PEMETAAN PRIORITAS WILAYAH INTERVENSI KEBIJAKAN ... filetujuh kecamatan di Kabupaten Sidoarjo yang menjadi prioritas 1 program pemberdayaan yaitu Kecamatan Porong, Prambon, Jabon,

Pemetaan Prioritas Wilayah Intervensi .....

55

PEMETAAN PRIORITAS WILAYAH INTERVENSI KEBIJAKAN

PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN SIDOARJO

PRIORITY MAPPING AREA INTERVENTIONS OF POVERTY

POLICY IN SIDOARJO REGENCY

Munari Kustanto

Bappeda Kabupaten Sidoarjo, Jl. Sultan Agung No. 13 Sidoarjo – 61211

[email protected]

ABSTRACT

Poverty alleviation is always a major concern in every development plan. The budget

limitations make the government must determine the priority scale in poverty alleviation,

thus mapping the area of poverty reduction interventions becomes inevitable. This paper

aims to map the priority areas of poverty reduction policy intervention in Sidoarjo Regency

using a quantitative descriptive approach. The priority map is based on data of PBDT 2015

which is the basis for poverty reduction data in Indonesia. The priority area determination

of intervention is done by comparing the percentage of individual RTS with percentage of

population in each sub-district. The result data is then applied to Cartesian diagram. There

are seven sub-districts which are included in the priority areas of the intervention areas:

Balongbendo, Tarik, Krembung, Tulangan, Prambon, Porong and Jabon Subdistricts. These

seven sub-districts have a high percentage of individual RTS but on the other hand a low

percentage of the population. There are eight sub-districts in Sidoarjo regency which are

included in the priority of one social protection aid program. The eight districts are

Prambon, Tulangan, Balongbendo, Krembung, Porong, Jabon and Wonoayu districts.

There are seven sub-districts in Sidoarjo regency which priority to 1 empowerment

program that is Porong, Prambon, Jabon, Tulangan, Balongbendo, Krembung and Tarik

Subdistricts. There are four sub-districts in Sidoarjo regency which become priority 1

empowerment program for micro and small enterprises. The four sub-districts are

Balongbendo Sub-district, Tarik, Tulangan and Krembung.

Keyword :poverty, PBDT 2015, poverty alleviation, priority intervention areas

ABSTRAK

Penanggulangan kemiskinan selalu menjadi perhatian utama dalam setiap perencanaan

pembangunan. Keterbatasan anggaran menjadikan pemerintah harus menentukan skala

prioritas dalam penanggulangan kemiskinan, dengan demikian pemetaan wilayah intervensi

penanggulangan kemiskinan menjadi hal yang tidak dapat dielakkan. Tulisan ini bertujuan

untuk memetakan prioritas wilayah intervensi kebijakan penanggulangan kemiskinan di

Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Peta prioritas

dibuat berdasarkan data PBDT 2015 yang menjadi basis data penanggulangan kemiskinan

di Indonesia. Penentuan prioritas wilayah intervensi dilakukan dengan membandingkan

persentase individu RTS dengan persentase jumlah penduduk pada masing-masing

kecamatan. Data hasil analisis tersebut kemudian diaplikasikan ke dalam diagram kartesius.

Terdapat tujuh kecamatan yang masuk dalam prioritas 1 wilayah intervensi yaitu Kecamatan

Balongbendo, Tarik, Krembung, Tulangan, Prambon, Porong dan Jabon. Ketujuh kecamatan


56

ini memiliki persentase individu RTS tinggi tapi pada sisi lain persentase penduduknya

rendah. Terdapat delapan kecamatan di Kabupaten Sidoarjo yang masuk dalam prioritas 1

program bantuan perlindung sosial. Kedelapan kecamatan tersebut antara lain Kecamatan

Prambon, Tulangan, Balongbendo, Krembung, Porong, Jabon dan Wonoayu. Terdapat

tujuh kecamatan di Kabupaten Sidoarjo yang menjadi prioritas 1 program pemberdayaan

yaitu Kecamatan Porong, Prambon, Jabon, Tulangan, Balongbendo, Krembung dan Tarik.

Terdapat empat kecamatan di Kabupaten Sidoarjo yang menjadi prioritas 1 program

pemberdayaan bagi usaha mikro dan kecil. Keempat kecamatan tersebut antara lain

Kecamatan Balongbendo, Tarik, Tulangan dan Krembung.

Kata Kunci : kemiskinan, PBDT 2015, penanggulangan kemiskinan, prioritas wilayah

intervensi.

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor,

saling terkait serta mempengaruhi satu dengan lainnya (inter locking). Mengingat

permasalahan kemiskinan bersifat multidimensional, maka sudah seharusnya kemiskinan

tidak hanya dipandang dari aspek pendapatan. Kemiskinan dalam hal ini mencakup

kerentanan dan kerawanan orang atau sekelompok orang baik laki-laki maupun perempuan

untuk menjadi miskin. Kemiskinan juga terkait dengan keterbatasan akses masyarakat

miskin dalam penentuan kebijakan publik yang berdampak pada kehidupan mereka.

Penanggulangan kemiskinan selalu menjadi topik utama dalam setiap perencanaan

pembangunan. Kemiskinan merupakan permasalahan utama yang harus dicari cara

penyelesaiannya dan ditanggulangi secara sinergis dan sistematis dengan melibatkan semua

unsur masyarakat, pemerintah dan badan usaha. Membicarakan penanggulangan kemiskinan

tentu tidak dapat lepas dari keberadaan data. Di samping menyediakan informasi mengenai

jumlah penduduk miskin, data juga menjadi tolak ukur bagi keberhasilan suatu program.

Menilik sifat kemiskinan yang sangat dinamis, maka kebutuhan akan data kemiskinan juga

harus selalu up to date.

Salah satu upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan akan data dan informasi

guna mendukung penanggulangan kemiskinan adalah menyediakan Basis Data Terpadu

(BDT). Beberapa waktu yang lalu pemerintah menugaskan BPS untuk mengumpulkan dan

mengolah data rumah tangga/keluarga sasaran melalui kegiatan Pemutakhiran Basis Data

Tepadu (PBDT) 2015. BPS telah melakukan kegiatan serupa pada Pendataan Sosial

Ekonomi 2005 (PSE05), Pendataan Program Perlin-dungan Sosial (PPLS) 2008, dan PPLS

2011.

Berdasarkan hasil PBDT 2015 jumlah rumah tangga sasaran (RTS) di Kabupaten

Sidoarjo tercatat 117.270 RTS. PBDT 2015 juga mencatat bahwa sebanyak 36.029 RTS di

Kabupaten Sidoarjo termasuk dalam kategori Sangat Miskin atau sebanyak 30,72%. Jumlah

RTS di Kabupaten Sidoarjo dengan kategori Miskin sebanyak 32.353 RTS (27,59%),

Hampir Miskin sebanyak 29.953 RTS (25,54%), dan yang masuk dalam kategori Rentan Miskin sebanyak 18.935 RTS (16,15%).

Kecamatan Krian masih menjadi wilayah dengan jumlah RTS paling banyak yaitu

9.555 RTS, meningkat 367 RTS jika dibanding data PPLS 2011. Demikian pula dengan

Kecamatan Gedangan yang juga masih tercatat sebagai wilayah dengan jumlah RTS paling

sedikit yaitu 3.702 RTS. Meskipun demikian jumlah RTS di Kecamatan Gedangan


57

mengalami peningkatan cukup signifikan. Dibandingkan dengan data PPLS 2011, maka

jumlah RTS di Kecamatan Gedangan mengalami peningkatan sebesar 1.148 RTS.

Karakteristik kemiskinan yang berbeda antara wilayah tentunya membutuhkan

penanganan yang berbeda pula. Kondisi ini mengharuskan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

lebih selektif dalam mengintervensi suatu program penanggulangan kemiskinan di suatu

wilayah. Keterbatasan anggaran semakin memperberat upaya penanggulangan kemiskinan di

Kabupaten Sidoarjo. Dengan demikian pemerintah harus menentukan wilayah prioritas yang

akan mendapat intervensi kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Peran penting pemetaan dalam penyusunan strategi pengentasan kemiskinan dapat

dilihat pada penelitian Pemetaan Kemiskinan dan Strategi Pengentasannya Berbasis

Institusi Lokal dan Berkelanjutan di Era Otonomi Daerah di Provinsi Sumatera Barat.

Penelitian ini berupaya untuk memetakan kantong-kantong kemiskinan serta merumuskan

strategi pengentasan kemiskinan berdasarkan institusi lokal. Menggunakan metode survey

dan FGD ditemukan kantong-kantong kemiskinan di Kabupaten Mentawai, Pasaman,

Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Kota Padang dan Kota Payakumbuh. Selanjutnya

berdasarkan pemetaan tersebut dirumuskan strategi pengentasan dengan membentuk panitia

berbasis institusi lokal (nagari/kelurahan) (Jayaputra, 2006).

Penelitian Pemetaan Karakteristik Untuk Penanggulangan Kemiskinan dan

Kerentanan Pangan di Kota Makasar juga memperlihatkan peran penting pemetaan.

Identifikasi terhadap karakteristik kemiskinan dan tingkat kerentanan pangan serta faktor

kunci yang menyebabkan keduanya menjadi tujuan dari penelitian ini. Berdasarkan survey

yang dilakukan, diketahui bahwa distribusi masyarakat miskin dan karakteristik masyarakat

miskin kota dan rentan pangan bervariasi secara spasial antar kecamatan di Kota Makassar.

Rumusan penanggulangan dengan menggunakan pendekatan spasial berdasarkan

karakteristik masyarakat miskin memungkinkan untuk merancang dan memodelkan pola

penanggulangan kemiskinan kota dan rentan pangan sehingga keberhasilan program lebih

terjamin (Umar, 2013).

Bahkan untuk mengakselerasi penanggulangan kemiskinan di Jawa Timur juga

tidak dapat dilepaskan dari pemetaan kemiskinan.Hal ini sebagaimana terlihat dalam

penelitian Pemetaan Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Berupaya untuk

dapat memberikan kontribusi bagi upaya pengurangan kemiskinan di Jawa Timur, hasil

analisis klaster menunjukkan bahwa kondisi irigasi yang buruk merupakan indikator utama

suatu daerah diidentifikasi sebagai kantong kemiskinan. Selanjutnya daerah kantong

kemiskinan di Jawa Timur memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (i) rendahnya aksesibilitas

pendidikan, (ii) buruknya infrastruktur jalan, (iii)buruknya sistem irigasi, (iv) rendahnya

ketersediaan air bersih dan (v) rendahnya aksesibilitaskesehatan (Manurung & Santoso,

2015). Memperhatikan berbagai penelitian yang telah dilakukan terkait dengan pemetaan

kemiskinan, maka Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga perlu untuk melakukan identifikasi

dan pemetaan wilayah prioritas berdasarkan PBDT 2015.Hal ini perlu dilakukan guna

mendukung ketepatan sasaran program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo.

Harapannya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo dapat lebih efektif dan

tepat sasaran. Memperhatikan uraian tersebut maka Pemetaan Prioritas Wilayah Intervensi

Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Sidoarjo menjadi penting untuk

dilakukan.


58

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan prioritas wilayah intervensi kebijakan

penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo. Melalui pemetaan tersebut maka

dapat dirumuskan skala prioritas intervensi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten

Sidoarjo. Dengan demikian dapat dirumuskan sebuah rekomendasi kebijakan skala

prioritas intervensi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo.

METODE

Kajian Pemetaan Prioritas Wilayah Intervensi Kebijakan Penanggulangan

Kemiskinan Di Kabupaten Sidoarjo ini menggunakan pendekatan kuantitatif (Nasir, 1999).

Ditinjau dari sifatnya, maka penelitian ini merupakan penelitian diskriptif. Data yang

digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Sekretariat TKPKD Kabupaten

Sidoarjo. Dalam hal ini adalah data PBDT 2015 yang menjadi basis data bagi upaya

penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Adapun data jumlah penduduk menggunakan

data Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka dan Kecamatan Dalam Angka yang dirilis oleh

BPS.

Analisis dilakukan dengan membandingkan persentase individu RTS dalam PBDT

2015 dengan persentase jumlah penduduk pada tahun 2015. Data hasil analisis

(perbandingan persentase individu RTS dengan persentase jumlah penduduk) kemu-dian

diaplikasikan ke dalam diagram kartesius. Selanjutnya dengan menggunakan program

SPSS akan diperoleh gambaran persebaran Kecamatan dalam empat kwadran prioritas

antara lain :

a. Prioritas 1 adalah kwadran dengan persentase individu RTS tinggi dan persentase jumlah

penduduk rendah. Intervensi kebijakan akan sangat berdampak ketika dilaksanakan pada

wilayah prioritas 1;

b. Prioritas 2 adalah kwadran dengan persentase individu RTS tinggi dan persentase jumlah

penduduk tinggi;

c. Prioritas 3 adalah kwadran dengan persentase individu RTS rendah dan persentase

jumlah penduduk rendah;

d. Prioritas 4 adalah kwadran dengan persentase individu RTS rendah dan persentase

jumlah penduduk tinggi.

Selanjutnya wilayah-wilayah prioritas tersebut diaplikasikan ke dalam peta

Kabupaten Sidoarjo. Pembedaan warna prioritas penanggulangan kemiskinan

menggunakan ketentuan sebagai berikut :

a. Wilayah Prioritas 1 diwakili warna merah;

b. Wilayah Prioritas 2 diwakili warna kuning;

c. Wilayah Prioritas 3 diwakili warna hijau;

d. Wilayah Prioritas 4 diwakili warna biru;

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil PBDT 2015 jumlah rumah tangga sasaran (RTS) di Kabupaten Sidoarjo tercatat 117.270 RTS. Dibandingkan dengan jumlah RTS hasil

PPLS 2011 sebesar 99.492 RTS, maka mengalami kenaikan sebesar 17.778 RTS. Tabel

di bawah ini akan menyajikan jumlah RTS hasil PBDT 2015 menurut kecamatan di

Kabupaten Sidoarjo.


59

Tabel 1

Jumlah Rumah Tangga Sasaran Hasil PBDT 2015 Per Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo

Kecamatan

Jumlah Rumah Tangga Sasaran

Desil 1

(Sangat

Miskin)

Desil 2

(Miskin)

Desil 3

(Hampir

Miskin)

Desil 4

(Rentan

Miskin)

Jumlah % Jumlah

Individu

Tarik 3.568 2.448 1.889 1.192 9.097 7,76 29.309

Prambon 3.304 1.938 1.363 675 7.280 6,21 23.379

Krembung 2.789 2.415 1.954 1.167 8.325 7,10 29.182

Porong 2.153 1.840 1.627 853 6.473 5,52 22.561

Jabon 2.144 1.975 1.523 724 6.366 5,43 22.100

Tanggulangin 1.696 1.313 1.295 822 5.126 4,37 17.080

Candi 1.600 1.765 1.667 986 6.018 5,13 20.448

Tulangan 3.033 2.176 1.740 1.013 7.962 6,79 25.500

Wonoayu 2.125 1.694 1.268 743 5.830 4,97 19.814

Sukodono 1.620 1.382 1.015 586 4.603 3,93 15.830

Sidoarjo 1.246 1.645 1.965 1.335 6.191 5,28 20.054

Buduran 631 1.043 1.367 977 4.018 3,43 13.863

Sedati 1.260 1.315 1.225 799 4.599 3,92 14.524

Waru 807 1.348 1.778 1.367 5.300 4,52 18.014

Gedangan 704 1.021 1.188 789 3.702 3,16 12.919

Taman 1.658 2.094 2.398 1.786 7.936 6,77 27.629

Krian 2.837 2.662 2.480 1.576 9.555 8,15 31.844

Balongbendo 2.854 2.279 2.211 1.545 8.889 7,58 29.815

Kab. Sidoarjo 36.029 32.353 29.953 18.935 117.270 393.865

Sumber :Data PBDT 2015

Dari tabel 1 dapat kita ketahui bahwa Kecamatan Krian masih menjadi wilayah dengan

jumlah RTS paling banyak yaitu 9.555 RTS, meningkat 367 RTS jika dibanding data PPLS

2011. Demikian pula dengan Kecamatan Gedangan yang juga masih tercatat sebagai

wilayah dengan jumlah RTS paling sedikit yaitu 3.702 RTS. Meskipun demikian jumlah

RTS di Kecamatan Gedangan mengalami peningkatan cukup signifikan. Jika dibandingkan

dengan data PPLS 2011, maka jumlah RTS di Kecamatan Gedangan mengalami

peningkatan sebesar 1.148 RTS.

Berdasarkan jumlah individu RTS di atas, maka peta persebaran kemiskinan di

Kabupaten Sidoarjo sebagaimana terlihat pada gambar berikut. Gambar 1

Peta Persebaran Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo

Sumber : Data PBDT 2015


60

Memperhatikan gambar 1 di atas, terlihat bahwa kecamatan dengan warna merah memiliki

jumlah penduduk miskin dalam kategori tinggi. Kecamatan dengan warna kuning memiliki

penduduk miskin dalam kategori sedang, dan warna hijau memiliki penduduk miskin dalam

kategori rendah.

Memperhatikan variabel yang terdapat dalam PBDT 2015 di atas, maka langkah

selanjutnya adalah melakukan analisa untuk memetakan prioritas wilayah intervensi

kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo. Penentuan prioritas wilayah

intervensi dilakukan dengan membandingkan persentase individu RTS dengan persentase

jumlah penduduk. Analisis dilakukan terhadap data di tingkat Kabupaten untuk menentukan

prioritas wilayah intervensi masing-masing Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo.

Tabel di bawah ini akan memperlihatkan perbandingan individu RTS dan jumlah

penduduk Kabupaten Sidoarjo. Tabel 2

Perbandingan Individu RTS dengan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo

Kecamatan Individu RTS Penduduk

Jumlah % Jumlah %

Tarik 29.309 7,44 67.616 3,60

Prambon 23.379 5,94 80.629 4,30

Krembung 29.182 7,41 64.136 3,42

Porong 22.561 5,73 62.913 3,35

Jabon 22.100 5,61 54.913 2,93

Tanggulangin 17.080 4,34 73.913 3,94

Candi 20.448 5,19 135.275 7,21

Tulangan 25.500 6,47 87.696 4,67

Wonoayu 19.814 5,03 80.136 4,27

Sukodono 15.830 4,02 63.656 3,39

Sidoarjo 20.054 5,09 188.207 10,03

Buduran 13.863 3,52 97.490 5,19

Sedati 14.524 3,69 99.010 5,27

Waru 18.014 4,57 214.510 11,43

Gedangan 12.919 3,28 117.330 6,25

Taman 27.629 7,01 196.330 10,46

Krian 31.844 8,09 121.039 6,45

Balongbendo 29.815 7,57 72.281 3,85

Jumlah 393.865 100 1.877.080 100

Sumber : Data Diolah

Selanjutnya data pada tabel 2 diaplikasikan ke dalam diagram katersius dan selanjutnya

diaplikasikan dalam bentuk peta sebagaimana terlihat di bawah ini.


61

Memperhatikan diagram 1 di atas, terlihat jika terdapat tujuh kecamatan yang masuk dalam

prioritas 1 wilayah intervensi yaitu Kecamatan Balongbendo, Tarik, Krembung, Tulangan,

Prambon, Porong dan Jabon. Ketujuh kecamatan ini memiliki persentase penduduk rendah

tapi pada sisi lain memiliki persentase individu RTS yang tinggi. Mempertimbangkan

efisiensi dan efektifitas maka intervensi kebijakan penanggulangan kemiskinan

diprioritaskan untuk keempat kecamatan tersebut. Harapannya intervensi yang dilakukan

dapat memberikan dampak signifikan bagi upaya penanggulangan kemiskinan di

Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya memperhati-kan gambar 2, maka intervensi kebijakan

penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo diprioritaskan pada wilayah yang

berwarna merah marun gelap. Prioritas selanjutnya adalah wilayah sesuai dengan gradasi

warna dari gelap ke terang.

Berikutnya perlu juga dilakukan analisa untuk menentukan prioritas wilayah

intervensi masing-masing desil. Analisa ini menjadi penting mengingat masing-masing

desil memiliki kebijakan penanggulangan kemiskinan yang berbeda-beda. Analisa terhadap

masing-masing akan memberikan informasi mengenai prioritas wilayah intervensi untuk

masing-masing desil.

Prioritas Wilayah Intervensi Kebijakan Klaster 1

Klaster ini memiliki program yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak

dasar, pengurangan beban hidup, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. Fokus

pemenuhan hak dasar ditujukan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat miskin

untuk kehidupan lebih baik, seperti pemenuhan hak atas pangan, pelayanan kesehatan, dan

pendidikan. Program pada ini memiliki karakter berbasis pada bantuan dan perlindungan

sosial. Ciri lain dari klaster ini adalah mekanisme pelaksanaan kegiatan yang bersifat

langsung dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat miskin.

Penerima manfaat pada klaster ini ditujukan pada kelompok masyarakat sangat

miskin (RTS Desil 1). Hal ini bukan hanya karena kondisi masyarakat sangat miskin yang

rentan, tetapi juga mereka belum mampu mengupayakan dan memenuhi hak dasar secara

layak dan mandiri. Dalam upaya memetakan prioritas wilayah intervensi, maka perlu

disandingkan data persentase RTS dalam desil 1 dengan persentase jumlah penduduk

sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.


62

Tabel 3

Perbandingan Persentase RTS Desil 1 dengan Persentase Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di

Kabupaten Sidoarjo

Kecamatan % RTS Desil 1 % Jumlah Penduduk

Tarik 9,90 3,60

Prambon 9,17 4,30

Krembung 7,74 3,42

Porong 5,98 3,35

Jabon 5,95 2,93

Tanggulangin 4,71 3,94

Candi 4,44 7,21

Tulangan 8,42 4,67

Wonoayu 5,90 4,27

Sukodono 4,50 3,39

Sidoarjo 3,46 10,03

Buduran 1,75 5,19

Sedati 3,50 5,27

Waru 2,24 11,43

Gedangan 1,95 6,25

Taman 4,60 10,46

Krian 7,87 6,45

Balongbendo 7,92 3,85

Rata-rata 5,56 5,56


Berdasarkan tabel 3 di atas, selanjutnya diaplikasikan ke dalam diagram katersius dan

selanjutnya diaplikasikan dalam bentuk peta sebagaimana terlihat di bawah ini.

Memperhatikan diagram 2 di atas, maka terlihat ada delapan kecamatan yang berada dalam

prioritas 1 wilayah intervensi kebijakan penanggulangan kemiskinan Klaster 1. Kedelapan

kecamatan tersebut antara lain Kecamatan Prambon, Tulangan, Balong-bendo, Krembung,

Porong, Jabon dan Wonoayu. Selanjutnya memperhatikan gambar 3, maka intervensi

kebijakan penanggulangan untuk Klaster 1 diarahkan pada wilayah yang berwarna merah

gelap. Prioritas selanjutnya adalah wilayah sesuai gradasi warna dari gelap ke terang.


63


Kebijakan penanggulangan kemiskinan pada kelompok program ini merupakan

sebuah tahap lanjutan. Pada tahap ini, masyarakat miskin mulai menyadari kemampuan dan

potensi yang dimilikinya untuk keluar dari kemiskinan. Pemberdayaan menjadi

karakteristik dari program yang dilaksanakan pada Klaster 2.

Penerima Kelompok program berbasis pemberdayaan masyarakat adalah kelompok

masyarakat yang dikategorikan miskin. Mereka masih mempunyai kemampuan untuk

menggunakan potensi yang dimilikinya walaupun terdapat keterbatasan. Dalam upaya

memetakan prioritas wilayah intervensi, maka perlu disandingkan data persentase RTS

dalam desil 2 dengan persentase jumlah penduduk. Tabel 4


Kabupaten Sidoarjo


Tarik 7,57 3,60

Prambon 5,99 4,30

Krembung 7,46 3,42

Porong 5,69 3,35

Jabon 6,10 2,93


Candi 5,46 7,21

Tulangan 6,73 4,67

Wonoayu 5,24 4,27

Sukodono 4,27 3,39

Sidoarjo 5,08 10,03

Buduran 3,22 5,19

Sedati 4,06 5,27

Waru 4,17 11,43

Gedangan 3,16 6,25

Taman 6,47 10,46

Krian 8,23 6,45


Rata-rata 5,56 5,56


Berdasarkan tabel 4 di atas, selanjutnya diaplikasikan ke dalam diagram katersius dan

kemudian diaplikasikan dalam bentuk peta sebagaimana terlihat di bawah ini.


64

Memperhatikan diagram 3 di atas, maka terdapat tujuh kecamatan yang berada dalam

prioritas 1 wilayah intervensi kebijakan penanggulangan kemiskinan pada Klaster 2,

yaitu Kecamatan Porong, Prambon, Jabon, Tulangan, Balongbendo, Krembung dan

Tarik. Program-program pemberdayaan yang dilaksanakan pada Klaster 2

pelaksanaannya diprioritaskan di Kecamatan Porong, Prambon, Jabon, Tulangan,

Balongbendo, Krembung dan Tarik. Memperhatikan gambar 4, maka intervensi

kebijakan penanggulangan kemiskinan pada Klaster 2 diarahkan pada wilayah yang

berwarna kuning gelap. Prioritas selanjutnya adalah wilayah sesuai dengan gradasi

warna dari kuning gelap ke kuning terang.


Program-program pada Klaster 3 ini bertujuan untuk memberikan akses dan

penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil.Kelompok program ini

merupakan pengembangan dari kelompok program berbasis pemberdayaan masyarakat

(Klaster 2) yang lebih mandiri.Penerima manfaat dari kelompok program ini adalah

kelompok masyarakat hampir miskin yang kegiatan usahanya pada skala mikro dan

kecil.Penerima manfaat pada kelompok program ini juga dapat ditujukan pada

masyarakat miskin yang belum mempunyai usaha atau terlibat dalam kegiatan ekonomi.

Dalam upaya memetakan prioritas wilayah intervensi, maka perlu disan-dingkan

data persentase RTS dalam desil 3 dengan persentase jumlah penduduk. Tabel di bawah ini

akan memperlihatkan perbandingan antara persentase RTS dalam desil 3 dengan persentase

jumlah penduduk. Tabel 5


Kabupaten Sidoarjo


Tarik 6,31 3,60

Prambon 4,55 4,30

Krembung 6,52 3,42

Porong 5,43 3,35

Jabon 5,08 2,93


Candi 5,57 7,21

Tulangan 5,81 4,67


65

Wonoayu 4,23 4,27

Sukodono 3,39 3,39

Sidoarjo 6,56 10,03

Buduran 4,56 5,19

Sedati 4,09 5,27

Waru 5,94 11,43

Gedangan 3,97 6,25

Taman 8,01 10,46

Krian 8,28 6,45


Rata-rata 5,56 5,56


Berdasarkan tabel 5 di atas, kemudian diaplikasikan ke dalam diagram katersius dan

selanjutnya diaplikasikan dalam bentuk peta sebagaimana terlihat di bawah ini.

Memperhatikan diagram 4 di atas, maka terdapat empat kecamatan yang berada dalam

prioritas 1. Program-program pemberdayaan yang dilaksanakan pada Klaster 3 dengan

demikian diprioritaskan pelaksanaannya di Kecamatan Balongbendo, Tarik, Tulangan dan

Krembung. Selanjutnya memperhatikan gambar 5, maka intervensi kebijakan

penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan pada Klaster 3 diarahkan intervensinya

pada wilayah yang berwarna hijau gelap. Prioritas selanjutnya adalah wilayah sesuai dengan

gradasi warna dari hijau gelap ke hijau terang.

Efektifitas dan efisiensi kebijakan penanggulangan kemiskinan dapat tercapai

apabila pelaksanaannya mengacu pada skala prioritas kecamatan sasaran. Rumusan skala

prioritas intervensi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo dapat

dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 6

Matrik Skala Prioritas Wilayah Intervensi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo

Kecamatan

Program

Nangkis

Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 3 Prioritas 4

Klaster 1 :

Bantuan Sosial

Terpadu

Berbasis

Tarik, Prambon,

Tulangan,

Balongbendo,

Krembung,

Krian Tanggulangin,

Sukodono,

Sedati, Buduran

Taman, Candi,

Sidoarjo, Waru,

Gedangan


66

Keluarga Porong,

Wonoayu, Jabon

Klaster 2 :

Berbasis

Pemberdayaan

Masyarakat

Tarik,

Krembung,

Balongbendo,

Tulangan, Jabon,

Prambon, Porong

Krian, Taman Wonoayu,

Sukodono,

Tanggulangin,

Sedati, Buduran

Candi, Sidoarjo,

Waru, Gedangan

Klaster 3 :

Berbasis

Pemberdayaan

Usaha Ekonomi

Mikro dan Kecil

Balongbendo,

Krembung,

Tarik, Tulangan

Krian, Taman,

Sidoarjo, Waru,

Candi

Porong, Jabon,

Pambon,

Buduran,

Tanggulangin,

Wonoayu,

Sedati, Sukodono

Gedangan


KESIMPULAN

Berdasarkan data PBDT 2015 maka teradapat enam kecamatan di Kabupaten

Sidoarjo yang memiliki jumlah penduduk miskin dalam kategori tinggi yaitu Kecamatan

Krian, Balongbendo, Tarik, Krembung dan Taman. Hasil analisis menunjukkan bahwa di

Kabupaten Sidoarjo terdapat tujuh kecamatan yang masuk dalam prioritas 1 wilayah

intervensi penanggulangan kemiskinan. Ketujuh kecamatan tersebut antara lain Kecamatan

Balongbendo, Tarik, Krembung, Tulangan, Prambon, Porong dan Jabon. Ketujuh

kecamatan ini memiliki persentase penduduk rendah tetapi di sisi lain memiliki persentase

individu RTS tinggi.

Terkait dengan prioritas intervensi program pada masing-masing klaster,

berdasarkan hasil analisis terlihat bahwa untuk program penanggulangan kemiskinan

Klaster 1 terdapat delapan kecamatan yang masuk dalam prioritas 1. Kedelapan

kecamatan tersebut antara lain Kecamatan Prambon, Tulangan, Balongbendo,

Krembung, Porong, Jabon dan Wonoayu. Selanjutnya terdapat tujuh kecamatan yang

masuk dalam prioritas 1 untuk program penanggulangan kemiskinan Klaster 2. Ketujuh

kecamatan tersebut antara lain Kecamatan Porong, Prambon, Jabon, Tulangan,

Balongbendo, Krembung dan Tarik. Adapun untuk program penanggulangan

kemiskinan Klaster 3, terdapat empat kecamatan yang masuk dalam prioritas 1.

Keempat kecamatan tersebut antara lain: Kecamatan Balongbendo, Tarik, Tulangan dan

Krembung.

Dalam upaya mengoptimalkan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo,

penentuan prioritas wilayah intervensi program akan sangat bermanfaat. Terlebih dalam

upaya meningkatkan efisiensi dan efektifitas penanggulangan kemiskinan. Hal ini tidak

terlepas bahwa intervensi program yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi

eksisting, sehingga pelaksanaannya lebih tepat sasaran.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang berperan

dalam penulisan ini, khususnya kepada Bappeda Kabupaten Sidoarjo yang telah

memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengaktualisasikan diri. Ucapan terima

kasih juga penulis sampaikan kepada Sekretariat TKPKD Kabupaten Sidoarjo dan BPS

Kabupaten Sidoarjo karena telah membantu menyediakan data yang diperlukan untuk

penulisan ini.


67

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo. (2015). Kecamatan Balongbendo Dalam

Angka 2015. Sidoarjo.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo. (2015). Kecamatan Buduran Dalam Angka

2015. Sidoarjo.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo. (2015). Kecamatan Candi Dalam Angka

2015. Sidoarjo.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo. (2015). Kecamatan Gedangan Dalam Angka

2015. Sidoarjo.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo. (2015). Kecamatan Jabon Dalam Angka

2015. Sidoarjo.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo. (2015). Kecamatan Krembung Dalam Angka

2015. Sidoarjo.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo. (2015). Kecamatan Krian Dalam Angka

2015. Sidoarjo.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo. (2015). Kecamatan Porong Dalam Angka

2015. Sidoarjo.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo. (2015). Kecamatan Prambon Dalam Angka

2015. Sidoarjo.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo. (2015). Kecamatan Sedati Dalam Angka

2015. Sidoarjo.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo. (2015). Kecamatan Sidoarjo Dalam Angka

2015. Sidoarjo.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo. (2015). Kecamatan Sukodono Dalam Angka

2015. Sidoarjo.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo. (2015). Kecamatan Taman Dalam Angka

2015. Sidoarjo.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo. (2015). Kecamatan Tanggulangin Dalam

Angka 2015. Sidoarjo.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo. (2015). Kecamatan Tarik Dalam Angka

2015. Sidoarjo.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo. (2015). Kecamatan Tulangan Dalam Angka

2015. Sidoarjo.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo. (2015). Kecamatan Waru Dalam Angka

2015. Sidoarjo.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo. (2015). Kecamatan Wonoayu Dalam Angka

2015. Sidoarjo.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo. (2015). Sidoarjo Dalam Angka 2015.

Sidoarjo.

Jayaputra, A. (2006). Pemetaan Kemiskinan dan Strategi Pengentasannya Berbasis

Institusi Lokal dan Berkelanjutan di Era Otonomi Daerah di Provinsi Sumatera

Barat. Puslitbang Kesos. Jakarta.

Manurung, F. A., & Santoso, D. B. (2015). Pemetaan Kemiskinan Kabupaten/Kota di

Provinsi Jawa Timur. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya, 4(1),

1-10.

Nasir, Muhammad. (1999). Metode Penelitian. Ghalia Indonesia. Jakarta.


68

Umar, R. (2013). Pemetaan Karakteristik Untuk Penanggulangan Kemiskinan dan

Kerentanan Pangan di Kota Makasar. Jurnal Sainsmat, II(2), 153-160.

Documents

PEMETAAN PRIORITAS WILAYAH INTERVENSI KEBIJAKAN ... filetujuh kecamatan di Kabupaten Sidoarjo yang menjadi prioritas 1 program pemberdayaan yaitu Kecamatan Porong, Prambon, Jabon,