PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG

PERATURAN PERUNDANG-PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANUNDANGAN

R. INDIRA SARIR. INDIRA SARI

DIREKTORAT JENDERAL DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGANUNDANGAN

DASAR HUKUM DIKLAT JAFUNGDASAR HUKUM DIKLAT JAFUNGPERANCANGPERANCANG

PERMENKUMHAM NOMOR M.73.KP.04.12 PERMENKUMHAM NOMOR M.73.KP.04.12 TAHUN 2006 TENTANG PENDIDIKAN DAN TAHUN 2006 TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANUNDANGANDefinisi Diklat Jafung:Definisi Diklat Jafung:Diklat bagi PNS yang akan menduduki Jabatan Diklat bagi PNS yang akan menduduki Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.undangan.Diklat Jafung merupakan persyaratan Diklat Jafung merupakan persyaratan pengangkatan pertama dalam Jabatan pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional PerancangFungsional Perancang

TUJUAN DIKLAT JAFUNGTUJUAN DIKLAT JAFUNGPERANCANGPERANCANG

DALAM RANGKA MEMBENTUK KOMPETENSI DALAM RANGKA MEMBENTUK KOMPETENSI DENGAN TUJUAN UNTUK:DENGAN TUJUAN UNTUK:

•Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Perancang Pertama Jabatan Fungsional Perancang Pertama secara profesional;secara profesional;

•Menciptakan aparatur sebagai pembaharu Menciptakan aparatur sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa;dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa;

•Memantapkan sikap dan semangat Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat; masyarakat;

•Menciptakan kesamaan visi dan dinamika Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikirpola pikir

PESERTA DIKLAT JAFUNGPESERTA DIKLAT JAFUNGPERANCANGPERANCANG

• PERSYARATAN PESERTAPERSYARATAN PESERTA1.1. sehat jasmani yang dibuktikan dengan surat sehat jasmani yang dibuktikan dengan surat

keterangan dokter;keterangan dokter;2.2. DP3 terakhir dengan nilai-nilai rata minimal Baik;DP3 terakhir dengan nilai-nilai rata minimal Baik;3.3. Berpendidikan min. sarjana hukum atau sarjana Berpendidikan min. sarjana hukum atau sarjana

lain di bidang hukum dan pangkat III a/Penata lain di bidang hukum dan pangkat III a/Penata MudaMuda

4.4. Memiliki pengalaman kegiatan perancangan Memiliki pengalaman kegiatan perancangan peraturan perundang-undangan min.2 tahunperaturan perundang-undangan min.2 tahun

5.5. Telah disetujui mengikuti Diklat Suncang oleh Telah disetujui mengikuti Diklat Suncang oleh atasan langsung min. Eselon 3; danatasan langsung min. Eselon 3; dan

6.6. Usia max. 5 (lima) tahun sebelum usia pensiunUsia max. 5 (lima) tahun sebelum usia pensiun7.7. Mengikuti persyaratan lainnya yang ditetapkan Mengikuti persyaratan lainnya yang ditetapkan

oleh BPSDM. oleh BPSDM.

JUMLAH PESERTA DAN WAKTU JUMLAH PESERTA DAN WAKTU PELAKSANAAN DIKLAT JAFUNG PELAKSANAAN DIKLAT JAFUNG

PERANCANGPERANCANG• JUMLAH PESERTA DIKLAT SUNCANGJUMLAH PESERTA DIKLAT SUNCANG Berdasarkan Permenkumham tentang Diklat Berdasarkan Permenkumham tentang Diklat

Suncang,Paling sedikit 25 (dua puluh Suncang,Paling sedikit 25 (dua puluh lima)orang/kelas.lima)orang/kelas.Diklat kali ini jumlah peserta 40 (empat puluh) Diklat kali ini jumlah peserta 40 (empat puluh) orang, yang terdiri orang, yang terdiri Terdiri dari : Terdiri dari :

1.1. Kanwil Kementerian Hukum dan HAMKanwil Kementerian Hukum dan HAM2.2. Instansi Pemerintah lainnya baik Pusat dan Instansi Pemerintah lainnya baik Pusat dan

DaerahDaerah

WAKTU PELAKSANAAN DIKLAT WAKTU PELAKSANAAN DIKLAT JAFUNG PERANCANGJAFUNG PERANCANG

Berdasarkan Permenkumham Berdasarkan Permenkumham tentang Diklat Suncang, waktu tentang Diklat Suncang, waktu pelaksanaan skitar 962 jam atau pelaksanaan skitar 962 jam atau 75 hari.75 hari.

Diklat kali ini dilaksanakan dimulai Diklat kali ini dilaksanakan dimulai tanggal 6 Mei 2013 sampai tanggal 6 Mei 2013 sampai dengan tanggal 19 Juli 2013dengan tanggal 19 Juli 2013

KURIKULUM, MATA KURIKULUM, MATA PENDIDIKAN DAN PELATIHANPENDIDIKAN DAN PELATIHAN

•KOMPONEN DASAR (bobot 5%)KOMPONEN DASAR (bobot 5%)

1. Etika & Kode Etik Perancang1. Etika & Kode Etik Perancang

2. Moral dan Etika2. Moral dan Etika

3. Pembinaan Fisik dan Disiplin3. Pembinaan Fisik dan Disiplin

4. Dinamika Kelompok4. Dinamika Kelompok

KOMPONEN INTI (bobot 79%)KOMPONEN INTI (bobot 79%)

• Dasar-dasar KonstitusionalDasar-dasar Konstitusional• Jenis, Fungsi dan Materi muatan Peraturan Perundang-Jenis, Fungsi dan Materi muatan Peraturan Perundang-

undanganundangan• Metodologi PenelitianMetodologi Penelitian• Metodologi Penyusunan Peraturan Perundang-undanganMetodologi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan• Proses Penyusunan Peraturan Perundang-undanganProses Penyusunan Peraturan Perundang-undangan• Teknik Penyusunan Peraturan perundang-undanganTeknik Penyusunan Peraturan perundang-undangan• Bahasa Peraturan Perundang-undanganBahasa Peraturan Perundang-undangan• Legislasi Semu dan PenetapanLegislasi Semu dan Penetapan• Tata Naskah DinasTata Naskah Dinas• Pelatihan Penyusunan Rancangan Peraturan Pelatihan Penyusunan Rancangan Peraturan

Perundang-undanganPerundang-undangan• Naskah AkademikNaskah Akademik• Proses Litigasi Perundang-undanganProses Litigasi Perundang-undangan• Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan

Konsepsi Peraturan Perundang-undanganKonsepsi Peraturan Perundang-undangan

KELOMPOK PENUNJANG (bobot KELOMPOK PENUNJANG (bobot 6%)6%)

• Prolegnas Dalam Bangunan Hukum NasionalProlegnas Dalam Bangunan Hukum Nasional• Peranan DPR dan DPD dalam Penyusunan dan Peranan DPR dan DPD dalam Penyusunan dan

Pembahasan RUUPembahasan RUU• Peranan Perjanjian Internasional Dalam Sistem Peranan Perjanjian Internasional Dalam Sistem

Hukum NasionalHukum Nasional• Efektifitas Peraturan Perundang-undangan dalam Efektifitas Peraturan Perundang-undangan dalam

MasyarakatMasyarakat• Proses Penyusunan Peraturan DaerahProses Penyusunan Peraturan Daerah• Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah

DaerahDaerah• Hak Asasi ManusiaHak Asasi Manusia• Masalah Aktual Dalam Perkembangan HukumMasalah Aktual Dalam Perkembangan Hukum• Pembinaan Karir Jabatan Fungsional Perancang Pembinaan Karir Jabatan Fungsional Perancang

Peraturan Perundang-undanganPeraturan Perundang-undangan

KELOMPOK LAIN-LAIN (bobot 10%)KELOMPOK LAIN-LAIN (bobot 10%)

• Pengarahan Kediklatan Pengarahan Kediklatan

• Penjelasan ProgramPenjelasan Program

• Jam PimpinanJam Pimpinan

• Praktik Kerja LapanganPraktik Kerja Lapangan

• Kertas Kerja KelompokKertas Kerja Kelompok

• UjianUjian

METODE PEMBELAJARAN METODE PEMBELAJARAN DIKLAT JAFUNG PERANCANGDIKLAT JAFUNG PERANCANG

•CeramahCeramah

•Latihan Aplikasi PerancanganLatihan Aplikasi Perancangan

•Diskusi dan SeminarDiskusi dan Seminar

•Simulasi/Role PlayingSimulasi/Role Playing

TENAGA PENGAJAR DIKLAT TENAGA PENGAJAR DIKLAT JAFUNG PERANCANGJAFUNG PERANCANG

• AkademisiAkademisi

• Pejabat KarirPejabat Karir

• WidyaiswaraWidyaiswara

• Tenaga Pengajar Luar BiasaTenaga Pengajar Luar Biasa

• PakarPakar

• Perancang Peraturan Perundang-Perancang Peraturan Perundang-undanganundangan

PENILAIAN DIKLAT JAFUNG PENILAIAN DIKLAT JAFUNG PERANCANGPERANCANG

•ASPEK SIKAP/AFFECTIVEASPEK SIKAP/AFFECTIVE

•ASPEK PENGUASAANASPEK PENGUASAAN

•UJI KOMPETENSIUJI KOMPETENSI

ASPEK SIKAP/AFFECTIVEASPEK SIKAP/AFFECTIVE

• INTEGRITAS DIRIINTEGRITAS DIRI

Adalah ketaatan, kepatuhan dan Adalah ketaatan, kepatuhan dan kommitmen peserta terhadap kommitmen peserta terhadap seluruh ketentuan yang ditetapkan seluruh ketentuan yang ditetapkan oleh penyelenggaraoleh penyelenggara

Bentuknya: - kehadiran 90%Bentuknya: - kehadiran 90%

- menyelesaikan tugas- menyelesaikan tugas

• KERJASAMAKERJASAMA

Adalah kemampuan untuk Adalah kemampuan untuk berkoordinasi dalam menyelesaikan berkoordinasi dalam menyelesaikan tugas secara timtugas secara tim

Bentuknya : - kontribusi kepada timBentuknya : - kontribusi kepada tim

- mau menerima pendapat- mau menerima pendapat

• PRAKARSAPRAKARSA

Adalah kemampuan untuk mengajukan Adalah kemampuan untuk mengajukan yang bermanfaat bagi kepentingan yang bermanfaat bagi kepentingan kelompokkelompok

Bentuknya : - mengajukan pertanyaanBentuknya : - mengajukan pertanyaan

- mampu memberi saran - mampu memberi saran

ASPEK PENGUASAAN ASPEK PENGUASAAN MATERI MATERI

• KUIS DAN LATIHAN (bobot 20%)KUIS DAN LATIHAN (bobot 20%)

Bentuknya: - pemahaman materiBentuknya: - pemahaman materi

- aplikasi materi- aplikasi materi

Penilaian mulai dari angka 0-100Penilaian mulai dari angka 0-100

• STUDI KASUS (bobot 40%)STUDI KASUS (bobot 40%)

Bentuknya: - efektifitas teknik presentasiBentuknya: - efektifitas teknik presentasi

- penguasaan materi- penguasaan materi

Penilaian mulai dari angka 0-100Penilaian mulai dari angka 0-100

• LATIHAN PENYUSUNAN PUU (bobot 40%)LATIHAN PENYUSUNAN PUU (bobot 40%)

UJI KOMPETENSIUJI KOMPETENSI• PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI

Setelah seluruh mata Diklat Suncang Setelah seluruh mata Diklat Suncang diberikan. Selama 2 (dua) haridiberikan. Selama 2 (dua) hari

• PENYIAPAN SOAL UJI KOMPETENSIPENYIAPAN SOAL UJI KOMPETENSIDibuat oleh Instansi Pembina (Ditjen Dibuat oleh Instansi Pembina (Ditjen Peraturan PUU)Peraturan PUU)

• UNSUR SOAL UJI KOMPETENSIUNSUR SOAL UJI KOMPETENSI1. Konsep/teori (close book)1. Konsep/teori (close book)2. Teknik Perancangan PUU (open book)2. Teknik Perancangan PUU (open book)

• PENILAIAN UJI KOMPETENSIPENILAIAN UJI KOMPETENSIMin. memperoleh nilai 70Min. memperoleh nilai 70

MATERI UJI KOMPETENSIMATERI UJI KOMPETENSI• Materi I (08.00-12.00) - Materi I (08.00-12.00) - Close bookClose book

Teori Peraturan Perundang-undangan, Teori Peraturan Perundang-undangan, Dasar-Dasar Konstitusional, Proses Dasar-Dasar Konstitusional, Proses Penyusunan Peraturan Perundang-Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, dan Pengharmonisasian undangan, dan Pengharmonisasian Peraturan Perundang-undanganPeraturan Perundang-undangan

• Materi II (13.00-17.00) – Materi II (13.00-17.00) – Close bookClose book Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, Naskah Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, Naskah

Akademik, Bahasa Peraturan Akademik, Bahasa Peraturan Perundang-undangan, dan Teknik Perundang-undangan, dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Penyusunan Peraturan Perundang-undanganundangan

•Materi III (08.00-12.00) – Materi III (08.00-12.00) – Close bookClose book

Metodologi Penelitian, Metodologi Metodologi Penelitian, Metodologi Penyusunan Peraturan Perundang-Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Legislasi Semu dan undangan, Legislasi Semu dan Penetapan dan Proses Litigasi Penetapan dan Proses Litigasi Peraturan Perundang-undangan.Peraturan Perundang-undangan.

•Materi IV (13.00-17.00) – Materi IV (13.00-17.00) – Open bookOpen book

Penyusunan Peraturan Perundang-Penyusunan Peraturan Perundang-undanganundangan

KUALIFIKASI KELULUSANKUALIFIKASI KELULUSAN

• SANGAT MEMUASKANSANGAT MEMUASKAN(skor 95,0 – 100)(skor 95,0 – 100)

• MEMUASKANMEMUASKAN(skor 90,0 – 94,9)(skor 90,0 – 94,9)

• BAIK SEKALIBAIK SEKALI(skor 80,0 – 89,0)(skor 80,0 – 89,0)

• BAIKBAIK(skor 70,0 – 79,9)(skor 70,0 – 79,9)

• TIDAK LULUSTIDAK LULUS (skor dibwah 70,0)(skor dibwah 70,0)

SERTIFIKATSERTIFIKAT• Peserta yang mempunyai nilai Uji Peserta yang mempunyai nilai Uji

Kompetensi serendah-rendahnya 70 Kompetensi serendah-rendahnya 70 diberikan Sertifikat Kompetensi Perancang diberikan Sertifikat Kompetensi Perancang PertamaPertama

• Sertifikat Kompetensi Perancang PertamaSertifikat Kompetensi Perancang PertamaMerupakan Surat Tanda Tamat Merupakan Surat Tanda Tamat Pendidikan&Pelatihan Fungsional Pendidikan&Pelatihan Fungsional Perancang PertamaPerancang Pertama

• Jenis, bentuk dan ukuran ditentukan oleh Jenis, bentuk dan ukuran ditentukan oleh Instansi Pembina (Ditjen PP)Instansi Pembina (Ditjen PP)

• Sertifikat ditandatangani oleh Kepala Sertifikat ditandatangani oleh Kepala BPSDM dan Dirjen PP dengan kode BPSDM dan Dirjen PP dengan kode registrasi dari Instansi Pembina (Ditjen PP)registrasi dari Instansi Pembina (Ditjen PP)

SEKIANSEKIAN

DANDAN

TERIMA KASIHTERIMA KASIH