1

PEMERINTAH KABUPATEN KAURPERATURAN DAERAH

KABUPATEN KAUR

NOMOR TAHUN 2012

TENTANG

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih,transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangandaerah harus dilakukan dengan tertib, taat padaperaturan perundang-Undangan, efektif, efisien,ekonomis, transparan dan bertanggungjawab denganmemperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaatuntuk masyarakat sehingga tercipta akuntabilitas publikyang baik (Wajar Tanpa Pengecualian);

b. bahwa berdasarkan Pasal 151 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka Pengelolaan

2

Keuangan Daerah harus diatur dengan PeraturanDaerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkanPeraturan Daerah tentang Pokok-Pokok PengelolaanKeuangan Daerah di lingkungan Pemerintah KabupatenKaur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dariKorupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun1999 Nomor 75, TambahanLembaran RI Negara Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentangPembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Selumadan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4266);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran NegaraRepublik IndonesiaI Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentangPemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung JawabKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LembaranRepublik Indonesia Negara Nomor 4437), sebagaimanatelah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat danPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

3

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 -2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RepubllikIndonesia Nomor 4700);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PajakDaerah dan Restribusi Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5234);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentangTata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah(Lembaran Negara Republlik Indonesia Tahun 2000Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4025);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentangKedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4026);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentangKedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan AnggotaDPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler danKeuangan Pimpinan dan Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4540);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentangPengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

4

15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentangPinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomot 136, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4574);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentangDana Perimbangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4576);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentangSistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomot 138, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentangSistem Hibah Kepada Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomot 139, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomot 140, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentangPedoman Penyusunan dan Penerapan StandarPelayanan Minimal (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4585);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentangPembinaan dan Pengawasan Atas PenyelenggaraanPemerintah Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan LembaranNegara RI Nomor 4090);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 danPerubahannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4855);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentangPelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemeirntah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);

5

24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,Pemerintah Daerah Propinsi, Dan Pemerintah DaerahKabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4737);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentangOrganisasi Perangkat Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentangSistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4890);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentangStandar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentangPinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5219);

29. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang terakhirdiubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Pedoman AtasPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BadanLayanan Umum Daerah;

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan

6

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara SertaPenyampaiannya;

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosialyang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah.

Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KAURdan

BUPATI KAUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK-POKOKPENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGANPEMERINTAH KABUPATEN KAUR.

BAB IKETENTUAN UMUM

Bagian PertamaPengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kaur.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kaur.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaur.

4. Bupati adalah Bupati Kaur.

7

5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kaur.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur.

7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka

penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Kaur yang dapat dinilai dengan

uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan

dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

8. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan Kabupaten Kaur

yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

9. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,

pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD

adalah APBD Kabupaten Kaur yang merupakan suatu Rencana Keuangan

Tahunan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.

11. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah

perangkat daerah pada Kabupaten Kaur yang bertanggung jawab kepada

Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan selaku

pengguna anggaran/barang.

12. Organisasi adalah unsur Pemerintah Kabupaten Kaur yang terdiri dari DPRD

Kaur, Bupati/Wakil Bupati dan SKPD Kabupaten Kaur.

13. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati Kaur

yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan

keseluruhan pengelolaan keuangan daerah dan mempunyai kewajiban

menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut

kepada DPRD Kabupaten Kaur.

14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD

adalah Pejabat yang ditunjuk Bupati Kaur yang mempunyai tugas

melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum

daerah.

15. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD

yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

16. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat

SKPKD adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

8

Kabupaten Kaur selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga

melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

17. Pengguna Anggaran adalah pejabat yang memegang kewenangan

penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD

yang dipimpinnya.

18. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan

barang milik daerah pada Kabupaten Kaur.

19. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD

adalah pejabat pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Kaur yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian

tugas BUD.

20. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat pada Kabupaten Kaur yang diberi

kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran

dalam melaksanakan sebagian tugas Pengguna Anggaran (KPA)

21. Pejabat Penatausahaaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-

SKPD adalah pejabat pada Kabupaten Kaur yang melaksanakan fungsi tata

usaha keuangan pada SKPD.

22. Pejabat Penatausahaaan Keuangan SKPKD yang selanjutnya disingkat PPK-

SKPKD adalah pejabat pada Kabupaten Kaur yang melaksanakan fungsi tata

usaha keuangan pada SKPKD.

23. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah

pejabat pada unit kerja SKPD Kabupaten Kaur yang melaksanakan satu atau

beberapa kegiatan dari suatu program sesuai bidang tugasnya.

24. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat

yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

25. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional pada Kabupaten Kaur

yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan,

dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka

pelaksanaan APBD pada SKPD.

26. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional pada Kabupaten Kaur

yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan,

menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan

belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

9

27. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan pada Kabupten Kaur yang terdiri

atas satu atau lebih entitias akuntansi yang menurut peraturan perudang-

undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan

keuangan.

28. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/barang

pada Kabupaten Kaur dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan

akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas

pelaporan.

29. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD Kabupaten Kaur yang melaksanakan

satu atau beberapa program.

30. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat

RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten

Kaur untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

31. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya

disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Kabupaten Kaur untuk

periode 5 (lima) tahun.

32. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Kabupaten

Kaur untuk periode 1 (satu) tahun.

33. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah

tim pada Kabupaten Kaur yang dibentuk dengan keputusan Kepala Daerah

dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan

serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan

APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan

pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

34. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen

pada Kabupaten Kaur yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja,

dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu)

tahun.

35. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS

adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran

pada Kabupaten Kaur yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program

10

sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan

DPRD.

36. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD

adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pada kabupaten Kaur

yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan

SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.

37. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang

selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Dinas

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara

Umum Daerah.

38. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran

berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan

tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan

mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan

pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.

39. Prakiraan Maju (forward estimate) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk

tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan

kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi

dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

40. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah

dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan

kualitas yang terukur.

41. Penganggaran Terpadu (unified budgeting) adalah penyusunan rencana

keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis

belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada

prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.

42. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang

dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.

43. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak

dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk

mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi

kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan

mensejahterakan masyarakat.

11

44. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk dan upaya yang

berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang

disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai misi SKPD.

45. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih

unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada

suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber

daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal

termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau

kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk

menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

46. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau

keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

47. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan

yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan

program dan kebijakan.

48. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya

keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

49. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang

ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan

daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

50. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat menyimpan uang

daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh

penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran

daerah pada bank yang ditetapkan.

51. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh BUD.

52. Uang Persedian (UP) adalah sejumlah uang yang disediakan untuk SKPD

dalam melaksanakan kegatan operasional kantor sehari-hari.

53. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.

54. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.

55. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai

penambah nilai kekayaan bersih.

56. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai

pengurang nilai kekayaan daerah.

12

57. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan

belanja daerah.

58. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah

dan belanja daerah.

59. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali

dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran

yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

60. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah

selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu

periode anggaran.

61. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah

menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari

pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

62. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kembali kepada

Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai

dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan

peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

63. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kembali oleh

Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat

dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian,

atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

64. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang

memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun

anggaran.

65. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis

seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya

sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam

rangka pelayanan kepada masyarakat.

66. Hibah adalah pemberian uang, barang dan/atau jasa dari pemerintah daerah

kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah,

masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah

ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak

13

secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan

urusan pemerintah daerah.

67. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang dari

pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau

masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang

bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

68. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan

potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga,

kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi,

krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan

belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam

kondisi wajar.

69. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah

perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.

70. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota

masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar

kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap

Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam

rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik

Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non

pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan

perundang-undangan.

71. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-

SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang

digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

72. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang

selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku

Bendahara Umum Daerah.

73. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya

disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan

14

pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan

perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.

74. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran PPKD yang selanjutnya

disingkat DPPA-PPKD adalah dokumen yang memuat perubahan

pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan

perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.

75. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL

adalah dokumen yang memuat sisa belanja tahun sebelumnya sebagai dasar

pelaksanaan anggaran tahun berikutnya.

76. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan

untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan

melalui kontrak tahun jamak.

77. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber

dari penerimaan dan perkiraan kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana

yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

78. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen

yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai

dasar penerbitan SPP.

79. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah

dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas

pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan

pembayaran.

80. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen

yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka

kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan

dengan pembayaran langsung.

81. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah

dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan

pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran

langsung.

82. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah

dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan

tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang

15

bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung

dan uang persediaan.

83. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang

diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran gaji

dan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak

kerja atau surat perintah kerja lainnya dengan jumlah, penerima, peruntukan,

dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.

84. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen

yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna

anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD dan

DPA-PPKD.

85. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-

UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk

penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya

dipergunakan untuk mendanai kegiatan operasional kantor.

86. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat

SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk

penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya

dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.

87. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya

disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna

anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban

pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah

batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai ketentuan.

88. Surat Perintah Membayar Langsung selanjutnya disingkat SPM-LS adalah

dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna

anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD dan

DPA-PPKD untuk pembayaran gaji dan kepada pihak ketiga.

89. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah

dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan

oleh BUD berdasarkan SPM.

90. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas

beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

16

91. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah adalah sistem pengendalian

intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah

daerah.

92. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang

nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik

disengaja maupun lalai.

93. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah

SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk

untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang

dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan

dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan

produktivitas.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang Lingkup keuangan daerah meliputi :

a. hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta

melakukan pinjaman;

b. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan

membayar tagihan pihak ketiga;

c. penerimaan daerah;

d. pengeluaran daerah;

e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat

berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang,

termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; dan

f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka

penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

17

Pasal 3

Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

a. asas umum pengelolaan keuangan daerah;

b. pejabat-pejabat yang mengelola keuangan daerah;

c. struktur APBD;

d. penyusunan RKPD, KUA, PPAS, dan RKA-SKPD;

e. penyusunan dan penetapan APBD;

f. pelaksanaan dan perubahan APBD;

g. penatausahaan keuangan daerah;

h. penanggungjawaban pelaksanaan APBD;

i. pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD;

j. pengelolaan kas umum daerah;

k. pengelolaan piutang daerah;

l. pengelolaan investasi daerah;

m. pengelolaan barang milik daerah;

n. pengelolaan dana cadangan;

o. pengelolaan utang daerah;

p. pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah;

q. penyelesaian kerugian daerah;

r. pengelolaan keuangan badan pelayanan umum daerah; dan

s. pengaturan pengelolaan keuangan daerah.

Bagian Ketiga

Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 4

(1) Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-

undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab

dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk

masyarakat.

18

(2) Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang

terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan

dengan Peraturan Daerah.

BAB II

KEKUASAAN PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 5

(1) Bupati selaku Kepala Pemerintah Daerah adalah pemegang kekuasaan

pengelolaan keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam

kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

(2) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) mempunyai kewenangan :

a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;

b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;

c. menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang;

d. menetapkan bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran;

e. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan

daerah;

f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan

piutang daerah;

g. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik

daerah; dan

h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan

memerintahkan pembayaran.

(3) Kepala Daerah selaku pemegang Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah

melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada:

a. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah;

19

b. Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku PPKD; dan

c. Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.

(4) Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan

dengan Keputusan Bupati berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 6

(1) Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam

pasal 5 ayat (3) mempunyai tugas koordinasi dibidang :

a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;

b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;

c. penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;

d. penyusunan Raperda APBD, Perubahan APBD dan pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD;

e. tugas-tugas pejabat perencanaan daerah, PPKD, dan pejabat pengawas

keuangan daerah; dan

f. penyusunan Laporan Keuangan Daerah dalam rangka

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

(2) Selain tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Koordinator

Pengelolaan Keuangan daerah juga mempunyai tugas :

a. memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);

b. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;

c. menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;

d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD; dan

e. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah

lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.

(3) Koordinator Pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab atas

pelaksanaan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada

Bupati.

20

Bagian Ketiga

Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 7

(1) PPKD mempunyai tugas sebagai berikut :

a. menyusun RKA-PPKD dan DPA/DPPA-PPKD;

b. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;

c. menyusun Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;

d. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan

dengan Peraturan Daerah;

e. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;

f. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD; dan

g. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh

Bupati.

(2) PPKD selaku BUD berwenang :

a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;

b. mengesahkan DPA/DPPA-SKPD dan DPA/DPPA-PPKD;

c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan

pengeluaran kas daerah;

e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;

f. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank

dan/atau lembaga keuangan yang telah ditunjuk;

g. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan

APBD;

h. menyimpan uang daerah;

i. menetapkan SPD;

j. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan

investasi

k. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna

anggaran atas beban rekening kas umum daerah;

21

l. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama

pemerintah daerah;

m. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah atas

persetujuan DPRD;

n. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;

o. melakukan penagihan piutang daerah

p. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;

q. menyajikan informasi keuangan daerah;

r. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan

barang milik daerah

(3) PPKD selaku BUD menunjuk pejabat dilingkungan satuan kerja pengelola

keuangan daerah, selaku kuasa BUD.

(4) PPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah

melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

(1) Penunjukan Kuasa BUD sebagaimana Pasal 8 dimaksud pada Pasal 7 ayat (3)

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:

a. menyiapkan anggaran kas;

b. menyiapkan SPD;

c. menerbitkan SP2D; dan

d. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah

(3) Kuasa BUD selain melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (3) juga

melaksanakan wewenang sebagimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2), huruf

f, huruf g, huruf h, huruf j, huruf k, huruf m, huruf n, dan huruf o.

(4) Kuasa BUD bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada BUD.

22

Pasal 9

Pelimpahan wewenang selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (4),

dapat dilimpahkan kepada pejabat lainnya di lingkungan satuan kerja pengelolaan

keuangan daerah.

Bagian Keempat

Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Daerah

Pasal 10

(1) Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah mempunyai tugas:

a. menyusun RKA-SKPD;

b. menyusun DPA-SKPD dan DPPA-SKPD;

c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban

anggaran belanja;

d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;

g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas

anggaran yang telah ditetapkan;

h. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang

dipimpinnya;

i. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung

jawab SKPD yang dipimpinnya;

j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;

k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

l. melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran/Pengguna Barang lainnya

berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati;

m.bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah;

(2) Dalam rangka pengadaan barang/jasa, Pengguna Anggaran bertindak

sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai perundang-undangan

dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

23

Bagian Kelima

Pejabat Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang Daerah

Pasal 11

(1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan tugas-

tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit

Kerja pada SKPD selaku Kuasa pengguna anggaran/pengguna barang.

(2) Pelimpahan sebagian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala SKPD.

(3) Penetapan Kepala Unit Kerja pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran

jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang

kendali dan pertimbangan obyektif lainnya.

(4) Kuasa Pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas

pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

(5) Dalam pengadaan barang/jasa, Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus

bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai peraturan

perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Bagian Keenam

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD

Pasal 12

(1) Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam

melaksanakan program dan kegiatan dapat menunjuk pajabat dalam Unit Kerja

SKPD selaku PPTK.

(2) PPTK sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas mancakup:

a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;

24

c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan

kegiatan.

(3) penunjukkan PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)

berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban

kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan obyektif lainnya.

(4) PPTK bertanggung jawab kepada Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa

Pengguna Anggaran.

Bagian Ketujuh

Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD dan Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD

Pasal 13

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

(1) Dalam rangka melaksanakan wewenang atas penggunaan anggaran yang

dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang

melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai Pejabat

Penatausahaan Keuangan SKPD.

(2) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) mempunyai tugas :

a. meneliti kelengkapan SPP-LS yang diajukan oleh PPTK;

b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU yang diajukan oleh

Bendahara Pengeluaran;

c. menyiapkan SPM; dan

d. menyiapkan laporan keuangan SKPD.

(3) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD tidak boleh merangkap sebagai

pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/daerah,

bendahara, dan/atau PPTK.

25

Pasal 14

Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD

(1) Dalam rangka melaksanakan wewenang atas penggunaan anggaran yang

dimuat dalam DPA-PPKD, kepala SKPKD menetapkan pejabat yang

melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPKD sebagai Pejabat

Penatausahaan Keuangan PPKD.

(2) Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) mempunyai tugas :

a. meneliti kelengkapan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;

b. meneliti kelengkapan SPP-TU yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;

c. menyiapkan SPM; dan

d. menyiapkan laporan keuangan PPKD.

(3) Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD tidak boleh merangkap sebagai

pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/daerah,

bendahara.

Bagian Kedelapan

Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

Pasal 15

(1) Bupati atas usul PPKD mengangkat Bendahara Penerimaan/Bendahara

Penerimaan Pembantu untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam

rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD dan PPKD.

(2) Bupati atas usul PPKD mengangkat Bendahara Pengeluaran/Bendahara

Pengeluaran Pembantu untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam

rangka pelaksanaan anggaran belanja pada SKPD dan PPKD.

(3) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) adalah Pejabat Fungsional.

26

(4) Dalam hal PA melimpahkan sebagian wewenangnya kepada KPA, Kepala

Daerah menetapkan bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara

Pengeluaran Pembantu pada unit kerja terkait.

(5) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dilarang melakukan, baik

secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan

pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas

kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut, serta menyimpan uang pada suatu

bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.

(6) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran secara fungsional

bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.

BAB III

ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD

Bagian Pertama

Asas Umum APBD

Pasal 16

(1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan

kemampuan pendapatan daerah.

(2) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman

kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat

untuk tercapainya tujuan bernegara.

(3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi,

distribusi, dan stabilisasi.

(4) APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 17

(1) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang,

barang dan/atau jasa dianggarkan dalam APBD.

27

(2) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan

yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber

pendapatan.

(3) Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah

dianggarkan secara bruto dalam APBD.

(4) Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan

pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Dalam penyusunan APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung

dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

(2) Penganggaran untuk setiap pengeluaran APBD harus didukung dengan dasar

hukum yang melandasinya.

Pasal 19

Tahun anggaran APBD meliputi masa 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari

sampai dengan 31 Desember.

Bagian Kedua

Struktur APBD

Pasal 20

(1) APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :

a. pendapatan daerah;

b. belanja daerah; dan

c. pembiayaan daerah.

(2) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi semua

penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah

28

ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran

yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

(3) Belanja daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi semua

pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana

lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang

tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

(4) Pembiayaan daerah sebagaimana pada ayat (1) huruf c meliputi semua

penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan

diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada

tahun-tahun anggaran berikutnya.

Bagian Ketiga

Pendapatan Daerah

Pasal 21

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a

terdiri atas :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);

b. Dana Perimbangan; dan

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 22

(1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf

a terdiri atas:

a. pajak daerah;

b. retribusi daerah;

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

d. lain-lain PAD yang sah.

(2) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d mencakup :

29

a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau

angsuran/cicilan;

b. jasa giro;

c. pendapatan bunga;

d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;

e. penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari

penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;

f. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang

asing;

g. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;

h. pendapatan denda pajak;

i. pendapatan denda retribusi;

j. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;

k. pendapatan dari pengembalian;

l. fasilitas sosial dan fasilitas umum;

m. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan

n. pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Pasal 23

Pendapatan Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf b

meliputi :

a. Dana Bagi Hasil;

b. Dana Alokasi Umum; dan

c. Dana Alokasi Khusus.

Pasal 24

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah

selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-

lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.

30

Pasal 25

(1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 merupakan bantuan berupa

uang, barang dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah, masyarakat, dan

badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Belanja Daerah

Pasal 26

(1) Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan

urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

(2) Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan

masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam

bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial

dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

(3) Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan

minimal berdasarkan urusan wajib pemerintahan daerah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3)

diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, kelompok, program dan kegiatan,

serta jenis belanja.

31

(2) Klasifikasi belanja menurut organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintahan daerah.

(3) Klasifikasi belanja menurut fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

dari :

a. klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan; dan

b. klasifikasi fungsi pengelolaan keuangan negara.

(4) Klasifikasi belanja berdasarkan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) huruf a diklasifikasikan menurut kewenangan pemerintah

kabupaten.

(5) Klasifikasi belanja menurut fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf

b yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan

keuangan negara terdiri dari :

a. pelayanan umum;

b. ketertiban dan keamanan;

c. ekonomi;

d. lingkungan hidup;

e. perumahan dan fasilitas umum;

f. kesehatan;

g. pariwisata dan budaya;

h. agama;

i. pendidikan; serta

j. perlindungan sosial.

(6) Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah.

(7) Belanja menurut kelompok belanja sebagimana dimaksud dalam Pasal 20

ayat (3) terdiri dari:

a. belanja tidak langsung; dan

b. belanja langsung

(8) Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana pada ayat (7) huruf a

merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan

pelaksanaan program kegiatan.

32

(9) Kelompok belanja langsung sebagimana dimaksud pada ayat (7) huruf b

merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan

pelaksanaan program kegiatan.

(10) Klasifikasi belanja menurut jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terdiri dari:

a. belanja pegawai;

b. belanja barang dan jasa;

c. belanja modal;

d. bunga;

e. subsidi;

f. hibah;

g. bantuan sosial;

h. belanja bagi hasil dan bantuan keuangan; dan

i. belanja tidak terduga.

(11) Kegiatan yang dibiayai dari Belanja Langsung dapat mengikat dana

anggaran untuk 1 (satu) tahun anggaran atau lebih dari 1 (satu) tahun

anggaran dalam bentuk kegiatan tahun jamak sesuai peraturan perundang-

undangan.

(12) Penganggaran dalam APBD untuk setiap jenis belanja sebagaimana

dimaksud pada ayat (7) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan.

Bagian Kelima

Pembiayaan Daerah

Pasal 28

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c

terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

(2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya;

b. pencairan dana cadangan;

33

c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

d. penerimaan pinjaman; dan

e. penerimaan kembali pemberian pinjaman;

f. Penerimaan piutang daerah.

(3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :

a. pembentukan dana cadangan;

b. penyertaan modal pemerintah daerah;

c. pembayaran pokok utang; dan

d. pemberian pinjaman.

(4) Pembiayaan neto merupakan selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap

pengeluaran pembiayaan.

(5) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran.

BAB IV

PENYUSUNAN RANCANGAN APBD

Bagian Pertama

Rencana Kerja Pemerintahan Daerah

Pasal 29

RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi,

dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah

dengan memperhatikan RPJM Nasional dan standar pelayanan minimal yang

ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 30

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ditetapkan paling lambat 3 (tiga)

bulan setelah Bupati dilantik.

Pasal 31

(1) SKPD menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD

yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan

34

pembangunan yang bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi masing-

masing.

(2) Penyusunan Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berpedoman pada RPJMD.

Pasal 32

(1) Pemerintah Daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari

RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1

(satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.

(2) Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran

dari Renstra-SKPD yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian

pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka

ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja

yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh

Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi

masyarakat.

(4) Kewajiban daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan

prestasi capaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 33

(1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) disusun untuk

menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan, dan pengawasan.

(2) Penyusunan RKPD diselesaikan selambat-lambatnya akhir bulan Mei tahun

anggaran sebelumnya.

(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan

Bupati.

35

Bagian Kedua

Kebijakan Umum APBD

Pasal 34

(1) Bupati berdasarkan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1)

menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD.

(2) Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berpedoman pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan

oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun.

(3) Bupati menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum APBD tahun anggaran

berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai landasan

penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan bulan

Juni tahun anggaran berjalan,

(4) Rancangan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD.

Bagian Ketiga

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Pasal 35

(1) Berdasarkan kebijakan Umum APBD yang telah disepakati, Pemerintah

Daerah dan DPRD membahas Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara yang disampaikan oleh Bupati.

(2) Pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat minggu kedua Bulan Juli

tahun anggaran sebelumnya.

(3) Pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai

berikut:

a. menentukan skala prioritas dalam urusan wajib dan urusan pilihan;

36

b. menentukan urutan program dalam masing-masing urusan;

c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program.

(4) Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang

telah dibahas dan disepakati bersama Bupati dan DPRD dituangkan dalam

nota kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan pimpinan

DPRD.

(5) Bupati berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat

(4) menerbitkan pedoman penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD sebagai

pedoman Kepala SKPD dan SKPKD menyusun RKA-SKPD dan RKA-PPKD.

Bagian Keempat

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD dan PPKD

Pasal 36

(1) Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD sebagaimana

dimaksud pada Pasal 35 ayat (5), Kepala SKPD dan SKPKD menyusun RKA-

SKPD dan RKA-PPKD.

(2) RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran

jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran

berdasarkan prestasi kerja.

Pasal 37

Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka

menengah dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang berisi perkiraan

kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun

anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan dan merupakan

implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun

berikutnya.

Pasal 38

37

Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan penganggaran terpadu dilakukan

dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di

lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran.

Pasal 39

(1) Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan prestasi kerja dilakukan dengan

memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang

diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian

keluaran dan hasil tersebut.

(2) Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis

standar belanja, standar satuan harga dan standar pelayanan minimal.

(3) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan

dengan keputusan Bupati.

Pasal 40

RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) memuat rencana

pendapatan belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi

untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian obyek pendapatan,

belanja dan pembiayaan, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.

Bagian Kelima

Penyiapan Raperda APBD

Pasal 41

(1) RKA-SKPD yang telah disusun oleh Kepala SKPD dan RKA-PPKD

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) disampaikan kepada PPKD.

(2) RKA-SKPD dan RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya

dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

38

(3) Pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dan

RKA-PPKD dengan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya,

dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja,

analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan

minimal.

Pasal 42

(1) PPKD menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD berikut

dokumen pendukung berdasarkan RKA-SKPD dan RKA-PPKD yang telah

ditelaah oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

(2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Nota

Keuangan dan Rancangan APBD.

BAB V

PENETAPAN APBD

Bagian Pertama

Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Pasal 43

Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD

disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya pada minggu pertama Bulan

Oktober tahun sebelumnya untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan

bersama.

39

Pasal 44

(1) Tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan

sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD mengacu pada peraturan

Perundang-undangan.

(2) Pembahasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menitikberatkan

pada kesesuaian antara Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara dengan program dan kegiatan yang diusulkan dalam

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Bagian Kedua

Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Pasal 45

(1) Pengambilan Keputusan Bersama DPRD dan Bupati terhadap Rancangan

Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan

sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.

(2) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati

menyiapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Pasal 46

(1) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45

ayat (1) tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Bupati melaksanakan

pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran

sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan, yang disusun dalam

rancangan peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

(2) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana

yang dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat

mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

40

(3) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Gubernur Bengkulu.

(4) Pengesahan terhadap Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung

sejak diterimanya rancangan dimaksud.

(5) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum

disahkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD ditetapkan

menjadi Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Bagian Keempat

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan

Peraturan Bupati tentang Penjabaran RAPBD

Pasal 47

(1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama

DPRD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebelum

ditetapkan oleh Bupati paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada

Gubernur untuk dievaluasi.

(2) Apabila Gubernur tidak memberikan hasil evaluasi dalam waktu 15 (lima belas)

hari terhitung sejak rancangan diterima, maka Bupati dapat menetapkan

Rancangan Peraturan Daerah APBD menjadi Peraturan Daerah APBD dan

Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD menjadi Peraturan

Bupati tentang Penjabaran APBD.

(3) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD

sudah sesuai dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan

yang lebih tinggi, Bupati menetapkan rancangan dimaksud menjadi Peraturan

Daerah dan Peraturan Bupati.

(4) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD

41

bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan

yang lebih tinggi, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan

selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

(5) Hasil Evaluasi dari Gubernur sebagaimana dimaksud pada Pasal 3

disampaikan kembali kepada DPRD Kabupaten Kaur.

(6) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD, dan Bupati

tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan

Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD menjadi Peraturan

Daerah dan peraturan Bupati, Gubernur membatalkan Peraturan Daerah dan

peraturan Bupati dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD

tahun sebelumnya.

Pasal 48

(1) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan Peraturan Daerah

oleh Gubernur, Bupati harus memperhatikan pelaksanaan Peraturan Daerah

dan selanjutnya DPRD bersama Bupati mencabut Peraturan Daerah

dimaksud.

(2) Pencabutan Peraturan Daerah yang dibatalkan oleh Gubernur dilakukan

dengan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah tentang

APBD.

(3) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBD tahun sebelumnya ditetapkan

dengan Peraturan Bupati.

Pasal 49

Hasil evaluasi atas Rancangan peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan

Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD ditetapkan dengan Keputusan

Gubernur.

Pasal 50

(1) Penyempurnaan hasil evaluasi dari Gubernur dilakukan Bupati bersama

dengan Panitia Anggaran DPRD.

42

(2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh

Pimpinan DPRD.

(3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2)

dijadikan penetapan Peraturan Daerah tentang APBD.

(4) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan

pada sidang paripurna berikutnya.

(5) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

disampaikan kepada Gubernur, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah

keputusan tersebut ditetapkan.

Bagian Kelima

Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan

Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD

Pasal 51

(1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati

tentang Penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Bupati

menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang

Penjabaran APBD.

(2) Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati

tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

(3) Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati

tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari

kerja setelah ditetapkan.

BAB VI

PELAKSANAAN APBD

Bagian Pertama

Asas Umum Pelaksanaan APBD

43

Pasal 52

(1) SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah

untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup

tersedia anggarannya dalam APBD.

(2) Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 53

(1) PPKD paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah APBD ditetapkan,

memberitahukan kepada semua Kepala SKPD agar menyusun dan

menyampaikan Rancangan DPA-SKPD.

(2) Rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merinci sasaran

yang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan, anggaran yang disediakan

untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap

satuan kerja serta pendapatan yang diperkirakan.

(3) Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD yang telah disusunnya

kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan.

Pasal 54

(1) Tim Anggaran Pemerintah daerah melakukan verifikasi Rancangan DPA-

SKPD dan DPA-PPKD bersama-sama dengan Kepala SKPD yang

bersangkutan

44

(2) Verifikasi atas Rancangan DPA-SKPD dan DPA-PPKD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja,

sejak ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

(3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPKD

mengesahkan Rancangan DPA-SKPD dan DPA-PPKD dengan persetujuan

Sekretaris Daerah.

(4) DPA-SKPD dan DPA-PPKD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) disampaikan Kepala SKPD yang bersangkutan kepada satuan kerja

pengawasan daerah, dan BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak

tanggal disahkan.

(5) DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar

pelaksanaan anggaran oleh Kepala SKPD selaku pengguna anggaran/barang.

(6) DPA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar

pelaksanaan anggaran oleh PPKD.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah

Pasal 55

(1) Semua penerimaan daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah.

(2) Bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening

kas umum daerah.

(3) Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap atas setoran

dimaksud.

Pasal 56

(1) SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam

peraturan Daerah.

(2) SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima dan/atau

kegiatan berdampak pada penerimaan daerah wajib mengintensifkan

pemungutan dan penerimaan tersebut.

45

Pasal 57

(1) Penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat

dipergunakan langsung untuk pengeluaran kecuali oleh SKPD yang ditetapkan

sebagai BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Komisi, rabat, potongan atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk

apa pun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat

dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang

dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai

akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta penerimaan dari hasil

pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan

daerah.

(3) Semua penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila

berbentuk uang harus segera disetor ke kas umum daerah dan berbentuk

barang menjadi milik/aset daerah yang dicatat sebagai inventaris daerah.

Pasal 58

(1) Pengembalian atas kelebihan pajak, retribusi, pengembalian tuntutan ganti rugi

dan sejenisnya dilakukan dengan membebankan pada rekening penerimaan

yang bersangkutan untuk pengembalian penerimaan yang terjadi dalam tahun

yang sama.

(2) Untuk pengembalian kelebihan penerimaan yang terjadi pada tahun-tahun

sebelumnya dibebankan pada rekening belanja tidak terduga.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah

Pasal 59

(1) Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai

hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

46

(2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan

sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan dan

ditempatkan dalam Lembaran daerah.

(3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk belanja

yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

Pasal 60

Pembayaran atas beban APBD dapat dilakukan berdasarkan SPD, atau DPA-

SKPD, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.

Pasal 61

(1) Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah dibebankan dalam APBD.

(2) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada

Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan

memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan

DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak

lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang

dipungutnya ke Rekening Kas Negara pada bank pemerintah atau bank lain yang

ditetapkan Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka

waktu sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 63

(1) Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPM yang

diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

penerbitan SP2D oleh Kuasa BUD.

47

(3) Dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Kuasa BUD berkewajiban untuk :

a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna

Anggaran;

b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum

dalam perintah pembayaran;

c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;

d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah; dan

e. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan

oleh pengguna anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 64

(1) Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima

kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD kepada Pengguna

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan uang persediaan yang

dikelola oleh Bendahara Pengeluaran.

(3) Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan

yang dikelolanya setelah :

a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna

anggaran/kuasa pengguna anggaran;

b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah

pembayaran; dan

c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.

(4) Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi.

(5) Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran

yang dilaksanakannya.

48

Pasal 65

Bupati dapat memberikan izin pembukaan rekening untuk keperluan pelaksanaan

pengeluaran di lingkungan SKPD.

Pasal 66

Setelah tahun anggaran berakhir, Kepala SKPD selaku pengguna anggaran

dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah

Pasal 67

(1) Pengelolaan anggaran pembiayaan daerah dilakukan oleh PPKD.

(2) Semua penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dilakukan melalui

Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 68

(1) Pemindahbukuan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum

Daerah dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan, setelah jumlah

dana cadangan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang

pembentukan dana cadangan yang berkenan mencukupi.

(2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sejumlah

pagu dana cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan

kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan

dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan.

(3) Pemindahbukuan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Surat Perintah

Pemindahbukuan oleh Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

49

Pasal 69

(1) Penjualan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan.

(2) Pencatatan penerimaan atas penjualan kekayaan daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada bukti penerimaan yang sah.

Pasal 70

(1) Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan

diterima dalam tahun anggaran yang bersangkutan sesuai dengan yang

ditetapkan dalam perjanjian pinjaman berkenaan.

(2) Penerimaan pinjaman dalam bentuk mata uang asing dibukukan dalam nilai

rupiah.

Pasal 71

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah didasarkan pada perjanjian

pemberian pinjaman daerah sebelumnya, untuk kesesuaian pengembalian pokok

pinjaman dan kewajiban lainnya yang menjadi tanggungan pihak peminjam.

Pasal 72

(1) Jumlah pendapatan daerah yang disisihkan untuk pembentukan dana

cadangan dalam tahun anggaran bersangkutan sesuai dengan jumlah

ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

(2) Pemindahbukuan jumlah pendapatan daerah yang disisihkan yang ditransfer

dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening dana cadangan dilakukan

dengan Surat Perintah Pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan

PPKD.

50

Pasal 73

Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang

akan disertakan dalam tahun anggaran telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah

tentang penyertaan modal daerah berkenaan.

Pasal 74

Pembayaran pokok utang didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai

dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari

seluruh kewajiban Pemerintah daerah yang harus diselesaikan dalam tahun

anggaran berkenaan.

Pasal 75

Pembayaran pinjaman daerah kepada pihak lain berdasarkan Keputusan Bupati

atas persetujuan DPRD.

Pasal 76

Pelaksanaan pengeluaran pembiayaan penyertaan modal Pemerintah Daerah,

pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah dilakukan berdasarkan

SPM yang diterbitkan oleh PPKD.

Pasal 77

Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran pembiayaan, Kuasa BUD berkewajiban

untuk :

a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran/pemindah bukuan yang diterbitkan

oleh PPKD;

b. menguji kebenaran perhitungan pengeluaran pembiayaan yang tercantum

dalam perintah pembayaran;

c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;

51

d. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran atas pengeluaran

pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

BAB VII

LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA

APBD DAN PERUBAHAN APBD

Bagian Pertama

Laporan Realisasi Semester Pertama APBD

Pasal 78

(1) Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD

dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD

dan Menteri Dalam Negeri selambat-lambatnya pada akhir bulan Juli tahun

anggaran yang bersangkutan untuk dibahas bersama antara DPRD dan

Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Perubahan APBD

Pasal 79

(1) Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan

dibahas bersama DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam rangka

penyusunan prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang

bersangkutan, apabila terjadi :

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;

b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar

unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;

c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya

harus digunakan untuk tahun berjalan;

52

d. keadaan darurat ; dan

e. keadaan luar biasa.

(2) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran

yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam

Rancangan Perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi

anggaran.

(3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sekurang-

kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah daerah dan

tidak dapat diprediksi sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintahan Daerah; dan

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka

pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 80

(1) perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun

anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

(2) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf e

adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau

pengeluaran APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50%

(lima puluh persen).

Pasal 81

(1) Pemerintah Daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang

Perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan untuk mendapatkan

persetujuan DPRD sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

(2) Pesetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum

berakhirnya tahun anggaran.

53

Pasal 82

(1) Proses evaluasi dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang

Perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran

Perubahan ABPD menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati berlaku

ketentuan sebagaiman dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 49, dan Pasal 50.

(2) Pembatalan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten dan

Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD dilakukan oleh

Gubernur.

Pasal 83

(1) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan tentang pembatalan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3), Bupati wajib memberhentikan pelaksanaan

Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan selanjutnya Bupati bersama

DPRD mencabut Peraturan Daerah dimaksud.

(2) Pencabutan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah tentang

Perubahan APBD.

(3) Pelaksanaan pengeluaran atas pendanaan keadaan darurat dan/atau keadaan

luar biasa sebagaimana dimkasud dalam Pasal 83 ayat (2) ditetapkan dengan

Peraturan Bupati.

(4) Realisasi pengeluaran atas pendanaan keadaan darurat dan/atau keadaan

luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan dalam

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD.

Pasal 84

(1) Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dapat

dilakukan atas persetujuan PPKD.

(2) Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas

persetujuan Sekretaris Daerah.

(3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD

54

sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan

peraturan daerah tentang perubahan APBD.

BAB VIII

PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal 85

(1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara

Penerimaan/Pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau

menguasai uang/barang/kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan

penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang

berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban

APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari

penggunaan surat bukti dimaksud.

Bagian Kedua

Palaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal 86

(1) Untuk pelaksanaan APBD, Bupati Menetapkan:

a. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;

b. pejabat yang diberi wewenang menadatangani SPM;

c. pejabat yang diberi wewenang mengesahkan surat pertanggungjawaban

(SPJ)

d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;

55

e. Bendahara Penerimaan/Pengeluaran; dan

f. pejabat lainnya yang ditetapkan dalam pelaksanaan APBD.

(2) Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum

dimulainya tahun anggaran berkenaan.

Pasal 87

Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan

tugas-tugas kebendaharaan pada satuan kerja dalam SKPD dapat dibantu oleh

pembantu bendahara penerimaan dan/atau pembantu bendahara pengeluaran

sesuai kebutuhan dengan keputusan kepala SKPD.

Pasal 88

(1) PPKD dalam rangka manajemen kas menerbitkan SPD dengan

mempertimbangkan penjadwalan pembayaran pelaksanaan program dan

kegiatan yang dimuat dalam DPA-SKPD.

(2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh Kuasa BUD untuk

ditandatangani oleh PPKD.

Bagian Ketiga

Penatausahaan Bendahara Penerimaan

Pasal 89

(1) Penyetoran penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58

ayat (3) dilakukan dengan uang tunai.

(2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Rekening Kas Umum

Daerah pada bank pemerintah yang ditunjuk, dianggap sah setelah Kuasa

BUD menerima nota kredit.

56

(3) Bendahara penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, atau surat berharga

yang dalam penguasaannya lebih dari 1 (satu) hari kerja dan/atau atas nama

pribadi pada bank atau giro pos.

Pasal 90

(1) Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyelenggarakan pembukuan

terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi

tanggungjawabnya.

(2) Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyampaikan laporan

pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD paling lambat tanggal 10

bulan berikutnya kecuali untuk Bulan Desember pada hari kerja terakhir.

(3) PPKD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan

pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 91

(1) Bendahara penerimaan PPKD bertugas untuk menatausahakan dan

mempertanggungjawabkan seluruh penerimaan pendapatan PPKD dalam

rangka pelaksanaan APBD.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bendahara

penerimaan PPKD berwenang untuk mendapatkan bukti transaksi atas

pendapatan yang diterima melalui Bank.

(3) Atas pertimbangan efisiensi dan efektifitas, tugas dan wewenang bendahara

penerimaan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat

dirangkap oleh Bendahara Umum Daerah.

Bagian Keempat

Penatausahaan Bendahara Pengeluaran

Pasal 92

(1) Permintaan pembayaran dilakukan melalui penerbitan SPP-LS, SPP-UP, SPP-

GU, dan SPP-TU.

57

(2) PPTK mengajukan SPP-LS melalui PPK-SKPD kepada Pengguna

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah

diterimanya tagihan dari pihak ketiga.

(3) Pengajuan SPP-LS dilampiri dengan kelengkapan yang ditetapkan sesuai

dengan Peraturan Perundang-undangan.

(4) Bendahara Pengeluaran melalui PPK-SKPD mengajukan SPP-UP kepada

Pengguna Anggaran setinggi-tingginya untuk keperluan satu bulan.

(5) Pengajuan SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan

daftar rincian rencana penggunaan dana.

(6) Untuk penggantian dan penambahan uang persediaan, bendahara

pengeluaran mengajukan SPP-GU dan/atau SPP-TU.

(7) Batas jumlah pengajuan SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus

mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan

dan waktu penggunaan.

Pasal 93

(1) Pengguna Anggaran mengajukan permintaan uang persediaan kepada kuasa

BUD dengan menerbitkan SPM-UP.

(2) Pengguna Anggaran mengajukan penggantian uang persediaan yang telah

digunakan kepada kuasa BUD, dengan menerbitkan SPM-GU yang dilampiri

bukti asli pertanggungjawaban atas penggunaan uang persediaan

sebelumnya.

(3) Dalam hal uang persediaan tidak mencukupi kebutuhan, Pengguna

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat mengajukan tambahan uang

persediaan kepada kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-TU.

(4) Pelaksanaan pembayaran melalui SPM-UP dan SPM-LS berpedoman pada

ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 94

(1) Kuasa BUD menerbitkan SP2D atas SPM yang diterima dari Pengguna

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang ditujukan kepada bank operasional

mitra kerjanya.

58

(2) Penerbitan SP2D oleh Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

paling lama 2 (dua) hari kerja sejak SPM diterima.

(3) Kuasa BUD berhak menolak permintaan pembayaran yang diajukan Pengguna

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran bilamana:

a. pengeluaran tersebut melampaui pagu; dan/atau

b. tidak didukung oleh kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan.

(4) Dalam hal kuasa BUD menolak permintaan pembayaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), SPM dikembalikan paling lama 1 (satu) hari kerja

setelah diterima.

Pasal 95

(1) Pertanggungjawaban administratif dibuat oleh bendahara pengeluaran dan

disampaikan kepada Pejabat Pengguna Anggaran paling lambat tanggal 10

bulan berikutnya.

(2) Pertanggungjawaban administratif pada bulan terakhir tahun anggaran

disampaikan paling lambat hari kerja terakhir bulan tersebut.

(3) Pertanggungjawaban fungsional dibuat oleh bendahara pengeluaran dan

disampaikan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan

berikutnya.

(4) Pertanggungjawaban fungsional pada bulan terakhir tahun anggaran

disampaikan paling lambat hari kerja terakhir bulan tersebut

(5) Tata cara penatausahaan Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan diatur

lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Akuntasi Keuangan Daerah

Pasal 96

(1) Pemerintah Daerah menyusun Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang

mengacu Standar Akuntansi Pemerintahan.

59

(2) Sistem akuntansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Peraturan Bupati mengacu pada Peraturan Daerah tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 97

Bupati berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan menetapkan Peraturan

Bupati tentang Kebijakan Akuntansi.

Pasal 98

(1) Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah paling sedikit meliputi :

a. prosedur akuntansi penerimaan kas;

b. prosedur akuntansi pengeluaran kas;

c. prosedur akuntansi aset;

d. prosedur akuntansi selain kas;

(2) Sistem akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan

prinsip pengendalian intern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BAB IX

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Pasal 99

(1) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyelenggarakan akuntansi atas

transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana, yang berada dalam

tanggung jawab.

(2) Penyelenggaraan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

pencatatan/penatausahaan atas transaksi keuangan di lingkungan SKPD dan

menyiapkan laporan keuangan sehubungan dengan pelaksanaan anggaran

dan barang yang dikelolanya.

60

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari laporan

realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan yang

disampaikan kepada Bupati melalui PPKD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan

setelah tahun anggaran berakhir.

(4) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang memberikan

pernyataan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah

diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai,

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 100

(1) PPKD menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, dan

ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya.

(2) PPKD menyusun laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari :

a. Laporan Realisasi Anggaran;

b. Neraca;

c. Laporan Arus Kas; dan

d. Catatan Atas Laporan Keuangan.

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan

disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi

Pemerintah.

(4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan

laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan badan usaha milik

daerah/perusahaan daerah.

(5) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

disusun berdasarkan laporan keuangan SKPD dan PPKD.

(6) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

disampaikan kepada Bupati dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD.

61

Pasal 101

Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan

keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling

lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 102

(1) Laporan Keuangan Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal

100 ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan

setelah tahun anggaran berakhir.

(2) Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan

keuangan dari Pemerintah Daerah.

(3) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BPK belum

menyampaikan laporan hasil pemeriksaan, Rancangan Peraturan daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 diajukan kepada DPRD.

Pasal 103

Bupati memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan

keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas laporan Pemerintah Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1).

BAB X

PENGENDALIAN

DEFISIT DAN PENGGUNAAN SURPLUS APBD

Bagian Pertama

Pengendalian Defisit APBD

62

Pasal 104

(1) Dalam hal APBD diperkirakan defisit ditetapkan sumber-sumber pembiayaan

untuk menutupi defisit tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

(2) Defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditutup dengan

pembiayaan netto.

Pasal 105

Defisit APBD dapat ditutup dari sumber pembiayaan :

a. sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) daerah tahun sebelumnya;

b. pencairan dana cadangan;

c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

d. penerimaan pinjaman; dan/atau

e. penerimaan kembali pemberian pinjaman.

Bagian Kedua

Penggunaan Surplus APBD

Pasal 106

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, penggunaannya ditetapkan dalam

Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 107

Penggunaan surplus APBD diutamakan untuk pengurangan utang, pembentukan

dana cadangan, dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.

BAB XI

KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama

Pengelolaan Kas Umum Daerah

63

Pasal 108

Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran daerah dilaksanakan melalui

rekening kas umum daerah

Pasal 109

(1) Dalam rangka pengelolaan uang daerah, PPKD membuka rekening kas umum

daerah pada bank yang ditentukan oleh Bupati.

(2) Dalam pelaksanaan operasional penerimaan dan pengeluaran daerah, kuasa

BUD dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada

bank yang ditetapkan oleh Bupati.

(3) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk

menampung penerimaan daerah setiap hari.

(4) Saldo rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap akhir

hari kerja wajib disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah.

(5) Rekening pengeluaran pada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi

dengan dana yang bersumber dari Rekening Kas Umum Daerah.

(6) Jumlah dana yang disediakan pada rekening pengeluaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan rencana pengeluaran untuk

membiayai kegiatan pemerintahan yang telah ditetapkan dalam APBD.

Pasal 110

(1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh bunga dan/atau jasa giro atas dana

yang disimpan pada bank umum berdasarkan tingkat suku bunga dan/atau

jasa giro yang berlaku.

(2) Bunga dan/atau jasa giro yang diperoleh Pemerintah Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) merupakan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 111

(1) Biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank umum

didasarkan pada ketentuan yang berlaku pada bank umum yang

bersangkutan.

64

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada belanja daerah.

Bagian Kedua

Pengelolaan Piutang Daerah

Pasal 112

(1) Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan

kekayaan daerah wajib mengusahakan agar setiap piutang daerah

diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu.

(2) Pemerintah Daerah mempunyai hak mendahului atas piutang jenis tertentu

sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Piutang daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu,

diselesaikan menurut Peraturan Perundang-undangan.

(4) Penyelesaian piutang daerah sebagai akibat hubungan keperdataan dapat

dilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenai piutang daerah yang cara

penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 113

(1) Piutang daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari

pembukuan sesuai dengan ketentuan mengenai penghapusan piutang negara

dan daerah, kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya

dilakukan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang menyangkut

piutang Pemerintah daerah ditetapkan oleh :

a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar

rupiah);

b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp.

5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

65

Bagian Ketiga

Pengelolaan Investasi Daerah

Pasal 114

Pemerintah daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang

untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Pasal 115

(1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 merupakan

investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama

12 (dua belas) bulan atau kurang.

(2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114,

merupakan investasi yang dimaksud untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas)

bulan.

Pasal 116

(1) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2)

terdiri dari investasi permanen dan non permanen.

(2) Investasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk

dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik

kembali.

(3) Investasi non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan

untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjualbelikan

atau ditarik kembali.

Pasal 117

Pedoman investasi permanen dan non permanen sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 114 ayat (1) mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

66

Bagian Keempat

Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 118

(1) Barang milik daerah diperoleh atas beban APBD dan perolehan lainnya yang

sah.

(2) Perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :

a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan/atau yang sejenis;

b. barang yang diperoleh dari kontrak kerja sama, kontrak bagi hasil, dan

kerja sama pemanfaatan barang milik daerah;

c. barang yang diperoleh berdasarkan penetapan karena peraturan

perundang-undangan;

d. barang yang diperoleh dari putusan pengadilan.

Pasal 119

(1) Pengelolaan barang daerah meliputi rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap

barang daerah yang mencakup perencanaan kebutuhan, penganggaran,

pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, penatausahaan, penilaian,

penghapusan, pemindahtanganan dan pengamanan.

(2) Pengelolaan barang daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan

berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pengelolaan Dana Cadangan

Pasal 120

(1) Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai

kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun

anggaran.

67

(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan peraturan daerah.

(3) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penetapan

tujuan, besaran, dan sumber dana cadangan serta jenis program/kegiatan

yang dibiayai dari dana cadangan tersebut.

(4) Dana cadangan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali DAK, pinjaman

daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran

tertentu berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

(5) Penggunaan dana cadangan dalam satu tahun anggaran menjadi penerimaan

pembiayaan APBD dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 121

(1) Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) ditempatkan

pada rekening tersendiri yang dikelola oleh PPKD.

(2) Dalam hal dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum

digunakan sesuai dengan peruntukkannya, dana tersebut dapat ditempatkan

dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah.

(3) Hasil dari penempatan dalam portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

menambah dana cadangan.

(4) Posisi dana cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari

laporan Pertanggungjawaban APBD.

Bagian Keenam

Pengelolaan Utang Daerah

Pasal 122

(1) Bupati dapat mengadakan utang daerah sesuai dengan ketentuan yang

ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

(2) PPKD menyiapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan

Pinjaman Daerah.

68

(3) Biaya berkenaan dengan pinjaman daerah dibebankan pada anggaran belanja

daerah.

Pasal 123

(1) Hak tagih mengenai utang atas beban daerah kadaluwarsa setelah 5 (lima)

tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh undang-

undang.

(2) Kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertunda apabila pihak

yang berpiutang mengajukan tagihan kepada daerah sebelum berakhir masa

kadaluwarsa.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk

pembayaran kewajiban bunga dan pokok pinjaman daerah.

Pasal 124

Pinjaman daerah bersumber dari :

a. Pemerintah;

b. Pemerintah Daerah lain;

c. Lembaga Keuangan Bank;

d. Lembaga keuangan bukan Bank; dan

e. Masyarakat

Pasal 125

(1) Penerbitan obligasi daerah ditetapkan dengan peraturan daerah setelah

mendapat persetujuan dari menteri keuangan.

(2) Persetujuan menteri keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam negeri.

(3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya

mencakup jumlah dan nilai nominal obligasi daerah yang akan diterbitkan.

(4) Penerimaan hasil penjualan obligasi daerah dianggarkan pada penerimaan

pembiayaan.

69

(5) Pembayaran bunga atas obligasi daerah dianggarkan pada belanja bunga

dalam anggaran belanja daerah.

Pasal 126

Pinjaman daerah berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 127

Pengawasan pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada ketentuan

peraturan perundang-undang.

Bagian Kedua

Pengendalian Intern

Pasal 128

(1) Dalam rangka meningkatkan kinerja, tranparansi, dan akuntabilitas

pengelolaan keuangan daerah, Bupati mengatur dan menyelenggarakan

sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan daerah yang

dipimpinnya.

(2) Pengaturan dan penyelenggaraan sistem pengendalian intern sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-

undangan.

70

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Ekstern

Pasal 129

Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan daerah dilakukan

oleh BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 130

(1) Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau

kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan.

(2) Bendahara, Pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena

perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan

kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti

kerugian tersebut.

(3) Kepala SKPD dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui

bahwa dalam SKPD yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari

pihak manapun.

Pasal 131

(1) Kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala SKPD

kepada Bupati dan diberitahukan kepada BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh)

hari kerja setelah kerugian daerah itu diketahui.

(2) Segera setelah kerugian daerah diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri

bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau

melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2)

segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa

71

kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti

kerugian daerah dimaksud.

(3) Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau

tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, Bupati segera

mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara

kepada yang bersangkutan.

Pasal 132

(1) Dalam hal bendahara, Pegawai Negeri bukan bendahara, atau pejabat lain

yang dikenai tuntutan ganti kerugian daerah berada dalam pengampuan,

melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya

beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, terbatas pada

kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari Bendahara,

Pegawai Negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan.

(2) Tanggung jawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar

ganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hapus

apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang

menetapkan pengampuan kepada Bendahara, Pegawai Negeri bukan

Bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau

meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberi tahu

oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian daerah.

Pasal 133

(1) Ketentuan penyelesaian kerugian daerah sebagaimana diatur dalam peraturan

daerah ini berlaku pula untuk uang dan/atau barang bukan milik daerah, yang

berada dalam penguasaan bendahara, Pegawai Negeri bukan bendahara,

atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

(2) Ketentuan penyelesaian kerugian daerah dalam peraturan Daerah ini berlaku

pula untuk pengelolaan perusahaan daerah dan badan-badan lain yang

menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah, sepanjang tidak diatur

dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

72

Pasal 134

(1) Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara, dan pejabat lain yang telah

ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenai sanksi administratif

dan/atau sanksi pidana.

(2) Putusan pidana atas kerugian daerah terhadap bendahara, Pegawai Negeri

bukan Bendahara dan pejabat lain tidak membebaskan yang bersangkutan

dari tuntutan ganti rugi.

Pasal 135

Kewajiban Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara, dan pejabat lain untuk

membayar ganti rugi, menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak

diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak

terjadinya kerugian tidak dilakuan penuntutan ganti rugi terhadap yang

bersangkutan.

Pasal 136

Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap bendahara ditetapkan BPK.

Pasal 137

Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap Pegawai negeri bukan Bendahara

ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 138

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara tuntutan ganti kerugian daerah diatur

dengan peraturan daerah dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PENGELOLAAN KEUANGAN

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

73

Pasal 139

Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD untuk :

a. menyediakan barang dan/atau jasa untuk layanan umum.

b. Mengelola dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau

pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 140

(1) BLUD dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam

rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan

bangsa.

(2) Kekayaan BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan serta

dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan

BLUD yang bersangkutan.

Pasal 141

Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan pembinaan teknis

dilakukan oleh Kepala SKPD yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan

yang bersangkutan.

Pasal 142

BLUD dapat memperoleh hibah atau sumbangan dari masyarakat atau badan lain.

Pasal 143

Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja

BLUD yang bersangkutan.

74

BAB XV

PENGATURAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 144

(1) Ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dengan

peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Berdasarkan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati

menetapkan peraturan bupati tentang sistem dan prosedur pengelolaan

keuangan daerah.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 145

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai

pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 146

Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan keuangan daerah diatur dengan

Peraturan Bupati.

Pasal 147

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Paraturan daerah Kabupaten Kaur

Nomor 137 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten Kaur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

75

Pasal 148

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang

mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kaur

Ditetapkan di Bintuhan

Pada tanggal

BUPATI KAUR

HERMEN MALIK

76

PENJELASANATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAURNOMOR TAHUN 2012

TENTANGPOKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

A. UmumDalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana

ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah yang diikuti dengan Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah timbul hak dan kewajiban daerah

yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem

pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana

dimaksud merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara

dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pada dasarnya buah pikiran yang melatarbelakangi terbitnya peraturan

perundang-undangan di atas adalah keinginan untuk mengelola keuangan

negara dan daerah secara efektif dan efisien. Ide dasar tersebut tentunya ingin

dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik yang memiliki tiga

pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan adanya satu peraturan

pelaksanaan yang komprehensif dan terpadu (omnibus regulation) dari

berbagai undang-undang tersebut di atas yang bertujuan agar memudahkan

dalam pelaksanaannya dan tidak menimbulkan tafsir dalam penerapannya.

Peraturan dimaksud memuat berbagai kebijakan terkait dengan perencanaan,

pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan diatas maka pokok-pokok

muatan Peraturan Daerah ini mencakup :

77

1. Perencanaan dan Penganggaran

Pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses

penyusunan APBD semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar

belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum,

skala prioritas dan penetapan alokasi serta distribusi sumber daya dengan

melibatkan partisipasi masyarakat. Oleh karenanya dalam proses dan

mekanisme penyusunan APBD yang diatur dalam Peraturan Daerah ini

akan memperjelas siapa bertanggung jawab apa sebagai landasan

pertanggungjawaban baik antara eksekutif dan DPRD, maupun di-intern

eksekutif itu sendiri.

Dokumen penyusunan anggaran yang disampaikan oleh masing-masing

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disusun dalam format

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD harus betul-betul menyajikan

informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, serta korelasi antara besaran

anggaran (beban kerja dan harga satuan) dengan manfaat dan hasil yang

ingin dicapai atau diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang

dianggarkan. Oleh karena itu penerapan anggaran berbasis kinerja

mengandung makna bahwa setiap penyelenggara negara berkewajiban

untuk bertanggung jawab atas hasil proses dan penggunaan sumber

dayanya.

APBD merupakan instrument yang akan menjamin terciptanya disiplin

dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan

maupun belanja daerah. Untuk menjamin agar APBD dapat disusun dan

dilaksanakan dengan baik dan benar, maka dalam peraturan ini diatur

antara lain prosedur dan teknis penganggaran yang harus diikuti secara

tertib dan taat azas. Selain itu dalam rangka disiplin anggaran maka

penyusunan anggaran baik “pendapatan” maupun “belanja” juga harus

mengacu pada aturan dan pedoman yang melandasinya apakah itu

Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan

Daerah atau Keputusan Bupati. Oleh karena itu dalam proses penyusunan

APBD Pemerintah Daerah harus mengikuti prosedur administratif yang

ditetapkan.

78

Beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam

penyusunan anggaran daerah antara lain bahwa (1) Pendapatan yang

direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang

dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang

dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja; (2)

Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian

tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan

melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit

anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD; (3) Semua penerimaan dan

pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus

dimasukkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening Kas Umum

Daerah.

Pendapatan daerah (langsung) pada hakekatnya diperoleh melalui

mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan

pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan

terkait dengan prinsip kewajaran “horisontal” dan kewajaran “vertikal”.

Prinsip dari kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa

masyarakat dalam posisi yang sama harus diberlakukan sama, sedangkan

prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib

pajak/retribusi untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai

kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula.

Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut Pemerintah

Daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk

menghilangkan rasa ketidakadilan.

Selain itu dalam konteks belanja, Pemerintah Daerah harus

mengalokasikan belanja daerah secara adil dan merata agar relatif dapat

dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya

dalam pemberian pelayanan umum.

Oleh karena itu, untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas

anggaran, maka dalam perencanaan anggaran perlu diperhatikan (1)

Penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta

indikator kinerja yang ingin dicapai; (2) Penetapan prioritas kegiatan dan

perhitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional.

79

Aspek penting lainnya yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah

keterkaitan antara kebijakan (policy), perencanaan (planning) dengan

penganggaran (budget) oleh Pemerintah Daerah, agar sinkron dengan

berbagai kebijakan Pemerintah sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih

pelaksanaan program dan kegiatan oleh Pemerintah Pusat dengan

Pemerintah daerah.

Proses penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan

kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan

sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan

mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara

baik. Oleh karena itu pengaturan penyusunan anggaran merupakan hal

penting agar dapat berfungsi sebagaimana diharapkan yaitu (1) dalam

konteks kebijakan anggaran memberikan arah kebijakan perekonomian dan

menggambarkan secara tegas penggunaan sumber daya yang dimiliki

masyarakat; (2) fungsi utama anggaran adalah untuk mencapai

keseimbangan ekonomi makro dalam perekonomian; (3) anggaran menjadi

sarana sekaligus pengendali untuk mengurangi ketimpangan dan

kesenjangan dalam berbagai hal di suatu negara.

Penyusunan APBD diawali dengan penyampaian kebijakan umum APBD

sejalan dengan rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai landasan

penyusunan RAPBD kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan

pendahuluan RAPBD. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah

disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama dengan DPRD

membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan

bagi setiap Satuan Kerja Perangkat daerah.

Kepala SKPD selanjutnya menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

(RKA-SKPD) yang disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.

Rencana Kerja dan Anggaran ini disertai dengan prakiraan belanja untuk

tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun. Rencana

Kerja dan Anggaran ini kemudian disampaikan kepada DPRD untuk

dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD.

80

Hasil pembahasan ini disampaikan kepada pejabat Pengelola keuangan

Daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang

APBD.

Proses selanjutnya Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan

Daerah tentang APBD untuk dibahas dan disetujui. APBD yang disetujui

DPRD ini terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan,

dan jenis belanja. Jika DPRD tidak menyetujui Rancangan Perda APBD

tersebut, untuk membiayai keperluan setiap bulan Pemerintah Daerah

dapat melaksanakan pengeluaran daerah setinggi-tingginya sebesar angka

APBD tahun anggaran sebelumnya dengan prioritas untuk belanja yang

mengikat dan wajib.

2. Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah

Bupati selaku pemegang kekuasaan penyelenggaraan Peraturan Daerah

adalah juga pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Selanjutnya kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja

Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

dan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pejabat

pengguna anggaran/barang daerah di bawah koordinasi Sekretaris Daerah.

Pemisahan ini akan memberikan kejelasan dalam pembagian wewenang

dan tanggung jawab, terlaksananya mekanisme checks and balances serta

untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam

penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat

menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal

guna kepentingan masyarakat.

Perubahan APBD dimungkinkan jika terjadi perkembangan yang tidak

sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, terdapat keadaan yang

menyebabkan harus dilakukan penggeseran anggaran antar unit

organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, serta terjadi keadaan

yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus

digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan. Selain itu dalam

keadaan darurat Peraturan Daerah dapat melakukan pengeluaran yang

belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam

81

Rancangan Perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam laporan

Realisasi Anggaran.

Beberapa aspek pelaksanaan yang diatur Peraturan Daerah ini adalah

memberikan peran aspek tanggung jawab yang lebih besar para Pejabat

Pelaksana Anggaran, Sistem Pengawasan Pengeluaran dan Sistem

Pembayaran, Manajemen Kas dan Perencanaan Keuangan, pengelolaan

Piutang dan Utang, Pengelolaan Investasi, Pengelolaan Barang Milik

Daerah, Larangan Penyitaan Uang dan Barang Milik Daerah dan/atau yang

dikuasai Negara/Daerah, Penatausahaan dan Pertanggungjawab APBD,

serta Akuntansi dan Pelaporan.

Sehubungan dengan hal itu, dalam Peraturan Daerah ini diperjelas posisi

Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai instansi pengguna anggaran dan

pelaksana program. Sementara itu Peraturan daerah ini juga menetapkan

posisi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah sebagai Bendahara

Umum Daerah. Dengan demikian, fungsi perbendaharaan akan dipusatkan

di Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah.

Namun demikian untuk menyelesaikan proses pembayaran yang bernilai

kecil dengan cepat, harus dibentuk kas kecil unit pengguna anggaran.

Pemegang kas kecil harus bertanggung jawab mengelola dana yang

jumlahnya dibatasi yang dalam Peraturan Daerah ini dikenal sebagai

bendahara.

Berkaitan dengan sistem pengeluaran dan sistem pembayaran, dalam

rangka meningkatkan pertanggungjawaban dan akuntabilitas Satuan Kerja

Perangkat Daerah serta untuk menghindari pelaksanaan verifikasi

(pengurusan administratif) dan penerbitan SPM (pengurusan pembayaran)

berada dalam satu kewenangan tunggal (Satuan Kerja Pengelolaan

Keuangan Daerah), fungsi penerbitan SPM dialihkan ke Satuan Kerja

Perangkat Daerah. Perubahan ini juga diharapkan dapat menyederhanakan

seluruh proses pembayaran. Dengan memisahkan pemegang kewenangan

dari pemegang kewenangan komptabel, check and balance mungkin dapat

terbangun melalui (a) ketaatan terhadap ketentuan hukum, (b)

pengamanan dini melalui pemeriksaan dan persetujuan sesuai ketentuan

yang berlaku, (c) sesuai dengan spesifikasi teknis, dan (d) menghindari

82

pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan dan memberikan

keyakinan bahwa uang daerah dikelola dengan benar.

Selanjutnya, sejalan dengan pemindahan kewenangan penerbitan SPM

kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah, jadwal penerimaan dan

pengeluaran kas secara periodik harus diselenggarakan sesuai dengan

jadwal yang disampaikan unit penerima dan unit pengguna kas. Untuk itu,

unit yang menangani perbendaharaan di Satuan Kerja Pengelolaan

Keuangan Daerah melakukan antisipasi secara lebih baik terhadap

kemungkinan kekurangan kas. Dan sebaliknya melakukan rencana untuk

menghasilkan pendapatan tambahan dari pemanfaatan kesempatan

melakukan investasi dari kas yang belum digunakan dalam periode jangka

pendek.

3. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Pengaturan bidang akuntansi dan pelaporan dilakukan dalam rangka untuk

menguatkan pilar akuntabilitas dan transparansi. Dalam rangka

pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan tranparan, Pemerintah

Daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa (1) Laporan

Realisasi Anggaran, (2) Neraca, (3) Laporan Arus Kas, dan (4) Catatan

atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan dimaksud disusun sesuai

dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sebelum dilaporkan kepada masyarakat melalui DPRD, laporan keuangan

perlu diperiksa terlebih dahulu oleh BPK.

Fungsi pemeriksaan merupakan salah satu fungsi manajemen sehingga

tidak dapat dipisahkan dari Manajemen Keuangan Daerah. Berkaitan

dengan pemeriksaan telah dikeluarkan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Terdapat dua jenis pemeriksaan yang dilaksanakan terhadap Pengelolaan

Keuangan Negara, yaitu pemeriksaan intern dan pemeriksaan ekstern.

Pemeriksaan atas Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan sejalan

dengan amandemen IV UUD 1945. berdasarkan UUD 1945, pemeriksaan

atas laporan keuangan dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Dengan demikian BPK RI akan melaksanakan pemeriksaan atas Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah.

83

Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan keuangan ini, BPK sebagai

auditor yang independen akan melaksanakan audit sesuai dengan standar

audit yang berlaku dan akan memberikan pendapat atas kewajaran laporan

keuangan. Kewajaran atas Laporan Keuangan Pemerintah ini diukur dari

kesesuaian terhadap Standar Akuntansi Pemerintah. Selain pemeriksaan

ekstern oleh BPK, juga dapat dilakukan pemeriksaan intern. Pemeriksaan

ini pada Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten

Kaur.

Oleh karena itu dengan spirit sinkronisasi dan sinergitas terhadap berbagai

Undang-Undang tersebut diatas, maka Pengelolaan Keuangan Daerah

yang diatur dalam Peraturan Daerah ini bersifat umum dan lebih

menekankan kepada hal yang bersifat prinsip, norma, asas, landasan

umum dalam penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,

pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Sementara itu Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah secara

rinci ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kaur. Kebhinekaan dimungkinkan

terjadi sepanjang hal tersebut masih sejalan atau tidak bertentangan

dengan Peraturan Daerah ini. Dengan upaya tersebut, diharapkan daerah

didorong untuk lebih tanggap, kreatif dan mampu mengambil inisiatif dalam

perbaikan dan pemutakhiran sistem dan prosedurnya serta meninjau

kembali sistem tersebut secara terus menerus dengan tujuan

memaksimalkan efisiensi tersebut berdasarkan keadaan, kebutuhan dan

kemampuan setempat. Dalam rangka otonomi, Pemerintah Daerah dapat

mengadopsi sistem yang disarankan oleh Pemerintah, sesuai dengan

kebutuhan dan kondisinya dengan tetap memperhatikan standar dan

pedoman yang ditetapkan.

B. Pasal Demi PasalPasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

84

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Efisiensi merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan

masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk

mencapai keluaran tertentu.

Ekonomis merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan

kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang

telah ditetapkan yaitu dengan cara membandingkan keluaran

dengan hasil.

Transparan merupkan prinsip keterbukaan yang memungkinkan

masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi

seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

Bertanggung jawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang

atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan

pengendalian sumber daya dan pelakanaan kebijakan yang

dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang

telah ditetapkan.

Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan

pendanaannya.

Kepatuhan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan

wajar dan proporsional

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

85

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan koordinator adalah terkait dengan peran dan

fungsi sekretaris daerah membantu Bupati dalam menyusun

kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan

pemerintah daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Tim anggaran Pemerintah daerah mempunyai tugas

menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam

rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari

pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai

dengan kebutuhan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

86

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10Cukup jelas

87

Pasal 11Ayat (1)

Penunjukkan PPTK sebagaimana dimaksud dalam ayat ini melalui

usulan atasan langsung yang bersangkutan

Ayat (2)

Yang dimaksud dokumen anggaran adalah baik yang mencakup

dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi

terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa Anggaran daerah menjadi

dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun

yang bersangkutan;

Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa Anggaran daerah

menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan

pada tahun yang bersangkutan;

Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa Anggaran daerah

menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan

Pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;

88

Fungsi alokasi mengandung arti bahwa Anggaran daerah harus

diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi

pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan

efisiensi dan efektifitas perekonomian;

Fungsi distribusi mengandung arti bahwa Kebijakan Anggaran

Daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan;

Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa Anggaran Pemerintah

daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan

keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penilaian penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang

dan/atau jasa yang dianggarkan dalam APBD berdasarkan nilai

perolehan atau nilai wajar.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan penganggaran bruto adalah bahwa jumlah

pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan

belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan

tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah

lain dalam rangka bagi hasil.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

89

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ekuitas dana lancar” adalah selisih antara

aset lancar dengan kewajiban jangka pendek.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Yang dimaksud dengan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah

seperti dana bagi hasil pajak dari provinsi ke Kabupaten/Kota dan dana

otonomi khusus

Pasal 25

Ayat (1)

Dalam menerima hibah, daerah tidak boleh melakukan ikatan yang

secara politis dapat mempengaruhi kebijakan daerah

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “urusan wajib” dalam ayat ini adalah urusan

yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan

dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh

Pemerintah daerah.

Yang dimaksud dengan urusan yang bersifat pilihan meliputi urusan

pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi,

90

kekhasan, dan potensi keunggulan daerah yang bersangkutan,

antara lain pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan,

perhutanan, dan pariwisata.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan organisasi pemerintah daerah seperti

DPRD, Bupati dan Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Sekretaris

DPRD, Dinas, Kecamatan, lembaga Teknis Daerah, dan Kelurahan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Klasifikasi menurut fungsi yang dimaksud dalam ayat ini adalah

klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama Pemerintah

Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Ayat (6)

Urusan pemerintahan yang dimaksud dalam ayat ini adalah urusan

yang bersifat wajib dan urusan bersifat pilihan yang menjadi

kewenangan Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan

Kabupaten/Kota.

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

91

Ayat (10)

Huruf a

Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam

bentuk uangmaupun barang yang ditetapkan berdasarkan

ketentuan perundang-undangan yang diberikan kepada

DPRD, dan Pegawai Pemerintah Daerah baik yang bertugas

di dalam maupun di luar daerah sebagai imbalan atas

pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang

berkaitan dengan pembentukan modal. Contoh gaji dan

tunjangan, honorarium, lembur, kontribusi sosial, dan lain-lain

sejenis.

Huruf b

Belanja barang dan jasa adalah digunakan untuk pembelian

barang dan jasa yang habis pakai guna memproduksi barang

dan jasa. Contoh : pembelian barang dan jasa keperluan

kantor, jasa pemeliharaan, ongkos perjalanan dinas.

Huruf c

Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam

rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya

yang mempunyai masa manfaat lebih

Huruf d

Pembayaran bunga utang, pembayaran yang dilakukan atas

kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding),

yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek

atau jangka panjang.

Contoh : bunga utang kepada Pemerintah Pusat, bunga utang

kepada Pemda lain, dan lembaga keuangan lainya.

Huruf e

Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada

perusahaan/lembaga tertentu yang betujuan untuk membantu

biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan

dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

Huruf f

92

Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian

uang/barang atau jasa kepada Pemerintah atau Pemeintah

Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat dan

Organisasi Kemasyarakatan, yang secara spesifik telah

ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak

mengikat, serta tidak secara terus menerus.

Huruf g

Pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus

dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat

yang betujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam bantuan sosial termasuk antara lain bantuan partai

politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Belanja bagi hasil merupakan bagi hasil atas Pendapatan

Daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-

undangan.

Contoh : bagi hasil Pajak Provinsi untuk Kabupaten/Kota, bagi

hasil Pajak Kabupaten/Kota ke Kabupaten/Kota lainnya, bagi

hasil pajak Kabupaten/Kota untuk Pemerintah Desa, bagi

hasil retribusi ke Pemerintah Desa, dan bagi hasil lainnya.

Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain

dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan

keuangan. Contoh : bantuan keuangan Provinsi kepada

Kabupaten/Kota/Desa, Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

untuk Pemerintah Desa.

Pembayaran bunga utang, pembayaran yang dilakukan atas

kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding),

yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek

atau jangka panjang.

Contoh : bunga utang kepada Pemerintah Pusat, bunga utang

kepada Pemda lain, dan lembaga keuangan lainya.

Huruf i

93

Belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak

diharapkan berulang seperti penangguhan bencana alam dan

bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk

pengembalian atas pendapatan daerah tahun-tahun

sebelumnya.

Ayat (11)

Cukup jelas

Ayat (12)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

SILPA tahun anggaran sebelumnya mencakup sisa dana

untuk mendanai kegiatan lanjutan, uang Fihak Ketiga yang

belum diselesaikan, dan pelampauan target pendapatan

daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat

berupa hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD dan

penjualan aset milik Pemerintah Daerah yang dikerjasamakan

dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal

Pemerintah Daerah.

Huruf d

Termasuk dalam penerimaan pinjaman daerah yang

dimaksud dalam ketentuan ini adalah penerbitan obligasi

daerah yang akan diselenggarakan pada tahun anggaran

berkenaan.

Huruf e

Cukup jelas.

94

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penyertaan modal Pemerintah Daerah termasuk investasi

nirlaba Pemerintah Daerah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 29

RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan

daerah, kebijakan umum, dan program SKPD, lintas SKPD, dan program

kewilayahan.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan mengacu dalam ayat ini adalah untuk

tercapainya sinkronisasi, keselarasan, koordinasi, intregasi,

penyelenggaraan pemerintah berdasarkan asas otonomi daerah dan

tugas pembantuan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Untuk memenuhi kewajiban daerah dalam memberi perlindungan,

menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat

95

diwujudkan dalam bentuk rencana kerja dan capaian prestasi

sebagai tolak ukur kinerja daerah dengan menggunakan analisis

standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pedoman antara lain memuat :

a. pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan

pemerintah dengan Pemerintah Daerah;

b. Prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran

berikutnya;

c. Teknis penyusunan APBD;

d. Hal-hal khusus lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Untuk kesinambungan penyusunan RKA SKPD dan RKA-PPKD,

Kepala SKPD dan SKPKD mengevaluasi hasil pelaksanaan program

dan kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan

semester pertama tahun anggaran berjalan.

Ayat (2)

Cukup jelas

96

Pasal 37

Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka

menengah dilakukan secara betahap disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan capaian kinerja uruan prestasi kerja yang

akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan

faktor kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari

setiap program dan kegiatan.

Yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan

yang dicapai pada setiap program dan kegiatan Satuan Kerja

Perangkat Daerah.

Yang dimaksud dengan analisis standar belanja adalah penilaian

kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untk

melaksanakan suatu kegiatan. Penyusunan RKA SKPD dengan

pendekatan analisis standar belanja dilakukan secara bertahap

disesuaikan dengan kebutuhan.

Yang dimaksud dengan standar satuan harga adalah harga satuan

setiap unit barang/jasa yang berlaku disuatu daerah.

Yang dimaksud dengan standar pelayanan minimal adalah tolak

ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan

dasar yang merupakan urusan wajib daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

97

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Yang dimaksud dengan penjelasan dalam pasal ini adalah pidato

pengantar nota keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

berikut dokumen pendukungnya.

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Angka APBD tahun anggaran sebelumnya dalam ketentuan ini

adalah jumlah APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah

tentang Perubahan APBD tahun sebelumnya

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan belanja yang bersifat mengikat adalah

belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus

dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup

untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang

bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan evaluasi dalam ayat ini adalah bertujuan

untuk tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dengan

kebijakan nasional, keserasian antara kebijakan daerah dengan

kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan

98

kepentingan aparatur, serta untuk meneliti sejauh mana APBD

kabupaten tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan

yang lebih tinggi, dan Peraturan Daerah lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Hasil evaluasi harus menunjukkan dengan jelas hal-hal di dalam

APBD yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan serta

alasan-alasan teknis terkait.

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Paal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Rekening Kas Umum Daerah dalam ayat ini

adalah tempat penyimpanan uang dan surat berharga yang

ditetapkan oleh Bupati. Ketetuan ini dikecualikan terhadap

99

penerimaan yang telah diatur dengan peraturan perundang-

undangan, seperti penerimaan BLUD.

Ayat (2)

Bagi daerah yang kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan

komunikasi dan tansportasi dapat melebihi batas waktu yang

ditetapkan dalam ketentuan ini yang ditetapkan dengan Peraturan

Bupati.

Bagi Pemerintah Daerah yang sudah on-line banking system dalam

sistem dan penerimannya, maka penerimaan pendapatan semacam

ini perlu pengaturan khusus yang ditetapkan dengan Peraturan

Bupati.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Peraturan Daerah dimaksud tidak boleh melanggar kepentingan

umum dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih

tinggi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Ketentuan ini dikecualikan terhadap penerimaan BLUD yang telah

diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Pengembalian dapat dilakukan apabila didukung dengan bukti-bukti

yang sah.

100

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan belanja yang bersifat mengikat dan belanja

wajib dalam ayat ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 46

ayat (2).

Pasal 60

Yang dimaksud dengan berdasarkan DPA-SKPD dalam pasal ini, seperti

untuk kegiatan yang sudah jelas alokasinya, misalnya pinjaman daerah,

dan DAK. Sedangkan yang dimaksud dengan dokumen lain yang

dipersamakan dengan SPD seperti keputusan tentang pengangkatan

pegawai.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Tambahan penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan

kesejahteraan pegawai berdasarkan prestasi kerja, tempat bertugas,

kondisi kerja dan kelangkaan profesi.

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas

101

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan perintah pembayaran adalah perintah

membayar atas bukti-bukti pengeluaran yang sah pengguna

anggaran/kuasa pengguna anggaran.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pembukuan pinjaman dalam bentuk mata uang asing dalam nilai

rupiah menggunakan kurs resmi Bank Indonesia.

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

102

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Yang dimaksud pihak lain seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah

lainnya, BUMD.

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan prognisis adalah prakiraan dan

penjelasannya yang akan direalisir dalam 6 (enam) bulan berikutnya

berdasarkan realisasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 79

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan saldo anggaran lebih tahun

sebelumnya adalah sisa lebih perhitungan anggaran tahun

sebelumnya.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

103

Ayat (2)

Pengeluaran tersebut dalam ayat ini termasuk belanja untuk

keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan

Daerah tentang APBD yang bersangkutan

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Persentase 50% (lima puluh persen) adalah merupakan selisih (gap)

kenaikan antara pendapatan dan belanja dalam APBD.

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

104

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kelengkapan seperti :

a. dokumen kontrak yang asli;

b. kwitansi yang diisi dengan nilai pembayaran yang diminta;

c. berita acara kemajuan/penyelesaian pekerjaan yang asli.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Ayat (1)

Sistem akuntansi pemerintah daerah merupakan serangkaian prosedur

mulai dari pengumpulan dana, pencatatan, pengikhtisaran, dan

pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah daerah.

105

Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang

ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan

pemerintah daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 97

Kebijakan akuntansi antara lain mengenai :

a. pengakuan pendapatan;

b. pengakuan belanja;

c. prinsip-prinsip penyusunan laporan;

d. investasi;

e. pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan tidak

berwujud;

f. kontrak-kontrak kontruksi;

g. kebijakan kapitalisasi belanja;

h. kemitraan dengan pihak ketiga;

i. biaya penelitian dan pengembangan;

j. persediaan, baik yang dijual maupun untuk dipakai sendiri;

k. dana cadangan;

l. penjabaran mata uang asing.

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan aset dalam ayat ini adalah sumberdaya, yang

antara lain meliputi uang, tagihan, investasi, barang yang dapat diukur

dalam satuan uang yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah

daerah yang memberi manfaat ekonomi/sosial di masa depan.

Yang dimaksud dengan ekuitas dana dalam ayat ni adalah kekayaan

bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara nilai seluruh

aset dan nilai seluruh kewajiban atau utang daerah.

106

Yang dimaksud dengan perhitungannya yaitu antara realisasi dan

anggaran yang ditetapkan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Ikhtisar realisasi kinerja disusun dari ringasan laporan keterangan

pertanggung jawaban Bupati.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Defisit tejadi apabila jumlah pendapatan tidak cukup untuk menutup

jumlah belanja dalam suatu tahun anggaran

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

107

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 119

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan piutang daerah jenis tertentu, misalnya

piutang pajak daerah

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas

Pasal 114

Investasi dilakukan sepenjang memberi manfaat bagi peningkatan

pendapatan daerah dan/atau peningkatan kesejahteraan dan/atau

pelayanan, masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan

daerah.

Pasal 115

Ayat (1)

Karakteristik investasi jangka pendek adalah ;

a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;

b. ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan

c. berisiko rendah.

Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek

antara lain deposito berjangka waktu 3 (tiga) sampai 12 (dua belas)

108

bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis seperti

pembelian SUN jangka pendek dan SBI.

Ayat (2)

Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka panjang

antara lain surat berharga yang dibeli pemerintah dalam rangka

mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat

berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu

badan usaha; surat berharga yang dibeli pemerintah daerah untuk

tujuan menjaga hubungan baik dalam dan luar negeri; surat

berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi

kebutuhan kas jangka pendek.

Pasal 116

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dapat digolongkan sebagai investasi permanen antara lain

kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk

penggunausahaan/pemanfaatan aset daerah, penyertaan modal

daerah pada BUMD dan/atau Badan Usaha lainnya maupun

investasi permanen yang dimiliki pemerintah daerah untuk

menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat.

Ayat (3)

Yang dapat digolongkan sebagai investasi non permanen antara lain

pembelian obligasi atau surat jangka panjang yang dimaksudkan

untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo, dana yang

disisihkan pemerintah daerah dalam rangka

pelayanan/pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal kerja,

pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat,

pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan menengah.

Pasal 117

Cukup jelas

Pasal 118

109

Cukup jelas

Pasal 119

Cukup jelas

Pasal 120

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran

tertentu seperti pendapatan RSUD, dana darurat.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 121

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Salah satu contoh portofolio yang memberikan hasil tetap dengan

resiko rendah adalah deposito pada bank pemerintah

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 122

Ayat (1)

Yang dimaksud ketentuan dalam ayat ini adalah jumlah

utang/pinjaman yang ditetapkan dalam APBD.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

110

Pasal 123

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat ini dihitung sejak tanggal

1 Januari tahun berikutnya

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 124

Huruf a

Pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintah dapat

berasal dari pemerintah dan penerusan pinjaman/utang luar

negeri

Huruf b

Pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintah daerah lain

berupa pinjaman antar daerah

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Pinjaman daerah yang bersumber dari lembaga keuangan

bukan bank antara lain dapat berasal dari lembaga asuransi

pemerintah, dan pensiun.

Huruf e

Pinjaman daerah yang bersumber dari masyarakat dapat

berasal dari orang pribadi dan/atau badan yang melakukan

investasi di pasar modal.

Pasal 125

Ayat (1)

Penerbitan obligasi bertujuan untuk membiayai investasi yang

menghasilkan penerimaan daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

111

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 126

Cukup jelas

Pasal 127

Cukup jelas

Pasal 128

Cukup jelas

Pasal 129

Cukup jelas

Pasal 130

Cukup jelas

Pasal 131

Cukup jelas

Pasal 132

Cukup jelas

Pasal 133

Cukup jelas

Pasal 134

Cukup jelas

Pasal 135

Cukup jelas

Pasal 136

Cukup jelas

Pasal 137

Cukup jelas

Pasal 138

Cukup jelas

Pasal 139

Huruf a

112

Yang dimaksud dengan barang dan/atau jasa untuk layanan umum

seperti rumah sakit daerah, penyelenggaraan pendidikan, pelayanan

lisensi dan dokumen, penyelenggaraan jasa penyiaran publik, serta

pelayanan jasa pnelitian dan pengujian.

Huruf b

Dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau

pelayanan kepada masyarakat antara lain instansi yang

melaksanakan pengelolaan dana seperti dana begulir usaha kecil

menengah, tabungan perumahan

Pasal 140

Cukup jelas

Pasal 141

Pembinaan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal ini

meliputi pemberian pedoman, bimbingan supervisi, konsultasi pendidikan

dan pelatihan dibidang pengelolaan keuangan BLUD.

Pembinaan teknis meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi,

konsultasi pndidikan dan pelatihan dibidang penyelenggaraan program dan

kegiatan BLUD.

Pasal 142

Cukup jelas

Pasal 143

Cukup jelas

Pasal 144

Cukup jelas

Pasal 145

Cukup jelas

Pasal 146

Cukup jelas

Pasal 147

Cukup jelas

Pasal 148

Cukup jelas