PEMERINTAH KOTA DENPASAR DINAS PERUMAHAN … · Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan, ... kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam ... Undang –

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN Jl. Mulawarman No. 7denpasar Telp. (0361) 415184 Fax. (0361) 419963

iii

DAFTAR ISI

Cover ................................................................................................................. i

Kata Pengantar ........................................................................................................ ii

Daftar Isi .............................................................................................................. iii

BAB I Pendahuluan ......................................................................................... 1

1.1 Latar Belakang .................................................................................................... 2

1.2 Landasan Hukum ................................................................................................. 2

1.3 Maksud dan Tujuan ............................................................................................. 5

1.4 Sistematika Penulisan .......................................................................................... 5

BAB II Gambaran Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman

dan Pertanahan Kota Denpasar .......................................................... 8

2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar .................................................... 8

2.2 Sumber Daya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota

Denpasar ............................................................................................................. 9

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kota Denpasar .................................................................................................. 39

2.4 Tantangan dan Peluag Pelayanan PD ................................................................ 42

BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Perumahan Kawasan

Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar ............................... 45

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar ............... 45

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih ............................................................................................................. 48

3.2.1 Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ......................... 49

3.2.2 Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ......................... 50

3.3 Telahaan Renstra K/L dan Renstra Propinsi/ Kabupaten/ Kota ....................... 53

iv

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis ............................................................................................................ 54

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis ............................................................................... 56

BAB IV Tujuan dan Sasaran ........................................................................... 58

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar ................................................... 58

4.2 Ringkasan Rancangan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Denpasar ................ 59

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan ............................................................ 63

5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan Kota Denpasar ............................................................................... 63

5.1.1 Strategi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota

Denpasar ................................................................................................ 63

5.1.2 Kebijakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kota Denpasar ........................................................................................ 64

5.2 Strategi Pembangunan Daerah .......................................................................... 67

5.3 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah ........................................................... 70

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan ......................... 73

6.1 Rencana Program ............................................................................................ 73

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan....................................... 75

BAB VIII Penutup ............................................................................................... 77

LAMPIRAN

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah, sehingga diperlukan penyesuaian terhadap tugas pokok dan

fungsi, serta kewenangan sesuai dengan organisasi Perangkat Daerah yang baru.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menyusun Renstra

Perubahan Pertama 2016-2021 sebagai penjabaran perubahan pertama RPJMD

Kota Denpasar tahun 2016-2021. Perubahan RPJMD dan Renstra dilakukan

sehubungan dengan ditetapkannya struktur organisasi baru Perangkat Daerah

yang sebelumnya bernama Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar.

Dengan demikian diperlukan perubahan Rencana Strategis (Renstra)

perangkat daerah berdasarkan perangkat daerah yang baru, yang secara lebih

terinci tertuang kegiatan-kegiatan prioritas beserta indikator dan target capaian

kinerja tahun 2016-2021. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan melaksanakan 2 urusan yaitu Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman (Urusan Pemerintahanan Wajib Pelayanan Dasar) dan urusan

pertanahan (urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar). Dokumen

perencanaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota

Denpasar sebagai acuan bagi setiap perangkat daerah dalam bentuk Rencana

Strategis (Renstra) sebagai tolak ukur penilaian akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman

dan Pertanahan Kota Denpasar Tahun 2016-2021 merupakan bentuk pelaksanaan

Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) untuk periode 5 (lima) tahun di

tambah program untuk tahun ke–6, sebagai antisipasi masa transisi Kepala Daerah

diakhir masa jabatan, sehingga Kepala Daerah terpilih berikutnya sudah memiliki

program kerja dan sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja

sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Program disusun sesuai dengan

2

kewenangan Dinas, lintas Perangkat Daerah dan program kewilayahan sebagai

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas. Selanjutnya program dijabarkan ke

dalam rencana kegiatan yang meliputi indikasi pendanaan, tujuan dilaksanakan

kegiatan, sasaran dan target dari kegiatan.

Renstra Perangkat Daerah dibuat dalam bentuk rencana pembangunan 5

(lima) tahun kedepan yang menggambarkan visi, misi, tugas, sasaran, strategis,

kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksaan

tugas Dinas. Rentra Perangkat Daerah dimaksud sebagai suatu proses

pembangunan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai, selama kurun

waktu 1 ( satu ) sampai 5 ( lima ) tahun secara sistematis dan berkesinambungan

dengan memperhatikan potensi,peluang, dan kendala yang ada yang mungkin

terjadi.

1.2 Landasan Hukum

Terdapat dasar hukum (peraturan) yang menjadi dasar dalam

pelaksanaan kegiatan di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kota Denpasar.

1. Undang-undang Nomor 64 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran

Negara Republik Indonesia tahun 1958, nomor 115, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia nomor 1649);

2. Undang-undang Nomor .1 tahun 1992 tentang pembentukan Kota Madya

Daerah Tingkat II, (Lembaran Negara RI tahun 1992, nomor 9, tambahan

lembaran Negara RI nomor 3465);

3. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang

bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepolisme. (Lembaran Negara RI

tahun 1999 nomor 75, Tambahan lembaran Negara RI nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2004. nomor 104,

tambahan Lembaran Negara R.I. nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara, Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

3

diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang Nomor 2

tahun 2014, tentang perubahan atas, atas undang-undang. Nomor 23 tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014. Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5589);

6. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-undang Nomor 1Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 ;Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan

Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4400);

9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara

Penyususnan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2008 nomor 21, tambahan


12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2005 nomor 140, tambahan lembaran

Negara RI nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI

tahun 2005 nomor 165, tambahan lembaran Negara RI nomor 4593);

4

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI tahun 2005 nomor 82, tambahan


15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

16. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam nNegeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

18. Peraturan Menteri PAN dan RB tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman

Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah;

19. Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi birokrasi

Republik Indonesia. Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis

perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja

instansi pemerintah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006 dan perubahannya nomor

59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Daerah Kota Denpasar nomor 1 tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah kota Denpasar tahun 2005-

2025;

22. Undang – Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

23. Peraturan Daerah Propinsi Bali No. 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Propinsi Bali Tahun 2005-2019 ( Peraturan Daerah Propinsi

Bali Tahun 2009 No. 16);

24. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Denpasar 2016 -2021,

25. Peraturan Walikota Denpasar No.13 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas

Jabatan pada Dinas Daerah Kota Denpasar;

5

26. Peraturan Daerah Kota Denpasar No. 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah No.5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman

dan Pertanahan Kota Denpasar sebagai dokumen perencanaan yang ingin dicapai

dalam 5 (lima) tahun kedepan. Kebijakan teknis dalam penataan perumahan,

kawasan permukiman dan pertanhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Denpasar tahun 2016

sampai 2021 serta merupakan acuan yang digunakan untuk melakukan

perencanaan jangka pendek dalam hal menentukan program dan kegiatan tahunan.

Penyusunan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan Kota Denpasar juga bertujuan untuk mengadakan dokumen

perencanaan yang komprehensif serta dapat dijadikan acuan dalam penyusunan

dokumen berikut ini :

1. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan ( RKT )

2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran ( RKA )

3. Sebagai acuan dalam penilaian kinerja pembangunan dalam bentuk laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ).

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dari materi bahasan, dokumen Renstra

ini disajikan dengan sistimatika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN,

KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA

DENPASAR

2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Organisasi Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar

2.2 Sumber Daya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan Kota Denpasar

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan


2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS DINAS

PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN

PERTANAHAN KOTA DENPASAR

3.1 Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan


3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih

3.2.1 Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.2 Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telahaan Renstra K/L dan Renstra Propinsi/ Kabupaten/Kota

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu - isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar

4.2 Ringkasan Rancangan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Denpasar

7

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar

5.1.1 Strategi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan


5.1.2 Kebijakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan


5.2 Strategi Pembangunan Daerah

5.3 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA

PENDANAAN

6.1 Rencana Program

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

8

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN

PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA DENPASAR

2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan


Adapun tugas pokok Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

a. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di Bidang Perumahan,

Kawasan Permukiman, Pertamanan, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dan

Pertanahan

b. Melaksanakan tugas membantu Walikota Denpasar dalam melaksanakan tugas

Pemerintah Daerah pada urusan pemerintah wajib pelayanan dasar bidang

perumahan rakyat dan kawasan permukiman

Fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota

Denpasar adalah sebagai berikut:

a. Merumuskan kebijakan teknis Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman,

Pertamanan, Prasarana, Sarana Utilitas Umum dan Pertanahan berdasarkan

kewenangan yang ada sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. Menyelenggarakan pelayanan umum, urusan perumahan, kawasan

permukiman dan pertanahan yang meliputi Bidang Perumahan, Bidang

Kawasan Permukiman, Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dan

Bidang Pertamanan sesuai dengan Ketentuan yang berlaku agar Dinas

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tertata dengan baik;

c. Memberikan rekomendasi pelayanan perijinan di Bidang Perumahan, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai

dengan ketentuan yang berlaku sebagai dasar penerbitan ijin;

d. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan kegiatan yang telah

dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja;

e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan

maupun tulisan.

9

2.2 Sumber Daya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kota Denpasar

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar

adalah satu satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar yang mempunyai tugas

untuk membantu tugas Walikota Denpasar dalam melaksanakan program dan

kegiatan pembangunan di Kota Denpasar. Sesuai dengan Peraturan Walikota

Denpasar Nomor 13 Tahun 2017 tentang uraian tugas jabatan pada Dinas Daerah

Kota Denpasar. Struktur Organisasi Dinas Perumahan , Kawasan Permukiman

dan Pertanahan Kota Denpasar dapat dilihat pada Gambar 2.1

10

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Perumahan , Kawasan Permukiman dan


JABATAN

FUNGSIONAL

KEPALA DINAS

SEKRETARIS

KA. SUB. BAG. UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

KA. SUB. BAG. KEUANGAN KA. SUB. BAG. PERENCANAAN

KA. SEKSI PEMANTAUAN

DAN EVALUASI PERUMAHAN

KA. SEKSI PENYEDIAAN DAN

PEMBIAYAAN PERUMAHAN

KA. SEKSI PENDATAAN DAN

PERENCAAAN PERUMAHAN

KA. BIDANG PERUMAHAN


PERENCAAAN KAWASAN

PERMUKIMAN

KA. BIDANG KAWASAN

PERMUKIMAN

KA. SEKSI PENCEGAHAN DAN

PENINGKATAN KUALITAS

PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

KUMUH

KA. SEKSI PENGATURAN DAN

PENATAAN TANAH

KA. BIDANG PRASARANA, SARANA DAN

UTILITAS UMUM


PERENCANAAN PRASARANA, SARANA

DAN UTILITAS UMUM

KA. SEKSI PENATAAN DEKORASI KOTA

DAN REKLAME

KA. SEKSI PELAKSANAAN DAN EVALUASI

PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS

UMUM

KA. BIDANG PERTAMANAN

KA. SEKSI OPERASIONAL

PEMELIHARAAN TAMAN

KA. SEKSI PEMBIBITAN DAN

PEMELIHARAAN TANAMAN

KA. SEKSI PENDATAAN,

PERENCANAAN DAN EVALUASI

PERTAMANAN

11

1. Kepala Dinas

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas :

a. Menetapkan program kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan berdasarkan Rencana Strategis Dinas sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;

b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan desuai dengan program yang telah

ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai

rencana;

c. Membina bawahan di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan dengan cara megadakan rapat / pertemuan

dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;

d. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan tugas,

tanggung jawab, permasalahan, dan hambatan serta ketentuan yang

berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas menetapkan

Program Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;

e. Merumuskan kebijakan teknis Bidang Perumahan, Kawasan

Permukiman, Prasarana, Sarana Utilitas Umum dan Pertamanan

berdasarkan kewenangan yang ada sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

f. Menyelenggarakan pelayanan umum, urusan Perumahan, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan yang meliputi Bidang Perumahan, Bidang

Kawasan Permukiman, Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum,

dan Bidang Pertamanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tertata dengan baik;

g. Memberikan rekomendasi pelayanan perijinan di Bidang Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku sebagai dasar penerbitan ijin;

h. Melaksanakan pembinaan kesekretariatan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku untuk terciptanya tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan

tugas;

i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan cara

12

membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah

dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang

akan datang;

j. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan kegiatan yang telah

dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja; dan

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan

maupun tertulis.

(2) Kepala Dinas di dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2. Sekretariat

(1) Sekretariat mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat berdasarkan

rencana program Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan

Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang

ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;

c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bagian di

lingkungan Sekretariat sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar

tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat secara

berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk

mencapai target kinerja yang diharapkan;

e. Mengoordinasikan penyusunan rencana operasional dan

penyelenggaraan tugas-tugas Bidang serta memberikan pelayanan

administrasi sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan agar

target kerja tercapai;

f. Mengoordinasikan, menghimpun dan menyusun Perencanaan dan

Evaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman

penyusunan program dan kegiatan dinas;

g. Mengoordinasikan penyusunan usulan RKA / DPA sesuai dengan

rencana strategis sebagai bahan usulan rencana kegiatan tahunan;

13

h. Melaksanakan urusan perencanaan, Data dan Informasi sesuai dengan

bidang tugas sebagai dasar untuk penyusunan program Dinas;

i. Mengoreksi laporan kegiatan dan kinerja Dinas sesuai prosedur yang

berlaku sebagai bahan laporan pertanggungjawaban;

j. Melaksanakan urusan kepegawaian berdasarkan peraturan yang berlaku

untuk terciptanya tertib administrasi kepegawaian;

k. Melaksanakan urusan umum, perlengkapan dan rumah tangga sesuai

peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

l. Melaksanakan urusan keuangan sesuai peraturan yang berlaku untuk

terciptanya tertib administrasi keuangan;

m. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat dengan cara

membandingkan antara operasional dan tugas-tugas yang telah

dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan

datang;

n. Membuat laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas

yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Sekretariat;

o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan

maupun tertulis;

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas yang berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Perencanaan ;

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; dan

c. Sub Bagian keuangan

I. Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas:

a. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Perencanaan berdasarkan

rencana operasional Sekretariat dan ketentuan yang berlaku sebagai

pedoman pelaksanaan tugas;

b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan

tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan

tugas Sub Bagian Perencanaan;

14

c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub

Bagian Perencanaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang

diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian

Perencanaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku

agar terhindar dari kesalahan;

e. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis Dinas sesuai

dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman penyusunan

program dan kegiatan dinas;

f. Menghimpun usulan RKA / DPA sesuai dengan Rencana Strategis

Dinas sebagai bahan usulan rencana kegiatan tahunan;

g. Menyusun Laporan Kinerja Dinas sesuai dengan peraturan dan

prosedur yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban;

h. Menyiapkan data Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

(LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sesuai

dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan

pertanggungjawaban;

i. Menyusun laporan realisasi fisik dan keuangan program serta

kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai laporan

pertanggungjawaban;

j. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) program dan

kegiatan sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan

penyusunan program dan kegiatan yang akan datang;

k. Melaksanakan pengumpulan, analisis dan penyajian data

berdasarkan kebutuhan dan prosedur yang berlaku sebagai bahan

penyusunan rencana kerja;

l. Melaksanakan pengelolaan sub domain sesuai dengan prosedur

yang berlaku sebagai sarana pengaduan dan bahan informasi;

m. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian

Perencanaan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada

dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

15

n. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian

Perencanaan dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk

pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan

o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

baik lisan maupun tertulis.

II. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

a. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

berdasarkan rencana operasional Sekretariat dan ketentuan yang

berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas



tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;


Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan

tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan

lancar;

d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum

dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang

berlaku agar terhindar dari kesalahan;

e. Menyiapkan data, rencana kebutuhan dan laporan kepegawaian

serta melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas pegawai

sesuai ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan sistem

pengelolaan administrasi dan kepegawaian yang baik serta

meningkatkan profesionalisme pegawai;

f. Melaksanakan urusan surat menyurat dan penggandaan naskah

dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terciptanya

tertib administrasi;

g. Menyiapkan rencana kebutuhan barang unit serta pengelolaan

urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor sesuai dengan

ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

h. Melaksanakan urusan Administrasi Perjalanan Dinas dan

penerimaan tamu sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk

kelancaran pelaksanaan tugas;

16

i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian

Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan

yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

j. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian

Umum dan Kepegawaian dengan prosedur dan peraturan yang

berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan

datang; dan

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan


III. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

a. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan

rencana operasional Sekretariat dan ketentuan yang berlaku

sebagai pedoman pelaksanaan tugas;



tugas Sub Bagian Keuangan;


Bagian Keuangaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang

diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian

Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku


e. Menyusun rencana Anggaran Belanja Tidak Langsung sesuai

ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan belanja pegawai yang

akuntabel;

f. Melaksanakan pengelolaan Penatausahaan Keuangan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku dan pedoman yang ditetapkan

untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel;

g. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan penatausahaan

keuangan yang akuntabel;

17

h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian

Keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada


i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian

Keuangan dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk


j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan


3. Bidang Perumahan

Bidang Perumahan mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Perumahan

berdasarkan rencana program Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan


b. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang

Perumahan sesuai dngan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan

agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektifdan efisien;

c. Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi di

lingkungan bidang Perumahan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku

agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perumahan

secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk


e. Menyusun pedoman teknis dan pendataan lingkungan perumahan dan

kelayakan rumah yang memerlukan penataan, perbaikan dan revitalisasi

sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk terciptanya rumah

layak huni;

f. Mengumpulkan dan mengolah data hasil survey berupa peta dan informasi

lingkungan Perumahan dan kelayakan rumah sesuai dengan ketentuan yang

berlaku untuk meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan informasi

perumahan kepada masyarakat;

g. Menyusun dan menyebarluaskan norma, standar, pedoman, manual

lingkungan perumahan dan kelayakan rumah serta sarana dan prasarana

18

dasar perumahan melalui kegiatan sosialisasi untuk menjaga keteraturan

lingkungan perumahan dan kelayakan rumah masyarakat;

h. Melaksanakan pengembangan inovasi desain prototype melalui pendataan /

inventarisasi, pemetaan dan pemutakhiran perumahan untuk memudahkan

pencarian dokumen / arsip;

i. Membuat kajian/analisa terhadap fasilitas umum dan prasarana dasar sesuai

dengan asas daya dukung dan daya tampung untuk terpenuhinya pelayanan

yang standar;

j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Perumahan dengan cara

membandingkan antara rencana operasional dan tugas-tugas yang telah

dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;

k. Membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Perumahan sesuai dengan

tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bagian

Pemerintahan; dan

l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan

maupun tertulis.

Bidang Perumahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Bidang Perumahan terdiri dari :

a. Seksi Pendataan dan Perencanaan Perumahan ;

b. Seksi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan ; dan

c. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Perumahan.

(1) Seksi Pendataan dan Perencanaan Perumahan mempunyai tugas:

a. Merencanakan kegiatan Seksi Pendataan dan Perencanaan Peumahan

berdasarkan rencana operasional Bidang Perumahan dan ketentuan

yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;


tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas

Seksi Pendataan dan Perencanaan Perumahan;

c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi

Pendataan dan Perencanaan Perumahan sesuai dengan tugas dan


lancar;

19

d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pendataan dan

Perencanaan Perumahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang


e. Menyusun Peraturan Daerah tentang Perumahan dan norma, standar,

pedoman, manual lingkungan perumahan dan kelayakan rumah serta

sarana dan prasarana dasar perumahan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku untuk menjaga keteraturan lingkungan perumahan dan

kelayakan rumah masyarakat;

f. Menyusun pedoman teknis dan pendataan lingkungan perumahan dan

kelayakan rumah yang memerlukan penataan, perbaikan dan

revitalisasi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk

terciptanya rumah layak huni;

g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pendataan dan

Perencanaan Perumahan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang

ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pendataan

dan Perencanaan Perumahan dengan prosedur dan peraturan yang

berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang;

dan

i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan


(2) Seksi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan mempunyai tugas :

a. Merencanakan kegiatan Seksi Penyediaan dan Pembiayaan

Perumahan berdasarkan rencana operasional Bidang Perumahan dan

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;



Seksi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan;


Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan sesuai dengan tugas dan


lancar;

20

d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Penyediaan dan

dan Pembiayaan Perumahan sesuai dengan prosedur dan peraturan

yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

e. Menyebarluaskan norma, standar, prosedur dan manual pembiayaan,

teknologi dan industri perumahan sesuai dengan prosedur yang

berlaku untuk mendukung percepatan teknologi di Bidang

Perumahan;

f. Melaksanakan kebijakan dan pembiayaan perumahan serta bantuan

perbaikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sesuai

dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk terciptanya rumah

layak huni;

g. Membuat kajian/analisa terhadap fasilitas umum dan prasarana dasar

sesuai dengan azas daya dukung dan daya tampung dalam rangka

perbaikan di masa yang akan datang;

h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Penyediaan dan

Pembiayaan Perumahan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang


i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Penyediaan

dan Pembiayaan Perumahan dengan prosedur dan peraturan yang


dan



(3) Seksi Pemantauan dan Evaluasi Perumahan mempunyai tugas :

a. Merencanakan kegiatan seksi pemantauan dan evaluasi perumahan

berdasarkan rencana operasional bidang perumahan dan ketentuan




seksi pemantauan dan evaluasi perumahan;

c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi

pemantauan dan evaluasi perumahan sesuai dengan tugas dan

21


lancar;

d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan seksi pemantauan dan

evaluasi perumahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang


e. Menyusun pedoman teknis dan melaksanakan kegiatan survey dan

pemetaan, pemutakhiran peta degitasi perumahan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku untuk mempercepat pelayanan kepada

masyarakat di bidang perumahan;

f. Membuat sistem / pola, pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan,

menggandakan perencanaan perumahan dan peraturan pendukungnya

sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk terciptanya

rumah layak huni;

g. Menyebarkan atau desiminasi informasi perumahan serta pedoman

teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka perbaikan

perumahan;

h. Melaksanakan pengkajian dan evaluasi perkembangan perumahan dan

dampaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk perbaikan

dan peningkatan perumahan rakyat;

i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan seksi pemantauan dan

evaluasi perumahan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada


j. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan seksi pemantauan

dan evaluasi perumahan dengan prosedur dan peraturan yang berlaku

untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan



4. Bidang Kawasan Permukiman

Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Kawasan Permukiman



22

b. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Kawasan

Permukiman sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan


c. Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan

Bidang Perumahan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak

terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Kawasan

Permukiman secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang

berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

e. Menyusun rencana teknis, melaksanakan pendataan lingkungan permukiman

dan kelayakan rumah yang memerlukan penataan, peremajaan, perbaikan

atau revitalisasi sesuai prosedur yang berlaku sebagai dasar perencanaan,

pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang efektif dan efisien;

f. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data berupa peta dan informasi

kawasan permukiman dan kelayakan rumah sesuai dengan ketentuan yang

berlaku untuk meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan informasi kawasan

permukiman kepada masyarakat;

g. Menyusun dan menyebarluaskan Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)

lingkungan perumahan dan kelayakan permukiman sesuai dengan ketentuan

yang berlaku sehingga pembangunan dapat dilaksanakan;

h. Melaksanakan pengembangan konsep desain prototype melalui pendataan /

inventarisasi, pemetaan dan pemutakhiran kawasan permukiman untuk

memudahkan pencarian dokumen / arsip;

i. Melaksanakan pengembangan serta penataan Kawasan Permukiman termasuk

melaksanakan pengaturan dan penataan tanah perkotaan, apabila diperlukan

turut membantu merekomendasi ijin lokasi dan ijin kapling sesuai dengan

ketentuan yang berlaku untuk terpenuhinya pelayanan yang standar;

j. Membuat kajian / analisa terhadap fasilitas umum dan prasarana dasar sesuai

dengan azas daya dukung dan daya tamping sebagai pedoman dalam

pelaksanaan tugas;

k. Menyusun detail engineering design Kawasan Permukiman sesuai dengan

ketentuan yang berlaku untuk penataan Kawasan Permukiman menjadi lebih

baik;

23

l. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Kawasan Permukiman dengan cara



m. Membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Kwasan Permukiman sesuai

dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas

Bagian Pemerintahan; dan

n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan

maupun tertulis.

Bidang Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Bidang Kawasan Permukiman terdiri Dari :

a. Seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman;

b. Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman

Kumuh; dan

c. Seksi Pengaturan dan Penataan Tanah.

(1) Seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman mempunyai

tugas

a. Merencanakan kegiatan Seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan

Permukiman berdasarkan rencana operasional Bidang Kawasan

Permukiman dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;



Seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman;


Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman sesuai dengan

tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan

tertib dan lancar;


Perencanaan Kawasan Permukiman sesuai dengan prosedur dan

peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

e. Melaksanakan kebijakan dan strategi pendataan dan perencanaan

kawasan permukiman sesuai prosedur yang berlaku termasuk

24

menyusun Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) agar pemahaman

tentang kawasan permukiman dapat diwujudkan;

f. Menyusun rencana teknis, melaksanakan pendataan tentang

pembiayaan pembangunan kawasan permukiman sesuai dengan

ketentuan yang berlaku sehingga pelaksanaan pendataan Kawasan

Permukiman dapat dilaksanakan;

g. Menyusun dan menyebarluaskan kebijakan, norma, standar, pedoman

dan manual pembiayaan Kawasan Permukiman sesuai dengan

ketentuan yang berlaku agar kebutuhan sarana dan prasarana

permukiman dapat terpenuhi;

h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pendataan dan

Perencanaan Kawasan Permukiman dengan cara mengidentifikasi

hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa

mendatang;

i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pendataan

dan Perencanaan Kawasan Permukiman dengan prosedur dan

peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang

akan datang; dan



(2) Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan

Permukiman Kumuh mempunyai tugas :

a. Merencanakan kegiatan Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas

Perumahan dan Permukiman Kumuh berdasarkan rencana

operasional Bidang Kawasan Permukiman dan ketentuan yang

berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;



Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan

Permukiman Kumuh;


Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman

25

Kumuh sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar

pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pencegahan dan

Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh sesuai

dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari

kesalahan;

e. Melaksanakan kebijakan bagi pelaku pembangunan, komunitas

kawasan permukiman maupun peran serta masyarakat dalam

pemeliharaan fasilitas penunjang permukiman sesuai prosedur yang

berlaku agar pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana permukiman

dapat terpenuhi;

f. Menyusun rencana teknis, melaksanakan pendataan tentang

pembangunan kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan yang

berlaku sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

yang efektif dan efisien;

g. Menyusun dan menyebarluaskan kebijakan, norma, standar, pedoman

dan manual peraturan perundang.undangan Bidang Kawasan

Permukiman sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pemahaman

tentang kelestarian lingkungan permukiman dapat diwujudkan;

h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pencegahan dan

Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh dengan

cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan

kinerja di masa mendatang;

i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pencegahan

dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh

dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk




(3) Seksi Pengaturan dan Penataan Tanah mempunyai tugas :

a. Merencanakan kegiatan Seksi Pengaturan dan Penataan Tanah

berdasarkan rencana operasional Bidang Kawasan Permukiman dan


26

b. Mendistribusuikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan


Seksi Pengaturan dan Penataan Tanah;


Pengaturan dan Penataan Tanah sesuai dengan tugas dan tanggung

jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengaturan dan

Penataan Tanah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku


e. Melaksanakan pengawasan pertanahan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku untuk terciptanya tertib administrasi pertanahan;

f. Melaksanakan pelaporan pengawasan, evaluasi serta pengaturan dan

penataan tanah termasuk perencanaan konsolidasi tanah berkoordinasi

dengan Badan Pertanahan Nasional sebagai leading sector sesuai

ketentuan yang berlaku sebagai bahan laporan;

g. Membuat laporan dan dokumentasi pertanahan, bila diperlukan dapat

memberikan rekomendasi ijin lokasi dan ijin kapling sesuai dengan

ketentuan yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi

pertanahan;

h. Mengiventarisasi dan mensertifikasi tanah milik Pemerintah Kota

Denpasar sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk pengamanan

aset;

i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pengaturan dan

Penataan Tanah dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada


j. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pengaturan

dan Penataan Tanah dengan prosedur dan peraturan yang berlaku




27

5. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Prasarana, Sarana dan

Utilitas Umum berdasarkan rencana program Dinas Perumahan, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;


Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum sesuai dengan tugas pokok dan

tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan

efektif dan efisien;


bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum sesuai peraturan dan prosedur

yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Prasarana,

Sarana dan Utilitas Umum secara berkala sesuai dengan peraturan dan

prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

e. Menyusun norma standar pedoman dan manual Prasarana, sarana dan Utilitas

Umum dan melaksanakan kegiatan penataan dekorasi dan rekomendasi

reklame dan monitoring evaluasi terhadap Prasarana, Sarana dan Utilitas

Umum pada perumahan dan kawasan permukiman sesuai ketentuan yang

berlaku agar Prasarana, Sarana dapat dikelola dan tertata dengan baik;

f. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pelayanan data

berupa peta, informasi tentang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum sesuai

dengan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

g. Melaksanakan kebijakan, strategi dan dokumentasi hasil-hasil Prasarana,

Sarana dan Utilitas Umum sesuai ketentuan yang berlaku untuk terciptanya

tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;

h. Melaksanakan penelitian Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum sesuai

ketentuan yang berlaku untuk sinergitas pemecahan permasalahan;

i. Mengidentifikasi, mendokumentasikan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

sesuai ketentuan yang berlaku agar tercapainya tertib administrasi;

28

j. Menyusun, mendokumentasikan dan menyebarluaskan informasi penerapan

spesifikasi standar tentang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum sesuai

peraturan yang berlaku sebagai bentuk pelaksanaan tugas;

k. Melaksanakan evaluasi penerapan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan

pengendalian;

l. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas

Umum dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas-

tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana

yang akan datang;

m. Membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas

Umum sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai

akuntabilitas Bagian Pemerintahan; dan

n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan

maupun tertulis.

Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

melalui Sekretaris.

Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum terdiri Dari :

a. Seksi Pendataan dan Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum ;

b. Seksi Penataan Dekorasi kota dan Reklame ; dan

c. Seksi Pelaksanaan dan Evaluasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.

(1) Seksi Pendataan dan Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas

Umum mempunyai tugas:

a. Merencanakan kegiatan Seksi Pendataan dan Perencanaan Prasarana,

Sarana dan Utilitas Umum berdasarkan rencana operasional Bidang

Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dan ketentuan yang berlaku




Seksi Pendataan dan Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas

Umum;

29


Pendataan dan Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar



Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum sesuai dengan

prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

e. Melaksanakan kebijakan dan strategi perencanaan Prasarana, Sarana

dan Utilitas Umum sesuai prosedur yang berlaku agar pemahaman

tentang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dapat diwujudkan;

f. Melaksanakan penelitian Prasana, Sarana dan Utilitas Umum sesuai

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksaan program;

g. Merencanakan, melaksanakan dan mendokumentasikan prosedur/tata

cara penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum termasuk

dekorasi dan rekomendasi reklame sesuai ketentuan yang berlaku

untuk menata dan mempercantik wajah Kota;

h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pendataan dan

Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dengan cara

mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja

di masa mendatang;

i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pendataan

dan Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dengan

prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan

rencana yang akan datang; dan



(2) Seksi Penataan Dekorasi Kota dan Reklame mempunyai tugas :

a. Merencanakan kegiatan Seksi Penataan Dekorasi dan Reklame

berdasarkan rencana operasional Bidang Prasarana, Sarana dan

Utilitas Umum dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;

30



Seksi Dekorasi Kota dan Reklame;


Dekorasi Kota dan Reklame sesuai dengan tugas dan tanggung jawab

yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Dekorasi Kota

dean Reklame sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku


e. Melaksanakan penelitian, menyusun pedoman dan standar Prasarana,

Sarana dan Utilitas Umum sesuai ketentuan yang berlaku untuk

menata reklame secara nyata demi mempercantik wajah Kota;

f. Menyusun, mendokumentasikan dan menyebarluaskan informasi

penerapan spesifikasi standar tentang Prasarana, Sarana dan Utilitas

Umum untuk dapat dipedomani oleh masyarakat;

g. Melaksanakan pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

serta pengembangannya termasuk pembangunan Sculpture (patung),

monumen dan air mancur sesuai ketentuan yang berlaku agar

terciptanya keindahan Kota dan pelestarian nilai-nilai agama dan

sejarah;

h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Penataan

Dekorasi Kota dan Reklame dengan cara mengidentifikasi hambatan

yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Penataan

Dekorasi Kota dean Reklame dengan prosedur dan peraturan yang


dan



(3) Seksi Pelaksanaan dan Evaluasi Prasarana, Sarana dan Utilitas

Umum mempunyai tugas :

a. Merencanakan kegiatan Seksi Pelaksanaan dan Evaluasi Prasarana,

Sarana dan Utilitas Umum berdasarkan rencana operasional Bidang

31

Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dan ketentuan yang berlaku




Seksi Pelaksanaan dan Evaluasi Prasarana, Sarana dan Utilitas

Umum;


Pelaksanaan dan Evaluasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar


d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pelaksanaan dan

Evaluasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum sesuai dengan

prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

e. Melaksanakan pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

termasuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan penataan reklame di

lapangan sesuai dengan rekomendasi yang telah diterbitkan dengan

cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan

kinerja;

f. Menyusun, mendokumentasikan, menyebarluaskan informasi

penerapan spesifikasi standar tentang pemeliharaan Prasarana, Sarana

dan Utilitas Umum sesuai ketentuan yang berlaku untuk

pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang;

g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemeliharaan

Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum sesuai ketentuan yang berlaku

sebagai bahan evaluasi dan pengendalian;

h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pelaksanaan dan

Evaluasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dengan cara

mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja

di masa mendatang;

i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi

Pelaksanaan dan Evaluasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk


32



6. Bidang Pertamanan

Bidang Pertamanan mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pertamanan




Pertamanan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan



bidang Pertamanan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak

terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pertamanan

secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk


e. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis di Bidang Pertamanan dan

keindahan Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tercipta Kota

yang bersih dan indah;

f. Melaksanakan pembibitan dan pengadaan tanaman untuk keperluan taman

sesuai dengan prosedur yang berlaku agar kebutuhan tanaman dan taman

terpenuhi;

g. Memelihara dan mengamankan taman-taman serta perlengkapan lainnya

sesuai dengan prosedur yang berlaku agar keindahan taman-taman dapat

terjaga dengan baik;

h. Menyiapkan rekomendasi tentang permohonan penggunaan taman dan

lapangan sesuai dengan prosedur yang berlaku agar penggunaan taman dan

lapangan tertata dengan baik;

i. Melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan

fisik pertamanan sesuai dengan prosedur yang berlaku agar berjalan sesuai

dengan kebutuhan dan rencana;

33

j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pertamanan dengan cara



k. Membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Pertamanan sesuai dengan tugas

yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bagian

Pemerintahan; dan

l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan

maupun tertulis.

Bidang Pertamanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Bidang Pertamanan terdiri dari :

a. Seksi Operasional Pemeliharaan Taman;

b. Seksi Pembibitan dan Pemeliharaan Tanaman; dan

c. Seksi Pendataan, Perencanaan dan Evaluasi Pertamanan.

(1) Seksi Operasional Pemeliharaan Taman mempunyai tugas:

a. Merencanakan kegiatan Seksi Operasional Pemeliharaan Taman

berdasarkan rencana operasional Bidang Pertamanan dan ketentuan




Seksi Operasional Pemeliharaan Taman;


Operasional Pemeliharaan Taman sesuai dengan tugas dan tanggung

jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Operasional

Pemeliharaan Taman sesuai dengan prosedur dan peraturan yang


e. Melaksanakan pembangunan dan penataan fisik taman, peningkatan

sarana dan prasarana lapangan olah raga sesuai prosedur yang

berlaku agar lingkungan menjadi lestari dan indah;

f. Melaksanaan perawatan dan pemeliharaan taman sesuai dengan

prosedur yang berlaku agar terpelihara dengan baik;

34

g. Melaksanakan pembuatan dan rehabilitasi median taman sesuai

prosedur yang berlaku guna penataan dan peningkatan wajah Kota;

h. Melaksanakan rehabilitasi taman-taman telajakan sesuai dengan

prosedur yang berlaku agar telajakan menjadi asri;

i. Membuat dan merehabilitasi taman-taman Kota sesuai dengan

prosedur yang berlaku agar terciptanya keindahan Kota;

j. Membuat dan melaksanakan pemeliharaan taman di perbatasan Kota

sesuai prosedur yang berlaku agar tercermin identitas Kota Denpasar;

k. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan patung monumen dan

bangunan taman lainnya sesuai dengan prosedur yang berlaku agar

tetap terpelihara;

l. Melaksanakan pemeliharaan kebersihan lapangan tempat bermain

anak-anak sesuai dengan prosedur yang berlaku agar tercipta

kenyamanan;

m. Melaksanakan koordinasi masalah gangguan maupun kerusakan yang

terjadi akibat jaringan Utilitas Kota dengan instansi terkait melalui

rapat-rapat koordinasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

n. Memotivasi dan membangun partisipasi masyarakat pemilik telajakan

untuk membuat taman, melalui penyuluhan untuk terciptanya taman

telajakan;

o. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Operasional

Pemeliharaan Taman dengan cara mengidentifikasi hambatan yang


p. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Operasional

Pemeliharaan Taman dengan prosedur dan peraturan yang berlaku


q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan


(2) Seksi Pembibitan dan Pemeliharaan Tanaman mempunyai tugas :

a. Merencanakan kegiatan Seksi Pembibitan dan Pemeliharaan Tanaman

berdasarkan rencana operasional Bidang Pertamanan dan ketentuan


35



Seksi Pembibitan dan Pemeliharaan Tanaman;


Pembibitan dan Pemeliharaan Tanaman sesuai dengan tugas dan


lancar;

d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pembibitan dan

Pemeliharaan Tanaman sesuai dengan prosedur dan peraturan yang


e. Melaksanakan pembibitan dan pengadaan tanaman hias sesuai dengan

prosedur yang berlaku untuk menata taman yang dapat menambah

keindahan dan keasrian Kota;

f. Melaksanakan perawatan dan penyaluran bibit tanaman hias untuk

keperluan taman kota sesuai prosedur yang berlaku agar tercipta

lingkungan yang indah dan asri;

g. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan tanaman hias sesuai

prosedur yang berlaku agar terciptanya taman yang indah;

h. Memotivasi dan membangun partisipasi masyarakat pemilik telajakan

untuk membuat taman, melalui penyuluhan untuk terciptanya taman

telajakan;

i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pembibitan dan

Pemeliharaan Tanaman dengan cara mengidentifikasi hambatan yang


j. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pembibitan

dan Pemeliharaan Tanaman dengan prosedur dan peraturan yang


dan



36

(3) Seksi Pendataan, Perencanaan dan Evaluasi Pertamanan mempunyai

tugas :

a. Merencanakan kegiatan Seksi Pendataan, Perencanaan dan Evaluasi

Pertamanan berdasarkan rencana operasional Bidang Pertamanan dan




Seksi Pendataan, Perencanaan dan Evaluasi Pertamanan;


Pendataan, Perencanaan dan Evaluasi Pertamanan sesuai dengan tugas

dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan

lancar;

d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pendataan,

Perencanaan dan Evaluasi Pertamanan sesuai dengan prosedur dan

peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

e. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis penataan pertamanan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku agar tercipta Kota yang bersih dan

indah;

f. Mengadakan pemantauan, pelaporan dan melakukan kajian terhadap

pemanfaatan pertamanan sesuai dengan prosedur yang berlaku agar

berjalan sesuai dengan kebutuhan dan rencana;

g. Melaksanakan koordinasi mengenai taman dekorasi pada event-event

tertentu sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk

kelancaran pelaksanaan tugas;

h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pendataan,

Perencanaan dan Evaluasi Pertamanan dengan cara mengidentifikasi

hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa

mendatang;

i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pendataan,

Perencanaan dan Evaluasi Pertamanan dengan prosedur dan peraturan

yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan

datang;

37



Dalam melaksanakan tugas-tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan Kota Denpasar didukung oleh sumber daya aparatur dan sarana dan

prasarana yang memadai untuk menunjang terselesaikannya tugas Dinas

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar. jumlah

sumber daya aparatur dan jumlah sarana dan prasarana Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar dapat dilihat pada Tabel

2.1 dan Tabel 2.2

Tabel 2.1

Jumlah Sumber Daya Aparatur, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan

Golongan Jumlah Pejabat Strutuktural

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kota Denpasar

No Pendidikan

Pangkat/Golongan

Jumlah Jumlah

Pejabat Ket

IV III II I

Tenaga

Kotrak

(staf

admini

strasi)

1 S2 6 1 - - - 7 Eselon II : 1

Orang

Eselon III/a : 1

Orang

Eselon III/b :

4 Orang

Eselon IV/ :

10 Orang

2 S1 1 32 - - - 33

3 DIII - - - - - -

4 D1 - - - - - -

5 SLTA - 2 42 - - 46

6 SLTP - - 1 4 - 5

9 SD - - - 2 - 2

7 THL - - - - - -

8 T. Kontrak - - - - 152 152

JUMLAH 7 35 43 6 152 245

Tabel 2.2

Sarana dan prasarana


Kota Denpasar

No Nama Barang Jumlah

Tahun 2016 Tahun 2017

1 Toyota kijang INNOVA 1 1

2 Toyota kijang Super 1 1

3 Suzuki / APV 1 1

4 Toyota Avanza 5 5

5 Toyota Hiluk 1 1

6 Sepeda Motor 13 15

7 Bor listrik 2 2

38



8 GTS 3 3

9 Mesin ketik 9 4

10 Lemari besi 6 6

11 Rak Arsip 9 14

12 Filing besi 39 42

13 Berankas 5 4

14 Lemari Kaca 4 4

15 Lemari Kayu 10 10

16 Meja 1/2 biro 77 78

17 Meja Biro 10 8

18 Mesin Kalkulator 10 10

19 Meja Tamu 13 13

20 Kursi Rotan 70 46

21 Kursi lipat 25

22 Kursi putar 32 70

23 Jam dinding 15 15

24 Kulkas 1 2

25 AC 24 26

26 Kipas Angin 4 1

27 Televisi 3 6

28 Saund System 1 1

29 Werles 2 1

30 Handycam 1 1

31 Tus tel 5 9

32 Komputer 35 35

33 Lop Top 6 18

34 Meja Eslon III 5 5

35 Kursi Eslon III 5 5

36 Kursi Eslon IV 14 15

37 Meja Eslon IV 14 15

38 Kursi Eslon II 1 1

39 Kursi Eslon II 1 1

40 Telpon PABX 3 3

41 Facsimile 2 1

42 Perinter 29 32

43 Kamera K 3 9

44 Kamera B 5

45 Scanner 1 1

46 Papan Tulis 9 9

47 GPS 1 1

48 Peta Wilayah 5 5

49 White boord 6 6

50 LCD 1 1

39



51 Kursi rapat 100 100

52 Meja Rapat 4 4

53 Stabilisator 15 15

54 Lambang Garuda 2 2

55 Gambar Presiden/Wk 4

56 Meja Kecil 2 2

57 Kipas Angin 4 2

58 Handy Talky 6 6

59 Telpon PABX 14 14

60 RIG 5 5

61 RPU Radio 1 1

62 GTS 1 1

63 GPS 1 1

64 Hammer Test 1 1

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan



sebelum berubah nomenklatur dari Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota

Denpasar menjadi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota

Denpasar telah melaksanakan program dan kegiatan dari tahun 2011-2015.

dengan capaian indikator kinerja dapat dilihat pada Tabel 2.3

Tabel 2.3

Evaluasi Capaian Indikator Kinerja

Dinas Tata Ruang Dan Perumahan Kota Denpasar

No Indikator Kinerja Target

RPJMD

Realisasi

2011

Realisasi

2012

Realisasi

2013

Realisasi

2014

Realisasi

2015 JML Keterangan

1 Tertatanya sejumlah

kawasan

35 paket 13 12 16 7 10 58 Tercapai

2 Terbangunnya

sejumlah Gedung

Pemerintah

5 paket 5 4 16 4 2 31

Tercapai

3 Terehabilitasinya

sejumlah gedung

20 paket 1 1 17 5 11 35 Tercapai

4 Terbangunnya /

terehabiitasinya

sejumlah pasar di Kota

Denpasar

- 3 4 6 3 5 21 Tercapai

5 Terpantaunya sejumlah 5 paket 3 4 3 1 1 12 Tercapai

40

No Indikator Kinerja Target

RPJMD

Realisasi

2011

Realisasi

2012

Realisasi

2013

Realisasi

2014

Realisasi

2015 JML Keterangan

pelanggaran tata ruang

6 Terehabilitasinya

sejumlah rumah tangga

miskin yang tidak

layak huni

152 unit 106 unit 56 unit 107 unit 39 unit 83 Unit 391 Tercapai

Dengan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Tata Ruang dan

Perumahan Kota Denpasar dari tahun 2011-2015 yaitu pada Tabel 2.4

Tabel 2.4

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Dinas Tata Ruang dan Perumahan, Kota Denpasar

Tahun 2011 – 2015


telah melakukan Standar Pelayanan Minimum tentang Standar Pelayanan

Minimum di Bidang Perumahan sebagai tersaji pada Tabel 2.5

Tabel 2.5

SPM Bidang Perumahan Rakyat

No Jenis Pelayanan Dasar Mutu Pelayanan

Dasar

Penerima Pelayanan

Dasar 1 Meyediaan dan rehabilitasi rumah yang

layak huni bagi korban bencana

kabupaten/kota

- -

2 Fasilitasi penyediaan rumah yang layak

huni bagi masyarakat yang terkena

program pemerintah

- -

No Thn

Target Keuangan Realisasi Keuangan

BL BTL JML BL BTL

Rp % Rp %

1 2011 20.386.220.129,00 4.178.167.900,00 24.564.388.029,00 17.260.453.845,00 84,67% 3.943.347.670,00 94,4%

2 2012 84.871.300.879,00 4.510.816.200,00 89.382.117.079,00

80.388.143.099,00

94,72%

4.362.795.684,00

96,7%

3 2013 81.843.495.375,37 5.023.671.756,00 86.867.167.131,37

69.036.208.952,00

84,35%

4.813.282.480,00

95,8%

4 2014 45.883.473.150,00 5.244.378.600,00 51.127.851.750,00

36.696.223.880,00

79,98%

5.010.053.639,00

95,5%

5 2015 44.875.036.650,00 5.924.748.300,00 50.799.784.950,00

33.848.479.250,00

75,43%

5.607.334.152,00

94,6%

JUMLAH 277.859.526.183,37 24.881.782.756,00 302.741.308.939,37 237.229.509.026,00 23.736.813.625,00

41

Capaian SPM bidang perumahan rakyat dari tahun 2014-2016 disajikan pada Tabel 2.6

Tabel 2.6

Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat

Tahun 2014 – 2016

No. Jenis Pelayanan

Dasar

Indikator

Standar

Pelayanan

Minimal

Capaian

2014 2015 2016

1. Rumah Layak Huni dan

Terjangkau

a) Cakupan tersedianya

rumah layak Huni

98,93% 98,93% 98,94%

b) Cakupan Layanan

Rumah Layak Huni

yang Terjangkau

80% 85% 100%

2. Lingkungan Yang Sehat

dan Aman Yang

Didukung Dengan

Prasarana, Sarana Dan

Utilitas Umum (PSU)

c) Cakupan Lingkungan

Yang Sehat dan

Aman yang

Didukung Prasarana,

Sarana dan Utilitas

Umum (PSU)

80% 85% 90%

Untuk Bidang Perumahan melaksanakan pelayanan umum dengan

mengembangkan rumah yang sehat dan layak huni bagi masyarakat yang

berpenghasilan rendah (MBR). Bantuan perbaikan rumah yang tidak layak huni

dari tahun 2011-2016 kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagai

berikut:

a) Tahun Anggaran 2011 Jumlah bantuan sebanyak 106 unit

b) Tahun Anggaran 2012 Jumlah bantuan sebanyak 56 unit

c) Tahun Anggaran 2013 Jumlah bantuan sebanyak 107 unit

d) Tahun Anggaran 2014 Jumlah bantuan sebanyak 39 unit

e) Tahun Anggaran 2015 Jumlah bantuan sebanyak 83 unit

f) Tahun Anggaran 2016 Jumlah bantuan sebanyak 21 unit

g) Tahun Anggaran 2017 Jumlah bantuan sebanyak 32 unit

Bidang Kawasan Permukiman lingkup pelayanan meliputi 2 (dua) hal

yaitu pengentasan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dan

penyelesaian permasalahan tanah Negara yang ada di Kota Denpasar serta

penyerahan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang diserahkan oleh pengembang

perumahan. Dengan keberadaan Kota Denpasar yang menjadi tujuan Urbanisasi

dari berbagai daerah yang bisa berakibat adanya potensi bermunculan titik-titik

42

kumuh baru akibat peningkatan jumlah penduduk dengan kondisi lahan yang

terbatas di Kota Denpasar, Demikian juga banyak terjadi permasalahan yang

konflil-konflik kepemilikan tanah dan permasalahan-permasalahan pertanahan

secara umum. Bidang Prasarana Sarana dan Utulitas Umum lingkup

Pelayanannya adalah menyediakan dan memelihara prasarana,sarana umum untuk

mendukung keindahan wajah kota.

Bidang Pertamanan lingkup pelayanannya yaitu mewujudnya keindahan

wajah kota Denpasar yang meliputi penataan taman, pemeliharaan dan perawatan

serta penyediaan fasilitas umum lainnya. Pertamanan di wilayah perkotaan

mengandung fungsi sebagai elemen estetika untuk memperindah visual kota,

fungsi sosial sebagai tempat masyarakat melakukan interaksi dan fungsi

lingkungan sebagai ruang terbuka hijau. Menata taman kota yang berfungsi

sebagai taman aktif untuk mendukung kota sehat,kota layak anak.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

Tantangan dalam peningkatan kualitas layanan umum di bidang

perumahan dan permukiman adalah mengingat perkembangan penduduk di Kota

Denpasar tiap Tahunnya terus mengalami peningkatan. Kebutuhan ruang-ruang

perumahan di Kota Denpasar semakin terbatas, terkait dengan ketersediaan lahan

dan daya tampung wilayah yang telah melampaui batas pemanfaatan ruang yang

ada.

Keberadaan Kota Denpasar yang menjadi tujuan urbanisasi dari berbagai

daerah disekitarnya menyebkan timbulnya permukiman / perumahan kumuh di

berbagai kawasan. Pada kawasan pusat kota dan beberapa kelompok kawasan

permukiman, kepadatan permukiman kualitas lebih padat, namun di beberapa

tempat terdapat kelompok permukiman kepadatan sedang dan rendah. Kepadatan

permukiman yang agak rendah terkait pada kawasan-kawasan yang masih

memiliki persawahan yaitu pada koridor kawasan Peguyangan Kaja -Penatih,

Kawasan Kesiman Kertalangu dan Kesiman Petilan, Kawasan Renon – Sanur

Kauh, Kawasan Pemogan – Pedungan, Kawasan Pemecutan Kelod dan sekitar

Padangsambian sebelah selatan, namun di beberapa blok terdapat kelompok-

kelompok permukiman baru dengan kepadatan tinggi.

43

Kepadatan bangunan pada lingkungan perumahan dan permukiman juga

bervariasi, yaitu:

a. Permukiman dengan kepadatan bangunan rendah dan teratur (pada kawasan

permukiman beru dengan kapling menengah ke bawah, kawasan LC, atau

permukiman tradisional yang masih asli)

b. Permukiman dengan kepadatan bangunan sedang dan teratur (pada kawasan

permukiman baru dengan kapling menengah dan permukiman tradisional

kapling kecil)

c. Permukiman dengan kepadatan bangunan tinggi dan teratur (pada kawasan

permukiman baru dengan kapling kecil dan permukiman tradisional kapling

kecil)

d. Permukiman kepadatan tinggi dan tidak teratur (pada kawasan permukiman

yang berada pada gang-gang sempit, lahan sewa, dan beberapa permukiman

kumuh)

e. Di dalam kawasan perumahan, telah terdapat berbagai fasilitas penunjang

perumahan seperti warung sampai minimarket, sekolah dasar maupun jasa-jasa

penunjang lainnya.

Untuk mengentaskan kawasan perumahan kumuh perlu disusun program

perbaikan/ penentuan titik kumuh secara bertahap dan dialokasikan di APBD kota

agar segera dituntaskan. Tantangan dalam peningkatan kualitas layanan di bidang

pertamanan adalah dengan adanya keterbatasan lahan menjadi sebab utama

sulitnya untuk meningkatkan kualitas taman yang ada di Kota Denpasar,

keterbatasan tersebut menyebabkan kegiatan pertamanan lebih difokuskan pada

upaya untuk peningkatan kualitas pertamanan. Demikian juga dari segi sarana dan

prasarana untuk menunjang pertamanan kurang memadai dan kurangnya

kesadaran masyarakat dengan rasa memiliki terhadap keberadaan taman di Kota

Denpasar.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut diatas

adalah dengan meningkatkan penataan taman serta menumbuhkan kesadaran dan

rasa memiliki masyarakat terhadap keberadaan taman di Kota Denpasar. Harapan

kedepannya dengan dilaksanakan penataan taman yang ada di Kota Denpasar

diharapkan mampu menambah keindahan wajah kota Denpasar yang merupakan

daerah tujuan wisata. Tantangan dalam peningkatan kualitas layanan dibidang

44

Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum adalah belum tertatanya kualitas yang

mendukung keberadaan wajah kota serta belum optimalnya penataan reklame di

Kota Denpasar. Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal

tersebut diatas adalah dengan data dan inventaris prasarana,sarana umum di Kota

Denpasar, menyederhanakan prosedur permohonan reklame serta meningkatkan

monitoring dan pelayanan penyelenggaraan reklame .

Harapan kedepannya agar prasarana,sarana umum dapat tertata dengan

baik sehingga dapat memberikan langkah-langkah perencanaan yang diperlukan

untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas. Demikian juga pelayanan reklame

menjadi lebih mudah dan memberikan kepastian serta dengan adanya pengawasan

dan monitoring penataan reklame mampu menambah keindahan wajah kota

45

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STATEGIS DINAS PERUMAHAN,

KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA DENPASAR

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar

1. Bidang Perumahan

Mengembangkan rumah yang sehat dan layak huni bagi masyarakat di Kota

Denpasar

Permasalahan :

1. Masalah regulasi tentang penanganan perumahan dan permukiman serta

kawasan kumuh di Kota Denpasar.

2. Permasalahan Status lahan /tanah pada kawasn permukiman kumuh.

3. Kesadaran masyarakat yang masih kurang tentang aturan masalah

perumahan/permukiman

4. Kurangnya partisipasi lembaga masyarakat dalam pengawasan dan

pengendalian penduduk pendatang serta pemukiman kumuh.

Upaya-upaya

1. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang rumah layak huni bagi

masyarakat di Kota Denpasar sehingga rumah-rumah yang ditempati betul-

betul memenuhi unsur kesehatan dan kenyamanan bagi penghuninya.

2. Menyusun perencanaan tentang kegiatan perbaikan rumah bagi masyarakat

berpenghasilan rendah

3. Melaksanakan pendataan dan pemetaan perumahan di kota denpasar,

sehingga Kota Denpasar memiliki Database Perumahan

46

Harapan :

1. Tersedianya Database Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh di

Kota Denpasar

2. Meningkatkan kesadaran masyarakat terkait Rumah Sehat dan Rumah

Layak Huni

3. Berkurangnya Masyarakat yang menempati Rumah tidak layak huni di Kota

Denpasar

4. Berkurangnya Kawasan Kumuh di Kota Denpasar

2. Bidang Kawasan Permukiman

Lingkup pelayanan Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan meliputi 2

(dua) hal yaitu pengentasan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman

kumuh dan menyelesaikan permasalahan tanah Negara yang ada di Kota

Denpasar serta penyerahan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang diserahkan

oleh pengembang perumahan.

Permasalahan :

1. Jumlah kawasan kumuh yang ada di Kota Denpasar masih sangat luas

2. Kawasan permukiman kumuh yang ada di Kota Denpasar sebagian besar

lahan yang ditempati merupakan lahan sewa yang dibangun oleh pihak

penyewa.

3. Belum ada koordinasi mekanisme untuk penyerahan fasos dan fasum

4. Masih terjadi konflik-konflik kepemilikan tanah.

Upaya – Upaya

1. Koordinasi dengan pihak terkait masalah kewenangan penanganan kawasan

kumuh di Kota Denpasar.

2. Pengentasan kawasan kumuh :

a) Pengentasan permasalan kawasan kumuh yang ada di Kota Denpasar

untuk tahun 2017 dianggarkan untuk daerah kawasan Wanasari

b) Pengentasan permasalan kawasan kumuh untuk tahun 2018

diprioritaskan di daerah Denpasar Barat dan Denpasar Selatan.

3. Program perbaikan kampung yang ditujukan untuk memperbaiki kondisi

kesehatan lingkungan dan sarana lingkungan yang ada.

4. Melakukan kegiatan pendataan dan sosialisasi LC yang ada di Kota

Denpasar

47

5. Menyesuaikan persamaan persepsi dengan instansi terkait serta mekanisme

yang diterapkan untuk penyerahan fasos, fasum kepada Pemerintah Kota

Denpasar.

6. Memfasilitasi penyelesaisn konflik-konflik pertanahan dengan pendataan

kepastian kepemilikan tanah.

Harapan :

1. Terkoordinasinya kewenangan penanganan kawasan kumuh

2. Tersedianya data LC yang ada di Kota Denpasar

3. Berkurangnya kawasan kumuh di Kota Denpasar

4. Terselesaikannya konflik-konflik pertanahan.

3. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

Ruang lingkup tugas Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum adalah

menyediakan dan memelihara prasarana, sarana umum untuk mendukung

keindahan wajah kota.

Permasalahan :

1. Belum terdatanya kuantitas dan kualitas prasarana, sarana dan utilitas umum

yang mendukung keindahan wajah kota

2. Belum optimalnya penataan reklame di Kota Denpasar.

Upaya – Upaya

1. Membuat data dan inventaris prasarana, sarana umum di Kota Denpasar.

2. Menyederhanakan prosedur permohonan rekomendasi reklame

3. Meningkatkan monitoring dan pengawasan penyelenggaraan reklame.

Harapan :

1. Tertatanya prasarana, sarana umum dapat memberikan langkah-langkah

perencanaan yang diperlukan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas.

2. Pelayanan rekomendasi reklame menjadi lebih mudah dan memberikan

kepastian.

3. Pengawasan dan monitoring penataan reklame mampu menambah

keindahan wajah kota

4. Bidang Pertamanan

Ruang lingkup Bidang Pertamanan adalah mewujudkan keindahan wajah Kota

Denpasar yang meliputi penataan taman, pemeliharaan dan perawatan serta

penyediaan fasilitas umum lainnya.

48

Permasalahan :

1. Belum optimalnya penataan taman yang ada di Kota Denpasar

2. Sarana dan prasarana yang belum memadai

3. Kurangnya kesadaran masyarakat dengan rasa memiliki terhadap

keberadaan taman di Kota Denpasar.

Upaya – Upaya

1. Meningkatkan penataan taman yang ada di Kota Denpasar

2. Menambah jumlah sarana dan prasarana memalui pengusulan anggaran

yang dituangkan dalam dokumen perencanaan

3. Menumbuhkembangkan kesadaran dan rasa memiliki masyarakat terhadap

taman yang ada di Kota Denpasar

Harapan :

1. Dengan dilaksanakannya penataan taman yang ada di Kota Denpasar

diharapkan mampu menambah keindahan wajah Kota Denpasar yang

merupakan daerah tujuan wisata.

2. Penambahan sarana dan prasarana yang memadai untuk meningkatkan

operasional bagi tenaga pertamanan.

3. Meningkatkan peranserta masyarakat agar memiliki kepedulian terhadap

taman yang ada di Kota Denpasar.

5. Sekretariat

- Anggaran/ dana sangat terbatas

- Sarana dan prasarana masih belum memadai

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih

Penelaahan visi, misi, dan program Kepala dan Wakil Kepala Daerah

ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama

kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah dan untuk mengidentifikasi

faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat

mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah

tersebut. Sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD, Visi Pembangunan Kota

Denpasar yang akan dicapai selama lima tahun mendatang (2016-2021), yaitu:

49

“DENPASAR KREATIF BERWAWASAN BUDAYA DALAM

KESEIMBANGAN MENUJU KEHARMONISAN”

Denpasar kreatif adalah "Denpasar kota hidup". Kota hidup adalah

kesadaran dinamis terhadap tiga daya. Pertama, sumber daya alam untuk

menggugah inovasi struktur; kedua, sumber daya manusia untuk menggugah

dinamika kultur; dan ketiga, sumber daya spiritual untuk menggunggah kreasi

aparatur. Prinsip-prinsip inovasi struktur bersandar pada kecerdasan, dinamika

kultur bersandar pada keseimbangan dan kreasi aparatur bersandar pada

keharmonisan. Inilah Denpasar Kreatif, inovasi, dinamika, dan kreasi tersebut

sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk mewujudkan kenyamanan, kemandirian,

keadilan, dan kesejahteraan masyarakat yang sepenuhnya dikendalikan di atas

landasan kebudayaan. Kebudayaan yang berintikan agama menjadi spirit

kreativitas, baik penciptaan, pelestarian, maupun penyempurnaan tatanan nilai

dalam rangka memelihara keteraturan, ketertiban, dan.keseimbangan sosial.

Dengan demikian, Denpasar menjadi kota cerdas, bermoral, dan religius. Inilah

Denpasar Berwawasan Budaya.

Wawasan budaya pada gilirannya dapat memelihara keseimbangan

kekuatan regulasi kemampuan pemberdayaan, kesanggupan pelayanan, dan

perkembangan pembangunan. Dengan keseimbangan ini Denpasar menjadi kota

nyaman, mandiri, adil dan sejahtera, bahkan bahagia. Inilah Depasar Harmonis.

Keharmonisan itulah kekayaan yang paling besar dalam perbedaan dan nilai yang

paling berharga dalam keragaman.

3.2.1 Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Pemerintah Kota Denpasar tahun 2016 -2021 yang menekankan

wawasan budaya sesuai dengan Visi RPJPD Kota Denpasar hingga tahun 2025

sebagaimana dituangkan dalam Perda Kota Denpasar No.1 Tahun 2009 yaitu

“Denpasar Kota Berbudaya Dilandasi Tri Hita Karana”. Kota Budaya yang

dimaksudkan dalam RPJPD adalah budaya yang bersifat universal dan dinamis

meliputi budaya tertib, budaya bersih, budaya kerja, budaya gotong royong yang

bersifat kondusif harus dikemas dan disesuaikan dengan budaya Bali yang

dilandasi oleh falsafah Tri Hita Karana, dengan tetap bisa memilih yang baik dan

mengabaikan nilai-nilai yang tidak sesuai lagi dengan jiwa pembangunan seperti,

50

nilai yang terlalu banyak berorientasi vertikal ke arah tokoh, nilai yang terlalu

berorientasi terhadap nasib dan lain-lain. Karena hal ini bisa mematikan beberapa

sifat mentalitas tertentu seperti kemauan untuk maju dan berkembang atas

kemampuan sendiri, rasa tanggungjawab dan disiplin. Disinilah peranan dan

falsafah Tri Hita Karana yang merupakan budaya Bali dipertaruhkan untuk

menjadikan Denpasar sebagai Kota yang berbudaya.

3.2.2 Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Misi Pemerintah Kota Denpasar tahun 2016 – 2021, sesuai dengan arah

kebijakan sebagaimana dituangkan dalam Perda Kota Denpasar Nomor 1 Tahun

2009 tentang RPJPD yang mensyaratkan fokus RPJMD periode 2016-2021 adalah

peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan daya saing daerah. Kedua hal

tersebut harus mengacu kepada terwujudnya Kota Budaya yang dilandasi Tri Hita

Karana. Sesuai dengan arahan RPJPD, fokus RPJMD periode Tahun 2016-2021

dan guna mewujudkan Visi Kota Denpasar Tahun 2016-2021 disusun misi antara

lain:

1. Penguatan jati diri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali.

2. Pemberdayaan masyakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan lokal.

3. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola kepemerintahan yang baik

(good governance) berdasarkan penegakan supremasi hukum (low

enforcement).

4. Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat Kota Denpasar dengan bertumpu

pada ekonomi kerakyatan.

5. Penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya

berdasarkan Tri Hita Karana.

Keterkaitan Misi Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021, dengan Misi RPJPD yang

diatur dalam Perda Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 dapat dijelaskan sebagai

berikut:

1. Misi 1, yaitu Penguatan jati diri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan

kebudayaan Bali, sesuai dengan arahan Misi 1 RPJPD yaitu Mewujudkan

Pemberdayaan Lembaga Pakraman, Budaya dan pemahaman Agama adalah

memperkuat jati diri dan karakter kota yang bertaqwa kepada Tuhan Yang

Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar

51

umat beragama, melaksanakan interaksi antar budaya, mengembangkan modal

sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya Bali sebagai bagian integral dan

budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan dalam rangka memantapkan

landasan spiritual, moral dan etik dalam pembangunan.

2. Misi 2, yaitu Pemberdayaan masyakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan

lokal, sesuai dengan Misi 2 RPJPD, yaitu Mewujudkan Penguatan Sistem

Ekonomi Kerakyatan dalam menunjang pembangunan yang lebih merata dan

berkeadilan adalah meningkatkan pembangunan daerah, mengurangi

kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat,

menanggulangi kemiskinan secara drastis, menyediakan akses yang sarna bagi

masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana

ekonomi, serta menghilangkan diskriminasi dalam berhagai aspek termasuk

gender.

3. Misi 3, yaitu Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola kepemerintahan

yang baik (good governance) berdasarkan penegakan supremasi hukum (low

enforcement), sesuai dengan Misi 3 RPJPD yaitu Mewujudkan Peningkatan

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) adalah memperkuat perekonomian

berbasis kerakyatan didasarkan pada keunggulan masing-masing wilayah

menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem

produksi, distribusi dan pelayanan; mengedepankan pembangunan SDM

berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan, pemanfaatan clan

penciptaan iptek; pembangunan infrastruktur yang maju; serta reformasi di

bidang hukum dan aparatur negara.

4. Misi 4, yaitu Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat Kota Denpasar

dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan, sesuai dengan Misi 2 RPJPD yaitu

Mewujudkan Penguatan Sistem Ekonomi Kerakyatan dalam menunjang

pembangunan yang lebih merata dan berkedilan.

5. Misi 5, yaitu Penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi

dan skalanya berdasarkan Tri Hita Karana, sesuai dengan Misi 4 RPJPD, yaitu

Mewujudkan Keamanan dan Lingkungan Kondusif adalah, memantapkan

kondisi keamanan dan ketertiban, dalam rangka menjaga jati diri dan martabat

daerah dalam tatanan internal maupun ekternal (daerah, nasional dan

internasional) sehingga mampu menopang image pencitraan yang baik, hal ini

52

sangat penting karena Kota Denpasar menyadari sumber pendapatan daerah

dalam menunjang program-program pembangunan sangat tergantung dan

pariwisata, sedangkan pariwisata sangat rentan terhadap faktor keamanan,

kondisi ini bisa dibangun secara sinergis dengan seluruh stakeholders (Desa

Pakraman, Poltabes, dunia usaha masyarakat dan pemeritah) dengan

membangun sebuah sitem yang lebih mengedepankan ketepatan dan jaringan

penanganan masalah-masalah keamanan dan ketertiban.

Visi dan Misi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021, sesuai

dengan arah kebijakan RPJPD Kota Denpasar tahun 2005-2025 untuk RPJMD ke

3 ditujukan untuk: (1) Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia

(SDM) yang mengarah pada keunggulan SDM yang kompetitif dengan

mengedepankan kualitas dan daya saing, meningkatkan penyertaaan pemanfaatan

iptek, pembangunan inftrastruktur yang maju. Pada kondisi seperti ini,

kemandirian masyarakat memegang peran sangat penting, pemerintah hanya

memfasilitasi ketentuan-ketentuan masyarakat yang mengarah pada kemajuan,

berbagai bentuk inovasi pembangunan diharapkan akan terus tercipta melalui

peningkatan kualitas SDM. Dengan demikian harapan untuk mewujudkan

peningkatan kesejahteraan masyarakat akan semakin menemui titik temu yang

signifikan. (2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang

mengedepankan peningkatan daya saling dan penguasaan iptek diarahkan untuk

meciptakan dan menguasai ilmu pengetahuan baik ilmu pengetahuan dasar

maupun terapan, serta menyumbangkan iImu sosial dan kemanusiaan untuk

menghasilkan teknologi dan memanfaatkan teknologi hasil penelitian,

pengembangan dan perekayasaan bagi kesejahteraan masyarakat, kemandirian

dan daya saing melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas iptek yang

senantiasa berpedoman pada nilai-nilai yang adi luhung.

Visi dan Misi Pemerintah Kota Denpasar periode RPJMD Ke-3 ini selain

harus mengacu Visi dan Misi RPJPD Kota Denpasar Tahun 2005-2025 juga harus

mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan nasional sebagimana

dituangkan dalam Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi Nawa Cita,

yang dimuat dalam RPJMN 2015-2019. Adapun keterkaitan Misi Pemerintah

Kota Denpasar Tahun 2016- 2021 dengan Nawa Cita dapat dijelaskan sebagai

berikut.

53


kebudayaan Bali, sesuai dengan Cita 7 yaitu Mewujudkan kemandirian

ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, dan

Cita 8: Melakukan revolusi karakter bangsa.


lokal, sesuai dengan Cita 5 yaitu Meningkatkan kualitas hidup manusia

Indonesia.

3. Misi 3, yaitu Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola kepemerintahan

yang baik (good governance) berdasarkan penegakan supremasi hukum (low

enforcement), sesuai dengan Cita 2 yaitu Mengembangkan tata kelola

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dan Cita 4 yaitu

Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan

penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.


dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan, sesuai dengan Cita 3 yaitu

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan

desa dalam kerangka negara kesatuan; dan Cita 6: Meningkatkan produktivitas

rakyat dan daya saing di pasar Internasional.


dan skalanya berdasarkan Tri Hita Karanasesuai dengan Cita 1 yaitu

Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan

memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara, dan Cita 9 yaitu

Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

3.3 Telahaan Renstra K/L dan Renstra Propinsi/ Kabupaten/ Kota

Sebagaimana diamanatkan pada Permendagri 54 tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah, bahwa Rencana Pembangunan Daerah merupakan satu

kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional serta diperlukan

adanya sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan

Propinsi, Nasional dan rencana pembangunan daerah. Renstra Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar mengacu pada Renstra

54

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Propinsi Bali serta Renstra

Kementerian Perumahan Republik Indonesia. Dengan adanya sinkronisasi Renstra

antara Propinsi dan Pusat diharapkan program dan kegiatan Pemerintah Kota,

Propinsi dan Pusat dapat berjalan searah.

Agenda prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan fasilitas

penyediaan pembiayaan infrastruktur Dasar perumahan adalah meningkatkan

kualitas hidup manusai di Indonesia. Untuk mewujudkan peningkatan kualitas

hidup manusia Indonesia melalui fasilitas penyediaan pembiayaan perumahan,

sarana strategis yang ingin dicapai oleh kementrian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat yaitu:

1. Meningkatkan dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan

perumahan

2. Meningkatkan penyediaan dan pembiayaan perumahan

Sarana trategis tersebut akan dilaksanakan melalui sasaran program:

a. Meningkatnya rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah yang

menghuni rumah yang layak huni melalui bantuan fasilitas pendanaan dan

pembiayaan perumahan

b. Menurunnya kekurangan tempat tinggal karena adanya bantuan pendanaan dan

pembiayaan perumahan

Sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi

Bali yaitu:

1) Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam setiap penyusunan rencana

pengembangan rumah layak huni dan kawasan permukiman bebas kumuh

2) Meningkatkan taraf hidup masyarakat dan kualitas lingkungan permukiman

melaui pengembangan rumah layak huni dan kawasan permukiman bebas

kumuh

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang

yang digunakan sebagai pedoman di dalam pelaksanaan kegiatan yang

menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus

mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Rencana Tata Ruang Wilayah di

55

Kota Denpasar baru mengakomodir sebagian kecil pelaksanaan rencana

pemanfaatan ruang pada 20 (dua puluh) tahun ke depan, sehingga masih terjadi

pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan fungsi dan peruntukan lahannya.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar telah ditetapkan dengan Perda Kota

Denpasar Nomor : 7 Tahun 2011

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan sehubungan dengan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seringkali menimbulkan dampak-

dampak dan permasalahan lingkungan hidup. Permasalahan lingkungan selama

beberapa dekade ini cukup menjadi perhatian di beberapa negara termasuk di

Indonesia. Seiring berjalannya waktu dan pesatnya pembangunan mengakibatkan

terjadinya degradasi lingkungan. Efek dari degradasi lingkungan ini berpengaruh

terhadap keberlanjutan sumber daya alam serta lingkungan hidup di masa

mendatang. Semakin meluas dan semakin kompleksnya pembangunan

berkelanjutan cenderung terjadi permasalahan dalam lingkungan hidup, ditengarai

diantaranya karena bermula dari perencanaan pembangunan yang tidak seimbang

antara pertumbuhan ekonomi ketimbang ekologi, sehingga sebagai akumulasinya

dalam dekade terakhir ini terjadi krisis lingkungan berupa bencana lingkungan,

peningkatan laju kerusakan sumberdaya alam dan pencemaran lingkungan.

Sebagai akibatnya, biaya (cost) dampak lingkungan hidup yang harus

ditanggung oleh masyarakat dan pemerintah jauh lebih besar ketimbang manfaat

(benefit) ekonomi yang diperoleh. Berbagai permasalahan sosial ekonomi juga

menyertai permasalahan lingkungan hidup seperti disparitas ekonomi antar

kelompok masyarakat dan antar wilayah. Untuk menjamin agar kegiatan

pembangunan berjalan efektif dan efisien, perlu adanya instrumen pencegahan

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang salah satunya adalah

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (selanjutnya disebut dengan KLHS). Undang-

undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup pasal 15 ayat 1 mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah

Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan

berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu

wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Selanjutnya ayat 2

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana

dimaksud pada ayat 1 di atas ke dalam penyusunan atau evaluasi: a).Rencana Tata

56

Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka

Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional,

provinsi, dan kabupaten/kota; b). Kebijakan, rencana, dan/atau program yang

berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun

2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam

Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah pasal 2 menyebutkan:

“Gubernur dan Bupati/Walikota wajib melaksanakan KLHS dalam penyusunan

RPJPD, RPJMD, dan Renstra SKPD yang berpotensi menimbulkan dampak

dan/atau risiko lingkungan hidup”. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

merupakan upaya untuk mencari terobosan dan memastikan bahwa pada tahap

awal penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan

berkelanjutan sudah dipertimbangkan. KLHS bermanfaat untuk menjamin bahwa

setiap kebijakan,rencana dan/atau program mempertimbangkan dampak yang

ditimbulkan oleh rencana dan/atau program terhadap lingkungan hidup

Penyusunan KLHS RPJMD Kota Denpasar bertujuan memberikan

kontribusi perbaikan materi Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kota Denpasar meliputi (pasal 3 Permendagri No. 67 tahun

2012):

a. Memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi

dasar dan terintegrasi dalam penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD.

b. Meningkatkan kualitas RPJMD dan Renstra SKPD sebagai upaya

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Sebagaimana telah diuraiakan tugas dan fungsi Dinas Perumahan

Kawasan Permukiman Kota Denpasar, serta pentingnya infrastruktur dalam

mendorong pertumbuhan pembangunan di segala bidang, maka dapat

diidentifikasikan isu-isu strategis Dinas Perumahan, kawasan Permukiman dan

Pertanahan Kota Denpasar yaitu :

1. Penataan hunia perumahan yang layak huni (rumah sehat) dengan akses

senitasi belum memadai dan terbangun

2. Masih terdapat beberapa kawasan kumuh

57

3. Belum optimalnya penataan prasarana, sarana dan utilitas umum

4. Belum optimalnya penataan wajah kota

5. Belum optimalnya tata kelola pertanahan

58

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan, Kawasan

Pemukiman dan Pertanahan

Tujuan harus konsisten dengan tugas pokok dan fungsi organisasi yang

menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan perbaikan yang ingin

diciptakan sesuai dengan tujuan pokok dan fungsi. Sedangkan sasaran itu sendiri

merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan

dalam jangka waktu lebih pendek (1 tahun) melalui tindakan yang memberikan

focus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci dapat diukur

dan dapat dicapai.

Adapun tujuan strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan Kota Denpasar untuk masa 5 (lima) tahun kedepan, meliputi:

1. Meningkatkan perumahan yang layak huni

2. Mengurangi permukiman kumuh perkotaan

3. Meningkatkan penyelesaian tata kelola pertanahan

Sasaran merupakan target yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima)

tahun. Sasaran menggambarkan hal - hal yang ingin dicapai melalui tindakan-

tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran akan memberikan fokus

pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat

dicapai. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu

yang akan dicapai atau dihasilkan melalui tindakan-tindakan yang memberikan

fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur

dan dapat dicapai.

Dalam sasaran dirancang indikator sasaran yaitu ukuran tingkat

keberhasilan pencapaian sasran untuk diwujudkan pada implementasi

program/kegiatan yang disertai dengan rencana tingkat capaian (target dari

masing-masing indicator dari program dan kegiatan). Adapun tujuan dan sasaran

Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Denpasar diuraikan

pada Tabel 4.1

59

Table 4.1

Sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan


No. Tujuan Sasaran Indikator

Kinerja Utama

Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun

Ke-

2017 2018 2019 2020 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1

Meningkatkan

Perumahan

yang Layak

Huni

Meningkatnya

Perumahan

yang Layak

Huni

Jumlah Rumah

Layak Huni Bagi

Masyarakat

Berpenghasilan

Rendah

30 Unit

50 Unit

50 Unit

25 Unit

65 Unit

2

Mengurangi

Permukiman

Kumuh

Perkotaan

Mengurangi

Permukiman

Kumuh

Perkotaan

Persentase

Penurunan Luasan

Permukiman

Kumuh

1,65%

20%

20%

20%

20%

3

Meningkatkan

Penyelesaian

Tata Kelola

Pertanahan

Meningkatnya

Penyelesaian

Tata Kelola

Pertanahan

Persentase Laporan

Konflik Yang

Terselesaikan

100%

100%

100%

100%

100%

4.2 Ringkasan Rancangan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Denpasar

Berdasarkan atas kondisi wilayah dan evaluasi capaian RPJMD Periode

2010-2015 yang telah dilakukan dan rumusan visi dan misi RPJPD Kota

Denpasar serta arah kebijakan pembangunan Propinsi Bali dan arah kebijakan

Pembangunan Nasional sebagaimana dituangkan dalam uraian pencapaian Nawa

Cita, maka tujuan pembangunan Kota Denpasar dalam lima tahun ke depan tahun

2016-2021 adalah sesuai dengan Visi RPJPD yaitu Mewujudkan Kota Denpasar

sebagai Kota Budaya Dilandasi Tri Hita Karana. Sesuai dengan asas

pembangunan berkelanjutan, maka arah tujuan pembangunan Kota Denpasar

periode tahun 2016-2021 juga hendaknya mempertimbangkan keberlanjutan visi

periode sebelumnya sesuai dengan hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD periode

tahun 2010-2015.

Sesuai dengan keterkaitan arah kebijakan yang dituangkan dalam RPJPD

Kota Denpasar dan arah kebijakan nasional periode Tahun 2015-2019, maka

dapat dirumuskan beberapa alternatif tujuan dan sasaran yang dapat dicapai oleh

Pemerintah Kota Denpasar dalam usaha mewujudkan Visi pembangunan jangka

60

panjang untuk periode ke 3 (tiga) RPJMD yaitu periode tahun 2016-2021 seperti

diuraikan dalam matrik Tabel 4.2

Tabel 4.2

Keterkaitan Visi-Misi RPJPD, Arah Kebijakan RPJMN dengan

Rumusan Alternatif Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Kota Denpasar Tahun 2016-2021

No

Misi RPJPD

Kota Denpasar

2005-2025

Nawa Cita

RPJMN

2015-2019

Prioritas Pembangunan

RPJMN 2015-2019

Rumusan Tujuan

RPJMD 2016-2021

Rumusan Sasaran

RPJMD 2016-2021

1 Mewujudkan

Pemberdayaan

Lembaga

Pakraman,

Budaya dan

pemahaman

Agama

Penjabaran

dari Cita

Kelima,

Cita

Kedelaan

dan Cita

Kesembilan

dari Nawa

Cita

1. Meningkatkan pemahaman,

penghayatan dan

pengamalan ajaran agama

sebagai landasan moral dan

etika dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara,

serta mewujudkan

harmonisasi sosial dan

kerukunan umat beragama;

2. Mewujudkan insan

Indonesia yang

bermartabat, berkarakter

dan berjati diri yang

mampu menjunjung tinggi

nilai budaya bangsa dan

peradaban luhur ditengah

pergaulan global;

3. Meningkatkan budaya tata

kelola pemerintahan yang

bersih, efektif, demokratis,

dan terpercaya;

1. Penguatan

budaya Bali

sebagai jati diri

masyarakat yang

menjunjung

moral dan etika

menuju

masyarakat Kota

Denpasar yang

harmonis, tertib,

dan seimbang.

2. Peningkatan tata

kelela

pemerintahan

yang bersih,

efektif dan

berwibawa dan

demokratis.

1. Terwujudnya

pelestarian warisan

budaya dan adat Bali.

2. Meningkatnya

pegelaran seni dan

budaya Bali yang

mendukung

pengembangan nilai

nilai budaya, etika

dan moral.

3. Mingkatnya mutu

pelayanan publik

yang akunTabel,

bersih dan

demokratis.

4. Meningkatnya

informasi dan

komunikasi publik

2 Mewujudkan

Penguatan

Sistem Ekonomi

Kerakyatan

dalam menun -

jang

pembangunan

yang lebih

merata dan

berkedilan

Penjabaran

dari Cita

Pertama,

Cita

Keenam,

dan Cita

Ketujuh dari

Nawa Cita

1. Mendorong pertumbuhan

ekonomi yang cukup tinggi

serta berkelanjutan;

2. Meningkatkan kedaulatan

pangan, energi, dan

akselerasi industri dan

pariwisata yang didukung

oleh penguatan

infrastruktur, pertanian,

maritim dan kelautan;

3. Meningkatkan infrastruktur

1. Peningkatan

pertumbuhan

ekonomi Kota

Denpasar yng

merata antar

wilayah

2. Peningkatan

terhadap layanan

kebutuhan dasar

masyarakat Kota

Denpasar seperti

1. Meningkatnya

perekonomian

wilayah yang berdaya

saing global berbasis

ekonomi kerakyatan

melalui

pengembangan usaha

mikro, industri kecil

dan menengah dan

koperasi, pertanian,

perikanan dan

61

No

Misi RPJPD

Kota Denpasar

2005-2025

Nawa Cita

RPJMN

2015-2019


RPJMN 2015-2019

Rumusan Tujuan

RPJMD 2016-2021

Rumusan Sasaran

RPJMD 2016-2021

wilayah yang mendorong

pertumbuhan dan

pemerataan ekonomi.

4. Pemenuhan terhadap

layanan dasar air minum

dan sanitasi yang layak,

berkelanjutan dan merata;

air bersih,

perumahan bagi

yang tidak

mampu, dan

sanitasi

lingkungan.

kelautan yang

didukung oleh

ketersediaan

infrastruktur wilayah

yang memadai.

2. Meningkatya ilkim

investasi daerah

3. Meningkatnya

ketahanan pangan

dan energi,

4. Meningkatnya

penataan wilayah,

ketersediaan jaringan

irigasi dan

infrastruktur, serta

sarana dan prasarana

wilayah.

5. Meningkatnya

ketersediaan

pelayanan dasar

perumahan, air

bersih, energi,

komunikasi, dan

sanitasi lingkungan

3 Mewujudkan

Peningkatan

Kualitas

Sumber Daya

Manusia (SDM)

Penjabaran

dari Cita

Kelima,

Cita

Kedelapan,

dan Cita

Kesembilan

dari Nawa

Cita

1. Meningkatkan kualitas

sumber daya manusia yang

dilakukan melalui: (a)

meningkatkan kualitas

penduduk dan

pembangunan keluarga

untuk mendorong

masyarakat Indonesia

dalam membentuk keluarga

kecil, bahagia, dan

sejahtera; (b) mempercepat

peningkatan taraf

pendidikan seluruh

masyarakat; (c)

Meningkatkan status

kesehatan dan gizi

1. Peningkatan

akses pendidikan

dan kesehatan

yang berkualitas

guna terwujudnya

peningkatan

kualitas

penduduk yang

sejahtera,

bahagia.

2. Peningkatan

inovasi dan

teknologi daerah

3. Peningkatan

perlindungan

sosial bagi ibu

1. Meningkatnya

pelayanan

kependudukan dan

KB

2. Meningkatnya

akses,mutu, dan

relevansi pendidikan,

3. Meningkatnya akses

dan mutu pelayanan

dasar kesehatan

masyarakat

4. Meningkatnya derajat

kesehatan masyarakat

5. Meningkatnya daya

saing SDM

6. Meningkatnya

62

No

Misi RPJPD

Kota Denpasar

2005-2025

Nawa Cita

RPJMN

2015-2019


RPJMN 2015-2019

Rumusan Tujuan

RPJMD 2016-2021

Rumusan Sasaran

RPJMD 2016-2021

masyarakat; (d)

Meningkatkan pelayanan

kesejahteraan sosial untuk

memenuhi hak-hak dasar

terutama bagi disabilitas

dan lanjut usia agar dapat

menjadi produktif; ( e)

pengarusutamaan gender

(PUG) di berbagai bidang

pembangunan dan

perlindungan anak; (f)

Peningkatan kapasitas

inovasi dan teknologi yang

berkelanjutan;

dan anak, warga

kurang mampu,

disabilitas, lanjut

usia sesuai

dengan harkat

dan martabat

manusia dan

pemperkuat

ketangguhan

terhadap bencana,

migitasi dan

adaptasi

perubahan iklim.

pemafaatan inovasi

daerah dan TTG

dalam berbagai

bidang pembangunan

7. Meningkatnya

perlindungan

kesejahteraan sosial

bagi warga kurang

mampu/ miskin,

disabilitas dan

manula sesuai dengan

martabat manusia.

8. Meningkatnya daya

saing dan

produktivitas tenaga

kerja

9. Meningkatnya

perlindungan bagi

perempuan, ibu dan

anak.

10. Meningkatnya

kemampuan daerah

dalam

penanggulangan

kebencanaan

4 Mewujudkan

Keamanan dan

Lingkungan

Kondusif

Penjabaran

dari Cita

Pertama,

Cita Kedua,

dan Cita

Keempat

dari Nawa

Cita

1. Penegakan hukum yang

berkualitas;

2. Pemanfaatan,

pengelolaan, dan

konservasi sumber daya

alam dan lingkungan

hidup yang lesatri dan

berkelanjutan;

1. Peningkatan

penegakan perda,

keamananan dan

ketertiban umum.

2. Peningkatan

kualitas

lingkungan dan

pengelolaan

sumber daya

alam yang efektif

dan

berkelanjutan.

1. Meningkatnya rasio

penegakan perda, dan

menurunnya angka

kriminallitas warga

Kota Denpasar.

2. Meningkatkan

konservasi alam dan

kualitas lingkungan

hidup Kota Denpasar.

63

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Visi Kota Denpasar adalah Denpasar Kreatif Berwawasan Budaya

Dalam Keseimbangan Menuju Keharmonisan dengan 5 Misi yaitu :

1. Penguatan jati diri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan

Bali.

2. Pemberdayaan masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kearifaan lokal.

3. Peningkatan Pelayanan publik melalui tata kelola kepemerintahan yang baik

(good governance) berdasarkan penegakan supremasi hukum (law

enforcement).

4. Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat Kota Denpasar dengan

bertumpu pada ekonomi kerakyatan.



Dalam melaksanakan Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

terpilih, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Kota Denpasar masuk dalam

pelaksanaan misi ke 2 (dua) yaitu “Pemberdayaan masyarakat Kota Denpasar

berlandaskan kearifaan lokal”

5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan


5.1.1 Strategi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota

Denpasar

Strategi merupakan cara/ aturan dan pedoman untuk mencapai tujuan dan

sasaran. Strategi dipakai untuk menjawab permasalahan yang dihadapi. Strategi

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar yaitu:

a. mewujudkan masyarakat mandiri melalui pembangunan perumahan dan

permukiman yang layak terjangkau oleh semua lapisan masyarakat

b. Meningkatkan kualitas kawasan kumuh

c. Meningkatan tata kelola pertanahan

d. Mengembangkan pengelolaan pertamanan serta peningkatan pemeliharaan

64

prasarana, sarana dan utilitas umum

e. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan sumber daya aparatur

5.1.2 Kebijakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota

Denpasar

Kebijakan merupakan pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan

tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam

mencapai tujuan dan sasaran. Adapun kebijakan umum pembangunan sektor

perumahan kawasan, kawasan permukiman dan pertanahan adalah:

a. Meningkatkan kualitas dan mengendalikan perumahan yang layak dalam

lingkungan yang sehat, aman, serasi, produktif berkelanjutan sesuai budaya

setempat.

b. Meningkatkan kualitas kawasan kumuh

c. Meningkatkan penyelesaian tata kelola pertanahan meliputi pemberian

penyelesaian sengketa tanah yang terkait dengan pemerintah daerah Kota

Denpasar

d. Mengembangkan pengelolaan pertamanan dalam rangka meningkatkan

keindahan wajah kota serta meningkatkan pemeliharaan prasarana, sarana dan

utilitas umum

e. Meningkatkan kemampuan aparatur melalui berbagai bentuk pendidikan dan

pelatihan sehingga secara terstruktur didapatkan sumber daya manusia yang

professional dan bertanggung jawab.

Keterkaitan Misi Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021, dengan Misi

RPJPD yang diatur dalam Perda Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 dapat

dijelaskan sebagai berikut:


kebudayaan Bali, sesuai dengan arahan Misi 1 RPJPD yaitu Mewujudkan

Pemberdayaan Lembaga Pakraman, Budaya dan pemahaman Agama adalah

memperkuat jati diri dan karakter kota yang bertaqwa kepada Tuhan Yang

Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar

umat beragama, melaksanakan interaksi antar budaya, mengembangkan modal

sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya Bali sebagai bagian integral dan

65

budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan dalam rangka memantapkan

landasan spiritual, moral, dan etik dalam pembangunan.


lokal, sesuai dengan Misi 2 RPJPD, yaitu Mewujudkan Penguatan Sistem

Ekonomi Kerakyatan dalam menunjang pembangunan yang lebih merata dan

berkedilan adalah meningkatkan pembangunan daerah, mengurangi

kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat,

menanggulangi kemiskinan secara drastis, menyediakan akses yang sarna bagi

masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana

ekonomi, serta menghilangkan diskriminasi dalam berhagai aspek termasuk

gender.

3. Misi 3, yaitu Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola

kepemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan penegakan

supremasi hukum (law enforcement), sesuai dengan Misi 3 RPJPD yaitu

Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) adalah

memperkuat perekonomian berbasis kerakyatan didasarkan pada keunggulan

masing-masing wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun

keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan; mengedepankan

pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan,

pemanfaatan clan penciptaan iptek; pembangunan infrastruktur yang maju;

serta reformasi di bidang hukum dan aparatur negara.


dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan, sesuai dengan Misi 2 RPJPD

yaitu Mewujudkan Penguatan Sistem Ekonomi Kerakyatan dalam menunjang

pembangunan yang lebih merata dan berkedilan.


dan skalanya berdasarkan Tri Hita Karana, sesusi dengan Misi 4 RPJPD, yaitu

Mewujudkan Keamanan dan Lingkungan Kondusifadalah, memantapkan

kondisi keamanan dan ketertiban, dalam rangka menjaga jati diri dan martabat

daerah dalam tatanan internal maupun ekternal (daerah, nasional dan

internasional) sehingga mampu menopang image pencitraan yang baik, hal ini

sangat penting karena Kota Denpasar menyadari sumber pendapatan daerah

dalam menunjang program-program pembangunan sangat tergantung dan

66

pariwisata, sedangkan pariwisata sangat rentan terhadap faktor kemanan,

kondisi ini bisa dibangun secara sinergis dengan seluruh stakeholders (Desa

Pakraman, Poltabes, dunia usaha masyarakat dan pemeritah) dengan

membangun sebuah sitem yang lebih mengedepankan ketepatan dan jaringan

penanganan masalah-masalah keamanan dan ketertiban.

Visi dan Misi Pemerintah Kota Denpasar periode RPJMD Ke -3 ini

selain harus mengacu Visi dan Misi RPJPD Kota Denpasar Tahun 2005-2025

juga harus mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan nasional sebagimana

dituangkan dalam Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi Nawa Cita

yang dimuat dalam RPJMN 2015-2019. Adapun keterkaitan Misi Pemerintah

Kota Denpasar Tahun 2016- 2021 dengan Nawa Cita dapat dijelaskan sebagai

berikut.


kebudayaan Bali, sesuai dengan Cita 7: Mewujudkan kemandirian ekonomi

dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, dan Cita 8

yaitu Melakukan revolusi karakter bangsa.


lokal, sesuai dengan Cita 5 yaitu Meningkatkan kualitas hidup manusia

Indonesia

3. Misi 3, yaitu Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola

kepemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan penegakan

supremasi hukum (law enforcement), sesuai dengan Cita 2 yaitu

Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis,

dan terpercaya, dan Cita 4 yaitu Memperkuat kehadiran negara dalam

melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi,

bermartabat, dan terpercaya.


dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan, sesuai dengan Cita 3 yaitu

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan

desa dalam kerangka negara kesatuan; dan Cita 6 yaitu Meningkatkan

produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional.


dan skalanya berdasarkan Tri Hita Karana sesuai dengan Cita 1 yaitu

67

Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan

memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara, dan Cita 9:

Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI Denpasar Kreatif Berwawasan Budaya Dalam Keseimbangan Menuju Keharmonisan

MISI 1. Penguatan jati diri masyarakat Kota Denpasar

berlandaskan kebudayaan Bali.

2. Pemberdayaan masyakat Kota Denpasar

berlandaskan kearifan lokal.

3. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola kepemerintahan yang baik (good

governance) berdasarkan penegakan supremasi hukum (low enforcement).

4. Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat Kota Denpasar dengan bertumpu

pada ekonomi kerakyatan.



Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Meningkatkan perumahan

yang layak huni

Meningkatnya

perumahan yang

layak huni

Meningkatkan kualitas dan

mengendalikan perumahan

yang layak huni dalam

lingkungan yang sehat, aman,

serasi, produktif berkelanjutan

sesuai budaya setempat

Meningkatkan kualitas dan

mengendalikan perumahan yang

layak huni dalam lingkungan yang

sehat, aman, serasi, produktif

berkelanjutan sesuai budaya

setempat

Mengurangi permukiman

kumuh perkotaan

Mengurangi

permukiman kumuh

perkotaan

- Mewujudkan masyrakat mandiri

melalui pembangunan

perumahan dan permukiman

yang layak terjangkau oleh

semua lapisan masyarakat

- Mengembangkan pengelolaan

pertamanan dalam rangka

meningkatkan keindahan wajah

kota serta meningkatkan

pemeliharaan prasarana, sarana

dan utilitas umum

- Mewujudkan masyrakat mandiri

melalui pembangunan perumahan

dan permukiman yang layak

terjangkau oleh semua lapisan

masyarakat

- Mengembangkan pengelolaan

pertamanan dalam rangka

meningkatkan keindahan wajah

kota serta meningkatkan

pemeliharaan prasarana, sarana dan

utilitas umum

Meningkatkan penyelesaian

tata kelola pertanahan

Meningkatnya

penyelesaian tata

kelola pertanahan

Meningkatkan penyelesaian tata

kelola pertanahan meliputi

pemberian penyelesaian

sengketa tanah yang terkait

dengan pemerintah daerah Kota

Denpasar

Meningkatkan penyelesaian tata

kelola pertanahan meliputi

pemberian penyelesaian sengketa

tanah yang terkait dengan

pemerintah daerah Kota Denpasar

5.2 Strategi Pembangunan Daerah

Strategi pembangunan daerah Kota Denpasar mengacu pada pencapaian

visi dan misi yang telah ditetapkan. Stategi pembangunan tersebut dijalankan

dengan “Padmaksara Langkah Baru Dharmanegara Demi Denpasar”. Aksara

sebagai tanda merujuk pada satu makna yang dipahami sebagai langkah baru

68

dalam rangka menjalankan misi. Padmaksara dimaksudkan sebagai delapan

langkah baru sesuai dengan delapan arah mata angin. Delapan langkah ini

merupakan jalur menuju dimensi kehidupan, baik dalarn rangka perencanaan,

pelaksanaan, pengawasan maupun evaluasi pembangunan. Delapan dimensi

pembangunan yang dimaksud sebagai berikut.

1. Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik (Good Governance)

menuju Kota Cerdas (Smart City).

2. Mengembangkan dan memperkuat kelembagaan pelatihan SDM dan Sistem

Ekonomi Kerakyatan menuju Kota Kompeten.

3. Mewujudkan Penegakan Supremasi Hukum (Law Enforcement) dalam tata

kelola pemerintahan.

4. Menguatkan jati diri masyarakat Denpasar berdasarkan kebudayaan Bali.

5. Mengupayakan potensi Pemerintah Kota Denpasar untuk memberdayakan

masyarakat berlandaskan kearifan lokal menuju Heritage City.

6. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat (welfare society) menuju

kebahagiaan.

7. Membangun partisipasi masyarakat sebagai Agen Perubahan (Agent of

Change) dengan Human Capital dan Social Capital.

8. Mengembangkan Ekonomi Kreatif.

Delapan dimensi pembangunan ini lebih lanjut dijabarkan menjadi tiga

puluh tiga agenda pembangunan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (Good Governance)

Menuju Kota Cerdas (Smart City), meliputi:

a) Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis,

dan terpercaya.

b) Melanjutkan reformasi birokrasi guna meningkatkan kepercayaan publik.

c) Peningkatan potensi sumber- sumber pendapatan daerah.

d) Mewujudkan Denpasar sebagai Kota Cerdas.

2. Megembangkan dan Memperkuat Kelembagaan Pelatihan SDM dan Sistem

Ekonomi Kerakyatan menuju Kota Kompeten, meliputi:

a) Meningkatkan kualitas produksi serta promosi usaha mikro, kecil,

menengah, dan koperasi.

b) Melanjutkan revitalisasi pasar tradisional.

69

c) Meningkatkan kualitas produksi pertanian, peternakan, perikanan, dan

perkebunan.

d) Memperbaiki iklim ketenagakerjaan, antara lain dengan sertifikasi

ketenagakerjaan.

3. Mewujudkan Penegakan Supremasi Hukum (Law Enforcement) Dalam Tata

Kelola Pemerintahan, meliputi:

a) Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP).

b) Melanjutkan kerjasama dengan BPKP dan KPK dalam pencegahan

korupsi.

c) Harmonisasi peraturan perundang-undangan.

d) Mengembangkan kompetensi SDM pemerintahan.

4. Menguatkan Jati Diri Masyarakat Kota Denpasar Berdasarkan Kebudayaan

Bali meliputi:

a) Menguatkan lembaga-lembaga tradisional dalam rangka menjalin

kerjasama dengan pemerintah.

b) Memberdayakan lembaga keamanan tradisional, seperti Pecalang dan

Jaga Bhaya dalam rangka menjaga ketenteraman dan ketertiban

masyarakat.

c) Meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan budaya.

d) Menata ruang kota yang nyaman dan terkendali.

5. Mengupayakan Potensi Pemerintah Kota Denpasar Untuk Memberdayakan

Masyarakat Berlandaskan Kearifan Lokal Menuju Heritage City meliputi:

a) Merancang politik legislasi dan politik anggaran yang berpihak kepada

kepentingan dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

b) Mewujudkan masyarakat berdaulat pada bidang politik, berdikari pada

bidang ekonomi, dan berkepribadian pada bidang kebudayaan melalui

peningkatan kerjasama internasional, Organization of World Heritage

Cities (OWHC).

c) Meningkatkan perbaikan lingkungan dan infrastruktur kota.

6. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Welfare Society) Menuju

Kebahagiaan meliputi:

a) Mewujudkan pelayanan prima berlandaskan Sewaka Dharma.

b) Meningkatkan aksesibilitas, kapasitas, dan kualitas pendidikan.

70

c) Meningkatkan aksesibilitas, kapasitas, dan kualitas kesehatan.

d) Meningkatkan pelayanan bagi penyandang disabilitas.

e) Meningkatkan penanganan kemiskinan secara terpadu.

f) Mengembangkan pariwisata.

g) Meningkatkan daya saing industri, perdagangan, dan iklim investasi.

7. Membangun Partisipasi Masyarakat Sebagai Agen Perubahan (Agent of

Change) dengan Human Capital dan Social Capital meliputi:

a) Membangun Sewaka Yasa Kerti (sistem analisis data dan informasi)

untuk mewujudkan rasa aman, nyaman, tentram, dan damai (Denpasar

Sutrepti).

b) Memberdayakan Sabha Upadesa dalam pembangunan Kota Denpasar.

c) Pemberdayaan sinergitas komunitas unfuk mempercepat program-

program pembangunan.

8. Mengembangkan Ekonomi Kreatif meliputi:

a) Mendorong tumbuhnya Sumber Daya Manusia kreatif melalui

pendekatan kelembagaan pendidikan.

b) Membangun lembaga kreatif (creatif hub).

c) Membuka peluang usaha baru pada bidang ekonomi kreatif.

d) Membangun Yowana Mandala.

5.3 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Sesuai dengan arah kebijakan RPJPD Kota Denpasar Tahun 2005-2025,

untuk periode RPJMD Tahun ke tiga, diarahkan kepada upaya peningkatan

sumber daya manusia dan peningkatan daya saing daerah. Untuk mewujudkan hal

tersebut, Kota Denpasar masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang dihadapi

seperti: kondisi sosial masyarakat saat ini, perubahan-perubahan yang terjadi di

daerah lain, keterbatasan sumber-sumber pembiayaan pembangunan,

pertumbuhan antarsektor yang kurang seimbang, kerusakan sumber daya alam

yang semakin memburuk, sistem perdagangan yang semakin bebas dan terbuka

yang memberikan tingkat persaingan ketat dan keleluasaan untuk melindungi

perekonomian domestik yang semakin terbatas. Pada saat yang bersamaan, kita

juga dihadapkan pada persaingan global yang semakin ketat.

71

Dalam upaya mengatasi tantangan tersebut, Kota Denpasar memiliki

potensi sumberdaya manusia yang dilandasi oleh nilai-nilai budaya agama Hindu

(tenaga, pikiran, waktu, nilai-nilai budaya/adat dan agama Hindu dan moral) dan

sumber daya alam (lahan, hutan, perairan/ laut, keanekaragaman hayati, iklim

tropis). Kedua sumber daya tersebut merupakan keunggulan komparatif

(comparative advantages) sehingga strategi pembangunan Kota Denpasar lima

tahun mendatang adalah peningkatan dan mendayagunakan sumber daya manusia

dan sumber daya alam tersebut yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal.

Upaya peningkatan sumber daya manusia diarahkan guna terwujudnya

pembangunan Kota Denpasar yang berwawasan budaya yang dijiwai agama

Hindu dan dilandasi Tri Hita Karana.

Landasan kebijakan pembangunan Kota Denpasar sesuai dengan Visi

dan Misi yang bertumpu pada tiga pilar utama yaitu: (a) Pemerataan

pembangunan dan hasil-hasilnya, (b) Stabilitas daerah/nasional yang sehat dan

dinamis, (c) Supremasi hukum. Ketiga pilar tersebut saling terkait dan

dikembangkan secara selaras, terpadu, dan saling memperkuat. Kebijakan dasar

dilandasi kebudayaan Bali sebagai landasan segala gerak dan langkah

pembangunan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berwawasan

budaya.

Kebijakan dasar pembangunan Kota Denpasar diarahan kepada 11

(sebelas) kebijakan dasar pembangunan, meliputi:

1. Penguatan pembangunan Agama, Adat, Tradisi, Seni, dan Budaya untuk

membentuk jati diri, harkat, dan martabat masyarakat Kota Denpasar.

2. Pemenuhan kebutuhan dasar rakyat secara mandiri (selfsuffiency) yang

meliputi pangan, sandang, dan papan.

3. Pemenuhan pelayanan dasar rakyat: pendidikan, kesehatan, dan rasa aman.

4. Penguatan pembangunan ekonomi, pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif,

dan industri kerajinan rakyat sesuai dengan potensi wilayah di Kota

Denpasar.

5. Penguatan pembangunan pendidikan yang meliputi perluasan akses, mutu,

dan daya saing pendidikan.

6. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang murah kepada

seluruh rakyat.

72

7. Peningkatan pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, listrik, air bersih,

drainase dan Sanitasi Lingkungan.

8. Membangun keseimbangan antar sektor dan antar wilayah.

9. Mengembangkan dan memberdayakan ekonomi kreatif, industri kerajinan

rakyat dan UMKM berbasis komunitas dan Desa Pakraman.

10. Memperkuat peran Negara/Pemerintah Daerah dalam melindungi,

memfasilitasi, dan memberdayakan perekonomian rakyat kecil.

11. Membangun sinergitas kebijakan antara Kabupaten/Kota di Bali dalam

berbagai sektor

Jika dikaitkan dengan Padmaksara maka Dinas Perumahan, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar mengacu pada Padmaksara no.5

yaitu mengupayakan potensi pemerintah Kota Denpasar untuk memberdayakan

masyarakat berlandaskan kearifan lokal menuju Heritge City.

73

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program

Rencana program dan kegiatan strategis mengacu pada arah kebijakan

umum pembangunan Pemerintah Kota Denpasar. Program dirumuskan untuk

menjawab permasalahan strategis dan isu strategis dalam mencapai tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan. Setiap program dan kegiatan ditetapkan target

capaian pada setiap tahun. Untuk mencapai target tersebut dialokasikan dana

berupa pagu indikatif. Antara target yang telah ditetapkan dengan alokasi dana

merupakan dua hal yang saling terkait satu dengan lainnya.

Untuk menindak lanjuti sesuai rencana pembangunan jangka menengah

(RPJM) Kota Denpasar di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan menetapkan beberapa program yaitu :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4) Program Pengembangan Perumahan

5) Program Lingkungan Sehat

6) Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

7) Program Pengelolaan Areal Pemakaman

8) Program Pengembangan Estetika Kota

9) Program Penataan penguasaan ,pemilikan,penggunaan dan pemanfaatan

tanah

10) Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan.

Indikator kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai

penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana

strategis pemerintah Kota Denpasar, yang dilaksanakan oleh unit kerja / satuan

kerja di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kota Denpasar, disamping indikator kinerja juga sasaran yang telah ditetapkan

memuat informasi tentang Program Kerja, Kegiatan kebijakan dan rencana

capaian kinerjanya.

74

Metode program, kegiatan, indikator dan hasil indikatif, Dinas

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dijabarkan lebih rinci dalam

bentuk, program, kegiatan yang harus di laksanakan dalam kurun waktu lima

tahun yaitu sebagaimana Tabel 6.1 terlampir

Untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan, Kawasan

Permukiman Kota Denpasar dapat dilihat pada Tabel 6.2 terlampir.

75

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Tolak ukur capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang

dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota

Denpasar untuk kurun waktu lima tahun maka ditetapkan indikator kinerja

sebagaimana Tabel 7.1

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan


No. Indikator

Kondisi

Kinerja

pada Awal

Periode

RPJMD

(2015)

Target Capaian SetiapTahun Kondisi

Kinerja

pada Akhir

Periode

RPJMD

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Jumlah rumah layak

huni bagi masyarakat

berpenghasilan

rendah

83 Unit 30 Unit 50 Unit 50 Unit 75 Unit 65 Unit

270 Unit

2 Persentase penurunan

luasan pemukiman

kumuh

184.4059 Ha

1,65% 20% 20% 20% 20%

33,84 Ha

3 Terselesaikannya

hibah bangunan fisik

tepat waktu

100%

100% 100% 100% 100% 100%

100%

4 Rekomendasi

reklame yang dapat

diselesaikan tepat

waktu

- - 100% 100% 100% 100%

100%

5 Indeks persepsi

masyarakat terhadap

taman

N/A

67,72 69,07 70,45 71,86 73,03

73,03

6 Pemenuhan kegiatan

peningkatan peran

serta masyarakat dan

pelestarian

lingkungan

N/A 100% - - - -

70%

7 Tertatanya kawasan

pemakaman di Kota

Denpasar

- 2

Kawasan

1

Kawasan

2

Kawasan

1

Kawasan

1

Kawasan 7 Kawasan

8 Persentasae

tersertifikasinya fasos

dan fasum atas nama

Pemerintah Kota

N/A 100%

100%

100%

100%

100%

100%

76

No. Indikator

Kondisi

Kinerja

pada Awal

Periode

RPJMD

(2015)

Target Capaian SetiapTahun Kondisi

Kinerja

pada Akhir

Periode

RPJMD

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Denpasar

9 Persentase

terlaksananya LC

Margaya

N/A 10%

10% 10% 10% 10% 10%

10 Persentase laporan

konflik yang

terselesaikan

N/A 100%

100%

100%

100%

100%

100%

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 19 20

01. Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Persentase

Pemenuhan

Kebutuhan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

100% 100% 2.640.910 100% 2.205,76 100% 2.271,61 100% 2.339,76 100% 2.409,95 100% 2.482,25 100% 11.709,33

Kegiatan Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Persentase

Terpenuhinya Jasa

Administrasi

Perkantoran

100% 100% 2.640.910 100% 2.205,76 100% 2.271,61 100% 2.339,76 100% 2.409,95 100% 2.482,25 100% 11.709,33

02. Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

Persentase

Pemenuhan

Kebutuhan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

100% 100% 1.365.117 100% 884,14 100% 869,14 100% 956,05 100% 1.051,66 100% 1.156,82 100% 4.917,81

Kegiatan Peningkatan


Aparatur

Persentase

Terpenuhinya Sarana

dan Prasarana

Aparatur 100% 100% 1.365.117 100% 884,14 100% 869,14 100% 956,05 100% 1.051,66 100% 1.156,82 100% 4.917,81

05. Program Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur

Persentase ASN yang

mengikuti bimtekN/A - - 4,35% 44,00 10,87% 240,00 17,39% 264,00 23,91% 290,40 30,43% 319,44 30,43% 1.157,84

Kegiatan Pendidikan

dan Pelatihan Formal

Persentase

Terlaksananya

Aparatur Sipil Negara

Yang mengikuti

Bimbingan Teknis

N/A - 150.000 4,35% 44,00 10,87% 240,00 17,39% 264,00 23,91% 290,40 30,43% 319,44 100,00% 1.157,84

TABEL 6.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

KOTA DENPASAR TAHUN 2016 - 2021

Pagu Indikatif (Juta)

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggungj

awab

Lokasi

kondisi Kinerja Pada Akhir

Periode Renstra Perangkat

daerah

2016 2017 2018 2019 2020 2021Tujuan Sasaran KodeProgram dan

Kegiatan

Indikator kinerja

Tujuan, Sasaran

Program (Outcome)

dan Kegiatan

(Output)

Data

Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 19 20


Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggungj

awab

Lokasi



daerah


Kegiatan

Indikator kinerja

Tujuan, Sasaran

Program (Outcome)

dan Kegiatan

(Output)

Data

Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

Meningkatka

n Perumahan

yang Layak

huni

Meningkatnya

Perumahan

yang Layak

huni

15. Program

Pengembangan

Perumahan

Jumlah rumah layak


berpenghasilan

rendah

83 unit - - 30 unit 2.406,60 50 unit 2.818,57 50 unit 2.903,13 75 unit 2.990,22 65 unit 3.079,93 270 unit 14.198,45

Kegiatan Perbaikan

Rumah Masyarakat

Berpenghasilan

Rendah (MBR)

Jumlah Perbaikan

Rumah Masyarakat

Berpenghasilan

Rendah (MBR)83 unit 21 unit 707.185 30 unit 1.118,60 50 unit 5.183,00 50 unit 5.701,30 75 unit 6.271,43 65 unit 6.898,57 270 unit 25.172,90

Kegiatan Penetapan

Kebijakan, Strategi dan

Program Perumahan

Persentase Perbaikan

Kwalitas Kawasan

Kumuh - - - 8 laporan 426,28 - - - - - - - - 8 laporan 426,28

Dokumen RP3KP di

Kota Denpasar - - - - - - - 1 dokumen 312,92 1 dokumen 344,21 1 dokumen 378,63 3 dokumen 1.035,76

Kegiatan Penyusunan

Norma, Standar,

Pedoman dan Manual

(NSPM) di Kota

Denpasar

Jumlah Dokumen

Norma, Standar,

Pedoman dan Manual

(NSPM) - - - - - 1 dokumen 50,00 1 dokumen 50,00 1 dokumen 50,00 1 dokumen 50,00 4 dokumen 200,00

Koordinasi

penyelenggaraan

pengembangan

perumahan

Jumlah laporan

Koordinasi

Penyelenggaraan

Pengembangan

Perumahan di Kota

Denpasar

- - - - - 1 laporan 65,71 1 laporan 72,28 1 laporan 79,51 3 Laporan 217,49

Kegiatan Sosialisasi

Peraturan Perundang-

Undangan di Bidang

Perumahan

Jumlah masyarakat

yang memahami

Peraturan Perundang -

Undangan tentang

Perumahan

- - - - - 300 orang 31,67 300 orang 34,84 300 orang 38,32 300 orang 42,15 1.200 orang 146,98

Kegiatan Monitoring

Evaluasi dan Pelaporan

Jumlah laporan

pelaksanaan

Monitoring Evaluasi

dan Pelaporan

Perumahan di Kota

Denpasar

- - - - - 1 laporan 20,85 1 laporan 22,94 1 laporan 25,23 1 laporan 27,75 4 laporan 96,76


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 19 20


Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggungj

awab

Lokasi



daerah


Kegiatan

Indikator kinerja

Tujuan, Sasaran

Program (Outcome)

dan Kegiatan

(Output)

Data

Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

Kegiatan Pendataan

Rumah Tidak Layak

Huni ( RTLH )di Kota

Denpasar

Jumlah Dokumen

Rumah Tidak Layak

Huni (RTLH) di Kota

Denpasar - - - 1 dokumen 406,60 1 dokumen 50,00 1 dokumen 50,00 1 dokumen 50,00 1 dokumen 50,00 5 dokumen 606,60

Kegiatan Penyusunan

Norma, Standart,

Prosedur, Kriteria

(NSPK) di Kota

Denpasar

Jumlah dokumen

Penyusunan Norma,

Standart, Prosedur,

Kriteria (NSPK) - - - - - - - - - 1 dokumen 401,75 1 dokumen 441,93 2 dokumen 843,68

Kegiatan Pendataan

Perumahan di Kota

Denpasar

Jumlah Dokumen

Perumahan di Kota

Denpasar - - - - - 4 dokumen 200,00 4 dokumen 200,00 1 dokumen 200,00 1 dokumen 200,00 10 dokumen 800,00

Mengurangi

Permukiman

Kumuh

Perkotaan

Mengurangi

Permukiman

Kumuh

Perkotaan

16. Program Lingkungan

Sehat Perumahan

Persentase

Penurunan Luasan

Permukiman Kumuh184,4059 HA 1,65% 176,12 20% 928,34 20% 956,19 20% 984,88 20% 1.014,42 33,84 Ha 4.059,95

Terselesaikannya

Hibah Bangunan

Fisik Tepat Waktu 100% 100% 100% 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% -

Kegiatan Penataan

Kawasan Kumuh di

Kota Denpasar

Jumlah Tertatanya

Kawasan Permukiman

Kumuh di Kota

Denpasar - - - - - 1 kawasan 580,09 1 kawasan 638,10 1 kawasan 701,91 1 kawasan 772,10 4 kawasan 2.692,20

Rencana Kawasan

Permukiman Kumuh

Perkotaan (RKPKP)

Jumlah Dokumen

Rencana Kawasan

Permukiman Kumuh

Perkotaan (RKPKP) - - - - - - - 1 dokumen 400,00 1 dokumen 440,00 1 dokumen 484,00 3 dokumen 1.324,00


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 19 20


Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggungj

awab

Lokasi



daerah


Kegiatan

Indikator kinerja

Tujuan, Sasaran

Program (Outcome)

dan Kegiatan

(Output)

Data

Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

Pendataan Pemetaan

Kawasan Kumuh di

Kota Denpasar

Jumlah Dokumen

Pendataan Pemetaan

Kawasan Kumuh - - - - - - - 1 dokumen 500,00 - - - - 1 dokumen 500,00

Kegiatan Penetapan

Kebijakan dan Strategi

Penyelenggaraan

Keserasian Kawasan

dan Lingkungan

hunian berimbang

Jumlah Terkendali dan

Tertatanya Sarana dan

Prasarana Lingkungan

Publik di Kota

Denpasar - - - 1 kawasan 970,93 1 kawasan 1.068 1 kawasan 1.174,80 1 kawasan 1.292,28 1 kawasan 1.421,51 5 kawasan 5.927,54

Kegiatan Fasilitasi

Pembangunan

Prasarana dan Sarana

Dasar Permukiman

Berbasis Masyarakat

Terlaksananya

penataan taman yang

berkualitas di Kota

Denpasar - - - 100% 12.140,36 - - - - - - - - -

17. Program

Pemberdayaan

Komunitas

Perumahan

Pemenuhan Kegiatan

Peningkatan Peran

Serta Masyarakat

dan Pelestarian

Lingkungan

N/A - - 100% 238,08 - - - - - - - - 100% 238,08


Peran Serta Masyarakat

dalam Pelestarian

Lingkungan

Perumahan

Perlunya konservasi

tanaman hias, tanaman

penghijauan dan Toga - - - 100% 238,08 - - - - - - - - -

20. Program Pengelolaan

Areal Pemakaman

Tertatanya kawasan

Pemakaman di Kota

Denpasar - - - 2 kawasan 3.672,48 1 kawasan 3.439,80 2 kawasan 3.783,78 1 kawasan 4.162,16 1 kawasan 4.578,37 7 kawasan 19.636,59

Kegiatan Pemeliharaan


Pemakaman

Jumlah Tertatanya

Kawasan Sarana dan

Prasarana Pemakaman - - - 2 kawasan 3.672,48 1 kawasan 3.439,80 2 kawasan 3.783,78 1 kawasan 4.162,16 1 kawasan 4.578,37 7 kawasan 19.636,59


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 19 20


Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggungj

awab

Lokasi



daerah


Kegiatan

Indikator kinerja

Tujuan, Sasaran

Program (Outcome)

dan Kegiatan

(Output)

Data

Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

21. Program

Pengembangan

Estetika Kota

Indeks persepsi

masyarakat terhadap

tamanN/A - - 67,72 13,95 69,07 14,19 70,45 14,50 71,86 14,79 73,03 15,00 73,03 29,19

Jumlah rekomendasi

reklame yang dapat

diselesaikan tepat

waktu - - - - - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% -

Kegiatan Penataan

Taman

Persentase

Terlaksananya

Penataan Taman yang

Berkualitas di Kota

Denpasar

- - - - - 100% 1.773,04 100% 1.950,34 100% 2.145,38 100% 2.359,91 100% 8.228,67


Operasi dan

Pemeliharaan sarana

dan prasarana estetika

kota

Persentase

Terlaksananya

Operasional dan

Pemeliharaan Sarana

dan Prasarana Estetika

Kota

- - - - - 100% 9.061 100% 9.967,65 100% 10.964,41 100% 12.060,85 100% 42.054,40

Kegiatan Pembibitan

Tanaman

Persentase Tersedianya

Bibit Tanaman Dalam

Rangka Peningkatan

Kulitas Taman di Kota

Denpasar- - - - - 100,00% 1.050,00 100% 1.155,00 100% 1.270,50 100% 3.475,50


Operasi dan

Pemeliharaan sarana

dan prasarana Utilitas

Umum

Jumlah Tersusunnya

Laporan Rekomendasi

Reklame di Kota

Denpasar - - - - - 4 laporan 53,46 4 laporan 58,81 4 laporan 64,69 4 laporan 71,16 16 laporan 248,12

Kegiatan Monitoring,

evaluasi dan Pelaporan

Jumlah Laporan

Pengendalian dan

Pengawasan

Pemenfaatan Ruang

Untuk Reklame dan

Utilitas Lainnya

- - - - 4 laporan 46,66 4 laporan 51,33 4 laporan 56,46 4 laporan 62,11 16 laporan 216,56


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 19 20


Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggungj

awab

Lokasi



daerah


Kegiatan

Indikator kinerja

Tujuan, Sasaran

Program (Outcome)

dan Kegiatan

(Output)

Data

Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

Meningkatka

n

penyelesaian

tata kelola

pertanahan

Meningkatnya

penyelesaian

tata kelola

pertanahan

16. Program Penataan,

Penguasaan,

Pemilikan,

Penggunaan dan

Pemanfaatan tanah

Persentase

tersertifikatnya fasos,

fasum atas nama

Pemerintah Kota

DenpasarN/A - - 100% 223,55 100% 760,04 100% 836,04 100% 919,64 100% 1.012,01 100% 3.751,28

Persentase

terlaksananya LC

MargayaN/A - - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 50% -

Kegiatan Penataan

Penguasaan,

Pemilikan, Penggunaan

dan Pemanfaatan

Tanah

Jumlah Sertifikat Hak

Atas Nama Pemerintah

Kota DenpasarN/A - -

10

sertifikat 155,00 10 sertifikat 10 sertifikat - 10 sertifikat - 10 sertifikat - 50 sertifikat 155,00

Kegiatan Penataan

Kawasan Terpadu di

Kecamatan Denpasar

Jumlah pelaksanaan

Sosialisasi Penataan

Kawasan Terpadu di

Kecamatan Denpasar

Barat

N/A - - 2 kali 75,00 8 kali 8 kali - 8 kali - 8 kali - 34 kali 75,00

17. Program Penyelesaian

Konflik-konflik

Pertanahan

Persentase laporan

konflik yang

terselesaikan N/A - - 100% 93,39 100% 154,02 100% 169,42 100% 186,36 100% 205,00 100% 808,19

Kegiatan Fasilitasi

penyelesaian konflik-

konflik pertanahan

Jumlah Laporan

Bidang Tanah Yang

Bermasalah/ Konflik N/A - - 10 laporan 93,39 10 laporan 10 laporan 10 laporan 10 laporan 50 laporan 93,39

Tabel 6.2

Indikator Kinerja Utama (IKU)


Kota Denpasar

No

Kinerja

utama/

tujuan/

sasaran

strategis/

hasil

(Outcome)

Indikator Kinerja

Utama (IKU)

Penjelasan (alasan) formula

Penanggung jawab

1 Meningkatnya

perumahan

yang layak huni

Jumlah rumah layak


berpenghasilan

rendah

Jumlah unit rumah yang ditingkatkan

menjadi rumah layak huni

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman

dan Pertanahan Kota

Denpasar

2 Mengurangi

permukiman

kumuh

perkotaan

Persentase

penurunan luasan

permukiman kumuh

∑ Luasan Kumuh

x 100%

∑ Luasan Kota Denpasar

3 Meningkatnyap

enyelesaian tata

kelola

pertanahan

Persentase laporan

konflik yang

terselesaikan

∑ konflik tertangani

x 100%

∑ Laporan Konflik

Documents

PEMERINTAH KOTA DENPASAR DINAS PERUMAHAN … · Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan, ... kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam ... Undang –