PENCALONAN PILGUB:

APA YANG DILAKUKAN

KPU KABUPATEN/KOTA?

oleh Octian Anugeraha

PESERTA PILGUB

PERSEORANGAN

(GABUNGAN) PARPOL

PASLON

TAHAPAN PENDAFTARAN PASLON PERSEORANGAN

Penerimaan DAK2

Penetapan rekapitulasi DPTterakhir (dasar

penghitungan jumlah minimum dukungan)

Pengumuman syarat minimal dukungan

Penyerahan syarat dukungan kepada

KPU Provinsi

Penelitian jumlah minimal dukungan

dan sebaran

Penelitian administrasi dan

analisis dukungan ganda

Penyampaian syarat dukungan kepada

KPU Kota

Penyampaian syarat dukungan kepada

PPS

Penelitian faktual di kelurahan

Rekapitulasi di kecamatan

Rekapitulasi di kota

Rekapitulasi di provinsi

Pendaftaran Paslon

Penelitian syarat calon dan pencalonan

Pemberitahuan hasil penelitian

Perbaikan syarat pencalonan dan/atau

syarat calon

Penelitian jumlah minimal dukungan

dan sebaran

Penelitian administrasi dan

analisis dukungan ganda

Penyampaian hasil analisis dugaan

ganda dan syarat dukungan kepada

PPS

Penelitian faktual di kelurahan

Rekapitulasi jumlah dukungan di kecamatan

Rekapitulasi jumlah dukungan di kota

Rekapitulasi jumlah dukungan di provinsi

Penetapan Paslon

Pengundian dan pengumuman nomor

urut Paslon

PENYELENGGARAAN PILGUB DI

KABUPATEN/KOTA

PERSEORANGAN

penyampaian syarat dukungan kepada

KPU Kota

(6 − 8 Desember 2017) penyampaian syarat

dukungan kepadaPPS

(9 − 11 Desember 2017)

penelitian faktual didesa/kelurahan

(12 − 25 Desember 2017)

rekapitulasi dikecamatan

(26 − 28 Desember 2017)

rekapitulasi dikabupaten/kota

(29 − 31 Desember 2017)

[perbaikan] penyampaian hasil

analisis dugaan ganda dan syarat dukungan kepada PPS (melalui PPK)

(27 − 29 Januari 2017)

[perbaikan] penelitianfaktual di

desa/kelurahan

(29 Januari − 5Februari 2017)

[perbaikan] rekapitulasi di

kecamatan

(6 − 7 Februari 2017)

[perbaikan] rekapitulasi di

kabupaten/kota

(8 − 9 Februari 2017)

SYARAT MINIMAL DUKUNGAN

PASLON PERSEORANGAN

10% (DPT: 2.000.000)

8,5% (DPT: > 2.000.000 s/d 6.000.000

7,5% (DPT: > 6.000.000 s/d 12.000.000

6,5% (DPT: > 12.000.000

PILGUB

10% (DPT: 250.000)

8,5% (DPT: > 250.000 s/d 500.000

7,5% (DPT: > 500.000 s/d 1.000.000

6,5% (DPT: > 1.000.000

PILBUP/WALI

Jumlah dukungan harus tersebar di lebih dari 50% jumlah kabupaten/kota (pilgub) ATAU kecamatan (pilbub/wali)

BENTUK DUKUNGAN PASLON

PERSEORANGAN

hanya diberikan kepada 1 paslon perseorangan

pemilih yang berdomisili di dapil, dibuktikan

dengan KTP-el atau surat keterangan

Dispendukcapil paling singkat 1 tahun

tercantum dalam DPT terakhir dan/atau DPPP

DOKUMEN DUKUNGAN PASLON

PERSEORANGAN

fotokopi KTP-el atau surat keterangan Dispendukcapilberdomisili paling singkat 1

tahun (dikelompokkan berdasarkan wilayah

kelurahan)

dapat disusun secaraperorangan atau kolektif per

kelurahan

data dan jumlah dukungansesuai dengan urutan

pendukung dan identitas pendukung yang mencakup nama, NIK, jenis kelamin,

alamat, RT/RW, TTL, umur, dan status perkawinan

rekapitulasi jumlah dukungan

surat pernyataan dan rekapitulasi jumlah

dukungan dalam bentukhardcopy (dan softcopy

yang juga diunggah pada SILON)

JUMLAH RANGKAP DOKUMEN

DUKUNGAN

1 asli untuk verifikasi jumlah minimal dukungan,

dan selanjutnya diserahkan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi

faktual

1 salinan sebagai arsip KPU Provinsi

1 salinan sebagai arsip Bakal Paslon, setelah

memperoleh pengesahanKPU Provinsi

VERIFIKASI DOKUMEN DUKUNGAN

jumlah minimal dukungan dan persebarannya (KPU Provinsi)

administrasi (KPU Provinsi)

faktual (KPU Kabupaten/Kota)

VERIFIKASI JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN

DAN PERSEBARANNYA

verifikasi jumlah dukungan dan

persebaran(dalam

dokumen aslihardcopy DAN

softcopy)

verifikasi jumlah lampiran

.

• jika tidak memenuhi, makamengembalikan dokumen dukungan untuk diperbaiki

• jika tidak memenuhisampai akhir masa penyerahan, maka KPU Provinsi menerbitkan keputusan Bakal Paslon TMS

VERIFIKASI ADMINISTRASImencocokkan

kesesuaian NIK, nama, jenis

kelamin, TTL dan alamat pendukung

dengan fotokopi KTP-El atau

surat keterangan

Dispendukcapil

tidak sesuai secara nyata: dicoret dan

TMS

identitas telah habis masa

berlakunya: MS administrasi,

kemudian verifikasi faktual

telah sesuai tapi tidak ada dalam DPT Terakhir: KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Dispendukcapil untuk meneliti data terhadap DPPP, Dispendukcapil menyatakan:

• data benar: MS

• data tidak benar: dicoret dan TMS

• tidak dapat menyatakan kebenaran: BMS, tapi tidak menggugurkan dukungan, kemudian di-verifikasi faktual PPS

verifikasi kesesuaian

formulir denganDPT Terakhir

dan/atau DPPP

verifikasi kesesuaian

alamat dengandapil

tidak sesuai: dicoret dan

TMS

verifikasi kelengkapan

lampiran dokumen

formulir tidak dilengkapi

dengan fotokopi identitas

kependudukan: dicoret dan TMS

verifikasi kesesuaian

alamat denganwilayah

administrasi PPS

tidak sesuai: dicoret dan TMS, tapi

dapat digunakan

pada perbaikan dengan

memindahkan dukungan

sesuai kelurahan

verifikasi identitas

kependudukan untuk

memastikan pemenuhan syarat usia

dan/atau status perkawinan

tidak sesuai: dukungan dicoret dan

TMS

verifikasi dugaan dukungan ganda

1 orang memberikan dukungan lebih dari 1 kali kepada 1 Bakal Paslon

• ditemukan ganda (kesamaan NIK, nama, jenis kelamin, alamat,RT/RW, TTL, dan statusperkawinan): hanya dihitung 1

• ditemukan ganda (kesamaan NIK): verifikasi faktual PPS

1 orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 Bakal Paslon

• ditemukan ganda: verifikasi faktual PPS

formulir terdapat pendukung

berstatus TNI, POLRI, PNS,

penyelenggara, Kepala Desa dan perangkat desa:

ditandai dan diberikan

keterangan, untuk verifikasi

faktual

VERIFIKASI FAKTUAL 1.0

verifikasi faktual oleh PPS dilakukan untuk membuktikan

kebenaran dukungan

PPS dapat mengangkat petugas peneliti dari RT/ RW setempat sesuai kebutuhan

PPS mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang

dinyatakan MS administratif untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan

dukungannya kepada Bakal Paslon

VERIFIKASI FAKTUAL 2.0

pendukung menyatakan kebenaran

dukungannya: sah dan MS

pendukung menyatakan tidak memberikan

dukungannya:

pendukung mengisi Lampiran BA, dan dicoret

dari daftar

pendukung tidak bersedia mengisi Lampiran BA:

• tetap sah

•kecuali berdasarkan kesaksian tertulis Panwascam/PPL, pendukung tidak memberi dukungan: TMS

seseorang atau lebih pendukung menarik

dukungan pada tahapverifikasi faktual: tetap

sah

bukti fotokopi identitas meragukan: PPS dapat

meminta pendukung untuk menunjukkan

identitas kependudukan asli

pendukung memberikan dukungan

kepada lebih dari 1 Bakal Paslon

PPS menanyakan kepastian dukungannya dan pendukung

tanda tangan/cap jempol di Bakal Paslon yang didukung, dan mencoret di daftar BakalPason yang tidak didukung

pendukung tidak tanda tangan atau cap jempol pada formulir dan menyatakan kebenaran

dukungannya: sah dan diwajibkan tanda tangan atau

cap jempol pada kolom

pendukung tidak tanda tangan atau cap jempol pada

formulir dan menyatakan tidak mendukung mengisi Lampiran BA: TMS dan

dicoret dari daftar

pendukung yang menyatakan kebenaran

dukungannya kepada lebih dari 1 Paslon: TMS dan

dicoret dari daftar

pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1

Paslon tapi tidak bersedia mengisi Lampiran BA: TMS

dan dicoret dari daftar

pendukung TMS selain kondisi (kotak warna putih): PPS

dan/atau petugas verifikasi faktual mencoret dukungan

setelah berkoordinasi dengan PPL atau Panwascam

pendukung tidak dapat ditemui (atau alamat tempat

tinggal tidak ditemukan): PPS melakukan verifikasi faktual (berkoordinasi dengan Bakal

Paslon dan/atau tim penghubung) untuk

menghadirkan seluruh pendukung di wilayah

desa/kelurahan pada tempat yang telah ditentukan (paling

lambat 3 hari sejak pendukung tidak dapat

ditemui)

tidak hadir: diberi kesempatan untuk

datang langsung ke PPS paling lambat

sebelum batas akhir verifikasi faktual

tidak hadir sampai dengan batas waktu

yang ditentukan: TMS dan dicoret dari daftar

tidak dapat menghadirkan karena pendukung sakit atau berada di luar wilayah: Bakal Paslon dan/atau tim penghubung dapat menfasilitasi pelaksanaanverifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi

• Ragu: KPU Provinsi melalui PPS dan difasilitasi olehKPU Kabupaten/Kota dapat melakukan verifikasi kembali terhadap:

• KTP-El (melihat kesesuaian foto dengan wajah pendukung pada saat verifikasi faktual dengan video call); ATAU

• keabsahan surat keterangan kepada instansi yang berwenang (mengetahui kebenaran alasan pendukung tidak dapat dihadirkan)

© Subbagian Hukum – KPU Kota Surabaya (2017)

CATATAN: apabila ada hal-hal yang kurang sesuai dan/atau masukan yang membangun, mohon disampaikan melalui surel: hukum.surabayakota@gmail.com