PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

PERT-9A. Latar Belakang dan Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan1. Latar Belakang

Perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia yang dimulai sejak era sebelum dan selama penjajahan, kemudian dilanjutkan dengan era perebutan dan mempertahankan kemerdekaan sampai hingga era pengisian kemerdekaan menimbulkan kondisi dan tuntutan yang berbeda sesuai dengan zamannya. Kondisi dan tuntutan yang berbeda tersebut ditanggapi oleh bangsa Indonesia berdasarkan kesamaan nilainilai perjuangan bangsa yang senantiasa tumbuh dan berkembang. Kesamaan nilai-nilai ini dilandasi oleh jiwa, tekad, dan semangat kebangsaan. Kesemuanya itu tumbuh menjadi kekuatan yang mampu mendorong proses terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam wadah Nusantara.

Nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia dalam Perjuangan Fisik merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan telah mengalami pasang surut sesuai dengan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Semangat perjuangan bangsa telah mengalami penurunan pada titik yang kritis. Hal ini disebabkan antara lain oleh pengaruh globalisasi.

Globalisasi ditandai oleh kuatnya pengaruh lembaga-lembaga kemasyarakatan internasional, negara-negara maju yang ikut mengatur percaturan perpolitikan, perekonomian, sosial budaya serta pertahanan, dan keamanan global. Kondisi ini akan menumbuhkan berbagai konflik kepentingan, baik antara negara. maju dan negara berkembang, antara negara berkembang dan lembaga internasional, maupun antarnegara berkembang. Di samping itu, isu global yang meliputi demokratisasi, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup turut pula mempengaruhi keadaan nasional.

Globalisasi yang juga ditandai oleh pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang informasi, komunikasi, dan transportasi, membuat dunia menjadi transparan seolaholah menjadi sebuah kampung tanpa mengenal batas negara. Kondisi ini menciptakan struktur baru, yaitu struktur global. Kondisi ini akan mempengaruhi struktur dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia, serta akan mempengaruhi pola pikir, sikap, dan tindakan masyarakat Indonesia. Pada akhirnya, kondisi tersebut akan mempengaruhi kondisi mental spiritual bangsa Indonesia.

Semangat perjuangan bangsa yang merupakan kekuatan mental spiritual telah melahirkan kekuatan yang luar biasa dalam masa perjuangan fisik. Sedangkan dalam menghadapi globalisasi dan menatap masa depan untuk mengisi kemerdekaan, kita memerlukan perjuangan non fisik sesuai dengan bidang profesi masing-masing, yang dilandasi oleh nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia, sehingga. kita tetap memiliki wawasan dan kesadaran bernegara, sikap dan perilaku yang cinta tanah air, dan mengutamakan persatuan serta kesatuan bangsa dalam rangka bela negara demi tetap utuh dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perjuangan non fisik sesuai bidang profesi masing-masing tersebut memerlukan sarana kegiatan pendidikan bagi setiap warga negara Indonesia pada umumnya dan mahasiswa sebagai calon cendekiawan pada khususnya, yaitu melalui Pendidikan Kewarganegaraan.

2. Kompetensi yang Diharapkan a. Hakikat Pendidikan

Masyarakat dan pemerintah berupaya untuk menjamin kelangsungan hidup serta kehidupan generasi penerusnya secara berguna dan bermakna. Generasi penerus tersebut diharapkan akan mampu mengantisipasi hari depan mereka yang senantiasa berubah dan selalu terkait dengan konteks dinamika budaya, bangsa, negara, dan hubungan internasional. Pendidikan tinggi tidak dapat mengabaikan realita kehidupan global yang digambarkan sebagai perubahan kehidupan yang penuh dengan paradoks dan ketakterdugaan. Karena itu, Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan agar kita memiliki wawasan

kesadaran bernegara untuk bela negara dan memiliki pola pikir, pola sikap dan perilaku sebagai pola tindak yang cinta tanah air berdasarkan Pancasila. Semua itu diperlukan demi tetap utuh dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Kompetensi yang diharapkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa

"Pendidikan Kewarganegaraan merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warga negara dan negara serta Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) agar menajdi warga negara yang dapat diandalkan oleh Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Pendidikan Kewarganegaraan yang berhasil akan membuahkan sikap mental yang cerdas, penuh rasa tanggung jawab dari peserta didik. Sikap ini disertai dengan perilaku yang :1). Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menghayati nilai-nilai falsafah bangsa.2). Berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.3) Rasional, dinamis, dan sadar, akan hak dan kewajiban sebagai warga negara.4). Bersifat profesional, yang dijiwai oleh kesadaran Bela Negara.5) Aktif memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni, untuk kepentingan kemanusiaan,

bangsa, dan negara.Melalui Pendidikan Kewarganegaraan, warga negara Negara Kesatuan Republik Indonesia

diharapkan mampu: "Memahami, menganalisis, dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa, dan negaranya secara berkesinambungan dan konsisten dengan cita-cita dan tujuan nasional seperti yang digariskan dalam Pembukaan UUD 1945".

B. Hak dan kewajiban warga negara dan penduduk menurut uud’1945 hasil amandemen

Pasal 26(1) Yang menjadi warga. negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain

yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga. negara.(2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. (A-2)(3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. (A-2)Pasal 27(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib

menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.(3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. (A-2)Pasal 28Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan. dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

BAB XA Hak Asasi ManusiaPasa1 28ASetiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. (A-2)Pasal 28B(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. melalui perkawinan yang sah.

(A-2)(2) Setiap anak berhak. atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (A-2)Pasa1 28C

(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan. teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan. demi kesejahteraan umat manusia. (A-2)

(2) Setiap orang. berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. (A-2)

Pasal 28D(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum. yang adil serta

perlakuan yang sama dihadapan hukum. (A-2)(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak. dalam

hubungan kerja.(A-2)(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. (A-2)(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.(A-2) Pasal 28E(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan. dan

pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkan serta. berhak kembali.(A-2)

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati-nuraninya.(A-2)

(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.(A-2)Pasa1 28FSetiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan. lingkungan sosialnya, serta berhak. untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan. informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.(A-2)Pasal 28G(1) Setiap, orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda

yang di bawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu merupakan hak asasi. (A-2)

(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.(A-2)

Pasal 28H(1) Setiap orang berhak hidup, sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan

hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. (A-2)(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan

manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. (A-2)(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh

sebagai manusia yang bermartabat.(A-2)(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih

secara sewenang-wenang oleh siapa pun (A-2)Pasal 28I(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama,

hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.(A-2)

(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. (A-2)

(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. (A-2)

(4) Perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. (A-2)

(5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. (A-,2)

Pasal 28J(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (A-2)(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang, wajib tunduk kepada. pembatasan yang

ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil. sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilal agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. (A-2)

BAB XI AgamaPasal 29(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan

untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu.

BAB XII Pertahanan Dan Keamanam NegaraPasal 30(1) Tiap-tiap warga negara berhak. dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

(A-2)

BAB XIII Pendidikan Dan KebudayaanPasal 31(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan (A4)(2) Setiap warga. negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. (A4)

BAB XIV Perekonomian Nasional Dan Kesejahteraan SosialPasal 34(1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara(2) Negara mengembangkan sistem jaminan social bagi seluruh rakyat dan memperdayakan masyarakat

yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan

umum yang layak PERT-10PPBN, HAM DAN DEMOKRASIPerkembangan Pendidikan Pendahuluan Bela NegaraA. Pengertian - PengertianPendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) adalah pendidikan dasar bela negara guna menumbuhkan kecintaan kepada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia, keyakinan akan kebenaran Pancasila sebagai ideologi negara, kerelaan berkorban untuk negara, serta memberikan awal bela negara.Bela Negara adalah tekad, sikap dan tindakan yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia serta keyakinan akan kebenaran Pancasila sebagai ideologi negara dan kerelaan berkorban guna meniadakan setiap

ancaman, baik dari luar maupun dari dalam negeri, yang membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan negara, kesatuan dan persatuan bangsa, keutuhan wilayah dan yurisdiksi nasional serta nilai – nilai Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.Ketahanan Nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional, di dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, baik dari luar maupun dari dalam negeri dalam bentuk apapun, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan identitas, keutuhan kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan perjuangan nasionalnya. Disiplin nasional adalah sikap mental yang mengandung kepatuhan total terhadap moral pembangunan yang dijiwai oleh ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menyatu dalam kehidupan setiap warga negara Indonesia dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional

Berbagai akftifitas positif warga negara dalam menjalankan roda kehidupan masyarakat merupakan implementasi riil bela negara

PEMAHAMAN TENTANG HAM DAN DEMOKRASI1. Hak Asasi Manusiaa.. Pengertian HAM

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah Tuhan yang melekat pada setiap diri manusia sejak lahir. Dalam perwujudannya, hak asasi manusia tidak dapat dilaksanakan secara mutlak karena. dapat melanggar hak asasi orang lain. Memperjuangkan hak sendiri dengan mengabaikan hak orang lain merupakan tindakan yang tidak manusiawi. Kita wajib menyadari bahwa hak-hak asasi kita selalu. berbatasan dengan hak-hak asasi orang lain, karena itulah ketaatan terhadap aturan menjadi penting.

Dalam berbagai dokumen ataupun pemikiran para tokoh, pengertian hak asasi manusia mungkin berbeda-beda. Tetapi, hampir semua pengertian mengarah pada suatu. garis besar bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang melekat dalam diri manusia yang tanpa hak tersebut manusia menjadi kehilangan inti keberadaan dirinya. Beberapa pengertian dari para tokoh dan dokumen HAM dapat dikemukakan di sini:1) John Locke (Two Treaties on Civil Government)

Hak asasi manusia adalah hak yang dibawa sejak lahir yang secara kodrati melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat (bersifat mutlak). Karena manusia adalah makhluk sosial, hak-hak itu akan berhadapan dengan hak orang lain; oleh sebab itu :a) Hak asasi harus dikorbankan untuk kepentingan masyarakat, sehingga lahir kewajiban.b) Hak asasi semakin berkembang meliputi berbagai bidang kebutuhan, antara lain hak di bidang

politik, ekonomi, dan sosial budaya.2) Koentjoro Poerbapranoto (1976)

Hak asasi adalah hak yang bersifat asasi. Artinya, hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga sifatnya suci.3) UU No. 39 Tahun 1999 (Tentang Hak Asasi Manusia)

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

b. Macam-macam Hak Asasi ManusiaHak asasi yang kita kenal kini mencakup, berbagai aspek kehidupan yang sangat penting manusia.

Walaupun demikian, hak-hak asasi tersebut tidak dengan serta-merta dirumuskan secara lengkap

sebagaimana tercantum dalam dokumen-dokumen perlindungan terhadap HAM. Sesugguhnya pandangan tentang hak asasi manusia sangat beragam dan bersifat dinamis. hal ini faktor-faktor seperti sejarah dan pandangan politik juga berpengaruh terhadap ragaman tersebut.

Beberapa pengertian mengenai hak asasi manusia yang dikemukakan oleh para pemikir hingga abad ke-19 masih sangat mendasar, yaitu menyangkut kemerdekaan untuk menyampaikan pendapat atau bebas dari rasa takut. Pemaknaan terhadap hak asasi manusia kemudian berkembang seiring dengan tingkat kemajuan peradaban, dan karenanya. dewasa ini hak asasi manusia mencakup beberapa bidang berikut:1) Hak-hak asasi pribadi (personal rights), yaitu meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan

memeluk agama, kebebasan bergerak, dan sebagainya.2) Hak-hak asasi ekonomi (property rights), yaitu hak untuk memiliki, membeli, menjual, serta

memanfaatkan sesuatu.3) Hak-hak asasi politik (political rights), yaitu hak ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (dipilih

dan memilih dalam suatu. pemilu), hak untuk mendirikan parpol, dan sebagainya.4) Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan (rights of

legal equality).5) Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan (social and cultural rights), yaitu meliputi hak untuk memilih

pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan, dan sebagainya.6) Hak-hak asasi manusia untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan

(procedural rights). Misalnya, peraturan dalam hal penahanan, penangkapan, penggeledahan, peradilan, dan sebagainya.

c. Pelaksanaan HAM di IndonesiaPatut dicatat bahwa era keterbukaan dan meluasnya opini internasional tentang pentingnya

mengembangkan demokratisasi dan perlindungan terhadap HAM telah memberi tekanan terhadap pemerintahan Orde Baru (Soeharto) untuk melakukan beberapa perubahan. Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) adalah contohnya. Meski kekuasaan, dalam sejarah panjang kekuasaan rezim Orde Baru terdapat praktik penyalahgunaan kekuasaan politik dan kehakiman, penutupan beberapa media massa, dan penghilangan paksa para aktivis pro-demokrasi.

Pasca pemerintahan Orde Baru (era Reformasi), era ketika persoalan demokratisasi dan hak asasi manusia menjadi topik utama, banyak produk peraturan perundangan tentang hak asasi manusia yang dikeluarkan, di antaranya:1) Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.2) UU No. 5 Tahun 1998 tentang pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or

Degrading Treatement or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia).

3) Keppres No. 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti kekerasan terhadap Perempuan.4) Keppres No. 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia.5) Inpres No. 26 Tahun 1998 tentang menghentikan penggunaan istilah pribumi dan nonpribumi dalam

semua perumusan dan penyelenggaraan kebijakan, perencanaan program, ataupun pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

6) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.7) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.8) Amandemen kedua UUD 1945 (2000) Bab X A Pasal 28 A-28 J mengatur secara eksplisit

Pengakuan dan Jaminan Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.

2. Demokrasia. Konsep DemokrasiDefinisi demokrasi adalah sebuah bentuk kekuasaan (kratein) dari/ oleh/ untuk rakyat (demos). Menurut konsep demokrasi, kekuasaan menyiratkan arti politik dan pemerintahan, sedangkan rakyat beserta

warga masyarakat didefinisikan sebagai warga negara. Kenyataannya, baik dari segi konsep maupun praktek, demos menyiratkan makna diskriminatif. Demos bukanlah rakyat keseluruhan, tetapi hanya populus tertentu, yaitu mereka yang berdasarkan tradisi atau kesepakatan formal mengontrol akses ke sumber-sumber kekusaan dan bisa mengklaim kepemilikan atas hak-hak prerogratif dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan urusan publik atau pemerintahan.Dalam perkembangan zaman modern, ketika kehidupan memasuki skala luas, tidak lagi berformat lokal, dan demokrasi tidak mungkin lagi direalisasikan dalam wujud partisipasi langsung, masalah diskriminasi dalam kegiatan politik tetap berlangsung meskipun prakteknya berbeda dari pengalaman yang terjadi di masa Yunani kuno. Tidak semua warga negara dapat langsung terlibat dalam perwakilan. Hanya mereka yang karena sebab tertentu seperti kemampuan membangun pengaruh dan menguasai suara politik yang terpilih sebagai wakil. Sementara sebagian besar rakyat hanya dapat puas jika kepentingannya terwakili. Mereka tak memiliki kemampuan dan kesempatan yang sama untuk mengefektifkan hak-hak mereka sebagai warga negara.

b. Bentuk Demokrasi dalam Pengertian Sistem Pemerintahan Negara1. Bentuk DemokrasiSetiap negara mempunyai ciri khas dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat atau demokrasinya. Hal ini ditentukan oleh sejarah negara yang bersangkutan, kebudayaan, pandangan hidup, serta tujuan yang ingin dicapainya. Ada berbagai bentuk demokrasi dalam sistem pemerintahan negara, antara lain :a) Pemerintahan Monarki, monarki mutlak (absolut), monarki konstitusional, dan monarki parlementer.b) Pemerintahan Republik, berasal dari bahasa Latin Res yang berarti pemerintahan dan Publica yang

berarti rakyat. Dengan demikian Pemerintahan Republik dapat diartikan sebagai pemerintahan yang dijalankan oleh dan untuk kepentingan orang banyak (rakyat).

2. Kekuasaan dalam PemerintahanKekuasaan pemerintahan dalam negara dipisahkan menjadi tiga cabang kekuasaan yaitu : kekuasaan legislatif (kekuasaan untuk membuat undang-undang), kekuasaan eksekutif (kekuasaan untuk menjalankan undang-undang), dan kekuasaan yudikatif (kekuasaan untuk mengadili jalannya pelaksanaan undang-undang)

PERT 11WAWASAN NUSANTARAA. Latar Belakang wawasan suatu bangsa

Allah berfirman ‘Sesungguhnya Kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang wanita, dan Kami menjadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, untuk saling mengenal’.

Dari firman ini dapat dipahami bahwa Tuhan menciptakan manusia beraneka ragam. Keaneka ragaman tersebut menimbulkan perbedaan pendapat, kehidupan, kepercayaan dalam hubungan dengan penciptanya dan melaksanakan hubungan dengan sesamanya, dan dalam cara melihat serta memahami sesuatu. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, keanekaragaman tersebut memerlukan perekat agar bangsa yang bersangkutan dapat bersatu memelihara keutuhan negaranya.

Pemerintah dan rakyat memerlukan suatu konsepsi berupa wawasan nasional untuk menyelenggarakan kehidupannya. Wawasan ini dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan hidup, keutuhan wilayah serta jati diri bangsa.srta harus mampu memberi inspirasi pada suatu bangsa dalam menghadapi berbagai hambatan dan tantangan yang ditimbulkan oleh lingkungan strategis dan dalam. mengejar kejayaannya.

Dalam mewujudkan aspirasi dan perjuangan, satu bangsa perlu memperhatikan tiga faktor utama yaitu pertama bumi atau ruang di mana bangsa itu hidup, kedua jiwa, tekad. dan semangat manusianya atau rakyatnya, dan ketiga lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, wawasan nasional adalah cara

pandang suatu bangsa yang telah menegara tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensinya yang serba terhubung (melalui interaksi dan interrelasi) dan dalam pembangunannya di lingkungan nasional, regional, serta global.

B. Teori-teori yang membentuk wawasan suatu bangsaWawasan nasional suatu bangsa dibentuk dan dijiwai oleh paham kekuasaan dan geopolitik yang

dianutnya. Beberapa teori paham kekuasaan dan teori geopolitik diuraikan sebagai berikut :1. Teori-Teori Kekuasaana. Paham Machiavelli (Abad XVII)

Machiavelli, seorang pakar ilmu politik dalam pemerintahan Republik Florence, sebuah negara kecil di Italia Utara (sekitar abad XVII). Dalam bukunya tentang politik yang diterjermahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul " The Prince", Machiavelli memberikan pesan tentang cara membentuk kekuatan politik yang besar agar sebuah negara dapat berdiri dengan kokoh. Di dalamnya terkandung beberapa postulat dan cara pandang tentang bagaimana memelihara kekuasaan politik. Menurut Machiavelli, sebuah negara akan bertahan apabila menerapkan dalil-dalil berikut: pertama, segala cara dihalalkan dalam merebut dan mempertahankan kekuasaan; kedua, untuk menjaga kekuasaan rezim, politik adu domba ("divide et impera') adalah sah; dan ketiga, dalam dunia politik (yang disamakan dengan kehidupan binatang buas), yang kuat pasti dapat bertahan dan menang.b. Paham Kaisar Napoleon Bonaparte (abad XVIII)

Kaisar Napoleon merupakan tokoh revolusioner di bidang cara pandang, selain penganut yang baik dari Machiavelli. Napoleon berpendapat bahwa perang di masa depan akan merupakan perang total yang mengerahkan segala daya upaya dan kekuatan nasional. Dia berpendapat bahwa kekuatan politik harus didampingi oleh kekuatan logistik dan ekonomi nasional. Kekuatan ini juga perlu didukung oleh kondisi sosial budaya berupa ilmu pengetahuan dan teknologi demi terbentuknya kekuatan hankam untuk menduduki dan menjajah negara-negara di sekitar Prancis. Karena itu terjadi invasi militer besar-besaran Napoleon terhadap negara-negara tetangga dan pada akhirnya ia tersandung di Rusia. Ketiga postulat Machiavelli telah diimplementasikan dengan sempurna oleh Napoleon, namun menjadi bumerang bagi dirinya sehingga pada akhir kariernya ia dibuang ke pulau Elba.c. Paham Jenderal Clausewitz (abad XVIII)

Pada era Napoleon, Jenderal Clausewitz sempat terusir oleh tentara Napoleon dari negaranya sampai ke Rusia. Clausewitz akhirnya bergabung dan menjadi penasihat militer Staf Umum Tentara Kekaisaran Rusia. Sebagaimana kita ketahui, invasi tentara Napoleon pada akhirnya terhenti di Moskow dan diusir kembali ke Prancis. Clausewitz, setelah Rusia bebas kembali, diangkat menjadi kepala sekolah staf dan komando Rusia. Di sana dia menulis sebuah buku tentang perang berjudul Vom Kriege (Tentara Perang). Menurut Clausewitz, perang adalah kelanjutan politik dengan cara lain. Baginya, peperangan adalah sah-sah saja untuk mencapai tujuan nasional suatu bangsa. Pemikiran inilah yang membenarkan Prusia berekspansi sehingga menimbulkan Perang Dunia I dengan kekalahan di pihak Prusia atau Kekaisaran Jerman.d. Paham Feuerbach dan Hegel

Paham materialisme Feuerbach dan teori sintesis Hegel menimbulkan dua aliran besar Barat yang berkembang di dunia, yaitu kapitalisme di satu pihak dan komunisme di pihak lain. Pada abad XVII paham perdagangan bebas yang merupakan nenek moyang liberalisme sedang marak. Saat itu orang-orang berpendapat bahwa ukuran keberhasilan ekonomi suatu negara adalah seberapa besar surplus ekonominya, terutama diukur dengan emas. Paham ini memicu nafsu kolonialisme negara Eropa Barat dalam mencari emas ke tempat lain. Inilah yang memotivasi Columbus untuk mencari daerah baru, kemudian Magellan, dan lain-lainnya. Paham ini pula yang mendorong Belanda untuk melakukan perdagangan (VOC) dan pada akhirnya menjajah Nusantara selama 3,5 abad.e. Paham Lenin (abad XIX)

Lenin telah memodifikasi paham Clausewitz. Menurutnya, perang adalah kelanjutan politik dengan cara kekerasan. Bagi Leninisme/ komunisme, perang atau pertumpahan darah atau revolusi di seluruh dunia adalah sah dalam rangka mengkomuniskan seluruh bangsa di dunia. Karena itu, selama Perang Dingin, baik Uni Soviet maupun RRC berlomba-lomba untuk mengekspor paham komunis ke seluruh dunia. G.30.S/PKI adalah salah satu komoditi ekspor RRC pada tahun 1965. Sejarah selanjutnya menunjukkan bahwa paham komunisme ternyata berakhir secara tragis seperti runtuhnya Uni Soviet.

2. Teori Teori GeopolitikGeopolitik berasal dari kata "geo" atau bumi dan politik yang berarti kekuatan yang didasarkan pada

pertimbangan-pertimbangan dasar dalam menentukan alternatif kebijaksanaan nasional untuk mewujudkan tujuan nasional.

Beberapa pendapat dari pakar-pakar Geopolitik antara lain sebagai berikut:a. Pandangan Frederich Ratzel

Pada abad ke-19, Frederich Ratzel merumuskan untuk pertama kalinya Ilmu Bumi Politik sebagai hasil penelitiannya yang ilmiah dan universal. Pokok-Pokok ajaran Frederich Ratzel adalah sebagai berikut:1) Dalam hal-hal tertentu pertumbuhan negara dapat dianalogikan dengan pertumbuhan organisme yang memerlukan ruang lingkup, melalui proses lahir, tumbuh, berkembang, mempertahankan hidup, menyusut, dan mati.2) Negara identik dengan suatu ruang yang ditempati oleh kelompok politik dalam arti kekuatan. Makin luas potensi ruang tersebut, makin besar kemungkinan kelompok politik itu tumbuh (teori ruang, konsep ruang).3) Suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam. Hanya bangsa yang unggul saja yang dapat bertahan hidup terus dan langgeng.4) Semakin tinggi budaya suatu bangsa, semakin besar kebutuhannya akan sumber daya alam. Apabila wilayah/ ruang hidup tidak mendukung, bangsa tersebut akan mencari pemenuhan kebutuhan kekayaan alam di luar wilayahnya (ekspansi). Hal ini melegitimasikan hukum ekspansi, yaitu perkembangan atau dinamika budaya dalam bentuk gagasan, kegiatan (ekonomi, perdagangan, perindustrian/ produksi) harus diimbangi oleh pemekaran wilayah, batas-batas suatu negara pada hakikatnya bersifat sementara. Apabila ruang hidup negara sudah tidak dapat memenuhi keperluan, ruang itu dapat diperluas dengan mengubah batas-batas negara baik secara damai maupun melalui jalan kekerasan atau perang.b. Pandangan Rudolf Kjellen

Kjellen melanjutkan ajaran. Ratzel tentang teori organisme. Kjellen menegaskan. bahwa negara adalah suatu organisme yang dianggap sebagai "prinsip dasar". Esensi ajaran Kjellen adalah sebagai berikut:1) Negara merupakan satuan biologis, suatu organisme hidup, yang memiliki intelektual. Negara dimungkinkan untuk memperoleh ruang yang cukup luas agar kemampuan dan kekuatan rakyatnya dapat berkembang secara bebas.2) Negara merupakan suatu sistem politik/ pemerintahan yang meliputi bidang-bidang: geopolitik, ekonomi politik, demo politik, sosial politik, dan krato politik (politik memerintah).3) Negara tidak harus bergantung pada sumber pembekalan luar. Ia harus mampu berswasembada serta memanfaatkan kemajuan kebudayaan dan teknologi untuk meningkatkan kekuatan nasionalnya ke dalam, untuk mencapai persatuan dan kesatuan yang harmonis dan ke luar, untuk memperoleh batas-batas negara yang lebih baik. Sementara itu, Kekuasaan Imperium Kontinental dapat mengontrol kekuatan di laut.c. Pandangan Karl Haushofer

Pandangan Karl Haushofer berkembang di Jerman ketika negara ini berada di bawah kekuasaan Adolf Hitter. Pandangan ini juga dikembangkan di Jepang dalam ajaran Hako Ichiu yang dilandasi oleh

semangat militerisme dan fasisme. Pokok-pokok teori Haushofer ini pada dasarnya menganut teori/ ajaran/ pandangan Kjellen, yaitu:1) Kekuasaan Imperium Daratan yang kompak akan dapat mengejar kekuasaan Imperium Maritim untuk menguasai pengawasan di laut.2) Beberapa negara besar di dunia akan timbul dan akan menguasai Eropa, Afrika, Asia Barat (Jerman dan Italia) serta Jepang di Asia Timur Raya.3) Geopolitik adalah doktrin negara yang menitik beratkan soal soal strategi perbatasan. Ruang hidup bangsa dan tekanan tekanan kekuasaan dan sosial yang rasial mengharuskan pembagian baru kekayaan alam di dunia.d. Pandangan Sir Halford Mackinder

Teori ahli Geopolitik ini pada dasarnya menganut "konsep kekuatan" dan mencetuskan Wawasan Benua, yaitu konsep kekuatan di darat. Ajarannya menyatakan: barang siapa dapat menguasai "Daerah Jantung", yaitu Eurasia (Eropa dan Asia), ia akan dapat menguasai "Pulau Dunia", yaitu Eropa, Asia, dan Afrika. Selanjutnya, barang siapa dapat menguasai pulau dunia akhirnya dapat menguasai dunia.e. Pandangan Sir Walter Raleigh dan Alfred Thyer Mahan

Kedua ahli ini mempunyai gagasan "Wawasan Bahari", yaitu kekuatan di lautan. Ajarannya mengatakan bahwa barang siapa menguasai lautan akan menguasai "perdagangan". Menguasai perdagangan berarti menguasai "kekayaan dunia" sehingga pada akhirnya menguasai dunia.f. Pandangan W Mitchel, A Saversky, Giulio Douhet, dan John Frederik Charles Fuller

Keempat ahli geopolitik ini berpendapat bahwa kekuatan di udara justru yang paling menentukan. Mereka melahirkan teori "Wawasan Dirgantara" yaitu konsep kekuatan di udara. Kekuatan di udara, hendaknya mempunyai daya yang dapat diandalkan untuk menangkis ancaman dan melumpuhkan kekuatan lawan dengan menghancurkannya di kandangnya sendiri agar lawan tidak mampu lagi menyerang.g. Ajaran Nicholas J Spykman

Ajaran ini menghasilkan teori yang dinamakan Teori Daerah Batas (rimland), yaitu teori wawasan kombinasi yang menggabungkan kekuatan darat, laut, dan udara. Dalam pelaksanaannya, teori ini disesuaikan dengan keperluan dan kondisi suatu negara.

C. Ajaran Wawasan Nasional IndonesiaWawasan Nasional Indonesia merupakan wawasan yang dikembangkan berdasarkan teori wawasan

nasional secara universal. Wawasan tersebut dibentuk dan dijiwai oleh paham kekuasaan bangsa Indonesia dan geopolitik Indonesia.1. Paham Kekuasaan Bangsa Indonesia

Bangsa Indonesia yang berfalsafah dan berideologi Pancasila menganut paham tentang perang dan damai: "Bangsa Indonesia cinta damai, akan tetapi lebih cinta. kemerdekaan." Wawasan nasional bangsa Indonesia tidak mengembangkan ajaran tentang kekuasaan dan adu kekuatan, karena hal tersebut mengandung benih-benih persengketaan dan ekspansionisme. Ajaran wawasan nasional bangsa Indonesia menyatakan bahwa: ideologi digunakan sebagai landasan idiil dalam menentukan politik nasional, dihadapkan pada kondisi dan konstelasi geografi Indonesia dengan segala aspek kehidupan nasionalnya. Tujuannya adalah agar bangsa Indonesia dapat menjamin kepentingan bangsa dan negaranya di tengah-tengah perkembangan dunia.2. Geopolitik Indonesia

Pemahaman tentang kekuatan dan kekuasaan yang dikembangkan di Indonesia didasarkan pada pemahaman tentang paham perang dan damai serta disesuaikan dengan kondisi dan konstelasi geografi Indonesia. Sedangkan pemahaman tentang negara Indonesia menganut paham negara kepulauan, yaitu paham yang dikembangkan dari asas archipelago yang memang berbeda dengan pemahaman archipelago di negara-negara Barat pada umumnya. Perbedaan yang esensial dari pemahaman ini adalah

bahwa menurut paham Barat, laut berperan sebagai "pemisah" pulau, sedangkan menurut paham Indonesia laut adalah "penghubung" sehingga wilayah negara menjadi satu kesatuan yang utuh sebagai "Tanah Air" dan disebut Negara Kepulauan.

3. Dasar Pemikiran Wawasan Nasional IndonesiaDalam menentukan, membina, dan mengembangkan wawasan nasionalnya, bangsa Indonesia

menggali dan mengembangkan dari kondisi nyata yang terdapat di lingkungan Indonesia sendiri. Wawasan Nasional Indonesia dibentuk dan dijiwai oleh pemahaman kekuasaan bangsa Indonesia yang berlandaskan falsafah Pancasila dan oleh pandangan geopolitik Indonesia yang berlandaskan pemikiran kewilayahan dan kehidupan bangsa Indonesia. Karena itu, pembahasan latar belakang filosofis sebagai dasar pemikiran pembinaan dan pengembangan wawasan nasional Indonesia ditinjau dari:a. Latar belakang pemikiran berdasarkan falsafah Pancasila. b. Latar belakang pemikiran aspek Kewilayahan Nusantara. c. Latar belakang pemikiran aspek Sosial Budaya Bangsa Indonesia. d. Latar belakang pemikiran aspek Kesejarahan Bangsa Indonesia.

PERT 12A. Pengertian Wawasan Nusantara1. Pengertian Wawasan Nusantara berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun

1993 dan 1998 tentang GBHN adalah sebagai berikut ‘Wawasan Nusantara yang merupakan wawasan nasional yang bersumber pada Pancasila dan berdasarkan UUD 1945 adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional

2. Pengertian Wawasan Nusantara menurut Prof DR. Wan Usman (Ketua Program S-2 PKN-UI) adalah ‘Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam.

3. Pengertian Wawasan Nusantara, menurut Kelompok Kerja Wawasan Nusantara, yang diusulkan menjadi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan dibuat di Lemhannas tahun 1999 adalah sebagai berikut "Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kebidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional’

B. Yurisdiksi NusantaraBatas wilayah nusantara berada pada :Utara 06.08 LUSelatan 11.15 LSBarat 94.45 BTTimur 141.05 BTUtara-Selatan 1.888 kmBarat-timur 5.110 kmTerdiri dari 17.508 pulau, 65 % wilayah laut dan 35% wilayah darat.

C. Unsur Dasar Konsepsi Wawasan NusantaraKonsepsi Wawasan Nusantara terdiri dari tiga unsur dasar yaitu wadah (contour), isi (content), dan tata laku (conduct).1. Wadah (Contour)

Wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki kekayaan alam dan penduduk dengan aneka ragam budaya. Setelah menegara dalam

Negara Kesatuan Republik Indonesia, bangsa Indonesia memiliki organisasi kenegaraan yang merupakan wadah berbagai kegiatan kenegaraan dalam wujud suprastruktur politik. Sementara itu, wadah dalam kehidupan bermasyarakat adalah berbagai lembaga dalam wujud infrastruktur politik.

2. Isi (Content)Isi adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan citacita serta tujuan nasional yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945. Untuk mencapai aspirasi yang berkembang di masyarakat maupun cita-cita dan tujuan nasional seperti tersebut di atas, bangsa Indonesia harus mampu menciptakan persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan dalam kehidupan nasional. Isi menyangkut dua hal yang esensial, yaitu:a. Realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama serta pencapaian cita-cita dan tujuan

nasional.b. Persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional.

3. Tata laku (Conduct)Tata laku merupakan hasil interaksi antara wadah dan isi, yang terdiri dari tata laku batiniah dan lahiriah. Tata laku batiniah mencerminkan jiwa, semangat, dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia, sedangkan tata laku lahiriah tercermin dalam tindakan, perbuatan, dan perilaku dari bangsa Indonesia. Kedua hal tersebut akan mencerminkan identitas jati diri atau kepribadian bangsa Indonesia berdasarkan kekeluargaan dan kebersamaan yang memiliki rasa bangga dan cinta kepada bangsa dan tanah air sehingga menimbuhkan nasionalisme yang tinggi dalam semua aspek kehidupan nasional.

D. Hakikat Wawasan NusantaraHakikat Wawasan Nusantara adalah keutuhan nusantara, dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup nusantara demi kepentingan nasional. Hal tersebut berarti bahwa setiap warga bangsa dan aparatur negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Demikian juga produk yang dihasilkan oleh lembaga negara harus dalam lingkup dan demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia, tanpa menghilangkan kepentingan lainnya, seperti kepentingan daerah, golongan, dan orang per orang.

E. Asas Wawasan NusantaraAsas Wawasan Nusantara merupakan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia (suku bangsa atau golongan) terhadap kesepakatan bersama. Harus disadari bahwa jika asas wawasan nusantara diabaikan, komponen pembentuk kesepakatan bersama akan melanggar kesepakatan bersama tersebut, yang berarti bahwa tercerai berainya bangsa dan negara Indonesia. Asas Wawasan Nusantara terdiri dari: kepentingan yang sama, tujuan yang sama, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, dan kesetiaan terhadap ikrar atau kesepakatan bersama demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan. Adapun rincian dari asas tersebut berupa: a). Kepentingan yang sama, b). Keadilan, yang berarti kesesuaian pembagian hasil dengan andil, jerih payah usaha, dan kegiatan

baik orang perorangan,, golongan, kelompok, maupun daerah, c). Kejujuran, yang berarti keberanian berpikir, berkata, dan bertindak sesuai realita serta ketentuan yang

benar biarpun realita atau ketentuan itu pahit dan kurang enak didengarnya. Demi kebenaran dan kemajuan bangsa dan negara, hal ini harus dilakukan.

d). Solidaritas, yang berarti diperlukannya rasa setia kawan, mau memberi dan berkorban bagi orang lain tanpa meninggalkan ciri dan karakter budaya masing-masing.

e). Kerja sama berarti adanya koordinasi, saling pengertian yang didasarkan atas kesetaraan sehingga kerja kelompok, baik kelompok yang kecil maupun kelompok yang lebih besar, dapat tercapai demi terciptanya sinergi yang lebih baik.

f). Kesetiaan terhadap kesepakatan bersama

F. Kedudukan.Wawasan Nusantara dalam paradigma nasional dapat dilihat dari stratifikasinya sebagai berikut:

1 Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa dan dasar negara berkedudukan sebagai landasan idiil.2 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara, berkedudukan sebagai landasan

konstitusional.3 Wawasan Nusantara sebagai visi nasional, berkedudukan sebagai landasan visional.4. Ketahanan Nasional sebagai konsepsi nasional, berkedudukan sebagai landasan konsepsional.5. GBHN sebagai politik dan strategi nasional atau sebagai kebijaksanaan dasar nasional,

berkedudukan sebagai landasan operasional.G. Fungsi

Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

H. TujuanWawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah. Hal tersebut bukan berarti menghilangkan kepentingan-kepentingan individu, kelompok, suku bangsa, atau daerah. Kepentingan-kepentingan tersebut tetap dihormati, diakui, dan dipenuhi, selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat banyak.

I Sasaran Implementasi Wawasan Nusantara dalam Kehidupan NasionalSebagai cara pandang dan visi nasional Indonesia, Wawasan Nusantara harus dijadikan arahan, pedoman, acuan, dan tuntunan bagi setiap individu bangsa Indonesia dalam membangun dan memelihara tuntutan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, implementasi atau penerapan Wawasan Nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan negara1. Implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim

penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut nampak dalam wujud pemerintahan yang kuat aspiratif dan terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat.

2. Implementasi Wawasan Nusantara dalam. kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil. Di samping itu, implementasi Wawasan Nusantara mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antardaerah secara timbal balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri.

3. Implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan atau kebhinekaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Sang Pencipta. Implementasi ini juga. akan menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun dan bersatu tanpa membedabedakan suku, asal usul daerah, agama atau kepercayaan, serta. golongan berdasarkan status sosialnya.

4. Implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan hankam akan menumbuh-kembangkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa, yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia. Kesadaran dan sikap cinta tanah air dan bangsa serta bela negara ini akan menjadi modal utama yang akan menggerakkan partisipasi setiap warga negara Indonesia dalam menanggapi setiap bentuk ancaman, seberapa pun kecilnya dan dari mana pun datangnya, atau setiap gejala yang membahayakan keselamatan bangsa dan kedaulatan negara.

PERT 13KETAHANAN NASIONAL

A. Latar BelakangSejak Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia tidak luput dari

berbagai gejolak. dan ancaman dari dalam maupun luar negeri yang nyaris membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Meskipun demikian, bangsa Indonesia telah mampu mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatannya terhadap ancaman dari luar maupun dari dalam.

Dengan posisi geografis, potensi sumber kekayaan alam, serta besarnya jumlah dan kemampuan penduduk yang dimilikinya, Indonesia menjadi ajang persaingan kepentingan dan perebutan pengaruh negara-negara besar dan adikuasa. Hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung, dan akan menimbulkan dampak negatif terhadap segenap aspek kehidupan dan mempengaruhi, bahkan membahayakan, kelangsungan hidup dan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, namun masih tetap tegak berdiri sebagai satu bangsa dan negara yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Hal tersebut membuktikan bahwa bangsa Indonesia memiliki keuletan dan ketangguhan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam mengatasi setiap bentuk tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan dari mana pun datangnya. Dalam rangka menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa kini dan di masa yang akan datang, bangsa Indonesia harus tetap memiliki keuletan dan ketangguhan yang perlu dibina secara konsisten dan berkelanjutan.

Republik Indonesia bukanlah negara kekuasaan yang penyelenggaraannya didasarkan atas kekuasaan semata sehingga menciptakan sistem dan pola kehidupan politik yang totaliter, melainkan negara hukum. Di dalam negara hukum, penyelenggaraan kekuasaan dibenarkan dan diatur menurut hukum yang berlaku. Hukum sebagai pranata sosial disusun bukan untuk kepentingan golongan atau perorangan, tetapi untuk kepentingan seluruh rakyat dan bangsa sehingga dapat menjaga ketertiban seluruh masyarakat.

Dengan demikian kondisi Kehidupan Nasional merupakan pencerminan Ketahanan Nasional yang didasari oleh landasan idiil Pancasila, landasan konstitusional UUD 1945, dan landasan visional Wawasan Nusantara. Ketahanan Nasional adalah kondisi yang harus dimiliki dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Pengertian Ketahanan. Nasional IndonesiaKetahanan Nasional (Tannas) Indonesia adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi

segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi. Tannas berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam dan untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasionainya.

Dalam pengertian tersebut, Ketahanan Nasional adalah kondisi kehidupan nasional yang harus diwujudkan. Kondisi kehidupan tersebut sejak dini dibina secara terus-menerus dan sinergis mulai dari pribadi, keluarga, lingkungan, daerah dan nasional. Proses berkelanjutan untuk mewujudkan kondisi tersebut dilakukan berdasarkan pemikiran geostrategi berupa konsepsi yang dirancang dan dirumuskan dengan memperhatikan kondisi bangsa dan konstelasi geografi Indonesia. Konsepsi tersebut dinamakan Konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia.

C. Pengertian Konsepsi Ketahanan Nasional IndonesiaKonsepsi Ketahanan Nasional (Tannas) Indonesia adalah konsepsi pengembangan kekuatan nasional

melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi, dan selaras dalam. seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh dan terpadu berlandaskan Pancasila, UUD 1945, dan Wawasan Nusantara. Dengan kata lain, Konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia merupakan pedoman (sarana) untuk meningkatkan (metode) keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan.

Kesejahteraan dapat digambarkan sebagai kemampuan bangsa dalam menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai nasionalnya demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Sedangkan keamanan adalah kemampuan bangsa untuk melindungi nilai-nilai nasionalnya terhadap ancaman dari luar maupun dari dalam negeri.

D. Hakikat Tannas dan Konsepsi Tannas Indonesia1. Hakikat Ketahanan Nasional Indonesia adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung

kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup, bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional.

2. Hakikat konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia adalah pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan nasional.

E. Asas-Asas Tannas IndonesiaAsas Ketahanan Nasional Indonesia adalah tata laku berdasarkan nilainilai Pancasila, UUD1945, dan

Wawasan Nusantara, yang terdiri dari :1. Asas Kesejahteraan dan Keamanan

Kesejahteraan dan keamanan dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dan merupakan kebutuhan manusia yang mendasar dan esensial. Dengan demikian, kesejahteraan dan keamanan merupakan asas dalam sistem kehidupan nasional. Tanpa kesejahteraan dan keamanan, sistem kehidupan nasional tidak akan dapat berlangsung. Kesejahteraan dan keamanan merupakan nilai intrinsik yang ada pada sistem kehidupan nasional itu sendiri. Kesejahteraan maupun keamanan harus selalu ada, berdampingan pada kondisi apa pun.Dalam kehidupan nasional, tingkat kesejahteraan dan keamanan nasional yang dicapai merupakan tolok ukur Ketahanan Nasional.

2. Asas Komprehensif Integral atau Menyeluruh TerpaduSistem kehidupan nasional mencakup segenap aspek kehidupan bangsa dalam bentuk perwujudan persatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi, dan selaras pada seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketahanan Nasional mencakup ketahanan segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh, menyeluruh, dan terpadu (komprehensif integral).

3. Asas Mawas ke Dalam dan Mawas ke LuarSistem kehidupan nasional merupakan perpaduan segenap aspek kehidupan bangsa yang saling berinteraksi. Di samping itu, sistem kehidupan nasional juga berinteraksi dengan. lingkungan sekelilingnya. Dalam proses interaksi tersebut dapat timbul berbagai dampak, baik yang bersifat positif maupun negative. Untuk itu diperlukan sikap mawas ke dalam. maupun ke luar.a. Mawas ke Dalam, bertujuan menumbuhkan hakikat, sifat, dan kondisi kehidupan nasional itu

sendiri berdasarkan nilai-nilai kemandirian yang proporsional untuk meningkatkan kualitas derajat kemandirian bangsa yang ulet dan tangguh. Hal ini tidak berarti bahwa Ketahanan Nasional mengandung sikap isolasi atau nasionalisme sempit.

b. Mawas ke Luar Mawas ke luar bertujuan untuk dapat mengantisipasi dan berperan serta mengatasi dampak lingkungan strategis luar negeri dan menerima kenyataan adanya interaksi dan ketergantungan. dengan dunia internasional. Kehidupan nasional harus mampu mengembangkan kekuatan nasional untuk memberikan dampak ke luar dalam bentuk daya tangkal dan daya tawar. Interaksi dengan pihak lain diutamakan dalam bentuk kerjasama yang saling menguntungkan.

4. Asas KekeluargaanAsas kekeluargaan mengandung keadilan, kearifan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Asas

ini mengakui adanya perbedaan. Perbedaan tersebut harus dikembangkan secara serasi dalam hubungan kemitraan agar tidak berkembang menjadi konflik yang bersifat saling menghancurkan.

F. Sifat Ketahanan Nasional IndonesiaKetahanan Nasional memiliki sifat yang terbentuk dari nilai-nilai yang terkandung dalam landasan

dan asas-asasnya, yaitu:1. Mandiri, Ketahanan Nasional percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri serta pada keuletan dan

ketangguhan, yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah, dengan tumpuan pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa. Kemandirian (independency) ini merupakan prasyarat untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dalam perkembangan global (interdependent).

2. Dinamis, Ketahanan Nasional tidaklah tetap. la dapat meningkat atau menurun, tergantung pada situasi dan kondisi bangsa, negara, serta lingkungan strategisnya. Hal ini sesuai dengan hakikat bahwa segala sesuatu di dunia ini senantiasa berubah dan perubahan itu senantiasa berubah pula. Karena itu, upaya peningkatan Ketahanan Nasional harus senantiasa diorientasikan ke masa depan dan dinamikanya diarahkan untuk pencapaian kondisi kehidupan nasional yang lebih baik.

3. Wibawa, Keberhasilan pembinaan Ketahanan Nasional Indonesia secara berlanjut dan berkesinambungan akan meningkatkan kemampuan dan kekuatan bangsa. Makin tinggi tingkat Ketahanan Nasional Indonesia, makin tinggi pula nilai kewibawaan dan tingkat daya. tangkal yang dimiliki oleh bangsa dan negara Indonesia.

4. Konsultasi dan Kerjasama, Konsepsi Ketahanan NasionaJ Indonesia tidak mengutamakan sikap konfrontatif dan antagonistis, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tetapi lebih mengutamakan sikap konsultatif, kerjasama, serta saling menghargai dengan mengandalkan kekuatan moral dan kepribadian bangsa.

PERT 14A. Perwujudan Ketahanan Nasional

1. Ketahanan Ideologi; Perwujudan ketahanan pada aspek ideologi memerlukan kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara serta berlandaskan pengamalan Pancasila secara konsisten dan berlanjut.2. Katahanan Politik; Perwujudan pada aspek politik memerlukan kehidupan politik bangsa yang sehat, dinamis, dan mampu memelihara stabilitas nasional.3. Ketahanan Ekonomi; Wujud ketahanan ekonomi tercermin dalam kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang mampu memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis, menciptakan kemandirian ekonomi nasional yang berdaya saingtinggi, dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata.4. Ketahanan Sosial Budaya; Wujud ketahanan sosial budaya tercermin dalam kehidupan sosial budaya bangsa yang mampu membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, rukun, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju, dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, serasi, dan seimbang serta mampu menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kehidupan nasional.5. Ketahanan Pertahanan Keamanan; Wujud ketahanan pada aspek pertahanan keamanan tercermin dalam kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi oleh kesadaran bela negara seluruh rakyat. Kondisim ini mengandung kemampuan bangsa dalam memelihara stabilitas pertahanan dan keamanan negara, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya serta mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman.

PERT 15POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL (POLSTRANAS)A. Pengertian Politik dan Strategi dalam Polstranas

Politik secara umum menyangkut proses penentuan tujuan negara dan cara melaksanakannya. Dengan demikian politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, dan distribusi atau alokasi sumber daya.

Politik Nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian definisi politik nasional adalah asas, haluan, usaha serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan (perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian) serta penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional.

Strategi adalah seni dan ilmu menggunakan dan mengembangkan kekuatan (ipoleksosbudhankam) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Strategi nasional disusun untuk pelaksanaan politik nasional, misalnya strategi jangka pendek, menengah, dan panjang. Jadi strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional.B. Proses Penyusunan Polstranas

Polstranas terbagi atas suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Suprastruktur politik meliputi MPR, DPR, Presiden, DPA, BPK dan MA. Sedangkan badan-badan yang ada di masyarakat seperti parpol, ormas, media massa, kelompok kepentingan, kelompok penekan disebut infrastruktur. Suprastruktur dan infrastruktur harus dapat bekerjasama dan memiliki kekuatan yang seimbang.

Mekanisme penyusunan polstranas di tingkat suprasutruktur politik diatur oleh Presiden dan dibantu oleh lembaga tinggi negara dan dewan yang merupakan badab kordinasi seperti Dewan Stabilitas Nasional, Dewan Pertahanan Keamanan Nasional, dan sebagainya.

Proses penyusunan polstranas di tingkat suprasturktur politik dilakukan oleh Presiden setelah menerima GBHN. Selanjutnya Presiden menyusun program kabinet dan memilih menteri-menteri yang akan melaksanakan program tersebut. Program kabinet dapat dipandang sebagai dokumen resmi yang memuat politik nasional yang digariskan oleh Presiden. Strategi Nasional dilaksanakan oleh para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non departemen berdasarkan petunjuk Presiden.

Proses polstranas di tingkat infrastruktur politik merupakan sasaran yang akan dicapai oleh rakyat Indonesia. Sesuai dengan kebijakan politik nasional, penyelenggaran Negara harus mengambil langkah-langkah pembinaan terhadap semua lapisan masyarakat dengan mencantumkan sasaran sektoralnya. Melalui pranata-pranata politik, masyarakat ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik nasional yang semakin tahun semakin berkembang.

C. Lima Tingkat kebijakan dalam Polstranas1. Tingkat Penentu Kebijakan Puncak, yaitu kebijakan tertinggi yang menyeluruh yang

dilaksanakan oleh MPR dan kebijakan Presiden sebagai Kepala Negara yang diatur oleh UUD 45 pasal 10 s.d 15

2. Tingkat Kebijakan Umum, yaitu kebijakan yang menyeluruh nasional di bawah kebijakan puncak berupa penggarisan mengenai masalah makro strategi yang dilaksanakan oleh Presiden dengan persetujuan DPR, seperti Undang-Undang, Perpu, PP, Kepres, Inpres

3. Tingkat Penentu Kebijakan Khusus, yaitu di tingkat para Menteri berupa kebijakan terhadap suatu bidang utama seperti Permen, Kepmen, Inmen.

4. Tingkat Penentu Kebijakan Teknis, yaitu kebijakan terhadap sektor dari bidang utama oleh para pejabat esolon 1, seperti Per Dirjen, Kep Dirjen, dan sebagainya

5. Dua Macam Kekuasaan dalam Pembuatan Aturan Daeraha. Kebijakan Pemerintah Pusat di Daerahb. Kebijakan Kepala Daerah

D. Sistem Manajamen NasionalSistem Manajemen Nasional merupakan suatu sistem dari perpaduan antara tata nilai, struktur

dan proses untuk mencapai kehematan, daya guna, dan hasil guna sebesar mungkin dalam menggunakan sumber dana dan daya nasional demi mencapai tujuan nasional.

Unsur-unsusr utama manajamen nasional dalam bidang ketatanegaraan meliputi :1. Negara sebagai organisasi kekuasaan2. Bangsa Indonesia sebagai pemilik negara3. Pemerintah sebagai unsur Manajer atau Penguasa4. Masyarakat sebagai unsur penunjang dan pemakaiUnsur tersebut di atas secara struktural tersusun atas empat tatanan yaitu TLP (tata laksana

pemerintah), TAN (tata adminisitrasi negara), TPN (tata politik nasional), dan TKM (tata kehidupan masyarakat).

Tata laksana dan tata administrasi pemerintah merupakan tatanan dalam dari sistem manajemen nasional, oleh karena itu dilihat dari sisi prosesnya maka SISMENAS berpusat pada tatanan tersebut dan disebut dengan TPKB (Tatanan Pengambilan Berkewenangan).

Penyelenggaraan TPKB memerlukan proses arus masuk yang dimulai dari TKM lewat TPN. Aspirasi dari TKM dapat berasal dari rakyat, baik secara individu maupun organisasi, parpol, kelompok penekan, organisasi kepentingan, dan pers. Rangkaian kegiatan dallam TPKB menghasilkan berbagai keputusan yang terhimpun dalam proses arus keluar. Arus keluar ini selanjutnya disalurkan ke TPN dan TKM yang berupa berbagai kebijakan. Sementara itu, terdapat suatu proses umpan balik sebagai bagian dari siklus kegiatan fungsional SISMENAS yang menghubungkan arus keluar dengan arus masuk maupun dengan TPKB dan merupkana siklus yang berkesinambungan.E. Otonomi Daerah

UU no 22 tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan dua bentuk otonomi kepada dua daerah, yaitu otonomi terbatas bagi daerah propinsi, dan otonomi luas bagi daerah kabupaten/Kota. UU ini menggantikan UU no 5/1974 dan UU no 5/1979. Perbedaan antara UU yang lama dengan yang baru adalah :

1. UU lama titik pandang kewenangan dimulai dari pusat.2. UU baru, titik pandang kewenangan dimulai dari daerah.UU yang baru sesuai dengan tuntutan reformasi yang mengharapkan adanya pemerataan

pembangunan dan hasil-hasilnya kesemua daerah.Menurut UU no 22/1999, kewenangan daerah mencakup kewenangan bidang pemerintahan,

kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, hankam, peradilan, monoter dan fiskal, agama, serta bidang lain seperti kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengedalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pemibnaan dan pemberdayaan SDM, pemberdayaan sumber daya alam, teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan strandarisasi nasional.

F. Implementasi polstranas pada GBHN1. Bidang Hukum.

a. Mengembangkan budaya hukum di lapisan masyarakatb. Menata sistem hukum nasionalc. Menegakkan hukum secara konsistend. Melanjutkan ratifikasi konvensi internasional dalam bentuk Undang-undange. Meningkatkan integrasi moral dan professional aparat penegak hukumf. Mewujudkan lembaga peradilan yang mandirig. Mengembangkan peraturan yang mendukung kegiatan perekonomian

h. Menyelenggarakan proses peradilan secara cepat, mudah, murah dan terbuka, bebas dari KKNi. Meningkatkan pemahaman dan penyadaran hukum dan penegakan HAMj. Menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran hukum dan HAM yang belum

ditangani secara tuntas.2. Bidang Ekonomi

a. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatanb. Mengembangkan persaingan yang sehat dan adil c. Mengoptimalkan peran pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar.d. Mengupayakan kehidupan yang layak berdasarkan kemanusiaan yang adil bagi masyarakat.e. Mengembangkan perekonomian yang berorientasi globalf. Mengelola kebijakan makro dan mikro ekonomig. Mengembangkan kebijakan fiskalh. Mengembangkan pasar modal i. Mengoptimalkan penggunaan pinjaman luar negerij. Mengembangkan kebijakan industri perdagangan dan investasik. Memberdayakan pengusaha kecil, menengah, dan koperasil. Menata secara efisien, transparan, profesional BUMNm. Mengembangkan hubungan kemitraan yang saling menunjang dan menguntungkann. Mengembangkan sistem ketahanan pangano. Meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan sumber energi dan tenaga listrikp. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publikq. Mengembangkan ketenagakerjaan secara menyeluruh dan terpadur. Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kerja ke luar negeris. Meningkatkan penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan IPTEK sendirit. Mempercepat proses pengentasan kemiskinanu. Mempercepat penyelematan dan pemulihan ekonomiv. Menyehatkan APBNw. Mempercepat rekapitulasi sektor perbankan dan restrukturisasi utang swasta secara

transparan.x. Melaksanakan restrukturisasi aset negara.y. Melakukan renegoisasi edan mempercepat restrukturisasi utang luar negeriz. Melakukan negoisasi dan kerjasama ekonomi bilateral dan multilateral

3. Bidang Politika. Memperkuat keberadaan dan kelangsungan NKRIb. Menyempurnakan UUD 1945c. Meningkatkan peran MPR, DPR, dan lembaga tinggi lainnya.d. Mengembangkan sistem poilitik nasional yang demokratis dan terbukae. Meningkatkan kemandirian parpolf. Meningkatkan pendidikan politik secara intensif dan komprehensifg. Memasyarakatkan dan menerapkn prinsip persamaanh. Menyelenggarakan pemilu yang berkualitasi. Membangun bangsa dan watak bangsa j. Menindaklanjuti paradigma baru TNI