Jurnal GEMA AKTUALITA. Vol. I )io" l-

,tllost-Ekonomi kreatif erat kaitannya denganplirdungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual{EKI). Pemegang hak yang merasa haknya dilanggar dapatmenempuh upaya hukum baik litigasi (perdata dan pidana)maupun non litigasi. Upaya hukum perdata umumnyadilakukan dalam bentuk gugatan untuk meminta ganti rugi.Hingga saat ini belum ada acuan untuk menentukan berapabesar ganti rugi yang seharusnya diberikan bila terdapatpelanggaran IIKI. Untuk itu unsur-unsur ganti rugi dalamKitab Undang-undang llukum Perdata (KUII Perdata)dapat menjadi acuan dasar untuk menentukan besaranganti rugi dalam perkara HKI.

Kata kunci - HKI gugatan' ganti tugl

I. PsNoeruluaNDemi meningkatkan perekonomiannya, setiap

negara harus menumbuhkan dan memajukanperindustrian. Salah satu aspek penting yang tidak bisadilepaskan dari dunia industri adalah timbulnya hak-hakkekayaan inteleknral (HKI) yang harus dilindungi olehnegara. Dalam segala bidang, HKI ini harus terusdidorong kemunculannya, karena selain menunjukkantingkat kreativitas suatu bangsa, pemunculan HKI yangbaru dapat memberi kontribusi positif terhadapperekonomian.

HKI atau Intellectual Property Riglrs (IPR)secara garis besar adalah "hak untuk menikmati secaraekonomis hasil dari suatu kreativitas intelekhral."l SelainHKI yang "dilahirkan" lewat industri konvensional,mayoritas HKI lahir dari kalangan industri kreatif- Istilah"industri kreatif' (creative industry) semakin dikenaldalam dunia perekonomian dan dapat meliputi berbagaibidang, seperti bidang periklanan, arsitektur, seni,kerajinan, desain, fashion, frlm dan video, musik,penerbitan, perangkat lunak, televisi / radio dan masihbanyak lagi. Industri kreatif adalah industri yang relatifdapat bertahan dalam kondisi perekonomian seperti apa

t Dirlen HKl, Buku Panduan Hak Kekayaan

lntelektual 2003, APEC Publication Number: APEC#203-CT-

01.2. h.3

Penentuan Besaran Ganti Rugi

Dalam Perkara HKI

Rosalinda Elsina S.H, M.KnFakultas Hukum

Universitas Pelita Harapan SurabayaSurabaya, lndonesia

rosalinda. latumahina@uphsurabaya. ac. id

puo, dan karenanya menjadi salah satu tiangperekonomian bangsa. Bermunculannya berbagaikreativitas dan inovasi dalam dunia perindustrian terkaiterat dengan diperlukannya perlindungan atas kekayaanintelektual. Kekayaan intelektual yang dimilikimasyarakat harus mendapatkan perlindungan dari segihukum terlebih dahulu sebelum dieksploitasi lebih jauh.

Ada dua lembaga multilateral yang berhubungandengan HKI, yaitu World Intellectuql PropertyOrganization (WIPO) dan {RIPs (Trade RelatedIntellectual Property Rights). WIPO ada di bawahlembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan TRIPsyang lahir dalam Putaran Uruguay diakomodasi olehWorld Trade Organization (WTO). Indonesia termasukanggota kedua organisasi tersebut dengan meratifikasiParis Convention for the Protection of IndustrialProperty and Convention Establishing the WorldIntillectual Property Organization; meratifikasi hasil-hasil keputusan Uruguay Round dengan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1994 tentang Ratifikasi WTO(pengesahan Agreement Establising the World TradeOrganization) dan Persetujuan TRIPs merupakan salahsatu lampiran pe{anjian ini.

Secara garis besar HKI dibagi ke dalam duabagian, yaitu: Hak Cipta (copyrighl), dan Hak kekayaanindustri (industrial property rights) yang terdiri atasPaten Qtatent), Desain Industri (industrial design), Merek(trademark), Desain Tata Letak Stkuit Terpadu (layoutdesign of integrated circuit) dan Rahasia Dagang (tradesecret). Untuk itu pemerintah telah membuat berbagaiperaturan perundang-undangan yang terkait denganperlindungan HKI, yaitu Undang-undang (Ut) Nomor 30Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, UU Nomor 3lTahun 2000 Tentang Desain Industri, UU Nomor 32Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu,

UU Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten, IJU Nomor 15

Tahun 2001 Tentang Merek, dan UU Nomor 19 Tahun2002TentargHak Cipta.

Konsekuensi dari didaftarkannya HKI kepadanegara, maka pemegang hak mempunyai hak eksklusifatas hak yang didaftarkannya. Pemberian hak monopoli

kepada pencipta kekayaan intelektual memungkinkanpencipta atau penemu tersebut dapat mengeksploitasiciptaan/penemuarurya secara ekonomi. Misakrya