1

PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA

Nomor: 4 TAHUN 2009

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

KABUPATEN MAMASA TAHUN 2005-2025

DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA,

a. bahwa Kabupaten Mamasa memerlukan Perencanaan Pembangunan

Jangka Panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara

menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk

mewujutkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana

diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa pasal 13 ayat (2) Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional

mengamanatkan bahwa Perencanaan Pembangunan Jangka panjang

Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten

Mamasa Tahun 2005-20.

Menimbang :

2

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002, tentang Pembentukan

Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan

(Lembaran Negara Nomor 24 Tahun 2002, Tambahan Lembaga

Negara RI Nomor 4186);

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI

Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun

2004 Nomor 104, tambahan Negara RI Nomor 4421;

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4022);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor

125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) Sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor

12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4817);

Mengingat :

3

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Dan

BUPATI MAMASA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

KABUPATEN MAMASA TAHUN 2005-2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang – Undang ini yang di maksud dengan:

1. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa.

2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 yang

selanjudnya disebut sebagai RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan

pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun

2005 sampai dengan tahun 2025);

3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM

Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima)

tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah

dengan pedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Daerah Provinsi

Sulawesi Barat dan RPJM Nasional.

4

BAB II

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

(1) Program Pembangunan Daerah Periode 2005-2025 dilaksanakan sesuai dengan

RPJP Kabupaten Mamasa dengan memperhatikan RPJP Propinsi Sulawesi

Barat & RPJP Nasioanal.

(2) RPJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada lampiran Peraturan

Daerah ini;

Pasal 3

RPJP Daerah Kabupaten Mamasa merupakan penjabaran dari Tujuan Pembangunan

Kabupaten Mamasa yang ditetapkan dalam bentuk perumusan Visi, Misi dan Arah

Pembangunan Daerah Kabupaten Mamasa.

Pasal 4

1). RPJPD sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini merupakan

satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

2) Rencana Pembangunan Daerah jangka Panjang (RPJPD) sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan untuk menyusun Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah yang memuat visi, misi dan

Program Prioritas kepala Daerah/Wakil kepala Daerah;

Pasal 5

1). Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan

kekosongan Rencana Pembangunan Daerah, Bupati yang sedang menjabat pada

tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun pertama pemerintahan Bupati

Berikutnya;

2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana yang dimaksud pada

ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya;

5

Pasal 6

1). Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan RPJP

Daerah.

2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Pemerintah

yang mengatur hal tersebut.

Ditetapkan di Mamasa

pada tanggal, 12 Oktober 2009

B U P A T I,

OBEDNEGO DEPPARINDING

Diundangkan di Mamasa

pada tanggal, 12 Oktober 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,

Drs. BENHARD BUNTUTIBOYONG, MH. M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 580 013 578

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2009 NOMOR 93

6

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Pengantar

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 merupakan kelanjutan

dari pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana

diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945. Untuk itu, dalam 20 tahun mendatang, sangat penting dan mendesak bagi bangsa

Indonesia untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah, antara lain di bidang

pengelolaan sumber daya alam, sumberdaya manusia, lingkungan hidup dan kelembagaan

sehingga bangsa Indonesia dapat mengejar ketertinggalannya dan mempunyai posisi yang

sejajar serta daya saing yang kuat di dalam pergaulan masyarakat Internasional.

Dengan ditiadakannya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman

penyusunan rencana pembangunan nasional dan diperkuatnya otonomi daerah dan

desentralisasi pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka

untuk menjaga pembangunan yang berkelanjutan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang

(RPJP) Nasional sangat diperlukan. Kurun waktu RPJP Nasional adalah 20 (dua puluh)

tahun. Pelaksanaan RPJP Nasional 2005-2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan

pembangunan dalam periodisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

Nasional 5 (lima) tahunan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang disingkat RPJP Daerah

(RPJPD) tidak lain adalah sebuah dokumen perencanaan untuk menentukan sasaran masa

depan yang efektif melalui urutan pilihan yang berkeadilan dengan memperhitungkan

segenap sumberdaya yang tersedia dalam rangka mewujudkan keseimbangan kemajuan

daerah dan kesatuan Nasional.

Bentuk dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun secara berjangka

berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD) yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah untuk jangka waktu

20 tahun. RPJPD ini disusun melalui pendekatan teknokratis, partisipatif, politik, top down

dan bottom up di mana merumuskan isu-isu strategis dalam jangka panjang yang nantinya

7

akan di jabarkan dalam agenda-agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD).

Undang-undang No.17 Tahun 2007 yang disahkan tanggal 5 Februari 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasoinal Tahun 2005-2025 yang berisikan

Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Jangka panjang Nasional menjadi acuan dalam

penyusunan RPJP Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) yang membuat Visi, Misi,dan Arah

Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Mengingat RPJP Daerah menjadi acuan dalam

penyusunan RPJM Daerah yang membuat Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah, Kepala

Bappeda menyiapkan rancangan RPJP Daerah yang di susun melalui Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrembangda).

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah adalah dokumen perncanaan

komprehensif 20 tahun yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Daerah setiap lima tahun. Dalam rangka

memenuhi semua aturan normatif dan aturan perundang-undangan mengenai perencanaan

pembangunan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Mamasa Tahun 2005-2025 disusun berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

1. Proses penyusunan RPJPD Kabupaten Mamasa Tahun 2005-2025 dilakukan secara

partisipatif melalui tahap musyawarah perencanan pembangunan yang melibatkan

seluruh unsur pelaku pembangunan daerah

2. RPJPD Kabupaten Mamasa Tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan

berdimensi 20 tahun yang memuat Visi, Misi dan Arah Pembangunan Kabupaten

Mamasa.

3. RPJPD Kabupaten Mamasa 2005-2025 sebagai arahan terselenggaranya pembangunan

daerah yang demokratis dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan,

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga

keseimbangan kemajuan, kesatuan nasional dan berorientasi ke masa depan.

4. RPJPD Kabupaten Mamasa 2005-2025 disusun secara sistematis, terarah, terpadu,

menyeluruh dan fleksibel.

5. Komitmen dan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Mamasa berupa tersedianya

dokumen perencanaan pembangunan yang mampu mengakomodasi dinamika tuntutan

pembangunan disentralisasi politik, adminitrasi, fiskal, dan disentralisasi ekonomi

tercermin dari visi dan misi serta strategi yang ditetapkan yang tertuang dalam RPJPD;

8

selanjutnya dijabarkan dalam bentuk RJPMD dan Rencana Pembangunan Jangka

Pendek (1 tahun ).

Keberadaan RPJPD dan RPJMD menjadi penting, mengingat bahwa dalam dokumen

tersebut merangkum perencanaan strategis yang merangkum potret permasalahan

pembangunan daerah dan arah pembangunan jangka panjang, serta tahapan dan skala

prioritas serta indikasi beberapa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk

pemecahan permasalahan secara terencana, akmodatif, realistis,dan sistimatis sesuai potensi

yang ada dan mampu dikembangkan serta mengantisiapasi tuntutan perkembangan masa

depan.

Dokumen perencanaan tersebut merupakan komitmen perencanaan Kabupaten antara

Eksekutif dengan Legislatif dan merupakan tolak ukur dalam menjalankan misi

mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Mamasa yang bersifat fleksibel, sehingga

apabila dalam dinamika perkembangan keadaan dan lingkungan strategis melampaui

fleksibilitas maka dilakukan penyesuaian-penyesuaian.

1.2 Pengertian

Sejalan dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN) yang memerintahkan penyusunan RPJP Nasional yang

ditetapkan dengan Undang-undang No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah tahun 2005-2025, maka RPJP Daerah harus disusun dengan

mengacu pada RPJP Nasional sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah. Selanjutnya

RPJP Daerah dijabarkan lebih lanjut dalam RPJM Daerah. RPJPD Daerah ditetapkan

dengan Peraturan Daerah dan RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah

sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang No. 25 tahun 2004.

Kurun waktu RPJP Daerah sesuai dengan kurun waktu RPJP Nasional. Sedangkan

periodisasi RPJM Daerah tidak dapat mengikuti periodisasi RPJM Nasional dikarenakan

pemilihan kepala daerah tidak dilaksanakan secara bersamaan waktunya dengan pelantikan

Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 32 tahun 2004

tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 8 Tahun

2005.

RPJPD Kabupaten Mamasa Tahun 2005-2025 memuat visi, misi dan arah

pembangunan jangka panjang daerah yang mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD

Provinsi Sulawesi Barat.

9

1.3 Maksud dan Tujuan

RPJPD Kabupaten Mamasa Tahun 2005-2025 disusun sebagai dokumen

perencanaan pembangunan di Kabupaten Mamasa untuk jangka waktu 20 Tahun ke depan

ditetapkan dengan maksud dan tujuan:

1. Sebagai acuan sekaligus memberikan arah bagi seluruh pemangku kepentingan

penyelenggara pembangunan Kabupaten Mamasa dalam penyusunan RPJPMD yang

dilaksanakan dalam setiap lima tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

setiap tahun secara sistematis, terpadu, sinergis dan menyeluruh sesuai dengan visi,

misi dan arah pembangunan yang disepakati bersama.

2. Terwujudnya keterpaduan, konsistensi, perencanaan dan pengendalian pembangunan

daerah secara berkesinambungan.

3. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang didukung dengan

kinerja pemerintahan daerah yang maju dan profesional.

4. Terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya yang efisien, efektif,

berkeadilan dan berkelanjutan.

5. Keterkaitan RPJPD Kabupaten Mamasa dengan dokumen perencanaan lainnya

mengacu pada landasan hukum peraturan perundang-undangan yang ada dengan

ketentuan sebagai berikut:

6. RPJPD Kabupaten Mamasa Tahun 2005-2025 memuat visi, misi dan arah

pembangunan jangka panjang daerah yang mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD

Provinsi Sulawesi Barat.

7. RPJMD Kabupaten Mamasa setiap lima tahun merupakan penjabaran visi, misi yang

penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Mamasa dan memperhatikan

RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan

daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lintas

SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka

regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

8. RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah, mengacu pada RKP, dan memuat

rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja,

dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang

ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

9. Secara skematis hubungan RPJP Daerah dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan

lainnya disajikan sebagai berikut.

10

Skema / Bagan 1. Hubungan RPJP Daerah dengan Dokumen Perencanaan

Pembangunan lainnya.

Pemerintah Pusat

Pemerintah Daerah

1.4 Landasan

Landasan idiil RPJPD Kabupaten Mamasa adalah Pancasila dan landasan

konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan

landasan operasionalnya meliputi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berkaitan langsung dengan pembangunan nasional dan daerah yaitu :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan

Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo ( Lembaran Negara RI Nomor 104, Tambahan

Negara RI Tahun 2002 Nomor 4186);

2. Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor

4286;

3. Undang-undang Republik Indonesia No. 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104) Tambahan Lembaran Negara

RI Nomor 4022;

4. Undang-undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);

Pemerintah Pusat

RENSTRA

KL

RENJA

KL

RKA - KL RINCIAN

APBN

RPJP

NASIONAL

RPJM

NASIONAL

RENSTRA

KL

RAPBN APBN

RPJP

DAERAH

RPJM

DAERAH

RKP

DAERAH

RAPBD APBD

VISI & Mis

KABUPATEN

MAMASA

RENJA

SKPD RINCIAN

APBD

RKA

SKPD

VISI & MISI

PRESIDE RI

RENTRA

SKPD

11

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran

Negara RI Nomor 4421);

6. Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI

Nomor 4437);

7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara RI

Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

8. Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 ( Lembaran Negara

RI Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja

Pemerintah ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran

Negara RI Nomor 4385);

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 ( lembaran Negara RI

Tahun 2005 Nomor 11);

1.5 Tata Urut

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten mamasa Tahun

2005-2025 disusun dalam tata urut sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab II Kondisi Umum

Bab III Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Mamasa Tahun 2005-2025

Bab IV Arah, Tahapan dan Pioritas Pembangunan Jangka Panjang

Tahun 2005-2025

Bab V Penutup

12

BAB II

KONDISI UMUM

2.1 Kondisi Pada saat ini

Secara administratif, Pemerintah Kabupaten Mamasa dibentuk berdasarkan Undang-

undang No. 11 Tahun 2002. Kabupaten Mamasa sebagai salah satu dari 5 Kabupaten yang

ada di Provinsi Sulawesi Barat, memiliki luas wilayah sebesar 3.005,88 Km² terletak antara

2,46 -3º Lintang Selatan dan antara 118,35 -119,11 Bujur timur, dengan batas-batas wilayah

sebagai berkut : 1) Sebelah Utara dengan Kabupaten Mamuju, 2) Sebelah Timur dengan

Kabupaten Tator : 3) Sebelah selatan dengan Kabupaten Polman, dan Sebelah Barat dengan

kabupten Mamuju.

Kabupaten Mamasa berpenduduk sekitar 122.340 Jiwa, terdiri atas 15 Kecamatan,

178 Desa/kelurahan, terletak/berbatasan Sebelah Utara dengan Kabupaten Mamuju, Sebelah

Timur dengan Kabupaten Tana Toraja, Sebelah Selatan-Tenggara dengan Kabupaten

Pinrang, Sebelah Selatan dengan Kabupaten Polman, dan Sebelah Barat dengan Kabupaten

Majene dan Mamuju.

Kecamatan Tabulahan merupakan kecamatan yang terluas dengan luas wilayah

530,50 Km² atau sekitar19,23% dari seluruh wilayh Kabupaten Mamasa, sedang luas

wilayah kecamatan yang terkecil adalah Kecamatan Balla dengan luas 60,25 Km² atau

2,18%dari luas Kabupaten Mamasa.

Kondisi geografis yang terendah terdapat di Kecamatan Mambi dengan ketinggian

sekitar 650 meter dari permukaan laut sehingga udaranya agak panas,dan yang paling tinggi

adalah di kecamatan Pana dengan ketianggian sekitar 2000 meter dari permukaan laut

dengan udara yang cukup dingin. Wilayah lainnya, mempunyai ketinggiaan rata-rata di atas

1000 meter dari permukaan laut dengan temperatur rata-rata 10-20º pada siang hari dan

antara 20-30º pada siang hari (Anonim, 2006).

Keadaan geografis Kabupaten Mamasa memiliki karakteristik atau ciri khas

tersendiri dan unik, terdiri dari dataran tinggi pegunungan lembah dan ngarai dengan suhu

udara yang sejuk serta terdapat sumber air panas dengan budaya penduduk yang didominasi

oleh budaya lokal dan pengaruh adat istiadat lokal. Kondisi dan karakteristik tersebut sangat

mendukung prospek pembangunan dan pengembangan parawisata di daerah ini.

Sebagai kabupatan baru, pembangunan yang telah dilaksanakan hingga saat ini di

samping telah banyak kemajuan yang di capai, namun masih banyak pula tantangan atau

13

masalah yang belum sepenuhnya terselesaikan. Kemajuan dan tantangan tersebut meliputi

bidang (1) sosial budaya dan kehidupan beragama, (2) ekonomi, (3) ilmu pengetahuan dan

teknologi, (4) Sarana dan prasarana, (5) Politik, (6) Pertahanan Keamanan, (7) Hukum dan

aparatur, (8) Wilayah dan Tata Ruang , dan (9) Sumberdaya Alam dan lingkungan Hidup.

Untuk itu berbagai upaya diperlukan mengatasinya dalam pembangunan daerah 20 tahun ke

depan terpilih.

A. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

Pembangunan bidang sosial budaya–kondisi kehidupan masyarakat tercermin pada

aspek kuantitas dan struktur umur penduduk serta kualitas penduduk seperti pendidikan,

kesehatan, keluarga berencana, agama dan liangkungan.

Perkembangan di bidang spiritual dapat dilihat dari besarnya sarana peribadatan masing-

masing agama. Tempat peribadatan umat Islam berupa masjid dan mushalla tahun 2005

masing-masing 70 dan 1 unit, dan untuk tempat peribadatan umat Kristiani masing-masing

memiliki 19 Gereja Khatolik dan 412 gereja protestan.

Agama mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan menjadi

strategis sebagai landasan spiritual, moral dan etika dalam pembangunan. Pengembangan

lembaga pendidikan keagamaam, untuk mewujudkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-

hari, penigkatan sarana dan prasarana keagamaan serta pelayanan keagamaan.

Sektor pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dan strategis untuk

menentukan masa depan daerah dan bangsa sehingga pembangunan di bidang pendidikan

harus mendapat perhatian yang serius. Kabupaten Mamasa pada tahun 2005 memiliki 163

Sekolah Dasar Negeri (SDN) dengan jumlah murid sebanyak 32.666 orang dan 15 Sekolah

Dasar Swasta (SDS) dengan jumlah murid 1.317 orang; Sekolah Menengah Tingkat Pertama

Negeri (SMPN) dengan jumlah murid 4.082 orang dan 16 Sekolah Menengah Pertama

Swasta (SMPS) dengan jumlah murid 2.163 orang; 13 Sekolah Menengah Atas Negeri

(SMAN) dengan jumlah murid 2.016 orang dan 9 Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS)

dengan jumlah murid sebanyak 820 orang.

Pada tahun 2005 jumlah guru Sekolah Negeri masing-masing untuk Sekolah Dasar

sebanyak 733 orang ( laki-laki 381 orang dan permpuan sebanyak 352 orang). Sekolah

Menengah Pertama 221 orang ( laki-laki 127 orang dan perempuan 94 orang ), Sekolah

Menengah Atas sebanyak 53 orang (laki-laki 38 orang dan Perempuan 15 orang), dan

14

Sekolah Menengah Kejuruan sebanyak 23 orang (laki-laki 19 orang dan Perempuan 4

orang).

Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi pendidikan hingga dewasa ini belum

sepenuhnya dapat dilaksanakan karena belum mantapnya pembangian perqan dan

tanggungjawab masing-masing tingkat pemerintahan secara vertikal. Ditinjau dari

pendidikan formal terakhir pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamasa pada

akhir tahun 2005, kualitas SDM aparatur masih rendah, hal ini dapat dilihat dari masih

kurangnya PNS yang mendapat tugas belajar.

Jumlah PNSD yang ada pada tahun 2006 adalah sebanyak 1.777 orang, masing-

masing terdiri atas : a) Golongan I sebanyak 35 orang, b) Gol.II sebanyak 535 orang, c)

Golongan III sebnyak 1.020 orang, dan d) Golongan IV sebanyak 187 orang; kemudian jika

dirinci klarifikasi PNSD menurut jabatan : a) Dinas Pendidikan : Fungsional / Guru

sebanyak 922 orang dan non fungsional sebanyak 105 orang ; b) Dinas Kesehatan : Tenaga

Fungsional sebanyak 81 orang dan Tenaga Non Fungsional 95 orang; c) Tenaga Teknis

lainnya : Pejabat Struktural sebanyak 280 orang dan PNS (Staf) sebanyak 224 orang.

Penduduk adalah salah satu resources yang perlu mendapat perhatian karena dapat

menjadi modal dasar bagi pembangunan suatu daerah. Jumlah penduduk Kabupaten

Mamasa berdasarkan data terahir sekitar 122.340 jiwa, terdiri dari perempuan sebanyak

59,298 jiwa dan laki-laki sebanyak 63.042 jiwa, dengan jumlah penduduk terbesar di

kecamatan Mambi yaitu sebanyak 15.799 jiwa sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan

Nosu sebesar 4.295 jiwa.kepadatan penduduk rata-rata di Kabupaten mamasa sebesar 44

jiwa per Km² , dan laju pertumbuhan penduduk per tahun 0,58% Jumlah penduduk yang

hidup di bawah garis kemiskinan tergolong sangat besar. Pada akhir tahun 2005 tercatat

jumlah KK miskin sebanyak 14.200 KK atau sebesar 48,71% dari 29.148 jumlah

keseluruhan KK yang ada di Kabupaten Mamasa.

Karakteristik pembangunan sumberdaya manusia dilaksanakan melalui pengendalian

laju pertumbuhan pernduduk, penekanan laju urbanesasi dan peningkatan kualitas

sumberdaya manusia. Indikator yang dapat menggambarkan seberapa besar keberhasilan

peningkatan kualitas manusia adalah dengan melihat Indeksi Pembangunan Manusia (IPM).

Gambaran tentang Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mamasa dapat dilihat

dari 3 (tiga) aspek yaitu:

15

1. Tingkat Pendidikan

Keberhasilan pendidikan di suatu daerah dapat ditandai dengan melihat angka

partisipasi anak usia sekolah umur 7-8 tahun yang dapat di bedakan menjadi 2 macam, yaitu

angka partisipasi murni (Net Enrollment Ratio =NER) dan angka partisipasi kasar (Gross

Enrollment Ratio = GER).

Dari angka pencapaian NER dan GER menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang

pendidikan, semakin tinggi biaya yang diperlukan

Di samping itu juga, masih perlu di tingkatkan pengembangan sumberdaya aparat baik

melalui jenjang pendidikan formal maupun diklat teknis dan fungsional.

2. Derajat kesehatan

Tingkat kesehatan masyarakat suatu daerah dapat dilihat dari 2 aspek yaitu aspek

ketersediaan prasarana kesehatan diantaranya Rumah Sakit, Puskesmas, Pustu Pobindes,

Posyandu dan Apotek dan Aspek sumberdaya manusianya. Jumlah sarana kesehatan di

Kabupaten Mamasa pada tahun 2006 terdiri dari unit Rumah sakit (RSUP), 13 unit

Puskesmas, sarana pelayanan kesehatan untuk PKM Non RRI 7 unit, PKM RRI 6 unit,

PUSTU 48 Unit, dan Puskesmas Keliling 7 Unit.

Sumberdaya manusia di bidang kesehatan pada tahun 2006 yang terdiri dari tenaga

medis yaitu Dokter Umum sebanyak 10 orang dan Dokter Gigi 2 Orang ; sedangkan tenaga

medis masing- masing yang terdiri dari Perawatan yaitu yaitu Bidan PNS 29 orang, Bidang

PTT 3 orang, AKPER 27 orang, SPRG 5 orang, SPK/SPR 124 orang, AKBID 1 orang, D3

perawat Gigi 1 orang non medis yaitu 1SKM 12 orang, S1 Non Kes 2 orang, SLTA 4 orang,

dan non perawat yaitu ATRO 2 orang,AKZI 2 orang, KESLING 4 orang, SMAK 3 orang,

Apoteker 1 orang, SMF 3 orang APIKES 1 orang, D1 kesling 3 orang S1 farmasi 1 orang,

dan D3 Farmasi 2 orang .

Penduduk Kabupaten Mamasa telah mengalami peningkatan selama kurung waktu 5

tahun terakhir, hal ini tercermin dengan meningkatnya status gizi masyarakat, kesadaran

masyarakat akan pentingnya imunisasi,menurunnya tingkat kematian bayi dan ibu, dan lain

sebagainya; namun fasilitas di daerah dataran tinggi.

3. Daya Beli

Indeks Daya beli masyarakat Kabupaten Mamasa dalam 3 tahun terakhir (2002-

2004) berturut-turut sebesar Rp.3.531.174 (2002), Rp.3.691.938 (2003), dan Rp.3.977.044

16

(2004) atau tergolong lebih tinggi dibandingkan dengan Daya beli Kabupaten lain di

Sulawesi Barat.

Hal ini menunjukkan bahwa kinerja perekonomian Kabupaten Mamasa mengalami

peningkatan secara cepat dan berada di atas rata-rata Sulawesi Barat.

B. Ekonomi

1. PDRB dan Andil terhadap Pembentukan PDRB Sulawesi Barat

Jika ditinjau dari segi nilai PDRB dan andil terhadap pembentukan PDRB Sulawesi

Barat, Kabupaten Mamasa menempati urutan terbawah atau urutan ke-5 dengan nilai PDRB

Tahun 2004 sebesar 480, 21 milyar rupiah dan 536,67 milyar rupiah pada tahun 2005,atau

memberikan kontribusi terhadap PDRB Sulawesi Barat tahun 2005 sebesar 12,13%; dan

selebihnya Kabupaten Polman menduduki peringkat teratas atau ke-1 (30,08%), Kabupaten

Mamuju di tempat ke-2 (28,64%), Kabupaten Majene di urutan ke-3 (14,27%), dan

Kabupaten Mamuju Utara pada urutan ke-4 (12,99%).

Untuk melihat hasil-hasil yang dicapai terhadap perkembangan PDRB Kabupaten

Mamasa dalam 5 tahun terakhir, masing-masing disajikan sebagai berikut (Tabel 1 dan

Tabel 2)

Tabel 1

Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha

Kabupaten Mamasa Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2001-2005

(Juta Rupiah)

Lapangan Usaha

Industrial Origin 2001 2002 2003 2004 2005

1 2 3 4 5 6

1. PertanianAgriculture 238.018.01 252.465.29 284.932.75 284.675.34 314.304.02

2. Pertambangan /Galian Mining

& Quairrying 967.05 1.049.95 1.155.10 1.282.83 1.55753

3. Industri pengelolahan

Manufacturing Industries 13.367.90 14.136.08 15.091.06 16.173.60 17.442.36

4. Listrik, Gas, dan air

Electricity,Gas, Water Supply 199.07 231.74 284.99 368.87 454.37

5. Bangunan /Kontruksi

Construction 10.846.41 11.917.35 13.217.40 14.644.11 17.240.94

6. Perdangangan , Restoran dan

hotel. Trade, Restorant, and Hotel 44.575.18 46.937.85 50.321.06 54629.09 61.529.69

7. Angkutan dan Komunikasi

Transportation and Cimmunication 13.215.60 14.091.54 15.126.09 16.349.24 20.564.26

8. keungan, Persewaan dan Jasa

perusahaan. Financial, Rent, and

Bussness Servis

12.287.68 13.846.25 15.659.06 21.643.00 21.195.42

9. Jasa-jasa Service 54.608.99 60.526.43 63.816.31 70.442.07 82.377.62

PDRB Kab. Mamasa / GRDP of

Mamasa 388.085.89 415.202.48 441.603.82 480.208.15 536.666.21

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten mamasa

*) Angka sementara

17

Tabel 2

Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Mamasa

Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2001-2005

(Jutaan Rupiah)

Lapangan Usaha

Industrial Origin 2001 2002 2003 2004 2005

1 2 3 4 5 6

1. Pertanian

Agriculture 233.546,24 242.228.6 249.991.80 258.587.79 266.648.81

2. Pertambangan /Galian Mining

& Quairrying

923.05

955.95 995.10 1.039.22 1.106.60

3. Industri pengelolahan

Manufacturing Industries 12.967.90 13.266.08 13.591.06 13.973.85 14.170.05

4. Listrik, Gas, dan air

Electricity,Gas, Water Supply 184.58 185.67 216.68 265.84 309.24

5. Bangunan /Kontruksi

Construction 10.280.49 10.694.85 11.139.67 11.619.77 12.886.82

6. Perdangangan , Restoran dan

hotel. Trade, Restorant, and

Hotel

43.314.18 44.537.85 46.174.14 48.034.20 49.313.44

7. Angkutan dan Komunikasi

Transportation and

Cimmunication

12.836.19 13.215.23 13.637.06 14.243.99 15.867.14

8. keuangan, Persewaan dan Jasa

perusahaan. Financial, Rent, and

Bussness Servis

11.546.66 12.296.11 13.377.80 17.225.03 15.341.10

9. Jasa-jasa

Service 49.506.87 52.378.91 52.946.04 54.525.36 60.106.79

PDRB Kab. Mamasa/GRDP of

Mamasa 375.106.16 389.759.26 402.105.35 419.515.05 435.569.99

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamasa

*) Angka Sementara

2. Perkembangan PDRB dan pertumbuhan Ekonomi Tahun 2001-2005

Pada tahun 2005 nilai PDRB Kabupaten Mamasa atas dasar harga berlaku telah

mencapai 536, 67 milyar sedang tahun 2001 baru mencapai sebesar 388,08 milyar rupiah.

Untuk tahun 2002, 2003, dan 2004 berturut-turut mencapai 415,20 milyar rupiah, 441, 60

milyar rupiah dan 480, 21 milyar rupaih.

Untuk melihat perkembangan PDRB dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mamasa dalam

5 tahun terakhir, disajikan sebagai berikut (Tabel 3):

18

Tabel 3

Perkembangan PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi

Kabupaten Mamasa Tahun 2001 – 2005

Tahun

PDRB

Harga Berlaku

( Milyar Rp.)

PDRB

Harga Konstan

(Milyar Rp)

Pertumbuhan

%

1 2 3 4

2001 388,08 375,11 3,35

2002 415,20 389,76 3,91

2003 441,60 402,10 3,17

2004 480,21 419,52 4,33

2005*) 536,67 435,57 3,83

Rata-Rata 3,72

Sumber : Badan Pusat statistik Kabupaten Mamasa

*) Angka Sementara

Tabel 4

Pertumbuhan Ekonomi Menurut LapanganUsah

Kabupaten Mamasa Tahun 2001-2005 ( % )

Untuk melihat seberapa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mamasa menurut

lapangan usaha, disajikan sebagai berikut (Tabel 4)

Lapangan Usaha

Industrial Origin 2001 2002 2003 2004 2005*)

1 2 3 4 5 6

1. Pertanian

Agriculture 2,47 3,72 3,20 3,44 3,05

2. Pertambangan & Galian

Mining & Quarrying 3,33 3,56 4,10 4,43 6,48

3. Industri Pengolahan

Manufafacturing Industries 2,25 2,30 2,45 2,82 1,40

4. Listrik, Gas, dan Air

Elektricity, Gas, Water Supply 14,96 0,59 16,70 22,69 16,33

5. Bangunan / Konstruksi

Contruktion 3,42 4,03 4,16 4,31 10,90

6. Perdagangan, Restoran, dan Hotel.

Trade, Restauran, and Hotel 2,92 2,83 3,67 4,03 2,66

7. Angkutan dan Komunikasi

Trasnportation and communication 2,67 2,95 3,46 4,18 11,40

19

8. Keuangan, Persewaan, dan

Jasa Perusahaan

Financial, rent and Bussines

Service

4,62 6,49 8,80 28,76 (10,94)

9. Jasa – jasa

Sevice 8,21 5,80 1,08 2,98 10,24

PDRB Kabupaten Mamasa

GRDP of Mamasa 3,35 3,91 3,17 4,33 3,83

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamasa

*) Angka Sementara

Dalam jangkan panjang, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mamasa berdasarkan

existing condition tersebut di atas merupakan salah satu tantangan yang harus dihadapi yang

akan tercermin dalam mperfektif lima tahunan mulai RPJMD ke-1 hingga RPJMD ke-4,

ekspektasi pertumbuhannya rata-rata antara 5-7 %. Ekspektasi tersebut tentunya tersaji dan

didasarkan pada macro economic approach dan micro economic appoach dengan berbagai

asumsi yang digunakan.

3. Struktur Ekonomi Kabupaten Mamasa Tahun 2003-2007

Hingga saat ini perekonomian Kabupaten Mamasa masih didominasi oleh sektor

pertanian pada urutan pertama. Pada tahun 2005 peranan sektor Pertanian sebesar 58,57

persen terhadap total perekonomian Kabupaten Mamasa. Angka ini mengalami penurunan

sebesar 0,71 persen jika dibandingkan dengan keadaan pada tahun 2004 di mana peranan

sektor pertanian mencapai 59,28 persen.

Selanjutnya pada urutan kedua ditempati oleh sektor Jasa-jasa yang pada tahun 2005

sebesar 15,35 persen atau meningkat 0, 68 persen dibanding tahun 2004 sebelumnya sebesar

14, 67 persen. Kemudian pada urutan ketiga adalah sektor Perdagangan, Restoran dan Hotel

dengan peranan sebesar 11,47 persen pada tahun 2005 atau meningkat 0,09 persen

dibanding tahun 2004 sebelumnya sebesar 11, 38 persen.

Untuk lebih jelasnya, Struktur perekonomian Kabupaten Mamasa dalam 5 tahun

terakhir dapat dilihat pada Tabel berikut (tabel 5).

20

Tabel 5

Struktur Ekonomi Kabupaten Mamasa Tahun 2001-2005 (dalam %)

Lapangan Usaha

Industrial Origin 2001 2002 2003 2004 2005*)

1. Pertanian

Agriculture 61,33 60,81 60,45 59,28 58,57

2. Pertambangan & Galian

Mining & Quarrying 0,25 0,25 0,26 0,27 0,29

3. Industri Pengolahan

Manufacturing Industries 3,44 3,40 3,42 3,37 3,25

4. Listrik, Gas, dan Air

Electricity, Gas, Water Supply 0,05 0,06 0,06 0,08 0,08

5. Bangunan / Konstruksi

Contruction 2,79 2,87 2,99 3,05 3,21

6. Pergangan, Restoran, dan Hotel

Trade, Restorant, and Hotel 11,49 11,30 11,40 11,38 11,47

7. Angkutan dan Komunikasi

Transportation and Communication 3,41 3,39 3,43 3,40 3,83

8. Keuangan, Persewaan, dan Jasa

Perusahaan.

Financial, rent and Bussines Service 3,17 3,33 3,55 4,51 3,95

9. Jasa – jasa

Service 14,07 14,58 14,45 14,67 15,35

PDRB Kabupaten Mamasa

GRDP of Mamasa 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamasa

*) Angka Sementara

4. PDRB Perkapita Kabupaten Mamasa Tahun 2003-2007

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mamasa dalam kurun waktu tahun pertama telah

dapat meningkatkan DPRB perkapita penduduk Kabupaten Mamasa yang cenderung

meningkat setiap tahun, dari 3,342 juta rupiah pada tahun 2001 meningkat menjadi 3,531

juta rupiah (2002), 3,692 juta rupiah (2003), 3, 977 juta rupiah (2004), dan pada tahun 2005

mencapai 4,387 juta rupiah.

PDRB perkapita penduduk Kabupaten Mamasa dari tahun 2001 hingga tahun 2004

berubah sangat cepat. Bila dibandingkan dengan PDRB Sulawesi Barat sebagai sebuah

Propinsi yang baru terbentuk, secara keseluruhan rata-rata PDRB perkapita penduduk

Kabupaten Mamasa berada diatasnya, dan pada tahun 2005 (angka sementara) PDRB

perkapita penduduk Kabupaten Mamasa. (Rp.4.386.678) secara relatif hanya berbeda sedikit

atau hanya terpaut Rp. 45.154 dengan PDRB Sulawesi Barat ( Rp. 4.431.832).

Perkembangan PDRB perkapita penduduk Kabupaten Mamasa periode tahun 2001 –

2005, disajikan sebagai berikut ( Tabel 6 ) :

21

Tabel 6

Rata-Rata PDRB Perkapita Kabupaten Mamasa dan Sulawesi Barat

Tahun 2003-2007

Tahun Kabupaten Mamasa

( Rp)

Sulawesi Barat

( Rp)

2001 3.342.111 3.197.654

1002 3.531.174 3.506.479

2003 3.691.938 3.630.717

2004 3.977.044 3.990.770

2005*) 4.386.678 4.431.832

C. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

1. Kemampuan dalam penguasaan dan pemamfaatan iptek dinilai masih belum

memadai menghadapi daya saing ekonomi global, ditandai antara lain oleh masih

rendahnya Pendidikan-sumberdaya iptek, baik SDM, sarana dan prasarana maupun

pembiayaan iptek.

2. Kemampuan untuk mengakses informasi masih belum memadai.

D. Prasarana dan Sarana

1. Kondisi prasarana jalan dan jembatan yang cukup berat dengan medan yang rawan

longsor serta jalan sempit

2. Pasokan listrik Kabupaten Mamasa bergantung dari PLTA Bakaru dan sebaliknya

pasokan air Bakaru tergantung dari naik turunnya debid air yang berasal dari Sungai

Mamasa.

3. Kesediaan air Minum sesuai standar kesehatan belum terpenuhi

4. Pembangunan sarana sesuai kebutuhan daerh mengalami kendala terutama yang terkait

dengan keterbatasan pembiayaan pembangunan. Dana APBD (DAU, DBH, PAD,

Hasil Perusda) yang tersedia belum mampu membangun sarana dan prasarana yang

dibutuhkan sehingga memerlukan sumber-sumber lain.

E. Politik

1. Perubahan UUD 1945 yang dilaksanakan sebanyak empat kali telah mengubah

dasar-dasar konsensus dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara,

baik pada tataran kelembagaan negara maupun tatanan masyarakat sipil.

22

2. Kemajuan demokrasi tercermin dengan telah berkembangnya kesadaran-

kesadaran terhadap hak-hak masyarakat dalam kehidupan politik, yang dalam jangka

panjang diharapkan mampu mentimulasi masyarakat untuk makin aktif berpartisipasi

bagi pengelolaan urusan-urusan publik.

3. Keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi tentang “ Calon Independen” non-parpol

yang dapat turut bertarung dalam PILKADA mendatang, mekanisme- Persyaratan-dan

implementasi masih memerlukan tindak lanjut melalui PP.

F. Pertahanan Keamanan

1. Wilayah yang cukup luas dengan medan berbukit dan bergunung sangat rawan

bagi

masuknya kejahatan konvensional dan tradisional.

2. Reformasi di bidang pertahanan dan keamanan tidak hanya menyangkut pemisahan

antara TNI dan POLRI, tetapi juga mengenai penataan lebih lanjut hubungan antara

keduanya secara kelembagaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya masing-

masing dan dapat berdampingan dengan damai dan harmonis;

G. Hukum dan Aparatur

1. Dalam konteks penyelengaraan desentralisasi dan otonomi daerah yang etrkait

dengan peningkatan pembangunan senantiasa membutuhkan penyesuaian kebijakan

dan perangkat perundang-undangan.

2. Tegaknya hukumyang berkeadilan terasa teramat sulit diwujudkan, namun mutlak

diperlukan dalam penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan. Di Mamasa,

persoalan pidana dan perdata banyak diselesaikan melalui hukum Adat ( Law

Enforcement lemah ).

3. Pemerintah daerah menghadapi tuntunan penerapan prinsip- prinsip good governance

dalam menjalankan roda pemerintahan untuk menjamin kelancaran dan kelangsungan

penyelengaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan

kemasyarakatan.

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-undang No. 33 Tahun 2004, Undang-

undang Nomor 17 Tahun 2003, PP No. 58 tahun 2005, dan PerMendagri No. 13 Tahun

2006 telah mengubah secara mendasar sistem keuangan Daerah. Pemerintah

Kabupaten Mamasa dalam menindaklanjuti perundang-undangan tersebut telah

23

melakukan pembaharuan Manajemen keuangan dengan mengubah model

anggarankinerja dan sistem neraca.

5. Pemerintah Kabupaten Mamasa di dalam menjalankan roda pemerintahannya

didukung oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam formasi kondisi saat ini

sebagai berikut:

1. Bidang Umum Pemerintahan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Kepala Derah ( Bupati ) dan Wakil Kepal Daerah Wakil Bupati )

Sekretariat DPRD

Sekretariat Daerah

Dinas Pendapatan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Inspektorat Daerah

Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Kantor Camat (15 Kecamatan)

2. Bidang Pertanian dan Perkebunan serta Peternakan dan Perikanan

Dinas Pertanian dan Perkebunan

Dinas Peternakan dan Perikanan

Balai Informasi Penyuluh Pertanian dan Kehutanan

Kantor Katahanan Pangan

3. Bidang Kehutanan

Dinas Kehutanan

4. Bidang Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi

Dinas Perindag Tamben

5. Bidang Perkoperasian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi

6. Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi

Dinas Sosial Nakertrans

7. Bidang Kesehatan

Dinas Kesehatan

Kantor Rumah Sakit Daerah

8. Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga

24

Dinas Pendidikan

9. Bidang Pekerjaan umum

Dinas Pekerjaan Umum

10. Bidang Perhubungan dan Informasi Komunikasi

Kantor dan Infokom

11. Bidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang

Dinas Lingkungan Hidup dan Tata Ruang

12. Bidang Pariwisata dan Kebudayaan

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

13. Bidang KB, Kependudukan dan Catatan Sipil

Dinas KB, Kependudukan dan Catatan sipil

H. Wilayah dan Tata Ruang

Secara Administratif, Pemerinatah Kabupaten Mamasa dibentuk berdasarkan

Undang-undang No. 11 Tahun 2002. Pada pertengahan tahun 2006 jumlah, kecamatan

menjadi 15 kecamatan masing-masing yaitu :

1. Kecamatan Mamasa

2. Kecamatan Sumarorong

3. Kecamatan Tanduk Kalua’

4. Kecamatan Pana’

5. Kecamatan Messawa

6. Kecamatan Mambi

7. Kecamatan Aralle

8. Kecamatan Tabulahan

9. Kecamatan Tabang

10. Kecamatan Sesena Padang

11. Kecamatan Nosu

12. Kecamatan Balla

13. Kecamatan Bambang

14. Kecamatan Rantebulahan Timur

15. Kecamatan Tawalian

Kondisi distribusi penduduk yang terpusat di dataran rendah sehingga terjadi

ketimpangan penyebaran infrastruktur fisik ekonomi, sosial dan budaya yang menyebabkan

25

terbatasnya akses dan kesempatan berusaha serta pengembangan kegiatan kemasyarakatan

di wilayah dataran tinggi.

I. Sumber Daya Alam dan Lingkungan hidup

1. Kondisi Sumber daya Alam dan lingkungan hidupdi Kabupaten Mamasa opografinya

dicirikan oleh banyaknya gunung-gunung, dataran tinggi, lembah dan ngarai yang

pengelolaannya belum terpadu antar dinas/kantor/badan terkait sehingga belum

menjamin pemgelolaan berkelanjutan dan kelestarian fungsim lingkungan hidup.

2. Desentralisasi pembangunan dan otonomi daerah juga telah mengakibatkan

meningkatnya konflik pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya Alam dan lingkungan

hidup, baik antar wilayah, antar pusat dan daerah, serta antar pengguna.

2.1 Tantangan

A. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

Tantangan sosial budaya dan kehidupan beragama yang perlu di atasi dalam kurun

waktu 20 tahun kedepan adalah :

1. Terjadinya disparitas penyebaran penduduk antara daerah pegunungan/dataran

tinggi dengan dataran rendah sehingga penduduk cenderung lebih terkonsentrasi

di wilayah dataran rendah.

2. Ajaran agama belum sepenuhnya diaktualisasikan dalam kehidupan ekonomi,

sosial budaya dan politik secara nyata sehingga dapat menimbulkan ketegangan

sosial yang memicu konflik interfnal dan antar umat beragama, perlu diantisipasi

dan diwaspadai karena dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat yang pada

akhirnya menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

3. Rendahnya HDI (Human Developmen Indeks); peningkatannya di pengaruhi oleh

tiga faktor yaitu jumlah penduduk, pendapatan, dan kesehatan.

4. Alokasi dana pendidikan minimal 20 persen dari APBD sesuai UU memerlukan

pertahapan dan peningkatannya secara bertahap bahkan lebih sesuai

perkembangan kemajuan keuangan daerah.

5. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan lingkungan dan

pemukiman terkait denga n tingkat pendidikan, pendapatan, dan peranan

pemerintah.

26

6. Upaya peningkatann derajat kesehatan dan status gisi masyarakat dari waktu ke

waktu perlu dibarengi dengan penambahan sarana dan prasarana serta SDM

kesehatan yang menunjang pelayanan kesehatan masyarakat.

B. Ekonomi

Tantangan Ekonomi yang perlu diatasi dalam kurun waktu 20 tahun kedepan adalah :

1. Rendahnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat penghasilan masyarakat

2. Kurangnya lapangan kerja dan kesempatan kerja yang layak bagi masyarakat

3. Lemahnya kelembagaan ekonomi dan akses masyarakat

4. Terbatasnya kesediaan sumber-sumber pembiayaan yang memadai baik internal

maupun eksternal dalam rangka percepatan desentralisasi ekonomi

5. Terbatasnya ketersediaan SDM yang berkompoten dan profesional

6. Kurangnya kreativitas dan partisipasi masyarakat secara lebih kritis dan rasional

7. Rendahnya kualitas infrastruktur pertanian dan pedesaan

8. Bagaimana melakukan revitalisasi di sektor pertanian pada kabupaten Mamasa,

sehingga dapat beranjak dari substensi ke pertanian yang modern. Pendekatan sistem

agribisnis di sektor pertanian yang diharapkan dapat mengacu percepatan

pembangunan ekonomi di daerah ini

9. Kabupaten Mamasa adalah daerah yang memiliki potensi yang cukup besar,baik

sumberdaya alam (SDA) maupun sumberdaya manusia (SDM) tetapi pengelolaan

belum optimal. Beberapa jenis komoditas/produk yang dihasilkan mempunyai

keunggulan-keunggulan yang spesifik dan memiliki potensi untuk dikembangkan baik

untuk pasar domestik maupun berorientasi ekspor, baik berupa hasil pertanian,

perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, hasil industri kecil (IK) dan industri

menengah (IM).

10. Sistem agribisnis dapat diterapkan di Kabupaten Mamasa untuk mengubah struktur

ekonomi yang lebih baik, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan

masyarakat/rumah tangga serta pendapatan asli daerah. faktor-foktor pendukung yang

dimiliki antara lain potensi luas lahan yang sudah ditanami, luas lahan yang belum

dikelola, status kepemilikan lahan untuk komoditi, kesesuaian lahan (unggul dan

berpotensi), dan lain sebagainya.

27

11. Upaya-upaya perencanaan pemanfaatan SDA dan SDM saling terkait yang diharapkan

dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, baik didaerah dataran tinggi melalui

penerapan sistem agribisnis.

12. Peran sektor pertanian dapat dikembangkan dalam arti luas dapat mengentaskan

kemiskinan, meningkatkan pendapatan perkapita, yang dikaitkan dengan

pengembangan pariwisata.

13. Pengwilayahan komoditi yang diunggulkan dan yang berpotensi untuk dikembangkan

sesuai dengan tata ruang-karakteristik masing-masing wilayah kecamatan/desa.

14. Dalam jangka panjang,penerapan sistem agribisnis secara otomatis menimbulkan efek

berlipat ganda terhadap sektor-sektor ekonomi lainnya,misalnya

perdagangan,pariwisata (hotel & restoran) dan kegiatan pendukung patiwisata

lainnya,transportasi,manufaktur,pemukiman,dan lain sebagainya

15. Tersedianya sarana prasarana perdagangan melalui tersedianya pasar

kabupaten/kecamatan/desa sehingga komoditas yang diperdagangkan tidak hanya

didominasi produk primer berupa hasil bumi tetapi juga komoditas perdagangan hasil

industri kecil dan industri menengah yang berorientasi ekspor.

16. Mengoptimalkan peranan perkoperasian,usaha mikro kecil dan menengah

(UMKM),penanaman modal dan pembangunan masyarakat desa (PMD) melalui

penerapan sistem kredit mikro dan fasilitas perbankan lainnya.

17. Menjadikan kabupaten mamasa sebagai salah satu kabupaten terkamuka da Provinsi

Sulawesi Barat dalam kegiatan pariwisata yang memiliki daya tarik khusus dalam

menarik investor (dalam dan luar negeri) untuk menanamkan modalnya-investasi

sarana dan prasarana jalan di daerah ini.

C. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Tantangan iptek yang perli diatasi dalam kurun waktu 20 tahun kedepan adalah :

1. Peningkatan kemampuan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan yang mendorong

terwujudnya penguasaan dan penerapan iptek dalam rangka menghadapi

perkembangan global menuju ekonomi berbasis pengetahuan dalam konteks tersebut

diperlukan adanya integrasi antara pendidikan dengan teknologi informasi (TI) serta

sektor-sektor strategis lainnya.

2. Dalam era globalisasi, terjadinya revolusi TI membawa perubahan paradigma yang

medasar pada sistem dan mekanisme pemerintahan.Pemanfaatan TI dalam bentuk e-

28

Government,e-Procurement,e-business,dan cyber law untuk menghasilkan pelayanan

publik yang lebih cepat,lebih baik dan lebih murah,perlu dibangun dan dilaksanakan.

3. Peningkatan kuantitas ketersediaan dan kualitas sumberdaya iptek,baik SDM,sarana

dan prasarana,maupun pembiayaan iptek.

D. Sarana dan Prasarana

Tantangan sarana dan prasarana yang perlu diatasi dalam kurun waktu 20 tahun

kedepan adalah :

1. Total panjang jalan kabupaten (existing condition) adalah 1.724,30 km yang secara

rutin maupun periodik dalam jangka panjang memerlukan

rehabilitasi,peningkatan,maupun pemeliharaan secara berkelanjutan

2. Ketersediaan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang memadai (transportasi-

jalan dan jembatan, ketenagalistrikan dan energi,pos,telematika, sumeberdaya air,

perumahan, serta pelayanan air minum sesuai syarat kesehatan selain sumber

pembiayaannya berasal dari APBD juga memerlukan tambahan sumber pembiayaan

lain non APBD (DAK, Dekon, Investasi swasta, PLN).

3. Upaya pembukaab beberapa akses jalan dan jembatan yang mendukung pembangunan

dan pengembangan pariwisata sebagai sektor basis perlu terus dilanjutkan dan

jaringannya diperluas yang idealnya dapat menyentuh dan meningkatkan mobilitas

yang menghubungkan kantong-kantong perekonomian setidaknya pada seluruh

kecamatan dan desa yang ada di kabupaten Mamasa untuk mendorong transaksi

perdagangan sebagai sumber pergerakan orang, barang, dan jasa.

4. Pembangunan gedung dan perumahan harus memenuhi syarat berdasarkan dengan

Undang-undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

E. Politik

Tantangan Politik yang perlu diatasi dalam kurun waktu 20 tahun ke depan adalah :

1. Pemerintah Kabupaten Mamasa diharapkan dapat menjadi pelopor Tata Pemerintahan

yang baik sehingga bersama dengan Stakholder lainnya tertantang untuk senantiasa

berada dalam kondisi : (1) menerapkan azas kompetensi, (2) transparansi, (3)

akuntabilitasi (4) partisipasi, (5) penegakan hukum, dan (6) keadilan sosial.

2. Masyarakat memerlukan pembelajaran politik sesuai dinamika kehidupan politik

sehingga kualitas demokrasi semakin baik.

29

3. Menghindari terjadinya tumpang tindih peraturan perundang-undangan di tingkat pusat

dan daerah sehingga tidak mengorbankan kepentingan masyarakat umum / publik

4. Tegaknya kepastian hukum merupakan indikator profiosonalisme dan syarat bagi

kredibilitas pemerintahan

5. Peningkatan kinerja SDM Aparatur sehingga kwalitas pelayanan umum kepada

masyarakat dari waktu ke waktu semakin meningkat.

6. Peningkatan peranan hukum adat terhadap pembangunan hukum nasional, terutama di

dalam penyelesaian perkara pidana dan perdata.

2.3 Modal Dasar

1. Kabupaten Mamasa terbentuk berdasarkan Undang-undang No.11 Tahun 2002,

merupakan salah satu dari 5 Kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Barat, dengan

luas wilayah sebesar 3005,88 Km2.

2. Sumber daya alam dan energi yang handal bermuara pada peningkatan pendapatan,

kesempatan kerja, dan kesempatan berusaha masyarakat.

30

BAB III

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN

KABUPATEN MAMASA TAHUN 2005-2025

3.1. Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Mamasa Tahun 2005-2025

3.3.1 Visi

“Terwujudnya Kabupaten Mamasa yang Maju, Mandiri, Aman dan

Sejahtera Berlandaskan Iman dan Nilai-nilai Budaya Daerah”

(Dapat disingkat menjadi :Terwujudnya Mamasa yang Mamase)

Makna pokok yang terkandung dalam visi tersebut di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

Maju ; mempunyai makna bahwa masyarakat Kabupaten Mamasa berkeinginan

maju dalam segala aspek kehidupan yang berorentasi pada pertumbuhan dan

pengembangan masa depan yang lebih baik dan konstruktif.

Mandiri; mengandung makna bahwa masyarakat Kabupaten Mamasa bertekad untuk

selalu berusaha memperkuat kemampuan, meningkatkan prakarsa dan

motivasi serta percaya diri, sehingga mampu memamfaatkan dan mengola

potensi sumber daya yang dimiliki.

Aman; dapat dimanai bahwa masyarakat Kabupaten Mamasa berkomitmen untuk

hidup rukun dan damai, menghilangkan berbagai macam konplik serta

menciptakan suasana yang kondusif bagi terlaksananya pembangunan di

segala bidang.

Sejahtera; mempunyai makna bahwa masyarakat Kabupaten Mamasa mendambakan

kehidupan yang berkecukupan secara material dan spriritual, serta

kesejahteraan lahir dan batin.

Berlandaskan Iman dan Nilai-nila Budaya Daerah ;

Dimaksudkan bahwa segala aktivitas pembangunan yang dilaksanakan di

Kabupaten Mamasa, hendaknya mengacu kepada dan tidak boleh

bertentangan dengan ajaran agama serta nilai-nilai budaya yang melekat dan

mengkristal dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Mamasa.

3.3.2 Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Mamasa menetapkan

7 (tujuh) misi sebagai berikut :

31

1. Menjadikan ajaran agama dan nilai-nilai budaya sebagai acuan dan sumber kearifan

dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan

kemasyarakatan.

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam berbagai aspek kehidupan

masyarakat;

3. Menciptakan iklim yang kondusif guna terlaksananya pemerintahan yang efektif serta

memacu pembangunan dan kehidupan perekonomian daerah.

4. Membangun infrastruktur penunjang pembangunan dan pengembangan perekonomian

masyarakat

5. Penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia (HAM) untuk bertumbuh dan

berkembangnya kualitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

6. Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintah guna

terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat

7. Mendorong dan meningkatkan partisipasi serta kemandirian masyarakat dalam proses

pembangunan.

32

BAB IV

ARAH, TAHAPAN, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

KABUPATEN MAMASA

TAHUN 2005-2025

Tujuan pembangunan jangka panjang kabupaten mamasa tahun 2005- 2025 adalah

mewujudkan kabupaten Mamasa yang maju, mandiri, aman dan sejahtra berlandaskan iman

dan nilai-nilai budaya daerah.

Sebagai ukuran tercapainya Kabupaten Mamasa yang laju, mandiri, aman dan

sejahtra berlandaskan iman dan nilai-nilai budaya daerah, pembangunan KabupatenMamasa

dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran pokok sebagai berikut :

A. Terwujudnya pengalaman ajaran agama dan nilai-nilai budaya sebagai acuan

dan sumber kearifan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah, pembangunan

dan pembinaan kemasyarakatan, yang ditandai dengan :

1. Terbentuknya jati diri masyarakat sebagai aktualisasi nilai-nilai luhur yang terpadu

dengan dengan nilai nilai moderen yang universal;

2. Meningkatnya aktivitas dan derajat keagamaan.

B. Terwujudnya peningkatan kualitas sumberdaya manusia dalam berbagai aspek

kehidupan masyarakat, yang ditandai dengan :

1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang dicirikan oleh meningkatnya pendapatan

perkapita, tingkat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat.

2. Meningkatnya derajat masyarakat; oleh karena pembangunan harus dipandang sebagai

suatu investasi untuk peningkatan kualitas SDM, maka perhatian khusus diberikan pada

peningkatan perilaku dan kemampuan masyarakat dan kemandirian masyarakat pada

upaya promotif dan preventif.

3. Meningkatnya pembangunan pendidikan yang diarahkan untuk meningkatkan harkat,

martabat dan kualitas sumberdaya manusia sehingga mampu bersaing;

4. Meningkatnya kualitas SDM dalam pembangunan, ditandai dengan meningkatnya IPM /

HDI, serta tercapainya penduduk tumbuh seimbang.

5. Meningkatnya penguatan kelembagaan masyarakat;

6. Gerakan pembangunan Kabupaten Mamasa Hijau berwawasan lingkungan hidup;

33

C. Terwujudnya iklim yang kondusif guna terlaksananya pemerintahan yang efektif

serta memacu pembangunan dan kehidupan perekonomian daerah,

Yang ditandai dengan;

1. Meningkatnya profesionalisme aparatur dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (

Good Governance ). Dalam buku Indonesia: Democrasy and the promise of Good

Governance (McLeod, 2007), tantangan bagi masyarakat adalah bagaimana mendesain

sebuah sistem pemerintahan yang bisa menjamin bahwa kepentingan masyarakat bisa

didahulukan secara efektik, sedangkan interes pribadi pihak-pihak yang berada dalam

pemerintahan bisa diawasi. Inilah esensi dari tata kelola pemerintahan yang baik (Good

Governance), yaitu terbangun sebuah mekanisme sampai kelevel terbawah, di mana

mereka yang diberi otoritas bisa menjalankan mandat dari pihak yang telah memberinya

kepercayaan;

2. Ditetapkannya Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang bertujuan untuk meningkatkan

kinerja pelayanan yang berorientasi kepada indeks kepuasan masyarakat;

3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan investasi swasta dalam pembangunan;

4. Meningkatnya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha;

5. Terciptanya struktur ekonomi berbasis pertanian yang terintegrasi dengan pariwisata dan

sektor-sektor ekonomi lainnya;

6. Pengembangan UMKM dan Koperasi, melalui perkuatan kewirausahaan dan

peningkatan produktifitas yang mampu mendukung upaya peningkatan kesejahteraan

sosial dan ekonomi masyarakat;

7. Meningkatnya investasi - penanaman modal, baik yang berasal dari masyarakat maupun

dari luar;

8. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu;

9. Proporsi PAD terhadap APBD/PDRB dari waktu ke waktu terus mengalami

peningkatan.

D. Terwujudnya infrastruktur penunjang pembangunan perekonomian masyrakat,

yang ditandai dengan:

1. Terciptanya pembangunan penataan ruang dalam seluruh wilayah kabupaten;

2. Terbangunnya infrastruktur pelayanan masyrakat secara merata;

3. Terintegrasinya pembangunan Kabupaten Mamasa dengan memperhatikan interdepensi

pembangunan pertanian, pertambangan, pariwisata, adat istiadat dan budaya lokal

34

melalui penyediaan berbagai infrastruktur yang andal dan terintergrasi, yang meliputi

Infrastruktur transportasi, ketenagalistrikan dan energi, komunikasi dan informasi

sumber daya air, perumahan dan pemukiman, Pelayanan Air Minum, dan Lingkungan

Hidup.

4. Pembangunan gedung perumahan, pasat, hotel dan restoran yang memenuhi syarat

berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan

Lingkungan Hidup:

5. Pembangunan prasarana sistem penyediaan air minum yang memenuhi syarat kesehatan

dan pelestarian sumberdaya air;

6. Peningktan jalan ruas:

i. Polewali-Mamasa

ii. Mamasa-Toraja

iii. Mamasa-Mambi-Aralle-Tabulahan-Mamuju

7. Peningkatan keterkaitan dan sinergitas dan aksesibilitas kegiatan ekonomi antara

wilayah pedesaan dan dataran tinggi dengan wilayah pedesaan melalui dukungan

perluasan diversifikasi aktivitas ekonomi, perindustrian, perdagangan, dan pariwisata;

8. Peningkatan dan penguatan jaringan hubungan kerjasama/kemitraaan yang produktif

antar pemerintah baik internal lingkup provinsi maupun eksternal di luar-antar provinsi;

9. Jasa, dalam hal ini jasa keuangan/perbankan, yang mampu mendukung pemberdayaan

dan pengembangan kegiatan perekonomian pedesaan.

E. Terwujudnya penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia (HAM) untuk

bertumbuh dan berkembangnya kualitas kehidupan masyarakat, berbangsa dan

bernegara,yang ditandai dengan :

1. Terciptanya penegakan hukum tanpa memandang kedudukan, pangkat, dan jabatan

seseorang demi supremasi hukum dan terciptanya penghormatan pada hak asasi

manusia ( HAM );

2. Memperkuat peran aktif masyrakat sipil, partai politik, dan non partai politik

(independen) dalam kehidupan politik;

3. Memantapkan kehidupan demokrasi pada berbagai aspek kehidupan sosial ekonomi

politik dalam kehidupan masyrakat berbangsa dan bernegara.

35

36

F. Meningkatnya kemampuan dan profesionalisme aparatur guna terwujudnya

peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, yang ditandai dengan :

1. Meningkatnya profesinalisme aparat pemerintah daerah untuk mewujudkan tata

pemerintahan yang baik yang mampu mendukung terwujudnya peningkatan kualitas

pelayanan kepada masyarakat;

37

2. Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku aparatur pemerintah daerah

dalam melaksanakan amanah guna terwujudnya peningkatan kuantitas dan kualitas

pelayanan kepada masyrakat;

G. Terwujudnya peningkatan partisipasi serta kemandirian masyarakat dalam

proses pembangunan yang di tandai dengan yang ditandai dengan :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik, terutama pelayanan dasar untuk memenuhi

kebutuhan dan peningkatan kapasitas masyarakat untuk berperan dan berpartisipasi

dalam proses pembangunan.

2. Tingkat pembangunan yang makin merata keseluruh wilayah diwujudkan dengan

peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, termasuk berkurangnya

kesenjangan antar wilayah dan meningkatnya aksesibilitas masyarakat termasuk

yang berdiam di daerah terpencil.

Untuk mencapai terwujudnya kemajuan, kemandirian , keamanan dan kesejahteraan

yang diinginkan berlandaskan iman dan nilai-nilai budaya daerah, arah pembangunan jangka

panjang Kabupaten Mamasa selama kurun waktu 20 tahun mendatang adalah sebagai

berikut :

Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025

Mewujudkan Pengalaman Ajaran Agama Dan Nilai-Nilai Budaya Sebagai Acuan

Dan Sumber Kearifan Dalam Melaksanakan Tugas-Tugas Pemerintahan,

Pembangunan Dan Pembinaan Kemasyarakatan

1. Peningkatan penghayatan ajaran agama diarahkan sebagai landasan moral dalam

pelaksanaan tugas-tugas pembangunan;

2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dicirikan oleh peningkatan pendapatan

perkapita, tingkat pendidikan dan derajat kesehatan masyrakat;

3. Meningkatnya kualitas pendidikan dan derajat kesehatan SDM Kabupaten Mamasa

sehingga kuat peranannya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan

menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran.

4. Pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui peningkatan upaya kesehatan,

pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, obat dan kesehatan yang disertai oleh

peningkatan pengawasan, pemberdayaan masyrakat, dan manajemen kesehatan.

Kesemuanya dilakukan dengan memperhatikan dinamika kependudukan.

38

5. Pembangunan dan perbaikan gizi dilaksanakan secara lintas sektor yang meliputi

produksi pangan, pengolahan,distribusi, hingga konsumsi pangan tingkat rumah

tangga dan kandunagn gizi yang cukup,seimbang,serta terjamin keamanannya dalam

rangka mencapai status gizi yang baik.

Mewujudkan Iklim Yang Kondusif Guna Terlaksananya Pemerintahan Yang

Efektif Serta Memacu Pembangunan Dan Kehidupan Perekonomian Daerah

1. Berlangsungnya pemerintahan yang efektif terwujud melalui terciptanya iklim yang

kondusif, diarahkan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan

yang baik, dan berperan aktif dalam kejasama/kemitraan antar kabupaten dalam

provinsi Sulawesi Barat maupun dengan kabupaten/provinsi di luar Sulawesi Barat.

2. Meningkatnya kualitas dan peranan anggota DPRD Kabupaten Mamasa sebagai

wakil-wakil rakyat.

3. Percepatan pembangunan dan roda perekonomian daerah diarahkan dan dipacu

melalui penerapan sistem agrobisnis secara utuh dengan melakukan operasionalisasi

ke-6 subsistem agrobisnis (aspek kelembagaan, produksi, teknologi, pemasaran,

pengolahan, dan SDM) secara terpadu, sinergik dan holistik.

4. Pembangunan industri diarahkan untuk mewujudkan industri yang berdaya saing

berdasarkan sumberdaya saing berdasarkan sumber daya lokal dan terkait dengan

pengembangan industri kecil (home industry) dan industri menengah yang

mendorong pembangunan dan kehidupan perekonomoian daerah.

5. Pembangunan dan kehidupan perekonomian daerah dikembangkan berlandaskan

prisip demokrasi ekonomi sehingga terjamin kesempatan kerja dan kesempatan

berusaha yang memacu pengembangan kegiatan usaha masyrakat-perekonomian

daerah. Struktur perekonomian daerah diperkuat dengan sektor pertanian dan

pariwisata.

6. Pengembangan sumber daya manusia pelaku usaha agar mampu meningkatkan daya

saing melalui peningkatan produktivitas serta merespon permintaan pasar dan

memanfaatkan peluang usaha.

7. Mewujudkan iklim investasi yang menarik dan penanaman modal untuk mendukung

terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan.

Mewujudkan Insfrastruktur Penunjang Pengembangan Perekonomian

Masyarakat.

39

1. Pembangunan dan peningkatan jalan ruas jalan strategis yang diarahkan untuk

mendukung pengembangan perekonomian masyarakat dan pariwisata; termasuk

peningkatan jalan ruas Mamasa-Mambi-Aralle-Tabulahan-Mamuju yang dapat

membuka akses antar provinsi Sulawesi Barat-Kalimantan Timur.

2. Pembangunan sarana dan prasarana yang memadai dan maju, diarahkan pada

terwujudnya insfrastruktur penunjang pengembangan ekonomi masyarakat antara

lain seperti listrik, transportasi, kantor telepon, kantor pos, termasuk tersedianya

kelembagaan/jasa keuangan bagi peningkatan investasi, baik bersifat jangka pendek

maupun jangka panjang sebagai sumber pendanaan bagi ekonomi yang ada dalam

masyarakat yang mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mamasa yang tinggi

secara berkelanjutan.

3. Pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan Koperasi, diarahkan

melalui dukungan program pembiayaan usaha-kredit mikro dan fasilitas kredit

lainnya.

4. Pengembangan UMKM secara nyata diarahkan berlangsung terintegrasi melalui

penerapan sistem agribisnis dan agro industri berdasarkan sumberdaya lokal yang

mendukung ketahanan pangan dan perkuatan basis produksi yang terkait secara

lokal, regional, dan global.

5. Percepatan pembangunan ibu kota kecamatan, kelurahan, dan desa dalam Kabupaten

mamasa yang terintegrasi dalam suatu wilayah pembangunan yang terpadu.

Mewujudkan Penegakan Supremasi Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Ham)

Untuk Bertumbuh Dan Berkembangnya Kualitas Kehidupan Bermasyarakat,

Berbangsa Dan Bernegara

1. Mewujudkan Kabupaten Mamasa yang demokratis yang berlandaskan hukum, aman,

dan bersatu.

2. Mewujudkan Kabupaten Mamasa yang lebih merata baik di wilayah dataran tinggi

maupun dataran rendah sebagai manivestasi terhadap tegaknya HAM yang

mendukung pertumbuhan dan perkembangan kualitas kehidupan masyarakat

(ekonomi, sosial, politik, dan budaya serta lingkungan).

3. Kerja sama dan kerukunan sesama antar aparat pertahanan (TNI) dan aparat

keamanan (POLRI), diarahkan untuk terus diperbaiki dan dibina bagi tegaknya

40

kewibawaan-supremasi hukum dan penghormatan terhadap HAM, persatuan dan

kesatuan, serta mengangkat berbagai tindak kejahatan.

4. Peningkatan kualitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam

artian terciptanya hidup aman damai dan sentosa memerlukan dukungan berupa

penempatan personil TNI dan POLRI pada daerah-daerah rawan-perbatasan,

diarahkan melaui pembangunan Pos-pos pengaman dan barak-barak pada beberapa

titik strategis yang diperlukan secara permanen.

Mewujudkan Peningkatan Kemampuan Dan Profesionalisme

Aparatur Pemerintah Guna Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan

Kepada Masyrakat

1. Peningkatan kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dalam

mendukung keberhasilan pembangunan daerah, diarahkan pada peningkatan

ketersediaan SDM Aparatur baik kuantitas maupun kualitasnya melalui jalur

pendidikan formal maupun non-formal secara berjenjang dan berkelanjutan.

2. Kebijakan pengelolaan SDM Aparatur yang memiliki kemampuan dan

profesionalisme bagi terwujudnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dari waktu

ke waktu, perlu didukung oleh peningkatan pembiayaan pendidikan secara

proporsional termasuk pelatihan bidan pemerintahan dan keuangan daerah dalam

rangka otonomi daerah.

Mewujudkan Peningkatan Partisipasi Serta Kemandirian Masyrakat

Dalam Proses Pembangunan

1. Sosialisasi gerakan pembangunan Kabupaten Mamasa yang diarahkan melalui

partisipasi dan kemandirian masyarakat menjaga kelestarian hutan dan lingkungan

dan keikutu sertaan masyarakat dalam program-program pembangunan.

2. Implementasi gerakan pembangunan Kabupaten Mamasa Hijau Berwawasan

Lingkungan untuk perspektif jangka panjang harus disertai dan didukung oleh

berbagai peraturan daerah (Perda), termasuk penegasan terhadap Undang-

undang/peraturan kehutan yang ada terutama menyangkut sanksi yang berlaku

terhadap pelaku pembalakan liar (illegal logging).

4.2 Tahapan dan Skala Prioritas

41

Untuk mencapai sasaran pokok sebagaimana dimaksud di atas, pembangunan jangka

panjang Kabupaten Mamasa membutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi

agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah. Tahapan dan skala prioritas yang

ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan, tanpa

mengakibatkan permasalahan lainnya. Oleh karena itu, tekanan prioritas dalam setiap

tahapan berbeda-beda, tetapi semua itu harus berkesinambungan dari periode ke periode

berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang.

Setiap sasaran pokok dalam tujuh misi pembangunan jangka panjang dapat

ditetapkan prioritasnya dalam masing-masing misi dapat diperas kembali menjadi prioritas

utama. Prioritas utama menggambarkan makna strategis dan urgensi permasalahan. Atas

dasar tersebut, tahapan dan skala prioritas utama dapat disusun sebagai berikut :

4.2.1 RPJMD-KE 1 (2003-2008 )

Berdasarkan pelaksanaan dan pencapaian tahap sebelumnya, RPJMD ke-1 diarahkan

untuk menata dan membangun Kabupaten Mamasa di segala bidang yang ditujukan untuk

menciptakan Kabupaten Mamasa yang maju, mandiri, aman dan tingkat kesejahteraan

masyarakat meningkat.

Kabupaten Mamasa yang maju ditandai oleh adanya peningkatan kemajuan dalam

berbagai aspek kehidupan masyarakat secara estafet yang berorentasi pada pertumbuhan dan

perkembangan masa depan yang lebih baik dan konstruktif.

Kabupaten Mamasa yang mandiri ditandai dengan meningkatnya kemampuan,

prakarsa, dan motivasi serta percaya diri masyarakat dalam memamfaatkan dan mengelola

potensi sumber daya lokal yang dimiliki.

Kabupaten Mamasa yang aman ditandai dengan meningkatnya suasana kehidupan

rukun dan damai serta terciptanya suasana yang kondusif bagi terlaksananya pembangunan

disegala bidang.

Kabupaten Mamasa yang sejahtera ditandai dengan meningkatnya kehidupan

masyarakat yang berkecukupan secara material dan spiritial, serta kesejahteraan lahir dan

batin.

Salah satu penekanan prioritas utama pembangunan di bidang tranportasi dalam

RPJMD Ke-1 adalah pembangunan jalan tembus ruas Mamasa-Mambi-Aralle-Mamuju

sebagai salah satu gebrakan strategis untuk mempercepat terwujudnya peningkatan

42

keterkaitan dan sinergitas serta aksebilitas kegiatan-ekonomi-promosi Pariwisata, termasuk

peningkatan kualitas jalan ruas: Polewali-Mamasa, Mamasa-Toraja, dan Mamasa-Mambi-

Aralle-Tabulahan-Mamuju, interdefensi pembangunan pertanian, pertambangan,

pariwisatam, adat-istiadat dan budaya lokal melalui penyediaan berbagai infrakstruktur

perhubungan yang andal dan terintegrasi satu sama lain mencakup Transportasi (angkutan,

jalan dan jembatan), Ketenagalistrikan dan Energi, Pos dan Telematika, Sumberdaya Air,

Perumahan dan Pemukiman Pelayanan Air Minum, dan Lingkungan Hidup.

4.2.2 RPJMD-ke 2 (2008-2013)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai berkelanjutan RPJMD ke-1,

RPJMD ke-2 ditujukan untuk lebih memamfaatkan penataan dan pembangunan Kabupaten

Mamasa disegala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kemajuan dan

kemandirian sumberdaya manusia (SDM) yang mampu berdayasaing dalam era globalisasi,

peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan derajat

kesehatan SDM, peningkatan pembangunan kesehatan sesuai dinamika kependudukan,

perkuatan struktur perekonomian yang didukung oleh sektor pertanian dan pariwisata

sebagai sektor basis serta meningkatnya kemampuan dan profesionalisme SDM Aparatur

dan SDM Pelaku Usaha, dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan

semakin membaiknya tata kelola pemerintahan yang baik, hadirnya lembaga/jasa

keuangan/perbankan yang mampu mendukung pemberdayaan dan pengembangan kegiatan

perekonomian daerah, dan semakin mantapnya supremasi penegakan hukum dan

penghormatan pada HAM, meningkatnya peran aktif masyarakat sipil, partai politik dan non

partai politik dalam PILKADA, termasuk terus meningkatnya pertisipasi dan kemandirian

masyarakat dalam mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan berwawasan

lingkugan hidup.

Kondisi itu sejalan dengan meningkatnya dan menguatnya jaringan

kerjasama/kemitraan antar pemerintah baik internal propinsi maupun eksternal di luar-antar

propinsi.

43

4.2.3 RPJMD – ke 3 (2013 – 2018)

Berdasarkan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai berkelanjutan RPJMD ke 2,

RPJMD ke 3 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di

berbagai bidang dengan menekankan percepatan pembangunan dan roda perekonomian

daerah dipacu melalui penerapan sistem agrobisnis dan agroindustri berlandaskan

sumberdaya lokal.

Kondisi terus terjagannya daya dukung lingkungan, kemampuan pemulihan dan

terus membaiknya pengelolaan dan pemberdayagunaan SDA serta pelestarian lingkungan

hidup, ditandai semakin mantapnya kelembagaandan kapasitas penataan ruang serta

implementasi gerakan pembangunan Kabupaten Mamasa hijau berwawasan lingkungan

hidup, termasuk semakin berkurangnya intensitas gangguan longsor di sepanjang Poros

Jalan Kabupaten.

Kondisi terus meningkat investasi-penanaman modal diberbagai sektor baik yang

berasal dari domestik maupun luar negeri.

Kondisi terus meningkatnya kualitas SDM, ditandai dengan meningkatnya

IPM/HDI.

Kondisi terus berkembangnya UMKM dan Koperasi yang mendukung upaya

peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.

4.2.4 RPJMD-ke 4 (2018-2023)

Berdasarkan pelaksanaan, pencapaian dan sebagainya berkelanjutan RPJMD ke 3,

RPJMD ke 4 ditujukan untuk mewujudkan Kabupaten Mamasa yang maju, mandiri aman

dan sejahtera berlandaskan iman dan nilai-nilai budaya daerah, melalui percepatan

pembangunan disegala dibang dan menekankan tergabungnya struktur ekonomi berbasis

pertanian dan terintegrasi dengan pariwisata dan sektor-sektor ekonomi lainnya,

tergabungnya infrastruktur pelayanan masyarakat secara merata, berkurangnya kesenjangan

44

antar wilayah dan meningkatnya akses dan mobilitas masyarakat dalam aktivitas kehidupan

ekonomi, sosial, budaya, serta meningkatnya partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam

pembangunan.

BAB V

PENUTUP

RPJPD Kabupatan Mamasa Tahun 2005-2025 disusun berpedoman dan mengacu

pada RPJP Nasional serta RPJPD Provinsi Sulawesi Barat, dan selanjutnya menjadi

pedoman bagi Bupati dan Wakil Bupati dan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam

menyusun visi, misi, dan program prioritas yang akan menjadi dasar dalam penyusunan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Deareh (RPJMD) Kabupaten Mamasa lima

tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pemerintah Kabupaten Mamasa wajib menerapkan 5 asas umum penyelenggaraan

pemerintahan yang meliputi : (1) kepentingan umum, (2) profesialisme, (3) trasparansi, (4)

akuntabilitas, (5) kepastian hukum dalam melaksanakan program dan kegiatan pencapaian

visi, misi dan arah pembangunan sebagai mana tertuang dalam RPJPD Kabupaten Mamasa

2005-2025 ini.

Kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahtraan masyarakat umum

dengan cara aspiratif, akomodatif dan selektif dengan mengutamakan masyarakat sebagai

penerima manfaat bukan objek pembangunan tetapi berperanserta dalam setiap program

pembangunan.

Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar mampu memberikan pelayanan

secara prima kepada masyarakat.

45

Transparasi adalah terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan

terhadapsemua informasi terkait seperti berbagai peraturan peraturan perundang undangan

serta kebijakan pemerintah baik ditingkat pusat maupun di daerah. Masyarakat dapat

mengetahui secara jelas proses perumusan kebijakan publik dan pelaksanaannya

Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari

kegiatan pemerintah daerah harus dapat dipertanggung jawabkan atas keberhasilan maupun

kegagalannya

dalam melaksanakan misinya dan pencapaian tujuan serta sasaran yang di tetapkan secara

periodik. Setiap instansi pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk mempertanggung

jawabkan pencapaian organisasinya dalam mengelola sumberdaya yang di percayakan

kepadanya mulai dari tahap perencanaan, implementasi sampai pada pemantauan dan

evaluasi kepada msyarakat.

Kepastian hukum adalah sistim pemerintahan yang dapat menjamin kepastian hukum, rasa

keadilan dan perlindungan hidup bagi masyarakat dalam menegakan ketaatan terhadap

hukum. Daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergi dalam

melaksanakan program pembangunan. Untuk itu perlu ditetepkan kaidah-kaidah

pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah dan masyarakat, termasuk dunia usaha berkewajiban untuk

melaksanakan Visi, Misi, dan Arah pembangunan RPJPD Kabupaten Mamasa tahun

2005-2025 dengan sebaik-baiknya

2. Bupati Mamasa berkewajiban untuk menjabarkan visi, misi dan arah pembangunan

RPJPD Kabupaten Mamasa tahun 2005-2025 ke dalam RPJMD Kabupaten Mamasa

yang memuat Visi dan Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan

Pokok Pembangunan yang nantinya akan menjadi pedoman bagi Satuan Kerja

Pembangunan yang nantinya akan menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah

(Renstra SKPD) .

46

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Mamasa berkewajiban menyusun

Renstra SKPD yang menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah.

4. Pihak eksekutif dan legislatif Kabupaten Mamasa serta seluruh stakeholder

pembanguan berkewajiban menjaga konsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mamasa tahun 2005-2025 dengan Rencana

Pembangunan Jangka Menegah daerah (RPJMD) lima tahunan, Renstra SKPD

Kabupaten Mamasa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mamasa

dan Rencana Kerja (Renja)SKPD Kabupaten Mamasa.

Keberhasilan pembangunan Kabupaten Mamasa dalam mewujutkan visi perlu

didukung oleh (1) komitmen yang kuat dan demokratis antara Eksekutif dan Legislatif

, (2) konsistensi kebijakan pemerintah secara vertikal, (3) keberpihakan kepada

pemberdayaan rakyat, (4) peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam proses

pembangunan, dan setelah RPJPD ini di setujui oleh DPRD maka segera di susun

RPJMD ke-1 (2005 -2025).

BUPATI MAMASA

ttd

Drs. OBEDNEGO DEPPARINDING, MH

47

DAFTAR PUSTAKA

Anonom, Undang- undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang penataan Ruangan (Lembarara

Negara RI Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Nerara Nomor 3501);

--------,Undang –undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2002 tentang

Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo (Lembaran Negara RI No mor 24, Tambahan

Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 4186);

--------, Undang –undang Republik indonesia No 17 Tahun 2003 tentang Keungan Negaara

(Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran RI Nomor

4286);

--------, Undang-undang Republik Indonesia No 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

RI Nomor 4022);

--------, Undang –undang Republik Indonesia No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun

2004 Nomor 66, Tambahan Negara RI Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara RI

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);

--------, Undang –undang Republik Indonesia No 25 Tahun 2004 tenteng Sistim

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);

48

--------, Undang-undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI

Nomor 4437);

--------, Undang –undang Republik Indonesia No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lembaran Negara RI

Tahun 2004 Nomor 126, TambahanLembaran Negara RI Nomor 4438);

--------, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 tenteng Pengelolaan

Keuangan Daerah

--------, Peraturan pPemerintah Nomor 20 Tahun 4004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah

(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara RI

Nomor 4385);

--------, Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 20074-2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor

11);

--------, 2007. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tenteng Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005- 2025.

--------, 2005 Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa No 5 Tahun 2005 Tentang APBD Tahun

Anggaran 2005.

--------, 2006 Peraturan Bupati Mamasa No 903/XII/2006 tgl. 15 Desember 2006 tentang

penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2006

--------, 2007 Peraturan Bupati Mamasa No 903/PRT-12/III/2007 tgl 30 Maret 2007 Tenteng

Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2007.

--------, 2005. Sulawesi Barat Dalam Angka 2004. Kerjasama BAPPEDA dan BPS Provinsi

Sulawesi Barat.

--------, 2006. Sulawesi Barat Dalam Angka 2005/2006. Kerjasama BAPPEDA dan BPS

Provinsi Sulawesi Barat .

--------, 2005 Mamasa Dalam Angka 2004. BAPPEDA Kerjasama BPS Kabupaten Polewali

Mamasa.

--------, 2006. Kabupaten Mamasa Dalam Angka 2005. Kerjasama BPS dengan BAPPEDA

Kabupaten Mamasa

--------, 2006. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Mamasa 2005. BPS

Kabupaten Mamasa .

49

Saleh, Karim, H. A. 2006 Otonomi Desa Memberantas Kemiskinan dan

Pengangguran : Melalui Penerapan Sistim Agribisnis . Dicetak dan Diterbitkan oleh

Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin (Lephas) .Edisi Revisi .Cetakan Kedua,

Juni 2006.

--------, 2006 Dana Desentralisasi Fiskal Tepat Guna dan Terkontrol. Opini.Fajar 5

Januari2006