PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN · 1 PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DENGAN RAHMAT TUHAN

1

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGANNOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan dankemakmuran masyarakat dan kelestarianlingkungan hidup di wilayah KabupatenLamongan yang merupakan tujuan integral daripenyelenggaraan pemerintahan KabupatenLamongan;

b. bahwa untuk memberikan arah landasan, dankepastian hukum kepada semua pihak yangterlibat dalam pengelolaan tanggungjawab sosialperusahaan, maka diperlukan pengaturantentang tatanan penyelenggaraan pengelolaantanggung jawab sosial perusahaan;

c. bahwa para pelaku badan usaha memperolehkemudahan dan perlindungan dalamberinvestasi dan berusaha serta diberikankesempatan yang lebih luas untuk berperanserta dalam pemberdayaan sosial ekonomimasyarakat dan pelestarian lingkungan hidupdalam segala aspeknya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c,perlu membentuk Peraturan Daerah tentangTanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentangPembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalamLingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkandalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus1950);

SALINAN

2

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati danEkosistemnya (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1990 Nomor 49, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor3491);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintah Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4437) sebagaimana telahdiubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor59, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentangPenanaman Modal (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 67, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor4675);

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 106, tambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor4756);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentangKesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 12, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor4967);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 TentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5059);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012tentang Tanggung Jawab Sosial dan LingkunganPerseroan Terbatas (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2012 Nomor 89, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor5305);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasanatas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4593);

3

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antaraPemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, danPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2007, Nomor 82, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun2011 tentang Pembentukan Produk HukumDaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2011 Nomor 694);

14. Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program KemitraanBUMN dengan Usaha Kecil dan Program BinaLingkungan sebagaimana telah diubah denganPeraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/MBU/2013;

15. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 4Tahun 2011 tentang Tanggung jawab SosialPerusahaan (Lembaran Daerah Propinsi JawaTimur Tahun 2011 Nomor 4 Seri D);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1Tahun 2011 tentang Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun2011 Nomor 1);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1Tahun 2012 tentang Rencana PembangunanJangka Panjang Daerah Kabupaten LamonganTahun 2005-2025 (Lembaran Daerah KabupatenLamongan Tahun 2012 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN LAMONGAN

danBUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWABSOSIAL PERUSAHAAN.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.2. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.3. Kepala Daerah adalah Bupati Lamongan.

4

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRDadalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan.

5. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSPadalah adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaanuntuk tetap menciptakan hubungan serasi, seimbang dan sesuaidengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.

6. Pelaku Dunia Usaha selanjutnya disebut Perusahaan adalahorganisasi atau perorangan yang memiliki badan hukum yangmelakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerakdalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuanmemperoleh laba.

7. Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkunganorganisasi maupun di luar lingkungan organisasi, yang mempunyaikepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang dapatmempengaruhi atau berpengaruh dengan keberadaan kegiatan atauperilaku perusahaan yang bersangkutan.

8. Wilayah sasaran adalah kawasan industri, kawasan pemukimanpenduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuanperaturan perundang-undangan baik yang ada di darat maupun dilaut/ daerah perairan yang terkena imbas baik langsung maupuntidak langsung sebagai akibat dari aktivitas usaha.

9. Forum Perusahaan pelaksana TJSP adalah organisasi atau forumkomunikasi yang dibentuk beberapa perusahaan yang melaksanakanprogram TJSP, sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasipelaksanaan TJSP.

BAB IIMAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk :a. memberikan dasar kebijakan dan kewenangan bagi Pemerintah

Daerah untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dalampenyusunan program pembangunan berbasis masyarakat;

b. memberikan pedoman dan arahan bagi pelaku dunia usaha danpemangku kepentingan dalam penyelenggaraan program TJSP diDaerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah :a. tersusunnya rumusan dan batasan yang jelas tentang TJSP termasuk

lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pemangkukepentingan;

b. terselenggaranya program TJSP secara sistematis dan terpadu,berdaya guna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yangberlaku;

c. terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku usahadalam pelaksanaan TJSP;

d. meminimalisir dampak negatif keberadaan perusahaan danmengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan;

e. melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yangdilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab; dan

5

f. terwujudnya program Pemerintah Daerah untuk melakukan apresiasikepada dunia usaha yang telah melakukan TJSP dengan memberipenghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayananadministrasi.

BAB IIIASAS, PRINSIP, DAN RUANG LINGKUP

Bagian KesatuAsas

Pasal 4

Penyelenggaraan program TJSP diselenggarakan sesuai asas :a. kepastian hukum;b. kepentingan umum;c. kebersamaan;d. partisipatif dan aspiratif;e. keterbukaan;f. berkelanjutan;g. kemandirian;h. berwawasan lingkungan;i. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional; danj. kearifan lokal.

Bagian KeduaPrinsipPasal 5

(1) Asas penyelenggaraan TJSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4menggunakan prinsip-prinsip :a. kesadaran umum;b. kepedulian;c. keterpaduan;d. kepatuhan hukum dan etika bisnis;e. kemandirian;f. sensitivitas;g. keberpihakan;h. kemitraan;i. inisiasi;j. mutualistis, dan non diskriminasi ; dank. koordinatif.

(2) Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan denganberpedoman pada :a. manajemen yang sehat;b. profesional;c. transparan;d. akuntabilitas;e. kreatif dan inovatif;f. terukur;g. program perbaikan berkelanjutan;h. keadilan yang bijak; dani. kebijakan yang adil.

6

Bagian KetigaRuang Lingkup

Pasal 6

(1) Ruang lingkup TJSP meliputi :a. bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;b. kompensasi pemulihan fungsi lingkungan hidup;c. biaya peningkatan fungsi lingkungan hidup; dand. kegiatan yang mengacu pada kualitas pertumbuhan ekonomi

berbasis kerakyatan yang selaras dengan program PemerintahDaerah.

(2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalamkawasan yang secara langsung maupun tidak langsung terkenadampak dari operasional perusahaan.

Pasal 7

(1) Biaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemulihan dan/ataupeningkatan fungsi lingkungan hidup dan peningkatan pertumbuhanekonomi yang berkualitas berbasis kerakyatan sebagaimana dimaksudpada Pasal 6 ayat (1) dialokasikan dari sebagian keuntungan bersihsetelah pajak atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang diaturoleh perusahaan.

(2) Bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidangdan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakanTJSP dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagaibiaya perusahaan dengan memperhatikan ukuran usaha, cakupanpemangku kepentingan dan kinerja keuangannya.

BAB IVPELAKSANA TJSP

Pasal 8

(1) Pelaksana TJSP adalah perusahaan yang menjalankan usahanya diDaerah.

(2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :a. badan usaha milik negara;b. badan usaha milik daerah;c. perusahaan swasta nasional; dand. perusahaan asing.

(3) Status perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputitingkat pusat, tingkat cabang atau unit pelaksana yang berkedudukandi wilayah Daerah.

BAB VHAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Bagian KesatuHak Perusahaan

Pasal 9

Dalam pelaksanaan TJSP, perusahaan berhak :

7

a. menyusun program TJSP yang akan dilaksanakan oleh perusahaansebagai bagian dari kebijakan internal perusahaan yangberkesinambungan;

b. menentukan masyarakat sasaran yang akan menerima manfaatprogram TJSP dari perusahaan yang bersangkutan, setelahberkoordinasi dengan Pemerintah Daerah; dan

c. mendapatkan fasilitas dan/atau penghargaan dari Pemerintah Daerah.

Bagian KeduaKewajiban Perusahaan

Pasal 10

Dalam melaksanakan TJSP, perusahaan berkewajiban :a. melaksanakan program kegiatan TJSP sesuai dengan prinsip-prinsip

TJSP dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah danperaturan perundang-undangan yang berlaku;

b. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jaringankerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain sertamelaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaanTJSP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, PemerintahDaerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan; dan

c. menetapkan bahwa TJSP adalah bagian yang integral dan tidakterpisahkan dalam kebijakan manajemen pengembangan perusahaan.

BAB VPROGRAM TJSP

Pasal 11

(1) Program TJSP meliputi :a. bina lingkungan dan sosial;b. kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi; danc. program bantuan langsung yang secara nyata memberikan dampak

peningkatan kualitas masyarakat.(2) Program TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan

dengan terarah dan terukur untuk meningkatkan kesejahteraansosial, mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat,memperkokoh keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usahadan memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup berkelanjutan.

Pasal 12

Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal11 ayat (1) huruf a merupakan program yang bertujuan mempertahankanfungsi-fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberikanbantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayahsasaran, meliputi bina lingkungan, fisik, bina lingkungan sosial dan binalingkungan usaha mikro, kecil dan koperasi.

Pasal 13

(1) Program kemitraan usaha mikro,kecil dan koperasi yang sebagaimanadimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b merupakan program untukmenumbuhkan, meningkatkan dan mengembangkan kemandirianberusaha masyarakat di wilayah sasaran.

8

(2) Program kemitraan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)meliputi kegiatan :a. penelitian dan pengembangan;b. penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat;c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;d. pelatihan fungsi-fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;e. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk

dan desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama danpeningkatan klasifikasi perusahaan;

f. peningkatan kemampuan manajemen dan produktifitas; dang. penumbuhan inovasi dan kreatifitas.

Pasal 14

Program bantuan langsung pada masyarakat sebagaimana dimaksuddalam Pasal 11 ayat (1) dapat berupa :a. hibah, dapat diberikan perusahaan kepada masyarakat yang

membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan perusahaan;b. penghargaan, dapat diberikan kepada masyarakat yang berprestasi

dalam pembangunan, berupa pemberian kesempatan kerja bagi paraatlet nasional/daerah yang belum memiliki pekerjaan atau yang sudahpurna bakti dan bagi penyandang cacat yang memiliki keahliankhusus;

c. beasiswa, diberikan kepada siswa berprestasi dari keluarga yang tidakmampu;

d. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek-proyekpengembangan ekonomi rakyat, pembangunan fasilitas umum ataubantuan modal usaha skala mikro dan kecil;

e. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupunjasa kepada panti-panti sosial/ jompo, para korban bencana dan parapenyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS); dan

f. pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah ragadan satunan pekerja sosial.

Pasal 15

(1) Untuk menyelaraskan dan memadukan program TJSP, beberapaperusahaan dapat membentuk Forum Perusahaan Pelaksana TJSP;

(2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan ForumPerusahaan Pelaksana TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

(3) Dalam pembentukan Forum Perusahaan Pelaksana TJPSPsebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan olehperusahaan, maka harus dilaporkan kepada Kepala Daerah melaluiSKPD yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 16

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi forum TJSP dalam menyelaraskandan memadukan program TJSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal15 ayat (1).

9

(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyampaianprogram skala prioritas pembangunan daerah kepada ForumPerusahaan Pelaksana TJSP.

(3) Berdasar program skala prioritas pembangunan daerah sebagaimanadimaksud pada ayat (2), Forum Perusahaan Pelaksana TJSP dapatmenyusun program TJSP dan menyampaikan rencana pelaksanaankegiatannya kepada Kepala Daerah melalui SKPD yang membidangiperencanaan pembangunan Daerah.

BAB VIMEKANISME DAN PROSEDUR PELAKSANAAN TJSP

Pasal 17

(1) Penyelenggaraan Program TJSP dilakukan sesuai mekanisme danprosedur yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Mekanisme dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi :a. pengisian formulir pernyataan sebagai pelaksana TJSP;b. penyusunan rencana program TJSP;c. penandatanganan naskah kerjasama program TJSP apabila

melibatkan pihak ketiga;d. pelaksanaan program TJSP;e. monitoring dan evaluasi program TJSP; danf. pelaporan hasil pelaksanaan program TJSP.

(3) Ketentuan mengenai mekanisme dan prosedur pelaksanaan TJSPdiatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VIIPERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan programTJSP.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdiwujudkan dalam bentuk :a. penyampaian usulan, saran, masukan dalam proses penyusunan

program TJSP;b. pengaduan terhadap pelaksanaan TJSP yang tidak sesuai dengan

program kegiatan yang telah ditetapkan.

BAB VIIIPEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

(1) Kepala Daerah berkewajiban melakukan pembinaan terhadappelaksanaan program TJSP.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan olehTim.

10

Pasal 20

(1) Kepala Daerah berkewajiban melakukan pengawasan terhadappelaksanaan program TJSP.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan olehTim.

Pasal 21

Pembentukan dan ketentuan uraian tugas tim sebagaimana dimaksuddalam Pasal 19 dan Pasal 20 diatur lebih lanjut dengan Keputusan KepalaDaerah.

BAB IXPENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 22

(1) Penyelesaian terhadap sengketa yang terjadi sebagai akibatpelaksanaan TJSP dilakukan secara musyawarah untuk mencapaimufakat.

(2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud ayat (1)tidak mencapai mufakat, para pihak dapat menempuh upayapenyelesaian sengketa baik melalui pengadilan maupun di luarpengadilan.

BAB XPENGHARGAAN

Pasal 23

(1) Kepala Daerah memberikan penghargaan kepada perusahaan yangsecara terus menerus telah melaksanakan program TJSP dengan hasilbaik dan sesuai dengan program yang telah ditetapkan.

(2) Bentuk penghargaan, tata cara penilaian, penominasian danpenetapan perusahaan yang berhak menerima penghargaansebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan PeraturanKepala Daerah.

BAB XISANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

(1) Bagi perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 10, dikenakan sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :a. teguran tertulis;b. penghentian sementara;c. pencabutan/pembekuan.

11

BAB XIIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran DaerahKabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamonganpada tanggal 26 Nopember 2013

Diundangkan di Lamonganpada tanggal 7 April 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN,ttd.

YUHRONUR EFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2014 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinyaKepala Bagian Hukum,

ttd.

M. MUHADJIR

12

PENJELASANATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGANNOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

I. UMUM

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 74 Undang-UndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyatakanbahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidangdan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakantanggung jawab sosial dan lingkungan dengan mengalokasikan danayang diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannyadilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.Sedangkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentangPenanaman Modal, mewajibkan setiap penanam modal di Indonesiamelakanakan tanggung jawab sosial perusahaan, menghormatitradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanamanmodal dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) merupakansebuah konsep dimana perusahaan memutuskan untukberkontribusi kepada masyarakat agar kehidupannya lebih baik, dankondisi lingkungan tetap terjaga serta tidak dirusak fungsinya.Indonesia saat ini sedang mencari konsepsi tentang nilai-nilai itumelalui adopsi berbagai pemikiran global maupun lokal untukmendorong perusahaan mengakui prinsip bertanggungjawab sosialsecara terprogram dengan merujuk konsep TJSP sebagai bagian dariidentitas perusahaan mereka.

Beberapa faktor yang mempengaruhi manajemen lebihmemperhitungkan pelaksanaan TJSP, antara lain:d. kepedulian dan harapan baru dari masyarakat, konsumen,

pemerintah dan penanam modal dalam konteks globalisasi sertaperubahan perilaku unsur-unsur lingkungan perusahaan(business environment).

e. kriteria sosial semakin meningkat sehingga mempengaruhikeputusan investasi perorangan dan kelembagaan baik sebagaikonsumen maupun sebagai penanam modal.

f. menunjukkan kesadaran terhadap kerusakan lingkungan yangdiakibatkan oleh aktivitas ekonomi.

g. transparansi aktivitas bisnis yang dibawa oleh media daninformasi modern serta teknologi komunikasi.

Dalam melakukan usahanya perusahaan tidak hanyamempunyai kewajiban yang bersifat ekonomis dan legal, namun jugamemiliki kewajiban yang bersifat etis. Etika bisnis merupakantuntunan perilaku bagi dunia usaha untuk bisa membedakan manayang baik dan mana yang tidak baik, mana yang boleh dan manayang tidak boleh dilakukan oleh komunitas dunia usaha. Kepeduliankepada masyarakat sekitar dan lingkungan, termasuk sumber daya

13

alam, dapat diartikan sangat luas. Namun secara singkat dapatdifahami sebagai peningkatan peran serta dan penempatanorganisasi perusahaan di dalam sebuah komunitas sosial melaluiberbagai upaya kemaslahatan bersama bagi perusahaan, komunitasdan lingkungan. Kesadaran tentang pentingnya TJSP ini menjaditrend global seiring dengan semakin maraknya kepedulianmengutamakan pemangku kepentingan. TJSP ini selain wujudpenerapan prinsip good corporate governance juga terkait untukmendukung pencapaian tujuan Millenium Development Goals (MDG's),salah satu diantaranya adalah pengurangan angka kemiskinan setiaptahun.

TJSP bermanfaat pula untuk mewujudkan akuntabilitaspublik, membangun dan memperkokoh pencitraan, kepercayaan,keamanan sosial, memperkuat investasi dan keberlanjutanperusahaan. Bagi masyarakat, TJSP bermanfaat untuk perlindungandan kesejahteraan masyarakat dalam dimensi sosial ekonomi,kenyamanan lingkungan hidup serta mengurangi kesenjangan danketerpencilan. Sedangkan bagi pemerintah pelaksanaan TJSPbermanfaat untuk menumbuhkan komitmen bersama dansinkronisasi program-program pemerintah dengan pihak swasta agardapat terlaksana secara sistematis dan berkesinambungan dalamrangka percepatan pembangunan.

Ada empat tahap yang perlu dilakukan dalam menjalankanprogram TJSP yaitu need assesment (kajian kebutuhan), plan oftreatment (perencanaan program), treatment action (aplikasi program),termination (pemutusan bantuan) dan evaluation (evaluasi). Setiapproses TJSP membutuhkan waktu ideal, membutuhkan keahlian dankapasitas dalam pengelolaannya, karena program TJSP berkaitandengan lokalitas, kebermanfaatan, keberdayaan, hubunganmutualisme dan kepentingan stakeholder.

Dengan memperhatikan keterlaksanaan aspek-aspek tersebutdiharapkan program ini dapat dijalankan sesuai dengan keinginanseluruh pemangku kepentingan.

II. PENJELASAN DEMI PASALPasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2 Cukup jelas.


Pasal 4Huruf a

Yang dimaksud dengan asas ”kepastian hukum”adalah asas dalam negara hukum yang meletakkanhukum dan ketentuan peraturan perundang-undangansebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan.

14

Huruf bYang dimaksud dengan asas “kepentingan umum”adalah asas kepentingan di semua aspek dalambernegara, berbangsa dan bermasyarakat dalam artiyang seluas-luasnya dan yang menyangkutkepentingan hajat hidup masyarakat yang luas.

Huruf cYang dimaksud dengan asas “kebersamaan” adalahasas yang mendorong peran seluruh pelaku usaha/perusahaan secara bersama-sama dalam kegiatanusahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf dYang dimaksud dengan asas “partisipatif” adalahketerlibatan dalam suatu proram atau kegiatantertentu dalam berbagai tahapan tindakan, yakniketerlibatan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan,monitoring dan evaluasi program kegiatan dimaksuddengan asas aspiratif adalah harapan dan tujuan, cita-cita, keinginan dan hasrat untuk keberhasilan padamasa yang akan datang.

Huruf eYang dimaksud dengan asas “keterbukaan” adalahasas yang terbuka terhadap hak masyarakat untukmemperoleh informasi yang benar, jujur dan tidakdiskriminatif tentang suatu kegiatan.

Huruf fYang dimaksud dengan asas “berkelanjutan” adalahasas yang secara terencana pengupayakan berjalannyaproses pembangunan melalui suatu kegiatan untukmenjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segalaaspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yangakan datang.

Huruf gYang dimaksud dengan asas “kemandirian” adalahasas yang dilakukan dengan tetap mengedepankanpotensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diripada masuknya input dari luar demi terwujudnyapertumbuhan ekonomi.

Huruf hYang dimaksud dengan asas “berwawasan lingkungan”adalah asas yang dilakukan dengan tetapmemperhatikan dan mengutamakan perlindungan danpemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf iYang dimaksud dengan asas “keseimbangan kemajuandan kesatuan ekonomi nasional” adalah asas yangberupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomiwilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Huruf jYang dimaksud dengan Asas “kearifan lokal” adalahbahwa dalam pelaksanaan TJSP harus menggunakanmetode-metode yang memperhatikan nilai-nilai luhuryang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat

15

Pasal 5Ayat (1)

Huruf aYang dimaksud dengan prinsip “kesadaranumum” adalah adanya kesadaran bersamasetiap stakeholder terhadap kebutuhan darimasyarakat/individu-individu terkait dirinyasendiri dan lingkungannya

Huruf bYang dimaksud dengan prinsip “kepedulian”adalah sikap menghiraukan, sikapmemperhatikan orang lain atau suatu sikapuntuk ikut serta dalam mengerti danmemahami masalah serta kesusahan orang lainyang diwujudkan dengan membantu berupadukungan materi maupun non materi.

Huruf cYang dimaksud dengan prinsip “keterpaduan”adalah adanya hubungan setiap bagiansehingga secara keseluruhan tampakketerkaitannya baik dalam kata maupun realitayang ada.

Huruf dYang dimaksud dengan prinsip “kepatuhanhukum” adalah ketaatan hukum yangdikonkritkan dalam sikap, tindakan atautingkah laku manusia.Yang dimaksud dengan prinsip “etika bisnis”adalah cara-cara untuk melakukan kegiatanbisnis yang mencakup seluruh aspekyangberkaitan dengan individu, perusahaan,industri dan juga masyarakat.

Huruf eYang dimaksud dengan prinsip “kemandirian”adalah sikap keswaskarsaan, yaitu berbuatsendiri secara aktif dan kebebasan untukmengambil keputusan, penilaian, pendapat danpertanggung jawaban.

Huruf fYang dimaksud dengan prinsip “sensitivitas”adalah kepekaan terhadap kondisi sosiallingkungannya.

Huruf gYang dimaksud dengan prinsip “keberpihakan”adalah hal berpihak pada kesejahteraan dankemakmuran masyarakat.

Huruf hYang dimaksud dengan prinsip “kemitraan”adalah adanya kerjasama antara usaha kecildengan usaha menengah/usaha besar disertaioleh pembinaan dan pengembanganberkelanjutan oleh usaha menengah/besardengan memperhatikan prinsip salingmemerlukan, memperkuat dan menguntungkan

16

atau perihal hubungan/jalingan kerjasamasebagai mitra.

Huruf iYang dimaksud dengan prinsip “inisiasi” adalahsikap diri perusahaan yang mampumemunculkan langkah atau upaya yangmenimbulkan dampak positif di masyarakat.

Huruf jYang dimaksud dengan prinsip “mutualistis”adalah mampu membentuk kemitraan (networking) yang saling menguntung kandenganpihak-pihak lain.Yang dimaksud dengan prinsip “nondiskriminasi (tanpa perbedaan)” adalahpemberian perlakuan yang sama bagisemuadan tidak memberi keuntungan kepadapihak tertentu dengan tetap memperhatikankepentingan nasional.

Huruf kYang dimaksud dengan prinsip “koordinatif”adalah bersifat koordinasi, yaitumengemukakan visi dan misi untuk mencapaiketertarikan hubungan antara perusahaandengan masyarakat sekitarnya.

Ayat (2)Huruf a

Yang dimaksud dengan “manajemen yangsehat” adalah manajemen yang baik jika diukurdari tingkat pertumbuhan modal, aset, volumeusaha atau dari segi keuangan, produktivitas,pemasaran dan kualitas mutu yang baik.

Huruf bYang dimaksud dengan “profesional” adalahprofesi yang memerlukan kepandaian khususuntuk menjalankannya/kompeten dalam suatupekerjaan tertentu, mampu menguasai ilmupengetahuan secara mendalam, kreatif daninovasi atas bidang yang digelutinya serta harusselalu berpikir positif dengan menjunjung tinggietika dan integritas profesi.

Huruf cYang dimaksud dengan “transparan” adalahprinsip keterbukaan yang memungkinkanmasyarakat untuk mengetahui danmendapatkan akses informasi seluas-luasnyatentang tanggungjawab sosial.

Huruf dYang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalahpenanggung jawab penyelenggaraan suatuurusan pemerintahan ditentukan berdasarkankedekatannnya dengan luas, besaran danjangkauan dampak yang ditimbulkan olehpenyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

17

Huruf eYang dimaksud dengan “kreatif” adalahkemampuan untuk menciptakan ataumenghasilkan sesuatu yang baru.Yang dimaksud dengan “inovatif” adalahbersifat memperkenalkansesuatu yang baru.

Huruf fYang dimaksud dengan “terukur” adalah dapatdinilai dari tujuan dan sasaran bidang yangdimaksud baik yang bersifat kualitatif maupunkuantitatif jika dibandingkan dengan titik tolakkeadaan sebelumnya.

Huruf gYang dimaksud dengan “program perbaikanberkelanjutan” adalah program yang terusmenerus mampu menyesuaikan diri terhadapperkembangan ilmu pengetahuan, teknologi danseni dalam berkarya dan berkehidupanbermasyarakat.

Huruf hYang dimaksud dengan “keadilan yang bijak”adalah memberikan hak yang sama kepadaorang lain sesuai dengan kebutuhan danfungsinya dengan menaruh segala sesuatu padatempatnya.

huruf iYang dimaksud dengan “kebijakan yang adil”adalah kebijakan yang dirumuskan untukterbangunnya keserasian berbagai tingkatandari yang terendah sampai yang tertinggi sesuaidengan karakter dan kebutuhannya danperumusannya yang realisir dan aplikabel dandibangun bersama stakeholder.

Pasal 6Ayat (1)

Huruf aYang dimaksud dengan “bantuan pembiayaan”adalah sejumlah uang yang telah dianggarkanoleh manajemen secara sukarela tetapiterprogram untuk TJSP. Uang tersebut bukanaliran dana derma (charity) atau yang bersifatkedermawanan (philanthropy).

Huruf bYang dimaksud dengan "kompensasi" dalamketentuan ayat ini bukanlah bentukpertanggungjawaban hukum dalam bidanghukum lingkungan sebagaimana diatur dalamundang-undang lingkungan, tetapi merupakanpenggantian atas kerugian yang diakibatkanoleh pendirian bangunan fisik dan operasionalperusahaan.

Huruf cCukup jelas.

18

Huruf dYang dimaksud kegiatan ini adalah kegiatan-kegiatan terprogram TJSP yang meliputipembinaan ekonomi mikro, kecil dan koperasi,pemberdayaan masyarakat yang berhasil gunadan berdaya guna dan program-program lainterkait pembinaan ekonomi masyarakat.





Pasal 11 Cukup jelas

Pasal 12Cukup jelas.


Pasal 14Huruf a

Yang dimaksud dengan “hibah” adalah pemberianuang atau barang atau jasa dari perusahaan kepada,masyarakat, organisasi kemasyarakatan yang secaraspesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifattidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secaraterus menerus.

Huruf bYang dimaksud dengan “penghargaan” adalah sebuahbentuk apresiasi kepada suatu prestasi tertentu yangdiberikan oleh perusahaan kepada masyarakat.

Huruf cYang dimaksud dengan “beasiswa” adalah bantuanuntuk membantu orang terutama bagi yang masihsekolah atau kuliah agar mereka dapatmenyelesaikan tugasnya dalam rangka mencari ilmupengetahuan hingga selesai.

Huruf dYang dimaksud dengan “subsidi” adalah sebuahpembayaran pembiayaan oleh perusahaan untukproyek-proyek pengembangan ekonomi rakyat,pembangunan fasilitas umum atau bantuan modalusaha skala mikro dan kecil.

19

Huruf eYang dimaksud dengan “bantuan sosial” adalahpemberian bantuan berupa uang atau barang dariperusahaan kepada individu, keluarga, kelompokdan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terusmenerus dan selektif yang bertujuan untukmelindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Huruf fYang dimaksud dengan “pelayanan sosial” adalahaktifitas yang terorganisasi yang bertujuan untukmembantu para anggota masyarakat untuk salingmenyesuaikan diri dengan sesamanya dan denganlingkungan sosialnya.

Pasal 15Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)


Maksud dilaporkannya pembentukan forum kepadaPemerintah Daerah adalah untuk mempermudah danmemperlancar fungsi koordinatif administrasiPemerintah Daerah.

Pasal 16Ayat (1)


Program skala prioritas dari pemerintah daerah dapatdigunakan sebagai bahan pertimbangan perusahaandalam merencanakan pelaksanaan TSP agar dilapangan terjadi keharmonisan antara upayaPemerintah Daerah dengan kegiatan swasta.

Ayat (3)Cukup jelas.







20



Documents

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN · 1 PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DENGAN RAHMAT TUHAN