PENENTUAN TINGKAT PARTISIPASI PADA … deviasi dari log return saham pada periode tahunan. Volatilitas return saham digunakan untuk menunjukkan fluktuasi saham dan mengetahui seberapa

Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 3 No 2 September 2015 | 1

ISSN : 2302-3791

PENENTUAN TINGKAT PARTISIPASI PADA ASURANSI JIWA

ENDOWMEN UNIT LINK DENGAN METODE POINT TO POINT

Erna Hayati *)

*) Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Lamongan

ABSTRAKSI

Asuransi jiwa endowmen unit link merupakan asuransi yang menggabungkan asuransi jiwa

tradisional endowmen dengan unit link. Dalam asuransi jiwa endwomen unit link, selain

memberikan proteksi kepada tertanggung, di dalam asuransi ini juga terdapat unsur investasi.

Salah satu metode pengindeksan yang digunakan untuk menghitung premi asuransi unit link

adalah metode point to point. Dalam penentuan premi asuransi jiwa endowmen unit link,

sangat penting sekali dalam penentuan tingkat partisipasi karena tingkat partisipasi ini

menentukan besarnya pembagian keuntungan dari hasil investasi yang akan diberikan kepada

tertanggung. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan tingkat

partisipasi yang optimum dan melihat perubahan tingkat partisipasi ketika jangka waktu

kontrak asuransi, suku bunga, usia tertanggung dan volatilitas berubah. Data yang digunakan

dalam penelitian ini adalah data saham penutupan harian PT. Astra Internasional Tbk tahun

2014 dan data suku bunga BI bulan Desember tahun 2014. Hasil penelitian ini menunjukkan

bahwa tingkat partisipasi asuransi jiwa endowmen unit linkdengan metode point to point

semakin meningkat ketika jangka waktu kontrak asuransi semakin lama dan suku bunga bebas

resiko semakin tinggi dan tingkat partisipasi semakin menurun ketika usia tertanggung

semakin tua dan volatilitas semakin besar.

Kata Kunci : Asuransi Jiwa Endowmen Unit Link, Point To Point, Tingkat Partisipasi

PENDAHULUAN

Dalam menjalani kehidupannya, manusia

tidak dapat dihindarkan dari berbagai macam

resiko yang mengancam jiwanya, diantaranya

adalah resiko yang disebabkan karena

kecelakaan, hari tua dan kematian. Akibat dari

resiko tersebut, seseorang dihadapkan pada

masalah kerugian finansial. Untuk menghadapi

kondisi seperti itu, maka dibutuhkan suatu

jaminan finansial. Salah satu lembaga yang bisa

diandalkan untuk meminimalkan resiko yang

disebabkan karena kecelakaan, hari tua dan

kematian adalah asuransi jiwa. Dengan asuransi

jiwa maka biaya hidup seorang tertanggung dapat

tetap ditopang dan memperoleh jaminan

keuangan.

Saat ini banyak sekali produk asuransi

jiwa yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi.

Produk asuransi jiwa yang paling diminati oleh

konsumen adalah asuransi jiwa endowmen unit

link. Asuransi jiwa endowmen unit link

merupakan produk asuransi yang

menggabungkan antara unsur proteksi dan

investasi. Premi yang dibayarkan konsumen pada

asuransi jiwa endowmen unit link sebagian

digunakan untuk asuransi jiwa dan sebagian lagi

untuk investasi diberbagai instrumen investasi

seperti deposito, saham, obligasi dan lain

sebagainya.

Terdapat tiga metode yang umum

digunakan dalam menghitung premi asuransi jiwa

unit link antara lain metode point to point ,

annual ratchet dan high water mark. Metode

point to point memiliki kelebihan dibandingkan

dengan dua metode yang lain, kelebihannya

adalah melindungi nasabah terhadap penurunan

harga saham di tengah jalan (Hardy, 2003).

Penentuan besarnya premi asuransi jiwa

endowmen unit link sangat dipengaruhi sekali

oleh besarnya tingkat partisipasi (Gaillardetz dan

Lakhmiri, 2011), karena tingkat partisipasi ini

menentukan besarnya pembagian keuntungan

dari investasi yang akan diterima oleh

tertanggung. Oleh sebab itu sangat penting sekali

bagi perusahaan asuransi yang menjual produk

unit link untuk menentukan tingkat partisipasi

yang optimum sehingga pihak tertanggung dan

perusahaan asuransi sama-sama memperoleh

keuntungan.

Menurut Perdana (2013), tingkat

partisipasi asuransi jiwa endowmen unit link

dengan metode annual ratchet semakin


ISSN : 2302-3791

meningkat ketika jangka waktu kontrak asuransi

semakin lama dan suku bunga bebas resiko

semakin tinggi dan tingkat partisipasi semakin

menurun ketika usia tertanggung semakin tua dan

volatilitas semakin besar. Hayati (2014) dan

Kholijah (2014) dalam penelitiannya juga

menentukan tingkat partisipasi asuransi jiwa

endowmen unit link dengan menggunakan

metode masing-masing point to point dan high

water mark. Penelitian yang dilakukan oleh

Hayati (2014) dan Kholijah (2014) juga

memberikan kesimpulan yang sama dengan

Perdana (2013) tentang perubahan tingkat

partisipasi ketika jangka waktu kontrak asuransi,

suku bunga, usia tertanggung dan volatilitas

berubah. Dalam penelitian Perdana (2013),

Hayati (2014) dan Kholijah (2014) selain

menentukan tingkat partisipasi, ketiganya juga

melakukan penentuan premi asuransi jiwa

endowmen unit link.

Mengingat pentingnya menentukan

tingkat partisipasi pada asuransi jiwa endowmen

unit link, maka tujuan penelitian ini adalah untuk

menentukan tingkat partisipasi yang optimum

menggunakan metode point to point dan melihat

perubahan tingkat partisipasi ketika jangka waktu

kontrak asuransi, suku bunga, usia tertanggung

dan volatilitas berubah.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Volatilitas Return Saham

Volatilitas return saham (σ) merupakan

standar deviasi dari log return saham pada

periode tahunan. Volatilitas return saham

digunakan untuk menunjukkan fluktuasi saham

dan mengetahui seberapa besar resiko dari

saham. Jika volatilitas besar maka harga saham

cenderung fluktuasinya tinggi dan resikonya juga

tinggi. Sedangkan jika volatilitasnya kecil, maka

fluktuasi harga saham cenderung konstan dan

kecil dan resikonya juga kecil. Rumus untuk

menghitung volatilitas return saham tahunan

adalah sebagai berikut (Hull, 2009):

1

)(1

2

n

uu

xk

n

i

i

(1)

Dimana u adalah log return saham, u adalah

rata-rata log return saham dan k adalah

banyaknya periode perdagangan dalam satu

tahun.

2. Asuransi Jiwa Endowmen

Asuransi jiwa endowmen atau yang disebut

juga asuransi jiwa dwi guna adalah asuransi jiwa

yang memberikan dua manfaat sekaligus yaitu

memberikan uang pertanggungan ketika

tertanggung meninggal dalam periode tertentu

dan memberikan uang pertanggungan jika

tertanggung masih hidup pada masa akhir

pertanggungan. Nilai actuarial present value dari

asuransi jiwa endowmen yaitu (Bowers, et al,

1997):

= + nEx (2)

= kpx qx+k + vn npx

3. Asuransi JiwaUnit Link

Asuransi jiwa unit link merupakan produk

asuransi yang menggabungkan unsur proteksi dan

investasi dalam satu produk. Dengan

menggunakan asuransi jiwa unit link, nasabah

tidak perlu kesulitan lagi mendatangi dua tempat

yaitu perusahaan asuransi dan perusahaan

pengelola investasi. Pilihan instrumen

investasinya juga beragam, dari yang resiko

rendah sampai resiko tinggi, diantaranya adalah

deposito, obligasi, saham dan lain sebagainya.

4. Nilai Sekarang Aktuaria dan Tingkat

Partisipasi Asuransi Jiwa Endowmen

Unit Link dengan Metode Point to Point

Metode point-to-point adalah salah satu

metode pengindeksan yang membagi indeks pada

tanggal akhir kontrak dengan indeks pada awal

penerbitan kontrak asuransi dan dikurangi satu.

Secara matematis, metode point-to-point dapat

ditulis sebagai berikut (Hardy, 2003):

R(t) = – 1 (3)

Dimana S(t) adalah harga saham pada akhir

kontrak asuransi dan S(0) adalah harga saham

pada awal penerbitan kontrak asuransi.

Struktur manfaat dari suatu investasi pada

waktu t dengan point to point adalah sebagai

berikut (Gaillardetz dan Lakhmiri, 2011):

Dα(t) = max[min[1+ α R(t), (1 + ζ)t], β(1 + g)

t]

(4)

Keterangan :

Dα(t) = struktur manfaat dari suatu investasi

pada waktu t


ISSN : 2302-3791

R(t) = keuntungan yang diperoleh pada waktu

t, dimana R(t) dihitung dengan

menggunakan metode point to point.

α = tingkat partisipasi

ζ = tingkat suku bunga cap (batas atas)

β = besarnya persentase pengembalian

g = tingkat suku bunga jaminan

t = jangka waktu kontrak

Nilai kontrak dari struktur manfaat

menggunakan metode point to point pada waktu

t(0 ≤ t ≤ n) adalah sebagai berikut (Gaillardetz

dan Lakhmiri, 2011):

Π(t,n) = tnCtSCgCe ntnr )())1(()1[()(

dengan

C= tn

tS

gtnr

n

)

)(

)1()1(ln())(

2

1( 2

(5)

dan Ф adalah fungsi densitas dari distribusi

Normal Standart.

Sehingga diperoleh nilai sekarang

aktuaria asuransi jiwa endowmen unit link adalah

sebagai berikut:

=

1

0

)1,0(n

k

k kpx qx+k + Π(0,n) npx

(6)

Menurut Gaillardetz dan Lakhmiri

(2011), besarnya tingkat partisipasi asuransi jiwa

endowmen unit link dapat dihitung dengan

menggunakan persamaan berikut ini:

1

0

)1,0(n

k

k kpx qx+k+Π(0,n) npx= 1 (7)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data

sekunder dan data simulasi. Data sekundernya

berupa data probabilitas hidup mengikuti tabel

mortalita Indonesia II tahun 1999, data harga

penutupan saham PT Astra Internasional Tbk

(ASII) selama tahun 2014 dan data suku bunga

BI. Penelitian ini dimulai dengan menentukan

tingkat partisipasi optimum pada data simulasi,

kemudian melihat perubahan tingkat partisipasi

ketika jangka waktu kontrak asuransi, suku

bunga, usia tertanggung dan volatilitas berubah.

Pengelolahan data pada penelitian ini

menggunakan Software R 2.14.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari data harga penutupan saham PT

Astra Internasional Tbk (ASII) selama tahun

2014 diperoleh rata-rata log return saham sebesar

0,000274 dan diperoleh nilai volatilitas return

saham sebesar 0,27189. Data suku bunga bebas

resiko yang digunakan dalam penelitian ini

mengacu pada suku bunga Bank Indonesia yang

dikeluarkan pada tanggal 11 Desember 2014

yang besarnya 7,75%. Selanjutnya data-data

tersebut akan dikombinasikan dengan data hasil

simulasi untuk menentukan tingkat partisipasi

yang optimum pada asuransi jiwa endowmen unit

link. Adapun diskripsi data simulasinya adalah

seorang laki-laki sebagai tertanggung berusia 45

tahun akan membeli produk asuransi jiwa

endowmen unit link selama 5 tahun dengan jenis

investasi yang dipilih berupa saham PT. Astra

Internasional Tbk (ASII). Saham dibeli pada

tanggal 2 Januari 2015 dengan harga

Rp.74.250,00. Saham yang dibeli sebanyak 5 lot

saham (2500 lembar saham).

Tingkat Partisipasi Optimum Asuransi Jiwa

Endowmen Unit Link pada Investasi Saham

PT. Astra Internasional Tbk.

Berdasarkan data simulasi, diketahui

bahwa :

Usia (x) = 45 tahun

Harga saham awal(S(0)) = Rp. 74.250

Jangka waktu kontrak(n) = 5 tahun

Volatilitas(σ) = 0,27189

Suku bunga bebas resiko(r) = 0,0775

Jumlah saham(j) = 2500

Garansi(β) = 90%

Suku bunga garansi (g) = 5%

Setelah dilakukan perhitungan dengan

bantuan software R 2.14, diperoleh tingkat

partisipasi asuransi jiwa endowmen unit link

pada investasi saham PT. Astra Internasional Tbk

yang optimum sebesar 69,58%.

Tingkat Partisipasi Asuransi Jiwa Endowmen

Unit Link dengan Jangka Waktu Kontrak

Bervariasi

Usia(x) = 45 tahun

Harga saham awal(S(0)) = Rp.74.250

Jangka waktu kontrak(n) = 2-20 tahun


ISSN : 2302-3791

Volatilitas(σ) = 0,27189



Garansi(β) = 90%


Dari data simulasi tersebut diperoleh

tingkat partisipasi asuransi jiwa endowmen unit

link seperti yang tertera pada Tabel 1 dan

Gambar 1 berikut ini: Tabel 1. Tingkat Partisipasi dengan Jangka

Waktu Kontrak Bervariasi

Jangka Waktu

Kontrak (n)

Tingkat

Partisipasi

2 65,18

4 68,19

6 70,85

8 73,05

10 74,90

12 76,47

14 77,84

16 79,04

18 80,09

20 81,03

5 10 15 20

60

65

70

75

80

Jangka Waktu Kontrak

(tahun)

Tin

gka

t P

art

isip

asi (%

)

Grafik Tingkat Partisipasi dengan

Jangka Waktu Kontrak Bervariasi

Gambar 1. Grafik Tingkat Partisipasi dengan

Jangka Waktu Kontrak Bervariasi

Dari Tabel 1 dan Gambar 1, dapat kita

ketahui bahwa semakin lama jangka waktu

kontrak maka tingkat partisipasi juga semakin

meningkat. Seiring dengan semakin lamanya

jangka waktu kontrak asuransi, maka keuntungan

yang diperoleh dari hasil investasi juga semakin

besar. Sehingga proporsi keuntungan yang

diperoleh perusahaan asuransi dan tertanggung

juga semakin besar. Untuk jangka waktu kontrak

yang kurang dari 5 tahun, tingkat partisipasi

sudah mencapai angka lebih dari 65%.


Unit Link dengan Usia Tertanggung

Bervariasi

Usia (x) = 0 - 95 tahun



Volatilitas (σ) = 0,27189

Suku bunga bebas resiko(r)= 0,0775


Garansi(β) = 90%





Gambar 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Tingkat Partisipasi dengan Usia

Tertanggung Bervariasi

0 20 40 60 80

62

64

66

68

usia

(tahun)

Tin

gka

t P

art

isip

asi (%

)


Usia Tertanggung Bervariasi


Usia Tertanggung Bervariasi


ISSN : 2302-3791

Dari Tabel 2 dan Gambar 2 di atas, dapat

diketahui bahwa tingkat partisipasi asuransi jiwa

endowmen unit link dengan metode point to

point relative sama jika usia tertanggung dibawah

70 tahun. Namun ketika usia tertanggung lebih

dari 70 tahun, besarnya tingkat partisipasi

semakin menurun.


Unit Link dengan Volatilitas Bervariasi

Usia (x) = 45 tahun

Harga saham awal (S(0)) = Rp. 74.250


Volatilitas(σ) = 0% - 100%



Garansi(β) = 90%






Tabel 3. Tingkat Partisipasi dengan Volatilitas

Bervariasi

Volatilitas

(σ)

Tingkat

Partisipasi

0 100

0,1 95,87

0,2 80,01

0,3 66,04

0,4 55,70

0,5 48,09

0,6 42,39

0,7 38,05

0,8 34,70

0,9 32,06

1 29,98

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

40

60

80

10

0

Volatilitas

(tahun)

Tin

gka

t P

art

isip

asi (%

)


Volatilitas Bervariasi


Volatilitas Bervariasi

Berdasarkan Tabel 3 dan Gambar 3 di

atas, dapat diketahui bahwa tingkat partisipasi

asuransi jiwa endowmen unit link semakin

menurun ketika volatilitas return saham semakin

naik. Hal ini dikarenakan semakin besar besar

volatilitas return saham, maka semakin besar

keuntungan yang diperoleh perusahaan asuransi

dengan resiko yang besar. Sebaliknya jika

volatilitas return saham semakin kecil, maka

resiko saham tersebut juga kecil, akibatnya

keuntungan yang diperoleh juga kecil. Jadi ketika

saham beresiko besar (volatilitas besar), maka

tingkat kerugian yang akan diderita perusahaan

juga semakin besar, sehingga tingkat partisipasi

nilainya semakin kecil.


Unit Link dengan Suku Bunga Bebas Resiko

Bervariasi

Usia (x) = 45 tahun



Volatilitas (σ) = 0,27189

Suku bunga bebas resiko(r) = 0% - 15%


Garansi(β) = 90%







ISSN : 2302-3791

Tabel 4. Tingkat Partisipasi dengan Suku Bunga

Bervariasi

Suku Bunga

(r)

Tingkat

Partisipasi

0,01 10,01

0,02 10,01

0,03 14,90

0,04 33,43

0,05 46,27

0,06 56,37

0,07 64,50

0,08 71,11

0,09 76,50

0,10 80,90

0,11 84,50

0,12 87,44

0,13 89,84

0,14 91,80

0,15 93,40

0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12 0.14

20

40

60

80

Suku Bunga

(tahun)

Tin

gka

t P

art

isip

asi (%

)


Suku Bunga Bervariasi

Gambar 4. Grafik Tingkat Partisipasi dengan Suku

Bunga Bervariasi

Terlihat pada Tabel 4 dan Gambar 4,

bahwa tingkat partisipasi asuransi jiwa

endowmen unit link semakin besar ketika tingkat

suku bunga bebas resiko semakin besar. Hal ini

dikarenakan suku bunga bebas resiko merupakan

variabel dari fungsi diskonto, sehingga ketika

suku bunga bebas resiko semakin besar, maka

semakin kecil nilai fungsi diskonto dan semakin

kecil pula keuntungan dari investasi tersebut.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil

berdasarkan analisis yang telah dilakukan adalah

sebagai berikut:

1. Besarnya tingkat partisipasi optimum untuk

asuransi jiwa endowmen unit link dengan

metode point to point yang diikuti oleh

seorang tertanggung berusia 45 tahun yang

membeli saham PT. Astra Internasional Tbk

sebanyak 5 lot dengan tingkat suku bunga BI

7,75%, garansi 90% , suku bunga garansi

5% dan jangka waktu kontrak 5 tahun adalah

sebesar 69,58%.

2. Perubahan besarnya tingkat partisipasi

asuransi jiwa endowmen unit link dengan

metode point to point jika jangka waktu

kontrak, usia tertanggung, volatilitas return

saham dan suku bunga bebas resiko

bervariasi adalah sebagai berikut:

a. Semakin lama jangka waktu kontrak

maka tingkat partisipasi juga semakin

meningkat.

b. Tingkat partisipasi asuransi jiwa

endowmen unit link dengan metode

point to point relative sama jika usia

tertanggung dibawah 70 tahun dan

ketika usia tertanggung lebih dari 70

tahun, besarnya tingkat partisipasi

semakin menurun.

c. Tingkat partisipasi asuransi jiwa

endowmen unit link semakin menurun

ketika volatilitas return saham semakin

naik.

d. Tingkat partisipasi asuransi jiwa

endowmen unit link semakin besar

ketika tingkat suku bunga bebas resiko

semakin besar.

DAFTAR PUSTAKA

Bowers, N.L, Gerber, H.U, Hickman, J.C, Jones,

D.A dan Nesbitt, CJ , (1997), Actuarial

Mathematics, Illinois : The Sociaty

Actuaties, Schaumburg.

Gaillardetz, P dan Lakhmiri, J.Y. (2011), “ A

New Premium Principle For Equity-

Indexed Annuities”, The Journal of Risk

and Insurance, Vol.78, No.1, hal. 245-

265.

Hardy, M , (2003), Investment Guarantees :

Modelling and Risk Management for

Equity-Linked Life Insurance, John Wiley

& Sons, Inc, USA.


ISSN : 2302-3791

Hayati, Erna. (2014). Penentuan Tingkat

Partisipasi dan Premi Bulanan Untuk

Kontrak Asuransi Jiwa Endowmen Unit

Link Dengan Menggunakan Metode Point

to Point, Tesis Master, Jurusan Statistika

FMIPA ITS, Tesis, Surabaya.

Hull, J.C,(2009), Options, Futures and Other

Derivatives, Pearson Prentice Hall, USA.

Kholijah, Gusmi. (2014). Penentuan Tingkat

Partisipasi dan Premi Tunggal Bersih

Pada Kontrak Asuransi Jiwa Endowmen

Unit Link Dengan Metode High Water

Mark, Tesis Master, Jurusan Statistika

FMIPA ITS, Tesis, Surabaya.

Perdana, H. (2013). Penentuan Premi dan

Tingkat Partisipasi untuk Kontrak

Asuransi Jiwa Dwiguna Unit Link Dengan

Menggunakan Metode Annual Ratchet,

Tesis Master, Jurusan Statistika FMIPA

UGM, Tesis, Yogyakarta.


ISSN : 2302-3791

TINJAUAN YURIDIS PERKARA KEPAILITAN MENURUT

UNDANG – UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN

Dhevi Nayasari Sastradinata *)

*)

Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan

ABSTRAK

Berlatar belakang Gejolak moneter yang mulai terjadi pada bulan Juli 1997 di Indonesia,

mengakibatkan lengsernya Presiden Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia pada

tanggal 21 Mei 1998. Kondisi ini telah menyebabkan utang-utang para pengusaha Indonesia

dalam valuta asing, terutama terhadap kreditor luar negeri menjadi membengkak luar biasa

sehingga mengakibatkan sebagian besar debitor tidak mampu membayar utang-utangnya

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Perkara Kepailitan

PENDAHULUAN

Masalah utama dewasa ini, para hakim

dalam praktik menerapkan Undang-Undang

Kepailitan secara legistis, mendasarkan pada

“syarat-syarat pailit” sebagaimana termaktub

dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37

Tahun 2004. Sebagaimana juga Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1998 yang

digantikannya, sedangkan “syarat-syarat pailit”

tersebut tidak rasional, karena permohonan

kepailitan dapat diajukan dan putusan pailit

oleh Pengadilan Niaga dapat diajukan terhadap

debitor yang masih solven.1

Sebagaimana diketahui, sebelum gejolak

moneter tahun 1997, Indonesia telah memiliki

peraturan kepailitan, yaitu Faillissements-

verordening S.1905-217 jo S.1906 – 348.

Sekalipun sejak Indonesia merdeka pada

tanggal 17 Agustus 1945 sampai saat

Faillissements-verordening tersebut diubah dan

ditambah, syaratsyarat kepailitan sebagaimana

ditentukan di dalam Pasal 1 peraturan

kepailitan tersebut tidak pernah

dipermasalahkan oleh dunia usaha.

Menurut Pasal 1 Faillissements-

verordening tersebut, syarat untuk dapat

mengajukan permohonan pailit adalah :

“setiap debitor yang berada dalam

keadaan berhenti membayar kembali

utang tersebut, baik atas permintaannya

sendiri maupun atas permintaan seorang

kreditor atau beberapa orang kreditornya,

dapat diadakan putusan oleh hakim yang

1 Sutan Remy Sjahdeini. Hukum Kepailitan, penerbit :

Grafiti, Jakarta, 2002, hlm. 29

menyatakan bahwa debitor yang

bersangkutan dalam keadaan pailit”2.

Syarat-syarat pailit sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 Faillissements-

verordening tersebut hanya memberikan

kemungkinan untuk mengajukan permohonan

pailit terhadap debitor yang telah berada dalam

keadaan berhenti membayar kembali utang-

utangnya. Artinya, debitor tersebut telah dalam

keadaan insolven.Ketentuan mengenai syarat

pailit sebagaimana dimaksud sebelum diatur

dalam Faillissements-verordening, diatur dalam

ketentuan perundang-undangan yang terpisah

bagi pedagang.

Bagi pedagang termuat dalam peraturan

tentang ketidak mampuan pedagang, yakni

dalam Wet Boek van Koophandel (WvK), buku

ketiga yang berjudul van de voorziening in

geval van onvermogen van kooplieden. Sedang

bagi orang-orang bukan pedagang, termuat

dalam peraturan tentang keadaan nyata-nyata

tidak mampu, yakni dalam Reglement op de

Rechtsvordering (Rv), staatblad tahun 1847

nomor 52 juncto staatblad tahun 1949 nomor

63, buku ketiga, bab ketujuh yang berjudul Den

staat van kennelijk onvermogen Pasal 899

sampai dengan 915.

Dari sejarah sebelum diaturnya syarat-

syarat pailit dalam Faillissements-verordening,

meskipun masih terpisah, namun telah

menyatakan bahwa syarat untuk dapat

dinyatakan pailit, baik bagi pedagang maupun

bagi bukan pedagang, sebagaimana dapat

2 Sutan Remy Sjahdeini, Op Cit., hlm. 28.


ISSN : 2302-3791

dilihat dari kedua judul ketentuan syarat-

sayarat pailit yakni

WvK dan Rv yang berlaku pada waktu

itu, adalah tidak mempunyai (onvermogen)

seseorang untuk membayar utangnya.Setelah

tidak dipisahkan lagi ketentuan tentang syarat-

syarat pailit bagi pedagang dan bukan

pedagang, maka yang dimaksud dalam

Faillissements-verordening (Fv) dengan setiap

debitor yang dalam keadaan berhenti

membayar kembali utang, sebagaimana

termaktub dalam Pasal 1 Faillissements-

verordening, adalah setiap debitor yang dalam

keadaan berhenti membayar kembali utangnya,

karena tidak mampu membayar utangnya, yang

terjadi karena keadaan finansialnya atau aset

yang tidak cukup.

Sejak diberlakukannya undang-undang

Nomor 4 Tahun 1998 yang kemudian diganti

dengan undang-undang Nomor 37 Tahun 2004,

maka debitor yang masih dalam keadaan

solven-pun juga dapat dimohonkan oleh

kreditor untuk dinyatakan pailit asal memenuhi

syarat yang ditentukan dalam Pasal 2 Undang-

Undang Nomor 37 Tahun 2004. Berdasarkan

pasal tersebut, seorang debitor dapat

dinyatakan pailit jika mempunyai dua atau

lebih kreditor dan tidak membayar lunas

sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu

dan dapat ditagih.

Permasalahan mengenai syarat-syarat

pailit baru muncul setelah dibentuknya

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1998 sebagaimana

kemudian telah diterima dan disahkan oleh

DPR menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun

1998. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998

tersebut bukan sekedar menggantikan

Faillissements-verordening tetapi mengubah

dan menambah isinya.Termasuk yang diubah

dari Faillissements-verordening adalah syarat-

syarat kepailitan yang disebutkan dalam Pasal 1

Faillissements-verordening.

Bunyi syarat-syarat kepailitan diubah

menjadi berbunyi :

“debitor yang mempunyai dua atau lebih

kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu

utang yang telah jatuh waktu dan dapat

ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan

pengadilan yang berwenang sebagaimana

dimaksud dalam pasal 2, baik atas

permohonannya sendiri, maupun atas

permintaan seorang atau lebih kreditornya”.

Dengan diubahnya syarat-syarat pailit

tersebut, maka bukan hanya debitor insolven

saja yang dapat diputuskan pailit oleh

Pengadilan Niaga tetapi juga debitor yang

masih solven.Perubahan syarat-syarat pailit

tersebut telah menjadi ancaman bagi

perkembangan dunia usaha, yang lebih lanjut

tidak mustahil dapat menimbulkan bencana

bagi perekonomian nasional.

Sangat disayangkan, ternyata Undang-

Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang

Kepailitan dan penundaan kewajiban

pembayaran utang yang menggantikan undang-

undang Nomor 4 Tahun 1998 masih

mengadopsi syarat-syarat pailit yang tidak

berbeda dengan syarat-syarat pailit menurut

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998

tersebut. Syarat-syarat pailit sebagaimana

ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah

:“Debitor yang mempunyai dua atau lebih

kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya

satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat


pengadilan yang berwenang, baik atas


permohonan seorang atau lebih kreditornya”.

UUK dan PKPU memberikan peluang

bagi debitor maupun kreditor untuk

mengajukan upaya perdamaian. Upaya

perdamaian (accord) dapat diajukan oleh salah

satu pihak guna mengakhiri suatu perkara yang

sedang berjalan atau mencegah timbulnya suatu

perkara. Perdamaian (accord) dalam kepailitan

diartikan sebagai suatu perjanjian perdamaian

antara debitor pailit dengan para kreditor .

Debitur pailit berhak untuk menawarkan

perdamaian kepada seluruh kreditor

berpiutangnya bersama-sama.

Beberapa ketentuan menyangkut rencana

perdamaian dalam UUK dan PKPU diuraikan

berikut ini. Ketentuan dalam Pasal 145 UUK

dan PKPU menentukan:

a. Apabila Debitor Pailit mengajukan

rencana perdamaian dan paling lambat

8 (delapan) hari sebelum rapat

pencocokan piutang menyediakannya

di Kepaniteraan Pengadilan agar dapat

dilihat dengan cuma-cuma oleh setiap

orang yang berkepentingan, rencana


ISSN : 2302-3791

perdamaian tersebut wajib dibicarakan

dan diambil keputusan segera setelah

selesainya pencocokan piutang, kecuali

dalam hal yang ditentukan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal

147.

b. Bersamaan dengan penyediaan rencana

perdamaian sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) di Kepaniteraan

Pengadilan maka salinannya wajib

dikirimkan kepada masing-masing

anggota panitia kreditor sementara.

Pasal 146 UUK dan PKPU menentukan

bagi kurator dan panitia kreditor sementara

masing-masing wajib memberikan pendapat

tertulis tentang rencana perdamaian dalam

rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal

145 UUK dan PKPU. Pembicaraan dan

keputusan mengenai rencana perdamaian

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145

UUK dan PKPU, ditunda sampai rapat

berikut yang tanggalnya ditetapkan oleh

Hakim Pengawas paling lambat 21 (dua

puluh satu) hari.

Kemudian Pasal 147 UUK dan PKPU

ditunda dalam hal :

“Apabila dalam rapat diangkat panitia

kreditor tetap yang tidak terdiri atas orang-

orang yang sama seperti panitia kreditor

sementara, sedangkan jumlah terbanyak

Kreditor menghendaki dari panitia kreditor

tetap pendapat tertulis tentang perdamaian

yang diusulkan tersebut; atau rencana

perdamaian tidak disediakan di Kepaniteraan

Pengadilan dalam waktu yang ditentukan,

sedangkan jumlah terbanyak Kreditor yang

hadir menghendaki pengunduran rapat.”

Kemudian dalam Pasal 148 UUK dan

PKPU menentukan :

“Dalam hal pembicaraan dan pemungutan

suara mengenai rencana perdamaian


ditunda sampai rapat berikutnya, Kurator

dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah

tanggal rapat terakhir harus memberitahukan

kepada Kreditor yang diakui atau Kreditor

yang untuk sementara diakui yang tidak

hadir pada rapat pencocokan piutang dengan

surat yang memuat secara ringkas isi rencana

perdamaian tersebut”.


PKPU ayat 1 dan 2 ditentukan :

Ayat 1 : “Pemegang gadai, jaminan fidusia,

hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan

atas kebendaan lainnya dan Kreditor yang

diistimewakan, termasuk Kreditor yang

mempunyai hak didahulukan yang dibantah,

tidak boleh mengeluarkan suara berkenaan

dengan rencana perdamaian, kecuali apabila

mereka telah melepaskan haknya untuk

didahulukan demi kepentingan harta pailit

sebelum diadakannya pemungutan suara

tentang rencana perdamaian tersebut”.

Ayat 2 : “Dengan pelepasan hak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

mereka menjadi Kreditor konkuren, juga

dalam hal perdamaian tersebut tidak

diterima”.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan

tersebut di atas, diketahui bahwa upaya

perdamaian hanya berlaku terhadap kreditor

konkuren (bersaing). Menurut Sunarmi

hanya kreditor konkurenlah yang berhak

untuk mengeluarkan suara terhadap rencana

perdamaian yang ditawarkan oleh debitor

pailit. Kreditor separatis, kreditor preferen

dengan hak untuk didahulukan tidak berhak

memberikan suaranya dalam rapat tentang

rencana perdamaian tersebut.

Jika kreditor separatis dan kreditor

preferen memberikan suaranya dalam rapat

rencana perdamaian, maka berarti bahwa

kreditor tersebut telah melepaskan hak-hak

istimewanya sebagaimana dalam KUH

Perdata dan selanjutnya berubah menjadi

kreditor konkuren, meskipun jika pada

akhirnya rencana perdamaian tersebut tidak

diterima, kreditor ini tetap menjadi kreditor

konkuren.

sebagaimana telah disinggung

mengenai rencana perdamaian di atas, bahwa

yang menawarkan perdamaian dalam

kepailitan harus lah dari pihak si pailit

(debitor pailit). Diajukannya rencana

perdamaian ini oleh debitor pailit,

disebabkan oleh karena kemungkinan alasan-

alasan berikut ini :

a. Mungkin debitor pailit menawarkan

kepada kreditornya bahwa ia akan membayar

(sanggup membayar) dalam jumlah tertentu

dari utangnya (tidak dalam jumlah

keseluruhannya).

b. Mungkin debitor pailit akan

menawarkan akor likuidasi (liquidatie


ISSN : 2302-3791

accord) di mana debitor pailit menyediakan

hartanya bagi kepentingan para kreditornya

untuk dijual di bawah pengawasan seorang

pengawas (pemberes), dan hasil

penjualannya dibagi untuk para kreditor. Jika

hasil penjualan itu tidak mencukupi, maka

debitor pailit dibebaskan dari dalam hal

membayar sisa utang yang belum terbayar.

c. Mungkin debitor pailit menawarkan

untuk meminta penundaan pembayaran dan

diperbolehkan mengangsur utangnya untuk

beberapa waktu.

Sebagaimana telah disinggung di atas,

bahwa dalam pengajuan perdamaian pada

PKPU berbeda dengan pengajuan

perdamaian dalam kepailitan. Perbedaan

perdamaian antara perdamaian pada PKPU

dan perdamaian pada kepailitan dapat dilihat

dari segi waktu, penyelesaian, syarat

penerimaan, dan kekuatan mengikat. Dari

segi waktu, perdamaian pada PKPU diajukan

diajukan pada saat atau setelah permohonan

PKPU sedangkan perdamaian pada

kepailitan diajukan setelah adanya putusan

pailit dari majelis hakim pengadilan

niaga.Dari segi penyelesaian, pembicaraan

penyelesaian perdamaian dilakukan pada

sidang pengadilan yang memeriksa

permohonan PKPU sedangkan perdamaian

pada kepailitan dibicarakan pada saat

verifikasi (rapat pencocokan piutang) yaitu

setelah adanya putusan pailit.

Dari segi syarat penerimaan, syarat

penerimaan perdamaian pada PKPU harus

disetujui 2/3 jumlah kreditor yang diakui dan

mewakili 3/4 dari jumlah piutang.

Sedangkan perdamaian dalam kepailitan

harus disetujui oleh 1/2 kreditor konkuren

yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua

pertiga) dari jumlah seluruh piutang

konkuren yang diakui.Hal ini ditegaskan

dalam Pasal 151 UUK dan PKPU yang

menentukan syarat berikut ini :

“Rencana perdamaian diterima apabila

disetujui dalam rapat Kreditor oleh lebih dari

1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren

yang hadir dalam rapat dan yang haknya

diakui atau yang untuk sementara diakui,

yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua

pertiga) dari jumlah seluruh piutang

konkuren yang diakui atau yang untuk

sementara diakui dari kreditor konkuren atau

kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut”.

Selanjutnya dalam Pasal 152 UUK dan

PKPU ditentukan pula syarat-syarat dalam

hal :

“Apabila lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah

Kreditor yang hadir pada rapat Kreditor dan

mewakili paling sedikit 1/2 (satu perdua)

dari jumlah piutang Kreditor yang

mempunyai hak suara menyetujui untuk

menerima rencana perdamaian maka dalam

jangka waktu paling lambat 8 (delapan) hari

setelah pemungutan suara pertama diadakan,

diselenggarakan pemungutan suara kedua,

tanpa diperlukan pemanggilan.

“Pada pemungutan suara kedua,

Kreditor tidak terikat pada suara yang

dikeluarkan pada pemungutan suara

pertama”. Hasil dari rapat perundingan itu

kemudian dibuatkan berita acara yang

ditandatangani oleh hakim pengawas dan

penitera pengganti.

Dari segi kekuatan mengikat

perdamaian pada PKPU berlaku pada semua

kreditor sedangkan perdamaian pada

kepailitan hanya berlaku bagi kreditor

konkuren saja. Apakah perdamaian bisa

dilakukan setelah adanya putusan MA yang

menolak kasasi debitor pailit? Pada

prinsipnya UUK dan PKPU menjamin hak

debitor pailit untuk dapat menawarkan suatu

perdamaian kepada semua kreditor (Pasal

144 UUK dan PKPU) 3.

Akan tetapi, rencana perdamaian itu

harus diajukan oleh debitor pailit paling

lambat 8 (delapan) hari sebelum rapat

pencocokan piutang dengan

menyediakannya di Kepaniteraan Pengadilan

Niaga. Rencana perdamaian tersebut wajib

dibicarakan dan diambil keputusan segera

setelah selesainya pencocokan piutang (Pasal

145 ayat 1 UUK dan PKPU). Dengan kata

lain, rencana perdamaian ini diajukan setelah

adanya putusan pailit terhadap debitor oleh

Pengadilan Niaga.

Memang debitor pailit diberikan hak

untuk melakukan upaya hukum yaitu kasasi

ke MA (Pasal 11 ayat 1 UUK dan PKPU),

3 Rahayu Hartini, 2008. Hukum Kepailitan. Malang :

UMM Press : hal 175 )


ISSN : 2302-3791

tetapi permohonan kasasi ini diajukan paling

lambat 8 (delapan) hari setelah tanggal

putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan,

dengan mendaftarkan kepada Panitera

Pengadilan yang telah memutus permohonan

pernyataan pailit (Pasal 11 ayat 2 UUK dan

PKPU).Hal ini berarti rencana pengajuan

perdamaian tidak lagi dapat diajukan setelah

ada putusan dari MA yang menolak kasasi

yang diajukan oleh debitor pailit, karena

jangka waktu untuk pengajuan rencana

perdamaian telah lewat waktu. Rencana

pengajuan perdamaian dalam rangka

kepailitan hanya boleh dilakukan setelah

putusan pailit dijatuhkan Pengadilan Niaga

dan tidak boleh lewat dari 8 (delapan) hari

setelah jatuhnya putusan pailit.

Jadi, perdamaian tidak bisa dilakukan

setelah ada putusan MA yang menolak

kasasi debitor pailit. Kreditor yang telah

mengeluarkan suara menyetujui rencana

perdamaian atau Debitor Pailit, dapat

meminta kepada Pengadilan pembetulan

berita acara rapat dalam jangka waktu 8

(delapan) hari setelah tersedianya berita

acara rapat.

Selanjutnya menurut Pasal 156 UUK

“Dalam hal rencana perdamaian diterima

sebelum rapat ditutup, Hakim Pengawas

menetapkan hari sidang Pengadilan yang

akan memutuskan mengenai disahkan atau

tidaknya rencana perdamaian tersebut”.

Pengesahan oleh pengadilan seperti ini

disebut homologasi.

Sidang Pengadilan harus diadakan

paling singkat 8 (delapan) hari dan paling

lambat 14 (empat belas) hari setelah

diterimanya rencana perdamaian dalam rapat

pemungutan suara atau setelah

dikeluarkannya penetapan Pengadilan dalam

hal terdapat kekeliruan.Selama sidang,

Kreditor dapat menyampaikan kepada

Hakim Pengawas alasan-alasan yang

menyebabkan mereka menghendaki

ditolaknya pengesahan rencana perdamaian.

Pada hari yang ditetapkan Hakim Pengawas

dalam sidang terbuka memberikan laporan

tertulis, sedangkan tiap-tiap Kreditor baik

sendiri maupun kuasanya, dapat menjelaskan

alasan-alasan yang menyebabkan ia

menghendaki pengesahan atau penolakan

perdamaian.

Dalam permohonan penetapan itu,

rencana perdamaian yang diajukan dapat

diterima atau bahkan ditolak oleh pengadilan

Alasan rencana perdamaian tersebut ditolak

antara lain (Pasal 159 ayat (2) UUK):

1. harta Debitor, termasuk benda untuk

mana dilaksanakan hak untuk menahan suatu

benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang

disetujui dalam perdamaian;

2. pelaksanaan perdamaian tidak cukup

terjamin; dan/atau

3. perdamaian itu dicapai karena penipuan,

atau persekongkolan dengan satu atau lebih

Kreditor, atau karena pemakaian upaya lain

yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan

apakah Debitor atau pihak lain bekerjasama

untuk mencapai hal ini.

Bila penolakan pengesahan perdamaian

itu terjadi, baik Kreditor yang menyetujui

rencana perdamaian maupun Debitor Pailit,

dalam waktu 8 (delapan) hari setelah tanggal

putusan Pengadilan diucapkan, dapat

mengajukan kasasi. Namun, bila yang terjadi

sebaliknya yang berarti rencana perdamaian

tersebut dikabulkan maka Kreditor yang

menolak perdamaian atau yang tidak hadir

pada saat diadakan pemungutan suara dan

Kreditor yang menyetujui perdamaian

setelah mengetahui bahwa perdamaian

tersebut dicapai dapat mengajukan kasasi


pengesahan tersebut diucapkan.

Perdamaian yang disahkan berlaku

bagi semua Kreditor yang tidak mempunyai

hak untuk didahulukan, dengan tidak ada

pengecualian, baik yang telah mengajukan

diri dalam kepailitan maupun tidak. Putusan

pengesahan perdamaian yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap

merupakan atas hak yang dapat dijalankan

terhadap Debitor dan semua orang yang

menanggung pelaksanaan perdamaian

sehubungan dengan piutang yang telah

diakui, sejauh tidak dibantah oleh Debitor

Pailit. Dengan putusan perdamaian yang

telah berkekuatan hukum tetap itu pula,

maka kepailitan debitor dinyatakan berakhir.

Menurut Munir Fuady, ada 10 akibat

hukum yang terjadi dengan putusan

perdamaian itu, yaitu

1. Setelah perdamaian, kepailitan

berakhir.


ISSN : 2302-3791

2. Keputusan penerimaan perdamaian

mengikat seluruh kreditor konkuren

3. Perdamaian tidak berlaku bagi kreditor

separatis dan kreditor yang diistimewakan.

4. Perdamaian tidak boleh diajukan dua

kali.

5. Perdamaian merupakan alas hak bagi

debitor

6. Hak-hak kreditor tetap berlaku

terhadap guarantor dan rekan debitor

7. Hak-hak kreditor tetap berlaku terhadap

benda-benda pihak ketiga.

Kewajiban debitor selanjutnya ialah

melaksanakan apa isi perdamaian dengan

baik, karena bila ia lalai melaksanakan isi

perdamaian maka kreditor bisa menuntut

pembatalan perdamaian yang bukan tidak

mungkin debitor kembali dalam keadaan

pailit. Dalam hal kepailitan dibuka kembali,

maka kali ini tidak dapat lagi ditawarkan

perdamaian. Kurator wajib seketika memulai

dengan pemberesan harta pailit.

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian hukum yang di lakukan

adalah penelitian Yuridis normatife (hukum

normatif) 4. Metode Penelitian Hukum

normatif adalah suatu prosedur penelitian

ilmiah untuk menemukan kebenaran

berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi

normatifnya. Oleh karena tipe penelitian

yang di gunakan adalah tipe penelitian

yuridis normatif, maka pendekatan yang

digunakan adalah pendekatan perundang-

undangan 5 (statute approach) dan

Bahan hukum yang di pergunakan

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bahan hukum primer yakni bahan hukum

terdiri dari perundang-undangan, catatan

resmi, atau risalah dalam pembuatan

perundang-undangan dan putusan hakim.

Bahan sekunder adalah bahan hukum yang

diperoleh dari buku teks,jurnal-jurnal asing,

pendapat para sarjana dan kasus-kasus

hukum,serta symposium yang dilakukan para

pakar. Bahan Hukum tersier adalah bahan

hukum seperti kamus hukum, ensiklopedia

4 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum,

Jakarta, UI Press, 1986, hlm.10 5 Peter Mahmud M., Penelitian Hukum, Kencana

Prenada Media Group: Jakarta, 2005, hal.96-97

dan lain-lain.Maka dalam pengumpulan

bahan hukum penulis mengunakan studi

dokumen atau bahan pustaka dalam

penulisan skripsi ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberlakuan. Undang-Undang

Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

penundaan kewajiban pembayaran

itang.Dengan diubahnya syarat-syarat pailit

tersebut, maka bukan hanya debitor insolven

saja yang dapat diputuskan pailit oleh

Pengadilan Niaga tetapi juga debitor yang

masih solven.Perubahan syarat-syarat pailit

tersebut telah menjadi ancaman bagi

perkembangan dunia usaha, yang lebih lanjut

tidak mustahil dapat menimbulkan bencana

bagi perekonomian nasional. Sangat

disayangkan, ternyata Undang-Undang

Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

penundaan kewajiban pembayaran utang yang

menggantikan undang-undang Nomor 4

Tahun 1998 masih mengadopsi syarat-syarat

pailit yang tidak berbeda dengan syarat-syarat

pailit menurut Undang-Undang Nomor 4

Tahun 1998 tersebut.

Syarat-syarat pailit sebagaimana

ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah :

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih

kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya

satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat


pengadilan yang berwenang, baik atas


permohonan seorang atau lebih kreditornya”.

UUK dan PKPU memberikan peluang

bagi debitor maupun kreditor untuk

mengajukan upaya perdamaian. Upaya

perdamaian (accord) dapat diajukan oleh

salah satu pihak guna mengakhiri suatu

perkara yang sedang berjalan atau mencegah

timbulnya suatu perkara. Perdamaian (accord)

dalam kepailitan diartikan sebagai suatu

perjanjian perdamaian antara debitor pailit

dengan para kreditor. Debitur pailit berhak

untuk menawarkan perdamaian kepada

seluruh kreditor berpiutangnya bersama-sama.

Beberapa ketentuan menyangkut

rencana perdamaian dalam UUK dan PKPU


ISSN : 2302-3791

diuraikan berikut ini. Ketentuan dalam Pasal

145 UUK dan PKPU menentukan:

a. Apabila Debitor Pailit mengajukan

rencana perdamaian dan paling lambat 8

(delapan) hari sebelum rapat pencocokan

piutang menyediakannya di Kepaniteraan

Pengadilan agar dapat dilihat dengan cuma-

cuma oleh setiap orang yang berkepentingan,

rencana perdamaian tersebut wajib

dibicarakan dan diambil keputusan segera

setelah selesainya pencocokan piutang,

kecuali dalam hal yang ditentukan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147.

b. Bersamaan dengan penyediaan rencana

perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) di Kepaniteraan Pengadilan maka

salinannya wajib dikirimkan kepada masing-

masing anggota panitia kreditor sementara.

Pasal 146 UUK dan PKPU menentukan

bagi kurator dan panitia kreditor sementara

masing-masing wajib memberikan pendapat

tertulis tentang rencana perdamaian dalam

rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145

UUK dan PKPU. Pembicaraan dan keputusan

mengenai rencana perdamaian sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 145 UUK dan PKPU,

ditunda sampai rapat berikut yang tanggalnya

ditetapkan oleh Hakim Pengawas paling

lambat 21 (dua puluh satu) hari.

Kemudian Pasal 147 UUK dan PKPU

ditunda dalam hal :

“Apabila dalam rapat diangkat panitia

kreditor tetap yang tidak terdiri atas orang-

orang yang sama seperti panitia kreditor

sementara, sedangkan jumlah terbanyak

Kreditor menghendaki dari panitia kreditor

tetap pendapat tertulis tentang perdamaian

yang diusulkan tersebut; atau rencana

perdamaian tidak disediakan di Kepaniteraan

Pengadilan dalam waktu yang ditentukan,

sedangkan jumlah terbanyak Kreditor yang

hadir menghendaki pengunduran rapat.”


PKPU menentukan :

“Dalam hal pembicaraan dan pemungutan

suara mengenai rencana perdamaian


ditunda sampai rapat berikutnya, Kurator

dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah

tanggal rapat terakhir harus memberitahukan

kepada Kreditor yang diakui atau Kreditor

yang untuk sementara diakui yang tidak hadir

pada rapat pencocokan piutang dengan surat

yang memuat secara ringkas isi rencana

perdamaian tersebut”.


PKPU ayat 1 dan 2 ditentukan :

Ayat 1 : “Pemegang gadai, jaminan fidusia,

hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan

atas kebendaan lainnya dan Kreditor yang

diistimewakan, termasuk Kreditor yang

mempunyai hak didahulukan yang dibantah,

tidak boleh mengeluarkan suara berkenaan

dengan rencana perdamaian, kecuali apabila

mereka telah melepaskan haknya untuk

didahulukan demi kepentingan harta pailit

sebelum diadakannya pemungutan suara

tentang rencana perdamaian tersebut”.

Ayat 2 : “Dengan pelepasan hak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mereka

menjadi Kreditor konkuren, juga dalam hal

perdamaian tersebut tidak diterima”.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan

tersebut di atas, diketahui bahwa upaya

perdamaian hanya berlaku terhadap kreditor

konkuren (bersaing). Menurut Sunarmi hanya

kreditor konkurenlah yang berhak untuk

mengeluarkan suara terhadap rencana

perdamaian yang ditawarkan oleh debitor

pailit. Kreditor separatis, kreditor preferen

dengan hak untuk didahulukan tidak berhak

memberikan suaranya dalam rapat tentang

rencana perdamaian tersebut.

Jika kreditor separatis dan kreditor

preferen memberikan suaranya dalam rapat

rencana perdamaian, maka berarti bahwa

kreditor tersebut telah melepaskan hak-hak

istimewanya sebagaimana dalam KUH

Perdata dan selanjutnya berubah menjadi

kreditor konkuren, meskipun jika pada

akhirnya rencana perdamaian tersebut tidak

diterima, kreditor ini tetap menjadi kreditor

konkuren.

Sebagaimana telah disinggung

mengenai rencana perdamaian di atas, bahwa

yang menawarkan perdamaian dalam

kepailitan harus lah dari pihak si pailit

(debitor pailit). Diajukannya rencana

perdamaian ini oleh debitor pailit, disebabkan

oleh karena kemungkinan alasan-alasan

berikut ini :

a. Mungkin debitor pailit menawarkan

kepada kreditornya bahwa ia akan

membayar (sanggup membayar) dalam


ISSN : 2302-3791

jumlah tertentu dari utangnya (tidak dalam

jumlah keseluruhannya).

b. Mungkin debitor pailit akan menawarkan

akor likuidasi (liquidatie accord) di mana

debitor pailit menyediakan hartanya bagi

kepentingan para kreditornya untuk dijual

di bawah pengawasan seorang pengawas

(pemberes), dan hasil penjualannya dibagi

untuk para kreditor. Jika hasil penjualan

itu tidak mencukupi, maka debitor pailit

dibebaskan dari dalam hal membayar sisa

utang yang belum terbayar.

c. Mungkin debitor pailit menawarkan untuk

meminta penundaan pembayaran dan

diperbolehkan mengangsur utangnya

untuk beberapa waktu.

Sebagaimana telah disinggung di atas,

bahwa dalam pengajuan perdamaian pada

PKPU berbeda dengan pengajuan perdamaian

dalam kepailitan. Perbedaan perdamaian

antara perdamaian pada PKPU dan

perdamaian pada kepailitan dapat dilihat dari

segi waktu, penyelesaian, syarat penerimaan,

dan kekuatan mengikat. Dari segi waktu,

perdamaian pada PKPU diajukan diajukan

pada saat atau setelah permohonan PKPU

sedangkan perdamaian pada kepailitan

diajukan setelah adanya putusan pailit dari

majelis hakim pengadilan niaga.Dari segi

penyelesaian, pembicaraan penyelesaian

perdamaian dilakukan pada sidang pengadilan

yang memeriksa permohonan PKPU

sedangkan perdamaian pada kepailitan

dibicarakan pada saat verifikasi (rapat

pencocokan piutang) yaitu setelah adanya

putusan pailit.

Dari segi syarat penerimaan, syarat

penerimaan perdamaian pada PKPU harus

disetujui 2/3 jumlah kreditor yang diakui dan

mewakili 3/4 dari jumlah piutang. Sedangkan

perdamaian dalam kepailitan harus disetujui

oleh 1/2 kreditor konkuren yang mewakili

paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah

seluruh piutang konkuren yang diakui.Hal ini

ditegaskan dalam Pasal 151 UUK dan PKPU

yang menentukan syarat berikut ini :

“Rencana perdamaian diterima apabila

disetujui dalam rapat Kreditor oleh lebih dari

1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren

yang hadir dalam rapat dan yang haknya

diakui atau yang untuk sementara diakui,

yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga)

dari jumlah seluruh piutang konkuren yang

diakui atau yang untuk sementara diakui dari

kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir

dalam rapat tersebut”.

Selanjutnya dalam Pasal 152 UUK dan

PKPU ditentukan pula syarat-syarat dalam

hal :

“Apabila lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah

Kreditor yang hadir pada rapat Kreditor dan

mewakili paling sedikit 1/2 (satu perdua) dari

jumlah piutang Kreditor yang mempunyai hak

suara menyetujui untuk menerima rencana

perdamaian maka dalam jangka waktu paling

lambat 8 (delapan) hari setelah pemungutan

suara pertama diadakan, diselenggarakan

pemungutan suara kedua, tanpa diperlukan

pemanggilan.

“Pada pemungutan suara kedua, Kreditor

tidak terikat pada suara yang dikeluarkan

pada pemungutan suara pertama”. Hasil dari

rapat perundingan itu kemudian dibuatkan

berita acara yang ditandatangani oleh hakim

pengawas dan penitera pengganti.

Dari segi kekuatan mengikat

perdamaian pada PKPU berlaku pada semua

kreditor sedangkan perdamaian pada

kepailitan hanya berlaku bagi kreditor

konkuren saja. Apakah perdamaian bisa

dilakukan setelah adanya putusan MA yang

menolak kasasi debitor pailit? Pada

prinsipnya UUK dan PKPU menjamin hak

debitor pailit untuk dapat menawarkan suatu

perdamaian kepada semua kreditor (Pasal 144

UUK dan PKPU).

Akan tetapi, rencana perdamaian itu

harus diajukan oleh debitor pailit paling

lambat 8 (delapan) hari sebelum rapat

pencocokan piutang dengan menyediakannya

di Kepaniteraan Pengadilan Niaga. Rencana

perdamaian tersebut wajib dibicarakan dan

diambil keputusan segera setelah selesainya

pencocokan piutang (Pasal 145 ayat 1 UUK

dan PKPU). Dengan kata lain, rencana

perdamaian ini diajukan setelah adanya

putusan pailit terhadap debitor oleh

Pengadilan Niaga.

Memang debitor pailit diberikan hak

untuk melakukan upaya hukum yaitu kasasi

ke MA (Pasal 11 ayat 1 UUK dan PKPU),

tetapi permohonan kasasi ini diajukan paling

lambat 8 (delapan) hari setelah tanggal

putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan,


ISSN : 2302-3791

dengan mendaftarkan kepada Panitera

Pengadilan yang telah memutus permohonan

pernyataan pailit (Pasal 11 ayat 2 UUK dan

PKPU).Hal ini berarti rencana pengajuan

perdamaian tidak lagi dapat diajukan setelah

ada putusan dari MA yang menolak kasasi

yang diajukan oleh debitor pailit, karena

jangka waktu untuk pengajuan rencana

perdamaian telah lewat waktu. Rencana

pengajuan perdamaian dalam rangka

kepailitan hanya boleh dilakukan setelah

putusan pailit dijatuhkan Pengadilan Niaga

dan tidak boleh lewat dari 8 (delapan) hari

setelah jatuhnya putusan pailit.

Jadi,perdamaian tidak bisa dilakukan

setelah ada putusan MA yang menolak kasasi

debitor pailit. Kreditor yang telah

mengeluarkan suara menyetujui rencana

perdamaian atau Debitor Pailit, dapat

meminta kepada Pengadilan pembetulan

berita acara rapat dalam jangka waktu 8

(delapan) hari setelah tersedianya berita acara

rapat.

Selanjutnya menurut Pasal 156 UUK

“Dalam hal rencana perdamaian diterima

sebelum rapat ditutup, Hakim Pengawas

menetapkan hari sidang Pengadilan yang akan

memutuskan mengenai disahkan atau

tidaknya rencana perdamaian tersebut”.

Pengesahan oleh pengadilan seperti ini

disebut homologasi.

Sidang Pengadilan harus diadakan

paling singkat 8 (delapan) hari dan paling

lambat 14 (empat belas) hari setelah

diterimanya rencana perdamaian dalam rapat

pemungutan suara atau setelah

dikeluarkannya penetapan Pengadilan dalam

hal terdapat kekeliruan.Selama sidang,

Kreditor dapat menyampaikan kepada Hakim

Pengawas alasan-alasan yang menyebabkan

mereka menghendaki ditolaknya pengesahan

rencana perdamaian. Pada hari yang

ditetapkan Hakim Pengawas dalam sidang

terbuka memberikan laporan tertulis,

sedangkan tiap-tiap Kreditor baik sendiri

maupun kuasanya, dapat menjelaskan alasan-

alasan yang menyebabkan ia menghendaki

pengesahan atau penolakan perdamaian.

Dalam permohonan penetapan itu,

rencana perdamaian yang diajukan dapat

diterima atau bahkan ditolak oleh pengadilan

Alasan rencana perdamaian tersebut ditolak

antara lain (Pasal 159 ayat (2) UUK):

1. harta Debitor, termasuk benda untuk mana

dilaksanakan hak untuk menahan suatu

benda, jauh lebih besar daripada jumlah

yang disetujui dalam perdamaian;

2. pelaksanaan perdamaian tidak cukup

terjamin; dan/atau

3. perdamaian itu dicapai karena penipuan,

atau persekongkolan dengan satu atau

lebih Kreditor, atau karena pemakaian

upaya lain yang tidak jujur dan tanpa

menghiraukan apakah Debitor atau pihak

lain bekerjasama untuk mencapai hal ini.

Bila penolakan pengesahan perdamaian

itu terjadi, baik Kreditor yang menyetujui

rencana perdamaian maupun Debitor Pailit,


putusan Pengadilan diucapkan, dapat

mengajukan kasasi. Namun, bila yang terjadi

sebaliknya yang berarti rencana perdamaian

tersebut dikabulkan maka Kreditor yang

menolak perdamaian atau yang tidak hadir

pada saat diadakan pemungutan suara dan

Kreditor yang menyetujui perdamaian setelah

mengetahui bahwa perdamaian tersebut

dicapai dapat mengajukan kasasi dalam waktu

8 (delapan) hari setelah tanggal pengesahan

tersebut diucapkan.

Perdamaian yang disahkan berlaku

bagi semua Kreditor yang tidak mempunyai

hak untuk didahulukan, dengan tidak ada

pengecualian, baik yang telah mengajukan

diri dalam kepailitan maupun tidak. Putusan

pengesahan perdamaian yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap

merupakan atas hak yang dapat dijalankan

terhadap Debitor dan semua orang yang

menanggung pelaksanaan perdamaian

sehubungan dengan piutang yang telah

diakui, sejauh tidak dibantah oleh Debitor

Pailit. Dengan putusan perdamaian yang telah

berkekuatan hukum tetap itu pula, maka

kepailitan debitor dinyatakan berakhir.

Menurut Munir Fuady, ada 10 akibat

hukum yang terjadi dengan putusan

perdamaian itu, yaitu

1. Setelah perdamaian, kepailitan berakhir.

2. Keputusan penerimaan perdamaian

mengikat seluruh kreditor konkuren


ISSN : 2302-3791

3. Perdamaian tidak berlaku bagi kreditor

separatis dan kreditor yang diistimewakan.

4. Perdamaian tidak boleh diajukan dua kali.

5. Perdamaian merupakan alas hak bagi

debitor


guarantor dan rekan debitor


benda-benda pihak ketiga.

Kewajiban debitor selanjutnya ialah

melaksanakan apa isi perdamaian dengan baik,

karena bila ia lalai melaksanakan isi

perdamaian maka kreditor bisa menuntut

pembatalan perdamaian yang bukan tidak

mungkin debitor kembali dalam keadaan pailit.

Dalam hal kepailitan dibuka kembali, maka kali

ini tidak dapat lagi ditawarkan perdamaian.

Kurator wajib seketika memulai dengan

pemberesan harta pailit .

1. KESIMPULAN Secara singkat mengenai penjelasan

tentang PENGATURAN PERKARA

KEPAILITAN menurut Undang – undang

nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan.

Dalam penyelesaian perkara kepailitan

tentu diusahakan perdamaian sebagaimana

dalam Hukum Acara Perdata yang bersumber

dari HIR menyatakan bahwa dalam

menyelesaikan perkara hakim wajib

mengusahakan perdamaian terlebih dahulu.

dalam perkara kepailitan perdamaian tidak

diusahakan di awal, karena hakim hanya diberi

waktu 60 hari untuk mengeluarkan putusan.

dengan waktu yang sesingkat itu tidaklah

mungkin diusahakan perdamaian terlebih

dahulu.

Secara singkat Akibat Hukum Putusan

Kepailitan menurut Undang – undang nomor

37 tahun 2004 Tentang Kepailitan.

Sesuai Pasal 24 ayat 1, 2, 3 dan 4

Undang – Undang Kepailitan dan Penundaan

Kewajiban Pembayaran berbunyi sebagai

berikut :

Ayat 1 : Debitur demi hukum kehilangan

haknya untuk menguasai dan

mengurus kekayaannya yang

termasuk dalam harta pailit, sejak

tanggal putusan pernyataan pailit

diucapkan.

Ayat 2 : tanggal putusan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dihitung

sejak pukul 00.00. waktu setempat.

Ayat 3 : dalam hal sebelum putusan

pernyataan pailit diucapkan telah

dilaksanakan transfer dan melalui

bank atau lembaga selain bank pada

tanggal putusan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), transfer

tersebut wajib diteruskan.

Ayat 4 : dalam hal sebelum putusan

pernyataan pailit diucapkan telah

dilaksanakan transaksi efek di bursa

efek maka transaksi tersebut wajib

diselesaikan.

Pasal 31 ayat 1,2, dan 3 Undang – Undang

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran berbunyi sebagai berikut :

Ayat 1 : Putusan pernyataan pailit berakibat

bahwa segala penetapan pelaksanaan

pengadilan terhadap sebagian dari

kekayaan Debitur yang telah dimulai

sebelum kepailitan, harus dihentikan

seketika dan sejak itu tidak ada suatu

putusan yang dapat dilaksanakan

termasuk atau juga dengan

menyandera Debitur.

Ayat 2 : Semua penyitaan yang telah

dilakukann menjadi hapus dan jika

diperlukan hakim pengawas harus

memerintahkan pencoretannya.

Ayat 3 : Dengan tidak mengurangi berlakunya

ketentuan sebagaimanadimaksud

dalam pasal 93, Debitur yang sedang

dalam penahanan harus dilepaskan

seketika setelah Putusan Pernyataan

Pailit diucapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Rahayu Hartini, 2008. Hukum Kepailitan.

Malang : UMM Press : hal 175 )

Sutan Remy Sjahdeini. Hukum Kepailitan,

penerbit : Grafiti, Jakarta, 2002, hlm. 29

Munir Fuady.1999.Hukum Pailit dalam Teori

dan Praktek. Bandung : Citra Aditya

Bakti : Hal 118 – 119

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian

Hukum, Jakarta, UI Press, 1986, hlm.10

Peter Mahmud M., Penelitian Hukum, Kencana

Prenada Media Group: Jakarta, 2005,

hal.96-97


ISSN : 2302-3791

Peraturan Perundang-Undangan :

KUHP PERDATA BW.

KUHD.

UNDANG – UNDANG NO.37 TAHUN 2004

tentang KEPAILITAN &

PENUNDAAN KEWAJIBAN

PEMBAYARAN UTANG.

PP NO. 10 TAHUN 2005 tentang

PERHITUNGAN JUMLAH HAK

SUARA KREDITOR.

Internet :

http://bisdan-

sigalingging.blogspot.com/2014/10/upay

a-perdamaian-dalam-hukum-

kepailitan.html

http://click-

gtg.blogspot.com/2011/04/berakhirnya-

kepailitan.html

http://www.scribd.com/doc/90625583/

BERAKHIRNYA-KEPAILITAN#scri

http://www.scribd.com/doc/90625583/


ISSN : 2302-3791

PERSEPSI WARGA NAHDLATUL ULAMA (NU)

LAMONGAN TERHADAP POLITIK

(Study Kasus Di Desa Sarirejo Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan )

Moh. Sa’diyin *)

ABSTRAKSI

Nahdatul Ulama disingkat NU, yang merupakan suatu jam‟iyah Diniyah

Islamiyah yang berarti Organisasi Keagamaan Islam. Didirikan di Surabaya pada tanggal 31

Januari 1926 M/16 Rajab 1344 H. organisasi berkembang pesat yang beranggotakan

kurang Lebih 78 juta. Pasca Orde Baru, Organisasi ini membidani lahirnya Partai

Kebangkitan Bangsa (PKB). Dengan alasan sebagai wadah politik bagi warga NU.

Setelah itu perjalanan NU dan PKB tampak kabur bahwa NU mulai memasuki

kembali political sphere, setelah berjalanya waktu, wilayah politik mulai menggeser peran

utama NU, apalagi ditunjukan dengan atraksi politisi NU yang meninggalkan jauh dari

karakteristik ajaran Ahlusunah Waljamaah yaitu menjaga, membentengi, mengembangkan

dan melestarikan ajaran Islam menurut pemahaman أهل الّسنّة والجماعة di muka bumi.

Banyak persoalan yang dihadapi oleh warga NU tidak diselesaikan, mereka hanya

mengajar kekuasaan dan materi semata. Kondisi seperti menjadikan para politisi NU yang

menang tapi yang dikalahkan adalah warga NU, punya politisi dari kalangan NU atau tidak

sama saja, justru Mereka merasa dibohongi hnya dijadikan amunisi untuk kemenangan

sajasetelah itu ditinggalkan.

Kondisi seperti inilah yang menyebabkan presepsi waga NU tentang politik adalah

suatu yang kotor, hina dan menjijikan, arga NU kalau mempunyai presepsi seperti ini

tidaklah salah karena mereka diberi ontoh tokoh-tokoh politiknya yang tidak baik.

Kata kunci : Persepsi warga NU, politik, Ahlussunnah waljama‟ah

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Nahdatul Ulama disingkat NU, yang

merupakan suatu jam‟iyah Diniyah

Islamiyah yang berarti Organisasi Keagamaan

Islam. Didirikan di Surabaya pada tanggal 31

Januari 1926 M/16 Rajab 1344 H. Organisasi ini

merupakan salah satu organisasi terbesar di

Indonesia. NU mempersatukan solidaritas ulama

tradisional dan para pengikut mereka yang

berfaham salah satu dari empat mazhab Fikih

Islam Sunni terutama Mazhab Syafi‟i. Basis

sosial Nu dahulu dan kini terutama masih berada

di pesantren.

Kebangkitan sebagian pemuda Islam

Indonesia untuk membentuk organisasi

pendidikan dan dakwah, seperti Nahdatul

Wathan (Kebangkitan tanah air), dan Taswirul

Afkar (potret pemikiran). Kedua organisasi

dirintis bersama oleh Abdul Wahab Hasbullah

dan Mas Mansur organisasi inilah yang menjadi

cikal bakal lahirnya NU, tujuan dilahirkanya NU

adalah; meningkatkan hubungan antar ulama

Sunni, menyesuaikan kitab-kitab pesantren

dengan ajaran ahlusunnah wal-jama‟ah, dakwah

Islam ala Aswaja, Mendirikan Madrasah, tempat

ibadah, dan pondok pesantren, mengurus yatim

piatu dan fakir miskin dan membentuk organisasi

untuk memajukan pertanian, perdagangan, dan

industri yang halal menurut hukum Islam.

Anehnya pada Pasca Orde Baru, Organisasi ini

membidani lahirnya Partai Kebangkitan Bangsa

(PKB). Dengan alasan sebagai wadah politik bagi

warga NU,

Setelah itu perjalanan NU dan PKB

tampak kabur ketika dihadapkan pada realitas

perpolitikan yang ditunjukkan oleh organisasi

NU dan waganya secara umum sehingga

menunjukan bahwa NU mulai memasuki

kembali political sphere.

Munculnya kecenderungan pergeseran

perilaku politik kultural ke arah politik praktis

diikuti dari pusat sampai ke bawah, termasuk di

Lamongan khususnya Desa Sarirejo kecamatan

sarirejo lebih banyak bergesekan dengan wilayah

politik praktis seperti kepentingan untuk


ISSN : 2302-3791

menguasai pos-pos kekuasaan strategis dalam

pemerintahan, Bahkan, di lingkungan NU

Lamongan khususnya kecamatan sarirejo tampak

adanya kevakuman aktivitas-aktivitas yang

bercorak sosial-keagaamaan, sehingga muncul

anggapan bahwa politik sebagai rana kehidupan

yang kotor, oleh sebab itu pemahaman politik

yang beretika harus segera disosialisasikan dan

ditekankan kepada warga NU di desa Sarirejo

kecamatan sarirejo agar kesalah pemahaman

tentang hakikat politik bisa segera diluruskan.

Tujuan Penelitian.

Tujuan daripada penelitian ini adalah untuk

mengetahui persepsi dan pemahaman warga NU

di Desa Sarirejo tentang Politik.

Manfaat Penelitian.

Dengan dilakukannya penelitian ini

diharapkan dapat memberikan manfaat untuk

berbagai fihak yang berkepentingan, antara lain :

Penulis sendiri, dengan melakukan penelitian ini

dapat menambah pengetahuan dan kepekaan

penulis terhadap permasalahan sekitar.

Pemerintah atau pihak-pihak terkait, agar bisa

memberikan gambaran dan informasi tentang

bagaimana persepsi warga (NU) Desa Sarirejo

sekarang terhadap politik, Pembaca diharapkan

dapat memberikan informasi mengenai makna

politik yang sebenarnya.

TINJAUAN PUSTAKA\

Pengertian NU Nahdatul Ulama disingkat NU, yang

berasal dari kata bahasa arab ”Nahdlotul Ulama”

yang artinya Kebangkitan para Ulama.

merupakan suatu jam‟iyah Diniyah

Islamiyah yang berarti Organisasi Keagamaan

Islam. Didirikan di Surabaya pada tanggal 31

Januari 1926 M/16 Rajab 1344 H. Organisasi ini

merupakan salah satu organisasi terbesar di

Indonesia dewasa ini. NU mempersatukan

solidaritas ulama tradisional dan para pengikut

mereka yang berfaham salah satu dari empat

mazhab Fikih Islam Sunni terutama Mazhab

Syafi‟i. Basis sosial Nu dahulu dan kini terutama

masih berada di pesantren.

Politik Islam Ala Annahdliyah

NU merupakan جمعيّة دينيّة

organisasi keagamaan yang bersifat) إجتماعيّة

sosial). Sebagai organisasi keagamaan Islam,

tugas utama NU adalah menjaga, membentengi,

mengembangkan dan melestarikan ajaran Islam

menurut pemahaman أهل الّسنّة والجماعة di muka

bumi.

Tantangan besar bagi NU, di era

keterbukaan yang memberi peluang masuknya

aliran-aliran dan kelompok-kelompok keagamaan

yang cenderung memanfaatkan kebebasan untuk

mencaci maki dan menyesat-nyesatkan (تضليل),

bahkan menkafir-kafirkan (تكفير) terhadap pihak

lain yang berbeda pemahaman keagamaan

dengan dirinya.

Padahal seharusnyalah era keterbukaan dan

kebebasan membuat setiap kelompok semakin

memantapkan sikap toleran (تسامح) dalam

menyikapi perbedaan.

Menghadapi kenyataan yang tidak

menggembirakan tersebut, menjadi tugas PBNU

untuk menggerakkan secara optimal perangkat

organisasi yang terkait dengan fungsi menjaga,

mengembangkan dan melestarikan ajaran Islam

ASWAJA, dengan mengoptimalkan peran dan

kinerja Lembaga Dakwah NU (LDNU), Lembaga

Takmir Masjid NU (LTMNU) dan Lajnatut-

Ta‟lif wan-Nasyr NU (LTNNU). Dengan

pendekatanحكمة dan وعظة حسنة dapat dipelihara

kelangsungan ajaran ASWAJA, tanpa harus

terlibat dalam tindakan-tindakan anarkhis yang

sangat merugikan citra paham ASWAJA

Sebagai organisasi sosial, NU harus

mencurahkan perhatiannya secara serius pada

bidang sosial, seperti ekonomi, kesehatan,

pendidikan, pertanian dan lain-lain yang menjadi

problem kehidupan masyarakat. NU sebagai

lembaga, harus steril dari politik semacam itu.

Kepedulian NU terhadap politik diwujudkan

dalam peran politik Kebangsaan/سياسة عالية سامية ),

yakni politik kebangsaan, kerakyatan dan etika

berpolitik.

Politik kebangsaan berarti NU

harus إستقامة dan proaktif mempertahankan NKRI

sebagai wujud final negara Indonesia. Politik

kerakyatan antara lain bermakna NU harus aktif

memberikan penyadaran tentang hak-hak dan

kewajiban rakyat, melindungi dan membela

mereka dari perlakuan sewenang-wenang dari

pihak manapun.

Dengan menjaga NU untuk bergerak pada

tataran politik kebangsaan, jalinan persaudaraan

di lingkungan warga NU ( dapat (أخّىة نهضيّة

terpelihara. Sebaliknya,manakala NU secara

kelembagaan telah diseret ke pusaran politik


ISSN : 2302-3791

praktis, أخّىة نهضيّة akan tercabik-cabik,

karenanya نعىذ باهلل من ذلك! Oleh karena itu,

sinyalemen adanya Rais Syuriyah dan Ketua

Tanfidziyah di beberapa daerah yang dicalegkan

dan lain sebagainya, wajib mendapatkan respons

yang sungguh-sungguh dari Rapat Pleno ini,

sesuai dengan ketentuan AD/ART tentang

larangan rangkap jabatan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode penelitian ini adalah menggunakan

metode kualitatif dengan menggunakan jenis

penelitian deskriptif analitis yaitu menguraikan.

Adapun Langkah-langkah penelitiannya adalah

sebagai berikut : Pertama Menelaah keseluruhan

data yang ada.Kedua Seleksi data, yaitu

merangkum, menyusun dan memilih hal-hal

pokok. Ketiga menafsirkan data, dengan tujuan

memperoleh gambaran keseluruhan atau bagian-

bagain tertentu dari data, sehingga dapat ditarik

suatu kesimpulan.

Sumber Data

Data di dapatkan dari dua sumber yaitu data

Primer data yang diperoleh i secara langsung

dari sumbernya, sekunder data yang diperoleh

secara tidak langsung dari objek penelitian,

meliputi kajian pustaka / buku-buku, laporan-

laporan-literatur yang berkaitan dengan

penelitian

Teknis Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan

dalam penelitian ini adalah :Observasi, yaitu

teknik pengumpulan data dengan melakukan

pencatatan dan pengamatan secara langsung

terhadap obyek penelitian. Wawancara,

Peneliti menanyakan kepada responden,

kemudian hasilnya dicatat sebagai informasi

penting dalam penelitian, tanya jawab dilakukan

secara interaktif maupun secara sepihak saja.

Dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan

data lewat dokumen-dokumen yang relevan

HASIL PENELITIAN

Geografis Desa

Secara adminitrasi, Desa Sarirejo terletak

di wilayah Kecamatan Sarirejo Kabupaten

Lamongan.Topografi desa ini berada

diketinggian 118 mm. dengan luas 343,1 Ha.

Sebagian besar daerah ini terdiridari wilayah

persawahan selebihnya untuk Ladang, perkiman,

kantor dan sekolahan. Penduduk dari desa

sejumlah 2250 jiwa, mata pencaharian mereka

sebagian besar di wilayah pertanian sebanyak

1763 selebihnya menjadi buruh, guru, guru,

pedagang dan profesi lainya.

Sarana sosial

Desa Sarirejo juga sudah terdapat berapa

sarana sosial seperti tempat ibadah, Masji ada 4

Buah, Musolla 22 buah. Lembaga Pendidikan

formal mulai TK PUD Samapai SD/MI 8

lembaga, sedangkan untuk lembaga Non-formal

ada 1 PonPest dan TPQ 4 Lembaga. Untuk

bidang kesehatan terdapat Poskesdes 1 buah,

Posyandu 3 buah dan balai kesehatan 1 buah

Organisasi Pemerintahan Desa

Susunan pemerintahan desa peraturan desa

nomor 03 tahun 2008 tentang Susunan organisasi

dan tata kerja pemerintahan desa Sarirejo, terdiri

dari: kepala Desa dijabat oleh Sholeh harun,

sekdes oleh nur Syifa‟, Kaur Umum oleh Hanim

Mufatin, Kaur pemerintahan Oleh abd. Rokhim,

Kasi Pemerintahan oleh Sulaiman, Kasi

pembangunan tasrib oleh , kasi kesejahteraan

masyarakat oleh munif, Kasi Trantib oleh Waji

kasi pemb. Perempuan oleh siti aisiyah SE.

Begitu Pula organisasi lembaga BPD terdiri dari,

ketua, wakil ketua sekretaris dan ketua bidang

yang jumlah seluruhnya sebanyak 9 anggota.

Kelembagaan Masyarakat Desa

Di desa Sarirejo ini terdapat beberapa

kelembagaan diantaranya adalah Lembaga

Pemberdayaan masyarakat atau LPM, dan

Pembinaan Kesejahtraan Keluarga atau PKK,

LPM mempunyai tugas untuk merencanakan

pembangunan yang didasarkan atas asas

musyawarah, mengerakkan dan meningkatkan

prakasa dan partisipasi masyarakat, baik yang

berasal dari kegiatan pemerintah maupun

swadaya gotong royong masyarakat. Susunan

organisasi antara lain ketua oleh Sukarso, wakil

Ketua oleh suhadak, sekretaris oleh M Hamami

dan dibantu oleh 6 anggota yaitu Abd. Rokim,H.

Nasiran.H. Muhammad dan timan, Ruslan dan

Sulkhan. Sedangkan untuk PKK tujuannya

adalah melakukan Pembinaan dan pembimbingan

untuk ibu-ibu atau calon ibu dalam meningkatkan

ketrampilan, susunan organisasi lembaga ini

terdiri dari ketua oleh hastuti, wakil ketua oleh


ISSN : 2302-3791

Marfuah, bendahara olehJuariyah dibantu oleh 4

Pokja yang masing-masing Pokja mempunyai

ketua, wakil ketua dan dibantu oleh seksi bidang

dan 1 anggota

HASIL PENELITIAN

Sejarah Berdirinya Jam’iyah NU Desa

Sarirejo

Jauh sebelum organisasi (jamiyah) NU

didesa sarirejo berdiri, telah berkembang

komunitas (jama‟ah) muslim yang mengikuti

paham keagamaan Ahlussunah Wal Jama‟ah

(sunni) KH. Ach. Rois (Alm) disebut-sebut

sebagai sosok utama perintis dan pengembang

islam sunni pertama yang kelak menjadi embrio

kelahiran NU desa sarirejo

Sepeninggal KH. Ach. Rois pada tahun

1982 M. pengembangan NU desa sarirejo

dipegang oleh K. Abdurrahman Alm (dusun

gendot desa sarirejo) K. Ach Kholil Alm (dusun

kradenan desa sarirejo) KH. Ishaq Alm (dusun

gendot desa sarirejo). Praktis, pada masa ini

sampai akhir tahun 1990 an menjadi era

perjuangannya para santri KH. Ach. Rois dalam

mengembangkan NU di desa sarirejo sampai

sekarang.

Struktur Jam’iyah NU Ranting Sarirejo

Struktur organiasasi NU Ranting Desa

Sarirejo sebagai berikut ; Rois‟am Oleh Tkrib,

Ketua Tanfidziyah oleh M. Samsuri, SH dibantu

wakil ketua oleh: H. Suraji, S.Pd.I dan

didampingi oleh sekretaris Abd. Wahid, S.Pd.I

dan Wakil Sekretaris Syaichul Amin,S.Pd serta

Bendahara H. Nur Cholis, SH.

Selain itu terdapat bidang-bidang antara

lain: Organisasi dipegang oleh Fahrul Husaini,

bidang Pendidikan dan Kaderisasi oleh Asnan

Spd, bidang Sosial, Kependudukan dan

Lingkungan Hidup oleh Khoirul Huda, bidang

kesehatan oleh Abd. Ghozali, bidang dakwah

oleh H. Sholik, bidang Ekonomi, Koperasi dan

Agrobisnis oleh Abd. Rokim dan bidang

Tenaga Kerja oleh Farid Hasim

Jenis Kegiatan Jam’iyyah NU Desa Sarirejo

Kegiatan NU Ranting Desa Sarirejo

diletakan dimasing-masing Dusun yang meliputi

dusun Gendot, Gedondong dan Kradenan,

kegiatan ini berupa jamaah tahlil istighosah,

yasinan dan pengajian-pengajian rutin yang

diadakan pada hari-hari tertentu, Kegiatan ini

dilaksakan oleh semua lapisan masyarakat dusun

gendot (jama‟ah laki-laki) setiap hari kamis

malam jum‟at di masjid dan tiap mushollah serta

rumah warga apabila ada yang meminta

sedangkan untuk kegiatan yang dilakukan oleh

Muslimat dan fatayat setiap hari kamis malam

Jumat di tiap musholla, untuk Kegiatan Ishari

dilakukan oleh kaum laki-laki setiap hari sabtu

malam minggudi masjid

Persepsi Warga NU Desa Sarirejo terhadap

Politik Dalam jam‟iyah NU ada dua kelompok

yaitu warga NU dan pengurus NU,warga NU

adalah anggota yang kegiatan keagamaannya di

dasarkan Islam ala ahlussunah wal jama‟ah

pedoman dasarnya Alqu‟an Hadits,Ijma‟ dan

Qiyas dan bermadzhab empat,yaitu imam Syafi‟I

,Imam hambali,Ghozali dan Maliki. Sedangkan

Struktural adalah warga NU yang tergabung

dalam organisasi NU, Seperti yang di sampaikan

Ibu Nur syafa‟ah beliau mengatakan

“Masyarakat desa sarirejo penduduknya

100% mengikuti faham ahlussunah wal

jama‟ah madzhab assafi‟iyah dengan

demikian saya pastikan ediologi saya NU,

dan kebetulan saya termasuk dalam jajaran

organisasi dikelembagaan NU atau Banom

NU yaitu di fatayat NU”,

Berdasarkan keterangan di atas warga NU

di Desa ini 100% mengikutu faham Ahlussunah

waljama‟ah dan mereka juga aktif di structural

kepengurusan jam‟iyah NU di Desa.

Dari paparan di atas menunjukkan

bahwasanya ajaran NU di yakini masyarakatnya

mampu menuntun menuju arah kehidupan yang

lebih bermoral dan berkebangsaan secara luas.

Akan tetapi pada bidang politik tidak bisa

disamakan, seperti yang dikemukakan Abd.

Qodir

“sebenarnya semua AD- ART NU dan

kegiatannya sangat bagus untuk kontribusi

warganya juga bangsa ini, akan tetapi

karena organisasi NU yang seringkali

menyalah gunakan amanat organisasi

sehingga banyak juga warga NU yang tidak

lagi eksis dan aktif baik distruktural jamiyah

maupun dalam kegiatannya”

Semua masyarakat punya anggapan yang

sama tentang ajaran NU akan tetapi organisasi

ini sering di salah gunakan oleh beberapa oknum

yang tidak tidak amanah ,hal tersebut


ISSN : 2302-3791

berpengaruh pada momen-momen pemilu,

Seperti yang diungkapkan Wajib; “kalau kita

amati akhir-akhir ini politisi kita cenderung

berpolitik kekuasaan tanpa mengedepankan

politik berkebangsaan, sehingga indikasinya

cuma kepentingan sesaat demi sebuah tahta”.

Dari keterangan di atas menunjukan

rendahnya kemampuan dan SDM mereka justru

membawa keterpurukan jam‟iyah ini, karena

mereka dalam berpolitik hanya mementingkan

kekuasaan saja. Hal yang senada juga

diungkapkan H. Zaenal Abidin bahwa;

“sebenarnya seni politik amat diperlukan

dalam membawa aspirasi masyarakat NU,

akan tetapi kurangnya pemahaman dalam

kajian ilmu politik tersebut justru membawa

aroma politik menjadi berkesan tidak baik

dalam pandangan masyarakat luas

khususnya masyarakat desa sarirejo”

Tidak ketinggalan juga salah seorang

perwakilan jam‟iyah fatayat NU Dusun kradenan

Ibu Rohani dia mengatakan :

“politik itu cuma permainan orang-orang

pejabat untuk mencari kedudukan di

pemerintah saja, kalau sudah jadi pejabat

pemerintah gak peduli haram atau halal

yang penting mereka keturutan

keinginannya”

Dari pandangan masyarakat NU Desa

Sarirejo di era sekarang ini kepada politisi

dituntut harus mampu mengarahkan bangsa yang

lebih baik, karena masyarakat tetap

membutuhkan mereka baik, masyarakat tidak

bisa di pisahkan dengan politisi maka yang bisa

diharapkan pada semua wakil rakyat untuk bisa

membawa aspirasinya lima tahun kedepan agar

supaya masyarakat NU khususnya desa sarirejo

merasakan sebuah perubahan yang lebih baik.

Seperti yang ungkapkan oleh ibu Astutik lestri

“walaupun dalam setiap pemilu selalu terjadi

politik uang tapi saya sangat berharap besar

pada dewan yang sudah terpilih menjadi wakil

rakyat betul-betul amanah”

Harapan yang sama juga diungkapkan

Sholeh Harun

“saya sangat bertumpuh dengan anggota

DPRD yang baru saja dilantik kemarin

dengan optimis bisa memperjuangkan

aspiransi masyarakat, lebih-lebih diwilayah

desa saya ada anggota DPRD Bapak M.

Samsuri, SH, sehingga masyarakat desa

sarirejo menjadi lebih sejahtera”.

Tidak ketinggalan juga pendapat yang

disampaikan oleh salah satu tokoh pemuda desa

sarirejo saudara Syaikhul Amin, dengan tegas

menyampaikan

“saya berharap para anggota legeslatif

setelah terpilih sebagai wakil rakyat benar-

benar memperhatikan pemberdayaan pemuda

untuk mengembangkan kreatifitas potensi diri

agar supaya organisasi kepemudaan bisa pro-

aktif dan bekerjasama membantu progam-

progam yang ada dipemerintahan khususnya

desa sarirejo” ( 5 September 2014 )

Berdasarkan penuturan diatas ,mayoritas

warga NU Desa Sarirejo sangat menaruh harapan

besar kepada para legislator dan pejabat politik

lainya untuk benar-benar mampu mewujudkan

cita-cita masyarakat untuk hidup lebih sejahtera,

tanpa memandang dari unsur dan lembaga apa

mereka berasal.

Akan tetapi tidak bisa di pungkiri terdapat

juga sebagian warga NU di Desa Sarirejo yang

berfikir bahwasanya seorang legislator atau

pejabat politik yang berasal dari unsur NU

mereka harus lebih mengutamakan kepentingan

politik di daerahnya, ketimbang masyarakat yang

lain atau dari unsur lembaga yang lain. Seperti

yang telah di sampaikan oleh seorang kader

parpol yang sekaligus pentolan NU desa sarirejo

yang enggan disebutkan namanya,Dia

mengatakan :

“masyarakat disini mayoritas NU ya

mestinya gudu orang-orang NU yang

menjadi DPRD agar bisa mendengarkan

suara-suara orang NU, walaupun NU sudah

kembali pada khittoh tapi realitasnya atribut

dan ormas NU lah yang terbukti mengusung

mereka ke kursi dewan, karna mereka ada

ditengah-tenggah warga NU maka sudah

pastilah mereka berkewajiban

memperjuangkan nasib NU dulu katimbang

yang lain, jangan hanya membawa nama

lembaga bahkan agama di jadikan alat

politik saja tapi realitasnya tidak memihak

pada masyarakat NU apakah itu tidak

khiyanat?politik semacam itu bagi saya

haram mas hukumnya !”. (5 September

2014 )

Berdasarkan keterangan di atas

memberikan penjelasan apabila pejabat politik

harus lebih mengutamakan kepentingan


ISSN : 2302-3791

masyarakat di sekitarnya dahulu karena

masyarakat setempatlah yang berpartisipasi untuk

membantu politisi tersebut bisa menjadi pejabat.

Kita ini mulai belajar berdomokrasi,

banyaknya pelaksanaan pemilu sedikit banyak

memberikan pelajaran pada kita untuk berjiwa

negarawan untuk menerima hasil dari sebuah

pemilu, walaupun pilihan politik terkadang tidak

sesuai dengan keinginan kita, akan tetapi kalau

kemenangan itu didapat dengan cara-cara yang

tidak terpuji hal tersebut yang menyebabkan

banyak warga NU yang berfikir politik adalah

kotor Seperti di sampaikan Timan mengatakan;

:

“pilihan politik menentukan pada keputusan

politik,memang terkadang tidak sesuai

harapan bahkan terkadang sangat

menyakitkan, jadi apabila yang terpilih

menjadi pejabat politik atau pejabat public

bukan dari unsur NU sedangkan kita sejak

kecil ditengah-tengah masyarakat NU sunguh

sangat menjadi ganjalan di hati kita, apalagi

banyaknya pejabat politik hanya bertujuan

cuma berpolitik kekuasaan saja, ya kita harus

bersikap kritis biar tidak di bohongi terus “ (

5 September 2014 )

Dari penjelasan di atas menerangkan

bahwa warga NU Desa Sarirejo mengharapkan

yang terpilih menjadi pejabat politik berasal dari

wilayahnya dan dari unsur

kelembagaannya.Ungkapan tegas dan lugas juga

di sampaikan oleh Suparti yang terkesan apatis

dan pesimis terhadap kegiatan politik sekarang

ini Dia mengatakan ;

“setiap kali ada pemilu saya selalu memilih

yang dari NU karena mayoritas masyarakat

lamongan warga NU jadi kalau yang menjadi

DPRD atau bupati tidak dari unsur NU hati

saya kut-kuten (jw. Marah besar) dan tidak

bisa menerima, karena saya dan ibu ibu

muslimat yang lain rata-rata wes gak percaya

dengan politik sekarang ini, semuanya Cuma

kebohongan saja mas, tidak perduli cara

apapun di tempuh, buktinya kalau sudah jadi

pejabat lupa kami semua mas, lupa janji-

janjinya” jujur mas iki suara hati ku. ( 5

September 2014 )

Dari gambaran ulasan diatas menjelaskan

bahwa masyarakat Desa Sarirejo benar-benar

amat tidak percaya dengan politisi sekarang ini,

Berbeda dengan yang di sampaikan oleh

anggota Banser Bashori, beliau mengatakan :

“NU kan sudah kembali ke khittoh 26 artine

sudah tidak terikat dengan salah satu parpol

jadi bebas dimana tempat kita memilih,

makanya kalau yang menjadi pemimpin atau

pemenang pemilu bukan dari unsur NU yoo

sportif wae dan saya dukung 100%”. ( 5

September 2014 )

Berdasarkan penjelasan diatas dapat di

simpulkan bahwasanya sikap netral setiap warga

NU dalam pemilu juga menjadi penunjang

kedewasaan dalam menerima hasil pemilu dan

sekaligus bentuk dukungan terhadap politisi

tersebut untuk menjalankan tugas-tugasnya demi

kesejahteraan masyarakat.

Kesimpulan

Dari penelitian yang di lakukan bahwa

sebagaian besar masyarakat Desa Sarirejo yang

di wawancarai mempunyai persepsi yang tidak

baik terhadap politik sekarang ini, karena para

elit politik sebagaian besar mengutamakan politik

kekuasaan saja. Dari hasil penelitian yang di

temukan bahwa sebagaian besar masyarakat atau

warga NU Desa Sarirejo mempresepsikan yang

tidak baik terhadap politik. hal tersebut

disebabkan karena berbagai factor, diantaranya

:a.Hilangnya kepercayaan warga NU terhadap

pelaku politik yang tidak konsisten, b. Tidak taat

pada AD-ART organisasi, c. Minimnya loyalitas

dan solidaritas pelaku politik terhadap

kelembagaan dan warga NU. Hal inilah yang

menjadikan sebagaian besar warga NU merasa di

khiyanati dalam organisasi dan janji-janjinya

sewaktu masih berkampanye, dengan begitu

persepsi warga NU Desa Sarirejo terhadap politik

adalah tidak baik. Walapun sebagian kecil masih

ada yang berpresepsi baik itu disebabkan karena

masih ada hubungan keluarga dengan politisi

Dari penelitian yang sudah di laksanakan

menyatakan bahwa persepsi NU kultural dan

struktural di Desa Sarirejo adalah sebagaian besar

masyarakatnya berpersepsi tidak baik terhadap

politik

DAFTAR PUSTAKA

Alaena, Badrun, NU, Kritisisme dan Pergeseran

Makna Aswaja, Tiara Wacana, Yogyakarta,

2000..

Anam, Choirul, Pertumbuhan dan

Perkembangan NU, Bisma Satu, Surabaya,

1999..


ISSN : 2302-3791

DR. KH. MA. Sahal Mahfudh, Solusi Hukum

Islam. 2004

Imam Ghozali Said, Hasil Keputusan

Muktamar, Munas dan Kombes NU. (1926

– 2004)

KH. Hasim Muzadi, (ketua PBNU) Ahkamul

Fuqoha’. 2002

DR. H. Thohah Hamim, MA, Islam dan NU

dibawah tekanan problematika

Kontemporer.

Buku Profil Desa Sarirejo Kecamatan Sarirejo

Lamogan. 2014


ISSN : 2302-3791

KUALITAS PENDIDIKAN SEBAGAI MOTOR PENGERAK

PEREKONOMIAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI JAWA TIMUR

Abid Muhtarom *)

*)

Dosen Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Lamongan

ABSTRAK

Dalam studi makroekonomi, kenaikan output dapat dianalisis menjadi dua bagian,

yaitu studi dalam jangka panjang dan studi dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang

kenaikan output dapat dipengaruhi oleh tekhnologi dan input faktor produksi. Seperti

kapital dan tenaga kerja. Investasi akan meningkatkan jumlah kapital, Sehingga adanya

tambahan kapital tentu saja akan meningkatkan ketersediaan lapangan kerja yang kemudian

dapat memicu peningkatan output nasional (Mubyarto,2003). Namun, faktor kunci yang

paling berpengaruh terhadap kenaikan output nasional adalah kemajuan tekhnologi. Hal ini

karena kemajuan tekhnologidapat menigkatkan output pada tingkat kapital dan tenaga kerja

yang tetap.

Permasalahan-permasalahan seperti tersebut di atas dikarenakan banyaknya tenaga

kerja yang ada di Provinsi Jawa Timur sebagian besar tergolong sebagai unskilled labor

atau tenaga kerja tidak terdidik. Tenaga kerja tidak terdidik adalah tenaga kerja kasar yang

hanya mengandalkan tenaga saja. Contoh: kuli, buruh angkut, pembantu rumah tangga, dan

sebagainya. Tingginya angka unskilled labor menunjukkan bahwa kualitas tenaga kerja di

Jawa Timur masih rendah.

Kualitas tenaga kerja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya,

ketika kualitas tenaga kerja semakin meningkat, maka akan dapat memacu pertumbuhan

ekonomi di Jawa Timur. Jawa Timur memiliki angkatan kerja tingkat provinsi yang paling

besar di Indonesia, dan dapat dianggap sebagai provinsi dengan “surplus tenaga kerja”,

terutama bagi industri-industri padat karya yang membutuhkan keterampilan yang rendah.

Hambatan utama untuk memiliki lebih banyak angkatan kerja yang lebih terampil

adalah rendahnya akses terhadap pendidikan menengah, yang menyebabkan rendahnya

capaian pendidikan di provinsi tersebut. Terdapat jurang yang lebar antara kaum berada

dan kaum miskin, dan juga antara penduduk pedesaan dan perkotaan dalam hal akses

terhadap pendidikan menengah.

Kata kunci : kualitas pendidikan, motor penggerak, pertumbuhan ekonomi

Dalam studi makroekonomi, kenaikan

output dapat dianalisis menjadi dua bagian,

yaitu studi dalam jangka panjang dan studi

dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang

kenaikan output dapat dipengaruhi oleh

tekhnologi dan input faktor produksi. Seperti

kapital dan tenaga kerja. Investasi akan

meningkatkan jumlah kapital, Sehingga adanya

tambahan kapital tentu saja akan meningkatkan

ketersediaan lapangan kerja yang kemudian

dapat memicu peningkatan output nasional

(Mubyarto,2003). Namun, faktor kunci yang

paling berpengaruh terhadap kenaikan output

nasional adalah kemajuan tekhnologi. Hal ini

karena kemajuan tekhnologi dapat menigkatkan

output pada tingkat kapital dan tenaga kerja

yang tetap.

Berdasarkan kontradiksi

pendapatpertumbuhan ekonomi yang berada di

atas pertumbuhan ekonomi nasional. Pada

tahun 2009 pertumbuhan ekonomi di Jawa

Timur sebesar 5,01% sedangkan pertumbuhan

ekonomi nasional sebesar 4,55%, dan pada

tahun 2010 pertumbuhan ekonomi di Jawa

Timur sebesar 6,68% dan nasional sebesar

6,10%.Kualitas dan kuantitas tenaga kerja

merupakan suatu faktor yang mempengaruhi

output suatu daerah. Jumlah penduduk yang

besar, khususnya penduduk dengan usia

produktif, akan meningkatkan jumlah angkatan

kerja yang tersedia. Jumlah tenaga kerja yang

besar disertai dengan kualitas pendidikan yang

Tantangan utama pendidikan di Jawa

Timur adalah bagaimana meningkatkan kualitas


ISSN : 2302-3791

sumber daya manusia. Peningkatan kualitas

sumber daya manusia adalah salah satu cara

untuk meningkatkan produktivitas. Sekitar 55

persen dari tenaga kerja di Jawa Timur hanya

mengecap pendidikan Sekolah Dasar. Hal ini

juga ditunjukkan oleh angka partisipasi murni

(APM) sekolah yang semakin menurun pada

tingkat SMP dan SMA.

Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional

yang dilaksanakan pada Agustus 2009 diketahui

bahwa pekerja di Jawa Timur mengalami

peningkatan sebesar 442,8 ribu orang

dibandingkan Agustus 2008. Sejalan dengan

peningkatan jumlah pekerja tersebut, maka

jumlah pengangguran mengalami penurunan

sebesar 262,8 ribu orang (25,43

persen).Penyerapan tenaga kerja perempuan

selama Agustus 2008 – Agustus 2009, lebih

besar dibandingkan dengan laki-laki, yaitu

masing-masing jumlah pekerja perempuan

meningkat 228,6 ribu orang dan pekerja laki-

laki meningkat sebesar 194,2 ribu orang.

Namun demikian, dominasi peningkatan

penduduk perempuan yang bekerja umumnya

hanya sebagai pekerja keluarga., sehingga

peningkatan jumlah tenaga kerja tidak selalu

memberikan implikasi yang positif terhadap

peningkatan pendapatan pekerja, karena

penambahan jumlah tenaga kerja hanya terserap

sebagai pekerja keluarga atau membantu

rumahtangga/suami dalam melakukan kegiatan

ekonomi yang sifatnya informal. Lebih lanjut,

jika melihat status pekerjaan berdasarkan

klasifikasi formal dan informal, maka pada

Agustus 2009 sekitar 73,12 persen tenaga kerja

bekerja pada kegiatan informal (Pemprov jatim,

2010).

Permasalahan-permasalahan seperti

tersebut di atas dikarenakan banyaknya tenaga

kerja yang ada di Provinsi Jawa Timur sebagian

besar tergolong sebagai unskilled labor atau

tenaga kerja tidak terdidik. Tenaga kerja tidak

terdidik adalah tenaga kerja kasar yang hanya

mengandalkan tenaga saja. Contoh: kuli, buruh

angkut, pembantu rumah tangga, dan

sebagainya. Tingginya angka unskilled labor

menunjukkan bahwa kualitas tenaga kerja di

Jawa Timur masih rendah.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh

pemerintah untuk bisa meningkatkan kualitas

tenaga kerja di Jawa Timur. Mengingat

tingginya jumlah tenaga kerja yang terserap

lebih banyak pada sektor informal. Sektor

informal memang menawarkan peluang kerja

yang lebih fleksibel dalam hal persyaratan

namun lemah dalam hal jaminan

keberlangsungan pekerjaan tersebut (job

security). Pekerja sektor informal rentan

terhadap gejolak ekonomi dan cenderung tidak

menentu penghasilannya khususnya para

pekerja bebas (pekerja tidak tetap) yang hanya

bekerja sesekali saja dan berpindah-pindah

majikan maupun jenis pekerjaannya. Pekerja

sektor informal juga umumnya tidak dilindungi

oleh fasilitas kesehatan, perlindungan

kecelakaan, maupun jaminan pensiun.

Banyaknya tenaga kerja dengan jenjang

pendidikan SD jumlahnya lebih besar

dibandingkan dengan jenjang pendidikan yang

lain. Tahun 1994 banyaknya tenaga kerja

berpendidikan SD sebesar 10.639.450 orang,

berpendidikan SMP sebanyak 3.184.050 orang,

dan yang mempunyai pendidikan

SMA/MA/SMK sebanyak 2.863.691 orang.

Banyaknya tenaga kerja yang mempunyai

pendidikan diploma, sarjana (S-1), pasca

sarjana (S-2) dan doktor (S-3) jauh lebih

sedikit lagi yaitu hanya sebesar 256.535orang.

Dengan demikian secara umum rata-rata tenaga

kerja tahun 1994 mempunyai rata-rata lama

pendidikan sebesar 7,73 tahun.

Seiring berjalannya waktu pemerintah

mulai menggalakkan berbagai macam program

pendidikan untuk meningkatkan kualitas tenaga

kerja. Program-program tersebut berimbas pada

kenaikan jumlah tenaga kerja yang mempunyai

jenjang pendidikan menengah, diploma dan

sarjana yang hal tersebut berarti penurunan

banyaknya tenaga kerja yang mempunyai

pendidikan SD dan SMP. Pada tahun 2009,

banyaknya tenaga kerja berpendidikan SD

sebesar 11.155.876 orang, berpendidikan SMP

sebanyak 3.373.215 orang, dan yang

mempunyai pendidikan SMA/MA/SMK

sebanyak 3.652.437 orang. Banyaknya tenaga

kerja yang mempunyai pendidikan diploma,

sarjana (S-1), pasca sarjana (S-2) dan doktor (S-

3) jauh lebih sedikit lagi yaitu hanya sebesar

323.774 orang. Dengan demikian secara umum

rata-rata tenaga kerja tahun 2009 mempunyai

rata-rata lama pendidikan sebesar 7,95 tahun.

Kompleksitas permasalahan

ketenagakerjaan secara umum masih ditandai

relatif rendahnya kualitas tenaga kerja, baik dari


ISSN : 2302-3791

segi pendidikan formal maupun

keterampilannya. Akibatnya, tingkat

produktivitas tenaga kerja menjadi rendah,

sehingga posisi tawar (bargaining position)

menjadi rendah; tingkat upah yang rendah;

sering terjadinya perselisihan hubungan

industrial, dan pemutusan hubungan kerja

(PHK), serta rendahnya jaminan kesejahteraan

purna-kerja.

Pada sisi lain, perkembangan tuntutan

pasar kerja dan persaingan industri di pasar

global, di mana penggunaan teknologi dan

informasi sebagai unggulan di samping faktor

ekonomis, menuntut kebutuhan tenaga kerja

profesional yang memenuhi standar kualifikasi

tenaga kerja berbasis knowledge, skill dan

attitude (KSA), serta keterampilan sosial

(social skill). Pasar kerja di masa datang juga

menuntut adanya jaminan kondisi iklim

ketenagakerjaan yang kondusif, harmonis dan

dialogis, yang melahirkan suasana hubungan

industrial yang ramah, dan adanya kepastian

hukum dalam usaha dan investasi.

Kualitas tenaga kerja berpengaruh positif

terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya, ketika

kualitas tenaga kerja semakin meningkat, maka

akan dapat memacu pertumbuhan ekonomi di

Jawa Timur. Jawa Timur memiliki angkatan

kerja tingkat provinsi yang paling besar di

Indonesia, dan dapat dianggap sebagai provinsi

dengan “surplus tenaga kerja”, terutama bagi

industri-industri padat karya yang

membutuhkan keterampilan yang rendah.

Investasi padat karya dapat memanfaatkan

kelompok pekerja dalam jumlah yang besar

dengan tingkat keterampilan menengah, yaitu

mereka yang setidaknya memiliki pendidikan

sekolah menengah. Tingkat pengangguran bagi

angkatan kerja dengan pendidikan sekolah

menengah ke atas kini berada pada 11.3 persen,

yang menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja

masih jauh dari jenuh. Jawa Timur juga

memiliki salah satu tingkat upah minimum dan

rata-rata upah bulanan yang paling rendah

dibanding seluruh provinsi-provinsi lain di

Indonesia. Nilai upah premium untuk

mempekerjakan seorang pekerja terampil juga

lebih rendah dibanding sebagian besar daerah.

Demikian kenaikan kualitas tenaga kerja di

Jawa Timur akan dapat mendorong

pertumbuhan ekonomi.

Selain tenaga kerja, faktor kualitas tenaga

kerja yang bagus juga mempunyai peran

penting dalam mendorong pertumbuhan

ekonomi di Jawa Timur. Hal ini karena sumber

daya manusia yang produktif merupakan

penggerak pertumbuhan ekonomi. Untuk

menghasilkan tenaga kerja yang produktif,

maka diperlukan pendidikan yang bermutu dan

relevan dengan kebutuhan pembangunan.

Dalam ekonomi yang semakin bergeser ke arah

ekonomi berbasis pengetahuan, peran

pendidikan tinggi sangat penting, antara lain

untuk menghasilkan tenaga kerja yang unggul

dan produktif, yang semakin mampu

menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi

yang dibutuhkan, untuk meningkatkan nilai

tambah kegiatan ekonomi yang berkelanjutan.

Pendidikan tinggi di sini terdiri dari program

pendidikan akademik, program pendidikan

vokasi, serta program pendidikan profesi.

Di Jawa Timur perkembangan kualitas

tenaga kerja menunjukkan trend yang terus

meningkat terutama pada tahun 2010. Hal ini

tidak terlepas dari sistem pendidikan di Jawa

Timur yang mulai menuju penyelarasan bidang

dan program studi dengan potensi

pengembangan ekonomi di setiap koridor

ekonomi. Meskipun belum maksimal, akan

tetapi mulai menunjukkan hasil yang positif.

Kegiatan pokok yang telah dilaksanakan oleh

Pemrintah Provinsi dan Daerah di Jawa Timur

dalam hal peningkatan kualitas tenaga kerja

antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan standar kompetensi kerja

dan sistem sertifikasi kompetensi tenaga

kerja.

2. Penyelenggaraan program-program

pelatihan kerja berbasis kompetensi.

3. Peningkatan dan fasilitasi pelaksanaan uji

kompetensi yang terbuka bagi semua

tenaga kerja.

4. Peningkatan relevansi dan kualitas

lembaga pelatihan kerja, serta peningkatan

profesionalisme tenaga kepelatihan dan

instruktur pelatihan kerja.

5. Fasilitasi peningkatan sarana dan prasarana

lembaga latihan kerja.

6. Meningkatkan pendidikan dan latihan bagi

calon tenaga kerja migran (TKI/TKW).

Selain itu, sistem pendidikan di Jawa

Timur juga mengakomodasi program

pendidikan vokasi untuk menghasilkan lulusan


ISSN : 2302-3791

yang terampil. Pengembangan program

pendidikan vokasi disesuaikan dengan potensi

di masing- masing koridor ekonomi. Di setiap

kabupaten/ kota, dikembangkan pendidikan

tinggi setingkat akademi (community college)

atau politeknik dengan bidang-bidang yang

sesuai dengan potensi di kabupaten tersebut.

Pengembangan community college, yang

menyelenggarakan program diploma 1, diploma

2 dan diploma 3, diharapkan akan

menghasilkan lulusan yang langsung dapat

diserap oleh kegiatan ekonomi di pusat-pusat

pertumbuhan ekonomi di setiap koridor

ekonomi. Karena itu, pengembangan

community college dilakukan dengan secara

bersama-sama antara pemerintah, dunia usaha,

dan universitas sebagai pengelola community

college. Mutu community college dibina oleh

politeknik yang dikembangkan di ibukota

provinsi. Politeknik tersebut dikembangkan

sesuai dengan potensi dan keunggulan setiap

koridor ekonomi.

Selain pengembangan pendidikan tinggi,

pengembangan sumber daya manusia juga

dilakukan dengan pengembangan pendidikan

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK),

pengembangan pelatihan kerja, dan

pengembangan lembaga sertifikasi. Berikut

adalah model berbagai dan terintegrasi

pendidikan tinggi dan menengah di Jawa

Timur.

Gambar 1 Model Berbagai Dan Terintegrasi Pendidikan Tinggi Dan Menengah Di Jawa Timur.

Sumber: Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025

Namun demikian, fakta juga menunjukkan

bahwa secara kuantitas banyaknya unskilled

labor masih lebih besar dibanding dengan

skilled labor. Besarnya unskilled labor di Jawa

Timur bisa menjadi penghambat bagi daearah

ini untuk mempunyai pertumbuhan ekonomi

yang memuaskan di masa-masa mendatang. Di

tahun 2009, lebih dari setengah (55 persen) dari

angkatan kerja di Jawa Timur hanya memiliki

pendidikan sekolah dasar atau lebih rendah,

termasuk 21 persen dari seluruh angkatan kerja

yang tidak pernah mengenyam pendidikan di

sekolah atau tidak menyelesaikan sekolah

dasar. Hanya sekitar 6 persen dari angkatan

kerja pernah mengenyam pendidikan lanjutan

setelah sekolah menengah. Mayoritas kualitas

tenaga kerja tidak terampil dipekerjakan pada

sektor pertanian yang memiliki tingkat

produktivitas yang rendah. Para pekerja di

sektor ini mendapat upah yang paling rendah.

Sekitar 52 persen dari pekerja pertanian berada

pada kelompok umur yang lebih tinggi (di atas

40 tahun) dengan sekolah dasar sebagai tingkat

pendidikan tertinggi yang pernah dikecap.


ISSN : 2302-3791

Tabel 1 Jumlah dan Persentase Penduduk Yang Bekerja di Jawa Timur Menurut Pendidikan

dan Lapangan Usaha Tahun 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9

<SD 6.302.681 96.782 1.027.451 2.129 466.423 1.670.597 345.014 16.892 597.032 10.525.001

SMP 1.117.227 18.885 594.605 4.387 241.386 849.651 166.106 47.947 385.762 3.425.956

SMA Umum 328.494 9.525 417.869 10.137 84.048 713.649 130.793 66.645 459.292 2.220.452

SMA Kejuruan 156.373 6.840 348.476 6.577 77.696 403.541 86.444 35.277 289.922 1.411.146

Diploma I/II/III/

Akademi 10.191 284 28.837 526 4.257 56.640 6.961 17.537 154.242 279.475

Universitas 24.514 1.576 65.325 1.909 20.838 93.702 20.265 47.702 559.247 835.078

Jumlah 7.939.480 133.892 2.482.563 25.665 894.648 3.787.780 755.583 232.000 2.445.497 18.697.108

1 2 3 4 5 6 7 8 9

<SD 33,71% 0,52% 5,50% 0,01% 2,49% 8,94% 1,85% 0,09% 3,19% 56,29%

SMP 5,98% 0,10% 3,18% 0,02% 1,29% 4,54% 0,89% 0,26% 2,06% 18,32%

SMA Umum 1,76% 0,05% 2,23% 0,05% 0,45% 3,82% 0,70% 0,36% 2,46% 11,88%

SMA Kejuruan 0,84% 0,04% 1,86% 0,04% 0,42% 2,16% 0,46% 0,19% 1,55% 7,55%

Diploma I/II/III/

Akademi 0,05% 0,00% 0,15% 0,00% 0,02% 0,30% 0,04% 0,09% 0,82% 1,49%

Universitas 0,13% 0,01% 0,35% 0,01% 0,11% 0,50% 0,11% 0,26% 2,99% 4,47%

Jumlah 42,46% 0,72% 13,28% 0,14% 4,78% 20,26% 4,04% 1,24% 13,08% 100,00%

LAPANGAN USAHAPENDIDIKAN JUMLAH

PENDIDIKANLAPANGAN USAHA

JUMLAH

Sumber: BPS. Survey Angkatan Kerja Nasional. Agustus 2010, diolah Pusdatinaker

Keterangan:

1: Pertanian, kehutanan, perkebunan dan perikanan, 2:Pertambangan dan pengolahan, 3: Industri

Pengolahan, 4: Listrik, Gas dan air, 5: bangunan, 6: Perdagangan besar,eceran, rumah makan dan

hotel, 7: Angkutan, pergudangan dan komunikasi, 8: Keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan,

tanah dan jasa perusahaan, 9: Jasa kemasyarakatan.

Hal tersebut seperti ditunjukkan oleh data

yang dirilis oleh BPS dalam Survey Angkatan

Kerja Nasional berikut. Banyaknya tenaga kerja

yang terserap dalam sektor pertanian pada

tahun 2010 sangat mendominasi, yaitu sebesar

7.939.480 orang atau sebesar 42,46%. Jika

dilihat berdasarkan jenjang pendidikan,

banyaknya kualitas tenaga kerja dengan

pendidikan SD yang terserap di sektor pertanian

adalah sebesar 6.302.681 orang atau sebesar

33,71%, jenjang SMP sebesar 1.117.227 orang

(5,98%), SMA umum sebesar 328.494 orang

(1,76%), SMA Kejuruan sebesar 156.373 orang

(0,84%), Diploma I/II/III/ Akademi 10.191

orang (0,05%) dan Universitas sebesar 24.514

orang (0,13%). Sehingga kualitas tenaga kerja

tersebut di sektor pertanian tidak membutuhkan

ketarampilan / skill yang tinggi dalam

pendidikan formal.

Hambatan utama untuk memiliki lebih

banyak angkatan kerja yang lebih terampil

adalah rendahnya akses terhadap pendidikan

menengah, yang menyebabkan rendahnya

capaian pendidikan di provinsi tersebut.

Terdapat jurang yang lebar antara kaum berada

dan kaum miskin, dan juga antara penduduk

pedesaan dan perkotaan dalam hal akses

terhadap pendidikan menengah. Akses yang

timpang ini dapat disebabkan oleh terbatasnya

jumlah sekolah menengah, distribusi sekolah

yang tidak merata dan relatif tingginya biaya

pendidikan menengah. Di tahun 2005/2006,

angka partisipasi murni di Jawa Timur berada

pada 97,24 persen untuk tingkat dasar, 71,22

persen untuk menengah pertama dan 42,56

persen bagi tingkat menengah atas.

Tren ini serupa dengan angka partisipasi

murni di Indonesia, dimana angka partisipasi

bagi tingkat menengah pertama dan menengah

atas masih jauh dari tingkat universal. Di

tingkat kabupaten/kota, banyak kabupaten/kota

mencatat angka partisipasi murni sekolah dasar

di atas 90 persen. Akan tetapi variasi angka

partisipasi yang lebih besar dapat dijumpai pada

tingkat menengah pertama dan menengah atas.

Sebagai contoh, tingkat angka partisipasi murni

di Kota Kediri adalah 112,75 persen (APM

Tahun 2005/2006), sementara Kabupaten

Sampang hanya mencatat 45,63 persen.

Dalam rangka untuk mengatasi masalah

kualitas tenaga kerja seperti tersebut di atas,

maka pemberian akses yang lebih besar bagi

pendidikan menengah dapat meningkatkan

jumlah pekerja terampil di provinsi Jatim. Hal

ini dapat dicapai dengan meningkatkan alokasi

dana bagi pendidikan menengah dan juga

memperluas dan mengoptimalkan sekolah-


ISSN : 2302-3791

sekolah kejuruan dan lembaga pendidikan non formal.

Berikut adalah model peningkatan

produktivitas menuju keunggulan kompetitif

yang bisa di jadikan acuan oleh pemerintah

Provinsi Jawa Timur. Model ini diambil

berdasarkan Masterplan Percepatan Dan

Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia

2011 s.d 2025.

Gambar 2 Model Peningkatan Produktivitas Menuju Keunggulan Kompetitif

Sumber: Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 s.d 2025

Gambar 3 Inisiatif Inovasi : 1 -747 MP3EI

Sumber: Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 s.d 2025

Untuk mewujudkan peningkatan

produktivitas, maka direkomendasikan usulan

Inisiatif Inovasi 1-747 MP3EI sebagai

pendorong utama terjadinya proses transformasi

sistem ekonomi berbasis inovasi melalui

penguatan sistem pendidikan (human capital)

dan kesiapan teknologi (technological

readiness). Proses transformasi tersebut


ISSN : 2302-3791

memerlukan input pendanaan Penelitian dan

Pengembangan (R & D) sebesar 1 persen dari

GDP yang perlu terus ditingkatkan secara

bertahap sampai dengan 3 persen GDP menuju

2025. Porsi pendanaan penelitian dan

pengembangan tersebut diatas, berasal dari

Pemerintah maupun dunia usaha.

Pelaksanaannya dilakukan melalui 7 langkah

perbaikan ekosistem inovasi, sedangkan

prosesnya dilakukan dengan menggunakan 4

wahana percepatan pertumbuhan ekonomi

sebagai model penguatan aktor-aktor inovasi

yang dikawal dengan ketat. Dengan demikian

diharapkan 7 sasaran visi inovasi 2025 di

bidang SDM dan IPTEK akan dapat tercapai

sehingga menjamin percepatan dan perluasan

pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Seiring dengan kemajuan ekonomi dari faktor

driven economy menuju ke innovation driven

economy, diharapkan peran pemerintah di

dalam pendanaan R & D akan semakin

berkurang dan sebaliknya peran swasta semakin

meningkat.

Berikut ini adalah beberapa inisiatif

pelaksanaan inovasi yang dapat mendukung

keberhasilan implementasi seperti tersebut di

atas:

1. PengembanganKlasterInovasiuntukmendu

kungkoridorekonomi di JawaTimur.

Pengembangan koridor ekonomi harus

diiringi dengan penguatan klaster inovasi

sebagai centre of excellence dalam rangka

mendukung peningkatan kemampuan

berinovasi untuk meningkatkan daya saing.

Pengembangan centre of excellence

tersebut diharapkan terintegrasi dengan

klaster-klaster industri.

2. Revitalisasi PUSPIPTEK sebagaiScience

& Technology (S&T) Park

Merevitalisasi PUSPIPTEK sebagai S & T

Park bertujuan untuk melahirkan

IKM/UKM berbasis inovasi dalam

berbagai bidang strategis yang mampu

mengoptimalkan interaksi dan

pemanfaatan sumber daya universitas,

lembaga litbang, dan dunia usaha sehingga

dapat menghasilkan produk inovatif.

Untuk menjaga keberlanjutan pengelolaan

S & T Park tersebut perlu dilakukan:

a. Menjadikan PUSPIPTEK sebagai

Badan Layanan Umum (BLU) dengan

manajemen profesional sehingga

tercipta link antara bisnis dan riset;

b. Menjadikan PUSPIPTEK sebagai

pusat unggulan riset berteknologi

tinggi.

3. Pembentukan Klaster Inovasi Daerah

untuk Pemerataan Pertumbuhan

Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat

mendorong dan memberdayakan upaya

masyarakat, pelaku usaha, pemerintah

daerah yang sudah memiliki inisiatif untuk

menumbuh-kembangkan potensi inovasi

pada beberapa produk dan program

unggulan wilayah, antara lain:

a. Model Pengembangan Kawasan

Inovasi Agroindustri, di Gresik Utara

ProvinsiJawaTimur;

b. Model pengembangan kawasan

industri inovasi produk-produk hilir yang

terintegrasi, untuk pengembangan kelapa

sawit, kakao, dan perikanan;

c. Model Pengembangan Kawasan

Inovasi Energi yang berbasisnon-

renewable dan renewable energy di

Provinsi Kalimantan Timur.

DAFTAR PUSTAKA

Arsyad, Lincolin,1998.Ekonomi Pembangunan.

Edisi kedua, Yogyakarta: BPFE-

Yogyakarta

Baltagi, Budi H 2005. Econometric Analysis of

Panel Data. Third Edition. Chichester:

Jhon Wiley and sons.

Bank Dunia Dan International Finance

Corporation. 2010.Doing Bussiness di

Indonesia 2010:Memperbandingkan

Kebijakan Usaha di 14 kota dan 183

Perekonomian. Washington, DC :

Publikasi Bank Dunia dan International

Finance Corporation.

-----------,2000. Ekonomi Makro. Yogyakarta:

BPFE-Yogyakarta.

Boediono,1999. Ekonomi Makro. Yogyakarta:

BPFE-Yogyakarta.

Borensztein, E. & De Gregorio, J. & Lee, J-W.,

1998. "How does foreign direct

investment affect economic growth?,"

Journal of International Economics,

Elsevier , vol. 45(1), pages 115-135,

June.

Brian J. Aitken & Ann E. Harrison, 1999. "Do

Domestic Firms Benefit from Direct


ISSN : 2302-3791

Foreign Investment? Evidence from

Venezuela," American Economic

Review, American Economic

Association, vol. 89(3), pages 605-618,

June.

Carcovic, Mario and Levine, Ross. 2004. Does

Foreign Direct Investment accelerate

Economic Growth?. Published on The

Institute of International Economics

Confereences. Washington.

Chenery, Hollis B. And Carter, Nicholas G.

1973. Foreign Assistance and

Development Performance, 1960-1970.

The American Economic Review (AER),

63(2), 459 - 68.

Dajan, Anto. 1984. Pengantar Metode Statistik.

Jilid 2. Jakarta: LP3ES.

Gujarati,Domodar N.2003. Basic Econometrics.

Fourth Edition. New York: The

McGraw-Hill Companies.

----------. 1995. Ekonometrika Dasar. Jakarta:

Erlangga.

Haddad, M. and A. Harrison, 1993, "Are there

Positive Spillovers from Direct Foreign

Investment?", Journal of Development

Economics, Vol. 42, pp. 51-74.

Irwan dan Suparmoko,1992. Ekonomika

Pembangunan. Edisi lima, Yogyakarta:

BPFE-Yogyakarta.

Ismet, Johar. 1996. “Analisis Pertumbuhan

Ekonomi Dan Distribusi Pendapatan

Masyarakat Kota Batam Dengan

Pendekatan Model System Neraca Sosial

Ekonomi (SNSE)”online),(diakses

tanggal 30Maret 2010)

Kelley, C. Allen dan Robert M.

Schmidt.1995.”Aggregate Population

and Economic Growth Corelation: The

role of the components of demographic

changes” (online),(diakses tanggal 21

Maret 2010)

Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian. 2011. Masterplan

Percepatan dan Perluasan

Pembangunan Ekonomi Indonesia.

Jakarta:Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian, Deputi Bidang

Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian

Kobrin, S.J. 1977.“Foreign Direct Investments,

Industrialization, and Social Change”,

Jai Press, Connecticut.

Kuncoro, Mudrajat. 2000. “Ekonomi

Pembangunan: Teori, Masalah dan

Kebijakan”, UPP AMP YKPN,

Yogyakarta.

Kuntjoro Jakti, Dorojatun,2003. Mau kemana

Pembangunan Ekonomi Indonesia.

Jakarta: Prenada Media.

Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat

(LPEM). 2007. Construction of Regional

Index of Cost of Doing Business in

Indonesia

Lipsey, Richard G dkk, 1991. Pengatar Makro

Ekonomi. Edisi kedelapan, Jakarta:

Erlangga.

Magnus Blomstrom & Robert E. Lipsey &

Mario Zejan, 1994. "What Explains

Developing Country Growth?," NBER

Working Papers 4132, National Bureau

of Economic Research, Inc.

Mishkin, Frederich.1996. “The Channels of

Monetary Transmission : Lesson for

Monetary Policy” .National Bureau of

Economic Research Working Paper vol

5464: 2

Mubyarto. 2003. ” Teori Investasi dan

Pertumbuhan Ekonomi Dalam Ekonomi

Pancasila ”. Jurnal Ekonomi Rakyat.

Edisi 16: 4

Noerdhaus dan samuelson, 2000. Ilmu Makro

Ekonomi. Jakarta: Media Global Edukasi.

Pujiati, Amin.2007. “Analisis Pertumbuhan

Ekonomi Di Karesidenan Semarang Era

Desentralisasi Fiskal " Jurnal

Pembangunan. (Online),hal: 61-

70,(http://uns.ac.id/ejournal/index.php/ak

u/article/viewPDFInterstitial/15656/1564

8/, diakses 20 Januari 2010)

Rosyidi, Suherman.2000. Pengantar Ilmu

Ekonomi. Jakarta:Erlangga.

Sadli, M, (2002), “Beberapa Masalah Dalam

Ekonomi Makro”, Modul Pelatihan

Training Manajer BRI, Jakarta.

Samuelson, Paul A dan William

D.Nordhaus.2001.”Ilmu

Makroekonom”.Edisi Tujuh

Belas.Terjemahan .Jakarta:PT Media

Global Edukasi.

Sarwoko, 2005. Dasar-Dasar ekonometrika.

Yogyakarta: Andi.

http://uns.ac.id/ejournal/index.php/aku/article/viewPDFInterstitial/15656/15648





ISSN : 2302-3791

Sitompul,novita linda.2007. analisis pengaruh

investasi dan tenaga kerja terhadap

PDRB Sumatra Utara.Tesis tidak

diterbitkan.Medan: pasca Sarjana

Universitas sumatra utara.

Sodik, Jamzani,dkk. 2005. “Investasi,

Pendidikan Tenaga Kerja Dan

Pertumbuhan Ekonomi Regional (Studi

Kasus Pada 26 Propinsi Di Indonesia,

Pra Dan Pasca Otonomi)“Jurnal

Ekonomi Pembangunan.

(Online),vol.10,No.2(http://upn.ac.id/ejo

urnal/ article / view PDF Interstitial/,

diakses 20 Januari 2010)

Sukirno, Sadono.1981. Pengantar Teori

Makroekonomi. Jakarta: Bima Grafika

----------.1981. Pengantar Teori

Makroeskonomi. Jakarta: Bima Grafika

----------.1985. Ekonomi Pembangunan Proses,

Masalah dan Dasar Kebijaksanaan.

Jakarta: Fakultas Ekonomi UI dengan

Bima Grafika.

---------.2004. Makroekonomi Teori Pengantar.

Jakarta: Bima Grafika.

Suparmoko.1996. Pengantar Ekonometrika

Makro. Edisi ketiga, Yogyakarta: BPFE-

Yogyakarta

Syamsiyah, Siti. 2007. “Analisis Kualitas

Tenaga Kerja Dan Investasi Terhadap

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten

Karanganyar”.skripsi yang diterbitkan

(http://ums.com/skrispsi/article/viewPDF

Interstitial/,diakses 19 Januari 2010)

Tarmidi,T Lepi.1992. Ekonomi Pembangunan.

Jakarta: Fakultas Ekonomi UI.

Verbeek, Marno.2000. A Guide to Modern

econometrics. Chicherster:Jhon Wiley

and sons.

Widarjono, Agus.2005. Ekonometrika Teori

dan Aplikasi. Yogyakarta: Ekonisia

Fakultas ekonomi UII

Winoto, Joyo,2000,ekonomi pembangunan.

Bahan bacaan tambahan mata kuliah

perencanaan ekonomi wilayah dan

pedesaan. Program studi ilmu

prencanaan pembangunan wilayah dan

pedesaan program pascasarjana IPB.

Worldbank. 2011. Perkembangan Triwulanan

Perekonomian Indonesia: Tantangan

saat ini, peluang masa depan. Jakarta:

Juni 2011

Worldbank. 2011. Perkembangan Triwulanan

Perekonomian Indonesia: Masa

Bergejolak. Jakarta: Oktober 2011

www.BPS.go.id


ISSN : 2302-3791

PENERAPAN PEMBELAJARAN DENGAN PENDEKATAN AIR PADA

MATERI SIFAT-SIFAT BANGUN DAN HUBUNGAN

ANTAR BANGUN DI KELAS V SD

Nur Qomariyah Nawafilah *)

*)

Dosen Universitas Islam Lamongan

ABSTRAK Siswa sering menganggap bahwa matematika adalah pelajaran yang sulit. Oleh karena

itu guru harus menggunakan cara yang tepat dalam mengajarkannya. Salah satu solusi

dari permasalahan itu adalah pendekatan AIR (Auditory, Intellectualy, Repeatition).

Peneliti mengadakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengelolaan

pembelajaran oleh guru, aktivitas dan kinerja siswa, hasil belajar serta respon siswa

terhadap pendekatan AIR. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan

rancangan one shot-case study dan dilaksanakan di MI Miftahul Ulum Simbatan

Lamongan. Penelitian ini berlangsung selama 3 kali pertemuan yang pelaksanaannya

sesuai dengan RPP yang telah dibuat oleh peneliti. Data yang diperoleh dari penelitian

yaitu data pengelolaan pembelajaran dan data aktivitas siswa yang diperoleh melalui

lembar pengamatan, data kinerja siswa yang diperoleh melalui kartu penilaian unjuk

kerja, data hasil belajar siswa yang diperoleh melalui soal tes hasil belajar, serta data

respon siswa yang diperoleh melalui lembar angket respon siswa. Berdasarkan hasil

analisis data, dapat disimpulkan bahwa kemampuan guru dalam mengelola

pembelajaran baik dengan rata-rata 2,78. Aktivitas siswa yang paling menonjol adalah

memperhatikan penjelasan guru atau siswa lain. Kinerja siswa baik dengan rata-rata

keseluruhan 17 untuk LKS 1 dan17,2 untuk LKS 2. Hasil belajar siswa mencapai 40%.

Respon siswa adalah sangat positif sebesar 92,43%.

Kata kunci: Pendekatan AIR, bangun dan hubungan antar bangun

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan suatu upaya

untuk memberikan pengetahuan dan keahlian

tertentu kepada manusia untuk mengembangkan

potensi diri agar mampu menghadapi setiap

perubahan yang terjadi. Sebagaimana tercantum

dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional (2003: 3)

pasal 1 ayat 1 bahwa pendidikan adalah usaha

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana

belajar agar peserta didik secara aktif dapat

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta

keterampilan yang diperlukan dirinya,

masyarakat, bangsa dan negara.

Pemerintah melakukan berbagai upaya

untuk meningkatkan mutu pendidikan di

Indonesia yang kualitasnya masih rendah. Salah

satu upayanya yaitu dengan senantiasa

menyempurnakan kurikulum. Kurikulum yang

berlaku saat ini adalah Kurikulum Tingkat

Satuan Pendidikan (KTSP). KTSP merupakan

kurikulum operasional yang dikembangkan oleh

setiap satuan pendidikan serta merupakan acuan

dan pedoman bagi pelaksanaan pendidikan untuk

mengembangkan berbagai ranah pendidikan

(pengetahuan, keterampilan, dan sikap) dalam

seluruh jenjang dan jalur pendidikan, khususnya

pada jalur pendidikan sekolah (Mulyasa, 2006:

44).

Matematika merupakan salah satu bidang

studi yang mendukung perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi. Matematika

menduduki peranan penting dalam bidang

pendidikan karena selain sebagai fondasi bagi

ilmu pengetahuan, matematika juga sebagai

pembantu bagi ilmu pengetahuan yang lain.

Namun matematika sering digambarkan

sebagai pelajaran yang sulit, membosankan,

bahkan menakutkan. Karena anggapan tersebut

maka siswa semakin tidak menyukai pelajaran

matematika. Matematika mata pelajaran yang

sulit dipahami karena keabstrakan konsepnya

(Ruseffendi, 1988: 69). Kebanyakan konsep yang


ISSN : 2302-3791

diajarkan guru hanya sekedar dihafalkan

sehingga kurang bermakna bagi siswa.

TIMSS (Trends in International

Mathematics and Science) dan PISA

(Programme for International Student

Assesment) menyebutkan bahwa untuk

matematika Indonesia berada di peringkat 36 dari

48 negara (Satria, 2009 dalam http://www.mail-

archive.com/forum-

pembacakompas%40yahoogroups.com). Fakta

ini mengisyaratkan bahwa penguasaan siswa

terhadap konsep materi yang diajarkan dalam

pelajaran matematika masih rendah. Banyak

faktor yang melatarbelakangi terjadinya hal itu,

salah satunya yaitu karena cara penyajian materi

pelajaran atau pembelajaran yang dilaksanakan.

Kebanyakan guru masih menggunakan metode

ceramah tanpa memperhatikan keterlibatan siswa

dalam pembelajaran.

Usaha yang dapat dilakukan guru

sebelum melaksanakan kegiatan belajar mengajar

adalah membuat rencana pembelajaran sematang

mungkin agar proses belajar mengajar dapat

terlaksana dengan baik. Menurut Suyatno (2009:

9) pembelajaran hendaknya dimulai dari

masalah-masalah aktual, autentik, relevan, dan

bermakna bagi siswa sehingga siswa dapat

menerapkan konsep yang dipelajarinya di dalam

kehidupan sehari-hari.

Untuk meningkatkan keterlibatan siswa,

guru juga harus pandai memilih model, metode,

strategi maupun pendekatan yang sesuai dengan

materi yang disampaikan. Salah satu pendekatan

yang mendorong siswa untuk belajar lebih aktif

yaitu pendekatan AIR. Unsur-unsur dalam

pendekatan AIR yaitu (1) Auditory; (2)

Intellectually; (3) Repeatition. Auditory yang

bermakna bahwa belajar haruslah dengan melalui

mendengarkan, menyimak, berbicara, presentasi,

mengemukakan pendapat, dan menanggapi.

Intellectually yang bermakna bahwa belajar

haruslah menggunakan kemampuan berpikir

(minds-on), belajar haruslah dengan konsentrasi

pikiran dan berlatih menggunakannya melalui

bernalar, menyelidiki, mengidentifikasi,

menemukan, mencipta, mengkonstruksi,

memecahkan masalah, dan menerapkan.

Repeatition merupakan pengulangan yang

bermakna pendalaman, perluasan, pemantapan

dengan cara siswa dilatih melalui pemberian

tugas atau kuis (Suyatno, 2009: 65 ).

Pelaksanaan pendekatan AIR nantinya

akan dikombinasikan dengan model

pembelajaran kooperatif yang mana model ini

dapat menuntun siswa untuk dapat bekerja sama

dan saling bertukar pendapat serta berdiskusi

dalam menyelesaikan permasalahan yang

diberikan guru. Model ini sangat sesuai jika

dipadukan dengan pendekatan AIR yang memang

dalam setiap unsurnya menekankan

pembelajaran berpusat pada siswa.

Materi yang digunakan dalam penelitian

ini adalah sifat-sifat bangun dan hubungan antar

bangun. Hal ini disebabkan materi ini cocok jika

diajarkan dengan pendekatan AIR yang menuntut

keaktifan siswa dalam membentuk konsep materi

yang diajarkan. Alasan lain adalah banyak

aplikasi materi ini dalam kehidupan sehari-sehari

siswa.

Dari uraian di atas, maka peneliti akan

melakukan penelitian yang berjudul Penerapan

Pembelajaran dengan Pendekatan AIR pada

Materi Sifat-Sifat Bangun dan Hubungan Antar

Bangun di Kelas V MI.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian

deskriptif. Pengamatan dilakukan pada

pengelolaan pembelajaran oleh guru, aktivitas

siswa selama proses pembelajaran, kinerja siswa

selama mengerjakan LKS, hasil belajar siswa

setelah diterapkan pembelajaran dengan

pendekatan AIR, serta respon siswa setelah

mengikuti pembelajaran dengan pendekatan AIR

.

Penelitian dilaksanakan di MI Miftahul

Ulum Simbatan Sarirejo Lamongan. Subyek

dalam penelitian ini adalah siswa kelas V MI

Miftahul Ulum Simbatan yang terdiri atas 15

orang siswa tahun pelajaran 2011-2012.

Rancangan penelitian yang digunakan

pada penelitian ini adalah One Shot Case Study,

karena hanya satu kelas saja yang dikenakan

perlakuan tertentu tanpa adanya kelas kontrol

dan tanpa tes awal. Dalam penelitian ini yang

dimaksud perlakuan tertentu yaitu penerapan

pendekatan AIR kepada subyek. Setelah

diterapkan perlakuan tersebut dilakukan analisis

terhadap pengelolaan pembelajaran oleh guru,

aktivitas siswa selama pembelajaran, kinerja

siswa dari proses pengerjaan LKS, dan hasil

belajar siswa dalam mengerjakan soal serta

respon siswa. Rancangan penelitian ini dapat

digambarkan sebagai berikut :

X O ( arikunto, 2002 : 77)

http://www.mail-archive.com/forum-pembacakompas%40yahoogroups.com




ISSN : 2302-3791

Keterangan:

X : Perlakuan, yaitu penerapan pendekatan AIR

dalam proses belajar mengajar.

O : Hasil penelitian selama dan setelah

perlakuan, yaitu pengelolaan pembelajaran

selama kegiatan pembelajaran berlangsung

dengan penerapan pendekatan AIR, aktivitas

siswa selama kegiatan pembelajaran

berlangsung dengan penerapan pendekatan

AIR, kinerja siswa dalam mengerjakan LKS,

hasil belajar siswa setelah pembelajaran

dengan penerapan pendekatan AIR, respon

siswa setelah penerapan pendekatan AIR.

Prosedur pelaksanaan penelitian ini

dibagi atas empat tahap (Moleong, 2001), yaitu:

1. Tahap Persiapan

Sebelum melakukan penelitian,

kegiatan-kegiatan yang dipersiapkan peneliti

antara lain adalah: (a) menentukan tempat dan

subyek penelitian, (b) mengunjungi sekolah

yang akan digunakan untuk penelitian dan

meminta izin persetujuan untuk melakukan

penelitian, (c) membuat perangkat

pembelajaran dan instrumen penelitian yang

terdiri atas RPP, LKS, lembar kuis, lembar

pengamatan pengelolaan pembelajaran dan

aktivitas siswa, kartu penilaian unjuk kerja

siswa, lembar soal tes, dan lembar angket

respon siswa terhadap pembelajaran yang

menerapkan pendekatan AIR.

2. Tahap Pelaksanaan Pada tahap pelaksanaan, aktivitas yang

dilakukan antara lain adalah: (a) persiapan

siswa, (b) pemilihan dan pembentukan

kelompok heterogen, (c) pelaksanaan

pembelajaran dengan pendekatan AIR, (d)

pelaksanakan pengamatan terhadap

pengelolaan pembelajaran oleh guru, aktivitas

siswa selama penerapan pembelajaran dengan

pendekatan AIR, dan pengamatan terhadap

kinerja siswa dalam mengerjakan LKS, (e)

melakukan tes hasil belajar yang dilaksanakan

pada akhir pembelajaran, (f) menyebarkan

angket respon siswa setelah penerapan

pembelajaran dengan pendekatan AIR.

3. Analisis Data

Kegiatan analisis data dilakukan setelah

pengumpulan data. Data-data yang dianalisis

adalah sebagai berikut:

a. Pengelolaan Pembelajaran

Untuk mengolah hasil observasi dari

pengelolaan pembelajaran oleh guru

selama penerapan pendekatan AIR

dilakukan dengan cara menghitung nilai

rata-rata setiap kategori.

Kriteria hasil penelitian sebagai

berikut:

Nilai < 0,50 : Sangat kurang

0, 50 ≤ nilai ≤ 1, 50 : Kurang

1, 50 ≤ nilai ≤ 2, 50 : Cukup

2, 50 ≤ nilai ≤ 3, 50 : Baik

Nilai ≥ 3,5 : Sangat baik

Adapun kategorinya adalah sebagai

berikut:

1 : Sangat baik

2 : Baik

3 : Kurang baik

4 : Tidak baik

b. Aktivitas siswa

Lembar pengamatan aktivitas siswa

menunjukkan keaktifan siswa dalam

model pembelajaran yang dianalisis

sebaga berikut:

Persentase =

(Azizah, 1998)

c. Kinerja siswa

Untuk menganalisis data digunakan

kartu penilaian sebagai pedoman penilaian

dengan skala sebagai berikut:

1 : Tidak benar

2 : Kurang benar

3 : Benar tetapi kurang sempurna

4 : Sempurna (Rahaju, 2008)

Skor yang akan diperoleh siswa

pada rentang 6 skor 24.

Pengkategorian siswa dibagi menjadi 4

kategori berdasarkan skor yang diperoleh

setiap siswa adalah sebagai berikut:

6 – 10 : Gagal

11 – 15 : Kurang berhasil

16 – 20 : Berhasil

21 – 24 : Sangat berhasil

Lembar Unjuk Kerja Siswa sebagai

perangkat penilaian otentik dapat

dikatakan efektif jika hasil unjuk kerja

kelompok siswa memenuhi kriteria

berhasil atau sangat berhasil.

d. Tes Hasil Belajar

Untuk mengetahui ketuntasan siswa,

ditentukan oleh persentase ketuntasan

yang dihitung dengan cara:


ISSN : 2302-3791

Sedangkan perhitungan untuk menyatakan

persentase banyaknya siswa yang tuntas

dihitung dengan cara:

Berdasarkan ketentuan dari sekolah

tempat penelitian, satu kelas dikatakan

tuntas belajar jika minimal 85% siswa

tuntas.

e. Angket Respon

Data angket respon siswa dihitung

dengan cara menentukan persentase dari

setiap pertanyaan . Respon siswa

dikatakan positif jika persentase sikap

positif lebih dari atau sama dengan 75%.

Data tersebut dianalisis dengan

menggunakan statistik deskriptif, dengan

persentase sebagai berikut:

Rs =

Rs=Persentase respon siswa

Tabel kategori respon siswa

No. Persentase Respon Siswa (%) Kategori

1.

2.

3.

4.

Rs ≥ 85

70 ≤ Rs < 85

50 ≤ Rs < 70

Rs < 50

Sangat positif

Positif

Kurang positif

Tidak positif

(Khabibah, 2006: 97) 4. Penulisan Laporan Penelitian

Penulisan laporan penelitian yang

menjelaskan kegiatan penelitian dari

persiapan penelitian sampai dengan penarikan

kesimpulan dari data-data yang telah

dianalisis untuk menjawab pertanyaan

penelitian yang meliputi pengelolaan

pembelajaran, aktivitas siswa, data kinerja

siswa, data tes hasil belajar, dan data angket

respon siswa.


1. Hasil Pengelolaan Pembelajaran

Berdasarkan hasil pengamatan

pengelolaan pembelajaran, meskipun ada

beberapa kegiatan yang kurang terlaksana

dengan baik, namun secara keseluruhan

kemampuan guru dalam mengelola

pembelajaran dengan pendekatan AIR

memperoleh rata-rata 2,78 dengan kriteria

baik.

2. Hasil Aktivitas Siswa Pengamatan aktivitas siswa

dilaksanakan selama pembelajaran sifat-sifat

bangun dan hubungan antar bangun

berlangsung. Berdasarkan hasil pengamatan

diperoleh bahwa aktivitas siswa dalam

memperhatikan/ mendengarkan penjelasan

guru atau siswa lain (Auditory) sebesar

26,38%, membaca/ memahami LKS

(Auditory) sebesar 7,83%, berdiskusi/

bertanya antar siswa dengan siswa dan siswa

dengan guru (Auditory) sebesar 11,12%,

mengerjakan LKS secara berkelompok

(Auditory dan Intellectually) sebesar 13,24%,

presentasi (Auditory) sebesar 6,45%,

mengajukan pertanyaan (Auditory) sebesar

1,89%, menanggapi pertanyaan (Auditory)

sebesar 2,08%, mencatat/ merangkum

(Intellectually) sebesar 12,01%, mengerjakan

kuis (Repetition) sebesar 14,9%, melakukan

perilaku yang tidak relevan sebesar 7,32%.

Dengan demikian dapat dinyatakan

bahwa aktivitas yang paling dominan adalah

memperhatikan/ mendengarkan penjelasan

guru atau siswa lain (Auditory) sebesar

26,38%. Hal ini dikarenakan memang siswa

sudah terbiasa dengan pembelajaran dengan

metode ceramah yang memang siswa bersifat

pasif (hanya mendengarkan penjelasan guru).

Imbasnya dapat dilihat pada aktivitas

mengajukan dan menjawab pertanyaan yang

merupakan aktivitas dengan presentase paling

kecil diantara aktivitas-aktivitas yang lain.


ISSN : 2302-3791

3. Hasil Kinerja Siswa

Dalam penelitian ini, analisis data

secara keseluruhan mengenai kinerja siswa

pada LKS 1 dan LKS 2 dengan menerapkan

pendekatan AIR disajikan dalam tabel

berikut : Tabel Rata-rata Kategori LKS 1

Kelompok Jumlah Nilai Kategori

1 14 Kurang berhasil

2 19 Berhasil

3 17 Berhasil

4 18 Berhasil

5 17 Berhasil

Rata-rata keseluruhan 17 Berhasil

Dari tabel di atas dapat dinyatakan

bahwa kinerja siswa baik dengan rata-rata

keseluruhan 17. Dengan demikian dapat

disimpulkan kinerja siswa untuk LKS 1

selama penerapan pendekatan AIR pada

pembelajaran materi sifat-sifat bangun dan

hubungan antar bangun baik.

Tabel Rata-rata Kategori LKS 2

Kelompok Jumlah Nilai Kategori

1 16 Berhasil

2 18 Berhasil

3 18 Berhasil

4 19 Berhasil

5 15 Kurang berhasil

Rata-rata keseluruhan 17,2 Berhasil

Dari tabel di atas dapat dinyatakan

bahwa kinerja siswa baik dengan rata-rata

keseluruhan 17,2. Dengan demikian dapat

disimpulkan kinerja siswa untuk LKS 2

selama penerapan pendekatan AIR pada

pembelajaran materi sifat-sifat bangun dan

hubungan antar bangun baik.

4. Hasil Belajar Siswa

Tes hasil belajar siswa dilaksanakan

setelah penerapan pembelajaran dengan

pendekatak AIR pada materi sifat-sifat bangun

dan hubungan antar bangun selesai. Tes hasil

belajar ini terdiri atas 5 soal cerita. Tes

diberikan untuk mengetahui ketuntasan

belajar siswa setelah diterapkannya


Berdasarkan nilai tes hasil belajar siswa,

diperoleh bahwa dari 15 siswa yang

mengikuti tes, terdapat 6 siswa yang tuntas

dan 9 orang tidak tuntas.

Sehubungan dengan KKM yang

ditetapkan sekolah yaitu siswa dikatakan

tuntas untuk pelajaran matematika jika

nilainya ≥ 65 dan siswa dikatakan tuntas

secara klasikal jika 85% siswa mendapat nilai

≥ 65. Karena jumlah siswa yang tuntas

sebanyak 6 siswa, maka diperoleh presentase

ketuntasan belajar secara klasikal sebesar

40% saja. Sehingga dapat disimpulkan bahwa

setelah penerapan pembelajaran dengan

pendekatan AIR ketuntasan belajar siswa

secara klasikal tidak tercapai.

5. Hasil Respon Siswa

Angket respon siswa terhadap

pendekatan AIR diberikan setelah penerapan

pembelajaran dengan pendekatan AIR dan

setelah siswa mengerjakan tes. Data respon

siswa berfungsi untuk mengetahui pendapat

siswa tentang pembelajaran dengan

pendekatan AIR sesuai dengan indikator yang

ada pada lembar angket respon siswa.

Berdasarkan hasil angket, diperoleh

bahwa 93,34% siswa memberikan respon

positif (menjawab “ya”) selama mengikuti


Terdapat 86,67% siswa menjawab bahwa

dengan pembelajaran ini mereka lebih berani

bertanya. Sebanyak 80% siswa mengatakan

bahwa dengan pembelajaran ini membuat

mereka lebih berani mengungkapkan


ISSN : 2302-3791

pendapat dan 86,67% juga menjawab bahwa

dengan pembelajaran ini membuat siswa lebih

memahami materi pelajaran. Masih banyak

lagi respon-respon positif yang diberikan

siswa mengenai penerapan pembelajaran AIR.

Secara keseluruhan, sebanyak 92,43% siswa

merespon positif terhadap pembelajaran

dengan pendekatan AIR. Karena persentase

siswa ≥85, maka respon siswa dikategorikan

sangat positif terhadap pembelajaran dengan

pendekatan AIR.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

a. Kemampuan guru dalam mengelola

pembelajaran matematika pada materi

sifat-sifat bangun dan hubungan antar

bangun dengan menggunakan

pendekatan AIR di kelas V MI Miftahul

Ulum Simbatan adalah baik dengan rata-

rata keseluruhan 2,78.

b. Aktivitas siswa yang paling dominan

selama mengikuti pembelajaran dengan

menggunakan pendekatan AIR di kelas V

MI Miftahul Ulum Simbatan adalah

memperhatikan atau mendengarkan

penjelasan guru atau siswa lain.

c. Kinerja siswa dalam mengerjakan LKS

adalah berhasil dengan rata-rata

keseluruhan untuk LKS 1 sebesar 17 dan

LKS 2 sebesar 17,2.

d. Hasil belajar siswa setelah penerapan

pendekatan AIR pada pembelajaran

materi sifat-sifat bangun dan hubungan

antar bangun di kelas V MI Miftahul

Ulum Simbatan belum tuntas dengan

ketuntasan belajar sebesar 40%, sehingga

ketuntasan belajar klasikal tidak tercapai.

e. Respon siswa setelah mengikuti

pembelajaran dengan menggunakan

pendekatan AIR adalah sangat positif

dengan persentase 92,43%.

2. Saran Berdasarkan hasil yang diperoleh,

maka peneliti memberikan saran sebagai

berikut:

a. Hendaknya guru matematika mencoba

menerapkan pendekatan AIR untuk

meningkatkan peran siswa dalam

pembelajaran dengan berusaha

memperbaiki dari segi pelaksanaan

pembelajaran dan soal berupa LKS yang

akan dikerjakan siswa secara

berkelompok.

b. Untuk meningkatkan keaktifan siswa

sebaiknya guru melatih siswa sejak dini

mengungkapkan ide atau pendapat

mereka dengan banyak memberikan

pertanyaan yang memancing.

c. Penelitian hendaknya dilakukan pada

sekolah yang sudah pernah menerapkan

model pembelajaran kooperatif dengan

pendekatan AIR sehingga siswa tidak

bingung selama pembelajaran

berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi.2002. Prosedur Penelitian

Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka

Cipta.

Azizah, Umi. 1998. Pengembangan Model

Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD untuk

Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Kimia

di SMU. Tesis yang tidak dipublikasikan.

Surabaya: Unesa.

Depdiknas. 2003. Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang

Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta.

Khabibah, Siti. 2006. Pengembangan Model

Pembelajaran Matematika Dengan Soal

Terbuka Untuk Meningkatkan Kreativitas

Siswa Sekolah Dasar. Disertasi tidak

dipublikasikan. Surabaya: Unesa.

Moleong, Lexy J. 2001. Metodologi Penelitia

Kualitatif. Bandung: Remaja Rosadakarya.

Mulyasa. 2006. Kurikulum Tingkat Satuan

Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Surabaya: Unpress Unesa.

Rahaju, Endah Budi. 2008. Suplemen Asesmen

Jurusan Matematika. Surabaya: Unpress

Unesa.

Russefendi. 1988. Pengantar Kepada Membantu

Guru Mengembangkan Kompetensinya dalam

Pengajaran Matematika untuk Meningkatkan

CBSA. Bandung: Tarsito.

Satria. 2009. Kualitas pendidikan Matematika di

Indonesia

(http://www.mailarchive.com/forumpembaca

kompas%40yahoogroups.com, diakses

tanggal 12 februari 2011).

Suyatno. 2009. Menjelajah Pembelajaran

Inovatif. Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka

http://www.mailarchive.com/forumpembacakompas%40yahoogroups.com

http://www.mailarchive.com/forumpembacakompas%40yahoogroups.com


ISSN : 2302-3791

TAUHID DAN FIKIH DALAM NASKAH KITAB KEMATIAN

Rosinta Anjar Prima Pangastuti *)

*)

Dosen Universitas Islam Lamongan

ABSTRAK

Naskah Kitab Kematian mengandung ajaran-ajaran yang dapat diambil manfaatnya oleh

pembaca, oleh karena itu naskah tersebut harus diungkapkan isinya. Selain bermanfaat dalam

kehidupan, pengungkapan ajaran tauhid dan fikih dalam naskah tersebut adalah sebagai wujud

pelestarian budaya Indonesia. Fokus penelitian ini yaitu ajaran tauhid dalam naskah Kitab Kematian

dan fikih dalam naskah Kitab Kematian. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan ajaran tauhid

dan fikih dalam naskah Kitab Kematian. Tauhid artinya menjadikan sesuatu menjadi satu atau

keyakinan tentang satu atau Esanya Tuhan. Fikih adalah ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara

yang diperoleh dari dalil-dalil yang tafshili (terinci) yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang

diambil dari dasar-dasar Alquran dan Sunnah (hadis). Rancangan penelitian yang digunakan dalam

naskah Kitab Kematian ini adalah penelitian filologi dengan edisi naskah tunggal. Untuk

mengumpulkan data digunakan teknik baca catat. Teknik analisis data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah teknik deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ajaran tauhid dalam Kitab Kematian terdiri atas (1) Ilah

yang terbagi menjadi Ilah uluhiyah, Ilah rububiyah, dan asma‟ wa sifat: Maha Pengasih (Ar-Rahman),

Maha Penyayang (Ar-Rahim), Maha Pemurah (Al-Karim), Maha Pemaaf (Al-Afuww), Maha Esa (Al-

Wahid), Maha Besar (Al-Kabir), Maha Kuasa (Al-Qudrah), Maha Berkehendak (Al-Iradah) (2)

Nubuwwah, dan (3) Samiyyat (membahas tentang alam kubur, azab kubur, bangkit di padang

mahsyar, surga dan neraka, arsy, dan kiamat). Ajaran fikih dalam Kitab Kematian ini membahas

tentang puasa, zakat, membaca Alquran, berbakti kepada orang tua, kewajiban terhadap jenazah, zina,

dan sholat.

Kata-kata Kunci: naskah, tauhid, fikih, filologi

Peninggalan kebudayaan bangsa

Indonesia sebagian besar berbentuk tulisan.

Dari tulisan tersebut, diperoleh gambaran lebih

jelas mengenai alam pikiran, adat-istiadat, dan

sitem nilai masyarakat pada zaman lampau,

suatu pengertian yang tidak mungkin tercapai

jika bahan-bahan keterangan ini hanya terdiri

dari peninggalan material, karena dalam hal itu

banyak kesimpulan pakar berdasarkan dugaan

belaka. Dalam penelitian peninggalan tulisan

dan kebendaan merupakan dua unsur yang

saling melengkapi (Ikram, 1997:24). Oleh

karena itu, penelitian terhadap naskah penting

untuk dilakukan mengingat naskah memuat

berbagai ilmu pengetahuan dan berbagai

kebudayaan masa lampau.

Semua naskah lama merupakan rekaman

kebudayaan Indonesia dari kurun zaman yang

lama, yang mengandung berbagai ragam

lukisan kebudayaan, buah pikiran, ajaran budi

pekerti, nasihat, hiburan, pantangan, dan lain

sebagainya, termasuk kehidupan keagamaan

mereka di waktu itu (Baried, 1994:vii).

Ditambahkan pula oleh Purnomo (2007:6)

bahwa isi dari naskah atau dokumen tertentu

tersebut adalah seluruh aspek kehidupan budaya

masyarakat atau bangsa yang bersangkutan,

seperti: kehidupan religi, sistem filsafat,

kepercayaan, atau hal-hal teknis keseharian

seperti: pengobatan, arsitektur, mata

pencaharian, pengajaran berbagai keahlian dan

keterampilan, serta seluruh aspek kehidupan

pada umumnya.

Naskah lama Indonesia terdapat di

banyak daerah, seperti Jawa, Melayu, Sunda,

Madura, Bali, Aceh, Makasar, dan Bugis

(Robson, 1994:1). Jawa merupakan satu di

antara daerah-daerah yang menyimpan banyak

naskah lama. Naskah-naskah tersebut tersimpan

rapi di museum-museum. Misalnya saja

Museum Mpu Tantular Sidoarjo, Museum

Sunan Giri Gresik, Museum Trowulan

Mojokerto, dan masih banyak lainnya. Selain

itu, naskah-naskah lama ada yang merupakan

milik pribadi dari perorangan, namun

keberadaannya sulit diketahui.


ISSN : 2302-3791

Museum Mpu Tantular merupakan

museum milik pemerintah yang didirikan di

Jalan Raya Buduran, Jembatan Layang

Sidoarjo. Museum tersebut memiliki banyak

koleksi benda-benda kuno. Salah satu di antara

benda-benda kuno tersebut adalah naskah lama.

Naskah lama yang terdapat di Museum Mpu

Tantular ada yang ditulis pada kulit binatang,

kertas, kulit kayu, maupun lontar. Naskah-

naskah tersebut disimpan dan dirawat dengan

baik agar terjaga kelestariannya. Namun, jika

hanya dijaga kelestarian bendanya tanpa

diketahui isinya maka naskah-naskah tersebut

tidak berguna untuk kehidupan manusia.

Naskah-naskah yang tersimpan di

Museum Mpu Tantular tersebut seperti naskah

Bustam Salatin, naskah Serat Yusuf, naskah

Serat Menak, naskah Kitab Kematian dan

sebagainya. Naskah Kitab Kematian merupakan

naskah yang belum pernah diteliti. Oleh karena

itu, naskah Kitab Kematian tersebut akan

menjadi menarik jika digali isinya lebih dalam

lagi.

Naskah Kitab Kematian menggambarkan

salah satu aspek kehidupan manusia yaitu

tentang kematian dan kehidupan setelah

kematian. Setiap makhluk hidup yang

diciptakan Allah SWT di dunia tidak luput dari

dua hal yaitu hidup dan mati. Hidup adalah

suatu pertalian antara ruh dan jasad. Keduanya

tidak bisa dipisahkan, bila terpisahkan maka

seseorang tidak bisa hidup. Dengan hidup

manusia bisa merasakan berbagai macam

kenikmatan. Tapi ingat, bahwa kehidupan

manusia di dunia ini hanya bersifat sementara.

Untuk itu pada saat hidup kita harus berusaha

untuk mengerjakan amal kebaikan sebagai

bekal menuju kehidupan yang abadi, karena

kebahagiaan serta kesengsaraan yang dirasakan

kelak bergantung amalan kita saat hidup di

dunia. Di samping itu kita juga harus memohon

kepada dari Allah SWT agar selalu dilimpahkan

rahmat baik di dunia maupun akhirat.

Akhirat dipakai untuk mengistilahkan

kehidupan alam baka (kekal) setelah kematian/

sesudah dunia berakhir. Pernyataan peristiwa

alam akhirat sering kali diucapkan secara

berulang-ulang pada beberapa ayat di dalam

Alquran, yang mengisahkan tentang kiamat dan

akhirat. Akhirat dianggap sebagai salah satu

dari rukun iman yaitu: percaya kepada Allah,

percaya adanya malaikat, percaya akan kitab-

kitab suci, percaya adanya nabi dan rasul, dan

percaya takdir dan ketetapan Allah. Menurut

kepercayaan Islam, Allah akan memainkan

peranan, beratnya perbuatan masing-masing

individu. Allah akan memutuskan apakah orang

tersebut di akhirat akan diletakkan di neraka

atau di surga.

Akhirat adalah dimensi fisik dan hukum-

hukum dunia nyata yang terjadi setelah dunia

fana berakhir. Bagi mereka yang beragama

samawi meyakini bahwa kehidupan akhirat

sebagai tempat di mana segala perbuatan

seseorang di dalam kehidupan dunia ini akan

dibalas. Namun tidak sedikit juga orang yang

meragukan akan adanya kehidupan akhirat

(kehidupan setelah kematian). Mereka-mereka

yang meyakini adanya kehidupan akhirat ada

yang menyatakan: 'Mudahnya meyakini adanya

kehidupan setelah kematian sama mudahnya

dengan meyakini adanya hari esok setelah hari

ini, adanya nanti setelah sekarang, adanya

memetik setelah menanam'. Dengan meyakini

adanya kehidupan akhirat setelah kehidupan di

dunia ini akan menjaga seseorang dari bertindak

sesuka hatinya, karena ia yakin segala hal yang

ia perbuat dalam kehidupannya sekarang akan

dituainya kemudian di alam setelah kematian.

Azab akhirat, alam kubur, dan

sebagainya adalah pengetahuan yang selama ini

dapat kita dengar dan baca melalui Alquran

maupun Hadis. Pengetahuan yang seperti itu

disebut ilmu tauhid. Selain unsur tauhid, dalam

naskah Kitab Kematian mengandung unsur

fikih. Tauhid artinya menjadikan sesuatu

menjadi satu. Tauhid menurut Adlan (1995:33)

adalah mengesakan Allah tanpa keraguan

sedikitpun. Menurut istilah agama Islam, tauhid

adalah keyakinan tentang satu atau Esanya

Tuhan. Segala pikiran dan teori berikut dalil-

dalilnya yang menjurus pada kesimpulan bahwa

Tuhan itu satu disebut ilmu tauhid. Fikih adalah

ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara

yang diperoleh dari dalil-dalil yang tafshili

(terinci) yakni dalil-dalil atau hukum-hukum

khusus yang diambil dari dasar-dasar Alquran

dan Sunnah (hadis). Kitab Kematian

mengandung ajaran tauhid yang terbagi menjadi

ilah, nubuwwah, dan samiyyat (tentang alam

http://id.wikipedia.org/wiki/Al_Qur%27an

http://id.wikipedia.org/wiki/Rukun_iman

http://id.wikipedia.org/wiki/Allah

http://id.wikipedia.org/wiki/Malaikat

http://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_suci_Islam

http://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_suci_Islam

http://id.wikipedia.org/wiki/Nabi

http://id.wikipedia.org/wiki/Rasul

http://id.wikipedia.org/wiki/Dimensi

http://id.wikipedia.org/wiki/Fisik

http://id.wikipedia.org/wiki/Agama_samawi




ISSN : 2302-3791

kubur, azab kubur, bangkit di padang mahsyar,

alam akhirat, arsy, kiamat). Sedangkan ajaran

fikih dalam Kitab Kematian yaitu tentang

kewajiban terhadap jenazah, puasa, zakat,

sholat, membaca Alquran, berbakti kepada

orang tua, dan zina.

Naskah Kitab Kematian mengandung

ajaran-ajaran yang dapat diambil manfaatnya

oleh pembaca, oleh karena itu naskah tersebut

harus diungkapkan isinya. Selain bermanfaat

dalam kehidupan, pengungkapan ajaran tauhid

dan fikih dalam naskah tersebut adalah sebagai

wujud pelestarian budaya Indonesia.

Pengungkapan unsur tersebut akan diungkap

dalam penelitian ini dengan judul “Kitab

Kematian: Ajaran Tauhid dan Fikih (Kajian

Filologi)”.

1.1 Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu

mendeskripsikan ajaran tauhid dan fikih dalam

naskah Kitab Kematian. Manfaat dalam

penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan

manfaat praktis. Bagi peneliti secara teoritis

hasil penelitian ini dapat menambah wawasan

tentang isi karya sastra Jawa dan merupakan

salah satu usaha untuk pengembangan ilmu,

utamanya ilmu sastra, serta berbagai disiplin

ilmu lainnya. Penelitian ini diharapkan dapat

dipakai sebagai bahan tambahan pengajaran

sastra Jawa di Jurusan Pendidikan Bahasa

Daerah FBS Unesa, bagi perguruan tinggi

lainnya bisa menambah materi kuliah yang

berkaitan dengan bidang studi, terutama

filologi, serta mata kuliah lainnya yang relevan,

ajaran tauhid dan fikih yang terdapat dalam

naskah dapat dijadikan sebagai suri tauladan

melalui pembelajaran di sekolah.

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian yang digunakan

dalam naskah Kitab Kematian ini adalah

penelitian filologi dengan edisi naskah tunggal.

Penelitian filologi adalah penelitian yang

berorientasi pada naskah-naskah klasik sebagai

objek utama penelitian. Dalam penelitian ini

digunakan edisi naskah tunggal karena hanya

ada satu naskah yang diteliti, yaitu naskah

Kitab Kematian.

Langkah-langkah yang digunakan dalam

penelitian ini disesuaikan dengan penelitian

filologi. Langkah-langkah tersebut dibagi

menjadi empat tahap, yaitu: deskripsi naskah

dan teks, transliterasi dan suntingan teks,

terjemahan teks, dan pengungkapan tauhid dan

fikih yang terkandung dalam teks.

Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah naskah Kitab

Kematian. Naskah ini mempunyai nomor

inventarisasi 07.290 M yang merupakan koleksi

Museum Mpu Tantular di Jalan Raya Buduran,

Jembatan Layang Sidoarjo. Naskah ini masuk

ke Museum Mpu Tantular pada tanggal 27

April 2002 yang berasal dari Surabaya. Naskah

ini ditulis dalam bentuk tulisan tangan dengan

menggunakan aksara Arab Pegon dan

berbahasa Jawa dengan kondisi yang relatif

masih lengkap namun terdapat sebagian

halaman telah aus atau rusak. Naskah ini belum

pernah diteliti sebelumnya.

Data Penelitian

Data dalam penelitian ini adalah yang

berhubungan dengan tauhid dan fikih dalam

naskah Kitab Kematian. Ajaran tauhid dalam

naskah tersebut adalah tentang ilah (ketuhanan),

nubuwwah (kenabian), dan samiyyat,

sedangkan ajaran fikih dalam naskah tersebut

adalah tentang kewajiban terhadap jenazah,

puasa, zakat, membaca Alquran, berbakti

kepada orang tua, zina, dan sholat.

Teknik Pengumpulan Data

Inventarisasi naskah merupakan

pengumpulan dan pencatatan data yang

hasilnya berupa daftar naskah. Pengumpulan

data dalam penelitian ini menggunakan metode

studi pustaka dan studi lapangan. Metode studi

pustaka adalah sumber data penelitian berupa

katalogus naskah yang terdapat di berbagai

perpustakaan, museum, dan universitas.

Sedangkan metode studi lapangan adalah

mengadakan pelacakan naskah untuk melihat

dan memastikan keberadaan naskah yang sudah

diinformasikan dalam katalogus (Subandiyah,

2007:83-84).

Untuk mengumpulkan data digunakan

teknik baca catat. Teknik baca catat dilakukan


ISSN : 2302-3791

dengan cara membaca teks Kitab Kematian

sambil melakukan transliterasi serta

penyuntingan, kemudian diterjemahkan ke

dalam bahasa Indonesia. Setelah itu, membaca

teks yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa

Indonesia dan mencatat data yang berupa kata

atau kalimat yang mengandung ajaran tauhid

dan fikih yang selanjutnya diklasifikasi dan

dianalisis.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan

dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif.

Teknik deskriptif merupakan teknik yang

hakikatnya berdasarkan fakta-fakta yang ada

atau fenomena-fenomena yang memang secara

empiris ada dalam naskah. Teknik ini

digunakan untuk menghasilkan deskripsi ajaran

tauhid dan fikih dalam naskah Kitab Kematian.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh

dalam analisis yang disesuaikan dengan kajian

filologi. Sebelum dianalisis, naskah

diinventarisasi dan dideskripsikan bentuk

fisiknya meliputi judul, keadaan, bentuk,

bahasa, dan isi singkatnya; kemudian

ditransliterasi dan diterjemahkan. Transliterasi

yang dilakukan adalah pengalihtulisan dari

huruf Arab Pegon ke huruf Latin dengan

penyesuaian ejaan yang berlaku. Setelah

ditransliterasi dan diterjemahkan, naskah Kitab

Kematian siap dianalisis sesuai dengan fokus

yang dikemukakan dalam penelitian, yaitu

ajaran tauhid dan fikih.

Prosedur Analisis Data

Prosedur analisis data penelitian ini

antara lain deskripsi naskah dan teks,

transliterasi dan suntingan teks, terjemahan

teks, identifikasi teks, klasifikasi teks, analisis

data, dan penyimpulan.

Deskripsi Naskah dan Teks

Deskripsi naskah ialah uraian naskah

secara terperinci dan teratur. Informasi dari

deskripsi naskah sangat diperlukan dan dapat

membantu menentukan naskah mana yang akan

dipilih untuk dasar edisi (Lubis, 2007:80).

Hal-hal yang dicantumkan dalam

deskripsi naskah menurut Subandiyah

(2007:85) antara lain: judul naskah, nomor

naskah, ukuran naskah/ teks, jumlah baris per

halaman, bahan naskah, aksara naskah, bahasa

naskah, kolofon, genre (bentuk teks), dan garis

besar isi cerita. Semua itu dilakukan untuk

mempermudah tahap penelitian selanjutnya.

Pada tahap ini peneliti mendeskripsikan

naskah dan teks dari segi fisik dan isi. Deskripsi

fisik naskah dan teks meliputi: judul naskah,

nomor naskah, ukuran naskah, jumlah halaman,

jumlah baris per halaman, bahan naskah, aksara

naskah, bahasa naskah, dan kolofon. Deskripsi

isi meliputi: genre (bentuk teks), garis besar isi

teks, dan hal-hal lain yang diperoleh dari teks

tersebut. Tujuan mendeskripsikan naskah dan

teks adalah untuk menghasilkan deskripsi

naskah dan teks Kitab Kematian secara fisik

maupun isi.

Transliterasi Teks

Transliterasi artinya penggantian jenis

tulisan, huruf demi huruf dari aksara naskah

kuna ke aksara yang berlaku saat ini. Istilah ini

dipakai bersama-sama dengan istilah transkripsi

dengan pengertian yang sama pada penggantian

jenis tulisan naskah (Baried, 1994:63). Menurut

Djamaris (2006:19) naskah merupakan salah

satu langkah dalam penyuntingan teks yang

ditulis dengan huruf dan bahasa daerah.

Naskah yang ditulis dalam kurun waktu

lampau menggunakan aksara dan bahasa masa

lampau juga. Robson (1994:2) menyatakan

bahwa sumber naskah kesusastraan Indonesia

ditulis dalam berbagai bahasa, bergantung pada

daerah asalnya. Dengan kata lain, berbagai

daerah di Indonesia memiliki kesusastraan

tertulis, yang direkam dan ditulis dalam tulisan

asli (non-Latin). Dari pandangan yang demikian

transliterasi naskah sangat penting dalam

menunjang pengkajian teks-teks klasik tersebut.

Transliterasi naskah perlu dilakukan

sebab aksara dan bahasa masa lampau semakin

tidak dikenal dalam masyarakat masa kini.

Keadaan tersebut terjadi baik karena aksara

yang lama sudah tidak digunakan lagi maupun

aksara dan bahasa yang digunakan tidak dikenal

sama sekali. Transliterasi hendaknya dilakukan

tanpa mengubah isi dan ciri bahasa naskah asli.

Isi naskah akan tetap terjaga walaupun telah

diubah ke dalam aksara dan ejaan masa kini.

Menurut Subandiyah (2007:67) transliterasi

harus mempertahankan ciri-ciri teks asli


ISSN : 2302-3791

sepanjang hal itu dapat dilaksanakan, karena

penafsiran teks yang bertanggung jawab sangat

membantu pembaca dalam memahami teks.

Bahasa dan ejaan dalam naskah kuno di

mata masyarakat sekarang mungkin terasa

asing, karena mereka tidak mengenal bahasa

dalam naskah tersebut. Kebanyakan bahasa

naskah menggunakan bahasa daerah, tentunya

tidak semua orang mengenal bahasa daerah

tersebut. Oleh karena itu, salah satu langkah

filologi yaitu mengganti huruf demi huruf dari

abjad satu ke abjad yang mutakhir untuk

mempermudah pembaca memahami isi naskah.

Berkaitan dengan penelitian ini, naskah

Kitab Kematian menggunakan aksara Arab

Pegon akan diubah ke dalam aksara Latin.

Aksara Arab Pegon merupakan huruf Arab

yang dimodifikasi untuk dapat menuliskan

bahasa Jawa. Penggantian aksara disesuaikan

dengan pedoman transliterasi Arab-Latin

Keputusan bersama Menteri Agama dan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor:

158 tahun 1987 Nomor: 0543/u/1987.

Dalam tahap ini peneliti mengganti

aksara teks Kitab Kematian yang menggunakan

aksara Arab Pegon menjadi aksara Latin.

Penggantian aksara disesuaikan dengan

pedoman transliterasi Arab-Latin Keputusan

bersama Menteri Agama dan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 tahun

1987 Nomor: 0543/u/1987.

Translitersi terhadap naskah Kitab

Kematian penting dilakukan mengingat naskah

ini ditulis dalam aksara pegon serta

menggunakan bahasa Jawa. Pengalihan aksara

pegon ke dalam aksara Latin ini dilakukan

sebagai awal untuk pengkajian isi kandungan

naskah tersebut. Aksara yang digunakan dalam

naskah Kitab Kematian hanya dapat dipahami

oleh orang tertentu. Dengan melakukan

transliterasi diharapkan dapat dipahami

masyarakat masa kini.

Terjemahan Teks

Menurut Subandiyah (2007:100)

menerjemahkan teks berarti memindahkan teks

yang tertulis dalam satu bahasa ke bahasa lain.

Terjemahan yang baik, menurut Lubis

(2007:88), ialah terjemahan yang mampu

melukiskan apa yang ingin dikatakan oleh teks

yang diterjemahkan ke dalam kalimat yang

indah dan mampu mengekspresikan substansi

teks sebagaimana bahasa asli.

Dalam proses penerjemahan teks ada tiga

hal yang harus dipahami oleh penerjemah,

yakni pemahaman amanat yang disampaikan,

pemahaman bahasa sumber, dan pemahaman

bahasa sasaran (Sudardi, 2003:67). Pemahaman

amanat harus diperhatikan, supaya amanat yang

disampaikan dalam teks tidak menyimpang dari

amanat sebenarnya. Pemahaman bahasa teks

maupun pemahaman bahasa sasaran penting

dilakukan dalam proses penerjemahan, oleh

karena itu peneliti dan pembaca dituntut

memahami kaidah-kaidah bahasa tersebut

minimal mengenal atau akrab dengan bahasa

teks dan bahasa sasaran.

Menurut Subandiyah (2007:101) terdapat

beberapa metode penerjemahan teks, yaitu

terjemahan harfiah, terjemahan agak bebas, dan

terjemahan yang sangat bebas. Terjemahan

harfiah adalah menerjemahkan dengan cara

sedapat mungkin menuruti teks kata demi kata.

Walaupun terjemahan ini berusaha untuk

membuat penyampaian teks secara tepat dan

jujur. Namun terjemahan ini tidak jarang

menemui kesulitan dalam menerjemahkan kata-

kata tertentu dalam bahasa lain.

Terjemahan agak bebas, yakni apabila

seorang penerjemah diberi kebebasan dalam

proses penerjemahannya, tetapi kebebasan itu

masih dalam batas kewajaran. Kebebasan di

sini tidak terikat kata demi kata. Namun

penerjemah harus dapat menguasai kedua

bahasa baik bahasa asli maupun bahasa tujuan

terjemahan. Dengan menguasainya penerjemah

akan dapat mengungkap apa yang ingin

disampaikan teks. Terjemahan yang dihasilkan

akan tidak mengubah isi dan kandungan teks

asli.

Terjemahan yang sangat bebas, yakni

penerjemahan bebas melakukan perubahan,

menghilangkan bagian, atau mengurangi atau

menambah, bahkan meringkas teks. Cara ini

tidak dapat digunakan dalam menangani teks

klasik yang memerlukan tingkat kejujuran

tinggi.

Dalam penelitian naskah Kitab Kematian

digunakan terjemahan agak bebas. Terjemahan

tersebut dipilih untuk menghasilkan terjemahan


ISSN : 2302-3791

yang relevan dengan maksud yang disampaikan

dalam naskah Kitab Kematian tersebut. Ini

mengingat bahasa Jawa yang digunakan dalam

naskah Kitab Kematian mempunyai struktur

yang sedikit berbeda dengan bahasa Indonesia

yang menjadi tujuan penerjemahan naskah

tersebut. Dan terjemahan agak bebas ini

nantinya tidak menimbulkan kerancuan dalam

memahami naskah Kitab Kematian.

Identifikasi Data

Pada identifikasi data, teks yang sudah

diterjemahkan selanjutnya akan dibaca serta

diidentifikasi unsur-unsur yang mengandung

ajaran tauhid dan fikih.

Klasifikasi Data

Pada klasifikasi data, peneliti memilih,

memilah, dan mengelompokkan teks yang

sudah diidentifikasi sesuai dengan ajaran tauhid

yang meliputi tauhid ketuhanan, kenabian, dan

samiyyat juga ajaran fikih yang meliputi

kewajiban terhadap jenazah, puasa, zakat, haji,

membaca Alquran, berbakti kepada orang tua,

zina, dan sebagainya.

Analisis Data

Pada analisis data, teks yang sudah

diklasifikasikan dianalisis sesuai dengan teknik

analisis data.

Penyimpulan

Pada penyimpulan, teks yang sudah

dianalisis akan disimpulkan dengan tetap

mengacu pada fokus penelitian.

Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian ini

dilakukan untuk menguji keakuratan data yang

akan dianalisis. Uji keabsahan data dalam

penelitian ini adalah dengan cara

mendiskusikan proses transliterasi dan

terjemahan dengan pakar filologi yaitu Dr.

Kamidjan, M.Hum dan Suwarni M.Pd. Uji

keabsahan data tersebut dilakukan dengan

transliterasi dan terjemahan oleh peneliti

terlebih dahulu kemudian dilakukan

pengecekan oleh kedua ahli tersebut sehingga

data penelitian akan lebih akurat.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Ajaran tauhid dalam naskah Kitab Kematian

Ajaran tauhid dalam Kitab Kematian

terdiri atas ilah, nubuwwah, dan samiyyat. Ilah

terbagi menjadi ilah uluhiyah, ilah rububiyah,

dan asma‟ wa sifat. Tauhid ilah uluhiyah dalam

Kitab Kematian membahas bahwa kita

diperintakan untuk berbakti kepada Allah dan

siapa yang tidak berbakti kepada Allah

diperintahkan untuk keluar dari bumi ciptaan

Allah. Sebagai makhluk Allah yang beriman

maka secara otomatis kita akan berbakti hanya

kepada Allah. Meyakini bahwa hanya Allah

sajalah yang patut disembah bukan yang lain.

Tauhid ilah rububiyah dalam Kitab Kematian

membahas bahwa Allah lah yang memberi

belas kasih dan memberi maaf atas segala dosa.

Oleh karena itu, sebagai umat Islam yang

beriman hanya kepada Allah kita wajib

memohon pertolongan atas kesulitan dan

ampunan atas segala dosa yang telah kita

perbuat. Selain itu, dijelaskan juga bahwa Allah

mempunyai kekuasaan terhadap semua yang

ada di dunia ini sehingga tidak ada satu pun di

dunia ini yang menyamaiNya. Tauhid asma‟ wa

sifat dalam Kitab Kematian yaitu seperti

rahmanirrahim (Yang Maha Pengasih Maha

Penyayang) kang murah (Yang Maha Pemurah)

angapuraningkang dusa (memaafkan yang

berdosa). Hal tersebut menunjukkan bahwa

Allah mempunyai sifat Maha Pengasih (Ar-

Rahman), Maha Penyayang (Ar-Rahim), Maha

Pemurah (Al-Karim), Maha Pemaaf (Al-

Afuww), Maha Esa (Al-Wahid), Maha Besar

(Al-Kabir), Maha Kuasa (Al-Qudrah), Maha

Berkehendak (Al-Iradah). Nubuwwah dalam

Kitab Kematian membahas bahwa adanya

pemberitaan yang datang dari Allah kepada

salah seorang hambanya yang dipilih dan

dikehendakinya. Seorang hamba yang dipilih

dan dikehendakinya yang dimaksud adalah

Nabi Muhammad SAW. Samiyyat membahas

tentang alam kubur, azab kubur, bangkit di

padang mahsyar, surga dan neraka, arsy, dan

kiamat.

Ajaran fikih dalam naskah Kitab Kematian

Ajaran fikih dalam Kitab Kematian ini

membahas tentang puasa, zakat, membaca

Alquran, berbakti kepada orang tua, kewajiban

terhadap jenazah, zina, dan sholat. Puasa dalam


ISSN : 2302-3791

Kitab Kematian membahas bahwa ketika roh

melewati langit kedua, ditanya oleh malaikat

penjaga pintu langit kedua jika ia berpuasa

maka ia akan lolos melewati langit kedua dan

akan dinaikkan ke langit berikutnya. Oleh

karena itu, agar kita dapat lolos melewati langit

kedua maka hendaknya kita selalu menjalankan

ibadah puasa. Zakat dalam Kitab Kematian

membahas bahwa ketika roh melewati langit

kedua, ditanya oleh malaikat penjaga pintu

langit kedua jika ia berzakat maka ia akan lolos

melewati langit kedua dan akan dinaikkan ke

langit berikutnya. Oleh karena itu, agar kita

dapat lolos melewati langit kedua maka

hendaknya kita selalu membayar zakat. Orang

yang bahagia adalah orang yang memahami

kehidupan ini dan memahami hakikatnya,lalu

mengisinya dengan perbuatan dan kerja keras

serta menjalaninya dengan penuh kesungguhan

dan ketekunan,dia banyak memberi kepada

yang orang lain, karena jika tidak, maka ia akan

mengalami banyak gangguan dan kesulitan. Hal

itu dilakukan sesuai dengan apa yang

diperintahkan Alloh dan berupaya menjauhkan

diri dari hal-hal yang tidak diridhai Alloh, dan

hal ini hanya bisa dilakukan dengan cara

bersiap-siap untuk menghadapi kematian.

Membaca Alquran dalam Kitab Kematian

membahas bahwa ketika hari kebangkitan tiba

manusia yang tentram adalah manusia yang

membaca Alquran dari kecil hingga dewasa.

Membaca Alquran hendaknya kita tanamkan

sejak dini agar kita maupun anak-anak kita

dapat mengenal isi dan kandungan Alquran

untuk menjalani kehidupan ini lebih baik lagi.

Berbakti kepada orang tua dalam Kitab

Kematian membahas bahwa perintah berbakti

kepada orang tua setelah perintah untuk

beribadah kepada Allah tanpa

mempersekutukannya. Hal ini menggambarkan

pentingnya berbakti kepada orang tua. Dalam

ayat lain Allah SWT menjelaskan bahwa

bersyukur kepada orang tua (dengan berbakti

kepada keduanya) merupakan kesyukuran

kepada Allah SWT, karena Allah menciptakan

semua manusia dari rahim orang tua.

Kewajiban terhadap jenazah dalam Kitab

Kematian membahas bahwa melayat,

memandikan, mengantarkan ke kubur,

memasukkan dalam kubur, dan terakhir

menguburkan orang meninggal. Zina dalam

Kitab Kematian membahas bahwa orang yang

pekerjaannya suka berzina, di hari kebangkitan

kelak perutnya berlubang/ bolong dan baunya

bacin/ tidak enak. Hal tersebut menandakan

bahwa perbuatan yang telah dilakukannya akan

dicerminkan melalui wujud yang akan

diberikan oleh Allah pada hari kebangkitan

nanti. Sholat dalam Kitab Kematian membahas

bahwa manusia yang mengerjakan sholat

berjamaah dan sholat lima waktu akan dapat

menghancurkan iblis/ setan yang terkutuk. jika

seorang umat melaksanakan sholat berjamaah

akan membuat mata iblis menjadi buta. Jika

seorang umat melaksanakan sholat ashar maka

telinga iblis akan berserakan. Jika seorang umat

melaksanakan sholat subuh maka gigi iblis akan

mati rasa dan kakinya pincang. Jika seorang

umat melaksanakan sholat dhuhur maka giginya

akan rontok. Jika seorang umat melaksanakan

sholat lima waktu maka semua tubuh iblis akan

rusak atau hancur.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan pembahasan naskah Kitab

Kematian tentang ajaran tauhid dan fikih maka

dapat disimpulkan bahwa ajaran tauhid dalam

Kitab Kematian terdiri atas (1) Ilah yang terbagi

menjadi Ilah uluhiyah, Ilah rububiyah, dan

asma‟ wa sifat: Maha Pengasih (Ar-Rahman),

Maha Penyayang (Ar-Rahim), Maha Pemurah

(Al-Karim), Maha Pemaaf (Al-Afuww), Maha

Esa (Al-Wahid), Maha Besar (Al-Kabir), Maha

Kuasa (Al-Qudrah), Maha Berkehendak (Al-

Iradah) (2) Nubuwwah, dan (3) Samiyyat

(membahas tentang alam kubur, azab kubur,

bangkit di padang mahsyar, surga dan neraka,

arsy, dan kiamat).

Ajaran fikih dalam Kitab Kematian ini

membahas tentang puasa, zakat, membaca

Alquran, berbakti kepada orang tua, kewajiban

terhadap jenazah, zina, dan sholat.

Saran

Penelitian terhadap naskah Kitab

Kematian ini hanya meneliti ajaran tauhid dan

fikih secara garis besar saja, sedangkan bahasan

kedua unsur tersebut sangatlah banyak dan luas.


ISSN : 2302-3791

Hal tersebut dikarenakan isi Kitab Kematian

yang terbatas dan hanya memiliki beberapa

unsur saja. Selain itu, sulitnya transliterasi dan

terjemahan juga menjadi penyebab kurang

terperincinya kedua unsur tersebut. Apabila

bahasan tentang ajaran tauhid dan fikih dibahas

lebih lengkap dan terperinci, maka penelitian

akan lebih baik lagi. Oleh karena itu,

disarankan agar peneliti naskah kuno yang akan

membahas ajaran tauhid dan fikih agar memilih

naskah yang isinya mudah dipahami dan

lengkap unsur-unsurnya.

DAFTAR PUSTAKA

Adlan, Abd Jabar. 1995. Pengantar Ilmu

Tauhid dan Pemikiran Islam. Surabaya:

Anika Bahagia.

Al-Fauzan, Shalih bin Fauzan. 2013. Kitab

Tauhid. Jakarta: Ummul Qura.

Baried, Siti Baroroh, dkk. 1994. Pengantar

Teori Filologi. Yogyakarta: Badan

Penelitian dan Publikasi Fakultas (BPPF)

Seksi Filologi, Fakultas Sastra Universitas

Negeri Gadjah Mada.

Djaelani, Abdul Qodir. 1996. Asas dan Tujuan

Hidup Manusia. Surabaya: Bina Ilmu.

Djamaris, Edwar. 2006. Metode Penelitian

Filologi. Jakarta: Manasco.

Ghazali, Imam. 2007. Ringkasan Ihya‟

Ulumuddin: Upaya Menghidupkan Ilmu

Agama. Surabaya: Bintang Usaha Jaya.

Ikram, Achadiati, (Ed.). 1988. Bunga Rampai

Bahasa Sastra dan Budaya. Jakarta:

Intermasa.

Lubis, Nabila. 2007. Naskah Teks dan Metode

Penelitian Filologi. Jakarta: Departemen

Agama RI.

Nasution, Lahmuddin. 1987. Fiqh I. Surabaya:

Logos.

Purnomo, Bambang. 2007. Filologi dan Studi

Sastra Lama. Surabaya: Bintang.

Purnomo, Bambang. 2011. Kesastraan Jawa

Pesisiran. Surabaya: Bintang.

Rasjid, Sulaiman. 2013. Fiqh Islam. Bandung:

Sinar Baru.

Robson. 1994. Prinsip-Prinsip Filologi

Indonesia. Jakarta: Pusat Pembinaan dan

Pengembangan Bahasa dan Sastra

Universitas Leiden.

Shiddeiqy, T.M. Hasbi. 1978. Pengantar Ilmu

Fikih. Jakarta: Bulan Bintang.

Subandiyah, Heny. 2007. Filologi dan Metode

Penelitiannya. Surabaya: Unesa University

Press.

Sudardi, Bani. 2003. Penggarapan Naskah.

Surakarta: Badan Penerbit Sastra

Indonesia.

Syafei, Rachmat. 2001. Fiqih Muamalah.

Bandung: Pustaka Setia.


ISSN : 2302-3791

KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PERLINDUNGAN DAN

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (KAJIAN TERHADAP

UU NO 32 TAHUN 2004 DAN UU NO 32 TAHUN 2009)

Joejoen Tjahjani *)

*)Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan

ABSTRAK

Kewenangan pemerintah Daerah menurut UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sangatlah besar sehingga tuntutan untuk meningkatkan kinerja dan penerapan kebijakan dalam bidang

lingkungan hidup sangatlah dibutuhkan. Mengenai kewenangan pemerintah dalam perlindungan dan

pengelolaan LH juga diatur dalam UU No 32 Tahun 2009 (UUPPLH) Penelitian hukum ini

menggunakan tipe penelitian hukum normatif.. yaitu dengan meneliti bahan pustaka sebagai data

sekunder.

Jika dilihat Kewenangan Pemerintah Pusat juga besar dalam hal ini sehingga perlu

diberdayakan peran pemerintah dalam pengelolaan lingkungan dan juga fungsi dari pemerintah

sebagai suatu instansi pengawas jika terjadi pengelolaan lingkungan yang tidak baik pada pemerintah

daerah.Dalam hal ini perlu dikaji kembali berbagai kebijakan yang ada pada pemerintah daerah

sehingga tidak ada kebijakan-kebijakan yang berupa peraturan daerah yang merugikan lingkungan dan

tidak memperhatikan keadaan masyarakat.

Pemerintah Pusat dalam melakukan kewenangannya di bidang pengelolaan lingkungan hidup

harus mengikuti kebijakan yang telah diterapkan oleh Menko Wasbangpan dan Menteri Negara

Lingkungan Hidup. Jangan sampai pengurangan kewenangan pemerintah Pusat di bidang lingkungan

hidup tidak bisa mencegah kesalahan pengelolaan lingkungan hidup demi mengejar Pemasukan APBD

khususnya dalam pos Pendapatan Asli Daerah.

Kesesuaian kewenangan pemerintah di bidang LH tidak hanya antara pusat dan daerah saja,

tetapi juga antara UU pemerintah daerah dengan UU perlindungan dan pengelolaan LH.

Kata Kunci : Kewenangan Pemerintah, Lingkungan Hidup.

1.PENDAHULUAN Hakikat pembangunan nasional

sesungguhnya tertuju pada manusia, yaitu

membangun manusia Indonesia seutuhnya yang

bercirikan keselarasan hubungan manusia dengan

Tuhan, keselarasan hubungan individu dengan

masyarakat dan keselarasan hubungan manusia

dengan lingkungan alam. Bertolak dari pemikiran

tersebut di atas, maka pembangunan yang

dilaksanakan di Indonesia tidak memisahkan

antara pembangunan material dengan

pengembangan lingkungan hidup. Lingkungan

hidup sebagai karunia dan rahmat Tuhan Yang

Maha Kuasa kepada rakyat dan bangsa Indonesia

merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala

aspek dan matranya sesuai dengan wawasan

nusantara.

Dalam rangka mendayagunakan sumber

daya alam untuk memajukan kesejahteraan

umum seperti diamanatkan dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup

berdasarkan Pancasila, maka perlu dilaksanakan

pembangunan berkelanjutan yang berwawasan

lingkungan hidup, berdasarkan kebijaksanaan

nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan

memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini

dan generasi masa mendatang. Untuk itu

dipandang perlu melaksanakan pengelolaan

lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan

seimbang guna menunjang terlaksananya


lingkungan hidup. Dalam penyelenggaraan

pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya


lingkungan hidup, harus didasarkan pada norma

hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran

masyarakat dan perkembangan lingkungan global

serta perangkat hukum internasional yang

berkaitan dengan lingkungan hidup. Kesadaran

dan kehidupan masyarakat dalam kaitannya

dengan pengelolaan lingkungan hidup telah

berkembang sedemikian rupa sehingga perlu

disempurnakan untuk mencapai tujuan


ISSN : 2302-3791


lingkungan hidup.

Beberapa dekade terakhir ini, masalah

lingkungan hidup semakin marak menjadi isu

sosial ekonomi dan bahkan juga politik. Masalah

lingkungan hidup apabila dikaitkan dengan

masalah hak-hak asasi manusia tidak saja

merupakan persoalan negara per negara tetapi

juga menjadi persoalan dunia internasional. Hal

tersebut tidaklah berlebihan, sebab hak untuk

memperoleh lingkungan hidup yang sehat

merupakan salah satu hal asasi yang diatur di

dalam Universal Declaration of Human Right

1948.

Atas dasar hal tersebut di atas, Pemerintah

Indonesia memandang perlu untuk menerbitkan

peraturan perundang-undangan yang khusus

mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup.

Pada tahun 1982 Pemerintah Indonesia telah

menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun

1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok

Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH) yang

berlaku kurang lebih selama 15 tahun, kemudian

disempurnakan melalui penerbitan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang

Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH).

Selanjutnya pada 3 Oktober 2009 UUPLH telah

dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

UUPPLH tersebut berlaku sebagai paying atau

umbrella act atau umbrella provision atau dalam

ilmu hukum disebut kaderwet atau raamwet,

sebab hanya diatur ketentuan pokoknya

saja.Lingkungan hidup menurut Pasal 1 angka 1

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah

kesatuan ruang dengan semua benda, daya,

keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia

dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu

sendiri, kelangsungan perikehidupan dan

kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Sesuai dengan hakikat Negara Republik

Indonesia sebagai negara hukum, maka

pengembangan sistem pengelolaan lingkungan

hidup di Indonesia haruslah diberi dasar hukum

yang jelas, tegas dan menyeluruh guna menjamin

kepastian hukum bagi usaha pengelolaan

tersebut. Dasar hukum tersebut dilandasi oleh

prinsip hukum lingkungan dan pentaatan setiap

orang akan prinsip tersebut yang keseluruhannya

berlandaskan wawasan nusantara.

Dengan demikian, dalam rangka

pelestarian lingkungan hidup, pemerintah

menyediakan sarana-sarana hukum yang

bertujuan untuk mengatur damengelola

lingkungan hidup tersebut yang selanjutnya

disebut hukum lingkungan. Hukum lingkungan

perlu ditegakkan terhadap perbuatan-perbuatan

yang melanggarnya. Penegakan hukum

lingkungan dapat dilaksanakan dengan 3 (tiga)

cara, yaitu melalui hukum administrasi, hukum

perdata dan hukum pidana dimana masing-

masing dengan sanksi berupa sanksi adminitratif,

sanksi perdata dan sanksi pidana. Dalam hal

penegakan hukum lingkungan dengan sarana

hukum pidana atau pertanggungjawaban hukum

pidana, patut kiranya dikemukakan bahwa

penggunaan sanksi hukum pidana sebagai sarana

penanggulangan delik-delik lingkungan lebih

bersifat subsidiar, bukan sebagai sarana yang

primair.

Dengan perkataan lain, sebagai penunjang

hukum administrasi, berlakunya ketentuan pidana

tetap memperhatikan asas subsidiaritas, bahwa

hukum pidana hendaknya didayagunakan apabila

sanksi bidang hukum lain, seperti sanksi

administrasi dan sanksi perdata dan alternatif

penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak

efektif, atau tingkat kesalahan pelaku relatif

berat, atau perbuatannya menimbulkan keresahan

masyarakat. Keberadaan asas subsidiaritas pidana

dalam penegakan tindak pidana lingkungan sejak

awal telah mengandung kelemahan dalam

penerapannya. Sistem perumusan pada

penjelasan tidak jelas sehingga menyulitkan

dalam praktik. Untuk memperbaikinya maka

berdasarkan UUPPLH asas subsidiaritas diubah

menjadi asas ultimum remedium. Berdasarkan

hal tersebut, penulis berkeinginan untuk

melakukan pengkajian secara mendalam baik

mengenai asas subsidiaritas maupun asas

ultimum remedium dan pengaruhnya terhadap

penegakan hukum pidana lingkungan.

2. LANDASAN TEORI

A.Asas-asas hukum Lingkungan Dalam hukum lingkungan dikenal

beberapa asas yaitu asas subsidiaritas, asas

ultimum remedium, asas precautionary, asas

subsosialitas dan asas in dubio pro reo.

Asas Subsidiaritas

Kata subsidiaritas dalam kamus Inggris

Indonesia Jhohn Echols dan Hassan Shadily

ditemukan kata “subsidiary” yang mengandung

makna cabang, tambahan. Demikian pula dalam

kamus hukum di dapatkan kata subsidair yang


ISSN : 2302-3791

bermakna sebagai pengganti, tambahan, jika hal

pokok tidak terjadi atau dapat dilakukan, maka

sebagai penggantinya. Dalam kamus umum

Belanda Indonesia ditemukan kata subsidiair

mengandung arti sebagai ganti, atau. Sedangkan

pada Black‟s Law Dictionary subsidiary berarti

subordínate, under another‟s control.

Asas subsidiaritas tercantum dalam

penjelasan umum pada angka 7 dari Undang-

undang Nomor 23 tahun 1997 tentang

Pengelolaan Lingkungan Hidup :

“bahwa sebagai penunjang hukum administrasi,

maka berlakunya ketentuan hukum pidana tetap

memperhatikan asas subsidiaritas, yaitu bahwa

hukum pidana hendaknya didayagunakan apabila

sanksi hukum lain, seperti sanksi administrasi

dan sanksi perdata, dan alternatif penyelesaian

sengketa lingkungan hidup sudah dinyatakan

tidak efektif, dan/atau tingkat kesalahan pelaku

relatif berat, dan/atau perbuatannya relatif besar

dan/atau perbuatannya menimbulkan keresahan

masyarakat”.

Penegakan hukum pidana bersifat

subsidiaritas berarti penegakan hukum pidana

semata-mata guna menunjang penegakan hukum

administrasi dan/atau penegakan hukum perdata

baik yang diselesaikan di Pengadilan maupun

melalui mediasi atau konsiliasi. Manakala

penegakan hukum administrasi maupun hukum

perdata tadi sudah tidak efektif pelaksanaannya

barulah dioperasionalkan penegakan hukum

pidana.

Inilah yang dimaksudkan dengan

penerapan hukum pidana tetap memperhatikan

asas subsidiaritas karena dalam hal-hal yang telah

disebutkan di atas, fungsi hukum pidana hanya

sebagai penunjang hukum administrasi, hukum

perdata di Pengadilan dan di luar Pengadilan

melalui Mekanisme Alternatif Penyelesaian

Sengketa (MAPS). Dengan asas subsidiaritas

pendayagunaan instrumen pidana adalah sebagai

cabang (bukan pokok) atau berupa tambahan

atau pengganti apabila pendayagunaan instrumen

hukum administrasi dan hukum perdata serta

penyelesaian sengketa tidak efektif.

Asas Precautionary (Precautionary Principle)

Dari asas subsidiaritas ini dalam

penerapannya terkandung asas precautionary

(Precautionary Principle). Precautionary dalam

kamus Inggris Indonesia tersebut bermakna, yang

berhubungan dengan pencegahan atau tindakan

pencegahan. Dengan demikian pencegahan lebih

didahulukan dan diutamakan dari penindakan.

Sedangkan apabila akan dilakukan penindakan

harus dilakukan secara bertahap dari tindakan

yang teringan, tindakan sedang dan terakhir

dengan tindakan berat.

Prinsip precautionary ini dapat kita jumpai

pada prinsip nomor 15 deklarasi rio (Rio

Declaration on Environment and Development,

1992), yang memuat 21 prinsip untuk

membangun kerjasama global yang baru dan

seimbang melalui kerjasama antar negara.

Deklarasi rio ini telah mengadopsi beberapa

prinsip yang sebelumnya terdapat dalam

deklarasi Stockholm 1972 (Stockholm

Declaration on The Human Environment) yang

mengamanatkan pembangunan yang

berkelanjutan (sustainable development) sebagai

basis aksi global, regional dan lokal.

Asas atau prinsip ini mengandung

pengertian bahwa tindakan pencegahan atau

perlindungan lebih baik daripada tindakan

pemulihan, serta kekurangan ilmu pengetahuan

bukanlah suatu alasan untuk melakukan

pencegahan terhadap perbuatan-perbuatan yang

potensial merugikan lingkungan. Prinsip ini

mendorong untuk bertindak cepat dan tepat (tidak

menunda) sebagai upaya pencegahan walaupun

terdapat kelangkaan dan kurangnya pembuktian

atau ketersediaan data ilmiah yang memadai.

Asas atau prinsip 15 dari Deklarasi Rio ini lebih

tepat digunakan dalam hukum perdata, karena

pertanggung jawaban tanpa pembuktian adanya

unsur kesalahan.

Sedangkan untuk hukum pidana maka asas

precautionary ini mengandung makna bahwa

pencegahan lebih didahulukan dan diutamakan

dari penindakan. Kalau penindakan yang

dilakukan, maka penerapannya dilakukan secara

bertahap, tidak langsung dikenakan penindakan

yang terberat, yaitu dilakukan secara bertahap

dan berjenjang, dari penindakan yang teringan,

dan bila pelanggaran tetap dilakukan maka akan

dikenakan sanksi yang lebih berat, demikian

selanjutnya. Prinsip precautionary menghendaki

tindakan pencegahan atau pengawasan dari

instansi terkait harus lebih dikedepankan (hukum

administrasi) dibandingkan dengan penindakan

hukum pidana. Akan tetapi menurut Daud

Silalahi prinsip ini tidak jelas posisinya dalam

Undang-undang No 23 tahun 1997.

Asas Ultimum Remedium

Kesulitan atau hambatan asas subsidiaritas

pada praktik penegakan hukum pada UUPLH


ISSN : 2302-3791

telah diperbaiki pada UUPPLH dengan

mengubah asas subsidiaritas menjadi asas

ultimum remedium yang dinyatakan pada

penjelasan umum UUPPLH angka 6 sebagai

berikut : “Penegakan hukum pidana lingkungan

tetap memperhatikan asas ultimum remedium

yang mewajibkan penerapan penegakan hukum

pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan

penegakan hukum administrasi dianggap tidak

berhasil. Penerapan asas ultimum remedium ini

hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu,

yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku

mutu air limbah, emisi dan gangguan”.

Ultimum mengandung makna paling akhir

atau terakhir, sedangkan kata remedium

ditemukan berasal dari kata remedy yang

mengandung makna obat atau memperbaiki.

Apabila ultimum remedium dikaitkan dengan

penegakan hukum pidana lingkungan, maka

harus dimaknai bahwa hukum administrasi

dinyatakan tidak berhasil barulah hukum pidana

didayagunakan sebagai upaya terakhir dalam

memperbaiki lingkungan. Dengan demikian

dalam kerangka operasionalisasi hukum pidana

dikaitkan dengan asas ultimum remedium jauh

lebih tegas dibandingkan operasionalisasi asas

subsidiaritas pada UUPLH. Hanya saja UUPPLH

sangat membatasi dengan delik formil (yang

berkaitan dengan hukum administrasi) tertentu

saja, padahal masih banyak delik formil yang lain

namun justru hukum pidana didayagunakan

secara primum remedium.

Asas Subsosialitas

Makna asas subsosialitas (subsocialiteit)

adalah hakim dapat tidak menjatuhkan pidana

walaupun terdakwa telah terbukti dan dinyatakan

bersalah, jika delik itu terlalu ringan atau melihat

keadaan pada waktu perbuatan dilakukan atau

sesudah perbuatan dilakukan. Asas subsosialitas

ini berkaitan langsung dengan asas ultimum

remedium.

Menurut Syahrul Machmud dalam hukum

pidana modern, terhadap terdakwa tidak selalu

dijatuhi pidana penjara, karena banyak hukuman

alternatif lain yang dapat diterapkan pada

terdakwa, hal ini telah tercantum dalam RUU-

KUHP. Meski demikian di Indonesi belum

diterapka hukum pidana modern, terbukti dari

UUPPLH yang baru, selalu menerapka pidana

penjara pada terdakwa, bahkan kepada pejabat

yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik

dapat dipidana penjara pula. Sehingga akibatnya

seluruh lembaga pemasyarakatan kelebihan

penghuni (over capacity). Keadaan semacam ini

sesungguhnya kurang menguntungkan bagi

perkembangan hukum pidana itu sendiri.

Asas In Dubio Pro Reo

Sejak UUPPLH diundangkan pada 3

oktober 2009, maka telah terjadi perubahan

undang-undang pada hukum lingkungan. Apakah

penggantian asas subsidiaritas oleh asas ultimum

remedium dapat mempengaruhi penerapan delik

formal pada penegakan hukum pidana

lingkungan. Bagaimana perlakuan hukum pidana

terhadap perubahan undang-undang tersebut.

Sanksi pidana pada UUPPLH lebih berat

bila dibandingkan dengan UUPLH, karena pada

UUPPLH dikenal sanksi minimal dan denda

minimal serta sanksi pidana yang jauh lebih

berat bila dibandingkan dengan UUPLH.

Demikian pula perlakuan terhadap delik formal

kecuali pada pelanggaran baku mutu air limbah,

baku mutu emisi, dan baku mutu gangguan,

semuanya diterapkan langsung hukum pidana

atau hukum pidana difungsikan primum

remedium. Sedangkan pada UUPLH pada delik

formal hukum pidana difungsikan secara ultimum

remedium.

Dengan demikian bila pelanggaran hukum

lingkungan dilakukan sebelum UUPPLH

diundangkan, maka pelanggarnya tetap

dikenakan UUPLH karena lebih ringan, hal ini

dikenal dengan asas in dubio pro reo atau

dikenakan hal yang menguntungkan /

meringankan terdakwa.

Penegakan Hukum Pidana Lingkungan

(environmental enforcement)

Makna penegakan hukum atau law

enforcement atau rechthandhaving khususnya

terhadap penegakan hukum pidana sebagaimana

yang dirumuskan dalam Seminar Hukum

Nasional 1980 dinyatakan : “Penegakan hukum

pidana diarahkan kepada perlindungan

masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan

dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan

memperhatikan kepentingan-kepentingan

masyarakat/ negara, korban dan pelaku”.

Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa

hakekat dari penegakan hukum adalah suatu

proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan

atau ide-ide hukum menjadi kenyataan.

Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-

pikiran badan pembentuk UU yang berupa ide

atau konsep-konsep tentang keadilan, kepastian

hukum dan kemanfaatan sosial yang dirumuskan


ISSN : 2302-3791

dalam peraturan hukum itu. Dengan kata lain

penegakan hukum adalah suatu proses untuk

mewujudkan keinginan hukum menjadi

kenyataan.

Pengertian penegakan hukum lingkungan

menurut Tim Penyusun Kebijaksanaan Strategi

dan Rencana Aksi Pengelolaan Lingkungan

Hidup Kantor Menteri Negara Lingkungan

Hidup, bahwa penegakan hukum lingkungan

hidup adalah tindakan untuk menerapkan

perangkat hukum melalui upaya pemaksaan

sanksi hukum guna menjamin ditaatinya

ketentuan-ketentuan yang termuat dalam

peraturan perundang-undangan lingkungan

hidup.

Menurut Soerjono Soekanto agar upaya

penegakan hukum berjalan dengan baik dan

sempurna, maka paling sedikit harus ada empat

faktor yang harus dipenuhi :

1. Kaedah hukum atau peraturan itu sendiri.

2. Petugas yang menerapkan atau menegakkan.

3. Fasilitas yang diharapkan akan dapat

mendukung pelaksanaan kaedah hukum.

4. Warga masyarakat yang terkena ruang

lingkup peraturan tersebut.

Agar penegakan hukum dapat berjalan

sesuai dengan yang diinginkan, maka keempat

elemen tersebut harus berjalan seiring dan serasi.

Karena masing-masing elemen saling menunjang

dan melengkapi, sehingga bila salah satu elemen

kurang serasi maka akan sangat mempengaruhi

elemen lainnya, dan terjadilah ketimpangan

dalam upaya penegakan hukum tersebut.

Terhadap elemen ketiga tentang fasilitas

yang diharapkan dapat mendukung pelaksanaan

kaedah hukum, ternyata pemerintah pusat

maupun pemerintah daerah belum

mengganggarkan dana khusus untuk melakukan

uji klinis atas limbah yang dibuang oleh pihak

industri secara teratur. Karena penanggulangan

masalah lingkungan memerlukan dana yang

cukup besar, selain penguasaan ilmu pengetahuan

dan teknologi lingkungan serta managemen

lingkungan, dan oleh karenanya diperlukan

sarana dan prasarana yang cukup memadai. Perlu

disadari bahwa penegakan hukum lingkungan

lebih spesifik dan rumit, maka agar penegakan

hukum lingkungan ini dapat berdaya guna dan

berhasil guna perlu didukung oleh laboratorium

yang memadai dengan tenaga yang profesional,

serta dukungan dana yang tidak kecil. Dengan

demikian aparat penegak hukum administrasi

dapat melakukan tugas dan fungsinya secara

teratur sehingga dapat dicegah kerusakan

lingkungan sebelum semakin menjadi

rusak/parah. Kenyataan yang terjadi selama ini

adalah, manakala masyarakat telah resah akibat

alam tercemar, barulah aparat pemerintah tururn

tangan.

Kelemahan dari keempat faktor tersebut

terhadap masalah lingkungan jelas sangat besar

pengaruhnya, kelemahan tersebut menjadikan

penegakan hukum lingkungan kita semakin tidak

berdaya.

Sedangkan Satjipto Rahardjo menyatakan,

bahwa penegakan hukum mengandung pilihan

dan kemungkinan, oleh karenanya dihadapkan

pada masalah yang kompleks, baik pada tahap

aplikasinya maupun pada tahap formulasi.

Karena kondisinya tidak steril maka dalam proses

penegakannya juga dapat dihinggapi berbagai

permasalahan baik yang positif maupun negatif,

dipengaruhi oleh berbagai kepentingan baik

kepentingan pembuat Undang-undang,

kepentingan pelaksana Undang-undang, dan

kepentingan dari unsur-unsur yang terdapat di

dalam proses penegakan hukum tampaknya

memegang peran dominan.

Istilah pidana dalam tulisan ini terfokus

pada penegakan hukum pidana berkaitan dengan

asas susidiaritas atau asas ultimum remedium

yang berkaitan dengan asas precautionary yang

memiliki sifat khas, berbeda dengan penerapan

hukum pidana biasa.

Penegakan hukum pidana lingkungan

merupakan serangkaian kegiatan dalam upaya

tetap mempertahankan lingkungan hidup dalam

keadaan lestari yang memberi manfaat bagi

generasi masa kini dan juga generasi masa depan.

Upaya tersebut sangat komplek dan banyak

sekali kendala dalam tataran aplikatif.

Penerapan hukum pidana dikaitkan

dengan asas subsidiaritas yang diganti asas

ultimum remedium dengan delik formil, maka

hukum administrasi harus didayagunakan terlebih

dahulu. Apabila penegakan hukum administrasi

tidak efektif barulah penegakan hukum pidana

didayagunakan.

Khusus untuk UUPPLH pengaturan

tentang penyidik lingkungan diatur dalam pasal

94 dan pasal 95.

Pasal 94 UUPPLH menyebutkan :

Ayat (1) :Selain Penyidik Pejabat Kepolisian

Negara Republik Indonesia, juga

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu

dilingkungan instansi pemerintah yang


ISSN : 2302-3791

lingkup tugas dan tanggung jawabnya

dibidang perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup diberi wewenang

sebagai penyidik sebagaimana

dimaksud dalam Hukum Acara Pidana

untuk melakukan penyelidikan tindak

pidana lingkungan hidup.

Ayat (4) : Dalam hal penyidik pejabat pegawai

negeri sipil melakukan yaitu bahwa

hukum pidana hendaknya

didayagunakan apabila sanksi hukum

lain, seperti sanksi administrasi dan

sanksi perdata, dan alternatif

penyelesaian sengketa lingkungan

hidup sudah dinyatakan tidak efektif,

dan/atau tingkat kesalahan pelaku

relatif berat, dan/atau perbuatannya

relatif besar dan/atau perbuatannya

menimbulkan keresahan masyarakat”.

penyidikan, penyidik pejabat pegawai

negeri sipil memberitahukan kepada

penyidik pejabat polisi Negara

Republik Indonesia dan penyidik

pejabat polisi Negara Republik

Indonesia memberikan bantuan guna

kelancaran penyidikan.

Ayat (5) : Penyidik pejabat pegawai negeri sipil

meberitahukan dimulainya penyidikan

kepada penuntut umum dengan

tembusan kepada penyidik pejabat

polisi Negara Republik Indonesia

Ayat (6) : Hasil penyidikan yang telah dilakukan

oleh penyidik pegawai negeri sipil

disampaikan kepada penuntut umum.

Pasal 95 UUPPLH menyebutkan :

Ayat (1) : Dalam rangka penegakan hukum

terhadap pelaku tindak pidana

lingkungan hidup, dapat dilakukan

penegakan hukum terpadu antara

penyidik pegawai negeri sipil,

kepolisian, dan kejaksaan di bawah

koordinasi Menteri.

Oleh karena itu penegakan hukum pidana

lingkungan pada dasarnya dapat dibagi menjadi

beberapa tahapan yaitu tahapan pre-emtive,

tahapan preventif dan tahapan represif. Tahapan

pre-emtive adalah suatu proses antisipatif di

mana upaya deteksi lebih awal berbagai faktor

pencetus pencemarandan/atau perusak

lingkungan. Tahapan preventif adalah

serangkaian tindakan nyata dengan tujuan

pencegahan pencemaran dan/atau perusakan

lingkungan. Tahapan represif adalah penindakan

dari aparat penegak hukum pidana terhadap

pelaku atas pelanggaran hukum berupa

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan

.

METODOLOGI

Penelitian hukum ini menggunakan tipe

penelitian hukum normatif. "Menurut Soerjono

Soekanto, penelitian hukum normatif merupakan

penelitian hukum kepustakaan, yaitu dengan

meneliti bahan pustaka sebagai data sekunder.

Tipe penelitian hukum normatif didasari oleh

kerangka konsepsional dan kerangka teoritis,

juga terdiri dari penelitian terhadap asas-asas

hukum, sistematik hukum dan taraf sinkronisasi

vertikal maupun horisontal."

PEMBAHASAN

Asas subsidiaritas dalam UU No. 23 Tahun

1997 yang lalu telah dihapus pada UU No. 32

Tahun 2009, diganti dengan asas ultimum

remedium.

Asas subsidiaritas yaitu bahwa hukum

pidana hendaknya didayagunakan apabila sanksi

hukum lain, seperti sanksi administrasi dan

sanksi perdata, dan alternatif penyelesaian

sengketa lingkungan hidup sudah dinyatakan

tidak efektif, dan/atau tingkat kesalahan pelaku

relatif berat, dan/atau perbuatannya relatif besar

dan/atau perbuatannya menimbulkan keresahan

masyarakat”.

Dalam pasal 30 UU No 23 Tahun 1997 di

sebutkan bahwa :

1. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat

ditempuh melalui pengadilan atau di luar

pengadilan berdasarkan pilihan secara

sukarela para pihak yang bersengketa.

2. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

berlaku terhadap tindak pidana lingkungan

hidup sebagaimana diatur dalam

Undangundang ini.

3. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian

sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan,

gugatan melalui pengadilan hanya dapat

ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan

tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak

yang bersengketa.

Sedangkan dalam pasal 84 UU No. 32

Tahun 2009 dinyatakan bahwa :

(1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup

dapat ditempuh melalui pengadilan atau di

luar pengadilan.


ISSN : 2302-3791

(2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan

hidup dilakukan secara suka rela oleh para

pihak yang bersengketa.

(3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat

ditempuh apabila upaya penyelesaian

sengketa di luar pengadilan yang dipilih

dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau

para pihak yang bersengketa.

Asas ultimum remedium mewajibkan

penerapan penegakan hukum pidana sebagai

upaya terakhir setelah penerapan penegakan

hukum administrasi dianggap tidak berhasil.

Penerapan asas ultimum remedium ini hanya

berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu

pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air

limbah, emisi dan gangguan”.

Asas ini lebih dipertegas pemaknaannya

dalam pasal 100 ayat (2) UUPPLH yaitu, setiap

orang yang melanggar baku mutu air limbah,

baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan baru

dapat dipidana, jika sanksi administrasi yang

telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran

dilakukan lebih dari satu kali mengapa tidak

dilakukan tindakan penegakan hukum

administrasi sebagai upaya preventif, tetapi

langsung diterapkan hukum pidana. Kelemahan

mendasar ini dapat dipastikan pada penegakan

hukum pidana pada UUPPLH akan mengalami

hambatan seperti pada UUPLH yang lalu.

Namun bila dicermati penjelasan umum

UUPPLH pada angka 6 tentang asas ultimum

remedium tetap mengandung kelemahan

mendasar. Karena penjelasan umum dalam

UUPPLH sangat tidak memadai untuk dijadikan

pedoman dalam tataran aplikatif. Karena dalam

tataran aplikatif sangat diperlukan aturan

pelaksana

yang sangat jelas dan detail dan harus

dihindarkan multi tafsir atau debattable dalam

memaknai suatu ketentuan. Kelemahan dalam

tataran formulatif tersebut jelas akan

menimbulkan banyak masalah pada tataran

aplikatif, seperti tidak adanya kepastian hukum

dan akan banyak menimbulkan masalah pada

bidang koordinasi antar institusi terkait dalam

penanganan masalah pencemaran dan/atau

perusakan lingkungan.

UUPPLH mewajibkan penerapan

penegakan hukum pidana terhadap delik formil

tertentu sebagai upaya terakhir, setelah hukum

administrasi dianggap gagal atau pelanggaran

telah dilakukan lebih dari satu kali. Konsekuensi

yuridis dari kata wajib ini adalah batal demi

hukum bila tidak ditaati. Konkritisasi dari hukum

administrasi dianggap gagal tersebut, tidak ada

penjelasan lebih lanjut.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat

ditempuh melalui pengadilan atau di luar

pengadilan. Di pengadilan melalui hukum

administrasi, hukum perdata dan hukum

pidana. Di luar pengadilan melalui mediasi,

litigasi dan arbitrasi.

2. Asas subsidiaritas yang diatur dalam UU no

23 Tahun1997 (UUPLH) telah diubah

menjadi asas ultimum remedium seperti yang

ditegaskan dalam UU No 32 Tahun 2009.

Pada dasarnya kedua asas tersebut sama yaitu

tidak langsung menerapkan sanksi pidana

dalam penegakan hukum lingkungan.

Perbedaannya asas subsidiaritas merupakan

preventif dalam penegakan hukum pidana

lingkungan, tetapi asas ultimum remedium

dapat langsung diterapkan apabila

pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali

terhadap baku mutu air limbah, baku mutu

emisi, atau baku mutu gangguan.

3. Asas ultimum remedium mempunyai

kelemahan yaitu dalam penafsiran penegakan

hukum administrasi dianggap tidak berhasil

karena sanksi administrasi terdiri dari teguran

tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin

lingkungan, atau pencabutan izin lingkungan.

Saran

1. Penegakan hukum lingkungan hendaknya

dilakukan secara optimal baik melalui

pengadilan maupun di luar

pengadilan,sehingga kasus penecenaran dan

atau perusakan lingkungan dapat ditekan.

2. Asas subsidiaritas dan asas ultimum

remedium masih perlu disosialisasikan agar

lebih dapat di pahami penerapannya

3. Harus ada kejelasan asas ultimum remedium

dalam penegakan hukum administrasi

sehingga ada kepastian berapa kali dan berapa

lama tindakan administrasi baru dapat

dikatakan tidak berhasil. Apakah setelah

mendapat teguran tertulis sebagai sanksi

administrasi yang paling rendah dan tidak

dipatuhi sudah dinyatakan dianggap tidak

berhasil ? Bagaimana pula makna pelanggaran

dilakukan lebih dari satu kali, apakah cukup

dua kali saja ataukah tiga kali atau lebih.


ISSN : 2302-3791

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan,

Sinar Grafika, Jakarta, 2005

Barda Nawawi, Kebijakan Hukum Pidana,

Kencana Prenada Media Group, Jakarta,

2008

Joni Emirzon, Alternatif Penyelesaian Sengketa

Di Luar Pengadilan, PT Gramedia Pustaka

Utama, Jakarta, 2001

Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Kencana

Prenada Media Grup, 2005

Philipus M. Hadjon, (Koordinator Tim),

Pengantar Hukum Administrasi Indonesia,

Gajah Mada University Press, Yogyakarta,

2005

Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum,

Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru,

Bandung.

Syahrul Machmud, Penegakan Hukum

Lingkungan Indonesia, Graha Ilmu,

Yogyakarta, 2012.

B. PERATURAN DAN PERUNDANG-

UNDANGAN.

Undang-Undang No 23 Tahun 1997 tentang

Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup


ISSN : 2302-3791

PENGARUH KUALITAS LAYANAN TERHDAP PENINGKATAN

JUMLAH JAMAAH SHAFIRA TOUR DAN TRAVEL SURABAYA

Abdul Hamid *)

*)

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardhika

Abstract Customer service comes from two words, namely the customer which means customers and

service means service. Service according to Cashmere is defined as an action or deed for someone to

give satisfaction to the customer. In this regard a customer service must have the ability to serve

customers accurately, quickly, and have good communication skills. For that customer service should

have the basics of a solid service as the service ethic, product introduction, and knowledge about

everything related to his field. Besides a customer service required to always be in touch with

customers and maintain that relationship remains good. Excellent Service, as well as services that

satisfy customer demands / society, the necessary requirements to be felt by every minister to have the

quality of professional competence, thus the quality of professional competence to be something

important and reasonable aspect in every transaction. So that implementation can be more solemn

pilgrimage then technical problems submitted by the organizer of the pilgrimage in this case is the

Ministry of Religious Affairs together with related institutions ie travel agencies Hajj and Umrah one

of them is PT. Shafira TOUR and TRAVEL.

Here, as one of the Hajj and Umrah travel companies, shafira have a role in addressing this is

not solely due to the business, but also because it calls religion. Service delivery or service is good in

the congregation will memberiakan satisfaction of the congregation, which in turn will create loyalty

pilgrims on managing (travel). If the above services are perceived baikdan satisfactory services,

otherwise if the service or services received lower than expected, then the perceived poor quality.

Keywords: Customer Service, Excellent Service, Travel Haji and Umrah

Abstrak Customer service berasal dari dua kata, yakni customer yang berarti pelanggan dan service yang

berarti pelayanan. Pelayanan menurut Kasmir diartikan sebagai tindakan atau perbuatan seseorang

untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan. Berkaitan dengan hal ini seorang customer service

harus memiliki kemampuan melayani pelanggan secara tepat, cepat, serta memiliki kemampuan

berkomunikasi yang baik. Untuk itu customer service harus memiliki dasar-dasar pelayanan yang

kokoh seperti etika pelayanan, pengenalan produk, dan pengetahuan tentang segala sesuatu yang

berkaitan dengan bidang nya. Selain itu seorang customer service dituntut untuk selalu berhubungan

dengan pelanggan dan menjaga hubungan itu tetap baik. Pelayanan Prima, sebagaimana tuntutan

pelayanan yang memuaskan pelanggan / masyarakat, maka diperlukan persyaratan agar dapat

dirasakan oleh setiap pelayan untuk memiliki kualitas kompetensi yang profesional, dengan demikian

kualitas kompetensi profesionalisme menjadi sesuatu aspek penting dan wajar dalam setiap transaksi.

Agar pelaksanaan ibadah haji dapat lebih khusyuk maka masalah-masalah teknis diserahkan oleh

pihak penyelenggara haji dalam hal ini adalah Departemen Agama bersama lembaga-lembaga terkait

yaitu biro-biro perjalanan haji dan umrah salah satunya ialah PT. SHAFIRA TOUR dan TRAVEL.

Disinilah sebagai salah satu perusahaan travel haji dan umrah, shafira memiliki peran di

menangani ini tidak semata-mata karena bisnis, namun juga ada karena memang panggilan agama.

Pemberian pelayanan atau jasa yang baik pada jamaah akan memberiakan kepuasan para jamaahnya

yang pada akhirnya akan menciptakan loyalitas jamaah pada pengelola (travel). Bila pelayanan atas

jasa dipersepsikan baikdan memuaskan, sebaliknya bila pelayanan atau jasa yang diterima lebih

rendah dari yang diharapkan, maka kwalitas dipersepsikan buruk.

Kata Kunci : Customer Service, Pelayanan Prima, Travel Haji dan Umrah

PENDAHULUAN

Pada dasarnya setiap perusahaan yang

didirikan adalah bertujuan untuk memperoleh

laba yang optimal dari pengelolaan sumber

daya – sumber daya yang ada. Agar tujuan

perusahaan tersebut dapat tercapai, maka


ISSN : 2302-3791

perlu adanya suatu keputusan yang tepat

didalam pengelolaan perusahaan tersebut.

Melaksanakan Ibadah Umroh dan haji

merupakan dambaan setiap umat muslim.

Setiap musim haji tiba berdatangan kaum

muslim dari penjuru negeri ke Baitullah untuk

menunaikan ibadah haji. Sejak 10 tahun ini,

jumlah umat Islam yang menunaikan haji di

Mekkah mencapai 2,5 s/d 3 juta orang pertahun.

Hal ini menunjukkan besarnya animo

masyarakat dalam hal ini umat Islam untuk

melaksanakan ibadah haji, walaupun krisis

ekonomi masih melanda negara Indonesia. Dan

hal itu mendorong banyaknya keinginan

masyarakat untuk malaksanakan ibadah umroh.

Agar pelaksanaan ibadah umroh dan haji

ini dapat lebih khusyuk maka masalah-masalah

teknis diserahkan oleh pihak penyelenggara haji

dalam hal ini adalah Departemen Agama

bersama lembaga-lembaga terkait yaitu biro-

biro perjalanan haji dan umrah salah satunya

ialah PT.SHAFIRA TOUR AND TRAVEL.

Disinilah sebagai PT. Shafira sebagai salah satu

perusahaan travel haji dan umrah terbesar di

Jawa Timur, shafira memiliki peran dan

kemampuan tidak semata-mata karena bisnis,

namun juga ada karena memang panggilan

agama. Pemberian pelayanan atau jasa yang

baik pada jamaah akan memberikan kepuasan

para jamaahnya yang pada akhirnya akan

menciptakan loyalitas jamaah pada pengelola

(travel). Bila pelayanan atas jasa dipersepsikan

baik dan memuaskan, sebaliknya bila pelayanan

atau jasa yang diterima lebih rendah dari yang

diharapkan, maka tentu akan dipersepsikan

buruk.

Service Excellent (Pelayanan Prima) Pelayanan Prima, sebagaimana tuntutan

pelayanan yang memuaskan pelanggan /

masyarakat, maka diperlukan persyaratan agar

dapat dirasakan oleh setiap pelayan untuk

memiliki kualitas kompetensi yang profesional,

dengan demikian kualitas kompetensi

profesionalisme menjadi sesuatu aspek penting

dan wajar dalam setiap transaksi. Pelayanan

prima adalah segala upaya terbaik dan

sempurna dari seseorang yang diwujudkan

dalam bentuk memenuhi kebutuhan orang lain,

sehingga orang tersebut merasa puas. Pelayanan

prima adalah layanan yang bermutu tinggi,

layanan yang istimewa yang terbaik dan

layanan yang prima. Service Excellent

menggambarkan etos/budaya kerja suatu

perusahaan/bank/organisasi dan karyawannya.

Apapun pelayanan kepada masyarakat tentunya

telah ada suatu ketetapan tata laksananya,

prosedur dan kewenangan sehingga penerima

pelayanan puas apa yang telah diterimanya.

Sehubungan dengan itu pelayanan kepada

masyarakat harus mempunyai makna mutu

pelayanan yang (1) memenuhi standar waktu,

tempat, biaya, kualitas dan prosedur yang

ditetapkan untuk penyelesaian setiap tugas

dalam pemberian pelayanan, (2) memuaskan

pelanggan artinya bahwa setiap keinginan orang

yang menerima pelayanan merasa puas,

berkualitas dan tepat waktu dan biaya

terjangkau,

Manfaat Pelayanan prima Manfaat pelayanan prima adalah : (a)

meningkatkan rasa loyalitas nasabah/public, (b)

meningkatkan pangsa pasar, (c) meningkatkan

penjualan dan laba, (d) meningkatkan reputasi

perusahaan/organisasi, (e) menghindari

pertentangan, (f) menerima pesanan ulang dari

si pembeli, (g) meningkatkan junmlah nasabah

utama dan nasabah baru, (h) menghemat biaya

pemasaran dan budget promosi, (i) mengurangi

jumlah keluhan, (j) meningkatkan moral

karyawan, (k) meningkatkan produktivitas

karyawan, (l) meningkatkan hubungan baik

antar sesama karyawan, (m) hanya beberapa

karyawan yang mengeluh, (n) hanya beberapa

karyawan yang suka absen dan suka terlambat,

(o) mengurangi jumlah karyawan yang keluar

dari perusahaan

Unsur-unsur Kualitas Pelayanan Prima Unsur – unsur kualitas pelayanan prima

antara lain (1) penampilan, personal dan fisik

sebagaimana layanan kantor depan (resepsionis)

memerlukan persyaratan seperti : wajah harus

menawan, badan harus tegap / tidak cacat, tutur

bahasa menarik, familiar dalam perilaku,

penampilan penuh percaya diri, busana harus

menarik; (2) tepat waktu dan janji, secara utuh

dan prima petugas pelayanan dalam

menyampaikan perlu diperhitungkan janji yang

disampaikan kepada pelanggan bukan

sebaliknya selalu ingkar janji. Demikian juga

waktu jika mengutarakan 2 hari selesai harus

betul-betul dapat memenuhinya; (3) kesediaan

melayani, sebagaimana fungsi dan wewenang

harus melayani kepada para pelanggan,

konsekuensi logis petugas harus benar-benar


ISSN : 2302-3791

bersedia melayani kepada para pelanggan, (4)

pengetahuan dan keahlian, sebagai syarat untuk

melayani dengan baik, petugas harus

mempunyai pengetahuan dan keahlian. Disini

petugas pelayanan harus memiliki tingkat

pendidikan tertentu dan pelatihan tertentu yang

disyaratkan dalam jabatan serta memiliki

pengalaman yang luas dibidangnya; (5)

kesopanan dan ramah tamah, masyarakat

pengguna jasa pelayanan itu sendiri dan lapisan

masyarakat baik tingkat status ekonomi dan

sosial rendah maupun tinggi terdapat perbedaan

karakternya maka petugas pelayanan

masyarakat dituntut adanya keramahtamahan

yang standar dalam melayani, sabar, tidak egois

dan santun dalam bertutur kepada pelanggan;

(6) kejujuran dan kepercayaan, pelayanan ini

oleh pengguna jasa dapat dipergunakan

berbagai aspek, maka dalam

penyelenggaraannya harus transparan dari

aspek kejujuran, jujur dalam bentuk aturan,

jujur dalam pembiayaan dan jujur dalam

penyelesaian waktunya. Dari aspek kejujuran

ini petugas pelayanan tersebut dapat

dikategorikan sebaga pelayanan yang dipercaya

dari segi sikapnya, dapat dipercaya dari tutur

katanya, dapat dipercaya dalam menyelesaikan

akhir pelayanan sehingga otomatis pelanggan

merasa puas. Unsur pelayanan prima dapat

ditambah unsur yang lain; (7) kepastian hukum,

secara sadar bahwa hasil pelayanan terhadap

masyarakat yang berupa surat keputusan, harus

mempunyai legitimasi atau mempunyai

kepastian hukum. Bila setiap hasil yang tidak

mempunyai kepastian hukum jelas akan

mempengaruhi sikap masyarakat, misalnya

pengurusan KTP, PASPOR, KK dll, bila

ditemukan cacat hukum akan mempengaruhi

kredibilitas instansi yang mengeluarkan surat

legitimasi tersebut; (8) keterbukaan, secara pasti

bahwa setiap urusan/kegiatan yang

memperlakukan ijin, maka ketentuan

keterbukaan perlu ditegakan. Keterbukaan itu

akan mempengaruhi unsur-unsur

kesederhanaan, kejelasan informasi kepada

masyarakat; (9) efisien, dari setiap pelayanan

dalam berbagai urusan, tuntutan masyarakat

adalah efisiensi dan efektifitas dari berbagai

aspek sumber daya sehingga menghasilkan

biaya yang murah, waktu yang singkat dan

tepat serta hasil kualitas yang tinggi. Dengan

demikian efisiensi dan efektifitas merupakan

tuntutan yang harus diwujudkan dan perlu

diperhatikan secara serius; (10) biaya,

pemantapan pengurusan dalam pelayanan

diperlukan kewajaran dalam penentuan

pembiayaan, pembiayaan harus disesuaikan

dengan daya beli masyarakat dan pengeluaran

biaya harus transparan dan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan; (11)

tidak rasial, pengurusan pelayanan dilarang

membeda-bedakan kesukuan, agama, aliran dan

politik dengan demikian segala urusan harus

memenuhi jangkauan yang luas dan merata;

(12) kesederhanaan.

Prosedur dan tata cara pelayanan kepada

masyarakat untuk diperhatikan kemudahan,

tidak berbelit-belit dalam pelaksanaan.

Menciptakan Citra yang Positif dalam

Pelayanan Menciptakan citra positif berarti (1)

membantu nasabah melihat keistimewaan

produk anda melaui cara yang terbaik; (2)

melakukan apa saja mungkin, untuk

menampilkan citra positif dari perusahaan dan

layanan anda; (3) mengembangkan hubungan

yang mampu membuat nasabah merasa

diistimewakan dan dihargai sebagai seorang

pribadi.

Setiap kali memberikan layanan kepada

nasabah berarti sedang membangun citra positif

perusahaan. Kesan masyarakat tentang cara kita

melayani (mengatakan) alam situasi tatap muka,

muncul lewat penampilan, dampaknya terutama

pada hal-hal : (1) cara anda duduk/berdiri,

santunkah atau sebaliknya, (2) expresi wajah,

kelihatan capai, menggerutu, atau kesediaan

menolong, (3) kegirangan, semangat

membantu, energik, mau mendengar ataukah

tidak, (4) Busana, tata rambut sesuai dengan

situasinya, ataukah tidak, (5) keramahan atau

kejelasan pembicaran anda menawarkan

bantuan atau sebaliknya, (6) lingkungan kantor

atau perusahaan, ruang yang tersedia,

kenyamanan dan keamanannya.

Kesalahan yang sepele dapat

menghancurkan semua citra positif yang telah

anda bangun selama ini. Pelayanan yang

memuaskan meliputi 3 kelompok yang

mencerminkan citra/image positif, nama

baik/goodwill oganisasi dan perusahaan yaitu :

(1) kualitas produk dan layanan yang diberikan

(keistimewaanproduk anda), (2) cara anda

memberikan layanan tersebut (apa saja yang

anda lakukan), (3) hubungan antar pribadi yang


ISSN : 2302-3791

terbentuk, melalui layanan tersebut

(nasabah/pelanggan/jamaah, merasa istimewa,

dihargai sebagai seorang pribadi).

METODE PENELITIAN Dalam penelitian ini digunakan

pendekatan kualitatif deskriptif, dimana

penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk

meneliti elemen masalah yang ada pada saat ini.

Dalam penelitian yang bersifat kuantitatif

deskriptif, fokus penelitian ditujukan pada

pemecahan masalah yang dihadapi pada saat

ini, serta deskripsi dari elemen-elemen yang

menjadi objek penelitian untuk mendapatkan

pemahaman yang memadai atas objek

penelitian juga proses penelitian ini

memperhatikan konteks studi dengan menitik

beratkan pada pemahaman, pemikiran dan

persepsi penelitian. Data kualitatif merupakan

hasil dari berbagai rangkaian observasi yang

tidak dinyatakan dalam bentuk angka-angka.

Dalam penelitian kali ini yang termasuk data

kualitatif adalah gambaran secara umum

perusahaan. Penelitian ini adalah penelitian

deskriptif, penelitian yang tidak dimaksudkan

untuk menguji hipotesis tertentu tetapi hanya

menggambarkan “apa adanya” tentang suatu

variabel, gejala atau keadaan data laporan

maupun fisik secara menyeluruh.

Setelah data diperoleh dari observasi,

interview dan dokumen pelaporan kemudian

data yang diperoleh tersebut diolah, dianalisa

dan diperbandingkan dengan landasan yang

diperoleh dari hasil studi kepustakaan. Dalam

hal ini untuk mengetahui Pengaruh kualitas

layanan terhadap peningkatan jumlah jamaah

pada PT. Shafira Lintas Semesta Surabaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN Berikut adalah kedala yang ditemukan di

bagian Customer Service yaitu kendala yang

ditemukan antara Customer Service dan

jama‟ah. Komplain dari jama‟ah bahwa telfon

shafira susah dihubungi. Hal ini sering terjadi

pada musim umroh. Komplain dari jama‟ah

bahwa petugas Shafira (CS) kurang responsive

dalam menanggapi SMS, YM, BBM, dan jenis

komunikasi lainnya. Customer Service Shafira

kurang ramah dalam menerima jama‟ah.

Customer Service kurang responsive dan

informative. Di kantor Graha Pena tidak

terdapat mesin foto copy, jadi sedikit

menghambat kinerja CS. Antrian jama‟ah yang

panjang pada saat musim umroh mengurangi

kenyamanan jama‟ah. Customer Service merasa

kewalahan apabila dalam kondisi banyak

jama‟ah dan harus menerima telepon.

Perlengkapan Shafira dan Aljazira dirasa

kurang berkualitas (kaos Shafira luntur, troli

bermasalah). Makanan yang disediakan oleh

hotel di Madinah kurang sesuai dengan selera

makan jama‟ah (kurang enak). Harga untuk

vaksin berbeda-beda. Dan proses nya antri dan

lama di KKP. Ditemukan banyak kendala

apabila petugas Customer Service belum

mempunyai pengalaman langsung tentang

umrah. Karena biasanya jama‟ah bertanya

tentang kondisi sesungguhnya d Mekah dan

Madinah. Begitupula dengan umrah plus,

jama‟ah juga suka bertanya mengenai tempat-

tempat yang akan dikunjungi beserta

referensinya. Karena semua data inputnya

masih manual maka ketika mengecek

perlengkapan atau hal yang lainnya harus

bertanya dulu ke bagian perlengkapan

(memakan waktu).

Kendala antara Customer Service dengan

Unit Kerja Finance yaitu customer service lupa

atau telat membuat invoice. Customer service

salah membuat invoice. Customer service tidak

mengingatkan jama‟ah untuk member

keterangan pada saat transfer pembayaran.

Masih banyak transaksi tunai. Jama‟ah tidak

diberi tahu bahwa pelunasan haji/umroh

mengikuti Kurs USD. Kurang koordinasi atau

update info dari Customer service ke divisi

accounting mengenai special request, pindah

upgrade class, dll.

Kendala antara Customer Service dengan

Unit Kerja Operational yaitu dokumen tidak

lengkap pada saat menyetor ke bagian

dokumen. Customer Service terlambat dalam

menyerahkan dokumen. Special Request tidak

di informasikan ke bagian operational (upgrade

seat/upgrade hotel). Email/info dari bagian

operational kurang direspon. Kurang koordinasi

antara Customer Service dan bagian operational

sehingga terjadi kesalah pahaman yang dapat

menghambat kinerja kedua belah pihak.


ISSN : 2302-3791

Tabel 1. Rangkuman Kuesioner Kepuasan Pelanggan

ASPEK KEPUASAN

Keterangan STM TM CM M SM

1. Sikap, keramahan,

dan penampilan

petugas pelayanan

kami

5.7%

34.3% 60% Sebanyak 94.3%

dari jama‟ah

menyatakan bahwa

petugas Shafira

bersikap ramah,

berpenampilan

baik, dan

memberikan

pelayanan yang

baik kepada

jama‟ah

2. Kemampuan dan

kejelasan petugas

dalam memberikan

informasi

5.7% 54.3% Sebanyak 94.3%

dari jama‟ah

menyatakan bahwa

petugas Shafira

mampu

memberikan

informasi dengan

jelas.

3. Kemampuan

petugas dalam

menanggapi keluhan

dan menyelesaikan

masalah (bila ada)

5.7% 45.7% 94,3% dari jama‟ah

merasa puas

dengan kemampuan

dari petugas Shafira

dalam menanggapi

keluhan dan

member solusi bagi

masalah yang ada.

4.Kualitas

pembimbing ibadah

selama pelaksanaan

umroh

5.7% 25.7% 94.3% jama‟ah

merasa puas

dengan kualitas

pembimbing ibadah

selama

menjalankan umroh

5. Pelayanan Airport

Handling di Bandara

Juanda

5.7% 60% Sebanyak 94.3%

jama‟ah merasa

puas dengan

pelayanan petugas

Shafira selama

proses Handling di

Bandara Juanda.


Handling di Bandara

Cengkareng

5.7% 71.4% Sebanyak 94.3%

jama‟ah juga

merasa puas

dengan pelayanan

Handling Airport di

bandara

Cengkareng.


ISSN : 2302-3791


Handling di Bandara

Jeddah

8.6% 71.4% 91.4% jama‟ah

merasa puas

dengan pelayanan

petugas Shafira

selama proses

Handling di

bandara Jeddah.

8. Transportasi (Bus)

selama di Arab Saudi

14.2% 42.9% 85.8% jama‟ah

puas dengan

fasilitas transportasi

(bus) yang

disediakan Shafira

selama di Arab

Saudi.

9. Kualitas makanan

selama tinggal di

Madinah

8.6% 17.1% 48.6% 74.3% jama‟ah

puas dengan

kualitas makanan

yang disediakan

Shafira selama dI

Madinah.

10. Kualitas makanan

selama tinggal di

Mekkah

5.7% 11.4% 42.9% Sebanyak 82.9%

jama‟ah puas

dengan kualitas

makanan yang

disediakan oleh

Shafira selama

berada di Mekah.

11. Kualitas hotel

selama tinggal di

Madinah

2.8% 42.9% 97.2% jama‟ah

puas dengan

fasilitas hotel yang

disediakan oleh

Shafira selama

tinggal di Madinah.

12. Kualitas hotel

selama tinggal di

Mekah

2.8% 40% 97.2% jama‟ah

merasa puas

dengan fasilitas

hotel yang

disediakan Shafira

selama tinggal di

Mekah.

13. Kualitas layanan

yang diberikan Tour

Leader

11.4% 42.9% 88.6% jama‟ah

puas dengan

kualitas layanan

yang diberikan oleh

Tour Leader

Shafira selama

melaksanakan

umrah.

14. Penilaian terhadap

brosur/buku pedoman

yang kami sediakan

37.2% 45.7% Sebanyak 62.8%

jama‟ah menilai

bahwa brosur/buku

pedoman yang

disediakan Shafira


ISSN : 2302-3791

bagus dan

bermanfaat.

15. Penilaian terhadap

sarana perlengkapan

yang kami berikan

seperti koper, baju, dll

17.1% 60% 82.9% jama‟ah

merasa puas

dengan sarana

perlengkapan yang

telah disediakan

oleh Shafira (koper,

baju, dll).

GROUP I (29 APRIL – 9 MEI 2013)

Tour Leader: Ust. Munir

Total 40 jama‟ah

GROUP II (1MEI – 11 MEI 2013)

Tour Leader: Ust. Ahmad Muzakky

Total 40 jama‟ah

Keterangan : STM : Sangat Tidak Memuaskan

TM : Tidak Memuaskan

CM : Cukup Memuaskan

M : Memuaskan

SM : Sangat memuaskan

Tabel 2. Contoh Kuesioner Kepuasan Pelanggan

1. Apakah Bapak/Ibu akan merekomendasikan kepada keluarga/kerabat/kolega untuk

melakukan ibadah umroh di Shafira Tour & Travel? Sangat tidak

merekomendasikan

Tidak

merekomendasikan

Bersikap netral Merekomenda-

sikan

Sangat

Merekomendasikan

8.6% 45.7% 45.7%

Sebanyak 91.4% jama‟ah merekomendasikan kepada keluarga/kerabat/kolega mereka untuk

menggunakan jasa Shafira dalam melakukan ibadah umroh.


2.Apabila Bapak/Ibu akan melakukan Umroh, apakah akan melakukannya melalui Shafira

kembali?

Sangat tidak

menginginkan

Tidak

menginginkan

Bersikap netral Menginginkan Sangat

menginginkan

kembali

5.7% 42.9% 51.4%

94.3% dari jama‟ah ingin beribadah umrah menggunakan jasa Shafira di waktu yang akan datang.


Apabila Bapak/Ibu pernah dilayani oleh Tour & Travel lain, bagaimana layanan kami

dibandingkan dengan Tour & Travel tersebut? Jauh lebih jelek Lebih jelek Sama baik Lebih baik Jauh lebih baik


ISSN : 2302-3791

14.2% 57.2% 28.6%

85.8% dari jama‟ah merasa bahwa layanan Shafira lebih baik dibandingkan dengan layanan dari

Tour & Travel lain yang pernah mereka gunakan.


Bapak/Ibu mengenal kami dari:

Koran Tabloit Radio Keluarga Teman atau

kerabat

Televisi

2.8% 2.8% 2.8% 31.5% 54.4% 5.7%

Tabel 6 Peningkatan Jumlah Jamaah Umroh Shafira Tahun 2011 s/d 2013

Tahun 2011 2012 2013

Jamaah 3.654 5.238 6.300

Tabel 7 Peningkatan Aset Perusahaan Tahun 2011 s/d 2013

Tahun 2011 2012 2013

Aset 125.388.977.325 127.548.327.533 168.090.033.784

Tabel 8 Peningkatan Laba Perusahaan Tahun 2011 s/d 2013

Tahun 2011 2012 2013

Laba 37.863.939.022 40.098.982.234 46.698.630.614

a.

SIMPULAN Berdasarkan pembahasan yang telah

diuraikan maka dapat diambil kesimpulan,

bahwa sebagai berikut pelayanan kepada

jamaah sangat berpengaruh signifikan terhadap

peningkatan jumlah jamaah yang berangkat

Umroh melalui Shafira, ini terbukti dari data 3

tahun terakhir yang saya dapatkan.

Secara omset perusahaan juga terjadi

peningkatan seiring dengan peningkatan jumlah

jamaah yang berangkat umroh melalui Shafira,

sehingga laba perusahaan dari tahun ke tahun

juga meningkat, dan Perusahaan ini semakin

maju, bahkan saat merupakan Salah satu Travel

Umroh dan Haji terbesar di Jawa Timur. Setiap

agar keluhan dari jamaah agar cepat di

tanggapi, sehingga permasalahan yang terjadi

dapat di cari solusi terbaiknya.

DAFTAR PUSTAKA Agustina, Vera.2013. Dasar-dasar Pelayanan

Prima.Jakarta : Graha

Barata, Atep Adya.2013.Dasar-dasar Pelayanan

Prima. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka

Barner, James G. 2001. Secrets Of Customer

Relationship Management (Rahasia

Manajemen Hubungan Pelanggan).

Yogyakarta. Andi

H.AS, 1998, Manajemen Pelayanan Umum di

Indonesia, Cetakan III, Bumi Aksara,

Jakarta.

Irawan, Prasetya. 2006. Penelitian Kualitatif

dan Kuantitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial.


ISSN : 2302-3791

Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.

Jakarta

Rangkuti, Freddy, 2006, Measuring Customer

Satisfation : Teknik Mengukur Strategi

dan Meningkatkan Kepuasan Pelanggan

plus analisis kasus, Jakarta, Gramedia

Pustaka Utama


ISSN : 2302-3791

ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

PADA PT. HSI ATAS IMPOR RAMBUT (WIG) DI SIDOARJO

H. AGUS SUBANDORO *)

*)

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardhika

ABSTRACT

Currently, taxes are considered as a source of domestic revenue increasingly felt as the

mainstay of state revenue. To further increase the acceptance in the field of taxation, has been several

times, improvements, additions, and even changes in taxation. This research was conducted at PT.

HSI is export and import of hair (wig) in Sidoarjo. The purpose of this study was to obtain information

on the Application of Income Tax Article 22 and the pattern or the Internal Control Implementation of

the company in the process of payment of income tax under Article 22 of the. Research carried out a

study using qualitative descriptive method that describes the calculation process, depositing and

reporting of Income Tax (Income Tax) of Article 22. To evaluate the accuracy of the application of the

Income Tax (VAT) of Article 22. This research was conducted by collecting the necessary data derived

of the company and then put them in keseluruhan.Hasil research suggests that PT. HSI has made the

process of calculating the payment of income tax under Article 22 in accordance with the Regulation

of the Law in force in the State Indonesia. Where PT. HSI is charged at 2.5% (two and a half percent)

of the value of imports (Value Cost Insurance and Freight (CIF)) coupled with Customs and other

levies imposed under the provisions of the legislation in the field of import customs. This is because

PT. HSI has Import Identification Number (API). Patterns or the application of internal control exist

within the PT. HSI is good and true. Because there is a distinction between the receiving order, the

taxpayer and the manufacturer reports. But each monitor each other and work well together. But there

is no shortage of data is written or called the company profile in each division. So that the company

could be better structured in the division of duties.

Key words: Analysis, Income Tax Article 22 (Import), Application or Control

ABSTRAK

Dewasa ini pajak dianggap sebagai sumber penerimaan dalam negeri semakin lama semakin

terasa sebagai andalan penerimaan negara. Untuk lebih meningkatkan penerimaan di bidang

perpajakan, telah beberapa kali dilakukan penyempurnaan, penambahan, bahkan perubahan di bidang

perpajakan. Penelitian ini dilakukan pada PT. HSI yaitu perusahaan ekspor dan impor rambut (wig) di

Sidoarjo. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi mengenai Penerapan Pajak

Penghasilan Pasal 22 dan Pola Penerapan atau Pengendalian Intern yang dilakukan perusahaan dalam

proses pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 22 tersebut. Penelitian yang dilakukan merupakan

penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menggambarkan proses perhitungan,

penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. Untuk mengevaluasi ketepatan penerapan

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang

diperlukan yang berasal dari perusahaan dan kemudian menguraikannya secara keseluruhan.Hasil

penelitian menunjukkan bahwa PT. HSI telah melakukan proses perhitungan pembayaran Pajak

Penghasilan Pasal 22 telah sesuai dengan Peraturan Undang-Undang yang berlaku di Negara

Indonesia. Dimana PT. HSI dikenakan sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari nilai impor (Nilai Cost

Insurance and Freight (CIF)) ditambah dengan Bea dan pungutan lainnya yang dikenakan

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang impor. Hal ini

dikarenakan PT. HSI memiliki Angka Pengenal Impor (API). Pola penerapan atau pengendalian intern

yang ada didalam PT. HSI sudah baik dan benar. Dikarenakan ada pembedaan antara penerima order,

pembayar pajak dan pembuat laporan. Akan tetapi masing-masing saling memantau dan bekerja sama

dengan baik. Tetapi terdapat kekurangan tidak adanya data tertulis atau yang disebut dengan company

profile dalam setiap divisinya. Sehingga perusahaan bisa lebih baik dan terstruktur dalam pembagian

tugasnya.

Kata kunci : Analisis, Pajak Penghasilan Pasal 22 (Impor), Penerapan atau Pengendalian.


ISSN : 2302-3791

PENDAHULUAN

Mengingat sejarah perpajakan, pajak

pada mulanya merupakan suatu upeti

(pemberian secara cuma-cuma) namun sifatnya

merupakan suatu kewajiban yang dapat

dipaksakan yang harus dilaksanakan oleh rakyat

(masyarakat) kepada seorang raja atau

penguasa. Rakyat ketika itu memberikan

upetinya kepada raja atau penguasa berbentuk

natura berupa padi, ternak atau hasil tanaman

lainnya seperti pisang, kelapa, dan lain-lain.

Pemberian yang dilakukan rakyat saat itu

digunakan untuk keperluan atau kepentingan

raja atau penguasa setempat. Sedangkan

imbalan atau prestasi yang dikembalikan

kepada rakyat tidak ada oleh karena memang

sifatnya hanya untuk kepentingan sepihak dan

seolah-olah ada tekanan secara psikologis

karena kedudukan raja yang lebih tinggi status

sosialnya dibandingkan rakyat.

Namun, dalam perkembangannya, sifat

upeti yang diberikan oleh rakyat tidak lagi

hanya untuk kepentingan raja saja, tetapi sudah

mengarah kepada kepentingan rakyat itu

sendiri. Artinya pemberian yang dilakukan

rakyat kepada raja atau penguasa digunakan

untuk kepentingan umum seperti untuk menjaga

keamanan rakyat, memelihara jalan,

membangun saluran air untuk pengarian sawah,

membangun sarana sosial lainnya seperti taman,

serta kepentingan umum lainnya. Dengan

adanya perkembangan dalam masyarakat, maka

sifat upeti (pemberian) yang semula dilakukan

cuma-cuma dan sifatnya memaksa tersebut,

kemudian dibuat suatu aturan-aturan yang lebih

baik agar sifatnya yang memaksa tetap ada,

namun unsur keadilan lebih diperhatikan. Guna

memenuhi unsur keadilan inilah maka rakyat

diikutsertakan dalam membuat aturan-aturan

dalam pemungutan pajak, yang nantinya akan

dikembalikan juga hasilnya untuk kepentingan

rakyat itu sendiri.

Adanya perkembangan masyarakat

yang akhirnya membentuk suatu negara dan

dengan dilandasi unsur keadilan dalam

pemungutan pajak, maka dibuatlah suatu

ketentuan berupa undang-undang yang

mengatur mengenai bagaimana tata cara

pemungutan pajak, jenis-jenis pajak apa saja

yang dapat dipungut, siapa saja yang harus

membayar pajak, serta berapa besarnya pajak

yang harus dibayar. Dewasa ini pajak dianggap

sebagai sumber penerimaan dalam negeri

semakin lama semakin terasa sebagai andalan

penerimaan negara. Untuk lebih meningkatkan

penerimaan di bidang perpajakan, telah

beberapa kali dilakukan penyempurnaan,

penambahan, bahkan perubahan di bidang

perpajakan. Adapun definisi atau pengertian

pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH

adalah : “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas

negara berdasarkan undang-undang (yang dapat

dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal

(kontraprestasi) yang langsung dapat

ditunjukkan dan yang digunakan untuk

membayar pengeluaran umum” (Mardiasmo,

2013:1).

Dari definisi tersebut, dapat

disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur

sebagai berikut : (1) Iuran dari rakyat kepada

negara, yang berhak memungut pajak hanyalah

negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan

barang); (2) berdasarkan undang-undang, pajak

dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan

undang-undang serta aturan pelaksanaanya

tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara

yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam

pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan

adanya kontraprestasi individual oleh

pemerintah; (3) digunakan untuk membiayai

rumah tangga negara, yakni pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat

luas. Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan

pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun

berjalan yang dipungut oleh bendaharawan

pemerintah baik pusat maupun daerah, instansi

atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga

negara lainnya sehubungan dengan pembayaran

atas penyerahan barang, dan kegiatan di bidang

impor atau kegiatan usaha di bidang lain. PT

HSI adalah perusahaan perseroan terbatas yang

bergerak dalam bidang manufaktur

(Manufacturing Business) di Sidoarjo.

Perusahaan ini kegiatan utamanya adalah

mengekspor dan mengimpor rambut (wig).

Untuk menjalankan usahanya tersebut PT. HSI

melakukan pembelian atau impor bahan baku

atau sub material dari dalam negeri dan luar

negeri, untuk memenuhi kebutuhan perusahaan

dalam menjalankan produksinya. Berdasarkan

dari fenomena tersebut diatas, maka peneliti

tertarik untuk melakukan penelitian pada PT.

HSI di Sidoarjo sebagai obyek penelitian yaitu

Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22


ISSN : 2302-3791

Pada PT. HSI Atas Impor Rambut (Wig) di

Sidoarjo.

METODE PENELITIAN Jenis penelitian ini menggunakan

metode deskriptif kualitatif yang

menggambarkan proses perhitungan,

penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan

(PPh) Pasal 22 di PT. HSI. Penelitian ini untuk

mengevaluasi ketepatan penerapan Pajak

Penghasilan (PPh) Pasal 22, dengan

mengumpulkan data-data yang diperlukan yang

berasal dari perusahaan dan kemudian

menguraikannya secara keseluruhan.

Analisis data adalah upaya yang

dilakukan dengan cara menganalisa/ memeriksa

data, mengorganisasikan data, memilih dan

memilahnya menjadi sesuatu yang dapat diolah,

mencari dan menemukan pola, menemukan apa

yang penting berdasarkan kebutuhan dalam

penelitian dan memutuskan apa yang dapat

dipublikasikan. Langkah analisis data akan

melalui beberapa tahap yaitu: pengumpulan

data, mengelompokkannya, memilih dan

memilah data, lalu kemudian menganalisanya.

Analisa data ini berupa narasi dari rangkaian

hasil penelitian yang muaranya untuk

menjawab rumusan masalah.


Berdasarkan penelitian yang telah

dilakukan didapatkan suatu hasil penelitian

mengenai analisis penerapan Pajak Penghasilan

Pasal 22 pada PT. HSI. Sebelum peneliti

menghasilkan suatu penelitian, peneliti

diberikan oleh departemen yang bersangkutan

suatu laporan rekapitulasi uang muka Pajak

Penghasilan Pasal 22 periode selama tahun

2013. Adapun laporan rekapitulasi uang muka

Pajak Penghasilan Pasal 22 tersebut adalah

seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Rekapitulasi Uang Muka PPh 22 Tahun 2013 Masa Tanggal Keterangan Jumlah (Rp)

Januari 02/01/2013 PIB 5084 355.000

02/01/2013 PIB 5085 14.605.000

09/01/2013 PIB 5109 3.650.000

09/01/2013 PIB 1844 5.770.000

11/01/2013 PIB 5114 25.117.000

11/01/2013 PIB 5115 484.000

16/01/2013 PIB 5123 14.035.000

30/01/2013 PIB 5143 29.407.000

30/01/2013 PIB 5121 257.640.000

30/01/2013 PIB 1869 279.000

Februari 01/02/2013 PIB 5160 15.629.000

06/02/2013 PIB 5169 4.790.000

06/02/2013 PIB 5171 46.519.000

06/02/2013 PIB 5172 102.071.000

06/02/2013 PIB 5173 10.051.000

08/02/2013 PIB 1879 677.000

11/02/2013 PIB 0867 414.000

11/02/2013 PIB 0874 335.000

11/02/2013 PIB 0875 385.000

11/02/2013 PIB 0876 352.000

13/02/2013 PIB 5180 41.810.000

13/02/2013 PIB 5182 269.770.00

15/02/2013 PIB 1885 130.366.000

15/02/2013 PIB 1891 4.096.000

20/02/2013 PIB 5191 28.925.000

20/02/2013 PIB 5192 960.000

27/02/2013 PIB 1899 85.228.000

28/02/2013 PIB 1902 148.681.000

Maret 06/03/2013 PIB 5215 2.984.000

06/03/2013 PIB 5214 35.642.000

06/03/2013 PIB 5216 3.943.000


ISSN : 2302-3791

06/03/2013 PIB 5217 243.000

08/03/2013 PIB 5228 23.450.000

13/03/2013 PIB 5227 256.751.000

13/03/2013 PIB 1911 27.064.000

20/03/2013 PIB 5247 14.314.000

20/03/2013 PIB 5249 16.509.000

20/03/2013 PIB 5245 4.875.000

20/03/2013 PIB 5246 5.762.000

22/03/2013 PIB 5263 22.709.000

22/03/2013 PIB 5264 9.361.000

22/03/2013 PIB 5262 5.361.000

27/03/2013 PIB 1937 99.471.000

27/03/2013 PIB 1938 101.339.000

April 03/04/2013 PIB 1948 958.000

08/04/2013 PIB 1956 1.488.000

10/04/2013 PIB 5287 15.889.000

18/04/2013 PIB 1963 204.000

17/04/2013 PIB 5297 28.655.000

24/04/2013 PIB 5305 3.826.000

24/04/2013 PIB 5307 6.099.000

24/04/2013 PIB 5306 100.902.000

24/04/2013 PIB 5314 257.659.000

Mei 01/05/2013 PIB 1986 2.378.000

01/05/2013 PIB 5320 25.934.000

15/05/2013 PIB 5330 191.385.000

16/05/2013 PIB 5331 213.396.000

22/05/2013 PIB 5353 8.516.000

22/05/2013 PIB 5352 130.854.000

22/05/2013 PIB 5351 34.740.000

27/05/2013 PIB 5358 3.841.000

27/05/2013 PIB 5357 45.301.000

29/05/2013 PIB 2032 59.442.000

31/05/2013 PIB 5368 26.064.000

Juni 05/06/2013 PIB 5370 259.511.000

05/06/2013 PIB 5373 1.106.000

10/06/2013 PIB 2047 1.317.000

14/06/2013 PIB 2058 695.000

19/06/2013 PIB 5403 265.723.000

20/06/2012 PIB 5402 9.519.000

20/06/2013 PIB 5404 37.706.000

20/06/2013 PIB 5407 47.776.000

24/06/2013 PIB 2073 8.548.000

26/06/2013 PIB 5422 15.841.000

Juli 01/07/2013 PIB 2084 310.000

03/07/2013 PIB 5437 194.653.000

10/07/2013 PIB 5443 797.000

15/07/2013 PIB 2103 6.771.000

17/07/2013 PIB 5456 24.243.000

17/07/2013 PIB 5455 14.081.000

17/07/2013 PIB 5452 126.807.000

17/07/2013 PIB 2105 11.352.000

22/07/2013 PIB 5460 36.314.000

22/07/2013 PIB 2112 6.594.000

24/07/2013 PIB 5465 138.913.000

24/07/2013 PIB 2115 47.071.000

25/07/2013 PIB 5472 134.040.000


ISSN : 2302-3791

Sumber : PT. HIS

Berdasarkan landasan teori yang telah

diuraikan tentang aturan hukum pajak

penghasilan pasal 22, pengendalian intern serta

fakta dan data yang ditemui sehubungan dengan

penerapan pajak penghasilan pasal 22

sebagaimana tertuang pada pembahasan

sebelumnya, peneliti akan membahas

permasalahan-permasalahan yang ada

hubungannya dengan penelitian.

Pembahasan dilakukan dengan

membandingkan hasil penelitian kepustakaan

sebagai landasan teori dengan hasil penelitian

lapangan (data dan fakta). Adapun tujuan

pembahasan adalah untuk menganalisis

penerapan pajak penghasilan pada PT. HSI dan

mengidentifikasi kebaikan-kebaikan dan atau

kelemahannya serta bagaimana pola

pengawasan atau pengendaliannya.

Dengan adanya data yang telah

diberikan, peneliti mencoba melakukan

penelitian dengan cara menganalisis asal mula

jumlah yang sudah dibayarkan yang tertuang

dalam laporan rekapitulasi uang muka Pajak

Penghasila Pasal 22 PT. HIS seperti pada Tabel

2.

29/07/2013 PIB 2122 549.000

31/07/2013 PIB 5474 609.000

31/07/2013 PIB 5473 590.000

31/07/2013 PIB 5477 47.045.000

31/07/2013 PIB 5471 25.049.000

Agustus 12/08/2013 PIB 2124 3.085.000

19/08/2013 PIB 2134 2.607.000

21/08/2013 PIB 5498 21.268.000

21/08/2013 PIB 5505 133.564.000

21/08/2013 PIB 5506 24.184.000

21/08/2013 PIB 5507 48.247.000

22/08/2013 PIB 5508 30.187.000

22/08/2013 PIB 5495 15.536.000

22/08/2013 PIB 5509 1.000.000

26/08/2013 PIB 2143 2.689.000

30/08/2013 PIB 5519 46.146.000

30/08/2013 PIB 5518 207.843.000

September 04/09/2013 PIB 5532 298.803.000

06/09/2013 PIB 2160 2.280.000

11/09/2013 PIB 2166 4.330.000

13/09/2013 PIB 5541 7.226.000

13/09/2013 PIB 5550 301.723.000

20/09/2013 PIB 5564 8.497.000

20/09/2013 PIB 5563 152.591.000

25/09/2013 PIB 5576 36.070.000

30/09/2013 PIB 2181 2.563.000

Oktober 02/10/2013 PIB 2184 59.735.000

03/10/2013 PIB 5588 18.518.000

03/10/2013 PIB 5587 153.650.000

03/10/2013 PIB 5586 42.680.000

Total 6.118.262.000


ISSN : 2302-3791

Tabel 2. Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 PT. HSI

Tanggal No

PIB Niai CIF (Rp)

Bea Masuk (Rp) Jumlah

(Rp)

Dibayar

Dita

ngg

ung

Pe

mer

inta

h

Dita

ngg

uh

kan Dibebaskan Dibayar

Dibe

baska

n

Jan 02/01/20

13

5084 14.167.950 0 0 0 0 355.000 0

02/01/20

13

5085 556.360.740 27.819.000 0 0 0 14.605.000 0

09/01/20

13

5109 142.798.032 3.172.000 0 0 0 3.650.000 0

09/01/20

13

1844 219.806.136 10.991.000 0 0 0 5.770.000 0

11/01/20

13

5114 956.836.404 47.842.000 0 0 0 25.117.000 0

11/01/20

13

5115 18.434.034 922.000 0 0 0 484.000 0

16/01/20

13

5123 514.599.775 46.773.000 0 0 0 14.035.000 0

30/01/20

13

5143 1.150.080.012 23.764.000 0 0 2.408.000 29.407.000 0

30/01/20

13

5121 9.814.856.400 0 0 0 490.743.000 257.640.000 0

30/01/20

13

1869 10.617.424 0 0 0 531.000 279.000 0

Feb 01/02/20

13

5160 595.386.936 0 0 0 29.770.000 15.629.000 0

06/02/20

13

5169 182.454.000 0 0 0 9.123.000 4.790.000 0

06/02/20

13

5171 1.772.133.000 0 0 0 88.607.000 46.519.000 0

06/02/20

13

5172 3.888.405.300 0 0 0 194.421.000 102.071.000 0

06/02/20

13

5173 387.006.285 0 0 0 15.024.000 10.051.000 0

08/02/20

13

1879 25.776.480 0 0 0 1.289.000 677.000 0

11/02/20

13

0867 15.019.069 1.502.000 0 0 0 414.000 0

11/02/20

13

0874 12.146.099 1.215.000 0 0 0 335.000 0

11/02/20

13

0875 13.993.356 1.400.000 0 0 0 385.000 0

11/02/20

13

0876 12.773.456 1.278.000 0 0 0 352.000 0

13/02/20

13

5180 1.589.540.066 67.743.000 0 0 15.106.000 41.810.000 0

13/02/20

13

5182 10.303.870.24

0

0 0 0 486.906.000 269.770.000 0

15/02/20 1885 4.966.300.275 0 0 0 248.316.000 130.366.000 0


ISSN : 2302-3791

13

15/02/20

13

1891 156.496.895 0 0 0 7.331.000 4.096.000 0

20/02/20

13

5191 1.101.880.398 0 0 0 55.095.000 28.925.000 0

20/02/20

13

5192 36.546.855 0 0 0 1.828.000 960.000 0

27/02/20

13

1899 3.246.744.068 162.338.000 0 0 0 85.228.000 0

28/02/20

13

1902 5.664.001.302 0 0 0 283.201.000 148.681.000 0

Ma

r

06/03/20

13

5215 113.644.320 0 0 0 5.683.000 2.984.000 0

06/03/20

13

5214 1.398.848.400 8.873.000 0 0 17.943.000 35.642.000 0

06/03/20

13

5216 146.456.598 4.059.000 0 0 7.198.000 3.943.000 0

06/03/20

13

5217 9.690.000 0 0 0 0 243.000 0

08/03/20

13

5228 893.316.255 0 0 0 44.666.000 23.450.000 0

13/03/20

13

5227 9.780.972.560 0 0 0 489.049.000 256.751.000 0

13/03/20

13

1911 1.030.986.500 0 0 0 51.550.000 27.064.000 0

20/03/20

13

5247 545.286.768 0 0 0 27.265.000 14.314.000 0

20/03/20

13

5249 631.413.022 0 0 0 28.917.000 16.509.000 0

20/03/20

13

5245 185.681.653 0 0 0 9.285.000 4.875.000 0

20/03/20

13

5246 230.446.250 0 0 0 0 5.762.000 0

22/03/20

13

5263 878.897.740 8.678.000 0 0 20.780.000 22.709.000 0

22/03/20

13

5264 355.058.385 3.469.000 0 0 15.874.000 9.361.000 0

22/03/20

13

5262 204.198.567 0 0 0 10.210.000 5.361.000 0

27/03/20

13

1937 3.789.340.040 0 0 0 189.468.000 99.471.000 0

27/03/20

13

1938 3.860.511.747 0 0 0 193.026.000 101.339.000 0

Apr 03/04/20

13

1948 36.462.293 0 0 0 1.824.000 958.000 0

08/04/20

13

1956 56.663.520 0 0 0 2.834.000 1.488.000 0

10/04/20

13

5287 582.008.475 11.342.000 0 0 42.202.000 15.889.000 0

18/04/20

13

1963 7.746.595 0 0 0 388.000 204.000 0

17/04/20

13

5297 1.091.586.936 0 0 0 54.580.000 28.655.000 0

24/04/20

13

5305 144.027.957 1.506.000 0 0 7.489.000 3.826.000 0

24/04/20

13

5307 232.315.534 0 0 0 11.616.000 6.099.000 0


ISSN : 2302-3791

24/04/20

13

5306 3.843.860.015 0 0 0 192.193.000 100.902.000 0

24/04/20

13

5314 9.815.569.280 0 0 0 490.779.000 257.659.000 0

Me

i

01/05/20

13

1986 86.459.346 8.646.000 0 0 0 2.378.000 0

01/05/20

13

5320 998.571.546 4.760.000 0 0 34.012.000 25.934.000 0

15/05/20

13

5330 7.311.678.780 0 0 0 343.690.000 191.385.000 0

16/05/20

13

5331 8.129.363.616 0 0 0 406.469.000 213.396.000 0

22/05/20

13

5353 319.746.803 9.408.000 0 0 11.463.000 8.516.000 0

22/05/20

13

5352 4.984.897.200 0 0 0 249.245.000 130.854.000 0

22/05/20

13

5351 1.344.402.279 320.000 0 0 44.850.000 34.740.000 0

27/05/20

13

5358 145.379.823 1.513.000 0 0 6.713.000 3.841.000 0

27/05/20

13

5357 1.727.440.590 0 0 0 84.591.000 45.301.000 0

29/05/20

13

2032 2.264.435.180 0 0 0 113.222.000 59.442.000 0

31/05/20

13

5368 992.907.237 0 0 0 49.646.000 26.064.000 0

Jun 05/06/20

13

5370 9.886.120.200 0 0 0 494.307.000 259.511.000 0

05/06/20

13

5373 42.107.122 2.106.000 0 0 0 1.106.000 0

10/06/20

13

2047 50.153.400 0 0 0 2.508.000 1.317.000 0

14/06/20

13

2058 25.763.635 2.033.000 0 0 0 695.000 0

19/06/20

13

5403 10.122.752.64

0

0 0 0 506.138.000 265.723.000 0

20/06/20

12

5402 362.612.250 12.260.000 0 0 5.871.000 9.519.000 0

20/06/20

13

5404 1.457.257.230 2.787.000 0 0 48.164.000 37.706.000 0

20/06/20

13

5407 1.824.285.949 0 0 0 86.726.000 47.776.000 0

24/06/20

13

2073 325.611.000 0 0 0 16.281.000 8.548.000 0

26/06/20

13

5422 603.431.864 0 0 0 30.172.000 15.841.000 0

Jul 01/07/20

13

2084 11.790.339 590.000 0 0 0 310.000 0

03/07/20

13

5437 7.415.561.031 0 0 0 370.525.000 194.653.000 0

10/07/20

13

5443 31.878.400 0 0 0 0 797.000 0

15/07/20

13

2103 257.916.180 0 0 0 12.896.000 6.771.000 0

17/07/20

13

5456 923.508.094 32.661.000 0 0 13.515.000 24.243.000 0

17/07/20 5455 526.671.568 12.020.000 0 0 24.538.000 14.081.000 0


ISSN : 2302-3791

13

17/07/20

13

5452 4.854.526.990 0 0 0 217.739.000 126.807.000 0

17/07/20

13

2105 432.429.462 0 0 0 21.622.000 11.352.000 0

22/07/20

13

5460 1.385.252.150 15.774.000 0 0 51.499.000 36.314.000 0

22/07/20

13

2112 251.163.749 0 0 0 12.559.000 6.594.000 0

24/07/20

13

5465 5.291.913.900 0 0 0 264.596.000 138.913.000 0

24/07/20

13

2115 1.793.178.307 0 0 0 89.659.000 47.071.000 0

25/07/20

13

5472 5.106.257.520 0 0 0 255.313.000 134.040.000 0

29/07/20

13

2122 20.887.655 1.045.000 0 0 0 549.000 0

31/07/20

13

5474 23.169.120 0 0 0 1.159.000 609.000 0

31/07/20

13

5473 22.439.950 0 0 0 1.122.000 590.000 0

31/07/20

13

5477 1.794.415.480 0 0 0 87.384.000 47.045.000 0

31/07/20

13

5471 954.211.375 0 0 0 47.711.000 25.049.000 0

Ag

u

12/08/20

13

2124 117.488.800 0 0 0 5.875.000 3.085.000 0

19/08/20

13

2134 99.301.640 0 0 0 4.966.000 2.607.000 0

21/08/20

13

5498 810.186.000 0 0 0 40.510.000 21.268.000 0

21/08/20

13

5505 5.093.065.500 0 0 0 249.460.000 133.564.000 0

21/08/20

13

5506 919.446.853 41.391.000 0 0 6.500.000 24.184.000 0

21/08/20

13

5507 1.871.675.078 11.262.000 0 0 46.941.000 48.247.000 0

22/08/20

13

5508 1.149.970.737 0 0 0 57.499.000 30.187.000 0

22/08/20

13

5495 566.772.783 18.020.000 0 0 36.628.000 15.536.000 0

22/08/20

13

5509 39.989.950 0 0 0 0 1.000.000 0

26/08/20

13

2143 98.337.883 9.196.000 0 0 0 2.689.000 0

30/08/20

13

5519 1.757.937.564 0 0 0 87.897.000 46.146.000 0

30/08/20

13

5518 7.917.823.440 0 0 0 395.892.000 207.843.000 0

Sep 04/09/20

13

5532 11.382.954.72

0

0 0 0 569.148.000 298.803.000 0

06/09/20

13

2160 86.820.664 0 0 0 4.342.000 2.280.000 0

11/09/20

13

2166 164.948.219 0 0 0 8.248.000 4.330.000 0

13/09/20

13

5541 275.653.120 8.252.000 0 0 5.127.000 7.226.000 0


ISSN : 2302-3791

Sumber : Data Diolah Peneliti

Dari perhitungan yang telah dilakukan,

setiap PIB (Pemberitahuan Impor Barang)

terkena tarif pemungutan pajak sebesar 2,5%

(dua setengah persen) dari nilai impor. Nilai

impor sebagaimana dimaksud adalah nilai

berupa uang yang menjadi dasar perhitungan

Bea Masuk yaitu Cost Insurance and Freight

(CIF) ditambah dengan Bea Masuk dan

pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan

kepabeanan di bidang impor. Disisi lain dengan

laporan yang telah diberikan, peneliti memiliki

satu pertanyaan yaitu “Mengapa laporan

pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 22 hanya

sampai dengan pertanggal 03/10/2013,

bagaimana untuk pembayaran setelah tanggal

tersebut sampai dengan bulan desember?”.

Ternyata peneliti mendapat jawabannya,

yaitu dikarenakan adanya pembebasan

pemungutan PPh Pasal 22 Impor dari Kantor

Pelayanan Pajak sesuai dengan Peraturan

Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2011.

Dengan alasan bahwa PT. HSI Mengalami LB

di tahun fiskal lalu dan dapat dibuktikan bahwa

akan terjadi lagi lebih bayar di tahun fiskal ini.

Tidak tersedianya company profile membuat

peneliti kurangnya memahami pembagian tugas

dan tanggung jawab khusus yang menangani

pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 22.

Akan tetapi berdasarkan pengamatan

yang telah dilakukan. Sudah baik pembagian

tugasnya. Dimana terdapat beberapa

departemen antara peminta dan pengirim

purchase order, penerima/ pencatat dokumen

(check jenis barang dan harga barang), petugas

dilapangan (check agen di dalam negeri,

pembayaran dibank, sampai dengan proses

pengeluaran barang), dan departemen

accounting (proses PIB dan laporan

pembayaran PPh Ps. 22 per bulan).

SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah

dilakukan pada PT. HSI dapat disimpulkan

bahwa perusahaan telah menetapkan struktur

organisasi fungsional sebagai dasar pembagian

tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.

Struktur organisasi dan uraian tugas secara

keseluruhan tidak dapat diperoleh dikarenakan

tidak adanya data tertulis atau yang disebut

dengan company profile.

Proses perhitungan pembayaran Pajak

Penghasilan Pasal 22 telah sesuai dengan

Peraturan Undang-Undang yang berlaku di

Negara Indonesia. Dimana PT. HSI dengan

memiliki Angka Pengenal Impor (API)

dikenakan sebesar 2,5% (dua setengah persen)

dari nilai impor (Nilai Cost Insurance and

Freight (CIF) ditambah dengan Bea dan

pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan

kepabeanan di bidang impor.

Dengan tidak membayarnya Pajak

Penghasilan Pasal 22 PT. HSI dikarenakan PT.

13/09/20

13

5550 11.494.176.10

0

0 0 0 574.709.000 301.723.000 0

20/09/20

13

5564 311.357.392 12.706.000 0 0 15.815.000 8.497.000 0

20/09/20

13

5563 5.812.985.640 0 0 0 290.650.000 152.591.000 0

25/09/20

13

5576 1.374.067.288 0 0 0 68.704.000 36.070.000 0

30/09/20

13

2181 97.627.640 0 0 4.882.000 2.563.000 0

Okt 02/10/20

13

2184 2.275.600.000 0 0 0 113.780.000 59.735.000 0

03/10/20

13

5588 705.436.000 0 0 0 35.272.000 18.518.000 0

03/10/20

13

5587 5.853.298.320 0 0 0 292.665.000 153.650.000 0

03/10/20

13

5586 1.646.979.722 0 0 0 60.204.000 42.680.000 0

Total 233.260.470.4

10

641.436.000 0 0 10.826.137.00

0

6.118.262.00

0

0


ISSN : 2302-3791

HSI memiliki Surat Keterangan dari Kepala

Kantor Pelayanan Pajak mengenai

dibebaskannya dari pemungutan PPh Pasal 22

impor sesuai dengan Peraturan Direktur

Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2011 yang

dibuat per tanggal 07 Oktober 2014. Pola

penerapan atau pengendalian intern yang ada

didalam PT. HSI sudah baik dan benar.

Dikarenakan ada pembedaan antara penerima

order, pembayar pajak, dan pembuat laporan

per bulannya. Akan tetapi masing-masing

saling memantau dan bekerja sama dengan

baik.

DAFTAR PUSTAKA

Brotodihardjo, R. Santoso. 2011. Pengantar

Ilmu Hukum Pajak. Refika Aditama.

Bandung

Hysocc. Penelitian Kualitatif.

http://id.m.wikipedia.org/wiki/Penelitian

_kualitatif (diakses tanggal 23 Januari

2015)

Mardiasmo. 2013. Perpajakan Edisi Revisi.

CV. Andi Offset. Yogyakarta

Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor

210.

http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2

008/210~PMK.03~2008Per.HTM

(diakses tanggal 29 November 2014)


Peraturan Menteri Keuangan

Republik Indonesia Nomor

146/PMK.011/2013.

http://www.tarif.depkeu.go.id/Data/

Regulation/PMK1460112013.pdf

(diakses tanggal 29 November 2014)

Menteri Keuangan Republik Indonesia. Nomor

154/PMK.03/2010.

http://jdih.bpk.go.id/wp-

content/uploads/2012/03/2010-PMK-

154.pdf (diakses tanggal 29 November

2014)


Peraturan Menteri Keuangan

Republik Indonesia Nomor

175/PMK.011/2013.

http://repository.beacukai.go.id/

peraturan/2013/12/55ef3a28c6f4f9b484c

dec6584ebff70-pmk-175.pdf (diakses

tanggal 29 November 2014)

M. S, Amir. 2000. Seluk Beluk dan Teknik

Perdagangan Luar Negeri Ed. Revisi.

PPM. Jakarta

Mursal, Iqbal. Syarat dan Tata Cara

Memperoleh Surat Keterangan Bebas

Pajak.

http://www.slideshare.net/mobile/Muhiq

balnoor/syarat-dan-tata-cara-mem

peroleh-surat-keterangan-bebas-pajak

(diakses tanggal 1 Desember 2014)

Sandi, Dede. Pengendalian.

http://dedesandi69.blogspot.com (diakses

tanggal 23 Januari 2015)

Suandy, Erly. 2013. Hukum Pajak. Salemba

Empat. Jakarta

Waluyo. 2000. Perubahan Perundang-

undangan Perpajakan Era Reformasi.

Salemba Empat. Jakarta

Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia.

Salemba Empat. Jakarta

. Peraturan Perpajakan .

http://m.hukumonline.com/pusatdata/vie

w/ node/lt516e7d2516666 (diakses

tanggal 29 November 2014)

http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2008/210~PMK.03~2008Per.HTM

http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2008/210~PMK.03~2008Per.HTM

http://www.tarif.depkeu.go.id/Data/%20Regulation/PMK1460112013.pdf

http://www.tarif.depkeu.go.id/Data/%20Regulation/PMK1460112013.pdf

http://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/03/2010-PMK-154.pdf



http://repository.beacukai.go.id/%20peraturan/2013/12/55ef3a28c6f4f9b484cdec6584ebff70-pmk-175.pdf



http://www.slideshare.net/mobile/Muhiqbalnoor/syarat-dan-tata-cara-mem

http://www.slideshare.net/mobile/Muhiqbalnoor/syarat-dan-tata-cara-mem

http://dedesandi69.blogspot.com/

http://m.hukumonline.com/pusatdata/view/%20node/lt516e7d2516666

http://m.hukumonline.com/pusatdata/view/%20node/lt516e7d2516666


ISSN : 2302-3791

PENGARUH FAKTOR-FAKTOR KEPUASAN KERJA TERHADAP

DISIPLIN KERJA KARYAWAN OPERASIONAL DI INSTALASI

RADIODIAGNOSTIK RSU Dr. SOETOMO SURABAYA

Lisa Suryandari *)

*) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardhika

ABSTRACT

Labor discipline is an aspect of behavior that indicates the extent to which an individual is able

to follow the rules set out in the working environment. Efforts to enforce labor discipline of employees

is not an easy thing because a lot of factors that affect them is the feeling of the individual to the

organization where he works. Research on the influence factors of job satisfaction on the current

labor discipline to analyze how much the influence of independent variables in this study to variable

on the dependent variable and what is the dominant factor. In this study, 58 people were taken from

the overall operational employees in the Installation Radioagnostik RSU Dr. Soetomo as the study

population. Data obtained from a questionnaire that was circulated on the operational employees to

measure job satisfaction and immediate supervisor to measure the work discipline of operational

employees. Analysis of data from the questionnaire using multiple linear regression analysis, multiple

and partial correlation. For the first hypothesis significance testing is a significant difference between

the factors of job satisfaction on employee discipline test was used to test the significance F. whereas

the second hypothesis that factors supervision / supervisor has a dominant influence on the discipline

of employees used the t test. F-test results showed that a significant level of 0.000 means that the first

hypothesis is a significant difference between satisfaction factors work together to discipline the

employee attested. While hail t test for promotion opportunities factors indicate that the t count> t

table, then the second hypothesis that factors promotional opportunities dominant influence on the

discipline of work proved to be true.

Key words: Job Satisfaction, Work Discipline

ABSTRAK Disiplin kerja merupakan aspek perilaku yang menunjukkan sejauh mana individu mampu

menjalankan peraturan yang telah ditetapkan dalam lingkungan kerja. Usaha untuk menegakkan

disiplin kerja para karyawan bukan merupakan hal yang mudah sebab banyak faktor yang

mempengaruhi diantaranya adalah perasaan individu terhadap organisasi tempat ia bekerja. Penelitian

terhadap pengaruh faktor-faktor kepuasan kerja terhadap disiplin kerja saat ini untuk menganalisis

seberapa besar pengaruh dari variabel bebas dalam penelitian ini terhadap variabel terhadap variabel

terikatnya dan faktor apa yang dominan. Dalam penelitian ini diambil 58 orang dari keseluruhan

karyawan operasional di Instalasi Radioagnostik RSU Dr. Soetomo Surabaya sebagai populasi

penelitian. Data diperoleh dari kuesioner yang diedarkan pada karyawan operasional untuk mengukur

kepuasan kerja dan atasan langsung untuk mengukur disiplin kerja dari karyawan operasional. Analisis

data hasil kuesioner menggunakan analisis regresi linier berganda, korelasi berganda dan parsial.

Untuk pengujian keberartian hipotesis pertama yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara faktor-

faktor kepuasan kerja terhadap disiplin kerja karyawan digunakan uji F. sedangkan untuk pengujian

keberartian hipotesis kedua yaitu faktor supervisi/pengawas mempunyai pengaruh yang dominan

terhadap disiplin kerja karyawan digunakan uji t. Hasil uji F menunjukkan bahwa tingkat signifikan

0,000 berarti bahwa hipotesis pertama yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara faktor-faktor

kepuasan kerja secara bersama-sama terhadap disiplin kerja karyawan terbukti kebenarannya.

Sedangkan hail uji t untuk faktor peluang promosi menunjukkan bahwa thitung > ttabel, berarti hipotesis

kedua yaitu faktor peluang promosi berpengaruh dominan terhadap disiplin kerja terbukti

kebenarannya.

Kata kunci : Kepuasan Kerja, Disiplin Kerja


ISSN : 2302-3791

PENDAHULUAN

Pada masa-masa yang lalu orang lebih

banyak menitikberatkan perhatiannya kepada

kegiatan bidang manajemen yaitu bidang

produksi, pemasaran dan keuangan. Sedangkan

bidang sumber daya manusia tidak begitu

banyak mendapatkan perhatian, karena orang

lebih memiliki kecenderungan untuk lebih

memperhatikan cara mendapatkan sumber dana

dan pengelolaannya. Padahal untuk mencapai

tujuan, kemajuan dan perkembangan

perusahaan ditentukan oleh tenaga kerja-tenaga

kerja yang sesuai dengan yang dibutuhkan

perusahaan. Orang seringkali melupakan bahwa

faktor manusia ialah yang menjadi pelaku

utama. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa

peranan manusia dalam suatu perusahaan

sangat penting. Manusia merupakan penggerak

utama atas kelancaran jalannya perusahaan.

Untuk memajukan usaha dari suatu perusahaan

maka manusia sebagai tenaga kerja harus

bekerja secara efektif dan efisien.

Agar terjadi keterlibatan di dalam

kegiatan perusahaan, maka perlu adanya

pengaturan mengenai pembagian tugas, cara

kerja dan hubungan antara pekerjaan yang satu

dengan pekerjaan yang lain. Semuannya perlu

diatur secara tertib demi efisiensi kerja dan

pencapaian tujuan. Salah satu aspek yang

sangat penting peranannya dalam mencapai

tujuan adalah disiplin kerja yang ada pada

perusahaan. Disiplin kerja dipengaruhi oleh

motivasi, pendidikan dan latihan,

kepemimpinan, kepuasan kerja dan penegakan

disiplin sesuai hukum. Didasarkan kenyataan,

karyawan tidak lepas dari kebutuhan yang

bersifat material dan bukan material atau

kebutuhan yang bersifat psikologis. Kalau

kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak terpenuhi,

akan memberi konsekuensi timbulnya

ketidakpuasan kerja. Adapun bentuk-bentuk

ketidakpuasan kerja tersebut antara lain adalah

peningkatan jumlah hari absent atau tidak

masuk kerja, keluar dari pekerjaan dan dapat

menimbulkan bentuk frustasi yang lebih

agresif.

Pada dasarnya setiap bentuk

ketidakpuasan kerja karyawan dapat merugikan

perusahaan. Peningkatan jumlah hari absent

atau karyawan tidak masuk kerja disamping

mengganggu proses kerja juga berdampak pada

terlambatnya suatu penyelesaian pekerjaan yang

selanjutnya harus diselesaikan secara lembur

dengan biaya yang lebih tinggi. Apabila

ketidakpuasan kerja tersebut berbentuk keluar

dari statusnya sebagai karyawan disamping

dapat mengganggu kelancaran proses kerja

perusahaan, juga berdampak perlunya karyawan

pengganti yang dalam rekruitmennya

memerlukan waktu dan biaya. Kalau

ketidakpuasan kerja tersebut berbentuk frustasi

yang lebih agresif, misalnya pemogokan,

sabotase dan protes kerja secara sengaja akan

sangat merugikan perusahaan. Jika suatu

perusahaan tidak ingin dihadapkan pada kondisi

seperti tersebut diatas maka perusahaan harus

berusaha untuk memberikan kepuasan kerja,

karena terciptanya kepuasan kerja yang tinggi

pada diri tenaga kerja, diharapkan akan

memacu seseorang untuk dapat bekerja secara

optimal. Dengan kata lain kepuasan kerja yang

diciptakan ini mempunyai tujuan agar para

karyawan tidak melakukan tindakan

ketidakdisiplinan, tetapi diharapkan para

karyawan melakukan disiplin atas kesadaran

dalam dirinya sendiri.

Kepuasan kerja dalam hal ini diartikan

sebagai suatu yang bersifat individual, hal ini

disebabkan tingkat kepuasan yang dimiliki

berbeda-beda antara individu yang satu dengan

individu yang lain. Demikian juga dengan sikap

individu terhadap disiplin kerjanya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang

diuraikan, maka peneliti berkepentingan untuk

mengadakan penelitian dengan judul : Pengaruh

Faktor-Faktor Kepuasan Kerja Terhadap

Disiplin Kerja Karyawan Operasional Di

Instalasi Radiodiagnostik RSU Dr.

SOETOMO Surabaya.

Pengertian Kepuasan Kerja

Kepuasan kerja merupakan suatu hal

yang bersifat individu. Setiap individu akan

memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda

sesuai dengan situasi nilai-nilai yang berlaku

pada dirinya, semakin banyak aspek yang

sesuai dengan keinginan individu maka

semakin tinggi tingkat kepuasan yang dirasakan

dan sebaliknya. Pembahasan mengenai

kepuasan kerja akan sangat bermanfaat bagi

individu dan organisasi. Bagi individu,

pemahaman kepuasan kerja akan

memungkinkan untuk meningkatkan usaha-

usaha pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan

mereka dan bagi organisasi, dapat dipakai

sebagai pedoman untuk meningkatkan


ISSN : 2302-3791

produktivitas dan efektifitas serta efisiensi

organisasi.

Kepuasan kerja menurut Davis & John

adalah seperangkat perasaan pegawai tentang

menyenangkan atau tidaknya pekerjaan mereka

yang berbeda dari pemikiran obyektif dan

keinginan perilaku (Davis & John, 1999:105).

Sedangkan menurut Handoko bahwa kepuasan

kerja adalah keadaan emosional yang

menyenangkan atau tidak menyenangkan

dengan mana para karyawan memandang

pekerjaan mereka. Kepuasan kerja merupakan

perasaan seseorang terhadap pekerjaannya

(Handoko, :193). Menurut Luthans bahwa

job satisfaction is a result of employee‟s

perception of how well job provides those

things wihich are viewed as important

(Luthans,1995:126). Kepuasan kerja menurut

Wexley & Yukl adalah cara seorang pekerja

merasakan pekerjaannya dan merupakan

generalisasi sikap-sikap terhadap pekerjaannya

yang didasarkan atas aspek-aspek pekerjaannya

bermacam-macam (Wexley & Yukl,1996).

Teori-Teori Kepuasan Kerja

Menurut Wexley & Yukl dalam lingkup

yang terbatas ada tiga teori kepuasan kerja yang

lazim dikenal yaitu : (1) teori ketidaksesuaian

(Discrepancy Theory), kepuasan atau

ketidakpuasan dengan sejumlah aspek

pekerjaan tergantung pada selisih (discrepancy)

antara apa yang dianggap telah didapat dengan

apa yang diinginkan. Jumlah yang “diinginkan”

dari karakteristik pekerjaan didefinisikan

sebagai jumlah minimum yang dibutuhkan

untuk memenuhi kebutuhan yang ada.

Seseorang akan terpuaskan jika tidak ada selisih

antara kondisi-kondisi yang diinginkan dengan

kondisi-kondisi actual. Semakin besar

kekurangan dan semakin banyak hal-hal

penting yang diinginkan, semakin besar

ketidakpuasannya; (2) teori keadilan (Equity

Theory), menurut teori ini bahwa kepuasan

ditentukan oleh rasio yang dirasakan orang atas

apa yang diterima dan pekerjaan relatif terhadap

apa yang diberikan terhadap pekerjaannya.

Kelebihan atau kekurangan hasil yang diterima

karyawan akan menyebabkan ketidakpuasan.

Kelebihan hasil yang diterima akan mendorong

perasaan bersalah dan kekurang hasil akan

mendorong perasaan diperlakukan tidak wajar.

Teori ini dikutip oleh Wexley & Yukl telah

dikembangkan oleh Adam dan merupakan

fariasi dari teori proses perbandingan sosial.

Komponen utama dari teori ini adalah “input”,

“hasil”, “orang bandingan”, serta “keadilan dan

ketidakadilan”. Input adalah sesuatu yang

bernilai bagi seseorang yang dianggap

mendukung pekerjaan seperti: pendidikan,

pengalaman, kecakapan, banyaknya usaha yang

dicurahkan. Jumlah jam kerja dan peralatan

atau perlengkapan pribadi yang digunakan

untuk pekerjaan. Output adalah sesuatu yang

dianggap bernilai oleh seorang pekerja yang

diperoleh dari pekerjaannya seperti : upah atau

gaji, keuntungan sampingan, simbul status,

penghargaan serta kesempatan untuk berhasil

atau ekspresi diri. Menurut teori ini, seseorang

menilai fair hasilnya dengan membandingkan

hasilnya : rasio input dengan hasil : rasio input

dari orang bandingan. Jika rasio hasil : input

seorang pekerja adalah sama atau sebanding

dengan orang bandingan yang digunakan, maka

keadilan dianggap ada oleh para pekerja. Tetapi

jika pekerja menganggap perbandingan tersebut

tidak adil, maka ketidakadilan dianggap ada; (3)

teori dua faktor, teori ini menyatakan bahwa

kepuasan kerja secara kualitatif berbeda dengan

ketidak puasan kerja. Menurut teori ini

krakteristik pekerjaan dapat dikelompokkan

menjadi dua kategori, yaitu : (a) hygiene factors

(Dissatisfacfier) meliputi hal-hal seperti :

upah/gaji, pengawasan, hubungan antara dua

pribadi, kondisi kerja dan status. Jumlah

tertentu dari hygiene factors diperlukan untuk

memenuhi dorongan biologis serta kebutuhan

dasar seseorang seperti : kebutuhan keamanan

dan berkeluarga. Jika kebutuhan ini tidak

terpenuhi, seseorang akan tidak puas. Namun

jika besarnya hygiene factors memadai, maka

seseorang tidak akan kecewa tetapi dia tidak

terpuaskan, (b) motivators (Satisfirs), seseorang

hanya terpaksa jika terdapat jumlah yang

memadai untuk faktor-faktor pekerjaan yang

dinamakan satisfier, yaitu karakteristik

pekerjaan yang relevan kebutuhan-kebutuhan

urutan lebih tinggi seseorang serta

perkembangan psikologisnya. Hal ini mencakup

perkerjaan yang menarik, penuh tantangan,

kesempatan untuk berperestasi, penghargaan

dan promosi. Jika jumlah dari satisfier tidak

memenuhi maka akan menghambat para

pekerja untuk mendapatkan kepuasan yang

menyertai pertumbuhan psikologis

(Hezberg,1959).


ISSN : 2302-3791

Pengertian Disiplin Kerja

Setiap organiasasi selalu berusaha untuk

mencapai tujuan yang telah ditetapkan

semaksimal mungkin. Pencapaian tujuan

organisasi ini tidak terlepas dari peran individu-

individu yang ada dalam organisasi. Dalam

suatu organisasi, produktivitas karyawan sangat

penting untuk mencapai standar atau bahkan

lebih tinggi dari standar yang ada. Produktivitas

kerja yang tinggi dapat dicapai dengan

didukung oleh kemampuan dan kemauan

karyawan untuk melakukan pekerjaan sesuai

dengan peraturan yang telah ditetapkan

perusahaan. Dan hal ini memerlukan

kedisiplinan yagn tertanam dalam diri setiap

karyawan. Masalah disiplin kerja merupakan

masalah yang seringkali dijumpai dalam setiap

organisasi. Pemimpin seringkali dihadapkan

pada masalah yang berkaitan dengan perilaku

dan tindakan para karyawan yang tidak sesuai

dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Tindakan yang dilakukan ini merupakan

tindakan yang menunjukkan tidak disiplin dan

mengganggu jalannya kegiatan perusahaan.

Banyak orang memberikan pengertian

bahwa kedisiplinan adalah bagaimana karyawan

selalu datang dan pulang tepat waktu.

Pengertian yang digambarkan ini merupakan

salah satu bentuk disiplin yang dituntut oleh

perusahaan. Disiplin merupakan suatu tindakan

pencegahan yagn dengan sengaja mengontrol

perilaku. Menurut Meggison dalam (Torrington

& Chapman,) mengatakan bahwa pada dasarnya

disiplin mempunyai 3 batasan penting, yaitu :

(1) self dicipline, berkaitan dengan self control

individu untuk menyesuaikan diri terhadap

kebutuhan dan keinginan tertentu, (2) esprit de

corps, berkaitan dengan perilaku atau tindakan

tertib dalam organisasi dan mengotrol individu

dalam suatu kelompok, (3) judcial process.

Berkaitan dengan cara memonitor performa dan

penggunaan tindakan korektif untuk

menghindari perilaku berulang yang tidak

diinginkan (Meggison, 1980:245). Menurut

Nitisemito, “disiplin kerja lebih tepat ditarik

sebagai suatu sikap, tingkah laku dan perbuatan

yang sesuai dengan peraturan dari perusahaan

baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis

(Nitisemito,1996). Sedangkan menurut

Siswanto bahwa disiplin kerja adalah sesuatu

sikap menghormati, mengahargai, patuh serta

taat pada peraturan yang berlaku baik yang

tertulis maupun yang tidak tertulis serta

sanggup untuk menjalankan dan tidak mengelak

untuk menerima sanksi-sanksi jika melakukan

pelanggaran (Siswanto, 1997:278).

Berdasarkan beberapa definisi diatas

dapat disimpulkan bahwa disiplin kerja

merupakan suatu sikap yang sesuai dengan

peraturan yang telah ditetapkan perusahaan baik

yang tertulis maupun yang tidak tertulis serta

bersedia menerima sanksi bila melakukan

pelanggaran.

Hal-hal yang Menunjang Disiplin Kerja

Menurut Nitisemito ada beberapa hal

yang menunjang disiplin kerja, diantaranya (1)

kesejahteraan, untuk menegaskan kedisiplinan

juga diperlukan seperti imbalan, yaitu tingkat

imbalan yang diterima agar dapat hidup layak.

Dengan hidup layak maka akan lebih lega

dalam melaksanakan tugas-tugas dan juga

diharapkan karyawan lebih disiplin, (2)

ancaman, untuk menegakkan disiplin perlu

adanya ancaman, meskipun demikian ancaman

yang diberikan bukanlah merupakan hukuman

tetapi lebih bertujuan untuk mendidik agar

karyawan bertingkah laku seperti yang

diinginkan, (3) ketegasan, dalam pelaksanaan

kedisiplinan, ketegasan perlu dijaga agar jangan

sampai memberikan pelanggaran tanpa suatu

tindakan atau memberikan tindakan tersebut

berlarut-larut tanpa tindakan yang tegas.

Dengan memberikan pelanggaran tanpa

tindakan tegas sesuai ancaman akan

menyebabkan karyawan menganggap bahwa

ancaman tersebut hanya ancaman kosong

belaka, (4) teladan pimpinan, teladan seorang

pimpinan mempunyai pengaruh yang cukup

besar dalam menegakkan disiplin karena

pimpinan adalah penutan dan sorotan dari

bawahannya, (5) tujuan dan kemampuan,

kedisiplinan yang diinginkan bukan hanya agar

karyawan memiliki disiplin, melainkan juga

harus menunjang tujuan yang ingin dicapai

perusahaan dan harus sesuai dengan

kemampuan dari karyawan, dengan kata lain

juga mempengaruhi karyawan melaksanakan

sesuatu yang sulit dilakukan (Nitisemito, 1996).

METODE PENELITIAN Dalam melakukan penelitian ini yang

menjadi objek penelitian adalah pengaruh dari

faktor-faktor kepuasan kerja terhadap disiplin

kerja karyawan operasional Di Instalasi

Radiodiagnostik RSU Dr. SOETOMO


ISSN : 2302-3791

Surabaya. Populasi dalam penelitian ini adalah

karyawan operasional di Instalasi Radiagnostik

RSU. Dr. SOETOMO Surabaya yang berjumlah

83 orang karyawan.Sampel adalah sekumpulan

sebagian anggota dari obyek yang diteliti. Dan

dalam penyusunan skripsi ini peneliti

mengambil sampel sebanyak 50 orang. Variabel

bebas atau independent variable (X) : (1)

Gaji/upah (X1), (2) Pekerjaan itu sendiri (X2),

(3) Peluang promosi (X3), (4)

Supervisi/pengawas (X4), (5) Kelompok kerja

(X5) pada karyawan operasional di Instalasi

Radiagnistik RSU. Dr. SOETOMO Surabaya.

Variabel tergantung atau dependent

variable (Y), yaitu : (1) tingkat absensi, (2)

tingkat keterlambatan hadir kerja, (3) ketepatan

penyelesaian pekerjaan. Pengukurannya

mengacu pada teori “Minnesota Satisfaction

Questionnaire”, kemudian disesuaikan

berdasarkan aspek-aspek dari kelima variabel

tersebut dengan menggunakan skala Likert.

Setelah data terkumpul, peneliti

menganalisi dengan menggunakan metode

kuantitatif. Dan teknik analisis yang digunakan

penulis dalam penelitian ini adalah analisis

regresi dan korelasi. Sehingga langkah-langkah

yang dilakukan adalah sebagai berikut :

Menentukan Persamaan 1 regresi linier

berganda, yaitu :

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + … + b5X5 ....(1)

Dimana :

Y : Disiplin kerja

a : Konstanta

b1,b2,b3,…b5 : Koefisien regresi

X1 : Gaji/upah

X2 : Pekerjaan itu sendiri

X3 : Promosi

X4 : Supervisi/pengawas

X5 : Kelompok kerja

Menghitung koefisien determinasi

berganda (R2) dan koefisien determinasi

sebagai berikut :

Rumus koefisien determinasi :

)2.......(....................2

YJK

regJKR

JK (reg) : Jumlah kuadrat regresi

JK Y : Jumlah kuadrat Y

Pengujian hipotesis

Pengujian terhadap hipotesis yang diajukan

meliputi :

Uji – F

Pengujian kebgerartian koefisien regresi secara

keseluruhan, dengan rumusan hipotesis :

Ho : b1 = b2 = b3 = b4 = b5 = 0

Hi : b1 ≠ b2 ≠ b3 ≠ b4 ≠ b5 ≠ 0

Rumus Uji – F =

)3...(

1/

/Re

kNsJK

kgJK

Dimana:

k : Banyaknya variabel bebas

N : Banyaknya responden

JK (s) : Jumlah kuadrat sisa

Pengujian melalui uji F dengan

membandingkan F hitung dengan F tabel pada

tingkat kepercayaan = 0,05, maka apabila :

Fhitung ≥ Ftabel, maka Ho ditolak dan Hi

diterima.

Uji – t (secara parsial)

Pengujian keberhasilan koefisien regresi secara

parsial, dengan rumus hipotesis :

Ho : bi = 0

Hi : bi ≠ 0, dimana I = 1,2,…….5

Pengujian melalui uji t, dengan

membandingkan thitung dengan ttabel pada tingkat

kepercayaan, = 0,05, maka apabila :

Thitung ≥ Tt maka Ho ditolak, dan Hi

diterima.

Dari uji – t tersebut di atas, pengaruh yang

paling dominan adalah dengan melakukan uji t

dengan harga probabilitas yang terkecil, dan r

parsial yang terbesar.

Menghitung korelasi parsial, Untuk mengukur

secara terpisah pengaruh masing-masing

variabel bebas (X) terhadap variabel tergantung

(Y), digunakan korelasi parsial(r2 parsial). Dari

perhitunga korelasi parsial, dapat diketahui jika

r2 paling besar berarti variabel bebas tersebut

pengaruhnya dominan terhadap varaibel Y.

Untuk mengukur berapa % pengaruh

varaibel X1 terhadap Y dengan asumsi varaibel

X2 sampai X5 konstan.

)4.........(

1

11

5,4,3,2,1

2

5,4,3,2,1

2

5,4,3,2,11

2

Yr

YrYr


varaibel X2 terhadap Y dengan sumsi variabel

X1, X3, X4 dan X5 konstan.


ISSN : 2302-3791

)5........(

1

11

5,4,3,2,1

2

5,4,3,2,1

2

5,4,3,2,12

2

Yr

YrYr




)6.........(

1

11

5,4,3,2,1

2

5,4,3,2,1

2

5,4,3,2,13

2

Yr

YrYr




)7.........(

1

11

5,4,3,2,1

2

5,4,3,2,1

2

5,4,3,2,14

2

Yr

YrYr




)8(..........

1

11

5,4,3,2,1

2

5,4,3,2,1

2

5,4,3,2,15

2

Yr

YrYr

Hasil perhitungan F hitung, T hitung,

R2 dan r

2 dapat diperoleh melalui program

SPSS yang diolah melalui komputer.


Berdasarkan hasil analisis model regresi

dan pembuktian hipotesis menunjukkan bahwa

faktor-faktor kepuasan kerja yang terdiri dari

gaji/upah, pekerjaan itu sendiri, peluang

promosi, supervisi/pengawas dan kelompok

kerja secara bersama-sama mempunyai

pengaruh yang bermakna (signifikan) terhadap

disiplin kerja karyawan. Hal ini dapat dilihat

dari nilai koefisien determinasi berganda (R2)

sebesar 0,409 yang artinya 40,9 % variabel

tergantung dipengaruhi oleh variabel-variabel

bebasnya. Kemudian diperkuat dengan hasil uji

F yang menunjukkan bahwa Fhitung Ftabel,

sehingga koefisien determinasi bergandanya,

dapat dikatakan sangat signifikan.

Dari uji hopetesis dengan menggunakan

analisis regresi dapat disimpulkan bahwa pada

variabel bebas yaitu gaji/upah (X1) diperoleh

thitung lebih kecil dari ttabel dengan koefisien

determinasi parsial (r2) sebesar 0,021 dan

dengan koefisien determinasi parsial sebesar

2,1% faktor gaji/upah terbukti tidak

berpengaruh terhadap disiplin kerja karyawan.

Hasil statistik menunjukkan bahwa rata-rata

kepuasan kerja karyawan akan gaji

menunjukkan indikasi puas, namun jika

organisasi mengadakan perbaikan gaji

diharapkan disiplin kerja akan meningkat

sebenarnya banyak membantu jika disertai

dengan perbaikan pada faktor yang lain.

Untuk X2, t hitung lebih kecil dari t tabel

dengan nilai koefisien determinasi parsial (r2)

sebesar 0,055 artinya bahwa faktor pekerjaan

itu sendiri mempunyai pengaruh sebesar 5,5%

terhadap perubahan variabel disiplin kerja.

Hasil statistik menunjukkan bahwa rata-rata

kepuasan kerja karyawan akan pekerjaan itu

sendiri menunjukkan indikasi cukup puas. Jika

organisasi berusaha menaikan kepuasan akan

pekerjaan itu sendiri, misalnya dengan

memberikan tugas sesuai dengan keahlian,

bakat dan latar belakang pendidikan,

memberikan kebebasan yang lebih besar dalam

mengambil keputusan dan penyelesaian tugas

maka usaha tersebut akan mempunyai pengaruh

meskipun kecil.

Untuk X3, thitung lebih besar dari ttabel


sebesar 0,509 artinya bahwa faktor peluang

promosi mempunyai pengaruh sebesar 50,9%


Hasil statistik menunjukkan rata-rata kepuasan

akan peluang promosi di Instalasi

Radiodiagnostic menunjukkan indikasi puas,

namun meskipun organisasi mengadakan

perbaikan peluang promosi misalnya dengan

memberikan kesempatan yang lebih besar

dalam pengembangan karir atau dalam

mengikuti pendidikan dan latihan tidak akan

banyak membantu jika tanpa disertai perbaikan

pada faktor yang lain.

Untuk X4, t hitung lebih kecil dari t tabel

dan diantara variabel bebas lainnya nilai t

hitung variabel X4 paling kecil dengan nilai

koefisien determinasi parsial sebesar 0,004

artinya bahwa faktor supervisi/pengawas

mempunyai pengaruh sebesar 0,4% terhadap

perubahan disiplin kerja. Pengaruh kepuasan

akan supervisi/pengawas terhadap disiplin kerja

ini dapat ditolelir karena berdasarkan observasi

dan wawancara yang dilakukan terhadap

subyek penelitian, karyawan merasa bahwa

supervisi/pengawas dalam hal ini atasan

langsung dari karyawan operasional memiliki

kemampuan dalam memberikan instruksi,

pengarahan dan bimbingan dalam


ISSN : 2302-3791

melaksanakan pekerjaan yang harus dikerjakan

oleh karyawan operasional, atasan langsung

selalu memberikan penghargaan kepada mereka

yang berhasil dalam melaksanakan tugas seperti

pujian dan lain-lain, memberikan kesempatan

kepada bawahan untuk ikut berpartisipasi dalam

pengambilan keputusan tentang tugasnya.

Untuk X5, t hitung lebih besar dari t tabel


sebesar 0,415 artinya bahwa faktor kelompok

kerja mempunyai pengaruh sebsar 41,5%


Hasil statistik menunjukkan rata-rata kepuasan

kerja akan kelompok kerja di bagian

operasional di Instalasi Radiodiagnostik RSU

Dr. Soetomo Surabaya menunjukkan indikasi

puas, namun meskipun organisasi mengadakan

perbaikan akan kelompok kerja, misalnya

dengan meningkatkan kerjasama dengan rekan

sekerja/kelompok kerja tidak banyak membantu

jika tanpa disertai perbaikan pada faktor yang

lain.

SIMPULAN

Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa

Analisis data hasil kuesioner menggunakan

analisis regresi linier berganda, korelasi

berganda dan parsial. Untuk pengujian

keberartian hipotesis pertama yaitu terdapat

pengaruh yang signifikan antara faktor-faktor

kepuasan kerja terhadap disiplin kerja karyawan

digunakan uji F. sedangkan untuk pengujian

keberartian hipotesis kedua yaitu faktor

supervisi/pengawas mempunyai pengaruh yang

dominan terhadap disiplin kerja karyawan

digunakan uji t. Hasil uji F menunjukkan bahwa

tingkat signifikan 0,000 berarti bahwa hipotesis

pertama yaitu terdapat pengaruh yang

signifikan antara faktor-faktor kepuasan kerja

secara bersama-sama terhadap disiplin kerja

karyawan terbukti kebenarannya. Sedangkan

hail uji t untuk faktor peluang promosi

menunjukkan bahwa thitung > ttabel, berarti

hipotesis kedua yaitu faktor peluang promosi

berpengaruh dominan terhadap disiplin kerja

terbukti kebenarannya.

DAFTAR PUSTAKA

Erik Yuliustiono.2000.Pengaruh Upah dan

Suasana Kerja Terhadap Disiplin

Kerja Karyawan Pada PT. Indocafe

Surya Surabaya. FE Manajemen UPB

Surabaya.

Riska Puspitasari.2004.Pengaruh Gaji dan

Insentif Karyawan Terhadap Disiplin

Kerja Pada PT. Gading Puri Perkasa

Di Surabaya.([email protected]),

UWM Surabaya.

Anita Rachman.2002. Pengaruh Faktor-

faktor Kepuasan Kerja Terhadap

Disiplin Kerja Karyawan Operasional

di Kantor BKKBN Kabupaten

Jombang. FE Manajemen Unair.

Handoko.1997.Manajemen Sumber Daya

Manusia. Edisi Kedua. Yogyakarta :

BPFE UGM

Husnan & Ranupandojo.2002. Manajemen

Personalia. Edisi Keempat. Cetakan

Kesepuluh. Yogyakarta : BPFE UGM

Luthans. 1995.Organization Behavior.

Seventh Edition. US : Mc. Graw Hill Inc

Wexley & Yukl.1996.Perilaku

Oraganisasi.Edisi Terjemahan.Jakarta :

Bina Aksara

Davis & John.1999.Perilaku Dalam

Organisasi. Jilid Satu. Cetakan Kedua

Luthas, Fred. 1995.Organizational

Behavior.Six Edition. US : Mc. Grow

Hill Inc.

Frazer.1996.Stress dan Kepuasan Kerja.Seri

Manajemen No:144 Cetakan Pertama.

PT. Pustaka Binaman Presindo

Husnan & Ranupandojo, Op. Cit, hal. 194 –

195..

Alexs, Nitisemito.1996 Manajemen

Personalia. Edisi Keempat. Jakarta :

Penerbit Airlangga

Gibson, et.all.1998.Organisasi dan

Manajemen Perilaku, Struktur dan

Proses. Edisi Keempat Terjemahan.

Penerbit Airlangga

Siswanto.1997. Manajemen Tenaga Kerja,

Ancaman Dalam Pendayaguaan dan

Pengembangan Unsur Tenaga Kerja.

Cetakan Pertama. Bandung : Penerbit

Sinar Baru

Saydam.1996. Manajemen Sumber Daya

Manusia. Jilid Satu. Jakarta : PT. Toko

Gunung Agung

Simamora.1995.Manajemen Suber Daya

Manusia.Edisi Kesatu.STIE YKPN,

Yogyakarta

mailto:[email protected]


ISSN : 2302-3791

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NASABAH MENGAMBIL KREDIT

PENSIUN PADA PT. BTPN KANTOR CABANG BOJONEGORO

Moehadi *)

*) Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Bojonegoro

Email : [email protected]

ABSTRACT

BTPN Bank is one of the conventional bank in Indonesia that focuses on retirees. Therefore, PT.

Bank bank has a very distinctive image as a bank in its operations may compete with other banks to

increase the amount of credit. The purpose of this study to determine whether the insurance factor,

interest rates, guarantees the Decree, and service facilities positive and significant impact on the

customer's decision to take credit in BTPN KC Bojonegoro, and also to find out which of the

insurance factor, interest rates, guarantees Decree and service facilities that have a dominant

influence on the customer's decision to take credit in BTPN KC Bojonegoro.

The research method used is the analytical type of regression, the population in this study is a

prospective customer who will take credit in an effort to improve people's lives at. National Savings

Bank (the Bank) Branch Office Bojonegoro. In this study sample of 100 people using the formula

Slovin. The sampling technique through accidental sampling.

The results showed that there was a simultaneous influence of factors of insurance (X1), interest

rates (X¬2), assurance (X3) and service facilities (X4) against the decision of the Bank's customers to

take credit in Bojonegoro KC (Y) while a variable insurance The dominant factors affecting the Bank's

customers to take credit at the Bank KC Bojonegoro.

Keywords: Insurance, Interest Rates, Insurance, Services, Customer

ABSTRAK

Bank BTPN merupakan salah satu bank konvensional di Indonesia yang berfokus kepada

pensiunan. Oleh karena itu, PT. Bank BTPN memiliki citra yang sangat khas sebagai sebuah bank

yang dalam kegiatan operasionalnya dapat bersaing dengan bank-bank lain dalam meningkatkan

jumlah perkreditan. Tujuan penelitian ini untukmengetahui apakah faktor asuransi, suku bunga,

jaminan Surat Keputusan, dan fasilitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap

keputusan nasabah mengambil kredit di Bank BTPN KC Bojonegoro,

selainitujugauntukmengetahuimanakah diantara faktor asuransi, suku bunga, jaminan Surat Keputusan

dan fasilitas pelayanan yang mempunyai pengaruh dominan terhadap keputusan nasabah mengambil

kredit di Bank BTPN KC Bojonegoro.

Metode penelitian yang dipakai adalah analitik jenis regresi, populasi dalam penelitian ini yaitu

calon nasabah yang akan mengambil kredit dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat pada

PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Kantor Cabang Bojonegoro. Dalam penelitian ini

jumlah sampel 100 orangdengan menggunakan rumus Slovin.Teknik pengambilan sampel melalui

accidental sampling.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh secara serempak faktor-faktor asuransi (X1),

suku bunga (X2), jaminan (X3) dan fasilitas pelayanan (X4) terhadap keputusan nasabah mengambil

kredit di BTPN KC Bojonegoro (Y) sedangkan variabel asuransi merupakan faktor dominan

mempengaruhi nasabah mengambil kredit di Bank BTPN KC Bojonegoro.

Kata kunci :Asuransi, SukuBunga, Jaminan, Pelayanan, Nasabah

PENDAHULUAN

Bank adalah badan usaha yang

menghimpun dana dari masyarakat dalam

bentuk simpanan dan menyalurkan kepada

masyarakat dalam bentuk kredit dan atau

bentuk-bentuk lainnya dalam rangka

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Usaha

meningkatkan peranan bank, pemerintah perlu

memberikan kesepakatan yang lebih luas

kepada dunia perbankan nasional untuk tumbuh


ISSN : 2302-3791

dan perkembangan secara sehat dan tetap

memperhatikan prinsip kehati-hatian.Salah satu

produk bank adalah kredit. Kredit menurut

Undang-undang tahun 1998 Nomor 10 adalah :

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat

dipersamakan dengan itu, berdasarkan

persetujuan atau kesepakatan pinjaman

meminjam antara bank dan pihak lain yang

mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi

utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan

memberikan bunga”.

Dalam hal ini, PT. Bank Tabungan

Pensiunan Nasional (BTPN) Kantor Cabang

Bojonegoro memberikan berbagai pelayanan

kepada nasabahnya, dan salah satunya adalah

berupa kredit pensiun. Menurut Thomas

Suyatno (2004:132) : “Kredit Pensiun adalah

pemberian pinjaman kepada seorang yang

telah berakhir masa tugasnya di instansi tempat

ia bekerja sebelumnya, diantaranya PNS,

pejabat Negara, tentara dan pegawai BUMN

disertai dengan perjanjian antara bank dengan

calon debitur bahwa pengembaliannya harus

sesuai dengan jangka waktu yang telah

disepakati dengan tujuan bank akan

memperoleh keuntungan dari laba yang

dihasilkan”. Kredit tersebut memberikan

fasilitas berupa kredit untuk para pensiunan.

Karena di zaman modern ini, pemerintah

kurang memperhatikan nasib para pensiunan.

Selain itu juga, karena terdesak kebutuhan

ekonomi yang semakin meningkat, tentu baik

masyarakat ataupun para pensiunan

membutuhkan materi yang lebih untuk dapat

mempertahankan hidupnya. Khususnya untuk

para pensiunan, karena tidak semua tunjangan

hari tua untuk para pensiunan dapat mencukupi

semua kebutuhan. Maka dalam hal ini

berikanlah fasilitas kredit untuk para pensiunan.

Dipilihnya PT. Bank BTPN KC Bojonegoro

sebagai tempat penelitian, karena bank BTPN

merupakan salah satu bank konvensional di

Indonesia yang berfokus kepada pensiunan.

Oleh karena itu, PT. Bank BTPN memiliki citra

yang sangat khas sebagai sebuah bank yang

dalam kegiatan operasionalnya dapat bersaing

dengan bank-bank lain dalam meningkatkan

jumlah perkreditan. Tujuan penelitian adalah

Untuk mengetahui apakah faktor asuransi, suku

bunga, jaminan Surat Keputusan, dan fasilitas

pelayanan berpengaruh positif dan signifikan

terhadap keputusan nasabah mengambil kredit

di Bank BTPN KC Bojonegoro, Untuk

mengetahui manakah diantara faktor asuransi,

suku bunga, jaminan Surat Keputusan dan

fasilitas pelayanan yang mempunyai pengaruh

dominan terhadap keputusan nasabah

mengambil kredit di Bank BTPN KC

Bojonegoro?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai adalah

analitik jenis regresi, dimana data yang diambil

primer langsung dari responden dan data

sekunder yang berasal dari data arsip-arsip dan

dokumen-dokumen yang dimiliki oleh instansi

bersangkutan atau media lain mengenai

pengaruh nasabah mengambil kredit pensiun

pada PT. BTPN KC Bojonegoro. Populasi

dalam penelitian ini yaitu calon nasabah yang

akan mengambil kredit dalam upaya

meningkatkan taraf hidup masyarakat pada PT.

Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN)

Kantor Cabang Bojonegoro.2480 orang sampai

akhir tahun 2013. Dalam penelitian ini jumlah

sampel 100 orang nasabah dengan

pertimbangan terbatasnya waktu, dana dan

tenaga. Teknik pengambilan sampel melalui

accidental sampling adalah teknik penarikan

sampel secara kebetulan yaitu siapa saja yang

kebetulan ditemui peneliti di lokasi penelitian

yaitu pada Bank BTPN KC Bojonegoro paling

tidak akhir tahun 2013 dengan melalui

wawancara awal yang dilakukan penulis.

Penentuan jumlah sampel 100 orang ini juga

dapat ditentukan dengan menggunakan

Persamaan 1 Slovin (Umar, 2000 : 96) sebagai

berikut :

)1...(..............................1 2Ne

Nn

Dimana :

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e = taraf kesalahan 10%

Sehingga dalam penelitian ini jumlah

sampel dapat ditentukan dengan cara sebagai

berikut :

22 )1,0(24801

2480

1

Ne

Nn

n = 96,12 ~ 100


ISSN : 2302-3791

Dengan menggunakan Persamaan 1 yang

didasarkan atas tingkat kesalahan 10% dapat

sampel 100 orang responden yang dapat

mewakili populasi. Data yang telah terkumpul

di uji dengan analisis deskriptif dan analisis

regresi berganda dengan uji T, untuk melihat

faktor yang berpengaruhterhadappengambilan

kredit pada pensiunan.

HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

a. Hasil perhitungan Regresi, Analisis

agresi yang dipergunakan pada

penelitian ini adalah analisis regresi

linier berganda. Untuk mempermudah

dalam proses perhitungan penelitian

adalah dengan program aplikasi

statistik windows yaitu SPSS Versi

20.00 seperti yang terdapat pada

lampiran

Tabel 1. Uji Regresi Linear Berganda

Variabel Koefisien

Regresi

Nilai t

hitung Sig

Asuransi (X1)

Suku Bunga (X2)

Jaminan (X3)

Fasilitas Pelayanan (X4)

0,280

0,171

0,319

0,357

3,087

2,907

4,572

5,383

0,003

0,005

0,000

0,000

Konstanta = 2,824

F hitung = 25,527

r2

adjusted = 0,713

r = 0,854

Berdasarkan Tabel 1 tersebut diatas

persamaan regresi linier berganda diperoleh :

Y = 2,824+ 0,280X1 + 0,171X2 + 0,319X3 +

0,357X4 ....................................................(2)

Dari Persamaan 2 dilakukan analisa sebagai

berikut :

1. Konstanta (βo)= 2,804 artinya apabila skor

asuransi (X1) suku bunga (X2) jaminan

(X2) dan fasilitas pelayanan (X4) =0 maka

akan ada perubahan skor keputusan

memilih kredit di Bank BTPN KC

Bojonegoro (Y) sebesar 2,804.

2. β1= 0,280 artinya jika ada perubahan satu

skor asuransi (X1) maka akan ada

perubahan skor keputusan memilih

mengambil kredit di BTPN KC

Bojonegoro (Y) sebesar 0,280 dimana

variabel lainnya X2, X3, X4 dianggap

konstan.


skor suku bunga (X2) maka akan ada

perubahan pada skor keputusan memilih

mengambil kredit di BTPN KC

Bojonegoro (Y) sebesar 0,280 dimana X1,

X3, X4 dianggap konstan.


skor jaminan (X3) maka akan ada

perubahan pada skor keputusan mengambil

kredit di BTPN KC Bojonegoro (Y)

sebesar 0,319 dimana X1, X2, X4 dianggap

konstan


skor fasilitas pelayanan (X4) maka akan

ada perubahan skor keputusan mengambil

kredit di BTPN KC Bojonegoro (Y)

sebesar 0,357 dimana X1, X2, X3 dianggap

konstan

a. Multikolinier, salah satu asumsi regresi

linier berganda klasik adalah tidak adanya

multikolinieritas antara sesama variabel

bebas yang ada dalam model, atau dapat

dikatakan tidak adanya hubungan linier

sempurna antara variabel bebas yang ada

dalam model. Uji Multikolinearitas

dilakukan dengan melihat nilai tolerance

dan variance inflation factor (VIF) dari

hasil analisis dengan menggunakn SPSS.

Apabila nilai VIF > 0,10 atau < 10 maka

dapat disimpulkan tidak terjadi

Multikolinearitas. Variabel bebas yang

diuji multikoliniernya adalah variabel –

variabel hubungan antara X1 dan X2, X1

dan X3, X1 dan X4, X2 dan X3, X3 dan X4

b. Heteroskedasitas, diidentifikasi dengan

regresi sederhana antara residual dengan


ISSN : 2302-3791

seluruh variabel bebas. Jika nilai korelasi

sama dengan nol maka tidak terjadi

heterokedasitas (lampiran 5). Karena nilai

korelasi untuk semua variabel sama

dengan nol. Jadi kesimpulan persamaan

regresi tidak ada gejala heteroskedasitas.

c. Linieritas, syarat linearitas yang harus

dipenuhi adalah nilai R2 (koefisien

determinasi) > residual (ei), sedangkan ei

dihitung dengan rumus : ei = 1 – R2. Pada

penelitian ini nilai (koefisien determinasi)

sebesar 0,713. Jadi nilai ei = 1 – 0,713 =

0,854. Karena nilai koefisien

determinasinya (R2) 0,713 > nilai residual

0,487, maka model persamaan regresi

linear berganda sudah linear.

d. Uji F, untuk mengetahui pengaruh variabel

bebas secara simultan atau keseluruhan

terhadap variabel terkait digunakan uji f.

1. H0 : b1=b2=b3=b4=0 secara keseluruhan

tidak berpengaruh terhadap YHi :

b1≠b2≠b3≠b4≠0 secara keseluruhan

berpengaruh terhadap Y

2. Α = 0,05 df pembilang = 4 dan df penyebut

= 91

3. F hitung = 25,527 dengan F tabel = 2,77

4. Karena F hitung > F tabel maka H0 ditolak

H0 ditolak dan Ha diterima, yang berani

secara simultan variabel bebas yaitu asuransi

(X1), suku bunga (X2), jaminan (X3) dan

fasilitas pelayanan (X4) berpengaruh nyata


di BTPN KC Bojonegoro (Y). Nilai r2 hasil

perhitungan sebesar 0,713 yang berarti semua

variabel bebas dapat menjelaskan Y sebesar

7,13% dan sisanya 8,54% dijelaskan oleh

variabel lain yang tidak masukkan dalam

model. Untuk mengetahui keeratan hubungan

variabel bebas dengan variabel terikat, dilihat

nilai r multiple 0,716 atau berarti bahwa

hubungan variabel bebas dengan variabel

terikat adalah sangat kuat.

e. Uji t, untuk mengetahui pengaruh dari

masing-masing variabel bebas secara parsial

terhadap variabel terikat digunakan analisis uji

t, yaitu :

1. Hubungan parsial variabel Y dengan

variabel X1 (asuransi)

a. H0 : b1 = 0 (tidak ada pengaruh)

H1 : b1 ≠ 0 (ada pengaruh)

b. α = 0,05 dengan df = 91

c. t hitung = 3,087 dan ttabel =

1,6610

d. karena t hitung > ttabel maka H0

diterima.

Oleh karena H0 ditolak dan Ha diterima

maka secara parsial asuransi berpengaruh

secara nyata terhadap keputusan nasabah

mengambil kredit di BTPN KC Bojonegoro.

Hal ini menunjukkan bahwa jika ada perubahan

pada variabel asuransi maka akan ada

perubahan pada keputusan nasabah mengambil

kredit di BTPN KC Bojonegoro signifikan.

Nilai r2 parsial asuransi = 0,003 itu berarti

variabel asuransi mampu menjelaskan

keputusan nasabah mengambil kredit di BTPN

KC Bojonegoro sebesar 11,22%


variabel X2 (suku bunga)

a. Ha : b2 = (tidak ada pengaruh)

Hi : b2 ≠0 (ada pengaruh)

b. α = 0,05 dengan df = 91

c. thitung = 0,907 dan ttabel = 1,6610

d. karena thitung < ttabel maka H0

diterima.

Oleh karena H0 diterima dan H0 ditolak

maka secara parsial suku bunga kurang

berpengaruh secara nyata terhadap keputusan

nasabah mengambil kredit di BTPN KC

Bojonegoro. Hal ini menunjukkan bahwa jika

ada perubahan pada suku bunga maka akan ada

perubahan pada keputusan nasabah mengambil

kredit di BTPN KC Bojonegoro secara

signifikan. Nilai r2 parsial suku bunga = 0,005

itu berarti variabel suku bunga mampu

menjelaskan keputusan nasabah mengambil

kredit di BTPN KC Bojonegoro sebesar 10,96%


variabel X3 (jaminan)



b. α = 0,05 dengan df = 91

c. thitung = 4,572 dan ttabel = 1,6610

d. karena thitung > ttabel maka H0

diterima.

H0 ditolak dan Ha diterima maka secara

parsial jaminan berpengaruh secara nyata


di BTPN KC Bojonegoro. Hal ini menunjukkan

bahwa jika ada parubahan pada jaminan maka

akan ada perubahan pada keputusan nasabah

mengambil kredit di BTPN KC Bojonegoro

secara signifikan. Nilai r2 parsial bunga = 0,857

itu berarti Variabel BTPN KC Bojonegoro

sebesar 13,69%


ISSN : 2302-3791


variabel X4(fasilitas pelayanan)



b. α = 0,05 dengan df = 91

c. thitung = 51,383 dan ttabel =

1,6610

d. karena thitung < ttabel maka H0

ditolak hiditerima.

Secara parsial variabel fasilitas pelayanan

berpengaruh terhadap nasabah mengambil

kredit di BTPN KC Bojonegoro walaupun tidak

signifikan. Hal itu menunjukkan bahwa jiak ada

perubahan pada variabel fasilitas pelayanan

maka akan ada perubahan keputusan nasabah


namun tidak nyata. Nilai R2 parsial variabel

fasilitas pelayanan sebesar 0,000 berarti

variabel fasilitas pelayanan hanya mampu

menjelaskan keputusan nasabah mengtambil

kredit di BTPN KC Bojonegoro sebesar

24,30%.

PEMBAHASAN

Dalam pengujian hipotesa ada pengaruh

secara serempak faktor-faktor asuransi (X1),

suku bunga (X2), jaminan (X3) dan fasilitas

pelayanan (X4) terhadap keputusan nasabah


(Y), terbukti dengan adanya pengaruh secara

serempak variabel –variabel bebas dengan

variabel terikat, hal ini ditunjukkan dengan taraf

signifikan 5%. Diperoleh nila r multiple sebesar

0,854.pengujian hipotesis diduga jaminan

merupakan faktor yang paling dominan

mempengaruhi keputusan nasabah mengambil

kredit di BTPN KC Bojonegoro ternyata tidak

terbukti karena nilai thitung jaminan = 4,572 >

ttabel = 1,6610. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa variabel asuransi merupakan faktor

dominan mempengaruhi nasabah mengambil

kredit di Bank BTPN KC Bojonegoro dengan

nilai thitung asuaransi = 3,087 > ttabel = 1,6610

Untuk variabel suku bunga dengan nilai

thitung = 2,907 > ttabel = 1,6610, variabel fasilitas

pelayanan dengan nilai thitung = 5,383 > ttabel =

1,6610 sehingga kedua variabel tersebut tidak

berpengaruh secara nyata terhadap keputusan

nasabah mengambil kredit di BTPN KC

Bojonegoro.

Telah diungkapkan di muka bahwa ada

perbedaan yang signifikan mengambil kredit

para debitur pada BTPN KC Bojonegoro. Salah

satu faktor terjadinya perbedaan ini adalah

faktor fasilitas pelayanan yang menjadi motif

utama dalam mengambil kredit dari seluruh

responden terkena sampel dalam penelitian ini.

Debitu rupa-rupanya sudah menyadari

bahwa dalam bisnis perbankan yang penuh

persaingan amat ketet faktor fasilitas pelayanan

terhadap dana pinjaman merupakan hal utama.

Kenyataan ini terbukti pula bahwa variabel

yang menyangkut suku bunga maupun

pelayanan beserta fasilitas lainnya kurang

signifikan dari seluruh responden terkena

sampel. Hal ini sesuai pula dengan teori bahwa

tujuan dibitur dalam mengambil kredit adalah

dengan adanya fasilitas pelayanan karena

kebanyakan nasabah BTPN KC Bojonegoro

adalah orang Tua. Faktor ini yang terjadi

penyebabnya adalah progesionalisme dari para

pengelola bank yang relatif sudah cukup

diandalkan dan mampu bersaing dengan bank-

bank lain. Kenyataan ini terbukti bahwa kurang

signifikan pada responden yang terkena sampel

mempunyai motif pelayanan dalam mengambil

kredit di Bank BTPN KC Bojonegoro. Hal lain

yang menjadi penyebabnya adalah motif

jaminan responden. Keadaan ini meunjukkan

bahwa para debitur memang mempunyai tujuan


dapat melakukan transaksi dengan mudah

karena jaminannya jelas dimiliki oleh semua

debitur.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas,

maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai

berikut :

1. Keempat variabel yang mempengaruhi

keputusan nasabah mengambil kredit di

Bank BTPN KC Bojonegoro adalah

variabel asuransi (X1), tingkat suku bunga

(X2), jaminan (X3), dan fasilitas pelayanan

(X4)

2. Dengan adanya perubahan pada variabel

asuransi (X1), tingkat suku bunga (X2),

jaminan (X3), dan fasilitas pelayanan

(X4), maka dapat mempengaruhi keputusan

nasabah mengambil kredit di Bank BTPN

KC Bojonegoro. Hal ini dapat diuji dengan

menggunakan analisa korelasi dan uji F,

dimana setelah mengadakan pengujian –

pengujian penulis mendapatkan hasil dari

nilai korelasi. Angka ini menunjukkan ada


ISSN : 2302-3791

hubungan kuat dan positif antara variabel

asuransi (X1), tingkat suku bunga (X2),

jaminan (X3), dan fasilitas pelayanan (X4)

dengan keputusan nasabah mengambil

kredit di Bank BTPN KC Bojonegoro yaitu

r = 0,713. Disamping itu hasil pengujian

hipotesis menunjukkan ditolaknya H0 ini

berarti diterimanya hipotesis alternatif Ha,

karena Fhitung > Ftabel yaitu 25,527 > 2,47

3. Secara simultan dengan menggunakan uji

F menunjukkan adanya pengaruh secara

nyata antara variabel bebas dengan

variabel terikat, terbukti dengan nilai Fhitung

sebesar 25,527 > Ftabel sebesar 2,47.

Keempat variabel bebas yaitu asuransi (X1-

), tingkat suku bunga (X2), jaminan (X3),

dan fasilitas pelayanan (X4) dapat

menjelaskan variabel terikat yaitu

keputusan nasabah mengambil kredit di

Bank BTPN KC Bojonegoro. Dalam

hubungan serempak (Uji F) dihasilkan

koefisien determinasi (R2) sebesar 0,713

yang berarti sebesar 7,13 % keputusan


KC Bojonegoro dipengaruhi oleh asuransi,

suku bunga, jaminan dan fasilitas

pelayanan, sedangkan sisanya dipengaruhi

oleh faktor lain yang tidak dimasukkan

dalam model penelitian ini.

4. Hipotesa yang menyatakan diduga faktor

asuransi, suku bunga, jaminan surat

keputusan, dan fasilitas pelayanan secara

serempak berpengaruh positif dan

signifikan terhadap keputusan nasabah

mengambil kredit di Bank BTPN KC

Bojonegoro terbukti secara statistik, hal ini

dibuktikan dari hasil penelitian Fhitung =

25,527 dan Ftabel =2,47, dari hasil penelitian

thitung variabel X1=3,087; thitung variabel

X2=2,907 dan thitung variabel X3 =4,572 >

ttabel=1,661 dan dari masing-masing

variabel adalah variabel X1=11,22%;

X2=10,96%; X3=13,69%; dan X4=24,30%.

Paling besar adalah kontribusi X4

Saran

1. Penulis dapat merekomendasikan bahwa

faktor dominan yang mempengaruhi


KC Bojonegoro dalam meraih nasabah

yang lebih banyak adalah ditingkatkannya

promosi mengenai faktor asuransi.

2. Strategi yang harus ditempuh untuk

meningkatkan jumlah penyaluran pada

Bank BTPN KC Bojonegoro adalah

sebagai berikut :

a. Meningkatkan kerjasama dengan pihak

asuransi, sehingga setiap saat apabila

ada nasabah meninggal dunia pencairan

klaim asuransinya cepat sehingga dapat

segera melunasi pinjaman nasabah

tersebut.

b. Pihak marketing harus melakukan on

the spot atau kunjungan kepada calon

debitur, khususnya para pensiunan baru

untuk ditawari pinjaman dengan

fasilitas –fasilitas yang dimiliki Bank

BTPN KC Bojonegoro. Dengan pola ini

dapat memberikan kontribusi yang baik

kepada Bank juga memberikan

kemudahan dan kepuasan kepada

nasabah.

3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini

dapat dipakai sebagai acuan, tetapi

obyeknya supaya diperluas tidak hanya

pinjaman, melainkan ditambah dengan

nasabah tabungan, deposit dan giro


ISSN : 2302-3791

PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP LOYALITAS

PELANGGAN PADA LEMBAGA PENDIDIKAN SHAFIRA DI SURABAYA

Hj Noneng RS

*)

*)Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardhika Surabaya

Abstract: Quality of service is one of the factors considered by a company, because good service quality

will lead to satisfaction. Where the satisfaction will influence people to be loyal to the company.

Likewise at the Institute of Education Shafira Surabaya, where customers get the maximum service

from Surabaya Institute of Education Shafira customers will always be loyal to the Institute of

Education Shafira Surabaya. This study aims to determine the effect of service quality variable (X),

which consists of tangible (X1), empathy (X2), reliability (X3), reponsiveeness (X4), and assurance

(X5) loyalty (Y) customers Institutions Shafira Surabaya either simultaneously or partially. The results

showed that the variable quality of service which consists of tangible (X1), empathy (X2), reliability

(X3), reponsiveeness (X4), and assurance (X5) simultaneously significant effect on loyalty variable

(Y). This is indicated by the calculated F value generated at 49.795 with prog. Sign 0,000 less than

5%. While partially significant loyalty variables, it is based on the results of the t test that showed that

t amounted to 0.742 greater than 5%. While the tangible variables partially significant effect on

loyalty, it's based on the results of the t test showed t count of 0,020 is smaller than 5%. For variable

reliability partially affect the loyalty variable it is based on the results of the t test showed t count of

0,014 is smaller than 5%. For reponsiveenee variables partially significant effect on loyalty, it's based

on the results of the t test showed 0.022 t less than 5%. Likewise with assurance variables partially

significant effect on loyalty, it's based on the results of the t test showed t count of 0,016 is smaller

than 5%. Unknown variable reliability of the dominant influence on customer loyalty based on the

standardized beta value of 0.310. Based on these results the authors can draw the conclusion that the

quality of service Institutions Shafira Surabaya simultaneously significant effect on customer loyalty

Shafira Education Institute of Surabaya. While the quality of service on the dimensions of empathy

partially no significant effect on Shafira Education Institute of Surabaya. Quality of service on the

dimensions of tangible, reliability, responsiveness, assurance and partially significant influence on

customer loyalty Shafira Education Institute of Surabaya. Indicators of reliability and dominant

influence on customer loyalty Shafira Education Institute of Surabaya.

Keywords: Quality of Service. Loyalty, Employees, and Customers

Abstrak : Kualitas pelayanan merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh suatu perusahaan,

karena kualitas pelayanan yang baik akan menimbulkan kepuasan. Dimana kepuasan akan

mempengaruhi masyarakat untuk bersikap loyal kepada perusahaan tersebut. Demikian juga pada

Lembaga Pendidikan Shafira Surabaya, apabila pelanggan mendapatkan pelayanan yang maksimal

dari Lembaga Pendidikan Shafira Surabaya pelanggan akan senantiasa bersikap loyal kepada Lembaga

Pendidikan Shafira Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel kualitas

pelayanan ( X ) yang terdiri dari tangible ( X1 ), empathy ( X2 ), reliability ( X3 ), reponsiveeness (

X4 ),dan assurance ( X5 ) terhadap loyalitas ( Y ) pelanggan Lembaga Pendidikan Shafira Surabaya

baik secara simultan maupun parsial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan

yang terdiri dari tangible ( X1 ), empathy ( X2 ), reliability ( X3 ), reponsiveeness ( X4 ), dan

assurance ( X5 ) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel loyalitas ( Y ). Hal ini

ditunjukkan dengan nilai F hitung yang dihasilkan sebesar 49,795 dengan prog. Sign 0,000 kurang dari

5%. Sedangkan secara parsial yang signifikan terhadap variabel loyalitas, hal ini berdasarkan hasil uji t

yang menunjukkan bahwa t hitung sebesar 0,742 lebih besar dari 5%. Sedangkan variabel tangible

secara parsial berpengaruh signifikan terhadap loyalitas, hal ini didasarkan pada hasil uji t yang

menunjukkan t hitung sebesar 0,020 lebih kecil dari 5%. Untuk variable reliability secara parsial

berpengaruh terhadap variabel loyalitas hal ini didasarkan pada hasil uji t yang menunjukkan t hitung


ISSN : 2302-3791

sebesar 0,014 lebih kecil dari 5%. Untuk variabel reponsiveenee secara parsial berpengaruh signifikan

terhadap loyalitas, hal ini didasarkan pada hasil uji t yang menunjukkan t hitung sebesar 0,022 lebih

kecil dari 5%. Begitu juga dengan variabel assurance secara parsial berpengaruh signifikan terhadap

loyalitas, hal ini didasarkan pada hasil uji t yang menunjukkan t hitung sebesar 0,016 lebih kecil dari

5%. Diketahui variabel reliability terhadap pengaruh dominan terhadap loyalitas pelanggan

didasarkan pada nilai standardized beta sebesar 0,310. Berdasarkan hasil penelitian ini penulis dapat

menarik kesimpulan bahwa kualitas pelayanan Lembaga Pendidikan Shafira Surabaya secara simultan

berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan Lembaga Pendidikan Shafira Surabaya.

Sedangkan kualitas pelayanan pada dimensi empathy secara parsial tidak berpengaruh signifikan

terhadap Lembaga Pendidikan Shafira Surabaya. Kualitas pelayanan pada dimensi tangible, reliability,

responsiveness, dan assurance secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas

pelanggan Lembaga Pendidikan Shafira Surabaya. Dan Indikator reliability berpengaruh dominan

terhadap loyalitas pelanggan Lembaga Pendidikan Shafira Surabaya.

Kata Kunci : Kualitas Pelayanan. Loyalitas, Karyawan, dan Pelanggan.

PENDAHULUAN Perekonomian dunia pada saat ini adalah

bentuk dari perekonomian global, kesiapan kita

dalam menghadapi globalisasi dimulai dari

pelaksanaan AFTA ( Asean Free Trade Area )

tahun 2003. APEC ( Asia Pasific Economic

Organization ) dan era perdagangan bebas

secara total dari WTO ( world Trade

Organization ) ke depan, merupakan tantangan

berat dan tidak bisa dihindari (Subandi,

2011:162). Indonesia sebagai negara

berkembang tidak bisa lepas dari putaran roda

kegiatan ekonomi internasional tersebut yang

penuh berbagai dinamika dan tantangan, seperti

waktu terjadi krisis ekonomi masih ada pilar-

pilar kecil yang cukup tangguh dan mampu

bertahan menghadapi goncangan krisis dan

menjadi penyangga ekonomi nasional, yaitu

para pengusaha mikro, kecil dan menengah,

serta koperasi. Banyak pelaku-pelaku ekonomi

yang menemui hambatan dalam memasuki

perekonomian global. Beberapa hambatan yang

dialami oleh pelaku ekonomi adalah adat,

budaya, bahasa setempat, peraturan perpajakan,

bea cukai, ketidakpastian politik dan hukum,

kurs mata uang yang selalu goyang, ketatnya

persaingan biaya tinggi, dan sebagainya

(Buchari, 2007:8).

Pertumbuhan ekonomi di jawa timur,

jawa timur yang terkenal dengan sebutan kota

Indamadi, singkatan dari : Industri (in)

perdagangan (da) maritim (mar) dan pendidikan

(di) singkatan indamardi kemudian di ubah lagi

menjadi budi pamarinda, kepanjangannya :

Budaya (bu) pendidikan (di) pariwisata (pa)

maritim (mar) industri (in) dan perdagangan

(da) pada saat ini melebihi pertumbuhan

ekonomi nasional, hal ini berarti jelas

pertumbuhan perusahaan sangat baik.

Hal ini memicu pengusaha menjadi

bergairah dalam mengembangkan usahanya,

dengan demikian hal ini mengakibatkan

perusahaan dalam kondisi berkopetensi. Salah

satu indikator keberhasilan dalam perusahaan

adalah pelayanan yang baik.

Mengutamakan suatu pelayanan memang

merupakan tugas utama dari sebuah perusahaan.

Dimana suatu layanan harus memiliki suatu

kualitas yang bisa memenuhi harapan

kunsumennya. Menurut Kotler (2002:83)

definisi pelayanan adalah setiap tndakan atau

kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu

pihak ke pihak lain, yang pada dasarnya tidak

berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan

apapun. Dalam segi kualitas pelayanan,

perusahaan atau lembaga harus bisa

menawarkan suatu tindakan yang benar-benar

diharapkan oleh konsumen, atau bahkan lebih.

Jika pelayanan yang diberikan oleh perusahaan

itu sesuai dengan apa yang diharapkan, maka

konsumen cenderung akan memakai jasa

pelayanan itu kembali.

Atas dasar hal tersebut, peneliti tertarik

untuk mengadakan sebuah penelitian sejauh

mana kualitas layanan yang diberikan oleh

Lembaga Pendidikan Shafira surabaya terhadap

pelanggannya sehingga pelanggan bisa selalu

dan terus loyal terhadap Lembaga Pendidikan

Shafira surabaya. Dan dalam penelitian ini

diambil judul “Pengaruh Kualitas Pelayanan

Terhadap Loyalitas Pelanggan Terhadap

Lembaga Pendidikan Shafira Surabaya”.


ISSN : 2302-3791

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif.

Dimana Sugiyono (2008:55) menjelaskan

asosiatif adalah penelitian yang bersifat

menanyakan hubungan antara dua variabel atau

lebih. Dalam peneliatian ini mencari hubungan

antara variabel bebas yaitu kualitas pelayanan

(tangible, empathy, reliability, responsiveness,

assurance) dan variabel terikat yaitu loyalitas.

Dan bentuk dari penelitian ini adalah hubungan

kausal yang bersifat sebab akibat. Variabel pada

dasarnya adalah sesuatu hal yang berbentuk apa

saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari sehinga diperoleh informasi tentang

hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya

(Sugiyono, 2004:31). Variabel bebas ( x ), yaitu

kepuasan pelanggan atas kualitas pelayanan

dengan sub variabel yang terdiri atas : X1=

kepuasan pelanggan atas dimensi Tangible, X2

= kepuasan pelanggan atas dimensi

Reliability, X3= kepuasan pelanggan atas

dimensi Responsiveness, X4 = kepuasan

pelanggan atas dimensi Assurance, X5 =

kepuasan pelanggan atas dimensi Empathy.

Variabel terikat ( y ), yaitu loyalitas pelanggan.

Pengumpulan data dalam penelitian ini

menggunakan kuesioner. Kuesioner

merupakan teknik pengumpulan data yang

dilakukan dengan cara memberi seperangkat

pertanyaan atau pernyataan tertulis untuk

dijawab oleh responden (Sugiyono, 2008:199).

Sehubungan dengan penelitian ini, peneliti

memberikan angket kepada pelanggan Lembaga

Pendidikan” SHAFIRA “ Surabaya. Sumber

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

data primer dan sekunder. Data primer adalah

sejumlah informasi yang diperoleh melalui

kuisioner, data ini secara langsung diperoleh

dari responden penelitian yang terpilih sebagai

sampel penelitian. Data sekunder adalah

informasi yang diperoleh melalui Lembaga

Pendidikan “ SHAFIRA “ Surabaya yang

dianggap relevan dan mendukung penelitian

meliputi sejarah, produk, kinerja kualitas

pelayanan, harapan pelanggan terhadap kualitas

pelayanan, kepentingan pelanggan terhadap

kualitas pelayanan dan loyalitas pelanggan

perusahaan.

Adapun jenis data yang digunakan adalah

data kualitatif yaitu berupa informasi yang

bersifat menerangkan dalam bentuk uraian

dimana data tersebut tidak dapat diwujudkan

dalam bentuk angka-angka melainkan suatu

penjelasan yang menggambarkan keadaan,

pendapat presepsi dan diukur seacara tidak

langsung. Hasil yang diperoleh dalam bentuk

kualitatif yang dikuantitatifkan yang merupakan

data ordinal. Dengan menggunakan skala likert

ditransformasikan ke dalam bentuk angka-

angka.

Uji Reabilitas Pengujian reliabilitas kuesioner dalam

penelitian ini menggunakan koefisien alpha

atau cronbach's alpha untuk mengukur

reliabilitas atau konsistensi internal di antara

butir-butir pertanyaan dalam suatu instrumen.

Berdasarkan Maholtra (2002:282) Item

pengukuran dikatakan reliabel jika memiliki

nilai koefisien alpha lebih besar dari 0,60.

Tabel 1. Hasil Uji Reliabilitas Variabel

Tangible (X1)

Reliability Statistics

,845 5

Cronbach's

Alpha N of I tem s


Emphaty (X2)


,784 2

Cronbach's

Alpha N of I tem s


Reliability (X3)


,870 5

Cronbach's

Alpha N of I tem s


Responsiveness (X4)


,791 3

Cronbach's

Alpha N of I tem s

Tabel 5.Hasil Uji Reliabilitas Variabel

Assurance (X5)


ISSN : 2302-3791


,867 6

Cronbach's

Alpha N of I tem s

Tabel 6.Hasil Uji Reliabilitas Variabel

Loyalitas (Y)


,930 3

Cronbach's

Alpha N of I tem s

Sumber : Data yang diolah

Tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai

reliabilitas konsistensi internal, untuk koefisien

alpha masing-masing variabel dalam setiap

variabel dinyatakan reliabel karena lebih besar

dari 0,60. Dengan demikian item–item

pertanyaan pada masing-masing variabel

penelitian dinyatakan reliabel dan selanjutnya

dapat digunakan dalam penelitian.

Uji Validitas Uji validitas dipergunakan untuk

mengetahui kemampuan dari masing-masing

pertanyaan di tiap variabel dalam menyusun

atau membentuk variabel yang disusunnya. Uji

validitas akan dilakukan pada 30 orang

pelangga yang menjadi responden penelitian

dengan kriteria apabila nilai corrected item-

total correlation > rtabel(30) sebesar 0,361 maka

pertanyaan dinyatakan telah valid. Uji validitas

dikerjakan dengan Uji validitas yang dilakukan

dalam penelitian ini adalah dengan cara

mengkorelasikan skor-skor yang ada pada butir

pertanyaan dengan skor total. Uji validitas ini

akan dilakukan dengan menggunakan SPSS

(Statistical Product and Service Solution).

Berikut adalah hasil dari pengujian validitas

setiap item pertanyaa pada masing-masing

variabel yang dipergunakan dalam penelitian.

Tabel 7. Hasil Uji Validitas Variabel

Tangibles (X1)

Item-Total Statistics

14,73 6,340 ,705 ,799

14,80 6,717 ,626 ,820

14,80 6,372 ,622 ,821

14,70 6,493 ,670 ,809

14,70 5,872 ,653 ,816

X1.1

X1.2

X1.3

X1.4

X1.5

Scale Mean if

Item Deleted

Scale

Variance if

Item Deleted

Corrected

Item-Total

Correlation

Cronbach's

Alpha if Item

Deleted


Tabel 7 menunjukkan bahwa nilai

validitas atau Corrected Item-total Correlation

untuk masing-masing pertanyaan variabel

tangibles (X1) memiliki nilai r hitung > r

tabel(30) sebesar 0,361. Dengan demikian

masing-masing item pernyataan dari variabel

penelitian tangibles dinyatakan valid dan

selanjutnya dapat digunakan dalam penelitian.


Emphaty (X2)





emphaty (X2) memiliki nilai r hitung > r tabel(30)

sebesar 0,361. Dengan demikian masing-

masing item pernyataan dari variabel penelitian

emphaty dinyatakan valid dan selanjutnya dapat

digunakan dalam penelitian. Sedangkan untuk

peryataan variabel emphty (X2.2) memiliki r

hitung < r tabel(30) sebasar 0,361. Dengan

demikian item peryataan dari variabel

penelitian emphty dinyatakan tidak valid.


Reliability (X3)


15,00 7,172 ,689 ,846

15,07 6,823 ,708 ,840

15,00 7,379 ,566 ,872

14,90 6,714 ,698 ,842

14,97 5,620 ,836 ,805

X3.1

X3.2

X3.3

X3.4

X3.5

Scale Mean if

Item Deleted

Scale

Variance if

Item Deleted

Corrected

Item-Total

Correlation

Cronbach's

Alpha if Item

Deleted





reliability (X3) memiliki nilai r hitung > r



penelitian reliability dinyatakan valid dan



Responsiveness (X4)


ISSN : 2302-3791


7,67 1,885 ,607 ,766

7,43 1,978 ,737 ,600

7,63 2,585 ,591 ,768

X4.1

X4.2

X4.3

Scale Mean if

Item Deleted

Scale

Variance if

Item Deleted

Corrected

Item-Total

Correlation

Cronbach's

Alpha if Item

Deleted

Sumber : Lampiran 4




responsiveness (X4) memiliki nilai r hitung > r



penelitian responsiveness dinyatakan valid dan



Assurance (X5)


19,00 8,966 ,641 ,849

18,63 9,413 ,616 ,854

18,57 9,495 ,631 ,852

18,33 8,782 ,691 ,841

18,57 8,047 ,677 ,845

18,73 7,651 ,771 ,825

X5.1

X5.2

X5.3

X5.4

X5.5

X5.6

Scale Mean if

Item Deleted

Scale

Variance if

Item Deleted

Corrected

Item-Total

Correlation

Cronbach's

Alpha if Item

Deleted





assurance (X5) memiliki nilai r hitung > r



penelitian assurance dinyatakan valid dan



Loyalitas (Y)


7,73 2,271 ,804 ,941

7,70 1,941 ,884 ,876

7,77 1,840 ,894 ,869

Y1.1

Y1.2

Y1.3

Scale Mean if

Item Deleted

Scale

Variance if

Item Deleted

Corrected

Item-Total

Correlation

Cronbach's

Alpha if Item

Deleted





loyalitas (Y) memiliki nilai r hitung > r tabel(30)

sebesar 0,361. Dengan demikian masing-

masing item pernyataan dari variabel penelitian

loyalitas dinyatakan valid dan selanjutnya dapat

digunakan dalam penelitian.

Pengujian Hipotesis Pertama (Uji F) Hipotesis pertama adalah diduga terdapat

pengaruh yang signifikan antara variabel

tangibles (X1), emphaty (X2), reliability (X3),

responsiveness (X4) dan assurance (X5) secara

bersama-sama (simultan) terhadap variabel

loyalitas (Y). Pengujian hipotesis yang pertama

ini dengan menggunakan uji F dengan dasar

pengambilan keputusan :

a. H0 : Prob. Sig Fhitung > 0,05, berarti Ho

diterima dan H1 ditolak. Hal ini

menunjukkan bahwa tidak terdapat

pengaruh antara variabel Gaya tangibles

(X1), emphaty (X2), reliability (X3),

responsiveness (X4) dan assurance (X5)

terhadap variabel loyalitas (Y)

b. H1 : Prob. Sig Fhitung < 0,05, berarti Ho

ditolak dan H1 diterima. Hal ini

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh

antara variabel tangibles (X1), emphaty

(X2), reliability (X3), responsiveness (X4)

dan assurance (X5) terhadap variabel

loyalitas (Y)

Tabel 13. Hasil Perhitungan Uji Simultan

(Uji F)

Model

Change Statistics

Df Mean

Square F

Prob.

Sig.

Regression

Residual

Total

5

24

29

2,578

0,052

49,795 0,000

Sumber: Data yang diolah

Perhitungan regresi linier berganda

menghasilkan nilai Prob. Fhitung sebesar 0,000

yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian

berarti Ho ditolak dan menerima H1, artinya

bahwa terdapat pengaruh secara bersama-sama

yang signifikan tangibles (X1), emphaty (X2),

reliability (X3), responsiveness (X4) dan

assurance (X5) terhadap loyalitas (Y).

Pengujian Hipotesis Kedua (Uji t) Hipotesis kedua adalah diduga terdapat

pengaruh signifikan antara variabel bebas

tangibles (X1), emphaty (X2), reliability (X3),

responsiveness (X4) dan assurance (X5)

terhadap loyalitas (Y) secara parsial. Pengujian

hipotesis yang kedua ini dengan menggunakan

uji t.


ISSN : 2302-3791

Tabel 14. Hasil Perhitungan Uji-t

Model thitung Prob.

Sign Keterangan

Constant

Tangibles (X1)

Emphaty (X2)

Reliability (X3)

Responsiveness

(X4)

Assurance (X5)

2,483

0,333

2,645

2,451

2,592

0,020

0,742

0,014

0,022

0,016

Ho Ditolak

Ho Diterima

Ho Ditolak

Ho Ditolak

Ho Ditolak

Sumber Data yang diolah

1. Tangible (X1) terhadap Loyalitas (Y)

Nilai Prob. thitung dalam penelitian ini

adalah sebesar 0,020 yang lebih kecil dari

dari 0,05 (5%). Hal ini membuktikan

bahwa terjadi penolakan Ho dan

penerimaan H2 yang berarti terdapat

pengaruh yang signifikan variabel

Tangibles (X1) secara parsial terhadap

variabel loyalitas pelanggan (Y).

2. Emphaty (X2) terhadap Loyalitas (Y)


adalah sebesar 0,742 yang lebih besar dari


bahwa terjadi penerimaan Ho dan

penolakan H2 yang berarti tidak terdapat


Emphaty (X2) secara parsial terhadap


3. Reliability (X3) terhadap Loyalitas







Reliability (X3) secara parsial terhadap


4. Responsiveness (X4)







Responsiveness (X4) secara parsial

terhadap variabel loyalitas pelanggan (Y).

5. Assurance (X5)







Assurance (X5) secara parsial terhadap


HASIL DAN PEMBAHASAN Dalam pemasaran jasa, pelanggan adalah

pihak yang berkepentingan dalam memberikan

penilaian terhadap kualitas jasa yang diberikan.

Mereka menilai dengan membandingkan apa

yang mereka terima dengan apa yang mereka

harapkan (Zeithaml, dkk, 1993:19). Sasaran

kualitas pelayanan mengetahui dan memahami

pelanggan dengan sebaik-baiknya, sehingga

produk yang dihasilkan sesuai dengan apa yang

diinginkan pelanggan. Tingginya persaingan

bidang dagang dengan disertai meningkatnya

kompleksitas pasar, maka kegiatan pemasaran

harus lebih professional dan terarah. Hal

tersebut mengandung arti keberhasilan usaha

jasa tergantung pada kemampuannya

memuaskan dalam memenuhi kebutuhan dan

keinginan pelanggan. Keadaan tersebut menjadi

salah satu cara utama dalam membedakan jasa

pendidikan yang satu dengan yang lainnya

adalah kualitas jasa yang diberikan kepada

pelanggan atau wali murid. Pertimbangan

bahwa membuat pelanggan (Wali Murid) puas

adalah kualitas jasa yang diberikan kepada

pelanggan. Pertimbangan bahwa membuat

pelanggan (Wali Murid) puas adalah penting,

karena pelayanan pelanggan berasal dari dua

sumber, yaitu pelanggan baru dan pelanggan

lama yang melakukan kegiatan ulang. Dan

untuk mendapatkan pelanggan baru

membutuhkan biaya, tenaga dan waktu yang

lebih banyak, jika dibandingkan dengan

mempertahankan kelangsungan usahanya,

karena konsumen yang setia merupakan dasar

kestabilan dan pertumbuhan pangsa pasar.

Sedangkan menurut Zeithml dkk

(1993:38) mengatakan pengukuran loyalitas

pelanggan dengan indikator sebagai berikut :

a. Mengatakan hal positif tentang perusahaan.

b. Merekomendasikan rekan atau saudara untuk

melakukan bisnis dengan perusahaan.

c. Menganjurkan rekan atau saudara untuk

melakukan bisnis dengan perusahaan.

d. Mempertimbangkan perusahaan pada pilihan

pertama saat membeli.

e. Melakukan lebih banyak bisnis dengan

perusahaan dalam beberapa tahun

mendatang.

Dengan melihat hasil analisis dari

penelitian ini, tampak bahwa hubungan


ISSN : 2302-3791

pengaruh kepuasan pelanggan ditinjau dari lima

dimensi ( tangibles, emphaty, reliability,

responsiveness, assurance )secara bersama –

sama berpengaruh terhadap loyalitas Wali

Murid Lembaga Pendidikan Shafira Surabaya

ditunjukkan dengan nilai R sebesar 0,655 atau

65,5%. Hubungan ini dapat dikategorikan kuat.

Selain itu, nilai ajusted koefisien

determinasi simultan (Adj. R square) sebesar

0,594 memiliki arti bahwa variasi tangibles

(X1), emphaty (X2), reliability (X3),

responsiveness (X4) dan assurance (X5) dalam

menjelaskan loyalitas pelanggan (Y)

berubahnya sebesar 65,5% sedangkan sisanya

34,5 % dipengaruhi oleh variabel lain yang

tidak diteliti.Persamaan regresi linier berganda

yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Loyalitas = -0,698 + 0,313Tangibles +

0,037Emphaty + 0,339Reliability +

0,193Responsiveness + 0,338Assurance + e

Persamaan di atas mempunyai arti

bahwa jika tangibles (X1) meningkat satu

satuan ukuran, maka loyalitas (Y) pelanggan

UD Sumber Makmur juga akan mengalami

peningkatan sebesar 0,313 satuan dengan

anggapan variabel emphaty, reliability,

responsiveness dan assurance konstan. Apabila

variabel emphaty (X2) meningkat satu satuan

ukuran, maka loyalitas (Y) wali murid

Lembaga Pendidikan Shafira mengalami


anggapan variabel tangible, reliability,


variabel reliability (X3) meningkat satu satuan


Lembaga Pendidikan Shafira akan mengalami


anggapan variabel tangible, emphaty,


variabel responsiveness (X4) meningkat satu

satuan ukuran, maka loyalitas (Y) wali murid

Lembaga Pendidikan Shafira juga akan

mengalami peningkatan sebesar 0,193 satuan

dengan anggapan variabel tangible, emphaty,

reliability dan assurance konstan. Apabila

variabel assurance (X5) meningkat satu satuan


Lembaga Pendidikan Shafira juga akan

mengalami peningkatan sebesar 0,338 satuan

dengan anggapan variabel tangible, emphaty,

reliability dan responsiveness konstan.

Hipotesis yang diajukan dalam

penelitian ini telah dibukttikan melalui uji F

dan uji T, dan Uji Standardized beta dengan

hasil yaitu : faktor – faktor kepuasan yang atas

dimensi : bukti Langsung (Tangibles), Empati

(Emphaty), Keandalan (Reliability), Tanggap

(Responsiveness) dan Jaminan (Assurance)

berpengaruh secara simultan terhadap loyalitas

wali murid Lembaga Pendidikan Shafira.

Secara parsial, satu variabel yang tidak

berpengaruh terhadap loyalitas yaitu Empati

(emphaty), sedangkan empat variabel lainnya

yaitu Bukti langsung (tangibles), Keandalan

(reliability), Tanggap (responsiveness) dan

Jaminan (assurance) berpengaruh terhadap

loyalitas wali muri. Variabel Bukti Langsung

(Tangible) berpengaruh terhadap loyalitas

karena sarana belajar mengajar yang

lengkap,suasana gedung yang asri dan nyaman

,pengajar yang berulaitas dibidangnya cukup

memuaskan dirasa oleh wali murid Lembaga

Pendidikan Shafira, sehingga mereka tetap

mempercayai Lembaga ini.

Variabel Keandalan (Reliability)

berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan

karena kemampuan perusahaan untuk

memberikan pelayanan yang dijanjikan secara

akurat dan terpercaya, terlihat dari ketepatan

dan kecepatan karyawan dalam memberikan

barang dan menghitung barang yang diminta

oleh pelanggan dan setiap saat melayani

pelanggan dengan baik. Variabel Tanggap

(Responsiveness) berpengaruh terhadap

loyalitas karena kemauan untuk membantu dan

memberikan pelayanan yang cepat kepada

pelanggan, terlihat dari kesungguhan karyawan

menjawab pertanyaan pelanggan, kecepatan

karyawan dalam menaggapi keluhan pelanggan

dan kemampuan perusahaan dalam

menanggapi usulan dari wali murid. Variabel

Jaminan (Assurance) berpengaruh terhadap

loyalitas karena merupakan atribut terkuat

menyangkut jaminan yang memang sangat

dibutuhkan oleh keterjaminannya, terlihat dari

kepuasan wali murid dalam memperoleh

pengetahuan dan kemampuan yang diperoleh

dari peserta didik,pengajar yang dapat

dipercaya ,kualitas pendidikan yang baik,

stabilitas financial yang dapat dijangkau.

Variabel Empati (Empathy) tidak berpengaruh

terhadap loyalitas karena kurangnya kesabaran

dan kesopanan pegawai dalam melayani wali

murid. Meskipun ada kekurangan terhadap

faktor-faktor dalam variabel tersebut tetapi

pelanggan cenderung sangat puas.


ISSN : 2302-3791

Diketahui dari 5 varabel bebas yang

dipergunakan reliability memiliki nilai terbesar

yaitu 0,310. Hasil ini membuktikan bahwa

terdapat pengaruh dominan variabel kualitas

layanan terhadap loyalitas wali murid yaitu

reliability. Semakin besar nilai standardized

beta maka pengaruh yang diberikan variabel

juga akan semakin besar.

SIMPULAN Berdasarkan hasil perhitungan bahwa

kualitas layanan (tangibles, reliability,

responsiveness, assurance, dan emphaty)

terhadap loyalitas pelanggan pada Lembaga

Pendidikan “ SHAFIRA “ Surabaya dapat

disimpulkan yaitu kualitas pelayanan Lembaga

Pendidikan “ SHAFIRA “ Surabaya terbukti

berpengaruh signifikan secara simultan

terhadap loyalitas pelanggan Lembaga

Pendidikan “ SHAFIRA “ Surabaya. Adapun

besarnya pengaruh kualitas pelayanan terhadap

loyalitas pelanggan / wali murid menunjukkan

nilai Adjusted R square sebesar 0,594 artinya

bahwa variasi tangibles (X1), emphaty (X2),

reliability (X3), responsiveness (X4) dan

assurance (X5) dalam menjelaskan loyalitas

pelanggan (Y) berubahnya sebesar 65,5%

sedangkan sisanya 34,5% dipengaruhi oleh

variabel lain yang tidak diteliti.

Kualitas pelayanan Lembaga Pendidikan

tidak berpengaruh signifikan secara parsial

terhadap loyalitas pelanggan. Dimensi

Tangible, Reliabilit, Responsiveness dan

Assurance saja yang berpengaruh signifikan

terhadap loyalitas pelanggan, sedangkan

Empathy berpengaruh rendah bahkan tidak

terhadap loyalitas pelanggan Lembaga

Pendidikan “ SHAFIRA “ Surabaya.

Kualitas pelayanan Lembaga Pendidikan

“ SHAFIRA “ Surabaya berdasarkan hasil

analisis data yang diperoleh indikator yang

paling dominan berpengaruh terhadap loyalitas

pelanggan adalah Reliability dengan

starndardized 0,310.

DAFTAR PUSTAKA Ali, Hasan, 2008. Marketing, Media

Utama, Yogyakarta

Alimul, Hidayat, 2007, Metode Penelitian

Keperawatan dan Teknik Analisa

Data, Salemba Medika,

Jakarta

Arikunto, Suharsimi, 2005. Manajemen

Penelitian. Cetakan Ketujuh,

Rineka Cipta, Jakarta

Basu, Swastha, 2001, Manajemen

Pemasaran Modern, BPFE,

Yogyakarta

2010,

Manajemen Penjualan , BPFE Yogyakarta

Basu, Swastha dan Irawan, 2007.

Manajemen Pemasaran Moderen.

Jakarta: FE UI.

Charles W. Lamb, Joseph F. Hair, Carl

Mcdaniel, 2001, Pemasaran .

Edisi

Pertama, Salemba Empat,

Jakarta.

Daryanto, 2011, Sari Kuliah Manajemen

Pemasaran, PT. Sarana

Tutorial Nurani Sejahtera,

Bandung

Fandy, Tjiptono, 2008, Strategi Bisnis

Pemasaran, Andi, Yogyakarta

Griffin, Jill, 2002, Customer Loyalty

How to Earn It, How to Keep It.

Kentucky:McGraw-Hill.

2005, Customer Loyalty :

Menumbuhkan dan

Mempertahankan Kesetiaan

Pelanggan. Alih bahasa : Dwi

Kartini Yahya dan kawan kawan,

Erlangga, Jakarta.

Kotler, Philip & Gary Armstrong ,

1996, Principles of Marketing,

Seventh Edition, Prentice Hall Inc,

Englewood Cliffs, New Jersey.

2001, Prinsip – prinsip

pemasaran, Edisi delapan, Jilid

1, Erlangga, Jakarta.

2002, Dasar-dasar Pemasaran,

Jilid 1, Alih Bahasa Alexander

Sindoro dan Benyamin Molan,

Prenhalindo, Jakarta

2008, Prinsip -prinsip

Pemasaran, Jilid 1,

Erlangga, Jakarta.

Kotler, Philip, 1995. Marketing

Manjement , An Asian Perspektive

. Prentice Hall Inc. New Jersey

1997, Manajemen

Pemasaran, Prenhallindo,

Jakarta,


ISSN : 2302-3791

2002, Manajemen

Pemasaran, Analisis Perencanaan

Implementasi dan Kontrol, terj

: Hendra Teguh dan Ronny

Antonius Rusly, Edisi 9, Jilid 1

dan 2, PT Prenhalindo, Jakarta

2009, Manajemen

Pemasaran, Erlangga, Jakarta

Marzuki, 2005, Metodologi Riset,

Ekonisia, Yogyakarata.

Sugiyono. 2001, Metode Penelitian Bisnis,

Alfabeta, Bandung

________. 2009, Statistik Non Parametris

Untuk Penelitian. Cetakan

Ketujuh.

Alfabeta, .Bandung.

Internet

http://id.wikipedia.org/wiki/BlackBerry

http://tekno.kompas.com

http://www.tempo.com

http://id.wikipedia.org

www.balapanseluler.wordpress.com

http://junaidichaniago.com

http://id.wikipedia.org/wiki/Telekomun

ikasi_seluler_di_Indonesia

http://id.wikipedia.org/wiki/BlackBerry

http://tekno.kompas.com/read/2013/02/04/11183966/perjalanan.sejarah.rim.ke.blackberry

http://www.tempo.com/

http://id.wikipedia.org/wiki/Telekomunikasi_seluler_di_Indonesia

http://www.balapanseluler.wordpress.com/

http://junaidichaniago.com/




ISSN : 2302-3791

PENGARUH DISPLAY DAN PROMOSI TERHADAP MINAT BELI

KONSUMEN PADA TOSERBA BINTANG 9 SIDOARJO

Enggal Juatmiko*)

, Ritawati Tedjakusuma *)

, Pierre Patarianto*)

*)

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardhika

Abstract : The aim of this study was to determine and analyze the factors that influence consumer buying

interest on supermarket stars 9 sidoarjo. These factors are the display and promotion. Implementation

of the right display will cause consumers to buy at department stores sidoarjo 9 star. Consumer

interest arises is affected by the display and promotion. Display and promotion of consumer buying

interest showed positive and significant correlation. In this study, data were collected through a

questionnaire to 50 respondents drawn using sampling techniques of the most number of consumers in

toseba stars 9 sidoarjo.Kemudian analysis of the data obtained in the form of qualitative data and

data kuantitatif.Alat used test is the technique of regression analysis multiple linear V.16.0 processed

with SPSS for windows. Resulting in the regression equation as follows: Y = 9.514 + 0,255X1 +

0,404X2. Results of the analysis concluded that the value of display variable regression coefficient of

0.255, 0.255 and promotional variable variable buying interest at 9.514. t test results display variable

for ≥ 2,550 2,012 (t ≥ t table) and variable promotions by 4.220 ≥ 2.012 (t ≥ t table) means that two

independent variables studied, partially significant effect on consumer buying interest. then through

the F test known that the variable display and promotion jointly significant effect on consumer buying

interest with the calculated F value of 37.801 ≥ 3.20 (F count ≥ F tables). In this study the variables

dominant influence on consumer buying interest is variable promotion. And R2 value for 0617 shows

that the contribution of the variable display and promosii in influencing consumer buying interest

amounted to 61.7%. while the remaining 38.3% is influenced by other variables.

Key words: Display, promotions and buying interest konsumenDisplay, promotion and consumer

buying interest

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang

mempengaruhi Minat beli konsumen pada toserba bintang 9 sidoarjo. Faktor-faktor tersebut adalah

display dan promosi. Pelaksanaan display yang tepat akan menimbulkan minat beli konsumen pada

toserba bintang 9 sidoarjo . Minat konsumen timbul dipengaruhi oleh display dan promosi. Display

dan promosi terhadap minat beli konsumen menunjukkan hubungan positif dan signifikan. Dalam

penelitian ini data dikumpulkan melalui kuesioner terhadap 50 orang responden yang diambil

menggunakan teknik sampel dari sebagian jumlah konsumen pada toseba bintang 9 sidoarjo.Kemudian

dilakukan analisis terhadap data-data yang diperoleh berupa data kualitatif dan data kuantitatif.Alat uji

yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda yang diolah dengan program SPSS

V.16.0 for windows. Sehingga menghasilkan persamaan regresi sebagai berikut : Y = 9,514 + 0,255X1

+ 0,404X2. Hasil analisis menyimpulkan bahwa nilai koefisien regresi variabel display sebesar 0,255

,variable promosi 0,255 dan variabel minat beli sebesar 9,514. hasil uji t variabel display sebesar 2,550

≥ 2,012 (t hitung ≥ t tabel) dan variabel promosi sebesar 4,220 ≥ 2,012 (t hitung ≥ t tabel) artinya

bahwa kedua variabel independen yang diteliti, secara parsial berpengaruh signifikan terhadap minat

beli konsumen. kemudian melalui uji F diketahui bahwa variabel display dan promosi secara bersama-

sama berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen dengan nilai F hitung sebesar 37,801 ≥

3,20 (F hitung ≥ F tabel). Pada penelitian ini variabel yang berpengaruh dominan terhadap minat beli

konsumen adalah variabel promosi. Dan Nilai R2 sebesar 0.617 menunjukkan bahwa besarnya

kontribusi variabel display dan promosii dalam mempengaruhi minat beli konsumen sebesar 61,7%.

sedangkan sisanya 38,3% dipengaruhi oleh variabel lain.

Kata kunci : Display,promosi dan minat beli konsumen


ISSN : 2302-3791

PENDAHULUAN

Pada dasarnya kebutuhan dan keinginan

manusia sebagai individu maupun golongan

selalu meningkat. Kebutuhan manusia beraneka

ragam seperti kebutuhan sandang, pangan, dan

papan. Dengan adanya kebutuhan yang

beraneka ragam itu, maka pertumbuhan

ekonomi suatu masyarakat pun akan meningkat.

Di samping itu kebutuhan manusia bertingkat

mulai dari kebutuhan yang paling dasar sampai

kepada kebutuhan yang paling tinggi. Sejalan

dengan pertumbuhan ekonomi tersebut maka

dunia usaha pun berkembang semakin luas,

komplek, dan bervariasi. Hal ini ditunjukan

dengan semakin banyaknya barang yang

ditawarkan baik untuk konsumen industri

maupun konsumen akhir. Akibat perkembangan

tersebut maka dapat menyebabkan adanya

persaingan yang kompetitif antar perusahaan.

Dimana perusahaan dituntut untuk dapat

melihat berbagai kesempatan yang ada dan

mencari strategi atau cara-cara untuk menarik

konsumen atau pelanggan dan

mempertahankannya, sehingga perusahaan

dapat mengatasi dan dapat bertahan dalam

persaingan dengan para competitor, baik dalam

jangka pendek maupun jangka panjang. Toko

Serba Ada (Toserba) merupakan salah satu

bentuk usaha eceran harus mampu membaca

segala peluang dan ancaman yang ada serta di

tuntut untuk mampu melaksanakan strategi

pemasaran dan perencanaan dengan baik. Agar

perusahaan dapat bertambah dan berkembang

lebih maju, salah satunya adalah dengan cara

meningkatkan minat beli konsumen yaitu

dengan kegiatan promosi. Toserba sebagai

perantara antara produsen dengan konsumen

mempunyai peranan yang penting dalam

memasarkan produk untuk memenuhi

kebutuhan konsumen, baik bagi produsen

maupun bagi konsumen. Bagi produsen,

Toserba merupakan perantara untuk

menyampaikan barang-barang yang dihasilkan

perusahaan kepada konsumen akhir, sedangkan

bagi konsumen, Toserba merupakan tempat

dimana mereka dapat memperoleh barang-

barang yang dibutuhkannya.

Penerapan penataan display dan promosi

oleh Toserba Bintang 9 Sidoarjo ini adalah

upaya untuk mendorong konsumen dalam

proses pengambilan keputusan. Dengan

demikian, display berkaitan dengan klasifikasi

semua jenis barang yang ditawarkan sesuai

dengan bentuk, ukuran, dan merek barang

dagangan yang sejenis. Dalam penataan barang

perlu diperhatikan pengadaan barang dan

kemudahan memperoleh barang yang

didalamnya mengandung petunjuk-petunjuk

yang dapat memberitahukan dimana letak

barang yang diinginkan konsumen. Dalam

penampilan barang yang perlu diperhatikan

adalah tentang kebersihan, kerapihan,

pencahayaan. Masalah rutinitas dan suasana

yang sama dalam jangka waktu tertentu akan

menimbulkan rasa bosan dan jenuh serta tidak

menimbulkan rangsangan untuk berbelanja

ditempat tersebut. Display yaitu usaha

mendorong perhatian dan minat konsumen pada

toko atau barang dan mendorong keinginan

membeli melalui daya tarik penglihatan

langsung (direct visual appeal) (Willian J.

Schultz, 2009;189).

Hal ini multak diperlukan agar konsumen

memperoleh kesan bahwa barang yang tersedia

selalu baru, baik dan menarik untuk dibeli oleh

konsumen. Hal ini akan mempermudah proses

selanjutnya dimana konsumen dapat menjadi

alat promosi dengan memberikan informasi

pada orang-orang disekitarnya. Ini merupakan

cara efektif yang dapat dilakukan perusahaan

dalam usahanya untuk meningkatkan minat beli

konsumen.

Pemasaran Pemasaran pemegang peranan penting

dalam perusahaan, karena bagian pemasaran

berhubungan langsung dengan konsumen,

lingkungan luar perusahaan, dan lingkungan

perusahaan lainnya. Berikut ini akan

dikemukakan beberapa pengertian pemasaran

menurut para ahli. (Philip Kotler dan Kevin

Lenne Keller, 2009:5), yaitu pemasaran adalah

suatu fungsi organisasi dan serangkaian proses

untuk menciptakan, mengomunikasikan, dan

memberikan nilai kepada pelanggan dan untuk

mengelola hubungan pelanggan dengan cara

yang menguntungkan organisasi dan pemangku

kepentingannya.

Stategi Pemasaran Strategi pemasaran merupakan

implementasi dan konsep pemasaran dimana

terdapat tujuan dan rencana untuk

mewujudkannya. Pemasaran adalah rencana

yang disatukan, luas dan terintegrasi yang

menghubungkan keunggulan strategis


ISSN : 2302-3791

perusahaan dengan tantangan linkungan dan

yang dirancang untuk memastikan bahwa

tujuan utama 3 dari perusahaan itu dapat

dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh

perusahaan (Assael, 1992:2). Program-program

pemasaran yang spesifik, seperti program

periklanan, program promosi, program

pengembangan produk, serta program penjualan

dan distribusi (Engel, 1994:157).

Retailing Kegiatan pemasaran meliputi kegiatan

pertukaran yang pada umumnya proses

pertukaran tersebut melibatkan lembaga-

lembaga pemasaran seperti produsen,

distributor, wholesaler, dan retailer sebelumnya

sampai kepada konsumen akhir. Kegiatan

mengecer atau retailing merupakan aktivitas

yang paling akhir dalam proses aliran barang

dan produsen ke konsumen. Keberhasilan

produsen akan ditentukan pula oleh

keberhasilan bisnis eceran sebagai akhir

kegiatan distribusi barang ataupun jasa.

Seorang pengecer dapat lebih maju usahanya

apabila seorang pengecer tersebut dapat bekerja

secara lebih baik dibandingkan dengan

pesaingnya dalam melayani konsumen.

Sebagian besar para produsen atau para pelaku

pemasaran dalam rangka menjual produk

dagangannya selalu berusaha untu mencapai

tempat yang paling dekat dengan konsumen,

salah satunya adalah melalui retailer (penjual

eceran) yang memang mempunyai hubungan

yang dekat dengan konsumen akhir.

Menurut Kotler (2008:215) bahwa usaha

eceran/retailing adalah semua aktivitas yang

dilakukan untuk menjual barang atau jasa

kepada konsumen akhir bagi penggunaan

pribadi dan bukan untuk bisnis. Mursid

(2003:93) menjelaskan toko pengecer sebagai

sebuah lembaga yang melakukan sebuah

kegiatan usahamenjual barang kepada

konsumen akhir untuk keperluan pribadi (non

bisnis). Dari kedua definisi diatas dapat dilihat

bahwa retailing merupakan aktivitas penjualan

barang ataupun jasa secara langsung kepada

konsumen akhir yang digunakan untuk

perorangan, maupun untuk kebutuhan rumah

tangga dan bukan untuk keperluan bisnis.

(Lamba, 2003:22)

Perilaku Konsumen Perilaku konsumen adalah tndakan yang

langsung terlibat dalam mendapatkan,

mengkonsumsi, dan menghabiskan produk dan

jasa termasuk proses keputusan yang

mendahului dan menyusuli tindakan ini

(Mowen dan Minor ,2002:6). Perilaku

konsumen adalah studi tentang unit pembelian

dan proses pertukaran yang melibatkan

perolehan, konsumsi dan pembuatan barang,

jasa, pengalaman serta ide-ide. Perilaku

seseorang untuk menentukan pilihan terhadap

obyek yang dihadapinya dimulai dari

persepsinya terhadap obyek yang dimaksud.

Ada tiga tahap proses munculnya persepsi yang

beda terhadap satu rangsangan yang sama yaitu

penerimaan rangsangan secara efeektif,

perubahan makna secara efektif, dan mencari

kembali secara efektif. Tahap-tahapan dalam

persepsi diatas memberikan gambaran kepada

para pemasar untuk bekerja keras dalam

penyampaian pesan.

Adapun faktor-faktor yang

mempengaruhi perilaku pembelian konsumen

menurut Kotler (2002:183): (1) Faktor Budaya,

faktor budaya mempunyai pengaruh yang

paling luas dan paling dalam pada perilaku

konsumen. Pemasar harus memahami peran

yang dinamakan oleh budaya, sub-budaya,

kelas sosial pembeli.Budaya adalah penentu

keinginan dan perilaku yang paling mendasar.

Dengan demikian pemasar harus selalu

mencoba melihat pergeseran budaya agar dapat

membayangkan produk-produk baru yang

mungkin dinginkan. Sub-budaya merupakan

kelompok yang lebih kecil dari budaya yang

dimiliki yang mempunyai nilai hidup yang

sama. Bagi pemasar, sub-kultur dapat

merupakan segmen pasar yang paling penting

dalam merancang produk dan program

pemasaran yang sesuai dengan kebutuhan sub-

budaya tersebut. Kelas sosial adalah pembagian

masyarakat yang relative homogen susunan dan

paramanen yang tersusun secara hirarki dan

yang anggotanya menganut nilai, minat dan

perilaku yang serupa. Oleh karena itu

pembagian kelas sosial dapat digunakan sebagai

variabel yang bebas untuk mensegmentasikan

pasar dan meramalkan tanggapan konsumen

terhadap kegiatan pemasaran perusahaan; (2)

Faktor Sosial, kelompok acuan seseorang terdiri

dari semua kelompok yang memliki pengaruh

langsung (tatap muka) atau tidak langsung


ISSN : 2302-3791

terhadap sikap atau perilaku konsumen. Dan

kelompok acuan menciptakan tekanan untuk

mengikuti kebiasaan kelompok yang mungkin

mempengaruh pilihan produk dan merek actual

seseorang. Keluarga adalah organisasi

pembelian konsumen yang paling penting

dalam masyarakat. Pemasar tertarik akan peran

dan pengaruh relatif suami, istri, dan anak-anak

dalam membeli beragam produk dan jasa.

Kedudukan atau posisi seseorang di masing-

masing kelompok dapat ditentukan berdasarkan

peran dan status. Peran meliputi kegiatan yang

diharapkan akan dilakukan oleh seseorang.

Masing-masing peran menghasilkan status yang

mencerminkan penghargaan umum oleh

masyarakat sesuai dengan status ini; (3) Faktor

pribadi, keputusan seorang pembeli juga

dipengaruhi oleh karakteristik pribadi.

Karakteristik tersebut meliputi usia dan tahap

siklus hidup pembeli, pekerjaan, dan

lingkungan ekonomi, gaya hidup, kepribadian

dan konsep diri. Usia dan tahap siklus hidup

merupakan orang-orang yang berubah dalam

membeli barang dan jasa sepanjang masa

hidupnya.

Pemasar sering memilih kelompok

kelompok berdasarkan siklus hidup sebagai

pasar sasaran mereka. Pekerjaan seseorang juga

mempengaruhi pola konsumsinya. Pemasar

berusaha mengidentifikasi kelompok profesi

yang memiliki minat di atas rata-rata atas

produk dan jasa mereka. Perusahaan bahkan

dapat mengkhususkan produknya untuk

kelompok profesi tertentu. Gaya hidup

menggambarkan keseluruhan diri seseorang

yang berinteraksi dengan limgkungannya.

Kepribadian adalah karakteristik psikologis

seseorang yang berbeda dengan orang lain yang

menyebabkan tanggapan yang relatif konsisten

dan bertahan lama terhadap lingkungannya,

sehingga di sini pemasar berusaha

mengembangkan citra merek yang sesuai

dengan citra pribadi pasar sasaran; (4) Faktor

Psikologis, bagaimana seseorang yang

termotivasi bertindak akan dipengaruhi oleh

persepsinya terhadap situasi pembelian.

Persepsi adalah proses yang digunakan oleh

seorang individu untuk memilih,

mengorganisasikan, dan menginterprestasi

masukanmasukan informasi guna menciptakan

gambaran dunia yang memiliki arti.

Pembelajaran meliputi perubahan perilaku

seseorang yang timbul dari pengalaman.

Retail Mix Untuk mendukung usaha eceran

dibutuhkan strategi-strategi yang terpadu, agar

di dalam mengambil suatu keputusan tidak

menyebabkan kerugian bagi perusahaan.

Beberapa pakar ekonomi menyebut strategi ritel

sebagai dengan istilah retailing mix (bauran

penjualan eceran) yang pada dasarnya bauran

penjualan eceran ini mempunyai cirri-ciri yang

sama dengan bauran pemasaran (marketing

mix). Menurut Kotler dan Amstrong (2004:442)

keputusan pemasaran pedagang ritel terdiri dari

keputusan pasar sasaran, keputusan ragam

produk dan perolehan, keputusan pelayanan dan

suasana toko, keputusan harga, keputusan

promosi, dan keputusan tempat. Dunne, lusch

dan Griffith (2002:53) mengemukakan

pengertian baurang penjualan eceran sebagai

berikut; bauran penjualan eceran adalah

kombinasi dari merchandise, harga, periklanan

dan promosi, 5 pelayanan konsumen dan

penjualan, serta suasana toko dan desain toko

yang digunakan untuk memuaskan

konsumen.Masson, Mayer, F. Ezeel (1998:49)

mengemukakan Bauran penjualan eceran adalah

semua variable yang dapat digunakan sebagai

strategi pemasaran untuk berkompetisi pada

pasar yang dipilih. Dalam variable penjualan

eceran termasuk produk, harga, pajangan,

promosi, penjualan secara pribadi, dan

pelayanan kepada konsumen (customer

service). Menurut Berman dan Evans

(2004:105), untuk bentuk toko yangberdasarkan

store based retail terdapat strategi bauran

penjualan eceran yang terdiri dari : (1) lokasi

department store (store location), prosedur

pembelian/pelayanan (operating

procedures),(2) produk barang yang ditawarkan

(goods offered), (3) harga barang (pricing

tactics),(4) suasana department store (store

atmosphere), (5) karyawan (customer service),

dan (6) metode promosi (promotional methods).

Display

Pelaksanaan display sangat penting bagi

sebuah toko karena merupakan teknik

penjualan, pelaksanaan display yang baik yaitu

dapat menarik perhatian pengunjung dan

membantu mereka agar mudah mengamati,

memeriksa memilih barang-barang itu dan

akhirnya melakukan pembelian pelaksanaan

display efektif akan meningkatkan penjualan

dan dapat merangsang minat beli konsumen


ISSN : 2302-3791

secara seketika display dapat merubah suasana

toko lebih menarik .Menurut Willian J. Schultz

yang dikutip dalam buku Buchari Alma

(2009:189) mendefinisikan Display yaitu usaha

mendorong perhatian dan minat konsumen pada

toko atau barang dan mendorong keinginan

membeli melalui daya tarik penglihatan

langsung (direct visual appeal). M.Tohar

(2000:50) berpendapat bahwa menempatkan

barang merupakan hal yang penting terutama

penempatan barang dalam windows display,

interior display, dan exterior display.

Selanjutnya, menurut Buchari Alma (2009:189)

display dibagi menjadi 3 macam yaitu: (1)

windows display,yaitu memajangkan barang-

barang, gambargambar kartu harga, simbol-

simbol dan sebagainya di bagian toko yang

disebut etalase. Dengan demikian calon

konsumen yang lewat di muka toko-toko

diharapkan akan tertarik oleh barang-barang

tersebut dan ingin masuk ke dalam toko. Wajah

toko akan berubah jika windows display diganti.

Fungsi windows display ini mempunyai

beberapa tujuan sebagai berikut (a) a untuk

menarik perhatian orang-orang yang lewat, (b)

kualitas yang baik, atau harga yang murah,

sebagai ciri khas dari toko Menyatakan

tersebut, (c) memancing perhatian terhadap

barangbarang istimewa yang dijual took, (d)

untuk menimbulkan impulse buying (dorongan

seketika untuk membeli), (e) agar menimbulkan

daya tarik terhadap keseluruhan daya took; (2)

interior display,yaitu memajangkan barang-

barang, gambar gambar, kartu-kartu harga,

poster-poster di dalam toko misalnya di kaca

toko, di meja, di rak-rak dan sebagainya.

Interior display ini ada beberapa macam: (a)

merchandise Display,yaitu Barang-barang

dagangan dipajangkan di dalam toko dan ada

tiga bentuk memajangnya: open display yaitu

barang-barang dipajangkan pada suatu tempat

terbuka sehingga dapat dihampiri dan dipegang,

dilihat dan teliti oleh calon pembeli tanpa

bnatuan dari petugas-petugas penjualnya,

misalnya self display, insland display (barang

disimpan di atas lantai yang di atur bagus

seperti pulau-pulau dan sebagainya); closed

display,barang-barangdipajangkan dalam

suasana temapt tertutup. Barang-barang tersebut

tidak dapat dihampiri dan dipegang atau diteliti

oleh calon pembeli kecuali atas ban tuan

petugas. Jelas ini bertujuan melindungi barang

dari kerusakan, pencurian dan sebagainya;

architecture display,memperlihatkan barang-

barang dalam penggunaanya misalnya di ruang

tamu, meubel di kamar tidur, dapur dengan

perlengkapaanya, dan sebagainya. Cara ini

dapat memperbesar daya tarik karena

barangbarang dipertunjukan secara realistis;

store sign and decoration, tanda-tanda, simbol-

simbol, lambang -lambang, poster-poster,

gambargambar, bendera-bendera, semboyan -

semboyan dan sebagainya disimpan di atas

meja atau digantung di dalam toko.

Store design digunakan untuk

membimbing calon pembeli ke arah barang

dagangan dan memberi keterangan kepada

mereka tentang kegunaan barang-baranng

tersebut. Decoration pada umumnya digunakan

dalam rangka peristiwa khusus seperti

penjualan pada saat Hari Raya, Natal, Tahun

Baru dan sebagainya; dealer display, ini

dilaksanakan oleh Wholesaler terdiri dari

simbol-simbol petunjukpetunjuk tentang

penggunaan produk, yang kesemuanya berasal

dari produsen. Dengan memperlihatkan

kegunaan produk dalam gambar dan petunjuk,

maka display ini juga memberi peringatan

kepada para petugas penjualan agar mereka

tidak memberikan keterangan yang tidak sesuai

dengan petunjuk yang ada dalam gambar

tersebut; (3) exterior display, ini dilaksanakan

dengan memajangkan barang-barang diluar

toko misalnya, pada waktu mengadakan obral,

pasar malam. Display ini mempunyai beberapa

fungsi antara lain: (a) memperkenalkan suatu

produk secara tepat dan ekonomis, (b)

membantu para produsen menyalurkan barang-

barangnya dengan cepat dan ekonomis, (c)

membantu mengkoordinasikan advertising dan

merchandising, (d) membangun hubungan yang

baik dengan masyarakat misalnya pada hari

Raya, Ulang Tahun dan sebagainya.

Promosi

Promosi adalah salah satu unsur dari

bauran pemasaran (marketing mix). Promosi itu

sendiri merupakan kegiatan untuk

memperkenalkan produk atau jasa kepada pasar

sasaran sehingga pasar sasaran atau konsumen

menjadi mengetahui keberadaan produk

tersebut. Untuk membuat produk yang sudah

dikenal oleh konsumen menjadi lebih disukai

dan konsumen pun merasa tertarik untuk

memiliki produk tersebut. Bahkan bagi

konsumen yang sudah lupa diharapkan dapat


ISSN : 2302-3791

diingatkan kembali akan produk tersebut

melalui kegiatan promosi.

Salah satu dari 5 indikator promosi yang

biasa dikenal adalah promosi penjualan (sales

promotion) dimana promosi tersebut

merupakan sebuah promosi yang menawarkan

tindakan lansung konsumen ataupun calon

konsusmen untuk sesegera mungkin melakukan

tindakan pembelian produk perusahaan. Pada

dasarnya promosi penjualan merupakan

pemberian atau penggunaan insentif-insentif

untuk mendorong penjualan produk yang

ditawarkan oleh perusahaan baik itu berupa

barang-barang ataupun jasa yang dihasilkan,

sehingga calon pembeli atau konsumen dapat

mengetahui keberadaan produk atau jasa dan

tertarik untuk membelinya. Berikut ini peneliti

akan menguraikan pendapat mengenai promosi

penjualan dari beberapa pendapat para ahli.

Menurut pendapat Djaslim Saladin (2003:195),

menyatakan bahwa promosi penjualan terdiri

atas alat insentif yang beraneka ragam,

kebanyakan untuk jangka pendek, dirancang

untuk merangsang pembelian produk tertentu

lebih cepat dan atau lebih kuat oleh konsumen

atau pedagang. Sedangkan menurut pendapat

Philip Koler dan Gary Armstrong (2004:660),

menyatakan bahwa promosi penjualan adalah

insentif-insentif jangka pendek untuk

mendorong pembelian atau penjualan produk

atau jasa.

Alat-alat promosi penjualan digunakan

oleh sebagian besar organisasi, termasuk

pabrikan, distributor, pengecer, asosiasi

perdagangan, dan lembaga nirlaba. Alat-alat itu

digunakan untuk membidik pembeli akhir.

Beberapa factor telah berperan mempercepat

pertumbuhan promosi penjualan, khususnya

dalam pasar konsumen. Pertama, didalam

perusahaan, para manajer produksi menghadapi

tekanan yang lebih besar untuk meningkatkan

penjualannya saat ini, dan promosi dipandang

sebagai alat penjualan jangka pendek yang

efektif. Kedua, secara eksternal, perusahaan

menghadapi lebih banyak persaingan dan merek

pesaing kurang terdiferernsiasi. Semakin

banyak pesaing kini menggunakan promosi

penjualan untuk membantu mendiferensiasikan

tawaran mereka. Ketiga, efisiensi pemasangan

iklan telah menurun karena biaya iklan yang

terus meningkat, adanya kesemrawutan media,

dan adanya hambatan hukum. Secara umum,

promosi penjualan harus menciptakan

hubungan konsumen, bukan hanya menciptakan

penjualan jangka pendek saja, atau

pergantianmerek secara temporer saja. Promosi

penjualan harus membantu memperkuat posisi

produk dan menciptakan keterkaitan jangka

panjang dengan konsumen.

Alat-alat Promosi Penjualan Banyak alat yang dapat digunakan untuk

mencapai tujuan dari promosi

penjualan.gambaran mengenai alat-alat promosi

penjualan menurut Philip Kotler dan Gary

Armstrong (2004:662) adalah sebagai berikut:

(1) contoh produk (sample) adalah tawaran

produk sejumlah tertentu produk untuk

percobaan, (2) kupon (coupons) adalah

sertifikat yang member pembeli penghematan

ketika mereka menggunakan produk yang telah

ditentukan, (3) tawaran pengembalian uang/

rabat (cash refund offers) adalah tawaran untuk

mengembalikan uang atas harga penjualan

produk kepada konsumen yang mengirimkan

bukti pembelian kepada pabrikan, (4) kemasan

dengan harga potongan (price packs) adalah

potongan harga yang ditandai oleh produsen

secara langsung pada label atau kemasan. Ada

yang berupa kemasan yang dijual dengan

potongan harga atau berupa sebuah kemasan

gabungan, (5) bingkisan (premiums) adalah

barang yang ditawarkan gratis atau dengan

harga murah sebagai sebuah insentif bagi

pembelian sebuah produk, (6) barang iklan

khusus (advertising specialties) adalah barang

yang berguna yang dicetaki nama pemasang

iklan, didberikan sebagai hadiah kepada

konsumen, (7) hadiah pelanggan (prize) adalah

uang tunai atau hadiah lain atas penggunaan

regular produk atau jasa tertentu perusahaan,

(8) kontes, undian berhadiah dan permainan

adalah kegiatan-kegiatan promosi yang

memberikan konsumen kesempatan untuk

memenangkan sesuatu seperti uang tunai,

perjalanan, atau barang lain dengan

mengandalkan nasib baik atau usaha tambahan,

(9) imbalan kesetiaan (patronage award) adalah

hadiah dalam bentuk uang tunai atau dalam

bentuk lain yang sebanding dengan besarnya

kesetiaan pembeli kepada penjual atau

kelompok penjual tertentu, (10) diskon adalah

pengurangan langsung terhadap harga atas

pembelian selama satu periode tertentu, (11)

tunjangan adalah uang promosi yang

dibayarkan oleh pabrikan kepada pengecer


ISSN : 2302-3791

sebagai imbalan atas kesediaan pengecer

menampilkan produk pabrikan dalam acara

tertentu, (12) barang gratis adalah memberi

imbalan barang kepada para perantara, apabila

mereka membeli sejumlah tertentu, (13)

konvensi dan pameran dagang adalah suatu

kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk

memperkenalkan produknya dalam acara

tertentu, (14) kontes penjualan adalah kontes

bagi tenaga penjualan atau dealer untuk

memotifasi peningkatan kinerja penjualan

mereka selama satu periode tertentu.

Minat Beli

Durianto (2003:58), mengungkapkan

bahwa minat beli adalah keinginan untuk

memiliki produk, minat beli akan timbul

apabila seseorangkonsumen sudah terpengaruh

terhadap mutu dan kualitas dari suatu produk,

informasi seputar produk, ex: harga, cara

membeli dan kelemahan serta keunggulan

produk dibanding merek lain. Sedangkan

Simamora (2001:106), mengatakan bahwa

minat beli (niat beli) terhadap suatu produk

timbul karena adanya dasar kepercayaan

terhadap produk yang diiringi dengan

kemampuan untuk membeli produk. Selain

itu,niat beli terhadap suatu produk juga dapat

terjadi dengan adanya pengaruh dariorang lain

yang dipercaya oleh calon konsumen. Niat beli

juga dapat timbul apabila seorang konsumen

merasa sangat tertarik terhadap berbagai

informasi seputar produk yang diperoleh

melalui iklan, pengalaman orang yang telah

menggunakannya, dan kebutuhan yang

mendesak terhadap suatu produk. Berdasarkan

dua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa

minat beli timbul karena adanya ketertarikan

dari individu tersebut terhadap produk yang

diamati dan diiringi dengan kemampuan untuk

membeli produk tersebut.Selain itu produk

yang telah diamati dan dipelajari tersebut juga

akan lebih mudah untuk diperoleh.Setiadi

(2003:216), menyatakan bahwa minat beli (niat

beli) dibentukdari sikap konsumen terhadap

produk yang terdiri dari kepercayaan konsumen

terhadap merek dan evaluasi merek, sehingga

dari dua tahap tersebutmuncullah minat untuk

membeli.

Semakin rendah tingkat kepercayaan

konsumen terhadap suatu produk akan

menyebabkan semakin menurunnyaminat beli

konsumen.Minat untuk membeli merupakan

suatu yang berhubungan dengan rencana

konsumen untuk membeli produk tertentu pada

waktu tertentu. Pembelian nyata terjadi apabila

konsumen telah mempunyai minat untuk

membeli suatu produk. Menurut Durianto

(2003:59), yaitu: pembelian nyata merupakan

sasaran akhir konsumen di mana minat beli

merupakan pernyataanmental konsumen yang

merefleksikan perencanaan untuk membeli 9

sejumlah produk dengan merek tertentu,

pengetahuan akan produk yang akan

dibelisangat diperlukan oleh konsumen.

Sedangkan menurut Hurlock dalam Efnita

(2005:17), minat adalah suatu sumber motivasi

yang dapat mendorong seseorang untuk

melakukan apayang diinginkannya.Pada

dasarnya minat merupakan bentuk penerimaan

akan suatuhubungan antara diri seseorang

dengan sesuatu di luar dirinya, semakin kuat

atau dekat hubungan tersebut maka semakin

besar minat. Berdasarkan haltersebut maka

dapat disimpulkan bahwa minat tidak dibawa

dari lahir,melainkan diperoleh kemudian

sebagai akibat rangsangan adanya suatu hal

yang menarik. Lebih lanjut Durianto (2003:58),

mengungkapkan bahwa minat beli timbul

karena setiap konsep terhadap suatu objek atau

produk, keyakinankonsumen akan terhadap

suatu produk, di mana semakin rendah

keyakinankonsumen terhadap suatu produk

maka semakin rendah minat beli konsumen.

Selain itu niat beli terhadap suatu produk

juga dapat terjadi dengan adanya pengaruh dari

orang lain yang dipercaya oleh calon

konsumen. Niat beli juga dapat timbul apabila

seorang konsumen merasa sangat tertarik

terhadap berbagai informasi seputar produk

yang diperoleh melalui iklan, pengalaman orang

yang telah menggunakannya, dan kebutuhan

yang mendesak terhadap suatu produk.Menurut

Kotler (2000:207), bahwa dalam tahap evaluasi

proses keputusan pembelian, konsumen

membentuk kesukaan/minat atas merek-

merekdalam sekumpulan pilihan-pilihan,

konsumen juga mungkinmembentuk minat

untuk membeli produk yang paling disukai.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat

Beli Konsumen Menurut Kotler (2000) faktor-faktor

yang mempengaruhi minat beli konsumen

adalah :


ISSN : 2302-3791

Harga

Harga merupakan salah satu keputusan

yang penting bagi manajemen. Harga yang

ditetapkan harus dapat menutup semua ongkos

dan dapat menghasilkan laba. Prinsipnya dalam

penentuan harga ini adalah menitik beratkan

pada kemauan pembeli untuk harga yang telah

ditentukan dengan jumlah yang cukup untuk

menutup ongkos-ongkos dan menghasilkan

laba. Penentuan harga ini dipengaruhi oleh

beberapa faktor yaitu (a) faktor Internal

perusahaan, keputusan harga disesuaikan

dengan sasaran misalnya sasaran untukbertahan

hidup, memaksimalkan laba jangka pendek,

memaksimalkan pangsa pasar, atau standar

mutu suatu produk, keputusan harga

disesuaikan dengan strategi mix dimana

manajemen harus mempertimbangkan

marketing mix sebagai satu keseluruhan,jika

produk diposisikan atas faktor-faktor bukan

harga maka keputusan mengenai itu, promosi

dan distribusi akan mempengaruhi harga; (b)

faktor eksternal perusahaan, pasar dan

permintaan konsumen merupakan harga

“tertinggi”. Konsumen akan membandingkan

harga suatu produk atau jasadengan manfaat

yang akan diperolehnya. Hubungan antara

harga danpermintaan terhadap produk atau jasa

harus dipahami terlebih dahuludan dianalisa; (c)

harga dan tawaran pesaing perlu diketahui

untuk menentukan hargaserta reaksi mereka

setelah keputusan diberlakukan, (d) kondisi

ekonomi seperti inflasi, resesi, keputusan

pemerintah dantingkat bunga dapat

mempengaruhi efektifitas strategi penetapan

harga;

Produk (tingkat efisiensi)

Produk menurut Kotler (2000) bahwa

produk adalah segala sesuatu yangdapat

ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dibeli,

dikonsumsi, dan dapatmemuaskan keinginan

atau kebutuhan, produk mencakup obyek secara

fisik,jasa orang, tempat, organisasi, dan ide.

Tjiptono (2000) menjelaskan bahwa efesiensi

produk adalah segalasesuatu yang dapat

ditawarkan produsen untuk diperhatikan,

diminta, dicari,digunakan atau dikonsumsi

pasar secara praktis, hemat dan efesien

sebagaipemenuhan kebutuhan atau keinginan

pasar yang bersangkutan. Pada dasarnya produk

merupakan satu ikatan jasa yang disediakan

untuk memuaskan kebutuhan konsumen.

Berbagai atribut yang melekat pada produk

hanya akan menghasilkan value jika atribut

tersebut menghasilkan manfaat bagi konsumen.

Oleh karena itu, maka jasa yang dihasilkan oleh

suatuproduk dimulai sejak saat pelanggan

berusaha mencari produk sampai saatpelanggan

menghentikan pemakaian produk. Atribut

produk yang efesien adalah unsur-unsur produk

yangdipandang penting oleh konsumen dan

dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan

pembelian. Atribut produk yang efesien

tersebut terdiri dari (1) merek, merek Menurut

Tjiptono (2000) merek digunakan untuk

beberapa tujuan, antara lain : (a) sebagai

indentitas, yang bermanfaat dan membedakan

dengan produk lain, (b) alat promosi yang

menjadi daya tarik produk, (c) untuk membina

citra dan memberikan keyakinan,

jaminankualitas, serta prestise tertentu kepada

konsumen, (d) untuk mengendalikan pasar; (2)

kemasan (Packaging), tujuan penggunaan

kemasan adalah: (a) sebagai pelindung isi

(protection), (b) memberikan kemudahan dalam

penggunaan(operating), (c) bermanfaat dalam

pemakaian ulang (reusable), (d) memberikan

daya tarik (promotion), (e) sebagai identitas

(images) produk, (f) distribusi (shipping), (g)

informasi (labelling); (3) jaminan (Garansi),

adalah janji yang menjadi kewajiban produsen

atas produknya kepadakonsumen dimana para

konsumen akan diberi ganti rugi bila

produkternyata tidak bisa berfungsi

sebagaimana yang diharapkan ataudijanjikan.

Jaminan bisa berbentuk kualitas produk,

reparasi, ganti rugi(uang kembali atau produk

ditukar), dan sebagainya; (4) layanan

pelengkap (Supplementary Service), dapat

diklasifikasikan ke dalam 8 kelompok: (a)

informasi, misalnya jalan menuju tempat

produsen, jadwal penyampaian produk dan jasa,

(b) konsultasi, seperti pemberian saran,

auditing, konseling pribadi, (c) order taking,

meliputi membership (keanggotaan), order

entry,dan reservasi, (d) hospitallity,

kenyamanan yang diberikan misalnya

penyambutan,transportasi, dll, (e) care taking,

terdiri dari perhatian dan perlindungan atas

barang milik pelanggan, (f) exceptions, meliputi

permintaan khusus sebelumnya penyampaian

produk, penanganan komplain, dll, (g) billing,

misalnya laporan rekening periodic, (h)

pembayaran, misalnya berupa swalayan oleh

konsumen. Berdasarkan faktor-faktor diatas,


ISSN : 2302-3791

maka tingkat efisiensi produk akandapat

memuaskan konsumen sehingga akan

berpengaruh terhadap keputusanpembelian.

Pelayanan

Kualitas layanan (service quality) sangat

bergantung pada 3 (tiga) hal,yaitu sistem,

teknologi, dan manusia. Faktor manusia

memegang kontribusiterbesar sehingga kualitas

layanan lebih sulit ditiru dibandingkan

dengankualitas produk dan harga. Salah satu

konsep kualitas layanan yang popularadalah

ServQual. Berdasarkan konsep ini, kualitas

layanan diyakini memilikilima dimensi, yaitu

reliability, responsiveness, assurance, empathy

dantangible.Dimensi reliability adalah dimensi

yang mengukur kehandalanperusahaan dalam

memberikan pelayanan kepada pelanggan.

Dibandingkan dengan empat dimensi kualitas

layanan yang lain, dimensi ini dianggap paling

penting dari berbagai industri jasa. Dimensi ini

memiliki dua aspek, yaitu kemampuan

perusahaan memberikan pelayanan sesuai yang

dijanjikan danseberapa jauh perusahaan mampu

memberikan pelayanan yang akurat.Dimensi

responsiveness adalah harapan pelanggan

terhadap kecepatanpelayanan yang tidak dapat

dipastikan akan berubah sesuai

kecenderungannya dari waktu ke waktu. Harga

pada suatu waktu berbeda antara satu pelanggan

dan pelanggan yang lain.

Dimensi assurance adalah dimensi

kualitas layanan yang berhubungan dengan

kemampuan perusahaan dan perilaku frontline

staf dalam menanamkan rasa percaya dan

keyakinan kepada pelanggan. Berdasarkan riset,

terdapat empat aspek dimensi ini, yaitu

keramahan, kompetensi, kredibilitas dan

keamanan (Sitinjak dkk, 2004). Dimensi

empathy dapat dijelaskan dengan gambaran

bahwa pelanggan dari kelompok menengah atas

mempunyai harapan yang tinggi agar

perusahaan penyedia jasa mengenal mereka

secara pribadi. Perusahaan harustahu nama

mereka, kebutuhan mereka secara spesifik, dan

bila perlu mengetahui apa yang menjadi hobi

dan karakter orang lainnya.Dengan

mempertimbangkan bahwa service tidak bisa

dilhat, diciumdan diraba, maka aspek tangible

menjadi penting sebagai ukuran

pelayanan.Dimensi ini umumnya lebih penting

bagi karyawan baru. Layanan yang diberikan

oleh produsen merupakan salah satu faktor

penting yang dapat mempengaruhi dalam

keputusan pembelian konsumen. Layanan yang

diberikan bisa berupa sikap, kedisiplinan,

profesionalisme, dan juga ketersediaan produk.

Namun disini layanan yang diberikan juga

dapatberupa pemberian bonus jika melewati

tingkatan tertentu dalam pembelian.

Kelompok Acuan

Kelompok acuan seseorang terdiri dari

semua kelompok yang memilikipengaruh

langsung (tatap muka) atau tidak langsung

terhadap sikap atau perilaku seseorang.

Kelompok yang memiliki pengaruh langsung

terhadapseseorang dinamakan kelompok

keanggotaan (Kotler, 2000). Kelompok acuan

adalah orang yang mempengaruhi secara

bermakna perilaku individu dan memberikan

standar norma serta nilai yang dapat menjadi

perspektif penentu bagaimana seorang berfikir

atau berperilaku (Engel, 1995). Kelompok

acuan menurut Engel, 1995 mempengaruhi

seseorang dalam tiga hal yaitu: (1) kelompok

acuan menghadapkan seseorang pada perilaku

dan gaya hidup baru, (2) mempengaruhi

perilaku dan konsep pribadi seseorang, (3)

menciptakan tekanan untuk mematuhi apa yang

mungkin mempengaruhi pilihan produk dan

merek aktual seseorang. Jenis-jenis kelompok

acuan antara lain: (1) Ascribed Group dan

Acquired Group, (2) Ascribed Group adalah

kelompok dimana seseorang individu

secaraotomatis menjadi anggota, misalnya anak

baru lahir secara otomatisakan jadi keluarga

tersebut. Acquired Group adalah kelompok

dimana seseorang harus mencari anggotanya,

(3) Primary Group dan Secondary Group,

kelompok primer biasanya ditandai dengan

adanya interaksi tatapmuka dengan anggotanya.

Kelompok primer yang penting adalahkeluarga

dan kekerabatan. Kelompok sekunder adalah

kelompok yangcenderung lebih resmi dan

kurang terjadi interaksi yang berkeseimbangan,

misalnya organisasi keagamaan, (4) . Formal

Group dan Informal Group, kelompok formal

biasanya memiliki tujuan dan sasaran yang jelas

dan mempunyai stuktur organisasi dan birokrasi

yang jelas, sedangkan awannya adalah

kelompok informal, (5) membership Group,

Aspirational Group dan Dissosiative Group,

membership Group adalah kelompok dimana

dia tidak menjadianggota dari kelompok tetapi

angin menjadi anggota dari kelompok tersebut.


ISSN : 2302-3791

Sedangkan Dissosiative Group adalah suatu

kelompokdimana nilai-nilai dan perilaku

ditolak oleh seseorang. Kelompok aspirasi

memiliki suatu keinginan untuk menggunakan

norma danperilaku orang lain, (6) kelompok

referensi, kelompok referensi adalah kelompok

sosial yang menjadi ukuranseseorang yang

bukan menjadi anggota kelompoknya

untukmembentuk kepribadian dan perilakunya.

Kelompok referensi mempengaruhi seseorang

dalam hal selera dan hobi.

Kerangka Konseptual

Berikut ini dapat digambarkan kerangka

pemikiran yang dijadikan dasar pemikiran

dalam penelitian ini. Kerangka tersebut

merupakan dasar pemikiran dalam melakukan

analisis pada penelitian ini.

Display

(X2)

Minat Beli

(Y)

Promosi

(X2)

Sumber : Kerangka konseptual,diolah

Dari skema diatas dapat dijelaskan atau

diuraikan sebagai berikut (1) Display

berpengaruh terhadap minat beli, (2) Promosi

berpengaruh terhadap minat beli, (3) Display

dan promosi berpengaruh terhadap minat beli.

METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan pendekatan

penelitian kuantitatif. Pendekatan kuantitatif

digunakan karena dengan pendekatan ini proses

penelitian dilakukan secara terstruktur dan

menggunakan sampel penelitian yang

jumlahnya relatif besar,yang dianggap dapat

mewakili populasi yang diteliti,maka hasil yang

diperoleh dalam penelitian ini merupakan hasil

yang bersifat kondusif bagi populasi dari mana

sampel penelitian ini diambil

malhotra,2001:165). Pendekatan ini dimulai

dengan teori-teori dan hipotesis,langkah

selanjutnya adalah membuat model

analisis,mengidentifikasi variabel,membuat

definisi operasional, mengumpulkan

data(primer dan sekunder) populasi dan sampel

serta melakukan analisis. Penelitian ini

menggunakan tekhnik analisis regresi linier

berganda.

Populasi adalah wilayah generalisasi

yang terdiri atas objek /subjekyang ditetapkan

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

kesimpulannya.Populasi pada penelitian ini

adalah seluruh pelanggan yang berminat

membeli Barang kebutuhan di toserba bintang 9

Sidoarjo. Menurut Arikunto (2002:108) bahwa

populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.

Populasi yang diambil adalah seluruhpelanggan

yang berminat membeli pada Toserba Bintang 9

Sidoarjo.

Sampel adalah objek dari populasi yang

diteliti, dengan kata lain sampel adalah

sebagian dari jumlah yang dimiliki oleh

populasi tersebut. Konsumen yang berbelanja

tidak dapat diketahui dengan pasti jumlahnya,

maka jumlah sample yang dianjurkan antara 50-

100 sampel (Santoso, 2002: 94).

Alasan penggunaan metode ini karena

keterbatasan waktu dan lebih efisien.Dengan

metode ini sampel ditetapkan sebanyak 50

orang dan untuk mendapatkan responden

dilakukan dengan tekhnik pengambilan sampel

secara random sampling atau acak dengan

menemui setiap konsumen yang berkunjung ke

Toserba Bintang 9 Sidoarjo.


Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa

terdapat 50 responden dari sebagian koonsumen

pada Toserba Bintang 9 Sidoarjo dengan

rincian jumlah kuesioner yang dibagikan dan

berhasil dikumpulkan sebanyak 50 lembar

kuesioner. Dengan berhasil terkumpulnya

seluruh kuesioner maka dapat diperoleh hasil

yang menyatakan bahwa deskripsi usia

responden penelitian ini yang memiliki

prosentase rentang umur tertinggi yaitu terdapat

pada antara rentang umur 29-36 tahun sebesar

20% yang artinya sebagian besar responden

berumur 29-36 tahun. Deskripsi jenis kelamin,

penelitian yang dilakukan darii penyebaran

kuesioner yang menyatakan bahwa jenis

kelamin perempuan mendapat prosentase

sebesar 56% dan laki-laki sebesar 44%.


ISSN : 2302-3791

Deskripsi pekerjaan responden

menunjukkan bahwa sebagian besar responden

memiliki pekerjaan swasta hal ini dapat dilihat

dari 50 responden penelitian yang memiliki

pekerjaan swasta adalah sebanyak 19 orang

responden, yang memiliki pekerjaan wiraswasta

sebanyak 11 orang responden, yang memiliki

pekerjaan pegawai negri sebanyak 8 responden

lainnya sebanyak 12 orang.

Deskripsi berdasarkan pengeluaran satu

kali kunjungan menunjukkan bahwa dari 50

orang responden kelompok responden

rataratapengeluaran untuk berbelanja di toserba

bintang 9 sidoarjo dalam satu kali kunjungan

adalah antara Rp. 300.000 – Rp. 600.000 yaitu

sebanyak 18 orang atau 36%. Jumlah terbanyak

kedua adalah antara Rp. 600.000 – Rp.

900.000.Hal ini menunjukkan bahwa sebagian

besar responden yang berbelanja pada Toserba

Bintang 9 Sidoarjo dalam satu kali kunjungan

tidak lebih dari Rp. 900.000.

Pada penelitian ini dinyatakan bahwa

variabel Display ,Promosi dan minat beli

memiliki nilai corrected item total correlation

melebihi r tabel = 0,2787 yang artinya

pernyataan tersebut adalah valid. Pada Uji

Reliabilitas variabel Display, Promosi dan

minat beli konsumen hasil alpha cronbach‟s

melebihi 0,60 yang artinya variabel tersebut

reliabel. Berdasarkan hasil dari pengolahan data

dengan menggunakan spss versi 16.0 for

windows menunjukkan bahwa seluruh variabel

bebas dalam penelitian ini, yaitu Display dan

Promosi berpengaruh signifikan terhadap

variabel terikat, baik secara parsial maupun

simultan. Hal ini dibuktikan dari nilai Fhitung

sebesar 37.801 lebih besar dari Ftabel sebesar

3,20. Berdasarkan hasil dari pengolahan data

dengan menggunakan spss versi 16.0 for

windows menunjukkan bahwa variabel bebas

yang memiliki koefisien beta terbesar adalah

variabel promosi dengan nilai koefisien beta

sebesar 0,529.Dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa variabel promosi

mempunyai pengaruh dominan terhadap minat

beli konsumen.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis regresi linier

berganda,maka kesimpulan yang dapat diambil

adalah sebagai berikut display dan promosi

secara simultan berpengaruh signifikan

terhadap minat beli pada toserba bintang 9

sidoarjo,sehingga hipotesis pertama yang

menyatakan bahwa display dan promosi secara

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap

minat beli konsumen pada toserba bintang 9

sidoarjo dapat diterima.

Display dan promosi secara parsial

berpengaruh terhadap minat beli

konsumen,sehingga hipotesis kedua yang

menyatakan bahwa display dan promosi secara

parsial berpengaruh terhadap minat beli

konsumen pada toserba bintang 9 sidoarjo dapat

diterima. Diantara variabel display dan promosi

yang berpengaruh pada minat beli konsumen

pada toserba bintang 9 Sidoarjo paling dominan

adalah promosi,sehingga hipotesis yang ketiga

diterima

DAFTAR PUSTAKA

Drucker, Peter F., 2004. The Practice of

Management. New York : Harper &Row

Dunne, Lusch, Griffith (2002). Retaling (4th

ed). New York : south-western,

a division of thomsom learning

Kotler, Philip. 2002. Marketing Management,

Millenium Edition North

Western University New

Jersey, Prentice Hall Inc

Kotler, Philip, dan Gary Amstrong. 2004.

Dasar-Dasar Pemasaran. Alih

BahasaAlexander Sindoro,

Penyunting Bahasa Bambang

Sarwiji. Edisi Kesembilan.

Jakarta : PT. Index

Kotler, Amstrong.2008.Prinsip-Prinsip

Pemasaran1. Jakarta : Erlangga

Lamba, A.J, 2003. The Art of Retailing,

International Edition. Tata Mc Graw

Hill Publishing Company

Mursid. 2003. Manajemen Pemasaran.

Jakarta : Bumi Aksara


ISSN : 2302-3791

PERSIAPAN PEMERINTAH GUNA MENGHADAPI

ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (MEA) 2015 BIDANG PERBAIKAN

SARANA JALAN RAYA MENUJU EKONOMI INDONESIA

BERDAYA SAING TINGGI

Ririn Andriana *)

*)Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardhika Surabaya

Abstrak :

Dalam menghadapi realisasi ASEAN Economic Community 2015, negara-negara anggota

ASEAN termasuk Indonesia harus melakukan upaya guna mempersiapkan diri. Hal yang harus

disiapkan oleh Pemerintah Indonesia adalah suatu perumusan langkah-langkah konkrit yang

serius dan strategi-strategi yang baik yang bertujuan untuk menghadapi era ASEAN Economic

Community 2015. Agar implementasi dengan diadakannya MEA ini membawa Masyarakat Indonesia

berada pada atmosfir yang menguntungkan sehingga dapat memberikan peningkatan

perekonomian di Indonesia.Sesuai empat pilar utama ASEAN Economic Community yaitu (1) Pasar

tunggal dan berbasis produksi, (2) Kawasan ekonomi berdaya saing tinggi, (3) Kawasan dengan

pembangunan ekonomi yang setara, dan (4) Kawasan terintegrasi penuh dengan ekonomi global.

Maka tujuan MEA yang ingin dicapai adalah adanya aliran bebas barang, jasa dan tenaga kerja terlatih

(skilled labour), serta aliran investasi yang bebas. Pemerintah telah membuat perisapan berupa

langkah-langkah yang meliputi Penguatan Daya Saing Ekonomi, Program ACI (Aku Cinta Indonesia),

Penguatan sektor UMKM, Perbaikan Infrastruktur, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

(SDM), Reformasi Kelembagaan dan Pemerintah. Selain langkah-langkah yang telah dilakukan,

Pemerintah juga melakukan strategi-strategi yang terkait Infrastruktur, Insentif Fiskal, Pengembangan

Kawasan Ekonomi Khusus, dan Kemudahan Perijinan.

Kata Kunci : MEA, Asean Economic Community, Program ACI

PENDAHULUAN

Keadaan perekonomian suatu negara

akan menjadi suatu ukuran bagi kondisi secara

umum pada suatu negara juga. Suatu negara

yang pada formalnya dijalankan oleh kekuasaan

melalui sistem yang disebut birokrasi, tentu

akan mengharapkan suatu keadaan dimana

perekonomian itu dapat memberikan

kemakmuran bagi penduduknya. Dan kegagalan

suatu negara dalam mengelola

perekonomiannya dapat menjadi pemicu

bagi munculnya suatu persoalan yang pelik, dan

bisa menyebabkan suatu negara dalam pusaran

ketidakpastian. Ketidakpastian yang sulit atau

bahkan tidak bisa dikendalikan akan menjadi

pembuka munculnya kegagalan negara. Weimer

dan Vining (1992) menyebutkan bahwa

kegagalan pemerintah merupakan

persoalan yang inheren dalam empat sosok

sistem politik, yaitu : demokrasi langsung,

keterwakilan pemerintahan, penawaran

birokrasi dan desentralisasi pemerintahan.

Masyarakat di kawasan Asia Tenggara

kini menanti ditabuhnya genderang sebagai

pertanda dimulainya pasar bebas yang akan

berdentang di akhir tahun 2015. Sebagai

kawasan yang di nilai stabil di dunia dengan

tingkat pertumbuhan yang tinggi, menyatunya

negara-negara ASEAN Economic Community (

AEC ) atau dikenal dengan sebutan MEA

memang telah menjadi suatu fenomena yang

penting dan menarik di tengah isu regionalisme

yang mulai tampak surut, justru ASEAN yang

berusaha mencuri perhatian.

Sebagai suatu kawasan yang sekarang

dihuni lebih dari 600 juta jiwa, ASEAN telah

menjadi suatu wilayah yang sangat

menggiurkan. Terbukti, setidaknya secara

historis semua negara yang berada pada

kawasan ini pernah mengalami periode

penjajahan, kecuali Negara Thailand.

Implementasi ASEAN Economic

Community yang akan bergulir dimulai akhir

tahun 2015 ini, para pemimpin ASEAN telah

menyepakati untuk bisa mewujudkan AEC


ISSN : 2302-3791

dengan 4 pilar, yaitu (1) Pasar tunggal dan

berbasis produksi, (2) Kawasan ekonomi

berdaya saing tinggi, (3) Kawasan dengan

pembangunan ekonomi yang setara, dan (4)

Kawasan terintegrasi penuh dengan ekonomi

global. Dengan adanya AEC ini tujuan yang

ingin dicapai adalah adanya suatu aliran bebas

barang, jasa dan tenaga kerja terlatih (skilled

labour), serta adanya aliran investasi yang

bebas. Dalam penerapannya AEC akan

menerapkan 12 sektor prioritas, yaitu

perikanan, e-travel, e-ASEAN, automotif,

logistik, indistri berbasis kayu, industri berbasis

karet, furnitur, makanan dan minuman, tekstil

serta kesehatan. Makan dalam hal

ini Pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden

(Inpres) Nomor 11 Tahun 2011 tentang

Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru (Blue Print)

MEA dalam upaya persiapan menghadapi pasar

bebas ASEAN.

Dalam menghadapi realisasi AEC 2015,

semua negara anggota ASEAN termasuk

Indonesia harus melakukan suatu upaya-upaya

guna mempersiapkan diri menyongsong era ini.

Salah satu hal yang harus dipersiapkan adalah

adanya peraturan atau kebijakan yang mengatur

terciptanya alur sebagai panduan suatu negara

mencapai tujuan yang diharapkan. Serta dapat

juga mengarahkan masyarakat dan juga bisa

menjadi perangkat negara lain menuju tahap

yang ingin dicapai. Sehingga pengaturan

melalui kebijakan (policy) ini merupakan

langkah awal upaya Pemerintah Indonesia

dalam persiapan menghadapi AEC 2015.

Untuk bisa mewujudkan salah satu pilar

yaitu kawasan ekonomi berdaya saing tinggi

adalah dengan perbaikan infrastruktur. Merujuk

dalam riset yang dilakukan Riset Global HSBC

(2015), menunjukkan bahwa kualitas

infrastruktur di Indonesia adalah terbawah

kedua di antara negara Asia. World Economic

Forum Indeks juga menyebutkan bahwa daya

saing global ( GCI ) 2013/2014, Indonesia

menempati urutan me 61 dari 148 negara

sehubungan dengan keadaan infrastruktur

negara.

Sedang UU No. 38 tahun 2004 tentang

jalan, disebutkan bahwa jalan sebagai sarana

transportasi merupakan unsur yang penting.

Sesuai dengan apa yang diungkapkan Frederic

Neumann (2015), pembangunan infrastruktur

merupakan poin penting dalam pertumbuhan

ekonomi. Oleh sebab itu, pembangunan

infrastruktur Indonesia haruslah digenjot. Dan

transportasi jalan raya salah satu point

infrastruktur yang sangat vital. Indonesia

merupakan negara dengan biaya logistik yang

paling mahal sedunia, sehingga sangat

diperlukan adanya perbaikan akses jalan raya.

Ketersediaan infrastruktur jalan raya yang baik

dan berkualitas akan menurunkan biaya

logistik. Dan biaya logistik yang rendah akan

meningkatkan daya saing. Meskipun bukan

segala-galanya, variabel daya saing merupakan

faktor utama dalam mengakselerasi

pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Sebab,

negara yang tak berdaya saing ekonominya

akan hancur lebur, akan bangkrut (a failed

state) (Stiglitz, 2001; Perkins, 2005).

Menurut Fahmi Raddy (2013), salah satu

spirit didirikannya Komunitas ASEAN adalah

untuk menyatukan seluruh warga Asia

Tenggara dalam suatu wadah komunitas besar

dimana interaksi masyarakat tidak lagi terbatas

pada state boundaries ( batas negara ). Ini

berarti bahwa keluar masuk barang di ASEAN

bisa terjadi secara sporadis. Pasar tidak lagi

nasional, tapi pasar Asia Tenggara. Oleh karena

itu Indonesia diharapkan tidak menjadi negara

tukang konsumsi.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang dipakai dalam

penelitian ini adalah pendekatan deskriptif

kualitatif (studi kepustakaan), yaitu suatu studi

dimana segala usaha yang dilakukan untuk

menghimpun informasi yang relevan dengan

topik atau masalah yang dibahas. Di dalam

penelitian ini terdapat upaya mendeskripsikan,

mencatat dan menginterpretasikan kondisi-

kondisi yang terjadi pada saat ini. Dengan kata

lain penelitian ini bertujuan memperoleh

informasi mengenai keadaan pada saat ini dan

melihat antara teori-teori yang ada. Informasi

yang dimaksud dapat diperoleh dari buku-buku

ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan

ilmiah, tesis, dan disertasi, peraturan-peraturan,

ketetapan-ketetapan, buku tahunan,

ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik

tercetak maupun elektronik.

.


Tujuan dibuatnya ASEAN Economic

Community 2015 yaitu untuk

meningkatkan stabilitas perekonomian di

kawasan ASEAN, dengan dibentuknya kawasan


ISSN : 2302-3791

ekonomi ASEAN 2015 ini diharapkan mampu

mengatasi masalah-masalah dibidang ekonomi

antar negara ASEAN, dan untuk Indonesia

diharapkan tidak terjadi lagi krisis moneter

seperti tahun 2008. Langkah-langkah yang

dilakukan Pemerintah Indonesia dalam

menghadapi MEA 2015, yaitu :

Penguatan Daya Saing Ekonomi

Pada 27 Mei 2011, pemerintah

meluncurkan Masterplan Percepatan dan

Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia

(MP3EI). MP3EI merupakanperwujudan

transformasi ekonomi nasional dengan orientasi

yang berbasis pada pertumbuhan ekonomi yang

kuat, inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan.

Sejak MP3EI diluncurkan sampai akhir

Desember 2011 telah

dilaksanakan Groundbreaking sebanyak 94

proyek investasi sektor riil dan pembangunan

infrastruktur.

Program ACI (Aku Cinta Indonesia)

ACI (Aku Cinta Indonesia) merupakan

salah satu gerakan “Nation Branding” bagian

dari pengembangan ekonomi kreatif yang

termasuk dalam Inpres No. 6 Tahun 2009 yang

berisikan Program Ekonomi Kreatif bagi 27

Kementrian Negara dan Pemda. Gerakan ini

sendiri masih berjalan sampai sekarang dalam

bentuk kampanye nasiona yang terus berjalan

dalam berbagai produk dalam negeri seperti

busana, aksesoris, entertaiment, pariwisata dan

lain sebagainya (dalam Kemendag RI :

2009;17)

Penguatan sektor UMKM

Dalam rangka meningkatkan

pertumbuhan UMKM di Indonesia, pihak

Kadin mengadakan beberapa program, antara

lain adalah “Pameran Koperasi dan Festifal”

pada 5 Juni 2013 lalu yang diikuti oleh 463

KUKM.Acara ini bertujuan untuk

memperkenalkan produk-produk UKM yang

adadi Indonesia dan juga sebagai stimulan bagi

masyarakat untuk lebih kreatif lagi dalam

mengembangkan usaha kecil serta menengah.

Selain itu, persiapan Indonesia dari

sektor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

(KUKM) untuk menghadapi MEA 2015 adalah

pembentukan Komite Nasional Persiapan MEA

2015, yang berfungsi merumuskan

langkah antisipasi serta melakukan sosialisasi

kepada masyarakat dan KUKM mengenai

pemberlakuan MEA pada akhir 2015. Adapun

langkah-langkah antisipasi yang telah disusun

Kementerian Koperasi dan UKM untuk

membantu pelaku KUKM menyongsong era

pasar bebas ASEAN itu, antara lain

peningkatan wawasan pelaku KUKM terhadap

MEA, peningkatan efisiensi produksi dan

manajemen usaha, peningkatan daya serap

pasar produk KUKM lokal, penciptaan iklim

usaha yang kondusif. Namun, salah satu faktor

hambatan utama bagi sektor Koperasi dan

UKM untuk bersaing dalam era pasar bebas

adalah kualitas sumber daya manusia (SDM)

pelaku KUKM yang secara umum masih

rendah. Oleh karena itu, pihak Kementerian

Koperasi dan UKM melakukan pembinaan dan

pemberdayaan KUKM yang diarahkan pada

peningkatan kualitas dan standar produk, agar

mampu meningkatkan kinerja KUKM untuk

menghasilkan produk-produk yang berdaya

saing tinggi. Pihak Kementerian Perindustrian

juga tengah melaksanakan pembinaan dan

pemberdayaan terhadap sektor industri kecil

menengah (IKM) yang merupakan bagian dari

sektor UMKM. Penguatan IKM berperan

penting dalam upaya pengentasan kemiskinan

melalui perluasan kesempatan kerja dan

menghasilkan barang atau jasa untuk diekspor.

Selain itu, koordinasi dan konsolidasi antar

lembaga dan kementerian pun terus

ditingkatkan sehingga faktor penghambat dapat

dieliminir.

Perbaikan Infrastruktur

Dalam rangka mendukung peningkatan

daya saing sektor riil, selama tahun 2010 telah

berhasil dicapai peningkatan kapasitas dan

kualitas infrastruktur seperti prasarana jalan,

perkereta-apian, transportasi darat, transportasi

laut, transportasi udara, komunikasi dan

informatika, serta ketenagalistrikan:

a) Perbaikan Akses Jalan dan Transportasi

b) Perbaikan dan Pengembangan Jalur

TIK

c) Perbaikan dan Pengembangan Bidang

Energi Listrik.

d) Peningkatan Kualitas Sumber Daya

Manusia (SDM)

Salah satu jalan untuk meningkatkan

kualitas SDM adalah melalui jalur pendidikan.

Selain itu, dalam rangka memberikan layanan

pendidikan yang bermutu, pemerintah telah

membangun sarana dan prasarana pendidikan

secara memadai, termasuk rehabilitas ruang

kelas rusak berat. Data Kemdikbud tahun 2011


ISSN : 2302-3791

menunjukkan bahwa masih terdapat sekitar

173.344 ruang kelas jenjang SD dan SMP

dalam kondisi rusak berat. (dalam Bappenas RI

BUKU I, 2011:36)

Reformasi Kelembagaan dan Pemerintahan

Dalam rangka mendorong Percepatan

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, telah

ditetapkan strategi nasional pencegahan dan

pemberantasan korupsi jangka panjang 2012-

2025 dan menengah 2012-2014 sebagai acuan

bagi seluruh pemangku kepentingan untuk

pelaksanaan aksi setiap tahunnya. Upaya

penindakan terhadap Tindak Pidana Korupsi

(TPK) ditingkatkan melalui koordinasi dan

supervisi yang dilakukan oleh KPK kepada

Kejaksaan dan Kepolisian.

Strategi Pemerintah dalam menghadapi MEA

2015, yaitu :

1. Terkait Infrastruktur. Upaya yang sedang

dan akan terus dilakukan adalah

memanfaatkan pelabuhan dan bandara

berstatus internasional serta PT Penjaminan

Infrastruktur Indonesia (PII) untuk

meningkatkan promosi investasi di bidang

infrastruktur. Selain itu, meningkatkan

kerjasama infrastruktur dengan sektor

swasta, meningkatkan anggaran dalam

pembangunan infrastruktur dan

pembangunan konektivitas antar propinsi,

meningkatkan kerjasama subregional agar

pembangunan infrastruktur tidak

terkonsentrasi di Semenanjung Malaya dan

Indochina. Juga, meningkatkan pasokan

energi dan listrik agar dapat bersaing dengan

negara yang memiliki infrastruktur yang

lebih baik.

2. Mendorong pengembangan industri

nasional, pemerintah akan memberikan

insentif fiskal. Pemberian insentif fiskal

seperti pembebasan Pajak Penghasilan

Badan untuk jangka waktu 5 sampai 10

tahun serta tambahan pengurangan Pajak

Penghasilan sebesar 50% selama dua tahun

untuk industri pionir. Ditambah lagi dengan

investement allowance sebesar 30% dari

nilai penanaman modal, percepatan

penyusutan dan amortisasi yang dipercepat,

pengurangan tarif PPh atas deviden luar

negeri an perpanjangan kompensasi

kerugian bagi investasi di bidang usaha atau

daerah dengan prioritas tinggi skala

nasional.

3. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus

(KEK). Pengembangan KEK ini merupakan

bagian dari upaya meningkatkan daya saing.

Fungsi KEK adalah untuk melakukan dn

mengembangkan usaha dibidang

perdagangan, jasa, industri, pertambangan

dan energi, transportasi, maritim dan

perikanan, pos dan telekomunikasi,

pariwisata dan bidang lain.

4. Kemudahan pengurusan perijinan. Yaitu

melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(PTSP) dan sektor ketenagakerjaan. KEK

diijinkan untuk memperkerjakan tenaga

kerja asing (TKA) yang mempunyai jabatan

direksi atau komisaris yang diberikan sekali

dan berlaku selama TKA yang bersangkutan

menjadi direksi atau komisaris.

Belanja negara dalam APBN-P 2015

adalah Rp 1.984,1 triliun. Dari jumlah tersebut,

Rp 290,3 triliun dipakai untuk pembangunan

infrastruktur. Ini merupakan rekor tertinggi

untuk anggaran infrastruktur. Berikut adalah

perkembangan anggaran infrastruktur dalam

beberapa tahun terakhir berdasarkan data

Kementerian Keuangan: (a) 2009: Rp 76,3

triliun, (b) 2010: Rp 86 triliun, (c) 2011: Rp

114,2, triliun, (d) 2012: Rp 145,5 triliun, (e)

2013: Rp 184,3 triliun, (f) 2014: Rp 206,6

triliun, (g) 2015: Rp 290,3 triluin.

Secara fungsional, infrastruktur jalan

raya adalah fasilitasi penting untuk mendukung

kelancaran

distribusi aliran produksi barang dan jasa sebag

ai contoh bahwa jalan raya yang baik dan

berkualitas akan melancarkan transportasi

pengiriman bahan baku sampai ke pabrik

kemudian untuk distribusi ke pasar hingga

sampai kepada masyarakat. Dengan anggaran

tahun 2015 yang mencapai 290,3 triliun

diharapkan akan mengakomodasi perbaikan

sarana jalan raya di Indonesia menjadi baik dan

berkualitas. World Economic Forum

(2015) melakukan survei terkait kondisi jalan

raya di puluhan negara di dunia baru baru ini.

Survei itu termasuk menilai kualitas aspal di

berbagai negara. Berikut adalah hasil survei

negara negara dengan kualitas aspal terbaik

yaitu Indonesia mempunyai biaya logistik yang

termahal di dunia. Hal ini dikarenakan

buruknya akses jalan raya yang

menghubungkan lokasi produksi hingga sampai

ke konsumen. Dari tabel diatas diketahui bahwa

Indonesia tidak termasuk dalam 30 negara yang

mempunyai kualitas jalan raya yang baik,

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Distribusi#_blank

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Produksi#_blank

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Barang#_blank

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Jasa#_blank

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Transportasi#_blank


ISSN : 2302-3791

sehingga tidak mengherankan bila biaya

logistik akan menjadi sangat mahal.

Dibandingkan dengan negara Malaysia

diperingkat 19 dengan kualitas aspal mencapai

5,6 tentunya membuat biaya logistik juga

semakin kecil. Biaya logistik yang rendah akan

menurunkan harga barang barang, dan harga

barang yang murah dengan kualitas barang

yang baik tentunya akan lebih meningkatkan

daya saing. World Economic Forum (2014)

dalam Global Competitiveness Report 2014-

2015, Tahun ini indeks daya saing global

(Global Competitiveness Index/GCI) Indonesia

berada di peringkat 34 dari 144 negara di

dunia. Pada level ASEAN, peringkat Indonesia

masih kalah dari negara Singapura di posisi 2,

Malaysia di posisi ke 20 dan Thailand diposisi

31. Dari laporan-laporan World Economic

Forum terdahulu tercatat, indeks daya saing

global Indonesia di peringkat 54 pada tahun

2009, lalu naik pada peringkat 44 tahun 2010.

Namun, peringkat Indonesia turun kembali di

peringkat 46 tahun 2011 dan peringkat 50 pada

tahun 2012, untuk selanjutnya kembali naik ke

peringkat 38 tahun 2013, lalu naik lagi ke

peringkat 34 pada tahun ini.

Dalam persiapan menyongsong ASEAN

Economic Community yang sebentar lagi akan

berdentang, yang mengharuskan arus barang

ataupun jasa tidak lagi ada hambatan,

peningkatan peringkat daya saing adalah

merupakan harga mati yang seharusnya tidak

bisa ditawar tawar lagi. Artinya bahwa

fluktuatif peringkat yang terjadi pada tahun

tahun sebelumnya tidak boleh terulang kembali,

dikarenakan peringkat ini adalah indeks dimana

kita mengetahui posisi Indonesia dibandingkan

negara lain. Adalah peningkatan kualitas jalan

raya menjadi faktor pendorong yang sangat

penting. Dibandingkan dengan Thailand

infrastruktur jalan raya di Indonesia masih

kalah jauh. Contohnya jalan yang

menghubungkan ibukota Bangkok dengan

propinsi Saraburi saja sudah menggunakan 3

sampai 4 lajur disetiap jalurnya. Kualitas aspal

pun terlihat lebih baik, tidak terdapat adanya

gelombang ataupun juga lubang pada jalannya.

Dan juga masih terlihat adanya perbaikan jalan,

meski jalanan tergolong masih bagus. Dari sini

sudah jelas terlihat, pemerintah Thailand pun

juga telah mempersiapkan infrastruktur jalan

raya yang berkualitas untuk mobilitas arus

barang dan jasa menghadapi era ASEAN

Economic Community, dan menjadikan

moment ini menjadi faktor penggerak menuju

negara maju.

Esterhuizen et. al. (2008) mendefinisikan

bahwa daya saing (competitiveness) adalah

sebagai kemampuan suatu sektor, industri, atau

perusahaan untuk bersaing dengan sukses untuk

mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan

didalam lingkungan global selama biaya

imbangannya lebih rendah dari penerimaan

sumberdaya yang digunakan.

SIMPULAN

MEA adalah bentuk integrasi ekonomi

regional yang direncanakan untukdicapai pada

tahun 2015. Tujuan utama dari MEA 2015 ini

adalah menjadikan ASEAN sebagai pasar

tunggal, dan berbasis produksi dimana terjadi

arus barang, jasa, investasi dan tenaga terampil

serta aliran modal yang bebas.

Dalam menghadapi MEA Pemerintah

telah membuat persiapan berupa langkah-

langkah yang meliputi Penguatan Daya Saing

Ekonomi, Program ACI (Aku Cinta Indonesia),

Penguatan sektor UMKM, Perbaikan

Infrastruktur, Peningkatan Kualitas Sumber

Daya Manusia (SDM), Reformasi Kelembagaan

dan Pemerintah.Selain langkah_langkah yang

telah dilakukan, Pemerintah juga melakukan

strategi-strategi yang terkait Infrastruktur,

Insentif Fiskal, Pengembangan Kawasan

Ekonomi Khusus, dan Kemudahan Perijinan.

DAFTAR PUSTAKA

Basuki, Pujoalwanto, 2014, Perekonomian

Indonesia, Tinjauan, Historis Teoritis,

dan Empiris

Das Basu, Sanchita; Achieving The ASEAN

Economic Community 2015

Kementrian Perdagangan Republik Indonesia

2009, “Menuju ASEAN Economic

Community 2015”, Jakarta

KOMPETISI, Media Berkala Komisi Pengawas

Persaingan Usaha edisi 42 2013.

Setiadi, Pompong B. Analisis Perhitungan

Pajak Penghasilan Badan Berdasarkan

Laba Komersil Dan Laba Fiskal Pada PT.

BPR. Dinar Pusaka Sidoarjo, Media

Mahardhika.

Rian, Nugroho. 2012. Public Policy. Jakarta:

Gramedia.


ISSN : 2302-3791

SEMA STIE STMY, 2014/2015, Persiapan

Indonesia Dalam Menghadapi MEA

(Masyarakat Ekonomi ASEAN)

Triansyah Djani D. 2007. ASEAN Selayang

Pandang, Jakarta: Dirjen.Kerjasama

ASEAN Departemen Luar Negeri

Republik Indonesia.

http://www.antaranews.com/berita/436319/kesi

apan-koperasi-ukm-indonesia-menatap-

era-mea-2015. Investor Daily

http://www.kebijakan/Kemenperin_Delapan

Perusahaan Kantongi Tax

Allowance.html

http://www.weforum.org/reports/global-

competitiveness-report-2013-2014.The

Global Competitiveness Report 2013-

2014//World Economic Forum 2013

http://www.weforum.org/reports/global-

competitiveness-report-2013-

2014.TheInternasional Institute for

Management Development (IMD)

Competitive Center.

Hukum online.com, 2013, Strategi Pemerintah

Hadapi AEC 2015

http://www.antaranews.com/berita/436319/kesiapan-koperasi-ukm-indonesia-menatap-era-mea-2015#_blank



http://www.kebijakan/Kemenperin_Delapan%20Perusahaan%20Kantongi%20Tax%20Allowance.html#_blank



http://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2013-2014#_blank

http://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2013-2014#_blank

http://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2013-2014.The#_blank



http://online.com/#_blank


ISSN : 2302-3791

METODOLOGI EKONOMI SYARIAH KONTEMPORER

Achmad Fageh *)

*) Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UIN SA) Surabaya

DPK pada Universitas Islam Lamongan (UNISLA)

Email : [email protected]

ABSTRACT The main door to perform productive work in order to adapt and compete with conventional

banking and finance is ijtihad, which the principles of sharia to stay awake and be both a

character and excellence of Islamic economics. Not every economic problem in the modern era

has been arranged in al-Quran and al-Hadith, and then opened the door of ijtihad. Economic

Ijtihad is very important given the position of these products is very rapid economic globalization

and diverse. The classical scholars have provided a good example of how diligence in the

economic field that should be followed by the scientists of this modern era. Now, economic

ijtihad in Islam especially in Indonesia is mostly done by the National Sharia Council MUI

(DSN-MUI), Bank Indonesia (BI) and in certain cases also made by the Lajnah Bahsul Masail

NU, Majelis Tarjih Muhammadiyah and other Islamic organizations. As with many previous

cases, many fiqh issues in Indonesia to be a debate that almost never ended, it is understandable

because the institutions 'fatwa' has a normative methodology, and sometimes a different source,

so the product of ijtihad is also different, punish halal or haram an economic product for

example, will be found mixed results even contradictory, as well as problems in the mathematical

method of calculation of technical-contract agreement in the world of banking and finance

ijtihad find different products. The essence of this discussion of economic ijtihad, ijtihad first

shelled on classical and modern ijtihad. This paper is to open the awareness of the existence of a

strong relationship between those who strongly hold the tradition of ijtihad by relying to the

classical scholars and those who have left old tradition, so offer a new ijtihad as a model of

modern ijtihad in Indonesia can be realized without departing from the normative roots of each

runway ijtihad one. In addition to the above conditions, this paper tries to reveal any more about

the methodology of economic ijtihad from main institution such as the DSN-MUI and several

Islamic organizations, then explain meeting points and point of conflict between the

methodological model of ijtihad by the institutions and also explained some of the products

economic ijtihad, especially in banking and finance as opposed to one another and the possibility

of mal practice of Islamic banking and finance businesses to depart from the product choices that

are less precise ijtihad. Of these less favorable conditions in the era of increasingly fierce market

competition, it would require certain conditions in the plural Muslims realized the importance of

Ijtihad Jamai that penetrate the boundaries of difference, so that the rate of development of

Islamic economics is to continue growing rapidly in accordance with the principles Sharia.

Initiatives for the benefit of starting over can be carried out by state institutions as a means of

legal authority to take decisions in the application of a product of ijtihad to accommodate all

"interests" ijtihad from other institutions. The initiative also needs to be built from Islamic

organizations such as the dominant institution, NU and Muhammadiyah with their institution of

ijtihad, Lajnah Bahsul Masail and Majelis Tarjih.

PENDAHULUAN

Globalisasi ini telah menimbulkan

dampak besar terhadap kehidupan manusia,

termasuk yang paling berpengaruh adalah

kegiatan ekonomi bisnis. Bentuk-bentuk bisnis,

dan isu-isu baru berkembang dengan cepat dan

salah satu instrumen ekonomi bisnis adalah

lembaga-lembaga perbankan dan keuangan.

Produk-produk perbankan dan keuangan

sangat banyak dan terus dikembangkan secara

inovatif, untuk bisa memenuhi kebutuhan dan

persaingan pasar. Oleh sebab itu, untuk

mengimbangi kebutuhan pasar tersebut maka

pengajaran fiqh muamalah khususnya masalah


ISSN : 2302-3791

ekonomi tidak cukup secara a priori bersandar

(merujuk) pada kitab-kitab klasik semata, karena

formulasi fiqh muamalah masa lampau sudah

banyak yang mengalami irrelevansi dengan

konteks kekinian. Rumusan-rumusan fiqh

muamalah tersebut harus diformulasi kembali

agar bisa menjawab segala problem dan

kebutuhan ekonomi modern.6

Globalisasi yang menjadi ciri khas pasar

bebas diperkirakan semakin bertambah cepat

pada masa mendatang, sebagaimana

dikemukakan oleh Colin Rose (1997), bahwa

dunia sedang berubah dengan kecepatan langkah

yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Kehidupan masyarakat termasuk kehidupan

hukum dan ekonominya menjadi semakin

kompleks.7 Maka salah satu kesibukan para

intelektual muslim di seluruh dunia kemudian

ialah memikirkan bagaimana menerjemahkan

nilai-nilai Islam ke dalam perangkat nyata

kehidupan modern yang terus berubah ini.8

Umat Islam dihadapkan pada tantangan

untuk menjawab pertanyaan tentang di mana

posisi Islam dalam kehidupan modern, serta

bentuk Islam yang bagaimana yang harus

ditampilkan dalam menghadapi modernisasi9,

menyatakan bahwa setelah tertutupnya pintu

ijtihad, pada awal abad ke 19 muncul di kalangan

pemikir muslim untuk membuka kembali

aktifitas berijtihad dengan melakukan pembaruan

hukum Islam, yang dalam masalah ijtihad

kontemporer ini, terdapat tiga pendapat: Pertama,

pendapat yang menolak ijtihad dengan alasan

bahwa produk ulama mujtahid dan salaf telah

mampu menjawab setiap tantangan zaman dan

permasalahan kontemporer dewasa ini.10

Kedua,

pendapat yang menginginkan pembaruan hukum

6Agustianto, Pasar Bebas dan Ekonomi Kerakyatan,

dalam http://www.agustiantocentre.com, dikutip

pada 15 April 2012. 7CollinRose dan Malcolm J. Nicholl,. Accelerated

Learning for the 21 stCentury. New York:

Delacorte Press. (1997),1 8NurcholishMadjid, Pandangan Kontemporer Tentang

Fiqh, Telaah ProblematikaHukum Islam di Zaman

Modern, dalam Budhy Munawar-Rachman (ed)(tt), 9 Bassam Tibi,Islam and the Cultural Accomodation

of Social Change. (Oxford: Westview Press, 1991),

8, lihat juga Yusuf Al-Qardlawi, al-Ijtihâd al-

Mu‟âshir baina al-Inzhibâth wa al-Infirâth. (Kairo:

Dar al-Tauzi‟ wa al-Nasyr al-Islamiyyah, 1994), 10

YusufAl-Qardawi, Ijtihad Kontemporer; Kode Etik

dan BerbagaiPenyimpangan, (Cet. I. Surabaya:

Risalah Gusti, 2000), 5

Islam secara menyeluruh dengan membuka pintu

ijtihad secara bebas, yang terkadang dalam ijtihad

ini mereka melakukannya tanpa berpedoman atau

menyalahi kode etik ijtihad yang ada. Ketiga,

pendapat yang menyatakan bahwa pintu ijtihad

masih terbuka tetapi tetap dengan berpedoman

pada metodologi ijtihad yang telah ditentukan

ulama ushul.11

Tentu jika memilih opsi pertama diatas

dengan terus menerus berpegang kepada

pendapat ulama terdahulu, memandang hasil

ijtihad mereka, adalah ijtihad yang tidak boleh

diusik-usik sedikit juga, tentulah golongan ini

menghendaki keislaman itu beransur-ansur hilang

dalam masyarakat12

Yang diperlukan pada era

modern ini adalah opsi yang memandang pintu

ijtihad terbuka dan tetap terbuka, para ulama

dituntut untuk melakukan upaya rekonstruksi

terhadap khasanah hukum Islam secara inovatif.

Termasuk yang cukup urgen, adalah upaya para

ulama tersebut untuk secara terus menerus

melakukan ijtihad dibidang fiqih secara benar

dan dapat dipertanggung-jawabkan. Sebab kajian

soal ijtihad akan selalu mengingat kedudukan dan

fungsi ijtihad dalam yurisprudensi Islam yang

tidak bisa dipisahkan produk-produk fiqih,

apakah itu berfungsi sebagai purifikasi atau

reaktualisasi.13

Dengan demikian, ijtihad zaman modern

haruslah mengarah kepada masalah-masalah

yang baru dan problematika kekinian, untuk

mencari solusi masalah tersebut menurut al-

Qur‟an dan sunnah. Layak kiranya untuk

meninjau kembali ijtihad zaman dahulu, agar

ijtihad tersebut dapat layak kembali di zaman

sekarang, atau setidak-tidaknya ijtihad tersebut

tidak menganggur sia-sia, menurut porsi

problematika kekinian. Ijtihad yang di dengung-

dengungkan ada zaman sekarang ini adalah

merupakan kebutuhan bahkan merupakan

kewajiban bagi kehidupan umat Islam untuk

mengobati problematika kekinian sebab umat

Islam akan hidup jumud kalau tidak di berantas

dengan ijtihad.14

11

M.Satria Effendi Zein,70 Tahun K.H. Ali Yafie.

(Bandung: Mizan, 1997), 153-155. 12

TM. HasbiAsh-Shiddiqy, Pengantar Hukum Islam,

(Cet. I Edisi II. Semarang: PT. Pustaka Riski Putra,

1997), 551 13

YusufAl-Qardawi, Ijtihad Kontemporer;….5 14

Ameen, Husnul Aqib. (tt). Ijtihad Kontemporer,

Problem dan Solusinya, dalam KMNU Online,

dikutip pada 17 April 2012.


ISSN : 2302-3791

Makalah ini ingin menggali lebih lanjut

mengenai Ijtihad klasik dan modern, agar bisa

dipahami perkembangan ijtihad dari waktu-

kewaktu khususnya berkaitan dengan metode

penggaliannya seiring dengan isu dan bidang

yang terus berkembang. Sebagai model metode

ijtihad modern, penulis kemudian mengkaji

bagaimana metode ormas- ormas Islam di

Indonesia menemukan hukum baru dengan

metode fatwa, dan terakhir tentang metode ijtihad

ekonomi modern.

Ijtihad Klasik dan Modern

Ijtihad secara bahasa terambil dari kata

al-Jahdu dan al-Juhd yang artinya kekuatan,

kemampuan, usaha sungguh-sungguh, kesukaran,

kuasa dan daya. 15

Menurut istilah, ijtihad berarti

pencurahan segala kemampuan secara maksimal

untuk memperoleh suatu hukum syarak yang

amali melalui penggunaan sumber syarak yang

diakui,16

Ijtihad dalam arti luas adalah

mengarahkan segala kemampuan dan usaha

untuk mencapai sesuatu yang diharapkan17

Sedangkan para ulama mendefinisikan ijtihad

sebagai usaha dan upaya sungguh-sungguh

seseorang (beberapa orang) ulama yang memiliki

syarat-syarat tertentu, untuk merumuskan

kepastian atau penilaian hukum mengenai sesuatu

(atau beberapa) perkara, yang tidak terdapat

kepastian hukumnya secara eksplisit dan tegas

baik dalam al-Qur‟an maupun dalam al-Hadits.18

Ijtihad menurut ulama Ushul Fiqh ialah

usaha seorang yang ahli fiqh yang menggunakan

seluruh kemampuannya untuk menggali hukum

yang bersifat amaliyah (praktis) dari dalil-dalil

yang terperinci19

Sedangkan ijtihad dalam hal

yang ada kaitannya dengan hukum adalah

15

MahmudYunus, Kamus Arab-Indonesia, (cet. 8.

Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), 92-93, lihat juga

Munawwir, A.W. Kamus al-Munawwir Arab-

Indonesia Terlengkap, (cet.25, (Jakarta: Pustaka

Progressif, 1997), 217 16

Al-Amidi, al-Ihkam fi Usul al-Ahkam,(Cairo:

Muassasah al-Halabi, 1967, juz 3.), 204 17

A Djazuli,Ilmu Fiqh Peenggalian, Perkembangan

dan Penerapan HukumIslam(Jakarta: Kencana

Prenada Media Grouf, 2005), 71 18

AbdulManan, Reformasi hukum Islam di

Indonesia(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

2006), 162-163 19

Muhammad AbuZahroh, Ushul al Fiqh, alih bahasa

Sefullah Ma‟shum, dkk, (Jakarta: Pustaka Firdaus,

2000), 567

mengerahkan segala kesanggupan yang dimiliki

untuk dapat meraih hukum yang mengandung

nilai-nilai uluhiyah atau mengandung sebanyak

mungkin nilai-nilai syari‟ah20

Dari sekian banyak pengertian tentang

ijtihad, kata kunci yang tidak lepas dari

pengertian ijtihad adalah adanya usaha yang

sungguh-sungguh untuk maksud dan tujuan

tertentu yang dilakukan orang dengan kualifikasi

tertentu. Ada beberapa esensi yang menjadi

syarat bagi terwujudnya ijtihad, yaitu: pertama,

ijtihad merupakan upaya pencurahan kemampuan

secara maksimal yang dilakukan oleh ulama;

kedua, tujuan ijtihad adalah untuk mendapatkan

kepastian hukum yang sifatnya zanni; ketiga,

ijtihad dilakukan terhadap hukum yang sifatnya

amali; keempat, dilakukan dengan melalui

istinbat; kelima, obyek ijtihad hanyalah dalil-dalil

yang zanni atau yang tidak ada dalilnya sama

sekali.21

Dengan wafatnya Rasulullah pada tahun

11 H, maka pada saat itulah nash agamapun

terhenti, lalu hal ini menimbulkan satu fenomena

di kalangan kaum muslimin waktu itu, dimana

mereka dihadapkan pada sejumlah permasalahan

yang tidak ditemukan jawabannya secara

langsung dari nash yang sudah ada, maka dari

kondisi ini, para ulama berijtihad untuk

melahirkan kaidah-kaidah dan beberapa

peraturan sebagai alat untuk mengistimbat

hukum, seperti qiyas, istihsan, maslahah

mursalah dan lainnya, serta menghadirkan dalil-

dalil atas keabsahan kaidah-kaidah ini.

Perjalanan ijtihad ini terus berlangsung

dengan berbagai perubahan dan

perkembangannya-terlebih pada kaidah-kaidah

ushuliyah, dengan penambahan dan

pendeskripsian yang lebih dalam, seperti pada

masalah qiyas, pembahasan tidak hanya

dicukupkan pada rukun dan metode akan tetapi

semakin melebar ke pembahasan metode

pencarian ìllah`, hingga kitab-kitab ulama

terdahulu dipenuhi dengan beberapa persyaratan

dan batasan-batasan pada hampir setiap kaidah

dan pembahasan yang ada, dari proses ini lahirlah

sebuah kesimpulan: bahwa dzhan merupakan

20

KhairulUmam, dkk. Ushul Fiqih II, cet. II.

(Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 131

21

AthoMudzhar, Membaca Gelombang Ijtihad: Antara

Tradisi dan Liberasi(Yogyakarta: Titian Ilahi Press.

1998), 60


ISSN : 2302-3791

hujjah dalam dunia fiqh ijtihady karena memang

pada mayoritasnya ijtihad ulama-ulama ini

berangkat dari dzhan.22

Menurut Abdul Manan, Ijtihad tidak bisa

dilakukan oleh sembarang orang. Ada beberapa

kriteria kemampuan yang harus dipenuhi oleh

setiap orang yang akan berijtihad: pertama,

mengetahui dan memahami makna ayat-ayat

hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-

Hadits. Kedua, mengetahui bahasa Arab. Ketiga,

mengetahui metodologi qiyas dengan baik.

Keempat, mengetahui nasikh dan mansukh.

Kelima, mengetahui kaidah-kaidah ushul dengan

baik dan dasar-dasar pemikiran yangmendasari

rumusan-rumusan kaidah tersebut. Keenam,

mengetahui maqashid al-ahka. 23

Syarat-syarat yang diajukan Manan

diatas seide dengan pandangan Muhammad Abu

Zahroh, yang memberikan syarat-syarat tertentu

bagi seorang mujtahid, antara syarat-syarat selain

yang telah disebutkan Manan diatas adalah

adalah mengetahui turuq al istitinbath Ushul

Fiqh, metode menemukan hukum dan

menerapkan hukum, agar hukum hasil ijtihad

lebih mendekati kepada kebenaran, dan memiliki

akhlak yang terpuji dan niat yang ikhlas dalam

berijtihad.24

Sedangkan Imam Asy Syatibi

menjadikan pemahaman terhadap maqasid dan

kemampuan untuk mengistimbat sebuah hukum

dari pemahaman maqasid ini sebagai persyaratan

pertama bagi seorang mujtahid.25

1. Ijtihad Klasik

Orang yang pertama kali melakukan

tugas berfatwa dalam Islam adalah Nabi

Muhammad SAW., dimana fatwa-fatwa Nabi

tersebut adalah merupakan wahyu dari Allah

SWT. dan merupakan sesuatu yang diyakini

kebenarannya26

Fatwa-fatwa ini lebih dikenal

dengan Hadits atau Sunnah. Setelah Nabi

Muhammad s.a.w meninggal dunia, tugas-tugas

berfatwa tersebut dilanjutkan oleh para

sahabatnya, dan tentu saja ada perbedaan antara

22

Ali Hubbullah, Dirasat fi falsafah ushul al fiqh wa

asy syariàh wanadzriyah al maqasid. (Beirut: Dar

al Hadi, 2005), 57 23

AbdulManan, Reformasi hukum Islam di

Indonesia…, 162-163 24

Muhammad AbuZahroh, Ushul al Fiqh…, 567 25

Abu IshaqAsy Syatiby,Al Muwafaqat. Maktabah at

tawfiqiyah, 2003), 57 26

Muhammad SalamMazkur, Al-Qadha-u Fi al-Islami,

(Kairo: al-‟Alimiyah, 1964), 136

fatwa Nabi dengan fatwa para sahabat. Fatwa-

fatwa sahabat tersebut terkenal dengan sebutan

“Fatwa Shahabi”. Pada masa sahabat, materi

fatwa itu dapat dibagi kepada 2 (dua) bentuk,

yaitu: Pertama, fatwa yang materinya hanya

pengulangan kembali apa yang telah jelas

disebutkan di dalam al-Qur‟an dan sunnah Nabi

SAW, artinya materi hukum yang di fatwakan

oleh para sahabat itu memang sudah jelas dan

terang; kedua, fatwa yang materinya merupakan

hasil ijtihad para sahabat itu sendiri. Dalam

berijtiad tersebut, para sahabat tentu saja tidak

melepaskan diri dari petunjuk-petunjuk yang

terdapat dalam al-Qur‟an dan Hadits.

Pada masa sahabat ini, masalah fatwa

atau fatwa itu melembaga dalam pemerintahan,

artinya khalifah menampung semua

permasalahan yang memerlukan penentuan status

hukum, kemudian khalifah memberikan fatwanya

tentang masalah-masalah itu. Khalifah Abu

Bakar misalnya, apabila ia tidak menemukan

hukum di dalam kitab Allah dan sunnah, kerap

kali ia mengumpulkan para ulama sahabat untuk

bermusyawarah. Kemudian jika para ulama itu

telah sepakat untuk menetapkan suatu pendapat,

Abu Bakar lalu menghukum menurut pendapat

yang disepakati itu.27

(Ash-Shiddieqy. 1963:41).

Setelah berakhir masa shahabat, ijtihad

dilakukan oleh tabi‟in dan tabi‟ tabi‟in (imam-

imam mazhab) Periode ini terjadi kurang lebih

pada abad II H hingga pertengahan abad IV H.,

muncul masa tabi‟in. Generasi tabi‟in ini terdiri

atas murid-murid para shahabat. Mereka

mendasarkan pendapat mereka kepada perndapat

para shahabat. Secara garis besar, para tabi‟in

melakukan ijtihad dengan dua cara: Pertama,

mereka mengutamakan pendapat seorang

shahabat dari pendapat shahabat yang lain,

bahkan kadang mengutamakan pendapat seorang

tabi‟in dari pendapat seorang shahabat. Hal itu

jika pendapat yang diutamakannya itu menurut

ijtihadnya lebih dekat dengan Al-Qur‟an dan

Sunnah; Kedua, mereka sendiri berijtihad.

Bahkan menurut Ahmad Hasan bahwa

pembentukan hukum Islam sesungguhnya secara

professional dimulai pada periode tabi‟in ini.

Kegiatan melakukan ijtihad pada masa

ini semakin meningkat. Para sejarawan bahkan

menyebutnya dengan periode ijtihad dan masa

27

T.M. HasbiAsh-Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam,

Cet. III. (Jakarta: BulanBintang, 1963), 41


ISSN : 2302-3791

keemasan fikih Islam. Setiap kota memiliki

mujtahid yang menjadi panutan dan memberikan

sumbangan pada perkembangan ijtihad di daerah

yang bersangkutan. Di Mekah muncul tokoh

seperti Atha ibnu Abi Rabah, di Madinah muncul

Sa‟id bin Musayyab, Urwah bin Zubair, di

Bashrah muncul Muslim bin Yasar, Muhammad

bin Sirin, dan lain-lain (Ikhsan. 2011).

Setelah periode ini muncullah periode

taqlid dalam tubuh umat Islam. Pada periode ini

umat Islam mulai hidup bermazhab-mazhab,

mengikuti imam-imam mujtahid yang terdahulu,

mereka lebih dikenal dengan empat mazhab yang

termahsyur: yaitu; Mazhab Syafi‟i, pengikut

Imam Syafi‟i; Mazhab Hanafi, pengikut Imam

Abu Hanifah; Mazhab Maliki, pengikut Imam

Malik bin Anas; Mazhab Hambali, dan pengikut

Imam Ahmad bin Hambal (Muhlish. tt:20).

Dengan demikian, berdasarkan fakta

sejarah tersebut, ijtihad pada dasarnya telah

tumbuh sejak awal Islam, yaitu pada masa

shahabat dan perkembangnannya bertambah

pesat pada masa tabi‟in serta generasi selanjutnya

hingga kini. Dalam perjalanan yang panjang

tersebut, tentu perkembangannya mengalami

pasang-surut dengan ciri khas masing-masing

pada setiap periode Para ulama telah menyusun

seperangkat metodologi untuk menafsirkan ayat-

ayat dan hadits dalam upaya lebih mendekatkan

pada maksud-maksud pensyariatan hukum di satu

pihak dan mendekatkan hasil penalaan dengan

kenyataan yang ada di tengah masyarakat di

pihak lain. Kerangka sistematis kaidah-kaidah

tersebut, mula-mula diperkenalkan oleh Imam

Syafi‟i (150-204 H). Secara umum metode

penalaran tersebut dapat dibagi ke dalam tiga

pola, yaitu pola bayani (kajian semantik), pola

ta‟lili (penentuan illat), dan pola istislahi

(pertimbangan kemaslahatan berdasar nash

umum) (Fahrur Mu‟is. 2008).

Ijtihad ekonomi telah banyak dilakukan

oleh para ilmuan muslim pada era klasik

diantaranya adalah Ibnu Khaldun (1332-1406),

Ibnu Taymiyah, Al-Ghazali (w.1111) Al-Maqrizi

. Selain itu juga, masih banyak ditemukan buku-

buku yang khusus membahas bagian tertentu dari

ekonomi Islam, seperti, Kitab Al-Kharaj

karangan Abu Yusuf (w.182H/798M), Kitab Al-

Kharaj karangan Yahya bin Adam (w.203H),

Kitab Al-Kharaj karangan Ahmad bin Hanbal

(w.221 M), Kitab Al-Amwal karangan Abu

‟Ubaid (w.224H), Al-Iktisab fi al Rizqi, oleh

Muhammad Hasan Asy-Syabany. (w.234 H)

(Ikhsan. 2011).

Ibnu Khaldun misalnya, pemikir muslim

yang juga sebaga bapak ekonomi dunia ini telah

banyak memberikan kontribusi pemikirannya

pada bidang ekonomi, termasuk ajaran tentang

tata nilai, pembagian kerja, sistem harga, hukum

penawaran dan permintaan, konsumsi dan

produksi, uang, pembentukan modal,

pertumbuhan penduduk, makro ekonomi dari

pajak dan pengeluaran publik, daur perdagangan,

pertanian, indusrtri dan perdagangan, hak milik

dan kemakmuran, dan sebagainya. Ia juga

membahas berbagai tahapan yang dilewati

masyarakat dalam perkembangan ekonominya.

Kita juga menemukan paham dasar yang

menjelma dalam kurva penawaran tenaga kerja

yang kemiringannya berjenjang mundur. Ijtihad-

ijtihad Ibnu Khaldun tesebut hingga kini tetap

abadi dan bagian dari rujukan dalam

pengembangan ekonomi (Shiddiqy. 1976: 261).

Demikian juga pemikiran ekonomi Ibnu

Taimiyyah, misalnya tentang kompensasi dan

harga yang adil, fungsi uang dan perdagangan

uang, serta implikasi penerapan lebih dari satu

standar mata uang, dan masih banyak lagi para

pemikir muslim klasik, yang telah berjihad

sebagai usaha memberikan kepastian hukum

terhadap berbagai persoalan yang timbul pada

saat itu.

2. Ijtihad Modern

Ijtihad pada masa sekarang ini jauh lebih

diperlukan dibandingkan dengan masa-masa

lampau. Berbagai persoalan kontemporer telah

muncul ke permukaan dan menuntut kita

menyelesaikannya. Persoalan-persoalan tersebut

meliputi berbagai bidang kehidupan, mulai dari

ekonomi, sosial, budaya, sampai pada masalah-

masalah rekayasa genetika dalam bidang

kedokteran. Dalam bidang ekonomi, kita

menjumpai beberapa kegiatan atau lembaga

yang dahulu tidak ada. Lembaga perbankan

dengan segala kaitannya. Lembaga asuransi

dengan segala macamnya, merupakan masalah

yang harus dilihat hukumnya dalam Islam

(Djamal. 1992: 166).

Pada era modern ini ini ijtihad dapat

dilakukan melalui tiga cara yaitu; ijtihadintiqa‟i

atau ijtihad tarjih, ijtihad insya‟i atau ijtihad

ittida‟i, dan ijtihad komparasi.

a. Ijtihad Intiqa‟i atau Ijtihad Tarjihi.

Yang dimaksud dengan ijtihad intiqa‟i atau

ijtihad tarjih adalah ijtihad yang dilakukan

seseorang atau sekelompok orang untuk


ISSN : 2302-3791

memilih pendapat para ahli hukum terdahulu

mengenai masalah-masalah tertentu,

sebagaimana tertulis dalam berbagai kitab

hukum Islam, kemudian menyeleksi mana

yang lebih kuat dalilnya dan lebih relevan

dengan kondisi masyarakat.

b. Ijtihad insya‟i.

Pola ijtihad yang kedua yang dibutuhkan

pada masa sekarang adalah ijtihad insya‟i.

Ijtihad insya‟i adalah usaha untuk

menetapkan kesimpulan hukum mengenai

peristiwa-peristiwa baru yang belum

diselesaikan oleh para ahli hukum terdahulu

(Al-Qardawi. tt: 126). Kegiatan ijtihad

insya‟i mutlak harus kembali diaktifkan guna

mencari solusi-solusi baru terhadap

permasalahan yang baru muncul serta demi

pengembangan hukum Islam, sebab setiap

masa memiliki problem yang berbeda,

demikian pula halnya dengan masa sekarang,

problemnya tidak serupa dengan masa

dahulu. Kriterianya sangat keras dialamatkan

kepada sebagian ulama yang menganggap

bahwa pintu ijtihad telah tertutup (Al-

Qardawi. tt: 19).

c. Ijtihad Komparatif.

Ijtihad komparatif ialah mengabungkan

kedua bentuk ijtihad di atas (intiqai dan

isnya‟i). Dengan demikian di samping untuk

menguatkan atau

mengkompromikanbeberapa pendapat, juga

diupayakan adanya pendapat baru sebagai

jalan keluar yang lebih sesuai dengan

tuntunan zaman. Pada dasarnya hasil ijtihad

yang dihasilkan oleh ulama terdahulu

merupakan karya agung tetap utuh, bukanlah

menjadi patokan mutlak, melainkan masih

memerlukan ijtihad baru. Karena itu,

diperlukan kemampuan mereformulasi hasil

sebuah ijtihad, dengan jalan menggabungkan

kedua bentuk ijtihad di atas (AlFitri. tt: 12).

Teknis pengambilan keputusan dalam

berijtihad pada era modern ini lebih diutamakan

dan ditekankan dengan model ijtihad kolektif.

Secara tekstual dan konstekstual menegaskan

bahwa berkumpulnya ulil amri untuk

bermusyawarah dalam menentukan hukum

sebuah masalah yang tidak ada hukumnya dalam

al-Quràn maupun As-Sunnah, kemudian sampai

pada pendapat yang disepakati, merupakan salah

satu bentuk ijtihad dan salah satu sumber pokok

hukum Islam, dan mengamalkan keputusan

jamaah ketika itu lebih diutamakan daripada

melaksanakanhasil ijtihad personal. Contoh

Ijtihad kolektif yang mashur adalah ijthad para

sahabat mengenai bumi taklukan, kota jabiyah.

Ijtihad pada saat itu dilakukan oleh Umar bin

Khattab beserta sahabat-sahabat yang lain dalam

hal penyerahan tanah hasil rampasan perang.

Ijtihad kolektif yang independen adalah

hujjah yang mengikat semua umat sesuai dengan

kaidah: “Keputusan pemerintah dalam masalah

yang diperselisihkan akan mengangkat

perselisihan.” Kaidah ini terbatas pada masalah

yang tidak bertentangan, dan berdirinya ulil amri

untuk mengatur Ijtihad kolektif, menjadikannya

memiliki nilai praktis dan menambahkan

kekuatan hukumnya (Oglu. 2011).

Menurut Qardawi, dalam bidang

muammalah, lapangan ijtihad yang menuntut

jawaban-jawaban baru ada dua bidang. yaitu:

Pertama: Bidang ekonomi atau keuangan, dalam

bidang ini muncul sederetan bentuk-bentuk

transaksi yang sifatnya tidak pernah dijumpai

pada masa dahulu. Kedua: Bidang ilmu

pengetahuan atau kedokteran. Dalam bidang ini

juga ditemukan berbagai cara kegiatan yang

memerlukan kejelasan hukum (Al-Qardawi. tt:

126).

Perkembangan ekonomi yang sangat

pesat dan mengglobal yang didukung oleh

teknologi informasi telah melahirkan banyak

produk ekonomi, oleh sebab itu, bidang ekonomi

menuntut dasar-dasar hukum Islam yang sesuai

dengan syariah.

METODE FATWA ORMAS ISLAM

Diantara model-model ijtihad secara

kolektif dan memberikan pengaruh yang cukup

besar di masyarakat Indonesia khususnya

dibidang ekonomi Islam adalah fatwa Dewan

Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia

(DSN-MUI), Bahsaul Masail NU, dan Majelis

Tarjih Muhammadiyah.

Metode yang dipergunakan oleh Komisi

Fatwa MUI dalam proses penetapan suatu hukum

dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu

Pendekatan Nash Qath‟i,28

Pendekatan Qaul29

dan

28

Dewan Syariah Nasional bertugas : (1) Menumbuh-

kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam

kegiatan perekonomian pada umumnya dan

keuangan pada khususnya; (2) Mengeluarkan fatwa

atas jenis-jenis kegiatan keuangan.; (3)

Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa

keuangan syariah; (4) Mengawasi penerapan fatwa

yang telah dikeluarkan. Sedangkan DSN

berwenang : (1) Mengeluarkan fatwa yang


ISSN : 2302-3791

Pendekatan Manhaji.30

mengikat Dewan Pengawas Syariah dimasing-

masing lembaga keuangan syariah dan menjadi

dasar tindakan hukum pihak terkait; (2)

Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi

ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi

yang berwenang, seperti Departemen Keuangan

dan Bank Indonesia; (3) Memberikan rekomendasi

dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang

akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada

suatu lembaga keuangan syariah; (4) Mengundang

para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang

diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah,

termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan

dalam maupun luar negeri; (5) Memberikan

peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk

menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah

dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional; (6)

Mengusulkan kepada instansi yang berwenang

untukmengambil tindakan apabila peringatan tidak

diindahkan (lihat SK. Majelis Ulama Indonesia No.

Kep-754/MUI/II/1999 tanggal 10 Pebruari 1999

tentang Pembentukan Dewan Syari'ah Nasional) 29

Pendekatan Qauli adalah pendekatan dalam proses

penetapan fatwa dengan mendasarkannya pada

pendapat para imam mazhab dalam kitab-kitab

fiqih terkemuka (al-kutub al-mu‟tabarah).

Pendekatan Qauli dilakukan apabila jawaban dapat

dicukupi oleh pendapat dalam kitab-kitab fiqih

terkemuka (al-kutub al-mu‟tabarah) dan hanya

terdapat satu pendapat (qaul), kecuali jika pendapat

(qaul) yang ada dianggap tidak cocok lagi untuk

dipegangi karena sangat sulit untuk dilaksanakan

(ta‟assur atau ta‟adzdzur al-„amal atau shu‟ubah

al-„amal) , atau karena alasan hukumnya

(„illah)berubah. Dalam kondisi seperti ini perlu

dilakukan telaah ulang (i‟adatun nazhar),

sebagaimana yang dilakukan oleh ulama terdahulu.

Karena itu mereka tidak terpaku terhadap pendapat

ulama terdahulu yang telah ada bila pendapat

tersebut sudah tidak memadai lagi untuk

didijadikan pedoman. Apabila jawaban

permasalahan tersebut tidak dapat dicukupi oleh

nash qoth‟i dan juga tidak dapat dicukupi oleh

pendapat yang ada dalam kitab-kitab fiqih

terkemuka (al-kutub al-mu‟tabarah), maka proses

penetapan fatwa dilakukan melalui pendekatan

manhaji.

30Pendekatan Manhaji adalah pendekatan dalam

proses penetapan fatwa dengan mempergunakan

kaidah-kaidah pokok (al-qowaid al-ushuliyah) dan

metodologi yang dikembangkan oleh imam

mazhab dalam merumuskan hukum suatu masalah.

Pendekatan manhaji dilakukan melalui ijtihad

secara kolektif (ijtihad jama‟i), dengan

menggunakan metoda : mempertemukan pendapat

yang berbeda (al-Jam‟u wattaufiq), memilih

Dalam masalah yang terjadi khilafiyah di

kalangan imam mazhab maka penetapan fatwa

didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu

di antara pendapat-pendapat madzhab melalui

metode al-Jam‟u wa al-Taufiq. Jika usaha al-

Jam‟u wa al-Taufiq tidak berhasil maka

penetapan fatwa dilakukan melalui metode

tarjihi (memilih pendapat ulama yang dinilai

paling kuat dalil dan argumentasinya), yaitu

dengan menggunakan metode perbandingan

mazhab (muqaran al-madzahib) dan dengan

menggunakan kaedah-kaedah ushul fiqh

perbandingan (al Aiyub. 2009).

Metode penerapan hukum dalam fatwa

DSN MUI tetap merujuk pada al-Qur‟an dan al-

Sunnah sebagai sumber utama serta qiyas dan

ijma‟ sebagai metodologinya serta qaidah ushul

sebagai sandaran kemaslahatannya. Dari fatwa-

fatwa itu terlihat jelas mutiara-mutiara maslahah

yang kental dengan prinsip-prinsip syariah antara

lain; bunga /riba tidak dibenarkan, mudhorobah

dan wadiah dibenarkan syariah, saling ridho (an-

tarodhin), halal toyyib (halalan toyyiban), bebas

riba dan exploitasi (Dhulm), bebasmanipulasi

(ghoror), saling menguntungkan (taawun), tidak

Membahayakan (mudhorot), dilarang spekulasi

(maysir), dilarang memonopoli dan menimbun

(ihtikar)

1. Metode Fatwa DSN-MUI

2. Metode Fatwa Batshul Masail NU31

Prosedur terbentuknya fatwa disusun

dalam urutan penyelesaian masalah secara

hirarki: (1) Permaslahan yang diajukan apabila

dapat dijawab atau cukup oleh Ibarat Kitab dari

Kutubul Madzhahib al-Arba‟ah dan hanya

didapatkan satu pendapat dari Kutubul Madhahib

al-Arba‟ah maka dipakai pendapat tersebut

sebagai keputusan fatwa,diktum fatwa akan

pendapat yang lebih akurat dalilnya (tarjihi),

menganalogkan permasalahan yangmuncul dengan

permasalahan yang telah ditetapkan hukumnya

dalam kitab-kitab fiqh (ilhaqi) dan istinbathi. 31

Sistem (proses) penetapan fatwa dalam Bahtsul

Masail di lingkungan Nadlatul Ulama (NU)

ditetapkan pada Musyawarah Nasional (MUNAS)

alim ulama NU di Bandar Lampung tanggal 21 –

25 Januari 1992, sistem penetapan fatwa kemudian

disempurnakan kembali melalui keputusan

Musyawarah Nasional Alim Ulama nomor

02/Munas/VII/2006 tentang Fikrah Nadliyah

adalah kerangka berfikir yang didasarkan pada

ajaran Ahlulssunnah wal jama‟ah.


ISSN : 2302-3791

ditetapkan berdasarkan pendapat tersebut. (2)

Apabila terdapat ibarat kutub lebih dari satu

pendapat, maka akan dilakukan penyelesainnya

dengan jalan “taqrir jama‟iy” untuk memilih

salah satu pendapat. Kasus atau masalah

tidakditemukan atau tidak ada pendapat yang

dapat dijadikan pijakan untuk menyelesaikan

masalah, maka dilakukan prosedur dengan jalan

ilhaq masail bi nazhoriha secara jama‟iy oleh

para ahlinya, ilhaq dilakukan dengan jalan

memperhatikan mulhaq, mulhaqbih, dan wajhul

ilhaq oleh para mulhiq yang ahli. Permaslahan

yang tidak dapatdiselesaikan melalui jalan ilhaq

maka dilakukan istinbath jamai‟iy dengan

prosedur bermazhab secara manhaji oleh para

ahlinya.

3. Metode Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah

Bagi Muhammadiyah Ijtihad bukan

sebagai sumber hukum melainkan sebagai

metode penetapan hukum. Muhammadiyah

dalam Ijtihad sesuai dengan qoeda ushul fiqh

menempuh tiga jalur, yaitu: (1). Al-Ijtihad

Bayani, (semantik) dengan pola metode

kebahasaan, yakni menjelaskan hukum yang

permaslahannya telah diatur dalam Al-Qur‟an

dan Haditst. Bayani dapat diartikan pola ijtihad

Muhammadiyah untuk memahami nash yang

Mujmal dalam hal-hal yang mengandung

musytarak. Hal-hal yang sudah jelas

ketentuannya dalam nash baik Al-Qur‟an maupun

Haditst maka secara praktis dapat ditetapkan

berdasarkan nash yang sudah jelas. (2). Tahlili

(rasionalistik) metode pendekatan dengan jalan

rasionalitik atau penalaran, sebelumnya majelis

tarjih menggunakan istilah Qiyasi yakni

menyelesaikan kasus hukum yang sifatnya baru

dengan cara menganalogi atau mengqiaskan

dengan masalah yang telah diatur oleh Al-Qur‟an

dan Haditst. Akan tetapi metode qiyasi disadari

memiliki ruang lingkup yang terbatas, dengan

metode Tahlili jauh lebih luas dari metode qiyasi

sekaligus mencakup metode qiyasi. (3) Al-Ijtihad

al-Istislahl (filosofis), yakni menyelesaikan

hukum baru yang tidak terdapat dalam dua

sumber pokok Al-Qur‟an dan Haditst. Dengan

cara penalaran dengan memperhatikan nilai-nilai

maslahat.

Dalam proses penetapan fatwa terkadang

dalam ta‟arudh al-adillah terdapat pertentangan

dalil yang masing-masing menunjukan ketentuan

hukum yang berbeda.

Jika terjadi ta‟arudh maka penyelelesain yang

dilakukan oleh Majelis Tarjih dengan urutan

cara-cara sebagai berikut: Al-Jam‟u wa al-taufiq.

Menerima semua dalil walaupun terjadi

pertentangan, Majelis Tajih dalam menetapkan

fatwanya bisa mempersilakan umatnya untuk

memilih pendapat yang dianggapnya kuat

(Mujiono, 2011).

Dari ketiga lembaga fatwa diatas dapat

dipahami bahwa MUI dalam istibat fatwanya

konsisten dengan metodologi ushul fiqh klasik

yang di bangun oleh ulama-ulama terdahulu.

Dalil al-Qur‟an lebih banyak menggunakan

kaedah ushuliyah kontekstual, pemahaman

tekstual di lakukan dengan pendekatan ilmu

pengetahuan, pendapat ulama, dan para ahli.

Penggunaan qias lebih banyak di gunakan yang

sifatnya jaliy dan dapat di bentuk dari

permaslahan yang berbeda dengan ellat yang

berbeda tetapi membentuk pemahaman sifat

hukum yang sama. Kaedah darori digunakan

untuk kemaslahatan. NU dalam konstruksi

fatwanya setelah tahun 2004 mencamtumkan

dasar al-Qur‟an dan Hadits sebagai dasar fatwa,

akan tetapi dalam memutuskan fatwa konstruksi

fatwa tetap yang pokok di ambil dari kitab-kitab

mutabarat imam empat.32

Ilhaq di lakukan

apabila tidak ditemukan qoul ulamanya dengan

metode mengikuti metodologis ushul fiqh yang di

bangun oleh ulama.

Muhammadiyah melakukan rekonstruksi

fatwa selalu konsisten bahwa fatwa sebagai

produk hukum Islam harus di bangun melalui

jalan istibath Hukum dengan konstruksi Al-

Qur‟an dan Haditst sebagai sumber utama. Dalil

aqliyah di lakukan apabila wilayah ijtihadnya

masuk pada ijtihad qiasy dan istilahi. Untuk

memahami dalil Naqli pemahaman Tekstual dan

konstektual di gunakan dengan di kolaborasikan

denganpola berfikir ilmiah, ilmu pengetahuan

dan hermeneutic. Semua penggunaan dalil di

tujukan dalam rangka memenuhi tujuan maqosid

syari‟ah yaitu kemaslahatan Umat (Mujiono,

2011).

MODEL IJTIHAD EKONOMI ISLAM

MODERN

Sebagaimana pendapat Qardawi diatas,

dalam bidang muammalah, salahsatu lapangan

ijtihad yang menuntut jawaban-jawaban baru

adalah bidang ekonomi atau keuangan, dalam

32

Kitab-kitab tentang ajaran Islam yang sesuai dengan

aqidah Ahlussunah Wal Jamaah (rumusan

Mukhtamar NU ke XXVII)


ISSN : 2302-3791

bidang ini muncul sederetan bentuk-bentuk

transaksi yang sifatnya tidak pernah dijumpai

pada masa dahulu. (Al-Qardawi. tt: 126).

Bentuk-bentuk bisnis dan isu-isu baru dalam

ekonomi berkembang dengan cepat, seperti

hedging, sekuritisasi, money market, capital

market, investasi emas, jualbeli valuta asing, tata

cara perdagangan melalui e-commerce, bursa

komoditi, indeks trading (ta‟amul bil mu‟syar),

sistem pembayaran dan pinjaman dengan kartu

kredit, ekspor impor dengan media L/C, dan

sebagainya. Demikian pula

perkembanganlembaga-lembaga perbankan dan

keuangan mengalami kemajuan yang sangat

pesat, seperti perbankan, leasing (multifinance),

mutual fund, sampai kepada, instrumen

pengendalian moneter oleh bank sentral,

exchange rate, waqf saham, MLM, jaminan

fiducia dalam pembiayaan, jaminan resi gudang,

dan sebagainya. (Agustianto. 2011).

Menurut penulis, jika melihat produk

perbankan dan keuangan yang terus berkembang

secara cepat ini, maka ada beberapa hal yang

perlu menjadi pertimbangan dalam berijtihad.

1. Dari sisi persyaratan bagi seseorang yang

akan berijtihad dibidang ekonomi, maka

pengetahuan tentang ilmu ekonomi menjadi

salahsatu persyaraatannya, selain persyaratan

umum seorang mujtahid.

2. Secara teknis, demi mencapai idealisme

profesionalitas dan proporsionalitas dalam

berijtihad, maka ijtihad kolektif (al-Jamai')

merupakan formulasi yang cukup efektif

dalam perkembangan ijtihad kontemporer.

Ada beberapa alasan bagi efektifitas ijtihad

kolektif di masa kini. 33

Di antaranya adalah:

Pertama, Problematika kontemporer yang

variatif dan cukup komplikatif yang

disebabkan oleh perkembangan gaya hidup

33

Sejalan dengan semakin kompleknya pranata sosial

dan entitas kehidupan umat manusia dan sulitnya

mencari ulama yang menguasai semua cabang ilmu

yang berkaitan dengan persoalan yang akan

diijtihadkan, maka ijtihad kolektif menjadi solusi.

Ijtihad kolektif adalah proses penggalian hukum

yang dilakukan oleh sekelompok pakar , baik pakar

dalam satu bidang ilmu, seperti sekelompok ulama

ushul fiqh dan ahli fiqh atau pakar dari beberapa

bidang ilmu, seperti gabungan beberapa ulama fiqg

dan ushul fiqh dengan pakar ilmu umum. Secara

implisit, gagasan ini telah dibahas dan secara

intelektual termasuk kategori mujtahid (lihat

Ghazali. 1997: 382).

manusia. Interaksi perbankan, perdagangan

bursa, variasi jenis asuransi, transaksi-

transaksi ekonomi modern dan pencakokan

anggota badan adalah contoh-contoh masalah

kontemporer yang tidak cukup dibahas dan

ditentukan hukumnya hanya dengan ijtihad

individual. Hal itu disebabkan oleh

keterbatasan para cendekiawan Islam

kontemporer seperti yang saya sebutkan di

atas. Dalam membahas masalah-masalah di

atas diperlukan adanya musyawarah dan

ijtihad kolektif, karena tidak cukup hanya

mengandalkan penguasaan ilmu-ilmu

keislaman saja, namun juga diperlukan

penguasaan ilmu-ilmu keduniawian yang

berkaitan dengan problematika kontemporer

tersebut.

Kedua, Terjadinya spesialisasi (at-

Takhashush) keilmuan pada diri

paracendekiawan Islam kontemporer. Seperti

diketahui bersama bahwa pada masa kini,

sangat sulit kita temukan seorang

cendekiawan Islam yang ensiklopedis (al-

Mausui'). Justeru fenomena yang

berkembang adalah terjadinya

spesialisasikeilmuan pada bidangnya

masing-masing. Spesialisasi tersebut

meliputi bahasa Arab, fikih, ushul fikih,

tafsir, hadits dan lain sebagainya. Padahal di

antara syarat-syarat ijtihad yang disebutkan

oleh para ulama adalah penguasaan berbagai

bidang ilmu-ilmu keislaman tersebut.

Fenomena ini meniscayakan akan urgensitas

ijtihad kolektif yang diikuti oleh para

cendekiawan Islam dengan spesialisasinya

masing-masing, sehingga syarat-syarat

ijtihad dapat terpenuhi.

Ketiga, Banyaknya terjadi perselisihan dan

kontroversi. Di antara sebab-sebabterjadinya

perselisihan antara umat Islam adalah

banyaknya perbedaan fatwa-fatwa individu.

Hal ini membuat kesulitan bagi umat Islam

untuk memilih di antara fatwa-fatwa yang

berkembang. Bahkan pada beberapa kasus

bisa terjadi bentrokan fisik antara umat Islam

karena perbedaan fatwa-fatwa individu

tersebut. Maka pada kondisi seperti ini

dibutuhkan forum ijtihad kolektif, guna

menghasilkan fatwa-fatwa kolektif, yang

dapat mengantisipasi terjadinya perselisihan

tersebut di atas (Ibnu Syam. 2008).

3. Menerapkan dua kaedah ushuliyah yang

masyhur berkaitan dengan muammalah;.


ISSN : 2302-3791

Pertama, Al-muhafazah bil qadim ash-sholih

wal akhz bil jadid aslah, yaitu,memelihara

warisan intelektual klasik yang masih

relevan dan membiarkan terus praktek yang

telah ada di zaman modern, selama tidak ada

petunjuk yang mengharamkannya. Kedua,

Al-Ashlu fil muamalah al-ibahah hatta

yadullad dalilu‟ala at-tahrim (Pada dasarnya

semua praktek muamalah boleh, kecuali ada

dalilyang mengharamkannya).

4. Prinsip Maslahah. Dalam studi prinsip

ekonomi Islam, maslahah ditempatkan pada

posisi kedua, yaitu sesudah prinsip tawhid.

Mashlahah34

adalah tujuan syariah Islam dan

menjadi inti utama syariah Islam itu sendiri.

Para ulama merumuskan maqashid syari‟ah

(tujuan syariah) adalah mewujudkan

kemaslahatan. Imam Al-Juwaini, Al-Ghazali,

Asy-Syatibi, Ath-Thufi dan sejumlah

ilmuwan Islam terkemuka, telah sepakat

tentang hal itu. Dengan demikian, sangat

tepat dan proporsional apabila maslahah

ditempatkan sebagai prinsip kedua dalam

ekonomi Islam.

Secara umum, maslahah diartikan sebagai

kebaikan (kesejahtraan) dunia dan akhirat.

Para ahli ushul fiqh mendefinisikannya

sebagai segala sesuatu yang mengandung

manfaat, kegunaan, kebaikan dan

menghindarkan mudharat, kerusakan dan

mafsadah. (jalb al-naf‟y wa daf‟ al-dharar).

Imam Al-Ghazali menyimpulkan, maslahah

adalah upaya mewujudkan dan memelihara

lima kebutuhan dasar, yakni agama, jiwa,

akal, keturunan dan harta.

Penerapan maslahah dalam ekonomi Islam

(muamalah) memiliki ruang lingkup yang

lebih luas dibanding ibadah. Ajaran Islam

tentang muamalah umumnya bersifat global,

karena itu ruang ijtihad untuk bergerak lebih

luas. Ekonomi Islam yang menjadi salah satu

bidang muamalah berbeda dengan ibadah

murni (ibadah mahdhah). Ibadah bersifat

dogmatik (taàbbudi), sehingga sedikit sekali

ruanguntuk berijtihad. Ruang ijtihad dalam

bidang ibadah sangat sempit. Lain halnya

dengan ekonomi Islam (muamalah) yang

34

Al Mashlahah adalah lafaz al-mamfaat artinya baik,

dengan demikian al-Mashlahah al-Mursalah

adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai

dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalanya.

Lihat (lihat Syafe‟i. 1999:117)

cukup terbuka bagi inovasi dan kreasi baru

dalam membangun dan mengembangkan

ekonomi Islam. Oleh karena itu prinsip

maslahah dalam bidang muamalah menjadi

acuan dan patokan penting. Apalagi bila

menyangkut kebijakan-kebijakan ekonomi

yang dikategorikan sebagai manthiqahal

firagh al tasyri`y (area yang kosong dari

tasyri`/hukum). Sedikitnya nash-nashyang

menyinggung masalah yang terkait dengan

kebijakan-kebijakan ekonomi teknis,

membuka peluang yang besar untuk

mengembangkan ijtihad dengan prinsip

maslahah.

Mashlahah sebagai salah satu model

pendekatan dalam ijtihad menjadi sangat

vital dalam pengembangan ekonomi Islam

dan siyasah iqtishadiyah (kebijakan

ekonomi). Mashlahah adalah tujuan yang

ingin diwujudkan oleh syariat. Mashlahah

merupakan esensi dari kebijakan-kebijakan

syariah (siyasah syarìyyah) dalam merespon

dinamika sosial, politik, dan ekonomi.

Maslahah àmmah (kemaslahatan umum)

merupakan landasan muamalah, yaitu

kemaslahatan yang dibingkai secara syar‟i,

bukan semata-mata profit motive dan

material rentability sebagaimana dalam

ekonomi konvensional (Agustianto. 2011).

Di Indonesia, ijtihad kolektif yang

menjadi model dalam pembentukan hukum baru

adalah fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI.

Bahkan fatwa DSN-MUI ini telah mendapatkan

tempat sebagai mitra Bank Indonesia dalam

mengeluarkan peraturan-peraturan perbankan

Syariah sebagaiamana diatur dalam Undang-

Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan

Syariah. Dalam UU tersebut khususnya pada

Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dan/atau produk

dan jasa syariah, wajib tunduk kepada Prinsip

Syariah. Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud

difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Fatwa

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan

dalam Peraturan Bank Indonesia (lih UU

21/2009).

Fatwa DSN-MUI bukan merupakan

hukum positif. Namun suatu fatwa DSN-MUI

yang berkaitan dengan perbankan dapat menjadi

hukum positif apabila fatwa DSN-MUI tersebut

telah dituangkan dalam Peraturan Bank

Indonesia. Demikian ditentukan oleh Pasal 26

ayat (3) Undang-undang Perbankan Syariah.

Dengan kata lain, suatu fatwa DSN-MUI


ISSN : 2302-3791

dibidang perbankan yang semula berkedudukan

bukan sebagai hukum positif, dapat menjadi dan

berlaku sebagai hukum positif apabila diambil

alih oleh suatu Peraturan Bank Indonesia. Oleh

karena itu, betapa pentingnya arti produk DSN-

MUI dalam bidang perbankan berupa fatwa

untuk dapat menggerakan industri perbankan

syariah di Indonesia dan produk-produk atau

jasa-jasanya memberikan manfaat dan memenuhi

kebutuhan masyarakat. Sudah barang tentu untuk

selanjutnya diharapkan industri perbankan

syariah Indonesia dapat tumbuh dan berkembang

karena lahirnya berbagai produk dibidang

perbankan syariah tersebut. Kini, pada awal

tahun 2012 DSN-MUI telah menerbitkan 82

fatwa. Dengan lahirnya berbagai fatwa DSN-

MUI dalam bidang ekonomi syariah, maka

ekonomi syariah di Indonesia sungguh

menakjubkan pertumbuhan dan

perkembangannya (Sjahdeini. 2012).

Sebagai pihak regulator kegiatan

perbankan syariah, Bank Indonesia (BI)

mempunyai keterikatan dengan fatwa yang

dihasilkan oleh DSN-MUI. Dalam membuat

peraturan BI menggunakan fatwa DSN-MUI

sebagai referensi dalam penyusunan Peraturan

Bank Indonesia dan juga Surat Edaran yang

bersifat eksternal dan tidak merujuk pada fatwa

yang dikeluarkan oleh institusi selain DSN-MUI.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan

terhadap lembaga perbankan syariah, ditemukan

bahwa lembaga perbankan syariah mempunyai

keterikatan terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh

DSN-MUI, hal ini disebabkan adanya peraturan

yang mewajibkan lembaga perbankan syariah

untuk patuh terhadap fatwa DSN-MUI. Fatwa

DSN-MUI merupakan syarat yang paling

mendasar dalam pembuatan dan pengembangan

produk baru yang dikeluarkan oleh lembaga

perbankan syariah serta operasional kegiatan

perbankan syariah (Gayo, 2011: 76-77).

Namun demikian sangat disayangkan,

praktek dilapangan ditengarai masih banyak yang

keluar jalur dari fatwa yang yang telah

dikeluarjan DSN-MUI, contoh misalnya:

Fatwanya No: 04/DSN-MUI/IV/2000, tentang

Murabahah menyatakan: “Bank membeli barang

yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri,

dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.”

(Himpunan Fatwa Dewan syariah Nasional MUI

hal.24). Pada prakteknya, perbankan syariah,

hanya melakukan akad murabahah bila nasabah

telah terlebih dahulu melakukan pembelian dan

pembayaran sebagian nilai barang. Bank syariah

hanyalah berperan sebagai badan intermediasi.

Artinya, bank hanya berperan dalam pembiayaan,

dan bukan membeli barang, untuk kemudian

dijual kembali.

Contoh lain, akad Mudharabah adalah

akad yang oleh para ulama telah disepakati akan

kehalalannya. Karena itu, akad ini dianggap

sebagai tulang punggung praktek perbankan

syariah. DSN-MUI telah menerbitkan fatwa No:

07/DSN-MUI/IV/2000, yang kemudian menjadi

pedoman bagi praktek perbankan syariah. Pada

fatwa tersebut: “LKS (lembaga Keuangan

Syariah) sebagai penyedia dana, menanggung

semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali

jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan

yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.”

(Himpunan Fatwa Dewan syariah Nasional MUI

hal. 43) Pada ketentuan lainnya, DSN kembali

menekankan akan hal ini dengan pernyataan:

“Penyedia dana menanggung semua kerugian

akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak

boleh menanggung kerugian apapun, kecuali

diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian,

atau pelanggaran kesepakatan.” (Himpunan

Fatwa Dewan syariah Nasional MUI hal. 45)

Praktek perbankan syariah di lapangan

masih jauh dari apa yang di fatwakan oleh DSN.

Andai perbankan syariah benar-benar

menerapkan ketentuan ini, niscaya masyarakat

berbondong-bondong mengajukan pembiayaan

dengan skema mudharabah. Dalam waktu

singkat pertumbuhan perbankan syariah akan

mengungguli perbankan konvensional. Namun

fakta berbeda, perbankan syariah yang ada belum

sungguh-sungguh menerapkan fatwa DSN secara

utuh. Sehingga pelaku usaha yang mendapatkan

pembiayaan modal dari perbankan syariah, masih

diwajidkan mengembalikan modal secara utuh,

walaupun ia mengalami kerugian usaha. Terlalu

banyak cerita dari nasabah mudharabah bank

syariah yang mengalami perlakuan ini

(lih.pengusahamuslim.com. 2012).

Untuk meminimalisir terjadinya kasus-

kasur “inkar” fatwa sebagaimana contoh diatas,

maka perlu revitalisasi dan optimasliasai peran

Dewan Pengawas Syari‟ah (DPS). DPS adalah

badan independen yang ditempatkan oleh Dewan

Syariah Nasional (DSN) pada perbankan dan

lembaga keuangan syariah. Anggota DPS harus

terdiri dari para pakar di bidang syariah

muamalah yang juga memiliki pengetahuan di

bidang ekonomi perbankan. Dalam pelaksanaan


ISSN : 2302-3791

tugas sehari-hari, DPS wajib mengikuti fatwa

DSN yang merupakan otoritas tertinggi dalam

mengeluarkan fatwa mengenai kesesuaian

produk dan jasa bank dengan ketentuan dan

prinsip syariah. Tugas utama DPS adalah

mengawasi kegiatan usaha bank agar tidak

menyimpang dari ketentuan dan prisnip syariah

yang telah difatwakan oleh DSN. Oleh sebab itu,

DPS jangan hanya sekedar pelengkap struktur

organisasi perbankan syari‟ah tetapi benar-banar

dapat bertugas dan berfungsi sebagaimana

mestinya.

PENUTUP

Dewasa ini dunia Islam sudah sangat

memerlukukan adanya mujtahid dan mujaddid

yang profesional. Sebab, kehidupan masyarakat

telah diwarnai dengan inovasidi segala bidang,

sedangkan nash-nash al-Quran dan al-Hadis tidak

menerangan segala persoalan secara tekstual.

Dalam keadaan seperti itu, sangat dibutuhkan

pemikiran yang bersih dan penuh kesungguhan

untuk mengembalikan tatanan kehidupan yang

sesuai dengan prinsip dasar ajaran Islam (Al Fitri.

tt: 12).

DSN-MUI, NU, Muhammadiyah dan

banyak lagi ormas-ormas Islam yang lain, juga

pemerintah musti secara cepat memberikan

ijtihad-ijtihad ekonomi sehubungan dengan

cepatnya perkembangan ekonomi global yang

secara alamiah selalu melahirkan produk-produk

baru, sehingga Islam sebagai agama rahmatan lil

„alamin selalu siap sedia memberikan jawaban

atas persoalan-persoalan di masyarakat, sebab

Islam sangat identik dengan hukum dan hukum

itu sendiri (Islam is the law) (lihat Minhaji. 2000:

243).

Namun demikian, para ulama yang

terlibat dalam kerja-kerja ijtihad tidak semata-

mata mempertimbangkan kaidah-kaidah

ushuliah, kaidah istimbat hukum, tetapi juga

pertimbangan kondisi sosial masyarakat,

sehingga persoalan hukum seiring dengan kondisi

masyarakat. Sering sekali perbedaan metodologi

yang dilakukan akan mengahasilkan produk

ijtihad yang berbeda, oleh sebab itu, perlu juga

difikirkan bagaimana perbedaan hasil ijtihad

tidak menimbulkan keresahan dan perpecahan

umat.

DAFTAR PUSTAKA Agustianto. (2011). Pasar Bebas dan Ekonomi

Kerakyatan, dalam

http://www.agustiantocentre.com,


Agustianto. (2011). Reformulasi Fikih

Muamalah di Era Modern, dalam

http://www.agustiantocentre.com,


Agustianto. (2011). Urgensi Maslahah dalam

Ijtihad Ekonomi Islam, dikutip dari

http://www.agustiantocentre.com, pada

21 Maret 2012.

AlAiyub, Sholahudin. (2009). Bagaimana

metode penetapan fatwa di MUI?, dalam

http://www.mui.or.id

Al Fitri. (tt). Kebutuhan Ijtihad Pada Zaman

Moderen dan Bentuknya.

Al-Amidi. (1967). al-Ihkam fi Usul al-Ahkam, juz

3. Cairo: Muassasah al-Halabi.

Ali Hubbullah, Syeikh. (2005), Dirasat fi

falsafah ushul al fiqh wa asy syariàh

wanadzriyah al maqasid. Beirut: Dar al

Hadi.

Al-Qardawi, Yusuf. (tt). Al-ijtihad al-Muajir.

Al-Qardawi, Yusuf. (2000). Ijtihad

Kontemporer; Kode Etik dan

BerbagaiPenyimpangan, Cet. I.

Surabaya: Risalah Gusti.

Al-Qardlawi, Yusuf. 1994. al-Ijtihâd al-

Mu‟âshir baina al-Inzhibâth wa al-Infirâth.

Kairo: Dar al-Tauzi‟ wa al-Nasyr al-

Islamiyyah.

Ameen, Husnul Aqib. (tt). Ijtihad Kontemporer,

Problem dan Solusinya, dalam KMNU

Online, dikutip pada 17 April 2012.

Ash-Shiddiqy, TM. Hasbi. (1997). Pengantar

Hukum Islam, Cet. I Edisi II. Semarang:

PT. Pustaka Riski Putra.

Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi,. 1963. Pengantar

Hukum Islam, Cet. III. Jakarta: Bulan

Bintang.

Asy Syatiby, Abu Ishaq. (2003). Al Muwafaqat.

Maktabah at tawfiqiyah.

Djamal, Fathurrahman. (1992). Filsafat Hukum

Islam Cet. II. Jakarta: Logos Wacana

Ilmu.

Djazuli, A. (2005). Ilmu Fiqh Peenggalian,

Perkembangan dan Penerapan

HukumIslam. Jakarta: Kencana Prenada

Media Grouf.

Fatwa DSN MUI Vs Praktek Perbankan Syariah,

dalam


ISSN : 2302-3791

http://pengusahamuslim.com/fatwa-dsn-

mui-145, diaksses pada 5 Oktober 2012.

Gayo, Ahyar A. (2011), Laporan Akhir

Penelitian Hukum Tentang Kedudukan

FatwaMUI dalam Upaya Mendorong

Pelaksanaan Ekonomi Syariah. Jakarta:

BadanPembinaan Hukum Nasional,

Kementerian Hukum dan HAM RI.

Ghazali, Imam (1997). Al-Mustashfa. Beirut:

Muassasah Risalah, Cet. 1, Jil.2.

Ibnu Syam, A. Slamet. (2008). Ijtihad

Kolektif:Refleksi Atas

KompleksitasProblematika &

Keterbatasan Para Cendekiawan Islam

Kontemporer. MakalahDiskusi

Departemen Pengembangan Sumber

Daya Manusia (PSDA) Perhimpunan

Pelajar Indonesia Suriah, Damaskus, 11

September 2008 M./ 11 Ramadhan 1429

H.

Ikhsan, (2011). Sejarah pemikiran ekonomi Al-

ghazali, Ibnu Taimiyah dan Nizam Al-

mulk, dalam www.ikhsan-blogspot.com

Khotimah, Khusnul. (2009). Islam dan

Globalisasi, Sebuah Pandangan

tentangUniversalitas Islam, dalam Junal

Komunika Vol.3 No.1 Januari-Juni 2009.

Kurdi, Muhammad. (2009). Metodologi Ijtihad

Muhammadiyah dan NU:

StudiPerbandingan Majlis Tarjih Dan

Lajnah Bahtsul Masail. Malang:

SkripsiSyari‟ah, UMM.

Madjid, Nurcholish.(tt). Pandangan

Kontemporer Tentang Fiqh, Telaah

ProblematikaHukum Islam di Zaman

Modern, dalam Budhy Munawar-

Rachman (ed). Kontekstualisasi Doktrin

Islam dalam Sejarah. Jakarta: Penerbit

YayasanParamadina.

Manan, Abdul. (2006). Reformasi hukum Islam di

Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo

Persada.

Mazkur, Muhammad Salam. (1964). Al-Qadha-u

Fi al-Islami, Kairo: al-‟Alimiyah,

Muhlis, Kedudukan Fatwa Dalam Islam. Kalsel.

Paper.

Mudzhar, Atho. (1998). Membaca Gelombang

Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi.

Yogyakarta: Titian Ilahi Press.

Mujiono, Slamet (2011). Arah Rekonstruktif

Metode Istinbath Majelis Ulama

Indonesia(MUI), Nahdlatul Ulama (NU)

DAN Muhammadiyah dalam Proses

Awal Penetapan Fatwa Hukum Tahun

2000-2010 (Analisa Tahkim Ilmu Ushul

Fiqh), dalam

http://smujiono.blogspot.com

Mu‟is, Fahrur. (2008). Pola-Pola Ijtihad Dalam

Hukum Islam Klasik-Tengah, dalam

ustadzmuis.blogspot.com, diakses pada

10 Oktober 2012.

Munawwir, A.W. (1997). Kamus al-Munawwir

Arab-Indonesia Terlengkap, cet.25,

(Jakarta: Pustaka Progressif.

Oglu, Yasar Sharif Damad. (2011). Ijtihad

kolektif, Keniscayaan Modernitas

danKewajiban Agama (2), dalam

takrib.info/indonesia.

Pronk, Jan. (2001). “Globalization: A

Developmental Approach”, dalam Jan

Nederveen Pieterse (ed.), Global

Futures, Shaping Globalization, London:

Zed Books.

Rose, Collin dan Malcolm J. Nicholl. (1997).

Accelerated Learning for the 21

stCentury. New York: Delacorte Press.

Syafe‟i, Rachmat. (1999). Ushul Fiqih, cet I.

Bandung; CV. Pustaka Setia.

Sjahdeini, Sutan Remy (2012). Testimoni

Pemberian Gelar Doktor Honoris

CausaKepada KH. Ma‟ruf Amin oleh

Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta. Jakarta, 3 Mei

2012

Tibi, Bassam. (1991). Islam and the Cultural

Accomodation of Social Change. Oxford:

Westview Press.

Umam, Khairul, dkk. (2001). Ushul Fiqih II, cet.

II. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang

Perbankan Syariah.

Yunus, Mahmud. (1990). Kamus Arab-Indonesia,

cet. 8. Jakarta: Hidakarya Agung.

Zahroh, Muhammad Abu. (2000). Ushul al Fiqh,

alih bahasa Sefullah Ma‟shum, dkk,

Jakarta: Pustaka Firdaus.

Zein, Satria Effendi M. (1997). 70 Tahun K.H.

Ali Yafie. Bandung: Mizan


ISSN : 2302-3791

FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN

KEMANDIRIAN PETANI DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN

UNTUK KEBERLANJUTAN USAHATANI

(Kasus Petani di Desa Sukaharja - Kabupaten Bogor)

Malta *)

*)

Dosen Agribisnis FMIPA - Universitas Terbuka

e-mail: [email protected]

Abstrak Kesiapan menghadapi era globalisasi membutuhkan kemandirian petani dalam daya saing, hal

ini berkaitan dengan kemampuan petani dalam me-manage usahataninya guna menjamin kualitas

produk dan keberlanjutan usahatani. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor yang

berhubungan tingkat kemandirian petani dalam pengambilan keputusan untuk keberlanjutan usahatani

di Desa Sukaharja Kabupaten Bogor. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif

korelasional. Penelitian dilakukan pada bulan November sampai Desember 2013 di Desa Sukaharja

Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. Populasi penelitian adalah semua petani yang memiliki lahan

sendiri dalam berusahatani, yaitu sebanyak 67 petani dan pengumpulan data dilakukan secara sensus

kepada 67 petani tersebut. Pengujian hipotesis adalah dengan menggunakan analisis uji korelasi Rank

Spearman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang penting diperhatikan untuk meningkatkan

kemandirian petani di Desa Sukaharja Kabupaten Bogor dalam pengambilan keputusan untuk

keberhasilan usahatani adalah: keaktifan mencari informasi yang berhubungan dengan usahatani dan

interaksi dengan penyuluh.

Kata kunci: petani, kemandirian, keberlanjutan usahatani

Abstract

In the globalization era, farmers should have strong independence and competitiveness. They have to

be able to manage their agribusiness to ensure product quality and sustainable agribusiness. This

study aimed to analyze factors related to farmer independence in decision making on sustainable

agribusiness in Sukaharja Village, Bogor Regency. This study was conducted in Sukaharja Village,

Bogor Regency, West Java Province from November to December 2013. The approach used in this

study was descriptive-correlational. The research population consisted of 67 farmers, while the data

collection was conducted on census basis from the 67 farmers. The hypothesis was carried out using

analysis of Rank Spearman correlation test. The study result showed that the important factors to

which attention should be paid in an effort to improve the independence level of the farmers in

Sukaharja Village, Bogor Regency in decision making for their agribusiness success were being active

in searching for agribusiness-related information and encouraging interaction with the extension

officers.

Keywords: farmer, independence, sustainable agribusiness

PENDAHULUAN

Sejak memasuki abad ke-21 perekonomian

negara-negara di seluruh dunia tidak ada yang

lepas dari pengaruh liberalisasi perekonomian

dunia. Tata ekonomi dunia tidak lagi di kekang

oleh batas-batas wilayah maupun batas sistem

pemerintahan. Setiap negara berlomba untuk

menghasilkan produksi barang maupun jasa

dalam mengisi pasar domestik maupun

internasional. Indonesia merupakan negara yang

menjadi tujuan pasar potensial bagi produk dari

luar negeri, termasuk komoditas tanaman pangan

dan hortikultura. Menurut data BPS (2013), rata-

rata setiap bulannya total impor sayuran dari luar

negeri yang masuk ke Indonesia adalah 42 ribu

ton, sedangkan impor buah-buahan 43 ribu ton.

Sayuran dan buah-buahan tersebut diimpor dari

China, Kanada, Amerika Serikat, India,

Myanmar, dan negara lainnya.

mailto:malta7875@


ISSN : 2302-3791

Membanjirnya produk impor, menjadikan

petani semakin dihimpit dalam kesulitan untuk

mempertahankan usahatani yang dikelolanya,

mengingat harus bersaing dengan produk dari

luar negeri. Pada sisi lain, nasib petani saat ini

semakin dihimpit dengan berpacunya kebutuhan

keluarga yang harus dipenuhi, menyusul

kenaikan harga bahan bakar minyak yang

menyebabkan melambungnya harga kebutuhan

pokok lainnya. Petani harus berusaha keras

memenuhi kebutuhan konsumsi untuk hidup dan

sekaligus harus berupaya menjaga kelangsungan

usahataninya. Seiring dengan berjalannya waktu,

kesejahteraan petani semakin terpuruk dalam

ketidakberdayaan dan semakin jauh dari memiliki

kemandirian seorang petani dalam melakukan

kegiatan usahataninya.

Keterbukaan ekonomi sebagai akibat

globalisasi ekonomi dunia menciptakan kondisi

yang lebih menuntut adanya tingkat efisiensi

yang lebih tinggi dan timbulnya tantangan

persaingan yang ketat terhadap berbagai

komoditas Indonesia dengan komoditas yang

dihasilkan negara lain. Nugroho (2005)

menyebutkan, arus globalisasi yang sedang

melanda zaman ini tidak hanya membawa

tantangan yang menakutkan tetapi juga peluang

dan harapan baru. Implikasinya kualitas menjadi

bagian yang sangat penting dari setiap komoditas

yang akan dipasarkan. Petani dalam berusahatani

dituntut mampu bersaing dengan produk

pertanian negara lain dalam mutu, produktivitas,

dan efisiensi.

Kesiapan menghadapi era globalisasi

membutuhkan kemandirian petani dalam daya

saing, hal ini berkaitan dengan kemampuan

petani dalam me-manage usahataninya guna

menjamin kualitas produk dan keberlanjutan

usahatani dengan tetap memperhatikan

kelestarian lingkungan. Husodo (2008)

menyebutkan bahwa liberalisasi ekonomi global

harus disikapi dengan pengembangan

sumberdaya manusia pertanian agar memiliki

kemandirian.

Kemandirian dimaksudkan sebagai

perwujudan kemampuan seseorang untuk

memanfaatkan potensi dirinya sendiri dalam

memenuhi kebutuhan hidupnya, yang dicirikan

oleh kemampuan dan kebebasan menentukan

pilihan yang terbaik. Kemandirian akan

memungkinkan seseorang meningkatkan kualitas

dirinya yang mencakup aspek kualitas hidup,

kerja, karya, dan pikir (Hubeis, 2002). Senada

dengan hal tersebut, Fonchingong dan Fonjong

(2003) menyebutkan bahwa kemandirian dimulai

dengan pemahaman/pemikiran yang menganggap

diri sendiri dan sumber daya sendiri sebagai

modal utama untuk mencapai tujuan, kemudian

mampu mengelola sumber daya yang dimiliki,

dan mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka

sendiri.

Potensi petani dan keluarganya masih

dapat dikembangkan untuk meningkatkan

kemandiriannya dalam berusahatani. Kemauan

untuk berubah dari petani dalam upaya mencari

peluang-peluang guna meningkatkan

kesejahteraan, khususnya melalui peningkatan

kemandirian dalam berusahatani sangat

memerlukan peran pihak luar atau agen

pembaharu, yang berfungsi sebagai stimulator.

Menurut Padmowihardjo (2006) melalui

penyuluhan, petani tidak dibiarkan sendirian

dalam menghadapi masalah-masalah dan dalam

memutuskan tindakan pemecahan masalah.

Penyuluh yang memiliki bekal yang lebih dari

segi teknis diharapkan mampu membuka lebih

lebar peluang bagi petani dalam upaya

peningkatan kemandiriannya. Peran ini semakin

penting manakala petani membutuhkan pihak

yang mampu membantu dalam proses

peningkatan kapasitasnya tanpa harus digurui dan

diintervensi oleh pihak lain. Kemampuan

penyuluh dalam melaksanakan kegiatan

penyuluhan sangat diperlukan dalam proses

pengembangan kemandirian petani dalam

berusahatani. Sadono (2008) menyebutkan

penyuluhan mempunyai peran dan nilai penting

dalam proses pemberdayaan sehingga terbentuk

kemandirian petani, sedangkan penyuluh adalah

aktor utama dalam kegiatan penyuluhan.

Petani di Desa Sukaharja Kabupaten Bogor

telah lama menggeluti usahatani, namun masih

jauh dari kriteria petani yang mandiri. Seperti,

harga hasil panen ditentukan pedagang

pengumpul yang datang, petani tidak punya

kemandirian menentukan harga jual hasil panen.

Petani masih terjebak dalam “penguasaan” pihak

lain, sehingga tidak bebas menentukan pilihan

yang terbaik dalam berusahatani.

Ketidakpastian dalam berusahatani,

menjadikan sebagian kecil petani di desa studi

beralih dari berusahatani menjadi pengrajin. Ada

juga yang menjual lahan pertanian miliknya dan

sebagian lagi membiarkan lahannya tidak

digarap. Jika tidak ada upaya untuk


ISSN : 2302-3791

memandirikan petani, maka keberlanjutan

usahatani di desa studi terancam habis/berhenti.

Oleh karena itu perlu diupayakan

peningkatan kemandirian petani dalam

pengambilan keputusan untuk keberlanjutan

usahatani. Berdasarkan hal tersebut, maka

rumusan masalah dalam penelitian adalah: apa

saja faktor-faktor yang berhubungan dengan

tingkat kemandirian petani dalam pengambilan

keputusan untuk keberlanjutan usahatani di Desa

Sukaharja Kabupaten Bogor?

Berdasarkan latar belakang dan rumusan

masalah, maka tujuan penelitian adalah:

menganalisis faktor-faktor yang berhubungan

dengan tingkat kemandirian petani dalam


usahatani di Desa Sukaharja Kabupaten Bogor.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah

penelitian deskriptif korelasional. Penelitian

dilakukan pada bulan November sampai

Desember 2013 di Desa Sukaharja Kabupaten

Bogor Provinsi Jawa Barat. Populasi penelitian

adalah semua petani yang memiliki lahan sendiri

dalam berusahatani, yaitu sebanyak 67 petani dan

pengumpulan data dilakukan secara sensus

kepada 67 petani tersebut. Penelitian terdiri dari

dua peubah bebas yaitu karakteristik pribadi

petani (X1) dan faktor eksternal petani (X2) serta

satu peubah terikat yaitu kemandirian petani

dalam pengambilan keputusan untuk

keberlanjutan usahatani (Y).

Data yang dikumpulkan terdiri dari data

primer dan data sekunder. Data primer diperoleh

dengan mendatangi dan melakukan wawancara

terhadap responden dengan berpedoman pada

kuesioner yang kemudian diklarifikasi dengan

wawancara mendalam. Data sekunder berupa

data kelompok tani, diperoleh dari dokumen

pelengkap yang terdapat pada kelompok tani di

Desa Sukaharja Kabupaten Bogor. Pengujian

hipotesis adalah dengan menggunakan analisis uji

korelasi Rank Spearman.


Karakteristik Pribadi Petani

Pendidikan Formal

Pendidikan formal yang dimaksud dalam

penelitian adalah jumlah tahun petani dalam

mengikuti proses belajar mengajar di bangku

sekolah formal. Pendidikan formal bertujuan

untuk menciptakan manusia-manusia yang

berkualitas, termasuk dari segi ilmu pengetahuan

dan teknologi. Pendidikan formal akan

mempengaruhi perilaku seseorang, baik dari segi

pola pikir, bertindak serta dalam membuat

keputusan dalam hidup.

Petani dengan tingkat pendidikan rendah

disebabkan oleh keadaan ekonomi yang kurang

menguntungkan dan rendahnya kesadaran orang

tua jaman dulu dalam menyekolahkan anaknya

ke jenjang yang lebih tinggi, disamping ketiadaan

sarana pendidikan lanjutan tingkat menengah di

desa studi. Deskripsi pendidikan formal petani

disajikan pada tabel 1. Terdapat sejumlah kecil

(6,7 persen) petani yang tidak pernah duduk di

bangku sekolah formal, tetapi seluruh responden

dalam penelitian ini mampu membaca dan

menulis. Kemampuan ini merupakan modal dasar

yang utama dalam memperoleh dan memahami

berbagai informasi dan menambah wawasan

dalam berusahatani.

Pendidikan memudahkan bagi diri petani

dan kelompok masyarakat dalam menerima

informasi yang berasal dari berbagai sumber

yang dapat memberikan nilai tambah (add value)

bagi diri petani yang dapat dijadikan dasar dalam

menentukan pilihan terbaik dalam kegiatan

berusahatani. Rendahnya tingkat pendidikan

formal petani di desa studi menyiratkan

rendahnya kualitas sumber daya manusia petani.

Padahal melalui pendidikan, didapatkan

tambahan wawasan dan pengalaman belajar

sebagai bekal dalam kehidupan termasuk bekal

dalam menjalankan usahatani dengan baik.

Sebagaimana Sidi dan Setiadi (2005) menyatakan

bahwa pendidikan adalah upaya membekali

seseorang dengan ilmu agar ia mampu

menghadapi dan menjalani kehidupannya dengan

baik, serta mampu mengatasi permasalahannya

secara mandiri.


ISSN : 2302-3791

Tabel 1. Deskripsi Karakteristik Pribadi Petani

No Faktor Internal

(X1) Rataan Kisaran Kategori Persen

1 Pendidikan

formal

5,4

tahun

0 – 12

tahun

Tidak sekolah (0

tahun)

Tidak tamat SD

Tamat SD (6

tahun)

Tidak tamat

SLTP

Tamat SLTP (9

tahun)

Tamat SLTA (12

tahun)

6,7

23,3

26,7

10

10

23,3

2 Pengalaman

berusahatani

9,3

tahun

1 – 20

tahun

≤ 10 tahun

> 10 tahun

50

50

3

Keaktifan

mencari

informasi

Tidak aktif

Kurang aktif

Aktif

23,3

50

26,7

Sumber: Hasil Penelitian (2013)

Keterangan: n = 67

Sebagian besar (56,7 persen) petani di

desa studi memiliki pendidikan di bawah 7

tahun; namun petani umumnya tergolong usia

dewasa awal (early adult) dan dewasa

pertengahan (middle adult), yaitu: 26,7 persen

berusia 29 - 40 tahun dan 46,7 persen berusia

41 – 64 tahun. Pada usia dewasa awal seseorang

punya kemampuan belajar yang cukup tinggi

dan pada usia dewasa pertengahan, seseorang

masih memungkinkan untuk diberi tambahan

pendidikan sesuai dengan pekerjaan yang

dilakukan (Feldman, 1996). Pendidikan

nonformal yang sesuai dengan kebutuhan dan

kondisi petani dapat diberikan sebagai alternatif

mengatasi tingkat pendidikan formal yang

rendah, misalnya pelatihan-pelatihan tentang

usahatani yang berhubungan dengan kegiatan

yang digeluti petani. Pengembangan

kemampuan sumber daya petani menjadi hal

yang mutlak untuk peningkatan kapasitas petani

bagi keberlanjutan usahatani.

Pengalaman Berusahatani

Sesuatu yang telah dialami seseorang

akan ikut membentuk dan mempengaruhi

penghayatan terhadap stimulus sosial.

Pengalaman usaha adalah sesuatu yang pernah

dialami, dijalani, dirasakan, dan ditanggung

oleh petani dalam menjalankan kegiatan

usahataninya dengan mengerahkan tenaga,

pikiran, dan badan untuk mencapai tujuan

usahatani, yaitu produksi yang tinggi.

Pengalaman berusahatani yang diukur dalam

penelitian adalah lama (tahun) petani dalam

berusahatani. Pengalaman berusahatani

memiliki peranan yang sangat penting bagi

petani dalam membuat keputusan yang terbaik

dalam berusahatani.

Petani di Desa Sukaharja Kabupaten

Bogor adalah petani yang memiliki mata

pencaharian utama berusahatani. Deskripsi

pengalaman petani dalam berusahatani

disajikan pada tabel 1. Petani telah memiliki

bekal relatif cukup lama untuk menekuni

profesi sebagai petani. Petani, belajar bertani

umumnya sejak masih kecil dari para orang

tuanya. Terhitung sejak usia remaja atau telah

dewasa, maka biasanya petani sudah memulai

menggarap lahan milik orang tuanya. Orang tua

membiarkan anaknya memutuskan sendiri

bagaimana lahan pertanian diusahakan.

Umumnya teknik-teknik usahatani yang

dikembangkan oleh para orang tuanya terdahulu

tidak berbeda jauh dengan teknik-teknik yang

dikembangkan oleh anaknya sehingga teknik

pertanian yang banyak diterapkan adalah

teknologi warisan. Sebagaimana Tohir (1983)

menyebutkan bahwa dalam mengelola

usahatani, petani masih banyak

mempergunakan pengalamannya sendiri atau


ISSN : 2302-3791

pengalaman orang lain dan juga

mempergunakan perasaannya.

Pengalaman dalam pekerjaan (termasuk

dalam berusahatani) dengan demikian dapat

berupa pengalaman kuantitatif yaitu jumlah

tahun bekerja dan pengalaman kualitatif yaitu

„proses kehidupan/belajar‟ yang dialami selama

bekerja (berusahatani) yang dapat

mempengaruhi tindakan seseorang. Pengalaman

menjadi berkualitas ketika selama jumlah tahun

bekerja (berusahatani) terjadi proses belajar

dengan panduan yang benar dan terarah. Pola

bertani dengan teknologi warisan yang

diterapkan kebanyakan petani di desa studi

mengedepankan konsep common sense dan

tanpa panduan berdasarkan uji ilmiah dari suatu

konsep bertani. Diperlukan peran pihak luar

yang berpihak kepada petani (seperti: penyuluh)

dan yang terhubung dengan pihak/lembaga

penelitian bidang pertanian untuk membantu

petani dalam meningkatkan kapasitasnya;

sehingga pengalaman kuantitatif petani sejalan

dengan pengalaman kualitatif yang berkualitas.

Keaktifan Mencari Informasi

Keaktifan mencari informasi yang

dimaksud dalam penelitian adalah frekuensi

petani untuk mencari informasi yang berkaitan

dengan kegiatan usahatani, seperti: informasi

tentang bibit, teknik budidaya, pupuk, dan

harga. Petani semakin memerlukan informasi

tentang kegiatan usahatani yang berkembang.

Informasi sangat diperlukan untuk

mempertahankan dan meningkatkan kualitas

kegiatan usahatani.

Deskripsi keaktifan mencari informasi

petani disajikan pada tabel 1. Keaktifan petani

di Desa Sukaharja dalam mencari informasi

termasuk kategori rendah. Rendahnya keaktifan

petani dalam mencari informasi menyiratkan

„miskinnya‟ inovasi dalam berusahatani pada

sebagian besar petani dan ketiadaan

perkembangan usahatani mengikut keadaan

dunia yang berubah cepat. Informasi merupakan

faktor penting bagi petani dalam hal penerapan

suatu inovasi untuk pengembangan usahatani.

Sebagaimana penelitian Ratnasari dkk, (2012)

menunjukkan bahwa informasi yang diterima

petani menentukan persepsi petani terhadap

suatu inovasi. Soekartawi (2005) menyebutkan

bahwa arus informasi yang diterima petani,

menentukan apakah petani menerima atau

menolak suatu inovasi yang selanjutnya akan

menentukan kualitas kegiatan usahatani.

Terdapat 26,7% petani yang tetap aktif

mencari informasi. Sumber informasi yang

paling dekat dengan petani adalah petani lain

yang telah berhasil dalam berusahatani, dan

sedikit interaksi dengan penyuluh. Petani lebih

suka mencari informasi ke sesama petani yang

ada di sekitarnya oleh karena sumber informasi

tersebut selalu tersedia pada saat diperlukan,

petani tidak perlu bepergian jauh untuk

mendapatkan informasi. Hasil penelitian ini

sejalan dengan temuan Tamba dan Sarma

(2007), bahwa umumnya petani memperoleh

informasi tentang usahatani dari “sumber

informasi kedua”, yaitu sesama petani atau

pedagang setempat.

Informasi yang dicari dan dipertukarkan

oleh petani adalah informasi yang merupakan

masalah sehari-hari petani, seperti: cara

budidaya, harga saprodi, harga produk, dan

tempat menjual hasil panennya. Melalui

keaktifan mencari informasi, petani

mendapatkan tambahan informasi dan

kemampuan baru, memperoleh wawasan yang

lebih baik sehingga dapat melakukan cara-cara

bertani yang lebih baik.

Faktor Eksternal Petani

Luas Penguasaan Lahan Pertanian

Lahan pertanian yang dimiliki petani

merupakan modal utama dalam berusahatani

dan sangat menentukan kemandirian petani

dalam menentukan keputusan sendiri yang

terbaik bagi pengembangan dan keberlanjutan

usahatani. Hal-hal yang berkaitan dengan

kegiatan usahatani akan bisa diterapkan atau

petani dengan bebas membuat keputusan, jika

lahan tersebut milik sendiri. Lahan sewa akan

menyulitkan petani untuk bebas membuat

keputusan tentang kegiatan usahatani. Luas

penguasaan lahan pertanian yang dimaksud

dalam penelitian ini adalah luas lahan yang

dimiliki oleh petani dan digunakan untuk

berusahatani, yang dihitung dalam hektar.

Deskripsi luas penguasaan lahan

pertanian oleh petani disajikan pada tabel 2.

Sebagian besar petani (53,3%) di Desa

Sukaharja menggarap lahan kurang dari satu

hektar, sisanya (46,7%) juga mempunyai lahan

„hanya‟ satu hektar. Hernanto (1993) membuat

klasifikasi kepemilikan lahan di bawah dua

hektar termasuk lahan yang tidak luas.


ISSN : 2302-3791

Ketersediaan lahan merupakan salah satu

faktor penentu keberlanjutan usahatani; namun

petani berusaha menyiasati keterbatasan

lahannya. Kegiatan pertanian merupakan

pekerjaan yang dikuasainya, sehingga dalam

menghadapi lahan yang sempit, petani

melakukan upaya dengan cara bertahan di lahan

sempit dan melakukan pemanfaatan lahan

secara optimal.

Tabel 2. Deskripsi Faktor Eksternal Petani

No Faktor Eksternal

(X2) Rataan Kisaran Kategori Persen

1 Luas penguasaan

lahan pertanian 0,54 ha 0,2 – 1 ha

< 0,5 ha

0,5 – 1 ha

30

70

2

Keterlibatan

dalam

kelompoktani

Tidak aktif

Kurang aktif

Aktif

80

10

10

3 Interaksi dengan

penyuluh

Tidak pernah

Jarang

Sering

63,3

20

16,7


Keterangan: n = 67

Keterlibatan dalam Kelompoktani

Keterlibatan dalam kelompoktani yang

diukur dalam penelitian ini adalah frekuensi

keikutsertaan petani dalam pertemuan

kelompoktani. Keterlibatan dalam

kelompoktani menjadi penting sebagai sarana

tempat berinteraksi, berkomunikasi, saling

belajar, dan saling bertukar pengalaman antar

petani, dan para petani akan memperoleh

manfaat dari kegiatan tersebut dalam

menunjang usaha pertaniannya.

Petani tergabung ke dalam empat

kelompoktani di desa Sukaharja. Kegiatan yang

diselenggarakan oleh kelompoktani adalah

berdiskusi membahas agenda kelompok, arisan,

dan pengajian agama. Hal-hal yang dibicarakan

dalam pertemuan kelompok seperti:

kesepakatan menentukan waktu tanam bersama

yang efektif (tidak berdampak hama),

mengatasi problem hama, pemberian bantuan

finansial, dan memberi rekomendasi saprotan,

juga melalui media kelompoktani penyuluh

mengadakan penyuluhan usahatani.

Deskripsi keterlibatan petani dalam

kelompoktani disajikan pada tabel 2.

Keterlibatan petani di Desa Sukaharja dalam

kelompoktani masih rendah, hanya sejumlah

kecil (20 persen) petani yang mengikuti

kegiatan kelompoktani. Semestinya petani

terlibat aktif dalam kelompoktani, sehingga

kelompoktani menjadi sarana belajar bagi

petani. Sebagaimana Slamet (2003)

menjelaskan bahwa terjadinya interaksi antar

petani dalam kelompok sangat penting sebab

merupakan forum komunikasi yang demokratis

di tingkat akar rumput. Forum kelompok

merupakan forum belajar sekaligus forum

mengambil keputusan untuk memperbaiki nasib

mereka sendiri. Melalui forum tersebut

pemberdayaan dilakukan, yang akan berlanjut

pada tumbuh dan berkembangnya kemandirian

petani dan tidak menggantungkan nasib dirinya

pada pihak lain. Sejalan dengan hal tersebut,

penelitian Hariadi (2007) menemukan bahwa

melalui peran kelompoktani, dapat

meningkatkan potensi dan kemampuan petani

untuk keberhasilan berusahatani.

Keaktifan petani dalam kelompoktani

juga akan menjadikan kelompoktani menjadi

maju dan berkembang dengan aktivitas yang

sesuai dengan kebutuhan petani, sehingga pada

akhirnya menjadi sarana bagi petani dalam

meningkatkan kualitas usahatani. Sebagaimana

penelitian Juraemi (2004) menemukan bahwa

tingkat keterlibatan dan keaktifan petani dalam

kelompoktani mempengaruhi tingkat keragaan

dan kualitas kegiatan serta kinerja

kelompoktani.

Keterlibatan petani dalam kelompoktani

yang rendah, menunjukkan bahwa hanya

sebagian kecil petani yang dapat mengambil

manfaat dari keberadaan kelompoktani;


ISSN : 2302-3791

diperlukan penyuluhan untuk memotivasi

petani supaya aktif dalam kegiatan

kelompoktani. Penyuluh perlu berperan penting

dalam hal ini, sebagaimana Putra (2005)

menyebutkan bahwa kelompoktani memegang

peranan penting dalam pembangunan pertanian

dan sangat diperlukan dukungan dari penyuluh

supaya petani terlibat aktif dalam kelompok.

Interaksi dengan Penyuluh

Interaksi dengan penyuluh yang diukur

dalam penelitian ini adalah jumlah interaksi

petani dengan penyuluh untuk mendapatkan

informasi tentang usahatani. Deskripsi interaksi

petani dengan penyuluh disajikan pada tabel 2.

Interaksi petani di Desa Sukaharja dengan

penyuluh masih rendah, sejumlah besar (63,3

persen) petani menyebutkan tidak pernah

berinteraksi dengan penyuluh.

Faktor penyebab jarangnya interaksi

petani dengan penyuluh, antara lain adalah: (1)

penyuluh tidak bertempat tinggal di desa

setempat, (2) kegiatan penyuluhan tidak intensif

dilakukan, dan (3) petani menganggap

penyuluh belum banyak pengalaman dalam

berusahatani. Alasan petani sejalan dengan

temuan beberapa hasil penelitian (Agunga dan

Chris, 2007; Hermawan dkk, 2007; Puspitasari,

2009; Abubakar dan Siregar, 2010), bahwa

kegiatan penyuluhan sangat berhubungan

dengan persepsi petani terhadap penyuluhan

dan penyuluh.

Penyuluh hanya satu kali sebulan datang

mengunjungi desa, sehingga momentum

pertemuan antara penyuluh dengan petani

sangat terbatas, dan hanya sebagian kecil dari

petani yang ikut dalam pertemuan tersebut.

Memang terdapat penyuluh swadaya, namun

baru diangkat sebagai penyuluh swadaya dan

belum banyak berkiprah. Temuan ini juga

mendukung hasil penelitian yang dilakukan

Indraningsih dkk, (2010) yang menyatakan

bahwa penyuluh lebih mengutamakan tugas-

tugas administrasi di kantor dan kegiatan di

lapangan bersama petani dilakukan bila ada

program/proyek yang membutuhkan penyuluh

sebagai pendamping.

Semestinya kegiatan penyuluhan

dilaksanakan secara intens, sebagai salah satu

sarana interaksi petani dengan penyuluh.

Melalui interaksi dengan penyuluh, petani

berpeluang mendapatkan informasi baru yang

berkaitan dengan kegiatan usahatani dan

sekaligus sarana untuk bertukar informasi

dalam mengatasi masalah yang dihadapi dalam

berusahatani. Diperlukan kesertaan petani yang

aktif dalam kegiatan-kegiatan penyuluhan dan

sekaligus diperlukan kegiatan penyuluhan yang

intens serta peningkatan kompetensi penyuluh

bagi kualitas kegiatan penyuluhan.

Kemandirian Petani dalam Pengambilan

Keputusan untuk Keberlanjutan Usahatani

Skor kemandirian petani dalam

pengambilan keputusan disajikan pada tabel 3.

Kemandirian petani dalam pengambilan

keputusan pengelolaan keuangan pada kategori

rendah (skor: 1,2). Sebagian besar (83,3%)

petani tidak melakukan analisis usaha dan

kurang mampu untuk menentukan penerimaan

dan pengeluaran dalam kegiatan usahatani.

Keberhasilan usahatani yang kemudian

menentukan keberlanjutan usahatani

memerlukan pengelolaan keuangan yang teratur

dan tercatat. Menurut Slamet (2003),

pengelolaan keuangan usahatani oleh petani

merupakan penerapan peran petani sebagai

manajer usahatani.

Tabel 3. Skor Kemandirian Petani dalam Pengambilan Keputusan

No Aspek Kemandirian Skor

1 Pengelolaan keuangan 1,2

2 Pemilihan komoditas 1,4

3 Penanganan hasil 1,2

4 Pemasaran 1,3

Rataan 1,28


Keterangan: n = 67, skor 1 – 1,66 = rendah

1,67 – 2,33 = sedang

2,34 – 3 = tinggi


ISSN : 2302-3791


keputusan pemilihan komoditas pada kategori

rendah (skor: 1,4). Sebagian besar (60%) petani

menentukan jenis komoditas yang ditanam

tidak berpedoman pada hukum permintaan dan

penerimaan, tetapi hanya berdasarkan kebiasaan

serta mengikut komoditas yang ditanam petani

lainnya. Temuan ini sejalan dengan statemen

Slamet (2003), bahwa banyak petani yang

mengambil keputusan hanya berdasarkan

pengalaman atau tradisi.

Mutu keputusan yang diambil petani

dalam berusahatani sangat penting, karena

menentukan nasib keberlanjutan usahatani dan

nasib keluarga petani. Petani harus membekali

diri supaya mampu membuat keputusan yang

terbaik. Slamet (2003) menyebutkan bahwa

untuk bisa mengambil keputusan yang

tepat/baik disamping berdasarkan pengalaman,

diperlukan: informasi, pengetahuan, wawasan,

keterampilan, dan keberanian.


keputusan penanganan hasil pada kategori

rendah (skor: 1,2). Sebagian besar (80%) petani

tidak melakukan perlakuan terhadap produk

usahataninya. Petani langsung menjual hasil

usahataninya tanpa melalui pencucian,

penyortiran, dan pengelompokan (sortasi dan

grading), bahkan sebagian menjual ketika

masih di lahan dan ada juga tengkulaknya yang

memanen langsung.


keputusan pemasaran pada kategori rendah

(skor: 1,3). Petani “terjebak” untuk menjual

kepada pedagang pengumpul dan tidak punya

pilihan untuk menjual kepada pihak lain. Hal

ini karena petani kurang mampu mencari

informasi tentang harga hasil panen di tempat

lain. Petani tidak mengetahui secara pasti

perbandingan harga hasil panen di tempat lain,

termasuk harga di tingkat pembeli/konsumen

akhir. Harga ditentukan oleh pedagang

pengumpul yang datang, dan petani cenderung

tidak punya pilihan lain untuk menjual dengan

harga yang lebih baik.

Tingkat kemandirian petani di Desa

Sukaharja Kabupaten Bogor termasuk kategori

rendah, pada semua aspek kemandirian yang

diukur yaitu: pengelolaan keuangan, pemilihan

komoditas, penangan hasil, dan pemasaran,

termasuk kategori rendah. Petani membutuhkan

dorongan dan dukungan supaya dengan

kemampuan serta kekuatannya sendiri dapat

mengatasi masalah dalam upaya

mengembangkan usahataninya. Slamet (2003)

menyebutkan, para petani bukannya tidak mau

maju dan berkembang, tetapi mereka

memerlukan bantuan pihak luar untuk dapat

mengatasi berbagai persoalan defisiensi yang

dialami.

Korelasi Karakteristik Pribadi dan Faktor

Eksternal dengan Kemandirian Petani

dalam Pengambilan Keputusan untuk

Keberlanjutan Usahatani

Korelasi karakteristik pribadi petani dan

faktor eksternal dengan kemandirian petani

disajikan pada tabel 4. Keaktifan mencari

informasi berhubungan positif nyata dengan

kemandirian petani dalam pengambilan

keputusan untuk keberlanjutan usahatani.

Artinya semakin tinggi frekuensi petani dalam

mencari informasi yang berhubungan dengan

usahatani maka semakin tinggi pula tingkat

kemandirian petani dalam pengambilan

keputusan untuk keberlanjutan usahatani.

Temuan ini sejalan dengan temuan Ningsih

(2011) yang menyatakan bahwa keterpaparan

terhadap informasi menjadikan sumberdaya

petani berkualitas. Sumberdaya yang

berkualitas adalah kapasitas diri petani yang

berkualitas sebagai faktor penting untuk

menjadikan petani mandiri.


ISSN : 2302-3791

Tabel 4. Korelasi Karakteristik Pribadi dan Faktor Eksternal

dengan Kemandirian Petani

No Karakteristik Pribadi

dan Faktor Eksternal

Koefisien Korelasi

(dengan

Kemandirian Petani)

1 Pendidikan formal 0,094

2 Pengalaman berusahatani 0,238

3 Keaktifan mencari informasi 0,362*

4 Luas penguasaan lahan pertanian 0,058

5 Keterlibatan dalam kelompoktani 0,178

6 Interaksi dengan penyuluh 0,405*


Keterangan:

n = 67 orang

* Berhubungan nyata pada α = 0,05

Keaktifan petani dalam mengakses

informasi, melakukan komunikasi dan

berhubungan dengan pihak-pihak luar dapat

menambah kemampuan petani dalam

pengambilan keputusan untuk mengatasi

permasalahan yang mereka hadapi dalam

kegiatan pengelolaan usahatani yang lebih baik.

Akses terhadap informasi usahatani adalah

kemampuan petani untuk membuka diri

terhadap pembaharuan. Hal ini juga berkaitan

dengan perkembangan proses belajar, yang

menuntut petani untuk membuka diri mencari

informasi dalam berusahatani.

Slamet (2003) menyebutkan kemampuan

petani dalam mencari informasi, melakukan

komunikasi serta interaksi dengan pihak

“pemilik” informasi menjadikan petani

memiliki “modal” dalam membuat dan

menentukan pengambilan keputusan yang

terbaik dalam berusahatani. Uraian di atas

menunjukkan bahwa agar kemandirian petani


keberlanjutan usahatani dapat meningkat, dapat

dilakukan dengan memotivasi petani untuk

selalu aktif mengakses informasi dan

memastikan tersedianya sumber informasi yang

berpihak kepada petani dan informasi yang

sesuai dengan kebutuhan serta permasalahan

petani.

Interaksi dengan penyuluh berhubungan

positif nyata dengan kemandirian petani dalam


usahatani. Artinya semakin tinggi frekuensi

interaksi petani dengan penyuluh maka semakin

tinggi pula tingkat kemandirian petani dalam


usahatani.

Hal ini dikarenakan, pada setiap

pertemuan dan kegiatan penyuluhan, penyuluh

berupaya memberikan informasi yang berkaitan

dengan usahatani dan terjadi saling tukar

informasi antara petani dan penyuluh. Melalui

interaksi dengan penyuluh, maka petani di

daerah studi berpeluang menggali informasi,

mengkonsultasikan permasalahan,

mendiskusikan hal-hal baru pada penyuluh,

yang pada akhirnya dapat menjadi bekal bagi

petani dalam membuat keputusan terbaik dalam

berusahatani.

Peran penyuluh sangat menentukan

dalam meningkatkan kemandirian petani. Peran

ini semakin penting manakala petani

membutuhkan pihak yang mampu membantu

dalam proses peningkatan kapasitasnya tanpa

harus digurui dan diintervensi oleh pihak lain.

Kemampuan penyuluh dalam melaksanakan

kegiatan penyuluhan sangat diperlukan dalam

proses pengembangan kemandirian petani

dalam berusahatani. Penelitian Bahua dkk,

(2010), dan Yulianto (2009) menemukan bahwa

kinerja penyuluh pertanian berdampak terhadap

perubahan perilaku petani dalam hal

peningkatan kemampuan petani. Sadono (2008)

menyebutkan penyuluhan mempunyai peran

dan nilai penting dalam proses pemberdayaan

sehingga terbentuk kemandirian petani,

sedangkan penyuluh adalah aktor utama dalam

kegiatan penyuluhan.

Berdasarkan hasil penelitian

membuktikan bahwa interaksi petani dengan

penyuluh dapat meningkatkan kemandirian

petani dalam pengambilan keputusan untuk

keberlanjutan usahatani, maka pembangunan

masyarakat/petani di desa studi dapat dilakukan


ISSN : 2302-3791

dengan lebih intensifnya interaksi penyuluh

dengan petani melalui kegiatan-kegiatan

penyuluhan yang sesuai dengan kebutuhan dan

masalah petani. Penyuluhan yang dilaksanakan

secara partisipatif yaitu melibatkan partisipasi

masyarakat petani secara aktif, sebagaimana

ulasan Sadono (2009) dan Amanah (2007)

bahwa penyuluhan merupakan sistem

pendidikan orang dewasa (andragogy) yang

dilakukan dengan cara melibatkan diri petani

secara penuh untuk melakukan discovery

learning agar mendapatkan ilmu dan teknologi

yang mereka butuhkan untuk dapat keluar dari

masalahnya secara manusiawi dan mandiri.

Senada dengan hal tersebut, Muljono (2007)

menambahkan bahwa penyuluhan bertujuan

menggerakkan kesadaran dan partisipasi

masyarakat agar berdaya dan memiliki

kemampuan menolong dirinya sendiri untuk

mencapai perbaikan kualitas hidup dan

kesejahteraan yang dicita-citakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka

disimpulkan bahwa faktor yang penting

diperhatikan untuk meningkatkan kemandirian

petani di Desa Sukaharja Kabupaten Bogor


keberhasilan usahatani adalah: keaktifan

mencari informasi yang berhubungan dengan

usahatani dan interaksi dengan penyuluh.

DAFTAR PUSTAKA

Abubakar dan Siregar, A.N. (2010). “Kualitas

Pelayanan Penyuluh Pertanian dan

Kepuasan Petani”. Jurnal Penyuluhan

Pertanian, Vol. 5(1), 1-15.

Agunga, R dan Chris, I. (2005). Organic

Farmers' Need for and Attitude Towards

Extension. Journal of Extension 45(6).

http://www.joe.org/joe/2005

February/a1p.shtml. diakses tanggal 19

Januari 2008.

Amanah, S. (2007). “Makna Penyuluhan dan

Transformasi Perilaku Manusia”. Jurnal

Penyuluhan, Vol. 3(1), 63-67.

Bahua, M.I., dkk. (2010). “Faktor-Faktor yang

Mempengaruhi Kinerja Penyuluh

Pertanian dan Dampaknya pada Perilaku

Petani”. Jurnal Ilmiah Agropolitan, Vol

3(1), 293-303.

[BPS]. Badan Pusat Statistik. (2013). Ekspor

dan Impor. Jakarta: BPS.

Feldman, R.S. (1996). Understanding

Psychology. New York: McGrawHill.

Fonchingong, C.C., dan Fonjong, L.N. (2003).

“The Concept of Self-Reliance in

Community Development Initiatives in

The Cameroon Grassfields”. Nordic

Journal of African Studies, Vol. 12(2),

196–219.

Hariadi, S.S. (2007). “Kelompok Tani sebagai

Basis Ketahanan Pangan”. Jurnal llmu-

ilmu Pertanian, Vol. 3(2), 79-86.

Hermawan, R., dkk. (2007). “Sikap Petani

Terhadap Peran Penyuluh Pertanian

dalam Pemberdayaan Usahatani”. Jurnal

llmu-ilmu Pertanian, Vol. 3(1), 61-71.

Hernanto, F. (1993). Ilmu Usahatani. Jakarta:

Penebar Swadaya.

Hubeis, H.V.S. (2002). Tantangan dan Prospek

Teknologi Informasi dan Komunikasi

dalam Otonomi Daerah. Dalam Pambudy,

R., dan Adhi, A.K. (ed). Pemberdayaan

Sumber Daya Manusia Menuju

Terwujudnya Masyarakat Madani, hlm.

13-23. Bogor: Pustaka Wirausaha Muda.

Husodo, S. (2008). “Membangun Sistem

Keprofesian Penyuluh Pertanian”. Jurnal

llmu-ilmu Pertanian, Vol. 4(1), 38-46.

Indraningsih, K.S., dkk. (2010). “Kinerja

Penyuluh dari Perspektif Petani dan

Eksistensi Penyuluh Swadaya Sebagai

Pendamping Penyuluh Pertanian”.

Analisis Kebijakan Pertanian, Vol. 8(4),

303-321.

Juraemi. (2004). “Hubungan Antara Kinerja

Kelembagaan dengan Keragaan Sistem

Agribisnis Pada Perusahaan Inti Rakyat

Perkebunan Kelapa Sawit”. Jurnal

Ekonomi Pertanian dan Perikanan, Vol.

1(2), 33-40.

Muljono, P. (2007). “Learning Society,

Penyuluhan dan Pembangunan Bangsa”.

Jurnal Penyuluhan Pertanian, Vol. 3(1),

55-62.

Ningsih, K. (2011). “Pengembangan

Sumberdaya Manusia Petani”. Jurnal

Pertanian UIM, Vol. 2(1), 34-45.

Nugroho, T. (2005). “Masyarakat Petani di

Tengah Arus Globalisasi”. Jurnal llmu-

ilmu Pertanian, Vol. 1(1), 1-16.

Padmowihardjo, S. (2006). “Penyuluhan

Pendampingan Partisipatif”. Jurnal

Penyuluhan, Vol 2(1), 63-64.

http://www.joe.org/joe/2005%20February/a1p.shtml

http://www.joe.org/joe/2005%20February/a1p.shtml


ISSN : 2302-3791

Puspitasari, L. (2009). “Persepsi Petani

Terhadap Performansi Kerja Penyuluh

Pertanian Lapangan dalam

Pengembangan Agribisnis”. Jurnal

Mediagro, Vol. 5(1), 44-51.

Putra, I.G.S.A. (2005). “Masalah-Masalah

Penyuluhan Pertanian”. Jurnal

Penyuluhan, Vol. 1(1), 57-61.

Ratnasari, T., Sumarsih, E., dan Heryadi, D.Y.

(2012). “Pengaruh Tingkat Pendidikan

Terhadap Persepsi Masyarakat Tentang

Sayuran Organik”. Jurnal Pertanian

Universitas Siliwangi, Vol. 2(1), 17-30.

Sadono, D. (2008). “Pemberdayaan Petani:

Paradigma Baru Penyuluhan Pertanian di

Indonesia”. Jurnal Penyuluhan, Vol. 4(1),

65-74.

Sadono, D. (2009). “Perkembangan Pola

Komunikasi dalam Penyuluhan Pertanian

di Indonesia”. Jurnal Komunikasi

Pembangunan, Vol 7(2), 43-56.

Sidi, I.P.S., dan Setiadi, B.N. (2005). Manusia

Indonesia Abad 21 yang Berkualitas

Tinggi Ditinjau dari Sudut Pandang

Psikologi. http//www.himpsi.org. diakses

tanggal 3 November 2013.

Slamet, M. (2003). Paradigma Baru Penyuluhan

Pertanian di Era Otonomi Daerah. Dalam:

Yustina, I., dan Sudrajat, A, (ed),

Membentuk Pola Perilaku Manusia

Pembangunan. Bogor: IPB Press. 56-67.

Soekartawi. (2005). Prinsip Dasar Komunikasi

Pertanian. Jakarta: UI Press.

Tamba, M., dan Sarma, M. (2007). “Faktor-

Faktor yang Mempengaruhi Kebutuhan

Informasi Pertanian Bagi Petani”. Jurnal

Penyuluhan, Vol 3(1), 24-34.

Tohir, K. (1983). Seuntai Pengetahuan tentang

Usahatani Indonesia. Jakarta: Bina

Aksara.

Yulianto, G. (2009). “Evaluasi Dampak

Penyuluhan Pertanian”. Jurnal llmu-ilmu

Pertanian, Vol 5(2), 79-94.


ISSN : 2302-3791

Petunjuk bagi (Calon) Penulis Jurnal

Ilmu Sosial dan Humaniora

1. Artikel yang ditulis untuk Jurnal Ilmu Sosial &

Humaniora meliputi hasil pemikiran dan hasil penelitian atau kajianpustaka yang mempunyai kontribusi baru di bidang Teknik. Naskah diketik degan huruf TimesNew Roman, ukuran 11 pts, dengan spasi ganda, dicetak pada kertas HVS kuarto sepanjang maksimum15 halaman, dan diserahkan dalam bentuk print-out sebanyak 3 eksemplar beserta disketnya. Berkas(file) dibuat dengan Microsoft word. Pengiriman file juga dapat dilakukan sebagai attacment e-mail kealamat: [email protected]

2. Nama penulis artikel dicantumkan tanpa gelar akademik dan ditempatkan dibawah judul artikel. Jikapenulis terdiri 4 orang atau lebih, yang dicantumkan di bawah judul artikel adalah nama penulis utama;nama penulis-penulis lainnya dicantumkan pada catatan kaki halaman pertama naskah. Dalam halnaskah ditulis oleh tim, penyunting hanya berhubungan dengan penulis utama atau penulis yangnamanya tercantum pada urutan pertama. Penulis dianjurkan mencantumkan alamat e-mail untukmemudahkan komunikasi.

3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris dengan format esai, disertai judul pada masingmasingbagian artikel, kecuali bagian pendahuluan yang disajikan tanpa judul bagian. Judul artikeldicetak dengan huruf besar ditengah-tengah, dengan huruf sebesar 14 poin. Peringkat judul bagian dinyatakan dengan jenis huruf yang berbeda (semua judul bagian dan sub-bagian dicetak tebal atautebal dan miring), dan tidak menggunakan angka/nomor pada judul bagian:PERINGKAT 1 (HURUF BESAR SEMUA, TEBAL, RATA TEPI KIRI)Peringkat 2 (Huruf Besar Kecil, Tebal, Rata Tepi Kiri)Peringkat 3 (Huruf Besar Kecil, Tebal-Miring, Rata Tepi Kiri) Margin atas : 2.5 cm, margin kiri : 2.5 cm,margin kanan : 2.5, margin bawah :2.5 cm . Kertas kerja yang digunakan A4 (21 x 29,7 cm)

4. Sistematika artikel hasil pemikiran adalah: judul; nama penulis (tanpa gelar akademik); abstrak(maksimum 200 kata); kata kunci; pendahuluan (tanpa judul) yang berisi latar belakang dan tujuan atauruang lingkup tulisan; bahasan utama (dapat dibagi ke dalam beberapa sub-bagian); penutup ataukesimpulan; daftar rujukan (hanya memuat sumber-sumber yang dirujuk).

5. Sistematika artikel hasil penelitian adalah: judul; nama penulis (tanpa gelar akademik); abstrak(maksimum 200 kata) yang berisi tujuan, metode dan hasil penelitian; kata kunci; pendahuluan (tanpajudul) yang berisi latar belakang, sedikit kajian pustaka, dan tujuan penelitian; metode; hasil dan pembahasan;

kesimpulan dan saran; daftar rujukan (hanya memuat sumber-sumber yang dirujuk)

6. Sumber rujukan sedapat mungkin merupakan pustaka-pustaka terbitan 10 tahun terakhir. Rujukan yangdiutamakan adalah sumber-sumber primer berupa laporan penelitian (termasuk skripsi, tesis, disertasi)atau artikel-artikel penelitian dalam jurnal dan/atau majalah ilmiah.

7. Perujukan dan pengutipan menggunakan teknik rujukan berkurang (nama, tahun). Pencantuman sumberpada kutipan langsung hendaknya disertai keterangan tentang nomor halaman tempat asal kutipan.Contoh: (Davis, 2003: 47).

8. Daftar Rujukan disusun dengan tata cara seperti contoh berikut dan diurutkan secara alfabetis dankronologis. Buku:

Anderson, D, W., Vault, V. D. & Dickson, C. E.

1999. Problem and Prospects for the Decades Ahead:

Competency Based Teacher Education. Berkeley:

McCutchan Publising Co.

Buku kumpulan artikel:

Saukah, A. & Waseso, M.G. (Eds.). 2002. Menulis

Artikel untuk Jurnal Ilmiah (Edisi ke-4, cetakan ke-

1). Malang: UM Press.

Artikel dalam buku kumpulan artikel:

Russel, T. 1998. An Alternative Conception:

Representing Represensation. Dalam P.J. Black &

A.

Lucas (Eds), Children’s Informal Ideas in Science

(hlm. 62-84). London: Routledge.

Artikel dalam jurnal atau majalah:

Kansil, C.L. 2002. Orientasi Baru Penyelenggaraan

Pendidikan Program Profesional dalam

Memenuhi

kebutuhan Dunia Industri. Transpor, XX (4): 57-61.

Artikel dalam koran:

Pitunov, B. 13 Desember, 2002. Sekolah Unggulan

ataukah Sekolah Pengunggulan? Majapahit Pos,

hlm. 4 & 11.

Tulisan/berita dalam koran (tanpa nama

pengarang):

Jawa Pos. 22 April, 1995. Wanita Kelas Bawah Lebih

Mandiri, hlm. 3.

Dokumen resmi:


ISSN : 2302-3791

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

1978. Pedoman Penulisan Laporan Penelitian. Jakarta:

Depdikbud. Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 2 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

1990. Jakarta: PT. Armas Duta Jaya.

Buku terjemahan:

Ary, D., Jacobs, L.C. & Razavieh, A. 1976.

Pengantar Penelitian Pendidikan. Terjemahan oleh

Arief

Furchan. 1982. Surabaya: Usaha Nasional.

Skripsi, Tesis, Disertasi, Laporan Penelitian:

Kuncoro, T. 1996. Pengembangan Kurikulum

Pelatihan Magang di STM Nasional Malang Jurusan

Bangunan, Program Studi Bangunan Gedung: Suatu

Studi Berdasarkan Kebutuhan Dunia

Usaha Jasa Konstruksi. Tesis tidak diterbitkan.

Malang: PPS IKIP MALANG.

Makalah seminar, lokakarya, penataran:

Waseso, M.G 2001. Isi dan Format Jurnal Ilmiah.

Makalah disajikan dalam Seminar Lokakarya

Penulisan Artikel dan Pengelolaan Jurnal Ilmiah,

Universitas Lambungmangkurat, Banjarmasin,

9-11 Agustus.

Internet (karya individual)

Hitchcock, S., Carr, L. & Hall, W. 1996. A Survey of

STM Online Journals, 1990-1995 : The Calm

before the Storm, (Online),

(http://journal.ecs.soton.ac.uk/survey/survey.ht

ml, diakses 12 Juni

1996)

Internet (artikel dalam jurnal online):

Kumaidi. 1998. Pengukuran Bekal Awal Belajar

dan Pengembangan Tesnya. Jurnal Ilmu Pendidikan.

(Online), jilid 5,No. 4,(http://www.malang.ac.id,

diakses 20 Januari 2000).

Internet (bahan diskusi):

Wilson, D. 20 November 1995. Summary of Citing

Internet sites. NETTRAIN Discussion List,

(Online), ([email protected],

diakses 22 November 1995).

Internet (e-mail pribadi):

Naga, D.S ([email protected]). 1 Oktober 1997.

Artikel Untuk JIP. E-mail kepada Ali Saukah

([email protected]).

9. Tata cara penyajian kutipan, table, dan gambar mencontoh langsung tata cara yang digunakan dalam artikel yang telah dimuat. Artikel berbahasa Indonesia menggunakan Pedoman Umum Ejaan BahasaIndonesia yang Disempurnakan (Depdikbud, 1987). Artikel bahasa Inggris menggunakan ragam baku.

10. Semua naskah ditelaah secara anonim oleh mitra bestari reviewers yang ditunjuk oleh penyunting menurut bidang kepakarannya. Penulis artikel diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan (revisi) naskah atas dasar rekomendasi/saran dari mitra bestari atau penyunting, kepastian pemuatan atau penolakan naskah akan diberitahukan secara tertulis.

11. Pemeriksaan dan penyuntingan cetak-coba dikerjakan oleh penyunting dan/atau dengan melibatkan penulis. Artikel yang sudah dalam bentuk cetak-coba dapat dibatalkan pemuatannya oleh penyunting jika diketahui bermasalah. Segala sesuatu yang menyangkut perjanjian pengutipan atau penggunaan software komputer untuk pembuatan naskah atau ihwal lain yang terkait dengan HAKI yang dilakukan oleh penulis artikel, berikut konsekuensi hukum yang mungkin timbul karenanya, menjadi tanggung jawab penuh penulis artikel tersebut.

Documents

PENENTUAN TINGKAT PARTISIPASI PADA … deviasi dari log return saham pada periode tahunan. Volatilitas return saham digunakan untuk menunjukkan fluktuasi saham dan mengetahui seberapa