PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO - … filepemerintah kabupaten wonosobo rancangan peraturan daerah kabupaten wonosobo nomor 18 tahun 2007 tentang perusahaan daerah air minum kabupaten

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

NOMOR 18 TAHUN 2007

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

Menimbang :

Mengingat :

a.

b.

c.

1.

2

3

4

5

bahwa untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum

Kabupaten Wonosobo dalam pelayanan kepada masyarakat, perlu

dilakukan penataan kembali organ dan kepegawaian Perusahaan

Daerah Air Minum Kabupaten Wonosobo;

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian

Perusahaan Daerah Air Minum, maka Peraturan Daerah Kabupaten

Wonosobo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 25 Tahun 2001 tentang

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wonosobo sudah tidak

sesuai dengan perkembangan dan keadaan, sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan b, perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten

Wonosobo.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42, Diundangkan Pada

Tanggal 8 Agustus 1950);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962

Nomor 2387);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air



6

7

8

9

10

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4437) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 5

Tahun 2005 tentang Berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-

undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4493);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah



Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo

Nomor A-113/1976 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan

Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

Dan

BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN

WONOSOBO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Daerah adalah Kabupaten Wonosobo;

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah;

Bupati adalah Bupati Wonosobo;

Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM adalah

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo;

Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum

Kabupaten Wonosobo;

Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wonosobo;

Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wonosobo;

Ijasah adalah Surat Tanda Tamat Belajar atau Surat Keterangan Pengganti lain

yang sah secara hukum;

Gaji adalah Gaji Pokok yang dibayarkan kepada Pegawai sesuai dengan

10.

11.

12.

(1)

(2)

peraturan yang berlaku;

Penghasilan adalah Gaji Pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang

diberikan kepada pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi pajak;

Program Pensiun adalah setiap program yang menjanjikan manfaat pensiun bagi

Direksi dan Pegawai.

BAB II

STATUS, NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

PDAM berstatus Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor A-113/1976

tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah

Tingkat II Wonosobo, dan diberi nama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Aji.

Pasal 3

PDAM berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Kabupaten Wonosobo dan

dapat membuka unit-unit pelayanan di Wilayah Kabupaten Wonosobo.

BAB III

SIFAT, TUJUAN DAN BIDANG USAHA

Pasal 4

Sifat usaha PDAM adalah menyelenggarakan pelayanan umum di bidang air

minum.

Pasal 5

Tujuan Usaha PDAM :

a. memberikan pelayanan kebutuhan air minum yang memenuhi syarat-syarat

kesehatan kepada masyarakat;

b. menghimpun dana sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah;

c. menunjang pembangunan daerah dan ekonomi nasional .

pasal 6

Bidang Usaha PDAM :

a. membangun dan menyelenggarakan pelayanan air minum kepada masyarakat

dengan kualitas standar dan jumlah yang cukup secara tertib dan teratur;

b. melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah kabupaten dalam

menyelenggarakan pengaturan dan pengelolaan sumber-sumber air;

c. menyelenggarakan usaha di bidang lain dalam rangka mendukung tercapainya

tujuan usaha PDAM.

BAB IV

M O D A L

Pasal 7

Modal PDAM pada saat berdiri sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Peraturan

Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor A-113/1976 tahun 1976

tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II

Wonosobo.

Permodalan PDAM 100% (seratus per seratus) milik Pemerintah Kabupaten

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Wonosobo.

Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditambah dari

penyisihan anggaran keuangan daerah dan/atau sumber lain yang sah.

Semua alat likuid PDAM disimpan pada Bank Pemerintah.

BAB V

PENGELOLAAN

Pasal 8

PDAM dikelola berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat

dengan tetap memperhatikan fungsi pelayanan umum untuk memberikan

kesejahteraan kepada masyarakat.

BAB VI

PENETAPAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 9

Penetapan penggunaan laba setelah pajak diatur sebagai berikut:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Untuk dana pembangunan daerah……………….

Untuk anggaran belanja daerah………………….

Untuk cadangan umum………………………….

Untuk sosial dan pendidikan…………………….

Untuk jasa produksi……………………………...

Untuk sumbangan dana pensiun dan sokongan…

30%

25%

15%

10%

10%

10%

Dana pembangunan daerah dipergunakan untuk peningkatan pelayanan di bidang

air minum dan pengembangan PDAM.

Penggunaan laba untuk Cadangan Umum dapat dipergunakan untuk keperluan

lain dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

ORGAN PDAM

Bagian Pertama

Umum

Pasal 10

PDAM didukung dengan Organ dan Kepegawaian.

Organ PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Bupati selaku pemilik modal;

b. Dewan Pengawas; dan

c. Direksi.

Bagian Kedua

Direksi

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 11

Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.

Batas usia direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali

berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.

Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali

berumur paling timggi 50 (lima puluh tahun) tahun.

(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60

(enam puluh) tahun.

Pasal 12

Calon Direksi memenuhi persyaratan :

a. warga Negara Indonesia;

b. mempunyai pendidikan minimal Sarjana Strata 1 (S1);

c. mempunyai pengalaman kerja minimal 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal

dari PDAM;

d. mempunyai pengalaman manajerial minimal 15 (lima belas) tahun dan

diutamakan pernah mengelola perusahaan yang dibuktikan dengan surat

keterangan atau referensi dari tempat kerja sebelumnya dengan penilaian

baik;

e. diutamakan pernah mengikuti pelatihan manajemen air minum di dalam

maupun di luar negeri yang terakreditasi dibuktikan dengan sertifikat atau

ijasah;

f. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;

g. bekerja penuh waktu dan berdomisili di Kabupaten Wonosobo;

h. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan

Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau

ke samping termasuk menantu atau ipar;

i. lulus uji kelayakan dan uji kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli atau

lembaga profesional di bidangnya yang ditunjuk oleh Bupati.

Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

Keputusan Bupati.

Pasal 13

Jumlah Direksi paling banyak 3 (tiga) orang dan seorang diantaranya ditetapkan

sebagai Direktur Utama.

Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM.

Masa jabatan Direksi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1

(satu) kali masa jabatan.

Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan apabila

Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan

air minum kepada masyarakat setiap tahun.

Pasal 14

Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni:

a. jabatan struktural maupun fungsional pada instansi/lembaga pemerintah

pusat atau daerah;

b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan Badan Usaha Swasta;

c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM;

d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak

langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 15

Direksi mempunyai tugas :

a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh

kegiatan operasional PDAM;

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

b. membina pegawai;

c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;

d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;

e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (business

plan/corporate plan) yang disahkan oleh Bupati melalui Dewan Pengawas;

f. menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan anggaran tahunan PDAM

yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategis bisnis (business

plan/corporate plan) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas;

g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.

Pasal 16

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf (g) terdiri dari Laporan

Triwulan dan Laporan Tahunan.

Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan

kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.

Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan

keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditanda tangani

bersama Direksi dan Dewan Pengawas, disampaikan kepada Bupati.

Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling

lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM ditutup, untuk

disahkan oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah

diterima.

Direksi menyebarluaskan laporan tahunan melalui media massa paling lambat 15

(lima belas) hari setelah disahkan oleh Bupati.

Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan

tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyebutkan alasannya

secara tertulis.

Pasal 17

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

mempunyai wewenang:

a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan peraturan

kepegawaian PDAM;

b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan

Dewan Pengawas;

c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;

d. mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan;

e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;

f. menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan;

g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan

persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;

h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan

kerjasama dengan pihak lain, dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan

Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM.

Pasal 18

Untuk mendukung pengelolaan PDAM, Direksi dapat diberikan dana

representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah

penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

Paragraf 3

Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 19

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

Apabila sampai dengan berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan

Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk atau

mengangkat Direksi yang lama atau Pejabat Struktural PDAM sebagai

pejabat sementara.

Pengangkatan Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama

6 (enam) bulan.

Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan

pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Pasal 20

Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diberikan uang

jasa yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan ketentuan sebagai berikut:

a. apabila salah satu Direksi ditunjuk menjadi pejabat sementara Direktur ,

maka uang jasa /gaji yang diterima adalah gaji sebagai Direksi;

b. pejabat sementara Direksi yang berasal dari luar PDAM diberikan uang

jasa setinggi-tingginya sebesar 1,5 (satu setengah) kali gaji tertinggi

pegawai PDAM;

c. pejabat sementara Direksi yang berasal dari pegawai PDAM diberikan

uang jasa sebagaimana dimaksud pada huruf (b) setelah dikurangi

penghasilannya sebagai pegawai PDAM.

d. besarnya uang jasa sebagaimana dimaksud pada huruf (b) ditetapkan

sesuai dengan kemampuan PDAM.

Paragraf 4

Penghasilan Direksi

Pasal 21

Penghasilan Direksi terdiri dari Gaji, Tunjangan dan Jasa Produksi.

Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:

a. Direktur Utama menerima gaji maksimal 2,5 (dua setengah) kali gaji

tertinggi pegawai PDAM;

b. Direktur menerima Gaji 90% (sembilan puluh per seratus) dari gaji

Direktur Utama;

c. Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tunjangan

perawatan/kesehatan dan tunjangan lainnya dengan kelipatan 2,5 (dua

setengah) kali tunjangan tertinggi pegawai PDAM;

d. Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap tahun

apabila PDAM memperoleh keuntungan.

Besarnya gaji, tunjangan dan bagian dari jasa produksi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan

pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.

Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Dewan Pengawas, Direksi dan

Pegawai tidak boleh melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari total biaya

berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu.

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

Paragraf 5

Jasa Pengabdian Direksi

Pasal 22

Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang

besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul Dewan Pengawas dan

kemampuan PDAM.

Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir

dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.

Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan

penghasilan bulan terakhir.

Direksi tidak diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) apabila diberhentikan tidak dengan hormat.

Paragraf 6

Cuti Direksi

Pasal 23

Direksi memperoleh hak cuti meliputi:

a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;

b. cuti besar selama 1 (satu) bulan untuk satu kali masa jabatan;

c. cuti menunaikan ibadah haji selama 40 (empat puluh) hari;

d. cuti nikah selama 10 (sepuluh) hari;

e. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan;

f. cuti karena sakit;

g. cuti diluar tanggungan PDAM.

Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap

diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.

Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh

Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Pemberhentian

Pasal 24

Direksi berhenti karena :

a. masa jabatannya berakhir;

b. meninggal dunia.

Direksi diberhentikan karena:

a. permintaan sendiri;

b. reorganisasi;

c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM;

d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan

daerah atau Negara ;

e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun;

f. tidak dapat melaksanakan tugasnya.

Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati .

Pasal 25

Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Bupati atas usulan

Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh

Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 26

Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 24, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh

Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.

Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) sebagai bahan Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi.

Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak

hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang

Dewan Pengawas.

Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan

putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang

bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Bagian Ketiga

Dewan Pengawas

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 27

Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah, profesional

dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Bupati .

Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun .

Pasal 28

Calon anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan :

a. menguasai manajemen PDAM;

b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;

c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan

Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis

lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.

Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang

Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan

keputusan.

Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang

diangkat sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris

merangkap anggota dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

Masa Jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat

diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan .

Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap

pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan

kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 31

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap

pengurusan dan pengelolaan PDAM;

b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati, baik diminta ataupun

tidak guna perbaikan dan pengembangan PDAM, termasuk pengangkatan

Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status

kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain,

serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani Laporan Triwulan dan

Laporan Tahunan;

c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (business

plan/corporate plan) dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM

yang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 32

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

30 mempunyai wewenang :

a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM;

b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi

untuk mendapat pengesahan Bupati;

c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan

PDAM;

d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan

pemberhentian Direksi kepada Bupati.

Pasal 33

Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat

Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.

Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan

paling banyak 2 (dua) orang dan dibebankan pada Anggaran PDAM.

Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM.

Paragraf 3

Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 34

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.

Pasal 35

Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak

45% (empat puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama.

Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling

banyak 40% (empat puluh per seratus) dari gaji Direktur Utama.

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga

puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama

Pasal 36

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh

bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan

Pasal 35.

Pasal 37

Besarnya uang jasa dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 35 dan Pasal 36 ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan

PDAM.

Pasal 38

Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh

Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya

berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan

tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.

Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang

jasa bulan terakhir.

Dewan Pengawas tidak diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) apabila diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 39

Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :

a. masa jabatannya berakhir;

b. meninggal dunia.

Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena :

a. permintaan sendiri;

b. reorganisasi;

c. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;

d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;

e. tidak dapat melaksakan tugasnya;

f. melakukan tindakan yang merugikan PDAM;

g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan

daerah atau negara.

Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 40

Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh Bupati.

Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

Keputusan Bupati.

Pasal 41

Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati

melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk

menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Bupati belum melakukan rapat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.

Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan

Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap

menerima hasil rapat.

Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan

tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan

diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 42

Pegawai diangkat oleh Direksi.

Jumlah Pegawai yang diangkat didasarkan pada kebutuhan dan beban kerja

dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

Pasal 43

Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Calon Pegawai adalah:

a. Warga Negara Indonesia;

b. berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya

35 (tiga puluh lima) tahun;

c. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan

yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu

tindak pidana kejahatan;

d. tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila, Undang-

undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Negara dan Pemerintah;

e. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau

dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri atau pegawai perusahaan milik

pemerintah atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai swasta;

f. memiliki ijasah SLTP, SLTA, Diploma, Sarjana (S1), Magister (S2) atau

Doktor (S3);

g. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang

berwenang;

h. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter;

i. tidak berkedudukan sebagai Calon/Pegawai Negeri atau pegawai perusahaan

lain;

j. bersedia berdomisili di Kabupaten Wonosobo;

k. lulus seleksi calon pegawai;

l. syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Direksi.

Calon Pegawai dapat diangkat menjadi pegawai setelah melalui masa percobaan

paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan

memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.

Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian

meliputi :

a. loyalitas;

b. kecakapan;

c. kesehatan;

d. kerajinan;

e. prestasi kerja;

f. kejujuran.

Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan

(5)

(1)

(2)

(3)

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberhentikan tanpa mendapat uang

pesangon.

Selama menjalani masa percobaan, calon pegawai tidak diperkenankan

menduduki jabatan.

Pasal 44

Untuk mendukung operasional PDAM,Direksi dapat mengangkat tenaga honorer

atau tenaga kontrak sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan PDAM .

Pengangkatan tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan oleh Direksi.

Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

diperkenankan menduduki jabatan.

Pasal 45

Batas usia pensiun pegawai PDAM 56 (lima puluh enam) tahun.

Bagian Kedua

Kepangkatan

Pasal 46

Pangkat dan golongan pegawai ditentukan sebagai berikut:

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.

l.

m.

n.

o.

p.

Pegawai Dasar Muda

Pegawai Dasar MudaTk I

Pegawai Dasar

Pegawai Dasar Tk I

Pelaksana Muda

Pelaksana Muda Tk I

Pelaksana

Pelaksana Tk I

Staf Muda

Staf Muda Tk I

Staf

Staf Tk I

Staf Madya

Staf Madya Tk I

Staf Utama Madya

Staf Utama

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Golongan A ruang 1

Golongan A ruang 2

Golongan A ruang 3

Golongan A ruang 4

Golongan B ruang 1

Golongan B ruang 2

Golongan B ruang 3

Golongan B ruang 4

Golongan C ruang 1

Golongan C ruang 2

Golongan C ruang 3

Golongan C ruang 4

Golongan D ruang 1

Golongan D ruang 2

Golongan D ruang 3

Golongan D ruang 4

Bagian Ketiga

Pengangkatan Pertama

Pasal 47

Calon pegawai yang diangkat menjadi pegawai diberikan pangkat sebagi

berikut:

a. Pegawai Dasar, golongan ruang A/3 bagi yang pada saat melamar

pekerjaan serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan ijasah SLTP

atau yang setingkat:

b. Pelaksana Muda, golongan ruang B/1 bagi yang pada saat melamar

pekerjaan serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan ijasah SLTA,

Diploma I atau yang setingkat;

c. Pelaksana Muda Tk I, golongan ruang B/2 bagi yang pada saat melamar

pekerjaan serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan ijasah

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Diploma II;

d. Pelaksana, golongan ruang B/3 bagi yang pada saat melamar pekerjaan

serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan ijasah Sarjana Muda,

Akademi, atau Diploma III;

e. Staf Muda, golongan ruang C/1 bagi yang pada saat melamar pekerjaan

serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan ijasah Sarjana (S1) atau

Diploma IV;

f. Staf Muda Tk I, golongan ruang C/2 bagi yang pada saat melamar

pekerjaan serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan ijasah

Magister (S2), atau ijasah lain yang setara;

g. Staf, golongan ruang C/3 bagi yang pada saat melamar pekerjaan

serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan ijasah Doktor (S3).

Bagian Keempat

Kenaikan Pangkat

Pasal 48

Kenaikan Pangkat diberikan kepada pegawai yang telah memenuhi syarat-

syarat yang ditentukan.

Pasal 49

Kenaikan Pangkat Pegawai ditentukan pada tanggal 1 April dan tanggal 1

Oktober setiap tahunnya.

Kenaikan Pangkat Pegawai terdiri dari:

a. kenaikan pangkat reguler;

b. kenaikan pangkat pilihan;

c. kenaikan pangkat anumerta;

d. kenaikan pangkat pengabdian.

Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan

Keputusan Direksi.

Pasal 50

Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada pegawai setingkat lebih tinggi

apabila:

a. sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang

dimilikinya;

b. penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya memiliki nilai rata-rata baik

dalam 2(dua) tahun terakhir;

c. tidak melampaui pangkat atasan langsung.

Kenaikan pangkat reguler yang dapat dicapai oleh seorang pegawai setinggi-

tingginya adalah sebagai berikut:

a. Pelaksana Muda, golongan ruang B/1 bagi yang memiliki ijasah Sekolah

Dasar;

b. Pelaksana Muda Tk I, golongan ruang B/3 bagi yang memiliki ijasah

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;

c. Staf Muda, golongan ruang C/2 bagi yang memiliki ijasah Sekolah

Lanjutan Tingkat Atas, Ijasah Diploma I, atau ijasah Diploma II;

d. Staf dasar Tk I, golongan ruang C/3 bagi yang memiliki Ijasah Diploma

III, Ijasah Sarjana Muda atau Ijasah Akademi;

e. Staf Tk I, golongan ruang C/4 bagi yang memiliki ijasah Sarjana (S1)

atau ijasah Diploma IV;

f. Staf Madya, golongan ruang D/1 bagi yang memiliki Ijasah Magister

(S2) atau Ijasah lain yang setara;

g. Staf Madya Tk 1, golongan ruang D/2 bagi yang memiliki Ijasah Doktor

(S3).

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

Pasal 51

Kenaikan pangkat pilihan bagi pegawai yang menduduki jabatan diberikan

dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang

bersangkutan.

Pegawai yang menduduki jabatan dan pangkatnya masih satu tingkat di

bawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu, dapat

dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila :

a. telah 1 (satu) tahun dalam pangkat yang dimilikinya;

b. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan yang

didudukinya;

c. penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya memiliki nilai rata-rata baik

dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pegawai yang menduduki jabatan dan pangkatnya telah mencapai pangkat

tertinggi dalam jenjang pangkat yang telah ditentukan untuk jabatan yang

bersangkutan, dapat diberikan kenaikan pangkat reguler setingkat lebih tinggi

sesuai dengan pendidikan yang dimiliki.

Pasal 52

Kenaikan pangkat pilihan bagi pegawai yang memperoleh surat tanda tamat

belajar atau ijasah, dapat diberikan apabila :

a. diangkat dalam jabatan atau diberikan tugas yang memerlukan

pengetahuan atau keahlian yang sesuai dengan ijasah yang diperoleh;

b. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;

c. penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya memiliki nilai rata-rata baik

dalam 1 (satu) tahun terakhir;

d. telah lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat.

Pengaturan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

Keputusan Direksi.

Pasal 53

Kenaikan pangkat pilihan bagi pegawai yang menunjukkan prestasi kerja

luar biasa baiknya atau Pegawai yang menemukan penemuan baru yang

bermanfaat bagi PDAM, dapat diberikan tanpa terikat pada jenjang pangkat

dan ketentuan ujian dinas kenaikan pangkat.

Pasal 54

Pegawai yang sedang melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya

menduduki jabatan, dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali lebih tinggi

apabila:

a. sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir;


dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam

batas jenjang pangkat yang ditentukan dalam jabatan yang terakhir

didudukinya.

Pengaturan kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 55

Kenaikan pangkat pilihan bagi pegawai yang telah selesai mengikuti dan

lulus tugas belajar dapat diberikan apabila:

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

a. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir ;


dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Pengaturan kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)


Pasal 56

Pegawai yang meninggal dunia atau akan diberhentikan dengan hormat

dengan hak pensiun karena mencapai batas usia pensiun, diberikan kenaikan

pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi apabila:

a. memiliki masa kerja sebagai pegawai selama:

1. sekurang-kurang 10 (sepuluh) tahun secara terus menerus dan

sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;

2. sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun secara terus menerus dan

sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;

3. sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun secara terus menerus dan

sekurang-kurangnya telah 1 (satu) bulan dalam pangkat terakhir.


dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 57

Kenaikan pangkat anumerta diberikan kepada pegawai yang meninggal dunia

pada saat melakukan tugas, setingkat lebih tinggi dari pangkat terakhir.

Bagian Kelima

Pengangkatan Dalam Jabatan

Pasal 58

Tingkat jabatan tertinggi sampai dengan terendah dibawah Direksi dan

jenjang pangkat untuk tiap-tiap tingkat jabatan, adalah sebagai berikut:

a. Jabatan Tingkat 1 dimulai dari pangkat Staf, golongan ruang C/3

sampai dengan Staf Tingkat I, golongan ruang C/4;

b. Jabatan Tingkat 2 dimulai dari pangkat Staf Muda Tingkat I, golongan

ruang C/2 sampai dengan Staf, golongan ruang C/3;

c. Jabatan Tingkat 3 dimulai dari pangkat Staf Muda, golongan ruang C/1

sampai dengan Staf Muda Tingkat I, golongan ruang C/2;

d. Jabatan Tingkat 4 dimulai dari pangkat Pelaksana Tingkat I, golongan

ruang B/4 sampai dengan Staf Muda, golongan ruang C/1.

Pasal 59

Pegawai yang mempunyai kemampuan dan profesional di bidangnya, dapat

diangkat untuk menduduki jabatan tertentu.

Pengangkatan pegawai dalam suatu jabatan dilaksanakan dengan

memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dengan

tetap memperhatikan kemampuan PDAM.

Untuk melaksanakan penilaian atas kemampuan pegawai, Direksi

membentuk Tim Pertimbangan Jabatan (TPJ).

Pasal 60

Untuk daya guna dan hasil guna, Direksi dapat mengangkat pejabat Teknis

Khusus di bawah Direksi.

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

Pejabat Teknis Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih

lanjut dengan Keputusan Direksi.

Bagian Keenam

Penghasilan dan Cuti

Pasal 61

Penghasilan pegawai PDAM terdiri dari gaji, tunjangan dan jasa produksi.

Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan Pangkat,

Golongan dan Ruang Gaji.

Penyusunan skala gaji pegawai mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji

Pegawai Negeri Sipil yang pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Direksi

dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan PDAM.

Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Tunjangan keluarga;

b. Tunjangan jabatan;

c. Tunjangan pelaksana;

d. Tunjangan keahlian;

e. Tunjangan perumahan;

f. Tunjangan transportasi;

g. Tunjangan kesehatan;

h. Tunjangan pangan.

Jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

ditetapkan dengan Keputusan Direksi sesuai kemampuan PDAM.

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, pegawai PDAM diberikan

bagian dari jasa produksi yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan

Direksi.

Pasal 62

Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi

10% (sepuluh per seratus) dari gaji pokok.

Tunjangan istri/suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku

bagi istri dan suami yang menjadi pegawai PDAM

Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu)

tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum menikah, diberikan

tunjangan anak sebesar 5% (lima per seratus) dari gaji pokok untuk setiap

anak.

Tunjangan anak sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat diperpanjang sampai

umur 25 (dua puluh lima) tahun, apabila anak dimaksud masih

sekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari

sekolah/perguruan tinggi.

Tunjangan anak sebagaimana dimaksud ayat (3) diberikan untuk paling

banyak 2 (dua) orang anak.

Apabila istri dan suami menjadi pegawai PDAM, maka tunjangan anak

diikutkan pada salah satu.

Pasal 63

Calon pegawai dalam masa percobaan diberikan gaji sebesar 80% (delapan

puluh per seratus) dari gaji pokok pegawai.

Selain gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon pegawai dapat

diberikan tunjangan-tunjangan yang jenis dan besarnya ditetapkan dengan

Keputusan Direksi.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

Pasal 64

Pegawai membayar pajak penghasilan atas beban PDAM.

Pasal 65

Pegawai memperoleh hak cuti sebagai berikut:

a. cuti tahunan ;

b. cuti besar;

c. cuti karena alasan penting;

d. cuti menunaikan ibadah haji;

e. cuti nikah;

f. cuti hamil/bersalin;

g. cuti karena sakit;

h. cuti di luar tanggungan PDAM.

Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap

diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti diluar tanggungan PDAM.

Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

Keputusan Direksi.

Pasal 66

Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha

PDAM atau iuran pegawai yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi

Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

didasarkan atas perhitungan gaji.

Pasal 67

Sumbangan kematian, bencana alam dan kecelakaan, diberikan sesuai

ketentuan yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan

mempertimbangkan kemampuan PDAM.

Pasal 68

Pegawai yang memenuhi syarat-syarat kecakapan, kerajinan dan

pengabdian/ketaatan dalam melaksanakan kewajiban di PDAM, diberikan

kenaikan gaji berkala.

Kenaikan gaji berkala diberikan 2 ( dua ) tahun sekali jika memenuhi syarat-

syarat sebagai berikut :

a. hasil penilaian prestasi kerja rata-rata baik tanpa nilai kurang dalam

tahun terakhir;

b. masih dalam batas kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji

berkala.

Apabila penilaian prestasi kerja pegawai belum memenuhi persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 2 ) huruf a, maka kenaikan gaji berkala

ditunda untuk paling lama 1 ( satu ) tahun.

Apabila sampai dengan batas waktu penundaan, pegawai yang bersangkutan

belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) huruf a,

maka kenaikan gaji berkala ditunda untuk paling lama 1 ( satu ) tahun setiap

kali penundaan.

Bagian Ketujuh

Pembinaan Pegawai

Pasal 69

Pembinaan pegawai diarahkan untuk menjamin kelancaran tugas PDAM

(2)

(1)

(2)

secara berdaya guna dan berhasil guna.

Pembinaan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ( satu ) dilaksanakan

berdasarkan prestasi kerja dan sistem karier

Pasal 70

Kebijakan pembinaan pegawai PDAM secara menyeluruh menjadi tanggung

jawab Bupati yang pelaksanaannya dilakukan oleh Direksi.

Bagian Kedelapan

Kewajiban dan Larangan

Pasal 71

Setiap pegawai wajib :

a. mendukung dan membela serta mengamalkan ideologi negara

berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

b. mendahulukan kepentingan PDAM diatas kepentingan pribadi atau

golongan

c. mematuhi/mentaati segala peraturan PDAM

d. memegang teguh rahasia PDAM dan rahasia jabatan

e. mengangkat sumpah pegawai dan atau sumpah jabatan sesuai dengan

peraturan

f. mematuhi/mentaati semua peraturan perundang-undangan kepegawaian

yang berlaku.

Pasal 72

Setiap pegawai dilarang :

a. melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung atau tidak langsung dapat

merugikan kepentingan PDAM dan atau Negara;

b. menggunakan kedudukannya sebagai pegawai PDAM untuk

memberikan keuntungan diri sendiri atau orang lain baik langsung atau

tidak langsung yang dapat merugikan PDAM;

c. melakukan hal-hal yang dapat mencemarkan nama baik PDAM dan atau

Negara;

d. memberikan keterangan tertulis maupun lisan tentang PDAM kepada

pihak lain diluar wewenangnya tanpa ijin tertulis dari Direksi.

Bagian Kesembilan

Hukuman Disiplin

Pasal 73

Pegawai PDAM dapat dikenakan hukuman disiplin karena melanggar

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72.

Jenis hukuman yang dapat dikenakan kepada pegawai terdiri dari :

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis;

c. penundaan kenaikan gaji berkala;

d. penundaan kenaikan pangkat;

e. penurunan pangkat;

f. penurunan jabatan;

g. pembebasan jabatan;

h. pemberhentian sementara;

i. pemberhentian dengan hormat;

j. pemberhentian tidak dengan hormat.

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 )


Bagian Kesepuluh

Pemberhentian

Pasal 74

Pegawai berhenti karena :

a. mencapai usia pensiun;

b. meninggal dunia;

c. permintaan sendiri;

d. tidak dapat melaksanakan tugas;

e. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;

f. reorganisasi;

g. merangkap menjadi Pegawai Negeri atau perusahaan lain;

h. melanggar sumpah/janji pegawai da atau sumpah/janji jabatan

i. merugikan PDAM

j. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang

telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak

pidana kejahatan.

Pasal 75

Pemberhentian dengan hormat pegawai, karena :

a. mencapai usia pensiun;

b. meninggal dunia;

c. permintaan sendiri;

d. tidak dapat melaksanakan tugas;

e. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;

f. merangkap menjadi Pegawai Negeri atau perusahaan lain;

g. reorganisasi.

Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) mendapat hak pensiun, jaminan hari tua dan pesangon yang besarnya

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c, pemberhentiaannya ditetapkan 1 (satu) bulan sejak

diterimanya permohonan berhenti.

Pasal 76

Pemberhentian tidak dengan hormat pegawai, karena :

a. melanggar sumpah/janji pegawai dan atau sumpah/janji jabatan;

b. merugikan PDAM;

c. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang

telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak

pidana kejahatan.

Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direksi.

Pasal 77

Pegawai diberhentikan sementara apabila diduga telah melanggar ketentuan

larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dan/atau melakukan tindak

pidana kejahatan.

Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

atas dugaan tindak pidana kejahatan yang dilakukan.

Pasal 78

Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal

77 mulai bulan berikutnya diberikan penghasilan sebesar 50% (lima puluh

per seratus) dari gaji.

Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus

dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa

penghasilan yang belum diterimakan.

Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terbukti bersalah, Direksi memberhentikan tidak dengan

hormat.

Bagian Kesebelas

Penghargaan dan Tanda Jasa

Pasal 79

Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa

kerja secara terus menerus selama 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun yang

besarnya disesuaikan dengan kemampuan PDAM.

Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan

prestasi kerja luar biasa dalam pengembangan PDAM.

Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

BAB IX

DANA PENSIUN

Pasal 80

Direksi dan Pegawai PDAM wajib diikutsertakan pada program dana

pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)

dan/atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

Penyelenggarakan program dana pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi

Direksi dan Pegawai PDAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Anggaran program pensiun Direksi dan Pegawai bersumber dari:

a. anggaran PDAM;

b. sumbangan dana pensiun;

c. iuran Direksi dan Pegawai;

d. sumber-sumber lain yang sah.

BAB X

PEMERIKSAAN

Pasal 81

Dengan tidak mengurangi hak instansi atasan dan Dewan Pengawas yang

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bupati dapat

menunjuk Dewan Pengawas finansiil/materiil untuk melakukan pemeriksaan

atas pengurusan dan pembinaan PDAM serta pertanggungjawaban dan

hasilnya disampaikan kepada Bupati.

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setahun sekali

atau sesuai dengan kebutuhan.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

BAB XI

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 82

Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai PDAM yang karena melakukan

tindakan melawan hukum atau melalaikan tugas dan kewajibannya yang

dibebankan kepada mereka secara langsung maupun tidak langsung telah

menimbulkan kerugian bagi PDAM, diwajibkan mengganti kerugian tersebut

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

TARIP AIR MINUM

Pasal 83

Tarip air minum PDAM ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Direksi

setelah disetujui oleh Dewan Pengawas.

Perhitungan dan penetapan tarip air minum didasarkan pada prinsip-prinsip

dispasi:

a. keterjangkauan dan keadilan;

b. mutu pelayanan;

c. pemulihan biaya;

d. efisiensi pemakaian air;

e. transparansi dan akuntabilitas;

f. perlindungan air baku dan pelestarian lingkungan

Penetapan tarip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat ditinjau

setiap 2 (dua) tahun sekali.

BAB XIII

ASOSIASI

Pasal 84

PDAM wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh

Indonesia (PERPAMSI).

PDAM dapat memanfaatkan PERPAMSI sebagai asosiasi yang

menjembatani kegiatan kerja sama antar PDAM dalam dan luar negeri dan

berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah.

BAB XIV

PEMBUBARAN PDAM

Pasal 85

Pembubaran PDAM dan penunjukan panitia likuidasi ditetapkan dengan

Peraturan Daerah.

Semua kekayaan PDAM setelah diadakan likuidasi dibagi menurut nilai

nominal pinjaman.

Likuidatur dalam menjalankan tugas kewajibannya bertanggung jawab

kepada Bupati.

Dalam hal likuidasi, Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab atas kerugian

yang diderita oleh pihak ketiga, apabila kerugian itu disebabkan karena

neraca dan perhitungan rugi laba yang telah disahkan tidak menggambarkan

keadaan yang sebenarnya

(1)

(2)

.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 86

Pembinaan umum dan pengawasan PDAM dilakukan oleh Bupati.

Pasal 87

Apabila Direksi dinilai tidak mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan air

minum kepada masyarakat, Bupati dapat mengganti Direksi.

Pasal 88

Direksi yang akan melakukan perjalanan dinas ke luar propinsi dan atau

keluar negeri harus mendapat ijin dari Bupati.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 89

Direksi yang pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku telah menduduki

jabatan, tetap menjalankan tugasnya sampai masa jabatannya berakhir.

Anggota Dewan Pengawas/Badan Pengawas yang pada saat Peraturan

Daerah ini mulai berlaku telah menduduki jabatan, tetap menjalankan

tugasnya sampai masa jabatannya berakhir.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 90

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

a. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 25 tahun 2001 tentang

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wonosobo sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 tahun

2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo

Nomor 25 tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten

Wonosobo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

b. Personal, pembiayaan, perlengkapan dan dokumen yang berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor A-

113/1976 tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum

Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo, tetap sah dan diakui menjadi

aset PDAM.

Pasal 91

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai

pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 92

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo

pada tanggal 2007

BUPATI WONOSOBO

H.A. KHOLIQ ARIF

Diundangkan di Wonosobo

pada tanggal 2007

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN WONOSOBO

JOKO PURNOMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2007 NOMOR

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

NOMOR TAHUN 2007

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN WONOSOBO

I. U M U M

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wonosobo merupakan satu-satunya

perusahaan daerah yang bergerak dalam penyediaan air minum untuk kebutuhan

masyarakat. Dengan semakin meningkatnya pembangunan di daerah, maka kebutuhan air

minum setiap hari terus meningkat. Untuk melayani kebutuhan air minum tersebut,

PDAM dituntut untuk mampu meberikan dan meningkatkan pelayanannya kepada

masyarakat.

Untuk lebih meningkatkan kinerja perusahaan agar dapat lebih mengarah kepada

terwujudnya usaha pengembangan sebagai perusahaan, dengan demikian agar terjamin

kelangsungan hidupnya dan benar-benar menjadi perusahaan daerah yang mampu

mandiri dalam usahanya meberikan jasa kepada masyarakat, menyelenggarakan

kemanfaatan umum serta membina dan memupuk pendapatan baik untuk perusahaan

sendiri maupun sebagai sumber tambahan keuangan pemerintah daerah.

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas serta peningkatan efisiensi dan

efektivitas perusahaan serta untuk menjamin terselenggaranya kegiatan perusahaan atas

dasar prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat, maka perlu diatur kembali

ketentuan- ketentuan yang mengatur organ dan kepegawaian Perusahaan Daerah Air

Minum Kabupaten Wonosobo sesuai dengan :

a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan

Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.

b. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pedoman

Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum.

Dengan kebutuhan dan perkembangan tersebut, maka Kepengurusan

dan

Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

Wonosobo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perubahan Atasa Peraturan Daerah Kabupaten

Wonosobo Nomor 25 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten

Wonosobo, untuk saat ini sudah tidak sesuai lagi dan perlu diatur kembali untuk lebih

meningkatkan kinerja perusahaan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : ayat (1) s/d ayat (11): Cukup Jelas

ayat (12) :

yang dimaksud program pensiun adalah s etiap program

yang

memberikan kepastian berlangsungnya

penerimaan/penghasilan

bagi pegawai dan keluarganya di hari tua atau setelah purna tugas.

Pasal 2 : Cukup Jelas




Pasal 6 : huruf a dan b: Cukup Jelas

huruf c :

yang dimaksud dengan usaha di bidang lain adalah

usaha

yang dijalankan harus menghasilkan keuntungan

Pasal 7 : ayat (1) :

Modal Pemerintah Daerah : Rp 641.302.995,-

Jumlah tersebut merupakan Saldo Modal Pemda per 31 Desember

1997 yang terdiri dari :

Saldo awal penyertaan Modal Pemda berdasarkan Perda

Nomor A-113/1976 tahun 1976 sebesar Rp 135.588.076,-

Pengalihan status modal Pemerintah Pusat menjadi modal

Pemda berdasarkan Berita Acara Penghibahan Nomor

85/BA/No.II/97 tanggal 5 Juni 1997 sebesar Rp 505.714.919,-

Jumlah Rp 641.302.995,-

Rincian dari pengalihan status modal tersebut diatas sebagai

berikut: 1 2 3 4 5 6

Aktiva tetap IKK Watumalang Aktiva non operasional IKK Kertek Sarana penyediaan air bersih IKK Garung Inventaris dan sepeda motor IKK Garung Meter air diameter 0,5 inchi 250 unit Sarana air bersih Desa Sukoharjo

Jumlah

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

Rp

153.812.000,- 38.482.000,-

202.204.783,- 6.201.136,- 8.750.000,-

96.265.000,-

505.714.919,-

Jumlah Nominal Modal PDAM tercantum pada laporan

Neraca

berdasarkan pemeriksaan tahunan oleh akuntan yang ditunjuk

oleh

Pemerintah Kabupaten.

ayat (2) ayat (3) dan ayat (4): Cukup Jelas


Pasal 9 :

Penggunaan laba yang dimaksud adalah:

1. Dana pembangunan Daerah dipergunakan untuk meningkatkan pelayanan di

bidang air minum dan pengembangan PDAM

2. Anggaran belanja daerah disetorkan melalui Kas Daerah

3. Cadangan umum dapat dipergunakan untuk keperluan lain yang

penggunaannya diatur dengan Keputusan Bupati

4. Dana sosial dan pendidikan dipergunakan untuk membantu masyarakat yang

telah berjasa kepada PDAM dan untuk meningkatkan pendidikan pegawai

PDAM sesuai dengan kebutuhan di bidangnya.

5. Jasa Produksi dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai

6. Sumbangan dana pensiun dimaksud adalah untuk menambah iuran guna

meningkatkan kesejahteraan pegawai setelah purna tugas.

Pasal 10: Cukup Jelas


Pasal 12: ayat (1) huruf a dan huruf b : Cukup Jelas

ayat (1) huruf c dan huruf d:

1. yang dimaksud dengan mempunyai pengalaman dalam

pengelolaan perusahaan adalah calon Direksi sudah atau

pernah menduduki jabatan unsur pimpinan di perusahaan atau

badan usaha lain.

2. apabila ada lowongan Direksi, Dewan Pengawas

menginventarisir Pegawai PDAM yang memenuhi syarat

untuk dicalonkan menjadi Direksi.

3. apabila Pegawai PDAM tidak ada yang memenuhi persyaratan

untuk dicalonkan menjadi Direksi, Dewan Pengawas segera

mencari tenaga dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan dari

masyarakat yang memenuhi persyaratan melalui iklan untuk

dicalonkan menjadi Direksi.

4. khusus tenaga dari PNS terlebih dahulu menyatakan

kesediaannya untuk mengundurkan diri sebagai PNS.

ayat (1) huruf e dan huruf f : Cukup Jelas

ayat (1) huruf g :

Mengingat tugas PDAM cukup berat dan vital dalam

melayani

masyarakat akan kebutuhan air minum serta dibutuhkan

sepanjang

waktu, maka kebijakan seorang Direksi sangat dibutuhkan

untuk

memutuskan hal-hal teknis yang bersifat darurat.

ayat (1) huruf h dan huruf i : Cukup Jelas

Pasal 13: ayat (1) :

Pengaturan jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah

pelanggan

Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor

2 tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan

Daerah

Air Minum. Dalam Pasal 5 menyebutkan:

a. Satu orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan

30.000.

b. Paling banyak Tiga orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari

30.001 sampai dengan 100.000.

c. Paling banyak Empat orang Direksi untuk jumlah pelanggan

diatas 100.000.

ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) : Cukup Jelas

Pasal 14: ayat (1) : Cukup Jelas

ayat (2) :

Yang dimaksud kepentingan pribadi adalah setiap kegiatan

yang

dapat memberikan keuntungan materiil maupun non materiil

baik

secara terang-terangan maupun secara terselubung,

termasuk

keluarga, kroni dan kelompok yang berimbas kepada kebijakan

yang

dikeluarkan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15: huruf a huruf b huruf c dan huruf d : Cukup Jelas

huruf e :

Yang dimaksud dengan Rencana Strategis Bisnis adalah

rencana

yang mencakup rumusan mengenai tujuan dan sasaran yang

hendak

dicapai perusahaan dalam jangka waktu 5 tahun

mendatang

(corporate plan)

huruf f :

yang dimaksud Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan

adalah

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang

merupakan

Penjabaran dari Corporate Plan dan dibuat setiap tahun pada 3

bulan

sebelum tutup buku.

huruf g : Cukup Jelas

Pasal 16: ayat (1) dan ayat (2) : Cukup Jelas

ayat (3) :

yang dimaksud dengan laporan tahunan yang telah di audit

adalah

laporan keuangan dan laporan kinerja yang dilaksanakan

oleh

auditor independen, seperti : Badan Pengawasan Keuangan

Dan

Pembangunan (BPKP) atau oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)

dan

atau oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dilaksanakan

setiap tahun setelah tutup buku





Yang dimaksud dalam proses penyelesaian adalah bahwa untuk

menyeleksi calon Direksi membutuhkan waktu dan persiapan yang

matang sesuai dengan prosedur yang ada sehingga dimungkinkan

ada kekosongan jabatan Direksi.

Untuk menghindari menghindari kekosongan Direksi, Bupati dapat

menunjuk atau mengangkat pejabat sementara dari Direksi yang

telah ada atau menunjuk/mengangkat pejabat Struktural Tingkat I

dari pegawai PDAM.

Ayat (2) :

Yang dimaksud pejabat sementara adalah pejabat yang

ditunjuk/diangkat untuk mengampu tugas-tugas rutin agar berjalan

sebagaimana mestinya dan tidak diperkenankan mengambil

kebijakan strategis.

Ayat (3) dan ayat (4) : Cukup Jelas

Pasal 20: huruf a :

Anggota Direksi yang diangkat menjadi pejabat sementara Direktur

tidak diberikan uang jasa, karena yang bersangkutan telah

menerima gaji dari jabatannya sebagai Direksi.

huruf b,huruf c dan huruf d: Cukup Jelas


ayat (2)

huruf a dan huruf b : Cukup Jelas

huruf c :

Jenis dan besarnya tunjangan untuk Direksi disesuaikan dengan

jenis dan tunjangan yang berlaku untuk Pejabat Tingkat 1 dikalikan

2,5 (dua setengah) dari tunjangan tertinggi.

huruf d : Cukup Jelas

ayat (3) dan ayat (4) : Cukup Jelas







1. yang dimaksud dengan unsur pejabat daerah adalah pejabat

yang tugas dan fungsinya membina perusahaan daerah.

2. yang dimaksud dengan profesional adalah perorangan yang

memiliki keahlian dan keterampilan mengelola perusahaan

termasuk mantan Direksi PDAM.

3. yang dimaksud dengan masyarakat konsumen adalah tokoh

masyarakat konsumen yang mengetahui manajemen

perusahaan dan mampu menjembatani antara PDAM dengan

masyarakat pelanggan air minum.

ayat (2) : Cukup Jelas


Pasal 29:

ayat (1) :

a. jumlah Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang

untuk jumlah pelanggan 30.000.

b. jumlah Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang

untuk jumlah pelanggan diatas 30.000.





Pasal 33: ayat (1): Cukup Jelas

ayat (2) : anggota sekretariat Dewan Pengawas terdiri :

1. Satu orang dari Pegwai PDAM

2. Satu orang dari Pegawai Pemerintah Daerah yang membidangi

Perusahaan Daerah.

ayat (3) : Cukup Jerlas










ayat (2) :

Yang dimaksud dengan kebutuhan dan beban kerja adalah bahwa

jumlah pegawai diarahkan untuk lebih efisien dan lebih efektif

dengan Rasio 1.000. pelanggan untuk 5 orang pegawai.


ayat (2) :

Masa percobaan dihitung sejak yang bersangkutan diangkat

sebagai

Calon Pegawai.



ayat (2) :

Upah tenaga kontrak/honorer ditetapkan oleh Direksi

dengan

berpedoman pada Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang

berlaku

dan/atau sesuai dengan kemampuan PDAM.

Ayat (3) : Cukup Jelas



Pasal 47: huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e: Cukup Jelas

huruf f :

Yang dimaksud dengan ijasah lain yang setara adalah ijasah

yang

dikeluarkan oleh perguruan tinggi yang bobot

untuk

memperolehnya setara dengan dengan ijasah magister (S2)

yang

penetapan kesetaraannya dilaksanakan oleh menteri

yang

bertanggungjawab di bidang pendidikan nasional.

Penjelasan ini berlaku selanjutnya untuk pengertian yang

sama

dalam peraturan daerah ini.

huruf g : Cukup Jelas






ayat (2) :

Pengaturan kenaikan pangkat pilihan bagi pegawai yang

memperoleh surat tanda tamat belajar/ijazah diatur dengan

keputusan Direksi dengan mempertimbangkan kondisi dan

kemapuan PDAM.


Pasal 54:

ayat (1) :

Pegawai yang mengikuti tugas belajar merupakan tenaga terpilih,

oleh sebab itu selama melaksanakan tugas belajar pegawai yang

bersangkutan harus dibina kenaikan pangkatnya.

Untuk pegawai yang ditugaskan mengikuti pendidikan ke jenjang

lebih tinggi ditentukan oleh Direksi dengan memperhatikan usulan

Tim Pertimbangan Jabatan (TPJ)


Pasal 55:


ayat (2) :

Pengaturan kenaikan pangkat pilihan bagi pegawai yang telah

selesai dan lulus tugas belajar diatur dengan keputusan Direksi

dengan tetap memperhatikan kemampuan PDAM

Pasal 56:

huruf a :

Yang dimaksud masa bekerja sebagai pegawai secara terus

menerus adalah masa kerja yang dihitung sejak diangkat menjadi

calon pegawai sampai dengan yang bersangkutan meninggal dunia

atau mencapai usia pensiun.

huruf b : Cukup Jelas




Pasal 60:

Ayat (1):

Jabatan teknis khusus adalah jabatan yang memerlukan

keterampilan dan keahlian khusus dan sangat dibutuhkan PDAM.






Pasal 65:

Ayat (1) Pelaksanaan cuti pegawai diatur :

1. Cuti tahunan selama 12 (dua belas ) hari ;

2. Cuti besar dapat diberikan kepada pegawai yang telah bekerja

sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun secara terus menerus,

paling lama 3 (tiga) bulan ;

3. Cuti karena alas an penting dapat diberikan kepada pegawai

paling lama 10 (sepuluh ) hari apabila : Ibu, Bapak,

Istri/suami, anak, adik, kakak, mertua atau menantu sakit

keras atau meninggal dunia

4. Cuti menunaikan ibadah selama 40 (empat puluh) hari ;

5. Cuti nikah dapat diberikan kepada pegawai untuk paling lama

10 (sepuluh) hari ;

6. Cuti hamil/bersalin dapat diberikan kepada pegawai untuk

paling lama 3 (tiga) bulan ;

7. Cuti sakit dapat diberikan kepada pegawai dengan

melampirkan surat keterangan dari dokter ;

8. Cuti diluar tanggungan Negara diatur secara khusus dengan

Keputusan Direksi ;















Pasal 80:


ayat (3) huruf a, b dan c Cukup Jelas

huruf d :

sumber lain yang sah adalah tambahan iuran dana

pensiun

secara suka rela dan menjadi beban peserta.














Documents

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO - … filepemerintah kabupaten wonosobo rancangan peraturan daerah kabupaten wonosobo nomor 18 tahun 2007 tentang perusahaan daerah air minum kabupaten