PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN BADAN KEPEGAWAIAN …bkd.sulselprov.go.id/upload/RENJA_2019_BKD.pdf · Rencana kerja merupakan dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan

Renja BKD Prov.Sulsel i

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

( B K D )

Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269 – Telpon (0411) 453487

MAKASSAR 90231

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR : 800/335/XI/BKD

TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA) BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 huruf (e)

dan pasal 134 serta pasal 137 Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018;

b. bahwa dalam rangka menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah

dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang, perlu disusun Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, dan b, perlu menetapkan

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun

2018.

Renja BKD Prov.Sulsel ii

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);


Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4700);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);


Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Renja BKD Prov.Sulsel iii

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4817);

15. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887);

16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

1312)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan dan Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;

18. Keputusan Presiden RI Nomor 159 Tahun 2000 tentang

Renja BKD Prov.Sulsel iv

Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah;

19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2

Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;

20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 02 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Daerah (SPPD) Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 252 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Nomor 2 Tahun 2010;

21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 7 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028;

22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 8 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 291);

23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293);

24. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 100; dan

25. Rancangan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2019 yang tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Rencana Kerja badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan menjadi pedoman menyusun Rencana Kerja dan

Anggaran (RKA) Tahun 2019

Renja BKD Prov.Sulsel v

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar

pada tanggal 21 November 2018


Dr. H. ASHARI FAKHSIRIE RADJAMILO, M.Si. Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19690714 199112 1 001

Rencana Kerja BKD Prov.Sulsel Tahun 2019

Renja BKD Prov.Sulsel 9

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), yang mengamanatkan bahwa

setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara

sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan,

dengan jenjang perencanaan yaitu pencanaan jangka panjang (RPJP) daerah,

perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) maupun perencanaan

tahunan (RKPD), yang selanjutnya dijabarkan dengan Peraturan Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Daerah yang masing-masing mengatur penyusunan dokumen

perencana, baik rencana jangka panjang (RPJPD), Jangka menengah daerah

(RPJMD) sebagai acuan penyusunan Renstra SKPD, Perencanaan tahunan

(RKPD) sebagai acuan penyusunan Renja SKPD yang disusun secara

berjenjang.

Sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004,

diwajibkan kepada setiap SKPD membuat dan memiliki rencana kerja (Renja)

SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada renstra SKPD dengan

mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan

rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD), kebijakan

umum anggaran (KUA) dan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS).

Rencana kerja merupakan dokumen rencana yang memuat program

dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam

bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Rencana Kerja Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 disusun sebagai

penjabaran Matriks Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019, serta mengacu pada Matrik Rencana

Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun 2018-2023 sebagaimana telah dijabarkan pada Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019.

Penyusunan Renja BKD Prov.Sulsel Tahun 2019 adalah merupakan



penjabaran Tahun pertama Renstra BKD Prov.Sulsel Tahun 2018-2023 yang

mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) teknokratik

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 dengan memperhatikan hasil evaluasi

pelaksanaan program/ kegiatan BKD Sulsel Tahun 2017 serta aspirasi

masyarakat atau pemangku kepentingan (stakeholders) di bidang

kepegawaian.

B. Landasan Hukum

Arah kebijakan yang menjadi dasar pemikiran dari penyusunan

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun

2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara



3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4700);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang





7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara



9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik


13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik


14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan



Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

15. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;

17. Keputusan Presiden RI Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman

Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah;

18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008

tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;


tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 7 Tahun 2015

Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028;

21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 8 Tahun 2016

tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 291);


tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran



Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293);

23. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 100 Tahun 2016 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 100;

24. Rancangan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Renja BKD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun

2019 yaitu tersedianya dokumen perencanaan bagi Badan Kepegawaian

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam merencanakan, melaksanakan, dan

menjadi tolak ukur dalam mengevaluasi kinerja Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2019.

2. Tujuan

Penyusunan Renja BKD Tahun 2019 Provinsi Sulawesi Selatan

bertujuan untuk merumuskan kebijakan pembangunan dalam bentuk

program dan kegiatan untuk mencapai tujuan Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan yaitu “mewujudkan birokrasi pemerintahan yang

melayani secara efisien dan efektif” melalui program dan kegiatan yang

dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

D. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi

Selatan Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagaimana yang diatur

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang



Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 1312) Peraturan Menteri Dalam Negeri, yaitu sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, pada bagian ini menjelaskan mengenai gambaran

umum penyusunan Renja BKD Tahun 2019 yang meliputi latar

Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika

Penulisan;

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu yang meliputi uraian

evaluasi Pelaksanaan Renja BKD Tahun sebelumnya dan capaian

Renstra BKD, Analisis Kinerja Pelayanan yang diberikan BKD

Prov.Sulsel, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

BKD Prov.Sulsel;

Bab III Menjelaskan Tujuan, sasaran, Program dan Kegiatan yang meliputi

Telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja

BKD, serta rencana program dan kegiatan BKD Tahun 2019.

Bab IV Merupakan penutup yang berisikan catatan penting yang perlu

mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun

seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan,

kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjutnya.



BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja BKD Tahun 2017 dan Capaian Renstra BKD

Prov.Sulsel

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan

Renja BKD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan

(tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada

waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan

dengan pencapaian target Renstra BKD berdasarkan realisasi program dan

kegiatan pelaksanaan Renja BKD tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja BKD tahun lalu, dan realisasi

Renstra BKD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan BKD dan/atau

realisasi APBD untuk BKD yang bersangkutan.

Adapun pokok-pokok materi yang akan disajikan dalam evaluasi ini,

antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan;

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan;

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran

yang direncanakan;

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi

target kinerja program/kegiatan;

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil

untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Pelaksanaan pembangunan Tahun 2017 merupakan pelaksanaan

tahun keempat Renstra BKD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018

dimana telah memperlihatkan kemajuan yang signifikan dalam pelaksanaan

seluruh agenda pembangunan yang telah ditetapkan. Namun beberapa hal



penting yang belum tercapai secara optimal berdasarkan target sasaran

setiap tahun akan menjadi perhatian untuk ditindak lanjuti.

Rencana Kerja BKD Provinsi Sulawesi Selatan adalah penjabaran

perencanaan pertahun dari Rencana Strategis BKD Tahun 2013-2018.

Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah

disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi

organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,

melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) BKD Provinsi Sulawesi

Selatan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran

Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh BKD

Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2017 dan perkiraan capaian tahun

2018. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui

tahapan sebagai berikut:

I. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif

yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah

ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs),

keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak

(impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya

manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja

ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing

jenis indikator yang telah ditetapkan.

II. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja

kegiatan, dengan memanfaatkan data kinerja.

Penjelasan Pencapaian Kinerja Per Sasaran

Sasaran strategik pokok/ utama terlihat sebagai berikut :



1) Sasaran I : meningkatnya kapasitas dan profesionalisme sumber

daya aparatur berbasis kompetensi.

Sasaran ini diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja, dengan target,

dan realisasinya dapat digambarkan berikut :

Tabel 1

Persentase Capaian Sasaran 1

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi

(%)

Capaian

Target

Ket

Sasaran

meningkatnya

kapasitas dan

profesionalisme

sumberdaya

aparatur

berbasis

kompetensi,

Persentase

meningkatnya

pemahaman PNS

tentang manajemen

dan layanan

kepegawaian

Persen 100 98 98

Persentase

ditempatkanya PNS

pada jabatan sesuai

kompetensi yang

dimiliki

Persen 100 99 99

Persentase

ditetapkannya SK

jabatan fungsional

sesuai usulan

Persen 100 100 100

Rata-rata prosentase capaian kinerja dalam upaya meningkatnya

kapasitas dan profesionalisme sumber daya aparatur berbasis

kompetensi

99

Melalui sasaran ini Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi

Selatan sebagai institusi yang bertugas untuk membentuk dan mewujudkan

SDM Aparatur melalui manajemen kepegawaian yang profesional, berbagai

upaya telah dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan

melalui sosialisasi, bimtek, rakernis, kursus, pendidikan dan pelatihan,

ujian penyesuaian ijazah, penataan PNS dalam jabatan struktural dan

fungsional tertentu, fasilitasi seleksi penerimaan Calon Praja IPDN serta

peningkatan kualitas pengadaan seleksi CPNS dengan tahapan orientasi

CPNS, yang merupakan bentuk pengembangan pegawai untuk



mendapatkan PNS yang berkualitas, yang diharapkan dapat menunjang

pelaksanaan tugas dan pelayanan bidang kepegawaian.

Dari tabel 1 di atas terlihat bahwa secara umum tingkat rata-rata

capaian kinerja sasaran ini sebesar 99%. Hal ini dapat dilihat dari hasil

pengukuran terhadap 3 (tiga) indikator sasaran sesuai target yang telah

ditetapkan hampir semua dapat dicapai.

Selanjutnya analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini

adalah sebagai berikut :

a. Pada Indikator kinerja persentase meningkatnya pemahaman PNS

tentang manajemen dan layanan kepegawaian.

Pada indikator kinerja ini, telah dilaksanakan beberapa kegiatan

berupa Sosialisasi, Bimtek, Rakernis, dan peningkatan keterampilan dan

profesionalisme dalam upaya peningkatan kompetensi dan pemahaman

PNS terutama pengelola administrasi kepegawaian di SKPD lingkup

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kab/Kota di Sulsel, yaitu :

1) Pengelolaan Tunjangan Daerah/Khusus pada BKD Prov. Sulsel;

Alokasi anggaran pada tahun 2017 untuk menunjang kegiatan ini

sebesar Rp. 31.055.000,-. Realisasi dari anggaran yang dialokasikan

sebesar Rp. 31.043.000,- atau 99,96% dengan realisasi fisik mencapai

100%.

2) Rakor Kepegawaian se Sulawesi Selatan

Kegiatan Rapat Koordinasi Kepegawaian dihadiri oleh para PNS lingkup

Pemprov.Sulsel dan lingkup Pemerintah Kab/Kota dengan jumlah

peserta sebanyak 308 orang. Adapun total anggaran yang disediakan

sebesar Rp.375.861.967,-. Realisasi anggaran dari kegiatan ini adalah

Rp.374.711.967,- atau sekitar 99,69%

3) Rapat Kerja Teknis Administrasi Mutasi Kenaikan Pangkat PNS

Kegiatan ini di laksanakan pada Hotel Aswin dengan peserta sebanyak

120 orang yang terdiri dari seluruh Kasubag. Umum dan Kepegawaian

pada OPD lingkup Pemerintah Prov.Sulsel, Kabid Mutasi dan pengelola

yang membidangi langsung teknis kenaikan pangkat pada Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota se Sulsel. Adapun total

anggaran yang disediakan sebesar Rp.100.000.000,-. Realisasi



anggaran dari kegiatan ini adalah Rp. 99.903.250,- atau sekitar

99,90%.

4) Sosialisasi Peraturan Kepegawaian

Kegiatan ini di laksanakan pada Hotel Aswin dengan peserta sebanyak

100 orang. Alokasi anggaran pada tahun 2017 untuk menunjang

kegiatan ini sebesar Rp. 85.000.000,-. Realisasi dari anggaran yang

dialokasikan sebesar Rp.83.762.100,- atau 98,54% dengan realisasi

fisik mencapai 100%.

5) Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme PNS;

Adapun beberapa item yang dilakukan yaitu pengusulan pendidikan

dan pelatihan telah dilakukan dengan mengikutsertakan PNS lingkup

BKD Prov. Sulsel pada Diklat, Bimtek serta pelatihan-pelatihan lainnya

dengan perincian:

• Diklat telah diikuti sebanyak : 137 kali

• Pelatihan/Training/Penataran/

Seminar diikuti sebanyak : 50 kali

• Bimtek telah diikuti sebanyak : 120 kali

• Workshop/Sosialisasi diikuti sebanyak : 58 kali

• Rapat/Undangan sebanyak : 1.470 kali

Adapun total anggaran yang disediakan sebesar

Rp.181.500.000,-. Realisasi anggaran dari kegiatan ini adalah

Rp.181.500.000,- atau sebesar 100%.

6) Rakor pengelolaan jabatan fungsional pada SKPD Pemprov.Sulsel;

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan dan menyatukan

pemahaman persepsi tentang pengembangan karier jabatan

fungsional. Utamanya bertujuan sebagai pra kondisi untuk perubahan

ke arah positif dalam pengembangan karier jabatan fungsional PNS

dalam melaksanakan UU nomor 5 tahun 2014 dan peraturan

pelaksanaannya. Peserta dalam kegiatan ini sebanyak 100 orang yang

terdiri dari pejabat dan staf yang menangani pengelolaan jabatan

fungsional pada SKPD Pemprov.Sulsel. Jumlah dana yang dialokasikan

pada kegiatan ini sebesar Rp.160.360.000,- dan terealisasi sebesar

Rp.160.321.500,- atau 99,98 %.



7) Bimbingan Teknis Untuk Pembinaan PNS;

Bimbingan teknis UU Nomor 5 Tahun 2014 dan penerapan PP 53

Tahun 2010 serta PP 11 Tahun 2017, dengan peserta sebanyak 100

orang yang terdiri dari seluruh Kasubag. Umum dan Kepegawaian pada

OPD lingkup Pemerintah Prov.Sulsel dan yang mewakili Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota se Sulsel. Alokasi dana sebesar

Rp.90.438.100,- dan terealisasi sebesar Rp.81.603.500,- atau 90,23%.

8) Bimbingan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan;

Bimbingan teknis implementasi PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen

PNS. Adapun hasil yang dicapai yaitu terlaksananya bimtek

implementasi Peraturan Perundang-Undangan dibidang kepegawaian

yang diikuti oleh 150 orang peserta. Alokasi dana sebesar


9) Pembekalan PNS Pemprov.Sulsel yang akan memasuki Pensiun;

Kegiatan ini bertujuan untuk memberi pemahaman kepada PNS

Pemerintah Prov.Sulsel yang akan memasuki Batas Usia Pensiun (BUP)

tentang prosedur pengurusan usul pensiun, serta hak dan kewajiban

pensiunan PNS. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Aswin dengan

peserta sebanyak 150 orang. Alokasi dana sebesar Rp.100.000.000,-

dan terealisasi sebesar Rp.98.351.500,- atau 98,35%.

b. Persentase ditempatkannya PNS pada jabatan sesuai kompetensi

yang dimiliki.

Pada Indikator kinerja ini telah dilaksanakan beberapa kegiatan dalam

upaya mewujudkan penataan SDM Aparatur yang ideal sesuai dengan

kebutuhan dan kompetensi dalam rangka mengoptimalkan sumber daya

dan kinerja birokrasi pemerintah. Adapun beberapa kegiatan yang telah

dilaksanakan dalam menunjang pencapaian indikator kinerja sasaran ini,

yaitu :

1) Penatausahaan Pengangkatan dalam JPT Pratama, kegiatan ini

dilaksanakan sebanyak 2 kali dengan alokasi dana sebesar

Rp.742.012.900,- dan terealisasi sebesar Rp.712.761.874,- atau

96,06%.



a. Pertama pada bulan Mei 2017 membuka 9 JPT Pratama, yaitu:

- Staf Ahli Bid. Kesejahteraan Rakyat, Subid Keagamaan

- Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan

Holtikultura

- Kepala Dinas Perhubungan

- Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

- Kepala Biro Human dan Protokol

- Kepala Biro Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa

- Kepala Biro Kesejahteraan

- Direktur RSUD Labuang Baji

- Direktur RSUD Haji Makassar

b. Kedua pada bulan Desember 2017 membuka 6 JPT Pratama, yaitu:

- Kepala Dinas Perkebunan

- Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Pembangunan dan

Keuangan, Sub Bidang Ekonomi

- Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Pembangunan dan

Keuangan, Sub Bidang Keuangan

- Kepala Biro Perekonomian

- Kepala Biro Umum dan Perlengkapan

- Kepala Biro Pengelolaan dan Aset Daerah

2) Penataan SDM aparatur sesuai kebutuhan dan kompetensi;

Penataan SDM aparatur sesuai kebutuhan dan kompetensi meliputi

pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan

struktural lingkup Pemprov.Sulsel. terbagi 2 kegiatan yaitu:

1. Pelaksanaan Rapat Penilaian Kinerja yang dilakukan oleh Tim

Penilai Kinerja sebanyak 3 kali dengan rincian:

a. Tanggal 27 Januari 2017 Jabatan Administrator berjumlah 406

orang dan Jabatan Pengawas berjumlah 1.146 orang

b. Tanggal 25 Juli 2017 dan Tanggal 31 Juli 2017 Jabatan

Administrator berjumlah 68 orang dan Jabatan Pengawas

berjumlah 99 orang



2. Pelaksanaan Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Pejabat Pimpinan

Tinggi dan Administrasi lingkup Pemerintah Provinsi Sulsel

sebanyak 4 kali dengan perincian sebagai berikut:

✓ Pelantikan 6 Januari 2017, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

(Esl.II) sebanyak 48 orang dan Pejabat Administrator (Esl.III)

sebanyak 6 orang;

✓ Pelantikan 2 Februari 2017, Pejabat Administrator (Esl.III)

sebanyak 406 orang dan Pejabat Pengawas (Esl.IV) sebanyak

1.146 orang;

✓ Pelantikan 11 Agustus 2017, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

(Esl.II) sebanyak 16 orang, Pejabat Administrator (Esl.III) sebanyak

68 orang dan Pejabat Pengawas (Esl.IV) sebanyak 99 orang;

✓ Pelantikan 4 Desember 2017, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

(Esl.II) sebanyak 2 orang;

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp.361.550.500,-

dengan realisasi Rp.348.103.350,- (96,28%).

3) Pelaksanaan Evaluasi Kompetensi dan Kelayakan bagi Pegawai ASN.

Kegiatan ini bertujuan agar setiap instansi dapat menyusun dan

menetapkan standar kompetensi teknis pegawai ASN dilingkungannya

dan memberi rekomendasi untuk jabatan yang akan di isi berdasarkan

kualifikasi yang dimiliki Pegawai ASN. Kegiatan ini di laksanakan

sebanyak 2 kali dengan jumlah peserta 489 orang. Dana yang

dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp.448.820.000,- dengan

realisasi Rp.447.260.773,- (99,65%).

4) Penataan Manajemen dan Infrastruktur Penilaian Kompetensi.

Kegiatan pelaksanaan penataan manajemen dan infrastruktur

penilaian kompetensi sebagai acuan bagi organisasi dalam

merencanakan melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi

sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kebutuhan pegawai. Tujuan

dari pelaksanaan kegiatan ini agar saran dan prasarana tersedia

sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan. Anggaran yang dialokasikan

sebesar Rp. 380.700.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 380.301.600,-

atau 99,90%.



5) Pemetaan Jabatan Aparatur Sipil Negara

Tujuan dari Pemetaan Jabatan Aparatur Sipil Negara yaitu

meningkatkan kualitas, kompetensi dan profesionalisme sumber daya

aparatur. Alokasi dana sebesar Rp. 205.000.000,- dan terealisasi

sebesar Rp. 204.889.358,- atau 99,95%.

6) Penyusunan Analisis Kebutuhan dan Formasi PNS

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas

data rencana kebutuhan ASN serta terpenuhinya data kebutuhan dan

pengusulan formasi ASN. Adapun kegiatan ini ditunjang dengan

anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 249.562.000,- dan teralisasi

sebesar Rp. 248.863.138,- atau 99,72%.

7) Penilaian Prestasi dan Sasaran Kinerja Pegawai

Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk mengevaluasi prestasi kerja

pegawai serta menetapkan kebijaksanaan selanjutnya. Kegiatan ini

menghasilkan 1 (satu) laporan pelaksanaan kegiatan, dengan alokasi

anggaran sebesar Rp 243.826.100,- dan terrealisasi sebesar Rp

239.673.600,- atau 98,30%.

8) Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah

Usulan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat PNS berjumlah 674

orang terdiri dari 426 orang utusan Pemerintah Prov.Sulsel, dan 248

utusan Pemerintah Kab/Kota. Peserta Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan

Pangkat memenuhi syarat untuk ikut dalam ujian sejumlah 491 orang.

Hasil pelaksanaan ujian dari 491 orang yang memenuhi syarat

administrasi, terdapat 4 orang tidak hadir pada saat ujian dan yang

berhasil lulus ujian 482 orang, 5 orang tidak lulus ujian. Kegiatan ini

di berikan anggaran sebesar Rp 50.058.100,- dan terrealisasi sebesar

Rp 50.041.500,- atau 99,97%.

9) Fasilitasi Seleksi Calon Praja IPDN;

Pada pelaksanaan kegiatan ini pendaftar yang dinyatakan lulus seleksi

administrasi online berjumlah 1.905 orang dan yang dinyatakan lulus

tes kompetensi dasar seleksi 219 orang. Peserta yang lulus tes

kompetensi dasar selanjutnya mengikuti tes kesehatan. Tes kesehatan

peserta yang dinyatakan lulus sebanyak 146 orang, kemudian



dilakukan tes psikologi, integritas dan kejujuran yang berhasil

memenuhi syarat sebanyak 80 orang. Selanjutnya seleksi verifikasi

factual dokumen, yang berhasil memenuhi syarat 78 orang. Para

peserta selanjutnya mengikuti tes akhir/Pantukhir (tes ulang

kesehatan, kesamaptaan, dan wawancara) di Kampus IPDN Jatinangor

Jawa Barat dan yang dinyatakan lulus pada seleksi akhir tersebut

berjumlah 65 orang. Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini

berjumlah Rp.410.200.800,- dan yang terealisir sejumlah

Rp.410.126.434,- atau 99,98%.

10) Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan;

Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan data kuantitatif dan

kualitatif serta berbagai informasi tentang penyelenggaraan pendidikan

bagi PNS ikatan dinas. Kegiatan ini menghasilkan 2 laporan hasil

pelaksanaan kegiatan di 2 (dua) lokasi. Alokasi dana untuk kegiatan ini

sebesar Rp.146.523.400,- dan terealisasi sebesar Rp.146.390.631,-

atau 99,91%.

c. Persentase ditetapkannya SK jabatan fungsional sesuai usulan

Pada indikator kinerja ini, dilaksanakan satu kegiatan yang menunjang

pencapaian indikator kinerja ini yaitu kegiatan penataan PNS dalam

jabatan fungsional tertentu.

Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas,

tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam

rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau

keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi. Adapun hasil yang

dicapai pada kegiatan ini yaitu diselesaikan sebanyak 300 Surat

Keputusan pengangkatan jabatan fungsional unit kerja lingkup

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan ini menggunakan dana

sebesar Rp.303.180.600,- dan terealisasi sebesar Rp.280.540.367,- atau

sekitar 92,53%.



2) Sasaran II : menguatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen.

Sasaran ini diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja, dengan target, dan

realisasinya dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 2


Sasaran

Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi

(%)

Capaian

Target

Ket

Sasaran

menguatnya

kapasitas

kelembagaan

dan

manajemen

Jumlah

perencanaan serta

laporan capaian

kinerja dan

keuangan BKD;

Laporan/

Dokumen 35 35 100

Jumlah laporan

monitoring dan

evaluasi

pelaksanaan

manajemen PNS di

Sulawesi Selatan

Laporan 1 1 100

Tersusunnya

standar pelayanan

bidang

kepegawaian

Dokumen 2 2 100

Rata-rata prosentase capaian kinerja dalam upaya

meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen 100

Dari tabel 2 di atas terlihat bahwa dari dua indikator kinerja rata-rata

capaian sasaran sebesar 100 %.

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah

sebagai berikut :

a. Jumlah perencanaan serta laporan capaian kinerja dan keuangan

BKD.

Pada indikator kinerja ini, telah dilaksanakan 9 (sembilan) kegiatan yang

menunjang ketercapaian target sasaran,dengan capaian kinerja sebagai

berikut :

1) Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja;

Kegiatan ini bertujuan menyusun laporan capaian kinerja BKD

sebanyak 16 laporan meliputi LKPj & LPPD kepegawaian, laporan



bulanan dan laporan triwulan capaian kinerja serta laporan tahunan

BKD Tahun 2017. Jumlah alokasi dana untuk kegiatan tersebut

sebesar Rp.138.616.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 138.616.000,-

atau 100%.

2) Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran dan Perhitungan

APBD;

Kegiatan ini dilaksanaakan dalam rangka perhitungan APBD BKD

Tahun 2016, terutama penjelasan SiLPA BKD tahun 2016 serta

penyusunan laporan prognosis rencana realisasi anggaran BKD tahun

2017 sebagai dasar penyusunan rencana kerja anggaran perubahan

BKD Tahun 2017. Untuk kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp.

38.484.500,- dan terealisasi anggaran sebesar Rp.38.484.500,- atau

100 %.

3) Penatausahaan Keuangan;

Tersusunnya dokumen laporan keuangan secara berkala sehingga

diharapkan terlaksananya penatausahaan keuangan dan pelaporan

pertanggungjawaban keuangan yang sistematis. Kegiatan ini meliputi

pencatatan atas pengeluaran kas dan juga membuat laporan keuangan

yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Neraca,

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) dan Laporan Penjabaran APBD

Tahun 2017. Untuk kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp.

183.767.250,- dan terealisasi anggaran sebesar Rp. 183.604.500,- atau

99,91%.

4) Penyusunan dokumen perencanaan anggaran BKD Prov.Sulsel;

Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun dokumen perencanaan dan

penganggaran bidang kepegawaian, baik mengoordinasikan,

mensinkronkan dan mengonsultasikan penyusunan dokumen rencana

kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD sehingga

menjadi satu dokumen perencanaan dan penganggaran dalam APBD.

Adapun dokumen yang telah terealisasi sebanyak 4 Dokumen yaitu

adalah : DPA BKD TA. 2017, RKAP-BKD Tahun 2017, DPPA BKD

TA.2017, dan RKA BKD tahun 2018. Jumlah alokasi dana adalah



sebesar Rp. 62.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 61.985.000,- atau

99,98 %.

5) Penyusunan Rencana Kerja BKD Prov.Sulsel;

Kegiatan ini bertujuan menyusun program dan kegiatan BKD sebagai

dokumen perencanaan baik lima tahun maupun perencanaan tahunan

yang meliputi revisi renstra BKD, rencana kerja BKD Tahun 2018 dan

Perubahan rencana kerja BKD Tahun 2017. Dengan jumlah anggaran


99,99%.

6) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP);

Kegiatan ini bertujuan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP) BKD sebagai perwujudan dan

pertanggungjawaban kinerja. LAKIP yang disusun pada kegiatan ini

adalah LAKIP BKD Tahun 2016. Jumlah alokasi dana untuk kegiatan

tersebut sebesar Rp. 25.434.000,- dan terealisasi sebesar Rp.

25.432.500,- atau 99,99%

7) Penyelesaian Tindak Lanjut LHP;

Kegiatan ini bertujuan sebagai tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan

aparat pengawasan fungsional. Melalui kegiatan ini dibentuk Tim

Tindak Lanjut Internal BKD yang bertugas menyelesaikan tindak lanjut

laporan hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional baik temuan

Inspektorat Provinsi Sulsel, Itjen Kemendagri maupun temuan BPK RI

pada BKD Prov.Sulsel. Melalui kegiatan ini Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan menerima penghargaan dari Gubernur

Sulawesi Selatan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang

teraktif dalam menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan Inspektorat

Sulsel TA 2015/2016. Jumlah alokasi dana untuk kegiatan tersebut


99,99%.

8) Pengelolaan Sistem Manajemen Keuangan Daerah (SIMAKDA);

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penganggaran

dan pelaporan serta laporan keuangan dan capaian kinerja pada BKD



melalui aplikasi sistem perencanaan dan laporan keuangan yang

meliputi penginputan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan Laporan Pertanggungjawaban

Keuangan pada SIMAKDA/SIMGAJI (aplikasi pada BPKD), penginputan

capaian kinerja pada aplikasi SIARFAK (aplikasi pada Biro Bina

Pembangunan), penginputan Rencana Kerja Tahunan pada SIPPD

(aplikasi pada Bappeda). Jumlah alokasi dana untuk kegiatan tersebut


99,99 %.

9) Pengelolaan Laporan Pajak/ Harta PNS;

Kegiatan ini bertujuan untuk pengelolaan pelaporan pajak dan harta

PNS lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017.

Jumlah alokasi dana untuk kegiatan tersebut sebesar Rp.24.000.000,-

dan terealisasi sebesar Rp. 23.710.000,- atau 98,79%.

10) Penyusunan Laporan Tahunan BKD Prov.Sulsel;

Laporan tahunan disusun sebagai bentuk penyediaan informasi dan

pertanggungjawaban penyelenggaraan program dan kegiatan Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Prov yang telah

dilaksanakan pada Tahun 2017. Jumlah alokasi dana untuk kegiatan

tersebut sebesar Rp.13.350.000,- dan terealisasi sebesar Rp.

13.350.000,- atau 100%.

11) Penyusunan LPPD dan LKPj Gubernur Sulsel Bidang Kepegawaian;

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban disusun sebagai bentuk

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi meliputi semua

kegiatan yang menjadi kewenangan bidang kepegawaian dalam upaya

peningkatan kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan

penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip kepemerintahan

yang baik. Jumlah alokasi dana untuk kegiatan tersebut sebesar


12) Forum SKPD pada SKPD BKD Prov.Sulsel.

Kegiatan ini untuk memberikan pedoman gambaran dan arah

pembangunan SDM aparatur jangka pendek, dimana memberikan



informasi tentang program kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan

Badan Kepegawiaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran

2017/2018. Jumlah alokasi dana untuk kegiatan tersebut sebesar


b. Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan manajemen

PNS di Sulawesi Selatan.

Pada indikator kinerja ini, telah dilaksanakan 2 (dua) kegiatan yang

menunjang ketercapaian target sasaran, yaitu:

1) Penyusunan Profil BKD;

Tujuan dari kegiatan penyusunan profil kepegawaian adalah:

a) memberikan gambaran keadaan jumlah pegawai yang meliputi

jenis kelamin, golongan, eselon, agama, tingkat pendidikan dan

sebagainya yang dapat menggambarkan keadaan pegawai yang

dirinci perkabupaten/kota

b) memberikan data dan informasi kepegawaian yang terinci per

kabupaten/kota terdokumentasi dengan baik.

c) memberikan data dan informasi kepegawaian juga akan membantu

Daerah dalam penataan kelembagaan yang berorientasi pada

pengembangan Otonomi Daerah dan rekruitmen Calon Pegawai

Negeri Sipil (CPNS) sehingga tujuan otonomi Daerah untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di setiap Daerah dapat

tercapai dengan baik

d) Menggambarkan perencanaan strategis berupa visi dan misi,

tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, nilai-nilai organisasi, program

dan kegiatan, serta capaian kinerja pelayanan kepegawaian di

provinsi dan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan.

Adapun alokasi dana sebesar Rp 148.396.000,- dan terealisasi sebesar

Rp 148.193.500,- atau 99,86 %, dengan Realisasi fisik sebesar 100%.

2) Pelantikan Dewan Pengurus KORPRI Kab/Kota dan Unit KORPRI

Provinsi;

Terlaksananya Pelantikan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten

Jeneponto, Kabupaten Luwu Utara dan Unit Dinas Energi & Sumber

Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan dimana yang melantik adalah



Ketua Dewan Pengurus KORPRI Prov. Sulawesi Selatan Ir. H. ABDUL

LATIF, M.Si., MM. Alokasi dana sebesar Rp. 42.275.000,- dan

terealisasi sebesar Rp. 42.175.000,- atao 99,76%.

c. Tersusunnya Standar Pelayanan Bidang Kepegawaian


menunjang ketercapaian target sasaran, yaitu:

1) Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan;

Tujuan dari penyusunan standar kompetensi jabatan ini sebagai

persyaratan kompetensi jabatan struktural yang harus dimiliki oleh

pemangku jabatan dalam melaksanakan tugas sehingga tersusun

dokumen sesuai standar kompetensi jabatan bagi ASN. Alokasi dana

sebesar Rp. 179.970.000,- dan teralisasi sebesar Rp.179.573.467,-

atau 99,78%.

2) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Kegiatan ini bertujuan untuk mempertahankan konsistensi kerja

karena pengetahuan akan tugas dan peranan yang jelas dari masing-

masing aparatur sehingga dapat terhindar dari kesalahan yang

mengurangi efisiensi kerja oragnisasi. Hasil yang dicapai adalah 1

(satu) dokumen SOP sebagai panduan melaksanakan tugas. Alokasi

dana pada kegiatan ini sebesar Rp. 178.419.000,- dan teralisasi

sebesar Rp.178.379.000,- atau 99,98%.

3) Sasaran III : meningkatnya disiplin aparatur dan kesejahteraan

pegawai.

Sasaran ini diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja, dengan target, dan

realisasinya dapat digambarkan pada tabel berikut :



Tabel 3


Sasaran


(%)

Capaian

Target

Ket

Sasaran

menguatnya

kapasitas

kelembagaan

dan

manajemen

Persentase

peningkatan disiplin

PNS;

Persen 100 98 98

Persentase

terselesaikannya

kasus-kasus

pelanggaran disiplin

PNS

Persen 100 99 99

Jumlah kebijakan

peningkatan

kesejahteraan

aparatur

Kebijak

an 1 1 100

Jumlah PNS yang

menerima

penghargaan/ tanda

kehormatan

Satyalancana Karya

Satya 10, 20, dan 30

tahun

Orang 2010 2130 105,97


meningkatnya disiplin aparatur dan kesejahteraan pegawai. 100,74

Dari tabel 3.7 diatas dapat dilihat Rata-rata tingkat capaian kinerja

sasaran ini melebihi target mencapai 100,74%, dapat dilihat bahwa pada

indikator jumlah PNS yang menerima penghargaan/ tanda kehormatan

Satyalancana Karya Satya 10, 20, dan 30 tahun capaian targetnya melebihi

dari rencana target yaitu 105,97%, di karenakan pelaksanaan

penganugrahan Satyalancana Karya Satya Periode Kedua yang tidak

dilaksanakan di Tahun 2016, di laksanakan pada Tahun 2017. Sehingga

rata-rata sasaran ini melebihi dari target capaian yang ditetapkan.



Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah

sebagai berikut :

a. Persentase peningkatan disiplin PNS.

Pada indikator kinerja ini, telah dilaksanakan 4 (empat) kegiatan yang

menunjang tercapaian target sasaran, yaitu:

1) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya;

Untuk memenuhi kebutuhan akan pakaian dinas PNS BKD Prov.Sulsel

Tahun 2017, melalui kegiatan ini tersedia pakaian dinas pegawai BKD

sebanyak 428 pasang dan 7 jenis. Adapun kegiatan ini dalam rangka

meningkatkan disiplin PNS BKD dalam berpakaian sesuai tata naskah

dinas mengenai pakaian dinas sebagaimana ketentuan yang telah

ditetapkan. Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp.230.900.000,-

dan terealisasi sebesar Rp. 230.534.000,- atau 99,84%.

2) Pengambilan Sumpah PNS

Pengambilan sumpah/ janji PNS Lingkup Pemerintah Provinsi Sulsel

untuk tahun 2017 dilaksanakan sebanyak 2 (dua) tahap. Tahap

pertama dilakukan pada bulan Mei 2017 dengan jumlah peserta

sebanyak 201 PNS, sedangkan tahap kedua pada bulan Desember

2017 sejumlah 256 PNS. Jumlah dana yang dialokasikan untuk

kegiatan ini adalah Rp.123.040.000,- dan terealisasi sebanyak

Rp.122.856.500,- atau 99,85%.

3) Pembinaan Mental Korohanian/ Character Building Anggota KORPRI

Provinsi dan Kabupaten/Kota

Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk membentuk character diri yang

tangguh. Pelaksanaan kegiatan Pembinaan Mental Kerohanian/

Character Building diikuti oleh 70 orang anggota Korpri dan

dilaksanakan pada Triwulan IV. Adapun anggaran yang dialokasikan

untuk kegiatan ini sebesar Rp. 102.250.000,- dan teralisasi sebesar

Rp. 102.220.000,- atau 99,97%.

4) Penguatan Penghayatan Nilai-Nilai Kejuangan dan Kepahlawanan

Anggota KORPRI

Kegiatan penghayatan nilai-nilai kejuangan dan kepahlawanan bagi

Anggota KORPRI dilaksanakan bertepatan Hari Ulang Tahun ke-46



Korps Pegawai Republik Indonesia. Ini dianggap momentum tepat

karena dapat :

➢ Meningkatkan Jiwa Korsa KORPRI sebagai perekat pemersatu

bangsa;

➢ KORPRI siap bekerja bersama dengan segenap komponen bangsa

guna menjaga stabilitas Negara;

➢ KORPRI siap mewujudkan kesejahteraan anggota masyarakat.

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun KORPRI ke-46

dilaksanakan Upacara Bendera tanggal 29 November 2017, Ir.H.Abdul

Latif, M.Si.,MM. Sekretaris Daerah Prov. Sulawesi Selatan selaku

Pembina Upacara dengan dihadiri oleh 1.000 orang yang terdiri dari

Kepala OPD Lingkup Provinsi Sulawesi Selatan dan peserta upacara

yang terdiri dari Anggota KORPRI Perwakilan Unit OPD Provinsi, Tim

Paduan Suara, Tim Korsik. Alokasi dana sebesar Rp. 55.975.000,- dan

terealisasi sebesar Rp. 55.975.000,- atau 100%.

b. Persentase terselesaikannya kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

Pada indikator kinerja ini, telah dilaksanakan 3 (tiga) kegiatan yang


1) Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS;

Menyelesaikan administrasi penjatuhan hukuman disiplin berupa

penetapan Keputusan Gubernur tentang Penjatuhan Hukuman

Disiplin kepada PNS yang melanggar. Adapun jumlah PNS yang

melakukan pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010

tentang disiplin PNS selama tahun 2017 adalah sebanyak 42 orang

hingga Desember 2016, dan telah ditindaklanjuti dengan keputusan

Gubernur berupa:

a) Teguran lisan dan tertulis;

b) Pernyataan tidak puas secara tertulis;

c) Penundaan KGB selama 1 (satu) Tahun

d) Penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 (satu) Tahun;

e) Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) Tahun;

f) Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) Tahun;



g) Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih

rendah;

h) Pembebasan dari jabatan

i) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri

sebagai PNS;

j) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS

k) Pemberhentian sementara sebagai PNS.

Adapun anggaran yang dialokasikan Rp. 200.000.000,- dan terealisasi

Rp. 197.768.013,- atau sekitar 99,88%.

2) Penyelenggaraan konseling PNS;

Untuk menjamin objektivitas dan profesionalisme dalam pembinaan

PNS yang melakukan pelanggaran maka perlu dilakukan konseling

bagi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, maupun bagi PNS

yang mengajukan permohonan ijin cerai karena permasalahan

keluarga. Dalam tahun 2017 sebanyak 19 orang PNS yang mengajukan

izin melakukan perceraian dan telah dilakukan konseling sebanyak 10

orang, dengan rincian sebanyak 5 orang telah terbit keputusan izin

melakukan perceraian, sebanyak 3 orang dikembalikan berkasnya, dan

11 orang sementara dalam proses perceraian (tahap mediasi). Total

anggaran yang disediakan sebesar Rp. 49.908.000,-. Realisasi

anggaran dari kegiatan ini adalah Rp. 49.203.999,- atau sekitar

98,59%.

3) Pendampingan, Konsultasi dan Advokasi bagi Anggota Korpri yang

Menghadapi Masalah

Kegiatan pelayanan Pendampingan, Konsultasi dan Advokasi bagi

Anggota Korpri yang menghadapi masalah dalam lingkup Pemerintah

Prov. Sulawesi Selatan yang semula diperkirakan 2 (dua) kasus,

sampai pada akhir tahun tidak menerima permohonan konsultasi dan

bantuan hukum. Sehingga pelaksanaan kegiatan hanya berfokus pada

pelaksanaan administrasi kesekertariatan dan pembuatan laporan.

Alokasi dana sebesar Rp35.960.000,- dan terealisasi sebesar

Rp35.960.000,- atau 100%.



c. Jumlah peningkatan kesejahteraan aparatur

Pada indikator kinerja ini, telah dilaksanakan 6 (enam) kegiatan yang


1) Peningkatan kesejahteraan aparatur;

Peningkatan kesejahteraan aparatur merupakan kegiatan untuk

memberikan motivasi kepada pegawai untuk bekerja secara efektif dan

efisien dalam beretos kerja. Adapun tujuan dari Peningkatan

Kesejahteraan Apartur adalah:

1. Mengetahui tingkat kedisiplinan pegawai;

2. Mengetahui tingkat perilaku kerja apartur.

Tahapan kegiatan ini sebagai berikut:

a. Melakukan kendali manajemen pelaksanaan Peraturan Gubernur

Nomor 56 Tahun 2013;

b. Melaksanakan monitoring terkait pelaksanaan system e-TD pada

OPD;

c. Melakukan verifikasi mutasi PNS lintas OPD untuk disesuaikan ke

dalam system;

d. Melakukan verifikasi daftar tunjangan daerah untuk kemudian

diteruskan ke BPKD;

e. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tunjangan

daerah;

f. Mengkoordinir pelaksanaan Upacara Bendera dan Apel Pagi di

Lingkup Kantor Gubernur.

Alokasi Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 380.000.000,- dan yang

terealisasi sebesar Rp. 366.905.848,- atau 96,35%.

2) Peningkatan Kesejahteraan bagi Anggota Korpri Sulsel

Kegiatan peningkatan kesejahteraan anggota Korpri dalam hal ini ASN

dan Purnabhakti ASN dalam bentuk penghormatan, perhatian dan

upaya meringankan beban bagi Anggota KORPRI, maka perlu diberikan

bantuan kepada ASN yang wafat. Pelaksanaannya dalam bentuk

pelayanan persemayaman dan tahun 2017 telah terlaksana pelayanan

persemayaman bagi Anggota KORPRI yan tewas / wafat dalam Lingkup

Pemerintah Prov. Sulawesi Selatan sebanyak 60 (Enam Puluh) orang



Anggota KORPRI. Capaian melebihi target yaitu sebanyak 48 orang.

Alokasi anggaran sebesar Rp. 1.004.840.000,- dan terealisasi sebesar

Rp. 1.003.050.000,- atau 99,82%

3) Penyediaan Tanah Pekuburan Bagi Anggota KORPRI, Pemetaan dan

Pemagaran dan Pengadaan Tanah Pekuburan

Kegiatan ini bertujuan agar tersedianya dan tertatanya lahan

pekuburan bagi Anggota KORPRI. Adapun kegiatan ini ditunjang

dengan dana sebesar Rp. 29.227.500,- dan terealisasi Rp. 29.227.500,-

atau 100%.

4) Pengiriman Kontingen Sekretariat DP.KORPRI Sulsel pada PORKORPRI

Sulsel dan PORNAS

Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan partisipasi Anggota

Korpri pada Kegiatan PORNAS KORPRI. Kegiatan ini diikuti oleh 100

orang Anggota KORPRI. Alokasi dana sebesar Rp. 305.350.000,- dan


5) Kesekertariatan BAPOR KORPRI Sulsel

Kegiatan ini merupakan kegiatan belanja pokok langsung yang

mengakomodir 5 jasa operasional BAPOR KORPRI yang terdiri dari

kebutuhan sarana dan prasarana, alat-alat tulis kantor, penyediaan

barang cetakan dan penganggaran, kebutuhan poko biaya makanan

dan minuman, dan mengakomodir kebutuhan pokok ke luar Provinsi

Sulawesi Selatan dan Kabupaten/Kota. Alokasi dana sebesar

Rp167.625.000,- dan terealisasi sebesar Rp167.615.800,- atau

99,99%.

6) Peningkatan Kualitas Seni Budaya Anggota Korpri Provinsi dan

Kab/Kota;

Peningkatan Kualitas Seni Budaya Anggota Korpri Provinsi dan

Kab/Kota merupakan salah satu tahapan dalam melakukan kegiatan

Peningkatan Seni Budaya untuk melasanakan kebijakan Korpri dalam

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber Bhineka Tunggal Ika

yang berpegang teguh pada prinsip kebersamaan, di mana dalam

kegiatan ini diwujudkan dalam lomba pembacaan Panca Prasetya

korpri yang diikuti oleh seluruh OPD yang ada di Pemrintah Provinsi



Sulawesi Selatan. Alokasi dana sebesar Rp. 26.000.00,- dan terealisasi

sebesar Rp. 26.000.000,- atau 100%.

d. Jumlah PNS yang menerima penghargaan tanda kehormatan

Satyalancana Karya Satya 10, 20, dan 30 tahun.


menunjang tercapaian target sasaran, yaitu :

1) Pemberian Penghargaan Kepada PNS yang Berprestasi;

Pemberian penghargaan PNS berprestasi pada Tahun 2017 dibagi atas

2 kategori yaitu :

1. Penghargaan diberikan kepada PNS yang berprestasi dalam bidang

perilaku kerja khususnya ketaatan dalam memenuhi ketentuan jam

kerja, loyalitas dan kinerja serta syarat-syarat lainnya. nominasi

penerima penghargaan diusulkan oleh SKPD unit kerja masing-

masing Lingkup Pemprov. Sulsel dengan rincian sebagai berikut :

a. Penghargaan kepada PNS Pejabat Eselon III sebanyak 5 orang

diberikan Pin Emas KORPRI dengan bobot 5 gram.

b. Penghargaan kepada PNS Pejabat Eselon IV sebanyak 5 orang

diberikan Pin Emas KORPRI dengan bobot 4 gram.

c. Penghargaan kepada non eselon (staf) 10 orang diberikan Pin

Emas KORPRI dengan bobot 3 gram.

2. Penghargaan berupa PIN logo WTP Sulsel kepada seluruh Pejabat

Pimpinan Tinggi/Eselon II, Pejabat Administrator/Eselon III, dan

Pejabat Pengawas/Eselon IV lingkup Pemprov. Sulsel, Pimpinan dan

anggota DPRD Prov.Sulsel serta pejabat pengelola keuangan dan

barang sebanyak 1500 orang, atas kontribusi nyata dalam

keberhasilan pemerintah Prov. Sulsel memperoleh predikat WTP 7

kali secara berturut-turut.

Alokasi Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 164.714.800,- dan yang

terealisasi sebesar Rp. 164.638.200,- atau 99,95%

2) Penganugerahaan Satyalancana Karya Satya;

Penyematan Tanda Penghargaan Satyalancana Karya Satya 10, 20, dan

30 tahun selama tahun 2017 dilakukan dengan 2 tahap yaitu pada



tanggal 16 Agustus 2017 (tahap I) berjumlah 300 orang dengan rincian

sebagai berikut:

➢ Satyalancana 30 tahun sebanyak 89 orang;

➢ Satyalancana 20 tahun sebanyak 157 orang;

➢ Satyalancana 10 tahun sebanyak 54 orang.

Sementara periode kedua (tahap II) dilaksanakan pada tanggal 21

Desember 2017 diikuti peserta sebanyak 310 orang denga rincian

sebagai berikut :

➢ Satyalancana 30 tahun sebanyak 130 orang



Alokasi anggaran yang disediakan sebesar Rp 175.326.000,- dengan

realisasi sebesar Rp 175.160.100,- atau 99,91%.

4) Sasaran IV : meningkatnya kualitas pelayanan administrasi

kepegawaian berbasis TIK terwujudnya pelayanan prima administrasi

kepegawaian berbasis TIK.

Sasaran ini diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja, dengan target,

dan realisasinya dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 4


Sasaran


(%)

Capaian

Target

Ket

Sasaran

meningkatnya

kualitas

pelayanan

administrasi

kepegawaian

berbasis TIK

Persentase pelayanan

administrasi

kepegawaian secara

tepat waktu dari

keseluruhan usulan

yang diterima

Persen 100 98 98


meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian

berbasis TIK.

98



Dari tabel 4 di atas dapat dilihat rata-rata tingkat capaian kinerja sasaran ini

mencapai 98,00% yang secara umum termasuk dalam kategori sangat baik.

Pada indikator kinerja ini, telah dilaksanakan 32 (dua pulu tujuh) kegiatan

yang menunjang tercapaian target sasaran, yaitu :

1) Pelayanan Administrasi Kenaikan Pangkat PNS;

Pada tahun 2016 pengelolaan administrasi kenaikan pangkat telah

mempersiapkan dan menyelesaikan administrasi mutasi kenaikan

pangkat bagi PNSD dalam lingkup Pemerintah Prov.Sulsel dan

Pemerintah Kab/ Kota se-Sulsel. Dimana usul kenaikan pangkat Tahun

2017 sebayak 8.813 usulan mengalami kenaikan dibandingkan Tahun

2016 sebanyak 8.414 usulan. Namun secara kualitatif tingkat

penyelesaian SK kenaikan pangkat meningkat seiring dengan perbaikan

sarana dan prasarana penunjang seperti jaringan internet yang memadai

dengan menyewa jaringan bandwidth telkom untuk mendukung aplikasi

SAPK yang on-line dengan BKN serta penambahan jumlah perangkat

komputer dan menyederhanakan prosedur kenaikan pangkat. Berikut

Usul kenaikan pangkat selama Tahun 2017:

a. Periode 1 April 2017

• Usul kenaikan pangkat PNSD Prov. Sulsel sebanyak 2.137 orang

dengan perincian sebagai berikut :

a. Usul kenaikan pangkat PNSD Prov. Sulsel yang diusulkan ke

Kanreg IV BKN sebanyak 2.106 orang

b. Usul kenaikan pangkat PNSD Prov. Sulsel yang diusul ke

Presiden sebanyak 31 orang

• Usul kenaikan pangkat PNSD Kab/Kota sebanyak 2.789 orang


a. Usul kenaikan pangkat PNSD Kab/Kota yang diusulkan ke


b. kenaikan pangkat PNSD Kab/Kota yang diusulkan ke Presiden

sebanyak 96 orang.

b. Periode 1 Oktober 2017



• Usul kenaikan pangkat PNSD Prov. Sulsel sebanyak 1.497 orang

terealisasi sebanyak 1.492 dan tersisa sebanyak 5 usulan dengan

perincian sebagai berikut :

a. Usul kenaikan pangkat PNSD Prov. Sulsel yang diusulkan ke


b. Usul kenaikan pangkat PNSD Prov. Sulsel yang diusul ke

Presiden sebanyak 32 orang

• Usul kenaikan pangkat PNSD Kab/Kota sebanyak 2.390 orang

terealisasi sebanyak 2.381 orang dan tersisa sebanyak 9 usulan


a. Usul kenaikan pangkat PNSD Kab/Kota yang diusulkan ke


b. kenaikan pangkat PNSD Kab/Kota yang diusulkan ke Presiden

sebanyak 151 orang.

Alokasi dana untuk kegiatan ini sebesar Rp. 435.500.000,- dan dapat


2) Pengelolaan Administrasi Pensiun PNS;

Usul pelayanan administrasi pensiun Tahun 2017 sebanyak 1.210

usulan. Dapat dijelaskan pula bahwa masa perpanjangan usia pensiun

sampai tahun 2017 sebagaimana adanya perpanjangan masa pensiun

dari usia 56 tahun menjadi 58 tahun sesuai dengan UU NO 5 Tahun

2014 tentang ASN. Adapun kinerja pengelolaan pensiun dapat dilihat

sebagai berikut :

• Usul Pensiun Tahun 2017 sebanyak 1.210 dengan rincian :

a. PNS (GURU) yang pensiun sebanyak 631 orang terealisasi

sebanyak 501 orang dan tersisa sebanyak 130 orang (masih

dalam proses BKN)

b. PNS Pemrov. Sulawesi Selatan (OPD) yang pensiun sebanyak 579

orang terealisasi sebanyak 456 orang dan tersisa 123 orang

(masih dalam proses BKN)

dengan anggaran sebesar Rp. 171.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.

162.823.454,- atau 95,22%.

3) Pengelolaan Administrasi Perpindahan PNS;



Kinerja pengelolaan administrasi perpindahan Tahun 2017 sebanyak

18.571 orang dan tingkat penyelesaian administrasi meningkat artinya

seluruh permohonan masuk yang memenuhi syarat telah diproses

sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun pengelolaan administrasi

perpindahan pada Tahun 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) PNS pindah ke Pemerintah Sulawesi Sekatan sebanyak 184 orang;

b) PNS Pindah antar OPD lingkup Pemerintah Prov. Sulawesi Selatan

sebanyak 84 orang;

c) PNS Pemerintah Prov. Sulawesi Selatan pindah ke Instansi Lain

sebanyak 31 orang;

d) PNS Pemerintah Prov. Sulawesi Selatan pindah ke Pemerintah

Kab/Kota se Sulawesi Selatan sebanyak 20 orang;

e) PNS pindah antar Kab/Kota se Sulawesi Selatan sebanyak 460

orang;

f) PNS pindah dari Instasi Lain ke Pemerintah Kab/Kota se Sulawesi

Selatan sebanyak 491 orang;

g) PNS pindah dari Pemerintah Kab/Kota se Sulawesi Selatan ke

Instansi Lain sebanyak 181 orang;

h) PNS dari Instansi Lain Titipan Kerja Ke Pemerintah Prov. Sulawesi

Selatan sebanyak 4 orang;

i) PNS Pemerintah Prov. Sulawesi Selatan Titipan Kerja ke Instansi

Lain sebanyak 8 orang;

j) PNS Kab/Kota se Sulawesi Selatan Titipan Kerja ke Instansi Lain

dan Sebaliknya sebanyak 20 orang;

k) Pengalihan PNS Kab/Kota ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

sebanyak 17.014 yang terdiri dari:

❖ Tenaga Guru dan Tenaga Kependidikan Kab/Kota se Sulawesi

Selatan sebanyak 15.997 orang;

❖ Bidang Kehutanan kab/Kota se Sulawesi Selatan sebanyak 928

orang;

❖ Pengawas Ketenagakerjaan Kab/Kota se Sulawesi Selatan

sebanyak 57 orang;



❖ Inspektur Ketenagalistrikan se Sulawesi Selatan sebanyak 32

orang.

l) Pengalihan PNS Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan menjadi PNS

Pusat sebanyak 74 orang yang terdiri dari :

❖ Penyuluh Perikanan dan Pengawas Perikanan Bidang Mutu

Hasil Perikanan menjadi PNS Kementrian Kelautan dan

Perikanan sebanyak 5 orang;

❖ Yang menyelenggarakan Bidang Perhubungan menjadi PNS

Kementerian Perhubungan RI sebanyak 53 orang;

❖ Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ke Kementerian Energi

dan Sumber Daya Mineral sebanyak 16 orang.

Pada Tahun 2017 PNS yang mengajukan permohonan pindah ke

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 527 orang dan telah

dilaksanakan seleksi mutasi pindah , 184 yang berproses SK dan 343

usulan yang ditolak. Adapun kegiatan ini bertujuan untuk

memperoleh PNS yang kompeten, disiplin, dan berdedikasi tinggi serta

menempatkan orang yang tepat pada tempat yang tepat (the right man

in the right place). Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini

sebesar Rp. 444.384.000,- dimana terealisasi sebesar Rp.443.212.174,-

atau 99,79 %

4) Penyelesaian Daftar Urut Kepangkatan (DUK)

Kegiatan ini dilaksanakan di kantor BKD pada Sub Bidang Data dan

Dokumen. Waktu pelaksanaan yaitu 1 (satu) periode kegiatan

penganggaran. Selam pelaksanaan kegiatan ini, Sub Bidang data dan

Dokumen telah merekapitulasi jumlah PNS menurut gilongan ruang

pada Pemerintah Prov. Sulawesi Selatan keadaan Desember 2017

sebanyak 26.229 orang PNS. Dengan rincian keadaan November 2017

sebanyak 26.235 orang PNS. Pensiun sebanyak 46 orang, meninggal

20 orang dan pindah keluar 1 orang. Sedangkan yang pindah masuk

sebanyak 39 orang dan peralihan 22 orang. Alokasi anggaran sebesar

Rp. 23.303.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 23.253.500,- atau

99,79%

5) Penyelesaian KARPEG, KARIS, KARSU



Selama tahun 2017 penyelesaian Kartu Pegawai (KARPEG) PNS lingkup

Pemerintah Prov. Sulsel Tahun 2017 yang diusulkan pada Kantor

Regional IV BKN Makassar sebanyak 499 orang. Selama tahun 2017

penyelesaian KARIS (Kartu Istri) sebanyak 154 orang dan KARSU

(Kartus Suami) sebanyak 194 orang. Alokasi anggaran untuk kegiatan

ini sebesar Rp. 44.427.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 42.059.382,-

atau 94,67%

6) Pengelolaan Izin Belajar dan Tugas Belajar;

Pada kegiatan ini, usulan izin belajar berjumlah 215, namun yang

diproses melalui Surat Keputusan Gubernur Sulsel sebanyak 128

orang PNS Pemerintah Prov. Sulsel pada tahun 2017 sedangkan PNS

yang mengikuti tugas belajar pada tahun 2017 sebanyak 20 orang.

Selanjutnya dapat dilihat pada tabel 3.9 berikut

Tabel 5

Rekapitulasi PNS Pemprov Sulsel Yang Mengambil Surat Izin Belajar &

Tugas Belajar Tahun 2017

No Jenjang

Pendidikan

Tahun Anggaran 2017

Izin Belajar Tugas Belajar

1 SMA - -

2 D3 5 -

3 D4 4 -

4 S1 43 -

5 Profesi - 7

6 Spesialis - 5

7 S2 73 8

8 S3 3 -

Jumlah 128 20

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp.103.211.500,-

dan yang dapat terealisir sebesar Rp.103.111.750,- atau (99,90%).

7) Pembangunan/ Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

berbasis TIK;

Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kelengkapan dan akurasi

data PNS dengan pemutakhiran / peremajaan data PNS di lingkungan

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Dana yang dialokasikan untuk



kegiatan ini sebesar Rp.299.218.000,- dan yang dapat terealisir sebesar

Rp.292.557.900,- atau 97,77%).

8) Pembangunan Sistem Manajemen Dokumental Digital Arsip

Kepegawaian;

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan efektivitas dan efesiensi

pengelolaan arsip kepegawaian melalui tata naskah kepegawaian

elektronik document management System (DMS). Untuk tahun 2017,

telah dilaksanakan perekaman data fisik arsip kepegawaian secara

digital/elektronik yang terinegrasi ke sistem informasi Document

Management System (DMS). Adapun kegiatan ini ditunjang dengan

anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 141.217.500,- dan yang


9) Pengolahan Data Tata Naskah Kepegawaian;

Melalui kegiatan ini telah dilakukan pemutakhiran database dan

pemeliharaan arsip kepegawaian serta mengkonversi arsip pegawai

dalam format digital untuk mewujudkan sistem pengolahan dan

penyajian data pegawai yang cepat, mutakhir, akurat, dan akuntabel

sebagai basis data dalam pengambilan suatu kebijakan pimpinan dan

pengembangan karier pegawai. Adapun hasil kinerja kegiatan ini

selama tahun 2017 yaitu :

a) Terinputnya data SK kenaikan pangkat periode April dan Oktober

2017 sebanyak 15.229 yang tersebar di OPD lingkup

Pemprov.Sulsel;

b) Terinputnya data SK pindah masuk ke Pemprov.Sulsel sebanyak

195 PNS;

c) Terinputnya data SK pindah keluar ke Pemprov.Sulsel sebanyak 96

PNS;

d) Terinputnya data SK pindah antar instansi dalam lingkup

Pemprov.Sulsel sebanyak 165 orang PNS;

e) Terinputnya data SK Pengalihan PNS Pemrintah Kab/Kota ke

Pemerintah Prov. Sulawesi Selatan sebanyak 16.838 orang PNS;

f) Terinput dan tersimpannya perubahan data kepegawaian setiap

PNS pada bulan Januari s/d Desember 2017 secara elektronik



(digital) dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian

(SIMPEG);

Adapaun alokasi dana sebesar Rp. 341.642.000,- dengan realisasi fisik

100% dan dana sebesar Rp. 336.601.000,- atau 98,52%.

10) Pengembangan/Pemeliharaan Jaringan dan Website BKD Prov.Sulsel;

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan layanan informasi kepegawaian

website melalui situs resmi BKD dengan alamat situs www.bkd-

sulsel.go.id yang telah terdaftar pada ISP dengan desain dan entry

informasi terkini (up to date) tentang aktivitas kepegawaian

Pemprov.Sulsel. Sehingga diharapkan akan terpublikasi informasi

kepegawaian melalui situs web/internet dan terintegrasinya aplikasi

SAPK BKN dengan BKD Prov. Sulsel. Kegiatan ini dilaksanakan

dengan memanfaatkan dana sejumlah Rp. 419.159.500,- dan


11) Penyebarluasan Informasi Kepegawaian;

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penyajian dan

penyebarluasan data/informasi kepegawaian melalui pameran

pembangunan yang diadakan di Celebes Convention Center (CCC)

Makassar. Alokasi dana sebesar Rp. 101.622.500,- dan terealisasi

sebesar Rp. 100.867.000,- atau 99,26%.

12) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

Merupakan kegiatan penyediaan jasa surat menyurat meliputi: belanja

perangko, materai dan benda pos lainnya; serta belanja paket dan

pengiriman untuk kebutuhan selama satu tahun. Untuk kegiatan ini

pada tahun 2017 realisasi fisiknya mencapai 100% dengan

menghabiskan dana sebesar Rp. 35.758.350,- atau 99,88% dari alokasi

dana sebesar Rp. 35.800.000,-;

13) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional;

Meliputi belanja pajak kendaraan dinas/operasional BKD dengan

rincian 9 (sembilan) unit kendaraan roda empat dan 22 (dua puluh

dua) unit kendaraan roda dua. Anggaran yang disediakan sebesar

http://www.bkd-sulsel.go.id/

http://www.bkd-sulsel.go.id/



Rp.28.500.000,- dan yang telah digunakan sebesar Rp.12.903.730,-

atau sekitar 45,28% dengan realiasi fisik sebesar 100 %.

14) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang;

Dengan realisasi fisik sebesar 100 %, kegiatan ini bertujuan

meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran. Alokasi dana yang

disediakan sebesar Rp. 240.956.000,- dan dana yang terpakai sebesar

Rp. 240.923.000,- atau 99,99% dari total anggaran yang diperuntukan

untuk kegiatan ini.

15) Penyediaan Jasa/Alat Kebersihan ;

Merupakan kegiatan penyediaan jasa/alat kebersihan sejumlah 479

jenis meliputi belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih serta

belanja jasa kebersihan untuk kebutuhan selama satu tahun. Untuk

kegiatan ini realisasi fisiknya mencapai 100% dan menghabiskan dana

sebesar Rp.109.750.000,- atau 100% dari alokasi dana sebesar Rp.

109.750.000,-

16) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor;

Guna meningkatkan kinerja aparatur maka sarana dan prasarana

aparatur sejumlah 640 buah/unit perlu ditingkatkan. Dalam

pelaksanaannya meliputi: pemeliharaan alat kantor dan pemeliharaan

komputer. Dana yang disediakan untuk Tahun 2017 adalah sebesar

Rp.125.480.000,,- dan yang telah digunakan sebesar Rp.125.455.000,-

atau 99,98 % dengan realisasi fisik sebesar 100%.

17) Penyediaan Alat Tulis Kantor;

Kegiatan penyediaan alat tulis kantor bertujuan untuk meningkatkan

pelayanan administrasi kantor, dengan realisasi fisik mencapai 100%.

Dana yang disediakan sebesar Rp.203.646.250,- dan dana yang

terpakai sebesar Rp.203.546.500,- atau 99,95%.

18) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

Merupakan kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

berupa Amplop dan Kertas Kop Gubernur, Amplop dan Kertas Kop

Setda, Kertas Kop dan Map BKD, Blanko lembar disposisi, Buku

kuitansi dan buku-buku lainya untuk pertanggungjawaban keuangan

dan lain-lainnya serta penggandaan/ foto copy bahan peraturan



perundang-undangan dan dokumen lainnya yang diperuntukkan

untuk 1 (satu) tahun anggaran; dan untuk tahun 2017 realisasi

anggaran adalah sebesar Rp.205.053.000,- atau 99,80% dari alokasi

anggaran sebesar Rp. 205.472.880 dengan realisasi fisik 100%.

19) Menyediakan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan

kantor;

Untuk kebutuhan penerangan ruangan BKD dan kebutuhan alat listrik

BKD, sepanjang tahun 2017 kegiatan ini terealisasi fisik sebesar 100%.

Adapun kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp.29.235.500,- dan

yang terpakai sebesar Rp.29.232.500,- atau 99,99% dari total anggaran

yang diperuntukan untuk kegiatan ini.

20) Penyediaan biaya jasa kantor lainnya;

Dana sebesar Rp. 109.200.000,- yang dialokasi pada tahun anggaran

2017 ini diperuntukkan untuk membiayai pemakaian telepon, belanja

surat kabar/majalah, belanja kawat/ faksimili/ internet selama 12

bulan yang menghabiskan dana sebesar Rp.83.191.178,- atau 76,18%

dari anggaran yang disediakan. Realisasi fisik dari kegiatan ini adalah

100%

21) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;

Dari kegiatan ini realiasi fisik mencapai 100% dan untuk tahun 2017

telah dilaksanakan pengadaan barang/ alat-alat kantor 100

unit/set/paket/buah meliputi : pengadaan mesin jilid sebanyak 1 unit,

pengadaan almari sebanyak 5 unit, pengadaan komputer/PC sebanyak

24 unit, pengadaan notebook sebanyak 6 unit, pengadaan printer

sebanyak 14 unit, pengadaan meja makan sebanyak 1 buah,

pengadaan kursi kerja untuk CAT dan kursi putar sebanyak 39 buah,

pengadaan peralatan dapur 1 buah, pengadaan televisi sebanyak 1

unit, pengadaan gorden jendela sebanyak 1 paket, pengadaan

LCD/Proyektor sebanyak 2 unit, dan pengadaan Radio Portable (HT)

sebanyak 5 unit, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.672.706.469,-

dan terealisasi sebesar Rp.666.135.000,- atau 99,02%;

22) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;



Kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan buku-buku dan referensi

terutama tentang peraturan kepegawaian serta penyediaan

majalah/buletin/surat kabar harian dan mingguan. Alokasi dana yang

disediakan sebesar Rp. 43.052.000,- dan dana yang terpakai sebesar

Rp. 43.038.000,- atau 99,97% dari total anggaran yang diperuntukan

untuk kegiatan ini.

23) Penyediaan Makanan dan Minuman;

Kegiatan ini realisasi fisiknya mencapai 100% yang terdiri dari

penyediaan belanja makan minum harian pegawai, makan minum

rapat dan makan minum tamu selama 12 bulan. Anggaran yang

disediakan sebesar Rp.316.954.000,- dengan dana terpakai sebesar

Rp.316.929.650,- atau 99,99%.

24) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah;

Dalam rangka meningkatkan kerja sama antar pemerintah dan/ atau

instansi terkait dibutuhkan anggaran perjalanan dinas dalam daerah

dan perjalanan dinas luar daerah dengan capaian fisik 100%.

Anggaran yang disediakan sebesar Rp.1.078.032.800,-. Dana yang

terpakai sebesar Rp.1.076.289.630,- atau 99,84%.

25) Pengelolaan Administrasi Umum kepegawaian pada BKD Prov.Sulsel;

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan layanan kepegawaian yang

terdiri dari 5 layanan pada Sekretariat BKD Prov.Sulsel. Anggaran yang

disediakan sebesar Rp.168.260.500,- dan yang telah digunakan

sebesar Rp. 168.240.250,- atau 99,99%.

26) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;

Guna meningkatkan pelayanan administrasi kantor dan kinerja

aparatur maka kualitas sarana dan prasarana kantor perlu

ditingkatkan yang meliputi: pemeliharaan 23 ruangan kantor BKD dan

1 gedung UTPB dengan realisasi fisik mencapai 100%. Dana yang

dihabiskan adalah sebesar Rp. 404.679.700,- atau sekitar 99,92%, dari

alokasi dana yang diperuntukkan sebesar Rp. 405.000.000,-.

27) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;

Kegiatan ini untuk pemeliharaan rutin/berkala 9 (sembilan) mobil dan

22 (dua puluh dua) motor meliputi: belanja jasa sopir, belanja jasa



service, belanja penggantian suku cadang, dan belanja bahan bakar

minyak/gas dan pelumas, dengan realisasi fisik sebanyak 100%.

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 703.785.000,- dan yang telah

digunakan sebesar Rp. 703.618.147,- atau sekitar 99,98%.

28) Penataan Arsip Pegawai BKD.

Kegiatan ini meliputi penataan arsip personal 87 file PNS pada BKD

Prov.Sulsel. Anggaran yang disediakan sebesar Rp 14.074.000,- dan

yang telah digunakan sebesar Rp. 14.044.250,- atau sekitar 99,79%.

29) Pengelolaan Barang/Inventaris pada BKD Prov.Sulsel

Kegiatan ini untuk melakukan urusan ketatausahaan pengelolaan

barang inventaris, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan

penghapusan barang. Anggaran yang disediakan sebesar Rp

428.414.000,- dan yang telah digunakan sebesar Rp. 426.060.750,-

atau sekitar 99,45%.

30) Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

Kegiatan ini dilaksanakan untuk pemeliharaan 1 rumah dinas yang

merupakan asset milik daerah prov.sulsel. Biro Pengelolaan Aset

Daerah Prov.Sulsel untuk Tahun 2017 tidak menganggarkan

pemeliharaan terhadap rumah dinas tersebut, sehingga BKD pada

Tahun Anggaran 2017 mengadakan kegiatan pemeliharaan

rutin/berkala rumah dinas untuk Kepala BKD Prov.Sulsel. Alokasi

anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.230.759.000,- dan terealisasi

sebesar Rp.229.449.503,- atau 99,43%;

31) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik, dan Surat

Kabar

Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi belanja biaya telepon dan

listrik pada UPT Pembinaan Korps ASN selama 12 bulan, dengan

jumlah anggaran sebesar Rp.56.000.000,- dan terealisasi sebesar

Rp.44.037.983,- atau 78,64%;

32) Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran

Kegiatan ini bertujuan untuk mengakomodir 3 jasa kebutuhan

meliputi: alat tulis kantor, cetakan dan penggandaan, serta biaya

makan dan minum rapat/ tamu di lingkungan kantor UPT Pembinaan



Korps Profesi Pegawai ASN salama 1 Tahun. Alokasi anggaran pada

kegiatan ini sebesar Rp.333.241.336,- dan terealisasi sebesar

Rp.332.939.900,- atau 99,91% dan realisasi fisik 100%.

Dari hasil evaluasi di atas, dimana anggaran Tahun 2017 BKD Provinsi

Sulawesi Selatan sebesar Rp.26.146.180.500,- (termasuk anggaran

perubahan). Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar

Rp25.487.862.174,- atau 97,48%,- dengan capaian kinerja fisik rata-rata

sebesar 100%.

Pada dasarnya dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada permasalahan,

kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai target yang direncanakan.

Adapun evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Anggaran 2017 dapat

dilihat pada lampiran 1

III. Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2018

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2018 dengan

usulan sebesar Rp.25.184.623.507,76,- terdiri atas:

- Belanja Tidak Langsung : Rp. 12.461.197.362,-

- Belanja Langsung : Rp. 12.723.426.145,96

Diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100%, baik realisasi keuangan

maupun realisasi fisik. Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra BKD Provinsi Sulawesi

Selatan Tahun 2013-2018, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh

BKD Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Strategi Mendorong berkembangnya tanggung jawab aparatur atas

pelaksanaan tugas masing-masing dengan arah kebijakan :

a. Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kapabilitas,

kompensasi (reward and punishment), dan kesejahteraan pegawai.

b. Peningkatan kemampuan teknis aparatur.

c. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan

kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan

dengan optimal.



d. Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai

efektivitas dan efisiensi.

2. Strategi Pemberdayaan seluruh potensi yang ada pada BKD Prov.Sulsel

dalam mewujudkan good governance yang dilaksanakan dengan arah

kebijakan yaitu meningkatkan sistem manajemen kepegawaian yang baik.

IV. Capaian Renstra BKD Prov.Sulsel

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Target Kinerja Renstra

BKD Tahun 2013-2018 Berdasarkan Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Tabel 6

Matriks capaian Renstra BKD Prov.Sulsel sampai Tahun 2017

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme sumber daya aparatur berbasis

kompetensi.

No Indikator Kinerja Target

Renstra BKD

2013-2018

Capaian

Kinerja s/d

Tahun 2016

Capaian

Kinerja s/d

Tahun 2017

Capaian

Kinerja s/d

Tahun 2017

1.

Persentase aparatur pengelola kepegawaian

di SKPD yang kompeten dan profesional mengelola

manajemen kepegawaian dengan benar dan tepat waktu

100%

38,67%

58,27%

77,87%

2.

Persentase pegawai ASN yang ditempatkan

pada jabatan sesuai kebutuhan dan

kompetensi

100%

39,40%

58,60%

78,40%

3.

Persentase

ditetapkannya SK

jabatan fungsional

sesuai usulan

100%

39,80%

59,60%

79,60%

Rata-rata capaian

sasaran strategis 1 39,47% 58,80% 78,62%



Sasaran Strategis 2

Menguatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen

4.

Jumlah perencanaan

serta laporan capaian

kinerja dan keuangan

BKD;

100

Laporan

70

Laporan

105

Laporan

140

Laporan

5. Tersusunnya standar pelayanan bidang kepegawaian

5

Dokumen

1

Dokume

n

1

Dokume

n

2

Dokumen

6. Jumlah laporan pelaksanaan manajemen PNS di Sulawesi Selatan

14

Laporan

11

Laporan

12

Laporan

13

Laporan

Rata-rata capaian

sasaran strategis 2

56,19%

70,24%

90,95%

Sasaran Strategis 3

Meningkatnya disiplin aparatur dan kesejahteraan pegawai.

7. Persentase peningkatan

disiplin; 100%

39,20%

58,40%

78,00%

8.

Persentase

terselesaikannya kasus-

kasus pelanggaran

disiplin PNS

100% 39,60% 59,20% 79,00%

9. Jumlah kebijakan

peningkatan

kesejahteraan aparatur

5

kebijakan

3

kebijakan

3

kebijakan

4

kebijakan

10

Jumlah PNS yang

menerima

penghargaan/ tanda

kehormatan

Satyalancana Karya

Satya 10, 20, dan 30

tahun

2.267

Orang

1.724

Orang

2,360

Orang

2,970

Orang

Rata-rata capaian


Sasaran Strategis 4

Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepagawaian berbasis TIK



11

Persentase pelayanan

administrasi

kepegawaian secara

tepat waktu dari

keseluruhan usulan

yang diterima

100%

39,00%

58,60%

78,20%

Rata-rata capaian


Persentase Tingkat

Pencapaian Kinerja

Sampai Tahun 2017

47,01% 64,52% 84,98%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat capaian kinerja Renstra

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan

Tahun 2017 mencapai 84,98% dari target 100 % artinya bila capaian

kinerja ini minimal dipertahankan sampai Tahun 2018, akan melampaui

target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra BKD Tahun 2013-2018.

B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan

Perangkat Daerah, maka ditetapkanlah Peraturan Gubernur Sulawesi

Selatan Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan. Adapun struktur organisasi yang dibentuk terdiri dari :

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat, meliputi:

1. Subbagian Program;

2. Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum; dan

3. Subbagian Keuangan.

c. Bidang Perencanaan dan Informasi Aparatur Sipil Negara, meliputi:

1. Subbidang Perencanaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

2. Subbidang Informasi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan

3. Subbidang Data dan Dokumen.

d. Bidang Pengembangan Karier, meliputi:

1. Subbidang Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi;



2. Subbidang Jabatan Fungsional; dan

3. Subbidang Pengembangan Pegawai.

e. Bidang Kinerja dan Kesejahteraan, meliputi:

1. Subbidang Kinerja Pegawai;

2. Subbidang Pensiun dan Cuti; dan

3. Subbidang Kesejahteraan dan Penghargaan.

f. Bidang Pengendalian Pegawai, meliputi:

1. Subbidang Mutasi Pindah;

2. Subbidang Disiplin dan Konseling; dan

3. Subbidang Kenaikan Pangkat.

g. Jabatan Fungsional.

Selanjutnya untuk mendukung kinerja pelayanan di BKD Prov.Sulsel,

maka dibentuklah dua Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu UPT Penilaian

Potensi dan Kompetensi dan UPT Pembinaan Korps Profesi Pegawai ASN.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 100 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata

Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Kepala Badan

mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang

Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian yang menjadi kewenangan

daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pergub diatas

badan Kepegawaian daerah Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan

fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis Fungsi Penunjang Bidang Kepegawaian;

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis Fungsi Penunjang Bidang

Kepegawaian;

c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan

teknis Fungsi Penunjang Bidang Kepegawaian;

d. pembinaan teknis penyelenggaraan Fungsi Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah Bidang Kepegawaian; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi yang menjelaskan kedudukan dari Kepala Badan hingga

Kepala Sub Bagian pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi



Selatan yang menjelaskan koordinasi antar bagian dan dalam hal

pendelegasian perintah dari atasan ke bawahan yaitu :

Desain organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi

Selatan menurut Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 10

Tahun 2016, dapat dilihat pada Gambar 1.1. berikut.

Gambar 1.1.

Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan Perda Prov. Sulsel Nomor 10 Tahun 2016

SEKRETARIS

SUB BAGIAN PROGRAM

SUBAG UMUM, KEPEGAWAIAN

DAN HUKUM

SUB BAGIAN KEUANGAN

KEPALA

BADAN

JABATAN

FUNGSIONAL

BIDANG PERENCANAAN & INFORMASI ASN

BIDANG PENGEMBANGAN

KARIER

BIDANG KINERJA & KESEJAHTERAAN

PEGAWAI

BIDANG PENGENDALIAN

PEGAWAI

SUBBID

PERENCANAAN

PEGAWAI ASN

SUBBID INFORMASI

KEPEGAWAIAN

SUBBID JABATAN

PIMPINAN TINGGI DAN

ADMINISTRATOR

SUBBID JABATAN

FUNGSIONAL

SUBBID KINERJA

PEGAWAI

SUBBID PENSIUN

DAN CUTI

SUBBID MUTASI

PINDAH

SUBBID DISIPLIN

DAN KONSELING

SUBBID DATA DAN

DOKUMEN

SUBBID

PENGEMBANGAN

PEGAWAI

SUBBID

KESEJAHTERAAN

DAN PENGHARGAAN

SUBBID KENAIKAN

PANGKAT

UPT PENILAIAN

POTENSI DAN

KOMPETENSI

UPT PEMBINAAN

KORPS PROFESI

PEGAWAI ASN



Berdasarkan tugas pokok dan fungsi diatas ditetapkan beberapa

indikator yang akan dicapai Badan Kepegawaian daerah Provinsi Sulawesi

Selatan Tahun 2019 yaitu :

1. Persentase ditempatkannya ASN pada jabatan sesuai kompetensi yang

dimiliki;

2. Persentase penerapan manajemen kinerja;

3. Persentase penerapan manajemen talenta;

4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang kepegawaian.

C. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN

KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

Mengevaluasi hasil pelaksanaan program/kegiatan tahun-tahun

sebelumnya, masih ditemukan adanya permasalahan yang dihadapi dan

perlu diupayakan penanganannya, sehingga dalam pelaksanaan program/

kegiatan Tahun 2019, masalah yang timbul dapat diminimalisir dan cepat

dicarikan pemecahannya.

Adapun permasalahan yang kami indentifikasi, antara lain :

1. Belum ada kejelasan tentang standar kompetensi ASN;

2. Analisis jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) belum

maksimal dilakukan;

3. Belum adanya pola karier ASN;

4. Sarana dan prasarana pendukung assessment pegawai belum optimal;

5. Tunjangan kinerja belum memenuhi kebutuhan pegawai;

6. SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian) belum dapat

diakses oleh seluruh pegawai;

7. Belum efektifnya Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian, terutama

belum terkoneksinya SIMPEG dengan SKPD Lingkup Pemprov.Sulsel

dan Kab/Kota di Sulsel.

Sedangkan upaya penanganan yang akan diupayakan oleh

Badan Kepegawaian daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk

mengantisipasi permasalahan yang ada, antara lain :



1. Menyempurnakan instrumen-instrumen kelembagaan dalam rangka

penataan karier PNS Pemprov.Sulsel (penyusunan pola kerier, Analisis

Beban Kerja (ABK) dan Analisis Jabatan (Anjab), penyusunan standar

kompetensi jabatan, pembangunan Assessmen Center Pemprov.Sulsel);

2. Mengembangkan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian yang terpadu

berdasarkan hasil perencanaan, analisis, perencanaan, dan desain

kegiatan;

3. Peningkatan penyediaan fasilitas pendukung kegiatan melalui mata

anggaran belanja modal;

4. Mendorong penyempurnaan kebijakan pemberian tunjangan kinerja

daerah lingkup Pemprov Sulsel;

5. Mengajukan peningkatan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan

pengalokasian yang proporsional;

6. Meningkatkan jumlah Sumber Daya Manusia Aparatur Provinsi

Sulawesi Selatan sesuai formasi yang dibutuhkan melalui seleksi

mutasi pindah ke Pemprov.Sulsel;

7. Meningkatkan kualitas kompetensi Sumber Daya Aparatur pengelola

kepegawaian melalui berbagai jenjang pendidikan baik formal maupun

non formal (diklat, workshop dan kegiatan dalam peningkatan

kompetensi PNS);

8. Peningkatan pelayanan bagi anggota Korpri yang mengalami

musibah/kematian dengan memberikan layanan ambulance gratis,

penyediaan kelengkpan mayat dan upacara secara resmi pelepasan

sebagai wujud kepedulian anggota Korpri untuk memberikan makna

kan pentingnya mahluk ciptan tuhan yang paling mulia di hormati,

dihargai dan dimanusiakan;

D. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Dari rancangan awal yang telah disusun pada Badan Kepegawaian

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan telah disesuaikan dengan perencanaan

kinerja. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran

dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, yang akan dilaksanakan



melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kinerja

memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator

kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi

tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi

Selatan. Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi

tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana

capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan

antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta

keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan rancangan awal

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Proses review tersebut sangat

penting untuk dilakukan agar terjadi konsistensi dan sinkronisasi

terhadap tujuan, sasaran seperti yang telah diuraikan diatas. Namun,

untuk perbandingan dengan dokumen rancangan awal RKPD tidak

dilakukan karena dokumen rancangan awal RKPD dalam tahap

penyusunan.

E. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Rencana program merupakan cara untuk mendukung arah

kebijakan yang telah ditetapkan. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan dalam mendukung arah kebijakan telah menetapkan

rencana program utama untuk program lima tahun ke depan. Adapun

rencana program dimaksud yang sesuai dalam RPJM adalah Program

Pembinaan dan Pengembangan Aparatur. Selanjutnya penyusunan

program/kegiatan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi

Selatan mempedomani program/kegiatan pemerintah pusat, sehingga

tidak ada program/kegiatan bidang kepegawaian yang harus diusulkan

masyarakat, termasul usulan dan masukan stakeholder sebagaimana hasil

rapat pada forum SKPD.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Terdapat sembilan agenda prioritas (NAWA CITA) RPJMN tahun 2015-2019

yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan

memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-

daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;

4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan

penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar

internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama

bangsa-bangsa Asia lainnya;

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor

strategis ekonomi domestik;

8. Melakukan revolusi karakter bangsa;

9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Agenda tersebut dilaksanakan menggunakan strategi dengan menetapkan

prioritas pada 3 dimensi pembangunan, yaitu:

a. Dimensi pembangunan manusia:

1. Pendidikan

2. Kesehatan

3. Perumahan

4. Mental/Karakter

b. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan:

1. Kedaulatan Pangan

2. Kedaulatan Energi dan Kelistrikan



3. Pariwisata dan Industri

4. Kemaritiman dan Kelautan

c. Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan

1. Antar Wilayah Desa

2. Pinggiran

3. Luar Jawa

4. Kawasan Timur

Dari sembilan agenda prioritas RPJMN Tahun 2015-2019 yang

berkaitan langsung dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu pada agenda dua dan delapan yaitu

Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya serta

Melakukan revolusi karakter bangsa.

Badan Kepegawaian Daerah telah menyusun program seperti Program

Pendidikan Kedinasan dan Program Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur untuk membantu menyukseskan agenda tersebut.

Revisi Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi

Selatan Tahun 2013-2018, dalam implementasinya tidak dapat dipisahkan

dari norma, peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan

oleh lembaga pembinaan aparatur sipil negara yaitu Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan

Kepegawaian Negara Republik Indonesia, Lembaga Administrasi Negara

serta Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri. Rencana

Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, secara

nasional juga memiliki hubungan yang signifikan dengan dokumen Rencana

Strategis kementerian/ kelembagaan. Sehingga program dan kegiatan pada

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan telah

disinkronisasikan dengan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dari

Rencana Strategis Kementerian/Kelembagaan. Telaahan strategis

berdasarkan Rencana Strategis terhadap 4 (empat) kementerian/

kelembagaan tersebut adalah sebagai berikut:



a) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi (PAN-RB) Republik Indonesia.

Sebagai lembaga pembina aparatur sipil negara Kementerian PAN-RB

memiliki visi “Mewujudkan Aparatur Negara Yang Bersih, Kompeten dan

Melayani” dan misi “Penggerak Utama Reformasi Birokrasi”. Hal ini

dicapai dengan tujuan strategis, yaitu :

a. Terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien;

b. Terwujudnya sumber daya manusia aparatur yang kompeten dan

kompetitif;

c. Terwujudnya pemerintahan yang terbuka dan melayani;

d. Mewujudkan aparatur yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan

nepotisme serta akuntabel;

e. Mewujudkan aparatur Kementerian PAN-RB yang profesional dan

berkinerja tinggi.

Tujuan strategi ini dicapai dengan strategi percepatan reformasi birokrasi,

yaitu:

a. Penataan struktur birokrasi;

b. Penataan jumlah, dan distribusi pegawai negeri sipil;

c. Sistem seleksi calon pegawai negeri sipil dan promosi pegawai negeri

sipil secara terbuka;

d. Profesionalisasi pegawai negeri sipil;

e. Pengembangan sistem elektronik pemerintah (e-government)

f. Peningkatan pelayanan publik;

g. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas aparatur;

h. Peningkatan kesejahteraan pegawai negeri;

i. Efisiensi penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana kerja pegawai

negeri sipil.

Paparan diatas memberikan kesimpulan bahwa terdapatnya hubungan

yang signifikan antara program Kementerian PAN-RB dengan program

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, yaitu program

peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, program pembinaan dan

pengembangan aparatur, program pelayanan administrasi aparatur sipil

negara dan program peningkatan kesejahteraan aparatur.



b) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia;

Badan Kepegawaian Negara (BKN), adalah Lembaga Pemerintah Non

Kementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan

dibidang manajemen kepegawaian negara. Visi yang ingin diwujudkankan

oleh BKN adalah “menyelenggarakan manajemen Pegawai Negeri Sipil

berbasis kompetensi” untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang

profesional, netral dan sejahtera. Visi tersebut dicapai melalui 6 (enam)

misi, yaitu:

a. Mengembangkan sistem manajemen sumber daya manusia pegawai

negeri sipil;

b. Merumuskan kebijakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil dan

menyusun peraturan perundang-undangan kepegawaian;

c. Menyelenggarakan pelayanan prima bidang kepegawaian;

d. Mengembangkan sistem informasi manajemen kepegawaian;

e. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian kepegawaian;

f. Menyelenggarakan manajemen internal Badan Kepegawaian Negara.

Selanjutnya mempedomani Rencana Strategis Badan Kepegawaian Negara

Tahun 2010-2014, dalam hal kebijakan pembangunan di bidang aparatur,

diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan

strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, melalui

peningkatan profesionalisme, netralitas, dan kesejahteraan sumber

daya manusia aparatur;

2. Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi melalui peningkatan

koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi instansi dan

pemberdayaan sumber daya manusia aparatur.

Gambaran diatas memberikan arah dalam penyusunan Rencana Strategis

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Program dan

kegiatan yang dimuat dalam Rencana Strategis, merupakan penjabaran

dan tindaklanjut dari Rencana Strategis Badan Kepegawaian Negara,

yaitu program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, program

pembinaan dan pengembangan aparatur, program pelayanan administrasi

aparatur sipil negara dan program peningkatan kesejahteraan aparatur.



Adapun isu strategis yang perlu dicermati berdasarkan renstra Badan

Kepegawaian Negara yaitu:

1. Paradigma Pegawai Negeri Sipil sebagai aset, bukan expenses dan

pelayanan masyarakat sebagai return (value added to consumers)

2. Mengelola aparatur Sipil Negara secara efisien dan efektif

3. Membangun dan mengembangkan aliansi kerja sama dengan unit

kepegawaian di setiap K/L dan Pemerintah daerah untuk mendekatkan

dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

4. Penerapan pengendalian Pegawai ASN yang bersifat pencegahan

(preventive) baik dalam penempatan pejabat ASN maupun dalam

penegakan disiplin

5. Pengintegrasian kinerja dengan kompensasi bagi pegawai ASN

6. Pendataan pegawai ASN secara handal dan terkini

7. Mengoptimalkan dukungan dan manajemen internal kepegawaian BKN

8. Melakukan pendekatan pelayanan kepada masyarakat.

c) Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia;

Lembaga Administrasi Negara (LAN), adalah Lembaga Pemerintah Non

Kementerian yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan

tertentu dari Presiden. LAN bertugas untuk melaksanakan pengkajian,

penelitian dan pengembangan di bidang administrasi negara serta

pendidikan dan pelatihan untuk Pegawai Negeri Sipil. Visi yang ingin

diwujudkan LAN adalah “Menjadi Institusi Yang Handal Dalam

Pengembangan Sistem Administrasi Negara Dan Peningkatan Kompetensi

Sumber Daya Manusia (SDM) Penyelenggara Negara”. Sedangkan misi

adalah memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan kapasitas

aparatur negara dan sistem administrasi negara guna mewujudkan tata

pemerintahan yang baik, melalui:

1. Perumusan kebijakan dalam bidang administrasi negara;

2. Pengkajian, penelitian, dan pengembangan dalam bidang administrasi

negara;

3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur negara;

4. Pembinaan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan aparatur negara;



5. Perkonsultasian dan advokasi dalam bidang administrasi negara;

6. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi administrasi;

Dalam rangka peningkatan kapasitas organisasi LAN, dengan mengacu

pada rencana strategis LAN diketahui bahwa program dan kegiatan

peningkatan program pendidikan kedinasan Aparatur Sipil Negara dan

program pembinaan dan pengembangan Aparatur dalam rencana

strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan,

mempedomani pembinaan pelaksanaan pendidikan aparatur negara yang

ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara.

d) Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri Republik

Indonesia.

Badan Pendidikan dan Pelatihan, yang berupakan salah satu unit

organisasi dari Kementerian Dalam Negeri, memiliki visi “Penyelenggaraan

Pendidikan dan Pelatihan Yang Profesional dan Berkesinambungan” yang

dicapai melalui 7 (tujuh) misi yaitu:

1. Mengembangkan program pendidikan dan pelatihan;

2. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia tenaga kediklatan;

3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama kediklatan;

4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana

pendidikan dan pelatihan;

5. Melakukan reformasi pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan

kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;

6. Memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi;

7. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan.

Berdasarkan telaahan lingkungan strategis dari 4 (empat) Rencana

Strategis Kementerian dan Lembaga sebagaimana dipaparkan di atas, maka

dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan pembangunan kepegawaian,

serta mendukung arah kebijakan pembangunan pemerintah pusat di bidang

aparatur maka isu-isu strategis di tingkat Pemerintah Pusat atau nasional

yang terkait dengan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

adalah:



1. Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian, melalui identifikasi

kebutuhan pegawai dan penyusunan standar pelayanan;

2. Mengembangkan sistem rekruitmen, penempatan dan pengisian jabatan

yang lebih mengedepankan prinsip profesionalitas;

3. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kepegawaian mencakup

proses rekruitment (pengadaan) PNS dan pengembangan sumberdaya

manusia aparatur pemerintah;

4. Optimalisasi sistem kepegawaian berbasis informasi teknologi, melalui

sinkronisasi kebijakan Kepegawaian;

5. Melaksanakan koordinasi dan Sinkronisasi di tingkat pusat dan daerah

secara bertahap;

6. Meningkatkan mutu dan jumlah sarana dan prasarana Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan melalui penyediaan

sarana dan prasarana yang sesuai dengan kemajuan teknologi;

7. Menyusun pedoman pembinaan dan pengembangan aparatur sesuai

kewenangan otonomi daerah serta menyiapkan peraturan-peraturan

maupun petunjuk teknis tentang pembinaan dan pengembangan

aparatur;

8. Meningkatkan kesejahteraan pegawai;

9. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pendidikan dan

pelatihan pegawai.

B. TUJUAN DAN SASARAN RENJA BKD PROV.SULSEL

1. Tujuan

Tujuan memuat secara jelas arah mana yang akan dituju atau

diinginkan organisasi, yang merupakan penjabaran dari misi yang telah

ditetapkan. Dengan ditetapkannya tujuan organisasi maka dapat diketahui

dengan jelas apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi

visi dan misinya. Adapun tujuan organisasi atau Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan yaitu mewujudkan birokrasi pemerintahan yang

melayani secara efisien dan efektif.



2. Sasaran

Dari tujuan tersebut di atas, maka ditetapkan sasaran yang hendak

dicapai organisasi yaitu Meningkatnya kapasitas dan keteladanan ASN dalam

birokrasi melayani berbasis teknologi informasi (TI).

3. Strategi

Strategi dimaksud disusun secara optimal untuk mewujudkan tujuan

yang dirumuskan dan dirancang secara konseptual, analitik, idealistik,

rasional, dan komprehensif.

Berdasarkan pemahaman tersebut, maka strategi untuk mencapai

tujuan organisasi adalah sebagai berikut :

1. Penempatan ASN dalam jabatan sesuai kebutuhan dan kompetensi;

2. Pengembangan manajemen kinerja ASN;

3. Penerapan manajemen talenta;

4. Pegembangan layanan kepegawaian yang berbasis teknologi informasi.

Dengan strategi di atas diharapkan akan bermuara kepada

meningkatnya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi

manajemen kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan,

pengembangan kualitas, penempatan, promosi, kesejahteraan dan

pemberhentian PNS untuk mendukung terselenggaranya manajemen

kepegawaian yang transparan dan akuntabel guna mempercepat terwujudnya

PNS yang berkompetensi dan profesional.

C. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk menjabarkan kebijakan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun

2019 dan Renstra BKD Sulsel Tahun 2018-2023, BKD Sulsel

memformulasikan dalam 10 program, dan 53 kegiatan dalam Renja BKD

Sulsel Tahun 2019, yaitu sebagai berikut :

1. Program Penilaian Potensi dan Kompetensi Aparatur (Prioritas)

Program ini diarahkan untuk mewujudkan penataan manajemen

penilaian potensi & kompetensi dan pengelolaan sumber daya manusia

aparatur sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kebutuhan pegawai



dalam rangka perencanaan karier, mutasi jabatan, dan pengembangan

pegawai berbasis kompetensi

Terdapat 9 kegiatan yang direncanakan dalam program ini, yakni :

1) Pelaksanaan pemetaan dan evaluasi kompetensi bagi pegawai ASN;

2) Penyusunan metoda / alat ukur penilaian kompetensi;

3) Digitalisasi arsip hasil assessment;

4) Pengembangan sistem talent management di lingkup Pemprov

Sulsel;

5) Peningkatan kompetensi assessor;

6) Penyusunan pedoman konseling kerja peningkatan kompetensi dan

kinerja pegawai;

7) Pedoman konseling dan coaching pegawai di lingkup Pemprov Sulsel;

8) Penataan manajemen dan infrastruktur penilaian kompetensi.

9) Penerapan Model Kerja ASN Pemprov.Sulsel berbasis teamwork.

2. Program Pendidikan Kedinasan

Program ini diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan proses

seleksi dan penerimaan calon praja IPDN utusan Provinsi Sulawesi

Selatan

Terdapat 1 kegiatan yang direncanakan dalam program ini yaitu

kegiatan Seleksi calon peserta pendidikan kedinasan.

3. Program Peningkatan Kesejahteraan dan Kinerja Aparatur

Program ini diarahkan dalam rangka peningkatkan kesejahteraan dan

penilaian prestasi kerja pegawai serta pengukuran kinerja aparatur

secara obyektif berdasarkan beban kerja.


1) Pelayanan administrasi pensiun, cuti, dan KGB PNS;

2) Penganugerahan lancana karya satya bagi PNS Pemprov.Sulsel;

3) Penyelenggaran persemayaman bagi pegawai ASN dan keluarga

lingkup Pemprov Sulsel.



4) Pembangunan / Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja Berbasis

IT.

5) Penyusunan pedoman manajemen kinerja dan pemberian tunjangan

kinerja.

4. Program Pembinaan dan pengendalian Aparatur

Program ini diarahkan untuk mewujudkan pembinaan disiplin dan

konseling pegawai sesuai peraturan perundangan dan pengendalian

pegawai Provinsi Sulawesi Selatan berupa layanan mutasi pindah

pegawai dan kenaikan pangkat PNS.


1) Penanganan kasus-kasus kepegawaian;

2) Pelaksanaan sumpah / janji PNS;

3) Pengelolaan administrasi izin perkawinan dan izin perceraian PNS;

4) Pelayanan administrasi kenaikan pangkat;

5) Pelayanan administrasi perpindahan PNS.

5. Program Pengembangan Karier Aparatur

Program ini diarahkan untuk mewujudkan pembinaan dan

pengembangan karier aparatur dengan menggunakan pendekatan

kompetensi melalui penataan SDM aparatur sesuai kebutuhan dan

kompetensi yang meliputi pengangkatan, pemindahan, dan

pemberhentian dalam jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi,

dan jabatan fungsional lingkup Pemprov Sulsel.


1) Penataan dan pengelolaan kebijakan manajemen kepegawaian

penempatan pegawai dalam JPT dan Jabatan Administrasi sesuai

sistem meritokrasi SDM aparatur;

2) Penataan dalam JPT secara terbuka di lingkungan Pemprov.Sulsel;

3) Penataan dalam Jabatan Administrasi sesuai merit sistem di

lingkungan Pemprov.Sulsel;

4) Penyelenggaraan pengambilan sumpah/janji jabatan dan pelantikan

pejabat JPT dan JA serta kepala instansi vertikal di lingkungan dan

di wilayah kerja Pemprov.Sulsel;



5) Penyelenggaraan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah;

6) Pengelolaan izin belajar dan tugas belajar bagi PNS Pemprov Sulsel;

7) Penataan PNS dalam jabatan fungsional;

8) Penyusunan rencana kebutuhan diklat ASN.

6. Program Perencanaan dan Informasi Aparatur

Program ini diarahkan dalam rangka peningkatan kualitas dan

kuantitas pegawai ASN melalui rencana kebutuhan dan seleksi

penerimaan calon Pegawai ASN dengan sistem CAT (Computer Assisted

Test), serta peningkatan layanan informasi kepegawaian melalui

pengelolaan arsip (fisik dan digital) dan sistem informasi manajemen

kepegawaian berbasis website.


1) Penyusunan analisis kebutuhan PNS;

2) Seleksi penerimaan CPNS / PPPK;

3) Pengangkatan PNS / PPPK;

4) Pengelolaan data tata naskah kepegawaian;

5) Pengelolaan arsip digital kepegawaian;

6) Pengelolaan sistem informasi manajemen kepegawaian.

7. Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran

Program ini diarahkan dalam rangka peningkatkan pelayanan dan daya

dukung penyelenggaraan administrasi umum dan tugas-tugas

operasional BKD Prov.Sulsel.


1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;

2) Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;

3) Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS;

4) Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan;

5) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor;

6) Penyediaan Makanan dan Minuman;

7) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah.



8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini diarahkan dalam rangka pemenuhan dan peningkatkan

sarana dan prasarana yang mendukung layanan administrasi umum

perkantoran pada BKD Prov.Sulsel.


1) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama

2) Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang

Kendaraan Jabatan/Dinas;

3) Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor;

4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor;

5) Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi/

Website.

9. Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi

Kinerja

Program ini diarahkan untuk mewujudkan sistem perencanaan yang

baik, serta akuntabilitas pelaporan keuangan dan capaian kinerja BKD

Prov.Sulsel.


1) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah;

2) Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Perangkat Daerah;

3) Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi OPD;

4) Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan.

10. Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini diarahkan dalam rangka peningkatan kemampuan,

keterampilan, kinerja dan profesionalisme aparat Pemprov.Sulsel

sehingga mampu menyelesaikan tugas-tugas pelayanan publik secara

profesional sehingga dapat mendukung pencapaian visi dan misi serta

kebijakan Pemprov.Sulsel.


1) Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta

Perlengkapannya;



2) Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari

tertentu;

3) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.

Adapun rencana program dan kegiatan Tahun 2019 dapat dilihat

pada lampiran.



BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam

mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan

pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah

dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dalam menciptakan Good

Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru. Rencana Kerja (Renja) BKD

Provinsi Sulawesi Selatan, selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun

2019 juga sebagai sarana peningkatan kinerja BKD.

Sasaran Renja BKD Tahun 2019 merupakan penjabaran sasaran yang

tertuang dalam Renstra BKD Tahun 2018-2023, sehingga dalam melaksanakan

program dan kegiatan untuk mencapai sasaran tersebut hendaknya

dilaksanakan dengan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi,

akuntabilitas dan partisipasi.

Untuk itu, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai

berikut :

1. Perencanaan dan penganggaran sebagai satu kesatuan yang tidak

terpisahkan sehingga, Renja BKD Tahun 2019, merupakan acuan dan

pedoman dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas

Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2019 serta acuan

penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) BKD Tahun Anggaran 2019,

yang selanjutnya akan dituangkan kedalam Rancangan Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) BKD Tahun 2019.

2. Uraian program dan kegiatan APBD Tahun Anggran 2019, adalah merupakan

program dan kegiatan untuk mencapai indikator sasaran pembangunan

daerah berdasarkan Visi dan Misi sesuai yang tertuang dalam Renstra BKD

Tahun 2018-2023 dan RPJMD Prov.Sulsel Tahun 2018-2023.

3. Rencana Kerja (Renja) BKD Tahun 2019 disusun berpedoman Renstra BKD

Tahun 2018-2023 dan RPJMD Prov.Sulsel Tahun 2018-2023 serta mengacu

pada RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019.



4. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan kegiatan, dilaksanakan pemantauan

dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan maupun kesesuaiannya

dengan rencana alokasi program dan kegiatan yang ditetapkan dalam

APBD/APBN Tahun 2019 dan melaporkannya secara berkala kepada

Gubernur dengan tembusan ke Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan.

Kaidah pelaksanaan ini diharapkan kepada seluruh aparatur BKD

Prov.Sulsel untuk diperhatikan dan dilaksanakan dengan penuh rasa

tanggungjawab.

Sedangkan rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan oleh Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengantisipasi

permasalahan yang ada, antara lain :

1. Mengembangkan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian yang terpadu

berdasarkan hasil perencanaan, analisis, dan desain kegiatan;

2. Peningkatan penyediaan fasilitas pendukung kegiatan melalui mata anggaran

belanja modal;

3. Mengajukan peningkatan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan

pengalokasian yang proporsional;

4. Meningkatkan jumlah Sumber Daya Manusia Aparatur Provinsi Sulawesi

Selatan sesuai formasi yang dibutuhkan melalui seleksi CASN dan seleksi

mutasi pindah ke Pemprov.Sulsel secara selektif, jujur dan akuntabel;

5. Meningkatkan kualitas kompetensi Sumber Daya Aparatur pengelola

kepegawaian melalui berbagai jenjang pendidikan baik formal maupun non

formal (diklat, workshop dan kegiatan dalam peningkatan kompetensi PNS);

6. Menyempurnakan instrumen-instrumen kelembagaan dalam rangka

penataan karier PNS Pemprov.Sulsel (penyusunan pola karier, Analisis

Beban Kerja (ABK) dan Analisis Jabatan (Anjab), penyusunan standar

kompetensi jabatan, memperkuat UPT Penilaian Potensi dan Kompetensi

sebagai pelaksana Assessmen Center di Pemprov.Sulsel);

7. Peningkatan pelayanan bagi anggota Korpri yang mengalami musibah/

kematian dengan memberikan layanan ambulance gratis, penyediaan

kelengkapan mayat dan upacara resmi pelepasan sebagai wujud kepedulian



anggota Korpri untuk memberikan makna dan pentingnya mahluk ciptaan

tuhan yang paling mulia di hormati, dihargai dan dimanusiakan.

Dokumen Renja ini senantiasa membuka ruang dan peluang yang cukup

signifikan bagi upaya perubahan (review & rebuild) sesuai dengan prosedur dan

mekanisme yang ada, sehingga cukup fleksibel terhadap dinamika perubahan

lingkungan strategis yang melingkupinya.

Program dan kegiatan yang disusun dalam Renja ini diharapkan dapat

mewujudkan kebijakan peningkatan kinerja SKPD, peningkatan kualitas

profesionalisme aparatur Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, serta penguatan

kelembagaan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai

upaya untuk mewujudnya sumberdaya aparatur yang memiliki kapasitas dan

keteladanan dalam birokrasi melayani secara efisien dan efektif.

Demikian Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun 2019 ini, disusun untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas

operasional, khususnya dalam penyusunan RKA/DPA Tahun Anggaran 2019 di

lingkup Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Makassar, November 2018


ttd

Dr. H. ASHARI FAKHSIRIE RADJAMILO, M.Si. Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19690714 199112 1 001

K Rp. K Rp. K Rp. (RENJA) Rp. (DPA) K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.

1 3 4 5 17 18

3.00 Fungsi Penunjang Pemerintahan

3.00 Fungsi Penunjang Pemerintahan

3.00 03 Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

3.00 03 01.00 Badan Kepegawaian Daerah

3.00 03 01.00 01PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

Tingkat terpenuhinya kebutuhan

pelayanan administrasi perkantoran%

#

#

#######

#######0.0

#

#100.0 5,538,319,735.0 5,538,319,735.0 18.0 829,085,314.0 29.0

#######

#######32.0

#######

#######21.0

#######

#######

#

#

#######

#######

#

#

#

#

#

#

#######

#######

#

#

#

#

3.00 03 01.00 01 001 Penyediaan jasa surat menyuratJumlah surat yang dikelola selama satu

tahun

Sura

t

#

#119,825,340.0

#

#

#

#

#

#35,800,000.0 35,800,000.0

#

#8,825,500.0

#

#15,597,500.0

#

#23,910,000.0

#

#35,758,350.0

#

#35,758,350.0

#

#

#

#

#

#35,758,350.0

#

#

#

#

3.00 03 01.00 01 002Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah STNK kendaraan

dinas/operasional yang diperpanjang

masa berlakunya

kend

araa

n

dina

#

#

#

#

87,312,830.0 50.0

#

#

#

#

31.0 28,500,000.0 28,500,000.0 0.0 0.0 4.0 2,658,660.0 18.0 3,950,730.0 9.0 12,903,730.0 31.0 12,903,730.0

#

#

#

#

#

#

#

#

81.0 12,903,730.0

#

#

#

#

#

#

#

#

3.00 03 01.00 01 003Penyediaan jasa administrasi keuangan dan

barang

Jumlah PNS pengelola administrasi

keuangan dan barang pada BKD

Prov.Sulsel

oran

g

#

#

#

#######

#######

##

78.0

#

#

#

16.0 240,956,000.0 240,956,000.0 4.0 55,325,000.0 4.0 116,750,000.0 4.0 179,268,000.0 4.0 240,923,000.0 16.0 240,923,000.0

#

#

#

#

#

#

94.0 240,923,000.0

#

#

#

#

#

#

3.00 03 01.00 01 004 Penyediaan jasa/alat kebersihan kantorJumlah kebutuhan alat pembersih dan

upah jasa pembersih

bh/l

br/b

#

#478,560,500.0

#

#

#

#479.0 109,750,000.0 109,750,000.0 95.0 16,513,750.0

#

#41,270,375.0

#

#69,043,400.0

#

#109,750,000.0

#

#109,750,000.0

#

#

#

#

#

#109,750,000.0 80.0

#

#

3.00 03 01.00 01 005 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantorJumlah peralatan kantor yang akan

dipelihara/diperbaiki

bua

h/un

#

#460,015,630.0

#

#

#

#640.0 125,480,000.0 125,480,000.0 51.0 4,905,000.0

#

#51,890,000.0

#

#72,695,000.0

#

#125,455,000.0

#

#125,455,000.0

#

#

#

#

#

#125,455,000.0

#

#

#

#

3.00 03 01.00 01 006 Penyediaan alat tulis kantorJumlah kebutuhan alat tulis kantor

BKD Prov. Sulsel

jenis

/rim

/lbr/

bh/d

os/l

#

#

#

#

#

867,977,034.0 166.0

#

#

#

#

#

50.0 203,646,250.0 203,646,250.0 8.0 34,950,000.0 12.0 80,213,000.0 14.0 135,179,000.0 16.0 203,546,500.0 50.0 203,546,500.0

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

203,546,500.0

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

3.00 03 01.00 01 007Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Jumlah kebutuhan barang cetakan dan

penggandaan

jenis

/lbr/

rim/

#

#

#

844,294,619.0 73.0

#

#

#

25.0 205,472,880.0 205,472,880.0 6.0 30,931,500.0 7.0 88,354,500.0 8.0 139,212,000.0 4.0 205,053,000.0 25.0 205,053,000.0

#

#

#

#

#

#

98.0 205,053,000.0

#

#

#

#

#

#

3.00 03 01.00 01 008Penyediaan komponen

instalasi/penerangan bangunan kantor

Jumlah komponen kebutuhan

listrik/penerangan kantor lainnya

bh/

m/s

#

#85,966,500.0

#

#

#

#370.0 29,235,500.0 29,235,500.0 90.0 2,138,500.0 95.0 6,028,500.0 74.0 6,028,500.0

#

#29,232,500.0

#

#29,232,500.0

#

#

#

#

#

#29,232,500.0

#

#34.0

3.00 03 01.00 01 009 Penyediaan biaya jasa kantor lainnyaJumlah kebutuhan surat

kabar/majalah, telepon selama satu

bula

n60.0 434,785,924.0 36.0

#

#12.0 109,200,000.0 109,200,000.0 1.0 3,217,843.0 4.0 26,583,146.0 3.0 43,236,388.0 4.0 83,191,178.0 12.0 83,191,178.0

#

#

#

#48.0 83,191,178.0 80.0

#

#

3.00 03 01.00 01 010Pengadaan peralatan dan perlengkapan

kantor

Jumlah pengadaan peralatan dan

perlengkapan kantor

unit/

set/

#

#

#######

#######219.0

#

#101.0 672,706,469.0 672,706,469.0 65.0 196,780,000.0 10.0 215,480,000.0 10.0 254,400,000.0 16.0 666,135,000.0

#

#666,135,000.0

#

#

#

#

#

#666,135,000.0

#

#

#

#

3.00 03 01.00 01 011Penyediaan bahan bacaan dan perundang-

undangan

Jumlah bahan bacaan dan buku

peraturan perundang-undangan

bua

h /

eksa

#

#

#

176,865,500.0 148.0

#

#

#

50.0 43,052,000.0 43,052,000.0 7.0 10,263,000.0 8.0 17,105,000.0 15.0 25,373,000.0 20.0 43,038,000.0 50.0 43,038,000.0

#

#

#

#

#

#

#

#

#

43,038,000.0

#

#

#

#

#

#

3.00 03 01.00 01 012 Penyediaan makanan dan minumanJumlah kebutuhan makan dan minum

selama satu tahun

tahu

n5.0

#######

#######3.0

#

#1.0 316,954,000.0 316,954,000.0 0.0 27,038,000.0 0.0 99,787,500.0 0.0 188,478,400.0 1.0 316,929,650.0 1.0 316,929,650.0

#

#

#

#4.0 316,929,650.0 80.0

#

#

3.00 03 01.00 01 013Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

dalam dan luar daerah

Jumlah SPPD dalam dan luar daerah

selama satu tahun

kali

perj

alan

an

dina

s

dala

#

#

#

#

#

#

#

#######

#######

##

280.0

#

#

#

#

#

150.0 1,078,032,800.0 1,078,032,800.0 28.0 182,221,706.0 56.0 511,796,757.0 30.0 692,452,647.0 36.0

#######

#######

##

#

#

#

#

#

#

#

#######

#######

##

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#######

#######

##

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

3.00 03 01.00 01 015 Pengadaan kendaraan dinas/operasionalJumlah pengadaan kendaraan

dinas/operasional

kend

araa

n

dina

s/op

erasi

onal

roda

dua

dan

18.0

#######

#######

##

9.0

#

#

#

#

#

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 50.0

3.00 03 01.00 01 016Pengelolaan administrasi umum

kepegawaian pada BKD Prov. Sulsel

Jumlah layanan administrasi

kepegawaian yang dikelola pada

Sekretariat BKD Prov.Sulsel

Laya

nan15.0 285,387,000.0 5.0

#

#

#

5.0 168,260,500.0 168,260,500.0 1.0 26,791,875.0 1.0 68,840,625.0 1.0 118,173,500.0 2.0 168,240,250.0 5.0 168,240,250.0

#

#

#

#

#

#

10.0 168,240,250.0

#

#

#

#

#

#

3.00 03 01.00 01 017 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorJumlah ruangan dan gedung yang akan

dipelihara

ruan

gan

#

#

#######

#######73.0

#

#23.0 405,000,000.0 405,000,000.0 1.0 5,000,000.0 2.0 5,000,000.0 12.0 163,284,700.0 8.0 404,679,700.0 23.0 404,679,700.0

#

#

#

#96.0 404,679,700.0

#

#

#

#

3.00 03 01.00 01 018Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Jumlah kendaraan roda empat dan

roda dua yang akan dipelihara

(service, penggantian suku cadang

serta BBM dan minyak pelumas)

kend

araa

n

dina

#

#

#

#

#######

#######

##

50.0

#

#

#

#

31.0 703,785,000.0 703,785,000.0 4.0 128,763,000.0 7.0 301,489,750.0 9.0 491,744,500.0 11.0 703,618,147.0 31.0 703,618,147.0

#

#

#

#

#

#

#

#

81.0 703,618,147.0

#

#

#

#

#

#

#

#

3.00 03 01.00 01 019 Penataan arsip pegawai BKD Jumlah personal file PNSfile

pega

#

#62,389,500.0 77.0

#

#87.0 14,074,000.0 14,074,000.0 0.0 0.0 24.0 937,500.0 44.0 11,332,500.0 19.0 14,044,250.0 87.0 14,044,250.0

#

#

#

#

#

#14,044,250.0

#

#

#

#

3.00 03 01.00 01 021Pengelolaan barang/inventaris pada BKD

Prov. Sulsel

Jumlah PNS pengelola

barang/inventaris pada BKD

oran

g30.0 508,414,000.0 0.0

#

#15.0 428,414,000.0 428,414,000.0 3.0 27,000,000.0 3.0 63,000,000.0 4.0 388,000,000.0 5.0 426,060,750.0 15.0 426,060,750.0

#

#

#

#15.0 426,060,750.0 50.0

#

#

3.00 03 01.00 01 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah DinasJumlah rumah dinas yang akan

dipelihara secara rutin/berkala

rum

ah 1.0 280,759,000.0 0.0

#

#1.0 230,759,000.0 230,759,000.0 0.0 0.0 0.0 213,154,850.0 0.0 228,014,233.0 1.0 229,449,503.0 1.0 229,449,503.0

#

#

#

#1.0 229,449,503.0

#

#

#

#

3.00 03 01.00 01 023Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air, listrik, dan Surat Kabar

Jumlah kebutuhan listrik, air, dan

perlengkapan kantor selama 12 bulan

Bula

n24.0 186,000,000.0 0.0

#

#12.0 56,000,000.0 56,000,000.0 2.0 13,939,140.0 3.0 25,467,944.0 4.0 31,335,594.0 3.0 44,037,983.0 12.0 44,037,983.0

#

#

#

#12.0 44,037,983.0 50.0

#

#

3.00 03 01.00 01 024 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran

Jumlah Layanan Jasa Administrasi

perkantoran pada UPT Pembinaan

Korps Pegawai ASN

Jasa 6.0 693,241,336.0 0.0

#

#

#

3.0 333,241,336.0 333,241,336.0 0.0 54,481,500.0 1.0 150,287,750.0 1.0 221,876,400.0 1.0 332,939,900.0 3.0 332,939,900.0

#

#

#

#

#

#

3.0 332,939,900.0 50.0

#

#

#

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) # # # #

Predikat Kinerja ST S SR

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja

Tindak lanjut yang diperlukan dalam

triwulan berikutnya


RKPD/RENJA berikutnya

3.00 03 01.00 02PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

DAN KINERJA SKPD

% Sumber daya aparatur yang

memiliki kompetensi di bidang %

#

#

#######

#######0.0

#

#100.0 1,873,408,100.0 1,873,408,100.0 1.0 13,500,000.0 15.0 286,974,368.0 37.0

#######

#######47.0

#######

#######

#

#

#######

#######

#

#

#

#

#

#

#######

#######

#

#

#

#

3.00 03 01.00 02 001Pengadaan pakaian dinas beserta

perlangkapannyaJumlah pengadaan pakaian dinas

pasa

ng

#

#865,489,000.0 902.0

#

#428.0 230,900,000.0 230,900,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0

#

#48,451,500.0

#

#230,534,000.0

#

#230,534,000.0

#

#

#

#

#

#230,534,000.0

#

#

#

#

3.00 03 01.00 02 006Pengelolaan tunjangan daerah/khusus pada

BKD Prov. Sulsel

Jumlah laporan hasil pengelolaan

tunjangan daerah pada BKD

Lapo

ran24.0 111,055,000.0 0.0

#

#12.0 31,055,000.0 31,055,000.0 3.0 8,000,000.0 3.0 16,000,000.0 3.0 28,000,000.0 3.0 31,043,000.0 12.0 31,043,000.0

#

#

#

#12.0 31,043,000.0 50.0

#

#

3.00 03 01.00 02 008 Rakor kepegawaian Se SulselJumlah peserta Rapat Koordinasi

Kepegawaian se Sulsel

pese

rta

#

#982,081,967.0 200.0

#

#150.0 287,370,000.0 287,370,000.0 0.0 0.0 37.0 30,786,000.0

#

#276,148,000.0 0.0 285,431,500.0

#

#285,431,500.0

#

#

#

#

#

#285,431,500.0

#

#

#

#

3.00 03 01.00 02 009 Sosialisasi peraturan kepegawaianJumlah peserta sosialisasi peraturan

kepegawaian

oran

g

#

#357,763,700.0 200.0

#

#100.0 85,000,000.0 85,000,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0

#

#51,302,500.0 0.0 83,762,100.0

#

#83,762,100.0

#

#

#

#

#

#83,762,100.0 75.0

#

#

FORMULIR EVALUASI HASIL RENJA

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2017

NO KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH

DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

(OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)SATUAN

TARGET RENSTRA PADA

TAHUN 2013 s/d 2018 (Akhir

Periode RENSTRA

PERANGKAT DAERAH)

REALISASI

CAPAIAN KINERJA

RPJMD s/d RKPD

TAHUN LALU

(2016)

TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN

BERJALAN YANG DI EVALUASI (2017)

REALISASI KINERJA TRIWULANREALISASI CAPAIAN KINERJA

DAN ANGGARAN RENJA SKPD

YANG DI EVALUASI (2017)

(Tahun n-1)

TINGKAT CAPAIAN

KINERJA DAN

REALISASI

ANGGARAN RKPD

TAHUN n-1 (%)

REALISASI KINERJA &

ANGGARAN RPJMD s/d

TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN

PELAKSANAAN RKPD)

PERANGKAT

DAERAH

PENANGGUN

G JAWAB

KETERANGAN

I II III IV

TINGKAT CAPAIAN

KINERJA DAN

REALISASI

ANGGARAN RPJMD

s/d TAHUN n-1 (%)

16 = 15/6*100%2 6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 * 100% 15 = 7+13


1 3 4 5 17 18





TARGET RENSTRA PADA


Periode RENSTRA

PERANGKAT DAERAH)

REALISASI

CAPAIAN KINERJA

RPJMD s/d RKPD

TAHUN LALU

(2016)






(Tahun n-1)

TINGKAT CAPAIAN

KINERJA DAN

REALISASI

ANGGARAN RKPD

TAHUN n-1 (%)

REALISASI KINERJA &

ANGGARAN RPJMD s/d


PELAKSANAAN RKPD)

PERANGKAT

DAERAH

PENANGGUN

G JAWAB

KETERANGAN

I II III IV

TINGKAT CAPAIAN

KINERJA DAN

REALISASI

ANGGARAN RPJMD

s/d TAHUN n-1 (%)

16 = 15/6*100%2 6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 * 100% 15 = 7+13

3.00 03 01.00 02 011Peningkatan keterampilan dan

profesionalisme PNS

Jumlah kursus/workshop/pelatihan

serta undangan dan rapat

kurs

us/w

orks

hop/

semi

nar/

bint

ek

#

#

#

#

#

#

#

#

920,795,000.0

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

181,500,000.0 181,500,000.0 91.0 5,500,000.0

#

#

#

#

#

#

#

#

86,600,000.0

#

#

#

#

#

#

#

#

124,000,000.0

#

#

#

#

#

#

#

#

181,500,000.0

#

#

#

#

#

#

#

#

181,500,000.0

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

181,500,000.0

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

3.00 03 01.00 02 012Rakor pengelolaan jabatan fungsional pada

SKPD Pemprov. Sulsel

Jumlah peserta rapat koordinasi

pengelolaan jabatan fungsional

oran

g

#

#379,469,000.0 85.0

#

#100.0 160,360,000.0 160,360,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0

#

#160,321,500.0 0.0 160,321,500.0

#

#160,321,500.0

#

#

#

#

#

#160,321,500.0

#

#

#

#

3.00 03 01.00 02 013 Bimbingan teknis untuk pembinaan PNSJumlah peserta Bimbingan Teknis

pembinaan PNS

oran

g

#

#500,314,800.0 500.0

#

#100.0 90,438,100.0 90,438,100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24,696,000.0

#

#81,603,500.0

#

#81,603,500.0

#

#

#

#

#

#81,603,500.0

#

#

#

#

3.00 03 01.00 02 014Rakernis administrasi mutasi kenaikan

pangkat PNS

Jumlah peserta Rakernis mutasi

kenaikan pangkat PNS

oran

g

#

#372,467,000.0 200.0

#

#120.0 100,000,000.0 100,000,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

#

#99,903,250.0

#

#99,903,250.0

#

#

#

#

#

#99,903,250.0

#

#

#

#

3.00 03 01.00 02 016Pembekalan PNS Pemprov Sulsel yang akan

memasuki pensiun

Jumlah peserta pembekalan PNS yang

akan memasuki pensiun

oran

g

#

#235,000,000.0 0.0

#

#150.0 100,000,000.0 100,000,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

#

#98,351,500.0

#

#98,351,500.0

#

#

#

#

#

#98,351,500.0

#

#

#

#

3.00 03 01.00 02 019

Peningkatan kompetensi SDM aparatur

yang profesional dalam rangka reformasi

birokrasi

Jumlah kebijakan regulasi

kesepahaman kerja sama dengan

penyelenggara pengembangan

kompetensi SDM aparatur

Pemprov.Sulsel

Kebij

akan

regu

lasi

peng

emb

1.0 144,866,500.0 1.0

#

#

#

#

#

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0

#

#

#

#

#

#

3.00 03 01.00 02 020 Penyusunan standar kompetensi jabatanJumlah dokumen standar kompetensi

jabatan

Dok

ume2.0 299,970,000.0 0.0

#

#1.0 179,970,000.0 179,970,000.0 0.0 0.0 0.0 28,094,868.0 0.0 101,444,368.0 1.0 179,573,467.0 1.0 179,573,467.0

#

#

#

#1.0 179,573,467.0 50.0

#

#

3.00 03 01.00 02 021Penyusunan/evaluasi standar operating

procedure (SOP)

Jumlah dokumen Standar Operasional

Prosedur (SOP) kepegawaian pada

BKD Prov. Sulsel

Dok

ume

n

3.0 367,895,000.0 1.0

#

#

#

1.0 178,419,000.0 178,419,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 178,379,000.0 1.0 178,379,000.0

#

#

#

#

#

#

2.0 178,379,000.0

#

#

#

#

#

#

3.00 03 01.00 02 025 Penyusunan profil BKD Jumlah profil BKD Prov.Sulsel

Buk

u

Profi

l

BKD

3.0 397,098,500.0 1.0

#

#

#

#

#

1.0 148,396,000.0 148,396,000.0 0.0 0.0 0.0 125,493,500.0 0.0 146,243,500.0 1.0 148,193,500.0 1.0 148,193,500.0

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

2.0 148,193,500.0

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

3.00 03 01.00 02 026Bimtek implementasi peraturan perundang-

undangan

Jumlah peserta bimtek peraturan

perundang-undangan

oran

g

#

#200,000,000.0 0.0

#

#150.0 100,000,000.0 100,000,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70,548,500.0

#

#99,485,500.0

#

#99,485,500.0

#

#

#

#

#

#99,485,500.0 50.0

#

#

3.00 03 01.00 02 027Pendidikan dan Pelatihan Formal Pegawai

Sekretariat DP. Korpri

Jumlah pegawai yang mengikuti

pedidikan dan pelatihan

oran

g20.0 10,000,000.0 0.0

#

#0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3.00 03 01.00 02 028 Kegiatan evaluasi jabatan

Jumlah Verifikasi nilai jabatan (job

value) dan kelas jabatan (job class)

struktural

Verif

ikasi

nilai

jabat

an

(job

valu

e)

dan

kelas

jabat

an

1.0 100,000,000.0 0.0

#

#

#

#

#

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3.00 03 01.00 02 031Bimtek penanganan pelanggaran disiplin

pegawai

Jumlah peserta Bimtek penanganan

pelanggaran disiplin PNS

oran

g

#

#100,000,000.0 0.0

#

#0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3.00 03 01.00 02 033 Bimtek penyusunan Sasaran Kerja PegawaiJumlah peserta Bimtek penyusunan

Sasaran Kerja Pegawai

oran

g

#

#300,000,000.0 0.0

#

#0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0


Predikat Kinerja S S R SR




triwulan berikutnya



3.00 03 01.00 03

PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PERENCANAAN DAN SISTEM EVALUASI

KINERJA

Tingkat kewajaran laporan keuangan

dan capaian kinerja%

#

#

#

#######

#######

##

0.0

#

#

#

100.0 642,573,750.0 642,573,750.0 35.0 137,284,050.0 16.0 304,579,661.0 20.0 436,901,661.0 29.0 642,097,161.0

#

#

#

642,097,161.0

#

#

#

#

#

#

#

#

#

642,097,161.0

#

#

#

#

#

#

3.00 03 01.00 03 001Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja BKD

Jumlah Laporan evaluasi kegiatan

serta capaian kinerja bulanan dan

triwulanan BKD Prov.Sulsel

lapo

ran82.0 546,030,000.0 50.0

#

#

#

16.0 138,616,000.0 138,616,000.0 2.0 15,550,000.0 5.0 62,498,000.0 4.0 99,981,000.0 5.0 138,616,000.0 16.0 138,616,000.0

#

#

#

#

#

#

66.0 138,616,000.0

#

#

#

#

#

#

3.00 03 01.00 03 002

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi

anggaran dan perhitungan APBD BKD Prov.

Sulsel

Jumlah laporan prognosis realisasi

anggaran dan perhitungan APBD BKD

Prov.Sulsel

lapo

ran10.0 206,837,000.0 6.0

#

#

#

2.0 38,484,500.0 38,484,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 20,747,500.0 1.0 38,484,500.0 2.0 38,484,500.0

#

#

#

#

#

#

8.0 38,484,500.0 80.0

#

#

#

3.00 03 01.00 03 003 Penatausahaan KeuanganJumlah Laporan keuangan BKD

Prov.Sulsel

Lapo

ran

(bul

anan

,

75.0 819,463,580.0 45.0

#

#

#

#

#

15.0 183,767,250.0 183,767,250.0 3.0 35,302,500.0 3.0 82,690,100.0 4.0 131,896,600.0 5.0 183,604,500.0 15.0 183,604,500.0

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

60.0 183,604,500.0 80.0

#

#

#

#

#

3.00 03 01.00 03 004Penyusunan dokumen perencanaan

anggaran BKD Prov. Sulsel

Jumlah Dokumen perencanaan

anggaran BKD Prov.Sulsel

dok

ume20.0 398,484,250.0 12.0

#

#4.0 62,000,000.0 62,000,000.0 1.0 16,938,000.0 1.0 17,913,000.0 1.0 33,813,000.0 1.0 61,985,000.0 4.0 61,985,000.0

#

#

#

#16.0 61,985,000.0 80.0

#

#

3.00 03 01.00 03 005 Penyusunan Rencana Kerja BKD Prov. SulselJumlah dokumen rencana kerja BKD

Prov.Sulsel

dok

ume15.0 269,815,750.0 10.0

#

#3.0 58,726,000.0 58,726,000.0 0.0 12,051,050.0 1.0 49,198,561.0 1.0 52,923,561.0 1.0 58,724,761.0 3.0 58,724,761.0

#

#

#

#13.0 58,724,761.0

#

#

#

#

3.00 03 01.00 03 006Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah (LAKIP) BKD Prov.

Jumlah Laporan Kinerja (LKj) BKD

Prov.Sulsel

dok

ume5.0 138,975,250.0 3.0

#

#1.0 25,434,000.0 25,434,000.0 1.0 20,287,500.0 0.0 25,432,500.0 0.0 25,432,500.0 0.0 25,432,500.0 1.0 25,432,500.0

#

#

#

#4.0 25,432,500.0 80.0

#

#

3.00 03 01.00 03 007 Penyelesaian tindak lanjut LHP

Jumlah laporan hasil penyelesaian

tindak lanjut Laporan Hasil

Pemeriksaan (LHP) pada BKD

Lapo

ran10.0 221,955,500.0 6.0

#

#

#

2.0 25,680,000.0 25,680,000.0 0.0 0.0 0.0 6,477,000.0 1.0 6,477,000.0 1.0 25,677,000.0 2.0 25,677,000.0

#

#

#

#

#

#

8.0 25,677,000.0 80.0

#

#

#

3.00 03 01.00 03 008Pengelolaan sistem manajemen keuangan

daerah pada BKD Prov. Sulsel

Jumlah aplikasi sistem manajemen

keuangan daerah pada BKD Prov.sulsel

siste

m

(Sim

akda

/

Siadi

11.0 218,931,750.0 3.0

#

#

#

#

#

4.0 30,750,000.0 30,750,000.0 1.0 8,747,500.0 1.0 18,607,500.0 1.0 23,867,500.0 1.0 30,749,900.0 4.0 30,749,900.0

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

7.0 30,749,900.0

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

3.00 03 01.00 03 009Pengelolaan laporan pajak/harta PNS

Pemprov. Sulsel

Jumlah PNS yang melaporkan

pajak/harta kekayaannya

oran

g

#

#178,736,630.0

#

#

#

#

#

#24,000,000.0 24,000,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

#

#23,710,000.0

#

#23,710,000.0

#

#

#

#

#

#23,710,000.0

#

#

#

#

3.00 03 01.00 03 010Penyusunan laporan tahunan BKD

Prov.Sulsel

Jumlah laporan Tahunan BKD

Prov.Sulsel

lapo

ran3.0 50,160,000.0 1.0

#

#1.0 13,350,000.0 13,350,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 13,350,000.0 1.0 13,350,000.0

#

#

#

#2.0 13,350,000.0

#

#

#

#

3.00 03 01.00 03 011

Penyusunan LPPD dan laporan

pertanggungjawaban Gubernur Sulsel

bidang Kepegawaian

Jumlah laporan LPPD dan LKPj

Gubernur Sulsel Bidang Kepegawaian

lapo

ran6.0 65,668,250.0 2.0

#

#

#

2.0 20,744,000.0 20,744,000.0 2.0 9,987,500.0 0.0 20,743,000.0 0.0 20,743,000.0 0.0 20,743,000.0 2.0 20,743,000.0

#

#

#

#

#

#

4.0 20,743,000.0

#

#

#

#

#

#

3.00 03 01.00 03 013 Forum SKPD pada BKD Jumlah pelaksanaan forum SKPDlapo

ran2.0 51,022,000.0 0.0

#

#1.0 21,022,000.0 21,022,000.0 1.0 18,420,000.0 0.0 21,020,000.0 0.0 21,020,000.0 0.0 21,020,000.0 1.0 21,020,000.0

#

#

#

#1.0 21,020,000.0 50.0

#

#


Predikat Kinerja ST ST S SR




triwulan berikutnya


1 3 4 5 17 18





TARGET RENSTRA PADA


Periode RENSTRA

PERANGKAT DAERAH)

REALISASI

CAPAIAN KINERJA

RPJMD s/d RKPD

TAHUN LALU

(2016)






(Tahun n-1)

TINGKAT CAPAIAN

KINERJA DAN

REALISASI

ANGGARAN RKPD

TAHUN n-1 (%)

REALISASI KINERJA &

ANGGARAN RPJMD s/d


PELAKSANAAN RKPD)

PERANGKAT

DAERAH

PENANGGUN

G JAWAB

KETERANGAN

I II III IV

TINGKAT CAPAIAN

KINERJA DAN

REALISASI

ANGGARAN RPJMD

s/d TAHUN n-1 (%)

16 = 15/6*100%2 6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 * 100% 15 = 7+13



3.00 03 01.00 15 PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASANProporsi Sumberdaya aparatur sesuai

Formasi%

#

#

#######

#######0.0

#

#100.0 556,724,200.0 556,724,200.0 7.0 19,603,100.0 15.0 60,548,626.0 16.0 107,849,976.0 62.0 556,517,065.0

#

#556,517,065.0

#

#

#

#

#

#556,517,065.0

#

#

#

#

3.00 03 01.00 15 001Seleksi penerimaan calon peserta diklat

kepemimpinan

Jumlah tahapan seleksi diklat

kepemimpinan

taha

pan5.0 439,040,500.0 4.0

#

#0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 80.0

3.00 03 01.00 15 003Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan

pendidikan

Jumlah laporan hasil pemantauan dan

evaluasi penyelenggaraan pendidikan

lapo

ran10.0 571,780,300.0 6.0

#

#2.0 146,523,400.0 146,523,400.0 0.0 0.0 0.0 10,489,200.0 0.0 10,489,200.0 2.0 146,390,631.0 2.0 146,390,631.0

#

#

#

#8.0 146,390,631.0 80.0

#

#

3.00 03 01.00 15 004 Seleksi calon peserta pendidikan kedinasanJumlah pelamar calon peserta

pendidikan kedinasan

oran

g

#

#610,200,800.0 0.0

#

#

#

#410,200,800.0 410,200,800.0 0.0 19,603,100.0 0.0 50,059,426.0 0.0 97,360,776.0

#

#410,126,434.0

#

#410,126,434.0

#

#

#

#

#

#410,126,434.0 50.0

#

#

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) # # 70.0 #

Predikat Kinerja S S S SR




triwulan berikutnya



3.00 03 01.00 17PROGRAM PEMBINAAN DAN

PENGEMBANGAN APARATUR

% Pelaksanaan Manajemen SDM

Aparatur Sipil Negara Sesuai dengan

standar yang telah ditentukan

%

#

#

#

#######

#######

##

0.0

#

#

#

100.0 6,603,184,500.0 6,603,184,500.0 9.0 427,540,235.0 29.0

#######

#######

##

26.0

#######

#######

##

36.0

#######

#######

##

#

#

#

#######

#######

##

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#######

#######

##

#

#

#

#

#

#

3.00 03 01.00 17 002Seleksi penerimaan dan pengangkatan

CPNSJumlah pelamar CPNS formasi umum

oran

g

#

#

#######

#######

#

#

#

#0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

#

#

#

#

3.00 03 01.00 17 007Penataan sumber daya manusia (SDM)

aparatur sesuai kebutuhan dan kompetensiJumlah Penatausahaan dalam jabatan

jabat

an

#

#

#######

#######608.0

#

#

#

#361,550,500.0 361,550,500.0 0.0 22,473,250.0 0.0 96,794,550.0 0.0 160,834,550.0

#

#348,103,350.0

#

#348,103,350.0

#

#

#

#

#

#348,103,350.0 48.0 22.0

3.00 03 01.00 17 008Penatausahaan pengangkatan dalam

Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama

Jumlah pelaksanaan evaluasi dan

penilaian terhadap jabatan Pimpinan

Tinggi Pratama dan seleksi terbuka

kali 4.0 977,012,900.0 0.0

#

#

#

2.0 742,012,900.0 742,012,900.0 0.0 0.0 0.0 251,350,587.0 1.0 284,303,087.0 1.0 712,761,874.0 2.0 712,761,874.0

#

#

#

#

#

#

2.0 712,761,874.0 50.0

#

#

#

3.00 03 01.00 17 009Pelaksanaan evaluasi kompetensi dan

kelayakan bagi Pegawai ASN

Jumlah pelaksanaan evaluasi

kompetensi dan kelayakan bagi Kali 4.0 678,820,000.0 0.0

#

#2.0 448,820,000.0 448,820,000.0 0.0 0.0 0.0 219,356,536.0 1.0 251,661,936.0 1.0 447,260,773.0 2.0 447,260,773.0

#

#

#

#2.0 447,260,773.0 50.0

#

#

3.00 03 01.00 17 010Penyelenggaraan ujian dinas dan ujian

penyesuaian ijasah

Jumlah pelaksanaan ujian dinas dan

ujian penyesuaian ijazahkali 5.0 360,978,400.0 3.0

#

#1.0 50,058,100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 60.0

3.00 03 01.00 17 011 Penataan PNS dalam jabatan fungsional

Jumlah SK pengangkatan pertama,

pengangkatan kembali, penyesuaian

jabatan, kenaikan jabatan dan

pemberhentian PNS dalam jabatan

fungsional

SK

#

#

#

#

#

#######

#######

##

600.0

#

#

#

#

#

300.0 303,180,600.0 303,180,600.0 40.0 31,775,101.0

#

#

#

#

#

123,729,069.0 66.0 180,752,589.0 83.0 280,540,367.0

#

#

#

#

#

280,540,367.0

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

280,540,367.0

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

3.00 03 01.00 17 013Penataan manajemen dan infrastruktur

Penilaian Kompetensi

Jumlah infrastruktur dan instrumen

penilaian kompetensi

Tahu

n2.0 880,700,000.0 0.0

#

#1.0 380,700,000.0 380,700,000.0 0.0 13,667,000.0 0.0 59,070,500.0 0.0 318,405,600.0 1.0 380,301,600.0 1.0 380,301,600.0

#

#

#

#1.0 380,301,600.0 50.0

#

#

3.00 03 01.00 17 014 Pemetaan jabatan Aparatur Sipil Negara

Jumlah pelaksanaan evaluasi

kompetensi dan kelayakan bagi

pejabat administrasi/pimpinan tinggi

kali 2.0 305,000,000.0 0.0

#

#

#

1.0 205,000,000.0 205,000,000.0 0.0 4,983,500.0 0.0 35,555,636.0 0.0 74,007,336.0 1.0 204,889,358.0 1.0 204,889,358.0

#

#

#

#

#

#

1.0 204,889,358.0 50.0

#

#

#

3.00 03 01.00 17 017Penyusunan analisis kebutuhan dan

formasi PNS

Jumlah dokumen analisis formasi dan

beban kerja PNS di SKPD

dok

ume4.0 399,562,000.0 0.0

#

#2.0 249,562,000.0 249,562,000.0 0.0 43,292,824.0 0.0 89,965,824.0 1.0 143,663,138.0 1.0 248,863,138.0 2.0 248,863,138.0

#

#

#

#2.0 248,863,138.0 50.0

#

#

3.00 03 01.00 17 018Pemberian penghargaan kepada PNS yang

berprestasi

Jumlah PNS yang menerima

penghargaan

Oran

g

#

#663,956,900.0 69.0

#

#

#

#164,714,800.0 164,714,800.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

#

#164,638,200.0

#

#164,638,200.0

#

#

#

#

#

#164,638,200.0

#

#

#

#

3.00 03 01.00 17 019Penganugrahan lancana karya satya bagi

PNS Pemprov. Sulsel

Jumlah PNS Pemprov. Sulsel yang

menerima penganugrahan lancana

karya satya 10, 20, dan 30 Tahun

oran

g

#

#

#

796,954,129.0

#

#

#

#

#

#

380.0 175,326,000.0 175,326,000.0 0.0 3,852,000.0 0.0 38,671,100.0

#

#

#

114,839,600.0

#

#

#

175,160,100.0

#

#

#

175,160,100.0

#

#

#

#

#

#

#

#

#

175,160,100.0

#

#

#

#

#

#

3.00 03 01.00 17 023 Peningkatan kesejahteraan aparaturJumlah kebijakan terkait peningkatan

kesejahteraan aparatur

kebij

akan1.0

#######

#######1.0

#

#1.0 380,800,000.0 380,800,000.0 0.0 41,564,098.0 0.0 83,226,473.0 0.0 207,852,348.0 1.0 366,905,848.0 1.0 366,905,848.0

#

#

#

#2.0 366,905,848.0

#

#

#

#

3.00 03 01.00 17 024Penegakan kode etik, perilaku dan disiplin

PNS

Jumlah kebijakan/peraturan kode etik

PNS

Kebij

akan1.0 70,000,000.0 0.0

#

#0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3.00 03 01.00 17 025 Pengambilan sumpah PNS Jumlah pelaksanaan sumpah/janji PNS kali 6.0 292,538,000.0 2.0#

#2.0 123,040,000.0 123,040,000.0 0.0 0.0 1.0 53,706,500.0 0.0 53,706,500.0 1.0 122,856,500.0 2.0 122,856,500.0

#

#

#

#4.0 122,856,500.0

#

#42.0

3.00 03 01.00 17 026Proses penanganan kasus-kasus

pelanggaran disiplin PNS

Jumlah kasus pelanggaran disiplin PNS

yang diproses sesuai ketentuan

kasu

s40.0 402,857,746.0 10.0

#

#20.0 200,000,000.0 200,000,000.0 5.0 30,021,612.0 5.0 48,203,212.0 5.0 104,655,212.0 5.0 197,768,013.0 20.0 197,768,013.0

#

#

#

#30.0 197,768,013.0 75.0

#

#

3.00 03 01.00 17 027 Penyelenggaraan konseling PNS Jumlah PNS yang dikonselingOran

g30.0 165,463,000.0 10.0

#

#10.0 49,908,000.0 49,908,000.0 2.0 4,037,000.0 2.0 16,483,749.0 3.0 45,583,999.0 3.0 49,203,999.0 10.0 49,203,999.0

#

#

#

#20.0 49,203,999.0

#

#

#

#

3.00 03 01.00 17 030Pelayanan administrasi kenaikan pangkat

PNS

Jumlah usulan kenaikan pangkat yang

memenuhi syarat unyuk diproses

lebih lanjut

usul

an

#

#

#

#######

#######

##

#

#

#

#

#

#

#

#

#

435,500,000.0 435,500,000.0

#

#

#

83,288,850.0

#

#

#

218,505,564.0

#

#

#

308,321,939.0

#

#

#

430,310,239.0

#

#

#

430,310,239.0

#

#

#

#

#

#

#

#

#

430,310,239.0

#

#

#

#

#

#

3.00 03 01.00 17 031 Pelayanan administrasi pensiun PNS

Jumlah usulan pensiun dan cuti yang

memenuhi syarat untuk diproses lebih

lanjut

usul

an

#

#

#

625,947,000.0 632.0

#

#

#

600.0 171,000,000.0 171,000,000.0 96.0 19,991,750.0

#

#

#

86,652,654.0 60.0 110,480,404.0

#

#

#

162,823,454.0

#

#

#

162,823,454.0

#

#

#

#

#

#

#

#

#

162,823,454.0

#

#

#

#

#

#

3.00 03 01.00 17 033 Pelayanan administrasi perpindahan PNS

Jumlah penyelesaian administrasi

usulan pindah pegawai yang

memenuhi syarat untuk diproses

sesuai peraturan kepegawaian yang

berlaku

SK/

Nota

perti

mba

ngan

/

Sura

t

tang

gapa

n/

Sura

t

pers

etuj

uan

pind

ah/

Sura

t

per

mint

aan

pers

etuj

#

#

#

#

#

#

#

#

#######

#######

##

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

444,384,000.0 444,384,000.0

#

#

#

#

#

#

#

#

48,876,250.0

#

#

#

#

#

#

#

#

182,939,954.0

#

#

#

#

#

#

#

#

280,480,329.0

#

#

#

#

#

#

#

#

443,212,174.0

#

#

#

#

#

#

#

#

443,212,174.0

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

443,212,174.0

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

3.00 03 01.00 17 034Penyusunan daftar urut kepangkatan (DUK)

PNS

Jumlah dokumen DUK PNS

Pemprov.Sulsel

dok

ume4.0 150,497,500.0 2.0

#

#1.0 23,303,500.0 23,303,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 23,253,500.0 1.0 23,253,500.0

#

#

#

#3.0 23,253,500.0 75.0

#

#

3.00 03 01.00 17 035 Penyelesaian karpeg, karis/karsu PNS

Jumlah usulan karpeg/karis/karsu yang

memenuhi syarat untuk diproses lebih

lanjut

Usul

an

#

#

#

94,427,000.0 0.0

#

#

#

210.0 44,427,000.0 44,427,000.0 0.0 0.0 94.0 12,611,382.0 63.0 13,407,882.0 53.0 42,059,382.0

#

#

#

42,059,382.0

#

#

#

#

#

#

#

#

#

42,059,382.0

#

#

#

#

#

#

3.00 03 01.00 17 036Pengelolaan izin belajar dan tugas belajar

PNS

Jumlah usul izin belajar / tugas belajar

yang memenuhi syarat untuk diproses

usul

an

#

#398,340,900.0 160.0

#

#170.0 103,211,500.0 103,211,500.0 25.0 14,237,000.0 51.0 39,389,250.0 52.0 73,066,250.0 42.0 103,111,750.0

#

#103,111,750.0

#

#

#

#

#

#103,111,750.0

#

#

#

#

3.00 03 01.00 17 039Pembangunan/pengembangan sistem

informasi kepegawaian daerah berbasis TIK

Jumlah Sistem informasi kepegawaian

daerah Prov.Sulsel yang berbasis TIK

Siste

m2.0 479,218,000.0 0.0

#

#1.0 299,218,000.0 299,218,000.0 0.0 16,907,500.0 0.0 69,049,000.0 0.0 108,101,000.0 1.0 292,557,900.0 1.0 292,557,900.0

#

#

#

#1.0 292,557,900.0 50.0

#

#

3.00 03 01.00 17 040Pembangunan sistem manajemen

dokumentasi digital arsip kepegawaian

Jumlah pelaksanaan perekaman dan

pemeliharaan arsip data PNS

Pemprov.Sulsel

kali 16.0 889,352,000.0 8.0

#

#

#

4.0 141,217,500.0 141,217,500.0 1.0 12,457,500.0 1.0 45,599,500.0 1.0 57,645,500.0 1.0 140,950,500.0 4.0 140,950,500.0

#

#

#

#

#

#

12.0 140,950,500.0 75.0

#

#

#


1 3 4 5 17 18





TARGET RENSTRA PADA


Periode RENSTRA

PERANGKAT DAERAH)

REALISASI

CAPAIAN KINERJA

RPJMD s/d RKPD

TAHUN LALU

(2016)






(Tahun n-1)

TINGKAT CAPAIAN

KINERJA DAN

REALISASI

ANGGARAN RKPD

TAHUN n-1 (%)

REALISASI KINERJA &

ANGGARAN RPJMD s/d


PELAKSANAAN RKPD)

PERANGKAT

DAERAH

PENANGGUN

G JAWAB

KETERANGAN

I II III IV

TINGKAT CAPAIAN

KINERJA DAN

REALISASI

ANGGARAN RPJMD

s/d TAHUN n-1 (%)

16 = 15/6*100%2 6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 * 100% 15 = 7+13

3.00 03 01.00 17 041 Pengelolaan data tata naskah kepegawaian

Jumlah pemutakhiran data PNS dan

pemeliharaan arsip kepegawaian

(fumigasi)

Pem

utak

hira

n

data

PNS

Pem

prov

.Suls

5.0

#######

#######

##

3.0

#

#

#

#

#

1.0 341,642,000.0 341,642,000.0 0.0 19,290,500.0 0.0 127,177,650.0 0.0 169,488,600.0 1.0 336,601,000.0 1.0 336,601,000.0

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

4.0 336,601,000.0 80.0

#

#

#

#

#

#

#

#

3.00 03 01.00 17 042Pengembangan/pemeliharaan jaringan dan

website BKD Prov. SulselJumlah jaringan dan website BKD

bua

h5.0

#######

#######3.0

#

#1.0 419,159,500.0 419,159,500.0 0.0 6,266,500.0 0.0 115,511,950.0 0.0 269,045,200.0 1.0 412,841,300.0 1.0 412,841,300.0

#

#

#

#4.0 412,841,300.0 80.0

#

#

3.00 03 01.00 17 043 Penyebarluasan informasi kepegawaianJumlah pelaksanaan publikasi program

dan kegiatan kepegawaiankali 4.0 419,465,000.0 2.0

#

#1.0 101,622,500.0 101,622,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 99,650,000.0 0.0 100,867,000.0 1.0 100,867,000.0

#

#

#

#3.0 100,867,000.0 75.0

#

#

3.00 03 01.00 17 045Penilaian prestasi dan sasaran kinerja

pegawai

Jumlah laporan penilaian sasaran

kinerja pegawai

lapo

ran13.0 393,826,100.0 0.0

#

#1.0 243,826,100.0 243,826,100.0 0.0 10,558,000.0 0.0 20,672,500.0 0.0 48,597,100.0 1.0 239,673,600.0 1.0 239,673,600.0

#

#

#

#1.0 239,673,600.0 7.69

#

#

3.00 03 01.00 17 048Penyusunan metoda / alat ukur penilaian

kompetensi

Jumlah alat ukur/ bank data soal uji

kompetensi

pake

t1.0 200,000,000.0 0.0

#

#0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3.00 03 01.00 17 049 Pengolahan hasil penilaian kompetensiJumlah rekomendasi hasil penilaian

kompetensi

dok

ume1.0 100,000,000.0 0.0

#

#0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0


Predikat Kinerja T T R SR




triwulan berikutnya



3.00 08 Pemerintahan

3.00 08 01.00 Badan Kepegawaian Daerah

3.00 08 01.00 15PROGRAM PENGUATAN JIWA KORPS

ANGGOTA KORPRI

% Peningkatan Kapasitas Jiwa Korps

Anggota Korpri%

#

#155,975,000.0 0.0

#

#100.0 55,975,000.0 55,975,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

#

#55,975,000.0

#

#55,975,000.0

#

#

#

#

#

#55,975,000.0

#

#

#

#

3.00 08 01.00 15 001

Penguatan Penghayatan nilai-nilai

kejuangan dan kepahlawanan anggota

Korpri

Jumlah Anggota Korpri yang terlibat

dalam Peningkatan Penguatan,

Penghayatan nilai-nilai Kejuangan dan

Kepahlawanan Anggota Korpri

Oran

g

#

#

#

#

155,975,000.0 0.0

#

#

#

#

#

#

#

#

55,975,000.0 55,975,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

#

#

#

#

55,975,000.0

#

#

#

#

55,975,000.0

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

55,975,000.0 50.0

#

#

#

#


Predikat Kinerja ST ST SR SR




triwulan berikutnya




MENTAL KEROHANIAN ANGGOTA KORPRI

Proporsi pembinaan mental

kerohanian, kualitas iman dan cinta

Alquran serta pemahaman KDRT

%

#

#

#

317,250,000.0 0.0

#

#

#

100.0 102,250,000.0 102,250,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

#

#

#

102,220,000.0

#

#

#

102,220,000.0

#

#

#

#

#

#

#

#

#

102,220,000.0

#

#

#

#

#

#

3.00 08 01.00 21 001Pembinaan Mental Kerohanian/Character

Building Anggota Korpri Prov. dan Kab/Kota

Jumlah anggota Korpri yang mengikuti

pembinaan mental rohani

oran

g

#

#202,250,000.0 0.0

#

#70.0 102,250,000.0 0.0 0.0 0.0 70.0 70.0

#

#70.0 50.0

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) # 0.0 50.0 0.0

Predikat Kinerja ST SR SR SR




triwulan berikutnya



3.00 08 01.00 24PROGRAM PEMBINAAN DAN

PERLINDUNGAN HUKUM ANGGOTA

Tingkat penyelenggaraan bantuan

hukum bagi anggota KORPRI%

#

#175,960,000.0 0.0

#

#100.0 35,960,000.0 35,960,000.0 0.0 0.0 30.0 16,980,000.0 10.0 26,960,000.0 60.0 35,960,000.0

#

#35,960,000.0

#

#

#

#

#

#35,960,000.0

#

#

#

#

3.00 08 01.00 24 001

Pendampingan, Konsultasi dan Advokasi

bagi Anggota Korpri yang menghadapi

masalah hukum

Jumlah Anggota Korpri yang

didampingi , Konsultasi dan advokasi

bagi anggota Korpri yg mendapat

kasu

s4.0 125,960,000.0 0.0

#

#

#

2.0 35,960,000.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0

#

#

#

2.0 50.0

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) # 0.0 50.0 0.0





triwulan berikutnya



3.00 08 01.00 26PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA

KESEJAHTERAAN ANGGOTA KORPRI

% Pengembangan usaha dan

Pelayanan kesejahteraan bagi seluruh

anggota Korpri termasuk yang kurang

mampu maupun yang kena

%

#

#

#

#

#######

#######

##

0.0

#

#

#

#

100.0 1,034,067,500.0 1,034,067,500.0 13.0 188,896,250.0 34.0 521,023,125.0 14.0 842,100,000.0 39.0

#######

#######

##

#

#

#

#

#######

#######

##

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#######

#######

##

#

#

#

#

#

#

#

#

3.00 08 01.00 26 001Peningkatan Kesejahteraan bagi Anggota

Korpri Sulsel

Jumlah/persentase Pelayanan

kesejahteraan bagi PNS yang kena

musibah/kematian

oran

g83.0

#######

#######

##

0.0

#

#

#

48.0 1,004,840,000.0 1,004,840,000.0 8.0 184,025,000.0 12.0 508,845,000.0 14.0 822,615,000.0 14.0

#######

#######

##

48.0

#######

#######

##

#

#

#

#

#

#

48.0

#######

#######

##

#

#

#

#

#

#

3.00 08 01.00 26 003

Penyediaan Tanah Pekuburan Bagi Anggota

KORPRI, Pemetaan dan Pemagaran dan

Pengadaan Tanah Penkuburan

Jumlah tanah pekuburan yang ditataloka

si2.0 229,227,500.0 0.0

#

#

#

1.0 29,227,500.0 29,227,500.0 0.0 4,871,250.0 0.0 12,178,125.0 0.0 19,485,000.0 1.0 29,227,500.0 1.0 29,227,500.0

#

#

#

#

#

#

1.0 29,227,500.0 50.0

#

#

#


Predikat Kinerja ST ST R SR




triwulan berikutnya




KELEMBAGAAN SEKRETARIAT DP.KORPRI

Tersedianya Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan Kesekretariatan KORPRI%

#

#187,275,000.0 0.0

#

#100.0 42,275,000.0 42,275,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

#

#42,175,000.0

#

#42,175,000.0

#

#

#

#

#

#42,175,000.0

#

#

#

#

3.00 08 01.00 34 001Kegiatan Pelantikan Dewan Pengurus

KORPRI Kab/Kota dan Unit KORPRI Provinsi

Jumlah kepengurusan Korpri Kab/Kota

dan Unit Korpri Provinsi yang dilantik

kab/

kota

dan

10.0 122,275,000.0 0.0

#

#

#

5.0 42,275,000.0 42,275,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 42,175,000.0 5.0 42,175,000.0

#

#

#

#

#

#

5.0 42,175,000.0 50.0

#

#

#

3.00 08 01.00 34 002Kegiatan Konsolidasi/Fasilitasi

Kelembagaan Korps Pegawai ASN sebagai

Jumlah Konsolidasi Kelembagaan

Korps Pegawai ASN

tahu

n1.0 65,000,000.0 0.0

#

#0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 50.0 # 25.0 #

Predikat Kinerja SR SR SR SR




triwulan berikutnya




1 3 4 5 17 18





TARGET RENSTRA PADA


Periode RENSTRA

PERANGKAT DAERAH)

REALISASI

CAPAIAN KINERJA

RPJMD s/d RKPD

TAHUN LALU

(2016)






(Tahun n-1)

TINGKAT CAPAIAN

KINERJA DAN

REALISASI

ANGGARAN RKPD

TAHUN n-1 (%)

REALISASI KINERJA &

ANGGARAN RPJMD s/d


PELAKSANAAN RKPD)

PERANGKAT

DAERAH

PENANGGUN

G JAWAB

KETERANGAN

I II III IV

TINGKAT CAPAIAN

KINERJA DAN

REALISASI

ANGGARAN RPJMD

s/d TAHUN n-1 (%)

16 = 15/6*100%2 6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 * 100% 15 = 7+13


SEHAT JASMANI ANGGOTA KORPRI% kualitas kesehatan anggota Korpri %

#

#907,975,000.0 0.0

#

#100.0 472,975,000.0 472,975,000.0 8.0 21,983,000.0 27.0 79,860,300.0 16.0 119,987,800.0 49.0 472,751,600.0

#

#472,751,600.0

#

#

#

#

#

#472,751,600.0

#

#

#

#

3.00 08 01.00 38 002

Pengiriman Kontingen Sekretariat DP.

KORPRI Sulesel pada PORKORPRI Sulsel dan

PORNAS

Jumlah/Persentase Anggota Korpri

yang terkirim pada PORKORPRI SULSEL

dan PORNAS

oran

g

#

#

#

455,350,000.0 0.0

#

#

#

100.0 305,350,000.0 0.0 0.0 0.0

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

50.0

3.00 08 01.00 38 003 Kesekretariatan BAPOR KORPRI SulselJumlah Jasa Operasional BAPOR

KORPRIJasa 10.0 342,625,000.0 0.0

#

#5.0 167,625,000.0 167,625,000.0 1.0 21,983,000.0 1.0 77,860,300.0 1.0 117,987,800.0 2.0 167,615,800.0 5.0 167,615,800.0

#

#

#

#5.0 167,615,800.0 50.0

#

#

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) # 50.0 50.0 #





triwulan berikutnya



3.00 08 01.00 40

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

APRESIASI NILAI-NILAI SENI BUDAYA

ANGGOTA KORPRI

% Peningkatan Kapasitas apresiasi

Nilai Seni Budaya dan wawasan Korpri%

#

#

#

201,000,000.0 0.0

#

#

#

100.0 26,000,000.0 26,000,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

#

#

#

26,000,000.0

#

#

#

26,000,000.0

#

#

#

#

#

#

#

#

#

26,000,000.0

#

#

#

#

#

#

3.00 08 01.00 40 001Peningkatan kualitas seni budaya anggota

Korpri Prov. dan Kab/Kota

Jumlah Anggota Korpri yang mengikuti

peningkatan kualitas Seni budaya

Oran

g

#

#101,000,000.0 0.0

#

#125.0 26,000,000.0 26,000,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

#

#26,000,000.0

#

#26,000,000.0

#

#

#

#

#

#26,000,000.0 50.0

#

#


Predikat Kinerja ST ST SR SR




triwulan berikutnya



RenjaUsulan Masyarakat

yang diakomodir

2 3 4 5 6 8 9 10 11 12

3

.

Fungsi Penunjang

Pemerintahan

3

.

0

0

3

Kepegawaian,

Pendidikan dan

Pelatihan

3

.

0

3

01

.0

Badan Kepegawaian

Daerah

3

.

0

0

0

3

01

.0

0

0

2

PROGRAM PENILAIAN

POTENSI DAN

KOMPETENSI

APARATUR (Prioritas)

Cakupan SDM yang

ditempatkan sesuai

kompetensinya

(Prioritas)

75 % 2,963,200,000.0 APBD Prov 75 % 1,780,000,000.0

Jumlah pelaksanaan

pemetaan dan evaluasi

kompetensi

2 Kali Peningkatan jumlah

aparatur yang

ditempatkan sesuai

kompetensinya

75 % 2 Kali

Jumlah penerapan talent

management

0 laporan Pengembangan

manajemen talenta

0 % 1 laporan

Jumlah alat ukur / bank

data soal uji kompetensi

0 paket Ketersediaan alat ukur

uji kompetensi

0 % 2 paket

3

.

0

0

3

01

.0

0

0

2

0

0

2

Penyusunan metoda /

alat ukur penilaian

kompetensi

Jumlah alat ukur / bank

data soal uji kompetensi

1 Paket Ketersediaan alat ukur


75 % Kota Makassar 254,000,000.0 APBD Prov 1 Paket 100,000,000.0

3

.

0

0

3

01

.0

0

0

2

0

0

4

Digitalisasi arsip hasil

asessment

Jumlah dokumen hasil

asessment yang

terdigitalisasi

100 Dokumen Ketersediaan data digital

hasil assessment

75 % Kota Makassar 156,450,000.0 APBD Prov 100 Dokumen 50,000,000.0

3

.

0

0

3

01

.0

0

0

2

0

0

5

Pengembangan sistem

talent management di

lingkup Pemprov.Sulsel

Jumlah sistem yang

dibangun dan diterapkan

1 Sistem Keterediaan sistem

talent management

75 % Kota Makassar 234,950,000.0 APBD Prov 1 Sistem 100,000,000.0

3

.

0

0

3

01

.0

0

0

2

0

0

6

Peningkatan kompetensi

assessor

Jumlah

pelatihan/workshop/bim

tek

10 Laporan Peningkatan kompetensi

assessor

80 % Kota Makassar 155,000,000.0 APBD Prov 10 Laporan 80,000,000.0

3

.

0

0

0

3

01

.0

0

0

2

0

0

8

Penyusunan pedoman

konseling kerja

peningkatan kompetensi

dan kinerja pegawai

Jumlah pedoman

konseling kerja

1 Buku Pedoman Ketersediaan pedoman

konseling kerja

100 % Kota Makassar 113,000,000.0 APBD Prov 1 Buku Pedoman 50,000,000.0

3

.

0

0

0

3

01

.0

0

0

2

0

0

9

Pedoman konseling dan

coaching pegawai di

lingkup Pemprov Sulsel

Jumlah dokumen

pedoman konseling dan

coaching pegawai yang

disusun/dievaluasi

1 Dokumen Ketersediaan pedoman

konsling dan coaching

pegawai


3

.

0

0

3

01

.0

0

0

2

0

1

2

Penataan manajemen

dan infrastruktur


Jumlah infrastruktur dan

instrumen penilaian

kompetensi

1 Instrumen Ketersediaan instrumen

penilaaian kompetensi

75 % Kota Makassar 961,950,000.0 APBD Prov 1 Instrumen 400,000,000.0

3

.

0

0

3

01

.0

0

0

2

0

1

5

Penerapan Model Kerja

ASN Pemprov.Sulsel

berbasis teamwork

Jumlah OPD yang

menerapkan model kerja

berbasis teamwork

1 OPD Peningkatan jumlah OPD

yang menerapkan model

kerja berbasis teamwork

1 OPD Kota Makassar 204,950,000.0 APBD Prov 1 OPD 200,000,000.0

3

.

0

3

01

.0

0

3

PROGRAM PENDIDIKAN

KEDINASAN

% Terisinya formasi 100 % 90,950,000.0 APBD Prov 100 % 100,000,000.0

3

.

0

0

3

01

.0

0

0

3

0

0

1

Seleksi calon peserta

pendidikan kedinasan

Jumlah pelamar calon

peserta pendidikan

kedinasan

1000 Orang Ketersediaan jumlah

calon peserta pendidikan

kedinasan

100 % Kota Makassar 90,950,000.0 APBD Prov 1000 Orang 100,000,000.0

% Pegawai yang

menerima penghargaan

100 % 100 %

Jumlah pegawai yang

menerima tunjangan

tambahan penghasilan

26000 Orang 26000 Orang

769,900,000.0 APBD Prov 750,000,000.0

3

.

0

0

0

3

01

.0

0

0

4

PROGRAM

PENINGKATAN

KESEJAHTERAAN DAN

KINERJA APARATUR

1,196,000,000.01,384,436,000.0 APBD Prov

1 7

3

.

0

0

0

3

01

.0

0

0

2

0

0

1

Pelaksanaan pemetaan

dan evaluasi kompetensi

bagi pegawai ASN

Kota Makassar

Rencana Kerja

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019

dan Prakiraan Maju Tahun 2020

Provinsi Sulawesi Selatan

Nama Perangkat Daerah: Badan Kepegawaian Daerah

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Target Capaian Kinerja

Program/KegiatanHasil Kegiatan

Target Hasil

Kegiatan

LokasiKebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian

Kinerja

Program/Kegiatan

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif


yang diakomodir

2 3 4 5 6 8 9 10 11 121 7

Kode


Pemerintahan Daerah



Catatan Penting


Indikator Kinerja

Program/Kegiatan



Target Hasil

Kegiatan

LokasiKebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian

Kinerja

Program/Kegiatan

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

3

.

0

0

3

01

.0

0

0

4

0

0

2

Pelayanan administrasi

pensiun, cuti, dan KGB

PNS

Jumlah usulan yang

memenuhi syarat untuk

diproses lebih lanjut

1200 Usulan Ketersediaan layanan SK

pensiun, cuti dan KGB

pegawai

100 % Kota Makassar 235,000,000.0 APBD Prov 1200 Usulan 250,000,000.0

3

.

0

0

0

3

01

.0

0

0

4

0

0

5

Penganugerahan

lancana karya satya bagi

PNS Pemprov.Sulsel

Jumlah PNS

Pemprov.Sulsel

penerima lancana karya

satya 10, 20, dan 30

380 Orang Peningkatan kinerja dan

prestasi pegawai

380 Orang Kota Makassar 64,136,000.0 APBD Prov 380 Orang 75,000,000.0

3

.

0

0

0

3

01

.0

0

0

4

0

0

6

Penyelenggaran

persemayaman bagi

pegawai ASN dan

keluarga lingkup

Pemprov Sulsel

Jumlah pelayanan

persemayaman bagi PNS

yang meninggal

15 Orang Ketersediaan layanan

persemayaman bagi PNS

yang meninggal


3

.

0

0

0

3

01

.0

0

0

4

0

0

7

Pembangunan /

Pengembangan Sistem

Manajemen Kinerja

Berbasis IT

Jumlah sistem yang

terbangun

1 Sistem Ketersediaan sistem

manajemen kinerja

berbasis web


3

.

0

0

0

3

01

.0

0

0

4

0

0

8

Penyusunan pedoman

manajemen kinerja dan

pemberian tunjangan

kinerja

Jumlah pedoman

penilaian kinerja dan

pemberian tunjangan

kinerja

2 Dokumen Ketersediaan pedoman

pemberian tunjangan

kinerja

2

Dokumen

Kota Makassar 510,000,000.0 APBD Prov 2 Dokumen 400,000,000.0

3

.

0

0

3

01

.0

0

0

5

PROGRAM PEMBINAAN

DAN PENGENDALIAN

APARATUR

% Pegawai yang

menerima sanksi disiplin

100 % 553,700,000.0 APBD Prov 100 % 565,000,000.0

3

.

0

0

0

3

01

.0

0

0

5

0

0

1

Penanganan kasus-kasus

kepegawaian

Jumlah kasus

kepegawaian yang

ditangani

10 Kasus Ketersediaan

rekomendasi

penanganan kasus

kepegawaian

100 % Kota Makassar 60,300,000.0 APBD Prov 10 Kasus 60,000,000.0

3

.

0

0

3

01

.0

0

0

5

0

0

2

Pelaksanaan sumpah /

janji PNS

Jumlah pelaksanaan

sumpah / janji PNS

2 Kali Ketersediaan aparat

yang mengikuti

pengambilan

200 Orang Kota Makassar 27,100,000.0 APBD Prov 2 Kali 30,000,000.0

3

.

0

0

3

01

.0

0

0

5

0

0

3

Pengelolaan administrasi

izin perkawinan dan izin

perceraian PNS

Jumlah permohonan izin

yang ditangani

10 Permohonan Ketersediaan pemberian

rekomendasi izin kawin

dan izin cerai PNS

100 % Kota Makassar 21,300,000.0 APBD Prov 10 Permohonan 25,000,000.0

3

.

0

0

3

01

.0

0

0

5

0

0

5


kenaikan pangkat

Jumlah usulan yang



6000 Dokumen Ketersediaan layanan

kenaikan pangkat PNS


3

.

0

0

0

3

01

.0

0

0

5

0

0

6


perpindahan PNS

Jumlah penyelesaian

usulan pindah pegawai

yang memenuhi syarat

untuk diproses lebih

lanjut

3857 Dokumen Ketersediaan layanan SK

mutasi pindah pegawai


3

.

0

0

0

3

01

.0

0

0

6

PROGRAM

PENGEMBANGAN

KARIER APARATUR

% Kebutuhan SDM

Aparatur Sipil Negara

sesuai standar yang

telah ditentukan

100 % 1,077,285,000.0 APBD Prov 100 % 925,000,000.0

Jumlah dokumen dan

regulasi pembinaan

karier ASN

1 Dokumen Ketersediaan regulasi

pembinaan karier ASN

80 % 1 Dokumen

Jumlah instrumen

(sistem) pola karier

1 Sistem Ketersediaan sistem pola

karier

80 % 1 Sistem

3

.

0

0

0

3

01

.0

0

0

6

0

0

3

Penataan dalam JPT

secara terbuka di

lingkungan

Pemprov.Sulsel

Jumlah pelaksanaan

pengisian jabatan secara

terbuka

8 Kali Ketersediaan pengisian

dalam jabatan secara

terbuka

100 % Kota Makassar 521,950,000.0 APBD Prov 8 Kali 400,000,000.0

3

.

0

0

0

3

01

.0

0

0

6

0

0

4

Penataan dalam Jabatan

Administrasi sesuai

merit sistem di

lingkungan

Jumlah pelaksanaan

pengisian jabatan secara

merit sistem

8 Kali Ketersediaan pengisian

dalam jabatan

administrasi berbasis

merit sistem


129,500,000.0 APBD Prov 100,000,000.03

.

0

0

0

3

01

.0

0

0

6

0

0

1

Penataan dan

pengelolaan kebijakan

manajemen

kepegawaian

penempatan pegawai

dalam JPT dan Jabatan

Administrasi sesuai

Kota Makassar


yang diakomodir

2 3 4 5 6 8 9 10 11 121 7

Kode


Pemerintahan Daerah



Catatan Penting


Indikator Kinerja

Program/Kegiatan



Target Hasil

Kegiatan

LokasiKebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian

Kinerja

Program/Kegiatan

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

3

.

0

0

0

3

01

.0

0

0

6

0

0

5

Penyelenggaraan

pengambilan

sumpah/janji jabatan

dan pelantikan pejabat

JPT dan JA serta kepala

instansi vertikal di

lingkungan dan di

wilayah kerja

Jumlah pelaksanaan

pengambilan sumpah

8 Kali Ketersediaan

pelaksanaan

pengmabilan sumpah

dalam JPT dan JA


3

.

0

0

0

3

01

.0

0

0

6

0

0

7

Penyelenggaraan ujian

dinas dan ujian

penyesuaian ijazah

Jumlah pelaksanaan

ujian

2 Kali Peningkatan jumlah

aparat yang mengikuti

pelaksanaan ujian dinas

dan ujian penyesuaian

ijazah


3

.

0

0

0

3

01

.0

0

0

6

0

0

8

Pengelolaan izin belajar

dan tugas belajar bagi

PNS Pemprov Sulsel

Jumlah usulan yang



300 Usulan Ketersedian layanan

pengelolaan izin belajar

dan tugas belajar bagi

PNS

100 % Kota Makassar 23,505,000.0 APBD Prov 300 Usulan 25,000,000.0

3

.

0

3

01

.0

0

6

0

0

Penataan PNS dalam

jabatan fungsional

Jumlah penatausahaan

dalam jabatan

1000 SK Ketersediaan SK dalam

jabatan fungsional

100 % Kota Makassar 88,410,000.0 APBD Prov 1000 SK 100,000,000.0

3

.

0

3

01

.0

0

6

0

1

Penyusunan rencana

kebutuhan diklat ASN

Jumlah dokumen

rencana kebutuhan

2 Dokumen Ketersediaan dokumen

rencana kebutuhan


Cakupan pegawai yg

direkrut sesuai dengan

usulan formasi CPNS

100 % 100 %

Cakupan ketersediaan

data dan informasi

kepegawaian

100 % 100 %

3

.

0

3

01

.0

0

7

0

0

Penyusunan analisis

kebutuhan PNS

Jumlah dokumen analisis

kebutuhan PNS

2 Dokumen Ketersediaan dokumen

kebutuhan PNS


3

.

0

0

3

01

.0

0

0

7

0

0

2

Seleksi penerimaan

CPNS / PPPK

Jumlah pelamar CPNS

formasi umum

9000 Orang Ketersediaan CPNS

formasi umum Pemprov

Sulsel

100 % Kota Makassar 143,000,000.0 APBD Prov 9200 Orang 150,000,000.0

Jumlah CPNS yang


diangkat menjadi PNS

150 Orang Ketersediaan

pengangkatan PNS

100 % 150 Orang

Jumlah pelamar yang

lulus dan memenuhi

syarat untuk diangkat

menjadi CPNS/PPK

150 Orang Ketersediaan

pengangkatan

CPNS/PPPK

100 % 150 Orang

3

.

0

3

01

.0

0

7

0

0

Pengelolaan data tata

naskah kepegawaian

Jumlah data PNS yang

dikelola

6000 Dokumen Ketersediaan database

PNS Pemprov Sulsel


3

.

0

3

01

.0

0

7

0

0

Pengelolaan arsip digital

kepegawaian

Jumlah data PNS yang

dikelola

6000 Dokumen Ketersediaan data digital

PNS Pemprov Sulsel


3

.

0

0

3

01

.0

0

0

7

0

0

6

Pengelolaan sistem

informasi manajemen

kepegawaian

Jumlah sistem informasi

yang dikelola

1 Sistem Ketersediaan sistem

informasi kepegawaian

berbasis web


3

.

0

0

3

01

.0

0

5

0

PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

% Pemenuhan

administrasi

perkantoran

100 % 4,523,475,303.0 APBD Prov 100 % 4,795,869,802.96

3

.

0

0

3

01

.0

0

5

0

0

0

1

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

Jumlah biaya tagihan

telepon, air dan listrik

12 Bulan Ketersediaan Jasa

Komunikasi, Sumber

daya air dan listrik

1 Jenis Kota Makassar 60,000,000.0 APBD Prov 12 Bulan 60,000,000.0

Jumlah pajak kendaraan

dinas/operasional Roda

4 yang terbayarkan

10 Unit Ketersediaan Perizinan

Kendaraan

Dinas/Operasional Roda

4

10 Unit 10 Unit

Jumlah pajak kendaraan

dinas/operasional Roda

2 yang terbayarkan

20 Unit Ketersediaan Perizinan

Kendaraan

Dinas/Operasional Roda

2

20 Unit 20 Unit

3

.

0

3

01

.0

5

0

0

0

Penyediaan Jasa Tenaga

Non PNS

Jumlah Jasa Tenaga Non

PNS

32 Orang Peningkatan

Kesejahteraan Non PNS

100 % Kota Makassar 1,100,062,104.0 APBD Prov 32 Orang 1,115,000,000.0

3

.

0

0

3

01

.0

0

5

0

0

0

5

Penyediaan Alat Tulis

Kantor, Barang Cetakan

dan Penggandaan

Jumlah ATK yang

tersedia

60 Jenis ATK Ketersediaan Alat Tulis

Kantor

100 % Kota Makassar 1,109,500,000.0 APBD Prov 60 Jenis ATK 1,200,000,000.0

25,000,000.0 APBD Prov 25,000,000.0

27,250,000.0 APBD Prov 30,000,000.0

3

.

0

0

0

3

01

.0

0

5

0

0

0

2

Penyediaan Jasa

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

580,000,000.0

3

.

0

0

0

3

01

.0

0

0

7

0

0

3

Pengangkatan PNS /

PPPK

Kota Makassar

635,250,000.0 APBD Prov

Kota Makassar

3

.

0

0

0

3

01

.0

0

0

7

PROGRAM

PERENCANAAN DAN

INFORMASI ASN


yang diakomodir

2 3 4 5 6 8 9 10 11 121 7

Kode


Pemerintahan Daerah



Catatan Penting


Indikator Kinerja

Program/Kegiatan



Target Hasil

Kegiatan

LokasiKebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian

Kinerja

Program/Kegiatan

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

3

.

0

0

0

3

01

.0

0

5

0

0

0

6

Penyediaan Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Jumlah komponen

instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor yang

tersedia

100 Unit Ketersediaan Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

100 % Kota Makassar 20,000,000.0 APBD Prov 100 Unit 20,000,000.0

3

.

0

0

3

01

.0

0

5

0

0

0

8

Penyediaan Makanan

dan Minuman

Jumlah biaya jamuan

makan dan minum yang

tersedia

4 Jenis Ketersediaan Makanan

dan Minuman

100 % Kota Makassar 1,175,000,000.0 APBD Prov 4 Jenis 1,275,000,000.0

3

.

0

0

3

01

.0

0

5

0

0

1

0

Rapat-rapat Koordinasi

dan Konsultasi Dalam

dan Luar Daerah

Jumlah perjalanan dinas 175 Kali Peningkatan Jumlah

Koordinasi/Konsultasi

Kedinasan

100 Orang Kota Makassar 1,033,913,199.0 APBD Prov 180 Kali 1,100,869,802.96

3

.

0

0

0

3

01

.0

0

5

1

PROGRAM

PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA

APARATUR

% Pemenuhan sarana

prasarana perkantoran

100 % 1,384,000,000.0 APBD Prov 100 % 1,270,000,000.0

3

.

0

0

3

01

.0

0

5

1

0

0

4

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung

Kantor / Asrama

Jumlah Unit gedung

kantor/asrama yang

dipelihara

1 Unit Ketersediaan gedung

kantor/asrama dalam

kondisi baik


3

.

0

0

0

3

01

.0

0

5

1

0

0

6

Pemeliharaan

Rutin/Berkala dan

Penggantian Suku

Cadang Kendaraan

Jabatan/Dinas

Jumlah kendaraan

jabatan/dinas yang

dipelihara

25 Unit Ketersediaan kendaraan

jabatan/dinas dalam

kondisi baik


3

.

0

0

0

3

01

.0

0

5

1

0

0

9

Pengadaan

Perlengkapan dan

Peralatan Kantor

Jumlah perlengkapan

dan peralatan gedung

kantor yang tersedia

55 Unit Ketersediaan

perlengkapan dan

peralatan gedung kantor

sesuai kebutuhan


3

.

0

0

0

3

01

.0

0

5

1

0

1

0

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan dan

Peralatan Kantor

Jumlah perlengkapan

dan peralatan gedung

kantor yang dipelihara

80 Unit Ketersediaan

perlengkapan dan

peralatan gedung kantor

dalam kondisi baik


Jumlah Sistem

Informasi/Aplikasi yang

dipelihara dan

dikembangkan

3 Sistem

Informasi/Aplikasi

Ketersediaan Sistem

Informasi/Aplikasi yang

terupdate

100 % 3 Sistem

Informasi/Aplikasi

Jumlah Berita/Informasi

yang diposting di

Website

48 Berita/Informasi Ketersediaan

Berita/Informasi yang

dibutuhkan

100 % 48

Berita/Informasi

3

.

0

0

0

3

01

.0

0

5

2

PROGRAM

PENINGKATAN

PERENCANAAN,

PENGANGGARAN DAN

EVALUASI KINERJA

% Keterpenuhan

dokumen perencanaan,

penganggaran dan

pelaporan kinerja tepat

waktu

100 % 270,950,000.0 APBD Prov 100 % 280,000,000.0

3

.

0

0

3

01

.0

0

5

2

0

0

1

Pelaksanaan Forum

Perangkat Daerah

Jumlah Peserta yang

mengikuti Forum

Perangkat Daerah

100 Orang Jumlah Laporan hasil

Forum Perangkat Daerah

1 Laporan Kota Makassar 11,000,000.0 APBD Prov 100 Orang 10,000,000.0

Jumlah Dokumen RKA

dan DPA baik Pokok dan

Perubahan yang

4 Dokumen Ketersediaan Dokumen

Rencana Anggaran PD

Pokok dan Perubahan

4

Dokumen

4 Dokumen

Jumlah Dokumen Renja

dan Perubahan Renja

yang disusun dan

ditetapkan


Rencana 1 Tahunan

2

Dokumen

2 Dokumen

Jumlah Dokumen

Renstra PD yang disusun

dan ditetapkan


Rencana 5 Tahunan

1

Dokumen

0 Dokumen

Jumlah Dokumen

Evaluasi PD yang

tersusun dan dilaporkan


Evaluasi PD setiap

Triwulan

4

Dokumen

4 Dokumen

Jumlah Laporan Data &

Informasi yang

dikumpulkan

1 Laporan Ketersediaan Data dan

Informasi yang

dibutuhkan

100 % 1 Laporan

Jumlah Data dan

Informasi yang

terpublikasi

2 Jenis Ketersediaan Data dan

Informasi yang

dipublikasikan

100 % 2 Jenis

Kota Makassar 117,950,000.0 APBD Prov 100,000,000.03

.

0

0

0

3

01

.0

0

5

2

0

0

4

Pengumpulan dan

Publikasi Data dan

Informasi OPD

APBD Prov 120,000,000.03

.

0

0

0

3

01

.0

0

5

2

0

0

2

Penyusunan dan Evaluasi

Dokumen Perencanaan

dan Penganggaran

Perangkat Daerah

3

.

0

0

0

3

01

.0

0

5

1

0

1

2

Pemeliharaan dan

Pengembangan Sistem

Informasi/Aplikasi/Webs

ite

Kota Makassar 112,000,000.0

Kota Makassar 270,000,000.0 APBD Prov 250,000,000.0


yang diakomodir

2 3 4 5 6 8 9 10 11 121 7

Kode


Pemerintahan Daerah



Catatan Penting


Indikator Kinerja

Program/Kegiatan



Target Hasil

Kegiatan

LokasiKebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian

Kinerja

Program/Kegiatan

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

3

.

0

0

3

01

.0

0

5

2

0

0

5

Penyusunan dan

Pengelolaan

Administrasi Keuangan

Jumlah Laporan


12 Laporan Ketersediaan Laporan


PD

100 % Kota Makassar 30,000,000.0 APBD Prov 12 Laporan 50,000,000.0

3

.

0

0

0

3

01

.0

0

5

3

PROGRAM

PENINGKATAN DISIPLIN

DAN KAPASITAS

SUMBER DAYA

APARATUR

% ASN berkinerja sangat

baik

90 % 318,700,000.0 APBD Prov 90 % 330,000,000.0

3

.

0

0

0

3

01

.0

0

5

3

0

0

2

Pengadaan Pakaian

Dinas dan Pakaian

KORPRI Beserta

Perlengkapannya

Jumlah Pakaian Dinas

dan Pakaian KORPRI

Beserta

Perlengkapannya yang

tersedia

108 Pasang Ketersediaan Pakaian

Dinas dan Pakaian

KORPRI beserta

Perlengkapannya sesuai

kebutuhan

100 % Kota Makassar 90,200,000.0 APBD Prov 110 Pasang 100,000,000.0

3

.

0

0

0

3

01

.0

0

5

3

0

0

3

Pengadaan Pakaian

Dinas Lapangan dan

Pakaian Khusus Hari-hari

tertentu

Jumlah Pakaian Dinas

Lapangan dan Pakaian

Khusus Hari-hari

tertentu yang tersedia

201 Pasang Ketersediaan Pakaian

Dinas Lapangan dan

Pakaian Khusus hari-hari

tertentu sesuai

kebutuhan

100 % Kota Makassar 128,500,000.0 APBD Prov 221 Pasang 130,000,000.0

3

.

0

0

0

3

01

.0

0

5

3

0

0

8

Sosialisasi Peraturan

Perundang-undangan

Jumlah peserta

sosialisasi peraturan

perundang-undangan

300 Orang Peningkatan Jumlah

aparat yang memahami

peraturan perundang-

undangan


13,201,946,303.0 13,231,869,802.96JUMLAH

Documents

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN BADAN KEPEGAWAIAN …bkd.sulselprov.go.id/upload/RENJA_2019_BKD.pdf · Rencana kerja merupakan dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan