PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH …dprd.jatimprov.go.id/produkhukum/7ca79-PERDA_31...Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka perlu diadakan ponataan

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMURPERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR

NOMOR 31 TAHUN 2000

TENTANG

DINAS PERTANIAN PROPINSI JAWA TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan kelancaran tugas-tugas

Dinas Pertanian Propinsi Jawa Timur agar lebih berdaya guna dan

berhasil guna serta menunjang pelaksanaan Undang-undang

Nomor 22 Tahun 1099 tentang Pemerintahan Daerah dan

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom,

maka perlu diadakan ponataan kembali Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Pertanian srbagaimana diatur dalam Peraturan Daerah

Propinsi Daerah Tingkit I Jawa Timur Nomor 3 Tahun 1979 junctis

Nomor 25 Tahun 1981, Nomor 25 Tahun 1987 dan Nomor 14

Tahun 1991 ;

b. bahwa berdosarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a perlu menetapkan kembali Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Pertanian Propinsi Jawa Timur dengan menuangkan ketentuan-

ketentuannya dalam suatu Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Propinsi Jawa Timur juncto Nomor 18 Tahun 1950 Peraturan

tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-undang Tahun

1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Propinsi Jawa Timur

(Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32);

Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 1

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah ((Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran

Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3851);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000

Nomor 165);

6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik

Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk

Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah

dan Rancangan Koputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun

1999 Nomor 70).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN KAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR.

MGMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TENTANG DINAS

PERTANIAN PROPINSI JAWA TIMUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

a. Pemerintah Propinsi, adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur;


b. Gubernur, adalah Gubernur Jawa Timur;

c. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur;

d. Dinas Pertanian, adalah Dinas Pertanian Propinsi Jawa Timur;

e. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Pertanian Propinsi Jawa Timur;

f. Wakil Kepala Dinas, adalah Wakil Kepala Dinas Pertanian Propinsi

Jawa Timur;

g. Pertanian; adalah semua macam/jenis tanaman padi,

palawija, hortikultura dan segala macam aspeknya ;

h. Tanaman Padi, adalah meliputi jenis tanaman padi di sawah dan di

tegal;

i. Tanaman Palawija, adalah meliputi jenis tanaman jagung, tanaman

kacang-kacangan dan tanaman umbi-umbian ;

j. Tanaman Hortikultura, adalah meliputi jenis tanaman buah,

tanaman sayuran, tanaman hias dan tanaman obat.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) Dinas Pertanian mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana

Pemerintah Propinsi di bidang pertanian ;

(2) Dinas Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Pertanian mempunyai tugas melaksanakan kewenangan

desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang pertanian.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

3, Dinas Pertanian mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang

ditetapkan oleh Gubernur;

b. pelaksanaan pengumpulan dan analisa data, identifikasi

dan perumusan program, evaluasi dan pengendalian serta

penyiapan dan pelayanan informasi;


c. penyusunan perencanaan kebutuhan sarana produksi, permodalan,

pemanfaatan air irigasi dan rehabilitasi pengembangan

lahan, pengolahan hasil dan pengelolaan lingkungan serta

pemasaran dan pengembangan usaha ;

d. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia

pertanian, pengembangan penyuluhan pertanian dan sarana

penyuluhan pertanian ;

e. penyusunan rervana produksi dan pengembangan tanaman

serealia, kacang-kacangnn dan umbi-umbian melalui penyiapan

paket teknologi yang tepat, perlindungan tanaman pangan dan

pengembangan perbenihan tanaman pangan ;

f. penyiapan bahan pembinaan peningkatan produksi tanaman buah,

tanaman sayuran, tanaman hias dan tanaman obat, perlindungan

hortikultura sortn pengembangan perbenihan hortikultura ;

g. pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan ;

h. pelaksanaan pvngelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian terdiri atas :

a. Kepala Dinas ;

b. Wakil Kepala Dinas ;

c. Bagian Tata Usaha ;

d. Sub Dinas Penyusunan Program ;

e. Sub Dinas Sarana Prasarana dan Usaha Pertanian ;

f. Sub Dinas Pengembangan Sumberdaya Manusia dan

Penyuluhan Pertanian ;

g. Sub Dinas Produksi Tanaman Pangan ;

h. Sub Dinas Produksi Hortikultura ;

i. Kelompok Jabatan Fungsional ;

j. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;


(2) Bagian Tata Usaha dan masing-masing Sub Dinas dipimpin oleh

seorang Kepala Bagian dan Kepala Sub Dinas yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas mompunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi,

pengawasan dan pengendalian teknis dalam penyelenggaraan

kegiatan di bidang pertanian.

Pasal 7

Wakil Kepala Dinas mernpunyai tugas :

a. mewakili Kepula Dinas apabila Kepala Dinas berhalangan ;

b. memimpin ketjiataan pengawasan intern Dinas ;

c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Bagian Tata Usaha mernpunyai tugas melaksanakan pengelolaan

administrasi umum, keuangan, kepegawaian, tata laksana, dan

perlengkapan.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

8, Bagian Tata Usaha mernpunyai fungsi:

a. pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan dan

mengurus kebersihan serta keamanan kantor;

b. pengelolaan administrasi keuangan ;

c. pengelolaan administrasi kepegawaian ;


d. penyusunan peraturan perundang-undangan, pembinaan

organisasi dan tatalaksana ;

e. pengelolaan administrasi perlengkapan perkantoran ;

f. pelaksanaan tuyas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

(1) Bagian Tata Usaha terdiri atas :

a. Sub Bagian Umum ;

b. Sub Bagian Keuangan ;

c. Sub Bagian Kepegawaian ;

d. Sub Bagian Perlengkapan ;

(2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Seorang Kepala Sub

Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada

Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

(1) Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :

a. melakukan pengelolaan urusan surat menyurat,

pengetikan, penggandaan dan tata usaha kearsipan ;

b. mengawasi administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas

keprotokolan ;

c. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan Kantor dan

mempersiapkan penyelenggaraan rapat dinas ;

d. melakukan kogiatan hubungan masyarakat;

e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bagian Tata Usaha.

(2) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

a. menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka

penyusunari anggaran keuangan ;

b. melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pengelolaan

dan pembayaran gaji Pegawai;

c. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan

pengelolaan keuangan ;

d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bagian Tata Usaha ;


(3) Sub Bagian Kepegawaian, mempunyai tugas :

a. menyelenggarakan tata usaha kepegawaian ;

b. menyiapkan bahan penyusunan formasi pegawai dan

perencanaan pegawai;

c. mengelola administrasi tentang kedudukan dan hak pegawai

serta kesejahteraan pegawai;

d. menyusun dan menerbitkan surat-surat Keputusan yang

dikeluarkan oleh Dinas ;

e. menghimpun dan menyusun dokumentasi peraturan perundang

undangan serta mengelola perpustakaan ;

f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bagian Tata Usaha ;

(4) Sub Bagian Perlengkapan, mempunyai tugas :

a. merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana dalam rangka

kelancaran pelaksanaan tugas ;

b. menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam

rangka menyusun rencana kebutuhan perlengkapan kantor;

c. melakukan pengelolaan barang-barang inventaris ;

d. melakukan perawatan dan perbaikan terhadap peralatan dan

perlengkapan ;

e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Sub Dinas Penyusunan Program

Pasal 12

Sub Dinas Penyusunan Program mempunyai tugas mengumpulkan

dan menganalisa data, evaluasi dan pengendalian, identifikasi dan

perumusan program serta penyiapan dan pelayanan informasi.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 12, Sub Dinas Penyusunan Program mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan perencanaan umum, program dan

anggaran pembangunan ;


b. penyelenggaraan pengumpulan, pemutakhiran, penyimpanan

data ;

c. penyelenggaraan kajian serta hasil pelaksanaan dan

manfaat program ;

d. penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi dan penyusunan

anggaran;

e. penyusunan pengembangan data dasar perencanaan ;

f. penyediaan bahan informasi pelaksanaan pembangunan

pertanian ;

g. pelaksanaan tuyas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

(1) Sub Dinas Penyusunan Program terdiri atas :

a. Seksi Pengumpulan dan Analisa Data ;

b. Seksi Identifikasi dan Perumusan Program ;

c. Seksi Evaluasi dan Pengendalian ;

d. Seksi Penyiapan dan Pelayanan Informasi;

(2) Masing-masing, Seksi dipimpin oleh scoring Kopala Seksi yang

berada dibawah dan bertanggung jawab kopada Kepaia Sub Dinas

Penyusunan Program.

Pasal 15

(1) Seksi Pengumpulari dan Analisa Data, mempunyai tugas :

a. menghimpun, mengelola, menyajikan dan mendokumentasikan

data statistik pertanian ;

b. melaksanakan bimbingan teknis pengambilan ubinan,

pencatatan luas panen data statistik pertanian lainnya ;

c. membuat ramalan perhitungan angka produksi di tingkat

daerah;

d. menyusun rencana sasaran produksi dan luas panen

padi palawija dan hortikultura ;

e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepaia Sub

Dinas Penyusunan Program ;

(2) Seksi Identifikasi dan Perumusa'n Program, mempunyai tugas :

a. melaksanakan penelaahan, analisa, mengidentifikasi

pelaksanaan pembangunan pertanian ;


b. menghimpun, menampung usulan kegiatan dari daerah maupun

dari pusat serta instansi terkait;

c. mempersiapkan bahan-bahan untuk perumusan dan

penyusunan program serta kegiatan pembangunan pertanian ;

d. menyusun rencana/program operasional kegiatan

pembangunan pertanian ;

e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepaia Sub

Dinas Penyusunan Program ;

(3) Seksi Evaluasi dan Pengendalian, mempunyai tugas :

a. melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan


b. mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian program dan

kegiatan pembangunan pertanian ;

c. menyusun laporan hasil-hasil pelaksanaan program dan


d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepaia Sub

Dinas Penyusunan Program;

(4) Seksi Penyiapan dan Pelayanan Informasi, mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan dan penyusunan informasi pembangunan

pertanian ;

b. menyiapkan penggandaan dan penyebaran informasi


c. melakukan pelayanan kebutuhan informasi pembangunan

pertanian;

d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub

Dinas Penyusunan Program.

Bagian Kelima

Sub Dinas Sarana-Prasarana Dan Usaha Pertanian

Pasal 16

Sub Dinas Sarana Prasarana dan Usaha Pertanian mempunyai tugas

menyusun perencanaan kebutuhan sarana produksi, permodalan,

pemanfaatan air irigasi dan rehabilitasi pengembangan lahan,

pengolahan hasil dan pengelolaan lingkungan serta pemasaran dan

pengembangan usaha.


Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16, Sub Dinas Sarana Prasarana dan Usaha Pertanian

mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan program pengembangan

sarana prasarana dan usaha pertanian ;

b. penyiapan bahan penetapan, pembinaan, peredaran,

pengawasan, penggunaan, ponyimpanan, pemusnahan pupuk

dan pestisida ;

c. penyiapan lahan penetapan, pembinaan, peningkatan,

pengembangan permodalan dan perkreditan ;

d. penyiapan bah.m penetapan, pembinaan, peningkatan,

penyediaan, pengembangan, perekayasaan, rancang bangun

prototype, modifikasi alat dan mesin pertanian ;

e. penyiapan bahan penetapan, pembinaan, peningkatan,

pengelolaan lahan basah dan kering ;

f. penyiapan bahan penetapan, pembinaan, peningkatan

pengembangan pengolahan hasil dan membantu pengelolaan

lingkungan ;

g. peningkatan daya saing pemasaran produk hasil baik dalam

bentuk produk primer maupun produk olahan di pasar domestik

dan pemasaran global;

h. peningkatan nilai tambah produk petani dan pelaku agribisnis

lainnya serta pengembangan usaha pertanian ;

i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 18

(1) Sub Dinas Sarana Prasarana dan Usaha Pertanian terdiri atas :

a. Seksi Sarana Produksi dan Permodalan ;

b. Seksi Pemanfaatan Air Irigasi dan Rehabilitasi Pengembangan

Lahan ;

c. Seksi Pengolahan Hasii dan Pengelolaan Lingkungan ;

d. Seksi Pemasaran dan Pengembangan Usaha ;

(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas

Sarana Prasarana dan Usaha Pertanian.


Pasal 19

(1) Seksi Sarana Produksi dan Permodalan, mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan pembinaan, dalam hal penetapan petunjuk

operasional dan bimbingan penerapan sarana produksi;

b. menyiapkan perencanaan kebutuhan, menetapkan standart

mutu, pengawasan terhadap peredaran sarana produksi;

c. menyusun pedoman inventarisasi jenis, merk sarana produksi

yang terdaftar dan melaksanakan proses perizinan, serta

penyebarluasan informasi jenis sarana produksi yang terdaftar;

d. menyiapkan bahan pembinaan rancang bangun, modifikasi

prototype alat dan mesin pertanian, bimbingan teknis

pengembangan perbengkelan pengrajin dan pabrikan ;

e. menetapkan standard teknis, standard pengujian dan

melakukan pengkajian, evaluasi serta ujicoba alat serta mesin

pertanian ;

f. melakukan kerjasama dengan sumber permodalan untuk

pengembangnn agribisnis dan melakukan sosialisasi

sumber permodalan serta melakukan pemantauan terhadap

penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian kredit;

g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub

Dinas Sarana Prasarana dan Usaha Pertanian ;

2. Seksi Pemanfaatan Air Irigasi dan Rehabilitasi Pengembangan

Lahan, mempunyai tugas :

a. memfasilitasi bimbingan pemanfaatan air irigasi dan rehabilitasi

pengembanyan lahan ;

b. memfasilitasi bimbingan teknis perancangan kebutuhan

dan ketersediaan air irigasi dan lahan pertanian ;

c. memfasilitasi bimbingan, penumbuhan, pengembangan dan

pemberdayaan petani pemakai air;

d. memonitoring dan mengevaluasi di bidang optimasi air irigasi

dan lahan pertanian, rehabilitasi dan peningkatan jaringan

irigasi ditingkat usahatani dan rehabilitasi pengembangan lahan

serta pengkajian iklim ;

e. memfasilitasi bimbingan, pengembangan dan pemeliharaan

serta pemanfaatan sumber-sumber air di tingkat usaha tani;


f. menyiapkan bahan penyusunan perancangan

pengembangan teknologi dibidang rehabilitasi pengembangan

lahan ;

g. memfasilitasi bimbingan pengembangan dan pemeliharaan

prasarana konservasi air di lahan usahatani dan lahan marginal;

h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub

Dinas Sarana Prasarana dan Usaha Pertanian ;

(3) Seksi Pengolahan Hasil dan Pengelolaan Lingkungan, mempunyai

tugas :

a. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan industri

pengolahan hasil di sentra-sentra produksi baik skala

home industri, skala menengah dan skala besar;

b. meningkatkan daya saing produk hasil pertanian, pasar

domestik dan pasar global;

c. mengembaiujkan standarisasi teknis dalam penerapan

managemen mutu lingkungan melalui konservasi dan

rehabilitasi sumber daya alam ;

d. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan industri

pertanian terwawasan lingkungan ;

e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub

Dinas Sarana Prasarana dan Usaha Purtanian .

(4) Seksi Pemasaian dan Pengembangan Usaha. mempunyai tugas:

a. menyiapkan bahan pembinaan, penetapan petunjuk operasional

bimbingan dan memantau analisis serta penyebaran informasi

pasar;

b. mengembangkan sistim informasi pasar, promosi produk

pertanian baik domestik maupun global;

c. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan usaha serta

kelembagaan usaha di pedesaan ;

d. melakukan pembinaan kemitraan usaha dan mendorong

investasi di bidang agrobisnis ;

e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub

Dinas Sarana Prasarana dan Usaha Pertanian.


Bagian Keenam

Sub Dinas Pengembangan Sumber Daya Manusia

dan Penyuluhan Pertanian

Pasal 20

Sub Dinas Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penyuluhan

Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber

daya manusia pertanian, pengembangan penyuluhan dan sarana

penyuluhan.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20,

Sub Dinas Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penyuluhan

Pertanian mempunyai fungsi :

a. persiapan bahan pelaksanaan pengkajian. metodologi dan sistem

kerja penyuluhan ,

b. penyiapan bahan pelatihan bagi petugas ;

c. penyiapan bahan, pengadaan, penyebaran dan

pengembangan materi penyuluhan ;

d. pengadaan sarona penyuluhan pertanian;

e. penyiapan bahan identifikasi dan penyusunan program penyuluhan

pertanian;

f. penyiapan bahan dan pelaksanaan supervisi penyuluhan pertanian;

g. penyusunan dan pelaksanaan pengkajian sumber daya manusia

pertanian ;

h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 22

(1) Sub Dinas Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penyuluhan

Pertanian terdiri atas :

a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian ;

b. Seksi Pengembangan Penyuluhan Pertanian ;

c. Seksi Pengembangan Sarana Penyuluhan Pertanian.


(2) Masing-masing Seksi dipirnpin oleh Seorang Kepala Seksi yang


Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penyuluhan Pertanian.

Pasal 23

(1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian,

mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan dan materi pelatihan ;

b. menyiapkan dan melaksanakan pelatihan ;

c. melaksanakan evaluasi pelaksanaan pelatihan ;

d. melaksanak.m pengkajian sumberdaya manusia pertanian dan

pengkajian penyelenggaraan penyuluhan pertanian ;

e. melaksanakiin pengkajian kerjasama/kemitraan.

f. melaksanak.m tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub

Dinas Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penyuluhan

Pertanian.

(2) Seksi Pengembangan Penyuluhan Pertanian, mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan identifikasi dan penyusunan program

penyelenggaraan penyuluhan pertanian ;

b. menyiapkan identifikasi dan penyusunan faktor penentu ;

c. menyiapkan dan melaksanakan supervisi

penyelenggaraan penyuluhan pertanian ;

d. menetapkan standard metode penyuluhan ;

e. menetapkan standard pelayanan teknis kepada para penyuluh

pertanian ;

f. menyiapkan standart bahan dan evaluasi metodologi dan sistem

kerja penyuluhan ;

g. melaksanakun tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub

Dinas Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Penyuluhan

Pertanian.

(3) Seksi Pengembangan Sarana Penyuluhan Pertanian, mempunyai

tugas:

a. menyiapkan bahan identifikasi, penyusunan, pengadaan dan

penyebaran materi penyuluhan pertanian ;


b. menyiapkan bahan, pengadaan dan pengalokasian sarana

penyuluhan pertanian ;

c. melaksanakan pelayanan sarana penyuluhan kepada para

penyuluh pertanian ;

d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sub Dinas

Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penyuluhan

Pertanian.

Bagian Ketujuh

Sub Dinas Produksi Tanaman Pangan

Pasal 24

Sub Dinas Produksi Tanaman Pangan mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan rencana produksi dan pengembangan

tanaman serealia, kacang-kacangan dan umbi-umbian melalui

penggunaan paket teknologi yang tepat, perlindungan tanaman

pangan dan pengembangan perbenihan tanaman pangan.

Pasal 25


Sub Dinas Produksi Tanaman Pangan, mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan penetapan kebijaksanaan tentang

pengembangan, pendayagunaan lahan dan jenis tanaman pangan ;

b. penyiapan bahan pembinaan penyediaan benih, pembinaan

penangkar, produsen dan pedagang benih serta pengelolaan balai

benih;

c. penyiapan bnhan penetapan petunjuk operasional pengendalian,

pemantauan, peramalan, pemetaan serangan, penganalisaan dan

rekomendasi teknologi pengendalian serta penanggulangan explosi

organisme pengganggu tumbuhan ;

d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 26

(1) Sub Dinas Produksi Tanaman Pangan terdiri atas :

a. Seksi Serelia ;

b. Seksi Kacang-kacangan dan Umbi-umbian ;


c. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan ;

d. Seksi Pengrrnbangan Perbenihan Tanaman Pangan ;

(2) Masing-masinig Seksi dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi yang

berada di baw.ih dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas

Produksi Tanaman Pangan.

Pasal 27

(1) Seksi Serealia. rnempunyai tugas :

a. menyusun rencana produksi tanaman serealia ;

b. menyiapkan paket teknologi maju spesifik lokasi yang

berwawasan lingkungan ;

c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub

Dinas Produksi Tanaman Pangan ;

(2) Seksi Kacang-kacangan dan Umbi-umbian, rnempunyai tugas :

a. menyusun rencana pengembangan tanaman kacang-kacangan

dan umbi-umbian sesuai dengan sumberdaya potensi wilayah ;

b. menyiapkan paket teknologi maju, spesifik lokasi yang

berwawasan lingkungan ;



(3) Seksi Perlindungan Tanaman Pangan rnempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan pemantauan, peramalan dan pemetaan

serangan organisme pengganggu tumbuhan ;

b. menyiapkan bahan pembinaan operasional pengendalian,

menganalisa dan merekomendasi teknologi pengendalian serta

penanggulangan explosi organisme pengganggu tumbuhan ;



(4) Seksi Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan, mempunyai

tugas:

a. melaksanakan bimbingan tentang pengadaan,

perbanyakan, penyimpanan dan pendistribusian benih sumber;

b. melaksanakan fasilitasi bimbingan tentang pengembangan dan

pemanfaatiin benih berlabel;


c. melaksanakan bimbingan dan pembinaan penangkar, produsen

dan pedagang benih serta pembinaan pengelolaan balai benih ;


Dinas Produksi Tanaman Pangan.

Bagian Kedelapan

Sub Dinas Produksi Hortikultura

Pasal 28

Sub Dinas Produksi Hortikultura mempunyai tugas membina

peningkatan produksi tanaman buah dan tanaman obat, tanaman

sayuran dan tanaman hias dan perlindungan hortikultura serta

pengembangan perbenihan hortikultura.

Pasal 29


Sub Dinas Produksi Hortikultura, mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan-bahan untuk penyusunan program kegiatan

pengembangan hortikultura dan pembinaan gizi keluarga ;

b. pelaksanaan fasilitasi bimbingan teknis dalam bidang peningkatan

pengembangan produksi dan kualitas hasil hortikultura ;

c. penyiapan bahan penetapan kebijaksanaan di bidang

pengembangan tanaman buah, sayuran, tanaman hias dan

tanaman obat serta pemantauan dalam penerapannya ;

d. penyiapan bahan pembinaan tentang penyediaan dan penyaluran,

pemanfaatan dan pembinaan penangkar, produsen dan pedagang

benih horiikultura serta pengelolaan balai benih ;

e. penyiapan bahan dan pelaksanaan pemantauan, penilaian,

evaluasi dan pelaporan tentang penyediaan dan penyaluran benih

hortikultura;

f. penyiapan bahan pengamatan dan peramalan serangan organisme

pengganggu tumbuhan hortikultura ;

g. penyiapan bahan penetapan petunjuk operational pemantauan

peramalan, pemetaan serangan, penganalisaan dan rekomendasi

teknologi pengendalian serta penanggulnngan explosi organisme

pengganggu tumbuhan;


h. pelaksanaan tuyas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas .

Pasal 30

(1) Sub Dinas Produksi Hortikultura, terdiri atas :

a. Seksi Tanarnan Buah dan Tanaman Obat;

b. Seksi Tanaman Sayuran dan Tanaman Hias ;

c. Seksi Perlindungan Hortikultura ;

d. Seksi Pengembangan Perbenihan Hortikuitura ;

(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi yang


Produksi Hortikultura.

Pasal 31

(1) Seksi Tanaman Buah dan Tanaman Obat, mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan pemantauan kegiatan pengembangan

tanaman buah dan tanaman obat serta usaha perbaikan gizi

keluarga ;

b. melaksanakan fasilitasi bimbingan dan pembinaan teknis

pengembanyun produksi tanaman buah dan tanaman obat;

c. melaksanakan evaluasi dan menyajikan laporan pengembangan

tanaman buah dan tanaman obat;


Dinas.

(2) Seksi Tanaman Sayuran dan Tanaman Hias, mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan pemantauan kegiatan pengembangan

tanaman sayuran dan tanaman hias serta usaha perbaikan gizi

keluarga ;

b. melaksanakan fasilitasi bimbingan dan pembinaan teknis

pengembangan produksi tanaman sayuran dan tanaman hias ;

c. melaksanakan evaluasi dan menyajikan laporan pengembangan

tanaman sayuran dan tanaman hias ;


Dinas Produksi Hortikultura.


(3) Seksi Perlindungan Hortikultura, mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan pemantauan, pengawasan dan peramalan

serta pemetaan serangan organisme pengganggu tumbuhan ;

b. menyiapkan bahan penetapan petunjuk operasional

pengendalian pemantauan, peramalan, pemetaan serangan,

penganalisaan dan rekomendasi teknologi pengendalian

serta penanggulangan explosi organisme pengganggu

tumbuhan ;

c. melaksanakan evaluasi dan menyajikan laporan perkembangan

serangan organisme pengganggu tumbuhan ;



(4) Seksi Pengembangan Perbenihan Hortikultura, mempunyai tugas :

a. menyiapkan penetapan pedoman dan bahan pemantauan

pembinaan perbanyakan dan penyaluran benih hortikultura ;

b. melaksanakan fasilitasi bimbingan teknis tentang perbanyakan

dan penyaluran benih hortikultura ;

c. melaksanakan sosialisasi pola perbanyakan benih berlabel,

klonal dan berkel.is untuk benih hortikultura melalui forum

perbenihan, pelatihan penangkar dan magang ;

d. melaksanakan fasilitasi bimbingan dan pembinaan penangkar,

produsen dan pedagang benih serta pembinaan pengelolaan

balai benih ;

e. menyiapkan bahan pemantauan dan melaksanakan

evaluasi serta pelaporan tentang perbanyakan dan

penyaluran benih hortikultura ;

f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub


Bagian Kesembilan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 32

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas teknis Dinas Pertanian sesuai bidang keahlian dan

ketrampilan.


Pasal 33

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal

32, terdiri atas sejumlah pegawai dalam jeniang Jabatan

Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan

bidang keahliannya ;

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dikoordinasikan oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang

ditunjuk oleh Gubernur dan dalam melaksanakan tugasnya

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;

(4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

diatur sesuai dongan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesepuluh

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 34

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pertanian adalah Unsur

Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dalam melaksanakam fungsi

pelayanan di bidang pertanian.

Pasal 35

UPTD sebagaiman.i dimaksud dalam Pasal 34, terdiri atas :

a. Balai Benih Induk Padi di Labruk Lumajang ;

b. Balai Benih Induk Palawija di bedali Lawang ;

c. Balai Benih Induk Hortikultura di Nongkojajar Pasuruan ;

d. Balai Teknologi Pertanian di Bedali Lawang ;

e. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan

Hortikultura di Surabaya ;

f. Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura di Surabaya.


Pasal 36

Susunan Organisasi Balai Benih Induk Padi di Labruk Lumajang, Balai

Benih Induk Palawija di Bedali Lawang dan Balai Benih Induk

Hortikultura di Nongkojajar Pasuruan, sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 35 huruf a, b dan c, terdiri atas :

a. Kepala Balai;

b. Sub Bagian Tat.i Usaha ;

c. Seksi Produksi

d. Seksi Sarana Piasarana ;

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 37

Susunan Organisasi Balai Teknologi Pertanian di Bedali Lawang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 pada huruf cf, terdiri atas :

a. Kepala Balai;

b. Sub Bagian Tata Usaha ;

c. Seksi Pengembangan Teknologi;

d. Seksi Pemanfaatan Paket Teknologi;


Pasal 38

Susuna Organisasi Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman

Pangan dan Hortikultura, Balai Proteksi Tanaman Pangan dan

Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 pada huruf e dan

f, terdiri atas :

a. Kepala Balai;

b. Sub Bagian Tata Usaha ;

c. Seksi Pelayanan Teknis ;

d. Seksi Sarana-Prasarana ;


Pasal 39

(1) Masing-masincj Balai dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang

dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala

Dinas ;


(2) Sub Bagian T.ito Usaha dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala

Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi yang berada di bawah

dan bertanggung j.iwab kepada Kepala Balai;

Pasal 40

Uraian tugas dan fungsi masing-masing Balai akan ditetapkan lebih

lanjut dalam Keputusan Gubernur.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 41

Semua Unit Kerja di lingkungan Dinas Pertanian dalam melaksanakan

tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan

sinkronisasi.

Pasal 42

(1) Setiap Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Dinas Pertanian,

berkewajiban memimpin bawahannya masing-masing dan

memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanan tugas

bawahan ;

(2) Setiap Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Dinas Pertanian wajib

menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada

atasannya ;

(3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Unit Korja dari

bawahan, wajib diolah d.in dipergunakan sebagai bahan

penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan;

(4) Setiap laporan disampaikan kepada Pejabat lain yang secara

fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 43

(1) Dalam rangka koordinasi dan pemberian bimbingan kepada

bawahan setiap pimpinan Unit Kerja mengadakan rapat berkala ;

(2) Setiap Pimpinan Unit Kerja wajib rnengawasi bawahannya dan

mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 44

(1) Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan

oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat

atas usul Sekretarls Daemh sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku ;

(2) Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas, Kepala UPTD, Kepala Sub

Bagian, Kepala Seksi, diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur

darl Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala

Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana tercantum

dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Ofiorah ini

Pasal 46

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Propinsi

Jawa Timur Nomor 3 Tahun 1979 junctis Nomor 25 Tahun 1981,

Nomor 25 Tahun 1987 dan Nomor 14 Tahun 1991 tentang Dinas

Pertanian Tanaman Pangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa

Timur serta Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur

Nomor 1 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit

Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Tanaman Pnngan Propinsi Jawa

Timur dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 47

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang

mengenai pelaksanaanyai akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam

Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya

pada tanggal 18 Desember 2000

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd.

IMAM UTOMO. S


Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 2 Januari

2001 Nomor 5 Tahun 2001 Seri D.

A.n. GUBERNUR JAWA TIMUR

Sekretaris Daerah

ttd.

Drs. SOENARJO, MSi

Pembina Utama Madya

NIP 510 040 479









PENJELASANATAS

PERATURAN DAERAH PROPINSIJAWA TIMUR NOMOR 31 TAHUN 2000

TENTANG

DINAS PERTANIAN PROPINSI JAWA TIMUR

I. PENJELASAN UMUM

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian sebagaimana diatur dalam Peraturan

Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 14 Tuhun 1991, perlu disesuaikan

dengan materi sebagaimana diatur dalam Undung-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

Kewenangan Propinsi sesuai dengan kedudukannya sebagai Daerah Otonom meliputi

penyelenggaraan kewenangan pemerintahan Otonom yang bersifat lintas Kabupaten/Kota

dan kewenangan Pemerintahan bidang lainnya, sedangkan kewenangan Propinsi sebagai

wilayah administrasi merupakan pelaksanaan kewenangan Pemerintah yang didekonsentrasi

kepada Gubernur.

Untuk rincian kewenangan Propinsi di bidang Pertanian sebagaimana diatur dalam Pasal 3

ayat (5) angka 1 terdiri atas :

a. Penetapan Standar pelayanan minimal dalam bidang pertanian yang wajib

dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota ;

b. Penetapan Standar pembibitan/perbenihan pertanian ;

c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumberdaya inanusia aparat pertanian teknis

fungsional, ketrampilan dan pendidikan dan latihan kejujuran tingkat menengah ;

d. Promosi ekspor komoditas pertanian pertanian unggulan daerah Propinsi;

e. Penyediaan dukungan kerjasama antar Kabupaten dalam bidang Pertanian ;

f. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama penyakit di bidang pertanian

lintas Kabupaten/Kota;

g. Pengaturan penggunaan bibit pertanian ;

h. Penetapan kawasan pertanian terpadu Kuiasarkan kesepakatan dengan Kabupaten/Kota

.

i. Pelaksanaan penyelidikan penyakil di bidang I'uianian Imtas Kabupaten/Kota ;


j. Penyediaan dukungan pengendalian eradikasi organisme pengganggu tumbuhan, hama

dan penyakit di bidang Pertanian ;

k. Pengaturan penggunaan air irigasi ;

l. Pemantauan, peramalan dan pengendalian serta penenggulangan eksplosi organisme

pengganggu tuinbuhan dan penyakit di bidang Pertanian.

Sehubungan dengair hal tersebut, maka dalam rangka meningkatkan daya guna dan

hasil guna pelaksanaan kegiatan pembangunan bidang pertanian dan sejalan dengan

pelaksanaan Umdang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan

Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom maka perlu dibentuk Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Dinas Pertanian dtsesuaikan dengan Peraturan-peraturan tersebut diatas.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 dan 2 :

Pasal 3 :

Pasal 4 huruf a sampai :

dengan huruf d

huruf e :

Pasal 5 sampai dengan 14 :

Pasal 15 ayat (1) huruf a :

huruf b :

huruf c sampai :

dengan e

ayat (2) sampai :

dengan (4)

Cukup jelas

Yang dimaksud dengan tugas Gubemur termasuk juga

kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh

Kabupaten/Kota.

Cukup jelas

Yang dimaksud dengan tanaman serealia adalah tanaman

padi-padian, jagung sorghun dan gandum.

Cukup jelas

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan ubinan adalah prakiraan hasil produksi

per hektar padi dan palawija dengan mengambil contoh petak

seluas 2,5 x 2,5 meter.

Cukup jelas.

Cukup jelas.


Pasal 16 huruf a :

Pasal 17 huruf a :

huruf b :

huruf c :

huruf d :

huruf c sampai :

dengan i

Pasal 18

:


sampai dengan c

huruf d :

huruf e :

Yang dimaksud sarana produksi adalah segala jenis bahan

dan alat yang digunakan dalain proses produksi pertanian

seperti benih, pupuk, pestisida serta alat dan mesin pertanian.

Yang dimaksud dengan pengelolaan lingkungan adalah

lingkungan disekitur usaha pertanian yang meliputi sawah

irigasi, tadah hujan, legal dan pekarangan serta usaha tndustri

pengelolaan hasil pertanian di pedesaan.

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan pestisida adalah zat atau senyawa

kimia, zat pengatur dan perangsang tumbuh, bahan lain serta

organisme renik atau virus yang digunakan untuk melakukan

perlindungan tanaman.

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan perekayasaan adalah

pengembangan/penelitian atau membuat baru alat dan mesin

pertanian yang disesuaikan kondisi lingkunga atau daerah

setempat.

Yang dimaksud dengan rancang bangun .prototype adalah

merakit kembali yang sudah dimodofikasi, sesuai type

peralatan (bentuk peralatan).

Yang dimaksud dengan modifikasi alat dan mesin pertanian

adalah merubah bentuk, menambah atau mengurangi alat

dan mesin pertanian yang disesuaikan dengan kondisi

keadaan di lapang/kondisi daerah.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukupjelas.

Yang dimaksud dengan modifikasi prototype alat dan mesin

pertanian adalah merakit kembali, merubah bentuk,

menambah atau mengurangi alat dan mesin pertanian yang

sesuaikan dengan kondisi keadaan di lapang/kondisi daerah.

Yang dimaksud dengan standard teknis adalah standard

minimal yang harus dipenuhi dari persyaratan teknis yang


huruf f dan g :

ayat (2) huruf a sampai :

dengan f

huruf g :

huruf h :

ayat (3) huruf a dan b :

huruf c :

huruf d dan e :

ayat (4) :

Pasal 20 :

Pasal 21 huruf a :

huruf b sampai :

dengan h

Pasal 22 dan 24 :

Pasal 25 huruf a dan b :

huruf c :

ditetapkan.

Yang dimaksud dengan standard pengujian adalah standard

yang mengacu pada standard Nasional tentang prosedur cara

uji dan persyaratan teknis minimum.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan prasarana konservasi air adalah

bangunan penyelamatan atau menyimpan air.

Yang dimaksud dengan lahan marginal adalah lahan yang

miskin unsur hara.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan konservasi adalah penyelamatan atau

menyimpan air.

Yang dimaksud dengan sumber daya alam adalah keadaan

alam yang bisa dimanfaatkan dan atau dibudidayakan oleh

manusia untuk menghasilkan produk pertanian, perikanan,

peternakan dan kehutanan.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan metodologi dan sistim kerja

penyuluhan adalah metode atau pola kerja penyelenggaraan

penyuluhan pertanian dalam rangka pembinaan

petani/kelompok tani.

Cukupjelas.

Cukup jelas

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan organisme pengganggu tumbuhan

adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu

kehidupan atau menyebabkan kematian tumbuhalah.


huruf d :

Pasal 26 :


huruf b :

huruf c :

ayat (3) :

ayat (4) huruf a :

huruf b :

huruf c :

huruf d :


Pasal 31 ayat (1) sampai

dengan (3)

ayat (4) huruf a dan b :

huruf c :

huruf d sampai :

dengan f


Yang dimaksud dengan explosi adalah serangan organisme

pengganggu tumbuhan yang sifatnya mendadak, populasinya

berkembang sangat cepat dan menyebar luas dengan cepat.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan teknologi maju spesifik lokasi adalah

teknologi baru yang disesuaikan dengan kondisi

pertanian, lahan, iklim dan sosial budaya setempat.

Yang dimaksud deivjan benih berlabel adalah benih yang

sudah dikemas yang akan dipasarkan dan memuat

antara lain tempat asal benih, jenis dan variolas tanaman,

kolas benih, data hasil uji laborutorium serta akhir niasa

edar benih

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Yang dimaksud Benih Sumber adalah benih yang akan

diperbanyak deli Balai Benih Induk, BalaiBenih Utama,

Balai Benih Pembantu dan Petani Penangkar.

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan Penangkar adalah petani yang

mengusahakan dan memproduksi benih.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan klonal adalah sistem perbanyakan

benih khususnya tanaman buah-buahan secara bertahap.

Cukup jelas.

Cukup jelas.


Pasal 38 :


Yang dimaksud dengan sertifikasi benih adalah proses

pemberian sertifikasi benih setelah melalui pemeriksaan,

pengujian dan pengawasan serta memenuhi semua

persyaratan untuk diedarkan.

Cukup jelas.


Documents

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH …dprd.jatimprov.go.id/produkhukum/7ca79-PERDA_31...Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka perlu diadakan ponataan