STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DALAM PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (GRK)

Oleh: Ir. Akhmad Makchul, MSi. Bappeda Provinsi NTB

ISU TERKAIT PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DI NTB

Lahan kritis Ilegal Logging Tingginya alih fungsi lahan Kerusakan ekosistem hutan, lahan dan pesisir Penurunan kuantitas dan kualitas sumberdaya air. Bencana banjir dan kekeringan

Perubahan Iklim & Pemanasan Global meningkatnya suhu maksimum sebesar 0,70 C dan suhu rata-rata minimum terjadi peningkatan sebesar 1,20 C. Nusa Tenggara Barat merupakan Provinsi dengan kenaikkan suhu sangat tinggi di Indonesia.

Degradasi lingkungan Kemiskinan khususnya di daerah pertanian lahan kering, kawasan sekitar hutan dan pesisir

RPJPD 2005 - 2025

Mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah, yaitu terwujudnya kemampuan dinamis mengembangkan diri dan profesionalisme masyarakat yang didukung kelestarian dan keberlanjutan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta berkembangnya kearifan lokal, sebagai daya mampu keunggulan relatif terhadap wilayah lain.

■ Mewujudkan pembangunan berkelanjutan, yaitu pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam, lingkungan hidup dan sumberdaya buatan bagi keberhasilan pembangunan kesejahteraan generasi masa kini dengan memperhitungkan secara cermat dan bertanggungjawab bagi kelangsungan hidup dan kehidupan generasi mendatang.

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROVINSI NTB

RPJMD 2009 - 2013

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROVINSI NTB

Menumbuhkan Ekonomi Berbasis Sumberdaya Lokal dan Mengembangkan Investasi dengan mengedepankan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan;

Melakukan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Strategis dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

RTRW PROVINSI NTB PROVINSI NTB SEBAGAI

PUSAT PENGEMBANGAN AGROBISNIS DAN PARIWISATA

diwujudkan dalam bentuk : - pusat pengembangan agrobisnis; - kawasan pengembangan pariwisata; - pusat pengembangan kelautan dan

perikanan; - simpul transportasi regional,

nasional dan internasional.

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROVINSI NTB

Program Pembangunan Daerah NTB BERBASIS SDA BERKELANJUTAN

Tahun 2009 – 2013

■ Gerakan NTB Hijau Program Sekolah Hijau dan pengembangan Hutan Cadangan

Energi. ■ Gerakan Ruang Hijau Ruang Hijau merupakan singkatan dari “Ruang Hunian Ideal

(yang dibentuk dengan) Jalan mantap, Air lestari, dan Utilitas yang memadai”

■ Gerakan Kawasan PERMATA Gerakan Kawasan PERMATA adalah suatu upaya PERlindungan

MATa Air (PERMATA) ■ Memantapkan program "Desa Mandiri Pangan“ ■ Pengembangan Desa Mandiri Energi (DME) ■ Pencanangan NTB sebagai Provinsi Bumi Sejuta Sapi. ■ Meluncurkan "Pasar Tani", sebagai model pengembangan pasar

khusus bagi produk unggul ■ Revitalisasi penyuluh pertanian, kehutanan, peternakan,

perkebunan dan perikanan.

Pengurangan pemanasan

global & efek rumah kaca

Pendukung pembangunan

sektor lain Peningkatan

lapangan kerja 400 ribu

orang Penutupan lahan kritis meningkat

315 ribu Ha (HTR, HKm Ha,

HTI, Sylopasture dll

Peningkatan kualitas & kuantitas

sumberdaya air

Peningkatan hasil hutan

bukan kayu & jasa lingkungan

KEBIJAKAN NASIONAL

Peraturan Presiden No. 61, tentang Rencana Aksi Nasional Indonesia untuk pengurangan GRK (RAN-GRK), dapat dianggap sebagai Strategi Pembangunan nasional yang Rendah Emisi.

Peraturan Presiden No.71 sebagai Pelaksanaan Inventarisasi Gas Rumah Kaca tingkat Nasional.

PERGUB 51/2012 Ttg. RAD GRK Provinsi NTB

Ketentuan Umum Ruang Lingkup Kedudukan RAD GRK dlm Kebijakan

Pembangunan Daerah Dokumen RAD Monev RAD GRK Ketentuan Penutup

SUMBER-SUMBER GAS RUMAH KACA (GRK)

Sumber: WRI/WBCSD GHG Protocol Corporate Standard, Chapter 4 (2004).

Jenis – jenis Emisi GRK : CO2, SF6, CH4, N2O, HFCs, PFCs

KAITANNYA DENGAN PERUBAHAN IKLIM, SEKTOR KEHUTANAN DAPAT BERFUNGSI SEBAGAI PENGEMISI KARBON (EMITTER) DAN PENYERAP KARBON

(SINKER),

Sumber : emisi dan serapan GRK untuk sektor Agriculture, Forestry and Land Use (AFOLU) (Sumber: IPCC 2006)

Perubahan iklim merupakan perubahan yang terjadi pada iklim baik secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh aktivitas manusia yang mempengaruhi komposisi dan konsentrasi emisi gas rumah kaca di atmosfir secara global dan berakibat terjadinya variasi iklim alami dalam periode waktu tertentu

Jumlah emisi CO2 di Indonesia tergolong tinggi, yaitu 1,55 ton karbon (5,67 ton CO2 – eq) per kapita. Angka ini dapat mencapai sebesar 3,22 ton karbon per kapita pada tahun 2050 mengikuti pertumbuhan penduduk dan peningkatan PDRM jika tidak dilakukan mitigasi atau kegiatan berjalan seperti biasanya (business as usual). Pada sektor-sektor yang memproduksi emisi CO2 yang tinggi, Pemerintah Indonesia telah mengusulkan untuk mengurangi emisi GRK sampai menjadi 26% pada tahun 2020 (Kesepakatan Internasional Copenhagen, 2009).

Pemerintah daerah dapat berperan serta dalam pengurangan emisi GRK dalam konteks pembangunan berkelanjutan di daerah melalui perencanaan strategis, pembuatan konsensus dan peran koordinasi.

Pemerintah daerah dapat mendorong keterlibatan publik dan swasta untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap dampak perubahan iklim.

Mengapa perlu....??

Sumber Emisi di Provinsi NTB Sektor Pertanian

Sumber emisi (1) emisi metana (CH4), (2) emisi karbondioksida (CO2) dan (3) emisi dinitrogen oksida (N2O).

Sektor Kehutanan

Sumber emisi : lahan kritis, kebakaran hutan, ladang berpindah, penebangan liar dan perambahan hutan serta alih fungsi lahan (land use change).

Sektor Energi

Emisi gas buang dari kendaraan bermotor (60-70%) , industri (10-15% ) dan dari permukiman atau rumah tangga, kebakaran hutan maupun pembakarn sampah (30-35%).

Untuk Provinsi NTB, sumber emisi berasal dari penggunaan bahan bakar untuk pembangkit listrik oleh PLN dan PT. Newmont (pertambangan).

Sektor Transportasi

Sumber emisi berasal dari pembakaran bahan bakar fosil, penggunaan minyak pelumas dan penggunaan refrigeran di sistem pengkondisian udara pada kendaraan.

Sektor Industri

Emisi dari industri : pembakaran bahan bakar untuk melakukan proses produksi

Emisi dari sektor energi : pembakaran bahan bakar untuk menghasilkan listrik

Sektor Pengelolaan Limbah

berasal dari sampah domestik dan limbah cair domestik.

Usulan Mitigasi Energy : Penerapan Program Kemitraan Konservasi Energi Peningkatan efisiensi peralatan rumah tangga. Penyediaan dan Pengelolaan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan

Konservasi Energi Pemanfaatan Kotoran Ternak menjadi energi Pengalihan pemakaian minyak tanah ke LPG secara penuh Penyusunan klasifikasi data potensi dan cadangan panas bumi untuk

ketenagalistrikan dan pemanfaatan langsung energi panas bumi Penetapan wilayah kerja pertambangan (WKP) panas bumi Penyusunan kebijakan tentang panas bumi dan air tanah Penggunaan bahan bakar nabati (BBN) Perhitungan dan pembaruan faktor emisi pada sistem grid

ketenagalistrikan

Transportasi : Pengembangan Pengendalian Analisis Dampak Lalu Lintas/TIC Peremajaan Armada Angkutan Umum Membangun Non Motorized Transport /NMT (Pedestrian dan Jalur

Sepeda) Campaign Education at School Penerapan Manajemen Parkir Penerapan Congestion Charging dan Road Pricing Pelatihan dan Sosialisasi Eco Driving Pengadaan Sistem BRT/semi BRT Pemasangan Converter Kit pada Mobil Dinas Menaikkan Uang Muka Kredit Sepeda Motor dan Pajak Progresif

Kendaraan Pribadi Car Free Day dan Menutup Transportasi Bermotor di Pusat

Keramaian

Usulan Mitigasi

Usulan Mitigasi

Industri Strategi inti Aksi mitigasi yang dicanangkan

untuk sektor industri NTB ini terdiri atas 3 kegiatan inti yakni: (a) Peningkatan Teknologi Proses, (b) Pengusahaan Bahan Bakar Alternatif terutama mengarah ke gasifikasi, dan (c) Peningkatan Efisiensi dan Mutu Proses Produksi.

Usulan Mitigasi Kehutanan Moratorium logging. Penundaan ijin penggunaan kawasan hutan

pada hutan alam. Rehabilitasi hutan dan lahan seluas 63.000

ha/3 tahun. Pengamanan hutan. Penurunan kebakaran hutan. Implementasi NTB Hijau.

Usulan Mitigasi Pertanian (1) Perluasan areal penanaman padi dengan sistem tanpa (sedikit)

penggenangan (sistem SRI-system rice intensification), (2) Pengembangan teknologi pengelolaan lahan tanpa bakar, (3) Penerapan precission farming atau pemupukan sesuai kebutuhan, (4) Penggunaan pupuk organik untuk meningkatkan simpanan karbon

dalam tanah, (5) Pemanfaatan limbah pertanian untuk energi dan pupuk organik, (6) Optimasi lahan pertanian dengan meningkatkan produktivitas dan

indeks pertanaman, termasuk pemanfaatan lahan secara optimal, (7) Perluasan areal pertanian dan perkebunan di lahan tidak produktif/

terdegradasi berkelanjutan melalui tatakelola air dan ameliorasi yang menurunkan emisi GRK,

(8) Pengembangan teknologi biogas dan pakan untuk mengurangi emisi GRK dari ternak, dan

(9) Perluasan penggunaan varietas padi rendah emisi gas CH4.

Usulan Mitigasi Pengelolaan Limbah Penyusunan Perencanaan Pengelolaan Persampahan Minimasi Sampah dengan prinsip 3R Peningkatan Sarana-Prasarana Persampahan Penyusunan Perencanaan Pengelolaan Air Limbah Pembangunan prasarana Waste Water Treatment

Pemukiman Pengendalian Banjir Pengelolaan Badan Air Pemberdayaan Kesehatan Lingkungan dan Masyarakat Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Non-teknis RAD-GRK Sektor Limbah

Upaya MITIGASI MENURUNKAN EMISI 1. Aktivitas mitigasi, mengembalikan fungsi lahan ke fungsi aslinya (terutama

mengembalikan fungsi lahan ke hutan lahan kering primer) akan berpotensi men-squester karbon dalam tubuh tanaman/tanah dalam jumlah yang sangat signifikan (1.030.633 ton CO2/th)

2. Jika 30% lahan penggunaan lain dikembalikan ke fungsi ke pertanian lahan kering campuran dan agroforestry, maka paling tidak akan mengurangi emisi sebesar masing-masing 19.561,8 ton CO2 eq/th (30% dari 65.206 ton/th) dan 13.169,1 ton CO2 eq/th (30% dari 43.897 ton/th)

3. Jika penurunan emisi masing-masing ditargetkan 30% pada perubahan penggunaan lahan ke original landuse ke hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, lahan kering campuran, semak belukar, pertanian lahan kering dan perkebunan, maka diperkirakan akan terjadi pengurangan emisi sebesar 490.632,3 ton CO2/th. Jika angka ini diproyeksi selama 5 tahun pertama dan 5 tahun kedua, maka akan terjadi penurunan emisi sebesar 22% (4.906.323 ton) dari prediksi total emisi tahun 2021, yaitu dari 22.338.825 ton (prediksi emisi tanpa upaya mitigasi) menjadi 17.432.502 ton CO2 eq

Strategi Implementasi

(1) memetakan lembaga-lembaga yang dimiliki Provinsi NTB,

(2) mengidentifikasi sumber dana yang mungkin,

(3) menyusun jadwal implementasi masing-masing usulan aksi mitigasi, dan

(4) strategi sosialisasi aksi mitigasi.

HASIL ANALISIS BAU BASELINE BERBASIS LAHAN

POKJA KEHUTANAN (PERGUB 51 / 2012)

Permasalah : Alih fungsi lahan hutan Analisis Emisi : Total emisi CO2 eq

1.747.754 ton/ha (soft ware abacus, 2012) hasil dari perubahan penggunaan lahan hutan

Lembaga/stakeholders (Kemenhut, Pemda Prov./Kab, Dinas Kehutanan Pertanian, UPT Kemenhut, PDAM, Ponpes,Pengusaha kayu, NGO, PT, Sekolah dan masy

No Original land use (yang berada dalam zona kawasan hutan)

Emisi (ton CO2 eq/Th) ke penggunaan lahan lain

Sumbangan emisi (%)

1 Hutan lahan kering primer 1.030.633 58,97

2 Hutan Lahan Kering Sekunder 282.161 16,14

3 Pertanian Lahan Kering Campur 171.689 9,82

4 Semak Belukar 150.958 8,64

5 Pertanian Lahan Kering 65.206 3,73

6 Perkebunan 43.897 2,51

7 Sawah 2.503 0,14

8 Hutan Mangrove Primer 707 0,04

9 Total Emisi CO2 eq/tahun 1.747.754 100

10 Total Sequestrasi CO2 eq/tahun 258.499

11 Net Emisi CO2 eq/tahun 1.489.255

Jumlah dan sumbangan emisi dari perubahan penggunaan lahan yang dikelompokkan berdasarkan original land use

Sumber Data : SOFTWARE ABACUS