Pemilu 2014 di Indonesia Laporan Akhir oleh Rumah Pemilu Rumah Pemilu - Laporan... · crowdsourcing ini selain memperkuat kredibilitas hasil penghitungan resmi KPU juga menunjukkan

Pemilu 2014 di IndonesiaLaporan Akhir oleh Rumah Pemilu

www.rumahpemilu.orgDesember 2014

Pemilu 2014 di Indonesia Laporan Akhir oleh Rumah Pemilu

Desember 2014

i

Daftar Isiiii RingkasanEksekutifiv Rekomendasi Utamavi Prakata

1 BAGIAN I – Persiapan Pemilu1 Pemilu 20091 Kerangka Hukum Pemilu 20143 Anggota Baru KPU 4 PendaftaranPartaiPesertaPemilu6 DaftarPemilih

11 BAGIAN II – Pemilu Legislatif (Pileg)11 PendidikanPemilih12 PemahamanmengenaiprosedurPemilu13 Perbaikandaftarpemilih14 Penyelenggaraan Pemilu15 KampanyedanMedia16 MasyarakatSipil18 Situasikeamanan19 Hari Pemilu20 Logistik21 PenghitunganSuara22 Sistemnoken23 HitungCepat24 PenghitunganHasilResmidanAlokasiKursi25 PenyelesaianSengketa27 Penetapanhasil31 BAGIAN III – Pemilu Presiden (Pilpres)31 Kerangkahukumpemilihanumumdanpendaftarankandidat31 Peranpartaipolitik(parpol)dankampanye32 Media32 DebatCapresdanCawapres33 KekhawatiranakanSituasiKeamanan34 Pemilu Luar Negeri35 Hari Pemilu39 HitungCepatPilpres41 Penyelenggaraan Pemilu42 Perananmasyarakatsipil44 ProsesRekapitulasiHasilPemilu46 Hasil Resmi46 PenyelesaianSengketa

ii

Comprehensive report of the 2014 Indonesian electoral cycle

55 BAGIAN IV – Rekomendasi untuk Pemilu Mendatang55 Isu-Isu Pasca Pemilu60 Pembelajaran dari Pemilu 2014

65 Daftar Singkatan dan Referensi67 DaftarSingkatan69 DaftarAcuandanReferensi

iii

Ringkasan EksekutifPada tahun 2014, Indonesia telah berhasil menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu) legislatifdanpresidensecaraefektif,kredibel,dandamai.Melaluikeduapemilutersebut, Indonesiamemilihanggota dewan lembaga legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat/DPR,Dewan PerwakilanDaerah/DPD,dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD) dan kepala negara (presiden/wakil presiden) secarademokratis. Walaupun terdapat berbagai ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan kedua pemilutersebut,pencapaiankeduapemilutersebutdapatdibanggakankarenadicapaihanyadalamwaktu15tahunsetelahterbebasdarirezimotoriteryangmencengkramIndonesiaselamalebihdaritigadekade.Dalamsegikualitas,Pemilu2014mengalamikemajuanpesatbiladibandingkandenganPemilu2009sehinggadapatmenjadisebuahfondasiyangkokohbagipemilu-pemilumendatang.

Denganjumlahsuarayangdicoblosmencapai135jutaIndonesiamemilikipemilusatu-hariterbesardidunia–bahkanlebihbesardariPemiluAS.MelaluiPemilu2014,demokrasiIndonesiayangsangathiduptelahmengambillangkahbesaruntukmeningkatkanproseskonsolidasidemokrasi.Padatanggal22Juli2014,KomisiPemilihanUmumRepublikIndonesia(KPU)mengumumkanbahwaJoko“Jokowi”WidodosebagaipemenangPemiluPresiden(Pilpres)9Juli2014.Jokowimendapatkan71jutadari135jutasuarasah(53,15%)sehinggamenangataspesaingnyadenganselisihsuara6,3%.1 Pasangan calon presiden (capres) Jokowidancalonwakilpresiden (cawapres) JusufKallamemenangkan23dari33provinsidiIndonesia.Hasilhitungcepatatauquick countdaridelapanlembagasurveidanjajakpendapatterkemukadan terpercayamenunjukkanhasil yang sangatdekatdenganhasil penghitungan resmi,yangjugadikonfirmasilebihlanjutolehdatadarisituspelacakanhasilberdasarkancrowdsourcing data formulirpenghitungandiTPS(FormulirC1)yangdiunggaholehKPUdantersediasecaraonline.Hasilcrowdsourcing ini selainmemperkuat kredibilitas hasil penghitungan resmi KPU jugamenunjukkanpentingnya upaya-upaya yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat sipil untuk memastikanterpenuhinya prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pada tanggal 21 Agustus 2014, MahkamahKonstitusi(MK)menolakseluruhdalilyangdiajukanpasangancalonyangkalah,PrabowoSubianto–HattaRajasa,terkaitproteshasilpemilupresiden(pilpres)2014,sehinggahasilresmitersebutberlakusecarafinaldanmengikat.Jokowidilantikmenjadipresidenke-7RepublikIndonesiapadatanggal20Oktober2014.

Kualitas Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pilpres 2014 jauh lebih baik dari pemilu-pemilu sebelumnya.SistempengelolaandaftarpemilihyangterdesentralisirdigantimenjadiSistemInformasiDataPemilihatau SIDALIH, sistem pendaftaran pemilih terkomputerisasi dan terpusat terbesar di dunia, yangmenghasilkandaftarpemilihdengankualitas jauh lebihbaikdaripemilu-pemilu sebelumnya. Tidakadakelemahanberartiyangterjadipadaharipencoblosan,sehinggaseluruhrakyatIndonesiadapatmelaksanakanhaknyauntukmemilih.Tingkatpartisipasisangattinggi:75%untukPilegdan70%untukPilpres. Pemilu dilaksanakan dalam suasana meriah layaknya perayaan: masyarakat berkumpul dimasing-masingTPSyang totalnyaberjumlah sekitar500.0002,memberikan suaranyadankemudian

1 Jokowimendapatkan71dari133,5jutasuarasah-135jutaadalahtotalsuratsuarayangdigunakan,termasuksuratsuaratidaksah.

2 545.803TPSuntukpemilulegislatif(pileg)dan477.291TPSuntukPilpres.PerbedaannyamunculkarenauntukPileg,maksimal 500 pemilih tiap TPS sementara untuk Pilpres, maksimal 800 pemilih tiap TPS sehingga beberapa TPSdigabungkan.

iv


menghitungsuarasecaratransparandihadapananggotamasyarakat.Sangatsedikitkekerasanyangterjadiselamaharipemungutansuara.

Akantetapi,bukanberartiPemilu2014tidakmemilikikelemahan.Terdapatruangyangsangatbesaruntukperbaikankedepannya.TerjadipelanggarankampanyeseriusdalamPilpresyangpersaingannyasangatketat,misalnya teknikkampanyeyang lebih terselubungsepertipeningkatan jumlahpraktekpolitik uang, kampanye hitam, dan pencemaran nama baik kandidat secara terorganisir. Berbagaijenis kesalahan pelaksanaan prosedur banyak terjadi dalam proses pemungutan, penghitungan,danrekapitulasisuara.Walaupuntidakterjadipenyelewengansistematisyangmempengaruhihasil,kesalahan-kesalahaninimenunjukkanpentingnyapenerapanprosedursecaralebihketatdanpelatihanyanglebihintensifterhadap4jutapetugasTPS.Selainitu,prosesrekapitulasimanualjugasebaiknyadigantidengansistemrekapitulasisuarasecaraelektronikyangdapatmenentukanhasilpenghitunganresmihanyadalambeberapahari.Selamainimasyarakatharusmenunggu30hariuntukmendapatkanhasilresmiPileg,dan13hariuntukhasilresmiPilpres.

Proses penyelesaian sengketa pemilu dan penanganan protesmerupakanbagian penting dari sebuahdemokrasi yang sehat. Terlepas dari insiden kecil antara polisi dan sejumlah pendukung Prabowo-Hatta, Indonesia berhasil menyelesaikan seluruh sengketa pemilu melalui institusi yang berwenang.Institusi tersebut, yakni Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK), memutus perkara melaluiputusansetebal4.392halamanbertanggal21Agustus2014,yangmenyatakanbahwapersidangantidakmenemukanbukti kuat telah terjadinyapelanggaranbersifatmasif, sistematis, dan terstrukturdalampenyelenggaraan Pilpres 2014 (ringkasan amar putusan tersebut, sepanjang 300halaman, dibacakandalamsesipembacaanputusanyangdisiarkansecara langsungdi televisi).Secaraumum,putusan inijugamerefleksikan putusan untuk sengketa hasil Pileg 2014. Ini adalah putusan yang sangat pentingbagidemokrasiIndonesia,karenamenjadipresedenataskedewasaandalamprosestransisikekuasaanpresiden dari petahana dan presiden baru yang terpilih. Dengan jajak pendapat yang menunjukkantingginyaangkakepercayaanpemilihterhadappenyelenggarapemiludanhasilpemilu,rakyatIndonesiamenyongsongpemilu-pemilumendatangdenganoptimismeyang lebihtinggi.Sebagainegaradenganjumlahpopulasiterbesarkeempatdidunia,tentusajaIndonesiamenghadapibanyaktantangan.Kendatidemikian,selamasiklusPemilu2014,masyarakatIndonesiatelahmemilihpemimpinyangmerekayakinipalingcocokuntukmenghadapitantangan-tantangandimasayangakandatang.

Rekomendasi UtamaSecara keseluruhan, pelaksanaan siklus pemilu 2014 dapat dinilai sukses. Terlepas dari kesuksesantersebut,tetapterdapatbeberapaaspekyangperludiperbaiki.Untukmemperkuataspek-aspekyangmasihbelumsempurna,danmeneruskanperbaikanyangsudahterlaksana,berikutadalahbeberaparekomendasiyangdiajukan:

• MeningkatkankualitassistemSIDALIHyangtelahsuksesmeningkatkankualitasdaftarpemilihsecarasignifikandibandingkanpemilusebelumnya.

v

• Meningkatkan kualitas, memperkuat, dan mengkonsolidasikan kerangka hukum pemilu,misalnya dengan cara menggabungkan berbagai undang-undang kepemiluan untukmenyelaraskan peraturan perundangan, menghilangkan inkonsistensi, dan meningkatkankemudahanpenerapanprosedurkepemiluan.

• Menerapkan sistem manajemen hasil pemilu yang terkomputerisasi (e-rekap) untukmenghasilkanhasilpemiluyangkredibeldiseluruhtingkatanrekapitulasidalambeberapaharisetelahHari Pemilu. E-rekapharusdikembangkandanditerapkan sebagai pengganti sistemrekapitulasibertingkatmanualyangprosesnyasangatlama,yangsaatiniditerapkan.

• Meningkatkan transparansi yangsudahdicapaidenganmeneruskanpenerapanpemindaiandanpengunggahanFormulirC1(formulirhasilpenghitungansuaradiTPS)kesitusKPUuntukmenjamin akses untuk seluruh anggota masyarakat danmeningkatkan kualitasnya denganmenerapkanperaturanyangjelassehinggaimplementasinyakonsisten.

• MemperkuatprosedurpemberiandanpenghitungansuaradiTPSdanpeningkatanpelatihanbagiKelompokPenyelenggaraPemungutanSuara(KPPS)terkaitpenerapansistempencoblosanmanual (menggunakan surat suara kertas); dan jugamengoptimalkan sistempenghitungansuara di TPS yang sangat transparan dan dipercaya oleh masyarakat. Penggunaan mesinpenghitungan suara (disebut juga electronic voting machines/EVM atau e-voting) akanmenghilangkantradisiini,sehinggapenggunaane-votingtidakdisarankan.

• Meningkatkan kualitas kinerja petugas pemilu tidak tetap (ad hoc) di berbagai tingkatandengancaramenerapkansistemrekrutmenyanglebihterbuka,sehinggapetugasyangdirekrutmerupakanpelamardengankualitasdankemampuanterbaik,sekaligusmemastikanbahwaprinsipkesetaraangendertercapai.Setelahmasakerjamerekaselesai,KPUharusmelakukanevaluasiyangbersifatsistematis,kemudianmenyimpandanmengelolahasilevaluasitersebutdenganseksamadalamsebuahsistempenyimpanandataterpusat,sehinggadapatdigunakanuntukperekrutanpetugaspemiludimasamendatang.

• Melakukan reformasi menyeluruh terkait kinerja aparat birokrasi dan Pegawai Negeri Sipil(PNS)dilingkunganKPUuntukmeningkatkankualitasetoskerja,kinerja,dankapasitasSDMsecarasignifikansehinggadapatmeningkatkanefektivitasorganisasiKPUsecarakeseluruhandalammenyelenggarakanpemilu.

• Menyelaraskan siklus dan kalender kepemiluan Indonesia dengan menggabungkan pemilumenjadiduapemiluserentak:satupemilunasionaldansatupemiludaerah,diselenggarakandengan jarak dua setengah tahun. Pemilu daerah akandilaksanakan secara serentak untukmemilih gubernur, walikota, bupati dan anggota DPRD, sementara pemilu nasional akandilaksanakansecaraserentakuntukmemilihpresidendananggotalembagalegislatifnasional(DPRdanDPD).

• Membentuksebuahpengadilankhususpemilu,denganpersonelyangterlatihdandukungansumber daya yangmemadai, untukmenyelesaikan sengketa pemilu secara transparan dankredibelsehinggakualitasprosespenyelesaiansengketapemiludiIndonesiadapatditingkatkan.

vi


• Menangani praktek politik uang yang banyak terjadi dengan memperkuat pengawasanoleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) danmenerapkan kewajiban pelaporan serta auditpemasukandanpengeluarandanakampanye.Pendanaanpemiluolehnegarayangdianggarkandari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), juga dapat menjadi solusi untukmengurangipengaruhuangdalampemiluIndonesia.

• Melaksanakanpendidikanpemilihyanglebihkuatdan/atauevaluasipemiluuntukmengurangitingginya tingkat suara tidak sah. Jumlah suara tidak sah di Pileg 2014 adalah 14.601.436(sekitar10%darisuratsuarayangdigunakan)sementarajumlahsuratsuaratidaksahdiPilpres2014adalah1.379.690(1,02%darisuratsuarayangdigunakan).

• MenghapusprakteknokendiPapuadanpemungutansuaramelaluipihakketigalainnyayangmenjadiajangpraktekpolitikuang,untukmelindungihakfundamentalsetiappemilihuntukmemberikansuarasebagaimanadijaminolehprinsiputamasebuahnegarademokratis.

PrakataTulisaninibukanlahlaporanhasilsebuahmisipemantauanpemiluyangsistematis.Laporaniniditulisberdasarkan dua komentar awal yang ditulis sesaat setelah pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg)tanggal 9April 2014danPemiluPresiden (Pilpres) tanggal 9 Juli 2014. Tulisan inimengacukepadaberbagaimaterisumberterbuka(open source)danberbagaipandangandariahlikepemiluannasionaldan internasional untukmenyusun sebuah ringkasan teknis yangmenyeluruh terkait isu-isu utamadalam siklus kepemiluan ini.Walaupunmembahas berbagai isu politik, tulisan ini tidak bertujuanuntuk memberikan analisis politik terhadap Pemilu 2014 – tulisan ini bertujuan sebatas menjadisebuah dokumen teknis yang harapannya dapat menjadi sumber acuan bagi proses reformasikepemiluan di Indonesia. Tulisan ini bersifat non-paper. Para pembaca yang budiman dipersilakanuntukmendistribusikantulisaninididalamlingkuporganisasidanlembagamasing-masing,menyalinatau menyadur teks yang terdapat di tulisan ini, tetapi mohon untuk tidak mengatribusikan ataumendistribusikantulisaninidiluarlingkuptersebut.

BAGIAN I Persiapan Pemilu

Sumber:www.beritadaerah.co.id

1

BAGIAN I – Persiapan Pemilu

Pemilu 2009

Pada tahun1999, Pemilu untukmemilih anggotalegislatif diselenggarakan berdasarkan ketentuanUUD1945yangbelumdiamandemen.Kemudian,Pilpres dilaksanakan secara langsung pada tahun2004 dan 2009 dengan berlandaskan UUD 1945 yang sudah diamandemen. Pemilu 2009 secaraluas dianggap bermasalah, kurang berhasilmemenuhi standar utama pemilu demokratis,dan dilaksanakan secara ad hoc. Aksesibilitasdan kualitas proses kepemiluan ditemukan tidakseragamdiberbagaidaerah.Kerangkahukumnyaterlambat disahkan, susunannya tidak salingmendukung,penulisannyatidaksistematis,dandaftarpemilihdisusuntanpamenggunakansumberdayayangmemadaisehinggatidakberfungsidenganbaik–seluruhmasalahinimengakibatkanprosespelaksanaanpemilutersebuttidakmemenuhistandar-standaryangseharusnya.

Kerangka Hukum Pemilu 2014

Kerangka hukum yang mengatur demokrasi perwakilan melibatkan lima undang-undang (UU) dansejumlahperaturanturunan.TerjadirevisibesardalamkerangkahukumPemilu2014.Revisitersebut,mencakup aturan tentang pemenuhan syarat peserta pemilu, ketentuan pengawasan, prosedurpemungutansuara,danprosedurpenghitungansuarayangberpengaruhkepadapolitikdankepemiluan.

RevisiterhadapUUkepemiluanyangadamengakibatkanmenurunnyajumlahpartaipolitik(parpol)pesertapemilu.UUNo.8/2012tentangPilegmewajibkantiapparpoluntukmengikutiprosespendaftarandanverifikasiyangdilakukanKPUagardapatdinyatakansecarasahsebagaipesertapemilu.Padatahun2009,terdapat38parpoltingkatnasionaldisuratsuarauntukpemilunasional,ditambah6partailokalyanghanyabersaingdidaerah-daerahpemilihan(dapil)diprovinsiAceh.SembilanparpolkemudianberhasilmemenangkankursidiDPR.SetelahPemilu2009,kesembilanpartaidiDPRtersebutmengamandemenUUPemiludanmenetapkanpersyaratanyangjauhlebihberatkepadaparpoluntukmendaftarsebagaipesertapemilu,lolosverifikasiparpoldiKPUsebagaipeserta,danuntukmemenangkankursidilembagalegislatif.Persyaratanyangditetapkansangattinggibahkanjikadiukurmenggunakanstandarinternasional.SebuahparpolharusmemilikikantorcabangpermanendisetiapprovinsidiIndonesia(total33provinsi),kantorcabangdisetidaknya75%daritotal497kabupaten/kotadiIndonesia,dankantorcabang(bolehtidakpermanen)disetidaknya50%daritotal6,700kecamatandiIndonesia.UntukPemilu2014,46parpolawalnyamendaftar,namunsetelahpersyarataninidiberlakukandenganketatolehKPU,hanya12parpolnasionaldantigapartailokalAcehyangakhirnyalolossebagaipesertapemilu.

Sumber:KPU-RI

2


AmbangbatasuntukmendapatkankursidiDPR,DPRDProvinsi,danDPRDKabupaten/KotaditingkatkanolehUUNo.8/2012,dari2,5%diPemilu2009menjadi3,5%untukPemilu2014.Ambangbatasbaruini digugat keMahkamah Konstitusi (MK), yang kemudianmemutuskan untuk tetapmenggunakanangkaambangbatasuntukDPR,namuntidakberlakuditingkatprovinsidankabupaten/kota.PutusanMKharusdipandangsebagaisebuahlangkahpositifuntukmeningkatkankeberagamanketerwakilanparpoldiDPRDdanmengurangipotensikonflikpascapemilukedepannya.

Pada tahun 2011, sebuah lembaga yang hanyaada di Indonesia didirikan untuk mengawasikepatuhan penyelenggara pemilu terhadap kodeetikyangdiamanatkanolehUUNo.15/2011tentangPenyelenggara Pemilu. Lembaga tersebut, yakniDewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)adalahsebuahlembagatingkatnasionalyangbertugasuntuk mengawasi dan memutuskan perkara terkaittuduhanpelanggarankodeetisolehkomisionerKPUdan/atau Bawaslu. DKPP dibentuk menjadi sebuahlembagayangmandirikarenapartai-partaipolitikmenengaraibahwabentukpengawasanpelanggaranetisyangsebelumnyaditanganiolehsebuahdivisiinternalditubuhKPU,tidakmampubertindaktegasdanindependenterkaitpelanggaranetisyangdilakukanolehkomisionerKPU.

Keberadaan DKPP cukup kuat dan berpengaruh di ranah kepemiluan. Dari bulan Januari hinggaDesember2014,DKPPtelahmemecat180komisionerKPUdanBawasluProvinsidanKab/Kota3.DKPPjugatelahmemberikanperingatankepadaanggotaKPUPusatdanBawasluPusat,walaupuntidakadayangdipecat.Institusiini,diketuaiolehJimlyAsshiddiqie,pendirisekaligusmantanketuapertamaMK,kerapmenyampaikanancamanpemecatankepadapenyelenggarapemiluyangmelanggarkodeetik.Ancamanyangdisampaikandiforumpublikberdampaknegatifpadakepercayaandiripenyelenggarapemilusaatakanmengambilinisiatifyangbersifatterobosan.Berdasarkanaturanperundang-undangan,putusan DKPP bersifat final dan mengikat; kendati demikian, salah satu komisioner yang dipecatmengajukangugatanbandingkeMK.PadabulanMaret2014,MKmemutuskanbahwakomisioneryangdipecatberdasarkanrekomendasiDKPPdapatmengajukangugatanbandingkePengadilanTataUsahaNegara(PTUN),yangkemudianakanmengeluarkanputusanakhir.

Selainitu,terdapatsejumlahperubahanyangterkaitdenganaturanpemungutansuarayangmengubahprosedur operasional pelaksanaan pemungutan suara. Pertama, KPU kembali memberlakukansistem coblos, sebagaimana dimandatkan oleh UU No. 8/2012, untuk menggantikan penggunaansistem contreng yang dipakai pada Pemilu 2009. Digunakannya kembali sistem coblos, yangsudah lama digunakan di Indonesia, adalah perubahan positif yang diyakini ikut berperan dalammengurangibesarnya jumlahsurat suaratidaksahyangmunculpadaPemilu2009.Sejalandengantren internasional, padaPemilu2014KPUmendistribusikanbukupetunjukbagipetugasTPSuntukmemastikanbahwajikaniatpemilihuntukmemilihseorangkandidatatausebuahpartaisudahjelas

3 Sawabi,G.18December2014.“IniDaerahPengaduanTerbanyakolehDKPP”.Tribun News. Diunduhdari:http://www.tribunnews.com/nasional/2014/12/18/ini-daerah-pengaduan-terbanyak-oleh-dkpp

Sumber:KPU-RI

3

terlihatmelaluiadanyatandadisuratsuara,makasuaratersebutharusdihitungsebagaisuarasah.Mendekatiharipencoblosan,diterbitkanpulainstruksibagipetugasTPSuntukmelarangpenggunaanponselberkameradibiliksuarauntukmencegahpembelianpraktekjualbelisuara.Imbasdariaturanyangditerbitkanbelakangantersebutsulitdiukur.

Walaupunbukanmerupakanamandemenundang-undangsecaraformal,penerapanUUpemilusecarategasolehKPUberhasilmeningkatkanjumlahcalonlegislatifperempuandiPemilu2014.Pemantaupemilumencatat bahwa di Pemilu 2014, calon legislatif perempuanmencapai kisaran 35-40%dariseluruh daftar calon tetap yang diajukan parpol peserta pemilu, karena ketentuan diUU yang adasaatinimewajibkansetidaknyasepertigadaridaftarcalontetapyangdiajukanpartaiterdiriatascalonperempuan.DenganmengajukanjumlahkandidatperempuansedikitdiatasbatasminimumkuotayangditetapkanUU,partaipolitikmemastikanadanyakelebihancalonperempuanuntukmengantisipasiagarjikaadayangmengundurkandiridaripencalonan,daftarcalonyangdiajukanpartaitidakmenjadigugur karena tidak dapat memenuhi kuota perempuan tersebut. Terdapat tingkat dukungan yangtinggibagiperempuanyangmajusebagaicalonpejabatdiIndonesia,sebagaimanadilaporkansurveiLSI-IFES pada Desember 2013 yang menemukan bahwa 83% responden mendukung perempuanuntukberperansebagaianggotalegislatif.4Surveitersebutjugamenyatakanbahwa62%laki-lakidan60%perempuanmendukungpenerapankuotaperempuanbagidaftarcalon legislatifyangdiajukanpartai. KPU awalnyamendiskualifikasi daftar calon yang diajukan parpol di beberapa dapil karenatidakmemenuhi ketentuan kuotaminimal perempuan, namun parpol tersebut diberi kesempatanuntukmemperbaikidaftarnyauntukdiajukankembali.Padaakhirnya,pemilu2014mengantarkan97perempuandudukdikursiDPR.Jumlahinisedikitlebihrendahdibandingkantahun2004,dimana103perempuanterpilihmenjadianggotaDPR.Kendatidemikian,angkainimasihberadadikisaranrata-rata internasionaldanregionalterkaitpersentaseketerpilihan legislatorperempuandanprestasi inidicapaibukanmelaluipenerapankebijakanpengalokasiansejumlahkursi(reserved seats) di DPR untuk perempuan–perempuan Indonesiayangberhasil terpilihmenjadianggota legislatifmemenangkankursimerekamelaluikompetisimurni.

Selainitu,dalamsikluspemilunasional2014,sistemnokenkembalidiperbolehkanuntukdigunakandi Papua.Walaupunnoken, sebuah cara pemungutan suaramelalui pihak ketiga ataumusyawarahmasyarakatdimanapemimpinadatmengisisuratsuaramewakilianggotamasyarakatadattersebut,dianggapmelanggarbanyakprinsipkepemiluan,MKmendukungvaliditaspenggunaannokenmelaluitigaputusanyangdikeluarkanantara2009dan20125denganalasanbahwakonstitusimenjamindanmenghargaihakmasyarakatadatuntukmelaksakantradisidankebijaksanaanadat.Pembahasanlebihlanjuttentangsistemnokendapatditemukandibagianselanjutnyatulisanini.

Anggota Baru KPU

Jajaran komisioner baru KPU yang lebih kuat berperan penting dalam meningkatkan kualitaspenyelenggaraanpemilupadatahun2014.Secarakolektif,anggotaKPUperiode2012-2017memiliki

4 Surveipra-pemiluolehLembagaSurveiIndonesia(LSI)-IFES,melibatkan1890respondendenganmargin of error sebesar ±2.3%;Desember2013

5 Putusan MK Nomor 47/81/PHPU.A/VII/2009, Putusan MK Nomor 19/PHPU.D-IX/2011, Putusan MK Nomor 3/PHPU.D-X/2012

4


banyakpengalamandalammenyelenggarakanpemiluditingkatprovinsidanikutambilbagiandalampembaharuandibidangkepemiluanselamaperiodeReformasi.

Pendaftaran Partai Peserta Pemilu

Selama Pemilu 2009, pemilih Indonesia dapatmemilihsejumlahpartaiyangmengusungberbagaivisi dan misi. Partai-partai dan kandidat persertapemiluberkampanyesecarabebasdanmembagikanmaterikampanyedi2014.AkantetapiUUkepemiluanuntuk pemilu 2014 menyusutkan jumlah partaipesertapemiludari38menjadi12.

Prosespendaftaranpartaipolitikadalahsalahsatuaspekpalingpentingdalamsikluspemilu,karenaproses ini akan menentukan tingkat kepercayaan partai politik terhadap tahapan-tahapan pemiluselanjutnya.ProsespendaftaranparpoldiKPUdiwarnaiolehperebutanranahjurisdiksihukumantarbadanpenyelenggarapemiludanpertarunganhukumantaraparpoldanKPU.Kendatidemikian,baikpenyelenggarapemiludanpartai politikmenunjukkan itikadbaikuntukmenggunakan jalur hukumyangtersediadanmenghargaiputusanpengadilanterkaitpenyelesaiansengketatersebut.Keduahalinimerupakanperkembanganpositifyangmengindikasikantingkatkedewasaanberpolitikyangtinggi.

PadabulanMei2012,UUNo.8/2012tentangpemilulegislatifdiundangkandanmulaiberlaku.Pasal8ayat (1)memperbolehkanparpolyangtelahmemperolehkursidiDPRberdasarkanhasilPemilu2009dan parpol yangmendapatkanminimal 2,5% suara sah di Pemilu 2009untuk secara otomatis dapatditetapkansebagaipesertaPemilu2014.Lebihdari17partaikemudianmengajukanujimaterikeMKatasketentuantersebut.PadabulanAgustus2012,MKmembatalkanaturaninidanmengharuskanseluruhparpoluntukmengikutiprosesverifikasidiKPU.PadabulanSeptember2012,KPUmenyatakanbahwa34dari46parpolyangmengikutiprosespendaftaranberhasillolostahapverifikasiadministrasidanberhakmengikutitahapkeduaprosespendaftaran,yakniverifikasifaktualterhadapdaftaranggotapartaidanpersyaratanlainnya.PadabulanOktober2012,KPUmemutuskanbahwahanya16dari34parpolyangberhakmengikutitahapverifikasifaktual,termasukPartaiKeadilandanPersatuanIndonesia(PKPI)danPartaiBulanBintang(PBB),lolostahaptersebutdansepenuhnyaberhakmenjadipesertapemilu.

Tidakpuasakanhasiltersebut,sejumlahpartaiyangdinyatakantidak lolosolehKPUmengajukanproteskeBawasludanDKPPdenganalasanbahwaKPUtidakmenjalankanprosedurpelaksanaanverifikasidenganbenar. Setelah melakukan pemeriksaan, DKPPmengeluarkankeputusanyangmemerintahkanKPUuntukmemverifikasiulang18partaiyangtidaklolosverifikasiadministratif.Setelahmenyelesaikanprosesverifikasifaktual,KPUmemutuskanbahwa10parpolnasional(tidaktermasukPKPIdanPBB)dantigapartailokaldiAcehberhakmenjadipesertapemilu2014.

Sumber:KPU-RI

PendaftaranPartaiPolitik.Sumber:KPU-RI

5

Padabulan Januari 2013, partai-partai yangmasihingin menjadi peserta pemilu melakukan duastrategiberbedauntukmengubahkeputusanKPU.PKPI dan 14 partai lainnya memprotes keputusanKPUmelalui Bawaslu, sementara PBBmengajukanperkara gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara(PTTUN)DKIJakarta.BawaslumembatalkankeputusanKPUterkaitPKPIdanmemerintahkanKPUuntukmengesahkanPKPIsebagaisalahsatupesertapemilu. Akan tetapi, KPU menolak kewenanganBawaslu terkait sengketaPKPI,menyatakanbahwakeputusanBawaslutidaklahfinaldanmengikat,danbersikukuhbahwaPKPIharustetapdinyatakantidakberhakmenjadipesertapemilu.Meresponhal ini, PKPImemintaMahkamahAgung (MA)untukmemberiputusan terkait ketetapanBawaslu ,sementara14partailainnyamelakukanstrategilaindengancaramengajukanbandingkePTTUNDKIJakarta.PadaputusanbulanFebruari2013,PTTUNmembatalkankeputusanKPUdanmemerintahkanKPUuntuksecarasahmenetapkanPBBsebagaipesertapemilu.Gugatanbanding14partailaintidakdikabulkanolehpengadilan.

Dalam putusannya terhadap gugatan banding PKPI, MA memperkuat keputusan KPU denganmenyatakan bahwa ketetapan Bawaslu terkait proses pendaftaran parpol peserta pemilu tidaklahbersifatfinaldanmengikat.PKPI,melihatbahwakesuksesangugatanbandingPBBdiPTTUN,kemudianjugamengajukangugatanbandingkePTTUN.PadabulanMaret2013,PTTUNmenyatakanbahwaPKPIberhakmenjadi peserta pemilu 2014. Agar prosesnyatidak berlarut-larut dengan gugatan bandingyangsilihberganti,KPUmenerimaputusantersebutdanmenutupprosespendaftaranparpoldenganmengesahkansecararesmi12partainasionaldan3partailokalsebagaipesertayangberhakmengikutiPemilu2014.

UU kepemiluan tahun 2012 mengekang pilihan rakyat Indonesia dalam memilih parpol dan jugamengukuhkanposisiparpolyangmemilikikursidiDPR.SaatUUtersebutmenetapkansyarat-syaratpendaftaranparpolpesertapemiluyanglebihberatdandinaikkannyaambangbatas,(dariminimal2,5%menjadi3,5%darijumlahsuarasahnasional)posisipartaibesarmenjadilebihkuatdanpartaikecillebihsulituntukberkompetisi.PBBdanPKPIditambahkankedaftarpesertapemilusetelahmemenangkangugatanbandingdiPTTUNuntukmembatalkanputusanawalKPU..Terlepasdarikesuksesanupayahukumtersebut,,keduapartaitersebuttetapmenghadapikendaladalampemenuhanambangbatasperolehansuara,sehinggamerekatidakberhasilmemenangkankursidiDPR.

“Politik uang” adalah frase yangumumdigunakandi Indonesia untukmenyebut berbagaimasalahterkait pembelian suara dan manipulasi kepemiluan menggunakan uang. Menurut survei LSI-IFESbulanDesember2013,84%respondenmenyatakanbahwamerekamemilikisangatsedikitpengalamanterkaitpembeliansuara.6Mediamelaporkanbahwapraktekpolitikuangsemakinmarakmendekatiharipemilu,termasukditemukannyakandidatyangmembagikanamplopberisiuangataubingkisanberisi sembakodalamkegiatan kampanye.Pemantaupemiludomestikmelaporkanbahwapraktek-

6 Ibid.

PendaftaranPartaiPolitik.Sumber:KPU-RI

6


praktektersebutmasihditemukandiHariPemilu,dimanasuaradibelidenganhargaantaraRp.10.000–200.000.SumberlainnyamenyatakanbahwatokohmasyarakatternamadibayarolehparpoluntukmengumpulkansuarauntukparpoltersebutdiTPS-TPStertentudankemudiandibayarsesuaijumlahsuarasahyangberhasildikumpulkan.

Penelitiankualitatifterhadapsikappemilihbelakanganinimenunjukkanbahwauangataubingkisantidaksertamertamempengaruhipilihanakhirpemilih.DiIndonesia,kandidatyangkayarayatidakselalumenjadipemenang.Walaupunsistemproporsional-terbukadi tahun2009mengurangi insentifbagikandidatuntukmembeliposisinomorurutawaldalamdaftarcalonlegislatif(caleg)partaipolitik,paraahlikhawatirbahwasistemproporsional-terbukamendorongkecuranganpemiluantarcalegdaripartaiyangsamadengancaramemindahkansuaradarisatukandidatkekandidatlainnya.Transfersepertiinidifasilitasiolehpetugaspemiluyangnakal.Beberapaahliberpendapatbahwakandidatperempuanlebihrentanterhadappraktek-prakteksepertiinikarenamerekabiasanyatidakmemilikisumberdayakampanye,pengalamanpolitik,danpengaruhdistrukturpimpinanpartaiyangkuatdibandingdengankandidatlaki-laki.PembeliansuaraadalahkelemahanpalingdominandalamsiklusPemilu2014–iniharusditanganisecarategasuntukmenjamindanmelindungiintegritassistempemilu.

Reformasi pendanaan kampanye dibutuhkan sebagai program jangka panjang untuk memutusketergantungan partai terhadap pebisnis kaya dan untuk mengentaskan perilaku mengumpulkankekayaansaatmenjabatuntukmendanaijaringanpartaidankebutuhankampanye.Beberapaorangmenyebut sistem pendanaan publik perlu diterapkan sebagai caramenangani isu politik uang danmengurangi biaya kampanye yang sangat tinggi. Namun opsi kebijakan pendanaan partai melaluianggaran negara kemungkinan besar tidak akan mendapatkan dukungan kuat dari masyarakat.mengingat partai politik sering disebut sebagai salah satu institusi yang paling korup.. Reformasipendanaankampanyetingkatmenengahdapatdilakukanuntukpenguatansistemyangadadengancaramemperkuatkewajibanpelaporandanpenerapanaturanolehbadanpengawas.Memindahkanfokuspengawasandaripengumpulandanakampanyekepengeluarandanakampanyedapatmenjadilangkahyangpentinguntukmengawasipengawasanlaporanpartaiyangdiauditberdasarkankegiatanyangsecaraactualdilakukan,kemudiandihukumsecarategasjikaditemukanpelanggaran.

Daftar Pemilih

PenyusunandaftarpemilihuntukPemilu2014adalah kisah sukses yangpentinguntukditekankan.DaftarpemilihtersebutberfungsidenganbaikdalampelaksanaanPilegdanPilpres2014dantidakadaprotesataukontroversipasca-pemilu terkait integritasdaftarpemilihyangtelahdisusun. Iniadalahsalahsatuindikatorkuatmeningkatnyakualitaspenyelenggaraanpemiluditahun2014.

DaftarpemilihyangdisusunKPUuntukPemilu2009memilikibanyakmasalahsehinggahampirtidakdapatdigunakanuntukkeperluanpenyusunandaftarpemilihPemilu2014.DaftarpemilihPemilu2009adalahcontohutamauntukmenunjukkan lemahnyapenyelenggaraanPemilu2014:penyusunannyaterlambatdanberdasarkandatakependudukanKementerianDalamNegeri(Kemendagri)yangtidakdikelola dan tidak akurat. Berdasarkan UU, KPU wajib mendasarkan penyusunan daftar pemilihmenggunakandatakependudukanresmiKemendagritersebut.

7

Pada tahun 2013, KPU kembali diwajibkan oleh UU untuk menyusun daftar pemilih Pemilu 2014berdasarkan data kependudukan Kemendagri yang kualitasnya kurang memenuhi standar. Akantetapi,KPUjugadiperbolehkanmenggunakansumberdatalain,misalnyadaftarpemilihpemilukadapasca-2009sebagaidatatambahanuntukmelakukanpengecekansilang.PrestasipertamaKPUdalampenyusunandaftarpemilihPemilu2014adalahsecarasuksesmengkomputerisasipenyusunandaftarpemilih. Daftar pemilih Indonesia berubah dari daftar manual, terdesentralisir, dan tercerai beraimenjadisebuahbasisdatatunggalyangterpusat,disimpanditempatyangamandandapatdiaksesdari banyak titik, sehingga KPUmemiliki kemampuan untukmengelola data yang secara signifikanmeningkatkankualitasdaftarpemilih.SistemInformasiDaftarPemilih(SIDALIH)yangdikembangkanmerupakansebuahsistemdaftarpemilihterpusatnasionalterbesardiduniasaatini.Selainitu,sistemSIDALIHdibangunmenggunakanarsitekturopen-source sehingga sangathematbiayadibandingkanyangdikeluarkannegara-negaralain.Selainkeunggulandalamsegiinfrastrukturteknologiinformasi,SIDALIHjugamampumenentukandatapendaftaranpemilihmanayangakandikumpulkan,diverifikasi,dibukaaksesnya,dandigunakanuntukpenyusunandaftarpemilihdiseluruhpenjuruIndonesiapadaHari Pemilu. SIDALIH tidak hanya menyusun daftar pemilih yang lebih akurat dari pemilu-pemilusebelumnyanamunjugamenjadiinstrumenuntukterusmengidentifikasidanmenyelesaikanmasalahterkaitpernyusunandaftarpemilih.

KPU menghadapi banyak tantangan ketika pertamakali akan mengimplementasikan SIDALIH; sebagiankarenakurangnyasumberdayainternaldanmasalahorganisasi, dan sebagian lain karena kualitas datakependudukanKemendagriyangkurangmendukung.Walaupun SIDALIH telah berfungsi sebagaimanadiharapkan,kualitaspengumpulandatadoor-to-door danentridatasangatbermasalah.Walaupunkualitasdaftar pemilih 2014 jauh lebih baik daripada 2009,daftar pemilih tersebut masih menyisakan banyakruanguntukperbaikankedepannya.KetikadatakependudukanyangbarusudahsepenuhnyaberfungsidanprogramKTPelektronik(e-KTP)sudahterlaksanasepenuhnya,SIDALIHakanmemungkinkanKPUpusat dan daerah untuk secara progresif terusmeningkatkan kualitas data pemilih. Jika data yangdisimpanterusdijagadandikelolasebagaimanamestinya,KPUtidakperlulagimenyusundaftarpemilihdariawal,baikuntukpemilunasionalmaupunregional.

SebelumperiodekampanyePileg2014,beberapaparpolmengkritikkualitasdaftarpemilihdengantuduhanbahwabanyakpemilihberhakyangbelummasukdalamdaftartersebut,pemilihyangsudahmeninggalmasihterdapatdalamdaftar,danmasihterdapatbanyakdatagandaataufiktif.Daftarpemilihawalmemangmemilikibanyakdatayangtidakakurat,namuninibukandisebabkanolehkecurangansecara luas, melainkan oleh karena kurang baiknya kualitas informasi data kependudukan yangdiperolehdariKemendagriatauentridatayangtidakakurat.Daftarpemilihyanglebihbaikkualitasnya,yangdapatdiaksessecaraluasolehmasyarakat,telahmengundanglebihbanyakpengecekanolehparaparpoldancalonlegislatifpesertapemilu.Halinimengakibatkanteridentifikasinyalebihbanyakdatabermasalah–akantetapi,memangitulahtujuanpengecekan,sehinggaidentifikasidatabermasalaholeh peserta pemilu bisamenjadi bagian proses alami perbaikan daftar pemilih jauh hari sebelum

Sumber:KPU-RI

8


haripemilu.MelaluiSIDALIH,KPUberhasilmembersihkan17 jutadatapemilihganda,1,7 jutadatapemilih yang sudahmeninggal dunia, danmengisi 60 juta nama pemilih sah yang datanya belummemilikiNomorIndukKependudukan(NIK).DibawahinstruksiBawaslu,prosespengecekaniniterusberlangsunghinggaduaminggusebelumharipencoblosan

SelarasdenganUUNo.8/2012yangmenggariskanbahwasetiappemilihyangberhakmemilihharusterdaftar, terlepas dari apakah pemilih tersebut memiliki KTP atau tidak. Untuk mengakomodasiperaturantersebut,KPUbekerjakerasuntukmengakomodirpemilihberhakyangbelumterdaftardiDaftarPemilihTetap(DPT)melaluiDaftarPemilihKhusus(DPK)danDaftarPemilihKhususTambahan(DPKTb).Untukalasanakomodasitersebutjuga,KPUmenambahkansatulagijenisdaftarpemilihyakniDaftarPemilihTambahan(DPTb)bagipemilihyanghendakpindahTPS.

DAFTAR PEMILIH

PEMILIHTERDAFTAR

PENGGUNAHAK PILIH

PERSENTASEPENGGUNAHAK

PILIHDPS(DaftarPemilihSementara)

180,719,854

DPT(DaftarPemilihTetap)

188,268,987 130,831,174 69.5%

DPTB(DaftarPemilihTambahan)

473,416 438,972 93%

DPK(DaftarPemilihKhusus)

240,913 128,370 53%

DPKTB(DaftarPemilihKhususTambahan)

2,859,296 2,848,860 99.6%

AngkaberdasarkanFormulirKPUModelDCPPWP,hasilrekapitulasi:http://www.kpu.go.id/koleksigambar/DD1_

Pilpres_2014.pdf

BAGIAN IIPemilu Legislatif

Sumber:IFES

11

BAGIAN II – Pemilu Legislatif (Pileg)

Pendidikan Pemilih

Pemilih perlu memiliki pemahaman yang memadaimengenaiperaturandanprosedurpemilihanumumagardapat menggunakan hak pilihnya dengan benar. SurveinasionalyangdiadakanolehLSI-IFESpadabulanDesember2013menimbulkanbeberapakekhawatirankarenatemuansurveitersebutmenunjukkanbahwapemilihmasihbelummemilikipemahamanyangmemadai.Haltersebutserupadengan hasil dari survei-survei lainnya. Data dari LSI-IFES mencatat tingginya antusiasme pemilih: 90 persenresponden menyatakan bahwa mereka kemungkinanbesar akan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu.Survei tersebut diselenggarakan empat bulan sebelumhari pencoblosan , dan temuannyamenunjukanbahwakurangdari setengah total respondenyangtidakmengetahuikapanPemiluakandiselenggarakan.Namun,informasimengenaiharidantanggalPemilu terus disosialisasikan dengan jelas pada masyarakat seiring dengan mendekatnya tanggalpenyelenggaraanPemilu.PadabulanMaret2014,saattahapankampanyepemiluresmiberjalan,jajakpendapat IndikatorPolitik IndonesiamenemukanbahwapemilihyangmenyatakanyakinakanturutsertadalamPemiluadalahsebesar76persen;angkainimendekatitingkatpartisipasisesungguhnyaPemilu9April2014,yaitusebesar75persen,yangsecaraglobaldapatdinilaibaik.

KPUtetapmenjadisumberutamainformasibagimasyarakatIndonesiamengenaitatacaramemilihpadaPemilu,dimanahampirsetengahdari jumlah responden menyatakan bahwa mereka mengetahuitentang Pilpres bulan Juli melalui informasi dari KPU (47 persen),diikuti dengan partai politik dan dari caleg (22 persen) danmediaberita(20persen). KPUlebihcenderungdisebutkansebagaisumberinformasi di daerah pedesaan daripada di perkotaan, sedangkanmediaberitalebihcenderungdisebutkandidaerahperkotaan.

Para komisioner dan staf KPU daerah tetap merupakan bagianpaling penting dalam menyampaikan pesan kunci tentang waktuPemilu danprosedurnya, tetapi kampanyeperiklanannasional punturut berperan. Survei yang sama melaporkan bahwa 46 persendarirespondenmelihat iklan-iklantelevisidengankotaksuarasebagaimaskot,58persenmelihatposterataupamfletdenganfrase ‘AyoMemilih’,44persenmelihatataumendengarpesandenganfrase’Pilih,Coblos,Celup’yangmenginformasikantatacaramemilihpadaparapemilih,dan45persenmelihatpesandenganfrase‘PilihYangJujur’yangmendorongparapemilihuntukmemilihkandidatyangbersih.Halyangterpentingadalahinteraksisetiapindividudimasyarakat

“AyoMemilih”.Sumber:KPU-RI

“SemuaPunyaSuara”.Sumber:KPU-RI

12


denganjajaranKPUdaerahataupetugaspenyelenggarapemiluditingkatlokal.SembilanpuluhsatupersenrespondenIndonesiameresponbahwamerekamenerimasuratpemberitahuantentangPemiludirumahmereka.Enampersenmenyatakantidakmenerimasurattersebut.

MeskipunprosesdankinerjapenyelenggaradanstafdalampenyelenggaraanPemiluLegislatif9Aprilsecaraumummemperolehnilaipositif,masyarakatIndonesiamengidentifikasiterdapatbeberapaaspekyangperludiperbaikiuntukpemilumendatang.SaatdimintauntukmenyebutkanmasalahterpentingyangperluKPUtanganipadaPemilu selanjutnya,masalah-masalahyangpaling seringmunculadalahinformasimengenaiprosedurPemilu(24persen),prosespendaftaranpemilih(15persen),validitashasilpemungutansuaraselamaprosesrekapitulasibertingkat(9persen),kelayakanfasilitasTPS(8persen),kompetensiKPPS,daninformasimengenaiwaktudantempatmencoblos(5persen).7

Pemahaman mengenai prosedur Pemilu

Beberaparegulasipemilumasihperludijelaskandengan lebihbaiktermasukproseduruntukwarganegara yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS tertentu. Menurut survei LSI-IFESyangdiselenggarakanpadabulanJuni2014,diantarapelaksanaanPilegdanPilpres2014,sebagianbesarmasyarakatIndonesiatidakmengetahuibahwamerekadapatmemilihdiTPSselainditempatmerekaterdaftar,dengansyaratmembawasuratpengantardaripenyelenggarapemilusetempatyangmenjelaskanbahwamerekatelahpindahdarialamatawalmereka.Hanya38persenyangtahuakanketentuantersebutdantenggatwaktuuntukdidaftarkankanpadaDaftarPemilihTambahan(DPTb)diTPSbarudimanamerekainginmemilih.8 Undang-Undang menjamin bahwapemilihberhakyangtidakterdaftarpadaDaftarPemilihTetap(DPT)bisaditambahkanpadaDaftarPemilihKhusus(DPK).

KPU membuat prosedur khusus untuk mengurangi jumlah warga yang akan kehilangan hak pilih,yaitumelaluipembuatanDaftarPemilihKhususTambahan(DPKTb).PenerapanyangluasdariDPKTbdalam Pemilu menunjukkan bahwa masyarakat telah mengetahui prosedur ini. Pada jam terakhirsebelumpencoblosandiakhiri,parapemilihyangberhaknamuntidakterdaftarpadaDPT,DPTb,atauDPK diperbolehkan untuk didaftarkan di DPKTb dan untukmemilih. Angka tidak resmi dari Pilpresmenunjukkanbahwabanyakpemilihyangtelahmenggunakanpilihanini.Sedangkandarilebih134jutapemilihyangtelahmencoblos,diperkirakanlebihdari400.000menggunakanhakpilihnyamenggunakanDPTb, 135.000 menggunakan DPK, dan lebih dari 2,9 juta menggunakan DPKTb.9 Meskipun tidaksempurnadanrentanterhadappenyalahgunaan,mekanisme-mekanismeinisepertinyatelahberhasilmenjaminpemenuhanhakpilihbagisekitar3,5jutawarganegara.Analisislebihjauhakanmembantudalam menentukan apakah prosedur-prosedur tersebut digunakan secara berlebihan di beberapawilayahdapatmengungkapkanpraktek-praktekkecurangandalampemberiandanpenghitungansuara.Namun,hinggasaatinitidakadabuktiyangmenunjukkanbahwapemilihpenggunaDPKTbcenderungmemihaksatukandidatdaripadayanglain,atauseorangpemilihtunggaldapatmemilihberulangkali.MengingatKPUyangbanyakdikritikakibatmenghilangkanhakpilihbanyakpemilihpadapemilu2009,

7 Ibid.8 Ibid.9 134.953.967pemilihyangmenggunakanhakpilih(domestikandluarnegeri);446.575menggunakanDPTb;135.494

DPK; 2.910.323 DPKTb (sumber: http://kpu.go.id/koleksigambar/PPWP_-_Nasional_Rekapitulasi_2014_-_New_-_Final_2014_07_22.pdf)

13

makaprosedur-prosedur iniadalahusahatulusuntukmemberikankesempatanuntukmemilihbagiwarganegarayangmasihbelumterdaftar,bagiyangbarumemenuhisyaratuntukmemilih,baruyangpindahdomisili,atautidakberadadiwilayahdomisilipadawaktuPemiluberlangsung.

Perbaikan daftar pemilih

SejakPileg,KPUterusbekerjauntukmeningkatkankualitasDaftarPemilihTetap(DPT).Upayatersebutterusdilakukansejak14bulansebelumnyauntukmempersiapkanPileg,KPUmemobilisasitenagakerjadanmemanfaatkanSistemInformasiDataPemilih(SIDALIH).Sistemtersebutsaatinimerupakansistemregistrasipemilihterpusatnasionalterbesardidunia.SejakApril2013,KPUtelahmenggabungkanjutaanhasilperbaikandatadariKementerianDalamNegeridandaripetugas lapanganpemutakhirandataKPUuntukmemperbaikidaftarpemilihdanmemastikanbahwadaftartersebutakurat,komprehensif,danmutakhir.DPTmeningkatdari187.852.992pemilihuntukPilegmenjadi190.307.134untukPilpres–peningkatannyaberjumlah2.454.142pemilih.

Daftar pemilih yang akurat diperlukan untukmemastikan bahwa pemilih dapatmenggunakan hakpilihmereka, baik dalammenetapkan persyaratanmaupun sebagai dasar acuan pada hari Pemilu.KPU sukses dalam melakukan penetapan daftar pemilih yang akurat yang teriindikasi dari prosespenyelenggaraanPemiluyangteraturdiTPS.Pada13Juni,ketuaBawaslu,MuhammadmenyatakanbahwaprosespemutakhiranDPTyangdilakukanolehKPUtelahberjalansecaraoptimal.Iamemintapasangan kandidat presiden tidak mempermasalahkan DPT setelah penetapannya. Pernyataan inimengindikasikan bahwa KPU telah melakukan segala hal yang mungkin untuk mempertahankankeberhasilannya.

DPTjugatidakdijadikanalasanutamadalamperkarasengketahasilpemiluyangdiajukanpartaiataukandidatpadaMahkamahKonstitusi(MK)setelahPileg.Sebelumharipemungutansuara,beberapapartaisepertiPDI-PdanGerindratelahmenyiapkantemuanrincimengenaikekhawatiranmerekaakankualitasDPTdanmengindikasikanakanmengajukangugatanhukumapabilamasalah-masalahyangmerekaidentifikasitidakditangani.Tidakmengemukanyakasus-kasusbesaryangberkaitandenganDPTpascaPemiluadalahindikasibahwapenyusunandaftarpemilihnasionaluntukPemilu2014merupakankisahsuksesyangpatutdisoroti.Daftar initidakhanyabermanfaatdalammenyelenggarakankeduaPemilu,tetapijugamerupakanfondasikokohbagiprosesperbaikanpenuyusunandaftarpemilihyangterusmenerusuntukkeperluanpemilihankepaladaerahdannasionaltahun2019.

Pengetahuan pemilih mengenai cara memilih adalah masalah penting pada 2014 mengingat begitutingginyanyajumlahsuaratidaksahpadaPemilu2009.PadaPileg2009,tingkatsuaratidaksahberjumlahluarbiasabesaryaitu14,4persen.Keputusanuntukmengubahtatacarapemberiansuaradengancaramencoblos,yangsudahdigunakansejaklamadandikenalluasolehmasyarakat,menjadimencontrengsurat suara, adalah alasan besarnya surat suara tidak sah Pemilu 2009. Pada 2014, KPU kembalimenggunakanmetodelama(mencoblos)–sebuahperubahanyangmudahuntukdikomunikasikanpadamasyarakatmelalui slogan“mencoblos lagi”.PadaDesember2013,hampir sepertiga (32persen)darirespondensurveiLSI-IFEStidaktahucarayangbenaruntukmenandaisuratsuara.

14


Apabila diukur secara nasional, persentase suara tidak sah pada Pileg 2014 adalah 10,77 persen,lebih rendahdaripada2009.Kendatidemikian, angka tersebutmasih jauh lebihtinggidari standarinternasional.Buktimenunjukkanpersentasesuaratidaksah termasukpaling rendahuntukpemiluanggotaDPRDdanpalingtinggiuntukDPD.PadasatudapilnasionaldiprovinsiBanten,suaratidaksahmencapai22persen.Variasi janggaldiBanteninimemperlihatkanperlunyadiadakanauditataspemberian suaraagarmasalah lokal yang terjadidapatdiketahui, tetapi informasiuntuk terjadinyapemberiansuarayangdigolongkantidaksahperlupenyelidikanyanglebihserius.NamundikarenakanpembatasanUU, para peneliti Pemilu tidak dapatmemperoleh akses untukmembuka kotak suarauntuk mempelajari hal-hal yang menyebabkan tingginya prosentase suara tidak sah pada Pemilu2014.Sebagaigantinya,LembagaPenelitian,PendidikandanPeneranganEkonomidanSosial(LP3ES)melakukan wawancara pada para pemangku kepentingan pemilu, termasuk anggota KPU nasionaldandaerahtingkatkabupaten/kota,sertapetugasKPPSyangtelahmelaporkantingginyapersentasesurat suara tidak sah guna memahami secara lebih baik alasan dibalik keputusan mereka dalammenetapkan sah atau tidaknya satu surat suara.Wawancara lebihmendalam juga telah dilakukanterhadap komisioner KPU dan penyelenggara KPU daerah di kabupaten/kotamadya hingga tingkatTPS.Berdasarkanhasilwawancara tersebut, LP3ESmenyimpulkanbahwapenyebabsuaratidaksahpadasebagianbesarkasusdisebabkanolehperilakupemilih.Parapemilihmelakukanbeberapahalyangmenyebabkansuaramenjaditidaksah,misalnyasaatmerekatidakmengenalparacalegyangadadalamdaftarsehinggamemilihsecaraasal,mencoblossatupartaipolitiktetapimencobloscalegdaripartailain,merasaharusmencoblossetiapcalegyangtelahmemberimerekauangatauhadiahselamamasakampanye,atautidaktahucaramemilihdenganbenar.

Penyelenggaraan Pemilu

ParapetugaspemiluIndonesiamemilikipengalamandasaryangdibutuhkanuntukmenyelenggarkanpemilihan umum. Di antara penyelenggara pemilu tingkat nasional, sebagian besar petugas telahmenyelenggarakanpemilihantingkatdaerahsecarakompetenuntukpemilihankepaladaerahsepertigubernur,bupatidanwalikota.Diwilayahyangkondisinyasulitbaikdidaerahperkotaanyangpadatatau di pedesaan terpencil, para petugas pemilu sudahmempunyai pemahaman tentang tata carabagaimana menentukan dan mendirikan sebuah TPS serta bagaimana menyelenggarakan sebuahpemilu. Kepercayaan diri yang dimiliki oleh pihak petugas Pemilu tersebut, yaknimereka tahu apayangperlumerekalakukan,telahmembuatmerekatertutupakaninput,sehinggaseringmenimbulkanmasalahsistemiksaatmerekamenjalankanTPStidaksesuaidenganprosedurkepemiluanyangtengahberlaku.TPSdijalankansecaratidakkonsistendiberbagaipenjurunegeriakibatlemahnyapengarahandariKPUnasional,buruknyapengawasan,tidakadapelatihandengancaraberjenjang,dankurangnyamateripendidikanuntukpetugas.BahkanTPSyangterletakhanyabeberapameterdarisatusamalaindidaerahpadatperkotaandapatmenerapkanprosedurpentingsecaratidakkonsisten,sepertidalammemeriksa KTP pemilih atau menintai jari pemilih yang sudah mencoblos, dan memeriksa jemaripemilihpadasaatmendaftardiTPSuntukmemilih .PadasatuTPS,daftarpemilihdipasangsecarabaik,sedangkanditempatlain,petugasTPSmenyatakankanbahwapemasangandaftarpemilihtidakdiperbolehkan.

15

Saat para pemilih ditanya pada survei LSI-IFES pasca Pileg untukmembandingkan penyelengaraanPemilu tahun 2014 dengan tahun 2009, mayoritas (52 persen) menyatakan bahwa kedua Pemilumemilikitingkatpenyelenggaraanyangsama,sedangkan31persenmengatakanbahwaPemilu2014lebih baik dari segi penyelengaraan dan 12 persenmengatakan penyelengaraan Pemilu 2014 lebihburukdaripadaPemilu2009.Akantetapi,respondendisetiapdaerahcenderungmenyatakanbahwapenyelengaraanPemilu2014lebihbaikjikadibandingkandenganPemilu2009.10

PenangananmasalahtidakkonsistennyakinerjapetugaspemilutidakdapatdipisahkandarikelemahandidalamKPUsendiri,yanglayaknyasebaianbesarinstitusipemerintahlainnya,memilikimasalahdengankinerja yang buruk akibat kurangnya kapasitas staf, korupsi dantidak adanya sistempengangkatanyangberdasarkanprestasi.Petugaspemilumenjadikankegiatankepemiluansebagaisumbernafkahalternatif, mereka akan menghabiskan waktu dengan fokus pada kegiatan tambahan yang tidakperlu,sertamelakukankegiatansepertimengadakanseminardiluarkotayangtakterorganisiruntukmenghasilkanuangtambahan.SelainituterdapatpulaketidakseimbangandiantarakomisioneryangdiangkatuntukmasajabatanlimatahundenganstafpermanenyangtelahmenghabiskansebagianbesarkarirmerekadiKPU.Selamamasajabatankomisioneryangmenjabatsaatini,ketidakseimbanganitu terrefleksidalampertentanganbirokrasiyangtidakterhitungdanketeganganantarakomisionerdansekretariat.

ProsespengangkatankomisionerKPUdiseluruhtingkattidakmemprioritaskanpengalamankerjayangrelevandanseringmengahasilkanlemahnyakualitascalonyangdiangkat.Terjadiketidakseimbanganantarabirokrasipermanen,yangseringmenolakperubahan,dengankomisionerpendukungperubahan.Kondisiketidakseimbanganinidiperparaholehditerapkannyasistempenggantiankomisionersecarakeseluruhansetiaplimatahunsekali.Hal inimenyebabkanadanyapengaturanulang institusisetiaplima tahun dan menempatkan komisioner baru pada posisi yang sulit untuk mempelajari segalasesuatudalamwaktusingkat,danprosespenggantianiniseringterjadipadamomenpentingdalamsiklus Pemilu, saatmana KPUharusmempersiapan Pemilu berikutnya. Pakar Pemilu nasional daninternasional telah berulang kali menyarankan untuk menerapkan sistem penggantian komisionersecara bertahap untuk memungkinkan alih tongkat pengetahuan dan pengalaman institusional ditingkatnasional .Diperkirakanbahwa Indonesia akanmenghabiskan sekitar $1 triliun11 pada siklusPemilunasionallimatahunan,olehkarenaitudiperlukanpembentukankelompokadministratorPemiluyanglebihpermanen,yangditunjukberdasarkansistemprestasi,dandibuatlebihbertanggungjawablangsungterhadappenyelenggaraanPemilu.KelompokprofesionalpenyelenggarapemiluinisebaiknyadibuatbertanggungjwabterhadappeningkatankualitasbirokrasiPemiludiseluruhtingkatdiIndonesia.

Kampanye dan Media

Survei pemilih yang dilaksanakan oleh LSI-IFES, TAF, dan IRI secara konsistenmenunjukkan bahwatelevisiadalahmediayangpalingbanyakdigunakansebagaisumberinformasibagipemilihIndonesia.Pada bulan Desember 2013, sebanyak 65% responden survei LSI-IFES menyatakan bahwa televisi

10 LembagaSurveiIndonesia(LSI)-IFESSurveiNasionalPascaPilegdengan2009respondendanmargin of error±2.2%,Juni2014

11 APBNmengalokasikan14,4triliunrupiahpadaKPUuntukPemilu2014

16


adalah sumber informasi utama yang diandalkan responden; lebih diandalkan dibanding keluarga/teman (17%), ketua RT/RW (16%), dan lurah/kepala desa (12%). Walaupun peran media jejaringsosialsemakinpentingbagimasyarakatkelasmenengahdikota-kotabesar,dibagianlainIndonesiamasyarakatnyamasihbelumterlalumelekteknologidigitalkarenaterbatasnyaaksesinternet.SurveiLSI-IFES menunjukkan bahwa hanya 4% responden yang mengandalkan internet sebagai sumberinformasiutama.12

WalaupunmediamassadiIndonesiabebasdandinamis,paraahlimenengaraibahwahubungandekatantarapemilik jaringan televisidanpolitisi yangberambisimendapatkankekuasaanadalah sesuatuhal yang harus diwaspadai, karena netralitas pemberitaan dan keterandalan jajak pendapat/surveidarimediatersebutmenjadiperludipertanyakan.WalaupuntidaklagisecaralangsungdikontrololehAburizalBakriedaripartaiGolkar,keluargaBakriemasihmemegangkepemilikandankekuasaanuntukVisiMediaAsia,yangmemilikiduastasiuntelevisidansatumediaonline.SuryaPaloh,pemimpinpartaiNasDem,memilikisatustasiuntelevisidantigasuratkabar.GrupMNCmilikHaryTanoesoedibjodaripartaiHanuramembawahi20televisi(kebanyakansiarannyaadalahhiburanringansepertisinetron),22stasiunradio,tujuhmediacetak,dansatumediaonline.

Dalamsikluspemilu2014,hubungandekatantarapemilikmediadanparpolmeningkatkankekhawatiranterkaitbanyaknyaupayauntukmengakaliaturankampanyesecaraterang-terangan,yaknidengancaramenampilkan petinggi partai dan informasi politik partisan ke program berita yang berfokus padaaktivitaspartai,acarakuis/variety show,dansinetron.KetidakmampuanBawasluuntukmenghukumpelanggaranperaturanUUpemiludanreaksipartai/kelompokmediayangnegatifsaatpelanggarantersebutditunjukkankembalimenunjukkankelemahanbadanpengawaspemilu.

Masyarakat Sipil

Walaupunsaat iniorganisasimasyarakatsipilmasihaktifmelaksanakanpemantauan,advokasi,danpendidikanpemilih,cakupandanjumlahpersonelyangterlibatterusmenurundibandingkan2004,dimanaratusanribupemantauyangsudahterlatihbaikditugaskanuntukmemantaupemiludiseluruhbagian Indonesia.Dengantidaktersedianyadana internasionalataupundomestikyangbesaruntukpendanaan,kegiatanpemantauandomestikdankegiatankepemiluanlainnyaharusdibatasimenjadihanyadilakukandibeberapadaerahdisejumlahprovinsisaja.

12 LembagaSurveiIndonesia(LSI)-IFESPre-electionsurveywith1890respondentsandmarginoferror±2.3%;Dec.2013

Sumber:acehonline.info Sumber:KPU-RI

17

JPPR, sebuah jaringan yang beranggotakan 37 organisasi mencakup Nahdlatul Ulama (NU), PSAPPemudaMuhammadiyah, berbagai universitas, dan kelompok lintas-agama, adalah organisasi yangmelakukanupayapemantauandomestikdenganskalaterbesar:100pemantaujangkapanjang(long-term observersatauLTO)yangmemantaupendanaankampanyesebelumdanselamapemilu.Selainitu,padaHariPemilu,organisasimitraJPPRmengirimkan2.011sukarelawanke25provinsi.Kemitraan telah mendukungpelaksanaanmisipemantauandilimaprovinsi(Papua,NTB,Maluku,JawaTengah,danSumateraUtara),melibatkan106LTOyangbekerjadariMarethinggaJuli2014dan1.062pemantaujangkapendek(STO)yangbekerjaselamatigahari:satuharisebelumsampaisatuharisetelahhari/tanggalpelaksanaanPileg2014.

UpayapemantauanJPPRmelaporkanbahwapemilu,secaraumum,terlaksanadenganbaikdanprosespemungutansuaraberjalanlancarwalaupunterdapatbanyakanggotaKPPStidakmemenuhikriteriaumur dan tingkat pendidikan sebagaimana digariskan undang-undang, dan proporsi anggota KPPSterlalubanyakdidominasioleh laki-laki.Kebanyakanpemilihsudahmenerimasuratpemberitahuan(FormulirC6)sebelumhariPemilu;distribusisuratpemberitahuantersebutmeningkatkualitasnyadariPilegkePilpres.Karenauntukmenjadicalonlegislatiftidakterdapatpersyaratanbahwacalegtersebutharusberalamatdidapilyangmerekaakanwakilkan,kebanyakancaleg,khususnyacalegperempuan,direkrutdariwilayahJabodetabekwalaupununtukdapilyangjauhdariJakarta.JPPRjugamenemukanbahwapraktekpolitikuangbanyakterdapatdiTPSyangdipantaupadasaatpelaksanaanPileg.Walaupunsejumlahmasalahlogistikditemukan,masalahtersebutcakupannyasangatterbatas.Aksesbagipemilihdisabilitasjauhmeningkatkualitasnya–Pemilu2014adalahpemiluyangmemberikanaksespalingbaikbagipemilihdisabilitassepanjangsejarah Indonesia.Kendatidemikian,masihterdapatruanguntukperbaikankedepannya.Sejumlahpermasalahanadministratifdanketerlambatanprosesrekapitulasimengurangiakuntabilitasdankepercayaanpublikterhadapprosespemilusecarakeseluruhan.

Perludem,sebuahorganisasipenelitiandanadvokasiyangbekerjadibidangkepemiluan,melaksanakanpemantauan “paralegal” bekerja sama dengan cabang-cabang Lembaga Bantuan Hukum (LBH) diempat provinsi: Aceh, Jakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan) untuk Pileg dan Pilpres 2014. Ditiapprovinsi,20pemantauditugaskanuntukmemantaupelanggaranpemiludanmembantuanggotamasyarakatmelaporkansecararesmipelanggaranpemilukeBawaslu.SetelahpemungutansuaraPileg2014,Perludemmeningkatkanintensitaspendekataninidengancaramemantaudenganlebihintensprosespersidanganlebihdari700sengketahasilpemiluyangdiajukanolehparpoldancalonanggotaDPDkeMK.

Pemilu 2014 juga berbeda dengan tiga pemilu sebelumnya di era Reformasi karena tidak terdapatmisi pemantauan internasional yang mengawasi Pemilu 2014. Karena terdapat transisi demokrasiyanglebihpenuhpolemikdinegaralain,paradonoryangsebelumnyamendukungmisipemantauandi Indonesia menganggap bahwa situasi di Indonesia sudah cukup aman sehingga pemantauanPemilu2014di Indonesiabukanlahmenjadiprioritasutama.Walaupunharusdiakuimasihterdapatketidaksempurnaanpelaksanaanpemilu,paradonormenganggapbahwasistempemiludiIndonesiasudahberkembangdanmencapaitarafyangcukupbaiksehinggatidaklagimemerlukanverifikasiolehpihakinternasional.

18


Untukmeningkatkan pengawasan, Bawaslu sempat berinisiatif untukmenggalang lebih dari 1 jutasukarelawan(duauntuktiapTPS).Iniadalahtantanganyangbesarbagisebuahlembagayangkapasitasdansumberdayaorganisasinyamasihterbatas.Hampirtidakadaanggaranuntukmelatihsukarelawan,mengirimkanmerekakeberbagaidaerah,ataumenganalisisinformasiyangterkumpul.Upayatersebutcakupannyasangatluas,dankarenabarudigagasduabulansebelumHariPemilu,ideiniakhirnyaharusdibatalkandantidakpernahterlaksana.

Walaupunkegiatanjajakpendapat,hitungcepat,danexit pollsdiperkenalkankepelaksanaanpemiluIndonesiaolehLSMinternasional,kegiatantersebutsaatinidigunakanlebihbanyakolehperusahaanpenelitiankomersilatauthink tankyangseringdidanaiolehmediabesar.

Situasi keamanan

Indonesia masa kini berada dalam keadaan yang relatif damai apabila dibandingkan dengan tahun-tahun penuh guncangan setelah pengunduran diriSoeharto. Walaupun banyak masyarakat Indonesiamasih takut akan kekerasan, terutama pada hariPemilu, tetapi Pemilu 2014 tidak tercoreng olehkekerasan yang signifikan. Pengecualian utamasebelum Pileg 2014 adalah Aceh, di mana terjadiperkelahian antara dua partai lokal yang dipercaya

sebagaipenyebabkematianenamorangenambulansebelumPileg.Meskipunterdapatketakutanakankekerasan,keadaankeamanandiprovinsitersebuttetaptenangpadaharipelaksanaanPilegtanggal9April2014.Mengingatbetapaluasnyacakupankekerasanpadadekadepemberontakansilam,insidentersebuttermasuksangatringan.BungkusanmencurigakanditemukandidekatTPSkotaLhokseumawetelahmenimbulkanrasatakutakanancamanbom.Akantetapi,ketakutantersebuttidakberlangsunglama karena setelah pemeriksaan lebih lanjut, polisi mengatakan bahwa paket tersebut bukanmerupakanalatpeledakdanhanyaberisi sebuah jamtangandanperalatankayusehinggakegiatanPemiludapatdilanjutkansetelahsempattertundasejenak.Pengamatantakresmimenemukanbahwapemilihdatangmencoblossecarameratasepanjangwaktupencoblosan(jam7pagi–1siang)untukmenghindarikemungkinanpanjangnyaantreandibeberapaTPS.

SituasikeamanandiwilayahrawankonfliklainnyasepertidiPapuadanSulawesiTengahjugatetaptenang.Padabeberapa tahunbelakangan,pelaksanaanpemilihankepaladaerah (Pemilukada)di Papua telahmengakibatkanterjadinyakonflikantarsukuuntukmemperolehposisimenguntungkansebagaibupatiyangberkuasamengaturprogramdanabantuankeuanganyangberhargadaripemerintahprovinsidannasional.Namun,denganberkurangnyahalyangmenguntungkanuntukdiperebutkankandalamPemilunasional,tidakterdapatlaporanapapuntentangkekerasanyangsignifikan.AdapunwilayahpascakonfliklainnyasepertiSulawesiTengahdanMalukutetaptenangsepanjangsiklusPemilu2014.

Sumber:IFES

19

Hari Pemilu

Tolok ukur penting bagi sebuah siklus pemilu adalah penilaian dari dalam dan luar negeri tentangapakah pemilu tersebut berlangsung efektif, kredibel, dan diselenggarakan dengan damai. BisadikatakandenganmudahbahwaPemiluIndonesiatelahmemenuhiketigakriteriatersebut.

Efektif

Dalamkegiatanyangberskalabegitubesartentunyapastiakanterjadikelemahandalamhaldistribusilogistik, tetapi mengingat besarnya skala Pemilu, masalah-masalah tersebut hanya mempengaruhisedikit pemilih dan tidak mengancam integritas pemilu secara keseluruhan. Untuk Pileg, Bawaslumelaporkansejumlahmasalahringan.

Penemuanterbesaradalahkegagalanpemilihuntukmencoblospadaharipencoblosandi35kecamatan/distrikdikabupatenYahukimo,ProvinsiPapua,setelahdihadangcuacaburukdanpengaturanlapanganyang buruk telah menghentikan distribusi logitik Pemilu. Pemilu yang tertunda dikatakan sudahdilaksanakan,tetapituntutanhukumyangdiajukankeMahkamahKonstitusimenyebutkanhalyangberbeda.Situasisemakindipersulitdenganpenggunaansistempemberiansuaramelaluipihakketigayangdipraktekansecara luasyangdikenaldengan istilahnoken,yaitusaatsatuatauduapemimpinmemilihatasnamaperwakilandari seluruhkomunitas.Meskipunmasalah-masalahtersebut terjadididaerahterpencil,isutersebutdisorotkarenakesalahansistematiklainnyasusahuntukditemukan.Masalah initidakumumditemukan; ini adalahkasus yang luarbiasa khusus sehinggapalingdapatdipahamimelaluikontekskegagalansecarameluasdarisistemPemiludiPapua.

Terdapatpula laporan-laporanmengenai surat suara tertukardiberbagaidaerahdi SumatraUtara,JawaTimur,JawaBarat,Banten,danNusaTenggaraTimur.Pada9April2014,KPUmenerbitkansuratedaranuntukmenanganisuratsuara tertukar.TerjadipenundaandalampembukaanTPSdiMalukukarena materi Pemilu tidak memadai dan Pemilu di Aceh terlambat dimulai karena kekhawatiranterjadinyakekerasan.DiBlitar,JawaTimur,sebuahTPSresmidilaporkanmencoblosratusansuratsuarakosong.Pada21Mei,KPUbersaksidisesiDPRbahwamerekamenerimalaporanmengenaisuratsuaratercampurdisejumlah936TPSdi126kabupaten/kotadi30provinsi,denganpengecualianGorontalo,SulawesiTenggara,danPapuaBarat.DibawahinstruksiKPU,sejumlahPemiluulangdiadakandibawahpengawasanBawaslu.

Kredibel

Tingkatpartisipasipemilihadalahsuatucarakonkretuntukmengukurkredibilitaspemilu.PartisipasipadaPilegadalah75persen,nilaiinimerupakanhasilyangsoliddarisebuahsistempemiluyangtidakmewajibkanparapemilihuntukmencoblos.. Jumlahpemilih yangmemilih saatPemilu tahun2009adalah71persen.Limabelastahunsetelahreformasi,parapemilihdiIndonesiatidakmenjadiapatisdantetapberpartisipasiaktifdalambidangpolitik.

20


CaralainadalahmelaluipersepsipemilihterhadapPemilu.PadajajakpendapatyangdilakukanolehLSI-IFESsetelahpemilu,73persenorang IndonesiamengatakanmerekasecaraumumpuasdenganprosesPileg secara keseluruhan,dan9persenmerasa sangatpuas. Limabelaspersenmelaporkanmerasasangatatauagaktidakpuasdenganprosessecarakeseluruhan.MayoritasrespondendipenjuruIndonesiamengekspresikankepuasanterhadapprosesPemilu.

Delapan puluh satu persen orang Indonesia menggambarkan penyelenggaraan Pileg ‘baik’, dan 7persenlainnyamengatakan‘sangatbaik’.Kembaliterulang,hanyasedikitorang(9persen)yangmerasapenyelenggaraan proses Pemilu ‘buruk’ atau ‘sangat buruk’. Sebagian besar orang Indonesia (64persen)percayabahwaPemiluagakbebasdanadil,dan16persenmengatakanmerekamerasaPemilusangatbebasdanadil.TigabelaspersentidakmerasaPemilubebasdanadil.PadasaatmerekayangmerasaPemilutidakbebasdanadildimintauntukmemberialasanuntukjawabanmereka,48persenmenyebutkanadanyapraktekjual-belipsuaraselamaprosesPemilu,11persenmenyebutkanperilakucurangdiTPS,8persenmengutipkurangrasapercayapadaprosespenghitungansuara,dan5persenmenyebutkankurangnyapersiapandikalanganpetugasPemilu.13

Damai

Tidak ada laporan yang besar mengenai kekerasan pada hari Pemilu. Hal ini menuai pujian bagiIndonesiadanmasyarakatnya.

Logistik

Sebagaihasildariprosespenentuanulangdaerahpemilihan (dapil) untuk Pemilu 2014, terdapatpeningkatan jumlah dapil untuk provinsi dankabupaten/kota. Untuk siklus Pemilu 2014,terdapat 77dapil untukDPR, 33 untukDPD, 259untuk DPRD provinsi dan 2.102 untuk DPRDkabupaten/kota.KPUmemilihsejumlahkonsorsiumsebanyak 11 perusahaan percetakan melaluiprosespenawaranstandarpadaawal2014untukmencetak2.471desainsuratsuarayangberbeda.Setiap perusahaan bertanggungjwab terhadappencetakan, pembagian, pembungkusan, dan distribusi surat suara ke kantor KPU kabupaten/kota,yangkemudianbertanggungjawabuntukmengelompokkanandandistribusiselanjutnyadilapangan.Walaupunprosespengelompokandanpembungkusandilakukansecaramanualolehpekerjadenganpelatihanyangterbatas,suratsuarayangtercampurhanyaberjumlah770dari545.791(0,001persen)TPSdiseluruhIndonesia.Kesalahanterdistribusisecarameratadi107kabupaten/kotadi30provinsi,inimengindikasikanbahwahal tersebutmemang terjadi akibat kesalahanmurni.Di daerah-daerah

13 LembagaSurveiIndonesia(LSI)-IFESSurveiNasionalpascaPilegdengan2009respondendanmargin of error±2.2%,Juni2014

Sumber:www.berisatu.com

21

dimanaterdapatsuratsuaratertukar,KPUsegeramengambiltindakanuntukmencaritahusumberpermasalahandanpadaakhirnyamemerintahkanuntukdiadakanpemiluulangdiTPSterkaitdanharusdilaksanakantidaklebihdaritanggal15April2014dengantujuanagartetapsesuaijadwalpemiluyangsudahditetapkan.

Penghitungan Suara

PenghitungansuaraawalditingkatTPSdisebagianbesarwilayah Indonesiadilakukandidepanumumdandenganketerbukaandantransparansiyang luarbiasa.Sekali lagi,dengan pengecualian di beberapa wilayah Papua yangmenggunakan sistem noken yaitu pemungutan suaramelaluipihakketiga,danpenghitunganyangtidakterjadidi hadapan publik. Adapun proses selanjutnya setelahpenghitungan di TPS yaitu proses rekapitulasi suarasecara bertingkat di tingkat daerah dan nasional dapatdikatakan buram dan penuhmasalah.Menurut undang-undang, rekapitulasi harus dilakukan menggunakansistem manual atau menggunakan formulir kertas.Setelah upaya komputerisasi gagal pada tahun 2009,tidak terdapat sistem manajemen data terpusat yangmemungkinkan pengumuman hasil dalam beberapahari setelah Pemilu berlangsung. Sebagai gantinya, hasilresmiakandiumumkansatubulansetelahhariPemilu.Inimenciptakan ketergantungan yang tidak sehat terhadappenghitungancepat(quick count)olehpelakuswasta yang menjadipengisikekosongansaathasilresmibelumtersedia.

PadaPemilu2009,KPUmengalamimasalahdalammengirimkanhasilpenghitungan suaradari TPSmelaluihirarkikantorKPUdaerahdanselanjutnyapadapublik.Sebuahsistemelektronikpengumumanhasil terpusatyangdiumumkansecara luas,seharusnyadapatmemberikanhasilawalsecaracepat,tetapi ternyata gagal total. Sebagian besar perhatian ditujukan pada pengembangan sistem baru,sehingga persiapan untuk sistem berbasis kertas terabaikan yang berujung pada penundaan dankekacauanpada rekapitulasi danpengumumanhasil formal. Berdasarkanpengalaman ini diketahuibahwa terdapat kebutuhan yang jelas untuk meningkatkan transmisi, tabulasi, dan metodologipengumumanhasil untukPemilu 2014. KPU telahberulang kali disarankanolehpara pakar bahwaimplementasi metodologi baru terkait hasil harus dimulai paling lambat setahun sebelum Pemilu.Namun,haltersebuttidakterjadi.KPUmemulaidenganrencanauntukmenggunakansistemberbasiskertasyangbarudapatmemberikanhasilresmisatubulansetelahPemilu.Tanpasistemhasilelektronikuntukmenyediakanhasilawaldarisumberresmi,partaidanpublikbergantungpadaberagamsistempenghitungancepatdarimediaataubadanpenelitianuntukproyeksihasil.

Sumber:IFES

Sumber:IFES

22


Pemilu2009penuhmasalahyangkemudianlebihjauhdicapdenganrendahnyatingkattransparansikarenaKPUtidakdapatmemberikansejumlahhasilyangdapatdiaudit.Badanpenyelenggarayangtidakmampumengumumkanhasilakhirhinggatingkatandapilterendahmemberikancontohyangmengkhawatirkan.Hal ini merupakan bagian kunci dalam memastikan kredibilitas suatu proses dan mempertahankanreputasidariinstitusipenyelenggara.Halinijugamemberikankesempatanuntukmelakukananalisisditahap selanjutnya terhadapanomali ataumasalahdengan tujuanmeningkatkan sistemuntukPemiludimasamendatang.KurangnyaketersediaanjejakdokumenfisikyangberkaitandenganpenghitungandanrekapitulasisuarayangbisadiauditmerupakanlangkahmundurdariPemilu2009jikadibandingkanPemilu2004.BeberapaminggusebelumharipencoblosanPileg,KPUmengumumkansebuahinovasi,yaknibahwaKPUakanmemindaijutaanformulirC1yangberisihasilperhitungansuaraditiapTPS.Formulirinikemudianakandipindaidankemudianditampilkansebagaigambaroptik,ataugambaryangtidakdapatdibacamesin,padasitusKPU.Inimerupakanpendekatanad hoc yangdiupayakanuntukmenyelesaikanmasalah sistemikdengancepat.MeskipunpadaawalnyakemampuanKPUuntukmenjalankanupayainidiragukan,upayatersebutbekerjadengancukupbaikdenganmenambahtransparansiyangsangatdibutuhkanpadaprosesrekapitulasisuara.PenerapanupayainiuntukPilegmemungkinkanpeningkatanprosesdanakhirnyaberjalansecarapenuhpadaPilpres.

Tanggung jawab untukmemindai formulir-formulir tersebut diberikan pada kantor-kantor KPUD ditingkatkabupaten/kotadangambarhasilpemindaiankemudiandikirimkeJakartauntukditampilkanpada situs KPU. Saat Formulir C1 tidak diunggah secara sistematis, seperti di Papua, hal ini dinilaisebagaiindikatoruntukmasalahseriuslainnyaberkaitandenganadministrasiPemilu.Sesuaiharapan,penampilan data tersebut memberikan kesempatan bagi partai, pemilih dan analis lainnya untukmelakukanpemeriksaansilangantarahasilyangditampilkandenganhasilpengamatanTPSdaripihakmerekasendiri.Bersamaandenganpenghitungancepat,penampilanformulisC1berkontribusipadaintegritasdankepercayaanpadasistemPemilu.

Sistem noken

Penggunaan sistem noken,yaknipemungutansuaramelaluipihakketigaatauperwakilanmasyarakat,pertamakalidivalidasiolehMKpadaPemilu2009saatdigunakanuntukpemiluanggotaDPDdenganalasanbahwanokentermasukpraktektradisionalyangharusdilindungisebagaikhazanahbudayaataukearifanlokal.Sistemnokenmemilikiberbagaivariasipraktek,namunesensinyaadalahbahwaseorangatausekelompoktetuamasyarakatmengisisuratsuaraatasnamaseluruhpemilihanggotamasyarakatadat tersebut setelahmelakukan konsultasi dengan para pemilih tersebut secara terbatas ataupunterkadangtidaksamasekali.Pemantauanmengenaipenggunaansistemnokenmenunjukkanbahwaprosedurnyatidakkonsisten.Tidakadaregulasiyangsecarajelasmengkodifikasiprosedurpenggunaannoken.Didaerahterpencil,nokenmelemahkantransparansipemiludidaerahdimanaprosespemilusudah dipersulit oleh topografi yang sangat menantang dan akses yang sangat terbatas. Masalahtersebutbertambah sulit kaladatapenduduktidakbisadiandalkankarenamenggelembungpenuhdenganpemilihfiktif.Banyakbuktimenunjukkanbahwadatakependudukandigelembungkanuntukmendapatkananggaranyanglebihbesardaripemerintahpusatdanmenjustifikasipemekarandaerah.Situasiinisemakinbermasalahsaatdaftarpemilihbahkanmenjadilebihbesardarijumlahpenduduk–tentusajainiadalahhalyangtidakmasukakal.Paraahliberpendapatbahwasistemnokensering

23

digunakansebagaialasanuntukmenjustifikasipraktek-praktekyangjikaditerapkandidaerahlainakanjelas-jelasdikategorikansebagaimanipulasipemilu.

Menurut berita, KPU Provinsi Papua sempat melarang noken untuk Pileg dan Pilpres 2014. Kendatidemikian, aturan ini tidak berhasil menghentikan penggunaan noken di banyak daerah terpencil.Walaupunpenggunaannyahanyamempengaruhisebagiankecilsuarasahsecaranasional,pentinguntukmencatatdanmeresponskekhawatiranterkaitpraktekinikarenadaerahlaindiIndonesiasepertiMaluku,Bali,danmasyarakatkepulauandibeberapaprovinsiSumateratelahmenyatakankeinginanuntukjugamengadopsipenggunaansistempemungutansuaramelaluipihakketigaberdasarkantradisiadat.

Pendukungpenggunaansisteminiseringberpendapatbahwapemilihdidaerahtersebuttidakmemilikiinformasiyangcukupuntukmemilihsendiri.Argumenini,selainjelas-jelastidaksejalandengankonvensihakazasimanusiayangditandatanganiIndonesia,adalahpresedenberbahayabagidemokrasidinegaraberkembangdenganketimpangantingkatpendidikanyangtinggikarenaargumeninimenetapkanlebihbanyaksyaratbagipendudukuntukterlibatdalamdemokrasi,menghilangkannilai“satuorang,satusuara”yangdianutdiseluruhbagianlainIndonesia,danmemperkuatketidakseimbangansumberdayaantaratiapdaerahdanmendorongterjadinyakorupsi.

Hitung Cepat

DelapanhasilhitungcepatpalingkredibelyangdisiarkanpadaHariPemilumenunjukkanpolayangkonsistenkarenamenunjukkanpemenangyangsama.PDIPerjuangan(PDI-P)diproyeksikansebagaipemenangsuara terbanyak (18,28-19,71%),diikutiGolkar (15,16-14,30%),Gerindra (11,23-11,47%),Demokrat(10,25-9,20%),danPKB(9,51-8,74%).Hasilhitungcepathanyaberbedasekitar1-2%darihasilpenghitunganresmiKPU.

Penggunaan exit poll(jajakpendapatyangdilakukansaatpemilihkeluardariTPSsetelahmenggunakanhakpilihnya)merupakanfiturbarudiPemilu2014setelahMKmemutuskanmenghapusaturanKPUterkait pelarangan jajak pendapat pada periode pasca-kampanye (dimasa tenang ataupun di haripemilu) atas dasar bahwa pelarangan tersebut tidak konstitusional karena membatasi kebebasanberpendapat. Sejumlah organisasi ternamamelakukanexit poll selagi rekapitulasi terus berjalan diwaktuIndonesiabagianbaratyangmemilikipopulasiterbesardiIndonesia.Center for Strategic and Internasional Studies (CSIS)danCyrusNetwork(CN)memprediksikanPDI-Psebagaipemenangdengan18,74%suara,Golkardiposisikeduadengan13%,danGerindradiposisiketigadengan9,94%.Variasihasil yang cukup signifikan antara exit poll dan hitung cepat (yang sampelnya adalah hasil actualpenghitungan suara) menunjukkan bahwa metodologi survei seperti ini masih belum sepenuhnyaterbuktiakuratdiIndonesiasehingga,sebagaimanadinegaralain,harusdisikapidengankehati-hatian.

UUIndonesiamewajibkanpartaiataukoalisipartaiuntukmendapatkanminimal25persensuarasahatau20persenkursidiDPRuntukdapatmengajukanpasangancalonpresidendanwakilpresiden.Sebagaimanaditunjukkanhasil hitung cepat,PDI-Ptidakberhasilmencapai ambangbatas tersebutsehinggaharusberkoalisiuntukbisamengajukancalon.PembentukankoalisiantaraberbagaiparpolterjadidengansangatintensmenujuPilprestanggal9Juli2014.

24


Penghitungan Hasil Resmi dan Alokasi Kursi

Setelahpemungutansuara9April2014,rekapitulasiperolehansuaradanalokasikursikepartaipolitiktahapawaldiselesaikanolehKPUpadatanggal14Mei2014,lebihcepatdaripadayangdijadwalkan.Metode alokasi kursi untukhasil Pemilu 2014disederhanakandan aturanpelaksanaannyaditulissecara lebihefektif,sehinggaprosesnya lebihmudahdipahamidantidakmunculprotesterhadaphasilalokasikursi.

Dari12parpolpesertapemilutingkatnasional,10parpolmendapatkankursidiDPRdanduapartai(PBB dan PKPI) tidakmendapatkan kursi di DPR karena tidakmemenuhi ambang batas DPR yakni3,5%.IndonesianParliamentaryCenter(IPC)mengembangkansejumlahalatbagiparpol,caleg,media,masyarakatsipil,danpemilihyangtertarikuntukmencobamenghitungsendiri.Alat-alatinidirancanguntukmeningkatkanpemahamansemuapemangkukepentinganterkaitprosesalokasikursi.Alat-alatinimencakupvideotutorial,bukupetunjuk,leaflet,danaplikasiinternetuntukmenghitungperolehankursidisebuahdapil.

Padatahun2009,prosesalokasikursiDPR,DPRDProvinsi,danDPRDKabupaten/Kotasangatrumit,berujungkesalahanpenghitungan,danberkali-kaliralat.DalamUUPilegyangberlakuuntuk2014(UUNo.8/2012),prosesalokasikursidisederhanakanmenjadiduatahap.

Dalamtahappertama,KPUmenentukan‘kuota’(disebutBilanganPembagiPemilihatauBPP)untuktiap-tiapdapilyangberjumlah77.BPPadalah jumlahsuarasahdidapil tersebutdibagi jumlahkursiyangtersediadidapiltersebut.Ditahappertama,sebuahparpolmendapatkansatukursisetiapkalisuarasahyangmerekaperolehmemenuhiBPP.Padatahapkedua,sisakursiyangmasihbelumteralokasikanakandibagikankepartai-partaipesertapemilu,satudemisatumulaidariyang jumlahsisasuaranyapalingbesar.Sisasuaraadalahsisasuarasahyangbelumdigunakanuntukmendapatkankursiditahappertama.Jikasisasuaranyasamabesar,kursinyadialokasikanterlebihdahulubagipartaiyangpenyebarangeografissuaranyalebihluas.Setelahjumlahperolehankursiuntukmasing-masingparpolditentukan,kursi-kursitersebutakandiisiolehcalegyangmendapatkansuaraterbesardidapiltersebut.

Sumber:KPU-RI

25

Berdasarkanundang-undang,komisionerKPUharusmembacakanhasildaritiapdapildisebuahrapatpleno.Membacakanhasilperolehanuntuk560anggotaDPRdi77dapildan132anggotaDPDdi33provinsiadalahprosesyangmemakanwaktulama,akantetapihasilnyadapatdipastikantransparan.Hasilakhirnyadapatdigugatkepengadilansebelumdiresmikanbeberapabulansetelahnya.

JumlahanggotalegislatifperempuanyangterpilihdiDPRmenurunpadaPemilu2014,yakni97anggotalegislatifperempuanterpilih(17,3%)dibandingkan103anggotalegislatifperempuanterpilih(18,4%)di2009.JumlahanggotaDPDperempuantidakberubahdari2009ke2014:35anggotaDPD(26,5%).Kendatidemikian,walaupunharapanbanyakorangadalahbahwajumlahrepresentasiperempuandiDPR/DPDmeningkat,representasiyangterlihatdiDPR/DPDIndonesiacukupdekatdenganrata-rataglobaldanregional,dandicapaitanpaharusmereservasisejumlahkursidiDPRuntukperempuan–perempuan Indonesia yangberhasil terpilihmenjadi anggota legislatifmemenangkan kursimerekamelaluikompetisimurni.

Penyelesaian Sengketa

MekanismepenyelesaiansengketapemiludiIndonesiamasihlemahdantidakmemilikilegitimasiyangkuat. Setelah amandemenUUkepemiluan, kewenanganpenyelesaian sengketa Pemilu 2014dibagidiantaraKPU,Bawaslu,DKPP,Polri,danMK.PelanggaranadministratifditanganilangsungolehKPU;pelanggaran prosedural oleh Bawaslu, pelanggaran kode etik olehDKPP, pelanggaran yang bersifatkriminalsepertisuap,penghalanganpenggunaanhakpilih,ataukekerasan/intimidasi,ditanganiolehPolri;danperkaragugatanhasilpemiludiajukankeMKyangputusannyabersifatfinaldanmengikat.

Kewenanganyangtidakterpusatdisatulembagainimembuatpengelolaansengketamenjaditumpangtindih.Undang-undangmengharuskanpenyelenggarapemilumengikutiprosespembagiankewenanganyangcanggungsepertiini.Disisilain,karenaprosesnyatumpangtindihdanberlapisbanyak,terdapatbanyakpelaporanmedia terhadapproses tersebut sehingga transparansinya sangattinggi – hal iniberhasilmenanggulangiskeptisismeyangalamidimilikimasyarakatterhadaplembagapemerintahaanyangnotabenecenderungdianggapkorup.

SetelahPilegpadabulanApril,DKPPmenyidangkanratusankasustuduhanpelanggarankodeetikolehpenyelenggarapemiludanmemecat180anggotaKPUdaerah.Padasebuahsidangtertanggal21Juni2014,misalnya, seorang saksimenyatakanbahwa seoranganggotaKPUTolikara telahmenyuap46petugasKPUtingkatdistrik(diprovinsilaindisebutkecamatan,petugasKPU-nyadisebutPPK)untukmemanipulasi pemungutan suaraPileg2014didaerah tersebut. Saksi tersebutmenyatakanbahwatiap petugas menerima suap sebesar 50 juta rupiah. Sejumlah petugas KPU kemudian dihukum,namun,karenajumlahpetugasyangterbuktibersalahtidaklahbanyak,danjugakarenapelanggaran-pelanggaran yang ditemukan sifatnya terserak dan arbitrer,memberikan kesan bahwa kebanyakanpetugasKPUdiIndonesiatelahmelaksanakantugassecarajujur.14

14 DalamsebuahpernyataandibulanSeptember2014,KetuaKPUmenyatakanbahwadaritotal4.101.490petugasKPUdiseluruhIndonesia,hanya2.433yangterbuktimelanggarprosedurkepemiluan.

26


PerubahanpandanganmasyarakatterhadapkredibilitasMKmerupakanperubahanyangdrastisdalamprosesperjalananPemilu2014.Sebelumnya,MKdianggapsebagaisalahsatulembagapemerintahanyangpalingdipercayaolehmasyarakat. Reputasi ini rusakpadabulan September2013 saatHakimKetua saat itu,AkilMochtar, seorangmantanpolitisiGolkar,ditangkapolehKomisiPemberantasanKorupsi (KPK)atas tuduhanmenerimasuapuntukmengaturhasilputusanperkara sidang sengketahasilpemilukada.AkilMokhtardidakwatelahmenerima5jutadolarASuntukmengaturhasilputusanperkara.Padatanggal30Juni2014, iadidakwadenganhukumanpenjaraseumurhidup–hukumanterberatyangpernahdijatuhkanolehPengadilanTindakPidanaKorupsi(Tipikor)saatini.

Setelahskandaltersebut,legitimasiMKsemakindipertanyakansaatparahakimMKmenolakreformasiyangdiajukanterhadapinstitusitersebut.MKmencabutUUyangmeletakkanMKdibawahsupervisibadankodeetikpermanendanjugaketentuanyangakanmelarangditunjuknyahakimyangmemilikihubungandekatdenganpartaipolitik.MKjugamencabutkeputusanpresidenyangditetapkanpadabulan Januari 2014 yang akan menetapkan panitia pemilihan independen dan mencegah politisilangsungloncatdarilembagalegislatifkekursihakimMK.

Setelah hasil Pileg 2014 ditetapkan pada bulanMei,MKmenerima 903 gugatan protes hasil pilegtersebut.Untukkegiatanpemiluyang luarbiasabesarkarenamencakuppemiludewanperwakilantingkat kabupaten/kota, provinsi, dan dua dewan (DPR dan DPD) tingkat nasional, angka tersebutsebetulnyarelatifkecil.PenelitianPerludemmenemukanbahwadari14parpolyangmengajukanproteshasilpileg,jumlahterbesaradalahdariGolkar(91kasus),diikutiolehDemokrat(73kasus)danPKPI(71kasus).TigadaerahyangpalingbanyakterdapatprotesadalahPapua(80kasus),Aceh(63kasus),danJawaBarat(67kasus).ProtestersebutpalingbanyakterdapatditingkatDPRDkabupaten/kota(321kasus),diikutiolehDPR(186kasus),danDPRDProvinsi(117kasus).Perludemjugamenyatakanbahwa59%darikasustersebutadalahsoaltuduhanadanyapenggelembungandanpenggembosansuarasaatrekapitulasihasil,29%adalahtentangkesalahankalkulasi,27%tentangpenyelenggaraanpemilu,21%tentangnetralitasbirokrat,9%tentangmanipulasidaftarpemilih,4%tentangpolitikuang,2%tentangisu-isulainnya.15

Pada bulan Juli 2014,MKmenolak 98% kasus gugatan yang diajukan. PutusanMKmemenangkanpemohonhanyadi22kasus.KebanyakanputusanmemerintahkanKPUDuntukmelakukanpenghitunganulangsejumlahkecilsuaradibeberapakecamatanataukelurahantertentu,ataumalahbeberapaTPStertentusaja.

15 LaporanPemantauanPerludem,Potret Pemilu Dalam Sudut Pandang Sengketa, (2014)

27

Penetapan hasil

Pada tanggal 28 September 2014, KPU menyelenggarakan rapat pleno untuk membahas revisihasil resmipemilihananggotaDPRdanDPDuntukmerefleksikanputusanMK.MKmenggantihasilpenghitungan KPU hanya untuk satu kursi DPR. Setelah penghitungan ulang yang diperintahkanmahkamahdi15kecamatandiKabupatenHalmaheraUtara,GolkardanPDI-PtetapmendapatkankursiyangsebelumnyamerekamenangkansementarasatukursiyangtadinyadimenangkanPANberalihkeNasDem.AlokasikursiDPRakhirnyaadalahsebagaiberikut:

No.Urut PartaiPolitik Kursi %01 NasDem(PartaiNasionalDemokrat) 36 6,4302 PKB(PartaiKebangkitanBangsa) 47 8,3903 PKS(PartaiKeadilanSejahtera) 40 7,1404 PDI-P(PartaiDemokrasiIndonesiaPerjuangan) 109 19,4605 Golkar(GolonganKarya) 91 16,2506 Gerindra(PartaiGerakanIndonesiaRaya) 73 13,0407 PD(PartaiDemokrat) 61 10,8908 PAN(PartaiAmanatNasional) 48 8,5709 PPP(PartaiPersatuanPembangunan) 39 6,9610 Hanura(PartaiHatiNuraniRakyat) 16 2,86

TOTAL 560 100

BAGIAN IIIPemilu Presiden

Sumber:IFES

31

BAGIAN III – Pemilu Presiden (Pilpres)

Kerangka hukum pemilihan umum dan pendaftaran kandidat

Kerangka hukum pemilihan umum Indonesia yang ditulis secara multitafsir tidak mengantisipasikemungkinanpemilihanpresidenhanyadiikutiolehduakandidat.Haliniberujungpadaketidakpastianhukum saaat mana hari pencoblosan sudah mendekat. UU No. 42/2008 yang mengatur Pilpresmenyatakanbahwapemenangharusmendapatkan lebihdari 50persen suara sah secaranasional,danjugaharusmemenangkan20persensuaradilebihdarisetengahtotalprovinsidiIndonesia,yaknisetidaknya17dari total 33provinsidi Indonesia.Berdasarkanaturan tersebut,KPUmengantisipasiskenariodimanaPilpres9Juli2014tidakakandapatmenghasilkanseorangpemenang,dikarenakanterkonsentrasinya suara secara geografis, walaupun hanya ada dua kandidat. Menghadapi adanyakemungkinanbahwaseorangkandidatdapatmemenangkanlebihdari50persensuaranasional,tapigagalmemenuhisyaratambangbatas20persendi17provinsi,sekelompokaktivisLSMmemegangperananpentingdengancaramengajukanperkarapermohonanklarifikasikepadaMK.

Pada tanggal 3 Juli, MK memutuskan bahwa persyaratan memenangkan paling sedikit 20 persensuarasahdilebihdarisetengahseluruhprovinsiIndonesiatidakberlakusaathanyaadaduapasangkandidatyangbersaing.MKmenyatakanbahwakoalisipartaipolitikyangmendukungnominasiduapasangkandidatdianggapsudahcukupmewakiliseluruhdaerahdiIndonesia.Artinya,pemenangdaripilpres2014adalahpasangancalonyangmemenangkanmayoritassuarasah.WalaupunkeputusanMKtersebutmenyelesaikanmasalahuntuksementara,halinimenambahkanmasalahlainkedalamdaftarpermasalahan teknis yang perlu diselesaikan dalam revisi atas undang-undang pemilumendatang.Kebutuhan untuk melakukan revisi tersebut meningkatkan pentingnya dorongan para organisasimasyarakatsipiluntukmenyatukan,menyelaraaskan,danmenyederhakakankelimaUUpemiludanberbagaiperaturanturunanterkaitkepemiluankedalamsatuUUutama(Omnibus Electoral Law)

Peran partai politik (parpol) dan kampanye

Parpol Indonesiamemegang peranan aktif dalammemilih kepala negara karena hanya partai ataukoalisi partai yangdapatmengajukan calonpresiden (capres)dan calonwakil presiden (cawapres).Berdasarkan UU No. 42/2008, partai (atau, selanjutnya, istilah ini juga akan mencakup termasukkoalisi partai) yang memenangkan paling sedikit 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sahdapatmengajukanpasangancalonpresiden&wakilpresiden.Karenapemilu legislatif9Apriltidakmenghasilkan satupun partai dengan suara atau kursi yang cukup untukmemenuhi ambang bataspencalonantersebut,parpolterpaksaharusmembangunkoalisiuntukdapatmengajukancalon.

Secarateori,jikasuarasahyangdiperolehdiPileg2014dibagimenjadiempatbagianyangsamabesar,4pasangancalonpresidendanwakildapat terbentuk.Dengansuaradankursi terbagi secaratidakmeratadiantara12partaipesertapemilu,hanyaakanadamaksimaltigapasangancalonpresidendan wapres. Namun akhirnya, hanya ada dua pasangan calon yangmuncul untuk bersaing, yangdisebabkanlebiholehfaktorkepribadiandanpolitisdaripadafaktorsistempemilu.

32


Periodekampanyesatubulandari5Junihingga5Juliseringberlangsungsecarakebablasan.Kampanyetersebutseringdinodaioleh“kampanyehitam”danfitnahyangdisengaja.Sementarapembahasanisu-isu yang berkaitan dengan kebijakan dan visi/misi para calon seringkalimenjadi hanya bersifatsekunderdimedia.Walaupunduapasangancalontersebutmenandatanganipakta integritasuntukmendorongkampanyedamai,namunpersaingansengitdalammaterikampanye,baikmelaluimediaarusutama,cetakdanelektronik,maupunmediajejaringsosial.Iniberujungpadabanyaknyaorangyangmempertanyakanapakahpenyelenggarapemilu Indonesia (KPU)mampumengaturkampanyepolitikdenganlebihbaik.

Media

Bias yang ditunjukkan oleh sejumlah media dalam kampanye pilpres juga meningkatkan desakanakandibutuhkannyaperaturanyanglebihketat.Karenahanyaadaduakandidatdenganpertaruhankepentinganyangtinggitelahmembuatbanyakstasiuntelevisisecaraterbukamendukungsalahsatupihakselamakampanyepilpres,dankepemilikan terpusat jaringanmediaswastasekaliguspromosikepentingan politis yang partisan mencuat ke permukaan. Televisi memiliki peran sangat pentingsepanjangperiodepemilu,terutamabagikaummuda.Hampir8dari10pendudukIndonesiadilaporkanmendapatkan informasi terkait pemilu melalui iklan televisi (81%) atau program televisi (79%).

Struktur peraturan penyiaran yang berlaku tidak efektif. Stasiun TV secara blak-blakan melanggarperaturanyangtujuannyauntukmenciptakanpemberitaanyangberimbang.Merekatidaktakutakanhukumataubadanpengawas,karenaKomisiPenyiaran Indonesia (KPI),hanyadapatmengeluarkanperingatanataumerekomendasikanpembatalanizinpenyiaran.

Selamakampanyepilpres,KPImerasabahwapelanggarantersebutsangatlahjelashinggaKPImenegursecaraterbukaduasaluranberitabesarMetroTVdanTVOneataskeberpihakanmereka.MetroTVdimilikiolehSuryaPaloh,sekutudariJokoWidodo,sementaraTVOneadalahbagiankonglomerasimediakeluargaBakrie, yangberadadalampihakPrabowoSubianto.WalaupunKPI dapatmemerintahkanpemberhentian program tersebut, KPI tidakmemiliki kekuatan untukmendenda ataumenghukumsecarategasstasiuntelevisitersebut.StasiunTVtersebutkemudianmengabaikanperintahKPIdenganmenciptakanacaradengannamabarutapidenganisiyangsama.

Debat Capres dan Cawapres

Walaupunterdapatnyapermasalahanaksestelevisiyangtidakmeratadanbiaspelaporanberita,limadebatditelevisiyangdiselenggarakanolehKPUmerupakansumberpentingatasinformasitanpafilteruntukpemilih.Informasiyangdisiarkanmelaluiacaradebatinitelahmenyeimbangkan,hinggabatasantertentu,dominasiyangdipegangolehsatupihakdalamstasiunberita.Debatiniterdiridariduadebatyangdiselenggarakanuntukkeduapasangancalonpresidendanwakil(9Junidan5Juli),duauntukcapres saja (15dan22 Juni)dan satuuntukcawapres saja (29 Juni).Kelimadebat tersebut, secaraberurutan,mengusung temademokrasi, pemerintahan yangbersih dan kepastianhukum;masalahdalamnegeri,politikdanpertahanan;hubunganinternasionaldandiplomasi;sumberdayamanusia,sains,danteknologi;sertapangan,energidanlingkunganhidup.

33

Lancarnyadebatpresidentidakterlepasdaripentingnyaperanmoderator.AkademisidipiliholehKPUsebagaimoderatorkarenamerekadianggapnetral,berintegritas,danmemilikikeahlianditemadebatmasing-masing. Debat-debat tersebut adalah forum penting bagi pemilih untuk membandingkancapresdancawapressecaralangsungdenganperspektifyanglebihterfokuspadakebijakandanvisi/misi,dibandingkandenganpelaporanmediasehari-hari.Debat-debatinimemilikimomen-momenyangcukuphidupketikaparacalonsalingmenyerangkelemahanlawanmereka,sehinggamuncullahdebatpolitikyangsesungguhnya,alih-alihpengulanganmembosankanatasretorikadansloganpartai.JikaKPUtetapmemegangkewenanganuntukmenyelenggarakanprogramdebatsedemikiankedepannya,programdebattersebutharusdiselenggarakansecaralebihprofesionalkarenaprograminimerupakansumberinformasiutamayangpentingbagipemilih.Terlepasdarisegalakelemahannya,debat-debatinitidakdifilteroleheditoryangmemilikibiasdanmenyediakansejumlahjamsiaryangsubstansialbagikandidatuntukmenyiarkanpersepsidanmenunjukkankepribadianmerekabagipemilihsecaraterbukadantransparan.

Kekhawatiran akan Situasi Keamanan

Melihat kekerasan yang marak terjadibelakanganinidiIndonesia,dimanasetiappeneyelenggaraanpemiludisertaidenganlaporan kekhawatiran akan kekerasandalam pemilu. Kecuali adanya beberapainsidenkecil,ketakutaninitidakterwujud.Setelah pemilu legislatif, beberapainsiden kecil dilaporkan terjadi di Papua.Sebelum pilpres, ada dua insiden kecilyangterjadidiAceh.Berdasarkanstandarkekerasan pemilu, kejadian-kejadiantersebuttermasukberskalarendah.SetelahpihakJokowimengklaimkemenangandipenghujunghariPilpres,polisidi JakartadanBalimelarangpendukunguntukberparadekelilingkarenapihak lawanbelummengakuikekalahandanmerekakhawatirakanterjadibentrok.Kendatidemikian,tidakada

DebatCapres.Sumber:www.indopos.co.id

Sumber:2.bp.blogspot.com

34


kekerasanyangdilaporkan.KekhawatiraninikemudianterjadilagisaatpengumumanhasilresmiolehKPU.Sebelumharitersebut,PanglimaJendralTNIMoeldokomenginformasikanparawartawanbahwa35.000tentaradan254.088polisitelahditugaskanuntukmenjagakeamanan.BeliaumenambahkanbahwaTNIbelummenerimaadanyaancamankeamanan,tapipasukannyaselalusiapuntukmengatasimasalahkeamanan.Beliaumengumumkanbahwasekitar10titikpintumasukutamakeJakartadariBantendan JawaBaratakandiamankan jika sewaktu-waktuadausahapengerahanmassadariduaprovinsitetanggatersebutkeJakarta,menyusulreaksiterhadappengumumanhasilresmiPilpres2014.

Walapuntidakadakekerasan,parapemilihteruskhawatirbahwapemilumasihterusidentikdengankonflik. Walaupun mayoritas penduduk Indonesia tidak khawatir dengan adanya kemungkinankekerasanditingkatkomunitaslokaljikahasilpilprestidakditerimaolehsalahsatupasangancalon,namun masih terdapat sejumlah responden yang signifikan yang menyatakan kekhawatiran ataskemungkinan kekerasan – hal ini direkam dalam jajak pendapat LSI-IFES yang dilaksanakan padaOktober-November2014.16Datatersebutmenunjukkanbahwa32%respondentidakterlalukhawatirdan24%tidakkhawatirsamasekaliakankemungkinankekerasanditingkatkomunitaslokalmerekamasing-masing. Sebaliknya, 8% responden sangat khawatir dan 29% cukup khawatir. PendudukIndonesiayangberusialebihtuayangcenderungtidakterlalukhawatirdengankemungkinankekerasanberjumlah 28%, dibandingkan dengan 55% yangmenyampaikan kekhawatiran; sementara terdapat42%pendudukIndonesiadiantarausia25hingga39,dan41%pendudukIndonesiadibawahusia25yangmenyampaikankekhawatirannya.PendudukJawaBarat/Banten/Jakartajugalebihkhawatirakankekerasandikomunitasmereka,dengan47%menyampaikanketakutanmereka,dibandingkandenganhanya16%yangkhawatirdiBali/NTT/NTB.

PendudukIndonesiamenghargaibanyakperanindividudanlembagayangberperandalammengurangikekhawatiranmerekaakankekerasanpascapemilu.PendudukIndonesiatelahmenempatkandalam(91%),disususulolehtentara(90%),dantokohmasyarakat(85%)sebagaisebagailembagayangpalingpentingdalammengurangikekhawatiranakankekerasan.PendudukIndonesiajugamenghargaiperancapresdancawapresdalammengurangikekhawatiranmerekaakankekerasan,walaupundalamjumlahyanglebihkecildisbandingperanaparatkeamanan:JokoWidodo(73%),JusufKalla(70%),PrabowoSubianto(68%),danHattaRajasa(65%).17

Pemilu Luar Negeri

PemilihpemiluIndonesiamencakuppemilihdiluarnegeri, yangmemilih lebih dulu dari hari Pemiluyang diselenggarakan di tanah air. Ini adalahwilayahdimanaKPU,bekerjasamadenganKemlu,dapat meningkatkan kualitas kinerjanya. Dalamrangka menyelenggarakan pemilu yang inklusifdanmeningkatkan partisipasi pemilih luar negeriyang rendah (22%) dalam pemilu sebelumnya,

16 SurveiNasionalPascaPilpresLSI-IFES,2.000responden,margin of error±2.1%;Oktober-November,201417 Ibid.

PenghitunganSuara.Sumber:kemlu.go.id

35

makaKPUmelaksanakanpendekatanproaktifuntukpemilu2014.KPUmengizinkanpemilihluarnegeriuntukmemilihdari30Marethingga6Apriluntukpemilu legislatifdanpada4-6 Juliuntukpilpres.Terdapat lebihdari2 jutapemilih luarnegeriterdaftaryangdiperbolehkanmemilihbaikdiTPSluarnegerisecaralangsung,denganmenggunakankotaksuara(dimanasuratsuaradiisipemilihdiluarTPSresmidanmenaruhnyakedalamkotaksuarayangditempatkandiwilayah-wilayahdengankonsentrasipemilihtinggi)ataudengansistempos.

Pada 6 Juli, ratusan pemilih Indonesia di Hong Kong melakukan protes setelah mereka dilarangmemilihsetelahwaktupemungutansuararesmiditutup.KebanyakandaripemprotesadalahTKIyangmenyatakanmerekaakanmemilihcapresJokowi,yangdilihatsebagaiwakil rakyatkecil.PemprotestersebutmenjadimarahketikadidugamerekamendengarpenyelenggarapemilumengatakanbahwaTPSakandibukakembalijikamerekamemilihPrabowo,yangdipandangsebagaisimbolrezimpolitikmasalalu.InsideniniterjadidihadapanduakomisionerKPUdanKetuaBawaslu.Laporanmengatakanbahwasekitar2.000pemilihtidakterdaftarmunculdiTPSHongKongbeberapajamsebelumwaktupenutupanTPSdantidakmemilikikesempatanuntukmemilih.KetuaBawasluMuhammadmengatakanbahwa penyelenggara gagal mengantisipasi munculnya gelombang pemilih ini. Ketua KPU HusniKamilManik kemudianmengatakan bahwa pemilihmuncul setelah TPS ditutup.18 KPU harus terusmengantisipasikebutuhanpemilihluarnegeri,terutamasepanjangpilpres,terutamadinegara-negaradimanabermukimnyapendudukIndonesiadalamjumlahyangsignifikan.

Hari Pemilu

Sebuah ujian penting bagi sebuah pemilumanapun adalah apakah peneyelenggaraanPemilu itu dinilai baik di dalam maupun luarnegerisebagaipemiluyangefektif,kredibel,dandamai. Sebagaimana dengan pemilu legislatif,dapat dinyatakan secara tegas bahwa pilpresIndonesia memenuhi tiga kriteria tersebut,walaupun penyelenggaraan kampanyemengungkap lebih banyak kelemahan dalamsistem.

Efektif

Pada tahun 2014, KPUmenyelenggarakan dua pemilu nasional dalam sebuah bangsa yang sangatbesaryangmemilikitantanganberupakurangmemadainyasaranadanprasaranadankondisigeografisyangsulit.Walaupuntidaksempurna,pemilulegislative(pileg)pada9Aprildipandangolehpemilihsebagaipemiluyangkredibel.SurveiLSI-IFESpadaJuni2014menemukanbahwa88persenrespondenmendeskripsikanpenyelenggaraanpemilusebagai“diselenggarakandenganbaik”atau“diselenggarakan

18 PenjelasanKPUatasPemungutanSuaradiHongKong;8Juli2014http://www.kpu.go.id/index.php/post/read/2014/3381/Penjelasan-KPU-atas-Pemungutan-Suara-di-Hongkong

Sumber:IFES

36


dengansangatbaik”.19Dalamsebuahnegarayangterkenaldenganlembaga-lembaganyayangkorup,kepercayaanyangterciptainimenjadisangatpentingsetelahpengumumanKPUatashasilpilprespada22Juli,dantantanganhukumyangterjadisetelahnya.

Pendaftaranpemilihmeningkatdarisekitar187jutamenjadihampir190jutapemilih,denganlebihdari 1,5 juta suara tambahanpadabulan Juli.Meskipun adanyaprediksi bahwapartisipasi pemilihakanmeningkattinggidalamsebuahpilpresyangsangatkompetitif,namunangkapartisipasipemilihjustrumenurunmenjadi70persen20dari75persenpadapileg9April2014.Partisipasipemilihpalingrendah terdapat di Kepulauan Riau (59,34%), akan tetapi provinsi lain jugamencatat tingkat yangsecara signifikan di bawah rerata nasional, termasuk Aceh (61,93%), Sulawesi Tenggara (62,38%),KalimantanTengah(62,41%),SumatraUtara(62,75%),danRiau(62,73%).Penelitianlebihlanjutharusdilakukanuntukmemahamipenurunantingkatpartisipasitersebutdenganlebihmendalam.Salahsatupenjelasannyaadalahmungkinterkaitkampanyenasionaldidaerahtersebut.Partisipasipemilihpalingtinggi tercatat di Papua (86,07%), yangmungkin bisa dijelaskan karena adanyapenggunaan sistemnoken dibanyakkelompokmasyarakatadatdiwilayahpegunungan.Ditempat-tempatdimananokendigunakan,banyakTPSmencatatpartisipasipemilihyangmencapaiangkayangtidakalamisebesar100persen.21

KPUpatutdihargaiataspencapaiannyaterkaitdistribusilogistikpemilu.Setelahkegagalanbesarpadapemilu2009,7anggotaKPUberhasilmencapaikemajuansignifikandalampenyelenggaraanpemilusejakmereka dilantik pada tahun 2012, yakni dalammenyusun daftar pemilih yang kredibel. Padahari Pemilu, 188.268.423 pemilih terdaftar yang ada di seluruh penjuru Indonesia bisamemilih di478.685TPS.Padaakhirnya,134.953.967menggunakanhakpilihnya;1.379.690diantarasuratsuarayangdigunakan tersebut dinyatakantidak sah, dan surat suara rusakhanya sebesar 1,02%. Pilpreslebihsederhanauntukdiselenggarakandaripadapilegkarenahanyaadasatusuratsuarauntuktiappemilih,berbedadenganPilegdimanatiappemilihmendapatkan4suratsuara.KarenajumlahsuratsuaraperpemilihdiPilpreslebihsedikit,pemungutansuaradapatdilaksanakanlebihcepatsehinggamenkonfirmasiperaturanyangmemperbesar jumlahmaksimalpemilihmenjadi 800perTPSuntukPilpresdibandingkan500perTPSuntukPileg.MelaluiprosespenggabunganbeberapaTPS,KPUdapatmengurangisebanyak67.000TPS,yangkebanyakandidaerahperkotaan,sehinggabisamenghemathinggakira-kira20jutadolarAS(kuranglebihRp240miliar). Iniadalahangkayangkecilmengingatbiayagabungandaripemiluinimencapaihinggahampir1milyardolarAS(kuranglebihRp1,2triliun).22

Adanyamasalahdistribusi logistikkedaerah terpencil telahmemperlambatpemilihanyangharusnyaberlangsungsatuharidibeberapabagianwilayahdibeberapaprovinsi,termasukPapua.AdalaporantentangpemilihanulangyangdilakukandibeberapaTPSdiempatprovinsi.TigadiKabupatenBantul(D.I.Yogyakarta),tigadiKotaBandarLampung(Lampung),duadiKabupatenSijunjung(SumatraBarat)dan

19 JajakPendapatLSI-IFESyangdilaksanakandari1hingga10 Juni terdiridari sampelnasional2.009wawancaradi33provinsidiIndonesia.Wawancaratambahanterhadaprespondenover-sampledilaksanakanjugadalamprovinsiterpilih(Aceh,Maluku, Papua, dan PapuaBarat). Data berdasarkandata tertimbang yangmewakili kependudukannasionalIndonesia dengan margin of errorplus/minus2,3%.

20 Sumber:KPU,HasilpenghitunganperolehansuaraPemiluPresidendanWakilPresiden2014,hal.2721 Ariotang,D.,15Jui2015,“DidugakarenaNokenPrabowoHattatakDapatSuaradiPuluhanTPSPapuaBarat”.Kompas.

Diunduhdari:http://nasional.kompas.com/read/2014/07/15/19435861/Diduga.karena.Noken.Prabowo-Hatta.Tak.Dapat.Suara.di.Puluhan.TPS.Papua.Barat

22 TidakadabiayaterkonsolidasiuntukpemiludiIndonesia,walaupunpenelitiansedangdilakukanuntukmencobasecaraakuratmenghitungini.

http://kpu.go.id/koleksigambar/PPWP_-_Nasional_Rekapitulasi_2014_-_New_-_Final_2014_07_22.pdf

37

satudiKabupatenIndramayu(JawaBarat)dilaporkanmelakukanpemilihanulangkarenamenemukankeanehanpadapelaksanaanpemilu9Juli.Dalam3TPSdiD.I.Yogyakarta,KPUmenemukanbahwaKPPSmemperbolehkan134pemilihmemilihtanpamemilikiformulirA5,yakniformulirresmiuntukpindahTPS.DalamsebuahTPSdiSumatraBarat,KPPSmenemukanbahwaadaketidakcocokanantarajumlahsuratsuarayangdigunakandenganjumlahpemilihyangmenggunakansuratsuara.Akantetapi,berdasarkanketerangan seorang komisioner di KPUD Kabupaten Bantul, kesalahan tersebut tidak disengaja dandisebabkanolehlemahnyapelatihan.KPUtidakdapatmelaksanakanprogrampelatihansecarapenuhhinggatingkatTPSkarenaketerbatasananggarandanketerbatasanlainnya.

UsahauntukmembelisuarapadahariPemiludikatakansebagai hal yang biasa, walaupun keberhasilan dankeandalan penyuapan tersebut masih dipertanyakan.Pemungutan suara dilaksanakan dengan tingkatkerahasiaan yang tinggi danwalaupun uang diterima,hal ini tidak serta-mertamempengaruhi niat pemilih.Untukpilpres,pengamatJPPRmelaporkanbahwasatusuara diberikanupah sekitar Rp. 10.000-20.000 (lebihkurang 1-2 dolar AS). Mereka mencatatkan bahwakeduapasangancalonmencobauntukmembeli suaradan dipandang sebagai taktik yang menyebar luas.

BerdasarkansurveiJuni2014yangdiselenggarakanolehLSI-IFES,15%respondenmelaporkanbahwamerekaditawariuangselamapileg2014dan5%lainnyamengenalseseorangyangmenawarkanuangpembeliansuara.JikadibandinganantaraPemilu2014denagn2009,sebanyak34persenrespondenberpendapatbahwapolitikuanglebihlazimataulumayanlazimdibandingkandenganpemilu2009.Sebaliknya,hanya10persenberpikirbahwapolitikuanglebihtidaklazimdalampemilu2014.Hanyalebihdariseperempatrespondensurvei(26persen)yangmeyakinibahwafrekuensipembeliansuarasamaantara2009dan2014,sementara30persentidakmemberikanpendapat.Dalam69persenkasuspembeliansuara,tidakadabuktiyangharusdiberikanpemilihyangmenerimauangataubingkisankepadapemberiuang/bingkisan.

Kredibel

MayoritasmasyarakatIndonesiamenilaiPemilu2014sebagaipemiluyangkredibeldanberintegritas.Dalam sebuah jajak pendapat oleh LSI-IFES, responden berkata bahwa mereka sangat puas (11persen) atau cukup puas (76 persen) atas prosedur penyelenggaraandan pemberian suara dalampilpres.Hanya10persenmenyatakantidakpuas.Hampir9dari10(89persen)jugamengatakanbahwapilpresdiselenggarakandengansangatbaikataubaik.DatadarikeduapertanyaaniniserupadengandatadaripertanyaandalamsurveiLSI-IFESyangdiselenggarakansetelahpilegApril2014.Mayoritasmasyarakat Indonesia dalam sub-kelompok utama populasi menyampaikan kepuasan mereka ataskeseluruhanprosespemilu,danpendapatiniditemukandiantarakeduapendukungkeduapasangancalon,baikyangmemilihPresiden Jokowi (95persenpuas,3persentidakpuas)danmaupunyangmemilihPrabowoSubianto (75persenpuas,23persentidakpuas). Sebagai sebuahgambaranataspenyelenggaranpemilu,hanya5persendarimerekayangmenggunakanhakpilihmengatakanbahwa

Sumber:IFES

38


merekamengalamimasalahselamapilpresdibandingkandengan95persenyangtidakmelaporkanmengalamimasalahapapun.23

KebanyakanmasyarakatIndonesiamempunyaipenilaianpositifatasprosespemilubaikuntukpilpresmaupun pileg di tahun 2014. Dalam survei setelah pilpres pada Juli 2014, 19 persen masyarakatIndonesiamenyatakanbahwaPilpres2014sangatbebasdanadil,sementara66persenmenilaibahwaPilpres2014cukupbebasdanadil.Hanya12persenyangmengatakanbahwaPilpres2014tidakterlalubebasatauadil(11persen)atausamasekalitidakbebasdanadil(1persen).Hasiliniselarasdenganhasil survei LSI-IFES setelahpilegApril2014,dimana80persenmasyarakat IndonesiamengatakanbahwaPileg2014seluruhnyabebasdanadil(16persen)ataucukupbebasdanadil(64persen).Dalamsurveiterbaru,masyarakatIndonesiayangmemilihJokowipadapilpreslebihcenderungmengatakanbahwapemilusepenuhnyaberjalansecarabebasdanadil(21persen)ataucukupbebasdanadil(71persen) dibandingkan dengan pemilih Prabowo Subianto (hanya 16 persen yang sangat setuju; 57persencukupsetuju).

Kebanyakan masyarakat Indonesia memiliki pendapat positif atas kemampuan pemilih untukberpartisipasi dalam pemilu dan atas penghitungan suara di tingkat TPS secara umum. 84 persensetujubahwaseluruhpemilihsahmemilikikesempatanyangsamauntukberpartisipasidalampemilu.81persen juga setujubahwaprosespemberian suara,penghitungan suaradanpengumumanhasildilakukan secara akurat di tingkat TPS. Mayoritas dalam jumlah besar dari sub-kelompok utamapopulasijugamemilikipendapatyangsama.

Ada sejumlah kekhawatiran terkait dengan integritas hasil pemilu, berfokus pada isu manipulasihasilyangterjadidibeberapaTPS.WalaupunadasejumlahkekhawatiranterkaitmanipulasihasildibeberapaTPS,kebanyakanmasyarakatIdonesiatidakberpikirbahwaterjadimanipulasihasilpemilusecaramasif.Secaraumum,mayoritasmasyarakat Indonesia(56persen)sangatatau lumayantidaksetujubahwaterjadimanipulasihasilpemilusecaramasifselamaPilpres2014,sementara21persenmasyarakat Indonesiamerasa bahwamanipulasimasif telah terjadi. Terdapat pendapat yang lebihberagam terkait apakahmanipulasi betul-betul terjadi di beberapa TPS.Walaupun48persentidaksetujubahwaterjadimanipulasihasildibeberapaTPS,lebihdarisepertigamasyarakatIndonesia(35persen)setujubahwaadamanipulasihasilpemiludibeberapaTPS.AngkainimerupakanpeningkatandariangkayangdidapatkanpadasurveiLSI-IFESsetelahPileg2014yangmencatatbahwahanya26persen respondenberpendapatbahwamanipulasi hasil pemilu telah terjadidalampileg. PendapatbahwamanipulasiterjadidibeberapaTPSpalingbanyakditemukandiSulawesi/Gorontalo(40persen)danKalimantan(39persen).

PemilihyangmenganggapmanipulasihasilpemilutelahterjadilebihbanyakmerupakanpendukungPrabowo: 44 persen pemilih pendukung Prabowo percaya bahwa manipulasi hasil telah terjadi,sementara hanya 31 persenpemilih pendukung Jokowi yang percaya bahwamanipulasi hasil telahterjadiSelain itu,31persenpemilihPrabowosetujubahwaadamanipulasimasifpadahasilpemilu;pendapatinihanyaditemukandi16persenpemilihJokowi.

23 SurveiNasionalPascaPilpresLSI-IFES,2.000responden,MarjinKesalahan±2,1%;Oktober-November,2014

39

Damai

Masyarakat Indonesia patut bangga bahwa Pemilu 2014berlangsung damai. Pengamat dalam negeri melaporkanbahwakekerasanhampirtidakterjadisamasekali.Masalahdan pelanggaran kecil yang muncul sifatnya minor dantersebar secara acak. Pemantauan pemberitaan medianasional oleh Perludem menggarisbawahi tiga insidenkekerasan berskala kecil di Aceh dan Papua yang tidakberhubungan satu sama lain. Kemitraan dan JPPR jugamelaporkan bahwa terjadi intimidasi dan ancamanterhadap pemilih di beberapa TPS. Di Banyumas, JawaTengah, tim kampanye Prabowo mengajukan protes

terhadaptigajurnalisdanduaaktivisanti-beli-suarakarenamasuktanpaizinkedalamrumahlegislatorpendukungPrabowoyangdidugamembagikanuangkepadapemilih.Jurnalistersebutmewawancaraidanmengambilfotolegislatortersebut,akantetapisuamisanglegislatortidakmaudiliputmediadanmengangkat parang saat memerintahkan mereka pergi. Di Rembang, Jawa Tengah, tim kampanyeJokowimengajukanlaporanterhadapseorangwanitayangdidugamemberikanuangkepadapenduduksambilmemintapendudukmemilihPrabowo.

Hitung Cepat Pilpres

HasilresmiyangdiumumkanolehKPUkonsistendengandelapanhasilhitungcepatpalingterpercayayangdikeluarkanpadahariPemilu.Hitungcepatadalahsurveinasionalsecaraacakyangmengambilsampel hasil TPS sesungguhnya, berbeda secarametodologi denganexit poll (jajak pendapat yangdilakukansaatpemilihkeluarTPSsetelahmenggunakanhakpilihnya)yangmengambilsampelpemilihindividual.Hitung cepat telahdigunakandenganakurat danhandal sejak2004untukmemprediksihasilpilpressebelumrampungnyaprosesrekapitulasisuaramanualyangmemakanwaktu.KetikahasilresmidikeluarkanolehKPU,angka-angkatersebutdapatdibandingkan.Saathasilperhitungancepatcocokdenganhasilresmi,pemilihmerasacukupyakinakanlegitimasihasilyangdiumumkan.

Sumber:IFES

Sumber:IFES

40


Rekapitulasisecaraparalelinidilakukanuntukmenjagadanmelindungisuaradengancaramencegahmanipulasi diberbagaitingkatpenyelenggaraanpemilu. Jikahasil resmiberbeda jauhdenganhasilhitung cepat, perbedaan tersebut dapat dijadikan indikasi terjadinya kecurangan dalam prosesrekapitulasi bertingkat. Dalam tiga pemilu nasional sebelumnya, hitung cepat telah menghasilkanhasil perhitungan yang sangat mirip dengan hasil resmi sehingga membantu membangun tingkatkepercayaandankeyakinanpemilihatassistempemiludiIndonesia.

LembagaSurveiyangmelakukanhitungcepat

LembagaSurvei Prabowo-Hatta Jokowi-Kalla

LingkaranSurveiIndonesia 46,70% 53,30%

IndikatorPolitikIndonesia 47,03% 52,97%

RadioRepublikIndonesia 47,46% 52,54%

KompasResearchDept 47,66% 52,34%

CSIS-Cyrus* 48,11% 51,89%

LSI-SMRC 47,03% 52,97%

PopuliCentre* 49,05% 50,95%

Poltracking 46,63% 53,37%

IndonesiaResearchCentre 51,11% 48,89%

JaringanSurveiIndonesia 50,16% 49,84%

Puskpatis 52,05% 47,95%

LembagaSurveiNasional 50,56% 49,44%

*Hasildi luar1persenmargin of error;Sumber:Hitungcepatmalamsetelahpemilu

Hitungcepatdenganmetodologiyangbaikdapatmenyediakanproyeksihasilsecaraakurat,sehinggakandidat,parpol,danpemilihdapatmempersiapkandiriuntukmenerimapengumumanhasilresmi.Secara umum, di Indonesia, dengan proses rekapitulasi bertingkat berbasis kertas yang memakanwaktulama,hitungcepatmembantumemberikanperkiraanhasilbagiseluruhpemangkukepentingandanmembantumengurangiketeganganselamamenunggukeluarnyahasilresmi.SaathasilresmiKPU(Jokowi-JK53,15persen,Prabowo-Hatta46,85persen),kredibilitasmetodologihitungcepatterbuktidengansendirinya.Delapanlembagasurveihitungcepatmeramalkanhasilsecaraakurat;hanyaCSIS-CyrusdanPopuliCentreyangberadadiluarmargin of errorsurveimereka.

Tim kampanye Prabowo-Hatta menyatakan kemenangan berdasarkan hasil empat lembaga hitungcepatdiatas.PerhimpunanSurveiOpiniPublikIndonesia(Persepsi)adalahlembagayangbertanggungjawab untuk secaramandiri dalammengatur kualitas survei opini publik. Setelah pilpres, Persepsikhawatir bahwa telah terjadi penyimpangan oleh anggotanya yang melaksanakan hitung cepat.Persepsi kemudian meminta anggotanya untuk menyerahkan data sampel yang diambil untukdiperiksa.Hasilnya, tujuhperusahaanyang telahmenyatakan Jokowi sebagaipemenangditemukantelahmengumpulkansampelmenggunakanmetodologiilmiah.JaringanSurveiIndonesiadanPuskpatismenolakuntukmenyerahkandataatasmetodologipengambilansampelmerekakepadadewanetikaPersepsi.Menurutpemberitaanyangmuncul,keduaperusahaantersebutkemudiandikeluarkandari

organisasi.Meskimasalahinidisebabkanolehrendahnyakualitasatauintegritaslembagasurveiopinipublik,penyelenggarapemiludanpemangkukepentinganlainnyaharusberhati-hatiagartidakterlaluketatmembatasiruangbagiaktivitaspenghitungancepatkarenamerekatetaplahalatyangbergunabagimasyarakatsehinggasebaiknyatidakdilarangdalampemilumendatang.

Surveiopinipublikadalahhalpentingkarenainformasiyangmerekakumpulkandigunakanolehmediadantimkampanyesebelumdansesudahpemungutansuara.Penyalahgunaanyangdisengajaatasexit polls danhitungcepatadalahstrategipartisantimkampanyeyangdikenaldenganbaikolehmerekayang terlibat dalam kampanye hitam pemilu. Sebagai contoh, TVOne, stasiun televisi yang dimilikiolehBakrie,sekutuutamaPrabowo,hanyamenyiarkanhitungcepatyangmengumumkanPrabowoSubiantosebagaipemenangPilpres.TVOnedikritiksecaraluasdimediasosialpadaharipemiludanharisetelahnya.AruskecamanbertambahhebatsaatdirekturperusahaansurveiPoll Tracking Institute menyatakanbahwaorganisasinyatelahmundurdarikontraknyadenganTVOnepadapagiharipemilu,saatTVOnebersikerasuntukmemasukkanhasildarilembagasurveiyangtidakterkenal.HasilhitungcepatPollTrackingmenunjukkanJokowimenangdariPrabowo,53,37persendari46,63persen.


WalaupunTPSIndonesiasecara luasdipujiatasketerbukaannyayangluarbiasadalampemungutansuara dan transparansi dalam penghitungan suara, namun pelatihan staf yang buruk telahmenempatkanTPS sebagaititik lemah yang signifikandalam rantai pelaksanaanpemilu.WalaupunsejumlahlaporanterkaitketidakakuratanpenerapanprosedurpemilutelahdiajukankepadaKPUdanBawaslu, secara umum Hari Pemilu berjalan relatif lancar, terutama jika mempertimbangkan luasdan rumitnya cakupan kegiatan pemilu yang dilaksanakan. Sebuah diagnosis teknis terhadap TPSdilakukanoleh IFESbekerjasamadenganLSI,melibatkan sampel representatifberjumlah2.000TPSdari seluruh bagian Indonesia. Kegiatan ini dimaksudkan untukmembantu pemangku kepentingankepemiluan untuk mengidentifikasi kelemahan sistemik dalam prosedur pelaksanaan hari Pemiludanmemberikan landasanyangmenyeluruhdankomprehensifbagipelaksanaanevaluasi terhadapprosedurpenyelenggaraanpemilu.

Sampeltersebuttidakcukupbesaruntukmenghasilkananalisis-analisisterkaitperbedaanregionaldalampelaksanaanpemilu.Akan tetapi, jumlah tersebut cukupuntukmendapatkan sejumlah tren indikatif.Secaranasional,lebihdari90%TPSdibukadanditutuptepatwaktu.97%TPStelahmempunyaiperalatanyangdibutuhkanuntukmelaksanakanpemungutansuarasepertisuratsuara,alatcoblos,dantintauntukmenandaijari.Di95%TPS,keempatkotaksuaradibukadandiperlihatkankepadaparasaksisebelumpemungutansuaraPilegdimulai.Di97%TPS,petugasTPStelahmemeriksaidentitaspemilihsecaralayak.Padaakhirpemungutandanpenghitungansuara,hasilpenghitungandiTPSberupaperolehansuaradanangkalainnyadicatatpadaformulirC1yangmerupakanbagianpertamadariprosesrekapitulasibertingkatlima.Setiapsaksicalonberhakmendapatkansalinansahformulirtersebutsebanyaksaturangkap;salinanformulirC1 inidisediakanbagitiapsaksicalondi89%TPS.Walaupunterdapatsejumlahkeluhandarikeduapihaktentangkeanehandanbeberapadugaankecurangan,94%daripengamatparpoldilapangantidakmengajukankeluhantentangprosedurditingkatTPS.

41

organisasi.Meskimasalahinidisebabkanolehrendahnyakualitasatauintegritaslembagasurveiopinipublik,penyelenggarapemiludanpemangkukepentinganlainnyaharusberhati-hatiagartidakterlaluketatmembatasiruangbagiaktivitaspenghitungancepatkarenamerekatetaplahalatyangbergunabagimasyarakatsehinggasebaiknyatidakdilarangdalampemilumendatang.

Surveiopinipublikadalahhalpentingkarenainformasiyangmerekakumpulkandigunakanolehmediadantimkampanyesebelumdansesudahpemungutansuara.Penyalahgunaanyangdisengajaatasexit polls danhitungcepatadalahstrategipartisantimkampanyeyangdikenaldenganbaikolehmerekayang terlibat dalam kampanye hitam pemilu. Sebagai contoh, TVOne, stasiun televisi yang dimilikiolehBakrie,sekutuutamaPrabowo,hanyamenyiarkanhitungcepatyangmengumumkanPrabowoSubiantosebagaipemenangPilpres.TVOnedikritiksecaraluasdimediasosialpadaharipemiludanharisetelahnya.AruskecamanbertambahhebatsaatdirekturperusahaansurveiPoll Tracking Institute menyatakanbahwaorganisasinyatelahmundurdarikontraknyadenganTVOnepadapagiharipemilu,saatTVOnebersikerasuntukmemasukkanhasildarilembagasurveiyangtidakterkenal.HasilhitungcepatPollTrackingmenunjukkanJokowimenangdariPrabowo,53,37persendari46,63persen.


WalaupunTPSIndonesiasecara luasdipujiatasketerbukaannyayangluarbiasadalampemungutansuara dan transparansi dalam penghitungan suara, namun pelatihan staf yang buruk telahmenempatkanTPS sebagaititik lemah yang signifikandalam rantai pelaksanaanpemilu.WalaupunsejumlahlaporanterkaitketidakakuratanpenerapanprosedurpemilutelahdiajukankepadaKPUdanBawaslu, secara umum Hari Pemilu berjalan relatif lancar, terutama jika mempertimbangkan luasdan rumitnya cakupan kegiatan pemilu yang dilaksanakan. Sebuah diagnosis teknis terhadap TPSdilakukanoleh IFESbekerjasamadenganLSI,melibatkan sampel representatifberjumlah2.000TPSdari seluruh bagian Indonesia. Kegiatan ini dimaksudkan untukmembantu pemangku kepentingankepemiluan untuk mengidentifikasi kelemahan sistemik dalam prosedur pelaksanaan hari Pemiludanmemberikan landasanyangmenyeluruhdankomprehensifbagipelaksanaanevaluasi terhadapprosedurpenyelenggaraanpemilu.

Sampeltersebuttidakcukupbesaruntukmenghasilkananalisis-analisisterkaitperbedaanregionaldalampelaksanaanpemilu.Akan tetapi, jumlah tersebut cukupuntukmendapatkan sejumlah tren indikatif.Secaranasional,lebihdari90%TPSdibukadanditutuptepatwaktu.97%TPStelahmempunyaiperalatanyangdibutuhkanuntukmelaksanakanpemungutansuarasepertisuratsuara,alatcoblos,dantintauntukmenandaijari.Di95%TPS,keempatkotaksuaradibukadandiperlihatkankepadaparasaksisebelumpemungutansuaraPilegdimulai.Di97%TPS,petugasTPStelahmemeriksaidentitaspemilihsecaralayak.Padaakhirpemungutandanpenghitungansuara,hasilpenghitungandiTPSberupaperolehansuaradanangkalainnyadicatatpadaformulirC1yangmerupakanbagianpertamadariprosesrekapitulasibertingkatlima.Setiapsaksicalonberhakmendapatkansalinansahformulirtersebutsebanyaksaturangkap;salinanformulirC1 inidisediakanbagitiapsaksicalondi89%TPS.Walaupunterdapatsejumlahkeluhandarikeduapihaktentangkeanehandanbeberapadugaankecurangan,94%daripengamatparpoldilapangantidakmengajukankeluhantentangprosedurditingkatTPS.

42


Satu kesalahan prosedural yang muncul di sejumlah besar TPS adalah terkait dengan suratpemberitahuan yangdikirimkan kepadapemilih beberapahari sebelumhari pemilihan, yangberisiinformasiterkaitnomordanalamatTPSdimanapemilihyangbersangkutanterdaftar.BaikUUPemilumaupunPeraturanKPUtidakmewajibkanpemilihuntukmenunjukkansurattersebutkepadapetugasKPPSagardiperbolehkanmemilih.Rata-rata16,4%TPS(angkainibervariasidiberbagaiprovinsi–lihattabeldibawah)menolakmemperbolehkanpemilihuntukmenggunakanhakpilihnyahanyakarenapemilih tersebut tidak membawa surat pemeberitahuan. Tidak diketahui secara persis seberapabanyakpemilihberhakyangdicabuthakpilihnyamelaluitindakanini,akantetapiketidaktepataninijelasmerupakansebuahmasalahyangmengkhawatirkansehinggaharusdipertimbangkanolehKPUdalammerancangprogrampelatihandansosialisasiuntukpemilumendatang.

Penerapanprosedurpemungutansuarasecaratidakkonsistentetapmenjadimasalahyangsignifikan,disebabkanolehpelatihanpetugaspemilu yangmasihbelumprima.WalaupunKPUmemiliki lebihdari 3,8 juta petugas pemilu, KPU tidak memiliki sistem untuk pelatihan berjenjang. Petugas TPSseringterlalupercayadiridanmenyelenggarakanpemilusebagaimanamerekalakukanterakhirkali.Di beberapa RT/RW, mereka disebut sebagai “waralaba keluarga”, karena petugas pemilu hanyaberasaldari satu lingkarankeluarga,kekerabatan,atau teman.Polaperekrutanyangsempit sepertiitu dapat menciptakan kesalahpahaman dan kecerobohan. Pemantauan hari pemilu menunjukkanbahwakesalahan,walaupunseringkaliacakdantidakdirencanakansecarasistematis,dapatberujungpada hilangnya hak pilih, sebagaimana dicontohkan oleh kasus kesalahpahaman terhadap suratpemberitahuan.Untuk kedepannya, agar kualitasprosespemilu terusdiperbaiki danditingkatkan,KPUharusmengkajisistemseleksi/perekrutanKPPSdanprosedurpelatihan.

Peranan masyarakat sipil

Organisasimasyarakatsipil (ormas) IndonesiamemegangperananpentingdalamberbagaiaspekdiPileg dan Pilpres. Sejumlah aktivis bekerja sebagai pemantau domestik yangmengawasi integritasprosespemilu.CSIS,sebuahthink-tankternama,melaksanakanhitungcepat.Melaluiprakarsasepertiwww.rumahpemilu.org atau Indonesia Election Portal, beberapa ormas berperan sebagai penyedia

Sumber: Survei Diagnostik Pemilu LSI, 9 Juli 2014

http://www.rumahpemilu.org

43

pendidikan bagi warga negara yang membantupemilih memahami proses pemilu; beberapaorganisasi lainnya mensponsori pengembangansebuah aplikasi smartphone. Koalisi beberapaorganisasi dan LSM, misalnya Jaringan PemilihanUmumAksesDisabilitas(General Election Network for Disability Access, AGENDA),mengirimkankelompok-kelompokpemantauuntukmengawasipelaksanaanHari Pemilu dan mendorong diperbaikinya aksesbagi penyandang disabilitas. Perkumpulan untukPemilu dan Demokrasi (Perludem), bersama pengacara Sunggul Hamonangan Sirait dan HaposanSitumorang,mengajukanujimaterikeMKuntukmengklarifikasiambiguitasUUPilpresterkaitapakahputarankeduadimungkinkansaathanyaadaduapasangancapres-cawapres.PerludemjugamemantauprosespenyelesaiangugatanhasilpemiludiMK.KeterlibatanmasyarakatsipildikeduapemilutersebutmenunjukkanbahwaPemilu2014adalahpemiluyangpalinginklusifdanpartisipatif.

Perkembanganyangpalingmenarikadalahkolaborasispontanantararatusansukarelawanyangbekerjasecara online untuk melakukan rekapitulasi hasil penghitungan surat suara secara paralel denganpenghitunganhasilresmi,menggunakandatahasilpenghitunganTPS(formulirC1),rekapitulasitingkatkecamatan(formulirDB1),dantingkatkabupaten/kota(formulirDC1)yangdipindaidandiunggaholehKPUdantersediasecaraonline.Prakarsacrowdsourcing inidilakukanolehsituswww.kawalpemilu.org dan www.merdeka.com.

Prakarsayangdiorganisirsecaraspontansepertiinimenunjukkanbetapahidupnyakiprahmasyarakatsipil di Indonesia. Namun, selain itu, prakarsa tersebut menunjukkan kelemahan sistem yangdigunakansaatini.Dengankomputerisasi,KPUdapatmemproduksihasilsecarareal-time,walaupunmungkinhanyahasilawaldanbukanhasil resmi.UntukPemilu2014,prakarsayangdilaksanakanoleh para sukarelawan tersebut memegang peranan penting untuk mengecek dan mengawasiprosesrekapitulasi,khususnyadaritingkatTPSketingkatkecamatan,dimanaterjadipalingbanyakkecurangandanmanipulasiolehpetugasyangnakalberdasarkanhasilpenyelesaiansidangsengketahasil Pileg 2014 di MK. Rekapitulasi paralel oleh masyarakat, yang hasilnya konsisten denganhitungcepatdanselarasdenganhasilditiaptingkatan,berkontribusibesarterhadapkepercayaanmasyarakatakan integritassistempemilu.Dalamsuasanadimanakepercayaanmasyarakatdapatmenurun,prakarsainiberhasilmenghalaukemungkinan-kemungkinanmanipulasidanmenjadialatbantuyangmenjagaagarkepercayaanmasyarakatterhadapsistempemilutidakmenurun.

Sumber:IFES

MenggunakanhasilpindaidariTPS.Sumber:merdeka.com

http://www.kawalpemilu.org

http://www.merdeka.com

44


Proses Rekapitulasi Hasil Pemilu

Penghitungan hasil pemungutan suara di TPS dilakukan pada siang hari, di hadapan masyarakat,sehinggasangat transparan. Iniadalah fondasikokohyangberhasilmembangunsistemkepemiluandengantingkattransparansidanintegritasyangtinggi.JikaIndonesiamenggunakanpemungutansuaraelektronik(e-voting),sebagaimanadidorongolehbeberapapihak,Indonesiaakankehilanganprosesyangsangattransparantersebut.UUPilpresmenyatakanbahwarekapitulasisuararesmiterdiridaripenghitungansuaramanualdenganlimatingkatanrekapitulasi.Tanpasistemrekapitulasielektronik,KPUmemutuskanuntukmemindai(scan)formulirhasilpenghitungansuaradiTPS(FormulirC1)dariTPS,rekapitulasikecamatan,danrekapitulasikabupaten/kotakemudianmengunggahhasilpemindaiantersebutsehinggatersediadisitusKPUdandapatdiaksespubliksecaraonline.Scan C1 yang dilakukan KPUmemungkinkankelompok-kelompokmasyarakatuntukmelaksanakanrekapitulasisecaraparaleldanmeningkatkantransparansiproseskepemiluan.Sistemresmiyangmenggunakanformulirkertasmemakanwaktubeberapaminggu,sehinggadalamwaktutersebutseringmunculberbagaispekulasitentangsiapayangseharusnyamenjadipemenangpemilu.Olehkarenaitu,untukPemilu2019,KPUharusmenetapkansebuahsistemrekapitulasihasilelektronik(e-rekapitulasiataue-rekap)yangdapatmenghasilkanhasilresmisecaralebihcepatdanmengurangispekulasiyangberedardimasyarakat.

DibandingkandenganKPUperiodesebelumnya,kinerjaKPUuntuk2014sudahcukuptransparan.KPUmengunggah seluruh informasi kepemiluanyang relevan,misalnyaundang-undang,peraturanKPU,dan keputusan/produk hukum, sehingga tersedia di situs resmi KPU, yang jugamemiliki informasimendalamtentangparpolpesertapemilu,calegpesertapemilu, laporandanakampanye,danhasilpenghitungansuaraditiapTPSdanditiaptingkatanrekapitulasi.PerubahaninisangatrevolusionerdalamsejarahIndonesia.

Kendatitransparansisudahjauhlebihbaikditahun2014,masihadaruanguntukmelakukanperbaikan.Scan C1sudahcukupsignifikannamunbelumsepenuhnyasempurna.KecepatanpemindaianmasihberagamdiberbagaibagianIndonesia.Papuamengalamiketerlambatanyangcukupsignifikan:saatprovinsi-provinsilainumumnyasudahsepenuhnyamenyelesaikanpemindaiansemua(100%)Formulir

PenghitungansuaraditingkatTPS.Sumber:IFES

45

C1mereka,PapuabarumemindaiduapertigaFormulirC1nyadalamduabulansetelahHariPemilu,disebabkanolehlokasiTPSyangsangatterpencildanadministrasipenyelenggaraanpemilu yang kurang baik. Terlambatnya distribusi alatkelengkapan pemilu adalah masalah yang disebabkan olehpenyelenggaraanyangtidakprima,perencanaanyangkurangbaik, dan kondisi geografis yang sulit. Perencanaan sulitdilakukan dan pengambilan keputusan untuk mencarterpesawat untuk distribusi logistik pemilu sering terlambatdilakukan..

Tidak lengkapnya formulir C1 dari Papua berkontribusipada kurangnya transparansi proses pemilu yang memangselama ini selalu kurang transparan dan juga menghalangiupayauntukmemantaupraktekkorupsidiprovinsitersebut,khususnya terkait sistem noken yang bermasalah. TerdapatbanyakanomalipemiludiPapuadenganskalayanglebihbesardaripadadaerahlaindiIndonesia.Daftarpemilihseringlebihbesardaripadajumlahpendudukyangbiasanyahanyasebesarduapertigadari jumlahpenduduk .Data jugamenunjukkanbahwabanyakdistrikdiPapuayangpartisipasipemilihnya100% -- ini adalahangkayangbahkantidakditemukandinegara-negarayangmewajibkanparapemilihnyauntukmenggunakanhakpilihnyadalamsebuahpemilihanumum.

MasalahnokendiPapuaharusditanganidengancepat.DibagianlainIndonesia,khususnyadiprovinsitetangga, mulai muncul permintaan bahwa pemungutan suara menggunakan pihak ketiga harusdiperbolehkan jugadi daerahmerekadengandasar berupapraktek “budaya”. Beberapapemimpindaerah menyatakan bahwa kertas surat suara yang berukuran besar terlalu membingungkan bagipemilihyangkurangberpendidikan.Alih-alihmenyelesaikanmasalah inimelaluipendidikanpemilihyanglebihbaik,melaksanakankampanyedidaerahterpencil,atausosialisasiyanglebihbaikdaripartaipolitik,namunsolusiyangdidorongjustrumalahmenghilangkanhak-hakpemilihdanmemberikannyaketetuamasyarakat.Iniadalahancamanterhadapprinsiputamapemilu:“satuorang,satusuara”.Paraahlimendugabahwapenggunaannokenadalahmenggunakandalihbudayasebagaiakal-akalanuntukmelegitimasipembeliansuaraskalabesardankorupsibesar-besaran,dimanatetuamenjualsuarakepembelitertinggi.

KPUtelahmemulaiupayameningkatkanauditterhadapdata,namunmasihlebihbanyakyangharusdilakukan. KPU telah mempublikasikan hasil scan formulir C1 dan formulir rekapitulasi di tingkatkecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Arsip tersebut dapat digunakan oleh parpol,media,akademisi,danpekerjakepemiluanuntukmemeriksakembalidanmemverifikasihasilpemilu.Masyarakattelahmemanfaatkandatainiuntukmelakukanmemeriksakembali.Untukkedepannya,KPU harus mengembangkan sistem rekapitulasi elektronik yang dapat menghasilkan hasil pemiludalam hitungan jam alih-alih beberapaminggu. Pendekatan yang diambil KPU dalam Pemilu 2014telahmembuahkan hasil pemilu yang paling transparan dan teraudit di Indonesia sampai saat ini.Harapannya, KPU terus meningkatkan hal ini dengan cara tidak hanya menyediakan gambar yang

ContohformulirC1yangdiunggahdiwebsiteKPU.Sumber:pilpres2014.kpu.go.id

46


butuhdientridatanyadandiverifikasi,melainkanmengumumkanhasilpemiludalamformatyangsiapdianalisisolehseluruhpihakyanginginmenganalisis.

Hasil Resmi

HasilresmidiumumkanolehKPUpadatanggal22Juli2014.HasiltersebutmenyatakanbahwapasanganJoko Widodo dan Jusuf Kalla telah memperoleh 70.997.833 suara (53,15%) sementara pasanganPrabowoSubiantodanHattaRajasamemperoleh62.576.444suara(46,85%).Secarapersentase,JokowimenangatasPrabowodenganperbedaansebesar6,3%atau8,4 jutasuara. Iniadalahkemenanganyangcukuptelakkarenaperbedaansuaranyatidaktipis.HasiltersebutdinyatakanfinalsetelahseluruhdalilsengketadiperiksadandipersidangkanolehMahkamahKonstitusi.

Penyelesaian Sengketa

SelamaPilpres2014,DKPPmenerima16kasus yangdiadukanolehtiga kelompok (Prabowo-Hatta,Jokowi-JusufKalla,danpihakindependen)terkaitdugaanpelanggarankodeetikolehpenyelenggarapemilu,mencakupKPUnasional,KPUdaerah,Bawaslu,danPanwaslu.Padatanggal21Agustus2014,DKPPmengeluarkan 13 putusan yangmencakup pemecatan sembilan komisioner KPUD (lima dariKabupatenDogiyai,duadariKabupatenSerang,danduadariBanyuwangi);peringatankerasbagi30komisionerpenyelenggarapemilu;keputusantidakbersalahbagi20komisionerpenyelenggarapemilu;danpujiankepadaKomisionerKPU,HadarNafisGumaydanKepalaPanwasluSukoharjoataskinerjaluarbiasa.DKPPjugamemujipenggunaanDPKdanDPKTbsebagaiterobosanuntukpenyelenggaraanpemilu yang menjamin pemenuhan hak konstitusional untuk memilih bahkan bagi masyarakatIndonesiayangbelumterdaftardalamDPT.DenganmemberikanpujianbagiseorangkomisionerKPUsempatdituduhdengandugaanbias(tapitakterbukti),danjugapujianbagipenggunaandaftarpemilihsementara,DKPPmemperkuatlegitimasiprosesdanhasilpemilu.

Padatahun2009,MKmenolakkasusyangdiajukanolehduapasanganyangkalah,JusufKalla-WirantodanMegawatiSoekarnoputri-Prabowo,danmengukuhkankemenanganSusiloBambangYudhoyono(SBY)danBoediono.SBY-Boedionomemenangkanputarankeduadenganmarginyangsangatbesar

PengumumamresmihasilpenghitungansuaraolehKPUtanggal22Juli2014.Sumber:KPU-RI

47

yakni65%.WalaupunMKmengakuibahwaadabeberapa“masalahkualitatif”yangterbuktidisidangpemeriksaan,masalah-masalah initidakdipandangsebagai“pelanggaranterstruktur,sistematisdanmasif” sehinggatidakdapatmembatalkanhasilpemilu tersebut.24AgardapatditerimaMahkamah,pemohonharusdapatmemenuhidalil-daliltersebut.Dalamsebuahwawancaradimediabaru-baruini,KetuaMKHamdanZoelvamenyatakanbahwaMKmendefinisikan“pelanggaranterstruktur,sistematis,danmasif”sebagaisebuahusahakecuranganyangdirencanakandenganbaikdiseluruhtingkatdantersebarluasdipalingsedikitsatuprovinsiataubeberapakabupaten/kota.Kecurangantersebutjugaharusmempengaruhihasilpemilu.25StandartinggiyangditetapkanMKterhadapkualitasbuktijugamenyebabkan beratnya beban pembuktian karena pemohon dan termohon harus menghadirkandokumenaslidansaksimatakepersidangan.Dalammenanganisengketahasilpileg2014,MK jugamenetapkanstandarkualitaspembuktianyangtinggi.

Menuju siklus pemilu 2014, kredibilitasMK sempat goyah karena didera skandal yang disebabkanolehhakimMKsendiri.KetuaMKsebelumnya,AkilMochtar,dijatuhihukumanpidanaatastindakanmenerima suap sebesar lebih dari 5 juta dolar AS untuk mempengaruhi putusan atas sejumlahkasussengketahasilpilkada.Padatanggal30Juni2014,beliaudihukumpenjaraseumurhidupolehPengadilanTindakPidanaKorupsi(Tipikor)Jakarta,hukumanyangpalingberatyangpernahdiberikankepadaterdakwakorupsidi Indonesia.Kemudian,muncul jugapertanyaanterkaitapakahpengaruhmanajertimkampanyePrabowo,MahfudMD,seorangmantanHakimKetuaMK,akandigunakanolehkubuPrabowountukmempengaruhihakim-hakimMK,yangpernahberkolegadenganMahfudMD,selamaprosespenyelesaiansengketa,meskipunbeliautelahsecararesmimenyatakanmundurdaritimkampanyepadaHariPemilu.

Pada tanggal 22 Juli, beberapa jam sebelum hasilresmi diumumkan, tim Prabowo-Hatta menariksaksinyadariRapatPlenoPenentuanHasilRekapitulasiTingkat Nasional di kantor KPU. Ini adalah tindakandramatis yang menciptakan situasi ambigu selamasekitar24jam,disebabkanolehketidakjelasanperihalapakah kubu tersebut akan mengakui proses resmipenghitungansuaradanmematuhijalurpenyelesaiansengketa hukum yang digariskan oleh UU. Komentarawal pasangan tersebut kemedia, yangmenyatakanbahwamereka“mundur”,menyebabkanlebihbanyakkebingungan karena kurang jelas apakah Prabowo-

Hattamenarikdirihanyadariproses rekapitulasi suaraataumundur sebagaipesertaPilpres --duatindakan yang memiliki konsekuensi hukum berbeda karena jika mundur, mereka dapat dijatuhihukumanpidanadanperdata.Padatanggal23Juli,perwakilanGerindramenarikpernyataanmundurpasanganPrabowo-Hattaketikamerekamenyatakanakanmenggugathasil resmiPilpres2014versiKPUkeMK.

Gugatan yang diajukan oleh timPrabowo-Hatta diMKmenyatkan bahwa ketidakwajaran terjadi di

24 KeputusanMKNo.108-109/PHPU.B-VII/2009.25 ElikSusanto,“IniSidangPalingBerat”,Tempo, 31Agustus2014.

ParbowoberpidatomenolakhasilpenghitunganresmiKPUdiRumahPolonia.Sumber:www.nusaonline.com

48


kurang lebih 52.000 TPS,mengindikasikan adanyaupaya sistematisuntukmemenangkanpasanganJokowi-Kalla.Dugaaninididasariolehtuduhanadanyaperbedaanantarajumlahpemilihdanjumlahsuratsuarayangdiproduksi;jumlahsuarasahdantidaksah;penggunaanDPKTbyangberlebihan;dan282TPSdimanaPrabowo-HattatidakmenerimasuarasamasekaliwalaupunsaksipartaimerekahadirdanmemilihdiTPStersebut.TimkuasahukumpemohonmenyatakanbahwaKPUmenolakperintahBawaslu untukmelaksanakan pemilihan ulang di 5.000 TPS di Jakarta. Ketua Bawaslu Provinsi DKIJakartamengatakanbahwapihaknyahanyamerekomendasikanpemilihanulangdi13TPS.AnggotaBawasluPusatmengatakanbahwajikaKPUtidakmenyetujuirekomendasiBawaslu,sengketatersebutakandiselesaikanolehputusanMK.

Tim Prabowo-Hatta mengajukan gugatan resmi ke MK pada tanggal 25 Juli 2014. Sejumlah sesipersidanganuntukkasustersebutterbukauntukumumdandisiarkansecaralangsungditelevisipadaawalAgustus.Prabowodiberikankesempatanuntuksecaralangsungmenyampaikanpernyataanresmidi hadapan para hakimMK pada awal proses persidangan. Seluruh dokumen sidang dan transkripverbatim jalannya sidang diunggah dan tersedia secara online sehari setelah sidang sebagaimanabiasa dilakukanMK. Tingkat transparansi dan keterbukaan yang tinggi sebagaimana dilakukanMKberkontribusikepadatingginyakepercayaanpublikterhadapprosesdanputusansidangsengketahasilpilprestersebut.

Padatanggal21Agustus2014,MahkamahKonstitusimengeluarkanputusanyangmenyatakanmenolakkasus Prabowo-Hatta secara sepenuhnya. Karena putusan tersebutmemegang peranan yang sangatpenting,adabaiknyapoin-poinutamadariamarputusansepanjang4.392halamantersebutdijabarkansecararingkas.WalaupunsembilanhakimMKberpendapatbahwaPilpres2014tidakdicurangi,merekajugamenemukanbanyaktantangandalampenyelenggaraanpemiluyangharusdipertimbangkanterkaitperbaikanuntukpemilu-pemiludimasamendatang:

1. PemohonmenyatakanbahwakotaksuaradibukasecarailegalolehKPUsaatmengumpulkanbuktiuntukkasustersebut.WalaupunMKmengakuibahwapembukaankotakadalahtindakanyangmelanggarhukum,KPUmelibatkanperwakilandarikeduapasangancalon,Bawaslu,danPOLRI;sertamenulisberitaacararesmiterhadapkegiatantersebut.Olehkarenaitu,buktiyangdiperolehdengancarasepertiinimasihdapatditerima.

2. MKmengakuibahwa integritas terhadapprosedurpenyelenggaraanadalahhalyangsangatpentingdalampelaksanaanpemilu,danbahwasetiaptindakanyangdilakukanharusmemilikilandasanhukum.Akan tetapi, segala tuduhanyang terkaitdenganpenyelenggaraanpemiluharus disubstansikan pada dasarnya sebagai pelanggaran yang “masif, sistematis, danstruktural”agarmahkamahdapatmemutuskansesuaidengandalil-daliltuntutanpemohon.Berdasarkanbukti-buktiyangdihadirkandiprosespersidangan,MKtidakteryakinkanbahwatelahterjadikesalahanpenyelenggaraanataupenyelewengandanasecaramasifyangkemudianmempengaruhihasilpilpres.

3. WalaupunkubuPrabowo-Hattamenuduhbahwasekitar1,2jutasuaranyatelahdicuridansekitar1,5 juta suara untuk kubu Jokowi-JK diperoleh secara ilegal,mahkamahmenetapkan bahwapemohongagalmenyediakanbuktiyangmeyakinkanuntuksecara jelasmenunjukkandaerah

49

dimanaterjadinyakesalahanperhitungansebagaimanadituduhkantersebut.Lebihlanjut,saksidaripemohontidakmenyampaikankeberatanapapundiprosesrekapitulasipadatingkatbawahdanmalahmenandatanganihasilrekapitulasiditingkatbawahtersebut.Pemohonjugadianggapgagalmenyediakankesaksianyangmeyakinkanketikadipanggilkekursisaksi.

4. Pemohon menduga bahwa DPK, DPTb, dan DPKTb digunakan tanpa basis hukum dandisalahgunakan karena besarnya jumlah pemilih di daftar pemilih tersebut. MahkamahmenyatakanbahwaukurandaftarpemilihtersebutmasukakaldikarenakanadanyapengaturanalokasipemilihkeTPSyangberbedaantarapilegdanpilpres.Selainitu,MKmenegaskanbahwahak memilih adalah hak konstitusional yang tidak boleh dilanggar hanya karena prosedurpenyelenggaraan yang notabene prioritasnya lebih rendah. MK memutuskan bahwa KPUdiperbolehkan untuk mengatur penyusunan daftar pemilih tersebut jika didasarkan secarajelas di Peraturan KPU. Penyusunan daftar pemilih tersebut harus dilakukan karena putusanMK sebelumnya untuk menjamin bahwa pemilih harus dimudahkan dalam memilih belumditindaklanjuti oleh para penyusun undang-undang di DPR. Walaupun penggunaan KTP/KK/dokumenlaindalammenggunakanDPKTbmungkinsedikitbermasalahdalampelaksanaannya,tidakadabuktiyangdisampaikanmenunjukkanbahwamasalahtersebutmendukungsalahsatukandidattertentu.MahkamahmenemukanbahwasosialisasiuntukDPKTbtelahdilaksanakandengan baik danmenyimpulkan bahwa penggunaan DPK, DPTb, dan DPKTb dinyatakan sahuntukPilpres2014.

5. TimkuasahukumPrabowo-Hattamendugaadanyasejumlahpermasalahandenganpemilihandanperhitungan,tapimahkamahmemutuskanbahwapemohontidakmenyampaikanformulirD1untukmenunjukkansecarajelasdimanaperhitunganbermasalahterjadi.DiTPS-TPSyangdituduhkanPemohontelahterjadiintimidasi,misalnyadiPapua,saksigagaluntukmenunjukkan“pihak”manayangmengintimidasimereka,bagaimana intimidasi tersebut terjadi,danapahasilnya. Para hakim menyatakan bahwa kronologi dan bukti yang jelas harus dihadirkanagarmahkamahbisamulaimempertimbangkandalil-dalilyangdiajukan.DalamTPSdimanaPrabowo-Hattatidakmemenangkansatupunsuara,sepertidiNiasSelatan,Maluku,MalukuUtara,danMadura,mahkamahmeyakinibahwahaltersebutdisebabkanprosesmusyawarahdan pemungutan suara melalui pihak ketiga (proxy voting) yang secara adat diterima dimasyarakat,sehinggabukanindikasiterjadinyakecurangan.Walaupuntidakseluruhwilayahini menggunakan sistem noken sepertiyangditerapkandiPapua,prosespemungutansuaramelaluimusyawarahditerimasebagaibagiandaribagaimanademokrasitermanifestasidalammasyarakattradisionalIndonesia.Makadariitu,mahkamahmenolakseluruhtuduhanterkaitdenganTPSbermasalah.

6. PemohonmenggugatbahwaKPUtidakmengikutirekomendasiBawasluterkaitmasalahpemiluyangtelahditemukan.TimkuasahukumPrabowo-HattamengatakanbahwaKPUhanyasecarasebagianmengikutiinstruksipengawaspemilutersebutdiJakartadanJawaTimur.Akantetapi,MKmencatatbahwaBawaslutidakmempermasalahkanhaltersebutlebihlanjutsehinggadianggapsecaraimplisitmenganggaptindaklanjutKPUsudahcukup.DiNiasSelatan,KPUDtidaksecaralangsungmenindaklanjutirekomendasiBawaslu,tapimeskipunpemilihanulangdilakukan,tidak

50


mengubahhasilnya.Prosedurnyamungkintidaksempurna,tapimahkamahmenemukanbahwakasusinitidakmempengaruhiterhadaphasilpemilu.

7. Gugatanpemohonterkaitsistemnoken Papuaditolakdengandasarbahwatuduhankurangmemiliki kejelasan dan konsistensi tentang lokasi dan jumlah di mana pelanggaran yangdidugaterjadi.MahkamahmemutuskanbahwatidakdiikutsertakannyadistrikMapiaTengahdanBarat dalamproses rekapitulasi KabupatenDogiyai, dimanatidak ada pemilihan yangdiduga terjadi, adalah pendekatan yang dapat diterima oleh otoritas pemilu daerah untukmenyelesaikanpermasalahanrumitkarenatidakadawaktuuntukmenyelenggarakanPemilukembali.DalamkasusPapualainnya,mahkamahmencatatbahwasaksipartaiPrabowotelahdibeberapakasusmenandatangani laporanresmiditingkatyang lebihrendahhanyauntukkemudianmenyatakankecurangan.Didalamkasuslain,buktidariSarmidanYapengagaluntuksecara jelas mengidentifikasi pelaku kecurangan yang dituduhkan. Di Papua Barat (secarakhususKabupatenManokwari),keterlibatankepaladaerahdalammenggerakanpemilihtidakdapatdibuktikansecarameyakinkan,ataupundilaporkankepadaBawasluuntuk investigasi.Mahkamahmencatatkesaksiandari saksiKPUbahwabanyakkepaladaerahdiPapuaBaratadalahpejabatGerindraatauanggotapartaidikoalisiPrabowo,danmakadariitucenderungtidak mungkin untuk menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk berpihak pada Jokowi.Tuduhanpemilihan lebih awal pada 8 Juli di PapuaBarat tidak terbukti. Sejumlahmasalahdenganbuktipemohonmenyebabkanmahkamahmenolakdugaankecuranganyangtersebarluasdiprovinsiini.

8. WalaupunpemohontelahmenyatakankecurangandalampemilihandiNiasSelatansetelahbeberapa TPSmelaporkan 100 persen partisipasimasyarakat,mahkamahmencatat bahwaagenparpol di hari Pemilu telahmenandatangani formulir yang layakdi tingkat yang elbihrendah dan maka dari itu memvalidasi partisipasi ini. Di Jakarta, KPU provinsi mengikutirekomendasi Bawaslu denganmelakukan pemilihan ulang di 13 TPS; dan sejumlah banyakorang yangmenggunakan DPKTb di provinsi tidak ditunjukkan telah secara signifikan atausecaraeksklusifmendukungJokowi.

9. Di Jawa Timur, wilayah lain yang diklaim memiliki keanehan dalam jumlah besar, hakimmendeskripsikanklaimkecuranganpemohonsebagai“hanyaberdasarkanasumsi”dan“salah”.KlaimbahwakubuJokowimenggunakanpolitikuangtidakdidukungolehkesaksian,laporanataukejadiantertentuyangkuatdarisaksiyangdapatdibuktikan.SaksiTPSuntukkubuPrabowo-HattatidakmemprotesDPKTbdimanadidugaterjadikecurangan.Lebihlanjut,mahkamahmengatakanbahwaadalahhalyangsalahuntukmengklaim“terlalubanyakpemilihmenggunakanDPKTb”karenatidakadabatasmaksimumyangditetapkandalamhukum.BuktibahwaPrabowomenangdenganmarginsignifikandibeberapawilayahmeskipunadanyapenggunaanDPKTb(sepertidiMadura)menunjukkanbahwadaftarpemilihtersebuttidakberpihakpadaJokowi.Mahkamahmenemukan bahwa KPU telah menjalankan rekomendasi Bawaslu dengan menerapkaninvestigasi berlapis, termasuk, di beberapa wilayah, melakukan pemeriksanaan kembali ataspenggunaDPKTbdenganmencocokkannamadanalamat.Makadariitu,tuduhankecurangantersebarluasdidaerahJawaTimurditemukantidakberdasar.

51

10. Klaim terkait pengunaan politik uang secara umum tidak terbukti dan pengadilan tidakmenemukanbuktibahwatuduhanmembelisuarasecarakhususlebihmenguntungkanJokowidibandingkanPrabowo.

Persidangan gugatan ini di Mahkamah Konstitusi menyebabkan munculnya banyak pemberitaantentangtuduhan-tuduhandugaankecuranganseputarpilpres.Dalamhalini,mekanismepenyelesaiansengketa pemilu sebagaimana digariskan undang-undang berjalan dengan baik. Tim kuasa hukumPrabowo-Hattamenyampaikankasusyanglemahdantelahmenghabiskanlangkahterakhirnyadalammenggugathasilpemilu,karenakeputusanMKbersifatfinaldanmengikat.

TimkuasahukumPrabowo-HattakemudianmengajukankasusuntukmenggugataspekproseduraldaripenghitungandanrekapitulasisuaradiPTUN.Padatanggal28Agustus2014,kasusinisecararingkasditolakolehsatupanelhakimkarenamerekamemandangbahwaPTUNbukanlahlembagayangtepatuntukmenanganikasuspemilusepertiini.

WalaupunkoalisipartaiyangmendukungPrabowo-HattadapatmenghambatprogrampemerintahanJokowiyangbaruterpilihmelaluiDPRyangbaru,rencanapembentukankomisikhusussdiDPRuntukmenyelidikikembalipermasalahanterkaitpenetapanhasilpilpresyangsebelumnyadiperiksaolehMKhanyaakanbersifatretorisdantidakmemilikikewenanganuntukmengubahhasil.

HasilyangdiumumkanolehKPUpadatanggal22JulitetapdiakuidanJokowidilantiksebagaiPresidenRepublikIndonesiapadatanggal20Oktober2014.

Sumber:KPU-RI

BAGIAN IVRekomendasi untuk Pemilu

Mendatang

Sumber:IFES

55

BAGIAN IV – Rekomendasi untuk Pemilu MendatangKebutuhanuntukmelakukanperbaikandalampemilumendatangmencuatdisebabkanolehbeberapaisu,masalahteknis,danambiguitaspolitikyangmunculselamamusimpemilu.Padatanggal23Januari2014,MKmengeluarkanputusanyangfinaldanmengikatyangmengabulkanpermohonanperkaraujimateriyangdiajukanKoalisiMasyarakatSipiluntukPemiluSerentakuntukmelaksanakanPilegdanPilpres secara serentak. Saatmengabulkan permohonan pemohon danmemutus bahwa Pileg danPilpresharusdilaksanakandihariyangsama,MKmenyatakanbahwaputusaninitidakharusditerapkanhingga tahun 2019. Putusan ini berarti Indonesia harusmelakukan perubahan besar terhadap UUkepemiluan.

Isu-Isu Pasca Pemilu

Kebangkitan “Koalisi Merah Putih” (KMP) yang dipimpin oleh Prabowo Subianto sebagai sebuahkekuatanpolitikyangbersatumengundangreaksiyangsalingbertolakbelakang.Disatusisi,koalisitersebut lantang dan aktif sebagai oposisi. Kurang efektifnya partai oposisi merupakan fenomenademokratis yang tampaknyadialami IndonesiapadamasakepemimpinanPresidenSusiloBambangYudhoyono.Ketidakmampuanpartai-partaioposisiuntukmengajukansolusialternatifataumenentangkebijakan-kebijakan yang disusun petahana saat itu merupakan suatu kelemahan sistemik yangjelas terlihat. Efektivitas KMP sebagai oposisi jelasmerupakan perbaikan dari tren yang terlihat dipemerintahansebelumnya.Akantetapi,disisilain,terbakarolehrasafrustrasiyangdisebabkanolehkekalahanPrabowopadaPilpres2014,KMPmenjadigigihinginmembalasdendamsehinggabersifatcenderungmerusak,karenamerekamencobamenerapkankebijakanyangjelas-jelasditolakpemilih,yakniberjalanmundurdariperbaikankonstitusionalyangtelahsusahpayahdibangundieraReformasi.

RUU Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3)

Pada tanggal 8 Juli 2014, di saat negara tengahdisibukkandenganpersiapanhari pemilu presidenkeesokanharinya,paraanggotaDPRyangberadadipenghujungmasa jabatannyamengundangkanrevisiUU27/2009 sebagaiUUNo.17/2014 tentangMPR/DPR/DPD/DPRDyangdikenal sebagaiUUMD3. Salah satu bagian dari UU baru tersebut mengatur mekanisme pemilihan alat kelengkapanDPR,termasukpimpinan,komisi,danbadanpendukunglainnya..UU17/2014menggantimekanismepemilihanposisikepemimpinanDPRyangsebelumnya,yakniposisiketuadanwakilketuayangadadalamstrukturdewansecaraotomatisdiberikankepadapartai-partai sesuaidenganurutan jumlahperolehan kursi di dewan, serta mengisi kursi pimpinan alat kelengkapan lainnya dengan prinsipproporsional perolehan kursi, dengan sebuah mekanisme pemilihan melalui pemungutan suara(voting) . PengundanganUU17/2014 tersebut, didorong oleh KMP, koalisi partai yangmendukungpencalonanPrabowo,mengindikasikanperpindahanmendasardariprinsipmusyawarahyangselamainiditerapkanmenjadisistemdimanapemenangmendapatsemuakursipimpinan(winner-takes-all).

56


Padatanggal29September2014,MKmenolakpermohonanPDI-Puntukmencabutpasal-pasalyangmengatur hal tersebut.HakimKetuaMK,Hamdan ZoelvamenjelaskanbahwaPDI-PtidakmemilikiposisihukumuntukmengajukanpermohonanpencabutankarenatidakadahakkonstitusionalPDI-PyangterlanggarjikaUUtersebutditerapkan.

Putusan pengadilan tersebutmenegaskan dominasi KoalisiMerah Putih yang dipimpin oleh PartaiGerindra/PrabowoSubiantosebagaioposisiyangtangguh.DengankuasayangcukupdominandiDPRdanbanyakDPRD,KoalisiMerahPutihmemilikikesempatanuntukbebasmendikteagendaDPR,kecualijikaPresiden JokowidanparaanggotakoalisinyadapatmeretakkanKMPdankemudianmemegangsuaramayoritasdidewanlegislatif.Jikatidak,suasanasengitdidewanlegislatifdapatberimbasburukpadakemampuan Jokowiuntukmenjalankankebijakannya. Setelahpersaingan sengit antarakeduakoalisi tersebut dalam memperebutkan posisi kepemimpinan di dalam DPR, Koalisi Merah PutihkeluarsebagaipemenangdanmengangkatSetyaNovanto(Golkar)sebagaiketuaDPRdanFadliZon(Gerindra),AgusHermanto(Demokrat),TaufikKurniawan(PAN)danFahriHamzah(PKS)sebagaiwakilketua.SelainitusemuaposisikepemimpinanpadaalatkelengkapandankomisiDPRjugadiambilolehKMPyangmenyebabkanKoalisiIndonesiaHebat(KIH)yangdipimpinPDI-P,-koalisipresidenpetahanaJokoWidodo-tidakmemilikisatupunposisikepemimpinandiDPR.

Sebagai reaksinya, partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat di bawah pimpinanPDI-PmembuatstrukturalatkelengkapantandinganyangmembuatDPRtidakbisabekerja(deadlock)selama hampir satu bulan. Namun kembali petinggi-petinggi senior partai memeperlihatkan sifatkenegarawanannya yang tinggi dalam memecahkan masalah ini dengan memfasilitasi pertemuanantaralegislatordaripartai-partaidikeduakubuyangberseterudiDPR.Katasepakatdicapai,dimanakeduapihaksetujuuntukmerevisibeberapafasaldariUU17/2014yangmenjadipenyebabkekisruhandanmendistribusikursi-kursipimpinanalatkelengkapanDPRsecaraproporsional,namunkursiketuadanempatwakilketuatetapdipegangolehwakildaripartai-partaianggotaKMP.

UU Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada)

Setelahmolorselama12jam,rapatparipurnaDPRakhirnyamengadakanpemungutansuaradenganmenggunakansistemtunjuktangandenganhasil226-135suaramenyetujuipengesahanRUUpemilihankepaladaerahyangmengatursistempemilihantidaklangsungmelaluiDPRDuntukpemilihangubernur,bupati, danwalikota,menggantikan sistempemilihan langsung yang telah dipraktekan sejak tahun2005.SebelumnyaPartaiDemokratmemutuskanuntukmeninggalkansidangtersebutsetelah10poinyangmerekaajukansebagaisyaratuntukmeningkatkankualitaspemilukadalangsungakhirnyatidakdigubris.AnggotalegislatifPartaiDemokratyangtidakmeninggalkanrapat–hanyaenamdaritotal148—akhirnyatidakmampumencegahbanyaknyasuaraanggotadewanyangmenyetujuipengesahanRUUinidalamprosespengambilansuaraini,danberujungpadaKoalisiMerahPutihPrabowomendapatkankemenanganbesardiDPR.

UUyangkemudiandiundangkansebagaiUUNo.22/2014menghapuskewenanganKPUdanBawasluterkaitpenyelenggaraanpemilihankepaladaerah.DPRDdiberiwewenanghukummenunjuksebuahPanitiaPemilih(Panlih)yangterdiriatastigaperwakilantiapfraksidiDPRD,dandipimpinolehketuadan

57

wakilketuaDPRD.UUtersebutmengecualikandaerah-daerahotonom,misalnyaAceh,yangmemilikiUUlainyangberlakuuntukpemilihankepaladaerahdiprovinsitersebut.

Dalam menanggapi UU baru tersebut, Ketua KPU Husni Kamil Manik menyatakan kepada mediabahwaKPUakanmenungguhinggaUUtersebutsecaraformaltelahberlakusebelummenyusundanmenetapkanperaturanKPUuntuk246pemilukadayangdijadwalkanberlangsungpadatahun2015.PerubahanuntukkembalikepemilihantidaklangsungadalahsebuahkeputusanDPRyangmonumental,akan tetapimendapatkan kritikan yang luasdari berbagai pihak, karenadianggap sebagai lambangkemunduran transisi demokrasi Indonesia. Berbagai organisasi masyarakat sipil telah menyatakanbahwamerekaakanmengajukanujimaterikeMKsegerasetelahUUinidiundangkan.

Sesuaijanjinyauntukmencarijalanuntukmenghapussistempemilihankepaladaerahtidaklangsungberdasarkan UU Pemilukada baru (UU No. 22/2014) yang banyak menuai protes, beberapa harisebelum lengser Presiden Yudhoyonomengeluarkandua Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-Undang (Perppu)untukkembalimenetapkanberlakunya sistempemilihankepaladaerah langsung.Perppupertama, PerppuNo. 1/2014, adalah untukmencabutUUNo. 22/2014, sementara Perppukedua,PerppuNo.2/2014,mencabutduapasaldiUU32/2014tentangPemerintahanDaerahyangmemberikankewenanganbagiDPRDuntukmemilihkepaladaerah.

Presiden Yudhoyono memberikan penjelasan terhadap mengapa intervensi beliau dalam isu inisangatlah terlambat. Beliau mengatakan bahwa walaupun menghormati kewenangan DPR dalammenyusunkebijakan,keduaPerpputersebutdiperlukanuntukmelindungikedaulatandandemokrasirakyat.Beliau jugamenyatakanbahwakeduaPerpputersebutadalahuntukmengakomodasiproteshebat oleh masyarakat yang secara umum menolak pemilukada tidak langsung; dan juga untukmemberikanruangbagipenyelenggarapemiluuntukmempersiapkan246pemilukadaditahun2015.Parapengamatpolitikmeresponspenggunaankewenanganeksekutifpresidendenganrasaoptimistapijugatetapawasdankritis:jikaPresidenYudhoyonotidakragu-ragusebelumnya,beliausebetulnyabisamenyuruhparalegislatorPartaiDemokratuntukmemberikansuaramenolakpengundanganUUtersebutdiDPRalih-alihmelakukanwalk-out.Jikahaltersebutyangterjadi,sebetulnyaPerpputidakharussampaidikeluarkan.

Agar berlaku secara resmi, Perppu harus disetujui oleh mayoritas anggota DPR. Perppu tersebutdijadwalkanuntukdibahasolehDPRpadapertengahanJanuari2015.KetuaFraksiDemokratdiDPRberjanjibahwaPartaiDemokrat,kali ini,akanmelindungiPerpputersebutdanberjuangagarkeduaPerpputersebutdisetujui.Setelahserahterimajabatankepresidenbaru,Jokowi,yangdilantikpadatanggal 20 Oktober 2014, Yudhoyono mengindikasikan bahwa partainya akan mendukung keduaPerpputersebutsaatdibahasolehDPR.

Dukungan untuk Pemilukada Langsung

SebagianbesarRakyatIndonesiamendukungpemilihangubernur,bupati,danwalikotasecaralangsung.84%respondenjajakpendapatLSI-IFESyangdilaksanakanpadaOktober-November2014menyatakanmendukung pemilukada langsung untuk pemilihan gubernur, bupati, walikota; sementara hanya 6%respondenyangmendukungpemilihantidaklangsungmelaluiDPRD.Walaupunupayamengembalikan

58


sistempemilihanumumkepaladaerah(pemilukada)menjadipemilihanlangsungdidukungolehKoalisiMerah-Putih(KMP)diDPR,hanya8%pemilihyangmemilihkoalisitersebutdiPileg2014yangmendukungpemilukadatidaklangsung.DiantarapemilihyangmendukungPrabowoSubianto,pemimpinKMPyangmendukungpemilukadatidak langsung,padaPilpres2014,hanya10%mendukungpemilukadatidaklangsung,sementara78%mendukungpemilukada langsung.DiantarapemilihyangmendukungJokoWidodopadaPilpres2014,89%mendukungpemilukadalangsung,sementarahanya4%yangmendukungpemilukadatidaklangsung.Diantarapemilihyangmemilihpartai-partaianggotaKoalisiIndonesiaHebat(KIH)yangdipimpinJokowi,90%mendukungpemilihankepalalangsungdanhanya5%yangmendukungpemilihantidaklangsung.

Salah satu argumen yang mendukung pemilukada tidak langsung adalah untuk menekan biayapemilukada langsung yang terlalu mahal. Terkait argumen ini, lebih banyak masyarakat Indonesiayang setujubahwabiayapemilukada langsungmemangmahaldanharusditurunkan,namuntidakberartimerekasetujusistempemilukadaharusdibuattidaklangsung.45%respondensetujubahwapemilukadalangsungterlalumahal(36%tidaksetuju).Dariyangsetuju,kebanyakanadalahpendukungPrabowoSubianto(52%)sementarapendukungJokowiyangsetujuhanya40%.Kendatidemikian,duapertigamasyarakat Indonesia (67%)menyatakanbahwaberapapunbiayanya,masyarakat Indonesiaharusdiberikankesempatanuntukmemilihkepaladaerahmerekasecaralangsungdantidakmelaluicara diwakilkan oleh pihak lain; sementara hanya 9% yangmenyatakan bahwa pemilukada terlalumahal sehingga DPRD-lah yang kemudian diberikan kewenangan untuk memilih kepala daerah.KebanyakanpendukungJokowi(71%)danKIH(71%)cenderungmendukungpentingnyapemilukadalangsung,danhalinijugaterlihatdaripendukungPrabowoSubianto(59%)danKMP(66%).SeluruhdatainimenunjukkanbahwamasyarakatIndonesiadariberbagaipreferensipolitikcenderungmemilihpemilukada langsung walaupun menganggap bahwa biaya tinggi pemilukada langsung merupakansebuahmasalahyangharusdiselesaikan.

Argumenlainyangdigunakansebagaialasanpenerapanpemilihankepaladaerahtidaklangsungadalahpenanggulanganpraktekpolitikuangdankorupsi.Hanya29%masyarakatIndonesiayangyakinbahwapemilihan kepala daerah tidak langsung olehDPRD akanmengurangi frekuensi praktek politik uang,korupsi,danpolitiktransaksional;sementarasebagianbesarmasyarakat Indonesia (52%)tidaksetujubahwapemilihantidaklangsungakanmengurangikorupsi–yangtidaksetujudenganpernyataantersebutadalah51%pendukungKMPdan56%pendukungKIH.

Terdapat juga data yang menunjukkan bahwa sejumlah besar pemilih Indonesia akan mengubahpilihannyajikatahubahwaanggotalegislatifyangmerekapilihakanmendapatkankewenanganuntukmemilihgubernur.37%respondenmenyatakanakanmemilihcalegyangsamanamun25%menyatakanmerekaakanmengubahpilihannya(17%menyatakanpastiakanmemilihcalegyangberbedasementara8%menyatakanmungkinakanmemilihcalegyangberbeda);sementara38%tidaktahu.

Pada hari Selasa, 20 Januari 2014, seluruh fraksi DPR secara bulat mendukung dua Perppu yangmenetapkankembalisistempemilihankepaladaerahlangsung,dansekaligusmengembalikankewenanganpenyelenggaraanpemilukadakeKPUdanbukan lagiolehDPRD.Akantetapi,walaupundidukungolehsuarabulat,UUyangisinyaberdasarkanPeppu1/2014tersebut,terdiriatas130halamanberisi206pasalini,masihbanyakmengandungbagianyangbermasalahbaiksecarasubstansimaupunsecarastruktur.

59

SejumlahormasdanLSMkemudianmembentukkoalisiuntukmenganalisismasalahdalamUUtersebutdandijabarkandalamsebuahdaftarinventarisasimasalah(DIM)untukdiajukankeDPRsebagaibahanpertimbangandalamprosesrevisiselanjutnya.BanyakmasukanyangtermuatdalamrevisitersebutyangditerimadandiadopsiolehDPRdalamprosesamandemenUUtersebutpadabulanFebruari2015.

Pemungutan suara dan penghitungan suara elektronik

Saatini,terdapatmomentumuntukmengembangkandanmenerapkanberbagaiteknologikepemiluandi Indonesia. Badan Pengembangan dan Penerapan Teknologi (BPPT), bersama sejumlah KPUD danpemerintah daerah, meneliti penggunaan mesin pemungutan suara (disebut juga electronic voting machines/EVMataue-voting)dipemilutingkatlokal.BPPTtelahmelakukanujipetik(pilot test)penggunaanteknologi e-votingmenggunakanlayarsentuhyangdilengkapidenganbuktiauditdibeberapapemilihankepaladesa(pilkades)diSumateraSelatan,JawaBarat,JawaTengah,danSulawesiSelatan.

Sebelummengambilkepeutusanuntukmenerapkanteknologiapapun,KPUharusmelaksanakanujikelayakanyangkomprehensif.Sebuahujikelayakanyangtidakmendalamataucakupannyaterlalusempitdapatberakibatdiambilnyakeputusanyangsalahatausolusiyangtidakberkesinambungan,sehinggaumurnyatidakpanjang;atau,skenarioterburuknyaadalahintegritaspemiluakandipertanyakan.Studikelayakan yang berarti harusmenanyakan pertanyaan “Apakah kita harusmelakukan ini?” terlebihdahulu,barukemudianmenanyakanpertanyaan“bagaimanamelakukanhaltersebut?”Jangansampaiterjebakpadadeterminismeteknologi:sebuahsituasidimanaparapemangkukepentinganmerasaterdoronguntukmenggunakanteknologihanyakarenateknologitersebuttersedia.

Dalam pemilu Indonesia, setelah suara diberikan secara rahasia melalui sistem coblos, prosespenghitungansuaradiTPSdilaksanakansecaratransparandihadapanmasyarakat.Sistempenghitungandi masing-masing TPS yang totalnya berjumlah sekitar 500.000 ini menjamin yakinnyamasyarakatdenganhasilpenghitungandiTPSmereka,sehinggamerekamemilikirasakepemilikandantanggungjawabterhadaphasilpenghitungantersebut.Iniadalahprinsipdemokrasiyangsangatbaik.TPSditutuppada jam1 (satu)siang,danpenghitungandimulai saatharimasih terang.Dalamharipemiluyangdisebutolehberbagaipengamatsebagai‘suasanaperayaan’,petugasKPPSmenghitungperolehansuaradengancaramembukasetiapsuratsuaraterpakaiyangterlipatrapididalamkotaksuarakemudianmengumumkanhasil suaratersebutkeras-kerassehinggaseluruhanggotamasyarakat,saksiparpol,pengawas,pemantau,danpemangkukepentinganyanghadirtahuhasilnyadandapatterlibatdalampenghitungan.Kemudian,hasilpenghitungandicatatdalamdokumenresmihasilpenghitungandiTPSyangdisebutFormulirC1.FormulirC1yangtelahdiisikemudianditandatanganiolehKPPSdansaksipartai/calonyanghadir.Prosesinimemberikanruangyangsangatluasbagipartisipasimasyarakatdanpemantauan,sehinggamasyarakatbisayakinbahwahasilnyakredibeldanvalid.TingkatketerbukaaniniadalahunikdanmerupakannilaiyangbaikdalampemiluIndonesiadanseharusnyatidakdiubah.

MasalahyanglebihmendesakdipemiluIndonesiaadalahprosesrekapitulasibertingkat.Setelahsuaradihitung di TPS, hasil penghitungan suara resmi diserahkan ke petugas tingkat kelurahan/desa (PPS)untukdirekapitulasi,hasilnyakemudiandiserahkankekecamatan,kemudiankabupaten/kota,kemudianprovinsi,danterakhirtingkatnasional.Proses rekapitulasibertingkatseperti ini sangatlah lambatdandapatmemakanwaktubeberapaminggu.Saathasilprosesrekapitulasibertingkatbelumkeluar,dapat

60


munculspekulasidankeresahandimasyarakatterkaithasilakhirpemilunya.Paraahliseringmenyatakanbahwaprosesrekapitulasimanualseringdideramasalahberupakesalahanentridataataupunsalahtulisyangtidakdisengaja,maupunmanipulasiyangdisengaja.Alih-alihberfokuspadateknologie-voting yang santerdibicarakannamuntidakterlaludiperlukanolehpemiluIndonesia,sebaiknyaKPUberfokusuntukmenggunakanteknologielektronikyangbisameningkatkankualitasprosesrekapitulasiperolehansuarapemilu–teknologiiniseringdisebut‘rekapitulasielektronik’ataue-rekap.

Pembelajaran dari Pemilu 2014

SetelahPemilu2014,paraakademisidanaktivisLSMyangbekerjadibidangkepemiluanmengadakansejumlahpertemuanuntukmengevaluasisikluspemiludanmenyediakanKPUsejumlahrekomendasiuntukmeningkatkan kualitas pemilu ke depannya. Berikut adalah rekomendasi yang diajukan darirangkaianpertemuantersebut:

Mengakhiri praktek-praktek yang mendorong politik uang

Surveipasca-pemilumenunjukkanbahwapraktekpembeliansuaramasihmarakditemuidiIndonesia.15%pendudukIndonesiamenyatakanbahwamerekapernahditawariuangataubingkisansebelumPileg2014yangdiberikanagarmerekamemilihcalegtertentu,sementara20%menyatakanbahwamerekamengenal seseorangyangpernahditawariuangataubingkisan26. KPUharusmenetapkan sejumlahperaturan dan informasi selama kampanye untukmengurangi praktek politik uang yang dilakukanparpol,caleg,ataupunsesamapemilih.Selainitu,diperbolehkannyapemungutansuaramelaluipihakketigaoleh tetua sukuataupemimpinadat,misalnyaprakteknokendi daerahpegununganPapua,adalahcelahyangsangatmemungkinkanterjadinyapraktekpolitikuang.KPUsebaiknyabekerjasamadenganmasyarakatsipildalammelakukanupaya-upayaekstensifuntukmengakhiripenggunaannokendanmemastikanbahwatiappemilihberhakmendapatkanakseskehakfundamentaldalamdemokrasi,yaknihakuntukmemilih.

Sistem evaluasi resmi KPU

SistemevaluasiKPUuntukKPUprovinsidankabupaten/kotaataspersiapandanpelaksanaanpemilusaat ini hanyalah formalitas yang belum terlalu banyakmemiliki substansi. Laporan evaluasi tahun2009yangdiumumkansangattidakterorganisir.KPUharusmeningkatkanupayanyadalammelakukanmonitoring dan evaluasi. Langkah pertamanya dapat berupamenstandardisasi pelaporan dari tiaptingkatanuntukmempermudahpengumpulandata.Laporanevaluasiyangdisusunsebaiknyamencakupevaluasi kinerja petugas kepemiluan dan disimpan/dikelola dalam sebuah basisdata terpusat agardapatdigunakanuntukmeningkatkankualitasperekrutankedepannya.CSOdapatdilibatkanuntukmelakukananalisiskritis.LaporanakhirharusdibagikankepadapublikdanbukanhanyauntukDPRsajasehinggameningkatkanpelibatanmasyarakat,transparansi,danmendorongKPUkedepannyauntukterusmeningkatkankualitaspemilu.

26 SurveiNasionalPascaPemiluLegislatif2014olehIFESdanLembagaSurveiIndonesia(LSI),melibatkan2009responden,dengan margin of error sebesar +2,2%,Juni2014

61

Daftar pemilih

Pemantauan Hari Pemilu oleh pemantau-pemantau lokal menemukan banyak penggunaan DPT,DPK,DPTb,danDPKTbyangtidaksesuaiprosedur.Daftarpemilihseharusnyadisusunmenggunakandata yang lebih termutakhirkan dari Kemendagri, menggunakan nomenklatur yang lebih mudahdipahamisehinggatidakterbalik-balik,sertamenggunakanformatyanglebihbaikuntukmemudahkanrekapitulasidanaksespublikkejenis-jenisdaftarpemilihtersebutdanpenggunaannya.

Pelatihan petugas pemilu

BanyakkesalahanproseduralyangterjadidiTPSdisebabkanolehburuknyapelatihanbagipetugaspemilu.Pelatihanharusmencakuplebihbanyakpetuga,khususnyaKPPS,dandiselenggarakanlebihsering.

Reformasi Birokrasi

Reformasibirokrasiyangkomprehensifdiperlukanuntukmeningkatkanetoskerja,kualitaskinerja,dankapasitasSDMpegawainegerisipilyangtergabungdidalamKPU.Reformasiyangdilakukansebaiknyamencakuppenggantiankomisionersecaratidakbersamaanatausecarabertahap(staggeried)sehinggaanggotaKPUtidaksemuanyaterdiridarikomisionerbaruyangharusmempelajariorgansasidancarakerjaKPUdariawal.Dengancara ini,pengetahuan institusionaldapatdijagaditingkatanKPUyangtertinggi,sehinggawaktuanggotaKPUbaruuntukberadaptasidapatdiperpendekdanmerekadapatlangsungbekerjadenganefisien.Reformasibirokrasijugadiharapkandapatmeciptakankelompokkerjaadministratorkepemiluanyanglebihpermanenyangdipilihberdasarkankeahliandankemampuan,bukansenioritas,sehinggameningkatkanakuntabilitasdanprofesionalitaspenyelenggaraanpemilu.SelaindarimemenuhikewajibanadministratifdalamorganisasiKPU,tanggungjawabpegawainegerisipilKPUjugaharusdiperluassehinggamencakupdukungankepadakomisionerterkaitsubstansidanpengambilankeputusantentangpenyelenggaraanpemilu.HalinidapatmemastikanbahwakinerjaKPUtidaktergantungkepadakapasitasindividukomisioner,sehinggasecarainstitusiKPUdapatmenjagakompetensi substantif terkait kepemiluanwalaupunkomisioner terusbergantidari satuperiodekeperiodeselanjutnya.

Dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Kebijakan untuk memindai (Scan) FormulirC1secaraadhocolehKPUdalamsiklusPemilu2014adalahkemajuanluarbiasadalamhaltransparansidanharusdilanjutkan.Prosesiniharusdimasukkankedalamperaturanperundanganyangberlakuagarprakteknyakonsisten.Proses ini jugaharusdirencanakandengan lebih baik dilengkapi dengan peralatan yang tepat, alokasi SDM yang lebihmemadai, dantersedianya help deskteknisuntukmembantujikaadamasalah.

Penyelesaian Sengketa Pemilu

Terlalu banyak kasus sengketa pemilu yang diajukan keMK; sebetulnya, kasus-kasus tersebut bisadiselesaikanolehBawasluyangmemilikikewenanganuntukmelakukanarbitrasedanmediasi.Bawaslu

62


harusmenyelesaikansengketapemilusecaralebihefektif,baikditingkatnasionalmaupunregional,untukmembetulkan jika terjadi kesalahan danmenghukum yang terbuktimelakukan pelanggaran.Bawaslujugaharuslebihaktifmengauditdanakampanye.

Reformasi Aturan Dana Kampanye

Kurangnya peraturan tentang dana kampanye adalah masalah yang terus terjadi dalam PemiluIndonesia.Reformasiperaturantersebutharusdilakukanuntukmengurangimahalnyabiayapemilu.Mengatur dana kampanye dapatmengurangi ketergantungan partai ke sokongan dana dari orang-orangkayauntukmemenangkanpemilu.Selainadanyakewajibanyanglebihtegasdalammelaporkandan melakukan audit terhadap penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, pendanaan pemiluolehnegara,didanaidariAPBN, jugadapatmenjadisolusiuntukmengurangipengaruhuangdalammenentukanhasilpemiluIndonesia.

UU Pemilu Omnibus

Untuk menangani masalah kerangka hukum pemiluyang berlaku saat ini yang saling tumpang tindihdan kontradiktif satu sama lain, pemerintah periodeselanjutnya harus mempertimbangkan untukmenggabungkanberbagaiUUpemiluyangadamenjadisatuundang-undangutuhyangkomprehensif.Inidapatmembantu mensinkronisasi dan menstandarisasi proseduryangdilakukandiberbagaitingkatanpemilu,dan juga merangkum reformasi kepemiluan secarakeseluruhanalih-alihterserak.

Upayainidiawalipadatahun2010,diajukanolehkoalisisejumlahLSMdanorganisasimasyarakat.Fasepertamanyatelahdiselesaikanpadatahun2014danmenghasilkanlaporansepanjang367halaman27 yangmencakup rancangan awalUU pemilu hasil kodifikasi sebagai bahan pertimbangan bagi DPR,disertaidenganliteraturakademiksebagaibahanreferensi.

Penanganan Masalah Surat Suara Tidak Sah

Secaranasional,jumlahsuratsuaratidaksahdalamPileg2014sangattinggidibandingangkarata-ratainternasional.DiPileg2014,terdapat14,601,436suratsuaratidaksah.Tingginyajumlahsuratsuaratidaksahdapatdikurangidengancaramelakukanpenelitianfisiksecarakomprehensifgunamengidentifikasialasanmunculnya angka surat suara tidak sah yang begitu tinggi. KPU harusmelaksanakan upayayang lebihbaik,misalnya,pendidikanpemilihyang lebih intensif,untukmemastikanbahwapemilihmencoblossuratsuarasesuaiprosedurdanpetugasmenghitungsuarasebagaimanamestinya.

27 RisetPerludemdapatdiaksesmelaluitautanberikut: http://www.perludem.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=1883:buku-kajian-kodifikasi-uu-pemilu&Itemid=130

Sumber:IFES

63

Praktek noken

Saatini,tidakterdapataturanhukumyangmenjadikerangkaprakteknoken.Awalnya,prakteknokenadalahpenggunaankantungtradisionalsebagaipenggantikotaksuara.Kemudian,MKmemperbolehkanpraktekpemungutan suara secaramusyarawahdi antara sebuahmasyarakatadat, atau, yang lebihburuk,pemungutansuaramelaluipihakketigadimanatetuaadatataupemimpinsukumemberikansuaramewakiliseluruhanggotamasyarakatadat.Prakteksedemikianharusdiakhiriuntukmemastikanbahwaprinsip“satuorang,satusuara”berlakuuntuksetiappemilihberhak.Konsistensiprosedurpemiluuntukmengusungprinsiptersebutharusdijamin.JikapraktekiniterusdiperbolehkandiPapua,dapatmunculpresedenburukberupadaerahlainkemudianmemintadiperbolehkannyapemungutansuaramelaluipihakketiga,yangmelanggarhak-hakfundamentalpemilihdalamsebuahnegarademokrasi,untukdilaksanakanjugadidaerahmerekadenganalasantradisibudayalokal.

Menyelaraskan siklus dan kalender kepemiluan IndonesiaHinggatahun2014,Indonesiamelakukanpemilulegislatif(DPR,DPD,DPRDProv&Kab/Kota),pemilupresiden/wakilpresiden,pemilihangubernur/wakilgubernur,danpemilihanbupati/wakilbupatiatauwalikota/wakilwalikotasecaraterpisah.Sehinggamengakibatkanselaluadapemilihanumum,baiknasionalmaupunregionaldiIndonesiatiaptahunnya,pengeluaranuntukpenyelenggaraanpemilusangatbesar,parpoltidakmempunyaiwaktuuntukmenyusunstrategidanberfokussecarabaik,danpemilihmenjadijenuhkarenaterlaluseringmenghadapipemilu.Untukmenyelesaikanmasalahini,pemilu-pemilutersebutharusdiselaraskandandijadwalkandenganlebihbaik.

Sejaktahun2011,paraakademisidanaktivisLSM,salahsatunyaadalahPerludem,terusmendorongpenyelarasanjadwalpemilu.PutusanMKditahun2014menyatakanbahwapemilulegislatifdanpresidenharusdilaksanakanserentakmulaitahun2019.Selainitu,dengandiamandemennyaUUNo.1Tahun2015tentangPemilihanKepalaDaerah,makapenyelenggaraanserentaksudahdiwajibkanUUtersebutyangmenggariskanbahwapadatahun2027,Indonesiaakanhanyamemilikiduapemilusaja:satupemiluserentakuntukmemilihpresiden/wakilpresiden,sertaanggotaDPR,DPD,DPRDProvinsi,dananggotaDPRDKabupaten/Kota;kemudianpemilukeduauntuksecaraserentakmemilihgubernur/wakilgubernur,bupati/wakilbupatiatauwalikota/wakilwalikota.IniadalahkemajuanyangluarbiasadalamhalpenyelarasansiklusdankalenderkepemiluanIndonesia.Kendatidemikian,penjadwalanyanglebihbaikmasihperludidorong.

Penyelarasansiklusdanjadwalpemiludapatdibuatlebihbaikdengancaradilaksanakanduapemilu:satupemiludaerahuntukmemilihanggotaDPRDsekaligusgubernur,walikota,danbupati;kemudiansatu pemilu nasional untuk memilih presiden/wapres serta anggota DPR dan DPD. Kedua pemilutersebut dilaksanakan dengan jarak 2,5 tahun. Dengan ini, parpol, caleg, pemangku kepentingankepemiluan,dankonstituendapatberfokuskeisukedaerahansaatakanpemiludaerah,danberfokuske isu nasional saat akan pemilu nasional, tanpa harus terbebani oleh tumpang tindihnya isu jikajadwalnyacampuradukataupuntidakrapi.

Daftar Singkatan dan Referensi

67

Daftar Singkatan

AGENDA GeneralElectionNetworkforDisabilityAccess(JaringanPemilihanUmumAk-sesDisabilitas)

Bawaslu BadanPengawasPemilihanUmum

BPP BilanganPembagiPemilih

C1 FormulirC1(FormulirhasilpenghitungansuaradiTPS)

Dapil DaerahPemilihan

DB1 FormulirDB1(FormulirHasilrekapitulasiTingkatKecamatan)

DC1 FormulirDC1FormulirHasilrekapitulasiTingkatKabupaten/Kota)

DKPP DewanKehormatanPenyelenggaraPemilu

DPD DewanPerwakilanDaerah

DPK DaftarPemilihKhusus

DPKTb DaftarPemilihKhususTambahan

DPR DewanPerwakilanRakyat

DPRDKabupaten/Kota DewanPerwakilanRakyatDaerahKabupaten/Kota

DPRDProvinsi DewanPerwakilanRakyatDaerahProvinsi

DPS DaftarPemilihSementara

DPT DaftarPemilihTetap

DPTb DaftarPemilihTambahan

E-KTP KartuTandaPendudukElektronik

Gerindra PartaiGerakanIndonesiaRaya

Golkar PartaiGolonganKarya

Hanura PartaiHatiNuraniRakyat

IFES International Foundation for Electoral Systems

IRI International Republican Institute

JPPR JaringanPendidikanPemilihuntukRakyat

Kemlu Kementrian Luar Negeri

KPI Komisi Penyiaran Indonesia

KPK KomisiPemberantasanKorupsi

KPPS KelompokPenyelenggaraPemungutanSuara

KPU KomisiPemilihanUmum

KPUD KomisiPemilihanUmumDaerah

LP3ES LembagaPenelitian,PendidikandanPeneranganEkonomidanSosial

LSI LembagaSurveiIndonesia

LSM Lembagaswadayamasyarakat

http://www.jppr.or.id/

68


MD3 Undang-UndangTentangMPR,DPR,DPD,danDPRD

MK MahkamahKonstitusi

MPR MajelisPermusyawaratanRakyat

NasDem Partai Nasional Demokrat

NTB NusaTenggaraBarat

NTT NusaTenggaraTimur

NU NahdlatulUlama

PA PartaiAceh

PAN Partai Amanat Nasional

Panlih PanitiaPemilih

PBB Partai Bulan Bintang

PD Partai Demokrat

PDA PartaiDamaiAceh

PDI-P Partai Demokrasi Indonesia -Perjuangan

Perludem PerkumpulanuntukPemiludanDemokrasi

Perppu PeraturanPemerintahPenggantiUndang-Undang

Persepsi PerhimpunanSurveiOpiniPublikIndonesia

PKB Partai Kebangkitan Bangsa

PKPI Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia

PKS PartaiKeadilanSejahtera

PNA PartaiNasionalAceh

PPP Partai Persatuan Pembangunan

PTUN PengadilanTataUsahaNegara

PTTUN PengadilanTinggiTataUsahaNegara

Puskaptis PusatKajianKebijakandanPembangunanStrategis

SIDALIH SistemInformasiDataPemilih

TAF The Asia Foundation

TNI TentaraNasionalIndonesia

TPS TempatPemungutanSuara

69

Daftar Acuan dan Referensi“PelibatandanPartisipasiMasyarakatDalamPengawasanPemilu;PantauDanLaporkanPelanggaranPemilu,”Perludem,2014

“MembangunKesetaraanBerpolitik,JejakLangkahPenguatanHakAsasiPolitikPenyandangDisabilitasDanLansiaMarjinalPadaPemilu2014DiJawaBarat,”B-Trust,2014

“EvaluasiHasilSementaraQuickCountPilpres2014,”PerhimpunanSurveiOpiniPublik(Persepsi),2014

“BukuPanduanAnggotaLegislatif:KerjaUntukRakyat,”AniSucipto[etal…],PuskapolUI,2014

“Potret Pemilu dalam Sudut Pandang Sengketa Hasil Pemantauan Sidang Perselisihan Hasil PemiluLegislatif2014,”VeriJunaidi[etal…],Perludem2014

“Rapat Kerja dan Evaluasi Penyelenggara Pemilu Tahun 2014 dan Orientasi Tugas,” KPU Papua, 18September2014

“Survey:PelayananDisabilitasdalamPemilu2014,”Perludem-JPPR,2014

“Peta Kekerasan Di Indonesia (Januari-April 2014) Dan Kekerasan Pemilu Legislatif 2014, ProgramSistemNasionalPemantauKekerasanTheHabibieCenter,2014

“PemiluAceh2014MasihDiwarnaiKekerasanDanPolitikUang,” JaringanPemiluAceh/JPA (ACSTF-AcehInstitute-ForumLSMAceh-LBHBandaAceh-MATA-SolidaritasPerempuanBandaAceh),2014

“Konferensi Pers Hasil Pemantauan Pemilu Legislatif 2014,” Komite Independen Pemantau Pemilu(KIPP),2014(powerpoint)

“PemetaandanKajianCepatProsentasedanKeterwakilanPermpuandanPeluangKeterpilihanCalonPerempuandalamDaftarCalegTetap(DCT),”KoalisiPerempuanIndonesia(KPI),2014

“MenyapuDapurKotor,RefleksiPerempuanDanPolitikEraReformasi,”AniSoetjipto[etal…],PuskapolUI-TAF-NorwegianEmbassy

“AncamandanIntimidasiterhadapPartisipasiPolitikPerempuandalamPemiluAceh,”LiesMarcoes[etal…],TheAsiaFoundation(TAF),2014

“PencomotanPerempuanuntukDaftarCalon,”LiaWulandari[etal…],Perludem-TheAsiaFoundation(TAF),2013

“Hasil Survei Nasional Program Partai Politik danKompetensi Calon Presiden 2014,” Survey PollingIndonesia(SPIN),2014

“LaporanPemantauanPemilu2014,”MasykurudinHafidz[etal…],JPPR,2014

“SurveiPrilakuPemilihdanPoliticalLinkage:KotaYogyakartadanKabupatenMagelangPadaPemiluLegislatifTahun2014,”TimPenelitiResearchCenter forPoliticandGovernmentUGM,JPP(JurusanPolitik&PemerintahanFISIPOLUGM)-TheAsiaFoundation,2014

“LaporanEvaluasiPemantauanPenyelenggaraanPemilu2014DiLuarNegeri,”MigrantCare,2014

“PenelitianHarapanPublikTerhadapSiaranPemilu2014,”PuslitbangdiklatLPPRRI,2014

70


“MediaSosialAlatGerakanSipilBelajardarisuksesiJakarta&MasaDepanIndonesia,”AEPriyono[etal…],PublicVirtue,2014

“PanduanPemantauan,KorupsiPemilu,”AdeIrawan[etal…],ICW,2014

“Studi PendahuluanPola Suara Tidak SahDalamPemilu Legislatif 2014,” Kurniawan Zein, LembagaPenelitianPendidikandanPeneranganEkonomiSosial(LP3ES),2014

“StrengtheningPoliticalParticipationofMarginalizedWomen,”TheAsiaFoundation,2014

“ElectioninIndonesia,”TheAsiaFoundation(TAF),2014

“Ancamandan Intimidasi terhadapPartisipasiPolitikPerempuandalamPemiluAceh2104diAceh,”LiesMarcoes[etal…],TheAsiaFoundation(TAF),2014

“JanganSalahPilihLagi,CatatanPolitikdanPemiluLegislatif2014,”YusradiUsman,GayoniMaharaPublishing,2014

“Jika PDI-P Umumkan Jokowi Sebagai Capres Pra Pemilu Legislatif, Enam Parpol Bias GagalMasukSenayan,”NinukCucuSuwanti,SinarHarapan(htpp://www.shnews.),19November2013

“PemilihanUmumdiIndonesia2014,”LeoAgustino,Prisma,Vol.33,No.1,2014

“People Power DalamKemenanganJokowi–Jk,”LingkaranSurveiIndonesiadanJaringanIsuPublik,2014

“PanduanCalonLegislatifPerempuanUntukPemilu2014,”AdityaPerdana[etal…],PuskapolUI-CentreforPoliticalStudies,2013

“AnggaranPerjalananDinasDPRDDKIMembengkakJelangPemiluLegislatif,”Fitra(http://seknasfitra.org/anggaran-perjalanan-dinas-dprd-dki-membengkak-jelang-pemilu-legislatif/)

“MasalahDalamPendaftarandan (Daftar)CalonAnggotaDPRdanDPRD,”Sulastio, IPC (htpp://ipc.or.id/?p=687),2014

“Mengulik Angaran Debat Capres,” Seknas Fitra (htpp://seknasfitra.org/mengulik-anggaran-debatcapres/),2014

“Partai Politik, Pemilihan Umum, dan Ketimpangan Sosial & Ekonomi di Indonesia: Laporan HasilPenelitian,TimPenelitiINFIDdanLIPI,PustakaSempu-INFID-LIPI,2014

“PertarunganCapresPadaMediaOnline.PenelitianPemberitaanMediaMassaOnlineTerhadapTokohCalonPresidenJelangPilpres2014,”WahyuSubprabowo[etal…],LostaInstitute,Yogyakarta,2014

“PotensiKebocoranAPBN2014UntukKepentinganPolitikMenjelangPemilu2014,”SeknasFitra,2014

“Proceeding Forum Multilateral Riset Kepemiluan: Mewujudkan Inclusiviness DalamPemilu,”SyamsudinHaris[etal…],PusatPenelitianPolitikLIPI–AEC,2014

“StudiPenjajakanLembagaRisetPemiluDiIndonesia,”Prof(Ris.)Dr.SyamsuddinHaris[etal…],PusatPenelitianPolitikLembagaIlmuPengetahuanIndonesia(P2P-LIPI)-AEC

“AnalisisPerolehanSuaraDalamPemilu2014,OligarkiPolitikDiBalikKeterpilihanCalegPerempuan,”PuskapolFISIPUI

71

“SurveiPersepsiPemilihPemulaPadaPemerintah,Korupsi,DanPemiluNasional2014,”TransparencyInternationalIndonesia,2014

“EvaluasiPemiluLegislatifdanRekomendasiuntukPemiluPresidendanWakilPresidenTahun2014,”(HasilDiskusiMejaBundarPemerhatiPemilu.Jakarta,30Mei2014)Prof.RamlanSurbakti[etal…]

“EvaluasiPemiluLegislatifdanRekomendasiuntukPemiluPresidendanWakilPresidenTahun2014,”(HasilDiskusiMejaBundarPemerhatiPemilu.Jakarta,5Juni2014)TitiAnggraini[etal…]

“Evaluasi Pilpres 2014 dan Rekomendasi untuk Pemilu Mendatang,” (Hasil Diskusi Meja BundarPemerhatiPemilu.Jakarta,5Juni2014)TitiAnggraini[etal…]

72


www.rumahpemilu.orgDesember@2014

Documents

Pemilu 2014 di Indonesia Laporan Akhir oleh Rumah Pemilu Rumah Pemilu - Laporan... · crowdsourcing ini selain memperkuat kredibilitas hasil penghitungan resmi KPU juga menunjukkan