Pemerintahan yang tidak transparanDi susun olehGuntur raharjo

Fitriza msFahrieska

Eva nurjannahVivi asmawati

wahyuni

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata Pemerintah berarti Lembaga atau orang yang bertugas mengatur dan memajukan Negara dengan rakyatnya. Sedangkan Pemerintahan adalah hal cara, hasil kerja memerintah, mengatur Negara dengan rakyatnya. Pemerintah dalam arti organ merupakan alat kelengkapan pemerintahan yang melaksanakan fungsi Negara.

Apa sihPemerintah dan Pemerintahan itu?

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia pasca gerakan reformasi nasional, prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tendang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Penyelenggaraan pemerintahandi indonesia

Transparan sendiri artinya "terlihat" meskipun ditutupi jadi arti kata transparan disini adalah suatu pemerintahan yang dimana dalam menjalankan kebijakan, program dan systemnya dapat diakses informasinya dengan mudah oleh masyarakat. Dengan kata lain, suatu pemerintahan dikatakan transparan apabila dalam penyelenggaraan pemerintah terdapat kebebasan aliran informasi dalam berbagai proses kelembagaan.

Pemerintahan Yang Transparan

1. Asas kepastian hukum, yaitu mengutamakan peraturanperundang-ungdangan, kepatutan, dan keadilan, sebagai dasar setiap kebijakan penyelenggara negara.

2. Asas tertib penyelenggaraan negara, yaitu mengedepankanketeraturan, keserasian, dan keseimbangan sebagai landasanpenyelenggaraan negara.

3. Asas kepentingan umum, yaitu mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Asas-asas umum pemerintahan

Lanjutan......4. Asas keterbukaanyaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.5. Asas proporsionalitasyaitu mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

Berikutnya....6. Asas profesionalitas yaitu mengutamakan keahlian yangberlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.7. Asas akuntabilitasyaitu bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Birokrasi pemerintah mendominasi rakyat melalui kekuasaan yang disandangnya sehingga terbentuk hubungan yang tidak imbang antara birokrasi pemerintah yang berkuasa dengan rakyat yang di kuasai.Prilaku birokasi selalu di warnai dengan sikap sopan yang harus dilakukan oleh orang yang kekuasaanya lebih rendah. Ini berdampak pada lemahnya kreatifitas dan efektifitas pelayanan public. Selain itu, pada akhirnya birokrat bawahan tidak mempunyai inisiatif sendiri.

Kenyataanya....?

Reformasi birokrasi harus meliputi perubahan sistem politik dan hokum secara menyuluruh, perubahan sikap mental dan budaya birokrat, serta perubahaan pola piker dan komitmen pemerimtah serta partai politik. Harus terdapat kejelasan batas antara pejabat karier dan pejabat politik, baik birokrasi pusat maupun daerah.

Pendapat tentang penyimpangan kekuasaan pertama kali dikemukakan oleh Lord Acton, bahwa “ The power Tends To Corrupt . . .” (kekuasaan cenderung unruk korup). Bahkan , “. . . And Absolute Power corrupts Absolutely ” ( . . . dan kekuasaan yang absolut menyebabkan korup yang absolut pula). Pendapat di atas tampaknya cocok dengan kondisi pemerintahan di Indonesia selama lebih dari 30 tahun di bawah kekuasaan pemerintahan orde baru yang otoriter.

Untuk melaksanakan keinginan politik (Political Will ) dari MPR tersebut, di bentuklah Undang-undang baru sebagai berikut. UU No.28 tahun 1998 Tentang penyelenggaraan Negara

yang bersih dari KKN. Keluarnya UU ini berarti UU No.3 tahun 1971 tentang pemberantasan korupsi diperbaharui.

Selain Itu..?

Presiden selaku kepala Negara membentuk komisi Pemeriksaan Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN) berdasarkan Keppres No. 127 tahun 1999 sebagai lembaga independen.

Ternyata upaya di atas hanyalah sebatas peraturan yang hanya berfungsi sebagai slogan semata. Dalam laporan Word Economic Forum yang berjudul The Global Competitiveness Report 1999, kondisi Indonesia yang tertburuk di antara 59 negara yang di teliti. 

Adapun dampak dari pemerintahan yang tidak transparan sebagai berikut. Tumbuh dan berkembangnya KKN ( Korupsi,

Kolusi, dan Nepotisme ) ada hampir semua aspek kehidupan yang melingkupi semua tingkat.

Pejabat atau Kepala daerah yang terpilih karena politik uang, setelah memerintah atau memegang kekuasaan akan selalu memikirkan dan menyusun straregi bagaimana modalnya bisa kembali. Akibatnya, terjadilah berbagai “penyunatan” anggaran bagi rakyat miskin.

Menimbulkan kesengsaraan dan kemiskinan yang semakin dalam. Akses orang miskin terhadap fasilitas public akan terus dikurang ( mungkin sampai 0%)

Menimbulkan jurang pemisah yuang begitu dalam antara si kaya dan si miskin . akibatnya, masyarakat yang adil dan makmur semakin sulit diwujudkan.

A.Keterbatasan kemampuan material , aspek mental spiritual.- Keterbatasan material : karena pemerintah kurang dalam pendapatan (penghasilan) sehingga melakukan tindak KKN (korupsi, kolusi, nepotisme).

Contoh :Polisi yang melakukan penilangan terhadap pengguna kendaraan

bermotor, terutama yang melanggar peraturan. Di saat seperti ini, polisi menggunakan kesempatan untuk menambah penghasilan yang terbilang kurang mencukupi kebutuhan sehari- hari.- Keterbatasan spiritual :

karena keimanannya yang kurang diamalkan dalam kehidupan sehari – hari sehingga melakukan hal yang tidak transparan tersebut.

B. Keterbatasan mengamalkan nilai agama dan nilai budaya bangsa.- Pemerintah memiliki akhlak yang kurang baik karena kurangnyakesadaran pemerintah untuk veriman kepada Tuhan Yang Maha Esa.Sehingga pemerintah melakukan sesuatu kecurangan.- Budaya bangsa merupakan identitas/ kepribadian bangsa.Diantaranya : gotong – royong , musyawarah untuk mencapai mufakat

,demokrasi, kekeluargaan , religius.

Apa Sih Penyebabnya??

Dalam hal ini, pemerintah kurang memiliki sikap – sikap tersebut. Dan akhirnya pemerintah bersikap tidak terbuka.

Contoh :Demokrasi tang dilakukan secara tidak utuh dan tidak dilakukan dengan sepenuhnya.

C. Keterbatasan dalam pengendalian diri, khususnya dlammenegakkan HAM.- Pemerintah bersifat egois, hanya mementingkan pribadi dan tidakmementingkan rakyat. Pemerintah tidak trbuka dan tidak pedulidampak yang dirasakan oleh rakyat.

Contoh :# Pemerintah kurang memperhatikan daerah yang terpencil/ tertinggal sehingga terjadilah kelaparan yang akhirnya

membuat sengsara rakyat.# Warga Negara berkewajiban untuk membayar pajak.

Namun pada realisasinya pajak telah disalah gunakan oleh pemerintah untuk kepentingan pribadi.

(Tindakan korupsi = sesuatu yang tidak transparan yangmenyengsarakan rakyat kecil.)