp.17.801.000.000,-

sedangkan Peraturan Bupati Sragen Nomor 6 Tahun 2010 dana yang dialokasikan

sebesar Rp.7.346.000.000,-hanya 41,26% dari anggaran yang seharusnya dikeluarkan

oleh Pemerintah Kabupaten Sragen untuk alokasi dana desa.

Peraturan Bupati Sragen Nomor 6 Tahun 2010 menjelaskan bahwa dalam

penentuan besaran dana Alokasi Dana Desa untuk masing-masing desa adalah hasil

perkalian dari total alokasi dana desa yang dianggarkan dengan bobot desa masing-

masing desa. Bobot desa itu sendiri ditentukan berdasarkan kemiskinan,

keterjangkauan/jarak wilayah, pendidikan, kesehatan,jumlah penduduk, luas wilayah

dan partisipasi masyarakat/swadaya. Sementara dalam Surat Edaran Mendagri Nomor

140/640/SJ Tahun 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah

Kabupaten/Kota ke pemerintah desa disebutkan bahwa dalam penentuan bobot desa

didasarkan pada variabel utama dan variabel tambahan di mana variabel utama

mencakup kemiskinan, pendidikan dasar dan kesehatan.

Pelaksanaan asas merata yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa

minimum ditentukan 70% dari jumlah Alokasi Dana Desa keseluruhan atau sebesar

Rp. 4.407.600.000,- yang dibagi rata sama besar kepada 196 desa. Dari pembagian

tersebut seluruh desa di Kabupaten Sragen minimum memperoleh dana sebesar Rp.

22.487.755,-. Sedangkan asas adil yang disebut Alokasi Dana Desa proporsional

dialokasikan sebesar 30% jumlah Alokasi Dana Desa keseluruhan atau sebesar Rp.

2.938.400.000,- yang dibagi berdasarkan variabel-variabel atau bobot masing-masing

desa.


commit to user

11

Keseluruhan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sragen Rp.7.346.000.000,-

yang dibagi kepada 196 desa di 20 Kecamatan dalam komposisi proporsional tiap

desa yang terdiri dari Alokasi Dana Desa minimum dan Alokasi Dana Proporsional.

Dengan pembagian tersebut diperoleh Alokasi Dana Desa terendah adalah desa

Pringanom Kecamatan Masaran dengan alokasi sebesar Rp. 36.873.000,-, sedangkan

desa yang memperoleh alokasi Dana Desa tertinggi desa Gilirejo Baru Kecamatan

Miri sebesar Rp. 38.862.000,-. Adapun rincian pembagian pada masing-masing

kecamatan dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1.1. Alokasi Dana Desa Di Tiap Kecamatan Se Kabupaten Sragen Tahun

2010

NO DESA ADD

MINIMUM

ADD PROPORSIO

NAL

JUMLAH ADD

1 2 3 4 5

I KEC. MASARAN 292.340.815 192.020.206 484.361.021

II KEC. SIDOHARJO 269.853.060 175.248.132 445.101.192

III KEC. KARANGMALANG 179.902.040 121.100.836 301.002.876

IV KEC. SRAGEN 44.975.510 29.348.727 74.324.237

V KEC. KEDAWUNG 224.877.550 152.822.358 377.699.908

VI KEC. GONDANG 202.389.795 135.172.039 337.561.834

VII KEC. SAMBIREJO 202.389.795 132.711.733 335.101.528

VIII KEC. SAMBUNGMACAN 202.389.795 134.758.620 337.148.415

IX KEC. NGRAMPAL 179.902.040 117.426.072 297.328.112

X KEC. TANGEN 157.414.285 106.124.907 263.539.192

XI KEC. MONDOKAN 202.389.795 140.416.702 342.806.497

XII KEC. SUKODONO 202.389.795 137.107.837 339.497.632

XIII KEC. GESI 157.414.285 103.275.393 260.689.678

XIV KEC. JENAR 157.414.285 105.799.432 263.213.717

XV KEC. GEMOLONG 224.877.550 148.839.966 373.737.516

XVI KEC. KALIJAMBE 314.828.570 207.545.474 523.374.044

XVII KEC. PLUPUH 359.804.080 236.953.805 596.757.885

XVIII KEC. TANON 359.804.080 238.455.838 598.259.918

XIX KEC. MIRI 224.877.550 156.343.969 381.221.519

XX KEC. SUMBERLAWANG 247.365.305 166.907.975 414.273.280

Jumlah 4,407,600,000 2,938,400,000 7,346,000,000

Sumber : Badan KBPMD Kab Sragen tahun 2010.


commit to user

12

Dengan memperhatikan pembagian Aloaksi Dana Desa untuk masing-masing

Desa tersebut Pemerintah Kabupaten Sragen berharap penyelenggaraan pemerintahan

desa dapat berjalan dengan optimal, sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa dalam

hal pembangunan dan sosial kemasyarakatan desa.

Pemerintah Desa sebagai unit pemerintah terdepan yang berhubungan

langsung dengan masyarakat perlu mendapatkan dukungan dana dalam melaksanakan

tugas-tugas pemerintahan maupun pembangunan, terutama sekali dalam rangka upaya

peningkatan pelayanan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Seiring dengan

Surat Edaran Mendagri No 140/640/SJ Tahun 2005, tentang pelaksanaan ADD dan

No 140/286/SJ Tahun 2006 tentang pelaksanaan ADD. Pemerintah Kabupaten Sragen

perlu menyusun strategi dan kabajikan terkait pembagian ADD yang berdasarkan

azaz merata adil yang diharapkan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan

masyarakat dan membantu percepatan pembangunan desa yang kurang mampu.

Untuk menjaga terpeliharanya azaz merata dan adil dalam pembagian ADD

serta pemanfaatan dan penyaluran Alokasi Dana Desa secara tepat dengan

mempetimbangkan aspek/variabel jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah penduduk

miskin, Anak tidak sekolah umur 7 s/d 15 tahun, Buta huruf, Angka kematian bayi

dan Penderita penyakit menular, maka perlu solusi alternatif formulasi Alokasi Dana

Desa dengan menggunakan berbagai variabel tersebut berdasarkan persepsi legislatif,

pemerintah Kabupaten Sragen dan masyarakat dengan menggunakan analisis AHP.

Kustituanto (2001) menjelaskan bahwa dengan menggunakan metode AHP perspektif


commit to user

13

individu dapat disimpulkan sebagi perspektif pemerintah Kabupaten dan erat

berkaitan dengan tujuan yang diraihnya.

B. Perumusan Masalah

Bagaimana memformulasikan penyaluran Alokasi Dana Desa secara tepat

dengan mempertimbangkan bobot variabel jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah

penduduk miskin, anak tidak sekolah umur 7 s/d 15 tahun, buta huruf, angka

kematian bayi dan penderita penyakit menular secara integratif menurut persepsi

legislatif, pemerintah Kabupaten Sragen dan masyarakat dengan menggunakan

analisis AHP.

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

a. Membandingkan pembobotan variabel penentu ADD menggunakan metode

AHP dengan tanpa metode AHP

b. Menentukan skala proritas atau bobot dari masing-masing variabel penentu

ADD

c. Menerapkan fomula ADD menurut perspektif daerah.

d. Untuk mengetahui bobot variabel dalam formulasi alokasi Dana Desa yang

oleh pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhan dan pembangunan desa.


commit to user

14

e. Menyusun formula Alokasi Dana Desa (ADD) dengan menambahkan

variabel-variabel yang berhubungan dengan pembangunan manusia yaitu

tingakt kemiskinan, pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Sragen.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

a.Bagi pemerintah daerah

Hasil dari analisis menggunakan metode AHP ini selanjutnya dapat

bermanfaat sebagai referensi kebijakan pemerintah kabupaten Sragen dalam

meningkatkan prioritas pembangunan melalui pelaksanaan ADD

b.Bagi peneliti

Bagi peneliti sendiri,diharapkan penelitian ini mampu meningkatkan

kepekaan dan daya nalar terhadap masalah-masalah ekonomi khususnya

tentang masalah pembangunan.

c.Bagi pihak lain

Hasil penelitian ini sebagai bahan masukan bagi yang berminat melakukan

penelitian mengenai pembobotan kepentingan masing-masing program

pembangunan dengan melakukan alokasi sumber daya, baik pendanaan dan

sumber daya manusia.


commit to user

15

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Alokasi Dana Desa

Dalam sistem perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah terdapat penekanan atas kebijakan otonomi daerah yang menetapkan

kabupaten dan kota sebagai titik berat otonomi. Hal ini berusaha untuk memberikan

kesempatan kepada daerah untuk mengembangkan diri dan memberikan harapan

kepada masyarakat untuk dapat menikmati pelayanan publik yang lebih baik melalui

kebijakan-kebijakan daerah yang lebih mementingkan nasib mereka.

Hal ini dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Alokasi

Dana Desa (ADD) pada dasarnya adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat,

Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa yang

bersumber dari APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten/Kota yang disalurkan

melalui kas desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah Desa.

Terkait dengan pengelolaan Keuangan Desa, Ali (2007:185) mengemukakan

pendapatnya:


commit to user

16

Isu penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan desa bermula ketika Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa secara tegas menetapkan

pemberian kewenangan yang cukup besar bagi kabupaten dan Desa mengatur dan

mengurus rumah tangganya sendiri. Ketika UU tersebut dilaksanakan pada tanggal 1

januari 2001, banyak kalangan kemudian menggulirkan gagasan akan perumusan

mekanisme Alokasi Dana Desa (ADD), sebagai aktualisasi dari penyaluran Dana

Alokasi Umum (DAU) yang diterima pemerintah Kabupaten ke Pemerintah desa. Ini

penting mengingat desa beerdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah maupun Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang

desa memiliki otonomi asli

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan

antar tingkat pemerintahan, yaitu hubungan keuangan antara pemerintahan kabupaten

dengan pemerintahan desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang

sesuai, maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki

pemerintahan desa. Penjabaran kewenangan desa merupakan implementasi program

desentralisasi dan otonomi. Dengan adanya desentralisasi dan otonomi desa, maka

desa memerlukan pembiayaan untuk menjalankan kewenangan yang dilimpahkan

kepadanya,

Faktor-faktor penting dalam mendesain DAU pada dasarnya dapat diadopsi

dalam mendesaian ADD, menurut Sidik dkk (2001, 158-160) faktor-faktor yang

penting dalam mendesain DAU :

a. Sumber dana untuk alokasi DAU ada tiga cara untuk menentukan jumlah dana

yang akan dialokasikan sebagai transfer pusat kedaerah antara lain a) proporsi

tertentu dari pemerintah atau prosentase tertentu dari PDB, b) secara ad hoc artinya

seperti belanja yang lain, c) berdasarkan formula, misalnya sebagai proporsi tertentu

dari pengeluaran spesifik atau dikaitkan dengan berbagai karakteristik umum daerah


commit to user

17

penerima transfer. Dalam hal ini DAU menggunakan cara pertama untuk

menciptakan stabilitas bagi pemerintah daerah sekaligus fleksibilitas bagi pemerintah

pusat.

b. Formula distribusi: formula yang baik harus diupayakan untuk membantu efisiensi

dan bertujuan untuk mengisi celah fiskal dalam rangka mencapai pemerataan akan

tetapi harus dapat mendefinisikan kebutuhan belanja dan kapasitas fiskal yang akurat

dengan menggunakan faktor-faktor obyektif

c. Kondisionalitas: apakah transfer akan dilakukan dengan bersyarat dalam arti

penyediaan standar pelayanan publik tertentu. DAU adalah unconditional block grant

sehingga persyaratan tersebut tidak ada

2. Pengertian desa, Desentralisasi dan Otonomi Desa

Istilah desa berasal dari bahasa India, Swadesi yang berarti tempat asal,

tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada kesatuan hidup

dengan suatu norma dan memiliki batas wilayah yang jelas (Yuliati dan Pramono,

2003:23)

Desentralisasi dan otonomi merupakan dua istilah yang memiliki makna

berbeda namun dalam prakteknya sering dianggap sama. Turner dan Hulme

(1997:152) menyimpulkan bahwa desentralisasi diartikan sebagai pelimpahan

kewenangan (transfer of authority) dalam menjalankan berbagai urusan publik dari

pemerintah pusat ke individu atau ke agensi lain yang lebih dekat dalam memberikan


commit to user

18

pelayanan publik. Berdasarkan basis pendegelasian (basis for delegation),

desentralisasi dapat dilakukan berdasarkan territorial (kewajiban ) atau fungsional.

Desentralisasi dapat bersifat desentralisasi penuh (devolution), desentralisasi

administratif (decocentration), atau pengalihan dari sektor publik ke sektor swasta

(privatization )

Peraturan perundang-undangan telah menegaskan adanya pemberian

kewenangan kepada pemerintahan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakatnya sendiri. Pengertian ini menjadi substansi desentralisasi di tingkat desa.

Desentralisasi desa dapat diartikan secara fungsional yaitu pendelegasian untuk

menjalankan fungsi pelayanan publik dan secara teritorial merupakan kewenangan

untuk mengatur masyarakat dalam batas kewilayahan tertentu. Dengan demikian

desentralisasi desa pada intinya merupakan pelimpahan kewenangan kepada desa

untuk megurus dirinya sendiri.

Otonomi berasal dari bahasa yunani autos dan nomos yang berarti

pemerintahannya sendiri. Dalam wacana administrasi publik, daerah otonom disebut

lokal self government yang berbeda dengan istilah daerah saja yang disebut sebagai

lokal self government (Nugroho, 2004:6). Sebuah daerah otonom memiliki hak dan

kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan peraturan

perundangan yang berlaku.Pemahaman ini merupakan dasar adanya self governing

community ( Penjelasan unun PP No.76 tahun 2001). Konsekuensi desentralisasi dan

otonomi desa adalah adanya pelimpahan fungsi dan kewenangan pemerintahan supra


commit to user

19

desa ke desa. Secara umum fungsi dan kewenangan tersebut adalah menjalankan roda

pemerintahan di desa dalam rangka memberikan pelayanan publik.

3. Fungsi dan kewenangan Pemerintah Desa.

Pada prinsipnya fungsi pemerintah dalam ekonomi dikelompokkan menjadi

tiga,yaitu fungsi lokal (allocation function ), fungsi distribusi (distribution function ),

dan fungsi stabilisasi (stabilization function ) (Musgrave and Musgrave, 1989:6).

Fungsi alokasi adalah fungsi pemerintah dalam menyediakan barang publik atau

pengadaan barang dan jasa yang gagal disediakan oleh mekanisme pasaar. Fungsi

distribusi adalah fungsi pemerintah dalam rangka mendistribusikan pendapatan dan

kesejahteraan kepada masyarakat secara berkeadilan. Fungsi stabilisasi adalah fungsi

pemerintah dalam rangka mencapai atau mempertahankan kondisi tertentu, seperti

terciptanya kesempatan kerja yang tinggi, stabilnya tingkat harga pada level yang

rasional, atau mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang diinginkan. Skala mikro

ketiga fungsi tersebut dapat dijalankan pemerintah desa dalam perekonomian desa,

untuk itu pemerintah desa memerlukan berbagai kewenangan.

Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa secara formal merupakan

kewenangan yang ditegaskan dalam Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan

PPNo. 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Bab III Pasal 7 bahwa terdapat empat hal yang

menjadi kewenangan desa yaitu (a) urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan

hak asal usul desa; (b) urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan


commit to user

20

kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa; (c) tugas pembantuan

dari Pemerintahan Pusat, pemerintahan Propinsi, dan pemerintahan kabupaten/kota.

Untuk tugas ini harus disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber

daya manusia; (d) urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-

undangan diserahkan ke desa.

4. Transfer Keuangan dan Pembiayaan Pemerintahan Desa

Sesuai dengan asas money follow function, kewenangan yang dilimpahkan

kepada pemerintahan desa harus disertai pendanaan untuk menjalankan kewenangan

tersebut. Pada tahun anggaran 1969/1970 pemerintah pusat mulai menganggarkan

dana untuk desa melalui Instruksi Presiden (Inpres) bantuan pembangunan desa.

Inpres ini bertujuan untuk mendorong peningkatan gotong royong dan swadaya

masyarakat dalam pembangunan desa. Inpres diberikan ke daerah berdasarkan jumlah

desa dikalikan jumlah subsidi per desa (Mahi dan Ardiansyah, 2002:10).

Pada tahun anggaran 1994/1995 terdapat jenis baru untuk pendanaan

pembangunan desa, yaitu melalui Inpres Desa Terpadu (IDT). Inpres ini dimaksudkan

untuk memberikan bantuan khusus (special assistance) kepada daerah-daerah yang

dikategorikan tertinggal dalam hal pembangunan dibandingkan daerah lain. Target

utama anggaran ini adalah untuk menekan jumlah penduduk miskin di desa.

Walaupin masih sedikit laporan yang secara khusus mengkaji keberhasilan

pembiayaan pemerintah pusat ke desa melalui berbagai jenis Inpres tersebut, namun


commit to user

21

seperti halnya keberadaan transfer pemerintah pusat ke daerah pada masa lalu

menyisakan dua persoalan utama, yaitu tidak sesuainya berbagai jenis Inpres tersebut

dengan kebutuhan daerah dan meningkatkan kesenjangan fiskal antar daerah (Mahi

dan Ardiansyah, 2002:21).

Berdasarkan pengalaman transfer pemerintah tersebut, melalui konsep

desentralisasi fiskal UU No 25 tahun 1999 transfer dana dari Pemerintah lebih

menekankan peranan bantuan yang bersifat umum (general purpose grant). Peraturan

Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Pasal 68 mengatur sumber pembiayaan pemerintah

desa berasal dari lima komponen, yaitu :

a. Pendapatan asli desa (PADes);

b. Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit 10 % untuk desa dan dari

restibusi kabupaten/kota sebagian diperuntukkan bagi desa;

c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh

kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% yang pembagiannya untuk setiap

desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;

d. Bantuan keuangan dari pemerintah pusat, pemerintah propinsi, dan pemerintah

kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintah;

e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat;


commit to user

22

Berdasarkan pasal 68 PP No 72 tahun 2005 tersebut, diketahui bahwa

hubungan keuangan antara pemerintahan kabupaten dengan pemerintahan desa

berupa bagi hasil pendapatan (revenue sharing) yang berasal dari pajak dan restribusi

daerah dan bantuan (grants) yang berasal dari dana perimbangan yang diterima

kabupaten. Pendapatan desa dari dana perimbangan belum ada pengaturannya,

padahal bagi desa sumber penerimaan ini sangat penting.

Tujuan adanya dana bantuan dari pemerintah kabupaten ke pemerintahan desa

pada prinsipnya sama dengan tujuan dana bantuan antara pemerintah pusat ke

kabupaten. Menurut Simanjuntak dan Hidayanto (2002:27), pada prinsipnya ada tiga

tujuan adanya transfer dana bantuan antar tingkat pemerintah :

a. Meminimumkan ketimpangan fiskal vertikal, yaitu mengurangi perbedaan

kemampuan fiskal antara pemerintah yang pusat dengan pemerintah daerah;

b. Meminimumkan ketimpangan fiskal horizontal, yaitu mengurangi perbedaan

kemampuan fiskal antara pemerintah daerah;

c. Sebagai insentif bagi pemerintah daerah yang memberikan pelayanan dengan

manfaat yang menyebar, insentif ini juga dapat diberikan berdasarkan

pertimbangan lain misalnya prestasi pemerintah daerah dalam mengupayakan

penerimaan dari sumber daya yang dimiliki, prestasi atas penyelenggaraan

pelayanan publik.


commit to user

23

Simanjutak dan Hidayanto (2002:158) menyebutkan bahwa perumusan

alokasi dana bantuan harus memiliki sifat kecukupan, fleksibel dan stabil.Kecukupan

artinya alokasi dana dapat menutupi kebutuhan dana pemerintah daerah, Fleksibel

artinya besar dana alokasi disesuaikan dengan kemampuan pemerintah pusat,

sedangkan stabil artinya bahwa adanya kepastian bagi pemerintah daerah dalam

mendapatkan alokasi dana. Berdasarkan praktek di banyak Negara, ada tiga cara

untuk menentukan jumlah alokasi dana transfer.

a. Proporsi tertentu dari penerimaan pemerintah atau prosentase tertentu dari

penerimaan pemerintah;

b. Secara ad hoc dialokasikan seperti halnya pengalokasian keperluan belanja

lainnya;

c. Menggunakan formulasi tertentu, misalnya dikaitkan dengan proporsi dari

pengeluaran spesifik atau karakteristik daerah penerima bantuan.

Pendistribusian dana bantuan pemerintah kabupaten ke pemerintahan desa

pada prinsipnya sama dengan pendistribusian dana bantuan dari pemerintah pusat ke

daerah. Hasil studi Ma (1997) di berbagai Negara, menyimpulkan setidaknya ada

empat model pendistribusian yang dipraktekkan (Yansekardias, 2001:24-28). Model

tersebut antara lain :

a. Model kesenjangan fiskal (fiscal gap).

Pendistribusian transfer didasarkan atas perbedaan antara kebutuhan dan

kemampuan fiskal, sehingga merupakan model transfer yang paling baik. Model

ini memerlukan persyaratan ketersediaan data khususnya yang terkait dengan


commit to user

24

pengeluaran. Persyaratan ini belum banyak dipenuhi di Negara-negara

berkembang, karena keterbatasan data yang dimiliki pemerintah. Selisih antara

jumlah pengeluaran dengan kapasitas fiskal daerah merupakan kesenjangan fiskal

(fiscal gap) yang diharapkan dapat ditutupi dengan dana transfer yang bersifat

umum (block grant).

b. Model kapasitas fiskal (fiscal capacity).

Transfer dengan model ini didasarkan atas kemampuan atau kapasitas fiskal (fiscal

capacity) daerah, dan mengabaikan perbedaan kebutuhan fiskal antara daerah.

Menurut model ini, daerah yang memiliki kapasitas fiskal dibawah rata-rata

nasional akan mendapat dana transfer yang lebih besar, sehingga disimpulkan

tujuannya adalah pemerataan kemampuan fiskal antar daerah.

c. Model transfer berdasarkan indikator kebutuhan.

Model ini didasarkan atas pemikiran agar setiap daerah mampu memenuhi

kebutuhan pelayanan publik minimum yang telah ditentukan. Indikatornya sangat

tergantung dari berbagai sudut pandang seperti tujuan pemerintah, faktor sejarah,

dan politik. Indikator-indikator yang digunakan antara lain tingkat pendapatan per

kapita, kepadatan penduduk, luas daerah, tingkat kemiskinan, tingkat

pengangguran, tingkat kematian bayi, tingkat harapan hidup, tingkat putus

sekolah,infrstruktur yang tersedia, tingkat pembangunan, dan sebagainya.

d. Model transfer berdasarkan kesamaan basis pajak per kapita.

Model ini didasarkan atas rasio total transfer terhadap jumlah penduduk serta

dapat digunakan untuk mengurangi kesenjangan kapasitas fiskal antar daerah,


commit to user

25

walaupun tidak dapat menjamin kondisi tersebut berlangsung dalam kurun waktu

lama.

5. Pembangunan Desa

a. Pembangunan Masyarakat Desa

Esensi dari demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang berasal dari dan

untuk rakyat. Tidak ada alasan untuk meyakini bahwa esensi utama dari

pemerintahan yang demokratis akan berubah dalam beberapa waktu mendatang. Di

Indonesia mekanisme perencanaan pembangunan baik yang berlaku dipusat maupun

di daerah diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No 9 tahun 1982 tentang

P5D atau (Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan

Daerah), namun dengan beralihnya sistem pemerintahan dari sentralisasi ke

desentralisasi serta tuntutan reformasi yang berkembang, regulasi tersebut dirasa

kurang layak lagi untuk diterapkan.

Pembangunan merupakan proses kegiatan untuk meningkatkan keberdayaan

dalam meraih masa depan yang lebih baik. Pengertian ini meliputi upaya untuk

memperbaiki keberdayaan masyarakat, bahkan sejalan dengan era otonomi, makna

dari konsep hendaknya lebih diperluas menjadi peningkatan keberdayaan serta

penyertaan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Oleh karenanya

bahwa dalam pelaksanaannya harus dilakukan strategi yang memandang masyarakat

bukan hanya sebagi obyek tetapi juga subyek pembangunan yang mampu

menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya, dan mengarahkan proses

pembangunan untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Hal ini sesuai dengan arah


commit to user

26

kebijakan pembangunan yang lebih diprioritaskan kepada pemulihan kehidupan

sosial ekonomi masyarakat dan menegakkan citra pemerintah daerah dalam

pembangunan.

Menurut Surjadi (1995:1) Pembangunan Masyarakat Desa adalah sebagai

suatu proses dimana anggota-anggota masyarakat desa pertama-tama mendiskusikan

dan menentukan keinginan mereka, kemudian merencanakan dan mengerjakan

bersama untuk memenuhi keinginan mereka tersebut. Pembangunan Masyarakat Desa

mempunyai ruang lingkup dan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama

masyarakat yang tinggal di wilayah dalam strata pemerintahan yang disebut sebagai

pemerintahan terbawah atau desa yaitu pemerintahan di tingkat „grass roots’

peningkatan taraf hidup yang berupa lebih banyak pengenalan atas benda-benda fisik

yang bernilai ekonomis, mungkin dapat saja diberi penilaian secara standard dan

kemudian jadi ukuran.

Pembangunan masyarakat desa pada dasarnya adalah bertujuan untuk

mencapai suatu keadaan pertumbuhan dan peningkatan untuk jangka panjang dan

sifat peningkatan akan lebih bersifat kualitatif terhadap pola hidup warga masyarakat,

yaitu pola yang dapat mempengaruhi perkembangan aspek mental (jiwa), fisik (raga),

intelegensia (kecerdasaan) dan kesadaran bermasyarakat dan bernegara. Akan tetapi

pencapaian obyektif dan target pembangunan desa pada dasarnya banyak ditentukan

oleh mekanisme dan struktur yang dipakai sebagai Sistem Pembangunan Desa.

Menurut Sumitro (1994:49) Kebijaksanaan Pembangunan Wilayah Pedesaan


commit to user

27

dirumuskan secara umum dan merata dan menjadi pedoman setiap langkah

Pembangunan Sektoral di Bidang Pedesaan.

b. Keswadayaan masyarakat Desa

Keswadayaan bisa dipahami sebagai “semangat” yakni upaya yang didasarkan

pada kepercayaan kemampuan diri dan berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki.

Keswadayaan juga berarti semangat untuk membebaskan diri dari ketergantungan

pada pihak luar atau kekuatan dari atas (Raharjo, 1992).

Penanganan masalah kemiskinan selama ini didasarkan pada asumsi bahwa

kemiskinan merupakan fenomena rendahnya kesejahteraan dan kurangnya

penguasaan terhadap sumber daya. Padahal sebenarnya fenomena kemiskinan sangat

komplek dan bersifat multidimensional. Masalah kemiskinan ditandai oleh banyak

faktor misalnya kerentanan, ketidakberdayaan, tertutupnya akses kepada berbagai

peluang kerja, kondisi fisik yang lemah akibat kurangnya gizi, tingginya tingkat

ketergantungan mereka dan terefleksikannya dalam budaya kemiskinan yang

digariskan satu generasi ke generasi berikutnya (Tjokrowinoto:1993). Kondisi

kemiskinan di atas terjadi bukan karena dikehendaki oleh si miskin, melainkan karena

tidak bisa dihindari dengan kekuatan yang ada padanya. Orang miskin adalah orang

yang serba kurang mampu dan terbelit dalam lingkaran ketidakberdayaan (Bappenas-

Depdagri, 1993)

Upaya penanggulangan kemiskinan,khususnya di pedesaan erat kaitannya

dengan partisipasi masyarakat dan kemandirian desa. Partisipasi masyarakat ini

dimulai dari perumusan persoalaan, perencanaan, pengelolaan, pengendalian kegiatan


commit to user

28

dan penilaian keberhasilan pembangunan. Dengan partisipasi ini diharapkan

masyarakat pada akhirnya memiliki kemampuan membangun dirinya sendiri dan

lingkungannya secara swadaya dan berkelanjutan.

Swadaya masyarakat merupakan semangat untuk membebaskan diri dari

ketergantungan pada pihak luar atau kekuatan dari atas dengan memanfaatkan sumber

daya yang mereka miliki. Swadaya juga dapat dipahami sebagai kemampuan untuk

memanfaatkan dan mengembangkan fasilitas-fasilitas yang telah tersedia sebagai

hasil pembangunan yang dilaksanakan pemerintah (Raharjo,1992).

Tidak berkembangnya swadaya masyarakat mengakibatkan penduduk miskin

tetap terperangkap dalam kemiskinan. Menurut Chamaers (1983), kemiskinan itu

sendiri bukanlah hal yang melekat pada diri orang miskin itu sendiri seperti

ketidakberdayaan, kerawanan, kelemahan fisik, isolasi dan kemiskinan itu sendiri,

dan dapat pula merupakan sesuatu yang bersifat eksternal seperti kebijaksanaan

pembangunan yang lebih mendukung perkembangan lapisan masyarakat ekonomi

kuat ketimbang lapisan masyarakat lemah. Menurut Soetrisno (1991) dominannya

kepala desa dalam perencanaan program-program pembangunan desa, telah

mengabaikan aspirasi dan partisipasi masyarakat desa menyebabkan matinya

kemandirian politik pembangunan.

c. Perencanaan Pembangunan Berbasis Sosial Budaya Lokal

Struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh dua ciri yang bersifat unik.

Secara horizontal ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial

berdasarkan perbedaan-perbedaan suku bangsa, perbedaan-perbedaan agama, adat


commit to user

29

serta perbedaan-perbedaan kedaerahan (bersifat majemuk). Secara vertikal, struktur

masyarakat Indonesia ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan vertikal antara

lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Perencanaan pembangunan melalui

pendekatan sosial budaya ini diarahkan untuk meningkatkan peranan dan

pengembangan Lembaga Adat dan Budaya Lokal guna menumbuh kembangkan

kembali nilai-nilai budaya lokal dalam menunjang pemberdayaan masyarakat

sehingga akan tumbuh kondisi sosial budaya yang sehat dan dinamis, yang pada

akhirnya akan bermuara pada masyarakat madani dan mengembalikan citra budaya

bangsa Indonesia.

d. Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa

Pembangunan desa adalah proses kegiatan pembangunan yang berlangsung di

desa yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Menurut

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 tentang desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bahwa perencanaan pembangunan desa disusun

secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya dan

menurut ayat (3) bahwa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa wajib

melibatkan lembaga kemasyarakatan desa.

Prinsip pembangunan partisipatif sebagai berikut :

1). pemberdayaan

2). tranparansi

3). akuntabilitas

4). berkelanjutan


commit to user

30

5). partisipasi.

Tujuan Perencanaan Pembangunan sebagai berikut :

1). mengkoordinasikan antar pelaku pembangunan

2). Menjamin sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah

3). Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan.

4). mengoptimalkan partisipasi masyarakat

5). menjamin tercapainya penggunaan sumber daya desa secara efisien, efektif,

berkeadilan dan berkelanjutan.

2. Pelaksanaan

3. Pengendalian

1. Perencanaan

1. PERENCANAAN 2. PELAKSANAAN 3. PENGENDALIAN

a. Musrenbang Dusun a. Pola Swakelola a. Musrenbang Dusun

b. Musrenbangdes b. Pola Kerjasama operasional b. Musrenbangdes

c. Musrenbangkec c. Pola swadaya c. Musrenbangkec

d. Pembiayaan d. B T O d. Pembiayaan

Gambar 2.1.

Siklus Pembangunan Partisipatif Desa.

PEMANFAATAN PENGEMBANGAN TINDAK LANJUT

PP


commit to user

31

e. Pembangunan Desa yang Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang berkelanjutan dapat

diartikan secara luas sebagai kegiatan-kegiatan di suatu wilayah untuk memenuhi

kebutuhan pembangunan di masa sekarang tanpa membahayakan daya dukung

sumberdaya bagi generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Tantangan

pembangunan berkelanjutan adalah menemukan cara untuk meningkatkan

kesejahteraan sambil menggunakanan sumberdaya alam secara bijaksana. Arus

globalisasi yang semakin kuat perlu diimbangi dengan kesadaran bahwa mekanisme

pasar tidak selalu mampu memecahkan masalah ketimpangan sumberdaya. Kebijakan

pembangunan harus memberi perhatian untuk perlunya menata kembali landasan

sistem pengelolaan aset-aset di wilayah pedesaan. Penataan kembali tersebut lebih

berupa integrasi kepada pemanfaatan ganda, akan tetapi keberhasilannya dapat dilihat

dan dirumuskan dengan melihat indikator-indikator antara lain : kontribusi terhadap

keberlanjutan lingkungan lokal, kontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan lokal,

kontribusi terhadap peningkatan lapangan kerja, kontribusi terhadap keberlanjutan

ekonomi makro, efektifitas biaya dan kontribusi terhadap kemandirian teknis.

Ada empat aspek umum cirri-ciri spesifik terpenting mengenai konsep

agroekosistem. Empat aspek umum tersebut adalah :

1). Kemerataan (equitability)

2). Keberlanjutan (sustainability)

3). Kestabilan (stability) dan

4). Produktivitas (productivity).


commit to user

32

Secara sederhana, equitability merupakan penilaian tentang sejauh mana hasil

suatu lingkungan sumberdaya didistribusikan diantara masyarakatnya. Sustainability

dapat diberi pengertian sebagai kemampuan sistem sumberdaya mempertahankan

produktivitasnya, walaupun menghadapi berbagai kendala. Stability merupakan

ukuran tentang sejauh mana produktivitas sumberdaya bebas dari keragaman yang

disebabkan oleh fluktuasi faktor lingkungan. Productivity adalah ukuran sumberdaya

terhadap hasil fisik atau ekonominya. Di masa yang akan datang, dalam konteks

pembangunan pedesaan yang berkelanjutan, pengelolaan sumberdaya di desa

haruslah dilaksanakan dalam satu pola yang menjamin kelestarian lingkungan hidup,

menjaga keseimbangan biologis, memelihara kelestarian dan bahkan memperbaiki

kualitas sumberdaya alam sehingga dapat terus diberdayakan, serta menerapkan

model pemanfaatan sumberdaya yang efisien.

Pemerintah Kabupaten memberikan Alokasi Dana Desa merupakan wujud

nyata pemenuhan Hak Desa dalam membiayai Program Pemerintahan Desa dalam

melaksanakan kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di desa.

Alokasi Dana Desa tersebut digunakan dalam pembangunan fisik dan non fisik

dengan tujuan Perkembangan Desa. Indikator dalam hal ini meliputi tingkat

kemiskinan, tingkat pendidikan dasar dan tingkat kesehatan.


commit to user

33

Gambar 2.2.

Penggunaan Alokasi Dana Desa.

6. Gambaran Umum Kebijakan Alokasi Dana Desa

Alokasi dana Desa (ADD) merupakan dana transfer dari pemerintah kabupaten

ke desa. ADD dibutuhkan karena adanya desentralisasi dan otonomi desa, yaitu

pelimpahan kewenangan untuk memberikan pelayanan publik dan penyelenggaraan

pemerintah desa sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan

prinsip money follow function, maka fungsi yang dijalankan pemerintahan desa harus

disertai aspek pendanaan.

Alokasi Dana Desa

Pembangunan Fisik dan non fisik

Kemiskinan Pendidikan dasar kesehatan


commit to user

34

Alokasi Dana Desa atau ADD adalah bagian keuangan Desa yang diperoleh

dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan

daerah yang diterima oleh Kabupaten. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 18

bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari

bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh

Kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).Menurut Peraturan

daerah kabupaten Sragen Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa

(Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2006 Nomor 16) bahwa Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah Rencana

keuangan Tahunan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa

dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan

Alokasi Dana Desa terdapat pada bantuan keuangan pemerintah Kabupaten dimaksud

peraturan daerah meliputi :

a. Alokasi Dana Desa

b. Penyisihan pajak

c. Sumbangan bantuan lainnya dari kabupaten

Dengan sasaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang dibagikan kepada 196 desa

di 20 kecamatan Kabupaten Sragen. Pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) dapat

dilihat berdasarkan variabel utama dan variabel tambahan. Variabel utama ditujukan

untuk mengurangi kesenjangan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan dasar umum


commit to user

35

antar desa secara bertahap dan mengatasi kemiskinan struktural masyarakat desa.

Variabel utama meliputi :

a. Kemiskinan;

b. Pendidikan dasar;

c. Kesehatan

Variabel tambahan merupakan variabel yang dapat ditambahkan oleh masing-

masing daerah. Variabel tambahan meliputi :

a. Jumlah penduduk;

b. Luas wilayah;

c. Potensi ekonomi;

d. Partisipasi masyarakat;

e. Jumlah unit komunitas di desa (RT, RW, Dusun)

Bantuan langsung Alokasi Dana Desa (ADD) yang selanjutnya disebut ADD

adalah dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa digunakan

untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa

yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan

administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala

Desa.

Bantuan langsung Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksudkan sebagai dana

stimultan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program

pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong

masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan.


commit to user

36

7. Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa(ADD) merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDes oleh karena itu

dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) harus memenuhi prinsip

Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai berikut :

a. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan,

dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk

masyarakat.

b. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis

dan hukum;

c. Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat,

terarah dan terkendali.

d. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) sangat

terbuka untuk meningkatkan sarana Pelayanan masyarakat berupa pemenuhan

kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang

dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa.

e. Alokasi Dana Desa (ADD) harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa (APBDes) dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kelancaran pengelolaan Alokasi Dana

Desa (ADD) di kabupaten Sragen berdasarkan Peraturan Bupati Sragen Nomor 6

Tahun 2010 tentang Pedoman umum mengenai pencairan, pengelolaan,


commit to user

37

pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan terhadap penggunaan Alokasi Dana

Desa (ADD) di Kabupaten Sragen tahun anggaran 2010 sebagai berikut :

a. Persiapan

1).Guna membantu kelancaran dalam penggunaan dana ADD, Kepala desa

membentuk Tim Pengelola yang terdiri dari :

a). Ketua : Kepala Desa

b). Sekretaris : Sekretaris Desa

c). Bendahara ADD : Perangkat Desa (Kaur Keuangan/kaur umum)

d).Koordinator Pelaksana Pembangunan (khususnya pembangunan fisik)

:Anggota LP2MD

2). Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana telah ditetapkan oleh Bupati, harus

dicantumkan dalam APBDesa.

b.Perencanaan

1).Berdasarkan besarnya ADD yang ditetapkan oleh Bupati, Kepala Desa

menyusun Rencana Kegiatan Desa (RKD) dengan tahapan/langkah sebagai

berikut :

a).Mengadakan Musyawarah Pembangunan Desa yang dihadiri oleh Kepala desa,

Perangkat Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga

Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat Desa (LP2MD), Pengurus PKK,

RT/RW dan Tokoh Masyarakat.

b).Dalam musyawarah tersebut disepakati kesanggupan Swadaya Mayarakat untuk

menunjang pembangunan fisik ADD.


commit to user

38

2). RKD disusun dengan perincian penggunaan ADD, diatur sebagai berikut :

a). Sebesar 30% digunakan untuk operasional pemerintah desa BPD, lembaga-

lembaga desa antara lain digunakan untuk :

(1) Biaya Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

(2) Operasional Penyelenggaraan Pemerintah Desa untuk ATK, biaya rapat.

(3) Honor bendahara ADD

(4) Biaya Penyelenggaraan Musrenbangdes

(5) Biaya Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong

(6) Tunjangan Asuransi Kesehatan bagi pemerintah desa

(7) Penguatan kelembagaan atau operasional BPD, LP2MD, RT dan lembaga-

lembaga desa.

(8) Pengadaan atau pemeliharaan komputer

(9) Untuk mendukung program keluarga berencana.

b). Sebesar 70% digunakan untuk Modal LKD dan Pemberdayaan Masyarakat

meliputi :

(1) 15% untuk bantuan LKD

( 2) 65% untuk menunjang pembangunan prasarana fisik desa :

- pengaspalan jalan, makadam jalan, pengecoran jalan, jembatan, gorong-

gorong, buk deker, kantor desa/balai desa.

(3) Yang 20% untuk menunjang kegiatan TP PKK desa sebesar Rp. 4000.000,-

dan untuk kegiatan pemberdayaan dan pelatihan SDM.


commit to user

39

Untuk kegiatan PKK Desa sebesar Rp 4000.000,- (Empat juta rupiah) antara

lain meliputi :

Sekretariat :

(a). Alat Tulis Kantor (ATK)

(b). Pengadaan buku-buku administrasi PKK Desa, RT, RW, dasa wisma

(c). Pengadaan majalah Nusa Indah

(d). Biaya rapat-rapat

(e). Orientasi/pemantapan hasil Rakernas VI bagi TP PKK Desa

Pokja I :

(a). Peningkatan Iman dan taqwa

(b). Penyuluhan bahaya Narkoba

(c). Sosialisasi penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

(d). Pola asuh anak (PAA) dan penanggulangan pekerja Anak (PPA)

Pokja II :

(a). Bina Keluaraga Balita (BKB)/Bina Keluaraga Remaja

(b). Pembentukan Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

©. Pelatihan dan ketrampilan

(d). Pelatihan LP3PKK

(e). Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE)

(f). Sosialisasi Anak Indonesia membangun budaya damai

Pokja III :

(a). Bantuan bibit/pemanfaatan pekarangan


commit to user

40

(b). Sosialisasi hatinya PKK

©. Pemanfaatan Tehnologi Tepat Guna (TTG)

(d). Perwujudan Rumah sehat

(e). Lomba cipta menu beragam bergizi berimbang

Pokja IV :

(a). Pemberian makanan tambahan

(b). Pelatihan kader posyandu

©. Pengadaan sarana posyandu

(d). Gerakan sayang ibu

(e). Kesatuan gerak pkk, KB kesehatan

(f). Sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)

(g). Lingkungan bersih dan sehat (LBS)

3). RKD yang telah ditandatangani oleh kepala desa, ketua BPD dan Ketua

LP2MD serta Bendahara ADD, selanjutnya diteliti dan disetujui oleh camat

kemudian dikirim kepada Bupati cq. Kepala Badan Keluarga Berencana,

Pemberdayaan masyarakat dan Desa untuk disahkan menjadi Dokumen

Kegiatan Desa (DKD).

c.Pencairan

1). Guna pengendalian penyaluran ADD, kepala desa membuka rekening kas desa

atas nama Bendahara Desa di BPR/BKK setempat.

2). Pencairan ADD harus dilakukan dengan persyaratan berupa DKD disertai:


commit to user

41

a). Anggaran ADD harus dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa (APBDes)

b). Usulan Rencana Kegiatan Desa (URKD) yang telah disahkan Camat

c). Surat Perjanjian Pemberian Dana (SPPD) ADD dari kepala Desa selaku

Ketua Pengelola ADD.

d). Berita acara pembayaran penarikan dana (BA-PPD)

e). Keputusan kepala Desa tentang Tim Pengelola dana ADD.

f). Berita Acara Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbangdesa) disertai

daftar hadir peserta musyawarah.

g). Berita acara kesanggupan swadaya masyarakat.

3). Camat mengirimkan dokumen tersebut kepada Kepala Badan Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selanjutnya untuk dibuat

daftar rekapitulasi tagihan untuk diteruskan kepada Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Sragen.

4). Berdasarkan tagihan sebagaimana dimaksud, DPPKAD kabupaten Sragen

melakukan proses pencairan ADD sesuai persyaratan dan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku.

5). Pelaksanaan penyaluran ADD tersebut dilakukan dengan transfer langsung dari

rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa yang dilaksanakan dalam 2 (dua)

tahap melalui BPR BKK/BKK, untuk tahap I sebesar 70% dan tahap II sebesar

30%.


commit to user

42

6). Bendaharawan desa dengan diketahui oleh Kepala Desa mencairkan rekening

kas desa dan selanjutnya diserahkan kepada bendahara ADD.

7). BPR BKK/ BKK dapat menolak pencairan, apabila penandatanganan proses

pencairan tidak dilakukan oleh bendaharawan desa dengan diketahui oleh

Kepala Desa.

8). Untuk pencairan tahap I dan tahap II dilakukan dengan persyaratan sebagaimana

tersebut ditambah dengan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana

dan foto kegiatan fisik pada tahap sebelelumnya.

d. Pengelolaan

1). Bendahara ADD mendistribusikan dana disesuaikan dengan URKD, dalam

forum pertemuan/rapat.

2). Untuk kegiatan yang sifatnya fisik, dikoordinasikan dengan anggota LP2MD dan

ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

3). Penggunaan dana ADD harus dilaksanakan dengan tertib serta diadministrasikan

dengan rapi dan benar oleh bendahara ADD.

4). Perincian pemasukan dan pengeluaran keuangan harus dibukukan dalam Buku

Kas Umum oleh bendahara desa.

e. Pelaporan

1). Kepala Desa selaku ketua Pengelola penggunaan ADD wajib menyampaikan

laporan bulanan ( setiap tanggal 1 bulan berikutnya) tentang ADD yang telah

dilaksanakan kepada Camat.


commit to user

43

2). Camat selaku Ketua Tim Pengendali ADD melaporkan perkembangan secara

umum ADD setiap bulan (tanggal 5 bulan berikutnya) kepada Bupati cq. Kepala

Badan Keluaraga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

f. Pertanggungjawaban

1). Kepala Desa selaku Ketua Pengelola Penggunaan Alokasi Dana Desa harus

menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan ADD kepada

Bupati dibuat setiap akhir tahapan serta dilampiri foto kegiatan setiap tahapan.

Hal tersebut harus sudah diselesaikan sebagai salah satu syarat pencairan dana

ADD tahap berikutnya.

2). Bahwa penggunaan ADD dimasukkan dalam APBDes, oleh karena itu Kepala

Desa wajib mencantumkan rincian penggunaan dana tersebut dan

mempertanggungjawabkannya kepada Bupati melalui LPPD (laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ) di akhir tahun anggaran dan wajib

mencantumkan rincian penggunaan dana tersebut dalam LKPJ (Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban) kepada BPD serta wajib menginformasikan

penggunaan dana tersebut kepada masyarakat melalui IPPD (Informasi

penyelenggaraan Pemerintah Desa) yang tata cara penyampaian berdasarkan

pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3).Pemeliharaan hasil-hasil kegiatan dan pengembangannya sepenuhnya menjadi

tanggungjawab Pemerintah Desa dan masyarakat.

4).Penggunaan dana bantuan ADD diserahkan dan sepenuhnya menjadi

tanggungjawab Pemerintah Desa dan masyarakat.


commit to user

44

5). Apabila dalam pelaksanaan penggunaan ADD ada kegiatan yang menyimpang

dari petunjuk pelaksanaan ini, maka terlebih dahulu harus mendapatkan

persetujuan tertulis dari Bupati sragen.

g. Monitoring dan Evaluasi

1). Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Pemantau dan Evaluasi

ADD Kabupaten Sragen, antara lain meliputi kualitas pelaksanaan fisik, non

fisk/keuangan, tertib admninstrasi/teknis yang dilaksanakan desa.

2).Camat sebagai Ketua Tim Pengendali Tingkat kecamatan harus senantiasa

melakukan pengendalian setiap saat untuk menjaga agar penggunaan ADD

dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

H. Pengawasan

1). Pengawasan terhadap penggunaan ADD dilakukan oleh Tim Penanggungjawab

kebijakan ADD.

2).Pengawasan terhadap penggunaan ADD dilakukan oleh Aparat Fungsional

Daerah.

3). Pengawasan terhadap penggunaan ADD dapat dilakukan masyarakat

4).Dalam hal terjadi penyimpangan/penyalahgunaan, terlebih dahulu camat

setempat wajib menyelesaikannya serta melaporkan hasilnya kepada Bupati

Sragen.

5).Dalam hal penyimpangan tersebut belum dapat teratasi, maka untuk

penyelesainnya ditangani oleh Bupati dibantu satuan Kerja Terkait.


commit to user

45

i. Sanksi

Bagi pengelola ADD yang terbukti melakukan penyelewengan/penyalahgunaan

pengguanaan dana ADD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Untuk lebih jelasnya alur dari tanggungjawab penggunaan ADD di tingkat

desa seperti pada bagan seperti berikut ini :

Gambar 2.3

Struktur Organisasi Tim Pengelola ADD.

Kepala desa

Ketua Pengelola ADD

Sekretaris Desa

Sekretaris Pengelola

ADD

Kaur Umum/Kaur

Keuangan

Bendahara ADD

Lembaga Kemasyarakatan Desa

(LP2MD, BPD, RT, RW, TP PKK, Lembaga lain yang

dibutuhkan


commit to user

46

8. Metoda AHP

Pengalaman sebelumnya menunjukkan adanya perbedaan pendapat yang

sulit dipecahkan dalam pembobotan formula Alokasi Dana Desa karena masing-

masing pihak memiliki pandangan, pengetahuan dan pengalaman yang berbeda atas

tingkat kepentingan masing-masing program. Dalam rangka menghindari perbedaan

pendapat yang tidak mendapatkan titik temu, maka digunakan metode Analytical

Hierarchical Process (AHP).

Analytical Hierarchi Process (AHP) dikembangkan oleh Saaty (1993) dan

menjadi metode yang mampu memecahkan permasalahan-permasalahan dalam

pengambilan keputusan. Aplikasi AHP sangat luas, tidak hanya digunakan dalam

bidang teknik, namun juga dalam permasalahan ekonomi dan bisnis. Pada bidang

pemerintahan, AHP telah digunakan para analisis untuk membantu aparat pemerintah

dalam melakukan penentuan kebijakan publik yang sesuai.

Kebijakan publik sendiri lebih luas definisinya tidak sekedar pengambil

keputusan. Hal ini dikarenakan kebijakan publik juga menyangkut keterlibatan

berbagai pihak yang lebih luas tidak saja kalangan pemerintah sebagai pengambil

keputusan, namun juga ada pihak-pihak lain yang terlibat diluar pemerintahan. Proses

pengambilan keputusan dalam menyusun kebijakan tidaklah mudah karena

kepentingan semua pihak yang terlibat harus terakomodasi sehingga akan

mendapatkan kebijakan yang terbaik untuk semua pihak dari cara pandang atau

perspektif yang berbeda-beda dari pihak-pihak tersebut.


commit to user

47

Metode AHP merupakan alat pengambilan keputusan terutama dalam

menghadapi permasalahan yang komplek dalam menentukan pilihan ataupun prioritas

terhadap alternatif pemecahan masalah yang ada. Metode ini dipakai ketika para

pengambil keputusan mengalami kesulitan untuk menentukan berbagai faktor

tersebut (factor evaluation). AHP menggunakan perbandingan berpasangan untuk

menentukan bobot-bobot dan nilai kepentingan masing-masing faktor tersebut.Secara

keseluruhan keungulan metode ini antara lain adaalah :

a. Permasalahan dengan berbagai pertimbangan kompleks, dimana sebuah

permasalahan memiliki beberapa akar permasalahan yang semuanya harus

dipertimbangkan secara stimultan.

b. AHP dapat mengakomodasi pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam

menganalisa permasalahan.

c. AHP digunakan untuk menentukan pilihan pemecahan masalah terbaik dan

pemeringkatan atau priortas pemecahan masalah dari alternatif yang ada.

d. AHP dapat digunakan untuk menentukan bobot pengalokasian sumber daya yang

selama ini tidak dapat dilakukan metode lain, misalnya pengalokasian dana,

sumber daya alam dan manusia.

e. AHP dapat mengakomodasi dan mengkompromikan pendapat berbagai pihak.

Setiap pihak dapat menyampaikan pendapatnya secara bebas namun rahasia

berdasarkan penilaiannya sendiri tanpa pengaruh pihak lain. Penggunaan metode

ini diharapkan agar dicapai keputusan final yang dapat diterima semua pihak

karena semua pendapat telah terakomodasi.


commit to user

48

B. Penelitian Relevan

Penelitian ini merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemeritahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah,

Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa.

Penelitian yang relevan dengan tema metode AHP dalam pembobotan

formulasi alokasi dana desa telah diteliti oleh beberapa penelitian terdahulu.

Yansekardias (2001) yang menggunakan metode AHP dalam penentuan bobot

alternatif pada perhitungan DAU dengan lokasi sampel di lingkungan Pemerintah DI

Yogyakarta. Hasil penelitian menemukan bukti bahwa menurut persepsi daerah untuk

bobot variabel pemenuhan kebutuhan minimum lebih tinggi dibandingkan variabel

pelimpahan wewenang dan pemerataan, dengan mengintegrasikan tiga aspek prioritas

variabel yang digunakan dalam dalam distribusi DAU adalah pendapatan daerah,

tingkat kemiskinan, produk domestic regional bruto (tidak termasuk minyak dan gas),

populasi, area tertutup dan aksebilitas.

Jamli (2003) mengenai penerapan AHP dalam penentuan prioritas

pembangunan kasus Jawa Timur dan Jawa Tengah. AHP digunakan untuk

menentukan prioritas pembangunan di tingkat lokal maupun nasional. Analisis ini

bertujuan untuk mengidentifikasikan berbagai sektor pembangunan diterapkan untuk

kasus-kasus tertentu dalam pemerintahan. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat

perbedaan susunan pemeringkatan program antara ketiga kelompok responden yang


commit to user

49

menunjukkan kemungkinan perbedaan latar belakang pemahaman tentang daerah

masing-masing responden, kemampuan sumber daya dan ketersediannya, dan

tantangan kondisi medan di daerah yang bersangkutan.

Nakagawa,dkk (2010). Hirarki kebijakan berbasis AHP untuk memecahkan

masalah sosial yang memerlukan pendekatan multiphase, metode baru memprediksi

atau analisis dampak alternatif kebijakan pada tujuan keseluruhan. Dengan kata lain,

memprediksi atau merasionalisasi cara orang menghargai situasi dimana alternatif

yang mengadopsi dilaksanakan, ini akan berfungsi sebagai alat untuk mendukung

pengambilan keputusan. Hasil penelitian menyatakan bahwa kekuatan dalam

pengambilan keputusan sangat didukung oleh beberapa alternatif kebijakan

Javadian, dkk (2011), penerapan pembangunan perkotaan berkelanjutan

dalam analisis kesesuaian lingkungan dari penggunaan lahan pendidikan dengan

menggunakan AHP di Teheran. Hasil penelitian menunjukkan sejumlah lokasi untuk

penggunaan lahan pendidikan yang didirikan di Teheran dan beberapa faktor seperti

jangkauan akses, kemiringan, dan kompatibilitas dievaluasi, maka AHP diterapkan

untuk memberikan bobot untuk setiap indikator maka diputuskan bahwa lokasi

tersebut adalah yang cocok untuk penggunaan lahan pendidikan.

Penelitian ini membahas formulasi Alokasi Dana Desa di kabupaten Sragen,

perbedaan yang mencolok dibandingkan penelitian sebelumnya adalah bahwa

penelitian ini lebih menitikberatkan faktor-faktor yang mempengaruhi pembobotan

formulasi Alokasi Dana Desa dengan berdasarkan metode Analytic Hieararchy

Process (AHP).


commit to user

50

C. Kerangka Pemikiran

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana transfer dari pemerintah

Kabupaten ke desa. ADD dibutuhkan karena adanya desentralisasinya dan otonomi

desa, yaitu pelimpahan kewenangan untuk memberikan pelayanan publik dan

penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan perundang-undangan yang

berlaku. Berdasarkan prinsip money follow function, maka fungsi yang dijalankan

pemerintah desa harus disertai aspek pendanaan.

Pemerintah Kabupaten Sragen mengeluarkan Peraturan Bupati Sragen Nomor

5 Tahun 2008 tentang alokasi dana desa di kabupaten Sragen, kelebihan dari formula

ini adalah mengakomodir kondisi riil fisik daerah seperti jumlah penduduk, luas

wilayah, kesehatan dan pendidikan menjadi pertimbangan penting. Namun apabila

didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2005 tentang desa dan Surat

Mendagri Nomor 140/640/SJ tahun 2005, maka ada beberapa kelemahan dari formula

ADD yang digunakan oleh pemerintah.

Beberapa kelemahan dari formula ADD adalah jumlah dana yang dianggarkan

belum mencapai 10% dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Kabupaten

Sragen Tahun 2010. Variabel-variabel yang digunakan sebagai penentu bobot desa

sudah mengacu pada Surat Mendagri Nomor 140/640/SJ tahun 2005 disebutkan

bahwa dalam penentuan bobot desa didasarkan atas variabel utama dan variabel

tambahan yang ditentukan oleh Kabupaten/kota berdasarkan karakter, budaya dan

kesediaan data daerah.


commit to user

51

Variabel utama adalah variabel yang dinilai terpenting untuk menentukan nilai

bobot desa. Variabel utama ditujukan untuk mengurangi kesenjangan kesejahteraan

masyarakat dan pelayanan dasar umum antar desa secara bertahap dan mengatasi

kemiskinan struktural masyarakat desa. Variabel utama meliputi :

1. Kemiskinan;

2. Pendidikan dasar;

3. Kesehatan.

Variabel tambahan merupakan variabel yang ditambahkan oleh masing-

masing daerah. Variabel tambahan meliputi :

1. Jumlah penduduk;

2. Luas wilayah;

3. Potensi ekonomi;

4. Partisipasi wilayah;

5. Jumlah unit komunitas di desa.

Formulasi Alokasi Dana Desa di kabupaten Sragen bobot desa ditambahkan

dengan jumlah penduduk usia 7 s/d 15 tahun yang tidak sekolah, angka kematian bayi

dan penderita penyakit menular untuk mendapatkan alokasi dana desa yang adil dan

proporsional.

Gambar 2.4 menunjukkan struktur hirarki dari permasalahan yang ingin

diteliti yakni pemilihan variabel pembobotan formulasi Alokasi Dana Desa oleh yang

memutuskan anggaran (legislatif), yang mendistribusikan (Pemerintah Kabupaten

Sragen) dan pemanfaat anggaran (masyarakat).


commit to user

52

HIRARKI MODEL FORMULA ALOKASI DANA DESA

KABUPATEN SRAGEN

Tujuan

Stakeholder

Alternatif

Gambar 2.4

Struktur hirarki.

Masyarakat Pemkab Sragen legislatif

Pen

der

ita p

enya

kit

men

ula

r.

An

gka k

emati

an

bayi

Bu

ta H

uru

f

Tid

ak s

ekola

h 7

-15

tah

n

Ju

mla

h P

endu

du

k

mis

kin

Lu

as

wil

aya

h

Ju

mla

h p

endu

du

k

Formulasi Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sragen

Dengan metode AHP


commit to user

53

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dalam studi penelitian, penggunaan metodologi merupakan suatu langkah

yang harus ditempuh, agar hasil-hasil yang sudah terseleksi dapat terjawab secara

valid, reliabel dan obyektif, dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan dan

dikembangkan suatu pengetahuan, sehingga dapat digunakan untuk memahami,

memecahkan dan mengantisipasi masalah.

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian survey guna memperoleh data

primer mengenai pembobotan formula Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten

Sragen dengan memberikan kuesioner AHP terhadap responden, serta didukung data

sekunder yang berasal dari dinas/instansi terkait.

B. Unit Analisis

Menurut Kuncoro (2003:107) sampel adalah bagian dari populasi yang

diharapkan dapat mewakili populasi penelitian. Penetapan jumlah sampel dilakukan

dengan metode purpose random sampling yang disesuaikan dengan tingkat

pendidikan dan pemahaman responden terhadap obyek yang diteliti, yaitu variabel-

variabel penentu bobot desa. Sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang

menggunakan pendekatan metode AHP oleh yankerdias (2001) yaitu melakukan

penelitian dengan lokasi sampel dilingkungan pemerintah DI Yogyakarta tentang


commit to user

54

penentuan bobot alternatif dalam pembagian DAU dengan menggunakan metode

AHP, menggunkan responden hanya 8 orang. Responden dalam penelitian ini penulis

tetapkan adalah para pembuat keputusan di tingkat kab sragen dan kepala desa selaku

pemanfaat ADD dan pelaku kegiatan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan

di desa yang memiliki pengetahuan, pengalaman maupun pemahaman terhadap

distribusi ADD. Dalam penelitian ini yang dijadikan responden sejumlah 37 orang.

Metode pemecahan masalah dalam kegiatan mendiskripsikan pandangan

stakeholder (legislatif, Pemerintah Kabupaten Sragen dan masyarakat ) dilakukan

dengan pengisian kuesioner AHP oleh responden. Analisa persepsi dengan AHP

ditujukan untuk mendiskripsikan pandangan para stakeholder mengenai pembobotan

alternatif formulasi Alokasi Dana Desa.

Analisa hasil studi digunakan untuk menarik kesimpulan tentang persepsi

stakeholder mengenai pembobotan alternatif formulasi ADD. Selanjutnya, hasil

kuesioner setiap responden dianalisis untuk dilihat tingkat konsistensinya dalam

menjawab setiap pertanyaan dalam kuesioner. Apabila nilai rasio inkonsistensi lebih

besar dari 0,1, maka dilakukan revisi pendapat. Namun jika nilai rasio inkonsistensi

sangat besar, maka responden tadi dihilangkan.

C. Tehnik Pengambilan Sampel

Penelitian tentang pembobotan formula alternatif Alokasi Dana Desa di

Kabuaten Sragen dengan metode AHP dilakukan dengan memberikan kuesioner

kepada stokeholder yaitu legislatif, Pemkab Sragen dan masyarakat yang berisi


commit to user

55

perbandingan berpasangan antar varibel kemiskinan, pendidikan dasar dan kesehatan.

Kuesioner tersebut didahului dengan memberikan penjelasan tentang pengertian

masing-masing variabel disertai penjelasan mengenai cara pengisiannya.

Penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang berasal dari instansi-

instansi terkait yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen, meliputi :

Badan Pusat Statistik ( BPS ), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( Bappeda ),

Dinas Pendidikan nasional, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan

Masyarakat Kabupaten Sragen dan Dinas Kesehatan kabupaten.

D. Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Adapun jenis data yang diperoleh dalam penelitian lapangan ini adalah data

primer dan data sekunder, diantaranya :

1.Data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari para responden (legislatif,

Pemkab Sragen dan masyarakat) dengan cara memberikan kuesioner model AHP,

Data yang digunakan meliputi data transfer pemerintah Kabupaten Sragen ke desa

yang berbentuk ADD, jumlah penduduk miskin, Jumlah penduduk usia 7 – 15 tahun

yang tidak sekolah, jumlah penduduk buat huruf, jumlah kematian bayi di bawah 1

tahun, penderita penyakit menular, jumlah penduduk dan luas wilayah masing-

masing desa yang ada di Kabupaten Sragen pada tahun 2010.

2.Data sekunder, yakni data yang diperoleh melalui laporan-laporan yang berkaitan

dengan permasalahan yang diteliti, diantaranya data yang berhubungan dengan

pembobotan formulasi Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sragen.


commit to user

56

Untuk menghindari bias dan demi terjaganya konsistensi data yang diperoleh, maka

data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dari Badan Pusat

Statistik (BPS) kabupaten Sragen, sedangkan data yang diperoleh dari Dinas dan

instansi lainnya bersifat pendukung untuk melengkapi data yang tidak tersedia di

BPS. (Kuncoro, 2003:134) menyebutkan bahwa pada intinya data dalam penelitian

ini harus memiliki kriteria sebagai berikut :

a). Ketepatan waktu;

b). Relevansi

c). Akurasi.

E. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel-variabel yang digunakan untuk mewakili kebutuhan data penelitian

ini adalah sebagai berikut :

1. Jumlah penduduk miskin.

Jumlah penduduk miskin merupakan gambaran tingkat kemiskinan suatu desa,

jumlah penduduk miskin yang ada menggambarkan kebutuhan subsidi pemerintah

untuk memberikan pelayanan publik semakin banyak penduduk miskin di suatu

desa maka semakin banyak dana yang akan diterima oleh desa tersebut.

2. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang tidak sekolah

Variabel yang mengindikasikan banyaknya penduduk usia sekolah yang tidak

mampu sekolah atau melanjutkan pendidikan dasar 9 tahun (wajib belajar

pendidikan dasar 9 tahun ). Jumlah penduduk usia sekolah yang tidak mampu


commit to user

57

sekolah menggambarkan kebutuhan dana yang harus dikeluarkan untuk

memberikan pelayanan di bidang pendidikan, semakin banyak jumlah penduduk

usia sekolah yang tidak mampu sekolah di suatu desa maka semakin banyak

alokasi dana yang diterima oleh desa tersebut.

3. Jumlah penduduk buta huruf

Jumlah penduduk buta huruf di suatu desa menggambarkan kebutuhan dana untuk

meningkatkan pelayanan publik, semakin banyak penduduk buta huruf di suatu

desa semakin besar dana yang diterima desa

4. Jumlah kematian bayi

Jumlah kematian bayi di bawah usia 1 tahun di suatu desa enggambarkan

kebutuhan dana untuk penyediaan di bidang kesehatan, semakin banyak kasus

kematian bayi di suatu desa maka semakin besar dana yang diterima desa

5. Penderita Penyakit menular

Jumlah kasus penderita penyakit menular adalah sebagai gambaran kebutuhan

yang diperlukan untuk meningkatkan pelayanan publik, semakin banyak kasus

penderita penyakit menular di suatu desa maka semakin besar dana yang akan

diterima oleh desa tersebut.

6. Jumlah penduduk

Jumlah penduduk merupakan gambaran kebutuhan dana yang diperlukan dalam

menyediakan pelayanan publik. Semakin banyak jumlah penduduk di suatu desa


commit to user

58

maka kebutuhan pelayanan publik semakin besar pula dan karenanya akan

membutuhkan dana yang semakin besar pula.

7. Luas wilayah

Luas wilayah administratif suatu desa semakin besar lingkup pelayanan yang

harus disediakan di suatu desa. Sehingga semakin luas suatu desa, maka

kebutuhan anggaran yang diperlukan akan semakin besar.

8. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan keuangan antara pemerintah

kabupaten dan pemerintah desa yang selanjutnya disebut prosentase dana dari

APBD yang dialokasikan berdasarkan variabel;

9. Formula ADD adalah suatu rumusan atau model atas alokasi perimbangan

keuangan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa di kabupaten Sragen

berdasarkan variabel kemiskinan, kesehatan, jumlah penduduk dan luas wilayah;

10. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang

dialokasikan kepada daerah untuk pembiayaan kebutuhan daerah dalam

rangkapelaksanaan desentralisasi;

11. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah kebijakan pemerintah kabupaten Sragen dalam

mengimplementasikan dana perimbangan keuangan antara pemerintah kabupaten

dan pemerintah desa;

12. Metode AHP model pengambilan keputusan dengan multiple kriteria yang dapat

melakukan analisis secara stimultan dan terintegrasi antar parameter-parameter

yang kualitatif atau sumber dan bahkan yang kuantitatif


commit to user

59

F. Teknik Analisis Data

1. Model Formula ADD

Mengacu pada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ, formula

Alokasi Dana Desa yang proporsional harus berdasarkan asas merata dan adil, yaitu

:a). Asas merata adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa, yang

selanjutnya disebut Aloaksi Dana Desa Minimal (ADDM)

b). Asas adil adalah besarnya bagian ADD yang dibagi secara proporsional untuk

setiap desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDi) yang dihitung dengan rumus dan

variabel tertentu (misalnya : kemiskinan, pendidikan dasar dan kesehatan).

Selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP). Besarnya prosentase

perbandingan antara asas merata dan adil ditetapkan oleh daerah. Misalnya, ADDM

adalah 60% dari jumlah ADD dan besarnya ADDP (dana proporsional) adalah 40%

dari jumlah ADD.

Pendistribusian ADD ditentukan oleh variabel-variabel penyusun bobot desa.

Variabel-variabel yang mewakili kebutuhan fiskal memiliki hubungan yang searah

dengan bobot desa. Sifat hubungan variabel diasumsi sebagai berikut :

a). Jumlah penduduk (JP), semakin banyak jumlah penduduk di suatu desa maka

kebutuhan pelayanan publik semakin besar pula dan karenanya akan membutuhkan

dana yang semakin besar pula;

b). Luas wilayah (LW),luas wilayah administratif suatu desa menandakan semakin

besar lingkup pelayanan yang harus disediakan di suatu desa. Sehingga semakin luas

suatu desa, maka kebutuhan anggaran yang diperlukan akan semakin besar;


commit to user

60

c). Jumlah penduduk miskin (JPM), jumlah penduduk miskin merupakan gambaran

tingkat kemiskinan yang terjadi di suatu desa. Jumlah penduduk miskin

menggambarkan kebutuhan subsidi pemerintah untuk memberikan pelayanan publik;

d). Jumlah tidak tamat sekolah pendidikan dasar 9 tahun (TS), semakin banyak

jumlah penduduk usia 7 – 15 tahun yang tidak sekolah di suatu desa maka kebutuhan

pelayanan publik di sektor pendidikan semakin besar pula dan karenanya akan

membutuhkan dana yang semakin besar pula;

e). Jumlah penduduk yang buta huruf (BH), semakin banyak jumlah penduduk yang

buta huruf di suatu desa maka semakin besar alokasi dana desa yang akan diterima

oleh desa tersebut;

f). Angka kematian bayi (AKB), semakin tinggi tingkat kematian bayi di suatu desa

maka semakin besar pula dana yang disediakan untuk memberikan pelayanan

kesehatan;

g). Penderita penyakit menular , semakin tinggi penderita penyakit menular di suatu

desa maka semakin besar ADD yang akan diterima oleh desa yang bersangkutan

sehubungan dengan bertambahnya pelayanan publik.

Untuk lebih jelasnya dalam menyusun variabel yang digunakan untuk

menentukan bobot desa masing-masing desa berdasarkan pemerintah Kabupaten

Sragen dalam hal ini Badan keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kabupaten Sragen dapat dilihat gambar 3.1. :


commit to user

61

Gambar 3.1.

Variabel-variabel penentu bobot desa.

Berdasar pada uraian di atas, maka model formula yang akan diusulkan adalah

sebagai berikut:

Ju

mla

h

Pen

du

du

k

Ju

mla

h

pen

du

du

k m

isk

in

Lu

as

wil

ayah

Usi

a a

nak

7-1

5

tah

un

tid

ak

sek

ola

h

Ju

mla

h b

uta

hu

ruf

Ju

mla

h k

emati

an

ba

yi

Jum

lah

pen

der

ita

pen

yak

it m

enu

lar

DICARI INDEKS MASING-MASING DESA

IJP IJPM

MM

MM

ILW

WW

ITS IBH IKB IPPM

M

BOBOT DESA


commit to user

62

ADD = ADDM + ADDP ……………………………………………… ( 1 )

ADD : Jumlah Alokasi Dana Desa yang dianggarkan Pemkab Sragen

ADDM : Alokasi Dana Desa Minimum ( 60% ADD )

ADDP : Alokasi Dana Desa Proporsional ( 40 % ADD )

ADDi = ADDMi + ADDPi ……………………………………………..( 2 )

ADDi : Alokasi Dana Desa untuk desa yang bersangkutan

ADDMi : Alokasi Dana Desa Minimum tiap desa ( ADDM / ∑ Jml Desa )

ADDPi : Alokasi Dana Desa Proporsional tiap desa ( BDi x ADDP )

BDi = β1 IJPi+β2 ILWi+β3 IJPMi+β4 ITSi+β5 IBHi+β6 IKBi+β7 PMi

Keterangan :

BDi : Nilai Bobot Desa yang bersangkutan

I : Indeks masing-masing variable

Β1,2, ...7 : Koefisien masing-masing variable, dimana β1+β2 + ….+β7 = 1


commit to user

63

2. Penghitungan Bobot Desa dengan AHP

Proses AHP, pada dasarnya di desain untuk menangkap secara rasional

persepsi orang yang berhubungan sangat erat dengan permasalahan tertentu melalui

prosedur yang didesain untuk sampai pada suatu skala prefensi diantara berbagai sel

alternatif. Analisa ini ditujukan untuk membuat suatu model permasalahan yang tidak

mempunyai struktur, biasanya ditetapkan untuk memecahkan masalah yang

terukur/kuantitatif,masalah yang memerlukan keputusan (judgement) maupun pada

situasi yang komplek atau tidak tersangka, pada situasi dimana data, informasi

statistik sangat minim atau tidak ada sama sekali dan hanya bersifat kualitatif yang

didasari oleh persepsi, pengalaman maupun intuisi. AHP ini juga banyak digunakan

pada keputusan untuk banyak kriteria, perencanaan, alokasi sumberdaya dan

penentuan prioritas dari strategi-strategi yang dimiliki pemain dalam situasi konflik

(Saaty, 1993).

AHP merupakan analisis yang digunakan dalam pengambilan keputusan

dengan pendekatan sistem, dimana pengambil keputusan berusaha memahami suatu

kondisi sistem dan melakukan dalam pengambilan keputusan. Dalam penelitian ini

membandingkan variabel-varibel pembobotan formula Alokasi Dana Desa yang

terdiri dari jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, anak tidak

sekolah usia 7 – 15 tahun, buta hurug, angka kematian bayi dan penderita penyakit

menular.


commit to user

64

Tabel 3.1. Skala Banding Secara Berpasangan (Saaty, 1993)

Intensitas dari

kepentingan

Pada skala absolute

Definisi Penjelasan

1 Sama pentingnya Kedua kriteria

menyumbangkan sama

pada tujuan

2 Agak lebih penting yang

satu atas lainnya

Pengalaman dan

keputusan menunjukkan

kesukaan atas satu

aktifitas lebih dari yang

lain

5 Cukup penting Pengalaman dan


kesukaan atas satu

aktifitas lebih dari yang

lain

7 Sangat penting Pengalaman dan


kesukaan yang kuat atas

satu aktifitas lebih dari

yang lain

9 Kepentingan yang

ekstrim

Bukti menyukai satu

aktifitas atas yang lain

sangat kuat

2,4,6,8 Nilai tengah diantara dua

nilai keputusan yang

berdekatan

Bila kompromi

dibutuhkan

Berbalikan Jika aktifitas i

mempunyai nilai yang

lebih tinggi dari aktifitas

j maka j mempunyai nilai

berbalikan ketika

dibandingkan dengan i

Rasio Rasio yang didapat

langsung dari

pengukuran


commit to user

65

Keuntungan menggunakan AHP sebagai alat analisis adalah (Saaty, 1993);

a). Memberi model tunggal yang mudah dimengerti, luwes untuk beragam

persoalaan yang tidak terstruktur.

b). Memadukan rancangan deduktif dan rancangan berdasarkan sistem dalam

memecahkan persoalaan kompleks;

c). Menangani saling ketergantungan elemen-elemen dalam satu sistem dan tidak

memaksakan pemikiran linear;

d). Mencerminkan kecenderungan alami pikiran untuk memilah-milah elemen-

elemen suatu sistem dalam berbagai tingkat berlainan dan mengelompokkan

unsur yang serupa dalam setiap tingkat;

e). Memberi suatu skala dalam mengukur hal-hal yang tidak trwujud untuk

mendapatkan prioritas;

f). Melacak konsistensi logis dari pertimbangan-pertimbangan yang digunakan

dalam menetapkan berbagai prioritas;

g). Menuntun ke suatu taksiran menyeluruh tentang kebaikan setiap alternatif;

h). Mempertimbangkan prioritas relatif dari berbagai faktor sistem dan

memungkinkan orang memilih alternatif terbaik berdasarkan tujuan mereka;

i). Tidak memaksakan konsensus tetapi mensintesis suatu hasil yang representatif

dari penilaian yang berbeda-beda;

j). Memungkinkan orang memperluas definisi pada suatu persoalaan dan

memperbaiki pertimbangan dan pengertian mereka melalui pengulangan.


commit to user

66

Dalam studi ini, untuk pembobotan variabel-variabel penentu ADD

menggunakan AHP yang berdasarkan pada persepsi responden. Dalam menggunakan

metode AHP ada beberapa tahapan yang dipergunakan. Tahap awal adalah

merakapitulasi jawaban kuesioner kemudian membuat tabulasi data dengan bantuan

excel. Hasil tabulasi data tersebut dicari nilai rata-rata seluruh jawaban. Setelah rata-

rata jawaban responden diketahui langkah selanjutnya adalah membuat matrik

perbandingan berpasangan sehingga dapat diperoleh tingkat kepentingan variabel.

Selanjutnya menghitung pirority vector dengan cara membandingkan masing-masing

nilai dengan jumlah kolomnya kemudian mengambil nilai rata-rata baris dari bobot

relatif secara keseluruhan, selanjutnya menghitung rasio konsistensi untuk memeriksa

apakah penilaian perbandingan berpasangan telah dilakukan dengan konsisten atau

tidak

Di dalam AHP, penetapan prioritas kebijakan dilakukan dengan menangkap

secara rasional persepsi orang, kemudian mengkonversi faktor-faktor yang intangible

(yang tidak terukur) ke dalam aturan biasa, sehingga dapat dibandingkan. Adapun

tahapan dalam analisa data sebagi berikut (Saaty, 1993):

a). Identifikasi sistem, untuk mengidentifikasi permasalahan dan menentukan solusi

yang diinginkan. Identifikasi sistem dilakukan dengan mempelajari referensi dan

berdiskusi dengan para pakar yang memahami permasalahan, sehingga diperoleh

konsep yang relevan dengan permasalah yang dihadapi;


commit to user

67

b). Penyusunan struktur hirarki yang diawali dengan tujuan umun, dilanjutkan dengan

sub tujuan,kriteria dan kemungkinan alternatif-alternatif pada tingkatan kriteria

yang paling bawah;

c). Perbandingan berpasangan, menggambaarkan pengaruh relatif setiap elemen

terhadap masing-masing tujuan atau kriteria yang setingkat diatasnya. Teknik

perbandingan berpasangan yang digunakan dalam AHP berdasarkan “judgement”

atau pendapat dari para responden yang dianggap sebagai “key person”. Mereka

dapat terdiri atas : (1) pengambilan keputusan; (2) para pakar; (3) orang yang

terlibat dan memahami permasalahan yang dihadapi;

d). Matriks pendapat individu, formulasinya dapat disajikan sebagai berikut :

C1 C2 …… Cn

C1 1 a12 ……. A1n

A= (aij)= C2 1/a12 1 ……. A2n

….. . . ……. .

Cn 1/a1n 1/a2n …….. 1

Dalam hal ini C1, C2,…Cn adalah set elemen pada satu tingkat dalam hirarki.

Kuantifikasi pendapat dari hasil perbandingan berpasangan membentuk matriks n

x n. Nilai aij merupakan nilai matriks pendapat hasil perbandingan yang

mencerminkan nilai kepentingan Ci terhadap Cj.

e). Matriks pendapat gabungan, merupakan matriks baru yang elemen-elemennya

berasal dari rata-rata geometri elemen pendapat individu yang nilai rasio

inkonsistensinya memenuhi syarat;


commit to user

68

f). Pengolahan horizontal, yaitu : (a) perkalian baris; (b) perhitungan vector prioritas

atau vector cirri (eigen vector); (c) perhitungan akar cirri (eigen value)

maksimum, dan (d) perhitungan rasio inkonsitensi. Nilai pengukuran konsistensi

diperlukan untuk menghitung konsistensi jawaban responden.

g). Pengolaiohan vertikal, digunakan untuk menyusun prioritas pengaruh setiap

elemen pada tingkat hirarki keputusan tertentu terhadap sasaran utama;

h). Revisi pendapat, dilakukan bila nilai rasio konsistensi pendapat cukup tinggi

(>0,1). Beberpa ahli berpendapat jika jumlah revisi terlalu besar, sebaiknya

responden tersebut dihilangkan. Jadi penggunaan revisi sangat terbatas mengingat

akan terjadi penyimpangan dari jawaban sebenarnya.

3. Konsistensi

Menurut Suryadi dan Ramdhani (2002,137) dalam teori matriks diketahui

bahwa kesalahan kecil pada koefisian akan menyebabkan penyimpangan kecil pula

pada eigenvalue. Dengan mengkombinasikan apa yang telah diuraikan

sebelumnya,jika diagonal utama dari matriks A bernilai satu dan jika A konsisten,

maka penyimpangan kecil dari cij akan tetap menunjukkan eigevalue

terbesar,nilainya akan mendekati n dan eigenvalue sisanya akan mendekati nol.

Penyimpangan dari konsistensi dinyatakan dengan Indeks Konsistensi (Saaty,

1993) dengan persamaan.

CI = α maks – n

n – 1

dimana : α maks = eigenvalue maksimum


commit to user

69

n = ukuran matriks

Indeks Konsistensi (CI) ; matriks random dengan skala penilaian 9 (1 sampai

dengan 9) beserta kebalikannya sebagai Indeks Random (RI). Berdasarkan

perhitungan Saaty dengan menggunakan 500 sampel, jika “judgement” numeric

diambil secara acak dari skala 1/9. 1/8,…,…,1,2,…,9 akan diperoleh rata-rata

konsistensi untuk matriks dengan ukuran yang berbeda, sebagai berikut:

Tabel 3.2 Nilai Indeks Random

Ukuran

Matrik

1,2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Indeks

Random

0.00 0.58 0.90 1.12 1.24 1,32 1.41 1.45 1.49 1.51 1.48 1.56 1.57 1.59

Perbandingan antara CI dan RI untuk suatu matriks didefinisikan sebagai Rasio

Konsistensi (CR).

CR = CI ………………………………………………………………………(4)

RI

CR = rasio konsistensi

CI = indeks konsistensi

RI = indeks rasio


commit to user

70

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Wilayah penelitian merupakan hal yang diperlukan untuk memberikan

pendalaman pemahaman mengenai permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut.

Berikut ini akan diberikan gambaran mengenai wilayah Kabupaten Sragen.

1. Kondisi Geogeafis Kabupaten Sragen

a. Letak dan Batas Wialayah

Kabupaten Sragen merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Tengah.

Sragen terletak di jalur utama Solo-Surabaya, kabupaten ini merupakan gerbang

utama sebelah timur Propinsi Jawa Tengah, yang berbatasan langsung dengan

Propinsi Jawa Timur. Sragen dilintasi jalur kereta api lintas selatan Pulau Jawa

(Surabaya-Yogyakarta-Jakarta) dengan stasiun terbesarnya Sragen, serta lintas

Semarang-Solo dengan stasiun terbesarnya Gemolong. Secara geografis Kabupaten

Sragen berada di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Batas-batas

wilayah Kabupaten Sragen :

- Sebelah Timur : Kabupaten Ngawi (Propinsi Jawa

Timur)

- Sebelah Barat : Kabupaten Boyolali


commit to user

71

- Sebelah Utara : Kabupaten Grobogan

- Sebelah Selatan : Kabupaten Karanganyar

Luas wilayah Kabupaten Sragen adalah 941.55 km2 yang terbagi dalam 20

kecamatan, 12 kelurahan dan 196 desa. Secara fisiologis, wilayah kabupaten Sragen

terbagi atas :

40.037,93 Ha (42,52%) lahan basah (sawah)

54.117,88 Ha (57,48%) lahan kering.

Kabupaten Sragen terletak pada 7*15 LS dan 7*30 LS serta 110*45 BT dan

111*10BT. Wilayah Kabupaten Sragen berada didataran dengan ketinggian rata-rata

109 M diatas permukaan laut. Sragen mempunyai iklim tropis dengan suhu harian

yang berkisar antara 19-31*C. Curah hujan rata-rata dibawah 3000 mm per tahun

dengan hari hujan dibawah 150 hari per tahun.

b. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Sragen berdasarkan data tahun 2010 sebanyak 877.402 jiwa

yang terdiri dari 433.987 jiwa laki-laki dan 443.415 jiwa perempuan. dengan

kepadatan penduduk rata-rata 932 jiwa/km2. Diperlukan perhatian dari pemerintah

daerah dalam hal pengendalian jumlah penduduk dan kepadatan penduduk termasuk

persebarannya berkaitan dengan fertilitas penduduk baik menyangkut tingkat

kelahiran dan kematian penduduk. , Untuk lebih jelasanya dapat dilihat pada tabel

4.1. berikut ini :


commit to user

72

Tabel 4.1. Data Kepadatan Penduduk Tahun 2010

Kecamatan Luas Wilayah

(km)

Jumlah Penduduk

(Jiwa)

Kepadatan

Penduduk (/Km2)

Kalijambe 46,96 46,640 993

Plupuh 48,36 46,296 957

Masaran 44,04 65,790 1494

Kedawung 49,78 59,817 1202

Sambirejo 48,43 37,135 767

Gondang 41,17 43,653 1060

Sambungmacan 38,48 44,073 1145

Ngrampal 34,40 36,359 1057

Karangmalang 42,98 58,331 1357

Sragen 27,27 65,816 2413

Sidoharjo 45,89 51,169 1115

Tanon 51.00 54,849 1075

Gemolong 40,23 47,398 1178

Miri 53,81 32,703 608

Sumberlawang 75,16 45,609 607

Mondokan 49,36 34,341 696

Sukodono 45,55 31,540 692

Gesi 39,58 21,848 552

Tangen 55,13 27,151 492

Jenar 63,97 26,884 420

Total 941,55 877,402 932

Sumber: BPS kabupaten sragen Dalam Angka tahun 2010.


commit to user

73

2. Pembagian Administratif

Luas wilayah Kabupaten Sragen lebih kurang 941.55 km2, terdiri dari 20

kecamatan yang meliputi 196 desa dan 12 kelurahan dengan jumlah RW 1.591, untuk

lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini :

Tabel 4.2. Nama Kecamatan, Luas Wilayah, Jumlah Desa di Kabupaten Sragen

Tahun 2010.

NO Kecamatan Luas Wilayah Banyaknya

Desa RW

1 2 3 4 5

1 Kalijambe 46.96 14 41

2 Plupuh 48.36 16 87

3 Masaran 44.04 13 129

4 Kedawung 49.78 10 88

5 Sambirejo 48.43 9 92

6 Gondang 41.17 9 51

7 Sambungmacan 38.48 9 86

8 Ngrampal 34.40 8 79

9 Karangmalang 42.98 10 102

10 Sragen 27.27 8 113

11 Sidoharjo 45.89 12 73

12 T a n o n 51.00 16 140

13 Gemolong 40.23 14 95

14 M I r i 53.81 10 62

15 Sumberlawang 75.16 12 84

16 Mondokan 49.36 9 69

17 Sukodono 45.55 9 79

18 G e s i 39.58 7 43

19 Tangen 55.13 7 34

20 J e n a r 63.97 7 44

J u m l a h 941.55 208 1.591

Sumber: BPS Kabupaten Sragen dalam Angka Tahun 2010


commit to user

74

Wilayah Kabupaten Sragen dibagi menjadi 2 bagian, yaitu :

a. Sebelah selatan Bengawan Solo:

- Luas wilayah : 32.760 ha (34,79%)

- Tanah Sawah : 22.027 ha (54,85%) terdiri dari 9 kecamatan dan 88 desa.

b. Sebelah Utara bengawan Solo :

- Luas wilayah : 61.395 ha (65,21%)

- Tanah Sawah : 18.102 ha (45,15%) terdiri dari 11 kecamatan dan 120 desa.

3. Jumlah Penduduk

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sragen menyebutkan pada tahun 2010

penduduk Kabupaten Sragen hampir mencapai angka 900 ribu jiwa yang tersebar di

20 kecamatan dan 208 desa, kepadatan penduduk Kabupaten Sragen sebesar 938

orang/km2 dengan penduduk terbanyak berada di desa Banaran kecamatan

Sambungmacan yaitu sebanyak 9.670 jiwa atau 1.13% jumlah penduduk kabupaten

Sragen dan desa dengan jumlah penduduk sedikit adalah desa Srawung kecamatan

Gesi yaitu sebanyak 1.746 jiwa atau 0,2 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada

gambar 4.1 dibawah ini :


commit to user

75

Gambar 4.1

Jumlah Penduduk Per Kecamatan Tahun 2010 (orang)

Sumber : BPS Kabupaten Sragen, 2010.

4. Jumlah Penduduk Miskin

Situasi moneter nasional pada tahun 2005 yang belum stabil sebagai akibat

dari naiknya harga bahan bakar minyak berimbas pada naiknya harga kebutuhan

pokok, hal ini menyebabkan brtambahnya jumlah penduduk miskin di Kabupaten

Sragen. Bertambahnya penduduk miskin berpengaruh pada menurunnya daya beli

masyarakat Sragen, untuk mengetahui jumlah penduduk miskin di Sragen tahun 2010

per kecamatan dapat dilihat pada gambar 4.2 dibawah ini :


commit to user

76

Gambar 4.2

Jumlah Penduduk Miskin Per Kecamatan Tahun 2010 (orang)

Sumber : BPS Kabupaten Sragen, 2010.

Berdasarkan gambar 4.2 , jumlah penduduk miskin yang terbesar ada di

Kecamatan Tanon sebanyak 4.070 orang dan jumlah penduduk miskin yang paling

sedikit berada di kecamatan gesi sebanyak 1.353 orang. Desa dengan jumlah

penduduk miskin terbanyak adalah Desa Karanganom Kecamatan Sukodono

sebanayak 576 orang atau 1.16% dari jumlah penduduk miskin kabupaten Sragen,

sedangkan desa dengan jumlah penduduk miskin terkecil adalah desa Saradan

Kecamatan Karangmalang yaitu sebanyak 80 orang atau 0.16% dari penduduk miskin

kabupaten Sragen


commit to user

77

5. Luas Wilayah

Kabupaten Sragen merupakan bagian dari wilayah Jawa Tengah, berbatasan

langsung dengan propinsi Jawa Timur sehingga bisa dikatakan sebagai pintu gerbang

yang menghubungkan Propinsi Jawa Timur dengan Jawa Tengah, untuk jelasnya

dapat dilihat pada gambar 4.3 berikut ini :

Gambar 4.3

Letak Geografis Kabupaten Sragen

Sumber : PDE Kabupaten Sragen 2012.

Wilayah administrasi Kabupaten Sragen yang seluas 941.55 km2 terbagi atas

20 kecamatan dan 208 desa sejak tahnu 2011, Kecamatan yang memiliki wilayah

paling luas adalah kecamatan Sumberlawang dengan luas 75.16 km2 dan wilayah

paling sempit adalah kecamatan Sragen dengan luas 27.27 km2. Sedangkan desa yang


commit to user

78

memiliki wilayah paling luas adalah Desa Jenar Kecamatan Jenar dengan luas 1.454

km2 dan wilayah paling sempit adalah desa Kalimacan Kecamatan Kalijambe dengan

luas 0.196 km2.

6. Jumlah Penduduk usia 7 – 15 tahun yang tidak sekolah

Laju perkembangan di sektor pendidikan di Kabupaten Sragen sudah jauh

lebih baik dari kabupaten-kabupaten di Jawa Tengah lainnya, khususnya dilihat dari

penduduk usia 7 – 15 tahun yang tidak sekolah di Kabupaten Sragen pada tahun 2010

yaitu 4.262 orang. Untuk mengetahui jumlah penduduk usia 7 – 15 tahun di

Kabupaten Sragen per Kecamatan dapat dilihat pada gambar 4.4 dibawah ini :

Gambar 4.4


commit to user

79

Jumlah Penduduk usia 7 – 15 tahun tidak sekolah per kecamatan tahun 2010

(orang)

Sumber : Badan KB PMD Kab Sragen, 2010.

Faktor yang berpengaruh terhadap jumlah penduduk usia 7 – 15 tahun tidak

sekolah adalah faktor ekonomi dan paradigma di masyarakat yang mencerminkan

tidak pentingnya sekolah tinggi-tinggi bagi anak-anak mereka.

4.1.7. Jumlah Penduduk Buta Huruf

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sragen dan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten Sragen (Bappeda), bahwa

penduduk buta huruf ini disebabkan karena usia lanjut atau non produktif, ibu rumah

tangga dan anak terlantar atau penyandang masalah sosial. Jumlah penduduk buta

huruf di Kabupaten Sragen pada tahun 2010 sebanyak 63.113 orang. Kesulitan dalam

menentukan keakuratan jumlah yang pasti adalah dari penduduk yang usia lanjut, hal

ini dikarenakan alasan mereka buat bahwa sebenarnya bisa membaca namun

kesulitan akibat faktor kesehatan saja. Untuk mengetahui jumlah penduduk buta huruf

di Kabupaten Sragen tahun 2010 per kecamatan dapat dilihat pada gambar 4.5 berikut

ini :


commit to user

80

Gambar 4.5

Jumlah penduduk buta huruf per kecamatan Tahun 2010 (orang)

Sumber : BPS Sragen, Bapeda Kab Sragen Tahun 2010.

Berdasarkan gambar 4.5 diatas jumlah penduduk buta huruf banyak

ditemukan di Kecamatan Sragen 7.137 orang dan paling sedikit adalah kecamatan

sumberlawang 228 orang. Dari data Bapeda Kabupaten Sragen, jumlah penyandang

buta huruf di Sragen didominasi oleh penduduk usia lanjut. Hal ini diakibatkan

motivasi yang rendah untuk berusaha meningkatkan kemampuan baca tulisnya,

disamping itu ada kendala kesehatan mata yang sering menjadi alasan utama.

8. Angka Kematian Bayi


commit to user

81

Faktor-faktor yang mempengaruhi kematian bayi adalah pengetahuan

terhadap kesehatan serta perilaku hidup sehat yang masih rendah, keterbatasan sarana

dan prasarana kesehatan yang memadai di wilayah-wilayah terpencil.

Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Sragen, kematian bayi yang dimaksud

adalah kematian bayi yang usianya dibawah 1 tahun. Jumlah kasus kematian bayi di

Kabupaten Sragen pada tahun 2010 ada 110 kejadian, untuk lebih jelasnya dapat

dilihat pada gambar 4.6 berikut ini :

Gambar 4.6

Kasus Kematian Bayi Per Kecamatan Tahun 2010 (orang)

Sumber : BPS Kab Sragen tahun 2010.


commit to user

82

Berdasarkan gambar 4.6 diatas, kasus kematian bayi banyak dijumpai di

kecamatan Sukodono dengan 19 kejadian, sedangkan kasus kematian bayi terendah

ada di Kecamatan Gondang,Kecamatan Sragen dan kecamatan Miri.

9. Penderita Penyakit Menular

Beberapa alasan yang menjadi faktor penyebab masih banyaknya jumlah

kasus penderita penyakit menular khususnya penyakit TBC, Kusta, dsb, diantaranya

adalah kemiskinan dan perilaku serta pengetahuan akan kesehatan masyarakat dan

keluarga masih rendah seperti pemeriksaan kesehatan secara rutin pada tenaga medis

atau unit pelayanan kesehatan. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Sragen, pada

tahun 2010 ada 385 kasus penderita penyakit menular, untuk lebih jelasnya dapat

dilihat pada gambar 4.7 berikut ini :


commit to user

83

Gambar 4.7

Penderita penyakit menular per kecamatan tahun 2010 (kasus)

Sumber : BPS Kabupaten sragen tahun 2010.

B. Hasil Analisis Data dan Pembahasan

1. Metoda AHP

Kuesioner dibagikan secara terpisah kepada tiga kelompok responden yaitu

anggota DPRD Kab Sragen bagian Komisis II sebanyak 13 orang, Pemkab Sragen

terdiri dari Badan KBPMD, DPPKAD, BAPEDA dan Kabag Pemdes sebanyak 18

orang dan masyarakat terdiri dari Kepala Desa sebanyak 20 orang. Setelah dilakukan

analisis terhadap data dengan metode AHP didapat hasil seperti tabel 4.3. berikut ini:

Tabel 4.3. Matrix Perbandingan Pasangan Hasil Survei


commit to user

84

JP JPM LW TS BH AKB PNY M

JP 1 1 1 1/2 1 1 1

JPM 1 1 1 2 1 3 1

LW 1 1 1 1 3 3 2

TS 2 1/2 1 1 2 3 3

BH 1 1 1/3 1/2 1 1/3 2

AKB 1 1/3 1/3 1/3 3 1 2

PNY M 1 1 1/2 1/3 1/2 1/2 1

8 5,8333 5,1666 5,6666 11,5 11,8333 12

Jumlah pertanyaan perbandingan berpasangan adalah n(n-1)/2 karena saling

berbalikan dan diagonalnya selalu bernilai satu. Responden yang jawabannya tertera

pada tabel 4.3 menyatakan bahwa faktor-faktor untuk menentukan variabel bobot

desa baginya, jumlah penduduk agak lebih penting dibandingkan dengan anak usia 7

– 15 tahun tidak sekolah, namun anak usia 7 – 15 tahun tidak sekolah agak lebih

penting dari jumlah penduduk miskin.

Kepentingan relatif dari tiap faktor dari setiap baris dari matrik dapat

dinyatakan sebagai bobot relatif yang dinormalkan (normalized relative weight).

Bobot relatif yang dinormalkan ini merupakan suatu bobot nilai relatif untuk masing-

masing faktor pada setiap kolom, dengan membandingkan masing-masing nilai skala

dengan jumlah kolomnya.

Eigenvektor utama yang dinormalkan (normalized principal eigenvector)

adalah identik dengan menormalkan kolom-kolom dalam matrik perbandingan

berpasangan. Ia merupakan bobot nilai rata-rata secara keseluruhan, yang diperoleh


commit to user

85

dari rata-rata bobot relatif yang dinormalkan masing-masing faktor pada setiap

barisnya.

Bobot relatif yang dinormalkan dari faktor jumlah penduduk terhadap jumlah

penduduk miskin dalam tabel 4.1 adalah 1/5.8333 = 0,1714, jumlah penduduk

terhadap luas wilayah adalah 1/5.1666 = 0,1936, jumlah penduduk terhadap anak

tidak sekolah usia 7 – 15 tahun adalah 1/2 : 5,6666 = 0,0882, jumlah penduduk

terhadap buta huruf adalah 1/11.5 = 0,087, jumlah penduduk terhadap angka

kematian bayi 1/11.8333 = 0,0845, jumlah penduduk terhadap penderita penyakit

menular 1/12 = 0,0833, sedangkan bobot relatif yang dinormalkan untuk faktor usia 7

– 15 tahun tidak sekolah terhadap jumlah penduduk adalah 2/8 = 0,25. Tabel 4.4

merupakan hasil perhitungan bobot relatif yang dinormalkan dari tabel 4.3. Eigen

vector utama yang tertera pada kolom terakhir tabel 4.4 didapat dengan merata bobot

relatif yang dinormalkan pada setiap baris.

Tabel 4.4. Bobot Relatif Dan Eigenvector Utama

JP JPM LW TS BH AKB PNY.M

Eigenvekto

r utama

JP 0,125 0,1714 0,1936 0,0882 0,087 0,0845 0,0833 0,119

JPM 0,125 0,1714 0,1936 0,3529 0,087 0,2535 0,0833 0,18096

LW 0,125 0,1714 0,1936 0,1765 0,2609 0,2535 0,1667 0,1925

TS 0,25 0,0857 0,1936 0,1765 0,1739 0,2535 0,25 0,1976

BH 0,125 0,1714 0,0645 0,0882 0,087 0,0282 0,1667 0,10442

AKB 0,125 0,0571 0,0645 0,0588 0,2609 0,0845 0,1667 0,11679

PNY.M 0,125 0,1714 0,0968 0,0588 0,0435 0,0423 0,0833 0,08873

1 1 1 1 1 1 1 1

, CI = 0,12825 , RI = 1,32 , CR = 0,0971 < 0,1 OK


commit to user

86

Sumber : hasil perhitungan Tabel 4.4

Keterangan : JP (Jumlah Penduduk), JPM (jumlah Penduduk Miskin), LW (Luas

wilayah), TS (Anak Tidak Sekolah Usia 7 – 15 tahun), BH (Buta Huruf), AKB (Angka

Kematian Bayi), PNY M (Penderita Penyakit Menular)

Eigenvektor utama merupakan bobot rasio dari masing-masing faktor. Dari

tabel 4.4. responden menilai bahwa variabel anak tidak sekolah usia 7 – 15 tahun

sebagai variabel utama, menyusul variabel luas wilayah, variabel jumlah penduduk

miskin, variabel jumlah penduduk, variabel angka kematian bayi, variabel buta huruh

dan variabel penderita penyakit menular. Bagi responden, variabel anak tidak sekolah

usia 7 – 15 tahun 19,76/19,25 = 1,026 kali lebih penting dari variabel luas wilayah,

variabel luas wilayah 19,25/18,1 = 1,06 kali lebih penting dari variabel jumlah

penduduk miskin, variabel jumlah penduduk miskin 18,1/11,9 = 1,52 kali lebih

penting dari variabel jumlah penduduk, variabel jumlah penduduk 11,9/11,68 = 1,01

kali lebih penting dari variabel angka kematian bayi, variabel angka kematian bayi

11,68/10,44 = 1,11 kali lebih penting dari variabel buta huruf dan variabel buta huruf

10,44/8,87 = 1,17 kali lebih penting dari variabel penderita penyakit menular.

Variabel prioritas dalam penentuan Formula Alokasi Dana Desa di Kabupaten sragen

beserta bobotnya adalah sebagai berikut :


commit to user

87

Gambar 4.8.

Hasil kuesioner responden dengan analisis AHP.

Berdasarkan gambar 4.8 hasil analisis responden menunjukkan :

1. Penderita penyakit menular (0,08873

Jumlah kasus penderita penyakit menular merupakan gambaran dalam

meningkatkan pelayanan publik dalam bidang kesehatan, di Kabupaten Sragen

tahun 2010 terdapat 385 kasus penderita penyakit menular.

2. Angka kematian bayi (0,11679)

Jumlah kematian bayi disuatu desa menggambarkan kebutuhan dana untuk

penyediaan pelayanan kesehatan, semakin banyak kasus kematian bayi disuatu

desa semakin besar dana yang diperlukan oleh desa tersebut. Di Kabupaten Sragen


commit to user

88

selama Tahun 2010 terdapat 110 kasus kematian bayi dan yang paling tinggi ada di

kecamatan Sukodono dengan 19 kejadian.

3. Buta huruf (0,10442)

Jumlah penduduk buta huruf semakin besar di suatu desa membutuhkan dana yang

besar pula dalam meningkatkan pelayanan publik dalam bidang pendidikan. Di

Kabupaten Sragen tahun 2010 terdapat 63.113 orang yang didominasi oleh

penduduk usi lanjut.

4. Anak tidak sekolah usia 7 – 15 tahun (0,1976)

Variabel ini mengindikasikan banyaknya penduduk usia sekolah yang tidak

mampu sekolah atau melanjutkan pendidikan dasar 9 tahun (wajib belajar

pendidikan dasar 9 tahun). Jumlah penduduk tidak sekolah usia 7 – 15 tahun di

Kabupaten Sragen tahun 2010 yaitu 4.262 orang, menggambarkan kebutuhan dana

yang harus dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Sragen untuk memberikan

pelayanan di bidang pendidikan. Semakin banyak jumlah penduduk usia sekolah

yang tidak mampu sekolah di suatu desa semakin banyak alokasi dana yang

diterima oleh desa tersebut.

5. Luas wilayah (0,1925)

Luas wilayah administratif suatu desa semakin besar lingkup pelayanan yang harus

disediakan di suatu desa, sehingga semakin luas suatu desa, maka kebutuhan

anggaran yang diperlukan akan semakin besar . Pemerintah Kabupaten Sragen

terdiri dari 208 desa dan 20 Kecamatan, desa yang paling luas wilayahnya adalag


commit to user

89

desa Jenar Kecamatan Jenar, sedangkan Desa yang paling sempit wilayahnya

adalah Desa Kalimacan Kecamatan Kalijambe.

6. Jumlah penduduk miskin (0,18096)

Jumlah penduduk miskin merupakan gambaran tingkat kemiskinan suatu desa,

jumlah penduduk miskin menggambarkan kebutuhan subsidi pemerintah untuk

memberikan pelayanan publik, sehingga semakin banyak penduduk miskin di

suatu desa maka semakin banyak dana yang akan diterima oleh desa tersebut. Desa

dengan jumlah penduduk miskin terbanyak adalah desa Karanganom Kecamatan

Sukodono sebanyak 576 orang, sedangkan desa dengan jumlah penduduk miskin

terkecil adalah desa Saradan Kecamatan Karangmalang.

7. Jumlah penduduk (0,119)

Jumlah penduduk merupakan gambaran kebutuhan dana untuk pelayanan publik,

semakin banyak jumlah penduduk suatu desa maka kebutuhan pelayanan publik

semakin besar dan membutuhkan dana yang besar pula.Di kabupaten Sragen desa

yang mempunyai jumlah penduduk terbnyak adalah desa Banaran kecamatan

Sambungmacan sebanyak 9.670 jiwa dan desa yang mempunyai jumlah penduduk

sedikit adalah desa Srawung Kecamatan Gesi yaitu sebanyak 1.746 jiwa.

2. Konsistensi AHP

Jika aij mewakili derajat kepentingan faktor i terhadap j dan ajk menyatakan

kepentingan darihadap faktor k harus sama dengan faktor j terhadap faktor k, maka

agar keputusan menjadi konsisten, kepentingan dari faktor k harus sama dengan

aij.ajk atau jika aij.ajk= aik untuk semua i,j,k maka matrik tersebut konsisten.


commit to user

90

Permasalahan didalam pengukuran pendapat manusia, konsistensi tidak dapat

dipaksakan.Jika A>b (misalnya2>1) dan C>B (misalnya 3>1), tidak dapat dipaksakan

bahwa C>A dengan angka 6>1 meskipun hal itu konsisten. Pengumpulan pendapat

antara satu faktor dengan yang lain adalah bebas satu sama lain, dan hal ini dapat

mengarah pada ketidakkonsistensi jawaban yang diberikan responden. Namun, terlalu

banyak ketidakkonsistensi juga tidak diinginkan. Pengulangan wawancara pada

sejumlah responden yang sama kadang diperlukan apabila derajat tidak

konsistensinya besar.

Saaty (1993) telah membuktikan bahwa indek konsistensi dari matrik berordo

n dapat diperoleh dengan rumus :

C.I = α maksimum – n

n – 1

dimana :

C.I = indek konsistensi

αmaksimim = nilai eigen terbesar dari matrik berordo n

nilai eigen terbesar didapat dengan menjumlahkan hasil prkalian jumlah kolom

dengan eigen vector utama.

αmaksimim = 0,199 x 8 + 0,18096 x 5,8333 + 0,1925 x 5,1666 + 0,1976 x 5,6666

+ 0,10442 x 11,5 +0,11679 x 11,8333 + 0,08873 x 12

= 7,7695

Karena matrik berordo 7 (yakni terdiri dari 7 faktor), nilai indek konsistensi yang

diperoleh :


commit to user

91

C.I = 7,7695 – 7 = 0,12825

7 – 1

Apabila C>I> bernilai nol, berarti matrik konsisten. Batas ketidakkonsistensi yang

ditetapkan saaty, diukur dengan menggunakan Rasio konsistensi (CR), yakni

perbandingan indek konsistensi dengan nilai pembangkit random (RI) yang

ditabelkan. Nilai ini tergantung dengan ordo matrik n.

Tabel 4.5. Nilai Pembangkit Random (RI)

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

R.I 0 0 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49

C.R = CI/RI

= 0,12825/1,32

= 0,0971

Bila matrik bernilai CR lebih kecil dari 10%, ketidakkonsistenan pendapat masih

dianggap dapat diterima.

3. Perumusan formula ADD

Penentuan bobot masing-masing variabel yang digunakan dalam formula

Alokasi Dana Desa (ADD) ini menggunakan perhitungan berdasarkan hasil

penentuan variabel formula ADD dengan metode AHP. Untuk mengetahui hasil

bobot masing-masing variabel adalah sebagai berikut :


commit to user

92

Tabel 4.6. Bobot variabel Penentu Bobot Desa

Variabel Bobot

Usia 7 -15 tahun tidak sekolah 0,21

Luas wilayah 0,2

Jumlah penduduk miskin 0,19

Jumlah Penduduk 0,13

Angka Kematian Bayi 0,1

Buta Huruf 0,09

Penderita penyakit menular 0,08

Jumlah total bobot seluruh variabel 1

Angka-angka di atas menunjukkan bahwa bobot masing-masing variabel tidak

mengabaikan variabel yang sudah menjadi acuan Pemerintah Kabupaten Sragen.

Formula ADD dalam penelitian ini menggunakan dua alternatif, yaitu

alternatif 1 dengan asumsi jumlah ADD yang dianggarkan sama jumlahnya dengan

jumlah ADD yang dianggarkan yaitu sebesar Rp 7.346.000.000,-. Sedangkan

alternatif 2 dengan asumsi bahwa jumlah ADD yang dianggarkan sesuai dengan

amanat Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tentang Desa. Untuk lebih jelasnya

dapat dilihat persamaan dibawah ini :

ADD Alternatif 1 = ADDM + ADDP

ADD = Anggaran yang sama dengan ADD, yaitu Rp.7.346.000.000

ADDM = 60% ADD = Rp 4.407.600.000,-

ADDP = 40% ADD = Rp. 2.938.400.000,-


commit to user

93

Persamaan di atas dikembangkan lagi untuk menghitung besaran ADD yang

akan diterima oleh masing-masing desa (ADDi) dengan menggunakan formula

sebagai berikut :

ADDi = ADDMi + ADDPi

ADDMi = ADDM/∑ desa = Rp 4.407.600,-/196 = Rp. 22.487.755,-

ADDPi = ADDP x BDi = Rp 2.938.400.000,- x BDi

Perumusan formula ADD dengan alternatif kedua adalah sebagai berikut :

ADD Alternatif 2 = ADDM + ADDP

ADD = Rp 17.801.000.000,-

ADDM = 60 % ADD = Rp 10.680.600.000,-

ADDP = 40% ADD = Rp 7.120.400.000,-

Persamaan di atas dikembangkan lagi untuk menghitung besaran ADD yang

akan diterima oleh masing-masing desa (ADDi) dengan menggunakan formula

sebagai berikut :

ADDi = ADDMi + ADDPi

ADDMi = ADDM/∑ desa = Rp 10.680.600.000,-/196 = Rp 54.492.857,-

ADDPi = ADDP x BDi = Rp 7.120.400.000,- x BDi

4. Besaran ADD yang diterima masing-masing desa

Berdasarkan formula ADD yang sudah dijelaskan dibagian sebelumnya, maka

besaran ADD yang diterima oleh masing-masing desa dengan membandingkan antara


commit to user

94

formula ADD Pemkab Sragen, ADD alternatif I dan formula ADD alternatif 2 bisa

dilihat pada tabel 4.7 di bawah ini :

Tabel 4.7. Besaran ADD yang diterima masing-masing desa

Besaran Dana ADD Pemkab

Sragen

ADD Alternatif 1 ADD Alternatif 2

Dibawah 50juta 196 desa 196 desa 0

> 50 juta – 80 juta 0 0 4 desa

> 80 juta – 100 juta 0 0 166 desa

Diatas 100 juta 0 0 26 desa

Jumlah desa 196 desa 196 desa 196 desa

Sumber : lampiran 2

Berdasarkan tabel di atas, formula ADD Pemkab Sragen maupun dengan

formula ADD alternatif 1 menghasilkan besaran dana yang diterima dibawah 50 juta,

jelas terlihat karena total ADD yang dianggarkan Pemkab Sragen hanya Rp

7.346.000.000,-. Berbeda dengan formula ADD alternatif 2, dari tabel di atas dapat

dilihat tidak ada desa yang menerima dana dibawah 50 juta dan sisanya menerima

dana kisaran 50 juta sampai 100 juta bahkan ada 26 desa yang menerima di atas 100

juta.Halini dapat dimaklumi karena dalam formula ADD alternatif 2 untuk dana

minimum yang diterima masing-masing desa saja mencapai Rp 54.492.857,-

Besaran dana yang diterima oleh masing-masing desa apabila ditinjau dari

desa penerima dana terbesar dan terkecil dapat dilihat pada tabel beriku :


commit to user

95

Tabel 4.8. Desa Penerima Dana terbesar dan terkecil

No Dana ADD Sragen ADD Alternatif 1 ADD Alternatif 2

1 Terbesar Rp 38.862.000,-

(gilirejo baru)

Rp 57.895.000,-

(Karanganom)

Rp 139.807.000,-

(Karanganom)

2 Terkecil Rp 36.873.000,-

(Pringanom)

Rp 32.848.000,-

(pungsari)

Rp 79.561.000,-

(saradan)

3 Selisih Rp 1.989.000,- Rp 25.047.000,- Rp 60.246.000,-

Sumber : lampiran 2

Berdasarkan tabel 4.8 di atas untuk ADD Pemkab Sragen tidak terjadi

perbedaan yang signifikan antara penerima dana ADD terbesar dan dana terkecil,

semua berkisar pada dana sebesar Rp 37.000.000,-. Untuk formula ADD alternatif 1

dan ADD alternatif 2 desa Karanganom Kecamatan Sukodono penerima dana

terbesar hal ini dikarenakan desa karanganom memiliki jumlah penduduk miskin

terbanyak yaitu sebanyak 576 jiwa dan jumlah kematian bayi tertinggi 6

kasus.Sementara desa Saradan mendapat bagian dana sedikit karena jumlah penduduk

miskin paling sedikit sebanyak 80 jiwa.

Adanya ketidaksamaan dari hasil perhitungan ketiga formula di atas karena

untuk ADD Pemerintah Kabupaten Sragen penentuan variabel pembobotan desa

belum melibatkan SKPD, untuk ADD alternatif 1 dan ADD alternatif 2 variabel

pembobotan desa dengan metode AHP Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ikut

menentukan faktor-faktor utama dalam pembobotan desa.

Berkaitan dengan selisih besaran dana yang diterima, maka telah terjadi

kenaikan dan penurunan jumlah dana yang diterima oleh masing-masing desa setelah


commit to user

96

adanya formula ADD alternatif 1 dan formula alternatif 2, untuk lebih jelasnya dapat

dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.9 Selisih Penerimaan Dana Setelah Adanya Formula ADD

Penerimaan ADD ADD Alternatif 1 ADD alternatif 2

Penambahan dana 82 desa 196 desa

Penurunan Dana 114 desa 0

Jumlah desa 196 desa 196 desa

Sumber : hasil perhitungan lampiran 2

Berdasarkan tabel 4.9 di atas, selisih penerimaan dana dengan menggunakan

formula ADD alternatif 1 maka ada 114 desa yang penerimaan bantuannya

mengalami penuruna apabila dibandingkan dengan menggunakan ADD Pemkab

Sragen dan 82 desa mengalami penambahan, sedangkan apabila menggunakan

formula ADD alternatif 2 tidak ada desa yang mengalami penurunan.


commit to user

97

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka

dapat dirumuskan beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Faktor utama yang mempengaruhi pembobotan formula Alokasi Dana Desa

(ADD) di Kabupaten sragen adalah anak usia 7 – 15 tahun yang tidak sekolah

(19,76%), luas wilayah (19,25%), jumlah penduduk miskin (18,09%), jumlah

penduduk (11,9%), angka kematian bayi (11,67%), buta huruf (10.44%) dan

penderita penyakit menular (8,87%).

2. Tidak terdapat perubahan dalam besaran penerimaan dana masing-masing desa,

setelah menggunakan formula ADD alternatif 1 karena sebanyak 196 desa masih

menerima bantuan dibawah 50 juta. Hasil perhitungan dengan menggunakan

formula ADD alternatif 2 menunjukkan sebanyak 4 desa menrima bantuan dana

antara 50 juta sampai dengan 80 juta, 166 desa menerima bantuan antara 80 juta

sampai dengan 100 juta dan sebanyak 26 desa menerima bantuan diatas 100 juta

dan desa Karanganom penerima dana terbanyak Rp 139.807.000,-.

3. Hasil perhitungan formula ADD alternatif 1 menunjukkan ada 114 desa yang

mengalami penurunan jumlah besaran dana yang diterima dibandingkan ketika

menggunakan formula sebelumnya yaitu formula ADD pemkab Sragen dan

sebanyak 82 desa mengalami kenaikan jumlah dana yang diterima. Sedangkan


commit to user

98

menggunakan formula ADD alternatif 2 tidak ada desa yang mengalami penurunan

jumlah dana yang diterima dan sebanyak 196 desa mengalami kenaikan

dibandingkan ketika menggunakan formula ADD Pemkab Sragen.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang sudah disampaikan diatas, maka dapat

diberikan saran-saran yang nantinya dapat memperbaiki dan menyempurnakan

dalam memberikan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sragen dimasa yang akan

datang. Saran-saran dimasud adalah :

1. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan formula ADD alternatif 1

maka besaran bantuan desa yang akan diterima masing-masing desa terjadi

penurunan penerimaan bantuan dana sebanyak 142 desa bila dibandingkan dengan

menggunakan formula ADD pemkab Sragen, maka disarankan untuk memberikan

pengertian kepada desa bahwa azaz merata dan adil tidak harus selalu sama besar

jumlah dananya tapi ada beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu masing-

masing bobot desa.

2. Perbedaan alokasi anggaran untuk Alokasi Dana Desa (ADD) yang cukup besar

apabila menggunakan formula ADD alternatif 2, yaitu sebesar Rp

10.455.000.000,- dibandingkan dengan menggunakan formula ADD Pemkab

Sragen, maka disarankan agar dalam pengalokasian APBD perlu mengambil pos

anggaran dinas-dinas terkait yang di dalamnya menyangkut program-program

peningkatan indeks pembangunan manusia.


commit to user

99

3. Sosialisasi terhadap pendanaan Alokasi Dana Desa kepada seluruh stakeholder

sehingga bisa disepakati terhadap pembobotan ADD sesuai varibel-variabel yang

sudah ditentukan oleh Pemerintah dengan SE Mendagri No. Nomor 140/640/SJ

Tahun 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah

Kabupaten/Kota ke pemerintah desa dalam penentuan bobot desa didasarkan pada

variabel utama dan variabel tambahan dimana variabel utama mencakup

kemiskinan, pendidikan dasar dan kesehatan dan variabel-variabel sesuai dengan

kondisi di Kabupaten Sragen.

4. Beberapa hal prioritas segera dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen dalam

upaya meningkatkan efesiensi dan efektifitas pola ADD antara lain diperlukan

adanya reformulasi besaran ADD yang diterima setiap desa yang penentuannya

dengan mempertimbangkan berbagai varibel desa seperti jumlah penduduk,

jumlah penduduk miskin, luas wilayah, jumlah penduduk usia 7 – 15 tahun tidak

sekolah, jumlah penduduk buta huruf, angka kematian bayi dan penderita penyakit

menular dengan mengacu pada regulasi terbaru dari pemerintah pusat, sehingga

besarnya ADD yang diterima oleh Desa dapat memenuhi prinsip adil dan merata.

5. Penelitian ini masih terbatas dalam hal variabel-variabel penelitian yang digunkana

untuk menentukan bobot desa, karena pada kenyataanya masih banyak variabel-

variabel penentu bobot desa seperti sarana dan prasarana baik bidang kesehatan

maupun pendidikan, indeks harga pendidikan, indeks pengangguran, tingkat

ketergantungan tenaga kerja dan lain-lain. Oleh karena itu, disarankan untuk

penelitian selanjutnya dapat lebih dipertajam dalam menggunkan variabel-variabel


commit to user

100

penentu bobot desa yang disesuaikan dengan ketersediaan data serta disesuaikan

dengan kebutuhan dan kebijakan masing-masing daerah

Dengan adanya saran yang telah dikemukakan , penulis berharap dalam

kebijakan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sragen tidak menjadi kebijakan politis

yang hanya mendongkrak kepentingan pihak-pihak tertentu, namun diharapkan

merupakan kebijakan yang berhasil guna bagi penyelenggara pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan serta lebih mengedepankan kpentingan umum

daripada kepentingan pribadi maupun golongan tertentu saja.

Documents

PENERAPAN ANALISIS HIRARKI PROSES ( AHP ): …... · central government and rural development needs and to develop a formula ... perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id dengan judul