PENDAYAGUNAAN HARTA WAKAF DI KECAMATAN ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48549...PENDAYAGUNAAN HARTA WAKAF DI KECAMATAN KEBON JERUK JAKARTA BARAT Skripsi Diajukan

PENDAYAGUNAAN HARTA WAKAF DI KECAMATAN KEBON JERUK

JAKARTA BARAT

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi

Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S. Sy)

MUHAMMAD FATHUN NIZAM

NIM 1110044200020

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

J A K A R T A

2016 M / 1437 H.

PENDAYAGUNAAN BARTA WAKAF DI KECAMATAN KEBON JERUK

JAKARTA BARAT

Skripsi

Diajukan Kepada Fakuttas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi

Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S. Sy)

Oleh

MUHAMMAD FATILUN NIZAM

NIM 1110044200020

Di Bawah Binibingan

Arip Purkon, M.A.

NIP: 197904272003121002

PROGRAM STUD! HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA 2016M/1437H.

PENGESARAN PANETIA UJIAN

Skripsi bed udul PENDAYAGUNAAN IIARTA WAKAF DI KECAMATAN

KEBO JERIIK JAKARTA BARAT telah diujikan dalam sidang munaqasyah

Fakultas Syariah dan Hukurn Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam

Negri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 27 Juni 2016. Skripsi mi telah

diterima sebagai salah satu syarat untuk mernperoleh gelar Sarjana Program Strata

Satu (S-I) pada Program Studi Hukum Keluarga.

Jakarta, 27 Juni 2016

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

;

Dr.sep PI rr1ahtr, MA. 19 91996031001

PANITL4 UJIAN MUNAQASYAH

1. Ketua : Dr. H. Abdul Halim, M. NIP: 196706081994031

2. Sekertaris : A.rip Purkon, M.A. NIP: 197904272003121002

3. Pembimbing : Arip Purkon, M.A. NIP: 197904272003121002

4. Penguji I : Dr. Alfitrah, MR. NIP: 197202032007011034

5. Penguji II

: Pr, FIM AliWa.fa.,.MA NIP: 1973042420002121007

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ml menyatakan bahwa:

1. Skripsi mi saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai tugas akhir dan syarat

untuk memperoleh Stratal (Si) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas

Islam Negri (UN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Skripsi mi saya buat berdasarkan dengan data yang diperoleh darl pustaka

serta data hasil dari penelitian.

3. Bila didalam penulisan skripsi mi, penulis terbukti menjiplak skripsi yang

lain, maka penulis siap untuk diberi sanksi hukurn berdasarkan ketentuan

yang berlaku di akademik.

Jakarta, 14ApriI 2016 6Rajab 1437

W-A/ i_I RAJ

VD2 6 61

LI2 0 Penulis

v

Abstrak

Muhammad Fathun Nizam, NIM 1110044200020,

“PENDAYAGUNAAN HARTA WAKAF DI KECAMATAN KEBON

JERUK JAKARTA BARAT” Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas

Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta,

1438H/2016M.

Skripsi ini bertujuan mengetahui prosedur masyarakat Kecamatan Kebon

Jeruk mendaftarkan wakaf dan pembuatan sertifikat, karena banyak masyarakat

belum mengetahui dan tidak mensertifikatkan harta wakafnya. Padahal

pemerintah sudah membuat peraturan tentang kewajiban mendaftarkan wakaf

kepada Kantor Urusan Agama Tingkat Kecamatan. Skripsi ini juga membahas

kendala nadzhir dan solusi mereka dalam mengelola wakaf. Tujuannya untuk

mengetahui cara nadzhir mengelola harta wakaf.

Adapun penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang menekankan

pada kualitas pemahaman terhadap penjelasan narasumber wawancara.

Pendekatan yang penulis lakukan menggunakan pendekatan Empiris-Yuridis

dengan mengambil data dari eksperimen dan observasi mengenai fakta-fakta

masyarakat, badan hukum, atau badan pemerintah. Adapun pengelolaan yang

dipakai adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun

pengelolaan bahan hukum dilakukan dengan cara deduktif yaitu menarik

kesimpulan dari permasalahan yang umum terhadap permasalahan yang kongkret

dihadapi.

Hasil penelitian 6 Narasumber wawancara menunjukkan bahwa banyak

harta wakaf Kecamatan Kebon Jeruk belum memiliki sertifikat dan diantaranya

ada yang masih proses di Badan Pertahanan Nasional. Harta wakaf tersebut diurus

Nadzhir. Ada dua tipe Nadzhir, amanah dan tidak amanah. Dalam pengelolaan,

Nadzhir amanah terkadang menemui beberapa kendala sulit khususnya dalam

kepengurusan. Solusi yang mereka tempuh dalam menangani kendala tersebut

sebanyak 99% adalah dengan cara bermusyawarah dengan sesama pengurus,

wakif, masyarakat, dan tokoh agama.

Kata Kunci : Wakaf, Pengelolaan, Nadzhir, Kendala, Solusi.

Pembimbing : Arip Purkon, MA.

Daftar Pustaka : Tahun 2003 sampai dengan 2016.

vi

بسمي اهلل الرحمن الرخيمKATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil ‘alamin. Seiring dengan rahmat Allah, serta

barokahnya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Kepada Allah swt. Kita

memanjatkan pujian, meminta pertolongan, dan memohon ampunan. Kepada-Nya

pula kita meminta perlindungan dari keburukan diri dan kejahatan amal perbuatan.

Shalawat dan salam teriring mahabbah semoga senantiasa tercurahkan

kepada Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang

yang mengikuti ajaran beliau hingga hari Akhir. Dialah Nabi utusan Allah yang

terakhir dan tiada Nabi setelahnya. Kemuliaannya lebih utama dari pada manusia

dan makhluk lainnya, Dialah manusia pilihan yang paling bertakwa dan paling

taat akan perintah-perintah Allah, Rasul yang sangat mencintai umatnya, ridha

Allah agar bisa hidup berdampingan dengan Rasulullah saw disurga merupakan

cita-cita hambanya.

Penulis juga sadar sepenuhnya bahwa diri ini berutang budi kepada banyak

pihak yang telah berkontribusi langsung maupun tidak langsung dalam penulisan

skripsi ini. Penulis juga ingin menyampaikan ungkapan rasa terima kasih yang

sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah menanamkan jasa baik berupa

bimbingan, arahan serta bantuan yang diberikan sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Oleh karena itu, ucapan terima kasih diberikan kepada :

vii

1. Bapak Dr. Asep Saepudin Jahar, MA., Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Bapak Dr. H. Abdul Halim, M.Ag., Ketua Program Studi dan Bapak Arip

Purkon, M.A., sebagai Sekertaris Program Studi Hukum Keluarga Fakultas

Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri (UIN) Syarif Hidayatullah

Jakarta.

3. Bapak Arip Purkon, M.A., Dosen Pembimbing yang telah berkenan

meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan kesabarannya untuk memberikan

bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Ketua KUA Kebon Jeruk, Petugas bidang wakaf KUA Kebon Jeruk, beserta

jajarannya yang telah membantu proses kelancaran dalam memperoleh data-

data yang diperlukan untuk penelitian ini.

5. Para Nadzhir wakaf Kepala Sekolah TK Al-Mustariyyah, Ketua Musholla

Baitul Karim, Pengurus Masjid Al-Anwar, Ketua Musholla Al-Masyhury,

Pengurus Musholla Uswatul Muslimin dan Pengurus Masjid Baitul Karim

yang telah membantu proses kelancaran dalam memperoleh data-data yang

diperlukan untuk penelitian ini.

6. Para responden yang telah membantu proses kelancaran dalam memperoleh

data-data yang diperlukan untuk penelitian ini.

7. Seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum, terima

kasih atas ilmu dan bimbingannya. Seluruh staf Akademik, Program Studi,

Kasubag Keuangan dan Perpustakaan terima kasih atas bantuan dalam upaya

membantu memperlancar penyelesaian skripsi ini.

viii

8. Ayah bapak Drs. Zainuddin Ma’ruf M.Pd.I dan Ibu Faroh S.Pd.I tercinta atas

pengorbanan dan cinta kasihnya baik berupa moril dan materil, serta doa yang

tak terhingga sepanjang masa untuk keberhasilan studi Penulis, segala hormat

penulis persembahkan.

9. Seluruh keluarga besarku yang senantiasa memberi dorongan dan motivasi

agar penulis tetap semangat dalam menempuh studi di kampus tercinta ini.

10. Sahabat-sahabatku tercinta, teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga

yang tidak mungkin dapat penulis sebutkan satu persatu, yang senantiasa

menebarkan benih-benih keceriaan dalam bingkai kebersamaan baik suka

maupun duka.

Besar harapan bagi penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa

saja yang memerlukannya dan dapat memberikan khazanah baru dalam dunia

akademik. Sebagai manusia yang dho’if, yang memiliki keterbatasan dan

kekurangan, tentunya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Akhirnya, hanya

kepada Allah swt. juga kita memohon agar apa yang telah kita lakukan menjadi

suatu investasi yang sangat berharga dan kelak dapat membantu kita di Yaumil

Akhir.

Jakarta, 14 April 2016

Penulis

ix

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ……………………………………………………………. i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ……………………………………….......... ii

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI ………..……………………………… iii

LEMBAR PERNYATAAN …………………………………………………… iv

ABSTRAK …………………………………………………………………..….. v

KATA PENGANTAR …………………………………………………………. vi

DAFTAR ISI ………………………………………………………………...…. ix

BAB I : PENDAHULUAN ……………………………………………………... 1

A. Latar Belakang Masalah …………………………………………………. 1

B. Identifikasi Masalah ……………………………………………………... 2

C. Pembatasan Masalah …………………………………………………….. 3

D. Rumusan Masalah ……………………………………………………….. 3

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian …………………………………………... 4

F. Studi Literatur / Book Review …………………………………………… 5

G. Kerangka Teori …………………………………………………………... 8

H. Metodologi Penelitian ………………………………………………….. 10

I. Sistematika Penulisan …………………………………………………... 13

BAB II : KETENTUAN PERWAKAFAN DI INDONESIA …………...…... 14

A. Pengertian Wakaf …….…...……………………………………………. 14

B. Tujuan Wakaf …………………………………………………………... 15

C. Macam-Macam Wakaf …………………………………………………. 16

D. Rukun dan Syarat Wakaf ……………………………………………….. 18

E. Tata Cara Wakaf ………………………………………………………... 28

F. Tata Cara Pengelolaan Harta Wakaf

Menurut Undang-Undang ………………………………………………. 30

BAB III : DESKRIPSI HARTA WAKAF DI KECAMATAN KEBON

JERUK ………………………………………………………………………… 31

A. Profil Kantor Urusan Agama Kebon Jeruk …………………………….. 31

B. Kesan Masyarakat Tentang Pelayanan Kantor Urusan Agama ………… 37

C. Gambaran Lokasi Wakaf di Kecamatan Kebon Jeruk …………………. 40

D. Penggunaan Tanah Wakaf di Kecamatan Kebon Jeruk ………………... 42

x

BAB IV : PENDAYAGUNAAN HARTA WAKAF DI KECAMATAN

KEBON JERUK ………………………………………………………………. 44

A. Fungsi atau Kegunaan Harta Wakaf

di Kecamatan Kebon Jeruk ……………………………………………... 44

B. Kendala yang Dihadapi Nadzhir dalam

Pengelolaan Harta Wakaf ………………………………………………. 47

C. Solusi yang Ditempuh Nadzhir untuk

Menangani Segala Kendala …………………………………………….. 51

D. Strategi Pengembangan Pendayagunaan Harta Wakaf ………………… 53

BAB V : PENUTUP …………………………………………………………... 59

A. Kesimpulan …………………………………………………………… 59

B. Saran …………………………………………………………………... 60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perbuatan hukum untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta

benda untuk dimanfaatkan sesuai dengan kepentingan ibadah atau kesejahteraan

umum menurut syariah disebut juga dengan wakaf.1 Sedangkan pihak yang

mewakafkan harta benda disebut sebagai wakif. Kebanyakan masyarakat

melaksanaan wakaf benda tidak bergerak berupa tanah. Tanah wakaf memiliki

kepastian hukum apabila telah memenuhi persyaratan administrasi yang

ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 serta peraturan

pelaksanaan khusus sertifikat tanah, sehingga dapat dimanfaatkan sesuai dengan

tujuan wakaf serta dapat dikembangkan. Sebaliknya tanah yang tidak memenuhi

Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 1977 tidak mempunyai kepastian hukum.

Untuk menghindari terjadinya sengketa, maka pendaftaran tanah yang

belum bersertifikat adalah perlu dengan mempertimbangkan prosesnya :

a. Nazhir mendaftarkan kepada Kantor Urusan Agama kecamatan setempat,

apabila nazhir tidak ada maka wakif atau ahli waris yang mendaftarkan.

b. Apabila semua tidak ada, maka kepala desa sebagai orang yang paling

mengetahui mengenai riwayat dan situasinya berkewajiban mendaftarkan

kepada Kantor Urusan Agama kecamatan setempat.2

1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 1 tentang Wakaf.

2 Elsi Kartika, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, (Jakarta: PT Grasindo, 2007), h.72.

2

Berdasarkan hasil penelitian, tanah wakaf terdaftar di Kantor Urusan

Agama Kecamatan Kebon Jeruk sebanyak 134 lokasi dengan luas 81.524 m2.

3

Tanah wakaf tersebut sebagian telah mempunyai sertifikat dan sebagian lagi

belum mempunyai sertifikat. Penggunaannya berbeda-beda. Digunakan sebagai

kepentingan masjid, mushala, sekolah, pondok pesantren, panti asuhan, masjlis

ta’lim, dan makam.4

Tidak dapat dipungkiri penggunaannya bermacam-macam. Lalu

bagaimana dengan pengelolaan yang terjadi. Data rekapitulasi Kantor Urusan

Agama Kecamatan Kebon Jeruk menggambarkan bahwa sebagian besar

pendidikan Nadzhir adalah lulusan SMA dan dalam kenyataan, pengelolaan harta

wakaf kurang dikelola dengan baik.5 Berpedoman pada latar belakang tersebut

penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk

skripsi dengan judul Pendayagunaan Harta Wakaf Di Kecamatan Kebon

Jeruk Jakarta Barat.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang, maka identifikasi masalah penelitian.

1. Apakah harta wakaf Kecamatan Kebon Jeruk, pengelolaan dan

pendayagunaannya dikelola dengan baik oleh Nadzhir ?

2. Bagaimana persyaratan menentukan Nadzhir di Kecamatan Kebon Jeruk,

khususnya dalam hal pendidikan ?

3

Kantor Ururan Agama Kecamatan Kebon Jeruk, Data Rekapitulasi Wakaf (Jakarta:

Kementrian Agama, 2015), h. 1 4

Wawancara pribadi dengan Nurmin. Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk

Jakarta, 30 September 2015, Jam 13.51 wib. 5

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk, Data Rekapitulasi Wakaf, (Jakarta:

Kementrian Agama, 2015). h. 2 – 15

3

3. Apakah pendidikan Nadzhir Kecamatan Kebon Jeruk sesuai dengan

persyaratan pemerintah ?

4. Bagaimana pemahaman masyarakat Kecamatan Kebon Jeruk pada peraturan

pemerintah tentang kewajiban mensertifikatkan wakaf ?

5. Mengapa terdapat wakif yang tidak mewakafkan tanahnya langsung kepada

Kantor Urusan Agama ?

6. Berapa jumlah wakaf bersertifikat dan belum bersertifikat di Kecamatan

Kebon Jeruk ?

7. Apakah Nazhir amanah dalam menjalani tugas mengelola harta wakaf ?

8. Apa kendala yang dihadapi Nadzhir dan Solusi yang ditempuh untuk

menangani setiap kendala dalam pengelolaan harta wakaf ?

C. PEMBATASAN MASALAH

Dalam penelitian, penulis hanya membatasi pada pendayagunaan harta

wakaf di Kecamatan Kebon Jeruk dengan meneliti 6 lokasi harta wakaf berupa

TK, Masjid, dan Musholla yang menggambarkan keseluruhan pengelolaan wakaf

Kecamatan Kebon Jeruk.

D. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah penelitian dalam skripsi ini dirinci sebagai berikut:

1. Bagaimana pendayagunaan harta wakaf di Kecamatan Kebon Jeruk ?

2. Apa kendala yang dihadapi nazhir Kecamatan Kebon Jeruk ?

3. Bagaimana solusi yang ditempuh untuk menangani setiap kendala ?

4

E. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada skripsi ini adalah : Untuk mengetahui

pendayagunaan harta wakaf di Kecamatan Kebon Jeruk ; Untuk mengetahui

kendala yang dihadapi nazhir dalam pengelolaan harta wakaf di Kecamatan

Kebon Jeruk ; Untuk mengetahui solusi yang ditempuh nazhir dalam menghadapi

setiap kendala.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian pada skripsi ini ditinjau dari penulis, tempat penelitian,

dan pembaca.

1. Untuk penulis.

Menerapkan ilmu berdasarkan Syariah yang diperoleh pada Fakultas Syariah

dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dan

menambah wawasan tentang pendayagunaan harta wakaf.

2. Untuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat.

Memperoleh gambaran pendayagunaan harta wakaf yang dapat dijadikan

pertimbangan dalam kebijakan di masa mendatang.

3. Untuk Pembaca.

Memperoleh gambaran pendayagunaan harta wakaf Kecamatan Kebon Jeruk

Jakarta Barat. Agar dijadikan sebagai referensi pembanding atau penelitian

lanjutan ditinjau dari variabel lain. Dan Melalui skripsi ini penulis berharap

dapat melahirkan suatu sistem pengelolaan wakaf yang bermanfaat bagi umat

Islam.

5

F. STUDI LITERATUR/BOOK REVIEW

Dalam penyusunan, penulis telah melakukan tinjauan pustaka dan

menemukan sumber kajian dengan permasalahan yang telah dibahas pada Jurnal

dan Skripsi orang lain. Namun tinjauan yang diteliti berbeda. Oleh karenanya,

untuk menghindari hal yang tidak diinginkan seperti “menjiplak” maka penulis

mempertegas perbedaannya

1. Jurnal Kajian lslam I Oleh Tri Hidayati Volume 4 Nomor 2, Agustus

2012: Halaman. 212-231 tentang tanah wakaf terlantar : Perspektif

Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2010. Artikel Tri Hidayati

menjelaskan wakaf terlantar menurut peraturan pemerintah. Letak perbedaan

pembahasan antara Jurnal Tri Hidayati dengan skripsi penulis adalah melalui

skripsi ini penulis menggambarkan pengelolaan wakaf di kecamatan Kebon

Jeruk menurut pegawai bidang perwakafan di Kantor Urusan Agama,

Nadzhir, dan wakif.

2. Jurnal Studia Islamika oleh Hunafa Ahmadan B. Lamuri, Volume 11,

Nomor 2, Desember 2014: Halaman 315-346 Tentang Pengelolaan Wakaf

Al-Khairat Palu Sulawesi Tengah. Artikel Hunafa Ahmadan menjelaskan

pengelolaan wakaf pondok pesantren Al-Khairat wilayah palu Sulawesi

tengah. Letak perbedaan pembahasan antara jurnal Hunafa Ahmadan dengan

skripsi penulis adalah melalui skripsi ini penulis menjelaskan pengelolaan

harta wakaf pada enam lokasi penelitian yang digunakan sebagai Masjid,

Musholla dan sekolah Taman Kanak-kanak di Kecamatan Kebon Jeruk

Jakarta Barat

6

3. Jurnal Bimas Islam oleh Abas Sambas, ISSN : 1978-9009 Volume 7

Nomor 4, Tahun 2014: Halaman 699 : 727. Tentang Perkembangan

Pengelolaan Wakaf di Indonesia : Potensi dan Tantangan. Artikel Abas

Sambas memberitahukan potensi dan tantangan dalam mengembangkan

pengelolaan wakaf di Indonesia agar lebih baik dari pengelolaan wakaf yang

diterapkan oleh Nadzhir. Letak perbedaan pembahasan antara jurnal Abas

Sambas dengan skripsi penulis adalah melalui skripsi ini penulis

memberitahukan kepada pembaca kendala dan solusi yang ditempuh Nazhir

Kecamatan Kebon Jeruk dalam pengelolaan harta wakaf agar lebih

bermanfaat untuk perwakafan Indonesia.

4. Skripsi oleh Oktiyanto Malisi Mahasiswa Prodi Muamalat Fakultas

Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah

Jakarta Tahun 2014. Berjudul Kerjasama Pengembangan Wakaf oleh

Kementrian Agama Republik Indonesia (Direktor Pemberdayaan

Wakaf) Dengan Badan Wakaf Indonesia Pasca Keluarnya Regulasi

Tentang Wakaf di Indonesia. Skripsi Oktiyanto Malisi membahas

kerjasama yang dilakukan Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementrian

Agama Republik Indonesia dengan Badan Wakaf Indonesia dalam pembinaan

dan pengembangan untuk membangun perwakafan Indonesia. Letak

perbedaan pembahasan antara Skripsi Oktiyanto Malisi dengan skripsi

penulis adalah melalui skripsi ini, penulis membahas kerjasama yang

dilakukan KUA Kecamatan Kebon Jeruk dengan Nadzir, Wakif untuk

menciptakan pengelolaan wakaf amanah dan berjalan dengan baik.

7

5. Skripsi oleh Abia Dahlan Abdullah Mahasiswa Peradilan Agama Prodi

Akhwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam

Negri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2009. Berjudul Praktik Wakaf

di Kecamatan Limo. Abia Dahlan mengambil penelitian tentang praktik

wakaf di kecamatan Limo daerah Depok dengan meninjau Undang-Undang

Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun

1997 dan Kitab Fikih. Letak perbedaan pembahasan antara Skripsi Abia

Dahlan dengan skripsi penulis adalah melalui skripsi ini penulis mengambil

penelitian tentang pendayagunaan harta wakaf didaerah Kecamatan Kebon

Jeruk Jakarta Barat dengan meninjau enam lokasi harta wakaf yaitu berupa

Masjid, Musholla, dan juga sekolah taman kanak-kanak.

6. Skripsi oleh Ikhsanudin Fadhilah Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan

Hukum Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun

2007. Berjudul Strategi Perhimpunan Pengelolaan dan Pengembangan

Harta Wakaf di Majlis Wakaf dan ZIS Pimpinan Cabang

Muhammadiyah Rawamangun Pulogadung. Skripsi Ikhsanuddin

menjelaskan strategi Majlis Wakaf dan Lembaga ZIS Cabang Muhamaddiyah

Rawamangung Pulogadung dalam penghimpunan, pengelolaan dan

pengembangan harta wakaf. Letak perbedaan pembahasan antara Skripsi

Ikhsanudin dengan skripsi penulis adalah melalui skripsi ini penulis

menjelaskan strategi Nadzhir dalam menjaga dan mengelola harta wakaf.

8

7. Skripsi oleh Didin Sanudin Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum

Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2005.

Berjudul Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf untuk Kesejahteraan Umat

di Era Modernisasi. Skripsi Didin Sanudin menjelaskan cara pemberdayaan

wakaf agar berguna dan barjalan dengan maksimal untuk kesejahteraan umat

Isam pada zaman modern. Letak perbedaan pembahasan antara Didin

Sanudin dengan skripsi penulis adalah melalui skripsi ini penulis menjelaskan

Lika liku pengelolaan wakaf yang nantinya dapat bermanfaat untuk Indonesia

khususnya untuk Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta.

G. KERANGKA TEORI

Berdasarkan pembelajaran dari buku wakaf di perpustakaan, diperoleh

teori sebagai kerangka pemikiran skripsi. Penulis rangkum menjadi narasi

berbentuk paragraf dan dibagi pada tiga bagian yaitu.

1. Teori pendayagunaan wakaf secara umum

Pengelolaan harta wakaf dilaksanakan dengan prinsip syariah dan

produktif. Dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan,

pemerintah membentuk lembaga Badan Wakaf Indonesia yang mempunyai tugas

dan wewenang membina nazhir dalam mengelola harta wakaf, mengelola harta

wakaf skala nasional dan internasional, menyetujui perubahan status kepemilikan

harta wakaf, memberhentikan dan mengganti nazhir, memberikan saran kepada

pemerintah dalam penyusunan kebijakan tentang perwakafan.6

6 Elsi Kartikia Sari, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, (Jakarta: PT Grasindo, 2007),

h.77.

9

Tanggal 8 oktober 1956 pemerintah mengeluarkan surat prosedur wakaf

untuk menunjang kebijakan tentang perwakafan Indonesia. Bertujuan mengganti

peraturan lama yang tidak memberikan kepastian hukum mengenai wakaf dan

dalam rangka penertiban pembaharuan hukum agraria Undang-Undang Pasal 49

Nomor 5 Tahun 1960.7

a. Untuk keperluan ibadah dan keperluan suci, tanah yang dikuasai langsung

oleh Negara. Dapat diberikan kepada masyarakat dengan hak pakai.

b. Perwakafan tanah dilindungi dan diatur langsung oleh Peraturan Pemerintah.

2. Teori Wakaf Secara Khusus

Dalam wakaf terdapat jenis-jenis wakaf yang paling banyak diketahui oleh

masyarakat adalah jenis wakaf ditinjau menurut peruntukannya dibagi kedalam

dua bagian.8

(1) Wakaf Ahli yaitu wakaf untuk orang-orang tertentu dalam hal ini adalah

keluarga wakif atau orang kepercayaan. Mereka yang ditunjuk dalam

pernyataan wakaf, Hukum wakafnya adalah sah dan berhak mengambil

manfaat dari wakaf milik wakif.

(2) Wakaf Khairi yaitu wakaf untuk kepentingan keagamaan atau kepentingan

sosial. Seperti contohnya wakaf untuk keperluan masjid atau musholla,

sekolah, panti asuhan, pondok pesantren, rumah sakit, panti jompo, dan

pemakaman umum.

7 Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Perkembangan Pengelolaan Wakaf di

Indonesia, (Jakarta : Kementrian Agama, 2006), h.17. 8 Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat, Fiqih wakaf, (Jakarta: Kementrian Agama, 2006), h.14.

10

3. Teori Analisis S.W.O.T

Data wakaf kecamatan kebon keruk memperlihatkan kekuatan, kelemahan,

peluang, dan tantangan pengelolaan wakaf yang mereka hadapi. Kekuatannya

meliputi kesadaran pemerintah, wakaf dijadikan sebagai tempat peribadahan.

Kelemahannya meliputi minimnya wakaf bersertifikat, pengelolaan wakaf kurang

di kelola dengan baik. Peluangnya meliputi masih tersedia dukungan pemerintah

untuk terwujudnya wakaf bersertifikat. Tantangannya meliputi paham masyarakat

yang masih awam mengenai pentingnya mensertifikatkan wakaf, nazhir tidak

amanah, dan faktor kemiskinan.

H. METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif dalam pengumpulan data,

yaitu penelitian yang dihasilkan berupa kalimat yang menggambarkan situasi pada

saat wawancara. Sedangkan pendekatan penetian dengan cara Empiris-Yuridis

yaitu penelitian hukum yang bersumber pada data primer dan penelitiannya

mengambil dari fakta masyarakat atau lembaga pemerintah.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer didapat dari wawancara enam narasumber yaitu Nurmin,

Deden Qomarudin, Abdul Hakim, Rahmat, Didi, Anwar Khair Okto dengan enam

lokasi penelitian yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk, TK Al-

Mustariyah, Musholla Baitul Karim, Musholla Al-Masyhury, Musholla Uswatul

Muslimin, Masjid Al-Mukarromah.

11

b. Data sekunder

Data sekunder didapat dari pustaka pengetahuan ilmiah, gagasan, atau

fakta masyarakat berupa buku dan data-data terkait dengan penelitian.

3. Subyek dan obyek penelitian

Subyek yang diteliti adalah enam orang nadzhir dan petugas wakaf Kantor

Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk. Sedangkan obyek yang diteliti adalah

enam lokasi wakaf dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk.

4. Tekhnik pengumpulan data

a. Wawancara

Penulis mewawancari petugas wakaf Kantor Urusan Agama Kecamatan

Kebon Jeruk dan enam orang Nadzhir wakaf pilihan acak penulis dengan melihat

data rekapitulasi wakaf Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat.

b. Observasi

Penulis melakukan pengamatan pada enam lokasi yaitu : Kantor Urusan

Agama Kecamatan Kebon Jeruk; TK Al-Mustariyyah dan Musholla Baitul Karim

di Sukabumi Utara; Musholla Al-Masyhury di Sukabumi Selatan; Musholla

Uswatul Muslimin di kedoya utara; dan Masjid Al-Mukarromah di Kepa Duri.9

9 Kantor Ururan Agama Kecamatan Kebon Jeruk, Data Rekapitulasi Wakaf (Jakarta:

Kementrian Agama, 2015).

12

c. Dokumen

Skripsi menggunakan dokumen berupa Data Kantor Urusan Agama

Kecamatan Kebon Jeruk, dan data penelitian kualitatif diperoleh melalui observasi

dan wawancara.

5. Metode Analisis data

Analisis Deskriptif Kualitatif

Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan mengungkap fakta, keadaan,

fenomena, dan situasi yang terja di dalam masyarakat.

6. Teknik Penulisan

Teknik penyusunan skripsi berlandaskan pada buku Pedoman Penulisan

Skripsi Tahun 2012. diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas

Islam Negri Syarif Hidayatullah.

7. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah petugas bidang wakaf Kantor Urusan Agama

Kebon Jeruk, dan lima orang nazhir. Sedangkan sampel penelitian adalah satu

orang petugas Kantor Urusan Agama Kebon Jeruk, dan lima orang nazhir TK Al-

Mustariyyah dan Musholla Baitul Karim di Sukabumi Utara, Musholla Al-

Masyhury di Sukabumi Selatan, Musholla Uswatul Muslimin di Kedoya Utara,

dan Masjid Al-Mukarromah di Duri Kepa.10

10



13

I. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan Skripsi ini disusun dalam 5 BAB. Yaitu : BAB I berisi

pendahuluan. Didalamnya terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi

masalah, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,

studi literature atau book review, kerangka teori, metodologi penelitian, dan

sistematika penulisan.

Adapun BAB II berisi ketentuan perwakafan di Indonesia. Didalamnya

membahas pengertian wakaf, tujuan wakaf, macam-macam wakaf, rukun dan

syarat wakaf, tata cara wakaf, dan tata cara pengelolaan harta wakaf menurut

Undang-Undang.

Selanjutnya BAB III berisi deskripsi harta wakaf di Kecamatan Kebon

Jeruk. Didalamnya meliputi profil KUA Kecamatan Kebon Jeruk, gambaran

lokasi wakaf di Kecamatan Kebon Jeruk, dan penggunaan tanah wakaf di

Kecamatan Kebon Jeruk.

Kemudian Bab IV berisi pendayagunaan harta wakaf di Kecamatan Kebon

Jeruk, Diurai terkait dengan fungsi atau kegunaan harta wakaf, kendala yang

dihadapi nazhir dalam pengelolaan harta wakaf, serta solusi yang mereka tempuh.

Setelah itu Bab V berisi penutup. Yang didalamnya terdiri dari kesimpulan

keseluruhan skripsi ini dan saran dari penulis yang mungkin bisa bermanfaat bagi

pengelolaan perwakafan di Kecamatan Kebon Jeruk.

14

BAB II

KETENTUAN PERWAKAFAN DI INDONESIA

A. PENGERTIAN WAKAF

Pasal 215 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan wakaf adalah

perbuatan hukum seseorang, kelompok, atau lembaga, dalam memisahkan harta

benda berupa tanah untuk kepentingan ibadah atau keperluan lain sesuai ajaran

islam dan mendaftarkan pada Kantor Urusan Agama.1 Doktor Kusuma Atmaja

juga menjelaskan, wakaf adalah perbuatan hukum dengan barang yang keadaan

manfaatnya telah diambil oleh masyarakat untuk kepentingan pribadi, atau

sebagai amal ibadah untuk seseorang yang telah meninggal.2

Abu Hanifah mengartikan wakaf adalah menahan benda berupa tanah

berkekuatan hukum kepunyaan wakif yang bermanfaat untuk kebajikan. Imam

malik mengartikan wakaf adalah pencegah tindakan wakif dalam melepaskan

status kepemilikan harta orang lain. Imam Syafi’I dan Ahmad bin Hambal

bersepakat wakaf adalah pemberian tanggung jawab kepengurusan harta milik

wakif kepada nazhir setelah prosedur pendaftaran wakaf.

Berdasarkan pendapat para ahli dan Undang-Undang. wakaf adalah

perbuatan menyisihkan harta benda berupa tanah untuk dijadikan tempat ibadah

atau keperluan lain sesuai syariah bertujuan sebagai amal ibadah seseorang yang

telah meninggal.

1

Elsi Kartika, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, (Jakarta: PT Grasindo, 2007), h.55. 2 Rachmadi Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.73.

15

B. TUJUAN WAKAF

Kepengurusan wakaf adalah kepengurusan yang memberikan pembinaan

dan pelayanan terhadap sejumlah harta yang dikhususkan untuk mewujudkan

tujuan tertentu. Oleh karena itu, usahanya harus terkonsentrasi pada upaya

mewujudkan sebesar mungkin perolehan manfaat untuk tujuan yang telah

ditentukan pada harta tersebut.3

Wakaf bertujuan Pertama, kebaikan seperti : yayasan pendidikan untuk

membantu mencerdaskan anak bangsa; Sekolah untuk membantu anak-anak faqir

miskin dan kaum dhuafa dalam memperoleh pendidikan layak; panti asuhan

untuk memelihara anak yatim ; panti jompo untuk memelihara orang tua lemah;

pelayanan kesehatan untuk masyarakat berupa puskesmas dan rumah sakit ;

Masjid serta Musholla sebagai tempat ibadah umat muslim. Kedua, Tidak

dijadikan sebagai tempat maksiat seperti diskotik, tempat pelacuran, atau tempat

biliyar. Ketiga, Tidak bertentangan dengan undang-undang wakaf yang disahkan

pemerintah, tradisi yang berlaku di masyarakat Indonesia, dan peraturan

pemerintah yang mengatur tentang wakaf.4

Fyzee Asaf. A. A. mengutip pendapat Ameer Ali dan membagi tujuan

wakaf kepada 3 golongan yaitu Untuk kepentingan yang kaya dan yang miskin

dengan tidak berbeda, Untuk keperluan yang kaya dan sesudah itu baru untuk

yang miskin, Untuk keperluan yang miskin semata-mata.5

3

Mundzir Qahaf, Manajemen Wakaf Produktif, (Jakarta: Khalifa, 2007), h.321.

4 Mundzir Qahaf, Manajemen Wakaf Produktif, (Jakarta: Khalifa, 2007), h.159 – 160.

5 Elsi Kartika Sari, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, (Jakarta: PT grasindo, 2007), h.66.

16

C. MACAM-MACAM WAKAF

1. Macam-macam wakaf berdasarkan peruntukannya

(1) Wakaf Ahli

Wakaf yang ditunjukan kepada seseorang, atau keluarga wakif. Dengan

pengertian, apabila seorang wakif mewakafkan tanah kepada anaknya lalu

cucunya dan terdaftar dalam surat pernyataan akta ikrar wakaf maka wakaf

tersebut berhukum sah dan mereka berhak mengambil manfaat dari wakaf yang

didaftarkan. Secara hukum islam wakaf untuk keluarga di benarkan. Berdasarkan

Hadits Nabi dari Annas bin Malik, diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim.

مها اب و طلحة ف اقا , ف قس ربي ها, وان ارى ان تعلها ف االق عت ما ق لت في ربه.قد س

Artinya :

Saya telah mendengar ucapan kamu. Saya berpendapat sebaiknya kamu

memberikannya kepada keluarga terdekat. Maka Abu Thalhah membaginya untuk

para keluarga dan anak-anak pamannya.6

(2) Wakaf Khairi

Wakaf untuk kepentingan agama atau masyarakat dengan memperhatikan

kesejahteraan manusia. Seperti masjid sebagai tempat ibadah umat muslim,

sekolah sebagai sarana mencerdaskan anak bangsa, panti asuhan sebagai tempat

pemeliharaan anak yatim.7

6

Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Fiqih wakaf, (Jakarta : Kementrian

Agama, 2006), h.15. 7

Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Fiqih wakaf, (Jakarta : Kementrian

Agama, 2006), h.16.

17

2. Macam-macam wakaf berdasarkan bentuk pengelolaan

Berdasarkan bentuk pengelolaan, wakaf dibagi menjadi empat macam.8

1. Wakaf dikelola wakif atau keturunan yang ditunjuk langsung oleh wakif

2. Wakaf dikelola orang kepercayaan wakif dan memegang jabatan dalam

kepengurusan.

3. Hakim menunjuk langsung seseorang untuk mengelola wakaf. Dikarenakan

hilangnya dokumen wakaf.

4. Wakaf dikelola oleh pemerintah.

3. Macam-macam wakaf berdasarkan batasan waktu.

Berdasarkan batasan waktu, wakaf terbagi menjadi dua macam :9

1. Wakaf Abadi, yaitu jenis barang yang diwakafkan bersifat abadi. Dalam

artian tidak mudah rusak dan tidak dapat dipindah lokasinya. Seperti tanah

dan bangunan.

2. Wakaf Sementara, yaitu jenis barang yang diwakafkan adalah barang yang

mudah rusak dan wakif tidak memberi syarat kepada pengelola untuk

mengganti kerusakan. Wakaf sementara juga dikarenakan oleh keinginan

wakif yang memberi batasan waktu ketika mewakafkan barangnya.

4. Macam-Macam wakaf berdasarkan ekonomi

Berdasarkan ekonomi, wakaf dibagi menjadi dua.10

8 Mundzir Qahaf, Manajemen Wakaf Produktif, (Jakarta: Khalifa, 2007), h.21.

9 Mundzir Qahaf, Manajemen Wakaf Produktif, h.162.

10 Mundzir Qahaf, Manajemen Wakaf Produktif, h.22 – 23.

18

1. Wakaf langsung, yaitu wakaf langsung untuk kepentingan umat, seperti

wakaf masjid sebagai tempat ibadah, wakaf sekolah untuk tempat siswa

mencari ilmu, dan wakaf rumah sakit sebagai tempat perawatan orang sakit.

2. Wakaf produktif, yaitu wakaf yang digunakan untuk kepentingan usaha

bidang pertanian, industri, perdagangan atau jasa contohnya seperti super

market, mini market atau pasar swalayan.

D. RUKUN DAN SYARAT WAKAF

Wakaf dinyatakan sah apabila jika rukun dan syarat wakaf terpenuhi.

Empat rukun wakaf yaitu Wakif (Orang yang mewakafkan), Mauquf bih (Barang

atau harta yang diwakafkan), Mauquf ‘alaih (pihak yang diberi wakaf), Shighat

(pernyataan wakif sebagai suatu kehendak dalam mewakafkan). 11

1. Syarat Wakif (Pewakaf).

Seorang wakif yang akan mewakafkan hartanya wajib mempunyai empat

kriteria kecakapan hukum dalam membelanjakan harta.12

Pertama, Merdeka.

Wakaf adalah pengguguran hak dengan cara memberikan hak milik kepada orang

lain. Sedangkan hamba sahaya atau budak tidak mempunyai hak milik. Hak milik

yang ada pada dirinya adalah kepunyaan tuannya. Dengan kata lain wakaf yang

dilakukan oleh seorang hamba sahaya atau budak, tidak sah hukumnya.

Namun menurut pendapat Abu Zahrah, budak boleh mewakafkan harta

bila mendapatkan izin tuannya. Bahkan menurut pendapat Adz-Dzahiri, budak

dapat memiliki sesuatu yang diperoleh dengan jalan waris.

11

Dirjen Bimas Islam Departemen Agama, Fiqih wakaf, 2006, h.21 12

Dirjen Bimas Islam Departemen Agama, Fiqih wakaf, 2006, h.22 – 23

19

Kedua, Berakal Sehat. Wakaf orang yang lemah mental atau orang gila,

orang yang sudah lanjut usia, sakit atau kecelakaan, hukumnya tidak sah. karena

akalnya tidak sempurna dan tidak cakap untuk menggunakan hak miliknya.

Ketiga, Dewasa atau Baligh. Wakaf yang dilakukan oleh anak kecil

hukumnya tidak sah karena dipandang belum mampu untuk melakukan akad dan

menggugurkan hak miliknya.

Keempat, Bukan termasuk orang yang boros atau lalai. Orang yang boros

atau lalai dipandang tidak mampu berbuat kebaikan. Maka wakaf yang dilakukan

hukumnya tidak sah. Namun seseorang yang mewakafkan harta tetapi tidak

langsung terlaksana, dan pelaksanaannya dikaitkan dengan kerelaan orang lain.

Seperti orang yang mempunyai hutang, maka hukum wakafnya berdasarkan tiga

hal.13

Pertama, Jika tujuannya boros atau lalai karena hutang. lalu mewakafkan

seluruh atau sebagian harta. Sedangkan jumlah hutang meliputi seluruh harta yang

dimiliki, maka wakaf itu berhukum sah tetapi pelaksanaannya tergantung pada

kerelaan kreditur. Apabila mereka merelakan, wakaf bisa terlaksana sebab para

kreditur telah menggugurkan hak wakaf debitur.

Kedua, Jika tujuannya boros atau lalai karena hutang, lalu mewakafkan

seluruh atau sebagian harta ketika sakit parah, maka wakaf itu berhukum sah dan

pelaksanaannya juga tergantung pada kerelaan kreditur. Apabila mereka

merelakan setelah wakif meninggal, maka wakafnya dapat dilaksanakan. tetapi

jika mereka tidak merelakan, maka wakafnya tidak dapat dilaksanakan dan berhak

13


20

menuntut pembatalan wakaf jika hutang wakif meliputi seluruh harta yang

dimiliki, atau membatalkan sebagian wakaf sejumlah yang dapat digunakan untuk

melunasi hutang.

Ketiga, Jika berhutang tidak diikuti dengan sifat boros atau lalai dan

mewakafkan seluruh atau sebagian harta ketika sehat, maka wakafnya sah dan

dapat dilaksanakan.

2. Syarat Mauquf bih (Harta atau barang yang diwakafkan)

Pertama, Harta wakaf harus mutaqawwam. Madzhab Hanafi mengartikan

mutaqawwam adalah segala sesuatu yang dapat disimpan dan halal digunakan

dalam keadaan normal (Bukan dalam keadaan darurat). Karena madzhab ini

memandang tidak sah mewakafkan benda yang bukan harta, seperti mewakafkan

manfaat dari rumah sewaan untuk ditempati ; Harta yang tidak mutaqawwam,

seperti alat-alat musik atau buku yang dapat merusak islam.14

Kedua, Diketahui dengan yakin ketika diwakafkan. Harta yang akan

diwakafkan harus diketahui dengan yakin, sehingga tidak akan menimbulkan

persengketaan. Karena itu tidak sah mewakafkan yang tidak jelas.15

Ketiga, Milik wakif. Hendaklah harta yang diwakafkan adalah milik penuh

dan mengikat. Untuk itu tidak sah mewakafkan sesuatu yang bukan milik wakif.

Karena wakaf mengandung kemungkinan menggugurkan hak milik atau

sumbangan.16

14


Dirjen Bimas Islam Departemen Agama. Fiqih wakaf, 2006, h.27 16

Dirjen Bimas Islam Departemen Agama, Fiqih wakaf, 2006, h.28

21

Keempat, Terpisah, bukan milik bersama (Musya). Hukum wakaf benda

milik bersama salah satu contohnya adalah : A mewakafkan sebagian dari Musya’

untuk dijadikan masjid atau pemakaman tidak sah dan tidak menimbulkan akibat

hukum, kecuali apabila bagian yang diwakafkan tersebut dipisahkan dan

ditetapkan batas-batasnya.17

Mengenai benda yang boleh diwakafkan. Terdapat beberapa pendapat.

Madzhab Hanafi berpendapat, harta yang sah diwakafkan adalah berjenis tidak

bergerak karena dipastikan memiliki sifat kekal dan memungkinkan dapat

dimanfaatkan. Dan untuk benda bergerak sah jika diwakafkan sebagai

pengecualian karena kaidah madzhab Hanafi menuturkan : “pada prinsipnya, yang

sah diwakafkan adalah benda tidak bergerak.18

Jenis benda bergerak sah diwakafkan menurut madzhab Hanafi adalah :

barang yang mempunyai hubungan dengan sifat diam ditempat dan bersifat tetap

misalnya bangunan dan pohon ; benda bergerak yang digunakan untuk membantu

benda tidak bergerak, seperti alat untuk membajak tanah, kerbau, dan lain-lain.19

3. Syarat Mauquf Alaih (Orang atau badan hukum yang berhak menerima harta

wakaf).

Wakaf harus bermanfaat dan sesuai dengan syariat islam. Pada dasarnya

wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri manusia kepada tuhan. Karena itu

Mauquf alaih haruslah pihak yang memiliki sifat kebajikan.20

17




Dirjen Bimas Islam Departemen Agama, Fiqih wakaf, 2006, h.46

22

Perbedaan pendapat ulama fiqih mengenai jenis ibadah, apakah ibadah

menurut pandangan islam atau menurut keyakinan wakif atau keduanya.21

a. Madzhab Hanafi mensyaratkan Mauquf alaih ditunjukan untuk ibadah

menurut pandangan islam dan menurut keyakinan wakif. Jika tidak terwujud

salah satunya, maka wakaf tidak sah. Karena :

- Sah, wakaf orang islam kepada tujuan syiar Islam dan pihak yang

memiliki sifat kebajikan, seperti orang-orang miskin, rumah sakit, tempat

penampungan dan sekolah. Adapun wakaf selain syariat-syariat islam dan

pihak-pihak kebajikan hukumnya tidak sah.

- Sah wakaf non muslim kepada pihak kebajikan umum seperti tempat

ibadah, biaya masjid, bantuan kepada jamaah haji dan lain-lain. Adapun

kepada selain pihak kebajikan umum dan tempat ibadah dalam pandangan

agama.

سلم

ر امل الث واب له صدقة جارية ي عن ث واب ها يرى ابدا وغي

Artinya :

Pahala sedekah jariyah terus mengalir selain muslim tidak ada pahalanya.

b. Madzhab Maliki mensyaratkan agar mauquf alaih untuk ibadah menurut

pandangan wakif. Sah wakaf muslim kepada semua syari’at islam dan badan-

badan sosial umum.

c. Madzhab Syafi’I dan Hambali mensyaratkan agar mauquf alaih adalah ibadah

menurut pandangan islam saja, tanpa memandang keyakinan wakif. Karena

21


23

itu sah wakaf muslim dan non muslim kepada badan-badan sosial seperti

penampungan, tempat peristirahatan, dan badan kebajikan seperti masjid. Dan

tidak sah wakaf muslim dan non-muslim kepada badan-badan sosial yang

tidak sejalan dengan islam.

4. Syarat Shighat (Ikrar Wakaf)

Shighat wakaf adalah segala ucapan, tulisan, atau isyarat dari orang

berakad untuk menyatakan kehendak. Shighat wakaf cukup dengan ijab wakif saja

tanpa memerlukan qabul dari Mauquf alaih. Status Shighat, secara umum adalah

salah satu rukun wakaf dengan kata lain wakaf tidak akan sah apabila tanpa

sighat.

Sighat Ijab, baik berupa ucapan atau tulisan secara garis umum syarat

sahnya.22

1. Sighat harus munjazah (Terjadi seketika atau selesai) Maksudnya Wakaf

terjadi dan terlaksana langsung setelah sighat ijab diucapkan atau ditulis.

Contoh Sighat Ijab adalah “saya mewakafkan tanah.. atau saya sedekahkan

tanah sebagai wakaf”.

2. Sighat tidak diikuti syarat bathil (palsu). Syarat bathil atau palsu maksudnya

adalah syarat yang menodai dasar wakaf atau meniadakan hukum. Misalnya

wakif berkata : “Saya wakafkan rumah ini untuk diri sendiri seumur hidup.

Setelah saya meninggal wakaf ini untuk anak-anak dan cucu-cucu saya

dengan syarat saya boleh menjual atau menggadaikan kapan saja saya

kehendaki atau jika saya meninggal wakaf ini akan menjadi harta waris.”

22


24

Kalimat wakif yang memperbolehkan menjual atau menggadaikan wakaf dan

meniadakan hukum sampai wakif meninggal adalah syarat yang menodai

dasar wakaf. Apabila syarat tersebut diterapkan, hukumnya tidak sah karena

penyertaan shighat akan menjadikan wakaf tidak menunjukkan arti wakaf

menurut syara”.

3. Shighat tidak dibatasi oleh waktu. Dalam pengertian perjanjian Shighat sudah

tertera bahwa wakaf ditunjukkan untuk selamanya. Karena wakaf adalah

shadaqah yang disyariatkan untuk selamanya. Jika dalam perjanjian Sighat

wakaf dibatasi oleh waktu maka hukumnya tidak sah dan bertentangan

dengan syariah.

4. Dalam perjanjian Sighat tidak mengandung pengertian mencabut kembali

wakaf yang sudah dilakukan.

Semua golongan ulama sepakat dengan syarat-syarat tersebut. Kecuali

Imam Malik mempunyai pendapat yang bertolak belakang.

1. Tidak disyaratkan wakaf untuk selamanya, walaupun wakaf berupa masjid.

Boleh mewakafkan selama setahun atau lebih, kemudian harta yang

diwakafkan kembali menjadi kepunyaan wakif.

2. Tidak harus bebas dari syarat, maka boleh berkata : “Barang itu diwakafkan

kepada sesuatu setelah satu bulan atau satu tahun, atau berkata : kalau rumah

ini milik saya, maka saya wakafkan”.

3. Tidak harus ditentukan penggunaannya, maka boleh berkata : “Saya

wakafkan benda ini kepada Allah SWT, tanpa ditentukan kepada wakaf itu

ditunjukkan”.

25

Pentingnya Nazhir Wakaf

Selain syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam perwakafan, kehadiran

nazhir sebagai pihak yang diberikan kepercayaan untuk mengelola harta wakaf

sangatlah penting. Walaupun para Mujtahid tidak menjadikan nazhir sebagai salah

satu rukun wakaf, namun para ulama bersepakat bahwa wakif harus menunjuk

nazhir wakaf, baik yang bersifat perseorangan maupun kelembagaan.

Persyaratan nazhir wakaf berdasarkan jenis dibagi menjadi syarat moral,

syarat manajemen, dan syarat bisnis.23

a) Syarat Moral Nazhir adalah : Paham tentang hukum wakaf dan ZIS, baik

dalam tinjauan syariah maupun perundang-undangan Negara Republik

Indonesia; Jujur, amanah, dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses

pengelolaan kepada sasaran wakaf ; Tahan godaan, terutama menyangkut

perkembangan usaha ; pilihan, sungguh-sungguh dan suka tantangan ; Punya

kecerdasan, baik emosional maupun spiritual.

b) Syarat Manajemen Nazhir adalah : Mempunyai kapasitas dan kapabilitas

yang baik dalam leadership ; Visioner ; Mempunyai kecerdasan yang baik

secara intelektual, sosial dan pemberdayaan ; professional dalam bidang

pengelolaan harta.

c) Syarat Bisnis Nazhir adalah : Mempunyai keinginan ; Mempunyai

pengalaman dan atau siap untuk dimagangkan ; Punya ketajaman melihat

peluang usaha sebagaimana layaknya entrepreneur.

23


26

Seorang nazhir tentu mempunyai hak dan kewajiban dalam menjalankan

tugasnya. Kewajiban nazhir sebagai mana tertuang dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 28 Tahun 1977 pada pasal 7, dan peraturan menteri agama nomor 1 tahun

1978 pasal 10 yang mana kedua pasal ini telah dituangkan dalam Peraturan

Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Kep/D/75/78 pada

lampiran II, bagian IV, kesimpulannya secara berurutan adalah sebagai berikut.24

a. Nazhir berkewajiban mengurus dan mengawasi harta kekayaan wakaf dalam :

menyimpan lembaran kedua salinan Akta Ikrar Wakaf ; Memelihara dan

memanfaatkan, serta meningkatkan hasil harta wakaf ; Menggunakan hasil-

hasil sesuai dengan ikrar wakaf.

b. Nazhir berkewajiban menyelenggarakan pembukuan-pembukuan :

1. Membuat buku catatan keadaan tanah wakaf.

2. Membuat buku catatan pengelolaan dan hasil tanah wakaf.

3. Membuat laporan keadaan tanah wakaf kepada Kantor Urusan Agama

Kecamatan.

4. Memberikan laporan berupa anggota nazhir, apabila meninggal dunia ;

mengundurkan diri ; melakukan tindak pidana kejahatan yang

berhubungan dengan benda wakaf ; tidak memenuhi syarat lagi sebagai

nazhir ; tidak dapat melaksanakan kewajiban nazhir.

5. Mengajukan permohonan kepada Kanwil Kementrian Agama cq Kepala

Bidang Urusan Agama Islam melalui Kantor Urusan Agama dan Kantor

24

Abdul Halim, Hukum Perwakafan di Indonesia, (Ciputat: Ciputat Press, 2005), h.115

27

kementrian agama, apabila diperlukan perubahan penggunaan tanah wakaf

bila tidak sesuai dengan tujuan ikrar wakif demi kepentingan umum.

6. Mengajukan permohonan pergantian status tanah wakaf, kepada Menteri

Agama melalui Kantor Urusan Agama dan Kantor Kementrian Agama.

Untuk kepentingan umum.

7. Melaporkan kepada bupati / walikota kepala daerah cq. Kepala sub

direktorat agraria setempat apabila terjadi perubahan status dan

penggunaan tanah wakaf, untuk penyelesaian lebih lanjut.

8. Melaporkan kepada Kantor Urusan Agama tentang :

a) pencatatan tanah wakaf oleh kepala agrarian setempat.

b) Pencatatan tanah pengganti.

c) Pencatatan perubahan penggunaan tanah wakaf.

Agar kelestarian harta wakaf tetap terjaga, maka dalam syariah islam

diberikan hak nazhir sebagai upah atas jerih payahnya dalam pengurusan wakaf.

Sebagaimana menurut PP. 28 tahun 1977 tetang perwakafan tanah milik dan

peraturan menteri agama nomor 1 tahun 1978 yang menyatakan bahwa hak

seorang nazhir berhak menerima penghasilan harta wakaf. Besar upah tersebut

sesuai dengan ketentuan wakif, bisa sepersepuluh, seperdelapan dari hasil tanah

yang diwakafkannya atau berapa saja yang pantas menurut pertimbangan wakif.

Bila wakif tidak menentukan besar upah itu per bulan atau per tahun sesuai

dengan berat-ringannya tugas yang dibebankan kepadanya. Asalkan tidak boleh

lebih dari sepuluh persen.25

25

Abdul Halim, Hukum Perwakafan di Indonesia, (Ciputat: Ciputat Press, 2005), h. 117

28

E. TATA CARA WAKAF

Harta wakaf harus terlepas dari milik wakif. tidak boleh dijual, dihibahkan

atau diwariskan. Oleh karenanya pengelolaan harta wakaf dianggap perlu agar

tercipta kekuatan hukum didalam wakaf tersebut. Nazhir wakaf diberi tugas

mengelola harta wakaf sesuai dengan peruntukannya.26

Dalam buku III Kompilasi Hukum Islam ditemui peraturan yang mengatur

prosedur wakaf islam Indonesia. Lembaga pengurus pengelolaan wakaf adalah

Badan Wakaf Indonesia. Tugasnya adalah mengkordinir nazhir, mengelola secara

mandiri terhadap harta wakaf yang sudah dipercayakan, dan mengamankan harta

benda wakaf tidak bergerak yang mempunyai nilai ibadah dan produktif.27

Tata cara pendaftaran wakaf menurut berbagai sumber.28

a. Wakif melengkapi surat–surat yang diperlukan untuk perwakafan tanah.

b. Wakif mengucapkan ikrar wakaf kepada Nazhir yang telah disahkan di

hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, dengan dihadiri minimal 2 orang

saksi dan membuat pernyataan dalam bentuk tertulis.

c. Apabila Wakif tidak mampu hadir, maka membuat ikrar wakaf secara tertulis

dengan persetujuan Kepala Kantor Urusan Agama. Kemudian dibacakan

kepada Nadzhir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dengan

diketahui saksi.

26

Elsi Kartika Sari, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, (Jakarta: PT Grasindo, 2007),

h.77. 27

Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, Menuju Era Wakaf Produktif, (Jakarta: Mitra

Abadi Press, 2006), h.95 – 96. 28

Mitra kerja smk, “Mengelola Wakaf Dengan Amanah”, artikel diakses pada 2 Juni 2014

dari http://mitrakerjasmk.blogspot.co.id/2014/06/mengelola-wakaf-dengan-amanah.html.

http://mitrakerjasmk.blogspot.co.id/2014/06/mengelola-wakaf-dengan-amanah.html

29

d. Setelah ikrar wakaf dilaksanakan, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf

membuat Akta Ikrar Wakaf sebanyak 3 rangkap, beserta salinannya sebanyak

4 rangkap, dengan rincian : Lembar pertama disimpan Pejabat Pembuat Akta

Ikrar Wakaf, Lembar kedua dilampirkan pada surat permohonan pendaftaran

wakaf kepada Bupati atau Walikota, Lembar ketiga dikirim kepada Pengadilan

Agama setempat, Salinan sebanyak 4 lembar dibagikan kepada : wakif, nazhir,

Kepala Kantor Urusan Agama, dan Lurah setempat.

e. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf mengajukan permohonan pendaftaran

wakaf kepada Bupati atau Walikota Badan Pertanahan Nasional setempat

untuk dicatat dan diterbitkan sertifikat wakaf.

f. Setelah didaftarkan dan dicatatkan dalam bentuk sertifikat, maka wakaf telah

mempunyai kekuatan hukum dan alat bukti yang kuat.

Masyarakat mengelola harta wakaf jenisnya bermacam-macam.29

a. Pemerintah yang secara langsung mengelola harta wakaf.

b. Badan pengurus atau organisasi yayasan wakaf yang mengelolaa wakaf

c. Orang biasa yang ditentukan hakim mengelola wakaf dan Hakim mengawasi

pengelolaannya.

Hasil pengembangan wakaf yang dikelola secara profesional dan amanah

oleh nazhir dan Badan Wakaf Indonesia digunakan untuk keperluan sosial yang

diharapkan dapat membantu dalam pembiayaan, pembinaan, atau pengawasan.30

29

Mundzir Qahaf, Manajemen Wakaf Produktif, (Jakarta: Khalifa, 2007), h.297. 30


Abadi Press, 2006), h.96.

30

F. TATA CARA PENGELOLAAN HARTA WAKAF MENURUT

UNDANG-UNDANG

Di Indonesia wakaf termasuk hukum yang diatur dalam Undang-Undang

Agraria pasal 49 ayat 3 Nomor 5 Tahun 1960 menegaskan bahwa wakaf tanah

untuk kepentingan tempat ibadah seperti masjid, musholla dan pesantren

dilindungi dengan peraturan pemerintah. Kemudian lahir Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf.31

Dalam Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 pasal 43 menjelaskan

pengelolaan wakaf nazhir dilaksanakan sesuai syariah dan dilakukan secara

produktif. Pasal 42 menjelaskan, Nadzhir dapat bekerja sama dengan pihak ketiga

agar terhindar dari kerugian dan Nadzhir harus menjamin kepada asuransi syariah

agar seluruh kekayaan wakaf tidak hilang atau terkurangi sedikitpun. 32

Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 memiliki penjelasan keseluruhan

bahwa bukan hanya menerangkan wakaf benda tidak bergerak namun juga wakaf

benda bergerak ; mengatur pentingnya pendaftaran wakaf oleh Pejabat Pembuat

Akta Ikrar Wakaf paling lambat tujuh hari kerja setelah ditanda tangani akta irar

wakaf ; mengatur syarat nazhir ; mengatur pentingnya Badan Wakaf Indonesia

dalam pengelolaan wakaf untuk kesejahteraan masyarakat ; mengatur hukuman

pidana dan sanksi admistrasi bagi penyalahgunaan harta wakaf, pengubah status

peruntukan harta wakaf, dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang melanggar

dalam pelayanan pendaftaran harta wakaf.33

31


Abadi Press, 2006), h.89 – 90. 32

Elsi Kartika Sari, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, (Jakarta: PT grasindo, 2007), h.77. 33

Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, Menuju Era Wakaf Produktif, h.91 – 93.

31

BAB III

DESKRIPSI HARTA WAKAF DI KECAMATAN KEBON JERUK

A. Profil KUA Kecamatan Kebon Jeruk

1. Latar Belakang KUA Kecamatan Kebon Jeruk

Sembilan budaya kerja Kantor Urusan Agama Kebon Jeruk yaitu Jujur;

berintegritas tinggi; beretika; berakhlak mulia; memberi suri tauladan;

menghormati hukum dan aturan yang berlaku; bertanggung jawab; akuntable;

hormat kepada hak orang lain; tidak mudah menyalahkan orang lain; mencintai

pekerjaan; bekerja keras; transparasi; koordinasi; berdisiplin tinggi; dan

bersahaja.1

Kesembilan budaya kerja dapat membentuk perilaku kerja produktif yaitu

bekerja sesuai rencana; mencatat dan melaporkan hasil; amanah; merekam,

mencatat, menstabulasi data informasi; melakukan pengawasan dan evaluasi;

melaksanakan pembinaan, pelayanan, dan bimbingan kepada masyarakat;

melahirkan gagasan pengembangan sistem kerja dan pelayanan rencana kerja, dan

memelihara martabat, harmoni, prestasi kerja dan pencitraan organisasi.2

Tugas Kantor Urusan Agama yaitu menyelenggarakan statistik

dokumentasi; mengurus surat menyurat, arsip dan rumah tangga Kantor Urusan

Agama; melakukan pembinaan; dan mengatur pola kerja penghulu.3

1

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk, Dokumen Reformasi Birokrasi,(Jakarta :

Kementrian Agama). 2

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintahan, (Jakarta : Kementrian Agama, 2014), h.1 3 Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Polemik Biaya Pencatatan Perkawinan Di

Kantor Urusan Agama, (Jakarta : Kementrian Agama, 2004), h.101

32

2. Letak Geografis Kantor Urusan Agama Kebon Jeruk

a. Letak Wilayah

Secara geografis letak lokasi Kantor Urusan Agama Kebon Jeruk sebelah

utara berbatasan dengan Kecamatan Petamburan, sebelah Timur berbatasan

dengan Kecamatan Palmerah; sebelah Barat dengan Kecamatan Kembangan;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan.

b. Luas Wilayah

Kecamatan Kebon Jeruk memiliki luas wilayah 1.764.480 hektar terdiri

dari 7 Kelurahan, 70 RW, dan 716 RT, KK 200.206 Jiwa.4

3. Kedudukan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Kantor Urusan Agama

a. Kedudukan

Sebagai realisasi terhadap keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor

44 dan 45 tahun 1974 khususnya untuk Kementrian Agama, maka diterbitkan

Keputusan Mentri Agama Nomor 18 tahun 1975, Jo. Intruksi Mentri Agama

Nomor 1 tahun 1975 tentang susunan organisasi Kementrian Agama. Kantor

Urusan Agama berkedudukan di wilayah Kecamatan berkoordinasi oleh kepala

seksi urusan islam atau bimbingan masyarakat dan kelembagaan agama Islam.5

Bertanggung jawab melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama

dalam melayani masyarakat dan membantu membangun pemerintahan bidang

keagamaan tingkat kecamatan.6

4


Pemerintahan, (Jakarta : Kementrian Agama, 2014), h.4 5 Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintahan, (Jakarta : Kementrian Agama, 2014), h.5 6

Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Polemik Biaya Pencatatan Perkawinan Di

Kantor Urusan Agama, (Jakarta : Kementrian Agama, 2004), h.109

33

b. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Urusan Agama

Keputusan Mentri Pertanahan Nomor 63 tahun 2004 menjelaskan kualitas

pelayanan publik adalah kewajiban pemerintah dalam memberikan pelayanan

prima kepada masyarakat. Pelayanan prima ini memiliki landasan terbuka, dapat

dipertanggungjawabkan, sesuai dengan kondisi untuk memenuhi prinsip

efektifitas dan efisiensi, mendorong peran serta masyarakat, kesamaan hak atau

tidak diskriminatif, keseimbangan hak dan tanggung jawab antara pihak pemberi

dan penerima layanan.7

Keputusan Menteri Agama pasal 717 menyebutkan pelayanan Kantor

Urusan Agama adalah bertanggung jawab melaksanakan sebagian tugas Kantor

Urusan Agama dalam pembangunan bidang urusan agama islam wilayah

kecamatan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Pasal 718 menyebutkan fungsi

Kantor Urusan Agama.8

a. Menyelenggarakan statistik dokumentasi

b. Menyelenggarakan pengetikan surat menyurat, mengurus arsip, dan rumah

tangga Kantor Urusan Agama

c. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk untuk masyarakat muslim,

membina pengurus masjid dan musholla, mengurus dana ZIS, mengurus

wakaf, baitul maal, dan ibadah sosial, membina keluarga sakinah,

menyelenggarakan maasik haji dan pusat informasi haji, pembinaan produk

halal, hisab rukyat dan kemitraan umat.

7 Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Polemik Biaya Pencatatan Perkawinan Di

Kantor Urusan Agama, (Jakarta : Kementrian Agama, 2004), h.108 8 Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintahan, (Jakarta : Kementrian Agama, 2014), h. 6

34

Dalam menjalani tugasnya Kantor Urusan Agama memiliki beberapa

lembaga semi resmi yang dibentuk hasil kerja sama dengan masyarakat, antara

lain Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP-4),

Penyuluh Pengalaman Ajaran Agama Islam (P2-A), Dewan Masjid Indonesia

(DMI) dan Majlis Ulama Indonesia (MUI). Semuanya bertujuan untuk

menciptakan masyarakat yang beriman dan bertakwa, memiliki ketahanan

keluarga yang sangat tinggi, terbinanya keluarga sakinah yang bermoral atau

berakhlakul karimah.9

c. Kewajiban Kantor Urusan Agama

Pemerintah, dalam keputusan Mentri pertahanan Nomor 81 tahun 1993

tentang pedoman tatalaksana pelayanan umum menyebutkan beberapa prinsip

yang harus dipegang oleh pejabat publik dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat.10

Upaya perjuangan elemen bangsa dalam pembenahan sektor

perekonomian nasional masih dilanda krisis, dan dengan TAP MPR VI Tahun

2002 yang mengamanatkan penyelenggara Negara untuk melepas diri dari

ketergantungan IMF, Pemberdayaan wakaf merupakan alternatif mengatasi

masalah sosial. Sebagai lembaga pemberdayaan ekonomi dibawah kendali

Kementrian Agama, wakaf harus dikelola profesional. Untuk itu, Kementrian

Agama melakukan langkah strategis.11

9 Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Polemik Biaya Pencatatan Perkawinan Di

Kantor Urusan Agama, (Jakarta : Kementrian Agama, 2004), h.109 – 110 10

Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Polemik Biaya Pencatatan Perkawinan

Di Kantor Urusan Agama, (Jakarta : Kementrian Agama, 2004), h.107 11

Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Perkembangan Pengelolaan Wakaf di

Indonesia, (Jakarta : Kementrian Agama, 2006), h.83

35

1. Sederhana yaitu prosedur dan tata cara pelayanan harus dilaksanakan secara

mudah, lancar, cepat, tepat, dan mudah dipahami.

2. Jelas dan pasti yaitu sebelum pelayanan, pejabat berwenang bertanggung

jawab memberi pemahaman kepada masyarakat secara jelas tentang prosedur

tata cara pelayanan, persyaratan pelayanan teknis adminitratif, rincian biaya,

tata cara pembayaran, dan jangka waktu penyelesaian pelayanan.

3. Aman yaitu proses dan hasil pelayanan harus memberi kemanan dan

kenyamanan.

4. Terbuka yaitu prosedur pelayanan, persyaratan, pejabat yang bertanggung

jawab memberi pelayanan, waktu pelaksanaan, rincian biaya, dan lain-lain

yang berkenaan dengan proses pelayanan. Wajib diinformasikan secara

terbuka.

5. Efisien yaitu persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang

berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan. Dengan tetap

memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan.

6. Ekonomis yaitu biaya atau tarif pelayanan harus ditetapkan secara wajar

dengan mempertimbangkan : nilai barang dan jasa pelayanan, ketentuan

perundang-undangan yang berlaku, dan kemampuan masyarakat untuk

membayar.

7. Adil dan merata yaitu jangkauan pelayanan diusahakan seluas mungkin

dengan distribusi yang merata dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

8. Tepat waktu yaitu pelaksanaan pelayanan harus dapat diselesaikan tepat pada

waktu yang telah ditentukan.

36

Menurut Zeitham dan Bitner kualitas pelayanan dapat diukur dengan

mempertimbangkan 5 faktor yaitu sarana fisik, keterandalan dalam menyediakan

pelayanan, kesanggupan memberikan pelayanan cepat dan tepat, keramahan dan

sopan santun dalam meyakinkan kepercayaan pelanggan, dan sikap penuh

perhatian terhadap konsumen.12

4. Rencana Strategis Unit Kerja

a. Motto

Dalam hal melayani masyarakat, Kantor Urusan Agama mempunyai motto

pelayanan yaitu Profesional Ramah Ikhlas Memuaskan Akuntable yang disingkat

menjadi PRIMA.

b. Visi

Adapun visi Kantor Urusan Agama dalam melaksanakan tugasnya

melayani masyarakat adalah PRIMA dalam pelayanan dan santun membimbing

umat islam bersendikan akhlaqul karimah

c. Misi

Dengan Visi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk yang

demikian luas penjabarannya maka diperlukan suatu kerangka sistematis yang

hendak dicapai dalam visi tersebut. Kerangka konseptual tersebut

terimplementasikan dalam suatu misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon

Jeruk.13

12


Di Kantor Urusan Agama, (Jakarta : Kementrian Agama, 2004), h.108 13


Pemerintahan, (Jakarta : Kementrian Agama, 2014), h. 25

37

a. Peningkatan pelayanan bidang tekhnis administrasi nikah rujuk.

b. Peningkatan pelayanan bidang tekhnis administrasi kemasjidan.

c. Peningkatan pelayanan bidang administrasi ZIS dan wakaf.

d. Peningkatan pelayanan tekhnis bidang kependudukan dan keluarga sakinah.

e. Peningkatan pelayanan bidang produk halal

f. Peningkatan pelayanan bidang info madrasah, pesantren, haji dan umroh.

d. Tujuan

a. Mewujudkan sistem administrasi, dokumentasi dan pelayanan publik.

b. Menciptakan pelayanan memuaskan dalam pencatatan nikah dan rujuk.

c. Mewujudkan keluarga harmonis.

d. Mewujudkan pembinaan pengelolaan masjid, zakat wakaf, baitul mal untuk

meningkatkan kesejahteraan umat.

e. Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam bidang pangan halal.

f. Meningkatkan pelayanan haji yang memuaskan dan berkualitas. 14

B. KESAN MASYARAKAT TENTANG PELAYANAN KANTOR

URUSAN AGAMA

Masyarakat memiliki kesan pada pelayanan Kantor Urusan Agama yang

cendrung kurang berkualitas. Kementrian Agama pun tidak acuh dengan

keresahan masyarakat, terkait ketidakjelasan pelayanan Kantor Urusan Agama.15

14


Pemerintahan, (Jakarta : Kementrian Agama, 2014), h. 26 15


Di Kantor Urusan Agama, (Jakarta : Kementrian Agama, 2004), h.110

38

Terutama dalam hambatan pemahaman dan minimnya keterampilan

pengelolaan Nazhir wakaf yang tentunya harus dibenahi. Sebagaimana telah

diketahui bersama bahwa kemampuan nazhir wakaf selama ini masih sangat

tradisional, baik yang berkaitan dengan aspek pemahaman terhadap wakaf itu

sendiri maupun aspek keterampilan dalam menjalankan roda kenazhiran. Langkah

yang sedang dilakukan oleh Kementrian Agama adalah dengan melakukan

berbagai pelatihan, workshop kenazhiran wakaf, dalam rangka mencapai tujuan-

tujuan sebagai berikut.16

a. Meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, kemampuan dan

keterampilan para nazhir wakaf di semua tingkatan, dari tingkat kecamatan

sampai tingkat nasional.

b. Membentuk sikap dan perilaku nazhir wakaf sesuai dengan posisi yang

seharusnya, yaitu pemegang amanat umat islam yang mempercayakan harta

benda untuk dikelola secara baik dan penanggungjawaban dihadapan Allah.

c. Menciptakan pola pikir atau persepsi yang sama dalam memahami dan

menerapkan pola pengelolaan wakaf, baik dari segi peraturan perundang-

undangan maupun tekhnis pengelolaan sehingga mudah diadakan kontrol di

daerah atau pusat.

d. Mengajak nazhir wakaf untuk memahami tata cara dan pola pengelolaan yang

lebih berorientasi pada kepentingan pelaksanaan syariah islam secara lebih

luas dan dalam jangka panjang.

16


Indonesia, (Jakarta : Kementrian Agama, 2006), h. 95 – 96.

39

Disamping itu keinginan yang kuat dari masyarakat islam di Indonesia

terhadap pengelolaan wakaf yang lebih professional harus didukung pula oleh

kebajikan-kebajikan pemerintah yang lebih arif, baik dalam bidang ekonomi

maupun politik. Untuk itu, wakaf secara potensial bisa diarahkan pada usaha

perataan pendapatan, yakni dari kelompok ekonomi mampu, kepada kelompok

ekonomi lemah. Misalnya, penyaluran hasil pengelolaan wakaf melalui antar

individu atau keluarga, dan juga bisa diberikan secara kolektif, yaitu dengan

membangun usaha produktif yang mampu menyerap tenaga kerja yang banyak.17

Pengembangan pelayanan publik Indonesia menuju sistem yang lebih baik

juga akan dapat dilakukan apabila pelayanan tidak hanya mengatur tentang

standar pelayanan, namun juga mengatur secara menyeluruh proses

penyelenggaraan pelayanan, termasuk tentang standar biaya, mekanisme alokasi

anggaran, dan pembagian peran para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan

pelayanan publik.

Untuk menuju ke arah itu semua, diperlukan sebuah upaya kerja sama

kebijakan, agar pemerintah memberikan akses formil dan kebijakan tekhnis agar

wakaf dapat dikelola secara maksimal oleh pihak-pihak yang terkait. Pemberian

akses formil dibidang ekonomi yang mengatur seluruh pemberdayaan wakaf

dimaksudkan agar kondisi sosial ekonomi umat islam dapat ditingkatkan dan

benda-benda wakaf yang ada tidak menjadi beban sosial bagi nazhir wakaf.18

17


Indonesia, (Jakarta : Kementrian Agama, 2006), h.108 18


Indonesia, (Jakarta : Kementrian Agama, 2006), h.109

40

C. GAMBARAN LOKASI WAKAF DI KECAMATAN KEBON JERUK

Peneliti menyajikan tabel penggambaran secara jelas, jumlah luas dan

presentase lokasi wakaf di Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat.19

No Kabupaten / Kota Jumlah Presentase

Lokasi Luas M2

Lokasi Luas M2

1. KEDOYA SELATAN 25 33328 18,65 % 40,88 %

2. DURI KEPA 21 9047 15,67 % 11,09 %

3. KEBON JERUK 30 12337 22,38 % 15,13 %

4. KELAPA DUA 14 6436 10,44 % 7,89 %

5. SUKABUMI UTARA 15 8342 11,19 % 10,23 %

6. SUKABUMI SELATAN 8 5858 5,97 % 7,18 %

7. KEDOYA UTARA 21 6176 15,67 % 7,57 %

JUMLAH 134 81524 100 % 100 %

19



.

41

Berdasarkan tabel diketahui bahwa dalam Kecamatan Kebon Jeruk

memiliki jumlah lokasi wakaf sebanyak 134 lokasi dan jumlah luas keseluruhan

81.524 m2 dari tujuh kelurahan yang dimiliki oleh Kecamatan Kebon Jeruk.

Dengan rincian kelurahan Kedoya Selatan mempunyai 25 lokasi wakaf dengan

jumlah luas tanah 33.328 m2 ; kelurahan Duri Kepa mempunyai 21 lokasi wakaf

dengan jumlah luas tanah 9.047 m2 ; kelurahan Kebon Jeruk mempunyai 30 lokasi

wakaf dengan jumlah luas tanah 12.337 m2

; kelurahan Kelapa Dua mempunyai

14 lokasi wakaf dengan jumlah luas tanah 6.436 m2 ; kelurahan Sukabumi Utara

mempunyai 15 lokasi wakaf dengan jumlah luas tanah 8.342 m2 ; kelurahan

Sukabumi Selatan mempunyai 8 lokasi wakaf dengan jumlah luas tanah 5.858 m2;

kelurahan Kedoya Utara mempunyai 21 lokasi wakaf dengan jumlah luas tanah

6.176 m2.

Jika dirubah dalam bentuk presentase, kelurahan Kedoya Selatan

mempunyai 18,65 % lokasi wakaf dan luas tanah 40,88 % m2 ; kelurahan Duri

Kepa mempunyai 15,67 % lokasi wakaf dan luas tanah 11,09 % m2 ; kelurahan

Kebon Jeruk mempunyai 22,38 % lokasi wakaf dan luas tanah 15,13 % m2 ;

Kelurahan Kelapa Dua mempunyai 10,44 % lokasi wakaf dan luas tanah 7,89 %

m2 ; kelurahan Sukabumi Utara mempunyai 11,19 % lokasi wakaf dan luas tanah

10,23 % m2 ; kelurahan Sukabumi Selatan mempunyai 5,97 % lokasi wakaf dan

luas tanah 7,18 % m2 ; kelurahan Kedoya Utara mempunyai 15,67 % lokasi wakaf

dan luas tanah 7,57 % m2. Jika dihitung, keseluruhan hasil antara lokasi wakaf dan

luas wakaf Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, masing-masing berjumlah

seimbang yaitu 99,97 % atau mendekati angka 100%.

42

D. PENGGUNAAN TANAH WAKAF DI KECAMATAN KEBON JERUK

Dari 134 lokasi wakaf dan total 81.524 m2 luas wakaf Kecamatan Kebon

Jeruk. Penggunaannya bermacam-macam yaitu sebagai masjid, musholla, makam

keluarga, dan sekolah pendidikan islam, dan pondok pesantren. Wakaf Kecamatan

Kebon Jeruk ada yang sudah bersertifikat, belum bersertifikat, ada pula yang

masih proses di Badan Pertanahan Nasional.20

Proses perwakafan tanah milik sebelum lahirnya peraturan pemerintah

Nomor 28 tahun 1977, umumnya dilakukan atas dasar keikhlasan semata tanpa

mempunyai suatu bukti secara tertulis. Sehingga secara yuridis kedudukan wakaf

tidak jelas dan membuka kemungkinan terjadinya sengketa dan mengakibatkan

terancam tanah wakaf. Sejalan dengan persoalan itu, pemerintah mengambil

tindakan yang dinilai cukup tepat dan menggembirakan dengan mengambil

langkah kebijaksanaan untuk menerbitkan, mengamankan, dan melestarikan tanah

wakaf, yaitu dikeluarkannya PP. Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah

milik.21

Dalam PP. 28 tahun 1997 mengatur prosedur perwakafan tanah milik

seperti terdapat pada pasal 9 bab III. Sebagai berikut :22

1. Pihak yang hendak mewakafkan tanahnya diharuskan datang dihadapan

pejabat pembuat akta tanah ikrar wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf.

2. Pejabat pembuat akta tanah ikrar wakaf seperti dimaksud dalam ayat (1)

diangkat dan diberhentikan oleh menteri agama.

3. Isi dan bentuk ikrar wakaf ditetapkan oleh kementrian agama.

4. Pelaksanaan ikrar, demikian pula pembuatan akta ikrar wakaf dianggap sah,

jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi.

20


Kementrian Agama, 2015). 21

Abdul Halim, Hukum Perwakafan di Indonesia,(Ciputat:Ciputat Press, 2005), h.111 22

Abdul Halim, Hukum Perwakafan di Indonesia,(Ciputat:Ciputat Press, 2005), h.105

43

5. Dalam melaksanakan ikrar seperti dimaksud ayat (1) pihak yang mewakafkan

tanah diharuskan membawa serta menyerahkan kepada pejabat tersebut dalam

ayat (2) surat-surat :

a. Sertifikat hak milik atau tanda kepemilikan lain.

b. Surat keterangan dari kepala desa yang diperkuat oleh Kepala Kecamatan

setempat yang menerangkan kebenaran kepemilikan tanah dan tidak

tersangkut suatu sengketa.

c. Surat keterangan pendaftaran tanah.

d. Izin dari bupati atau walikotamadya kepala daerah atau kepala sub

direktorat agraria setempat.

44

BAB IV

PENDAYAGUNAAN WAKAF DI KECAMATAN KEBON JERUK

A. FUNGSI ATAU KEGUNAAN HARTA WAKAF DI KECAMATAN

KEBON JERUK

Kantor Urusan Agama mengelola wakaf dengan caramendata tanah wakaf.

Pendataan tersebut sebagai langkah untuk memastikan jumlah wakaf di Indonesia

dan memberikan sertifikat dan memberikan bantuan terhadap wakaf yang

bermasalah.Dalam hal ini, Nazhirmempunyai tanggung jawab penuh sehingga

fungsi dan kegunaan harta wakaf di kecamatan kebon jeruk dapat berjalan dengan

baik dan tidak pernah terdengar terjadi sengketa.1Salah satu faktor penyebab

suksesnya nazhirdalam mengelola wakaf di Kecamatan Kebon Jeruk karena 90 %

nazhirmempunyai silsilah keluarga dengan wakif dan hanya hanya meneruskan

pengelolaan bangunan.

Wakifdi Kecamatan Kebon Jeruk mewakafkan tanah hanya atas dasar

keikhlasan, tidak menggunakan lembaga apapun, dan hanya dengan meminta

persetujuan saksi.Lalu karena peraturan sertifikat wakaf berlaku setelah wakif

meninggal.Maka,Anak cucu keturunan wakif atau nazhir kepercayaan wakif yang

mensertifikatkan harta wakaf.2

1 Wawancara pribadi dengan Nurmin. Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk

Jakarta, 28 Desember 2015, Jam 14.00 wib. 2 Wawancara pribadi dengan Anwar Octo. Masjid Al-Mukarromah Kepaduri Jakarta, 20

Maret 2016, jam 18.30 wib.

45

Fungsi dan kegunaan harta wakaf di kecamatan kebon jeruk bermacam-

macam.lebih banyak digunakan sebagai tempat peribadahan, majlis talim, dan

pembacaan yasin berbentuk bangunan Masjid dan Musholla contohnya seperti

Mushola Baitul Karim3 dan Musholla Al-Masyhury.

4Selain sebagai tempat ibadah

penggunaannya juga sebagai sekolah seperti TK Al-Mustariyyah. Kondisi status

wakaf Kecamatan Kebon Jeruk ada yang sudah bersertifikat digunakan sebagai

persyaratan meminta bantuan dana kepada pemerintah seperti dilakukan oleh

Masjid Al-Mukkarromah untuk pembangunan menara. Ada yang sertifikatnya

masih dalam proses di Badan Pertahanan Nasional seperti Musholla Al-Masyhury.

Ada juga yang belum bersertifikat seperti Musholla Uswatul Muslimin.Dari segi

pemanfaatan semua harta wakaf kecamatan kebon jeruk sudah bejalan dengan

cukup baik.

Dalam pengelolaan wakif tidak mengurus semua sendiri.Wakif menunjuk

Nazhir.Prosedur menjadi nazhir adalah wakif menyerahkan sebidang tanah untuk

dikelola nazhir yang terpercaya, cakap, amanah, jujur, berkompeten, dan berpikir

luas. Dijadikan apa wakaf tersebut adalah tanggung jawab Nadzhir. Jika dijadikan

sebagai masjid.Nadzhir harus berpandangan luas dijadikan sebagai apa selain

untuk ibadah. Kalau nazhir berpikiran sehat bisa dijadikan untuk kegiatan

pendidikan keagamaan atau sebagai tempat perayaan hari-hari besar.5

3 Wawancara pribadi dengan Abdul Hakim. Musholla Baitul Karim Sukabumi Utara

Jakarta, 4 Januari 2015, jam 16.00 wib. 4 Wawancara pribadi dengan Rahmat. Musholla Al-Masyhury Sukabumi Selatan Jakarta,

21 Maret 2016, jam 08.00 wib. 5 Wawancara pribadi dengan Nurmin. Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk

Jakarta, 28 Desember 2015, Jam 14.00 wib.

46

Seperti riwayat sejarah Masjid Al-Mukarromah yang mengagumkan.

Berdiri sekitar tahun 70-an. Mengalami renovasi pertama tahun 80 berbentuk

surau atau musholla kecil kubahnya pun hanya dari seng dan berplafon kayu.

Karena masyarakat disekitar Masjid Al-Mukarromah mayoritas 99% muslim. Dan

kebutuhan jama’ah sering membludak apalagi hari raya gang di sekitar masjid

dipakai semua sampai jalan. Akhirnya mengalami renovasi kedua atau renovasi

total dan mengalami perubahan status dari musholla kepada masjid berbentuk

kramik pada tahun 2000 sampai 2002. Dengan diresmikan oleh Bapak Fauzi

Bowo.Dan sekarang Masjid Al-Mukarromah mempunyai jama’ah sebanyak 6000

jamaah dalam 1 RW.Dengan rincian 1 RT 300 atau 350 kepala keluarga.6Dengan

banyaknya jamaah menadakan keberhasilah nazhir dalam mengelola masjid Al-

Mukarromah.

Berbeda penggunaannya dengan TK Al-Mustariyyah yang dijadikan

sebagai tempat pendidikan untuk anak-anak kecil.sejarah pada awal mula TK Al-

Mustariyyah adalah tanah seseorang. Kemudian dari keluarga wakif berunding

dan bermusyawarah membangun sekolah Taman Kanak-kanak.Tadinya

diperuntukkan untuk anak yatim dan dhuafa.Namun, karena sulit mencari anak

yatim, Akhirnya untuk umum.kalaupun ada anak yatim yang mendaftar tetap

diutamakan dan gratis semua biaya dari pertama masuk hingga selesai.7

6 Wawancara pribadi dengan Anwar Octo. Masjid Al-Mukarromah Kepaduri Jakarta, 20

Maret 2016, jam 18.30 wib. 7 Wawancara pribadi dengan Deden Qomaruddin. TK Al-Mustariyyah Sukabumi Utara

Jakarta, 29 Desember 2015, jam 10.00 wib.

47

Jenis wakaf yang banyak diketahui oleh masyarakat adalah dari segi

peruntukannya ada dua macam yaitu wakaf ahli, wakaf untuk keluarga.Dan wakaf

khairi, wakaf untuk kepentingan agama. Berdasarkan hasil wawancara, jenis

wakaf di kecamatan kebon jeruk adalah 80% berjenis wakaf khairi dan sisanya

berjenis wakaf ahli karena maksud dan tujuan wakif dan nazhir Kecamatan Kebon

Jeruk membangun harta wakaf adalah untuk kepentingan ibadah untuk umat

muslim.

B. KENDALA YANG DIHADAPI NAZHIRDALAM PENGELOLAAN

HARTA WAKAF

Secara garis besar, seorang nazhir, dalam undang-undang perwakafan

mempunyai tugas, hak, dan kewajiban yang jelas, sebagaimana dijelaskan pada

pasal 11, bahwa Nazhir mempunyai tugas :8

a. Melakukan pengadmistrasian benda wakaf.

b. Mengelola dan mengembangkan benda wakaf sesuai dengan tujuan dan

fungsi wakaf.

c. Mengawasi dan melindungi benda wakaf.

d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Untuk menunjang tugas pengelolaan, Nadzhir mempunyai kekuatan

(Strengths), kelemahan (Weaknesses), peluang (Opportunities), dan juga

tantangan (Treats).Kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan tersebut tersaji

dalam tabel dibawah.

8Abdul Halim, Hukum Perwakafan di Indonesia,(Ciputat:Ciputat Press, 2005),h.102.

48

Strengths (Kekuatan)

1. Kesadaran pemerintah.

2. Tanah wakaf digunakan untuk

Peribadahan.

3. Masyarakat mewakafkan tanah kepada

tokoh panutan Masyarakat.

Weaknesses (Kelemahan)

1. Banyak tanah wakaf belum bersertifikat.

2. Pengelolaan pendayagunaan harta wakaf

kurang di kelola dengan baik.

3. Banyak tanah wakaf yang tidak strategis

Opportunities (Peluang)

1. Sebagian harta wakaf bersertifikat.

2. Tersedia sumber daya manusia (SDM).

3. Dukungan pemerintah.

Treats (Tantangan)

1. Paham masyarakat tentang pentingnya

sertifikat wakaf.

2. Sebagian nadzhir tidak amanah.

Nadzhir tidak amanah menjadi kendala perwakafan di Kecamatan Kebon

Jeruk.Seperti pada Musholla Uswatul Muslimin.musholla tersebut tidak memiliki

Nadzhir hanya diurus oleh pengurus hariankarena Nazhir kabur pindah rumah

membawa serta surat wakaf Musholla Uswatul Muslimin.9Berdasarkan data

petugas Kantor Urusan Agama memang banyak Nazhir berpikir sudah diserahkan

amanah oleh wakif maka seolah-olah harta wakaf tersebut menjadi miliknya, ada

juga Nazhir berkuasa dalam segala urusan, ada juga nazhir dimakmurkan

masjid.Namun banyak juga, Nazhir amanah yang memakmurkan

masjid.Tanggung jawab bangunan wakaf seharusnya tergantung Nazhir.Jika

Nazhir tidak amanah maka bisa jadi akan diselewengkan atau digadaikan.

9 Wawancara pribadi dengan Muhammad Mi’an dan Didi. Musholla Uswatul Muslimin

Kedoya Utara Jakarta, 9 April 2016, Jam 01.30 wib.

49

Kendala juga terjadi pada pembuatan surat wakaf. nazhir mengeluhkan

dipersulit. Musholla Baitul Karim contohnya. Dulu pertama dibangun belum ada

surat wakaf hanya diserahkan tanah, dibentuk pengurus, ketua musholla otomatis

menjadi nazhir. Setelah beberapa tahun baru dibikin surat wakaf.10

Belum ada

donatur juga termasuk kendala yang dihadapi nazhir.Seperti yang dikeluhkan oleh

kepala sekolah TK Al-Mustariyyah. Tidak adanya donatur yang memberikan dana

jika terjadi kerusakan sekolah, memberikan dana pembelian peralatan sekolah dan

memberikan dana jika ada acara sekolah. Untuk mengatasinya beliau harus

meminimalisir pengeluaran dengan biaya yang sebenarnya harus di tekan karena

tidak ada donatur sama sekali.11

Peneliti menyarankan bapak Deden Qomaruddin menyebarkan proposal

bantuan dana tetapi beliau tidak mau dan dari pihak keluarga tidak mengizinkan.

Menurut penuturan beliau, dulu setelah beliau membuat surat wakaf di kantor

urusan agama. Kalau memang surat tersebut diteruskan sampai Badan Wakaf

Indonesia. Nanti ada dana dari pemerintah. Tapi beliau belum mengurus sampai

sana. Hanya sampai Kantor Urusan Agama berbentuk surat wakaf saja.12

Nazhir

mengaku ingin mengurus sertifikat wakaf tetapibelum banyak yang mengetahui

berapa dana yang harus dikeluarkan.13

10

Wawancara pribadi dengan Abdul Hakim. Musholla Baitul Karim Sukabumi Utara

Jakarta, 4 Januari 2015, jam 16.00 wib. 11

Wawancara pribadi dengan Deden Qomaruddin. TK Al-Mustariyyah Sukabumi Utara

Jakarta, 29 Desember 2015, jam 10.00 wib. 12




Jakarta, 29 Desember 2015, jam 10.00 wib.

50

Melihat pengelolaan wakaf di Negara Republik Indonesia sendiri beberapa

faktor yang menyebabkan wakaf belum berperan dengan baik adalah :Masalah

Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Wakaf, Selama ini umat Islam masih

banyak yang beranggapan aset wakaf hanya untuk tujuan ibadah. Padahal, nilai

ibadah tidak harus berwujud langsung. Bisa berupa pusat perbelanjaan yang

keuntungannya untuk beasiswa anak-anak tidak mampu, layanan kesehatan gratis,

atau riset ilmu pengetahuan ;Pengelolaan wakaf di Indonesia masih

memprihatinkan. Sebagai akibatnya cukup banyak harta wakaf terlantar dalam

pengelolaan ; tanah wakafumat Islam di Indonesia hanya cukup untuk

membangun masjid atau mushalla, sehingga sulit untuk dikembangkan. Memang

ada beberapa tanah wakaf yang cukup luas, tetapi nazhir tidak profesional.Padahal

berfungsi atau tidak wakaf sangat tergantung pada kemampuan nazhir.14

Wakaf dikelola oleh nazhir yang profesional. Untuk mengatasi masalah

ini, hendaknya calon wakif sebelum berwakaf memperhatikan lebih dahulu

apayang diperlukan masyarakat, dalam memilih nazhir sebaiknya

mempertimbangkan kompetensinya. Sehingga pengelolaan wakaf di Indonesia

khususnya di Kecamatan Kebon Jeruk sama persis dengan pengelolaan wakaf di

berbagai Negara di dunia yaitu wakaf dapat berkembang dan berfungsi dengan

baik dan dapat memberdayakan ekonomi umat.

14

Nurkholis,“Upaya Memberdayakan Potensinya Secara Produktif di Indonesia”,

artikeldiaksespada 20 Juni 2016 pukul 16.00 dari http://nurkholis77.staff.uii.ac.id/wakaf-dan-

upaya-memberdayakan-potensinya-secara-produktif-di-indonesia-3/.

http://nurkholis77.staff.uii.ac.id/wakaf-dan-upaya-memberdayakan-potensinya-secara-produktif-di-indonesia-3/


51

C. SOLUSI YANG DITEMPUH NAZHIR UNTUK MENANGANI

SEGALA KENDALA

Banyak masyarakat tidak mengetahui proses sertifikat wakaf. Karena

zaman wakif tidak ada proses sertifikat wakaf. Adapun proses sertifikat wakaf

yang berlaku sekarang ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun

1977 : (a) Calon wakif bersama dengan saksi dan nazhir yang telah ditunjuk

datang ke Kantor Urusan Agama bertemu dengan kepala Kantor Urusan Agama

setempat selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, (b) Pejabat Pembuat Akta

Ikrar Wakaf memeriksa persyaratan wakaf dan selanjutnya mengesahkan Nazhir,

(c) Wakif mengucapkan Ikrar Wakaf di hadapan saksi, untuk selanjutnya Pejabat

Pembuat Akta Ikrar Wakaf membuat Akta Ikrar Wakaf dan salinannya, (d)

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atas nama nazhir menuju ke kantor Badan

Pertahanan Nasional dengan membawa berkas permohonan pendaftaran tanah

wakaf dengan pengantar formulir W-7, (e) Kantor Badan Pertahanan Nasional

memproses sertifikat wakaf, (f) Kepala kantor Badan Pertahanan Nasional

menyerahkan sertifikat wakaf kepada Nazhir, dan selanjutnya ditunjukkan kepada

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk dicatat pada daftar Akta Ikrar Wakaf

atau formulir W.415

Berapakah dana yang dikeluarkan wakif atau nazhir dalam

mengurus sertifikat wakaf. Petugas bidang wakafan Kantor Urusan Agama

Kecamatan Kebon Jeruk menjalaskan sesuai dengan direktur jendral, pelayanan

Kantor Urusan Agama gratis seikhlasnya.Siapkan minimal 8 materai sebagai

kelengkapan persyaratan.

15

Direktur jendral Bimbingan masyarakat islam, Perkembangan Pengelolaan Wakaf di

Indonesia, (Jakarta : Kementrian Agama, 2006), h.19.

52

Tentang nadzhirtidak amanah petugas bidang wakaf Kantor Urusan

Agama Kecamatan Kebon Jeruk juga menjelaskan dalam membina nazhir sudah

sering diadakan oleh petugas bidang wakaf tingkat kantor wilayah atau tingkat

pusat. Pertemuan nazhir setahun minimal 8 kali.Sosialisasi nazhir melibatkan

tokoh masyarakat.16

Dalam pertemuan tersebut diputuskan masa jabatan nazhir

adalah 5 tahun sekali.Jika sebelum 5 tahun tidak amanah maka harus diganti, 5

tahun amanah bisa dilakukan perpanjangan jabatan. Namun faktanya dalam

masyarakat susah diterapkan hal tersebut padahal petugas bidang wakaf Kantor

Urusan Agama sudah memberikan peringatan.

Dalam pengelolaan jika terjadi kendala kebanyakan nazhir mengambil

solusi dengan bermusyawarah dan berunding bersama seluruh pengurus, wakif,

masyarakat, dan jama’ah untuk mencari pemecahan dari kendala tersebut. Karena

bagaimanapun Musholla, Masjid, atau bangunan wakaf lain. Bukan hanya milik

wakif, nazhir, dan pengurus namun juga milik jamaah.Pemecahan jika terjadi

suatu kendala dalam pengelolaan harus diselesaikan bersama-sama.17

Dengan

metode sistim rembuk jama’ah. Setiap permasalahan diselesaikan dengan cara

berembuk, bermusyawarah, bermuzakarah. Seluruh kendala selesai teratasi dan

dengan sistim gotong royong yang masih kuat.18

Namun selain gotong royong ada juga yang mengurus semua sendiri.

Seperti kepala sekolah TK Al-Mustariyyah. Karena kendala yang dihadapi masih

16

Wawancara pribadi dengan Nurmin. Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk

Jakarta, 28 Desember 2015, Jam 14.00 wib. 17

Wawancara pribadi dengan Rahmat. Musholla Al-Masyhury Sukabumi Selatan Jakarta,

21 Maret 2016, jam 08.00 wib. 18

Wawancara pribadi dengan Anwar Octo. Masjid Al-Mukarromah Kepaduri Jakarta, 20

Maret 2016, jam 18.30 wib.

53

bisa diatasi.beliau menuturkan kalau memang terdapat sedikit kekurangan biaya

karena tahun ajaran baru memerlukan uang banyak. Beliau bisa berbicara kepada

wakif atau saudara yang lain.19

Lain hal dengan musholla Al-Masyhury yang

menerapkan sistem managemen.Ketua musholla membagi tugas antar pengurus

dan beliau hanya mengontrol kerja yang dilakukan pengurus.Karena setiap

pengurus sudah mempunyai tugasnya masing-masing dan berjalan cukup baik.20

Mengenai pendaftaran wakaf tanah milik terdapat pada pasal 10, yakni :21

1. Setelah akta ikrar wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ayat (4) dan

(5) pasal 9. Maka Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atas namanazhir yang

bersangkutan, diharuskan mengajukan permohonan kepada

bupati/walikotamadya kepala daerah atau kepala sub direktorat agraria

setempat untuk mendaftarkan perwakafan tanah milik yang bersangkutan

menurut ketentuan peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1961.

2. Bupati / Walikotamadya kepala daerah atau kepala sub direktorat agraria

setempat, setelah menerima permohonan tersebut dalam ayat (1) mencatat

perwakafan tanah milik yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya.

3. Jika tanah milik yang diwakafkan belum mempunyai sertifikat maka

pencatatan yang dimaksud dalam ayat (2) dilakukan setelah untuk dibuatkan

sertifikatnya.

4. Oleh menteri dalam negeri diatur tatacara pencatatan perwakafan yang

dimaksud dalam ayat (2) dan (3).

5. Setelah dilakukan pencatatan perwakafan tanah milik dalam buku tanah dan

sertifikatnya seperti dimaksud dalam ayat (2) dan (3), maka nazhir yang

bersangkutan wajib melaporkan kepada pejabat yang ditunjuk oleh menteri

agama.

D. STRATEGI PENGEMBANGAN PENDAYAGUNAAN HARTA

WAKAF

Nazhirmerupakankunci pengelolaan dan pengembangan wakaf, berhasil

atau tidak pengelolaan dan pengembangan wakaf sangat tergantung pada

19



Wawancara pribadi dengan Rahmat. Musholla Al-Masyhury Sukabumi Selatan Jakarta,

21 Maret 2016, jam 08.00 wib. 21

Abdul Halim,Hukum Perwakafan di Indonesia, (Ciputat: Ciputat Press, 2005), h.106.

54

kemampuan Nazhir. wakif yang menyerahkan tanah kepada Nazhir,

tanpadiberikan biaya, tentumenjadi persoalan serius. Karena itu, strategi

diperlukanagar wakaf dapat segera diberdayakan untuk peningkatan kesejahteraan

masyarakat.

Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum,

dipandang perlu untuk meningkatkan peran wakaf sebagai lembaga keagamaan

yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial,

melainkan juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi antara lain untuk

memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya

sesuai dengan prinsip syariah. Praktek wakaf yang terjadi dalam kehidupan

masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, sehingga dalam

berbagai kasus harta wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau

beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum.

Keadaan demikian disebabkan tidak hanya karena kelalaian atau

ketidakmampuan Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan benda wakaf

melainkan juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami

status benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum

sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.22

Berdasarkan pertimbangan tersebut dan untuk memenuhi kebutuhan

hukum dalam rangka pembangunan hukum nasional perlu dibentuk undang-

undang tentang wakaf. Pada dasarnya ketentuan mengenai perwakafan

22

Abdul Halim, Hukum Perwakafan di Indonesia, (Ciputat:Ciputat Press, 2005), h.99

55

berdasarkan syariah dan peraturan perundang-undangan dicantumkan kembali

dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004, namun terdapat pula berbagai pokok

pengaturan yang baru antara lain sebagai berikut :

1. Untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi

benda wakaf, Undang-undang ini menegaskan bahwa untuk sahnya perbuatan

hukum wakaf wajib didaftarkan dan diumumkan yang pelaksanaannya

dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan yang mengatur mengenai wakaf dan harus dilaksanakan.

2. Ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami secara umum cenderung

terbatas pada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan,

menurut undang-undang ini wakif dapat pula mewakafkan sebagian

kekayaannya berupa benda wakaf bergerak, baik berwujud atau tidak

berwujud yaitu uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan

intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya.

3. Peruntukan benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah

dan sosial melainkan diarahkan pula untuk memajukan kesejahteraan umum

dengan cara meningkatkan potensi dan manfaat ekonomi benda wakaf.

4. Untuk mengamankan benda wakaf dari campur tangan pihak ketiga yang

merugikan kepentingan wakaf, perlu meningkatkan kemampuan professional

nazhir.

5. Selain itu, dalam undang-undang juga dibentuk Badan Wakaf Indonesia yang

merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugas di bidang

perwakafan.

56

Atas dasar itu perlu diadakan langkah-langkah dalam rangka penertiban

tanah-tanah wakaf, mulai dari pengadaan pendataan tanah wakaf.mengadakan

penyuluhan dan penerangan kepada masyarakat bahwa harta wakaf merupakan

tanggung jawab bersama seluruh umat muslim. Oleh sebab itu perlu secara

bersama-sama memelihara wakaf.membentuk tim koordinasi penertiban tanah

wakaf, mengadakan supervisi perwakafan tanah milik, mengusahakan dana biaya

sertifikat tanah wakaf. Mengadakan safari wakaf terpadu, mengusahakan

peningkatan pengetahuan pejabat-pejabat yang terkait dalam mengurus

wakaf.langkah-langkah kongkrit itu menyangkut : pendataan, pengaktaan,

pensertifikatan, pemanfaatan secara optimal.Sedangkan upaya agar peraturan

perwakafan terlaksana dengan baik, maka ada beberapa strategi yang mesti

dilakukan, yaitu ;23

a. Penyuluhan secara bertahap.

b. Meningkatkan peran dan fungsi wakaf.

c. Mengadakan atau meningkatkan koordinasi dengan lembaga sosial.

d. Meningkatkan peran dan fungsi serta koordinasi Kementrian Agama

disetiap tingkat II.

e. Merealisir pencatatan, pengangkatan tanah wakaf.

f. Penataran pejabat dan nazhir.

g. Evaluasi dan pembenahan pengurus atau nazhir.

h. Pertemuan berkala antar kecamatan.

23

Abdul Halim,Hukum Perwakafan di Indonesia,(Ciputat:Ciputat Press, 2005),h.112

57

i. Nazhir atau pejabat wakaf harus punya program kerja baik untuk jangka

pendek dan jangka panjang.

j. Nazhir harus punya pendidikan dan orang yang paham tentang wakaf dan

upaya-upaya yang mesti dilakukan.

Adapun penyebab kurang terlaksananya PP. Nomor 28 tahun 1977

setidaknya disebabkan : Rendahnya pengetahuan nazhir atau pejabat nazhir ;

Rendahnya kesadaran dan motivasi nazhir ; Kurang arif terhadap bahaya yang

mengancam wakaf ; Terbatasnya dana ; Berbelit-belitnya prosedur sertifikat.24

Untuk menjamin kelanggengan harta wakaf agar dapat terus memberikan

pelayanan prima sesuai dengan tujuannya, diperlukan dana pemeliharaan diatas

biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Sehingga dengan demikian pada proyek

penyedia jasa nazhir pun diperlukan persyaratan menghasilkan pendapatan untuk

menutup biaya pemeliharaan.

Sebagaimana diketahui tanah atau bangunan saja tidak akan menghasilkan

seperti yang diharapkan apabila tidak diolah dengan pemeliharaan. Inilah biaya

yang nyata harus dikeluarkan atau disebut juga investasi atau penanaman

modal.Sedangkan hasilnya setelah melalui proses investasi adalah pendapatan

yang diharapkan dapat menutup biaya investasi dan pemeliharaannya. Hitungan

pendapatan yang diharapkan inilah yang menjadi kajian studi kelayakan ekonomi

suatu proyek harta wakaf.25

24

Abdul Halim,Hukum Perwakafan di Indonesia,(Ciputat:Ciputat Press, 2005),h.113 25

Direktur Bimbingan Masyarakat, Pedoman Pengelolaan & Pengembangan Wakaf,

(Jakarta :Kementrian Agama, 2006). h.113

58

Dengan memperhatikan beberapa faktor upaya tersebut.Kita yakin bahwa

masalah wakaf akan selesai dengan melibatkan seluruh pihak.Dan hasil

daripengembangan wakaf ini mempunyai potensi yang berimbas pada masyarakat.

Potensi tersebut berupa : masyarakatislam menumbuhkan kesadarannya

sendiri bahwa penggalangan dana untuk meningkatkan kesejahteraan umat adalah

penting ;Payung hukumUndang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf

telah tersedia dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang

Pelaksanaannya telah membuka peluang jenis harta yang boleh diwakafkan, tidak

terbatas benda tidak bergerak tetapi juga meliputi wakaf benda bergerak yang

meliputi uang dan benda berharga lainnya ; tersedianya fatwa Majlis Ulama

Indonesia yang membolehkan wakaf uang; tersedianya jumlah tanah wakaf cukup

banyak yang belum dimanfaatkan secara maksimal untuk usaha produktif.26

26

Ichsan Amir Mujahid “Strategi Nazhir Dalam Pengembangan Wakaf Produktif”, artikel

diakses pada20 Juni 2016 pukul 16.00 dari http://k2ichsan.blogspot.co.id/2012/06/strategi-nazhir-

produktif-2.html.

http://www.mediafire.com/?a7mxsha6r2dshqf

http://www.mediafire.com/?zcyeg05f814dauq

http://k2ichsan.blogspot.com/2012/05/fatwa-mui-tentang-wakaf-uang.html

http://k2ichsan.blogspot.com/2012/02/wakaf-uang.html

http://k2ichsan.blogspot.com/2012/02/database-potensi-wakaf.html

http://k2ichsan.blogspot.co.id/2012/06/strategi-nazhir-produktif-2.html


59

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dalam pendayagunaan harta wakaf di Kecamatan Kebon Jeruk berjumlah 134

lokasi dengan luas keseluruhan 81.524 m2. Penggunaannya sebagai masjid,

musholla, makam keluarga, dan sekolah pendidikan islam. Secara

keseluruhan wakaf di kecamatan kebon jeruk lebih banyak berjenis wakaf

khairi dari pada wakaf ahli. Harta wakaf di Kecamatan Kebon Jeruk ada yang

masih belum bersetifikat. Dalam penelitian ditemukan bahwa harta wakaf di

Kecamatan Kebon Jeruk tidak pernah terjadi sengketa dan pengelolaannya

berjalan dengan baik.

2. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan wakaf di Kecamatan Kebon Jeruk

adalah Nazhir tidak amanah, pembuatan surat wakaf dipersulit, kurangnya

donatur, dan masyarakat tidak paham mengurus sertifikat.

3. Solusi nazhir saat terjadi kendala adalah bermusyawarah, dan dengan sistim

gotong royong. Lalu, menjawab pertanyaan Nazhir mengenai proses sertifikat

wakaf. Surat Akta Ikrar Wakaf yang sudah dibuatkan Kantor Urusan Agama,

kemudian didaftarkan pengantarnya ke Badan Pertahanan Nasional. Setelah

didaftarkan, Badan Pertahanan Nasional mengukur tanah wakaf dan lain

sebagainya. Menurut Kantor Urusan Agama, dana sertifikat wakaf adalah

gratis. Dan tentang Nazhir tidak amanah, pegawai wakaf mengaku sering

mengadakan pembinaan nazhir, setahun minimal 8 kali pertemuan. Nazhir

mempunyai masa jabatan 5 tahun. Jika sebelum 5 tahun, Nazhir tidak amanah

maka harus diganti. Namun dalam masyarakat susah diterapkan hal tersebut.

60

B. SARAN

1. Peneliti mengharapkan pengelolaan wakaf di Kecamatan Kebon Jeruk sesuai

dengan syariat islam yang berlaku dengan di dayagunakan untuk

kepentingan-kepentingan agama.

2. Pemerintah seharusnya lebih mempedulikan pembangunan wakaf Indonesia

khususnya di kecamatan kebon jeruk karena peneliti melihat kondisi sarana

dan prasarana harta wakaf masih sangat terbatas dan memprihatinkan karena

kekurangan dana. Mereka sangat membutuhkan cucuran dana dari pemerintah

tapi mereka bungkam karena sudah lelah meminta kepada pemerintah tetapi

tidak direspon.

3. Masyarakat belum mengetahui tentang wakaf secara rinci. Seharusnya Kantor

Urusan Agama memberikan pencerahan sosialisasi kepada masyarakat

tentang perwakafan setiap tiga bulan sekali.

4. Untuk nazhir tidak amanah setidaknya bisa menjaga tanggung jawabnya

kepada harta wakaf yang diberikan oleh wakif. jangan disemena-menakan dan

ditelantarkan hanya untuk kegiatan ibadah karena masih banyak kegiatan lain

yang lebih berguna untuk kemajuan wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Abia Dahlan. “Praktik Wakaf di Kecamatan Limo” (Skripsi S1 Fakultas

Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah

Jakarta, 2009).

Amir Mujahid, Ichsan, “Strategi Nazhir Dalam Pengembangan Wakaf Produktif”,

artikel diakses pada 20 Juni 2016 pukul 16.00 dari

http://k2ichsan.blogspot.co.id/2012/06/strategi-nazhir-produktif-2.html.

B Lamuri, Hunafa Ahmadan, “Pengelolaan Wakaf Al-Khairat Palu Sulawesi

Tengah”, Studia Islamika XI, no 2 (Desember 2014).

Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat, Fiqih wakaf, (Jakarta: Kementrian

Agama, 2006).

Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Panduan Peberdayaan Tanah

Wakaf Produktif Strategis Tahun 2003. (Jakarta : Kementrian Agama,

2003).

Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Pedoman Pengelolaan &

Pengembangan Wakaf, (Jakarta : Kementrian Agama, 2006).

Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Perkembangan Pengelolaan

Wakaf di Indonesia, (Jakarta : Kementrian Agama, 2006).

Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Polemik Biaya Pencatatan

Perkawinan Di Kantor Urusan Agama, (Jakarta : Kementrian Agama,

2004).

Djunaidi, Achmad dan Thobieb Al-Asyhar. Menuju Era Wakaf Produktif. (Jakarta

: Mitra Abadi Press, 2006).


Fadhilah, Ikhsanudin. “Strategi Perhimpunan Pengelolaan dan Pengembangan

Harta Wakaf di Majlis Wakaf dan ZIS Pimpinan Cabang Muhammadiyah

Rawamangun Pulogadung”, (Skripsi S1 Fakultas Syari’ah dan Hukum

Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007).

Fakultas Syariah dan Hukum, Pedoman Penulisan Skripsi, (Ciputat : Pusat

Peningkatan dan Jaminan Mutu Universitas Islam Negri Syarif

Hidayatullah Jakarta, 2012).

Halim, Abdul, Hukum Perwakafan di Indonesia, (Ciputat: Ciputat Press, 2005).

Kantor Ururan Agama Kecamatan Kebon Jeruk, Data Rekapitulasi Wakaf

(Jakarta: Kementrian Agama, 2015).

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk, Dokumen Reformasi

Birokrasi,(Jakarta : Kementrian Agama).

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk, Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintahan, (Jakarta : Kementrian Agama, 2014).

Kartika, Elsi, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, (Jakarta: PT Grasindo, 2007).

Malisi, Oktiyanto, “Kerjasama Pengembangan Wakaf Oleh Kementrian Agama

RI (Direktorat Pemberdayaan Wakaf) Dengan Badan Wakaf Indonesia

Pasca Keluarnya Regulasi Tentang Wakaf di Indonesia”, (Skripsi S1

Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negri Syarif

Hidayatullah Jakarta, 2014).

Mitra kerja smk, “Mengelola Wakaf Dengan Amanah”, artikel diakses pada 2 Juni

2014 dari http://mitrakerjasmk.blogspot.co.id/2014/06/mengelola-

wakaf-dengan-amanah.html.

Nurkholis, “Upaya Memberdayakan Potensinya Secara Produktif di Indonesia”,

artikel diakses pada 20 Juni 2016 pukul 16.00 dari

http://nurkholis77.staff.uii.ac.id/wakaf-dan-upaya-memberdayakan-

potensinya-secara-produktif-di-indonesia-3/.

Qahaf, Mundzir, Manajemen Wakaf Produktif, (Jakarta: Khalifa, 2007).

Sambas, Abas. “Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia : Potensi dan

Tantangan”, Bimas Islam VII No. 4 ISSN : 1978-9009, (2014)

Sanudin, Didin. “Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf untuk Kesejahteraan Umat di

Era Modernisasi”, (Skrisi S1 Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas

Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2005).

Trihidayati. “Tanah Wakaf Terlantar : Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor

11”, Kajian lslam IV No. 2 (Agustus 2012).

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 1 tentang Wakaf.

_______Usman, Rachmadi, Hukum Perwakafan di Indonesia. (Jakarta: Sinar

Grafika, 2009).

Wawancara Pribadi dengan Abdul Hakim. Mushola Baitul Karim Sukabumi Utara

Jakarta, 4 Januari 2015.

Wawancara Pribadi dengan Anwar Octo. Masjid Al-Mukarromah Kepa Duri

Jakarta, 20 Maret 2016.

Wawancara Pribadi dengan Deden Qomaruddin. TK Al-Mustariyyah Sukabumi

Utara Jakarta, 29 Desember 2015.

Wawancara Pribadi dengan Muhammad Mi’an dan Didi. Musholla Uswatul

Muslimin Kedoya Utara Jakarta, 9 April 2016.



Wawancara Pribadi dengan Nurmin. Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon

Jeruk Jakarta, 30 September dan 28 Desember 2015.

Wawancara Pribadi dengan Rahmat. Musholla Al-Masyhury Sukabumi Selatan

Jakarta, 21 Maret 2016.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

r

KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

U11 I FAKULTAS SYA1UAH DAN HUKUM

TeIp. (021) 7471 1537 ext. 1605, Fax. (021) 749 1821 juanda No. 95 CiputatTangrang Selatan Website: www.uinjkt.ac.id , E-mail: [email protected]

Nomor : UN.01/F4 /KM.01.03/639/2016 Jakarta, 13 April 2016

Lampiran : -

Hal : Permohonan Data/Wawancara

Kepada

Yth. Bapak Nurmin, Petugas Bidang Wakaf KUA Kecamatan Kebon Jeruk

Temp at

Assalammu'alaikum, Wr. Wb. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

menerangkan bahwa

Nama : Muhammad Fathunnizam TempatTanggal : Jakarta I 20 Juli 1992 NIM : 1110044200020 Semester : 12 Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah) Alamat : JL. E E NOMOR 6 A KELURAHAN SUKABUMI UTARA

KECAMATAN KEBON JERUK JAKARTA BARAT 11540 Telp/Hp : +628159786957

Adalah benar yang bersangkutan mahasiswa Fakultas Syariah clan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang sedang menyusun skripsi dengan judut:

PENDAYAGUNAANHARTA WAKAF DI KECAMA TAN KEBON JER(JK JAKARTA BARAT.

Untuk melengkapi bahan penulisan skripsi, dimohon kiranya Bapak/lbu dapat menerima yang bersangkutan untuk wawancara serta memperoleb data guna penulisan skripsi dimaksud.

Atas kerjasama dan bantuannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

am. Dekan Kepala Bagian Tata Usaha

Doa rTPd NIP.19620408 8710 1 001

Tembusan:

1. Dekari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2. Kaprodi/Sekprodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah)/Administrasi Keperdataan Islam

■

KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Telp. (62-21) 74711537, 7401925 Fax. (62-21) 7491821 {,)panda No. 95 Ciputat Jakarta 15412 Indonesia VVebsite : www.uinjkt.ac.id E-mail: [email protected]

Nomor : UN.01/F4 /KM.01.03/35/2016 Jakarta, 19 Januari 2016

Lampiran

Hal Permohonan Data/Wawancara

Kepada

Yth. Bapak Qomaruddin TK / RA Al - Mustariyyah

di Tempat

Assa/ammu'alaikum, Wr. Wb. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menerangkan

bahwa : Nama : MUHAMMAD FATHUNNIZAM Tempat/Tanggal : Jakarta / 20 Juli 1992 NIM : 1110044200020 Semester : 11 Program Studi : Hukurn Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah) Alamat : JL. E E NOMOR 6 A KELURAHAN SUKABUMI UTARA

KECAMATAN KEBON JERUK JAKARTA BARAT 11540 Te!p/Hp : +628159786957

Ada!ah benar yang bersangkutan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang sedang menyusun skripsi dengan judul:

PENDAYAGUNAAN HARTA WAKAF DI KECAMATAN KEBON JERUK JAKARTA BARAT

Untuk melengkapi bahan penulisan skripsi, dimohon kiranya Bapak/lbu dapat menerima yang bersangkutan untuk wawancara serta memperoleh data guna penulisan skripsi dimaksud.

Atas kerjasama dan bantuannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalam, a.n. Dekan y~

Wakil qk Bing Akademik

DR. 1 , M. AG

NIP.197t0.701: 99803 2 002

Tembusan El 1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2. Ka/Sekprodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah) / Administrasi Keperdataan Islam Q • r

KEMENTERIAN AGAMA () UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

I SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA FA.KULTAS SYARIAI-I DAN HUKUM

TeIp. (62-21) 74711537, 7401925 Fax. (62-21) 7491821

luanda No. 95 Ciputat Jakarta 15412 Indonesia Website : www.uinjkt.ac.id E-mail [email protected]

Nomor : UN.01/F4 IKM.01.03/38/2016 Jakarta, 19 Januari 2016

Lampiran

Hal : Permohonan Data/Wawancara

Kepada

Yth. Bapak KH. Balya isa Musholla Al - Masyhury

di Tempat

Assalammu'alaikum, Wr. Wb. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menerangkan

bahwa:

Nama : MUHAMMAD FATHUNNIZAM TempaUTanggal Jakarta / 20 Juli 1992 NIM : 1110044200020 Semester : Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah) Alamat JL. E E NOMOR 6 A KELURAHAN SUKABUMI UTARA

KECAMATAN KEBON JERUK JAKARTA BARAT 11540 Telp/Hp : +628159786957

Adalah benar yang bersangkutan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum U1N Syarif Hidayatullah Jakarta yang sedang menyusun skripsi dengan judul:

PENDAYAGUNAAN HARTA WAKAFD! KECAM.4 TAN KEBON JERUK JAKARTA BARAT

Untuk melengkapi bahan penulisan skripsi, dimohon kiranya Bapakllbu dapat menerima yang bersangkutan untuk wawancara serta memperoleh data guna penulisan skripsi di ma ks ud.

Atas kerjasama dan bantuannya, kami ucapkan terima kasih. Wassalam, a. n. LeJanr-.

Akademik

,M.AG

9803 2 002

Tembusan: IR V EEl 1. Dekan Fakultas Syariah clan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2. Ka/Sekprodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah) I Administrasi Keperdataan Islam I!1

Data wawancara awal tentang waqaf di Kantor Urusan Agama

Kecamatan Kebon Jeruk

1. Berapa jumlah waqaf di KUA ini ?

2. Bentuk waqaf apa saja yang diurus ?

3. Berapa jenis waqaf yang tersertifikasi dan berapa yang tidak ?

4. Apa nama lembaga waqafnya ?

5. Berapa waqaf yang produktif dan bentuk lembaga yang produktif apa saja ?

Jawaban dari salah satu pengurus Kantor Urusan Agama


1. Jumlah lokasi wakaf seluruhnya ada 132 lokasi

Jumlah luas tanahnya ada 81.551 meter

2. Bentuk waqaf yang di urus di KUA ini :

- Wakaf Masjid

- Wakaf Musholla

- Wakaf yayasan pendidikan agama islam / sekolah

- Pondok Pesantren

- Yayasan yatim piatu

- Majlis ta’lim

- Wakaf makam / kuburan

- Dan lain-lain

Bentuk wakaf itu ada 2 :

- Akta ikrar wakaf : Yang mewakafkan tanah orangnya masih hidup

- Akta pengganti : Yang mewakafkan tanah orangnya sudah tidak ada

dan digantikan oleh keturunannya

3. Yang sudah sertifikat jumlahnya ada 72 lokasi

Yang belum sertifikat jumlahnya ada 60 lokasi

4. Kepengurusannya yang mengurusi masalah wakaf di sebut nazir. Nazir itu

orang yang mengelola harta benda wakaf. Maju mundurnya suatu pesantren,

maju mundurnya yayasan pendidikan islam, maju mundurnya masjid

tergantung pada nazirnya itu. Kira-kira di kelola dengan baik tidak, amanah

tidak.

5. Wakaf yang produktif di kecamatan kebon jeruk hanya baru ada 1 lokasi di

daerah kelurahan kedoya utara. Berbentuk mini market. Namun datanya di

KUA kecamatan kebon jeruk tidak ada karena pemilik wakaf langsung

mengurus ke pusat. Kita disini seperti tidak ada wewenang padahal

seharusnya pengurusannya disini.

Penyebab hanya satu lokasi wakaf produktif di kecamatan kebon jeruk karena

wakaf produktif baru dipopulerkan beberapa tahun belakangan ini. Wakaf

yang sejak dulu ada belum banyak dikenal orang.

Informan mengesahkan wawancara ini. Tertanda,

Pegawai Bidang Wakaf Kecamatan Kebon Jeruk

(_______________________________)

Data Hasil Wawancara Tentang Tanah Wakaf di Kecamatan

Kebon Jeruk

A. Pegawai bidang wakaf KUA Kecamatan Kebon Jeruk

Informan : Nurmin Tanggal Wawancara :28 Desember 2015

1. Bagaimana cara bapak membina para nadzhir dalam mengelola harta

wakaf ? Sebenarnya, Kementrian Agama tingkat kanwil atau tingkat pusat

khusus yang menangani bidang wakaf sudah sering mengadakan pembinaan

nazhir wakaf. Minimal setahun 8 kali pertemuan. Melibatkan tokoh

masyarakat dan para nazhir. Jadi pihak yang membina nazhir bukan dari

pihak Kantor Urusan Agama tetapi langsung dari pimpinan tingkat pusat atau

direktur wakaf beralamat di taman mini. Kalau dari tingkat DKI beralamat di

Jalan Mardani Raya Cempaka Putih.

2. Menurut pengalaman bapak apakah ada nadzir yang tidak amanah

dalam mengelola harta wakaf ? Banyak, Dia berpikir sudah diserahkan

amanah maka seolah-olah menjadi miliknya, ada juga dalam segala urusan

nazhir yang berkuasa, ada juga nazhir yang dimakmurkan oleh masjid.

Contoh kasus nazhir tidak amanah : Sudah sekian tahun, nazhir berkerja

sudah tidak baik ; Uang kas masjid dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri,

kalau seandainya suruh diganti, tidak mau. Karena, sudah merasa miliknya

sendiri. Namun dibalik itu semua banyak juga, Nazhir amanah yang

memakmurkan masjid.

Nazhir memiliki masa jabatan 5 tahun sekali. Jika sebelum 5 tahun tidak

amanah harus diganti, 5 tahun amanah bisa diperpanjang lagi. Namun

dimasyarakat susah untuk menerapkan seperti itu padahal saya sudah

memberikan pengarahan. Karena walau bagaimanapun nazhir memiliki

tanggung jawab kepada wakaf. Jika nazhir tidak amanah bisa saja

diselewengkan atau digadaikan.

3. Jika ingin menjadi Nadzir wakaf di kecamatan kebon jeruk, bagaimana

caranya ? Wakif menyerahkan sebidang tanah kepada seorang nazhir yang

dia percaya : cakap ; amanah ; jujur ; berkompeten ; berpikiran luas. Jika

nazhir sudah memiliki kriteria itu, wakif percaya diserahkan sebidang tanah

wakaf untuk dikelola nazhir. Kedepannya mau dijadikan apa harta benda

wakaf, Apa ingin dijadikan yayasan. Jika dijadikan sebagai yayasan ingin

dijadikan seperti apa yayasan tersebut. Atau jika dijadikan sebagai masjid,

nazhir harus berpikir digunakan untuk apa selain untuk ibadah. Kalau nazhir

berpikiran sehat bisa dijadikan untuk kegiatan keagamaan. Seperti hari-hari

besar, bisa juga dibuat sarana pendidikan TPA, atau segala macam.

Sebaliknya kalau nazhir vakum, masjid ya hanya sebagai masjid saja tidak

dibuat kegiatan lain.

4. Bagaimana prosesnya, jika saya ingin membuat akta ikrar wakaf ?

1. Meminta pengantar dari RT.

2. Meminta PM 1 ke Kelurahan yang menerangkan bahwa “Saya akan

mewakafkan sebidang tanah seluas lebih kurang sekian meter yang

berlokasi di jalan ini, RT ini, RW ini, Kelurahan ini”.

3. Surat keterangan ahli waris bila pemilik harta benda wakaf telah

meninggal dunia.

4. Surat keterangan riwayat tanah, bila harta benda wakaf masih berbentuk

girik atau akta jual beli (AJB).

5. Di lengkapi surat keterangan tidak sengketa yang menerangkan bahwa

tanah dalam keadaan tidak sengketa dan tidak dalam jaminan hutang

piutang dari pihak bank. Apabila tanah tersebut adalah tanah sengketa, pak

lurah tidak mau membuatkan karena takut suatu saat nanti tersangkut

masalah kasus, pak lurah tidak mau terlibat. Sudah disebutkan dalam surat

keterangan PM 1 “Apabila surat keterangan ini tidak benar atas pengakuan

yang bersangkutan maka kami sebagai pihak kelurahan tidak mau

dilibatkan dalam proses hukum yang berlaku”.

6. Setelah dari kelurahan, dibawa ke Kantor Urusan Agama. Jenis wakafnya,

wakaf baru (wakaf akta ikrar wakaf) atau wakaf pengganti (wakaf

pengganti akta ikrar wakaf). Jika wakaf baru berarti wakifnya masih ada

namun jika wakaf pengganti berarti wakifnya sudah meninggal. Wakaf

baru (wakaf akta ikrar wakaf) contohnya jika ingin mewakafkan tanah dan

wakifnya masih ada, Sedangkan wakaf pengganti (wakaf pengganti akta

ikrar wakaf) contohnya kalau wakif terdahulu sudah meninggal dunia.

Namun baru sekarang Surat Akta Ikrar Wakaf baru dibuatkan oleh Kantor

Urusan Agama Kecamatan dan ditanda tangani oleh ahli waris atau anak-

anaknya. Itu dinamakan Surat Pengganti Akta Ikrar Wakaf

7. Ahli waris dikumpulkan untuk melakukan musyawarah dan meminta

persetujuan bahwa orang tua telah mewakafkan sebidang tanah, bagaimana

baiknya. Anak – anak setuju atau tidak atas penunjukan wakif dengan

membuat pernyataan disertai tanda tangan. Jika satu anak, tidak setuju

maka pembuatan wakaf tidak bisa diteruskan atau ditunda sampai proses

musyawarah antar keluarga diselesaikan.

8. Setelah itu, dibuat kepengurusan nazhir terdiri dari 5 orang. Orang

pertama sebagai Ketua, orang kedua sebagai Sekertaris, orang ketiga

sebagai Bendahara, dan 2 orang lainnya sebagai Anggota.

Berapa dana untuk mewakafkan tanah ? Sesuai surat edaran direktur jendral,

layanan Kantor Urusan Agama seiklasnya. Terpenting disiapkan 8 materai.

5. Bagaimana prosedur mensertifikatkan tanah ?

1. Surat Akta Ikrar Wakaf yang sudah dibuatkan oleh Kantor Urusan Agama.

Kemudian dibuatkan surat pengantar ke Badan Pertanahan Nasional.

Disana didaftarkan.

2. Setelah didaftarkan, selanjutnya proses ukur mengukur dan proses yang

lain. Proses ukur mengukur misalnya tanah wakaf 725 meter tetapi ukuran

Badan Pertanahan Nasional 715 meter. Ya itu yang diakui dan didaftarkan

di sertifikat.

6. Apakah fungsi wakaf di Kecamatan Kebon Jeruk pendayagunaannya

berjalan dengan baik ? Fungsi wakaf tergantung nazhir. Mau diapakan

harta benda wakaf. Berdasarkan laporan baik-baik saja tidak pernah terdengar

terjadi sengketa. Apabila terjadi sengketa lapor ke Pengadilan Agama untuk

disidangkan.

7. Apa kritik dan saran bapak untuk pengelolaan wakaf yang mungkin

bermanfaat bagi Indonesia khususnya bagi Kecamatan Kebon Jeruk ?

Harta benda wakaf dirawat, dijaga dengan baik, diperuntukan sesuai dengan

peruntukannya, terpenting bermanfaat untuk kemaslahatan umat. Jangan

sampai harta benda wakaf digunakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan dan

jangan disemena-menakan. Contohnya untuk kemaksiatan. Misalnya sudah

diwakafkan tetapi dijadikan untuk tempat biliyar, itu menyalahi aturan. Tidak

sesuai peruntukannya. Karena sesungguhnya peruntukan wakaf untuk

kemaslahatan umat, untuk manfaat dan pahala untuk wakif. Jika dijadikan

tempat biliyar mana bisa pahalanya mengalir kepada wakif yang ada paling

hanya kemudhorotan.

Informan Mengesahkan Wawancara ini. Tertanda,

Pegawai Bidang Wakaf KUA Kecamatan Kebon Jeruk

(_____________________________)

B. Wakif Musholla Baitul Karim

Informan : Abdul Hakim Tanggal Wawancara : 4 Januari 2016

1. Berapa luas tanah wakaf Musholla Baitul Karim ? Luas tanah keseluruhan

Musholla Baitul Karim adalah 200 Meter. Dengan rician 110 Meter bangunan

lama dan mengalami perluasan baru-baru ini berjumlah 90 Meter.

2. Bagaimana pendayagunaan tanah wakaf Musholla Baitul Karim ?

Mushola Baitul Karim digunakan sebagai tempat ibadah. Dan selain untuk

tempat Ibadah juga digunakan sebagai Tempat Pengajian Anak atau TPA,

Pengajian ibu-ibu pada hari selasa, pengajian bapak-bapak pada malam selasa

dan malam sabtu, dan juga Yasinan tahlilan pada malam jumat.

3. Bagaimana cara bapak H. Abdullah mengelola tanah wakaf ini ? Ya

sudah seperti ini, untuk dibangun musholla, untuk tempat ibadah, untuk

pendidikan, untuk kemasyarakatan seperti santunan yatim dan lain-lain.

Ada lagi nggak kira-kira tips dan triknya mengelola tanah wakaf ini ?

Sudah berbentuk bangunan gini ya tinggal manfaatin aja yang sudah ada.

Wakaf dari wakif ya kita manfaatin dari pewakifnya.

4. Apakah pemanfaatannya sudah berjalan dengan baik ? Selama ini saya

kira cukup baik.

Apakah ada kasus yang terjadi ? Tidak ada, Hanya dulu waktu pembuatan

surat wakaf ada kendala.

5. Bagaimana bapak H. Abdullah bisa diangkat menjadi Nazhir wakaf ?

Apakah bapak H. Abdullah adalah keturunan dari pewakif ? Tidak, Dia

ketua umum musholla.

Dulu bapak H. Abdullah diangkat menjadi nazhir karena apa ? Tidak ada

hubungan keluarga, wakif yang mengangkatnya menjadi nazhir.

6. Pernahkah terjadi sengketa di musholla baitul karim ? Tidak pernah.

7. Didalam suatu proses pasti ada suatu kendala. Apa saja kendala yang

dihadapi dalam mengelola Musholla Baitul Karim ? Dulu pertama

dibangun musholla ini belum ada surat wakaf hanya diserahkan tanah begitu

saja, dibentuk pengurus, ketua musholla otomatis menjadi nazhir. Setelah

beberapa tahun kemudian yaitu tahun 1996 baru dibikin surat wakaf. Awal

musholla ini dulu adalah Musholla panggung kecil. Sudah 3 kali renovasi

baru perluasan tanahnya tahun kemarin. Belum setahun. Kendala yang berat

tidak ada.

8. Apa solusi bapak untuk menghadapi jika terjadi suatu kendala ? Di

musyawarahkan sama pengurus dan pewakif. Tapi selama ini tidak ada

hambatan jadi tidak ada beban masalah.

9. Apa kritik dan saran bapak untuk perwakafan di Indonesia khususnya

sama di kecamatan kebon jeruk ini ? Saran saya kalau musholla atau

sekolah agama yang ingin membuat sertifikat wakaf tolong dipermudah

karena untuk umat. Dulu, kalau dikenakan biaya melalui pegawai kelurahan

yang mengurus kepengadilan agama, jangan terlalu mahal. Kalau sekarang

sih tidak ada biaya. Langsung masuk ke kas Negara melalui bank. Sudah

bagus sekarang.

10. Bagaima sejarah Musholla Baitul Karim berdiri ? Kalau pertamanya saya

kurang tahu. Harusnya nanya dengan yang lebih tua lagi. Katanya dulu

pertama ini musholla panggung dibikin sama pak haji, satiri dan yang

memberikan tanah adalah Pak Muhammad Sidiq dan Ibu Rogayah, Tahun 70-

an jika tidak salah. Setelah itu pembangunan renovasi ke dua, tahun 80-an.

selanjutnya renovasi ke tiga dan peresmian sertifikat di Kantor Urusan

Agama, tahun 2002. Dan mengalami perluasan sedikit, tahun 2015.


Wakif Musholla Baitul Karim

(_____________________________)

C. Kepala sekolah / Nadzhir / Keluarga pewakif TK Al-Mustariyyah

Informan : Deden Qomaruddin Tanggal Wawancara :29 Desember 2015

1. Siapa Nama Bapak ? Nama saya Haji Deden Qomaruddin SE.

2. Sudah berapa tahun tempat ini berdiri ? Kalau tidak salah dari tahun 2006

3. Bolehkah saya mengetahui sejarah TK Al-Mustariyyah ? Ini awal

mulanya tanah seseorang, tanah pribadi. Kemudian dari keluarga Almarhum

H. Ahfas bin H. Mamat mempunyai beberapa orang anak. Kemudian 3 orang

anak berunding, bermusyawarah, untuk membangun sekolah taman kanak-

kanak. Tadinya Taman Kanak-kanak ini untuk anak-anak yatim, yatama,

dhuafa. Karena kesulitan mencari anak yatim disini. Paling ada 3, 4, atau 5.

Akhirnya untuk umum saja. Meskipun untuk umum jika ada anak yatim tetap

di utamakan, dengan digratiskan semua biaya dari pertama masuk hingga

selesai. Biaya anak yatim tersebut dari pendapatan uang sekolah.

Tanah ini adalah tanah wakaf atas kerja sama orang tua kami dengan adeknya

orang tua kami. Mereka patungan membeli tanah ini sekian demi sekian

hingga dibangunlah bangunan TK Al-Mustariyyah. Jadi nama TK Al-

Mustariyyah di ambil dari mana ? Yang saya tahu TK Al-Mustariyyah

sudah dinamakan sama paman saya. Itu dinamakan sebelum saya

berkecimpung disini. Tidak tahu ngambil dari nama apa. Kayaknya sih nama

dari nama orang itu. Namanya kan Haji Mustari kemudian dinamakanlah Al-

Mustariyyah. Orangnya sih sudah meninggal. Semua orang tua saya sudah

meninggal. Berarti bapak termasuk wakif ? Ya saya termasuk wakif, Cuma

dari anak, cucu disebutnya. Karena saudara yang lain meminta tolong kepada

saya. Sama keluarga kong ahfas dimintai tolong untuk mengelola sekolah TK

Al-Mustariyyah. Sebenarnya saya tidak ada kredibilitas dalam bidang TK

karena lulusan saya adalah sarjana ekonomi. Tapi saya pikir demi untuk

berlangsungnya sekolah TK ini. ya sudah.

4. Berapa luas bangunan ini ? Luas bangunan sekitar kurang lebih 100 meter.

Tanah sekitar 150 meter.

5. Melalui lembaga mana bapak mewakafkan tanah ? Seperti yang sudah

sudah saya bilang tadi, dari lembaga Kantor Urusan Agama.

6. Bagaimana cara bapak mewakafkan tanah ? Awalnya seperti sudah saya

bilang tadi. Atas dasar musyawarah dari keluarga anaknya H. Ahfas bin H.

Mamat, untuk mendirikan sekolah TK. Yang tujuannya untuk anak-anak

yatama dan dhuafa dilingkungan ini. itulah niat dari orang tua kami.

7. Apakah tanah ini bersertifikat ? Belum, Alasannya sedang diurus. Jadi

tanah ini masih berbentuk surat wakaf. Apakah bapak berkeinginan untuk

mensertifikatkan tanah ? Ya Insha Allah nanti jika memang ada jalan

kemudahan saya akan urus itu semua.

8. Bagaimana pendayagunaan tanah wakaf yang bapak kelola, Apakah

sudah berjalan dengan baik atau tidak ? Pengelolaan tanah ini sebenarnya

sudah berjalan dengan baik. hanya masih ada sedikit kendala dan kendala

tersebut tidak terlalu besar. Masih bisa saya atasi walaupun memang sekarang

belum ada donatur kecuali dulu masih ada orang tua kami. Tapi sekarang

sudah pada meninggal jadi sebisa saya kelola uang tanah wakaf ini. saya

putar-putar sehingga dapat terus berlanjut sekolah ini.

9. Boleh saya mengetahui kendala apa yang bapak hadapi ? Kendalanya jika

terjadi kerusakan sekolah harus direnovasi, beli peralatan, terus jika ada acara

sekolah. Tapi Alhamdulillah kalau sekarang sudah diatasi walau budged

terbatas. Saya harus bisa meminimalisir pengeluaran dengan biaya yang

sebenarnya harus saya tekan karena memang tidak ada donatur. Rencana saya

banyak tujuan. Renovasi sekolah biar enak walaupun memang sekolah ini

masih kelihatan bagus tapi ada rencana lain. Kenapa tidak coba untuk

menyebarkan proposal untuk meminta bantuan dana ? Tidak, saya tidak

mau dan dari pihak keluarga juga memang enggak mau kayak begitu. Dulu

juga dari kantor urusan agama setelah saya membuat surat wakaf. Kalau

memang surat ini diteruskan sampai ke Badan Wakaf Indonesia. Nantinya ada

dana pemerintah. Mungkin tahun ini sekolah ini. tapi kan saya belum

mengurus sampai sana. Baru sampai Kantor Urusan Agama hanya berbentuk

surat wakaf saja. Jadi belum diurus ke Kementrian Agama ? Belum, nanti

rencananya begitu. Kalau memang ada uang, nanti saya akan urus ke Taman

Mini, kantor badan wakaf Indonesia. Terus ke Kartor Urusan Agama juga.

10. Bagaimana cara bapak mengelola bangunan wakaf ini ? Sudah berbentuk

sekolah jadi saya tinggal meneruskan rencana orang tua yang sudah tidak ada.

Artinya jangan sampai sekolah ini putus dan terhenti. Jadi sekolahnya harus

tetap berjalan terus. Mudah-mudahan sih seperti itu.

11. Pernahkah terjadi sengketa atas tanah wakaf ini ? Alhamdulillah tidak

ada. Karena memang semuanya saudara dan sudah saling mengetahui

semuanya. Makanya saya membuat surat wakaf agar nanti cucu-cucunya

dalam priode kedepan, mengetahui bahwa ini adalah tanah wakaf dan tidak

bisa diperjual-belikan. Jadi kalau kata orang Kantor Urusan Agama sudah

menjadi milik Negara.

12. Tadikan bapak bilang ada kendala kecil, kira-kira apa solusi bapak

untuk menangani masalah tersebut ? Solusinya saya sendiri aja. Bagaima

solusi untuk menangani ini. karena memang kendala itu masih bisa saya atasi

seperti yang tadi saya bilang. Kalau memang ada sedikit yang kekurangan

uang misalkan. Tahun ajaran baru memerlukan uang banyak. Membeli

pakaian seragam anak-anak, Membeli perlengkapan alat tulis. Kalau saya

tidak ada uang. saya bisa ngomong ke ibu haji, atau dengan saudara yang lain.

Nanti setelah anak-anak murid masuk. Ada pelunasan uang spp dari anak

murid. Saya kembalikan uangnya yang telah saya pinjam. Untuk apa saja

pak dananya ? Dananya untuk membeli seragam sekolah (Disini ada 4 setel

seragam), tas sekolah, perlengkapan sekolah, alat tulis, semua dari sini. Itu

harus saya sediakan walaupun memang anak tersebut masuk belum lunas

katakanlah baru bayar 25%, tetap saya harus kasih. Karena anak kecil kalau

dibedakan yang belum bayar dengan yang sudah bayar. Nanti anak kecil

nangis. Jadi harus di sama ratakan. Disitu kita harus mempunyai niat ikhlas.

13. Apa kritik dan saran bapak untuk pengelolaan wakaf yang terjadi di

Indonesia, khususnya di kecamatan kebon jeruk ? Kalau kritik sementara

ini belum ada. Karena memang saya belum lengkap surat-suratnya. Nah kalau

masalah saran, agar supaya pemerintah lebih memperhatikan masalah wakaf

sekolah yang ada di kecamatan kebon jeruk. Terutama sekolah yang memang

keuangannya pas-pasan. Itulah saran saya semoga bisa diperhatikan.

14. Kira-kira berapa untuk mensertifikatkan tanah wakaf ? Apakah ada

dananya untuk mensertifikatkan tanah ? Saya belum sempat nanya.

Belum lama juga saya minta tolong tanya sama guru, dari kementrian agama

mengatakan sekolah ini paling tidak harus mempunyai Surat dari notaris.

Sudah. Memang waktu itu saya mau urus. Saya tanya ke guru lain. Apakah

dia lupa atau belum bertanya kepada notaris. Sekarang sih belum tahu. Tapi

biasanya kalau tanah wakaf, Mungkin biayanya tidak terlalu mahal.

Barangkali adminitrasinya saja. Memang saya mau urus ke notaris tapi saya

juga belum mengetahui. Apakah notaris yang biasa atau notaris khusus untuk

wakaf. Nanti perlu saya tanyakan lagi.


Nazhir TK Al-Mustariyyah

(______________________________)

D. Sekertaris 1 sekaligus cucu pewakif Masjid Al-Mukarromah

Informan : Anwar Tanggal Wawancara : 20 Maret 2016

Keterangan : pembaharuan wawancara karena wawancara asli terhapus.

1. Siapa nama bapak ? Nama saya pak Anwar.

2. Sebagai apa jabatan bapak di Masjid Al-Mukarromah ? Kalau untuk

tanfis kepengurusannya saya sebagai sekertaris 1.

3. Sudah berapa tahun Masjid Al-Mukarromah berdiri ? Sekitar tahun 70-

an lebih. Renovasi pertama tahun 80. Renovasi kedua atau renovasi total

tahun 2000, 2002 sampai sekarang. Awalnya bentuk Masjid Al-

Mukarromah seperti apa ? Dulu bentuknya musholla kecil. Pada saat itu

siapa yang memindahkan status dari musholla ke masjid ? Dari Kakek

saya bernama Haji Limin bin Merin. Haji limin bin merin punya anak, Haji

Namin sebagai penerus awal wakif masjid Al-Mukarromah. Lalu di teruskan

oleh penerus kedua bernama Haji Naman. Anaknya haji namin. Kalau bapak

saya adalah anak dari pak haji Limin. Berarti bapak masih ada keturunan

dari pewakif ? Ya masih ada. Saya sebagai cucu dari anak ibu pertama.

Karena Haji limin mempunyai dua istri.

4. Bolehkah saya mengetahui kronologi sejarah masjid Al-Mukarromah

dari pertama masih tanah wakaf sampai masjid seperti sekarang ? Kalau

sejarahnya dulu tahun 80-an memang bentuknya masjid, cuma dulu

bentuknya masjid berplafon kayu. Jama’ah makin lama bertambah banyak

dan padat. Kalau dulu jama’ahnya hanya dari kampung ini saja. Dari satu RW

ini sampai daerah taman ratu. Cukup banyak juga ya pak jama’ahnya ? ya.

Disini 6000 kurang lebih 1 RW, 1 RT ada 300 Kepala Keluarga. Ada yang

350 Kepala Keluarga. Disini padat. Karena masyarakat disini mayoritas

hampir 99 % Muslim. Kalau dulu tahun 80-an adalah warga jakarta semua.

Masih jarang orang trans kesini. Sesuai kebutuhan jama’ah makanya

direnovasi tahun 80-an. setelah direnovasi, tahun 2000 sama juga kebutuhan

jama’ah sering membludak. Apalagi hari raya Idul Fitri, gang kecil dipakai

semua sampai ke jalan. Akhirnya kesepakatan ditahun 2000 diadakan

renovasi total. Tadinya kubah hanya dari seng. Tahun 2000 semua direnovasi

berbentuk cor dan juga kramik. Selesai, kurang dari tahun 2002. Pengerjaan

hampir 1 tahun 9 bulan atau 1 tahun 10 bulan. Jadi renovasi kurang lebih 2

tahun selesai. Itu yang meresmikan adalah gubernur Fauzi Bowo. Itu bisa

mengundang pak Fauzi Bowo gimana pak ? Karena guru ta’limnya Fauzi

Bowo mengajar di Masjid ini. yaitu Almarhum KH. Shidiq Fauzi yang

bertempat tinggal di Mampang. Mereka adalah sesepuh. Dan juga Dewan

penasehat DKM Masjid se-DKI, mereka juga Dewan Host PWNU. Jadi

semua nyambung dan ada hubungan sama pak Fauzi Bowo. Jadi pada saat

Ta’lim gabungan atau halal bi halal di rumah guru besar, Itu kita bertemu.

Waktu itu pak fauzi bowo masih menjadi sekertaris gubernur. Terus jadi

wakil gubernur. Sampai jadi gubernur. Memang pada saat beliau jadi

Gubernur dia mengatakan “nanti saya juga belum pernah silaturahmi ke

wilayah sini. Pengen”. Nah Kebetulan kesampean pada saat beliau menjadi

gubernur. Secara kekeluargaan, bukan atas nama kerabat. Waktu itu dia

datang juga tidak menggunakan protokoler atau tidak dinas, jadi biasa saja.

Kalau pengawalan kan tetap. Protapnya tetap. Gubernur walau bagaimanapun

pasti ada yang ngawal. Cuma ini, acara keluarga tidak dinas. Akhirnya secara

kekeluargaan dia menanyakan “masjidnya perlu apa lagi” Kita bilang,

“memang masjid setelah kita renov kita belum punya halaman parkir”.

Makanya atas nama keluarga, dia menginfakkan. Dikasih infak untuk

membantu sarana parkir sebesar 25 Juta Rupiah. Uang 25 juta itu kita jadikan

pancingan. Kita musyawarah lagi. Kita lelang lagi untuk parkiran. Akhirnya

hampir 3 tahun. Itu uangnya di lelang maksudnya ? Enggak, itu maksudnya

parkiran tadinya rumah orang. Kita tanya kepada pemilik rumah. Ada minat

mau jual atau enggak. Ada katanya. Berapa ?. Kurang lebih semeternya

waktu itu masih 4 sampai 5 juta permeter. Ya kurang lebih ada 150 atau 300

meter. Akhirnya kita total angkanya, kita musyawarahkan, kita lelang sama

jama’ah. “Nih silahkan. Kita perlu lahan parkir. Ini ada sekian. Seandainya

dijual nilainya sekian. Kalau ada yang mau nyumbang silahkan. Dikasih

tempo rencana 3 tahun. Jadi selama 3 tahun silahkan. Untuk pembebasan

lahan parker” dan Alhamdulillah. Jadi itu untuk diberikan ke yang punya

rumah uang 25 juta itu ? Ya enggak, 25 juta itu buat pancingan dulu.

Maksudnya ini sebagai dana awal untuk pembebasan lahan. Gimana jama’ah

setuju atau enggak kalau kita beli lahan itu. Mereka setuju. Dikasih tempo.

Itu keseluruhan berapa pak yang bayar rumah untuk pembebasan lahan

parkir ? Kalau nilainya saya juga kurang begitu jelas karena pada saat itu

yang menangani adalah ketua pengurus masjid pokoknya luas tanahnya

kurang lebih sekitar 200 meter. Harganya kurang lebih sekitar 4 hingga 5 juta

permeter. Jadi 5 juta kali 200 meter.

Berarti keseluruhan masjid Al-Mukarromah berapa ? Kalau dihitung 650

meter ditambah kurang lebih sekitar 200 meter. Ya 900 meter-lah kalau sama

makam semuanya hampir 900 meter Terus pak, sejarahnya masjid Al-

Mukarromah setelah dilelang terus ? Itu kan lahan parkir sudah di dapat

kurang lebih sekitar 2 sampai 3 tahun lahan parkir dibebaskan. Jadi kita

punya lahan parkir. Lahan parkir itu juga bukan semata-mata sebagai lahan

parkir karena apabila ada kegiatan PHBI. Kita mengadakan diluar, taruh

panggung di depan halaman masjid. Jadi jama’ah dari dalam masjid bisa lihat,

di jalanan juga bisa lihat. Jadi jika ada acara kita mengadakannya di luar.

Kurban sama. Kalau mengadakan kurban itu dihalaman masjid. Kita kan

kalau nyebar kurban hampir 2 ribu kupon. Nah sejarahnya setelah sudah ada

pembebasan. Ya kita bikin lahan parkirnya. Kalau sampai sekarang ini kita

musyawarah lagi tahun 2014. Waktu itu kita coba ngajuin ke gubernur. Masih

jaman jokowi. Dapet sekitar 50 juta. Akhirnya kita punya budged untuk

menara. Sama juga dana ini untuk dana awal. Tapi bukan semata-mata dana

awal. Karena kita sudah berembuk walaupun tidak mendapat sumbangan dari

gubernur, tetap kita bangun menara ini dari kas masjid. Karena kas masjid

kita dari tahun 2015 kemaren kita berembuk total kas kita hampir 300 juta.

Kan sarana dan prasarana semenjak tahun 2005 sampai 2015 Itu tidak ada

pembangunan yang cukup signifikan. Jadi dana itu terkumpul kas-kas untuk

bayar listrik, ganti keran rusak. Hanya itu saja. Kalau ini sekarang kita pakai

budged kita hampir 279 juta. 279 juta itu akan digunakan untuk

pembangunan menara ? Iya untuk pembangunan menara ini kita hampir

kurang lebih 55 % karena kita tinggal naik lagi ketinggian hampir 25 meter

plus antena kubah menjadi 26 meter.

5. Pada saat dulu wakifnya siapa saja ? Para pewakifnya itu dulu anaknya

Bapak Haji Namin (Almarhum), Bapak Haji Muhammad Natsir (Almarhum),

terus dari Bapak Haji Naman pada saat itu posisinya masih pengurus dari

wakif, Bapak Haji Saman (Almarhum). Mereka pengurus yang

menandatangani semua sertifikat wakaf. Memang sudah disertifikatkan ?

Ada kita punya sertifikat sama pak Haji Naman. Kalau kita tidak ada

sertifikat wakaf tidak mungkin kita bisa mengajukan ke kantor gubernur.

Karena persyaratan kalau kita mau minta bantuan, mau bikin menara, mau

apa. ya persyaratannya harus ada sertifikat wakaf. Memang itu sudah

diwakafkan bukan pribadi atau bukan yayasan. Dulu kita juga enggak mau

kalau dinamakan yayasan. Kita enggak mau karena kita tetap pewakaf.

6. Alamat pewakaf dimana saja ? Kalau alamat pewakaf itu ada di RT 04, di

RT 05 kalau sekarang. Jadi sudah pindah ? Ya kalau dulu kan disini RTnya

masih 4, sekarang sudah 10. Jalan Asia Baru. Pewakafnya sekarang masih

ada pak ? Sudah Almarhum semua.

7. Waktu itu melalui lembaga mana bapak mewakafkan tanah ? Kalau

kakek saya dulu tidak pake lembaga-lembaga. Kalau yang namanya wakaf itu

kalau orang dulu ikhlas. Jadi intinya ikhlas. Bukan harus ada A diatas B.

Yang penting keikhlasan kalau dulu. Pokoknya dia sudah syuhada saksi-

saksinya adalah murid-muridnya semua. Tanah ini diwakafkan, anak-anaknya

dikumpulkan memberitahukan bahwa tanah ini diwakafkan. Sah. Jadi enggak

perlu hitam diatas putih. Pakai materai enggak perlu. (pakai materai tetap saja

kalau keikhlasannya enggak). Itu yang sertifikatin ? Nah, penerus.

Pengurus. Yang tadi saya bilang sudah pada Al-Marhum. Ada tinggal satu

yaitu Bapak Haji Naman. karena bapak saya anak ke, pertama Bapak Haji

Namin, Hajjah Isa, Haji Muhammad Nashir, Haji Ikhsan, baru bapak saya.

Bapak saya itu yang ke-5 yang bontot. Jadi lima-limanya anaknya sudah

meninggal. Ada dari istri ke dua anaknya tiga. Itu yang ada tinggal satu yaitu

bapak Suaib. Sekarang itu tinggal anaknya Bapak Suaib saja itu yang jadi pak

RT. Jadi itu sertifikatnya melalui lembaga apa ? Kalau pengurus baru

melalui KUA makanya kalau dari kakek saya, saya bilang tadi tidak ada

hitam diatas putih. Dengan keikhlasan. Karena dia tahun berapa. Tahun 70

berapa. Sertifikat itu muncul tahun 74. Jadi kakek saya itu ya kalau bicara

mewakafkan dari awal musholla. Kakek saya kan mewakafkan dari awal

musholla awalnya. Musholla Jadi masjid.

8. Jadi dulu cara mewakafkannya dengan cara suka rela ya pak ? Iya dulu

dipanggil anak -anaknya, dikumpulin. Panggil jama’ah bahwa ini diwakafkan

untuk musholla dulu awalnya untuk musholla, depan untuk makam keluarga,

itu yang disana untuk makam pribumi sini itu kurang lebih 3000 meter. Itu

wakaf dari pak haji limin tapi dari istri, dari nenek saya.

9. Pada saat itu untuk keperluan apa bangunan masjid Al-Mukarromah

diwakafkan ? Untuk kepentingan jama’ah. Semata-mata untuk peribadahan

10. Apa jenis tanah wakaf masjid Al-Mukarromah ? wakaf ahli atau wakaf

khairi ? Kalau kakek saya mewakafkan untuk kepentingan agama. Karena

memang untuk tempat peribadahan. Apa tidak ada untuk keluarga ? Kalau

keluarga itu yang makam yang depan masjid. Itu untuk keluarga. Ini masjid

untuk peribadahan. Nah kalau makam untuk warga se-RW ini. khususnya

pribumi itu yang 3000. Jadi dua-duanya sudah ada. Wakaf khairi dan ahli.

11. Apakah bangunan masjid Al-Mukarromah bersertifikat ? Ya, sudah.

12. Tahun berapa pak bersertifikat ? Kalau tidak salah tahun 2000-an.

13. Diangkat pak haji naman tahun berapa ? Wah.. kalau bicara tahunnya

beliau tahun 86 sudah jadi. Karena bapaknya meninggal tahun 85. Langsung

tidak memakai pemilihan. Karena dari akhlaknya.

14. Bagaimana pendayagunaan masjid Al-Mukarromah, apakah sudah

berjalan dengan baik ? Kalau pendayagunaan tanahnya dan bangunan kita

sudah maksimal. Kalau kepengurusannya pak ? Kalau kepengurusannya

kita punya ketua Pembina, penasehat, sampai marbot.

15. Bagaimana cara bapak mengelola masjid Al-Mukarromah ? Ya, kita

jalani saja rutinitas. Kalau untuk fisik bangunannya ada yang rusak kita

betulin. Dan kita tidak pernah minta. Kalau untuk perbaikan yang skalanya

kecil tidak. Ya ibaratnya ke pemerintah. Tidaklah kalau skrup-skrupnya kecil.

Pernah minta ke pemerintah pak ? Itu yang tadi saya bilang. Untuk menara

saja. kita dapat dari gubernur.

16. Siapa nadzhir masjid Al-Mukarromah ? Nadzhirnya bapak Haji Naman.

17. Bapak H. Naman bisa diangkat menjadi nadzhir karena apa pak ?

Karena dia adalah cucu tertua dari haji Muhammad Natshir (anak dari wakif).

Bearti ada keturunan dari pewakif ya pak ? Ya, keturunan kuat. Nasabnya

kuat. Jadi dulu kan Almarhum Haji Muhammad Natshir. Anak dari kakek

saya. Kalau haji naman, cucu. Tapi posisinya dia ketua pengurus masjid.

Cucu tapi. Kalau haji Muhammad Natshir. Dia dulu RW. Jadi ada dua

pewakif, gitu ? ya jadi disitu atas nama wilayah ada, atas nama kepengurusan

masjid ada. Maksudnya karena ini yang jadi RW adalah anaknya. Nasabnya

kuat. Anak dari pewakif. Nah ini yang jadi ketua pengurus masjid adalah

cucunya pewakif.

18. Pewakif ada banyak, kira-kira pernahkah terjadi sengketa antara

pewakif ? Tidak, kalau disini antara pewakif itu tidak ada. Karena mereka

hanya meneruskan. Dulu kakek saya tok sendiri. Jadi ini cucu sama anaknya

yang mendaftarkan ke KUA. Karena posisi di Jakarta. Harus ada bukti yang

kuat bahwa ini jangan sampai di kemudian hari digugat. Makanya dibikinlah

oleh anaknya dan cucunya. Kalau pewakif awalnya ya satu. Dari kakek saya

tok. Jadi cucunya tidak ada yang berani menggugat. Orang yang paling nomor

satunya koq yang mewakafkan. Syuhadanya juga banyak. Saksi-saksinya juga

banyak dulunya.

19. Dalam suatu proses ada suatu kendala ya pak, kira-kira apa kendala

yang bapak hadapi ? Kalau kendalanya maaf-maaf dari faktor SDM.

Mereka maaf-maaf ada yang lulusan SR (Sekolah Rakyat). Kalau ibaratnya

manusia jaman sekarang ketemunya generasi orde lama, orde baru. Orde lama

ketemu orde baru. Ya gitu aja kita ngimbanginnya. Tapi dalam masjid ini

bukan orde lama, orde baru. Keilmuan. Saling menopang.

20. Apakah ada kendala yang sangat sulit bapak hadapi ? Sudah tidak ada

lagi. Dulu pertama kali yang agak sulit mengawali untuk renovasi total.

Memang ada kendala dulu masalah pendanaan. Kasnya Cuma 25 juta. Kok

berani ngerenovasi kurang lebih 8 ratus juta hampir 1 Milyar anggarannya.

Kalau ibaratnya orang kok nekat banget. Punya uang 25 juta pengen bangun 1

Milyar. Tapi kita bismillah karena ini untuk rumah peribadahan. Bukan milik

kita. Milik jama’ah semua. Dan Alhamdulillah dengan metode. Metodenya

harus di lelang. Kita butuh apa nih semen seribu sak. Kita kumpulin warga,

jama’ah, siapa yang ingin menyumbang. Itu namanya kita lelang.

21. Apa solusi yang bapak tempuh dalam menghadapi kendala tersebut ? Ya

Alhamdulillah dengan kita memakai metode sistim rembuk jama’ah. Ada

permasalahan kita berembuk, bermusyawarah, bermuzakarah. Selesai

kesulitan-kesulitan kita. Jadi karena kita gotong royong. Disini sistem gotong

royongnya masih kuat. Kalau untuk sistem peribadahan masih kuat kita. Jadi

Alhamdulillah. Rapat pertama yang saya ingat. Itu kumpul kurang lebih

hampir 80 Juta. Karena satu orang bisa 20, bisa 15. Tapi di tempo 3 bulan

atau 4 bulan. Jadi kita jual kontrakannya buat masjid. Kalau disini masih

memakai kayak gitu untuk tempat peribadahan. Selain gotong royong solusi

yang ditempuh apa saja ? Tidak kalau saya hanya itu saja yang pernah di

tempuh seperti itu. Karena kita waktu itu ada kepanitiaan. Saya sekertaris

panitia awalnya. Ketuanya bapak haji naman. Nah itu kesulitan-kesulitannya

kita sudah berembuk bahwa kita kepanitiaan tidak mau meminta sumbangan

di jalan. Jadi kita bikin solusinya 2 waktu itu. Kita bikin kotak. Kita taro

diwarung-warung. Itu boleh diperkenankan. Orang yang mau belanja ada

kembaliannya inget tuh beramal. Kita mengajak kok. Bahasanya kita

mengajak kebaikan kepada orang.

22. Apakah bapak mempunyai kritik dan saran untuk pengelolaan wakaf di

kecamatan kebon jeruk, terutama untuk pengelolaan wakaf di Indonesia

? Kalau saya paling juga yang sampai sekarang saya pertanyakan itu kan

pernah saya ingin membuat surat izin wakaf makam untuk pribumi, untuk

warga disini. Pribumi sini kan ada mantunya orang luar. Selagi masih

sebelahnya suami istri. Istrinya orang sini. Boleh lakinya dimakamkan disini.

Itu yang bapak keluhin apa ya pak ? Bikin surat katanya enggak bisa.

Alasannya katanya SIWnya sudah tidak turun lagi. Dulu masjid kita urus dan

makam kita urus. Cuma yang keluar hanya satu. Katanya ini luasnya kurang

standard.

Memang tidak keluarnya SIW kenapa pak ? Luasnya mungkin menurut

dia tuh 5000. Karena disini ada 3000. Jadi luasnya dianggap kurang standard.

Itu yang saya dapat info. Surat SIW nya tidak turun lagi. Waktu itu camatnya

masih pak Marhasan. Saya tanya langsung karena waktu itu saya menjadi

dekel. Pak camat betul SIWnya tidak turun lagi untuk wakaf. Tapi yang saya

heran kenapa yang 32 meter keluar. Yang kita takutkan gini generasi

penerusnya mati generasi. Diungkit-ungkit nanti sama anak keturunannya itu

sebenarnya kita enggak mau. Kenapa disini kan yang tua-tua masih ada. Itu

PR wilayah sini cuma itu. SIW untuk RW 4 dulu pernah diproses katanya

persyaratannya kurang. Di apa itu. Karena terus terang ini kan Jakarta. Kita

enggak mau pada saat digusur. Mereka ngakuin, ini ngakuin. Ya enggak bisa.

Kita maunya kalau memang boleh dibikin surat izin wakafnya panggil saja

RWnya. Itu sekarang sama masyarakat sini lagi ditunggu. Itu masyarakat sini

model kaya masjid dibikinin. Jadi kita kan maaf-maaf kalau digusur dengan

kebutuhan bikin jalan atau bikin apa. Kita mau pertahaninnya seperti apa ?

Ada lagi pak kritik dan sarannya ? Sama zis, tolong untuk di musholla-

musholla khusus zis. Saya mengkritik masalah zis saja. Saya enggak tau

instansi mana yang menurunkan. Di Kementrian Agama itu saya belum

pernah denger ada yang nyumbang-nyumbang ke musholla. Padahal maaf-

maaf orang berangkat haji ada dana abadi. Setiap orang berangkat haji itu ada

anggaran abadi. Dikirimnya kemana ke Kementrian agama kan. Saya tidak

pernah dengar ada musholla dikirimin Al-Qur’an dari Kementrian Agama.

Jadi bapak maunya dikirimin Al-Qur’an ? Ya seharusnya kan Kementrian

Agama berkaitan dengan peribadatan. Kebutuhannya apa ini. kirim. Begitu

dong. Kalau ini kan enggak cuma ngawinin saja orang nikah. Kementrian

agama itu luas. Cuma kedengerannya. Kesannya Kantor Urusan Agama ini

khusus untuk itu padahalkan seharusnya Musholla, Ta’lim. Kenapa tidak

pernah disentuh dari Kantor kementrian agama Jakarta Barat. Sebetulnya

masalah sarana dan prasarana itu tanggung jawab dari tingkat KUAnya. Itu

mereka harus mikirin kalau yang berkaitan dengan peribadatan. Itu selama ini

saya perhatikan tidak ada.

Apa pernah coba ngomong ke Kantor kementrian agama ? Saya mah

usulan-usulan sudah capek. Seharusnya kalau zis yang benar itu, RT-RT kan

disuruh nyetor zis. Wajib kan ?. Tapi seharurnya setahu saya kalau zis yang

betul itu harus ada feed backnya. Berikan sumbangan ke musholla berupa Al-

Qur’an, atau karpet atau lainnya yang berhubungan dengan sarana dan

prasarana. Ini enggak RT nyetor tiap tahun tapi tidak pernah disumbang tiap

tahun dari dana JIS. Itu feed backnya enggak ada. Mintain dana JIS dari

masyarakat. Feed back buat mushollanya enggak ada. Feed back buat majlis

ta’limnya enggak ada. Seharusnya enggak perlu diminta dong. Masyarakat

sudah nyetor, dari sananya Follow up. Oh disini ada majlis ta’lim. Disini

kudunya majlis ta’lim ngusulin. Belum tentu semua majlis Ta’lim bisa

ngusulin. Contoh pengajian ibu-ibu. Mana ada pengajian ibu-ibu disini yang

ngajuin ke pemerintah ? enggak ada.

Terus ada lagi pak kritik dan sarannya ? Tidak ada kalau kritik dan

sarannya cuma itu saja. Kalau buat peribadahan, kalau buat kewilayahan itu.

Kalau memang ada tindak lanjut. Ya siapapun yang berwenang saya berharap

pr saya hanya makam ini tidak ada SIW 10 tahun atau 20 tahun digusur. Saya

sebagai putra daerah mempertahankannya apa. Oke kepentingan developer

kasarnya nih untuk pemerintah. Kan pasti saya lawan dulu. Saya sebetulnya

maunya ada dasar. Dulu sempat ingin diurus oleh sesepuh masyarakat sini.

Yang turun hanya SIW masjid. Padahal makamnya cukup luas.


Sekretaris 1 Masjid Al-Mukarromah

(_____________________________)

E. Ketua Musholla Al-Mashury

Informan : Rahmat Tanggal Wawancara : 21 Maret 2016

Keterangan : pembaharuan wawancara karena wawancara asli terhapus.

1. Siapa nama bapak ? Nama saya Rahmatullah.

2. Sudah berapa tahun Musholla Al-Masyhury berdiri ? Musholla Al-

Masyhury berdiri sekitar 8 tahun. Sejak kapan pak ? Sejak tahun 2009 atau

2008. Atara pertengahan 2009 lah.

3. Bagaimana sejarah musholla Al-Masyhury dari pertama berdiri sampai

sekarang ? Pertama kali musholla merupakan wakaf sebidang tanah dari

sesepuh daerah situ itu pertama adalah bangunan berupa kontrakan. Akhirnya

setelah bermusyawarah dari pewakif. Akhirnya pewakif itu memberikan

tanah kepada masyarakat seluas 176 Meter persegi. Setelah itu akhirnya

swadaya masyarakat. Ya jadilah bangunan sampai sekarang yang dinamakan

Musholla Al-Masyhury.

4. Berapa luas bangunan Musholla Al-Masyhury ? 176 Meter.

5. Apakah bangunan Musholla Al-Masyhury berdiri atas tanah wakaf ?

Ya. Waktu itu siapa yang mewakafkan pak ? Keluarga besar Haji Masyhur

bin H. Muhammad. Alamatnya ? Di depan Musholla.

6. Pada saat itu melalui lembaga mana bapak mewakafkan tanah ? Tidak

ada hanya melalui kepercayaan dimasyarakat saja tidak memakai lembaga-

lembaga ini itu. Pada saat sertifikatnya pak ? Tidak ada, saya belum punya

sertifikat.

7. Apakah pendayagunaan musholla Al-Masyhury sudah berjalan dengan

baik ? Ya, kalau dinilai baik sih sudah baik. Sementara ini memang berjalan

untuk kegiatan ibadah, majlis ta’lim. Yang memang itu dikelola utama dari

pengurus musholla. Dan Alhamdulillah sampai sekarang sudah berjalan terus.

Kira-kira apakah ada suatu kendala ? Kalau kendala Alhamdulillah

sampai saat ini tidak ada kendala apa-apa.

8. Apakah bapak masih ingat tahun berapa musholla Al-Masyhury

diwakafkan ? Pertengahan tahun 2009 Tanggal berapa ? Saya enggak

hafal, bulannya berapa saya enggak hafal.

9. Bagaimana cara bapak pada saat itu mewakafkan tanah ? Itu buat

pewakif kalau saya enggak bisa jawab kan bukan saya yang mewakafkan.

10. Untuk keperluan apa bapak pada saat itu mewakafkan tanah ? Untuk

kepentingan ibadah. Selain untuk kepentingan Ibadah ? Tidak ada.

11. Jenis tanah wakaf tersebut. Apa wakaf ahli (wakaf untuk keluarga) atau

wakaf khairi (wakaf untuk kepentingan agama) ? Wakaf khairi (wakaf

untuk kepentingan agama)

12. Apakah bangunan Al-Masyhury sudah bersertifikat ? Belum.

13. Kira-kira kenapa alasannya belum bersertifikat ? Masih proses di BPN

(Badan Pertanahan Nasional) Itu kendalanya apa pak ? Tidak ada kendala

apa-apa karena memang masih proses saja. Maksudnya kendala di BPN ?

Enggak ada masih proses saja.

14. Bagaimana cara bapak mengurus Musholla Al-Masyhury ? Kalau saya

selaku ketua kan punya banyak anggota, banyak seksi. Masing-masing

mereka punya tugas dan job masing-masing. Kalau saya kan sifatnya hanya

controlling terhadap kerja mereka. Mereka sudah punya tugas masing-masing

yang mereka tahu ya sudah berjalan sesuai dengan tugas dan jobnya masing-

masing gitu. Saya cuma ngontrol-ngontrol saja.

15. Bolehkah saya mengetahui pak, Bagaimana bapak Balia Isa pada saat

itu diangkat menjadi nazhir wakaf ? apakah keturunan dari pewakif ?

Tidak atas penunjukkan masyarakat karena memang dipandang beliau itu

sesepuh yang berada disekitar lingkungan masyarakat itu.

16. Pernahkah terjadi sengketa pak ? Enggak pernah ada. Kenapa enggak

pernah ada pak ? Karena memang ya antara pewakaf itu ikhlas memberikan

tanahnya kepada masyarakat. Sudah enggak ada masalah apa-apa.

17. Dalam suatu proses pasti ada suatu kendala. Kira-kira apa kendala yang

bapak hadapi dalam kepengurusan wakaf bangunan Al-Masyhury ?

Alhamdulillah memang sampai saat ini tidak ada kendala apa-apa. Kalau ada

kendala berarti bangunannya enggak selesai. Kan bangunan sudah selesai,

bangunan sudah bagus. Belum ada kendala apa-apa. Kira-kira ada kendala

yang sulit bapak hadapi ? Alhamdulillah semua baik-baik saja berjalan

sesuai dengan apa yang direncanakan.

18. Jika di kemudian hari terjadi suatu kendala, solusinya yang bapak

tempuh apa ? Ya, melalui musyawarah dengan masyarakat dan jama’ah.

Karena bagaimanapun musholla bukan punya perorangan, bukan punya

pengurus, bukan punya pewakif. Sedangkan Musholla ini sudah punya

jama’ah. Punya bersama-sama. Ya pemecahannya harus masyarakat bersama-

sama.

19. Apa kritik dan saran bapak untuk pengelolaan wakaf yang berguna

untuk Indonesia khususnya untuk kecamatan kebon jeruk ? Cuma satu

sih mungkin lebih banyak badan wakaf turun langsung ke lapangan, bisa

sosialisasi, kemudian bisa memberikan pencerahan kepada jama’ah tentang

masalah wakaf itu bagaimana tata caranya, jenis wakaf itu apa saja. Yang

memang sekarang ini di masyarakat masih sedikit awam. Sebisa mungkin

kalau memang ada petugas khusus secara rutin itu bisa ada penyuluhan dan

sosialisasi.


Nazhir Musholla Al-Masyhury

(_____________________________)

F. Ketua dan wakil ketua Musholla Uswatul Muslimin

Informan : Muhammad Mi’an dan Didi Tanggal : 9 April 2016

1. Siapa nama bapak ? Bapak Muhammad Mi’an

2. Sudah berapa tahun tempat ini berdiri ? 45 Tahun Sejak tahun berapa ?

Dari 1971

3. Sejarah tempat ini dari pertama berdiri hingga menjadi seperti ini ?

Kapan rencananya pak ? Dulu ada sebidang tanah yang kosong dibikin

namanya kalau dikampung langgar. Setelah dibikin langgar itu ada gusuran

kali. Jadi langgar tersebut tetap ada sekarang jadinya musholla. Mudah-

mudahan nanti ingin di bikin masjid sama saya Itu kapan rencananya ?

Kalau ada cukup persyaratannya saya bikin. Terus setelah diwakafkan

istilahnya untuk rumah ibadah saja, untuk musholla.

4. Berapa luas bangunan ini ? Kalau enggak salah dulunya sekitar 100.

Sekarang mungkin ada 60. Karena lokasinya yang dibeli agak mahal. Kalau

dulu murah.

5. Apakah bangunan ini berdiri atas tanah wakaf ? Berdiri dibangun sama

warga bukan sama pemilik. Berarti ini namanya sudah diwakafkan. Sudah

ada nadzhirnya, sudah ada pengurusnya, sudah ada wakifnya. Lengkap sudah.

Jadi didirikan atas nama wakaf. Jadi kalau wakaf itu kan punya Allah. Berarti

punya Allah, punya Negara. Kesadaran masyarakat yang istilahnya

membantu pembangunannya. Namanya didirikan atas tanah wakaf yang

membangun ya umat islam.

6. Pada saat itu siapa yang mewakafkan ? Pak Mudini sudah Almarhum

Nadzhirnya siapa pak ? Nadzhir ketua pembangunan Bapak Idris pada saat

itu bapak didi bilang, dia pindah domisili. kenapa pak alasannya ?

Sebenernya bukan kabur tapi pindah rumah enggak tinggal disini lagi.

Rumahnya dijual sudah tidak punya tempat lagi disini. Kenapa ? Itu masalah

dia. Ya dia ibaratnya orang lain, orang jauh dari tasik.

7. Dimana alamat pewakif dan Nazhir ? Yang mewakafkan Alamatnya masih

disini. Disekitar musholla. Cuma sudah pada tidak ada. Sudah pada

meninggal. Kalau Nazhirnya sudah pindah

8. Pada saat itu melalui lembaga mana bapak mendaftarkan tanah ? Kalau

jaman dahulu tidak ada lembaga jadi diangkat ustadz saja. Jadi orang tersebut

(wakif) mempercayai kepada ustadz.

9. Pada saat itu untuk keperluan apa ? Ibadah. Untuk musholla, untuk tempat

sholat. Selain untuk ibadah ? Tidak ada lagi, khusus untuk ibadah saja. Ya

boleh misalkan ada yang ingin numpang nikah. Misalnya warga yang tempat

rumahnya tidak muat ya dipakai untuk numpang nikah, buat pengajian, buat

ta’lim untuk kegiatan agama.

10. Didalam fiqih ada dua, wakaf ahli (wakaf untuk keluarga) dan wakaf

khairi (wakaf untuk kepentingan agama). Disini jenis wakafnya apa pak

? Untuk keluarga amalnya. bukan untuk keluarga, untuk kepentingan umum.

Jadi disini jenis wakafnya apa, wakaf ahli atau wakaf khairi ? Wakaf ahli

jadi untuk keluarga amal ibadahnya. Rata-rata kalau orang yang mewakafkan

untuk amal ibadah. Maksudnya kepentingannya ? Kepentingannya ya buat

keluarga. Jadi musholla ini untuk keluarga ? Iya, kalau yang namanya

musholla kan buat keluarga dulu dia bikin setelah itu orang lain pada ngikut

begitu. Kalau keluarga sembahyang, orang lain pada boleh. Dari bapak

Muhammad : Kalau begitu saya sudah ngertiin kan. Yang namanya wakaf

maaf nih. Ya kalau sudah wakaf untuk kepentingan umum keluarga sudah

tidak punya lagi. Jadi kalau yang punya wakaf malah enggak mau namanya

disebut. Dari bapak Muhammad : Kecuali begini musholla untuk keluarga

saya itu namanya bukan wakaf. Kalau saya wakafkan tanah ini untuk

musholla buat umat islam. Jadi kita Cuma pengurus doang.

11. Apakah tanah ini bersertifikat ? Belum. Kenapa ? Tidak ada yang

mengurus. Kira-kira akan diurus atau tidak ? Diurus boleh enggak diurus

juga boleh Maksudnya ? Begini yang namanya musholla mau diurus punya

musholla, kagak diurusin ya punya musholla. Kecuali punya saya, saya

urusin. Berarti pemerintah setempat yang aktif masalah ini. yang penting

sudah menjadi surat wakaf, mau dijadikan apa lagi. Bukan jadinya sertifikat,

jadinya surat wakaf.

12. Bagaimana pendayagunaan tanah wakaf yang bapak kelola ? Ini yang

namanya wakaf untuk kepentingan umat. Ya ibaratnya untuk musholla. Pada

mau sholat, mau apa kita imam. Maksud saya apakah sudah berjalan

dengan baik ? Insya Allah Alhamdulillah dari dulu memang sudah berjalan

dengan baik. semua kegiatan aktif.

13. Bagaimana cara bapak mengelola tanah wakaf disini ? Kalau saya sebagai

wakil ketua. Kalau misal dikampung ada kebakaran. Mungkin saya bisa

tampung di Musholla, ada kebanjiran, ada musibah boleh pake musholla. Jadi

saya sebagai pengurus disini yang kira-kira ada yang kesusahan, tersesat,

ingin tidur dimusholla silahkan. Istilahnya musholla sebagai tempat

serbaguna. Selama masih muat kita tampung ya silahkan saja. Ya gunanya

seperti itu misalnya ada yang mau nikah tetapi tidak punya tempat. Ya

silahkan di Musholla.

14. Bapak idris pada saat itu bisa menjadi nazhir wakaf karena apa ? Karena

dia dipercaya oleh masyarakat.

15. Apakah pernah terjadi sengketa ? Tidak ada.

16. Didalam suatu proses kepengurusan wakaf apakah pernah terjadi suatu

kendala ? Tidak ada.

17. Jika nanti terjadi suatu kendala solusi apa yang bapak tempuh ?

Solusinya ya ajak musyawarah. Pokoknya tiap-tiap masalahkan harus dicari

solusinya dengan bermusyawarah tapi sampai saat ini belum pernah terjadi

kendala

18. Apa kritik dan saran bapak untuk pengelolaan wakaf yang mungkin

berguna untuk kecamatan kebon jeruk khususnya untuk Indonesia ?

Dari Bapak Didi : Kalau menurut saya surat wakaf dibikinin juga enggak

ada artinya buat orang lain atau Negara. Karena Negara dari RT sampai camat

tidak memberikan sumbangan. Kecuali dari camat dari walikota mau ngasih

dananya.

Dari bapak Muhammad Mi’an : kritik saya begini kalau kita ingin

menyerahkan wakaf kepada umat itu sebaiknya secara aklamasi, secara

pemilihan umum.

Dari Bapak Didi : Kritik saya pemerintah harus lebih memperhatikan

marbotnya. Pengurusnya kudu dilihat sama pemerintah. Karena yang

mengurus tidak ada gajinya. Sedangkan wakaf sudah diserahkan setengah

kepada pemerintah. Seharusnya pemerintah bertanggung jawab. Pemerintah

harus memperhatikan. Karena wakaf juga punya pemerintah.


Ketua Musholla Uswatul Muslimin

(_____________________________)

Lampiran Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kebon Jeruk

BENDAHARA

PENGELUARAN PEMBANTU

Chairunisa, S. Ag

BENDAHARA

Saipudin Juhri

PENGOLAH DATA

Indri Hapsari, SE

KEPALA KUA

H. Andi, S. Ag

PENGOLAH DATA

Nurmin, S. Sos

ARSIPARIS

Kris Sunarni

PENGOLAH BAHAN

REGISTRASI & SERTIFIKASI

H. Misnadin

PENGOLAH BAHAN

REGISTRASI & SERTIFIKASI

Hj. Nurlailah

PENGOLAH DATA

Zainal Arifin, S. Kom

PENGOLAH PROGRAM

PENYULUH

Voni Dewi Pratiwi

PENGOLAH PROGRAM

PENYULUH

Abu Sufyan

PENGOLAH PROGRAM

PENYULUH

M. Zawawi, S. Ag

PENGOLAH PROGRAM

PENYULUH

Siti Zaharani

PENGOLAH PROGRAM

PENYULUH

Munawaroh, S. Ag

PENGHULU

PERTAMA / III a

Nusirwan, S.Ag

PENGHULU

MADYA/ IV a

Drs. Hamdani

TATA USAHA

DAN RUMAH TANGGA

Kurniasih

PENGHULU

PERTAMA / III b

Mulky Sulaeman, S.Sos.I

PENGHULU

PERTAMA / III b

Romdoni, S. Ag

PENGHULU MUDA/

III d

Abdul Rosyid, S. Ag

PENGOLAH PROGRAM

PENYULUH

Ummu Shofiyah, S. Ag

PENYULUH

Syafi’I, S. Pdi

Lampiran Bukti Foto

1. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk

Foto 1 : Kode Etik Pegawai Foto 2 : Struktur Organisasi KUA

Kementrian Agama Kecamatan Kebon Jeruk

Gambar 3 : Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk

2. Wawancara dengan nazhir wakaf Kecamatan Kebon Jeruk.

Foto 1 : Prosesi wawancara dengan pak Nurmin Pegawai Kantor Urusan Agama


Foto 2 : Prosesi wawancara dengan pak Deden Qomarudin

Kepala Sekolah TK Al-Mustariyyah

Foto 3 : Prosesi wawancara dengan pak Abdul Hakim

Wakif Musholla Baitul Karim

Foto 4 : Prosesi wawancara dengan pak Rahmatullah

Ketua musholla Al-Masyhuri

Foto 4 : Prosesi wawancara dengan pak Anwar Khair Octo

Sekertaris 1 masjid Al-Mukarromah

Foto 5 : Prosesi wawancara dengan pak Muhammad Mi’an

Ketua umum musholla Uswatul Muslimin

Documents

PENDAYAGUNAAN HARTA WAKAF DI KECAMATAN ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48549...PENDAYAGUNAAN HARTA WAKAF DI KECAMATAN KEBON JERUK JAKARTA BARAT Skripsi Diajukan