~PEMERINT All KABUP ATEN LAHA T

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT

NOMOR 23 TAHUN 2006

TATA CARA PENCALONAN, PEMILlHAN,PENGANGKATAN, PELANTlKAN DAN PEMBERHENTIAN

KEPALADESA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuanPasal 202, Pasal 203, Pasal 204, Pasal 205,Pasal 206, Pasal 207 dan Pasal 208undang-undang Nomor 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara RI Tahun 2004 Nomor 125;Tambahan Lembaran Negara RI Nomor4437) di Kabupaten Lahat, Khsusnya yangberkaitan dengan tata cara pencalonan,pemilihan, pengangkatan, pelantikan danpemberhentian Kepala Desa, maka perlumengambil langkah-langkahpemberhentian Kepala Desa, maka perlumengambil langkah-langkah ke arah

tertibnya pengelolaan lembaga pemerintahdesa;

8. Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun2005 tentang Desa (Lembaran Negara RITahun 2005 Nomor 158; TambahanLembaran Negara RI Nomor 4587);b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf

a di atas, perlu diatur dengan PeraturanDaerah Kabupaten Kabupaten Lahat; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat

Nomor 17 Tahun 2000 tentangKewenangan Kabupaten Lahat sebagaiDaerah Otonom.

1. Uedang-undang Nomor 28 Tahun 1959tentang Pembentukan Daerah Tingkat IIdan Kotapraja Dalam Propinsi SumateraSelatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara RINomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan (Lembaran NegaraRI Tahun 2004 Nomor 53; TambahanLembaran Negara RI Nomor 4389);

DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAHKABUPATEN LAHAT

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara RI Tahun 2004 Nomor 125;Tambahan Lembaran Negara RI Nomor4437), sebagaimana telah diubah denganUndang-undang Nomor 8 Tahun 2005tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun2005 tentang Perubahan Undang-undangNomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara RI tahun 2005Nomor 108; Tambahan Lembaran NegaraRI Nomor 4548);

PERATURAN DAERAH TENTANG TATACARA PENCALONAN, PEMILlHAN,PENGANGKATAN, PELANTlKAN DANPEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

6. Bakal Calon adalah warga masyarakat desasetempat sebagai bakal calon Kepala Desa;

7. Calon adalah bakal calon Kepala Desa yangditetapkan oleh Panitia Pemilihan menjadicalon Kepala Desa;

Dalam Peraturan Daerah 1m yang dimaksuddengan:

8. Calon yang berhak dipilih adalah calonKepala Desa yang telah ditetapkan olehBadan Permusyawaratan Desa;

1. Gubernur adalah Gubernur SumateraSelatan; 9. Calon terpilih adalah calon Kepala Desa

yang memperoleh suara terbanyak dalampemilihan calon Kepala Desa;

. 3. Camat adalah Perangkat Daerah yangmempunyai wilayah kerja di tingkatKecamatan dalam Kabupaten Lahat;

4. Desa atau yang disebut dengan nama lain,selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuanmasyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untukmengatur dan mengurus kepentinganmasyarakat setempat, berdasarkan asal usuldan adat istiadat setempat yang diakui dandihormati dalam sistem pemerintahan NKRIdan berada di daerah Kabupaten;

10. Pejabat Kepala Desa adalah seorang pejabatyang diangkat oleh pejabat yang berwenanguntuk melaksanakan wewenang dankewajiban Kepala Desa dalam kurun waktutertentu;

11. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yangberhak untuk mengangkat danmemberhentikan Kepala Desa;

12. Pemilih adalah penduduk desa yangbersangkutan dan telah memenuhipersyaratan untuk mempergunakan hakpilihnya;

5. Badan Permusyawaratan Desa atau yangdisebut dengan nama lain, selanjutnyadisingkat BPD adalah Lembaga yangmerupakan perwujudan demokrasi dalampenyelenggaraan pemerintahan desa sebagaiunrus penyelenggara Pemerintahan Desa;

13. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilikpemilih untuk menentukan sikap pilihnya;

14. Penjaringan adalah suatu upaya yangdilakukan oleh Panitia untuk mendapatkanbakal calon dari warga masyarakatsetempat;

PEMILlHAN KEPALA DESABagian PertamaProses Pemjlihan

15. Penyaringan adalah kemapuan dankepimpinan baik dari segi administrasimaupun kemampuan dan kepimpinan parabakal calon;

16. Kampanye adalah suatu media yangdipergunakan untuk menarik simpatipemilih yang dilakukan oleh calon yangberhak dipilih berupa penyampaian programyang akan dilaksanakan apabila yangbersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa;

(1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desamengenai akan berakhirnya masa jabatanKepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulansebelum berakhiranya masa jabatan.

(2) Selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sebelum-berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, BPDsegera memproses pemilihan Kepala Desayang baru.

Berpendidikanberpendidikandengan SLTP;

sederajatakademis

SLTP adalahyang sederajat

(3) 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masajabatan, Kepala Desa meyiapkan laporan akhirmasa jabatan kepada Bupati melalui Camatdan kepada BPD.

18. Pejabat Kepala Desa adalah pejabat yangmewakili Kepala Desa dalam halberhalangan tetap.

Bagian KeduaPembentukan Panitia Pemilihan

Sebelum melaksanakan Pemilihan Kepala Desa,BPD membentuk Panitia Pemilihan yang terdiridari unsur Perangkat Desa, pengurus LembagaKemasyarakatan dan tokoh masyarakat.

g. menyusun tata tertibPemilihan Kepala Desa;

(1) Panitia Pemilihan sebagaimana dirnaksudpasa13 terdiri dari: h. menetapkan jadwal proses pencalonan dan

melaksanakan pemilihan;

melaksanakanberhak dipilih;

J. membuat Berita Acara Pemilihan;

k. melaporkan hasil pelaksanaan pemilihanKades kepada BPD.

(2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat(1) mempunyai tugas:

a. mengumumkan penerimaan bakal calonKepala Desa;

b. menerima pendaftaran bakal calon KepalaDesa;

Biaya Administrasi pelaksanaan PemilihanKepala Desa dibebankan pada AnggaranPendapatan dan belanja Daerah Kabupaten.

c. melakukan penelitian administrasipersyaratan bakal calon untuk ditetapkansebagai calon Kepala Desa;

Bagian KeempatHak Pilih dan Dipilihd. mengesahkan daftar nama penduduk desa

setempat yang berhak memilih;

e. melakukan penjaringan dan penyaringanbakal calon berdasarkan ketentuan yangberlaku;

(1) Setiap orang yang mempunyai hak pilih hanyamempunyai hak 1 (satu) suara dan tidak bolehdiwakilkan;

f. mengumumkan nama-nama calon yangberhak dipilih; (2) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa

adalah penduduk desa Warga Negara RepublikIndonesia dengan syarat-syarat:

bakal calon Kepala Desa yang berasal dadunsur pimpinan BPD, anggota BPD, danPejabat Desa serta Kepala Desa sertaKepala Desa yang mencalonkan dirisementara dari jabatannya sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelumpelaksanaan pemilihan Kades, pernyataanpengunduran diri sementara terse butharus mendapat mengesahan dari Bupati;sedangkan bagi anggota panitia pilkadesyang akan mencalonkan diri menjadi calonKepala Desa harus mengundurkan dirisebagai anggota panitia;

b. setia kepada Pancasila sebagai dasarNegara, Undang-undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945, dankepada Negara Kesatuan RepublikIndonesia serta Pemerintah RepublikIndonesia;

c. berpendidikan paling rendah tamatSekolah Lanjutan Tingka Pertama (SLTP)dan atau sederajat;

d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima)tahun dan paling tinggi 56 (lima puluhenam) tahun;

k. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakandengan surat keterangan dokterpemerintah;

1. tidak berkedudukan sebagai pimpinan atauanggota partai politik

f. terdaftar sebagai penduduk dan telahmenetapkan selama 6 (enam) bulanberturut-turut serta memiliki KTP desayang bersangkutan;

(3) Pegawai Negeri Sipil dan atau AnggotaTNIlPOLRI yang mencalonkan diri sebagaiKepala Desa harus memenuhi persyaratan.sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) danmemiliki keterangan persetujuan dariatasannya yang berwenang untuk itu.

g. tidak pernah dihukum penjara karenamelakukan tidak pidana kejahatan denganhukuman paling singkat 5 (lima) tahun;

h. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkanKeputusan Pengadilan yang telahmempunyai kekuatan hukum yang tetap;

(4) Bagi Pegawai negeri Sipil dan atauAnggotaIPOLRI yang terpilih dan diangkatmenjadi Kepala Desa harus betrempat tinggaldi Desa yang bersangkutan.

1. belum pernah menjabat sebagai KepalaDesa untuk 2 (dua) kali masa jabatan baiksecara berturut-turut maupun tisak;

Bagian KelimaPenjaringan dan Penyaringan

Bagian KeenamPersayaratan Pemilihan

(1) Panitia pemilihan melaksanakan penjaringandan penyaringan bakal calon Kepala Desasesuai persyaratan.

Yang berhak memilih Kepala Desa adal~hpenduduk Desa Warga Negani Republik IndonesIayang:

(2) Menteri penyaringan bakal calon Kepala Desadibuat oleh Tim Peneliti, Evaluasi BerkasCalon kepala Desa dan penanganan kasuspenyelenggaraan Pemerintahan DesaKabupaten Lahat.

terdaftar sebagai penduduk desa yangbersangkutan secara sah dan telahmenetapkan selama 6 (enam) bulan berturut·turut serta memiliki KTP desa yangbersangkutall;

sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahunatau telah pernah kawin;

Surat Suara Pemilihan Calon Kepala Desa dibuatoleh Tim Peneliti, Evaluasi Berkas Calon KepalaDesa penanganan khusus penyelenggaraanPemerintahan Kabupaten Lahat.

tidak dicabut hak pilihnya berdasarkanKeputusan Pengadilan yang telahmempunyai kekuatan hukum yang tetap;

(1) Panitia Pemilihan meneliti administrasipersyaratan bakal calon Kepala Desa danmengadakan musyawarah untuk menetapkancalon yang dituangkan dalam Berita AcaraPenetapan Calon.

Bagian KetujuhPersyaratan Calon Kepala Desa

(2) Berita Acara Penetapan Calon diajukan olehKetua Panitia Pemilihan kepada BPDdilampiri dengan persyaratan yang telahditentukan.

Bakal Calon Kepala Desa yang ditetapkan olehPanitia Pemilihan sebagai Calon Kepala Desaharus melampirkan persyaratan sebagai berikut:

a. Surat persyaratan bertakwa kepada TuhanYang Maha Esa;

1. Surat keterangan belum pernah menjabatsebagai kepala desa untuk 2 (dua) kali masajabatan baik secara berturut-turut maupuntidak;b. Surat pernyataan setia kepada Pancasila

sebagai Dasar Negara, Undang-undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945, dankepada Negara Kesatuan Republik Indonesiaserta Pemerintah Republik Indonesia;

J. Keputusan pemberhentian sementara darijabtan bagi bakal calon yang berasal dariAnggota BPD dan berasal dari PerangkatDesa, keputusan pemberhentian dari jabatanbagi kepala Desa yang akan mencalonkan dirikembali menjadi Kepala Desa serta suratpernyataan pengunduran diri bagi AnggotaPanitia Pemilihan Kepala Desa yangmencalonkan diri menjadi Kepala Desa;

c. Salinan ijazah pendidikan terakhir yang telahdilegalisir oleh Pejabat yang mempunyaikewenangan untuk itu;

d. Akte kelahiran / surat kenallahir dari pejabatyang berwenang mengeluarkannya;

k. Bakal calon Kepala Desa yang berasal dariPegawai Negeri Sipil dan atau AnggotaTNIIPOLRI harus mendapat ijin tertulis dariatasannya yang berwenang;

e. Surat keterangan bersedia dicalonkan menjadikepala desa;

f. Surat keterangan terdaftar sebagai pendudukdan telah menetap selama 6 (enam) bulanberturut-turut serta foto copy KTP desa yangbersangkutan;

1. Pas poto (hitam putih) ukuran 3 x 4 emsebanyak 2 (dua) lembar dan ukuran 4 x 6sebanyak 2 (dua) lembar;

g. Surat keterangan tidak pernah dihukumpe?-jara karena melakukan tindak pidanakeJahatan dengan hukuman paling singkat 5(lima) tahun;

m. Surat keterangan kesehatan yang dikeluarkanoleh dokter Pemerintah;

n. Surat Pernyataan tidak berkedudukan sebagaipimpinan atau anggota partai politik.

h. Surat keterangan tidak dicabut hak pilihnyaberdasarkan Keputusan Pengadilan yangmempunyai kekuatan hukum tetap;

Bagian KedelapanPenetapan Calon Kepala Desa (1) calon yang berhak dipilih yang telah

ditetapkan oleh Panitia Pemilihan tidakdibenarkan mengundurkan diri , secaraadministrative tidak mengundurkan diri.(1) BPD setelah menerima Berita Acara

Penetapan Calon dan setelah melalui ujiansaringan, menetapkan nama-nama calon yangberhak dipilih berdasarkan urutan abjat,sedikitnya 2 (dua) orang.

(2) Apabila limit waktu setiap kali membukapengumuman penerimaan bakal calon KepalaDesa telah dibuka sampai dengan 3 (tiga) kali,namun hanya terdapat 1 (satu) orang calonkepala Desa yang mendaftrakan diri tanpaadanya unsur rekayasa , maka prosespenetapan dan pemilihan Kepala Desa tetapdilaksanakan dengan calon Kepala Desa 1(satu) orang.

(2) Apabila calon yang berhak dipilih yang telahditetapkan oleh Panitia pemilihanmengundurkan diri sebagaimana dimaksudayat (1), dalam pemilihan ternyatamemperoleh suara terbanyak, perolehan suaratersebut dinyatakan batal.

(3) Atas pembatalan perolehan suarasebagaimana dimaksud ayat (2) dimungkinkancalon yang berhak dipilih yang mendapatkandukungan suara terbanyak kedua dinyatakansebagai calon terpilih.

(3) Nama-nama calon yang ditetapkansebagaimana dimaksud dalam ayat (1)disampaiakn kepada Ketua Panitia Pemilihan.

Bagian KesembilanKampanye Pemilihan

(4) Ketua Panitia Pemilihan setelah menerimapersetujuan calon yang berhak dipilihmenetapkan waktu pelaksanaan rapatpemilihan calon Kepala Desa dan menetapkantanda gambar setiap calon setelahberkonsultasi dengan BPD.

(1) Kampanye dilaksanakan oleh calon yangberhak dipilih paling lama 5 (lima) hari danmas a tenang selama 2 (dua) hari sebelumpemilihan dilaksanakan.

(2) Kampanye dimaksud ayat (1), merupakanforum menyampaikan program yang akandilaksanakan apabila yang bersangkutanterpilih menjadi Kepala Desa.

(3) Calon Kepala Desa dapat melakukankampanye sesuai dengan kondisi sosial budayamasyarakat setempat.

(2) Pemilihan dilaksanakan pada hari, tanggal,waktu dan tempat yang ditentukan olehPanitia Pemilihan Kepala Desa.

(4) BPD memberikan petunjuk mengenaipelaksanaan para calon Kepala Desa termasukbatas waktu kampaye dan sistem pelaksanaankampanye.

(3) Setelah mengadakan musyawarah denganBPD dan panitia pemilihan Kepala Desa,Camat beserta unsur Pimpinan Kecamatanaapat menenunda pelaksanaan pelaksanaanhari pemilihan yang telah ditentukan apabilaterjadi hal-halluar biasa.

BABIIIPELAKSANAANPEMILIHAN KEPALADESA

(4) Pemilihan dilaksanakan di dalam wilayahDesa yang bersangkutan.

(5) Bupati memberikan pembinaan danpengawasn serta petunjuk pelaksanaanketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1), (2), (3) dan (4).

(1) Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelumpemilihan dilaksanakan, Panitia PemilihanKepala Desa memberitahukan kepadapenduduk desa yang berhak memilih melaluipengumuman-penguman di tempat-tempatyang terbuka tentang akan dilaksanakanpemilihan Kepala Desa.

(6) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimanadimaksud dalam ayat (5) Bupati dapatmenetukan Tim Penelitian, Evaluasi BerkasCalon Kepala Desa dan Penanganan KasusPenyelnggaraan Pemerintahan DesaKabupaten Lahat serta Tim monitoringKecamatan.

(2) Kepala Desa dipilih langsung oleh pendudukdesa yang bersangkutan dari calon yangmemenuhi syarat dan telah ditetapkan olehBPD sebagai calon yang berhak dipilih.

(7) Tim Peneliti, Evaluasi Berkas Calon KepalaDesa dan penggunaan Kasus PenyelenggaraanPemerintahan Desa Kabupaten Lahatpembentukannya disahkan dengan KeputusanBupati dan Tim Monitoring Kecamatanpembentukan disahkan dengan KeputusanBupati.

(1) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung,umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

(5) Pemilihan ulang kedua harus dilaksanakansetelah pemilihan ulang pertama dinyatakanbatal dan paling lambat dalam waktu 1 kali 24jam dilakukan pemilihan dari jumlah pemilihyang hadir.

(1) Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sahapabila jumlah yang hadir untukmenggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlahpemilihan yang telah disahkan oleh BPD.

(2) Dalam hal jumlah pemilihan yang hadir untukmenggunakan hak pilihnya kurang dari yangditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1), pemilihan Kepala Desa dinyatakan bataldan paling lambat 3 (tiga) hari setelahpembatalan dimaksud panitia Pemlihanmengadakan pemilihan ulang.

(1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilihadalah calon yang mendapatkan dukungansuara terbanyak.

(3) Pemilihan ulang kepala Desa hanya dapatdilakukan 2 (dua) kali setelah pemilihanpertama dan apabila pada pemilihan ulangterdapat calon Kepala Desa yangmengundurkan diri maka pemilihan ulangtersebut tetap dilaksanakan dengan calon yangada.

(2) Apabila Calon Kepala Desa yang dinytakanterpilih sebagaimana dimaksud ayat (1),tersangkut suatu tindak pidana dantelahterbukti bersalah berdasarkan putusanpengadilan yang telah mempunyai kekuatanhokum tetap, maka hasil perolehan suaranyadinyatakan gugur dan diadakan prosespemilihan ulang dengan waktu selama 30 (tigapuluh) hari setelah putusan pengadilandengan calon yang ada.

(4) Apabila dalam pemilihan ulang yang pertamajumlah pemilihan yang hadir untukmenggunakan hak pilihnya kurang dari Y2(setengah) dari jumlah pemilih yang telahdilaksanakan maka Pemilihan Kepala Desadinyatakan batal.

(3) Dalam hal calon Kepala Desa hanya terdapat 1(satu) orang maka calon Kepala Desa tersebutbaru dinyatakan terpilih apabila mendapatdukungan suara sekurang-kurangnya Y2(setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlahpemilih yang menggunakan hak pilihnya.

(4) Apabila Calon Kepala Desa yang dinyatakanterpilih sebagaimana dimaksud ayat (3),tersangkut suatu tindak pidana dan telahterbukti kekuatan hokum tetap, maka hasilperolehan suaranya dinyatakan gugur dandiadakan proses penjaringan ulang.

(1) Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) orangcalon yang mendapatkan jumlah dukunganterbanyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal18 ayat (10) dengan jumlah suara yang sarna,maka terhadap mereka diadakan pemilihanulang.

(1) Bagi calon Kepala Desa sebagaimana yangdimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) yang tidakmendapatkan suara terbanyak maka PanitiaPemilihan mengadakan penjaringan ulangselambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejakpelaksanaan pemilihan.

(2) Apabula dalam pernilihan ulang sebagaimanadimaksud ayat (1) ternyata jumlah perolehansuaranya tetap sarna maka untuk menetapkancalon yang dinyatakan terpilih dilaksanakandengan cara calon yang bersangkutanmenjawab daftar pertanyaan yang telahdisediakan Panitia Pemilihan yang disediakandalam sampul tertutup dan bersegel.

(2) Calon Kepala Desa yang tidak mendapatkandukungan suara terbanyak sebagaimanadiamksud pada ayat (1) , tidak diperkenankanuntuk mengikuti pencalonan berikutnya.

(3) Pengisian daftar pertanyaan sebagaimanadimaksud ayat (2) dilaksanakan pada hari dantanggal pelaksanaan pemungutan suarasetelah selesainya perhitungan suara.

(3) Tata cara penjaringan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) berpedoman pada pasa14 ayat (2)pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 pasal 9, pasal10, pasal 11, pasal 12,dan pasal 13.

(4) Nilai yang terbaik dari jawaban terhadapdaftar pertanyaan sebagaimana dimaksuddalam ayat (3) ditentukan sebagai pemenang.

(4) Paling lambat 6 (enam) bulan, PanitiaPilkades melaksanakan Pemilihan ulangdengan berpedoman pada pasal 14, pasal 15,pasa116 dan pasa117. Apabila dalam pemilihan hanya terdapat 1 (satu)

calon maka dalam pelaksanaan pemungutansuara harus disediakan 2 (dua) kolom tandagamba:r yang berada, masing-masing untuk suarayang mendudkung dan yang tidak mendukung.

(4) Bupati menerbitkan Keputusan Bupatitentang Pengesahan Pengangkatan KepalaDesa Terpilih paling lama 15 (lima belas) hariterhitl.1ng tangga! diterimanya menyampaianhasil pemilihan dari BPD yang dilaporkan olehCamat.

(1) Setelah pemungutan suara selesaisebagaimana dimaksud Pasal 16 Pasal 17,Pasa! 18, Pasal 19 dan Pasal 20, maka PanitiaPemilihan pada hari dantanggal itu membuatBerita Acara Pemilihan yang ditandatanganioleh Panitia dan calon, materinya memuatjalannya pemilihan, perhitungan jumlah suaradan pemungutan hasil perhitungan jumlahsuara.

(5) Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati ataupejabat yang ditunjuk paling lama 15 (limabelas) hari terhitung ttanggal penerbitanKeputusan Bupati,

(2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejakselesainya pelaksanaan pemilihan, PanitiaPemilihan segera mengajukan Berita Acaradan laporan pelaksanaan serta pertanggungjawaban biaya pemilihan Kepala Desa kepadaBPD dan dilaporkan kepada Bupati melaluiCamat.

(6) Kepala Desa terpilih sebelumnya dilantik olehBupati atau pejabat yang ditunjuk wajibmendapat pembinaanJpembekalan tugas awaldari Tim Peneliti, Evaluasi Berkas CalonKepala Desa dan penanganan kasuspenyelenggaraan Pemerintahan DesaKabupaten Lahat.

(1) Kepala Desa dilantik oleh Bupati atau pejabatlain yang ditunjuk.

(3) Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan denganKeputusan BPD berdasarkan laporan danBerita Acara Pemilihan dari Panitia PemilihanKepala Desa dan disahkan oleh Bupati denganmenerbitkan Keputusan Bupati tentangpengesahan calon Kepala Desa terpilih.

(2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desamengucapkan sumpahljanji.

(3) Susunan kata-kata simpahljanji Kepal Desadimaksud adalah sebagai berikut: " Demi Allah(Tuhan), saya bersumapah / berjanji bahwasaya akan memenuhi kewajiban saya selakuKepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwasaya akanselalu taat dalam mengamalkan dan

pempertahankan kehidupan demokrasi danUndang-undang Dasar 1945 sertamelaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yangberlaku bagi desa, dael'ah dan NegaraKesatuan Republik Indonesia.

(4) Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam)tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dandapat dipilih hanya untuk satu kali masajabatan berikutnya.

(2) Apabila calon KepaJa Desa atau Calon KepalaDesa terpilih terbukti melakukan pelanggaransebagaiman diamksud pada ayat (1) makacalon Kepala Desa atau calon Kepala Desaterpilih dinyatakan gugur sebagai calonKepala Desa atau Calon Kepala Desa terpilih.

(5) Apabila masa jabatan Kepala Desasebagaimana dimaksud ayat (4) telah berakhir,yang bersangkutan tidak boleh dicalonkankembali untuk masa jabatan berikutnya.

(3) Terhadap calon kepala Desa atau CalonKepala Desa terpilih yang dinyatakansebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidakdiperkenankan mencalonkan diri kembalisebagai calon Kepala Desa.

(1) Apabilaterjadi perselisihan dalampenyelenggaraan pemilihan Kepala Desa,maka diselesaikan terlebih dahulu secaraberjenjang ditingakat:

(1) Pelanggaran adalah pelanggran yangdilakukan oleh Calon Kepala Desa yangberhak dipilih atau Calon terpilih dalamproses pemilihan Kepala Desa , meliputi:

a. Pelanggaran tata tertib pelaksananpemilihan Kepala Desa.

b. Money politic yang dilakukan oleh Calonatau Calon terpilih baik secara langsungmaupun melalui perantara orang lain;

c. Tim Peneliti, Evaluasi Berkas Calonkepala Desa dan Penanganan Kasus

Penyelenggaran Pemerintahan DesaKabupaten Lahat;

e. tidak Iagi memenuhi syarat sebagai KepalaDesa;

d. Badan pengawas Daerah KabupatenLahat;

1. melakukan perbuatan yang bertentangandengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yanghidup berkembang dalam masyarakat desa.PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN

PEMBERHENTIAN KEP ALA DESA

Kepala Desa berhenti atau diberhentikan olehBupati karena:

(1) Dsul pemberhentian Kepala Desasebagaimana dimaksud pada Pasal 26 huruf a,huruf b, dan huruf c diusulkan oleh pimpinanBPD kepada Bupati melalui Camat.

b. mengajukan berhenti atas permintaan sendiriatau mencalonkan diri kembali dalampemilihan Kepala Desa untuk masa jabatanberikutnya;

(2) Dsul pemberhentian Kepala Desasebagaimana dimaksud pada Pasa! 26 huruf d,huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf Idisampaikan oleh BPD kepada Bupati melaluiCamat berdasarkan keputusanmusyawarahBPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) darijumlah anggota BPD.

c. berakhir masa jabatan dan telah dllantikKepala Desa yang baru;

d. tidak dapat melaksanakan tugas secaraberkelanjutan atau berhalanagan tetap secaraberturut-turut selama 6 (enam) bulan;

(3) Pengesahan pemberhentian Kepala Desasebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan dengan Keputusan Bupati palinglama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.

(4) Pengesahan pemberhentian Kepala Desasebagaimana dimaksud pada ayat (2)ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelahKepala Desa dimaksud dinyatakan terbuktibersalah berdasarkan hasil pemeriksaaninstansi berwenang.

(5) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desasebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat(4), Bupati mengangkat Pejabat Kepala Desa.

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupatitanpa melalui usulan BPD karena berstatussebagai tersangka melakukan tindak pidanakorupsi, tindak pidana terorisme, maker dan atautindak pidana terhadap keamanan Negara.

(1) Kepala Desa yang diberhentikan sementarasebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1)dan Pasal 29, setelah melalui proses peradilanyang telah memperoleh kekuatan hokumtetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejakditetapkan putusan pengadilan, Bupati harusmerehabilitasi dan atau mengaktifkan kembaliKepala Desa yang bersangkutan sampaidengan akhir masa jabatan.

(1) Kepala Desa diberhentikan sementara olehBupati tanpa melaui usulan BPD apabiladinyatakan melakukan tindak pidana yangdiancam dengan pidana penjara paling singkat5 (lima) tahun berdasarkan putusanpengadilan yang belum memperoleh kekuatanhokum tetap.

(2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpamelalui usulan BPD apabila terbuktimelakukan tindak pidana sebagaimanadimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusanputusan pengadilan yang telah memperolehkekuatan hokum tetap.

(2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud padaPasal 29 setelah melalui proses PengadilanTingkat Pertama ternyata terbukti melakukantindak pidana yang dituduhkan, maka KepalaDesa yang bersangkutan diberhentikan olehBupati tanpa melalui usul BPD.

(3) Apabila Kepala Desa yang diberhentikansementara sebagaimana dimaksud pada ayat(1) telah berakhir masa jabatannya Bupatihanya merehabilitasi Kepala Desa yangbersangkutan.

(2) Masa jabatan Pejabat Kepala Desa ilitetapkanpaling lama 1 (satu) tahun, dengan tugaspokok menyelenggarakan pemilihan KepalaDesa paling lama 6 (enam) bulan terhitungsejak dilantik.Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1)dan Pasal 29, Sekretaris Desa melaksanakantugas dan kewajiban Kepala Desa sampai denganadanya putusan pengadilan yang telahmemperoleh kekuatan hokum tetap

Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimanadimaksud dalamPasal 28 ayat (2) dan Pasal 30ayat (2), Bupati mengangkat Pejabat Kepala Desadengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihanK~pala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitungse]ak putusan pengadilan yang telah memperolehkekuatan hukum tetap.

Masa jabatan Kepala Desa yang ada pada saat initetap berlaku sampai habis masa jabatannya. .

BABVIII

PEJABAT YANGMEWAKILIDALAMHALKEPALA DESA BERHALANGANTETAP

(1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah inimaka Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun2001 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun2002 dicabut dan dinyatakan tidak berlakulagi.(1) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud

pada Pasal 27 ayat 5 dan Pasal 32 diusulkanoIeh Camat dan dapat berasal dari PerangkatDesa, Tokoh Masyarakat atau ataupun PNSyang berada dalam Kabupaten Lahat yangpengesahannya dilakukan oleh Bupati.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam PeraturanDaerah ini akan diatur dengan PeraturanBupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Daerahini dengan penempatannya dalam LembaranDaerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahatpada tanggal 'S -, - 2006

Diundangkan di LahatPada tanggal J.t - ~- 2006SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAHATTAHUN 2008 NOMOR 23