PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO - Biro Hukum · Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ; q. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah ; r. Dinas Pendapatan. 4 BAB III O R G A N I S A S I Bagian

1

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 09 TAHUN 2007

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS – DINAS KABUPATEN PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO

Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerintah

Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah

Kabupaten telah diberi kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab

untuk melakukan penataan kelembagaan perangkat daerah berdasarkan analisa

kebutuhan organisasi dengan memperhatikan aspek personil profesional,

perlengkapan dan pembiayaan dengan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas,

rasional dan akuntabilitas ;

b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a,

perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Probolinggo

dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3890) ;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286) ;

2

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah dengan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4438) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4737) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis

Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

dan

BUPATI PROBOLINGGO

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TENTANG ORGANISASI

DAN TATA KERJA DINAS - DINAS KABUPATEN PROBOLINGGO.

3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo ;

2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo ;

3. Kepala Daerah, adalah Bupati Probolinggo ;

4. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo ;

5. Dinas–dinas, adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah ;

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD, adalah unsur pelaksana operasional

dinas dilapangan ;

7. Jabatan Fungsional, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan

hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan

tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

P E M B E N T U K A N

Pasal 2

Dengan peraturan daerah ini dibentuk Dinas-dinas Kabupaten Probolinggo yang terdiri dari :

a. Dinas Pendidikan ;

b. Dinas Kesehatan ;

c. Dinas Sosial ;

d. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;

e. Dinas Perhubungan ;

f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;

g. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga ;

h. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya ;

i. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan ;

j. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ;

k. Dinas Perindustrian dan Perdagangan ;

l. Dinas Pertanian ;

m. Dinas Perkebunan dan Kehutanan ;

n. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ;

o. Dinas Perikanan dan Kelautan ;

p. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ;

q. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah ;

r. Dinas Pendapatan.

4

BAB III

O R G A N I S A S I

Bagian Pertama

Dinas Pendidikan

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

Dinas Pendidikan adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas

yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

(1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam bidang

pendidikan ;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan mempunyai

fungsi :

a. Perumusan perencanaan, kebijakan teknis, pelaksanaan dan pengendalian dibidang

pendidikan ;

b. Pembinaan dan rekomendasi perijinan bidang pendidikan serta pelaksanaan pelayanan

umum ;

c. Pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Dinas Pendidikan, terdiri dari :

a. Kepala Dinas ;

b. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;

2. Sub Bagian Keuangan ;

3. Sub Bagian Perencanaan.

c. Bidang Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar, membawahi :

1. Seksi Taman Kanak-kanak ;

2. Seksi Sekolah Dasar ;

3. Seksi Sarana.

d. Bidang Pendidikan Menengah, membawahi :

1. Seksi SMP ;

2. Seksi SMA/SMK ;

3. Seksi Sarana.

5

e. Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Olah Raga dan Kesenian, membawahi :

1. Seksi Pendidikan Luar Sekolah ;

2. Seksi Olah Raga dan Kesenian ;

3. Seksi Sarana.

f. Bidang Tenaga Kependidikan, membawahi :

1. Seksi Tenaga Kependidikan TK/SD ;

2. Seksi Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah ;

3. Seksi Tenaga Non Teknis.

g. Kelompok Jabatan Fungsional ;

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(2) Penjabaran Tugas dan Fungsi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati ;

(3) Struktur Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.

Bagian Kedua

Dinas Kesehatan

Paragraf 1


Pasal 6

Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas


Pasal 7

(1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam bidang

kesehatan ;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan mempunyai

fungsi :


kesehatan ;

b. Pemberian pembinaan dan rekomendasi perijinan bidang kesehatan serta pelaksanaan

pelayanan umum ;


Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 8

(1) Dinas Kesehatan, terdiri dari :

a. Kepala Dinas



6



c. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi :

1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan ;

2. Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman ;

3. Seksi Bina Institusi dan Mutu Pelayanan Kesehatan.

d. Bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi, membawahi :

1. Seksi Kesehatan Ibu, Bayi dan Reproduksi ;

2. Seksi Kesehatan Anak, Remaja dan Usila ;

3. Seksi Gizi.

e. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahi :

1. Seksi Pencegahan dan Pengamatan Penyakit ;

2. Seksi Pengendalian Penyakit ;

3. Seksi Penyehatan Lingkungan.

f. Bidang Pengembangan dan Promosi Kesehatan, membawahi :

1. Seksi Pengembangan Kesehatan ;

2. Seksi Promosi Kesehatan ;

3. Seksi Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat.


h. Unit Pelaksana Teknis Dinas :

1. Puskesmas ;

2. Laboratorium Kesehatan ;

3. Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan.


(3) Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan


Bagian Ketiga

Dinas Sosial

Paragraf 1


Pasal 9

Dinas Sosial adalah unsur pelaksana pemerintah kabupaten dibidang sosial dipimpin oleh Kepala

Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 10

(1) Dinas Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah dalam

bidang sosial ;

7

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial mempunyai

fungsi :

a. Perumusan perencanaan, kebijakan teknis, pelaksanaan dan pengendalian dibidang sosial

masyarakat ;

b. Pemberian pembinaan dibidang sosial ;

c. Pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijakan yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 11

(1) Dinas Sosial, terdiri dari :

a. Kepala Dinas ;





c. Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Sosial, membawahi :

1. Seksi Pengembangan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial ;

2. Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin Lansia dan Anak Terlantar.

d. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahi :

1. Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat, Anak dan Remaja ;

2. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Daerah Kumuh.

e. Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial, membawahi :

1. Seksi Bantuan Bencana Alam ;

2. Seksi Perlindungan Sosial.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.


(3) Struktur Organisasi Dinas Sosial sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan


Bagian Keempat

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Paragraf 1


Pasal 12

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah unsur pelaksana pemerintah kabupaten dipimpin oleh

seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah.

8

Pasal 13

(1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi

daerah kabupaten dalam bidang tenaga kerja dan transmigrasi ;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi mempunyai fungsi :

a. Perumusan perencanaan, kebijakan teknis, pelaksanaan dan pengendalian dibidang ketenaga

kerjaan dan transmigrasi ;

b. Pemberian pembinaan dan rekomendasi perijinan bidang tenaga kerja dan transmigrasi serta

pelaksanaan pelayanan umum ;


Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 14

(1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :

a. Kepala Dinas ;





c. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, membawahi :

1. Seksi Latihan dan Produktifitas ;

2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Informasi Pasar Kerja ;

3. Seksi Perluasan Kerja dan Padat Karya.

d. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahi :

1. Seksi Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja ;

2. Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja ;

3. Seksi Kesejahteraan dan Jaminan Sosial Pekerja.

e. Bidang Transmigrasi, membawahi :

1. Seksi Penyiapan, Pendaftaran dan Seleksi ;

2. Seksi Perpindahan dan Penempatan ;

3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Transmigran.

f. Kelompok Jabatan Fungsional ;

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.


(3) Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tersebut dalam

Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.

9

Bagian Kelima

Dinas Perhubungan

Paragraf 1


Pasal 15

Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana pemerintah kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala

Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 16

(1) Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam bidang

perhubungan ;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan

mempunyai fungsi :


perhubungan ;

b. Pemberian pembinaan dan rekomendasi perijinan dibidang perhubungan serta pelaksanaan

pelayanan umum ;

c. Pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati .

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 17

(1) Dinas Perhubungan, terdiri dari :

a. Kepala Dinas ;





c. Bidang Lalu Lintas, membawahi :

1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian ;

2. Seksi Keselamatan dan Rekayasa Lalu Lintas.

d. Bidang Angkutan, membawahi ;

1. Seksi Angkutan Jalan ;

2. Seksi Angkutan Laut dan Penyeberangan.

e. Bidang Sarana/Prasarana dan Operasi, membawahi:

1. Seksi Sarana dan Prasarana ;

2. Seksi Operasi dan Pemeliharaan.


g. Unit Pelaksana Teknis Dinas


10

(3) Struktur Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tersebut dalam Lampiran V yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.

Bagian Keenam

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Paragraf 1


Pasal 18

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah unsur penunjang pemerintah daerah dibidang

kependudukan dan pencatatan sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 19

(1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati dalam

penyelenggaraan pemerintahan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil ;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

a. Perumusan perencanaan, kebijaksanaan teknis, pelaksanaan dan pengendalian dibidang

kependudukan dan pencatatan sipil ;

b. Pemberian pembinaan dibidang kependudukan, pencatatan sipil dan pelaksanaan pelayanan

umum ;


Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 20

(1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :

a. Kepala Dinas ;





c. Bidang Pendaftaran Penduduk, membawahi :

1. Seksi Identitas Penduduk ;

2. Seksi Mutasi Penduduk .

d. Bidang Pencatatan Sipil, membawahi ;

1. Seksi Kelahiran dan Kematian ;

2. Seksi Perkawinan dan Perceraian.

11

e. Bidang Informasi Kependudukan, membawahi :

1. Seksi Pengolahan Data ;

2. Seksi Informasi.



(3) Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tersebut dalam

Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.

Bagian Ketujuh

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Pasal 21

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dipimpin oleh


Daerah.

Pasal 22

(1) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi

daerah kabupaten dalam bidang pekerjaan umum bina marga ;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pekerjaan Umum Bina

Marga mempunyai fungsi :


pekerjaan umum bina marga ;

b. Pemberian pembinaan dan rekomendasi perijinan bidang pekerjaan umum bina marga serta



Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 23

(1) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, terdiri dari :

a. Kepala Dinas ;





c. Bidang Pengendalian Operasional, membawahi :

1. Seksi Penyusunan Program ;

2. Seksi Perencanaan Teknis dan Legger Jalan ;

3. Seksi Pengujian Tanah dan Bahan.

12

d. Bidang Pembangunan, membawahi :

1. Seksi Pembangunan Jalan ;

2. Seksi Peningkatan Jalan ;

3. Seksi Pembangunan Jembatan.

e. Bidang Pemeliharaan, membawahi :

1. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan ;

2. Seksi Peralatan dan Perbekalan ;

3. Seksi Pemanfaatan Jalan dan Jembatan.



(3) Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga sebagaimana tersebut dalam Lampiran

VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.

Bagian Kedelapan

Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya

Paragraf 1


Pasal 24

Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dipimpin oleh


Daerah.

Pasal 25

(1) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi

daerah kabupaten dalam bidang pekerjaan umum cipta karya ;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pekerjaan Umum Cipta

Karya mempunyai fungsi :


pekerjaan umum cipta karya ;

b. Pemberian pembinaan dan rekomendasi perijinan bidang pekerjaan umum cipta karya serta



Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 26

(1) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, terdiri dari :

a. Kepala Dinas





13

c. Bidang Tata Bangunan, membawahi :

1. Seksi Perencanaan dan Penataan ;

2. Seksi Pelaksanaan dan Pelaporan ;

3. Seksi Pemanfaatan dan Pengawasan.

d. Bidang Pengawasan Bangunan dan Tata Ruang, membawahi :

1. Seksi Pendataan dan Perencanaan Tata Ruang ;

2. Seksi Pengawasan Bangunan dan Tata Ruang.

e. Bidang Perumahan dan Lingkungan Pemukiman, membawahi :

1. Seksi Perencanaan Teknis dan Penyuluhan ;

2. Seksi Sarana dan Prasarana ;

3. Seksi Penyehatan Lingkungan.



(3) Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya sebagaimana tersebut dalam Lampiran

VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.

Bagian Kesembilan

Dinas Pekerjaan Umum Pengairan

Paragraf 1


Pasal 27

Dinas Pekerjaan Umum Pengairan adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dipimpin oleh seorang

Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 28

(1) Dinas Pekerjaan Umum Pengairan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah

kabupaten dalam bidang pekerjaan umum pengairan, energi dan sumber daya mineral ;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pekerjaan Umum

Pengairan mempunyai fungsi :


pekerjaan umum pengairan, energi dan sumber daya mineral ;

b. Pemberian pembinaan dan rekomendasi perijinan bidang pekerjaan umum pengairan, energi

dan sumber daya mineral serta pelaksanaan pelayanan umum ;


Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 29

(1) Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, terdiri dari :

a. Kepala Dinas

14





c. Bidang Pembangunan dan Pengendalian, membawahi :

1. Seksi Perencanaan Teknis ;

2. Seksi Pembangunan ;

3. Seksi Pengendalian.

d. Bidang Operasi Pemeliharaan dan Pengembangan, membawahi :

1. Seksi Operasi dan Pemeliharaan ;

2. Seksi Pengembangan ;

3. Seksi Peralatan dan Perbekalan.

e. Bidang Irigasi Perdesaan dan Energi, membawahi :

1. Seksi Irigasi Perdesaan ;

2. Seksi Energi dan Sumber Daya Mineral ;

3. Seksi Bina Manfaat.




(3) Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Pengairan sebagaimana tersebut dalam Lampiran IX

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.

Bagian Kesepuluh

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Paragraf 1


Pasal 30

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dipimpin

oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah.

Pasal 31

(1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan

otonomi daerah kabupaten dalam bidang koperasi, usaha kecil dan menengah ;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Koperasi, Usaha Kecil

dan Menengah mempunyai fungsi :

a. Perumusan perencanaan, kebijakan teknis, pelaksanaan dan pengendalian dibidang koperasi,

usaha kecil dan menengah ;

b. Pemberian pembinaan dan rekomendasi perijinan bidang koperasi, usaha kecil dan

menengah ;


15

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 32

(1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari :

a. Kepala Dinas ;


1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;



c. Bidang Kelembagaan Koperasi dan Sumber Daya Manusia, membawahi :

1. Seksi Kelembagaan ;

2. Seksi Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

d. Bidang Bina Usaha Koperasi, membawahi :

1. Seksi Usaha Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan ;

2. Seksi Usaha Perdagangan, Industri dan Pertambangan.

e. Bidang Permodalan dan Pengendalian, membawahi :

1. Seksi Permodalan ;


f. Bidang Bina Usaha Kecil dan Menengah, membawahi :

1. Seksi Pengembangan Kerjasama dan Informasi Bisnis ;

2. Seksi Pengembangan Kewirausahaan.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.


(3) Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana tersebut dalam

Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.

Bagian Kesebelas

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Paragraf 1


Pasal 33

Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dipimpin oleh


Daerah.

Pasal 34

(1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi

daerah kabupaten dalam bidang perindustrian dan perdagangan ;

16

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perindustrian dan

Perdagangan mempunyai fungsi :


perindustrian dan perdagangan ;

b. Pemberian pembinaan dan rekomendasi perijinan bidang perindustrian dan perdagangan serta



Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 35

(1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari :

a. Kepala Dinas ;





c Bidang Perindustrian, membawahi :

1. Seksi Sarana dan Usaha Industri ;

2. Seksi Bimbingan Produksi.

d. Bidang Perdagangan, membawahi :

1. Seksi Bimbingan Usaha ;

2. Seksi Pengadaan dan Penyaluran.

e. Bidang Perlindungan Konsumen, membawahi :

1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan ;

2. Seksi Kemetrologian.




(3) Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tersebut dalam

Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.

Bagian Keduabelas

Dinas Pertanian

Paragraf 1


Pasal 36

Dinas Pertanian adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas


17

Pasal 37

(1) Dinas Pertanian mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam bidang

pertanian ;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertanian mempunyai

fungsi :


pertanian ;

b. Pemberian pembinaan dan rekomendasi perijinan bidang pertanian serta pelaksanaan

pelayanan umum ;


Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 38

(1) Dinas Pertanian, terdiri dari :

a. Kepala Dinas ;





c. Bidang Teknik Produksi, membawahi :

1. Seksi Budidaya ;

2. Seksi Perbenihan ;

3. Seksi Perlindungan.

d. Bidang Usaha Tani, membawahi ;

1. Seksi Pengolahan dan Pemasaran ;

2. Seksi Bina Usaha ;

3. Seksi Bina Kelembagaan.

e. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi :

1. Seksi Alat dan Mesin ;

2. Seksi Pupuk dan Pestisida ;

3. Seksi Tata Guna Air.


g. Unit Pelaksana Teknis Dinas


(3) Struktur Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana tersebut dalam Lampiran XII yang merupakan


18

Bagian Ketigabelas

Dinas Perkebunan dan Kehutanan

Paragraf 1


Pasal 39

Dinas Perkebunan dan Kehutanan adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dipimpin oleh seorang

Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 40

(1) Dinas Perkebunan dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah

dalam bidang perkebunan dan kehutanan ;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perkebunan dan

Kehutanan mempunyai fungsi :


perkebunan dan kehutanan ;

b. Pemberian pembinaan dan rekomendasi perijinan bidang perkebunan dan kehutanan serta



Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 41

(1) Dinas Perkebunan dan Kehutanan terdiri dari :

a. Kepala Dinas ;





c. Bidang Perkebunan, membawahi :

1. Seksi Rehabilitasi dan Pengembangan ;

2. Seksi Produksi ;

3. Seksi Usaha Tani.

d. Bidang Kehutanan, membawahi :

1. Seksi Rehabilitasi ;

2. Seksi Hutan Rakyat ;

3. Seksi Aneka Hasil Hutan.

e. Bidang Perlindungan, membawahi :

1. Seksi Perlindungan Hutan dan Lahan ;

2. Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan.



19


(3) Struktur Organisasi Dinas Perkebunan dan Kehutanan sebagaimana tersebut dalam Lampiran

XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.

Bagian Keempatbelas

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Paragraf 1


Pasal 42

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dipimpin oleh


Daerah.

Pasal 43

(1) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi

daerah kabupaten dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan ;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :


peternakan dan kesehatan hewan ;

b. Pemberian pembinaan dan rekomendasi perijinan bidang peternakan dan kesehatan hewan

serta pelaksanaan pelayanan umum ;

c. Pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati .

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 44

(1) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari :

a. Kepala Dinas ;





c. Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner, membawahi :

1. Seksi Kesehatan Hewan ;

2. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.

d. Bidang Budidaya Peternakan, membawahi :

1. Seksi Pembibitan Ternak ;

2. Seksi Pengembangan dan Penyebaran Ternak ;

3. Seksi Pakan dan Teknologi Peternakan.

20

e. Bidang Bina Usaha Peternakan, membawahi :

1. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak ;

2. Seksi Kelembagaan Keterampilan dan Usaha Peternakan.




(3) Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana tersebut dalam

Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.

Bagian Kelimabelas

Dinas Perikanan dan Kelautan

Paragraf 1


Pasal 45

Dinas Perikanan dan Kelautan adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dipimpin oleh seorang

Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 46

(1) Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah

kabupaten dalam bidang perikanan dan kelautan ;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perikanan dan Kelautan

mempunyai fungsi :


perikanan dan kelautan ;

b. Pemberian pembinaan dan rekomendasi perijinan bidang perikanan dan kelautan serta



Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 47

(1) Dinas Perikanan dan Kelautan, terdiri dari :

a. Kepala Dinas ;





c. Bidang Budidaya Perikanan, membawahi :

1. Seksi Budidaya dan Produksi Perikanan ;

2. Seksi Perbenihan dan Kesehatan Ikan ;

3. Seksi Pelestarian dan Perlindungan Perikanan.

21

d. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, membawahi :

1. Seksi Pengelolaan Pesisir, Laut dan Kepulauan ;

2. Seksi Penangkapan Ikan dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan.

e. Bidang Bina Usaha Perikanan dan Kelautan, membawahi :

1. Seksi Pelayanan Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan Kelautan ;

2. Seksi Penyuluhan dan Keterampilan.




(3) Struktur Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan sebagaimana tersebut dalam Lampiran XV

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.

Bagian Keenambelas

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Paragraf 1


Pasal 48

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang kebudayaan

dan pariwisata dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada

Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 49

(1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan

pemerintahan dibidang kebudayaan dan pariwisata ;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata mempunyai fungsi :


kebudayaan dan pariwisata;

b. Pemberian pembinaan dibidang kebudayaan dan pariwisata serta pelaksanaan pelayanan

umum ;


Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 50

(1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari :

a. Kepala Dinas ;





22

c. Bidang Seni dan Budaya, membawahi :

1. Seksi Kesenian ;

2. Seksi Kebudayaan.

d. Bidang Kepariwisataan, membawahi :

1. Seksi Promosi dan Pemasaran ;

2. Seksi Jasa Wisata ;

3. Seksi Obyek Wisata.

e. Kelompok Jabatan Fungsional ;

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.


(3) Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tersebut dalam Lampiran

XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.

Bagian Ketujuhbelas

Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah

Paragraf 1


Pasal 51

Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang keuangan

dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah.

Pasal 52

(1) Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam

penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang keuangan ;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pengelolaan Keuangan

Daerah mempunyai fungsi :


keuangan ;

b. Pemberian pembinaan dibidang keuangan serta pelayanan umum ;


Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 53

(1) Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari :

a. Kepala Dinas ;





23

c. Bidang Anggaran, membawahi :

1. Seksi Penyusunan Anggaran ;

2. Seksi Analisis dan Evaluasi.

d. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahi :

1. Seksi Akuntansi ;

2. Seksi Pelaporan.

e. Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi, membawahi :

1. Seksi Perbendaharaan ;

2. Seksi Verifikasi ;

3. Seksi Bendahara Umum.



(3) Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tersebut dalam lampiran

XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.

Bagian Kedelapanbelas

Dinas Pendapatan

Paragraf 1


Pasal 54

Dinas Pendapatan adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas


Pasal 55

(1) Dinas Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah kabupaten

dalam bidang pendapatan daerah ;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendapatan mempunyai

fungsi :


pendapatan daerah ;

b. Pemberian pembinaan dan rekomendasi perijinan bidang pendapatan serta pelaksanaan

pelayanan umum ;


Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 56

(1) Dinas Pendapatan, terdiri dari :

a. Kepala Dinas ;



24



c. Bidang Pendaftaran dan Penetapan, membawahi :

1. Seksi Pendaftaran dan Pendataan ;

2. Seksi Perhitungan dan Penerbitan Surat Ketetapan ;

d. Bidang Penyetoran dan Penagihan, membawahi :

1. Seksi Penyetoran ;

2. Seksi Penagihan dan Pemungutan ;

3. Seksi Keberatan dan Keringanan.

e. Bidang Pembukuan dan Pelaporan, membawahi :

1. Seksi Pembukuan Penerimaan ;

2. Seksi Pembukuan Persediaan ;

3. Seksi Pelaporan.

f. Bidang Pengendalian Operasional, membawahi :

1. Seksi Pengembangan dan Penyuluhan ;

2. Seksi Pengelolaan Pasar ;




(3) Struktur Organisasi Dinas Pendapatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran XVIII yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.

B A B IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 57

(1) UPTD merupakan unsur pelaksana yang menyelenggarakan sebagian urusan dinas dalam suatu

tugas teknis operasional tertentu ;

(2) UPTD dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas ;

(3) UPTD sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berbentuk Cabang Dinas, Balai Uji Kendaraan

Bermotor, Balai Latihan Kerja, Puskesmas, Laboratorium Kesehatan dan Instalasi Farmasi dan

Perbekalan Kesehatan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 58

(1) Kepala Dinas dibina dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;

(2) Dalam melaksanakan tugas dibidang teknis administratif, Kepala Dinas dibina dan dikoordinasikan

oleh Sekretaris Daerah ;

(3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan

sinkronisasi dengan unsur-unsur dalam lingkungan dinas dan atau instansi/lembaga lain yang

terkait ;

25

(4) Setiap pimpinan pada unit organisasi dalam lingkungan Dinas melaksanakan koordinasi

pengawasan melekat ;

(5) Setiap pimpinan pada unit organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggungjawab serta

memberikan bimbingan, pedoman dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan ;

(6) Setiap pimpinan dan bawahan unit organisasi di lingkungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi

pedoman dan petunjuk atasan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan

langsung secara berkala dan tepat waktu.

BAB VI

ESELON JABATAN PERANGKAT DAERAH PADA DINAS-DINAS

Pasal 59

(1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb ;

(2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon IIIa ;

(3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb ;

(4) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IVa ;

(5) Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis dan Kepala tata usaha sekolah kejuruan

merupakan jabatan struktural eselon IVb ;

(6) Kepala tata usaha sekolah lanjutan tingkat pertama dan Kepala tata usaha sekolah menengah

merupakan jabatan struktural eselon Va.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 28

Tahun 2000 tentang Dinas-dinas Kabupaten Probolinggo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Hal–hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya

akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

26

Pasal 62

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 12 Nopember 2007

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si

Diundangkan di Probolinggo Pada tanggal 24 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

ttd

Drs. H. KUSNADI, M. Si.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2008 NOMOR 03 TAHUN 2008 SERI D

27

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 09 TAHUN 2007

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS-DINAS KABUPATEN PROBOLINGGO

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten telah diberi kewenangan yang luas, nyata dan

bertanggungjawab untuk melakukan penataan kelembagaan perangkat daerah berdasarkan

analisa kebutuhan organisasi dengan memperhatikan aspek personil profesional, perlengkapan

dan pembiayaan dengan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, rasional serta akuntabilitas.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas

Kabupaten Probolinggo dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 62 : Cukup jelas.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

28

STRUKTUR ORGANISASI LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR : 09 TAHUN 2007 TANGGAL : 12 NOPEMBER 2007

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Drs. H. HASAN AMINUDDIN , M.Si

KEPALA

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN KEUANGAN

SUB BAGIAN UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN PERENCANAAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

BIDANG TAMAN KANAK-KANAK DAN

SEKOLAH DASAR

BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH

SEKSI TAMAN KANAK-KANAK

SEKSI PENDIDIKAN LUAR

SEKOLAH

SEKSI TENAGA KEPENDIDIKAN

TK/SD

SEKSI SEKOLAH DASAR

SEKSI SARANA

SEKSI SMP

SEKSI SMA/SMK

SEKSI SARANA

BIDANG PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH, OLAH RAGA DAN KESENIAN

SEKSI OLAH RAGA DAN KESENIAN

BIDANG TENAGA KEPENDIDIKAN

SEKSI TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH

SEKSI TENAGA NON TEKNIS

U P T D

SEKSI SARANA

29

STRUKTUR ORGANISASI LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

DINAS KESEHATAN KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR : 09 TAHUN 2007

TANGGAL : 12 NOPEMBER 2007

BUPATI PROBOLINGGO

ttd


KEPALA

SEKRETARIAT


SUB BAGIAN UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN KEUANGAN


BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

BIDANG KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI

SEKSI PELAYANAN KESEHATAN

DASAR DAN RUJUKAN

SEKSI PENCEGAHAN DAN

PENGAMATAN PENYAKIT

SEKSI PENGEMBANGAN

KESEHATAN

SEKSI FARMASI, MAKANAN DAN

MINUMAN

SEKSI BINA INSTITUSI DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN

SEKSI KESEHATAN IBU, BAYI DAN

REPRODUKSI

SEKSI KESEHATAN ANAK, REMAJA DAN USILA

SEKSI GIZI

BIDANG PENGENDALIAN PENYAKIT DAN

PENYEHATAN LINGKUNGAN

SEKSI PENGENDALIAN PENYAKIT

SEKSI PENYEHATAN LINGKUNGAN

BIDANG PENGEMBANGAN DAN PROMOSI KESEHATAN

SEKSI PROMOSI KESEHATAN

SEKSI PEMBERDAYAAN

KESEHATAN MASYARAKAT

LABORATORIUM KESEHATAN

INSTALASI FARMASI DAN PERBEKALAN

KESEHATAN

PUSKESMAS

30

STRUKTUR ORGANISASI LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGG O

DINAS SOSIAL KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR : 09 TAHUN 2007


BUPATI PROBOLINGGO

ttd


KEPALA

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN KEUANGAN

SUB BAGIAN UMUM DAN

KEPEGAWAIAN



BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN

SOSIAL

SEKSI PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN

KESEJAHTERAAN SOSIAL

SEKSI REHABILITASI PENYANDANG CACAT, ANAK DAN REMAJA

SEKSI BANTUAN BENCANA

ALAM

SEKSI PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN LANSIA DAN ANAK TERLANTAR

BIDANG REHABILITASI SOSIAL

SEKSI REHABILITASI TUNA SOSIAL

DAN DAERAH KUMUH

BIDANG BANTUAN DAN PERLINDUNGAN

SOSIAL

SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL

31

STRUKTUR ORGANISASI LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR : 09 TAHUN 2007

KABUPATEN PROBOLINGGO TANGGAL : 12 NOPEMBER 2007

BUPATI PROBOLINGGO

ttd


KEPALA

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN KEUANGAN

SUB BAGIAN UMUM DAN

KEPEGAWAIAN



BIDANG PELATIHAN DAN PENEMPATAN

TENAGA KERJA

SEKSI LATIHAN DAN PRODUKTIFITAS

SEKSI HUBUNGAN INDUSTRIAL

DAN PERSYARATAN KERJA

SEKSI PENYIAPAN, PENDAFTARAN

DAN SELEKSI

SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN INFORMASI PASAR KERJA

BIDANG PENGAWASAN

KETENAGAKERJAAN

SEKSI NORMA KESELAMATAN DAN

KESEHATAN KERJA

BIDANG TRANSMIGRASI

SEKSI PERPINDAHAN DAN

PENEMPATAN

SEKSI PERLUASAN KERJA DAN PADAT

KARYA

SEKSI KESEJAHTERAAN DAN

JAMINAN SOSIAL PEKERJA

SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

TRANSMIGRAN

U P T D

32

STRUKTUR ORGANISASI LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR : 09 TAHUN 2007


BUPATI PROBOLINGGO

ttd


KEPALA

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN KEUANGAN

SUB BAGIAN UMUM DAN

KEPEGAWAIAN



BIDANG LALU LINTAS

SEKSI PENGAWASAN DAN

PENGENDALIAN

SEKSI ANGKUTAN JALAN

SEKSI SARANA DAN PRASARANA

SEKSI KESELAMATAN DAN

REKAYASA LALU LINTAS

BIDANG ANGKUTAN

SEKSI ANGKUTAN LAUT DAN

PENYEBERANGAN

BIDANG SARANA/PRASARANA DAN

OPERASI

SEKSI OPERASI DAN

PEMELIHARAAN

U P T D

33

STRUKTUR ORGANISASI LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGG O

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL NOMOR : 09 TAHUN 2007


BUPATI PROBOLINGGO

ttd


KEPALA

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN KEUANGAN


BIDANG PENDAFTARAN PENDUDUK

SEKSI IDENTITAS PENDUDUK

SEKSI KELAHIRAN DAN

KEMATIAN

SEKSI PENGOLAHAN DATA

SEKSI MUTASI PENDUDUK

BIDANG PENCATATAN SIPIL

SEKSI PERKAWINAN DAN

PERCERAIAN

BIDANG INFORMASI KEPENDUDUKAN

SEKSI INFORMASI


34

STRUKTUR ORGANISASI LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLING GO

DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA NOMOR : 09 TAHUN 2007


BUPATI PROBOLINGGO

ttd


KEPALA

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN KEUANGAN


BIDANG PENGENDALIAN OPERASIONAL

SEKSI PENYUSUNAN PROGRAM

SEKSI PEMBANGUNAN JALAN

SEKSI PEMELIHARAAN JALAN

DAN JEMBATAN

SEKSI PERENCANAAN TEKNIS

DAN LEGGER JALAN

BIDANG PEMBANGUNAN

SEKSI PENINGKATAN JALAN

BIDANG PEMELIHARAAN

SEKSI PERALATAN DAN

PERBEKALAN


SEKSI PENGUJIAN TANAH DAN

BAHAN

SEKSI PEMBANGUNAN

JEMBATAN

SEKSI PEMANFAATAN JALAN

DAN JEMBATAN

35

STRUKTUR ORGANISASI LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLIN GGO

DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA NOMOR : 09 TAHUN 2007


BUPATI PROBOLINGGO

ttd


KEPALA

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN KEUANGAN


BIDANG TATA BANGUNAN

SEKSI PERENCANAAN DAN

PENATAAN

SEKSI PENDATAAN DAN

PERENCANAAN TATA RUANG


DAN PENYULUHAN

SEKSI PELAKSANAAN DAN

PELAPORAN

BIDANG PENGAWASAN BANGUNAN DAN

TATA RUANG

BIDANG PERUMAHAN DAN

LINGKUNGAN PEMUKIMAN

SEKSI SARANA DAN PRASARANA


SEKSI PEMANFAATAN DAN

PENGAWASAN

SEKSI PENGAWASAN BANGUNAN DAN

TATA RUANG

SEKSI PENYEHATAN LINGKUNGAN

36

STRUKTUR ORGANISASI LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGG O

DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN NOMOR : 09 TAHUN 2007


BUPATI PROBOLINGGO

ttd


KEPALA

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN KEUANGAN


BIDANG PEMBANGUNAN DAN

PENGENDALIAN


SEKSI OPERASI DAN

PEMELIHARAAN

SEKSI BINA MANFAAT

SEKSI PEMBANGUNAN

BIDANG OPERASI PEMELIHARAAN

DAN PENGEMBANGAN

SEKSI PENGEMBANGAN

BIDANG IRIGASI PERDESAAN DAN

ENERGI


SEKSI PENGENDALIAN

SEKSI PERALATAN DAN

PERBEKALAN

SEKSI ENERGI DAN SUMBER

DAYA MINERAL

SEKSI IRIGASI PERDESAAN

U P T D

37

STRUKTUR ORGANISASI LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH NOMOR : 09 TAHUN 2007


BUPATI PROBOLINGGO

ttd


KEPALA

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN KEUANGAN


BIDANG KELEMBAGAAN KOPERASI DAN

SUMBERDAYA MANUSIA

SEKSI

KELEMBAGAAN

SEKSI USAHA PERTANIAN,

PERKEBUNAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN

SEKSI PENGEMBANGAN KERJASAMA DAN

INFORMASI BISNIS

SEKSI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN

SUMBERDAYA MANUSIA

BIDANG BINA USAHA KOPERASI

SEKSI USAHA PERDAGANGAN,

INDUSTRI DAN PERTAMBANGAN

BIDANG BINA USAHA KECIL DAN

MENENGAH

SEKSI PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN


BIDANG PERMODALAN DAN

PENGENDALIAN

SEKSI

PERMODALAN

SEKSI

PENGENDALIAN

38

STRUKTUR ORGANISASI LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGG O

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR : 09 TAHUN 2007


BUPATI PROBOLINGGO

ttd


KEPALA

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN KEUANGAN

SUB BAGIAN UMUM DAN

KEPEGAWAIAN



BIDANG PERINDUSTRIAN

BIDANG PERDAGANGAN

SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

SEKSI SARANA DAN USAHA

INDUSTRI

SEKSI BIMBINGAN PRODUKSI

BIDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

SEKSI KEMETROLOGIAN

SEKSI BIMBINGAN USAHA

SEKSI PENGADAAN DAN

PENYALURAN

U P T D

39

STRUKTUR ORGANISASI LAMPIRAN XII PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLING GO

DINAS PERTANIAN KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR : 09 TAHUN 2007


BUPATI PROBOLINGGO

ttd


KEPALA

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN KEUANGAN


BIDANG TEKNIK PRODUKSI

SEKSI BUDIDAYA

SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN

SEKSI ALAT DAN MESIN

SEKSI PERBENIHAN

BIDANG USAHA TANI

SEKSI BINA USAHA

BIDANG SARANA DAN PRASARANA

SEKSI PUPUK DAN PESTISIDA


SEKSI PERLINDUNGAN

SEKSI BINA KELEMBAGAAN

SEKSI TATA GUNA AIR

U P T D U P T D

40

STRUKTUR ORGANISASI LAMPIRAN XIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLIN GGO

DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN NOMOR : 09 TAHUN 2007


BUPATI PROBOLINGGO

ttd


KEPALA

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN KEUANGAN


BIDANG PERKEBUNAN

SEKSI REHABILITASI DAN PENGEMBANGAN

SEKSI REHABILITASI

SEKSI PERLINDUNGAN HUTAN DAN

LAHAN

SEKSI PRODUKSI

BIDANG KEHUTANAN

SEKSI HUTAN RAKYAT

BIDANG PERLINDUNGAN

SEKSI PERLINDUNGAN TANAMAN

PERKEBUNAN


SEKSI USAHA TANI

SEKSI ANEKA HASIL HUTAN

UPTD UPTD

41

STRUKTUR ORGANISASI LAMPIRAN XIV PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLING GO

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN NOMOR : 09 TAHUN 2007


BUPATI PROBOLINGGO

ttd


KEPALA

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN KEUANGAN


BIDANG KESEHATAN HEWAN DAN MASYARAKAT VETERINER

SEKSI

KESEHATAN HEWAN

SEKSI PEMBIBITAN TERNAK

SEKSI PENGOLAHAN DAN

PEMASARAN HASIL TERNAK

SEKSI KESEHATAN MASYARAKAT

VETERINER

BIDANG BUDIDAYA PETERNAKAN

SEKSI PENGEMBANGAN DAN PENYEBARAN TERNAK

BIDANG BINA USAHA PETERNAKAN

SEKSI KELEMBAGAAN

KETERAMPILAN DAN USAHA PETERNAKAN


U P T D U P T D

SEKSI PAKAN DAN TEKNOLOGI

PETERNAKAN

42

STRUKTUR ORGANISASI LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGG O

DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN NOMOR : 09 TAHUN 2007


BUPATI PROBOLINGGO

ttd


KEPALA

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN KEUANGAN

SUB BAGIAN UMUM DAN

KEPEGAWAIAN



BIDANG BUDIDAYA PERIKANAN

SEKSI BUDIDAYA DAN PRODUKSI

PERIKANAN

SEKSI PENGELOLAAN PESISIR, LAUT DAN KEPULAUAN

SEKSI PELAYANAN USAHA, PENGOLAHAN

DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN DAN KELAUTAN

SEKSI PERBENIHAN DAN KESEHATAN IKAN

BIDANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA

KELAUTAN

SEKSI PENANGKAPAN IKAN DAN

PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN

BIDANG BINA USAHA PERIKANAN DAN

KELAUTAN

SEKSI

PENYULUHAN DAN KETERAMPILAN

U P T D

SEKSI PELESTARIAN DAN

PERLINDUNGAN PERIKANAN

U P T D

43

STRUKTUR ORGANISASI LAMPIRAN XVI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLING GO

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA NOMOR : 09 TAHUN 2007


BUPATI PROBOLINGGO

ttd


KEPALA

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN KEUANGAN


BIDANG SENI DAN BUDAYA

SEKSI KESENIAN

SEKSI PROMOSI DAN PEMASARAN

SEKSI KEBUDAYAAN

BIDANG KEPARIWISATAAN

SEKSI JASA WISATA


U P T D

SEKSI OBYEK WISATA

44

STRUKTUR ORGANISASI LAMPIRAN XVII PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOL INGGO

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH NOMOR : 09 TAHUN 2007


BUPATI PROBOLINGGO

ttd


KEPALA

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN KEUANGAN


BIDANG ANGGARAN

SEKSI PENYUSUNAN

ANGGARAN

SEKSI AKUNTANSI

SEKSI ANALISIS DAN

EVALUASI

BIDANG AKUNTANSI DAN

PELAPORAN

SEKSI PELAPORAN


BIDANG PERBENDAHARAAN DAN

VERIFIKASI

SEKSI PERBENDAHARAAN

SEKSI VERIFIKASI

SEKSI BENDAHARA UMUM

45

STRUKTUR ORGANISASI LAMPIRAN XVIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLI NGGO

DINAS PENDAPATAN KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR : 09 TAHUN 2007


BUPATI PROBOLINGGO

ttd


KEPALA

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN KEUANGAN



BIDANG PENDAFTARAN DAN

PENETAPAN

BIDANG PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

SEKSI PENDAFTARAN DAN

PENDATAAN

SEKSI PENYETORAN

SEKSI PENGEMBANGAN DAN

PENYULUHAN

SEKSI PERHITUNGAN DAN PENERBITAN SURAT

KETETAPAN

SEKSI PEMBUKUAN PENERIMAAN

SEKSI

PEMBUKUAN PERSEDIAAN

BIDANG PENYETORAN DAN PENAGIHAN

SEKSI PENAGIHAN DAN

PEMUNGUTAN

BIDANG PENGENDALIAN OPERASIONAL

SEKSI

PENGELOLAAN PASAR

SEKSI PELAPORAN

SEKSI PENGENDALIAN

SEKSI KEBERATAN DAN

KERINGANAN

SUB BAGIAN UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

Documents

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO - Biro Hukum · Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ; q. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah ; r. Dinas Pendapatan. 4 BAB III O R G A N I S A S I Bagian