PEMERINTAH KOTA MATARAM PENDAHULUANsip-ppid.mataramkota.go.id/file/calk-kota-mataram-.pdf · mengenai pendapatan, belanja, aset, kewajiban, dan ekuitas dana Pemerintah Kota Mataram

Catatan atas Laporan Keuangan Kota Mataram TA 2014 9

PEMERINTAH KOTA MATARAM

BAB IPENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan negara danpembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan merata berdasarkanPancasila dan UUD RI Tahun 1945. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan,Negara Kesatuan RI dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerahprovinsi terdiri atas kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dankewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, termasuk pengelolaankeuangannya.

Sesuai dengan amanat UU No. 17 Tahun 2003 dan UU No. 33 Tahun 2004 dalamrangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, serta PP No. 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah, yang kemudian dijabarkan dengan Peraturan WalikotaNomor 1a/PERT/2007 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan KeuanganDaerah Kota Mataram, yang diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 48/PERT/2008Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 1a/PERT/2007 Tahun2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Mataram.Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah Kota Mataram selaku entitas akuntansimenyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana sertamenyiapkan Laporan Keuangan sehubungan dengan pertanggungjawaban PelaksanaanAPBD Tahun Anggaran 2014.

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mataram ini merupakan laporan yangmencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Kota Mataram. LaporanKeuangan ini terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas danCatatan atas Laporan Keuangan, yang disusun secara desentralisasi dan berjenjang dimulaidari tingkat satuan kerja sampai dengan tingkat Pemerintah Kota Mataram, yangdilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram sebagaisatuan kerja yang bertugas untuk mengkonsolidasi laporan keuangan dari setiap entitasakuntansi yang ada di Pemerintah Kota Mataram.

Jumlah dana yang dikelola oleh Pemerintah Kota Mataram untuk Tahun Anggaran2014 adalah senilai Rp1.195.259.809.961,18. Dana ini bersumber dari Pendapatan Daerahyang dianggarkan senilai Rp1.055.390.821.016,67 dan Penerimaan Pembiayaan Daerahsenilai Rp139.868.988.944,51. Jumlah dana tersebut kemudian dianggarkan untuk BelanjaDaerah senilai Rp1.177.199.809.961,18 dan Pengeluaran Pembiayaan senilaiRp18.060.000.000,00.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan KeuanganLaporan Keuangan Pemerintah Kota Mataram Tahun Anggaran 2014 disusun

dengan maksud untuk memenuhi tanggung jawab konstitusi sesuai dengan ketentuanUU No. 17/2003, UU No. 33/2004, PP No 58/2005, PP No. 08/2006 , PP No. 71/2010


dan Peraturan Walikota Nomor 1a/PERT/2007 Tahun 2007 tentang Sistem danProsedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Mataram, yang diubah denganPeraturan Walikota Nomor 48/PERT/2008 Tahun 2008 tentang perubahan atasPeraturan Walikota Nomor 1a/PERT/2007 Tahun 2007 tentang Sistem dan ProsedurPengelolaan Keuangan Daerah Kota Mataram. Tujuan pelaporan keuangan ini adalahuntuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untukmenunjukkan akuntabilitas publik dengan:

a. Menyediakan informasi keuangan secara komprehensif yang berguna bagiperencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta meningkatkanefektivitas pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana;

b. Menyediakan informasi keuangan yang transparan kepada masyarakat dalamrangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik;

c. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;d. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan

Pemerintah Kota Mataram dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.Untuk memenuhi tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi

mengenai pendapatan, belanja, aset, kewajiban, dan ekuitas dana Pemerintah KotaMataram selaku entitas akuntansi.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan KeuanganPelaporan keuangan Pemerintah Kota Mataram diselenggarakan berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:a. Undang - Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2);b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4286), mengamanatkan bahwapertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yangterdiri dari Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan CatatanAtas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar AkuntansiPemerintahan (SAP);

c. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan danTanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);

e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antaraPemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RINomor 5587);

g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan KeuanganDaerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan LembaranNegara RI Tahun 2005 Nomor 4578);

h. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar AkuntansiPemerintahan.;

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman


Pengelolaan Keuangan Daerah;j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri

Dalam Negeri No 21 Tahun 2011 tentang Perubahan pertama dan kedua atasPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah;

k. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang pembentukanSusunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah KotaMataram Tahun 2008 No.3 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kaliterkahir dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2013 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram(Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);

l. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokokPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2009Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah KotaMataram Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah KotaMataram Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan KeuanganDaerah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2014 Nomor 6 Seri E).

m. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 11 tahun 2013 tanggal 16 DesemberTahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

n. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 9 tahun 2014 tanggal 16 Agustus 2014tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

o. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 19 Tahun 2011 tentang PembentukanSusunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian DariPerangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun2011, Nomor 2, Seri D) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DaerahKota Mataram Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan DaerahKota Mataram Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan SusunanOrganisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari PerangkatDaerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2013, Nomor2, Seri D);

p. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2013 tentang PembentukanSusunan Organisasi Rumah Sakit Umum Kelas B Kota Mataram (LembaranDaerah Kota Mataram Tahun 2013 Nomor 3 Seri D);

q. Peraturan Walikota Mataram Nomor 1b/PERT/2007 tentang KebijakanAkuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Kota Mataram;

r. Peraturan Walikota Nomor 48/PERT/2008 Tahun 2008 tentang perubahan atasPeraturan Walikota Nomor 1a/PERT/2007 Tahun 2007 tentang Sistem danProsedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Mataram.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan KeuanganCatatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau

analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran danNeraca serta Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas LaporanKeuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan olehPernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapanlainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Catatanatas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mataram tahun 2014 disusun dengan


sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan LaporanKeuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan danSistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target KinerjaAPBD, menjelaskan tentang Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, menjelaskan ikhtisar realisasipencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang ada dalampencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab IV Kebijakan Akuntansi, menjelaskan entitas pelaporan keuangan, basisakuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan basispengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan.

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan, merinci dan menjelaskan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan mengenai komponen pendapatan,belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan komponen-komponen laporan arus kas.

Bab VI Penutup


BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN

PENCAPAIAN KINERJA APBD SKPD

2.1 Gambaran Umum Daerah

Letak Geografis dan Luas WilayahKota Mataram terletak di ujung bagian barat Pulau Lombok yaitu pada titik

koordinat 116o04’ - 116o10’ Bujur Timur dan 08o33’ - 08o38’ Lintang Selatan, denganbatas wilayah sebagai berikut:- Sebelah Utara : Kecamatan Gunungsari, Kecamatan Batulayar dan

Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat.- Sebelah Timur : Kecamatan Narmada dan Kecamatan Lingsar Kabupaten

Lombok Barat.- Sebelah Selatan : Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat.- Sebelah Barat : Selat Lombok.

Luas wilayah Kota Mataram 61,30 km2 (6.130 ha) atau 0,30% dari luas ProvinsiNusa Tenggara Barat (20.153,15 km2), menjadikan Kota Mataram sebagai wilayahterkecil dari kabupaten/kota yang ada.

Gambar 2.1. Letak Geografis Kota Mataram di Provinsi NTB

Bila dirinci menurut luas kecamatan, maka Kecamatan Selaparang merupakankecamatan terluas yaitu 1.077 ha atau 17,57% dan Kecamatan Ampenan memilikiluas terkecil yaitu 946,00 ha atau 15,43% sebagaimana pada gambar berikut:

Gambar 2.2. Persentase Luas Wilayah MenurutKecamatan di Kota Mataram Tahun 2014

Kota Mataram


Secara administrasi Kota Mataram dibagi menjadi 6 wilayah Kecamatan, 50Kelurahan dan 321 Lingkungan. Kecamatan Cakranegara memiliki jumlah wilayahlingkungan terbanyak yaitu 72 lingkungan yang tersebar di 10 kelurahan, sedangkanKecamatan Sekarbela memiliki jumlah wilayah lingkungan terkecil yaitu 34lingkungan yang tersebar di 5 kelurahan, jelasnya diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Luas Wilayah, Jumlah Kelurahan dan Lingkungan Menurut Kecamatandi Kota Mataram Tahun 2014

No. Kecamatan Luas Wilayah(Km2)

JumlahKelurahan

JumlahLingkungan

1 Ampenan 9,46 10 55

2 Sekarbela 10,32 5 34

3 Mataram 10,76 9 55

4 Selaparang 10,77 9 61

5 Cakranegara 9,67 10 72

6 Sandubaya 10,32 7 44

Jumlah 61,30 50 321Sumber: BPS Kota Mataram, 2014

2.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)PDRB merupakan jumlah dari nilai tambah yang diciptakan oleh seluruh

aktivitas perekonomian di suatu daerah pada tahun tertentu. Dengan kata lain, PDRBmenggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya yangdimilikinya guna menciptakan nilai tambah bagi masing-masing sektorperekonomian.

Menurut data BPS Kota Mataram, selama tahun 2011-2014 nilai PDRB KotaMataram Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) terus mengalami peningkatan, dimanapada tahun 2014 PDRB ADHB Kota Mataram menjadi Rp8,116 triliun ataumengalami peningkatan sebesar 15,58% dari tahun 2013. Sejalan dengan PDRBADHB, nilai PDRB Kota Mataram Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) jugamengalami peningkatan. Pada tahun 2011 PDRB ADHK senilai Rp2,36 triliunkemudian tahun 2012 PDRB ADHK senilai Rp2,43 triliun, meningkat menjadiRp2,63 triliun pada tahun 2013 dan menjadi Rp2,84 triliun pada tahun 2014,sebagaimana gambar berikut:

Gambar 2.3 Grafik PDRB Kota Mataram 2011-2014**data prediksi

Sumber: BPS Kota Mataram, 2015


Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil merupakan salah satu indikatorkeberhasilan pembangunan di bidang ekonomi. Berbagai kebijakan diambilpemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil. Kebijakantersebut akan tercermin dari kondisi makro ekonomi yang kondusif seperti tingkatinflasi yang cukup terkendali dan nilai tukar rupiah yang semakin menguat terhadapmata uang asing terutama Dolar Amerika (USD).

Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya mencerminkan aktifitas perekonomiansuatu daerah. Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya peningkatan, sedangkanpertumbuhan yang negatif menunjukkan terjadinya perlambatan dalam kegiatanperekonomian. Pertumbuhan ekonomi Kota Mataram pada tahun 2011-2014menunjukkan arah yang positif, pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi KotaMataram 8,05%, meningkat tipis di tahun 2014 menjadi 8,38%. Perkembangan lajupertumbuhan ekonomi Kota Mataram kurun waktu 2011-2014 dapat dilihat sebagaiberikut:

Gambar 2.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Mataram 2011-2014**data prediksi

Sumber: BPS Kota Mataram, 2015

PDRB per kapita merupakan pembagian antara besaran PDRB dengan jumlahpenduduk pertengahan tahun.Meskipun besar kecilnya pendapatan per kapita suaturegion merupakan salah satu ukuran bagi tingkat kemakmuran region tersebut, namunbelum bisa digunakan langsung dalam pengukuran pemerataan pendapatan.Padatahun 2014 PDRB Per Kapita Kota Mataram atas dasar harga berlaku mencapaiRp18.822.000,00, mengalami peningkatan senilai 13,00% dibandingkan dengan tahun2013 senilai Rp16.734.250,00.

Salah satu indikasi stabilnya perekonomian suatu daerah adalah hargabarang.Inflasi atau deflasi adalah perubahan harga barang di tingkat konsumen, ataumerupakan perubahan dari Indeks Harga Konsumen (IHK). Dalam PDRB, kenaikanharga barang-barang dicerminkan oleh perkembangan laju Indeks Harga Implisit(IHI). Indeks harga implisit menggambarkan tingkat inflasi yang menyeluruh dariseluruh kegiatan perekonomian mulai sektor pertanian sampai dengan jasa-jasa ataudengan kata lain tingkat perubahan indeks harga implisit menggambarkan tingkatperubahan harga yang terjadi pada sektor/sub sektor. Secara agregat indeks hargaimplisit menunjukkan tingkat perubahan harga yang terjadi di suatu wilayah dalamkurun waktu satu tahun.


Perkembangan harga barang akan mempengaruhi kemampuan masyarakatmembeli barang-barang kebutuhan hidup. Sehingga dalam hal ini pertumbuhanekonomi yang tinggi apabila tanpa diikuti oleh stabilnya harga-harga barang,dikatakan belum sepenuhnya mampu menggambarkan tingkat kesejahteraanmasyarakat. Inflasi pada tahun 2014 dapat ditekan, hasilnya nilai inflasi tahun 2014lebih kecil dibanding tahun 2013. Inflasi pada tahun 2014 yaitu 7,18% atau menurun2,09% dari tahun 2013 sebesar 9,27% seperti pada gambar berikut :

Gambar 2.5 Laju inflasi Kota Mataram 2011-2014

Sumber : BPS Kota Mataram dan Bank Indonesia, 2015

2.3 Pengelolaan Pendapatan DaerahPemerintah Kota Mataram terus menerus melakukan upaya untuk

meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi besarnya kesenjangan fiskal(fiscal gap) yang disebabkan tingginya kebutuhan fiskal daerah (fiscal needs)sedangkan kemampuan daerah atau kapasitas fiskal daerah tidak mencukupi.Pemerintah daerah berusaha untuk menciptakan satu kebijakan dari sisi pendapatanyang mampu memberi peluang untuk menambah volume penerimaan daerah dengantetap memperhatikan keberpihakan pada masyarakat terutama masyarakat kurangmampu.

Arah kebijakan Pendapatan Daerah Kota Mataram pada tahun 2014disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TahunAnggaran 2014 terkait dengan pendapatan daerah yang disesuaikan dengan kondisidan kemampuan daerah yaitu sebagai berikut :

2.3.1 Pendapatan Daerah

Dalam konteks keuangan daerah, yang dimaksud dengan PendapatanDaerah adalah hak-hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahnilai kekayaan bersih, yang didapat dari sumber penerimaan internal maupuneksternal pemerintah daerah. Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Peraturan


Pemerintah Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan KeuanganDaerah, disebutkan bahwa Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaanuang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas danalancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidakperlu dibayar kembali oleh Daerah.

Sumber penerimaan pendapatan daerah secara garis besar mencakuppendapatan asli daerah, pendapatan dari dana perimbangan pusat-daerah, danlain-lain pendapatan daerah yang sah.

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PADKota Mataram memperhatikan hal-hal sebagai berikut :1) Kondisi perekonomian makro yang terjadi pada tahun-tahun

sebelumnya menunjukkan peningkatan dengan kisaran 7 - 8%, danrealisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, serta ketentuanperaturan perundang-undangan terkait.

2) Pertumbuhan ekonomi yang stabil meningkatkan kepastian stabilitasusaha dan investasi.

3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah dengan penetapan target pajak daerah dan retribusidaerah dan PP Nomor 69 Tahun 2010 sebagai acuan insentifberdasarkan kinerja tertentu yang memperhatikan potensi riil pajakdaerah dan retribusi daerah di Kota Mataram.

4) Penerimaan atas jasa layanan kesehatan masyarakat yang dananyabersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara JaminanSosial (BPJS) yang diterima oleh SKPD atau Unit Kerja pada SKPDyang belum menerapkan PPK-BLUD, dianggarkan pada akunpendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Lain-lainPAD yang sah, obyek pendapatan dari dana Kapitasi JKN padaFKPT, rincian obyek pendapatan dari dana Kapitasi JKN pada FKTP.

5) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atas penyertaanmodal atau investasi daerah lainnya, rasional denganmemperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, sesuaidengan tujuan penyertaan modal dimaksud, sesuai dengan PerdaNomor 8 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Perda Nomor 5Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Mataramkepada BUMD dan Badan Hukum lainnya.

6) Penerimaan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkanpada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-Lain PAD YangSah, obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, Bunga dari DanaBergulir, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuaiperuntukannya.

b. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan penerimaan pendapatan daerahyang bersumber dari Pemerintah Pusat. Penganggaran pendapatan DanaPerimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :1) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak yang terdiri atas DBH-

Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan


Perdesaan, DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) dan DBH-CukaiHasil Tembakau (DBH-CHT) dialokasikan sesuai Peraturan MenteriKeuangan mengenai Perkiraan Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran2014 dan perubahannya serta memperhatikan realisasi penerimaanDBH-Pajak Tahun Anggaran 2013 dan 2012.

2) Penganggaran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA),yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Umum, DBH-Perikanan, DBH-Minyak dan Gas Bumi, DBH-Panas Bumidialokasikan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai PerkiraanAlokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2014.

3) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan sesuaiPeraturan Presiden mengenai Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi,Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2014.

4) Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sesuaiPeraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi DAK Tahun Anggaran2014.

Kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana Perimbangansebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagaiberikut:1) Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Orang

Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21 sebagai bentukkepatuhan masyarakat dalam membayar pajak ;

2) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalamperhitungan alokasi Dana Perimbangan;

3) Penggalangan pendanaan pembangunan yang bersumber dariPemerintah Pusat dalam bentuk Dana Bagi Hasil Pajak, Dana BagiHasil Bukan Pajak, DAU dan DAK.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sesuai denganPermendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakuphibah, dana darurat, dana bagi hasil dari provinsi, dana penyesuaian dandana otonomi khusus dan bantuan keuangan.

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-LainPendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:1) Penganggaran Dana Penyesuaian lainnya dan Dana Transfer lainnya

dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenaiPedoman Umum dan Alokasi Dana Penyesuaian lainnya dan DanaTransfer lainnya Tahun Anggaran 2014.

2) Penganggaran pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari BagiHasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkanpada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintahprovinsi Tahun Anggaran 2014.

3) Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yangbersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintahprovinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalamAPBD penerima bantuan.


4) Penganggaran penerimaan hibah yang bersumber dari APBN,pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan,lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompokmasyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidakmempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajibanpihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD denganadanya kepastian penerimaan dimaksud. Sedangkan untukpenerimaan hibah yang bersumber dari pihak ketiga juga didasarkanpada perjanjian hibah antara pihak ketiga selaku pemberi denganKepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima.

Dari aspek teknis penganggaran, penerimaan tersebut di atasdianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan Lain-lainPendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek danrincian obyek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan.

Secara umum arah kebijakan pendapatan, adalah sebagai berikut:1) Upaya peningkatan target pendapatan daerah yang dilakukan secara terencana sesuai

kondisi perekonomian dengan memperhatikan kendala dan potensi yang ada.2) Mengembangkan kebijakan pendapatan daerah yang dapat diterima masyarakat,

partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan.3) Mengoptimalkan dan mendayagunakan kekayaan daerah.4) Intensifikasi sumber-sumber penerimaan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor

28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2.3.2 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Bentuk kebijakan Pemerintah Kota Mataram dalam upayapeningkatan dan pengelolaan pendapatan daerah dengan melaksanakanintensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah guna meningkatkankapasitas dan kemandirian daerah dalam membiayai penyelenggaraanpemerintahan dan pembangunan daerah. Dalam hal ini, Satuan KerjaPerangkat Daerah (SKPD) pengelola pendapatan daerah melakukan upayaantara lain melakukan intensifikasi dalam proses pemungutan potensipendapatan daerah khususnya penerimaan dari pajak daerah dan retribusidaerah, yang ditempuh melalui:

a. Meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah denganmenyusun peraturan, mengubah tarif retribusi dan meningkatkan efisiensiadministrasi dan menekan biaya pemungutan dengan cara penyederhanaanadministrasi dan restrukturisasi kelembagaan pemungutan pajak dan retribusidaerah untuk meningkatkan efisiensi pemungutan;

b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan StandarPelayanan Minimal (SPM) dan meningkatkan kualitas aparatur untuklebih profesional dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah,khususnya pendapatan daerah;

c. Manajemen database wajib pajak dan wajib retribusi sehingga datapotensi menjadi akurat dalam rangka intensifikasi pungutan;

d. Pemanfaatan teknologi informasi dan sarana prasarana pelayanan sepertipenggunaan situs online pajak, mobil layanan PBB, sehingga prosespemungutan pajak akan lebih efektif dan efisien, meningkatkan data menjadilebih valid dan up to date, melakukan sosialisasi melalui media massa danmedia elektronik;


e. Pelaksanaan Gebyar PBB untuk mencapai target yang ditetapkan;f. Pemberian reward dan punishment dalam pemungutan pajak dan retribusi

daerah;g. Pelaksanaan uji petik untuk memprediksi potensi dan menentukan target

pajak dan retribusi;h. Pengawasan, Penyetoran menghindari adanya kebocoran dan keterlambatan

penyetoran ke kas daerah, melalui pemeriksaan secara berkala, memperbaikiproses penyetoran PAD, dan melakukan evaluasi;

i. Melakukan ekstensifikasi potensi pendapatan daerah dengan memperluasbasis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah melalui pendataanpenerimaan.

Target pendapatan tahun 2014 senilai Rp1.055.390.821.016,67 terdiridari PAD senilai Rp160.495.316.854,00 dana perimbangan dari pemerintahpusat Rp681.209.075.681,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sahsenilai Rp213.686.428.481,67. Jumlah pendapatan yang berhasildirealisasikan pada tahun anggaran 2014 senilai Rp1.083.110.566.585,24 atau102,63% % dari target yang ditetapkan terdiri dari PAD senilaiRp202.584.643.687,01 atau 126,22% dari target, dana perimbangan daripemerintah pusat Rp677.658.718.414,00 atau 99,48% dari target, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah senilai Rp202.867.204.484,23 23 atau94,94% dari target.

2.4 Pengelolaan Belanja DaerahPada dasarnya belanja daerah diarahkan pada peningkatan efisiensi,

efektivitas, transparansi, akuntabilitas melalui penetapan prioritas alokasi anggaran.Kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk mencapai visi dan misi yang telahditetapkan dalam rangka memperbaiki kualitas dan kuantitas pelayanan publik.

Belanja daerah dikelompokkan dalam belanja tidak langsung dan belanjalangsung yang masing-masing kelompok dirinci ke dalam jenis belanja. Untukbelanja tidak langsung terdiri atas belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi,belanja hibah, belanja bantuan keuangan, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasildan belanja tidak terduga. Sedangkan untuk belanja langsung, jenis belanjanyaterdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Prinsipefisiensi dan efektifitas harus diterapkan pada semua pos belanja daerah denganpengaturan pola pembelanjaan yang proporsional dengan mempertimbangkan skalaprioritas.

Penyusunan belanja daerah mempertimbangkan beberapa kebijakan sebagaiberikut:a. Kebijakan belanja/pengeluaran diarahkan untuk menciptakan peningkatan

perekonomian masyarakat yang berbasis potensi lokal sehingga diharapkanberimplikasi pada peningkatan penerimaan daerah yang selanjutnya dapatdimanfaatkan sebagai modal belanja pembangunan daerah.

b. Peningkatan manajemen pengelolaan keuangan dan penyempurnaan strukturorganisasi perangkat pengelola keuangan daerah, serta penerapan sisteminformasi keuangan daerah dan sistem pengendalian pembangunan daerah.

c. Kebijakan untuk mendorong peran dan partisipasi swasta dalam pembangunandaerah melalui penanaman modal maupun pelayanan publik.


Kebijakan belanja daerah Kota Mataram diharapkan senantiasa menjawabkebutuhan masyarakat Kota Mataram, sehingga kebijakan belanja daerah diarahkansebagai berikut:a. Memenuhi kebutuhan Belanja Tidak Langsung yang meliputi belanja pegawai,

hibah, bantuan sosial dan belanja tidak terduga sesuai dengan pedoman peraturanperundangan yang berlaku.

b. Efisiensi dan efektivitas Belanja Langsung yang bersifat rutin, meliputi belanjalistrik, air, telepon, pemeliharaan gedung/kendaraan dinas/sarana dan prasaranakantor dan perjalanan dinas.

c. Program dan kegiatan yang mendukung prioritas pembangunan Kota MataramTahun 2014 serta yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturanperundangan yang berlaku.

Belanja Daerah TA 2014 ditetapkan senilai Rp1.177.199.809.961,18 yangdialokasikan untuk belanja tidak langsung senilai Rp589.494.959.692,44 dan belanjalangsung senilai Rp587.704.850.268,74. Jumlah Belanja yang dapat direalisasikanpada TA 2014 senilai Rp1.044.355.803.030,95 yang dipergunakan untuk belanjatidak langsung senilai Rp543.564.076.968,50 atau sebesar 52,06% dan belanjalangsung senilai Rp500.791.726.062,45 atau sebesar 47,94%. Hal inimemperlihatkan keseimbangan antara belanja pegawai dan belanja pembangunan.

2.4.1 Kebijakan Belanja Tidak Langsung

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahTahun Anggaran 2014, terkait dengan strategi penganggaran belanja tidaklangsung pada APBD Kota Mataram memperhatikan hal-hal sebagai berikut:a. Belanja Pegawai

1) Besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSDberdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan denganmemperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSDserta pemberian gaji ketiga belas.

2) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan CalonPNSD sesuai formasi pegawai tahun 2014.

3) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gajiberkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawaidengan memperhitungkan acress yang besarnya 2,5% (dua koma limapersen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

4) Penyediaan dana penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi PNSDyang dibebankan pada APBD berpedoman pada Undang-UndangNomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial(BPJS).

5) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD memperhatikankemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuaiamanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahuludengan peraturan kepala daerah sebagaimana diatur Pasal 39Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimanatelah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 21 Tahun 2011.


6) Dalam hal tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahanpenghasilan guru PNSD dianggarkan dalam APBN Tahun Anggaran2014 pada dana transfer ke daerah, tunjangan profesi guru PNSD dandana tambahan penghasilan guru PNSD dimaksud dianggarkan dalamAPBD pada jenis belanja pegawai, dan diuraikan ke dalam obyek danrincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.

7) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan RetribusiDaerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan InsentifPemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

b. Belanja Hibah dan Bantuan SosialTata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan,

pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasipemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBDmempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yangBersumber dari APBD dan Peraturan Walikota Mataram yang telahdisusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Belanja Bagi Hasil PajakPenganggaran dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang bersumber dari

pendapatan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kota Mataramberpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tata carapenganggaran dana bagi hasil tersebut memperhitungkan rencanapendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2014, sedangkanpelampauan target Tahun Anggaran 2013 yang belum direalisasikankepada pemerintah kota ditampung dalam Perubahan APBD TahunAnggaran 2014.

d. Belanja Tidak TerdugaPenganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional

dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2013 dankemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapatdiprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah.Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yangsifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, sepertikebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam danbencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatanpada Tahun Anggaran 2014, termasuk pengembalian atas kelebihanpenerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.4.2 Kebijakan Belanja Langsung

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahTahun Anggaran 2014 terkait dengan belanja langsung, penganggaran belanjalangsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah KotaMataram.


Alokasi belanja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaanurusan pemerintahan daerah yang terdiri dari 26 urusan wajib dan 6 urusanpilihan yang alokasi anggarannya digunakan untuk:

a. Mendanai program dan kegiatan yang menjadi prioritas pada SatuanKerja Perangkat Daerah (SKPD) dan menunjang pelaksanaan tigaProgram Unggulan Pemerintah Kota Mataram.

b. Mendanai program dan kegiatan dalam rangka mendukung danmeningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui peningkatanpelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan umum sertamengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

c. Mendanai kebutuhan fisik, sarana dan prasarana dasar yang menjadiurusan daerah antara lain program dan kegiatan bidang pendidikan,kesehatan, infrastruktur jalan, irigasi, air bersih, sanitasi, transportasidarat, lingkungan hidup, kependudukan, perdagangan, pertanian,kelautan dan perikanan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkanoleh Menteri Teknis terkait sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan.

d. Mendanai program dan kegiatan yang berkaitan dengan dana bagi hasilcukai hasil tembakau (DBH-CHT).

Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatanmempedomani SPM yang telah ditetapkan, Analisis Standar Belanja (ASB),dan Standar Satuan Harga (SSH). ASB dan SSH ditetapkan dengan keputusankepala daerah dan digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD danRKA-SKPKD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut:

a. Belanja PegawaiDalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah,

penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikanasas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaranprogram dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaankegiatan untuk mencapai target kinerja.

b. Belanja Barang dan Jasa1) Alokasi untuk pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan

dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekeningberkenaan dan besarannya ditetapkan dengan keputusan kepaladaerah.

2) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakathanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatanyang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang danJasa sesuai kode rekening berkenaan.

3) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengankebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsiSKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkansisa persediaan barang Tahun Anggaran 2013.

4) Penganggaran untuk pengadaan barang, termasuk aset tetap, yangakan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaranberkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa.


5) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam negeri maupun luarnegeri, dilakukan secara selektif, dengan mempertimbangkanfrekuensi dan jumlah hari dibatasi serta memperhatikan target kinerjadari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansikebijakan pemerintah daerah.

6) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan danpelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya diprioritaskan untukmenggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yangsudah tersedia milik pemerintah daerah.

c. Belanja ModalPemerintah daerah mengalokasikan belanja modal pada APBD

Tahun Anggaran 2014 sekurang-kurangnya 30% dari belanja daerahsesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMNTahun 2010-2014.

Penganggaran untuk pengadaan kebutuhan barang milik daerah,menggunakan dasar perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagaimanadiatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentangPedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan memperhatikanstandar barang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah,sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor7 Tahun 2006. Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung danbangunan milik daerah memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

2.5 Kebijakan Dalam Rangka PembiayaanSesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentangPerubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 terkait dengan pembiayaandaerah meliputi:

2.5.1 Penerimaan Pembiayaana. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

(SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasionaldengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran TahunAnggaran 2013 dalam rangka menghindari kemungkinan adanyapengeluaran pada Tahun Anggaran 2014 yang tidak dapat didanai akibattidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPAdimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPATahun Anggaran 2013.

b. Penetapan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber daripencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarannya sesuaiperaturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.


c. Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akunpembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenispenerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulirdan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.

d. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkanperaturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah.

2.5.2 Pengeluaran Pembiayaana. Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik

negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturandaerah tentang Penyertaan Modal.

b. Pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/ataumelakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha MilikDaerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehinggaBUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang.

c. Peningkatan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah(UMKM), pemerintah daerah melakukan penyertaan modal kepada bankperkreditan rakyat milik pemerintah daerah sesuai dengan peraturanperundang-undangan.

d. Pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimanadiamanatkan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun2005 dan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 21 Tahun 2011.

2.5.3 Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) Tahun Berjalana. Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan

SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah memanfaatkannyauntuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan,volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/ataupengeluaran pembiayaan.

b. Dalam hal perhitungan SiLPA Tahun Berjalan negatif, pemerintahdaerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaranpembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, penguranganprogram dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau penguranganvolume program dan kegiatannya.

2.5.4 Kebijakan Penerimaan PembiayaanKebijakan penerimaan pembiayaan daerah yang dilakukan pada tahun

2014 diarahkan untuk mengoptimalkan dan mendayagunakan SiLPA tahunsebelumnya, yang bersumber dari pos pelampauan penerimaan PAD,pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lainpendapatan yang sah, dan sisa penghematan belanja.

2.5.5 Kebijakan Pengeluaran PembiayaanKebijakan pengeluaran pembiayaan pada Tahun 2014 diarahkan

kepada penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah pada PDAM MenangMataram dan dalam rangka perbaikan infrastruktur perkotaan yang berpihakpada masyarakat berpenghasilan rendah; penyertaan modal pada PT BankNTB dan BPR LKP Kebon Roek.


2.5.6 Target dan Realisasi Pembiayaan DaerahDalam TA 2014, penerimaan pembiayaan dianggarkan senilai

Rp139.868.988.944,51 yang terdiri dari penerimaan SILPA tahun lalu senilaiRp79.868.988.944,51, dan Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pihak Ketigasenilai Rp60.000.000.000,00. Sedangkan realisasinya senilaiRp79.789.606.936,51 atau 57,05% dari anggaran. Realisasi ini seluruhnyaberasal dari dari SiLPA senilai Rp79.789.606.936,51 dan Rp0,00 daripenerimaan pinjaman daerah. Sementara pengeluaran pembiayaandialokasikan untuk penyertaan modal senilai Rp18.060.000.000,00 terealisasisenilai Rp17.330.000.000,00 atau 95,96% dari target yang ditetapkan denganrincian pada PT Bank NTB senilai Rp2.080.000.000,00, PDAM MenangMataram senilai Rp15.000.000.000,00, BPR PD BPR NTB senilaiRp250.000.000,00.

2.6 Efektivitas Pengelolaan Kekayaan DaerahPengelolaan kekayaan Daerah dilakukan secara komprehensif dengan

memperhatikan prinsip-prinsip good governance dalam perencanaan kebutuhan,pelaksanaan pengadaan, penguasaan, penatausahaan, sampai denganpertanggungjawaban. Pengelolaan kekayaan daerah pada hakikatnya diarahkan untukmencapai tujuan meningkatkan daya guna kekayaan daerah, sementara penilaiankekayaan daerah ditujukan untuk menentukan nilai ekonomis (existing value) sertanilai potensi (potential value) kekayaan daerah. Oleh karena itu, kebijakanpemanfaatan kekayaan daerah harus diarahkan pada optimalisasi manfaat danpengurangan biaya.

Pengelolaan kekayaan daerah baik yang dikelola pemerintah daerah maupunoleh BUMD meliputi inventarisasi, perolehan, pengamanan, penggunaan,pemanfaatan, pemindahtanganan, serta penghapusan. Inventarisasi merupakanpencatatan seluruh kekayaan daerah termasuk pembukuan, penyusunan database, danpelaporan yang dapat digunakan sebagai informasi dan bahan untuk penyusunanpengadaan kekayaan daerah.

Pemerintah Kota Mataram sudah mulai melakukan penilaian kekayaan daerahuntuk memperjelas nilai ekonomis dan potensi kekayaan daerah mulai tahun anggaran2010. Dengan adanya penilaian tersebut, diharapkan kekayaan daerah terukur nilainominalnya dan terbukti keberadaannya sehingga meningkatkan keandalan laporankeuangan khususnya neraca keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, penilaiankekayaan daerah merupakan langkah awal dari usaha pengelolaan aset/harta kekayaandaerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Sampai saat inisudah sampai tahap inventarisasi kekayaan daerah.


BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Masing-masing Entitas Akuntansi

Secara ringkas, capaian kinerja pelaksanaan anggaran masing-masing entitasAkuntansi per SKPD pada tahun 2014 dapat dilihat pada berikut:

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Masing-masing Entitas Akuntansi

NO SKPDPendapatan Belanja Operasional

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %

1 DIKNAS - - - 413.121.197.321,00 383.965.780.162,00 92,94

2 DIKES 16.824.375.500,00 15.769.173.100,00 93,73 63.631.158.252,47 56.875.516.769,00 89,38

3 RSU 30.028.000.000,00 55.144.271.638,39 183,64 98.996.231.415,07 108.739.552.056,95 109,84

4 PU 20.000.000,00 31.375.000,00 156,88 124.342.756.073,00 59.542.212.460,00 47,89

5 PMK - - - 8.694.082.276,00 8.470.622.959,00 97,43

6 TATA KOTA 3.000.000.000,00 6.410.445.650,00 213,68 5.584.420.451,00 5.391.199.239,00 96,54

7 BAPPEDA - - - 9.341.466.267,00 9.205.883.625,00 98,55

8 PERHUBUNGAN 3.174.846.000,00 3.111.282.342,00 98,00 12.630.520.027,00 12.172.484.586,00 96,37

9 KEBERSIHAN 3.628.550.000,00 3.923.600.000,00 108,13 25.948.051.921,00 25.605.414.660,00 98,68

10 PERTAMANAN 21.090.000.000,00 26.277.523.359,00 124,60 39.476.771.880,00 36.260.236.309,00 91,85

11 LH - - - 6.336.075.314,00 6.022.460.150,00 95,05

12 DUKCAPIL - - - 10.233.747.619,00 9.279.989.527,00 90,68

13 BP2KB - - - 7.681.170.657,00 7.028.726.802,00 91,51

14 SOSIAL - - - 5.568.006.600,00 5.447.410.664,00 97,83

15 KOPERINDAG 3.539.151.000,00 3.584.929.950,00 101,29 26.880.604.764,00 25.077.433.553,00 93,29

16 BPMP2T - - - 3.946.469.307,00 3.755.691.956,00 95,17

17 POL PP - - - 9.932.514.308,00 9.738.507.182,00 98,05

18 KESBANGLINMAS - - - 7.385.651.503,00 7.084.692.553,00 95,93

19 BPBD - - - 3.441.963.302,00 3.228.213.385,00 93,79

20 DPRD - - - 7.729.491.000,00 7.660.124.055,00 99,10

21 KDH DAN WKDH - - - 561.669.987,00 559.498.140,00 99,61

22 SEK. DAERAH 525.000.000,00 745.149.500,00 141,93 56.172.899.588,00 51.828.887.666,00 92,27

23 SEK. DPRD - - - 23.945.693.364,00 20.421.532.568,00 85,28

24 INSPEKTORAT - - - 4.964.283.118,00 4.516.925.429,00 90,99

25 KEC. CAKRA - - - 8.166.335.786,00 7.923.499.705,00 97,03

26 KEC. MATARAM - - - 7.623.793.012,00 7.473.361.269,00 98,03

27 KEC. AMPENAN - - - 8.303.772.307,00 8.123.585.006,00 97,83

28 KEC.SELAPARANG - - - 7.390.802.712,00 7.186.524.796,00 97,24

29 KEC. SANDUBAYA - - - 6.014.076.135,00 5.831.368.698,00 96,96

30 KEC. SEKARBELA - - - 4.633.162.192,00 4.512.499.876,00 97,40

31 DIPENDA 62.080.000.000,00 66.246.818.290,20 106,71 13.748.060.656,00 12.417.044.169,00 90,32


NO SKPDPendapatan Belanja Operasional

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %

32 BKD - - - 7.323.694.776,00 6.909.072.705,00 94,34

33 KORPRI - - - 610.625.392,00 561.217.920,00 91,91

34 BPKAD 911.311.898.516,67 901.687.917.255,65 98,94 97.716.912.581,64 78.697.992.901,00 80,54

35 BP4K - - - 6.811.922.734,00 6.458.708.568,00 94,81

36 KETAHANANPANGAN - - - 2.579.012.324,00 2.470.619.000,00 95,80

37 BPM - - - 5.752.325.357,00 5.607.184.835,00 97,48

38 PERPUSTAKAAN - - - 2.788.313.879,00 2.691.973.838,00 96,54

39 PERTANIAN 169.000.000,00 178.080.500,00 105,37 14.469.428.651,00 14.056.311.898,00 97,14

40 PARIWISATA - - - 6.720.675.152,00 5.555.841.391,00 82,67

JUMLAH 1.055.390.821.016,67 1.083.110.566.585,24 102,63 1.177.199.809.961,18 1.044.355.803.030,95 88,72

3.2 Pencapaian Pendapatan Daerah

Target pendapatan tahun 2014 senilai Rp1.055.390.821.016,67 terdiri dari PADsenilai Rp160.495.316.854,00, dana perimbangan dari pemerintah pusatRp681.209.075.681,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah senilaiRp213.686.428.481,67. Jumlah pendapatan yang berhasil direalisasikan pada tahunanggaran 2014 senilai Rp1.083.110.566.585,24 atau 102,63% % dari target yangditetapkan terdiri dari PAD senilai Rp202.584.643.687,01 atau 126,22% dari target, danaperimbangan dari pemerintah pusat Rp677.658.718.414,00 atau 99,48% dari target, danLain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah senilai Rp202.867.204.484,23 23 atau 94,94%dari target. Lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2014

N0. Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) PencapaianTarget (%)

A PENDAPATAN 1.055.390.821.016,67 1.083.110.566.585,24 102,631 PENDAPATAN ASLI DAERAH 160.495.316.854,00 202.584.643.687,01 126,22

- Pendapatan Pajak Daerah 83.080.000.000,00 91.749.599.728,00 110,44- Hasil Retribusi Daerah 17.918.498.500,00 20.956.352.907,00 116,95- Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah yangDipisahkan

7.366.394.354,00 8.041.386.510,00 109,16

- Lain-lain Pendapatan AsliDaerah yang Sah

52.130.424.000,00 81.837.304.542,01 156,99

2 DANA PERIMBANGAN 681.209.075.681,00 677.658.718.414,00 99,48- Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil

Bukan Pajak64.324.774.681,00 60.774.417.414,00 94,48

- Dana Alokasi Umum 564.661.391.000,00 564.661.391.000,00 100,00- Dana Alokasi Khusus 52.222.910.000,00 52.222.910.000,00 100,00

3 LAIN-LAIN PENDAPATANDAERAH YANG SAH

213.686.428.481,67 202.867.204.484,23 94,94

- Pendapatan Hibah 20.000.000.000,00 11.000.000.000,00 55,00- Dana Bagi Hasil Pajak dari

Provinsi dan PemerintahDaerah Lainnya

64.634.697.481,67 72.418.554.484,23 112,04

- Dana Penyesuaian danOtonomi Khusus

121.519.931.000,00 119.413.450.000,00 98,27


Dibandingkan dengan tahun 2013 jumlah pendapatan yang berhasildirealisasikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2014 senilaiRp1.083.110.566.585,24 atau naik 5,93% dari tahun 2013 terdiri dari RealisasiPendapatan Asli Daerah senilai Rp202.584.643.687,01 atau naik 44,83% dari tahunsebelumnya, pendapatan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat senilaiRp677.658.718.414,00 atau naik 16,65% dari tahun sebelumnya, dan Lain-lainPendapatan Daerah yang sah senilai Rp202.867.204.484,23 naik 39,87% dari tahun 2013.

Bila dibandingkan dengan pendapatan pada tahun-tahun sebelumnya, terlihatbahwa kinerja Pemerintah Kota Mataram dari sisi pendapatan mengalami peningkatanpada tahun 2014. Peningkatan pendapatan Pemerintah Kota Mataram dapat dilihat padatabel berikut ini:

Tabel 3.3 Realisasi Pendapatan Daerah Kota Mataram Tahun Anggaran 2014 dan 2013Uraian Realisasi 2014 (Rp) Realisasi 2013 (Rp) Perubahan

(%)PENDAPATAN 1.083.104.564.131,48 865.839.838.811,63 25,09

1. Pendapatan Asli Daerah 202.584.643.687,01 139.877.149.931,54 44,83

- Pendapatan Pajak Daerah 91.749.599.728,00 79.374.881.763,00 15,59

- Pendapatan Retribusi Daerah 20.956.352.907,00 20.251.127.301,91 3,48

- Pendapatan Hasil PengelolaanKekayaan Daerah Yang Dipisahkan

8.041.386.510,00 2.759.307.095,00 191,43

- Lain-lain Pendapatan Asli Daerahyang Sah

81.837.304.542,01 37.491.833.771,63 118,28

2. Dana Perimbangan 677.658.718.414,00 580.925.364.432,00 16,65

- Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil BukanPajak

60.774.417.414,00 45.535.751.432,00 33,47

- Dana Alokasi Umum 564.661.391.000,00 500.043.553.000,00 12,92

- Dana Alokasi Khusus 52.222.910.000,00 35.346.060.000,00 47,75

3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah 202.867.204.484,23 145.037.324.448,09 39,87

- Pendapatan Hibah 11.000.000.000,00 - 0,00

- Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsidan Pemerintah Daerah Lainnya

72.418.554.484,23 37.042.319.448,09 95,50

- Dana Penyesuaian dan OtonomiKhusus

119.413.450.000,00 97.256.605.000,00 22,78

- Bantuan Keuangan dari Provinsiatau Pemerintah Daerah Lainnya

0,00 10.700.000.000,00 0,00

- Pendapatan Lainnya 35.200.000,00 38.400.000,00 (8,33)

Data pada tabel di atas menunjukkan pendapatan Kota Mataram yang mengalamipeningkatan dari tahun sebelumnya, hal ini menggambarkan kemampuan daerah yangsemakin kuat dalam mengisi fiscal gap yang dihadapi.

Pendapatan daerah ini dapat dirinci untuk menunjukkan komponen pendapatanyang paling besar konstribusinya pada pendapatan secara agregat di Kota Mataram.Dengan menggunakan data keuangan tahun 2013 dan 2014 dapat terlihat kontribusimasing-masing komponen pendapatan Kota Mataram sebagai berikut:


0,00100.000.000.000,00200.000.000.000,00300.000.000.000,00400.000.000.000,00500.000.000.000,00600.000.000.000,00700.000.000.000,00

PAD lain-lain PADyang sah

20132014

Gambar 3.1 Komposisi Pendapatan Kota Mataram Tahun 2013 dan 2014 (%)

Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2014 meningkat signifikandari 16% pada tahun 2013 menjadi 19% dari total Pendapatan Daerah. Hal inimenunjukkan kemandirian daerah meningkat relatif pesat dalam membiayai pelaksanaanpembangunan di Kota Mataram.

3.3 Realisasi Belanja Daerah

Realisasi Belanja Daerah Kota Mataram pada tahun 2014 sebesar 88,72% senilaiRp1.044.355.803.030,95 dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp1.177.199.809.961,18dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.4 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014

No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) PencapaianTarget (%)

BELANJA 1.177.199.809.961,18 1.044.355.803.030,95 88,72

1 BELANJA TIDAKLANGSUNG 589.494.959.692,44 543.564.076.968,50 92,21

- Belanja Pegawai 539.560.313.692,44 506.848.621.240,50 93,94

- Belanja Hibah 24.218.986.000,00 17.975.572.877,00 74,22

- Belanja BantuanSosial 24.215.660.000,00 18.370.110.351,00 75,86

- Belanja TidakTerduga 1.500.000.000,00 369.772.500,00 24,65

2 BELANJA LANGSUNG 587.704.850.268,74 500.791.726.062,45 85,21

- Belanja Pegawai 71.447.082.600,00 67.103.151.958,00 93,92

- Belanja Barang danJasa 208.411.606.059,37 201.856.194.367,45 96,85

- Belanja Modal 307.846.161.609,37 231.832.379.737,00 75,31

Realisasi belanja APBD sebesar 88,72% tersebut menunjukkan adanya peningkatanpersentase realisasi sebesar 2,31% dibandingkan dengan realisasi belanja pada tahun 2013sebesar 86,41%.


Realisasi TA 2014 terdiri dari realisasi pada Belanja Tidak Langsung sebesar 92,21%dan Belanja Langsung sebesar 85,21%. Jika dibandingkan dengan tahun 2013, secara umumrealisasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung mengalami peningkatan seperti padatabel berikut:

Tabel 3.5 Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan 2013No Uraian Realisasi 2014 (Rp) Realisasi 2013 (Rp) Perubahan

(%)BELANJA 1.044.355.803.030,95 883.521.845.035,23 18,20

1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 543.564.076.968,50 492.775.345.289,00 10,31- Belanja Pegawai 506.848.621.240,50 448.797.464.283,00 12,93- Belanja Hibah 17.975.572.877,00 24.566.079.150,00 (26,83)- Belanja Bantuan Sosial 18.370.110.351,00 18.893.404.321,00 (2,77)- Belanja Tidak Terduga 369.772.500,00 518.397.535,00 (28,67)

2. BELANJA LANGSUNG 500.791.726.062,45 390.746.499.746,23 23,84- Belanja Pegawai 67.103.151.958,00 65.262.844.825,00 2,82- Belanja Barang dan Jasa 201.856.194.367,45 145.133.140.522,23 39,08- Belanja Modal 231.832.379.737,00 180.350.514.399,00 28,55

3.4 Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan

Pada TA 2014, penerimaan pembiayaan dianggarkan senilaiRp139.868.988.944,51 yang terdiri dari penerimaan SiLPA tahun lalu senilaiRp79.868.988.944,51, dan penerimaan Pinjaman Daerah dari Pihak Ketiga senilaiRp60.000.000.000,00. Sedangkan realisasinya senilai Rp79.789.606.936,51 atau 57,05%dari anggaran. Realisasi ini seluruhnya berasal dari dari SiLPA senilaiRp79.789.606.936,51 sedangkan dari penerimaan pinjaman daerah tidak direalisasikanatau Rp0,00. Pengeluaran pembiayaan dialokasikan untuk anggaran penyertaan modalsenilai Rp18.060.000.000,00 terealisasi senilai Rp17.330.000.000,00 atau 95,96% darianggaran yang ditetapkan. Realisasi pengeluaran pembiayaan tersebut terdiri dari PTBank NTB senilai Rp2.080.000.000,00; PDAM Menang Mataram senilaiRp15.000.000.000,00; dan PD BPR NTB senilai Rp250.000.000,00.

Dengan demikian realisasi pembiayaan neto senilai Rp62.459.606.936,51 denganrincian sebagai berikut:

Tabel 3.6 Alokasi Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2014No Belanja daerah Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Pencapaian

(%)A PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 139.868.988.944,51 79.789.606.936,51 57,05

- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran TahunAnggaran Sebelumnya

79.868.988.944,51 79.789.606.936,51 99,90

- Penerimaan Pinjaman Daerah 60.000.000.000,00 0,00 0,00

B PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 18.060.000.000,00 17.330.000.000,00 95,96- Penyertaan Modal (Investasi) PemerintahDaerah

18.060.000.000,00 17.330.000.000,00 95,96

PEMBIAYAAN NETO 121.808.988.944,51 62.459.606.936,51 51,28SISA LEBIH PEMBIAYAAN TAHUNBERKENAAN 0,00 101.214.370.490,80

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah yang dilakukan pada Tahun Anggaran2014 diutamakan untuk mengoptimalkan dan mendayagunakan Sisa lebih PerhitunganAnggaran tahun sebelumnya (SiLPA), khususnya dari pos pelampauan penerimaan PAD,pelampauan penerimaan dana perimbangan, dan pelampauan penerimaan lain-lainpendapatan yang sah.


Pada akhir Tahun Anggaran 2014, Pemerintah Kota Mataram memiliki SiLPAsenilai Rp101.214.370.490,80. SiLPA tersebut sudah termasuk SiLPA yang bersumberdari Badan Layanan Umum Daerah RSUD Kota Mataram senilai Rp12.162.811.423,01sehingga SiLPA APBD Kota Mataram diluar BLUD senilai Rp89.051.559.067,79(Rp101.214.370.490,80 - Rp12.162.811.423,01).

3.5 Perkembangan Posisi Kekayaan Daerah

Meningkatnya kinerja keuangan daerah pada TA 2014 mengakibatkanpeningkatan kekayaan (aset) Pemerintah Kota Mataram s.d. 31 Desember 2014 biladibandingkan dengan TA 2013. Pada TA 2014 jumlah aset seluruhnya senilaiRp2.803.909.180.090,09 meningkat sebesar 7,52% senilai Rp196.026.109.832,50dibanding total aset pada TA 2013 senilai Rp2.607.883.070.257,60 dengan rinciansebagai berikut:

Tabel 3.7 Perkembangan Nilai Aset Tahun 2014 dan 2013

(dalam rupiah)No Uraian per 31 Desember 2014 per 31 Desember 20131 Aset Lancar 149.656.813.314,24 167.221.941.127,192 Investasi Jangka Panjang 98.068.897.734,63 84.498.837.174,733 Aset Tetap 2.266.159.667.594,82 2.060.179.883.625,924 Aset lainnya 290.023.801.446,40 295.982.408.329,75

Jumlah 2.803.909.180.090,09 2.607.883.070.257,59

Perkembangan pada masing-masing jenis aset seperti pada gambar berikut:

0,00

500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

2.500,00

Aset Lancar Investasi JangkaPanjang

Aset Tetap Aset lainnya

149,66

98,07

2.266,16

290,02167,22

84,50

2.060,18

295,98

Perkembangan Kekayaan (Aset) Kota MataramTahun 2013 - 2014 (dalam miliar Rp)

2014 2013

Gambar 3.2 Perkembangan Kekayaan Pemerintah Kota Mataram

Bila dilihat dari sisi kewajiban dan ekuitas dana, terlihat bahwa peningkatankekayaan daerah tersebut diperoleh dari sebagian besar dari optimalisasi pengelolaandana sendiri, karena terlihat angka ekuitas senilai Rp2.801.266.539.296,96 jauh lebihbesar dibandingkan nilai kewajiban senilai Rp40.695.295.159,32. Komposisi neracaPemerintah Kota Mataram dapat dilihat pada grafik dibawah ini:


Aset;2.803,91 ;

50%

Kewajiban;40,69 ; 1%

Ekuitas;2.763,22 ;

49%

KOMPOISI ASET TAHUN 2014(NILAI DLM MILIAR RUPIAH)

Gambar 3.3 Komposisi Neraca Pemerintah Kota Mataram

Dari grafik di atas tampak bahwa komposisi aset sebesar 50% terdiri dari ekuitassebesar 49% dan kewajiban sebesar 1% .


BAB IVKEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas PelaporanEntitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih

entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajibmenyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, yang terdiridari:1. Pemerintah Kota Mataram;2. Satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Mataram atau organisasi

lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksudwajib menyajikan laporan keuangan.

Entitas akuntansi Pemerintah Kota Mataram TA 2014 terdiri dari :

Kode SKPD Kode SKPD

1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah

1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan 1 . 20 . 04 Sekretariat DPRD

1 . 02 . 02 Rumah Sakit Umum Kota Mataram 1 . 20 . 05 Inspektorat Kota

1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum 1 . 20 . 06 Kecamatan Cakranegara

1 . 04 . 01 Satuan Pemadam Kebakaran 1 . 20 . 07 Kecamatan Mataram

1 . 05 . 01 Dinas Tata Kota 1 . 20 . 08 Kecamatan Ampenan

1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1 . 20 . 09 Kecamatan Selaparang

1 . 07 . 01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika

1 . 20 . 10 Kecamatan Sandubaya

1 . 08 . 01 Dinas Kebersihan 1 . 20 . 11 Kecamatan Sekarbela

1 . 08 . 02 Dinas Pertamanan 1 . 20 . 12 Dinas Pendapatan

1 . 08 . 03 Badan Lingkungan Hidup 1 . 20 . 13 Badan Kepegawaian Daerah

1 . 10 . 01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1 . 20 . 14 Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI

1 . 12 . 01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan

Keluarga Berencana

1 . 20 . 15 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah (BPKAD) dan

1 . 13 . 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah selaku SKPKD

1 . 15 . 01 Dinas Koperasi, Perindustrian dan

Perdagangan

1. 21. 01 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,

Perikanan dan Kehutanan

1 . 16 . 01 Badan Penanaman Modal dan Pelayanan

Perijinan Terpadu

1 . 21 . 02 Kantor Ketahanan Pangan

1 . 19 . 01 Satuan Polisi Pamong Praja 1 . 22 . 01 Badan Pemberdayaan Masyarakat

1 . 19 . 02 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1 . 19 . 03 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 . 26 . 01 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

1 . 20 . 01 DPRD 2 . 01 . 01 Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan

1 . 20 . 02 KDH dan WKDH 2 . 04 . 01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

4.2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Basis akuntansi yang digunakan adalah basis modifikasian, yaitu basis kasmenuju akrual (Cash Towards Accrual). Dalam hal ini menggunakan basis kas untukpengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Sedangkan pengakuan aset, kewajibandan ekuitas dana menggunakan basis akrual.


4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk diakui dan dimasukkandalam setiap pos laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuanganmenggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setarakas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Dengan pengukuran aset dan kewajiban dapatditentukan pengukuran untuk ekuitas karena ekuitas diperoleh dengan caramengurangkan kewajiban dan aset.

4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP.

Pemerintah Kota Mataram sudah menetapkan kebijakan akuntansi sesuai denganSAP, sehingga dalam penyusunan Laporan Keuangan ini telah mengacu kepada SAP.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dapat diuraikan sebagai berikut:Laporan keuangan pokok terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, LaporanArus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan

1. NeracaNeraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu

entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan.Neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana (net aset).a. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki olehPemerintah Kota Mataram sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manamanfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baikoleh Pemerintah Kota Mataram maupun masyarakat, serta dapat diukur dalamsatuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untukpenyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yangdipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset diakui pada saat potensimanfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Kota Mataram danmempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset diakui padasaat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Jikasuatu entitas memiliki aset moneter dalam mata uang asing maka harusdijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asingtersebut menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Asetdiklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset nonlancar.1) Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segerauntuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12(dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau berupa kas dan setara kas.

Aset lancar disajikan dalam neraca meliputi kas dan setara kas,investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.a) Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas diakui pada saat diterima atau pada saatkepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Kas dicatat sebesarnilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiah tersebut. Apabilaterdapat kas dalam valuta asing, maka kas tersebut dikonversi menjadirupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal laporan.


Termasuk dalam klasifikasi kas adalah kas di bank, kas yang dipegangBendahara Umum Daerah, dan deposito berjangka kurang dari 3 (tiga)bulan. Dalam neraca Pemerintah Kota Mataram, kas biasanya disajikanmeliputi kas di kas daerah, kas di bendahara penerimaan, dan kas dibendahara pengeluaran.(1) Kas Di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening dibank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggungjawab Bendahara Umum Daerah. Termasuk dalam klasifikasi kasadalah kas di bank, kas yang dipegang Bendahara Umum Daerah,dan deposito berjangka kurang dari 3 (tiga) bulan.

Kas di Kas Daerah dinyatakan dalam nilai rupiah, jika adakas di kas daerah dalam valuta asing maka harus dikonversiberdasarkan nilai kurs tengah BI pada tanggal transaksi. Pada akhirtahun kas di kas daerah dalam valuta asing dikonversi ke dalamrupiah menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

(2) Kas di Bendahara PenerimaanKas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldorekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawahtanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal daripelaksanaan tugas pemerintahan dari bendahara penerimaan yangbersangkutan. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal daripungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan darisetoran para wajib pajak yang belum disetorkan ke kas daerah.

(3) Kas di Bendahara PengeluaranKas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjaditanggung jawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasaldari sisa uang muka kerja (UYHD/UP) yang belum disetor ke kasdaerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakupseluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uangkertas, dan lain-lain kas. Termasuk PFK yang belum disetor ke KasNegara per tanggal Neraca.

b) Investasi Jangka PendekInvestasi jangka pendek diakui pada saat terjadinya pemindahankepemilikan, yaitu pada saat Pemerintah Kota Mataram menerima buktiinvestasi. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudahdiperjualbelikan. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan.

c) PiutangPos-pos piutang antara lain terdiri dari piutang pajak, piutang retribusi,bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar tuntutan gantirugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (duabelas) bulan setelah tanggal pelaporan. Piutang disajikan dengan nilaiyang dapat direalisasikan (net realizable value). Nilai bersih didapatkandengan melakukan penyisihan piutang.


(1) Bagian Lancar dari Tagihan Penjualan AngsuranBagian Lancar Tagihan penjualan angsuran merupakan reklasifikasitagihan angsuran jangka panjang ke dalam piutang jangka pendekyang disebabkan adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuhtempo tahun berikutnya.

(2) Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/BUMD dan LembagaInternasionalBagian Lancar pinjaman kepada BUMN/BUMD dan lembagainternasional merupakan reklasifikasi Piutang pinjaman kepadaBUMN/BUMD dan lembaga internasional yang jatuh tempo dalamtahun anggaran berikutnya.

(3) Bagian Lancar dari TGRBagian Lancar TGR merupakan reklasifikasi lain-lain aset yangberupa TGR ke dalam aset lancar disebabkan adanya TGR jangkapanjang yang jatuh tempo tahun berikutnya.

(4) Piutang PajakPiutang Pajak merupakan piutang yang diakui atas pajak hotel danrestoran serta pajak lainnya yang sudah ada ketetapannya(SKP/SKPT).

(5) Piutang RetribusiPiutang Retribusi merupakan piutang yang diakui atas retribusi sewakios dan toko yang sudah ada ketetapannya (SKR/SKRT).

(6) Piutang Lain-lainPiutang Lain-lain adalah piutang di luar bagian lancar tagihanpenjualan angsuran, bagian lancar pinjaman kepada BUMN/BUMDdan lembaga internasional, Bagian Lancar TGR dan piutang pajak.Piutang disajikan dengan nilai yang dapat direalisasikan (netrealizable value). Nilai bersih didapatkan dengan melakukanpenyisihan piutang.

d) Penyisihan Piutang Tidak TertagihPenyisihan piutang tidak tertagih adalah alat yang digunakan untukmenyesuaikan nilai piutang sehingga didapatkan nilai bersih yang dapatdirealisasikan (net realizable value). Metode penyisihan terhadap piutangyang tidak tertagih terdiri atas taksiran kemungkinan tidak tertagih padasetiap akhir periode dan disisihkan berdasarkan umur piutang.Persentase penyisihan piutang berbeda-beda untuk masing-masing jenispiutang:(1) Piutang Pajak

Untuk piutang Pajak, daftar umur piutang dan penyisihandikelompokkan menjadi 5 (lima) kelompok umur piutang, yaitu:

- 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun, penyisihan piutangtidak tertagih sebesar 10%;

- 2 (dua) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun, penyisihan piutangtidak tertagih sebesar 25%;

- 3 (tiga) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun, penyisihanpiutang tidak tertagih sebesar 50%;


- 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun, penyisihanpiutang tidak tertagih sebesar 75%;

- Diatas 5 (lima) tahun, penyisihan piutang tidak tertagih sebesar100%.

(2) Piutang RetribusiUntuk Piutang Retribusi, daftar umur piutang dan penyisihandikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok umur piutang, yaitu:

- 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun, penyisihan piutangtidak tertagih sebesar 10%;

- 2 (dua) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun, penyisihan piutangtidak tertagih sebesar 50%;

- Diatas 3 (tiga) tahun, penyisihan piutang tidak tertagih sebesar100%;

e) PersediaanPersediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapanyang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional PemerintahKota Mataram, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijualdan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

2) Investasi Jangka PanjangInvestasi adalah kegiatan Pemerintah Kota Mataram menanamkan

uangnya dalam bentuk penyertaan modal atau pembelian surat utang dalamrangka memperoleh manfaat ekonomi atau sosial. Aset Investasi adalah asetyang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga,dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkankemampuan Pemerintah Kota Mataram dalam rangka pelayanan kepadamasyarakat.

Terdapat beberapa jenis investasi yang dapat dibuktikan dengansertifikat atau dokumen lain yang serupa. Hakikat suatu investasi dapatberupa pembelian surat utang baik jangka pendek maupun jangka panjang(obligasi), serta instrumen ekuitas (saham).

Dalam rangka akuntansi dan pelaporan aset investasi PemerintahKota Mataram secara garis besar diklasifikasikan menjadi dua, yaituinvestasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangkapendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untukdimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untukdimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

a) Investasi Jangka PendekInvestasi Jangka Pendek harus memenuhi karakteristik dapat segeradiperjualbelikan/dicairkan dan berisiko rendah.

b) Investasi Jangka PanjangInvestasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untukdimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagimenurut sifat penanamannya, yaitu permanen dan nonpermanen.Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkanuntuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan Investasi Nonpermanen


adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secaratidak berkelanjutan. Investasi Permanen

Investasi permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Mataramadalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan,tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikandalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.

Investasi NonpermanenInvestasi nonpermanen yang dilakukan oleh Pemerintah KotaMataram adalah investasi yang dilakukan dalam jangka waktutertentu yang biasanya terdapat jangka waktu tertentu. UntukInvestasi Non Permanen Dana Bergulir disajikan dengan nilai bersihyang dapat direalisasikan (net realizable value), dengan perhitunganNRV berdasarkan umur investasi, yaitu:

- 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun, disisihkan sebesar10%;

- 2 (dua) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun, disisihkan sebesar25%;

- 3 (tiga) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun, disisihkan sebesar50%;

- 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun, disisihkansebesar 75%;

- Diatas 5 (lima) tahun, disisihkan sebesar 100%.3) Aset Tetap

a) TanahTanah menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untukmemperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap pakai. Biaya inimeliputi antara lain harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak,biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Nilai tanahjuga meliputi biaya pembelian bangunan tua yang terletak pada sebidangtanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sebuah gedung yangbaru jika bangunan tua itu dimaksudkan untuk dibongkar.

b) Peralatan dan MesinPeralatan dan Mesin, menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkanuntuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai. Biaya inimeliputi antara lain harga pembelian dan biaya instalasi serta biayalangsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan aset sehinggadapat digunakan. Untuk peralatan dan mesin yang berasal dari hibahdinilai berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.

c) Gedung dan BangunanGedung dan Bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkanuntuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya inimeliputi antara lain harga beli, biaya pembebasan, biaya pengurusan IMB,notaris dan pajak. Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrakkonstruksi akan meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tidaklangsung lainnya yang dilakukan sehubungan dengan konstruksi dandibayar pada pihak selain dari kontraktor. Biaya ini juga mencakup biayabagian dari pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola, jika ada.


d) Jalan, Irigasi dan JaringanJalan, irigasi dan jaringan, menggambarkan seluruh biaya yangdikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siappakai. Biaya ini meliputi antara lain biaya perolehan dan biaya-biaya lainsampai dengan jaringan tersebut siap pakai.

e) Aset Tetap LainnyaAset tetap lainnya, menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untukmemperoleh aset tetap lainnya sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biayaperolehan semua aset tetap lainnya yang tidak dapat diklasifikasikandengan tepat kedalam aset tetap yang telah diuraikan sebelumnya.

f) Konstruksi Dalam PengerjaanKonstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin,gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnyayang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatuperiode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrakkonstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu.Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periodeakuntansi.

4) Dana CadanganDana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhanyang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satutahun anggaran. Pembentukan dana cadangan diakui pada saat dilakukanpenyisihan uang untuk tujuan pencadangan dimaksud. Dana cadangan dirincimenurut tujuan pembentukannya. Peruntukan dana cadangan harus diaturdengan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat digunakan untukperuntukan yang lain.

5) Aset LainnyaYang termasuk dalam aset lainnya adalah:

a) Aset tak berwujud (intangible aset)Yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik sertadimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa ataudigunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.Aset tak berwujud meliputi:- Software komputer;- Lisensi dan franchise;- Hak cipta (copyright), paten, goodwill dan hak lainnya;- Hak jasa dan operasi;- Aset tak berwujud dalam pengembangan.

b) Tagihan Penjualan AngsuranTagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapatditerima dari penjualan aset Pemerintah Kota Mataram secara angsurankepada pegawai Pemerintah Kota Mataram. Tagihan penjualan angsurandinilai sebesar nilai nominal dari kontrak penjualan aset yangbersangkutan.

c) Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti RugiTuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi menggambarkan tagihankepada pegawai Pemerintah Kota Mataram yang terbuktimenyalahgunakan uang negara/daerah atau menghilangkan aset


pemerintah/pemerintah daerah. Tuntutan perbendaharaan/ tuntutan gantirugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Ketetapan Tanggungjawab Mutlak atau Surat Keputusan Pembebanan dari pejabat yangberwenang.

d) Kemitraan dengan Pihak KetigaKemitraan dengan Pihak Ketiga menggambarkan nilai aset yangdiserahkan Pemerintah Kota Mataram kepada Pihak Ketiga dengan carakemitraan dengan pihak ketiga (swasta) berdasarkan perjanjian.Kemitraan dengan pihak ketiga dinilai sebesar nilai aset yang diserahkanPemerintah Kota Mataram sebagai bagian dari nilai kontrak kerjasamaantara Pemerintah Kota Mataram dengan pihak ketiga.

b. Kewajiban1) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yangpenyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomiPemerintah Kota Mataram. Dalam konteks Pemerintah Kota Mataram,kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan yangberasal dari pinjaman. Pinjaman tersebut dapat berasal dari masyarakat,lembaga keuangan, Pemerintah Kota Mataram lain, atau lembagainternasional.a) Utang kepada Pihak Ketiga (Account Payable)

Terhadap barang/jasa yang telah diterima Pemerintah Kota Mataram danbelum dibayar, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadihaknya.

b) Utang Bunga (Accrued Interest)Utang bunga pinjaman Pemerintah Kota Mataram dicatat sebesar biayabunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapatberasal dari utang Pemerintah Kota Mataram baik dari dalam maupun luarnegeri. Utang bunga pinjaman Pemerintah Kota Mataram yang belumdibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagiandari kewajiban jangka pendek.

c) Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan untuk PFK yangbelum disetorkan kepada yang berhak harus disajikan sebagai utang dineraca sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

d) Bagian Lancar Utang Jangka PanjangNilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancarutang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

e) Kewajiban Lancar Lainnya (Other Current Liabilities)Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidaktermasuk dalam kategori utang jangka pendek di atas.

2) Kewajiban Jangka PanjangUtang jangka panjang merupakan Utang yang harus dibayar kembali ataujatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi.


c. Ekuitas DanaEkuitas Dana adalah kekayaan bersih Pemerintah Kota Mataram yangmerupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kota Mataram. EkuitasDana diklasifikasikan menjadi Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, danEkuitas Dana Cadangan.1) Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangkapendek. Ekuitas Dana Lancar terdiri dari:- Sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA), yang merupakan akun pasangan

yang menampung kas dan setara kas serta investasi jangka pendek;- Pendapatan yang Ditangguhkan, yang merupakan akun pasangan untuk

menampung Kas di Bendahara Penerimaan;- Cadangan Piutang, yang merupakan akun pasangan yang dimaksudkan

untuk menampung piutang lancar;- Cadangan Persediaan, yang merupakan akun pasangan dari persediaan;- Dana yang Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek,

merupakan akun pasangan dari kewajiban jangka pendek lainnya.2) Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan Pemerintah Kota Mataramyang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya,dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Ekuitas Dana Investasi terdiridari:- Diinvestasikan dalam Investasi Permanen/ Investasi Jangka Panjang, yang

merupakan akun pasangan dari Investasi Permanen/Investasi JangkaPanjang;

- Diinvestasikan dalam Aset Tetap merupakan akun pasangan dari AsetTetap;

- Diinvestasikan dalam Aset Lainnya, yang merupakan akun pasangan AsetLainnya;

- Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang(contra account), yang merupakan akun pasangan dari seluruh UtangJangka Panjang.

3) Ekuitas Dana CadanganEkuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan Pemerintah Kota Mataramyang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Laporan Realisasi AnggaranLaporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan,

belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masingdiperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

a. Akuntansi AnggaranAkuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalianmanajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja,transfer, dan pembiayaan.

b. Akuntansi PendapatanPendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.


Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.Transfer masuk adalahpenerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan danaperimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintahprovinsi. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitudengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya(setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengembalian pendapatanperlu disesuaikan dengan mengeliminasi pendapatan tersebut danmenambahkan akun pendapatan yang ditangguhkan di pos kewajiban padaneraca.

c. Akuntansi BelanjaBelanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas UmumDaerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannyaterjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan olehunit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Belanja diklasifikasikan menurutklasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. Klasifikasi ekonomiadalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untukmelaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk Pemeritah KotaMataram meliputi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang , belanja modal,bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga.1) Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari

pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanjaoperasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi,hibah, bantuan sosial.

2) Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap danaset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah,peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, aset tetap lainnya dan asetlainnya.

3) Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yangsifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulanganbencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yangsangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintahpusat/daerah.

Saldo kas yang berasal dari sisa uang muka kerja yang berada di BendaharaPengeluaran/Pemegang Kas merupakan aset pemerintah daerah. Oleh karenaitu jumlah tersebut disajikan pada akun Kas di Bendahara Pembayar di neracapemerintah daerah.

d. Akuntansi Surplus/DefisitSurplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periodepelaporan. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selamasatu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanjaselama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit.

e. Akuntansi PembiayaanPembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah KotaMataram, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akanditerima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Kota Mataramterutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplusanggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan


hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakanuntuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepadaentitas lain, dan penyertaan modal oleh Pemerintah Kota Mataram.1. Akuntansi Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas UmumNegara/Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualanobligasi Pemerintah Kota Mataram, hasil privatisasi perusahaannegara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada fihakketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan danacadangan. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima padaRekening Kas Umum Negara/Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaandilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukanpenerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelahdikompensasikan dengan pengeluaran) Pencairan Dana Cadanganmengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.

2. Akuntansi Pengeluaran PembiayaanPengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas UmumNegara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga,penyertaan modal Pemerintah Kota Mataram, pembayaran kembali pokokpinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan danacadangan. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dariRekening Kas Umum Negara/Daerah. Pembentukan Dana Cadanganmenambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperolehdari pengelolaan Dana Cadangan di Pemerintah Kota Mataram merupakanpenambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatandalam pos pendapatan asli daerah lainnya.

3. Akuntansi Pembiayaan NetoPembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelahdikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggarantertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaranpembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos PembiayaanNeto.

f. Akuntansi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antararealisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisihlebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periodepelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

g. Transaksi dalam Mata uangTransaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiahdengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengahbank sentral pada tanggal transaksi.

h. Transaksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Berbentuk Barang danJasaTransaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam bentuk barang dan jasaharus dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan cara menaksirnilai barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksisemacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atasLaporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan


mengenai bentuk dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diterima.Contoh transaksi berwujud barang dan jasa adalah hibah dalam wujud barang,barang rampasan, dan jasa konsultansi.

3. Laporan Arus KasLaporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas

selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasiaset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran.a. Aktivitas Operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi

pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitasoperasionalnya. Arus kas masuk dari aktivitas operasi terutama diperoleh daripenerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), penerimaanhibah, penerimaan bagian laba perusahaan daerah, dan transfer masuk.Sedangkan arus kas keluarnya digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang,bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja tak terduga, dan transfer keluar;

b. Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan mencerminkan penerimaan danpengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber dayaekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayananpemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus kas masuk dariaktivitas investasi aset non keuangan terdiri dari penjualan aset tetap danpenjualan aset lainnya. Sedangkan arus kas keluarnya terdiri dari perolehan asettetap dan perolehan aset lainnya;

c. Aktivitas Pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas brutosehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yangbertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah danklaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Arus kas masukdari aktivitas pembiayaan antara lain penerimaan pinjaman, penerimaan hasilpenjualan Surat Utang Negara, penerimaan dari divestasi, penerimaan kembalipinjaman dan pencairan dana cadangan. Sedangkan arus kas keluarnya antaralain penyertaan modal pemerintah, pembayaran pokok pinjaman, pemberianpinjaman jangka panjang dan pembentukan dana cadangan;

d. Aktivitas Non Anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas brutoyang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaanpemerintah. Arus kas masuk dari aktivitas non anggaran meliputi penerimaanPFK sedangkan arus kas keluarnya meliputi pengeluaran PFK.

BAB V


PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mataram terdiri dari Laporan RealisasiAnggaran Pendapatan dan Belanja, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas LaporanKeuangan dengan penjelasan sebagai berikut:

5.1 Neraca

5.1.1 Aset

Saldo Aset per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing senilaiRp2.803.909.180.090,09 dan Rp2.607.883.070.257,59 atau terjadi kenaikan senilaiRp196.026.109.832,50 atau bertambah 7,52% dari tahun sebelumnya terdiri dari:

(dalam rupiah)No Uraian per 31 Desember 2014 per 31 Desember 2013

1 Aset Lancar 149.669.043.420,24 167.221.941.127,192 Investasi Jangka Panjang 98.068.897.734,63 84.498.837.174,733 Aset Tetap 2.266.159.667.594,82 2.060.179.883.625,924 Aset lainnya 290.023.801.446,40 295.982.408.329,75

Jumlah 2.803.909.180.090,09 2.607.883.070.257,59

5.1.1.1 Aset Lancar

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing senilaiRp149.669.043.420,24 dan Rp167.221.941.127,19 atau menurun 10,50% senilaiRp17.552.897.706,95 yang terdiri dari:

(dalam rupiah)

No. Uraian Per 31 Des. 2014 Per 31 Des. 20131 Kas 107.939.293.487,44 81.711.476.677,64

2 Piutang 32.784.775.663,75 77.819.088.487,55

3 Persediaan 8.944.974.269,05 7.691.375.962,00

Jumlah 149.669.043.420,24 167.221.941.127,19

Komposisi aset lancar tahun 2014 tersebut seperti pada grafik berikut:

5.1.1.1.1 Kas


Saldo Kas per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing senilaiRp107.939.293.487,44 dan Rp81.711.476.677,64 atau meningkat 32,10%senilai 26.227.816.809,80 terdiri dari:

(dalam rupiah)No Uraian per 31 Desember 2014 per 31 Desember 20131 Kas di Kas daerah 18.583.842.326,93 4.703.715.043,072 Deposito kurang dari 3 bulan 77.000.000.000,00 72.000.000.000,003 Kas di Bendahara Pengeluaran 192.639.737,50 430.363.242,504 Kas di Bendahara Penerimaan 0,00 113.825.410,005 Kas di BLUD 12.162.811.423,01 4.463.572.982,07

Jumlah 107.939.293.487,44 81.711.476.677,64

Posisi kas tersebut pada tahun 2014 dan 2013 seperti ditunjukkan grafikberikut:

Saldo kas di Kas Daerah sudah termasuk sisa Dana Kapitasi senilaiRp2.624.090.000,00 yang pengelolaannya dengan mekanisme APBD danseluruhnya sudah disetorkan ke Kas daerah.

5.1.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2014 dan 2013 senilaiRp18.583.842.326,93 dan Rp4.703.715.043,07 merupakan saldo hasil rekonsiliasidengan saldo bank dengan rincian sebagai berikut:

(dalamrupiah)

Nomor RekeningPT Bank NTB Cabang

UtamaUraian Per 31 Desember

2014Per 31 Desember

2013

001.21.05063.00-4Rekening KasUmum Daerah KotaMataram

18.583.158.326,93 4.691.813.043,07

Selisih, karena ada lebih entry pencairan olehpihak CMS ke rekening bendahara pengeluaranDikpora

684.000,00 0,00

Selisih, karena ada salah entry penyetoran olehpihak Bank TA 2013 atas setoran DinasPerhubungan salah masuk ke rekening KasdaLombok Barat

0,00 11.902.000,00

Saldo hasil rekonsiliasi 18.583.842.326,93 4.703.715.043,07


Terjadi perbedaan Saldo antara rekening koran kasda dengan catatanAkuntansi senilai Rp684.000,00 disebabkan kelebihan entry oleh pihak CMS dansudah dilakukan autodebet oleh pihak Bank NTB pada tahun 2015.

5.1.1.1.1.2 Deposito kurang dari 3 (tiga) bulan

Pada Tahun 2014 Pemerintah Kota Mataram melakukan penempatan kasdaerah berupa deposito kurang dari 3 (tiga) bulan dengan metode Automatic RollOver (ARO) yaitu penambahan pada PT Bank NTB senilai Rp70 miliar, pada PTBank BRI Syariah Cabang Mataram senilai Rp5 miliar dan pada PT BankMandiri Cabang Mataram senilai Rp5 miliar sehingga total deposito yang semulaberjumlah Rp72 miliar menjadi Rp152 miliar. Namun pada akhir tahun anggaran2014 dilakukan pencairan deposito pada Bank NTB senilai Rp75 miliar sehinggasisa Deposito per 31 Desember 2014 menjadi Rp77 miliar, dengan rincian sebagaiberikut:

(dalam rupiah)No Nama Bank per 31 Desember

2014per 31 Desember

20131 PT Bank NTB Cabang Utama Pejanggik 45.000.000.000,00 50.000.000.000,00

2 PT Bank BTN Cabang Mataram 20.000.000.000,00 20.000.000.000,003 PT Bank Syariah Mandiri Cabang Mataram 2.000.000.000,00 2.000.000.000,004 PT Bank Mandiri Cabang Mataram 5.000.000.000,00 0,005 PT Bank BRI Syariah Cabang Mataram 5.000.000.000,00 0,00

Jumlah 77.000.000.000,00 72.000.000.000,00

Dari Deposito pada Tahun 2014, diperoleh pendapatan senilaiRp8.818.100.480,40. Deposito merupakan salah satu kebijakan manajemen kasyang diambil terkait idle money. Deposito pada tahun 2014 dilakukan denganmemperhatikan likuiditas dana.

5.1.1.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2014 senilaiRp192.639.737,50 sampai akhir tahun anggaran 2014 belum disetor ke Kas Daerahterdiri dari Sisa UP/GU/TU senilai Rp163.716.654,00 dan PFK senilaiRp28.923.083,50 dengan rincian sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No Unit Kerja/SKPDSisa UP/TU TA

2014 Per 31Desember 2014

Pajak yangBelum Disetor

JumlahSisa UP/TU danPajak yg Belum

Disetor1 Dinas Tata Kota 8.269.700,00 - 8.269.700,00

2 Badan Penanaman Modal danPerizinan Terpadu 1.750.000,00 2.549.999,00 4.299.999,00

3 Sekretariat Daerah 150.000,00 - 150.000,004 Sekretariat DPRD 83.228.997,00 - 83.228.997,005 Inspektorat Kota 40.316.957,00 - 40.316.957,006 Kecamatan Cakranegara 1.000,00 - 1.000,007 Kecamatan Ampenan - 26.373.084,50 26.373.084,50

8 Badan Pengelolaan Keuangandan Asset Daerah 30.000.000,00 - 30.000.000,00

Jumlah 163.716.654,00 28.923.083,50 192.639.737,50


Kas di Bendahara Pengeluaran (sisa UP/TU) telah disetor ke Kas Daerahpada awal Tahun 2015 senilai Rp123.399.697,00 dan sisanya merupakan sisa kasyang hilang dicuri pada Inspektorat Kota Mataram TA 2014 senilaiRp40.316.957,00. Atas kejadian tersebut Pemerintah Kota Mataram telahmelaporkan kejadian tersebut kepada BPK RI dan sedang menunggu penetapandari Binbangkum BPK RI Jakarta. Dari sisa pajak pusat yang berada padabendahara pengeluaran senilai Rp28.923.083,50 sudah disetor di awal tahun 2015seluruhnya yaitu pajak pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan terpadusenilai Rp2.549.999,00 dan Pajak pada Kecamatan Ampenan senilaiRp26.373.084,50.

5.1.1.1.1.4 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo kas di bendahara penerimaan per 31 Desember 2014 dan Tahun2013 senilai Rp0,00 dan Rp113.825.410,00. Kas di Bendahara Penerimaan TA2014 merupakan pendapatan pajak dan retribusi pada Dinas Pendapatan yanghilang karena pencurian dan sampai saat ini masih dalam proses menunggu hasilkeputusan Sidang Majelis TPKN BPK RI dan sudah direklas ke aset lain-lain.

(dalam rupiah)

No. Unit SKPD Saldo Per 31 Desember2014

Saldo Per 31 Desember2013

1 Dinas Kebersihan 0,00 50.000,00

2 Dinas Pendapatan 0,00 113.775.410,00

Jumlah 0,00 113.825.410,00

5.1.1.1.1.5 Kas di BLUD (RSUD Kota Mataram)

Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Kota Mataram per31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing senilai Rp12.162.811.423,01 danRp4.463.572.982,07 yang terdiri dari:

(dalam rupiah)No. Uraian per 31 Desember 2014 per 31 Desember 2013

1 Kas di Bank BLUD 11.967.575.639,16 4.148.185.841,07

2 Kas di bend pengeluaran BLUD 195.235.783,85 313.381.839,00

3 Kas di bend penerimaan BLUD 0,00 2.005.302,00

Jumlah 12.162.811.423,01 4.463.572.982,07

Kas di Bank BLUD disimpan dalam bentuk rekening giro pada lima bankyaitu Bank BTN, Bank BRI, Bank NTB, Bank BNI dan Bank Mandiri denganrincian sebagai berikut:

(dalamrupiah)

No. Uraian Per 31 Desember2014

Per 31 Desember2013

1 Bank BTN (21.050063.00.4) Pendapatan PAD 11.862.031.125,16 191.463.303,83

2 Bank BRI (00000052-01-001014-30-2) DanaJamkesmas Pusat 20.215.824,00 3.125.386.889,00

3 PT Bank NTB(001.21.06669.00-9) DanaJamkesda 42.049.232,00 184.848.441,00

4 Bank BNI (244313874) 37.242.149,00 646.452.352,00

5 Bank Mandiri (161-00-0108786-0) 6.037.309,00 34.855,24Jumlah 11.967.575.639,16 4.148.185.841,07


5.1.1.1.2 Piutang

Piutang per 31 Desember 2014 dan per 31 Desember 2013 masing-masing senilai Rp32.772.545.557,75 dan Rp77.819.088.487,55 dengan rinciansebagai berikut:

(dalam rupiah)No Uraian Per 31 Desember 2014 Per 31 Desember 20131 Piutang Pajak 10.962.151.831,50 43.270.779.782,002 Piutang Retribusi 705.584.412,50 915.153.025,003 Bagian Lancar Piutang TGR 51.951.675,00 45.239.110,004 Piutang Lainnya 21.052.857.638,75 33.587.916.570,55

Jumlah 32.772.545.557,75 77.819.088.487,55

Komposisi saldo piutang per 31 Desember 2014 seperti ditunjukkan padagrafik berikut.

5.1.1.1.2.1 Piutang PajakSaldo Piutang Pajak per 31 Desember 2014 yang disajikan di neraca sudah

disajikan dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value)artinya sudah dikurangi dengan penghapusan piutang kadaluarsa dan penyisihanpiutang berdasarkan umur piutang. Piutang Pajak per 31 Desember 2014 dan 2013masing-masing senilai Rp40.450.323.775,00 dan Rp43.270.779.782,00. denganrincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)No Uraian Per 31 Desember 2014 Per 31 Desember 20131 Piutang Pajak Hotel 40.858.480,00 260.410.252,002 Piutang Pajak Restoran 35.489.953,00 589.960.232,00

3 Piutang Pajak Air Bawah Tanah(ABT) 84.495.040,00 28.166.900,00

4 Piutang Pajak PBB-P2 40.069.197.915,00 42.213.068.826,005 Piutang Pajak Reklame 198.594.889,00 151.800.553,00

6 Piutang Pajak Minerba (Galian GolC) 21.687.498,00 27.373.019,00

Jumlah 40.450.323.775,00 43.270.779.782,00

5.1.1.1.2.2 Penyisihan Piutang PajakPenyisihan piutang tak tertagih atas piutang pajak per 31 Desember 2014

dapat dirinci sebagai berikut:

(dalam rupiah)


No Uraian Piutang Penyisihan Piutang NRV

1 Piutang Pajak Hotel 40.858.480,00 13.513.495,00 27.344.985,00

2 Piutang Pajak Restoran 35.489.953,00 22.937.964,75 12.551.988,25

3 Piutang Pajak Air BawahTanah (ABT) 84.495.040,00 2.816.690,00 81.678.350,00

4 Piutang Pajak PBB-P2 40.069.197.915,00 29.330.862.685,25 10.738.335.229,75

5 Piutang Pajak Reklame 198.594.889,00 102.164.424,75 96.430.464,25

6 Piutang Pajak Minerba(Galian Gol C) 21.687.498,00 15.876.683,75 5.810.814,25

Jumlah 40.450.323.775,00 29.488.171.943,50 10.962.151.831,50

1. Mutasi Piutang Pajak Hotel dan Restoran sebagai berikut:(dalam rupiah)

No. Uraian Pajak Hotel Pajak Restoran

1 Saldo 31 Des 2013 (terkoreksi) 260.490.936,00 589.966.137,00

2 Realisasi Pembayaran 2014 145.382.169,00 77.433.868,00

3 Penambahan Ketetapan 2014 0,00 0,00

4 Penghapusan karena kadaluarsa ditahun 2014 74.250.287,00 477.042.316,00

5 Jumlah Setelah Penghapusan 40.858.480,00 35.489.953,00

6 Penyisihan Piutang (Selain Yg Dihapus) (13.513.495,00) (22.937.964,75)

Saldo Akhir 2014 27.344.985,00 12.551.988,25

2. Mutasi Piutang Pajak Air Bawah Tanah (ABT) sebagai berikut:(dalam rupiah)

No. Uraian Nilai Pajak ABT1 Saldo 31 Des. 2013 28.166.900,002 Realisasi Pembayaran 2014 0,003 Penambahan Ketetapan 2014 56.328.140,004 Saldo 31 Des. 2014 84.495.040,005 Penyisihan Piutang (2.816.690,00)

Saldo NRV 31 Des. 2014 81.678.350,00

3. Mutasi Piutang PBB-P2 sebagai berikut:No. Uraian Jml NOP Nilai (Rp) Keterangan

1 Piutang PBB-P2 diserahkan dari KPPMataram Barat dan KPP Mataram Timur 44.214.943.313,00 Tanggal 30 Jan.

20132 Tertagih tahun 2013 2.001.874.487,00

3 Saldo Tahun 2013 42.213.068.826,00

4Tahun 2014 dilakukan verifikasi/validasiatas Saldo PBB-P2 dengan hasil sebagaiberikut:a. Pemecahan Obyek 565 187.025.490,00 dikoreksi

b. Penggabungan Obyek 74 45.699.419,00 dikoreksi

c. Perubahan data/ketetapan 528 170.330.552,00 dikoreksi

d. Telah dibayar dengan bukti STTS 1.075 857.644.607,00 dikoreksi

e. Telah dibayar dengan bukti selain STTS 6.167 1.356.811.558,00 dikoreksi

f. Data double 448 138.525.765,00 dikoreksi

g. Fasilitas umum 411 184.536.984,00 dikoreksi

h. Tertagih tahun 2014 1.181.790.326,00 dikoreksi

i. Kadaluarsa (1994 - 2009) 464.241 19.593.436.474,00 disisihkan 100%

j. Data/pemilik tidak jelas 12.983 1.570.141.704,00 disisihkan 100%


No. Uraian Jml NOP Nilai (Rp) Keterangan

k. Pemilik tidak ditemukan 1.785 432.482.670,00 disisihkan 100%

l. Belum dibayar (dapat ditagih) 121.034 16.494.643.277,00 disajikan NRV

5 Penambahan piutang dari ketetapan TA2014 6.504 1.978.493.790,00 disajikan NRV

6 Saldo Tahun 2014 sebelum penyisihan(4i s.d. 4l dan 5) 40.069.197.915,00

7 Penyisihan Tahun 2014 (29.330.862.685,25)

Saldo NRV Tahun 2014 10.738.335.229,75

Terhadap piutang pajak PBB-P2 kadaluwarsa tahun 1994-2009 senilaiRp19.593.436.474,00 telah diajukan ke walikota dan meminta persetujuanDPRD karena di atas 5 m dengan surat nomor 900/1197/BKAD/XII/2014tanggal 30 Desember 2014. Sampai dengan saat ini masih menunggu prosespersetujuan di DPRD.

4. Mutasi Piutang Pajak Reklame sebagai berikut:

No. Uraian Nilai Pajak Reklame (Rp)

1 Saldo 31 Des. 2013 151.800.553,00

2 Realisasi Pembayaran 2014 0,00

3 Penambahan Ketetapan 2014 46.794.336,00

4 Saldo 31 Des. 2014 198.594.889,00

5 Penyisihan Piutang (102.164.424,75)

Saldo NRV 31 Des. 2014 96.430.464,25

Pada tahun 2014, pengelolaan piutang pajak reklame diserahkan padaDinas Pendapatan, sedangkan untuk sisa tahun–tahun sebelumnya tetap menjaditanggung jawab Dinas Pertamanan. Piutang pajak reklame yang pengelolaannyadikoordinasikan oleh Dinas Pertamanan Kota Mataram yang merupakan sisanilai Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang belum dilunasi oleh WajibPajak sampai dengan akhir tahun 2014 senilai Rp151.800.533,00. Terhadappenghapusan Piutang Pajak Reklame pada Dinas Pertamanan pada tahunsebelumnya senilai Rp144.864.413,00 yang dibongkar, pencatatan ganda,obyek tidak ada dan reklame menempel di dinding telah dilakukan pembatalansesuai Surat Keputusan Pembatalan SKPD Pajak Reklame Nomor817/321.d/TMN/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014.

5. Mutasi Piutang Pajak Minerba (Galian Golongan C) sebagai berikut:

No. Uraian Nilai Pajak Minerba (Rp)

1 Saldo 31 Des. 2013 27.373.019,00

2 Realisasi Pembayaran 2014 5.685.521,00

3 Penambahan Ketetapan 2014 0,00

4 Saldo 31 Des. 2014 21.687.498,00

5 Penyisihan Piutang (15.876.683,75)

Saldo NRV 31 Des. 2014 5.810.814,25

Piutang Pajak Minerba (Bahan Galian Golongan C) tersebutdikoordinasikan oleh Bagian Ekonomi Setda Kota Mataram. Penyisihan tersebut


sudah termasuk Piutang Galian C yang sudah kadaluarsa tahun 2009 senilaiRp5.714.713,00 sedang diproses untuk diajukan penghapusan pada tahun 2015.

5.1.1.1.2.3 Piutang RetribusiPiutang Retribusi per 31 Desember 2014 dan per 31 Desember 2013

masing-masing senilai Rp908.455.326,00 dan Rp915.153.025,00. PiutangRetribusi Tahun Anggaran 2014 disajikan sesuai dengan Standar AkuntansiPemerintahan mengacu pada Net Realizable Value (NRV) dengan rincian sebagaiberikut :

(dalam rupiah)

No UraianPer 31 Desember

2014Per 31 Desember

20131 Retribusi Sewa Kios Pasar 0,00 2.987.200,00

2 Ret. Pasar Grosir dan Pertokoan 136.762.200,00 206.795.800,00

3 Retribusi IMB 569.659.394,00 550.529.663,00

4 Retribusi PIMB 48.179.864,00 63.790.362,00

5Retribusi Pemakaian Kekayaan

daerah (Cool storage)

20.000.000,00 20.000.000,00

6 Retribusi izin gangguan (HO) 50.450.000,00 71.050.000,00

7 Retribusi izin trayek 1.310.000,00 0,00

8 Retribusi Menara telekomunikasi 82.093.868,00 0,00

Jumlah 908.455.326,00 915.153.025,00

Pada tahun 2014 dilakukan penghapusan piutang retribusi kadaluwarsatahun 2005-2010 yaitu:1. Piutang Ret. Pasar Grosir dan Pertokoan kadaluarsa senilai Rp90.566.300,00

dengan SK Walikota Nomor 1206/XII/2014 tentang Penghapusan PiutangRet. Pasar Grosir dan Pertokoan yang sudah kadaluarsa

2. Piutang Retribusi Sewa Kios Pasar kadaluarsa senilai Rp2.987.200,00 denganSK Walikota Nomor 1207/XII/2014 tentang Penghapusan Piutang RetribusiSewa Kios Pasar yang sudah kadaluarsa

5.1.1.1.2.4 Penyisihan Piutang RetribusiPenyisihan atas piutang tak tertagih dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

(dalam rupiah)

No Uraian PiutangPenyisihan

piutang Piutang NRV

1 Ret.Pasar Grosir dan Pertokoan 136.762.200,00 55.451.250,00 81.310.950,00

2 Retribusi IMB 569.659.394,00 104.863.678,50 464.795.715,50

3 Retribusi PIMB 48.179.864,00 16.760.985,00 31.418.879,00

4Retribusi Pemakaian Kekayaandaerah (Cool storage)

20.000.000,00 20.000.000,00 0,00

5 Retribusi izin gangguan (HO) 50.450.000,00 5.795.000,00 44.655.000,00

6 Retribusi izin trayek 1.310.000,00 0,00 1.310.000,00

7 Retribusi Menara telekomunikasi 82.093.868,00 0,00 82.093.868,00

Jumlah 908.455.326,00 202.870.913,50 705.584.412,50

- Piutang Sewa Kios Pasar dan Retribusi Pasar Grosir dan pertokoan yangsemula dikelola oleh Sub Dinas Pasar Dinas Pendapatan pada Tahun2014 diserahkan ke Dinas Koperindag senilai Rp209.783.000,00dilakukan penghapusan atas piutang retribusi sewa kios senilaiRp2.987.200,00 dan senilai Rp90.566.300,00 untuk retribusi pasar grosir


dan pertokoan karena sudah melebihi 3 tahun atau kadaluarsa. Kemudianpenambahan untuk retribusi pasar grosir dan pertokoan Tahun 2014senilai Rp31.998.700,00 dan penyetoran senilai Rp11.502.000,00.Penyajian di Neraca sudah menggunakan NRV yaitu dari piutang senilaiRp136.726.200,00 disisihkan senilai Rp55.451.250,00 sesuai umurpiutang sehingga nilai NRV menjadi Rp81.310.950,00.

- Dinas Pendapatan, ada serah terima piutang retribusi pasar grosir danpertokoan tahun 2005 s/d 2012 senilai Rp168.068.800, tahun 2013 senilaiRp37.727.000 dan piutang retribusi sewa ruang senilai Rp2.987200sehingga total menjadi senilai Rp209.783.000 serta aset Tanah pasarsenilaiRp16.580.435.000,00 gedung dan bangunan pasar senilaiRp17.020.486.770 ke dinas koperindag tgl 30 Januari 2014 berita cara no34.A/02-DIPENDA/I/2014

- penyesuaian untuk penghapusbukuan piutang Retribusi Pasar Grosir padaDinas Koperindag berdasarkan SK Walikota Nomor 1206/XII/2014tentang Penghapusan Piutang Pasar Grosir dan Pertokoan yang SudahKadaluwarsa senilai Rp90.836.800,00 dan Jurnal penyesuaian untukpenghapusbukuan piutang Retribusi Sewa Ruang Pasar yang sudahkadaluwarsa senilai Rp2.987.200,00 pada Dinas Koperindag berdasarkanSK Walikota Nomor 1207/XII/2014 tentang Penghapusan Piutang PasarGrosir dan Pertokoan yang Sudah Kadaluwarsa. Sudah ada Jurnalpenyesuaian penyisihan piutang Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan2011-2013 sesuai surat permohonan Nomor800/78/Diskoperindag/XII/2014 senilai Rp55.241.250,00

- Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikelola olehDinas Tata Kota sudah disajikan secara NRV yaitu dari piutang TA 2014senilai Rp569.659.394,00 setelah dilakukan penyisihan atas piutang taktertagih senilai Rp104.863.678,50 sehingga piutang NRV menjadi senilaiRp464.795.715,50

- Piutang Retribusi Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan (PIMB) yangdikelola oleh Dinas Tata Kota sudah disajikan secara NRV yaitu daripiutang TA 2014 senilai Rp48.179.864,00 setelah dilakukan penyisihanatas piutang tak tertagih senilai Rp16.760.985,00 sehingga piutang NRVmenjadi senilai Rp31.418.879,00.

- Piutang izin gangguan (HO) yang dikelola oleh Bagian Ekonomi SetdaKota Mataram pada tahun 2014 bertambah senilai Rp25.700.000,00 danpenyetoran senilai Rp46.300.000,00 sehingga sisa piutang menjadiRp50.450.000,00. Terhadap sisa piutang dikurangi dengan cadanganpenyisihan piutang tak tertagih senilai Rp5.795.000,00 maka disajikansesuai NRV menjadi senilai Rp44.655.000,00.

- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Cool Storage yangdikelola oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Kelautan senilaiRp20.000.000,00 sampai saat ini belum dapat ditagih kategori macetsetelah dilakukan perhitungan piutang NRV lebih dari 3 tahun kadaluarsamaka disisihkan seluruhnya. Upaya yang sudah dilakukan denganmencari pemilik CV Hermani Artha Bahari sesuai alamat yang terteraakan tetapi yang bersangkutan sudah pindah tanpa pemberitahuan kepadaaparat kelurahan setempat.


5.1.1.1.2.5 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR)Saldo Bagian Lancar TGR per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-

masing senilai Rp51.951.675,00 dan Rp45.239.110,00 merupakan saldo atasTuntutan Ganti Rugi perorangan atas kehilangan barang milik daerah yang telahmempunyai SKTJM (Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak).

5.1.1.1.2.6 Piutang LainnyaPiutang lainnya per 31 Desember 2014 dan per 31 Desember 2013 masing-

masing senilai Rp21.052.857.638,75 dan Rp33.587.916.570,55 dengan rinciansebagai berikut:

(dalam rupiah)

No Uraian per 31 Desember2014

per 31 Desember2013

1 Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi 15.865.439.982,08 25.862.828.070,412 Piutang Asuransi Kebakaran Dinas PU 12.242.416,67 8.969.583,33

3 Piutang Asuransi Kesehatan SekretariatDPRD 496.666.666,67 348.000.000,00

4 Piutang Pendapatan Pasien BPJS dan pasienUmum Tahun 2014 (BLUD) 4.492.425.240,00 4.905.736.186,81

5 Piutang fasilitas parkir (BLUD) 24.000.000,00 -

6 Piutang atas Dividen PT Bank NTB yangbelum diterima 0,00 2.312.382.730,00

7 Piutang atas royalty PT Pasifik Cilinaya Yangbelum diterima 0,00 150.000.000,00

8 Sewa gedung Kantor Lurah Ampenan Utara 5.833.333,33 -9 Sewa gedung Kantor Badan Kepegawaian 150.000.000,00 -10 Sewa Gedung Dekopinda 6.250.000,00 -

Jumlah 21.052.857.638,75 33.587.916.570,55

Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi NTB pada Tahun Anggaran 2014 senilaiRp15.865.439.982,08 sesuai dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara BaratNomor 973-69 Tahun 2015 tanggal 3 Februari 2015 tentang Alokasi DefinitifDana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama KendaraanBermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan dan Pajak RokokKepada Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 sebagaiberikut:

(dalam rupiah)No Jenis Pajak per 31 Desember 2014 per 31 Desember 20131 PKB 4.433.368.065,00 7.428.963.682,002 BBNKB 5.456.556.994,00 10.204.150.425,003 PBBKB 4.536.107.364,20 8.213.126.969,494 Pajak Air Permukaan (AP) 15.254.139,18 16.586.993,925 Pajak Rokok 1.424.153.419,70 0,00

Jumlah 15.865.439.982,08 25.862.828.070,41

Piutang Bagi Hasil Provinsi NTB senilai Rp15.865.439.982,08 sudahdibayar seluruhnya pada tanggal 10 Februari 2015.

5.1.1.1.3 Persediaan


Saldo persediaan per 31 Desember 2014 dan tahun 2013 masing-masing senilaiRp8.944.974.269,05 dan Rp7.691.375.962,00 dengan saldo persediaan terbesarpersediaan obat-obatan, logistik, barang cetakan dan peralatan kesehatan.Saldo persediaan per 31 Desember 2014 termasuk persediaan pada gudang obatDinas Kesehatan, obat dan vaksin pada sembilan gudang obat Puskesmas danBidang Pengamatan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, dan PenyehatanLingkungan (P3PPL) Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Mataram, instalasifarmasi RSUD Kota Mataram, Badan Pemberdayaan Perempuan dan KeluargaBerencana, Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, dan Dinas PendidikanPemuda dan Olahraga. Rincian Saldo Persediaan per 31 Desember 2014 dan 2013sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No Uraian Per 31 Desember 2014 Per 31 Desember 2013

1 Persediaan Alat Tulis Kantor 243.624.040,00 223.291.883,00

2 Persediaan Alat Listrik 1.824.500,00 4.434.000,00

3 Persediaan Bahan BakuBangunan 60.083.400,00 0,00

4 Persediaan Suku Cadang SaranaMobilitas 52.707.400,00 0,00

5 Persediaan Materai 360.000,00 201.000,00

6 Persediaan Bahan MakananPokok 20.835.000,00 6.446.100,00

7 Persediaan Obat, vaksin 6.661.174.188,05 5.666.112.416,008 Persediaan alat kebersihan 233.402.550,00 364.218.419,00

9 Persediaan barang cetakan 522.717.964,00 535.171.342,00

10 Persediaan alat rumah tanggalainnya 160.503.000,00 851.933.602,00

11 Persediaan logistik 682.907.156,00 37.300.000,0012 Persediaan alat kesehatan 304.700.071,00 0,00

13 Persediaan Alat-alat Olahraga 135.000,00 2.267.200,00Jumlah 8.944.974.269,05 7.691.375.962,00

Nilai persediaan di atas tidak termasuk barang persediaan yang kadaluarsa s.d. 31Desember 2014.

5.1.1.2 Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang per 31 Desember 2014 dan per 31 Desember 2013 masing-masing senilai Rp98.068.897.734,63 dan Rp84.498.837.174,73 dengan rinciansebagai berikut:

(dalam rupiah)No Uraian Saldo

Per 31 Desember 2014Saldo

Per 31 Desember 20131 Investasi Non Permanen 410.905.000,00 410.905.000,002 Penyisihan Investasi non permanen (410.905.000,00) (0,00)3 Investasi Permanen 98.068.897.734,63 84.087.932.174,73

Jumlah 98.068.897.734,63 84.498.837.174,73

Perkembangan nilai Investasi Jangka Panjang tahun 2013 – 2014 seperti pada grafikberikut:


10.000.000.000,00

20.000.000.000,00

30.000.000.000,00

40.000.000.000,00

50.000.000.000,00

60.000.000.000,00

70.000.000.000,00

80.000.000.000,00

90.000.000.000,00

100.000.000.000,00

0,00 410.905.000,00

98.068.897.734,63

84.087.932.174,73

Perkembangan Investasi Jangka Panjang 2013 ke 2014

5.1.1.2.1 Investasi Non Permanen

Saldo Investasi Non Permanen per 31 Desember 2014 dan 2013 masih samasenilai Rp410.905.000,00 merupakan dana bergulir pada Lembaga KeuanganMikro yang dikelola Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan. Atas sisadana dilakukan perhitungan NRV ternyata sudah lebih dari 5 tahun dan kategorimacet tidak ada setoran sehingga diperhitungkan 100% untuk NRV.

5.1.1.2.2 Penyisihan Investasi Non Permanen

Penyisihan Investasi Non Permanen per 31 Desember 2014 senilai minusRp410.905.000,00 atau 100% dari nilai pokok yang belum dikembalikan senilaiRp410.905.000,00.

5.1.1.2.3 Investasi Permanen

Saldo Investasi Permanen per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah senilaiRp98.068.897.734,63 dan Rp84.087.932.174,73 merupakan saldo investasijangka panjang yang dimiliki Pemerintah Kota Mataram berupa penyertaan modalpada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yaitu PDAM Giri Menang, BPR NTBMataram, PT Bank NTB Mataram dan PT Jamkrida NTB. Nilai investasipermanen di PDAM Giri Menang dan BPR NTB Mataram Untuk PDAM GiriMenang dan BPR NTB penilaiannya menggunakan metode ekuitas karenakepemilikan lebih dari 20%. Sedangkan pada PT Bank NTB dan PT JamkridaNTB menggunakan metode biaya sebesar penyertaan modal karena kepemilikandi bawah 20%. Rincian saldo investasi permanen dapat dilihat sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No Uraian %Kepemilikan Total Ekuitas 2014 2013

1. PDAM MenangMataram 36,77% 225.741.778.386,68 83.005.251.912,78 70.824.653.234,10

2. BPR NTB Mataram 50,39% 7.871.632.907,00 3.966.515.821,85 4.246.148.940,633. PT Jamkrida NTB 3,51% 31.771.110.228,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,004. PT Bank NTB 2,30% 862.256.048.419,00 10.097.130.000,00 8.017.130.000,00

Jumlah 1.127.640.569.940,68 98.068.897.734,63 84.087.932.174,73

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya investasi permanen bertambah senilaiRp13.980.965.559,90. Terhadap Investasi tersebut, Pemerintah Kota Mataram


memperoleh deviden senilai Rp8.041.386.510,00 yaitu dari PDAM MenangMataram senilai Rp2.830.535.356,00 dan BPR NTB Mataram senilaiRp404.456.800,00 dan Deviden dari PT Bank NTB senilai Rp4.806.394.354dimana senilai Rp2.312.382.730,00 merupakan piutang deviden tahun 2012 yangdibayarkan tanggal 14 Maret tahun 2014.

5.1.1.3 Aset Tetap

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing senilaiRp2.266.159.667.594,82 dan Rp2.060.179.883.625,92. Nilai aset tahun 2014meningkat 10,00% senilai Rp205.979.783.968,90 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian Saldo per 31Desember 2014

Saldo per 31Desember 2013 Kenaikan (Penurunan)

Tanah 838.911.225.192,00 817.443.009.793,00 21.468.215.399,00

Peralatan dan Mesin 333.469.425.441,69 275.556.031.753,22 57.913.393.688,47

Gedung dan Bangunan 655.142.744.951,75 569.216.204.796,00 85.926.540.155,75Jalan, Irigasi, danJaringan 401.942.143.545,92 357.335.009.746,70 44.607.133.799,22

Aset Tetap Lainnya 32.465.557.663,46 25.101.741.577,00 7.363.816.086,46Konstruksi DalamPengerjaan 4.228.570.800,00 15.527.885.960,00 (11.299.315.160,00)

Akumulasi Penyusutan 0,00 0,00 0,00

Jumlah 2.266.159.667.594,82 2.060.179.883.625,92 205.979.783.968,90

Komposisi aset tetap per 31 Desember 2014 seperti pada grafik berikut:

Tanah37%

Peralatan danMesin15%

Gedung danBangunan

29%

Jalan, Irigasi,dan Jaringan

18%

Aset TetapLainnya

1%

KonstruksiDalam

Pengerjaan0%

AkumulasiPenyusutan

0%

KOMPOSISI ASET TETAP PER 31 DES. 2014

Nilai aset tetap yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2014 tidak termasukaset tetap ekstrakomptabel senilai Rp 31.036.035.814,22 (rincian terlampir).

5.1.1.3.1 TanahSaldo tanah per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing senilaiRp838.911.225.192,00 dan Rp817.443.009.793,00 atau meningkat 2,63% senilaiRp21.468.215.399,00. Mutasi tanah tahun 2014 dijelaskan sebagai berikut:

Penambahan aset tetap Tanah:

No Uraian Nilai (Rp)

1 Realisasi Belanja Modal 29.880.051.100,00

2 Utang tanah atas pembebasan tanah untuk ruas jalan 24.927.839.000,00

3

Koreksi kurang catat nilai tanah kurang pencatatan aset tanahyang tercatat senilai Rp728.000.000,00 di SMPN 9 Mataramyang seharusnya dicatat senilai Rp1.600.000.000,00 sesuaihasil tim inventarisasi BM/KN tahun 2000

872.000.000,00



Jumlah Penambahan 55.679.890.100,00

Pengurangan aset tetap Tanah:No Uraian Nilai (Rp)

1 Reklasifikasi ke gedung kantor 1.100.000.000,00

2 Reklasifikasi tanah urug ke gedung kantor 369.180.000,00

3 Koreksi tanah milik pihak lain (Provinsi NTB, TNI, dan LombokBarat) 4.429.941.100,00

4 Koreksi tanah di bagian umum yang doubel pencatatan denganSKPD setelah dilakukan appraisal 11.896.000.000,00

5 Koreksi doubel pencatatan tanah berdasarkan hasil appraisalbagian umum 11.502.747.601,00

6 Koreksi doubel pencatatan aset tetap tanah hasil appraisal 1.033.006.000,00

7 Koreksi tanah di bagian umum yang telah diruislagh 3.880.800.000,00


5.1.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing senilaiRp333.469.425.441,69 dan Rp275.556.031.753,22 atau meningkat 21,02% senilaiRp57.913.393.688,47. Mutasi peralatan dan mesin tahun 2014 dijelaskan sebagaiberikut:

Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin:


1 Realisasi belanja modal 60.960.898.246,00

2 Reklasifikasi dari aset lain-lain atas barang yang dapatdimanfaatkan kembali 602.098.514,00

3 Reklasifikasi dari gedung dan bangunan atas sekat ruangan 13.950.000,00

4 Reklasifikasi dari aset tetap lainnya 708.479.000,00

5 Perolehan dari belanja barang 7.500.000,00

6 Koreksi nilai 33.749,00

7 Hibah masuk 7.663.421.760,00

8 Reklasifikasi peralatan dan mesin dari belanja gedung BLUD 2.274.737.331,00

9 Koreksi atas kendaraan yang belum tercatat, namun sudah di-dropping dari SKPD lain 440.128.000,00

10 Koreksi peralatan dan mesin yang belum dicatat yang diperolehdari belanja barang 9.000.000,00

11 Koreksi aset tetap yang belum tercatat di Dikpora 12.124.971.222,67


Hibah masuk berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yaitu:

1. Hibah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat kepada DinasPendapatan berupa high Speed Printer merk Tally Genicom/6206K senilaiRp109.740.760,00

2. Hibah dari Pemerintah Pusat Barang Milik Negara (Direktorat Jenderal BinaUpaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI) yang Diserahterimakan KepadaRSUD Kota Mataram Tahun 2014 1 Unit Magnetic Resonance Imaging(MRI) senilai Rp7.500.000.000,00

3. Hibah dari Pemerintah Provinsi NTB ke Dinas Kesehatan berupa kendaraandinas Roda 2 sebanyak 2 unit yang ditujukan untuk petugas kesehatan


Lingkungan yang berprestasi dan hibah kendaraan dinas Roda 2 sebanyak 2unit yang diserahkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi NTB kepada DinasKesehatan Kota Mataram untuk kendaraan operasional Bidan Desa dengannilai seluruhnya Rp53.681.000,00.

Pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin:


1 Mutasi ke gedung dan bangunan atas sekat ruangan yg melekatke gedung 952.438.000,00

2 Reklasifikasi ke aset tetap lainnya 246.866.000,00

3 Reklasifikasi ke aset lain-lain atas barang rusak berat, barangyang hilang dan sudah terbit SKTJM 4.115.118.560,00

4 Reklasifikasi ke aset tidak berwujud 464.715.800,00

5 Reklasifikasi ke jalan jaringan dan irigasi 4.500.000,00

6 Reklasifikasi ke persediaan piring/gelas 98.233.777,00

7 Hibah kendaraan roda 4 ke BPN 166.580.554,00

8 Koreksi karena double catat kendaraan dinas antar SKPDdengan Bagian Umum 3.794.803.002,00

9 Koreksi atas lebih catat kendaraan dari Dinas Pariwisata 4.250.000,00

10 Koreksi aset tetap ekstrakomptabel sesuai Perwali No.25 Tahun2012 16.636.138.441,20

11 Reklasifikasi sekat ruangan 408.180.000,00

Jumlah Pengurangan 26.891.824.134,20

5.1.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Saldo aset gedung dan bangunan per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masingsenilai Rp655.142.744.951,75 dan Rp569.216.204.796,00 atau meningkat 15,01%senilai Rp85.926.540.155,75. Mutasi aset gedung dan bangunan tahun 2014dijelaskan sebagai berikut:

Penambahan Aset Gedung dan Bangunan:


1 Realisasi belanja modal 91.737.651.346,00

2 Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Gedung dan Bangunan(sekat ruangan) 945.938.000,00

3 Tanah urug 369.180.000,004 Reklasifikasi Tanah ke Gedung dan Bangunan 1.100.000.000,005 Pencatatan ganda Barang Diserahkan ke Masyarakat 1.243.500.000,006 Konstruksi Dalam Pengerjaan 15.392.201.160,007 Utang Rehab ruang gas medis 42.000.000,00

8 Gedung ke Kecamatan Cakranegara 2.121.907.833,00

9 Reklasifikasi dari Aset lain-lain ke gedung dan bangunan (tuguperingatan) 220.982.000,00

10 Reklasifikasi dari bagian APP ke Bagian Umum (pemagaran) 149.484.000,00

11 Koreksi atas gedung yang kurang dicatat senilai di DinasPertamanan 65.583.000,00

12Koreksi kurang catat dropping gedung dari bagian pemerintahanke Kec. Cakranegara yang dicatat di keuangan sebesarRp986.558.500,00 yang seharusnya senilai Rp1.005.803.642,00

19.245.142,00

13 Koreksi aset tetap yang belum tercatat di keuangan DinasDikpora 1.903.868.523,00

14 Reklasifikasi antar akun aset berupa sekat ruangan 407.550.000,00



Pengurangan aset gedung dan bangunan:

No Uraian Nilai (Rp)1 Pencatatan ganda gedung atas hasil appraisal 61.040.000,00

2 Reklasifikasi gedung ke aset lain-lain 2.798.190.331,003 Reklasifikasi gedung ke peralatan dan mesin (tenda terop) 7.450.000,004 Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan 3.585.007.000,00

5 Pencatatan ganda pembayaran honor 5.000.000,00

6 Reklasifikasi ke Jalan, Irigasi, dan Jaringan 213.177.000,007 Belanja barang dan jasa (pengecatan) 5.500.000,008 Reklasifikasi ke aset lain-lain (diserahkan ke masyarakat) 16.550.000,009 Reklasifikasi bagian pemerintahan ke kecamatan 2.141.152.975,0010 Reklasifikasi bagian APP ke bagian umum (pemagaran) 149.444.000,0011 Koreksi tanah, bangunan & gedung, jalan jaringan & irigasi milik

pihak lain (Pemerintah Provinsi NTB, TNI, Pemerintah Kab.Lombok Barat) yang dicatat dalam BMD Pemerintah KotaMataram, rincian terlampir)

900.245.000,00

12 Koreksi atas gedung kantor, rehab gedung, dan tempat parkiryang masih tercatat di BPMP2T yang sudah dicatat dandigunakan oleh Dinas Pertamanan senilai masing-masingRp1.775.025.000,00, Rp15.583.000,00, dan Rp31.487.000,00

1.822.095.000,00

13 Koreksi biaya penunjang atas barang yang diserahkan kemasyarakat yang telah dihapus dari aset lain-lain pada BidangCipta Karya dan Bidang Perumahan (yang dihapus baru nilaikontraknya saja, biaya penunjang masih tercatat di KIB C

51.867.605,00

14 Koreksi pencatatan ganda gedung dan bangunan setelahdilakukan appraisal

4.688.895.169,00

15 Koreksi aset gedung dan bangunan yang diserahkan ke sekolahswasta , Dikpora, rincian terlampir)

3.670.397.700,00

16 Koreksi pencatatan ganda gedung dan bangunan sekolahberdasarkan hasil appraisal

4.385.242.594,00

17 Koreksi aset tetap ekstrakomptabel sesuai Perwali No.25 Tahun2012 tanggal 13 November 2012 yang masih disajikan dalamneraca

2.964.911.143,25

18 koreksi pencatatan ganda gedung dan bangunan SMP 8 Tahun2002 38.304.000,00

19 Koreksi salah catat gedung dan bangunan SMP 8 Tahun 2004yang seharusnya Rp25.000.000, tercatat senilai Rp38.304.000

13.304.000,00

20 koreksi salah catat mutasi tambah bagian umum dari bagianAPP yang seharusnya Rp149.444.000,00 dicatatRp149.484.000,00

40.000,00

21 Reklasifikasi Ke Peralatan dan Mesin (belanja dan BLUD) 2.274.737.331,00


5.1.1.3.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masingsenilai Rp401.942.143.545,92 dan Rp357.335.009.745,70 atau meningkat 12,48%senilai Rp44.607.133.799,22. Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan tahun 2014dijelaskan sebagai berikut:

Penambahan aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan:No Uraian Nilai (Rp)1 Belanja Modal Tahun 2014 45.695.573.245,00

2 Reklasifikasi Peralatan Mesin Ke Jalan, Irigasi, dan Jaringan(bak air) 4.500.000,00

3 Reklasifikasi dari Aset Lain-Lain 89.570.700,00


4 Reklasifikasi dari KDP 213.177.000,00

5 Koreksi aset tetap yang belum tercatat di keuangan 242.197.743,00


Pengurangan aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan:No Uraian Nilai (Rp)1 Reklasifikasi ke aset tetap lainnya (Taman Malomba) 75.750.000,00

2 Pencatatan ganda atas biaya kapitalisasi (honor) 250.000,003 Koreksi biaya penunjang atas barang yang diserahkan ke

masyarakat yang telah dihapus dari aset lain-lain pada BidangCipta Karya

134.094.917,00

4 Koreksi jalan jaringan & irigasi milik pihak lain (PemerintahProvinsi NTB, TNI, Pemerintah Kab. Lombok Barat) yangdicatat dalam BMD Pemerintah Kota Mataram

2.971.500,00

5 Koreksi aset tetap ekstrakomptabel sesuai Perwali No.25Tahun 2012 tanggal 13 November 2012 yang masih disajikandalam neraca

1.420.318.471,78

6 Reklasifikasi dari peralatan mesin ke Jalan, Irigasi, danJaringan (bak air)

4.500.000,00


5.1.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing senilaiRp32.465.557.663,46 dan Rp25.101.741.577,00 atau meningkat 29,34% senilaiRp7.363.816.086,46. Mutasi aset tetap lainnya tahun 2014 dijelaskan sebagaiberikut:

Penambahan aset tetap lainnya:


1 Belanja Modal Tahun 2014 3.558.205.800,00

2 Reklasifikasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi (MaketTaman Malomba) 75.750.000,00

3 Reklasifikasi dari peralatan dan mesin ke aset tetap lainnya 246.866.000,004 Koreksi aset tetap lainnya yang belum tercatat di Dikpora 16.578.120.669,46


Pengurangan aset tetap lainnya:No Uraian Nilai (Rp)

1 Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Lainnya 708.479.000

2 Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain (kondisi rusak berat) 420.602.3903 Koreksi aset tetap ekstrakomptabel sesuai Perwali No.25

Tahun 2012 tanggal 13 November 2012 yang masih disajikandalam neraca

10.014.667.758

4 Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain (buku diserahkan ke sekolahswasta) 1.918.409.235

5 Reklasifikasi ke aset lain-lain (buku survei) 32.968.000

Jumlah Pengurangan 13.095.126.383

5.1.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan


Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing senilai Rp4.228.570.800,00 dan Rp15.527.885.960,00 atau menurun72,77% senilai Rp11.299.315.160,00. Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun2014 dijelaskan sebagai berikut:

Penambahan aset Konstruksi Dalam Pengerjaan:No Uraian Nilai (Rp)1 Gedung dan Bangunan Belum Selesai Dikerjakan s.d 31

Desember 2014 4.229.060.800,00


Pengurangan aset Konstruksi Dalam Pengerjaan:No Uraian Nilai (Rp)1 KDP Tahun Lalu yang sudah jadi Gedung dan Bangunan 15.314.708.960,00

2 KDP Tahun Lalu yang sudah jadi Jalan dan Irigasi 213.177.000,003 Koreksi Nilai KDP RSUD 490.000,00


Saldo Konstruksi dalam pengerjaan pada tahun 2014 senilai Rp4.228.570.800,00terdiri dari:

(dalam rupiah)No Uraian Saldo per

31 Desember 20141 Rumah Sakit Umum Kota Mataram, berupa perencanaan pekerjaan

pem,bangunan ruang rawat inap dan Poli senilai Rp248.497.000,00dan perencanaan IPAL senilai Rp169.341.000,00 dan KDP BLUDRp49.762.000,00

467.600.000,00

2 Dinas Kependudukan dan catatan sipil, berupa pembangunan gedungKantor

3.238.881.200,00

3 Badan Penanggulangan Bencada daerah, berupa Pekerjaan 1 paketperencanaan tanggul dan bangunan pengaman muara pantai Ampenan

40.279.000,00

4 Kecamatan Ampenan, rehab Kantor Lurah dan Kantor camat 15.500.000,005 Kelurahan Ampenan Selatan, Aula Kantor Lurah 185.332.300,006 Kelurahan Pejeruk, Pembangunan kantor Lurah 25.890.000,007 Kelurahan Kebun Sari, pembangunan Kantor lurah 136.005.000,008 Kelurahan Pejarakan Karya, pembangunan Kantor lurah 50.480.000,009 Kecamatan Sekarbela , pembangunan gedung kantor dan tempat

ibadah68.603.300,00

Jumlah 4.228.570.800,00

Dalam rangka penyajian aset di Neraca Pemerintah Kota Mataram sudahmelaksanakan inventarisasi aset bekerja sama dengan pihak BPKP Perwakilan NTB,Universitas Mataram dan KPKNL Mataram. Hasil yang sudah dicapai diantaranya:- Sudah adanya Kartu Inventaris Ruangan (KIR) per SKPD.- Tersusunnya Kartu Inventaris Barang (KIB) per SKPD- Terekonsiliasinya data antara Simda Keuangan dan Simda BMD per SKPD- Beberapa aset tanah dan gedung yang belum ada nilainya tahun lalu kini sudah

memiliki nilai sesuai hasil penilaian KPKNL Mataram- Adanya Regulasi yang berhubungan dengan aset seperti Perda Pengelolaan Barang

Milik Daerah, Pengelolaan Persediaan, dan Pedoman Kapitalisasi Barang MilikDaerah,

Terhadap Aset Gedung dan Bangunan yang ada di TK-SD Model BertarafInternasional sudah ada berita acara penyerahan Hasil Pekerjaan/Pembangunan dariPanitia kepada Pemerintah Kota Mataram. Untuk aset Tanah TK-SD Model Bertaraf


Internasional yang dibeli dari APBD seluas 8.341m² telah tercatat sebagai asetPemerintah Kota Mataram pada Bagian Umum Setda Kota Mataram.

Terhadap beberapa obyek tanah dan gedung dan bangunan yang masih diakui olehpemerintah propinsi sementara berdasarkan Undang-undang Otonomi Daerah Nomor22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah Bahwa apabila terjadi pemekaran makadaerah induk harus menyerahkan kepada daerah pemekaran berdasarkankewenangannya dan bukan terhadap aparaturnya saja, tetapi sekaligus sarana danprasarana dalam hal ini tanah, gedung dan bangunan paling lambat 1 tahun setelahberita acara diserahkan, namun sampai saat ini hanya aparaturnya saja yangdiserahkan kepada Pemerintah Kota Mataram. Sehubungan hal tersebut PemerintahKota Mataram sampai saat ini tidak dapat menandatangani Berita Acara pinjam pakaiGedung Kantor dan atau tanah yang diakui oleh Pemerintah Propinsi NTB, antara lainterhadap obyek tanah dan gedung dan bangunan sebagai berikut :- Tanah

Berdasarkan berita acara penyerahan aset Pemerintah Daerah Tingkat II LombokBarat kepada Pemerintah Daerah Kota Madya Tingkat II Mataram Nomor11/Kep./DPRD/1994 tanggal 24 Agustus 1994, di dalamnya tertera bahwa telahdiserahkan juga pada point IX tentang sektor Pemerintahan Umum Nomor 10bahwa tanah-tanah lapangan/fasilitas umum yang berada di wilayah KotamadyaDati II Mataram antara lain: Lapangan Malomba dan Lapangan Pacuan KudaSelagalas ternyata masih diakui oleh Pemerintah Provinsi NTB

- Gedung dan BangunanTerdapat aset yang masih diakui oleh Pemerintah Propinsi pada KIB C yaitu :

1. SMAN I Mataram Jalan Pendidikan Dasan Agung Mataram2. SMAN 3 Mataram Jalan Pemuda Dasan Agung Mataram dan3. SMIK/SMK 3 Mataram Jalan Pagesangan Mataram

5.1.1.3.7 Akumulasi PenyusutanPemerintah Kota Mataram belum menerapkan penyusutan Aset Tetap s.d. tahun2014 sehingga Akumulasi Penyusutan yang disajikan dalam Neraca per 31Desember 2014 masih nol. Penyusutan atas Aset Tetap tersebut akan diterapkanpada tahun 2015 sesuai dengan penerapan SAP Berbasis Akrual dan KebijakanAkuntansi Pemerintah Kota Mataram yang telah ditetapkan pada tahun 2014.

5.1.1.4 Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing senilaiRp290.023.801.446,40 dan Rp295.982.408.329,75 atau menurun sebesar 2,01%senilai Rp5.958.606.883,35 dengan rincian sebagai berikut:

(dalamrupiah)

No. Uraian Saldoper 31 Desember 2014

Saldoper 31 Desember 2013

1 Tuntutan Ganti Rugi 12.230.106,00 0,00

2 Kemitraan dengan pihakketiga 231.128.730.000,00 231.128.730.000,00

3 Aset tidak berwujud 464.715.800,00 -

4 Aset lain-lain 58.418.125.540,40 64.853.678.329,75

Jumlah 290.023.801.446,40 295.982.408.329,75


5.1.1.4.1 Tuntutan Ganti RugiTuntutan Ganti Rugi (TGR) senilai Rp12.230.106,00 merupakan nilai TGR yangtelah ditetapkan SKTJM yang jatuh lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan(31 Desember 2014) dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

No. Uraian Nilai (Rp) Penyajian dlm Akun

1 Saldo TGR per 31 Des. 2014 28.852.288,00

2 Waktu Jatuh Tempo:

- Tahun 2014 1.946.026,00 Bagian Lancar TGR

- Tahun 2015 14.676.156,00 Bagian Lancar TGR

- Tahun 2016 12.230.106,00 Aset lainnya

Sedangkan indikasi kerugian daerah yang masih berupa informasi dan masihdalam proses penetapan tidak disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2014 dandiungkapkan dalam CaLK ini pada bagian Pengungkapan Informasi Yang TidakDisajikan Dalam Lembar Muka Laporan Keuangan Tahun 2014 (butir 5.4).

5.1.1.4.2 Kemitraan Dengan Pihak KetigaKemitraan Dengan Pihak Ketiga senilai Rp231.128.730.000,00 merupakan nilaihak yang akan diperoleh atas suatu bangunan yang dibangun dengan carakemitraan antara Pemerintah Kota Mataram dengan PT Pasifik Cilinaya FantacyNomor 8 Tahun 1996 tanggal 11 Juli 1996. Saldo tersebut merupakan hasilpenilaian tanah yang dikerjasamakan dengan KPKNL Mataram pada tahun 2012dengan laporan hasil penilaian nomor: Lap-85/WKN.14/KNL.03/06.00/2012.Pemerintah Kota Mataram menyerahkan pengelolaan tanah di Kr.jangkong,Kelurahan Cakra Barat, Kecamatan Cakranegara seluas 34,397 m2 yangmerupakan sebagian dari luas 39,000 M2 kepada PT Fasifik Cilinaya Fantacyselama 30 tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian 11 Juli 1996 s.d 11Juli 2026 untuk pembangunan AHPM Cilinaya. Selanjutnya pengelolamembangun di atas tanah tersebut berupa gedung dan Fasilitas lainnya sesuaiPerjanjian. Pada Akhir masa kontrak/perjanjian, tanah, bangunan/gedung danfasilitas yang ada diatasnya akan diserahkan seluruhnya kepada Pemerintah KotaMataram dalam kondisi baik dan layak operasional. Atas izin pengelolaantersebut Pemerintah Kota Mataram memperoleh sejumlah bagian penghasilan(Royalty) senilai Rp150.000.000,00 pertahun.

5.1.1.4.3 Aset Tidak berwujudAset tidak berwujud senilai Rp464.715.800,00 terdapat di RSU Mataram terdiridari Billing System terintegritas, software, dan website dapat dirinci sebagaiberikut:

(dalam rupiah)No Uraian Nilai

1 Billing System Terintegrasi (IGD, Apotek, Rawat Jalan, RawatInap) RSUD Kota Mataram Tahun 2014 199.812.800,00

2 Software Remunerasi RSUD Kota Mataram Tahun 2014 50.000.000,00

3 Billing System Terintegrasi Rekam Medik RSUD Kota MataramTahun 2014 199.903.000,00

4 Website RSUD Kota Mataram Tahun 2014 15.000.000,00


Jumlah 464.715.800,00

5.1.1.4.4 Aset Lain-lainSaldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2014 dan 2013 masing- masing senilaiRp58.418.125.540,00 dan Rp64.853.678.329,75 atau menurun 9,92% senilaiRp6.435,552.789,35,00. Mutasi aset lain-lain tahun 2014 dijelaskan sebagaiberikut:

Penambahan Aset Lain-lain:No Uraian Nilai (Rp)1 Reklasifikasi Gedung dan Bangunan ke aset lain-lain 473.691.000,002 Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke aset lain-lain 4.115.118.560,003 Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan ke aset lain-lain 1.703.160.000,004 Reklasifikasi aset tetap lainnya ke aset lain-lain 420.602.390,005 Koreksi kesalahan mutasi kurang pada bidang Cipta Karya

Dinas PU yang seharusnya Rp8.135.575.000,00 yang dijurnalsenilai Rp8.210.276.000,00

74.701.000,00

6 Koreksi aset gedung dan bangunan yang diserahkan ke sekolahswasta

3.670.397.700,00

7 Koreksi aset lain-lain yang belum tercatat di keuangan DinasDikpora,

8.461.719.836,65

8 Koreksi aset tetap lainnya (buku) yang diserahkan ke sekolahswasta

1.918.409.235,00

9 Reklasifikasi kas di bendahara Penerima Tahun 2013 yangtelah diproses Majelis TP-TGR dan BPK atas kehilangan kas

113.775.410,oo

10 Reklasifikasi kas di bendahara pengeluaran Dinas PU Tahun2012 yang telah diproses Majelis TP-TGR dan BPK ataskehilangan kas

79.382.008,00

11 Reklasifikasi aset tetap lainnya ke aset lain-lain (buku survei) 38.098.000,00


Pengurangan Aset Lain-lain:No Uraian Nilai (Rp)1 Penghapusan aset lain-lain yang sudah diserahkan ke

masyarakat dan sudah dilengkapi dengan berita acara serahterima

23.645.296.715,00

2 Gedung dan bangunan ex SMP 6 Mataram yang telahdirobohkan dalam pembangunan Islamic Center sesuai SKnomor 694/XII/2011 tentang penghapusan barang inventarismilik Pemerintah Kota Mataram

1.703.160.000,00

3 Reklasifikasi ke aset gedung karena dapat dimanfaatkankembali setelah dilakukan cek fisik dari aset lain-lain

1.464.482.000,00

4 Reklasifikasi ke peralatan dan mesin dari aset lain-lain 602.098.514,005 Reklasifikasi ke jalan irigasi jaringan dari aset lain-lain 89.570.700,00



5.1.2 Kewajiban

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing senilaiRp40.686.981.825,99 dan Rp14.875.047.721,49 atau meningkat sebesar 173,53%senilai Rp25.811.934.104,50 terdiri dari:

(dalam rupiah)No Uraian per 31 Desember 2014 per 31 Desember 20131 Kewajiban Jangka Pendek 40.681.981.825,99 14.852.464.373,912 Kewajiban Jangka Panjang 5.000.000,00 22.583.347,58

Jumlah 40.686.981.825,99 14.875.047.721,49

Perbandingan kewajiban TA 2014 dan 2013 seperti pada grafik berikut.

5.1.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Saldo Kewajiban/Utang Jangka Pendek per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing senilai Rp40.681.981.825,99 dan Rp14.852.464.373,91 terdiri dari:

(dalam rupiah)

No Uraian Saldoper 31 Desember 2014


1 Utang PFK 5.425.771.532,14 538.312.153,142 Jaminan Bongkar Reklame 1.299.151.464,50 1.190.350.170,00

3 Bagian Lancar Utang JangkaPanjang Lainnya (BLUD RSUD) 30.083.347,58 0,00

4 Utang Jangka Pendek Lainnya 33.926.975.481,77 13.123.802.050,77Jumlah 40.681.981.825,99 14.852.464.373,91

5.1.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)Utang PFK (Pajak Pusat) di BUD dan SKPD per 31 Desember 2014 dan 2013masing-masing senilai Rp5.425.771.532,14 dan Rp538.312.153,14 denganrincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No. Uraian Saldoper 31 Des. 2014

Saldoper 31 Des. 2013

1 Pajak PPh 22, PPh 23, PPN Pusat danPPh final BUD 5.394.961.904,64 486.821.954,64

2 BPMP2T 2.549.999,00 0,00

3 Salah setor pajak Negara SMPN 4 keKasda 1.886.544,00 0,00

4 Bagian Umum Setda Kota Mataram 0,00 17.091.135,005 Bagian Ekonomi Setda Kota Mataram 0,00 2.867.500,006 Bagian Humas dan Protokol Setda 0,00 159.272,00

0,00

10.000.000.000,00

20.000.000.000,00

30.000.000.000,00

40.000.000.000,00

50.000.000.000,00

2014 2013

40.681.981.825,99

14.852.464.373,91

5.000.000,00 22.583.347,58

Perkembangan Kewajiban TA 2014 dan 2013

Kewajiban Jangka Pendek Kewajiban Jangka Panjang


No. Uraian Saldoper 31 Des. 2014

Saldoper 31 Des. 2013

Kota Mataram

7 Dinas Pendidikan, Pemuda danOlahraga 0,00 317.954,00

8 Dinas Pertanian Kota Mataram 0,00 601.253,009 Kantor Camat Ampenan 26.373.084,50 30.273.084,50

10 Kelurahan Ampenan Utara Kec.Ampenan 0,00 120.000,00

11 Kelurahan Kebun Sari Kec. Ampenan 0,00 60.000,00Jumlah 5.425.771.532,14 538.312.153,14

Utang Pajak PPh 22, PPh 23, PPN Pusat dan PPh final BUD senilaiRp5.394.961.904,64 yang belum disetorkan ke pemerintah pusat s.d. 31Desember 2014 karena ada kerusakan pada Cash Management System (CMS)pada akhir tahun 2014, namun telah disetorkan pada awal tahun 2015.Sisa utang PFK pada Kantor Camat Ampenan senilai Rp26.373.084,50merupakan kewajiban pajak tahun 2006 dan telah disetor tanggal 17 April 2015.Pajak BPMP2T senilai Rp2.549.999,00 dan salah setor pajak Negara SMPN 4 keKasda senilai Rp1.886.544,00 telah disetor tahun 2015.

5.1.2.1.2 Utang Jaminan Bongkar ReklameUtang Jaminan jasa bongkar reklame senilai Rp1.299.151.464,50 berupa danatitipan yang dikelola oleh Dinas Pertamanan yang disetor ke Kas Daerah.Jaminan Jasa bongkar reklame akan dibayarkan kepada rekanan apabila rekananmembongkar sendiri reklame yang dipasang yang sudah habis masa izinnya atauizinnya tidak diperpanjang. Jika reklame tidak dibongkar oleh rekanan akanditertibkan oleh dinas pertamanan dengan biaya dari jaminan bongkar reklametersebut. Pada Tahun 2014 mutasi tambah atas utang jaminan bongkar reklamesenilai Rp106.219.041,00 dan pembayaran klaim jaminan bongkar reklamekarena rekanan membongkar sendiri reklame yang sudah habis masa sewanyayaitu senilai Rp36.177.375,00.

(dalam rupiah)No. Uraian Saldo

per 31 Desember 2014Saldo

per 31 Desember 2013

1

Jaminan jasa bongkar reklameyang dikelola oleh dinaspertamanan yang disetor ke kasdaerah

1.299.151.464,50 1.190.350.170,00

Jumlah 1.299.151.464,50 1.190.350.170,00

5.1.2.1.3 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang LainnyaSaldo Bagian Lancar utang jangka panjang lainnya (BLUD RSUD) TahunAnggaran 2014 senilai Rp30.083.347,58 merupakan pendapatan diterima dimuka atas sewa lokasi Automatic Teller Machine (ATM).

(dalam rupiah)No Uraian Saldo

per 31 Desember 2014Saldo

per 31 Desember 2013

1 Bagian Lancar utang jangka panjanglainnya (BLUD RSUD) 30.083.347,58 0,00

Jumlah 30.083.347,58 0,00

5.1.2.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya


Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2014 dan 2013 senilaiRp33.926.975.481,77 dan Rp13.123.802.050,77 terdiri dari:

(dalam rupiah)

No Uraian Saldoper 31 Desember 2014


1

Utang kontribusi Pemerintah KotaMataram untuk iuran ASKES yangbelum disetor mulai TA 2007 s.d.2011

1.064.713.150,00 2.536.005.418,00

2Utang Pembebasan Tanah bagipenyediaan Jalur Hijau sepanjangJalan Udayana seluas 500 m2

65.000.000,00 65.000.000,00

3Utang Pembebasan Tanah bagipenyediaan Jalur sepanjang JalanBIL

24.927.839.000,00 0,00

4 Utang BLUD RSUD Kota Mataram 7.869.423.331,77 10.522.796.632,77Jumlah 33.926.975.481,77 13.123.802.050,77

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya senilai Rp33.926.975.481,77 dapat dirincisebagai berikut:- Saldo Utang kontribusi Pemerintah Kota Mataram untuk iuran ASKES yang

belum disetor TA 2014 senilai Rp1.064.713.150,00. Sedangkan saldo tahun2013 senilai Rp2.536.005.418,00 sudah dibayarkan senilaiRp2.008.858.194,00 pada tanggal 16 Oktober 2014 setelah dilakukan koreksikurang senilai Rp527.147.224,00 berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan PTAskes.

- Saldo Utang Pembebasan Tanah bagi penyediaan Jalur Hijau sepanjang JalanUdayana seluas 500 m2 senilai Rp65.000.000,00 sampai saat ini belum dapatdibayarkan karena pemiliknya tidak berada di Mataram. Dari PihakPemerintah Kota Mataram yaitu Bagian Umum Setda Kota Mataram sudahberusaha mencari pemilik dengan menghubungi penggarap sawah. MenurutPenggarap yang menggarap sawah sudah disampaikan kepada pemilik padaTahun 2003, akan tetapi yang bersangkutan sampai saat ini belum pernahmengajukan permintaan pembayaran atas tanah tersebut.

- Utang Pembebasan Tanah bagi penyediaan Jalur sepanjang Jalan BIL senilaiRp24.927.839.000,00 yang belum dilunasi sampai dengan akhir tahun 2014.

- Utang jangka pendek BLUD RSUD Kota Mataram yang belum dibayarkansampai dengan akhir tahun 2014 yaitu senilai Rp7.869.423.331,77 terdiri dariutang kepada Principal, Jasa Pelayanan, PMI, dan Belanja Pegawai.

5.1.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Saldo Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing senilaiRp5.000.000,00 dan Rp22.583.347,58. Utang jangka panjang tersebut seluruhnyamerupakan pendapatan sewa diterima dimuka atas sewa lahan untuk ATM padaRSUD Kota Mataram.

5.1.3 Ekuitas Dana

Jumlah ekuitas dana per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing senilaiRp2.763.222.198.264,10 dan Rp2.593.008.022.536,10 atau meningkat sebesar 6,56%senilai 170.214.175.727,99 terdiri dari:


No. Uraian Saldo per 31 Des. 2014 Saldo per 31 Des. 2013 Kenaikan(Penurunan)

1 Ekuitas Dana Lancar 108.974.831.488,25 152.369.476.753,29 (43.394.645.265,04)

2 Ekuitas Dana Investasi 2.654.247.366.775,85 2.440.638.545.782,82 213.608.820.993,03

3 Ekuitas Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00

Jumlah 2.763.222.198.264,10 2.593.008.022.536,11 170.214.175.727,99

5.1.3.1 Ekuitas Dana LancarEkuitas Dana Lancar per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing senilai

Rp108.974.831.488,25 dan Rp152.369.476.753,29. Ekuitas Dana Lancar merupakankekayaan bersih Pemerintah Kota Mataram yang bersifat lancar, berupa selisih antarajumlah nilai aset lancar dengan jumlah nilai Utang lancar/Utang jangka pendek terdiridari:

(dalam rupiah)

No. Uraian Saldoper 31 Desember 2014


1 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran(SiLPA) 101.214.370.490,80 79.868.988.944,51

2 Cadangan untuk Piutang 32.772.545.557,75 77.819.088.487,553 Cadangan untuk Persediaan 8.944.974.269,05 7.691.375.962,00

4 Dana yang harus disediakan untukpembayaran Utang Jangka Pendek (33.957.058.829,35) (13.123.802.050,77)

5 Pendapatan yang Ditangguhkan 0,00 113.825.410,00Jumlah Ekuitas Dana Lancar 108.987.061.594,25 152.369.476.753,29

Pada akhir Tahun Anggaran 2014, Pemerintah Kota Mataram memiliki SiLPA senilaiRp101.214.370.490,80 atau naik senilai Rp21.345.381.546,29 dibandingkan SiLPATahun Anggaran 2013 senilai Rp79.868.988.944,51. Nilai SiLPA TA 2014 tersebutsudah termasuk SiLPA yang dikelola oleh RSUD Kota Mataram selaku BLUD senilaiRp12.162.811.423,01 sementara SiLPA APBD sendiri senilai Rp89.051.559.067,79.

5.1.3.2 Ekuitas Dana InvestasiEkuitas Dana Investasi per 31 Desember 2014 dan Desember 2013 masing-

masing senilai Rp2.654.247.366.775,85 dan Rp2.440.638.545.782,81 dapat dirincisebagai berikut:

(dalam rupiah)

Ekuitas Dana Lancar;108.974.831.488,25 ;

4%

Ekuitas Dana Investasi ;2.654.247.366.775,85 ;

96%

Ekuitas DanaCadangan; - ; 0%

KOMPOSISI EKUITAS 2014


No Ekuitas Dana Investasi Saldoper 31 Desember 2014


1 Diinvestasikan dalam Investasi JangkaPanjang 98.068.897.734,62 84.498.837.174,73

2 Diinvestasikan dalam Aset Tetap 2.266.159.667.594,82 2.060.179.883.625,92

3 Diinvestasikan dalam Aset Lainnya(Tidak termasuk Dana Cadangan) 290.023.801.446,40 295.982.408.329,75

4 Dana yang harus disediakan untukpembayaran hutang Jangka Panjang (5.000.000,00) (22.583.347,58)

Jumlah 2.654.247.366.775,85 2.440.638.545.782,82

Jumlah Ekuitas Dana Investasi merupakan kekayaan bersih Pemerintah KotaMataram yang diinvestasikan, berupa selisih antara jumlah nilai investasi permanen,aset tetap dan aset lainnya dengan jumlah nilai utang jangka panjang.


5.2 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

5.2.1 PendapatanRealisasi Pendapatan TA 2014 senilai Rp1.083.110.566.585,24 atau 102,63%

dari anggaran senilai Rp1.055.390.821.016,67. Sedangkan realisasi TA 2013 senilaiRp865.839.838.811,63 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)No. Uraian Anggaran Realisasi 2014 % Realisasi 20131. Pendapatan Asli Daerah 160.495.316.854,00 202.584.643.687,01 126,22 139.877.149.931,542. Pendapatan

Transfer/Perimbangan867.363.704.162,67 869.490.722.898,23 100,25 715.224.288.880,09

3. Lain-lain pendapatanyang sah

27.531.800.000,00 11.035.200.000,00 40,08 10.738.400.000,00

Jumlah 1.055.390.821.016,67 1.083.110.566.585,24 102,63 865.839.838.811,63

Terhadap realisasi Pendapatan senilai Rp1.083.110.566.585,24 termasuk Pendapatandari BLUD senilai Rp55.144.271.638,39 yang dikelola/digunakan secara langsungtanpa disetor ke Kas Daerah dengan mekanisme BLUD oleh RSUD Kota Matarampada Komponen PAD dengan rincian obyek Lain-lain PAD yang sah dari PendapatanBLUD. Komposisi realisasi pendapatan TA 2014 seperti pada grafik berikut:

PAD;202.584.643.687,01 ;

19%

Pendapatan Transfer ;869.490.722.898,23 ;

80%

Lain-lain Pendapatan yg Sah; 11.035.200.000,00 ; 1%

KOMPOISI REALISASI PENDAPATAN 2014

5.2.1.1 Pendapatan Asli DaerahRealisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sampai dengan 31 Desember 2014 senilaiRp202.584.643.687,01 atau 126,22% dari anggaran senilai Rp160.495.316.854,00sedangkan realisasi TA 2013 senilai Rp139.877.149.931,54 dengan rincian sebagaiberikut:

(dalam rupiah)No Uraian Anggaran Realisasi 2014 % Realisasi 2013

1. Pendapatan PajakDaerah 83.080.000.000,00 91.749.599.728,00 110,44 79.374.881.763,00

2. Pendapatan RetribusiDaerah

17.918.498.500,00 20.956.352.907,00 116,95 20.251.127.301,91

3. Pendapatan HasilPengelolaan KekayaanDaerah YangDipisahkan

7.366.394.354,00 8.041.386.510,00 109,16 2.759.307.095,00

4. Lain-lain PendapatanAsli Daerah yang Sah

52.130.424.000,00 81.837.304.542,01 156,99 37.491.833.771,63

Jumlah 160.495.316.854,00 202.584.643.687,01 126,22 139.877.149.931,54

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi PAD TA 2014 melampauitarget yang ditetapkan, hal ini antara lain disebabkan penerimaan dari Pajak Daerahterealisasi sebesar 110,44%, Retribusi Daerah sebesar 116,95%, Pengelolaankekayaan daerah yang dipisahkan melampaui sebesar 109,16 % dan Lain-lain


Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 156,99%. Perbandingan realisasi TA 2014 dan2013 seperti pada grafik berikut:

- 20,00 40,00 60,00 80,00

100,00

PendapatanPajak Daerah

PendapatanRetribusi Daerah

Pendapatan HasilPengelolaan

Kekayaan Daerahyang Dipisahkan

Lain-lainPendapatan AsliDaerah yang Sah

91,75

20,968,04

81,8479,37

20,252,76

37,49

Perbandingan Realisasi PAD 2014 dan 2013(dalam miliar Rp)

Realisasi 2014 Realisasi 2013

5.2.1.1.1 Pendapatan Pajak DaerahPendapatan Pajak Daerah sampai dengan 31 Desember 2014 terealisasi

senilai Rp91.749.599.728,00 atau 110,44% dari anggaran senilaiRp83.080.000.000,00 sedangkan TA 2013 terealisasi senilaiRp79.374.881.763,00 dengan rincian sebagai berikut:


1 Pajak Hotel 9.500.000.000,00 10.791.412.715,00 113,59 10.351.519.068,002 Pajak Restoran 9.500.000.000,00 10.831.060.378,00 114,01 9.577.267.010,003 Pajak Hiburan 600.000.000,00 721.642.282,00 120,27 475.492.045,004 Pajak Reklame 1.900.000.000,00 1.375.745.077,00 72,41 2.503.552.597,005 Pajak Penerangan

Jalan21.000.000.000,00 25.221.240.731,00 120,10 19.494.110.192,00

6 Pajak Parkir 425.000.000,00 587.903.160,00 138,33 443.375.786,00

7 Pajak Air BawahTanah

150.000.000,00 249.055.352,00 166,04 198.346.207,00

8 Pajak SarangBurung Walet

5.000.000,00 1.800.000,00 36,00 4.050.000,00

9 Pajak Bumi danBangunanPerdesaan danPerkotaan

18.000.000.000,00 18.367.612.515,00 102,04 13.755.330.129,00

10 Bea PerolehanHak Atas Tanahdan Bangunan(BPHTB)

22.000.000.000,00 23.602.127.518,00 107,28 22.571.838.729,00

Jumlah 83.080.000.000,00 91.749.599.728,00 110,44 79.374.881.763,00

Peningkatan pendapatan pajak daerah pada Tahun 2014 dibandingkandengan tahun 2013 yang sangat signifikan yaitu pada pajak penerangan jalan,kemudian pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumidan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau Pajak PBB-P2.

5.2.1.1.2 Pendapatan Retribusi DaerahPendapatan Retribusi Daerah sampai dengan 31 Desember 2014 terealisasi

senilai Rp20.956.352.907,00 atau 116,95% dari anggaran senilaiRp17.918.498.500,00 melampaui target yang sudah ditetapkan, sedangkan pada


tahun 2013 terealisasi senilai Rp20.251.127.301,91 dengan rincian sebagaiberikut:

(dalam rupiah)No Uraian Anggaran Realisasi 2014 % Realisasi 20131. Retribusi Jasa Umum 12.969.501.500,00 12.342.189.592,00 95,16 12.938.211.004,002. Retribusi Jasa Usaha 1.363.651.000,00 1.395.428.165,00 102,33 1.347.580.130,00

3. Retribusi PerizinanTertentu

3.585.346.000,00 7.218.735.150,00 201,34 5.965.336.167,91

Jumlah 17.918.498.500,00 20.956.352.907,00 116,95 20.251.127.301,91

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan RetribusiDaerah Tahun Anggaran 2014 melampaui dari target yang ditetapkan antara laindisebabkan Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu melampaui sebesar 201,34%dan Retribusi Jasa Usaha sebesar 102,33%, sementara Retribusi Jasa Umumterealisasi sebesar 95,16%, Pendapatan dari Retribusi Daerah dapat dijelaskanadalah sebagai berikut:

a. Retribusi Jasa Umum DaerahPendapatan Retribusi Jasa Umum Daerah sampai dengan 31 Desember 2014terealisasi senilai Rp12.342.189.592,00 atau 95,16% dari anggaran senilaiRp12.969.501.500,00 sedangkan pada tahun 2013 terealisasi senilaiRp12.938.211.004,00 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)No. Uraian Anggaran Realisasi 2014 % Realisasi 20131 Retribusi Pelayanan Kesehatan 3.743.951.500,00 2.789.121.100,00 74,50 3.696.519.500,002 Retribusi Pelayanan

Persampahan/Kebersihan3.568.550.000,00 3.858.575.000,00 108,13 3.488.581.500,00

3 Retribusi Penggantian Biaya KartuTanda Penduduk dan AkteCatatan Sipil

0,00 0,00 - 893.055.000,00

4 Retribusi Pelayanan Parkir di TepiJalan Umum

1.350.000.000,00 1.145.190.000,00 84,83 1.020.223.000,00

5 Retribusi Pelayanan Pasar 2.850.000.000,00 2.909.273.650,00 102,08 2.950.983.750,00

6 Retribusi Pengujian KendaraanBermotor

597.000.000,00 558.490.000,00 93,55 487.445.000,00

7 Retribusi Penyediaan dan/atauPenyedotan Kakus

60.000.000,00 65.025.000,00 108,38 50.025.000,00

8 Retribusi Pengendalian MenaraTelekomunikasi

800.000.000,00 1.016.514.842,00 127,06 351.378.254,00

Jumlah 12.969.501.500,00 12.342.189.592,00 95,16 12.938.211.004,00

b. Retribusi Jasa UsahaPendapatan Retribusi Jasa Usaha sampai dengan 31 Desember 2014terealisasi senilai Rp1.395.428.165,00 atau 102,33% dari anggaran senilaiRp1.363.651.000,00 sedangkan pada tahun 2013 terealisasi senilaiRp1.347.580.130,00 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)No. Uraian Anggaran Realisasi 2014 % Realisasi 20131 Retribusi Pemakaian Kekayaan

Daerah 110.000.000,00 213.743.865,00 194,31 219.901.250,00

2 Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan 733.151.000,00 728.326.800,00 99,34 681.472.880,003 Retribusi Terminal 367.500.000,00 327.947.500,00 89,24 308.187.000,004 Retribusi Tempat Khusus Parkir 28.000.000,00 0,00 0,00 0,005 Retribusi Penyediaan dan/atau

Penyedotan Kakus0,00 0,00 0,00 3.875.000,00

6 Retribusi Rumah Potong Hewan 125.000.000,00 125.410.000,00 100,33 134.144.000,00


Jumlah 1.363.651.000,00 1.395.428.165,00 102,33 1.347.580.130,00

c. Retribusi Perizinan tertentuPendapatan Retribusi Perizinan Tertentu sampai dengan 31 Desember 2014terealisasi senilai Rp7.218.735.150,00 atau 201,34% dari anggaran senilaiRp3.585.346.000,00 sedangkan pada tahun 2013 terealisasi senilaiRp5.965.336.167,91 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)No. Uraian Anggaran Realisasi 2014 % Realisasi 20131 Retribusi Izin

Mendirikan Bangunan 3.000.000.000,00 6.410.445.650,00 213,68 5.314.546.167,91

2 Retribusi Izin TempatPenjualan MinumanBeralkohol

25.000.000,00 12.000.000,00 48,00 7.400.000,00

3 Retribusi IzinGangguan/Keramaian

500.000.000,00 733.149.500,00 146,63 607.900.000,00

4 Retribusi Izin Trayek 60.346.000,00 63.140.000,00 104,63 35.490.000,00

Jumlah 3.585.346.000,00 7.218.735.150,00 201,34 5.965.336.167,91

5.2.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkanPendapatan dari hasil Pengelolaan kekayaan Daerah diperoleh dari

deviden yang disetorkan oleh perusahaan daerah dimana Pemerintah KotaMataram melakukan investasi jangka panjang berupa penyertaan modal pada 3perusahaan Daerah yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), BPR. LKP.Kebon Roek dan PT Bank NTB. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan daerahyang dipisahkan sampai dengan 31 Desember 2014 dari anggaran senilaiRp7.366.394.354,00 terealisasi senilai Rp8.041.386.510,00 atau 109,16% daritarget yang sudah ditetapkan, sedangkan pada tahun 2013 terealisasi senilaiRp2.759.307.095,00 dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)No. Uraian Anggaran Realisasi 2014 % Realisasi 20131 Perusahaan

Daerah Air Minum(PDAM)

2.108.000.000,00 2.830.535.356,00 134,28 2.327.561.495,00

2 PD BPR NTB 452.000.000,00 404.456.800,00 89,48 431.745.600,003 PT Bank NTB 4.806.394.354,00 4.806.394.354,00 100,00 0,00

Jumlah 7.366.394.354,00 8.041.386.510,00 109,16 2.759.307.095,00

Realisasi Pendapatan dari hasil Pengelolaan kekayaan Daerah senilaiRp8.041.386.510,00 pada tahun 2014 sudah termasuk Utang Deviden tahun laludari PT Bank NTB senilai Rp2.312.382.730,00.

5.2.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah

Dari Realisasi Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp81.837.304.542,01 atau156,99% dari target yang dianggarkan senilai Rp52.130.424.000,00, sudahtermasuk pendapatan dari BLUD RSUD senilai Rp55.144.271.638,39 yangdikelola/digunakan secara langsung dengan mekanisme BLUD oleh RSUD KotaMataram. Rincian Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagai berikut:


(dalam rupiah)No. Uraian Anggaran Realisasi 2014 % Realisasi 20131 Hasil Penjualan Aset Daerah yang

Tidak Dipisahkan 0,00 71.500.000,00 0,00 10.300.000,00

2 Penerimaan Jasa Giro 1.000.000.000,00 2.443.696.148,00 244,37 2.211.540.972,003 Penerimaan Bunga Deposito 7.000.000.000,00 8.818.100.480,40 125,97 6.157.640.552,864 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

(TGR)400.000.000,00 668.533.402,99 167,13 581.363.366,68

5 Pendapatan Denda AtasKeterlambatan PelaksanaanPekerjaan

0,00 65.806.823,54 0,00 48.380.578,15

6 Pendapatan Denda Pajak 0,00 655.073.056,20 0,00 474.145.615,007 Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum 650.000.000,00 990.270.992,49 152,35 1.569.768.936,178 Pendapatan dari Dana Kapitasi JKN

pada FKTP13.080.424.000,00 12.980.052.000,00 99,23 1.112.354.512,00

9 Pendapatan BLUD Rumah SakitDaerah

30.000.000.000,00 55.144.271.638,39 183,81 25.326.339.238,77

Jumlah 52.130.424.000,00 81.837.304.542,01 156,99 37.491.833.771,63

- Pendapatan dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkanmerupakan hasil Penjualan bahan-bahan Bekas Bangunan terealisasi senilaiRp71.500.000,00;

- Penerimaan Jasa giro bersumber dari Jasa giro Kasda senilaiRp2.297.525.864,00 dan Jasa giro pemegang kas senilai Rp146.170.284,00;

- Penerimaan Bunga Deposito merupakan bunga atas deposito yang dilakukandengan jangka waktu kurang dari 3 bulan pada PT Bank NTB dan Bank BTNterealisasi senilai Rp8.818.100.480,40;

- Pendapatan Kerugian uang daerah bersumber dari pengembalian Kas atas hasiltemuan auditor baik BPK, BPKP, inspektorat maupun TGR perorangan denganrealisasi senilai Rp668.533.402,99;

- Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan senilaiRp65.806.823,54 merupakan pendapatan atas denda yang harus dibayarkanrekanan karena waktu penyelesaian pekerjaan fisik tidak sesuai dengan kontrakyang telah disepakati;

- Pendapatan Pendapatan Denda Pajak terealisasi senilai Rp655.073.056,20;- Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum terealisasi senilai Rp990.270.992,49;- Pendapatan dari Dana Kapitasi JKN pada FKTP terealisasi senilai

Rp12.980.052.000,00, dan- Pendapatan BLUD RSUD senilai Rp55.144.271.638,39.

5.2.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer sampai dengan 31 Desember 2014 terealisasi senilaiRp869.490.722.898,23 atau 100,25 % dari anggaran senilai Rp867.363.704.162,67sedangkan pada tahun 2013 terealisasi senilai Rp715.224.288.880,09 dengan rinciansebagai berikut:


1Transfer PemerintahPusat-DanaPerimbangan

681.209.075.681,00 677.658.718.414,00 99,48 580.925.364.432,00

2 Transfer PemerintahPusat-Lainnya 121.519.931.000,00 119.413.450.000,00 98,27 97.256.605.000,00

3 Transfer PemerintahProvinsi 64.634.697.481,67 72.418.554.484,23 112,04 37.042.319.448,09

Jumlah 867.363.704.162,67 869.490.722.898,23 100,25 715.224.288.880,09


Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan,Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dan Transfer Pemerintah Provinsi.

5.2.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana PerimbanganPendapatan Transfer Pemerintah Pusat terealisasi senilai Rp677.658.718.414,00atau 99,48% dari anggaran senilai Rp681.209.075.681,00 dengan rincian sebagaiberikut:


1 Dana Bagi Hasil Pajak 56.060.956.748,00 54.823.565.108,00 97,79 43.338.602.331,002 Dana Bagi Hasil Bukan

Pajak (Sumber DayaAlam)

8.263.817.933,00 5.950.852.306,00 72,01 2.197.149.101,00

3 Dana Alokasi Umum 564.661.391.000,00 564.661.391.000,00 100,00 500.043.553.000,00

4 Dana Alokasi Khusus 52.222.910.000,00 52.222.910.000,00 100,00 35.346.060.000,00

Jumlah 681.209.075.681,00 677.658.718.414,00 99,48 580.925.364.432,00

5.2.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak melampaui anggaran sebesar 97,79%, Dana Bagi HasilSumber Daya Alam melampaui anggaran sebesar 72,01%, Dana Alokasi Umumdan Dana Alokasi Khusus direalisasikan masing-masing sebesar 100,00% daritarget yang ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:


1 Bagi Hasil dari Pajak Bumidan Bangunan 6.363.184.800,00 7.631.266.751,00 119,93 12.386.656.481,00

2 Bagi Hasil dari PPh Psl 25dan Psl 29 WP Orang Pribadidalam Negeri dan PPh Psl 21

20.907.957.272,00 17.957.033.046,00 85,89 16.514.979.990,00

3 Bagi Hasil dari CukaiTembakau

28.789.814.676,00 29.235.265.311,00 101,55 14.436.965.860,00

Jumlah 56.060.956.748,00 54.823.565.108,00 97,79 43.338.602.331,00

5.2.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam TA 2014 terealisasi senilaiRp5.950.852.306,00 atau 72,01% dari anggaran senilai Rp8.263.817.933,00dengan rincian sebagai berikut:

(dalamrupiah)

No Uraian Anggaran Realisasi 2014 % Realisasi 2013

1 Bagi Hasil dari ProvisiSumber Daya Hutan 21.713.664,00 24.193.088,00 111,42 23.303.995,00

2 Bagi Hasil dari PungutanHasil Perikanan

329.030.883,00 383.182.410,00 116,46 347.408.873,00

3 Bagi Hasil dari PertambanganPanas Bumi

14.418.133,00 14.418.133,00 100,00 5.108.138,00

4 Pertambangan Umum 7.898.655.253,00 5.529.058.675,00 70,00 1.821.328.095,00

Jumlah 8.263.817.933,00 5.950.852.306,00 72,01 2.197.149.101,00


5.2.1.2.1.3 Dana Alokasi UmumSampai dengan 31 Desember 2014 Pendapatan Dana Alokasi Umumterealisasi seluruhnya sebesar 100,00% dari target yang ditetapkan senilaiRp564.661.391.000,00.


1 Dana Alokasi Umum 564.661.391.000,00 564.661.391.000,00 100,00 500.043.553.000,00

Jumlah 564.661.391.000,00 564.661.391.000,00 100,00 445.894.174.000,00

5.2.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus

Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) sampai dengan 31 Desember 2014terealisasi 100% dari anggaran senilai Rp52.222.910.000,00 dengan rinciansebagai berikut:


1 DAK Bidang Pendidikan 19.411.400.000,00 19.411.400.000,00 100,00 12.798.520.000,002 DAK Bidang Kesehatan 6.552.700.000,00 6.552.700.000,00 100,00 5.585.700.000,00

3 DAK Bidang Infrastruktur Jalan 5.748.590.000,00 5.748.590.000,00 100,00 4.180.920.000,00

4 DAK Bidang Infrastruktur Irigasi 1.816.020.000,00 1.816.020.000,00 100,00 1.292.240.000,00

5 DAK Bidang Infrastruktur Air Minum 1.448.920.000,00 1.448.920.000,00 100,00 1.141.290.000,00

6 DAK Bidang Kelautan danPerikanan

2.136.000.000,00 2.136.000.000,00 100,00 1.729.700.000,00

7 DAK Bidang Pertanian 3.549.810.000,00 3.549.810.000,00 100,00 3.155.470.000,00

8 DAK Bidang Lingkungan Hidup 1.583.680.000,00 1.583.680.000,00 100,00 1.279.960.000,00

9 DAK Bidang Perdagangan 6.575.780.000,00 6.575.780.000,00 100,00 794.490.000,00

10 DAK Bidang Keluarga Berencana 796.630.000,00 796.630.000,00 100,00 839.970.000,00

11 DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi 1.845.170.000,00 1.845.170.000,00 100,00 1.818.710.000,00

12 DAK Bidang KeselamatanTransportasi Darat

758.210.000,00 758.210.000,00 100,00 729.090.000,00

Jumlah 52.222.910.000,00 52.222.910.000,00 100,00 35.346.060.000,00

5.2.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat LainnyaPendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya berupa Dana Penyesuaianterealisasi senilai Rp119.413.450.000,00 atau 98,27 % dari anggaran senilaiRp121.519.931.000,00. Realisasi pendapatan Dana Penyesuaian pada tahun 2014hanya dari penerimaan Tunjangan Profesi Guru sementara Tambahan PenghasilanGuru tidak dianggarkan dapat dirinci sebagai berikut :


1 Dana Tunjangan ProfesiGuru 121.519.931.000,00 119.413.450.000,00 98,27 95.537.855.000,00

2 Tambahan penghasilanguru 0,00 0,00 0,00 1.718.750.000,00

Jumlah 121.519.931.000,00 119.413.450.000,00 98,27 97.256.605.000,00

5.2.1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi


Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi per 31 Desember 2014 dari anggaransenilai Rp64.634.697.481,67 terealisasi senilai Rp72.418.554.484,23 atau 112,04% dengan rincian sebagai berikut:

(dalamrupiah)

No Uraian Anggaran Realisasi 2014 % Realisasi 20131 Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan

Bermotor15.378.381.834,00 18.615.208.460,00 121,05 10.607.624.648,00

2 Bagi Hasil dari Bea Balik NamaKendaraan Bermotor

21.062.955.623,00 25.950.785.336,00 123,21 14.245.943.437,00

3 Bagi Hasil dari Pajak BahanBakar Kendaraan Bermotor

15.261.019.019,17 20.415.528.307,20 133,78 12.171.183.782,82

4 Bagi Hasil dari PajakPengambilan dan PemanfaatanAir Bawah Tanah

0,00 0,00 0,00 0,00

5 Bagi Hasil dari PajakPengambilan dan PemanfaatanAir Permukaan

18.742.500,00 16.586.993,92 88,50 17.567.580,27

6 Bagi Hasil dari Pajak Rokok 12.913.598.505,50 7.420.445.387,11 57,46 0,00

Jumlah 64.634.697.481,67 72.418.554.484,23 112,04 37.042.319.448,09

Nilai transfer tersebut merupakan transfer atas dana bagi hasil PKB, BBNKB,PBBKB, dan PABT dari Provinsi selama TA 2014 dan sudah termasuk pelunasansisa piutang bagi hasil pajak dari Provinsi TA 2013 senilai Rp25.862.828.070,41.

5.2.1.3 Lain-lain Pendapatan Yang SahRealisasi Lain-lain pendapatan daerah yang sah sampai dengan 31 Desember 2014senilai Rp11.035.200.000,00 atau 40,08% dari target yang ditetapkan senilaiRp27.531.800.000,00. Jumlah tersebut berasal dari realisasi pendapatan Bantuankeuangan dari Provinsi yaitu Bantuan Keuangan yang diarahkan, Bantuan Keuanganyang Tidak Termasuk Bagian Lainnya dan Pendapatan lainnya berupa Dana untukoperasional CMS Kasda - PT Bank NTB dengan rincian sebagai berikut:

(dalamrupiah)

No Uraian Anggaran Realisasi 2014 % Realisasi 20131. Pendapatan Hibah 20.000.000.000,00 11.000.000.000,00 55,00 0,002. Pendapatan Lainnya 7.531.800.000,00 35.200.000,00 0,47 10.738.400.000,00

Jumlah 27.531.800.000,00 11.035.200.000,00 40,08 10.738.400.000,00

- Pendapatan hibah berasal dari Pemerintah Pusat untuk sambungan air minummasyarakat berpenghasilan rendah yang dianggarkan senilaiRp20.000.000.000,00 dan direalisasikan senilai Rp11.000.000.000,00 .

- Bantuan Dana Operasional CMS-Kasda PT Bank NTB terealisasi senilaiRp35.200.000.000,00 merupakan biaya operasional layanan Cash ManagementSystem (CMS) yang merupakan kerjasama antara Pemkot Mataram dan PT BankNTB.

5.2.2 BelanjaRealisasi belanja untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014

senilai Rp1.044.355.803.030,95 atau 88,72% dari anggaran senilaiRp1.177.199.809.961,18. Realisasi tersebut meningkat sebesar 18,20% senilaiRp160.833.957.995,72 dari realisasi TA 2013 senilai Rp883.521.845.035,23 denganrincian sebagai berikut:


(dalamrupiah)

No Uraian Anggaran Realisasi 2014 % Realisasi 20131 Belanja Operasi 867.853.648.351,81 812.153.650.793,95 93,58 702.652.933.101,232 Belanja Modal 307.846.161.609,37 231.832.379.737,00 75,31 180.350.514.399,003 Belanja Tak Terduga 1.500.000.000,00 369.772.500,00 24,65 518.397.535,00

Jumlah 1.177.199.809.961,18 1.044.355.803.030,95 88,72 883.521.845.035,23

Dari realisasi belanja senilai Rp1.044.355.803.030,95, sudah termasukrealisasi belanja RSUD Kota Mataram sebagai BLUD yang dicatat dan dilaporkan diLRA terkait penggunaan senilai Rp47.445.033.197,45 yang terdiri atas:a. Belanja Pegawai BLUD senilai Rp2.652.090.258,00;b. Belanja Barang/jasa BLUD senilai Rp40.786.892.608,45 danc. Belanja Modal BLUD senilai Rp4.006.050.331,00.

Perbandingan realisasi Belanja TA 2014 dan 2013 seperti ditunjukkan padagrafik berikut:

5.2.2.1 Belanja OperasiRealisasi belanja operasi untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 senilaiRp812.153.650.793,95 atau 93,58% dari anggaran senilai Rp867.853.648.351,81.Dari realisasi belanja operasi tersebut sudah termasuk realisasi belanja RSUD KotaMataram sebagai BLUD yang terdiri dari Belanja Pegawai BLUD senilaiRp2.652.090.258,00 dan Belanja Barang/jasa senilai Rp40.786.892.608,45 yangdicatat dan disajikan di LRA terkait penggunaan langsung penerimaan daerah.Realisasi belanja operasi terdiri dari:

(dalamrupiah)

No Uraian Anggaran Realisasi 2014 % Realisasi 20131 Belanja Pegawai 611.007.396.292,44 573.951.773.198,50 93,94 514.060.309.108,00

2 Belanja Barang/Jasa 191.845.839.989,12 186.014.316.485,45 96,96 129.802.432.803,23

3 Belanja Hibah 24.218.986.000,00 17.975.572.877,00 74,22 24.566.079.150,00

4 Belanja BantuanSosial

40.781.426.070,25 34.211.988.233,00 83,89 34.224.112.040,00

Jumlah 867.853.648.351,81 812.153.650.793,95 93,58 702.652.933.101,23

-

200,00

400,00

600,00

800,00

1.000,00

Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga

867,85

307,85

1,50

812,15

231,83

0,37

Perbandingan Realisasi Belanja 2014 dan 2013(dalam miliar Rp)

Realisasi 2014 Realisasi 2013


5.2.2.1.1 Belanja PegawaiRealisasi Belanja Pegawai senilai Rp573.951.773.198,50 atau 93,94% dari

anggaran senilai Rp611.007.396.292,44 sudah termasuk Belanja pegawai yangdikelola oleh RSUD Kota Mataram selaku BLUD dilaporkan di LRA terkaitpenggunaan langsung penerimaan daerah senilai Rp2.652.090.258,00 dengan rinciansebagai berikut:

(dalam rupiah)Uraian Anggaran Realisasi %

Belanja Pegawai 611.007.396.292,44 573.951.773.198,50 93,94Belanja Pegawai (BTL) 539.560.313.692,44 506.848.621.240,50 93,94

Gaji dan Tunjangan 367.588.774.924,64 349.836.998.712,50 95,17Tambahan Penghasilan PNS 164.485.588.600,00 150.157.272.640,00 91,29Belanja Penerimaan lainnyaPimpinan dan anggota DPRD sertaKDH/WKDH

2.470.600.000,00 2.453.800.000,00 99,32

Biaya Pemungutan Pajak Daerah 4.318.000.000,00 3.942.900.000,00 91,31Biaya Pemungutan Retribusi Daerah 697.350.167,80 457.649.888,00 65,63

Belanja Pegawai (BL) 71.447.082.600,00 67.103.151.958,00 93,92Honorarium PNS 37.935.846.000,00 35.598.182.200,00 93,84Honorarium Non PNS 23.099.486.600,00 21.271.779.500,00 92,09Uang Lembur 3.146.920.000,00 2.606.450.000,00 82,83Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 358.000.000,00 326.000.000,00 91,06Belanja kursus, pelatihan, sosialisasidan bimbingan teknis PNS

1.409.630.000,00 1.291.825.000,00 91,64

Belanja Hadiah/Penghargaan 884.200.000,00 870.250.000,00 98,42Honorarium Pengelolaan Dana BOS 4.900.000,00 4.900.000,00 100,00Uang Untuk Diberikan Kepada PihakKetiga/Masyarakat

2.608.100.000,00 2.481.675.000,00 95,15

Belanja Pegawai BLUD 2.000.000.000,00 2.652.090.258,00 132,60

5.2.2.1.2 Belanja BarangRealisasi Belanja Barang dan Jasa pada Tahun Anggaran 2014 senilai

Rp186.014.316.485,45 atau 96,96% dari anggaran senilai Rp191.845.839.989,12sudah termasuk Belanja Barang dan Jasa yang dikelola oleh RSUD Kota Mataramselaku BLUD dilaporkan di LRA terkait penggunaan langsung penerimaan daerahsenilai Rp40.786.892.608,45. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang dan JasaTA 2014 sebagai berikut:

(dalamrupiah)

No Uraian Anggaran Realisasi %

1 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 15.628.249.032,05 15.101.363.547,00 96,63

2 Belanja Bahan/Material 10.508.181.819,00 8.491.686.463,00 80,81

3 Belanja Jasa Kantor 54.919.261.482,00 49.615.230.261,00 90,34

4 Belanja Premi Asuransi 665.388.000,00 652.847.032,00 98,12

5 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 9.530.104.530,00 8.561.595.715,00 89,84

6 Belanja Cetak dan Penggandaan 8.675.983.521,00 7.804.061.723,00 89,95

7 Belanja SewaRumah/Gedung/Gudang/Parkir 2.254.865.000,00 2.060.287.000,00 91,37

8 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 161.047.500,00 127.597.500,00 79,23

9 Belanja Sewa Alat Berat 500.000,00 500.000,00 100,00

10 Belanja Sewa Perlengkapan danPeralatan Kantor 1.545.305.000,00 1.097.175.000,00 71,00

11 Belanja Makanan dan Minuman 13.019.254.500,00 11.775.759.512,00 90,45


No Uraian Anggaran Realisasi %

12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 1.103.824.973,00 1.028.675.200,00 93,19

13 Belanja Pakaian Kerja 1.146.233.550,00 1.126.072.000,00 98,24

14 Belanja Pakaian khusus dan hari-haritertentu 1.495.259.000,00 1.383.158.000,00 92,50

15 Belanja Perjalanan Dinas 25.342.486.950,00 22.008.564.822,00 86,84

16 Belanja Kursus, pelatihan, sosialisasidan bimbingan teknis PNS 1.362.375.000,00 811.214.200,00 59,54

17 Belanja Pemeliharaan 6.229.822.875,00 5.629.345.552,00 90,36

18 Belanja jasa konsultansi 5.744.830.000,00 4.871.168.000,00 84,79

19 Belanja Hadiah/Penghargaan 1.322.556.875,00 1.292.199.500,00 97,70

20 Belanja Perlengkapan dan PeralatanKantor 667.440.000,00 664.865.850,00 99,61

21 Belanja Peralatan Dapur 96.927.400,00 43.777.000,00 45,16

22 Belanja Barang dan Jasa BLUD 28.463.572.982,07 40.786.892.608,45 143,30

23 Belanja Uang Yang Akan DiserahkanKepada Masyarakat/Pihak Ketiga 1.472.170.000,00 793.430.000,00 53,90

24 Belanja Barang Yang Akan DiserahkanKepada Pihak Kedua 490.200.000,00 286.850.000,00 58,52

Jumlah 191.845.839.989,12 186.014.316.485,45 96,96

5.2.2.1.3 Belanja HibahBelanja Hibah TA 2014 direalisasikan senilai Rp17.975.572.877,00 atau

74.22% dari anggaran senilai Rp24.218.986.000,00 dengan rincian sebagai berikut:(dalam

rupiah)Uraian Anggaran Realisasi %

Belanja Hibah 24.218.986.000,00 17.975.572.877,00 74,22Belanja Hibah kepada Pemerintah DaerahLainnya

1.035.000.000,00 825.000.000,00 79,71

Hibah kepada Pemerintah Kab. Lombok Barat 1.035.000.000,00 825.000.000,00 79,71

Belanja Hibah kepadaBadan/Lembaga/Organisasi Swasta

19.007.986.000,00 12.989.572.877,00 68,34

Hibah kepada KPU 857.740.000,00 539.139.400,00 62,86

Hibah Kepada SMA/SMK Swasta (Diknas) 150.000.000,00 150.000.000,00 100,00

Hibah dana kepada Pembinaan Kelompok LifeSkill di PKBM

80.000.000,00 80.000.000,00 100,00

Hibah Kepada Organisasi PengelolaanKesenian Daerah

280.000.000,00 180.000.000,00 64,29

Hibah Kepada Instansi Vertikal 148.000.000,00 136.000.000,00 91,89

Hibah Kepada Dewan Pendidikan 230.000.000,00 230.000.000,00 100,00

Hibah Kepada Bakorpin 191.960.000,00 50.000.000,00 26,05

Hibah Kepada Panwaslu 200.000.000,00 86.418.052,00 43,21

Hibah Kepada TK Swasta 272.260.000,00 270.000.000,00 99,17

Hibah Kepada Lembaga Perlindungan Anak(LPA)

250.000.000,00 250.000.000,00 100,00

Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah(BOS) kepada sekolah swasta

154.825.000,00 0,00 -

Hibah Kepada Badan Narkotika Nasional KotaMataram

100.000.000,00 0,00 -

Hibah Kepada Komisi Penanggulangan AIDS(KPA)

200.000.000,00 200.000.000,00 100,00

Hibah Kepada Koperasi Flamboyan 280.000.000,00 0,00 -

Hibah Kepada Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK)

100.000.000,00 100.000.000,00 100,00

Hibah Kepada Badan Pengembangan PromosiPariwisata Daerah

200.000.000,00 0,00 -

Hibah Kepada HKTI Kota Mataram 25.000.000,00 0,00 -

Hibah Kepada KONI Kota Mataram 2.931.000.000,00 2.931.000.000,00 100,00

Hibah Kepada Komite Sekolah dan BOSDAKota Mataram

4.018.950.000,00 4.018.595.000,00 99,99

Hibah Kepada Gabungan Organisasi Wanita 50.000.000,00 0,00 -


Uraian Anggaran Realisasi %(GOW) Kota Mataram

Hibah Kepada PGRI Kota Mataram 30.000.000,00 30.000.000,00 100,00

Hibah Kepada PWI 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00

Hibah Kepada KNPI 300.000.000,00 300.000.000,00 100,00

Hibah kepada Badan/Lembaga/OrganisasiSwasta Bidang Pendidikan

1.070.000.000,00 1.070.000.000,00 100,00

Hibah kepada Badan/Lembaga/OrganisasiSwasta Bidang Keagamaan

520.000.000,00 100.000.000,00 19,23

Hibah kepada Badan/Lembaga/OrganisasiSwasta Bidang Sosial Kemasyarakatan

190.000.000,00 190.000.000,00 100,00

Hibah Kepada KKI NTB 25.000.000,00 0,00 -

Hibah Kepada Badan Penyelenggara JaminanSosial (BPJS)

5.953.251.000,00 1.878.420.425,00 31,55

Hibah Kepada Badan/Lembaga/OrganisasiBidang LIngkungan

150.000.000,00 150.000.000,00 100,00

Hibah kepada KelompokMasyarakat/Perorangan

4.176.000.000,00 4.161.000.000,00 99,64

Hibah dana kepada Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD) (Dikpora)

71.000.000,00 56.000.000,00 78,87

Hibah Dana Program Lingkungan (BagianPemerintahan)

1.605.000.000,00 1.605.000.000,00 100,00

Hibah Dana Kelancaran ProgramPembangunan Wilayah Kelurahan

2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 100,00

Realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya senilaiRp825.000.000,00 merupakan hibah kepada Pemerintah Daerah Lombok Barat atasProgram Pemberdayaan Lingkungan.

5.2.2.1.4 Belanja Bantuan SosialBelanja Bantuan sosial senilai Rp34.211.988.233,00 merupakan Belanja

Bantuan Sosial pada Bagian keuangan selaku SKPKD senilai Rp18.370.110.351,00dan Belanja Barang yang Diberikan ke Masyarakat pada SKPD yang dikonversi keBelanja Bantuan Sosial senilai Rp15.841.877.882,00 dengan rincian sebagai berikut :

(dalamrupiah)

Uraian Anggaran Realisasi %

Belanja Bantuan Sosial 40.781.426.070,25 34.211.988.233,00 83,89Belanja Bantuan Sosial OrganisasiKemasyarakatan

18.268.500.000,00 14.819.549.900,00 81,12

Bantuan Tempat Ibadah/KegiatanKeagamaan/Lembaga/Ponpes

6.644.500.000,00 5.455.299.900,00 82,10

Dukungan Dana/Pembinaan LembagaKesejahteraan Sosial

1.380.000.000,00 994.500.000,00 72,07

Dukungan Dana/Pemberdayaan Perempuan 698.000.000,00 617.250.000,00 88,43

Dukungan dana/Pembinaan Organisasi Pemudadan Olah Raga (Bagian Kesra)

903.000.000,00 685.500.000,00 75,91

Dukungan Dana PER (Bag. Perekonomian) 4.404.250.000,00 3.893.250.000,00 88,40

Bantuan Forum Kota Sehat 115.000.000,00 115.000.000,00 100,00

Bantuan Keuangan kepada Klub-Klub OlahRaga

30.000.000,00 30.000.000,00 100,00

Bantuan Pemberdayaan Masyarakat 334.500.000,00 334.500.000,00 100,00

Bantuan Lembaga Pendidikan/Yayasan yangbergerak di Bidang Pendidikan dan Kesenian(Kesra)

1.439.250.000,00 1.086.250.000,00 75,47

Bantuan Kuangan Bagi Kelompok PeningkatanGizi Masyarakat (Dikes)

170.000.000,00 0,00 -

Bantuan Sharing Program P2KP -Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET)

500.000.000,00 0,00 -

Bantuan Kepada Badan Amal Zakat Daerah(BAZDA)

1.650.000.000,00 1.608.000.000,00 97,45

Belanja Bantuan Partai Politik 665.000.000,00 325.240.451,00 48,91Belanja Bantuan Partai Politik 665.000.000,00 325.240.451,00 48,91


Uraian Anggaran Realisasi %

Belanja Bantuan Sosial Organisasi Profesi 3.982.160.000,00 2.205.320.000,00 55,38Bantuan APEKSI 0,00 0,00 -

bantuan ADEKSI 20.000.000,00 0,00 -Bantuan Keuangan Kepada Sanggar SeniSekolah (Dikpora)

20.000.000,00 20.000.000,00 100,00

Bantuan Gerakan Pramuka Kwarcab KotaMataram (Dikpora)

75.000.000,00 75.000.000,00 100,00

Bantuan MUI Kota Mataram 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00

Bantuan Dana untuk Siswa Miskin/Sharing Cost(Dikpora)

3.462.160.000,00 1.930.320.000,00 55,75

Bantuan Adipura 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00

Bantuan kepada organisasi pengelolaankesenian daerah

10.000.000,00 0,00 -

Bantuan Kepada Forum Komite (Dikpora) 195.000.000,00 30.000.000,00 15,38

Bantuan kepada Lembaga Keuangan Mikro 50.000.000,00 0,00 -

Belanja Bantuan Sosial Yang Tidak DapatDirencanakan

1.300.000.000,00 1.020.000.000,00 78,46

Belanja Bantuan Sosial Yang Tidak DapatDirencanakan

1.300.000.000,00 1.020.000.000,00 78,46

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepadamasyarakat/Pihak Ketiga 16.565.766.070,25 15.841.877.882,00

95,63

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan KepadaMasyarakat/Pihak Ketiga

16.565.766.070,25 15.841.877.882,00 95,63

Rincian Belanja Bantuan berupa Belanja barang yang akan diserahkan kepadaMasyarakat pada kegiatan SKPD senilai Rp15.841.877.882,00 sebagai berikut:

(dalamrupiah)

No SKPDNilai Penyerahan Barang

ke Masyarakat/PihakKetiga

1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 240.545.000,002 Dinas Kesehatan 320.905.400,003 Dinas Pekerjaan Umum 3.743.262.000,004 Satuan Pemadam Kebakaran 199.826.000,005 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 24.000.000,006 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 40.260.000,007 Dinas Kebersihan 34.972.000,008 Dinas Pertamanan 1.018.500.000,009 Badan Lingkungan Hidup 2.036.747.500,0010 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 18.600.000,0011 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 344.999.600,0012 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan 1.579.181.000,0013 Satuan Polisi Pamong Praja 99.000.000,0014 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 335.110.000,0015 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 138.788.000,0016 Sekretariat Daerah 45.247.000,0017 Kecamatan Cakranegara 141.990.000,0018 Kecamatan Mataram 197.334.000,0019 Kecamatan Ampenan 59.550.000,0020 Kecamatan Selaparang 19.500.000,0021 Kecamatan Sandubaya 106.965.300,0022 Kecamatan Sekarbela 202.904.145,00


No SKPDNilai Penyerahan Barang

ke Masyarakat/PihakKetiga

23 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan danKehutanan 21.410.000,00

24 Kantor Ketahanan Pangan 40.725.000,0025 Badan Pemberdayaan Masyarakat 975.329.500,0026 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 223.110.500,0027 Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan 3.453.715.937,0028 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 179.400.000,00

Jumlah 15.841.877.882,00

5.2.2.2 Belanja ModalRealisasi Belanja Modal untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 senilaiRp231.832.379.737,00 atau 75,31% dari anggaran senilai Rp307.846.161.609,37sudah termasuk Belanja Modal yang dikelola oleh RSUD Kota Mataram selakuBLUD senilai Rp4.006.050.331,00 yang dilaporkan di LRA terkait penggunaanlangsung penerimaan daerah. Rincian Belanja Modal tersebut sebagai berikut:


1 Belanja Modal Tanah 32.390.236.002,00 29.880.051.100,00 92,25 32.455.607.810,002 Belanja Peralatan dan

Mesin63.576.057.656,52 60.960.898.246,00 95,89 37.141.534.705,00

3 Belanja Bangunan danGedung

96.313.636.718,85 91.737.651.346,00 95,25 59.984.816.026,00

4 Belanja Jalan,Irigasi &Jaringan

109.699.228.200,00 45.695.573.245,00 41,66 47.019.991.058,00

5 Belanja Aset TetapLainnya

5.867.003.032,00 3.558.205.800,00 60,65 3.748.564.800,00

Jumlah 307.846.161.609,37 231.832.379.737,00 75,31 180.350.514.399,00

5.2.2.3 Belanja Tak TerdugaRealisasi Belanja Tak Terduga per 31 Desember 2014 senilai Rp369.772.500,00 darianggaran senilai Rp1.500.000.000,00 atau 24,65% sebagai berikut:


1 Belanja Tak Terduga 1.500.000.000,00 369.772.500,00 24,65 518.397.535,00

Jumlah 1.500.000.000,00 369.772.500,00 24,65 518.397.535,00

Realisasi Belanja Tak Terduga TA 2014 tersebut digunakan untuk pembayaranperbaikan Tanggul sungai Keluncing senilai Rp123.784.000,00, Pengembalian sisadana bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi NTB kepada Pemerintah KotaMataram untuk Pembebasan Tanah By Pass Bill dan Pembebasan Tanah Jl. BungHatta dan Gajah Mada Kota Mataram senilai Rp32.586.000,00, Dukungan DanaBelanja Tidak Terduga, terjadinya Angin Puting Beliung di Wilayah Kota Mataramsenilai Rp63.500.000,00 dan Dukungan Dana Belanja Tak Terduga Akibat KenaikanHarga Bahan Bakar Minyak Tahun 2014 untuk kendaraan Operasional PelayananPersampahan Dinas Kebersihan Kota Mataram Tahun 2014 senilai Rp149.902.500,00.

5.2.3 Surplus/DefisitPada akhir Tahun Anggaran 2014, Pemerintah Kota Mataram mengalami surplussenilai Rp38.754.763.554,29 merupakan selisih antara pendapatan dengan belanja diLaporan Realisasi Anggaran. Sementara surplus/defisit dianggarkan defisit sebesarminus Rp121.808.988.944,51. Surplus senilai Rp38.754.763.554,29 terdiri dari


surplus APBD senilai Rp31.055.525.113,35 dan surplus di RSUD Kota Mataramsebagai BLUD senilai Rp7.699.238.440,94. Sedangkan pada LRA TA 2013menunjukkan defisit senilai Rp17.682.006.223,60 sebagai berikut:


1 Surplus/(Defisit) (121.808.988.944,51) 38.754.763.554,29 - (17.682.006.223,60)

Jumlah (121.808.988.944,51) 38.754.763.554,29 - (17.682.006.223,60)

5.2.4 PembiayaanDalam Tahun Anggaran 2014, penerimaan pembiayaan dianggarkan senilaiRp139.868.988.944,51, sedangkan realisasinya senilai Rp79.789.606.936,51 atau57,05%. Realisasi kurang dari 100% disebabkan penerimaan dari pinjaman daerahtidak terealisasi senilai Rp60.000.000.000,00. Sementara pengeluaran pembiayaandialokasikan untuk penyertaan modal senilai Rp17.330.000.000,00 terealisasi 95,96%dari target yang ditetapkan senilai Rp18.060.000.000,00 dengan rincian pada PTBank NTB senilai Rp2.080.000.000,00, PDAM Giri Menang Mataram senilaiRp15.000.000.000,00, dan BPR NTB Mataram senilai Rp250.000.000,00. Realisasipenerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan selama TA 2014 dan 2013adalah sebagai berikut:


1 PENERIMAAN DAERAH 139.868.988.944,51 79.789.606.936,51 57,05 103.800.995.168,11Penggunaan Sisa LebihPerhitungan Anggaran(SiLPA)

79.868.988.944,51 79.789.606.936,51 99,90 103.800.995.168,11

Penerimaan PinjamanDaerah

60.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00

2 PENGELUARAN DAERAH 18.060.000.000,00 17.330.000.000,00 95,96 6.250.000.000,00

Penyertaan Modal(Investasi) PemerintahDaerah

18.060.000.000,00 17.330.000.000,00 95,96 6.250.000.000,00

PEMBIAYAAN NETO(1 - 2) 121.808.988.944,51 62.459.606.936,51 51,28 97.550.995.168,11

5.2.4.1 SiLPAPada akhir Tahun Anggaran 2014, Pemerintah Kota Mataram memiliki SiLPA senilaiRp101.214.370.490,80. SiLPA tersebut meningkat sebesar 26,73% senilaiRp21.345.381.546,29 dari SiLPA TA 2013 senilai 79.868.988.944,51 sebagai berikut:


1 Sisa Lebih PembiayaanAnggaran (SiLPA) 0,00 101.214.370.490,80 - 79.868.988.944,51

Jumlah 0,00 101.214.370.490,80 - 79.868.988.944,51

SiLPA tersebut sudah termasuk SiLPA yang di kelola oleh RSUD Kota Mataramselaku BLUD senilai Rp12.162.811.423,00 sedangkan SiLPA APBD sendiri senilaiRp89.051.559.067,80.


5.3 Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selamaperiode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan non anggaran. Arus Kas Bersih per 31 Desember 2014 adalahminus senilai Rp18.880.127.283,85. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya arus kasbersih meningkat senilai Rp43.780.651.080,35 dengan rincian sebagai berikut:

(dalamrupiah)

No Uraian per 31 Desember 2014 per 31 Desember 2013 Kenaikan /(Penurunan)

1 Arus Masuk Kas 1.088.289.620.270,90 892.274.325.532,00 196.015.294.738,90

2 Arus Keluar Kas 1.069.409.492.987,05 917.174.849.328,50 152.234.643.658,55

Arus Kas Bersih 18.880.127.283,85 (24.900.523.796,50) 43.780.651.080,35

5.3.1 Arus Kas dari Aktivitas OperasiArus kas dari aktivitas operasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan

pengeluaran kas untuk kegiatan operasional Pemerintah Kota Mataram selama satuperiode. Pada TA 2014 dan 2013 terdapat arus kas bersih senilaiRp258.810.354.519,35 dan Rp160.251.303.125,86 sehingga terjadi kenaikan arus kasbersih senilai Rp98.559.051.393,49 dengan perhitungan sebagai berikut:

(dalamrupiah)

No Uraian 2014 2013 Kenaikan /(Penurunan)

1 Arus Masuk Kas dariaktivitas operasi

1.028.492.341.136,85 841.159.883.855,86 187.332.457.280,99

2 Arus Keluar Kas dariaktivitas operasi

769.681.986.617,50 680.908.580.730,00 88.773.405.887,50

Arus Kas Bersih 258.810.354.519,35 160.251.303.125,86 98.559.051.393,49

5.3.1.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas OperasiArus masuk kas dari aktivitas operasi menjelaskan aktivitas penerimaan kas untukkegiatan operasional pemerintah Kota Mataram selama satu periode. Pada tahun 2014dan 2013 terdapat Arus Masuk Kas Bersih dari aktivitas operasi senilaiRp1.028.492.341.136,85 dan Rp841.159.883.855,86 sehingga terjadi kenaikan arusmasuk kas dari aktivitas operasi senilai Rp187.332.457.280,99 dengan perhitungansebagai berikut:

(dalamrupiah)

No. Uraian 2014 2013 Kenaikan /(Penurunan)

1 Pendapatan Pajak Daerah 91.749.599.728,00 79.374.881.763,00 12.374.717.965,00

2 Hasil Retribusi Daerah 20.956.352.907,00 20.251.127.302,82 705.225.604,18

3 Hasil Pengelolaan KekayaanDaerah yang Dipisahkan 8.041.386.510,00 2.759.307.095,00 5.282.079.415,00

4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerahyang Sah 26.621.532.903,62 12.155.194.531,95 14.466.338.371,67

5 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil BukanPajak 60.764.048.948,00 45.535.751.432,00 15.228.297.516,00

6 Dana Alokasi Umum 564.661.391.000,00 500.043.553.000,00 64.617.838.000,00

7 Dana Alokasi Khusus 52.222.910.000,00 35.346.060.000,00 16.876.850.000,00

8 Pendapatan Hibah 11.000.000.000,00 0,00 11.000.000.000,00

9Dana Bagi Hasil Pajak dariProvinsi dan Pemerintah DaerahLainnya

72.418.554.484,23 37.042.319.448,09 35.376.235.036,14

10 Dana Penyesuaian dan OtonomiKhusus 119.413.450.000,00 97.256.605.000,00 22.156.845.000,00


No. Uraian 2014 2013 Kenaikan /(Penurunan)

11 Bantuan Keuangan dari Provinsiatau Pemerintah Daerah Lainnya 0,00 10.700.000.000,00 (10.700.000.000,00)

12 Pendapatan Lainnya 35.200.000,00 38.400.000,00 (3.200.000,00)

13 Penerimaan atas PengembalianBelanja (CP) Operasi 597.546.190,00 656.684.283,00 (59.138.093,00)

Jumlah arus masuk kas 1.028.492.341.136,85 841.159.883.855,86 187.332.457.280,99

5.3.1.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas OperasiArus keluar kas dari aktivitas operasi menjelaskan aktivitas pengeluaran kas untukkegiatan operasional pemerintah Kota Mataram selama satu periode. Pada TA 2014dan 2013 terdapat Arus Keluar Kas dari aktivitas operasi senilaiRp769.681.986.617,50 dan Rp680.908.580.730,00 sehingga terjadi kenaikan aruskeluar kas dari aktivitas operasi senilai Rp88.773.405.887,50 dengan perhitungansebagai berikut:

(dalamrupiah)


1 Belanja Pegawai 571.797.237.082,50 503.683.459.141,00 68.113.777.941,50

2 Belanja Hibah 18.000.015.425,00 24.566.079.150,00 (6.566.063.725,00)

3 Belanja Bantuan Sosial 18.414.110.351,00 13.340.854.752,00 5.073.255.599,00

4 Belanja Tidak Terduga 400.272.000,00 648.973.035,00 (248.701.035,00)

5 Belanja Barang dan Jasa 161.070.351.759,00 138.669.214.652,00 22.401.137.107,00

Jumlah Arus Keluar Kas 769.681.986.617,50 680.908.580.730,00 88.773.405.887,50

Kenaikan tertinggi terjadi pada Belanja Pegawai, Barang dan Jasa kemudian BelanjaBantuan Sosial sementara belanja hibah dan Belanja Tidak terduga mengalamipenurunan dibanding tahun sebelumnya.

5.3.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan menjelaskan aktivitas penerimaandan pengeluaran kas untuk kegiatan investasi aset non keuangan pemerintah KotaMataram selama satu periode. Aliran kas bersih dari aktivitas investasi aset nonkeuangan tahun 2014 minus senilai Rp227.754.829.406,00 dan tahun 2013 minussenilai Rp179.503.611.899,00 sehingga terjadi penurunan arus kas bersih sebesarminus Rp48.251.217.507,00 Jumlah tersebut merupakan jumlah aliran kas masuk dariaktivitas investasi non keuangan dikurangi dengan aliran kas keluar investasi.

(dalamrupiah)


1 Arus Masuk Kas 83.150.000,00 11.094.364,00 72.055.636,00

2 Arus Keluar Kas 227.837.979.406,00 179.514.706.263,00 48.323.273.143,00

Arus Kas Bersih (227.754.829.406,00) (179.503.611.899,00) (48.251.217.507,00)

Adapun rincian dari arus masuk kas dan arus keluar kas dari aktivitas investasi asetnon keuangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.3.2.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non KeuanganArus masuk kas dari aktivitas investasi aset non keuangan menjelaskan aktivitaspenerimaan kas untuk kegiatan investasi aset non keuangan pemerintah KotaMataram selama satu periode. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non


Keuangan Pemerintah Kota Mataram selama tahun 2014 dan 2013 senilaiRp83.150.000,00 dan Rp11.094.364,00 sehingga terjadi penurunan arus masuk kassenilai Rp72.055.636,00 yang terdiri dari:

(dalamrupiah)


1 Penjualan Bahan Bangunan 71.500.000,00 10.000.000,00 61.500.000,002 Penjualan Drum Bekas 0,00 300.000,00 (300.000,00)3 Penerimaan atas Pengembalian

Belanja Investasi Non Keuangan (CP)11.650.000,00 794.364,00 10.855.636,00

Jumlah 83.150.000,00 11.094.364,00 72.055.636,00

Arus masuk kas dari aktivitas investasi aset non keuangan memperlihatkan kenaikanpada penjualan bahan bangunan dan penerimaan kembali belanja modal yaitupengembalian belanja modal tanah untuk ruas jalan

5.3.2.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non KeuanganArus keluar kas dari aktivitas investasi aset non keuangan menjelaskan aktivitaspengeluaran kas untuk kegiatan investasi aset non keuangan pemerintah KotaMataram selama satu periode.Arus keluar Kas dari Aktivitas Investasi Aset NonKeuangan Pemerintah Kota Mataram selama tahun 2014 dan 2013 senilaiRp227.837.979.406,00 dan Rp179.514.706.263,00 sehingga terjadi kenaikan senilaiRp48.323.273.143,00 yang terdiri dari:

(dalamrupiah)


1 Belanja Modal PengadaanTanah 29.891.701.100,00 32.455.607.810,00 (2.563.906.710,00)

2 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat

3.741.357.000,00 4.086.650.000,00 (345.293.000,00)

3 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor

9.751.329.552,00 7.484.395.900,00 2.266.933.652,00

4 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat TidakBermotor

951.250.783,00 1.484.369.000,00 (533.118.217,00)

5 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas AirBermotor

60.500.000,00 209.150.000,00 (148.650.000,00)

6 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air TidakBermotor

39.900.000,00 125.618.000,00 (85.718.000,00)

7 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel

680.036.000,00 405.165.000,00 274.871.000,00

8 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian danPeternakan

125.967.500,00 236.050.000,00 (110.082.500,00)

9 Belanja Modal PengadaanPeralatan Kantor

651.440.000,00 965.948.000,00 (314.508.000,00)

10 Belanja Modal PengadaanPerlengkapan Kantor

3.755.405.325,00 2.791.458.775,00 963.946.550,00

11 Belanja Modal PengadaanKomputer

3.544.605.041,00 3.420.576.150,00 124.028.891,00

12 Belanja Modal Pengadaanmebeulair

6.227.274.800,00 5.751.941.450,00 475.333.350,00

13 Belanja Modal PengadaanPeralatan Dapur

198.671.200,00 180.118.800,00 18.552.400,00

14 Belanja Modal PengadaanPenghias Ruangan RumahTangga

1.635.305.815,00 744.210.500,00 891.095.315,00

15 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio

888.211.000,00 696.575.990,00 191.635.010,00

16 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi

227.756.000,00 149.561.500,00 78.194.500,00

17 Belanja Modal Pengadaan Alat- 97.800.000,00 60.880.000,00 36.920.000,00



alat Ukur

18 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran

21.443.207.750,00 3.562.863.000,00 17.880.344.750,00

19 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium

6.879.296.480,00 4.482.488.004,00 2.396.808.476,00

20 Belanja Modal PengadaanKonstruksi Jalan

28.226.534.395,00 24.461.685.700,00 3.764.848.695,00

21 Belanja Modal PengadaanKonstruksi Jembatan

216.115.000,00 216.115.000,00

22 Belanja Modal PengadaanKonstruksi Jaringan Air

8.803.160.000,00 17.536.752.958,00 (8.733.592.958,00)

23 Belanja Modal PengadaanPenerangan Jalan, Taman danHutan Kota

8.104.388.000,00 4.632.809.900,00 3.471.578.100,00

24 Belanja Modal PengadaanInstalasi Listrik dan Telepon

145.437.350,00 388.742.500,00 (243.305.150,00)

25 Belanja Modal PengadaanKonstruksi/Pembelian*)Bangunan

87.731.601.015,00 59.148.213.526,00 28.583.387.489,00

26 Belanja Modal PengadaanBuku/Kepustakaan

2.050.919.800,00 2.789.897.800,00 (738.978.000,00)

27 Belanja Modal PengadaanBarang bercorak Kesenian,Kebudayaan

799.529.000,00 342.290.000,00 457.239.000,00

28 Belanja Modal PengadaanHewan/Ternak dan Tanaman

707.757.000,00 616.377.000,00 91.380.000,00

29 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan

8.100.000,00 35.526.000,00 (27.426.000,00)

30 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Olah Raga

3.000.000,00 183.790.000,00 (180.790.000,00)

31 Belanja Modal PengadaanPeralatan Survey/PengumpulanData Statistik Perikanan

50.484.000,00 84.993.000,00 (34.509.000,00)

32 Belanja Modal PengadaanKonstruksi Jaringan Gas

199.938.500,00 0,00 199.938.500,00

Jumlah Arus Keluar Kas 227.837.979.406,00 179.514.706.263,00 48.323.273.143,00

Kenaikan terbesar dari Arus keluar kas dari aktivitas investasi aset non keuangan jikadibandingkan dengan tahun sebelumnya adalah Belanja Modal PengadaanKonstruksi/Pembelian*) Bangunan, Belanja Modal Pengadaan Pengadaan Alat-alatKedokteran, alat laboratorium, Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Tamandan Hutan Kota, konstruksi jalan dan pengadaan alat laboratorium.Penurunan terbesar Arus keluar kas dari aktivitas investasi aset non keuangan jikadibandingkan dengan Tahun sebelumnya adalah berkurangnya Belanja ModalPengadaan Konstruksi Jaringan Air dan Belanja Modal Pengadaan Tanah.

5.3.3 Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan

Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan menjelaskan aktivitas Penerimaan danPengeluaran kas sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplusanggaran Kota Mataram dalam menjalankan penyelenggaraan Pemerintahan. JumlahArus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan Tahun 2014 minus senilaiRp17.330.000.000,00 dan Tahun 2013 minus senilai Rp6.250.000.000,00 sehinggaterjadi kenaikan sebesar minus Rp11.080.000.000,00 terdiri dari:

(dalamrupiah)

No. Uraian per 31 Desember2013

per 31 Desember2012

Kenaikan /(Penurunan)

1 Arus Masuk Kas 0,00 0,00 0,00


2 Arus Keluar Kas 17.330.000.000,00 6.250.000.000,00 11.080.000.000,00

Arus Kas Bersih (17.330.000.000,00) (6.250.000.000,00) (11.080.000.000,00)

5.3.3.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas PembiayaanArus Masuk Kas dari Aktivitas Pembiayaan menjelaskan aktivitas Penerimaan kassehubungan dengan pendanaan defisit atau surplus anggaran Kota Mataram dalammenjalankan penyelenggaraan Pemerintahan. Tahun 2014 dan 2013 tidak ada ArusMasuk Kas dari Aktivitas Pembiayaan. Penerimaan dari dana pinjman daerah yangsudah dianggarkan senilai Rp60.000.000.000,00 tidak terealisasi pada TA 2014sementara penerimaan pokok Dana Bergulir pada Lembaga Keuangan Mikro yangdikelola Dinas Koperasi tidak ada penyetoran. Setoran ini sudah lama macet sejaktahun 2011 sudah tidak ada penyetoran.

5.3.3.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas PembiayaanArus Keluar Kas dari Aktivitas Pembiayaan menjelaskan aktivitas Pengeluaran kassehubungan dengan penggunaan defisit atau surplus anggaran Kota Mataram dalammenjalankan penyelenggaraan Pemerintahan. Jumlah Arus Keluar Kas dari AktivitasPembiayaan Tahun 2014 senilai Rp17.330.000.000,00 dan Tahun 2013 senilaiRp6.250.000.000,00 sehingga terjadi kenaikan senilai Rp11.080.000.000,00 terdiridari:

(dalamrupiah)

No Uraian 2014 2013Kenaikan /

(Penurunan)1 Penyertaan Modal Pemerintah

Daerah17.330.000.000,00 6.250.000.000,00 11.080.000.000,00

2 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00

Jumlah 17.330.000.000,00 6.250.000.000,00 11.080.000.000,00

Realisasi Arus Keluar Kas selama periode Tahun 2014 berupa Penyertaan Modal(investasi) Pemerintah Daerah senilai Rp17.330.000.000,00 yang terdiri dari PT BankNTB senilai Rp2.080.000.000,00, PDAM Giri Menang Mataram senilaiRp15.000.000.000,00, dan BPR NTB Mataram senilai Rp250.000.000,00.

5.3.4 Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran

Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran merupakan aktivitas penerimaan danpengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran dan tidak disajikan dalamLaporan Realisasi APBD. Dalam tahun 2014 dan 2013 Arus Kas bersih dari AktivitasNon anggaran adalah senilai Rp5.154.602.170,50 dan Rp601.784.976,64. Jikadibandingkan dengan tahun sebelumnya, Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran naiksenilai Rp4.552.817.193,86. Jumlah tersebut merupakan jumlah aliran kas masuk dariaktivitas non anggaran dikurangi dengan aliran kas keluar dari aktivitas non anggaran,dengan rincian sebagai berikut:

(dalamrupiah)


1 Arus Masuk Kas 59.714.129.134,05 51.103.347.312,14 8.610.781.821,91

2 Arus Keluar Kas 54.559.526.963,55 50.501.562.335,50 4.057.964.628,05


Arus Kas Bersih 5.154.602.170,50 601.784.976,64 4.552.817.193,86

5.3.4.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Non AnggaranRealisasi Arus Masuk Kas dari Aktivitas Non Anggaran selama periode tahun 2014dan 2013 senilai Rp59.714.129.134,05 dan Rp51.103.347.312,14 sehingga terjadikenaikan senilai Rp8.610.781.821,91dengan rincian sebagai berikut:

(dalamrupiah)

No Uraian 2014 2013Kenaikan /

(Penurunan)1 Penerimaan Perhitungan Fihak

Ketiga (PFK)57.069.396.861,05 48.805.744.324,64 8.263.652.526,41

2 Penerimaan Salah setor pajakSKPD ke Kas Daerah Ktr LingkHidup

0,00 636.363,00 (636.363,00)

3 Kelebihan transfer BPJS KCMataram dr Dikes

102.492.499,00 0,00 102.492.499,00

4 Penerimaan Salah setor pajakSKPD ke Kas Daerah SMPN 4

1.886.544,00 0,00 1.886.554,00

5 Penerimaan Sisa UP/GU/TU(UYHD) Tahun Sebelumnya

299.491.036,00 158.821.161,50 140.669.874,50

6 Penerimaan Sisa UP/GU/TU(UYHD) TA Berjalan

2.134.643.153,00 1.824.783.338,00 309.859.815,00

7 Penerimaan Jaminan BongkarReklame

106.219.041,00 313.362.125,00 (207.143.084,00)

Jumlah 59.714.129.134,05 51.103.347.312,14 8.610.781.821,91

5.3.4.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Non AnggaranRealisasi Arus Keluar Kas dari Aktivitas Non Anggaran selama periode Tahun 2014dan Tahun 2013 adalah senilai Rp54.559.526.963,55 dan Rp50.501.562.335,50,sehingga terjadi kenaikan senilai Rp4.057.964.628,05 dengan rincian sebagaiberikut:

(dalamrupiah)


1 Pengeluaran Perhitungan FihakKetiga (PFK)

52.122.497.282,55 48.373.691.597,50 3.748.805.685,05

2 Pengembalian Jaminan Bongkarreklame

36.177.375,00 2.700.000,00 33.477.375,00

3 Pengeluaran ke Kas negara Salahsetor pajak SKPD

0,00 896.364,00 (896.364,00)

4 Pengembalian Kelebihan transferBPJS KC Mataram dr Dikes

102.492.499,00 0,00 102.492.499,00

5 Pengeluaran UP/GU/TU (UYHD)TA berjalan

2.298.359.807,00 2.124.274.374,00 174.085.433,00

Jumlah 54.559.526.963,55 50.501.562.335,50 4.057.964.628,05

5.3.5.1 Kenaikan/Penurunan Kas Selama Periode

Selama Tahun Anggaran 2014 terjadi kenaikan kas bersih senilaiRp18.880.127.283,85 sementara Tahun 2013 terjadi penurunan kas bersih sebesarRp24.900.523.796,50, sehingga terjadi kenaikan senilai Rp43.780.651.080,35. Salahsatunya dikarenakan Pada Tahun 2014 aktivitas Operasi dan aktivitas Non Anggaran


meningkat sementara investasi aset non keuangan berupa belanja modal mengalamipenurunan diikuti oleh aktivitas dan aktivitas Pembiayaan sebagai berikut:

(dalamrupiah)


1 Aktivitas Operasi 258.810.354.519,35 160.251.303.125,86 98.559.051.393,492 Aktivitas Investasi Aset Non

Keuangan(227.754.829.406,00) (179.503.611.899,00) (48.251.217.507,00)

3 Aktivitas Pembiayaan (17.330.000.000,00) (6.250.000.000,00) (11.080.000.000,00)4 Aktivitas Non Anggaran 5.154.602.170,50 601.784.976,64 4.552.817.193,86

Kenaikan/Penurunan KasSelama Periode 18.880.127.283,85 (24.900.523.796,50) 43.780.651.080,35

5.3.5.2 Saldo Kas Awal di BUD per 1 Januari 2014

Saldo Kas Awal di Kas Daerah per 1 Januari 2014 senilai Rp76.703.715.043,08adalah senilai saldo akhir per 31 Desember 2013.

5.3.5.3 Saldo Akhir Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2014

Saldo akhir kas di Kas daerah per 31 Desember 2014 adalah senilaiRp95.583.842.326,93 terdiri dari kas di Kas Daerah senilai Rp18.583.842.326,93 hasilrekonsiliasi dengan Bank dan setara kas berupa deposito kurang dari 3 bulan senilaiRp77.000.000.000,00. Dengan demikian terjadi kenaikan Saldo Akhir Kas sebesarRp18.880.127.283,85 dibanding Saldo Awal Kas senilai Rp81.711.426.677,65. Saldoakhir kas di Kas Daerah senilai Rp18.583.842.326,93 berbeda dengan Saldo diRekening Koran senilai Rp18.583.158.326,93 karena Pihak Bank lebih mentransferSP2D ke rekening Kas Dinas Pendidikan senilai Rp684.000,00. Atas lebih transfertersebut pihak Bank sudah melakukan koreksi dan mengembalikan ke Kas DaerahKota Mataram pada tahun 2015.

5.3.5.4 Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2014

Saldo Akhir Kas secara keseluruhan per 31 Desember Tahun 2014 senilaiRp107.939.293.487,44 dapat dirincikan sebagai berikut:

(dalamrupiah)


1 Kas di Kas Daerah 95.583.842.326,93 76.703.715.043,08 18.880.127.283,852 Kas di Bendahara

Penerimaan0,00 113.775.410,00 (113.775.410,00 )

3 Kas di BendaharaPengeluaran

192.639.737,50 430.363.242,50 (237.723.505,00)

4 Kas di BLUD RSUD 12.162.811.423,01 4.463.572.982,07 7.693.235.987,18

Saldo Akhir Kas 107.939.293.487,44 81.711.426.677,65 26.227.866.809,78

Saldo akhir kas tahun 2014 senilai Rp107.939.293.487,44 terdiri dari Kas di BUDsenilai Rp95.583.842.326,93, Kas di Bendahara Pengeluaran senilai


Rp192.639.737,50 (termasuk sisa pajak yang belum disetor), dan Kas di BLUDRSUD Kota Mataram senilai Rp12.162.811.423,01. Dibandingkan dengan saldo akhirkas keseluruhan tahun sebelumnya, kenaikan saldo akhir kas TA 2014 adalah senilaiRp26.227.866.809,78.


5.4 Pengungkapan Informasi Yang Tidak Disajikan Dalam Lembar Muka LaporanKeuangan Tahun 2014

Untuk memberikan gambaran yang lengkap agar memudahkan pengguna dalammemahami Laporan Keuangan dan dalam rangka memenuhi pengungkapan yangmemadai, perlu kami ungkapkan hal-hal yang belum dijelaskan dalam Penjelasan Akun-akun Laporan Keuangan, yaitu sebagai berikut:a. Laporan Keuangan BUMD PDAM Giri Menang Tahun 2014 yang dijadikan dasar

perhitungan pengakuan investasi jangka panjang Pemerintah Kota Mataram yangmenggunakan metode ekuitas belum diaudit Kantor Akuntan Publik;

b. Data kerugian negara/daerah di lingkungan Pemerintah Kota Mataram berdasarkanlaporan BPK RI, Inspektorat Kota Mataram dan BPKP per 31 Desember 2014 yangmasih dalam proses penetapan senilai Rp233.924.875,00 dan masih berupainformasi senilai Rp487.567.071,04 dengan rincian sebagai berikut.

No Dokumen SumberInformasi

Saldo per 31Des 2014 (Rp)

SudahPenetapan (RP)

Dalam ProsesPenetapan

Masih BerupaInformasi

1 BPK RI 262.749.875,00 233.924.875,00 28.825.000,00

2 Inspektorat (TP-TGR) 64.181.781,00 64.181.781,00 0,00 0,00

3 Inspektorat 356.853.240,63 356.853.240,63

4 BPKP 101.888.830,41 101.888.830,41

Jumlah 785.673.727,04 64.181.781,00 233.924.875,00 487.567.071,04

Terhadap informasi kerugian negara/daerah dimaksud akan dilakukan penyelesaianmelalui proses Majelis TP-TGR pada tahun 2015.

c. Tindak lanjut rekomendasi atas Hasil Pemeriksaan BPK sebagai berikut:

Uraians.d. 31 Des 2014 s.d. 12 Mar 2015

Jml Nilai (Rp) % Jml Nilai (Rp) %Temuan 291 6.110.585.955,91 301 6.110.585.955,91Rekomendasi 662 4.040.721.439,70 692 4.040.721.439,70Status Rekomendasi :Sesuai Rekomendasi 486 2.968.098.142,41 73,41 614 3.496.649.838,70 88,73Belum Sesuai 109 934.527.887,29 16,47 67 299.891.356,00 9,68Belum Ditindaklanjuti 61 138.095.410,00 9,21 3 113.775.410,00 0,43Tidak Dpt Ditindaklanjuti 6 0,00 0,91 8 130.404.835,00 1,16

Nilai Penyetoran Yg SudahDilakukan 3.899.114.836,32 3.945.872.505,61


BAB VI

PENUTUP

Dalam rangka membangun akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah,Pemerintah Kota Mataram menunjukkan komitmennya dengan melakukan berbagai upayaperbaikan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Upaya-upaya tersebut antara lainpeningkatan kapasitas sumber daya manusia, implementasi sistem informasi pengelolaankeuangan, dan pembaruan terhadap peraturan serta regulasi pendukung pengelolaan keuangandaerah.

LKPD Kota Mataram ini merupakan salah satu bentuk upaya mencapai akuntabilitaspengelolaan keuangan melalui aspek transparansi dengan memberikan informasi secaramenyeluruh mengenai pelaksanaan APBD Kota Mataram Tahun Anggaran 2014 dan keadaankekayaan Pemerintah Kota Mataram pada tanggal 31 Desember 2014, yang diharapkan dapatdigunakan oleh para pemangku kepentingan sebagai bahan masukan dan pertimbangan gunamenentukan arah kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun anggaran yangakan datang.

Demikian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mataram Tahun Anggaran 2014 inidisusun dan disampaikan dengan harapan dapat bermanfaat dalam mewujudkan PengelolaanKeuangan Pemerintah Kota Mataram yang transparan dan akuntabel sebagai salah satu aspekdari tata laksana pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Mataram, Mei 2015

WALIKOTA MATARAM,

H. AHYAR ABDUH

Documents

PEMERINTAH KOTA MATARAM PENDAHULUANsip-ppid.mataramkota.go.id/file/calk-kota-mataram-.pdf · mengenai pendapatan, belanja, aset, kewajiban, dan ekuitas dana Pemerintah Kota Mataram