~PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT

PERATURAN DAERAH KABUpATEN LAHATNOMOR 08 TAHUN 2007

PENfELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGIPELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK

KEPENTINGAN UMUM

a. bahwa dengan berlakunyaKeputusan Presiden Nomor 34T~hun 2003 tentang KebijakanNasional di Bidang Pertanahan,sebagian kewenangan Pemerintahdi bidang pertanahan di laksanakanoleh kabupaten/kota;

b. bahwa salah satu kewenangansebagaimana disebutkan dalamPasal 2 ayat (2) huruf b KeputusanPresiden Nomor 34 Tahun 2003adalah penyelenggaraan pengadaantanah untuk kepentinganpembangunan;

c. bahwa guna melaksanakankewenangan terse but dipandangperlu menetapkan PeraturanDaerah Kabupaten Lahat tentangPenyelenggaraan Pengadaan TanahBagi Pelaksanaan PembangunanUntuk Kepentingan Umum;

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun1961 tentangPencabutan Hak-HakAtas Tanah dan Benda-Benda yangAda di Atasnya (Lembaran NegaraTahun 1961 Nomor 288, TambahanLembaran Negara Nomor 2324);

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun1959 tentang Pembentukan DaerahTingkat II dan Kotapraja diSumatera Selatan (LembaranNegara Tahun 1959 Nomor 73,Tambahan Lembaran NegaraNomor 1821);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Tahun 2004Nomor 125, Tambahan LembaranNegara Nomor 4437);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun2007 tentang Penataan Ruang(Lembaran Negara Tahun 2007Nomor 68, Tambahan LembaranNegara Nomor 4725);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun1960 tentang Peraturan DasarPokok-Pokok Agraria (LembaranNegara Tahun 1960 Nomor 104,Tambahan Lembaran NegaraNomor 2043);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8Tahun 1953 tentang PenguasaanTanah-tanah Negara (LembaranNegara Tahun 1953 Nomor 14,Tambahan Lembaran NegaraNomor 362);

3. Undang-Undang Nomor 51 PrpTahun 1960 tentang LaranganPemakaian Tanah Tanpa lzin yangBerhak atau Kuasanya (LembaranNegara Tahun 1960 Nomor 158,Tambahan Lembaran NegaraNomor 2106);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39Tahun 1973 tentang AcaraPenetapan Ganti Kerugian olehPengadilan Tinggi Sehubungandengan Pencabutan Hak-hak AtasTanah dan Benda-benda yang Adadi Atasnya (Lembaran NegaraTahun 1973 Nomor 49, TambahanLembaran Negara Nomor 3014);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah (Lembaran Negara Tahun1997 Nomor 59, TambahanLembaran Negara Nomor 3696); DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN LAHAT10. Keputusan Presiden Nomor 34

Tahun 2003 tentang KebijakanNasional di Bidang Pertanahan(Lembaran Negara Tahun 2003Nomor 60);

11. Peraturan Presiden Nomor 36Tahun 2005 ten tang PengadaanTanah Bagi PelaksanaanPembangunan untuk KepentinganUmum sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Presiden Nomor65 Tahun 2006;

PERATURAN DAERAHPENYELENGGARAANTANAH BAGIPEMBANGUNANKEPENTINGAN UMUM.

12. Peraturan Daerah Kabupaten LahatNomor 17 Tahun 2000 tentangKewenangan Kabupaten Lahatsebagai Daerah Otonom (LembaranDaerah Kabupaten Lahat Tahun2000 Nomor 47);

TENTANGPENGADAAN

PELAKSANAANUNTUK

Dalam Peraturan Daerah ini yangdimaksud dengan :

2. Pemerintah Daerah adalahPemerintah Kabupaten Lahat;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerahyang selanjutnya disingkat DPRDadalah DPRD Kabupaten Lahat;

10. Kepentingan umum adalahkepentingan sebagian besar lapisanmasyarakat;

11. Pemegang hak atas tanah adalahorang atau badan hukum yangmempunyai hak atas tanah menurutUndang-undang Pokok Agraria,termasuk bangunan, tanaman danatau benda-bend a lainnya yangterkait dengan tanah yangbersangkutan;

SekretarisSekretarisLahat;

DaerahDaerah

adalahKabupaten

Dinas Tata Ruang dan Pertanahanadalah Dinas Tata Ruang danPertanahan Kabupaten Lahat; 12. Pelepasan atau penyerahan hak

atas tanah adalah kegiatanmelepaskan hubungan hukumantara pemegang hak atas tanahdengan tanah yang dikuasainyadengan memberikan ganti rugi atasdasar musyawarah;

Kepala Dinas Tata Ruang danPertanahan adalah Kepala DinasTata Ruang dan PertanahanKabupaten Lahat;

Pengadaan tanah adalah setiapkegiatan untuk mendapatkan tanahdengan cara memberikan ganti rugikepada yang melepaskan ataumenyerahkan tanah, bangunan,tanaman dan benda-benda yangberkaitan dengan tanah; 14. Tanah illayat adalah tanah

masyarakat hukum adat yang tidakmengandung unsur pemilikanperseorangan;

13. Tanah negara adalah tanah yangbelum dipunyai dengan sesuatu hakatas tanah menurut Undang-undang Pokok Agraria;

Panitia Pengadaan Tanah bagiPelaksanaan Pembangunan UntukKepentingan Umum yangselanjutnya disebut Panitia adalahPanitia yang dibentuk untukmembantu pengadaan tanah bagipelaksanaan pembangunan untukkepentingan umum;

15. Tanah Hak Milik belumbersertifikat adalah tanah bekashak milik Indonesia yang sudah adapada saat berlakunya UUPA 24September 1960 dan berdasarkan

pasal II ketentuan KonversiUndang-undang Pokok Agraria dikonversi menjadi Hak Milik, namunbelum didaftar dalam buku tanah.

Anggota Panitia yang berhalangandapat menunjuk pejabat dilingkungan bidang tugasnya untukmewakili dalam melaksanakantugas sebagai anggota Panitia.

Rencana Tataadalah hasilruang wilayah.

Ruang Wilayahperencanaan tata

(2) Wakil yang ditunjuk sebagaimanadimaksud pada ayat (1) mempunyaikewenangan untuk bBrtindak atasnama anggota yang bersangkutandengan tanggung jawab tetap padaanggota yang mewakilkan.

PEMBENTUKAN PANITIAPENGADAANTANAH

(1) Dalam rangka pengadaan tanah bagipelaksanaan pembangunan untukkepentingan umum dibentuk PanitiaPengadaan Tanah.

(2) Panitia sebagaimana dimaksud padaayat (1) ditetapkan denganKeputusan Bupati.

(3) Sekretariat Panitia berkedudukan diDinas Tata Ruang dan Pertanahan .

Kriteria PembangunanUntuk Kepentingan Umum

(1) Pengadaan tanah bagi pelaksanaanpembangunan untuk kepentinganumum oleh Pemerintah Daerahdilaksanakan dengan carapelepasan atau penyerahan hak at astanah.

fasilitas keselamatan umum, sepertitailggul penanggulangan bahayabanjir, lahar dan bencana-bencanalainnya;

(2) Pengadaan tanah selain bagipelaksanaan pembangunan untukkepentingan umum oleh PemerintahDaerah dilaksanakan dengan carajual beli, tukar menukar atau caralain yang disepakati secara sukarelaoleh pihak-pihak yangbersangkutan. pembangkit transmisi, distribusi

tenaga listrik.

Pembangunan untuk kepentingan umumyang dilaksanakan oleh PemerintahDaerah sebagaimana dimaksud dalamPasal 4 ayat (1), yang selanjutnyadimiliki atau akan dimiliki olehPemerintah Daerah meliputi:

waduk, bendungan,Ingasi dan bangunanlainnya;

bendunganpengairan

(1) Instansi pemerintah yangmemerlukan tanah mengajukanpermohonan penetapan lokasipembangunan untuk kepentinganumum kepada Bupati melaluiKepala Dinas Tata Ruang danPertanahan dengan tembusancamat dan kepala kelurahan/desa.

a. jalam umum dan jalan tol, reI keretaapi (di atas tanah, di ruang atas tanahataupun di ruang bawah tanah),saluran air minum/air bersih, saluranpembuangan air dan sanitasi;

c. pelabuhan, bandar udara, stasiunkereta api dan terminal;

(2) Permohonan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilengkapidengan keterangan mengenai :

b. luas dan gambar kasar (sketsa)yang diperlukan;

dengan Rencana Tata RuangWilayah Kabupaten Lahat atauperencanaan ruang atau kota yangtelah ada setelah memperhatikansaran dan pertimbangan panitiapengadaan tanah.

c. penggunaan tanah pada saatpermohonan diajukan;

d. uraian rencana kegiatan yangakan dibangun, disertaidengan keterangan mengenaiaapek pembiayaan, lamanyapelaksanaan pembangunan.

(1) Setelah menerima permohonan,Bupati memerintahkan kepadaKepala Dinas Tata Ruang danPertanahan untuk mengadakankoordinasi dengan SekretarisDaerah, Kepala Bappeda KabupatenLahat serta instansi terkait untukbersama -sama melakukanpenelitian mengenai kesesuaianperuntukan tanah yang dimohondengan Rencana Tata RuangWilayah (RTRW) Kabupaten Lahatatau perencanaan ruang atau kotayang telah ada.

Untuk pengadaan tanah yang luasnyalebih dari 1 (satu) hektar, setelahpersetujuan penetapan lokasipembangunan, instansi pemerintahyang memerlukan tanah segeramengajukan permohonan pengadaantanah kepada Panitia denganmelampirkan persetujuan penetapanlokasi tersebut.

(2) Bupati dapat memberikanpersetujuan penetapan lokasipembangunan apabila rencanapenggunaan tanahnya sudah sesuai

Setelah menerima permohonansebagaimana dimaksud dalam Pasal 8Panitia mengundang instansi pemerintahyang memerlukan tanah untuk persiapanpelaksanaan pengadaan tanah.

(1) Panitia bersama-sama instansipemerintah yang memerlukan tanahmemberikan penyuluhan dansosialisasi kepada masyarakat yangterkena lokasi pembangunanmengcnai maksud dan tujuanpembangunan agar masyarakatmemahami dan menerimapembangunan yang bersangkutan.

Panitia bersama instansi pemerintahyang memerlukan tanah dan instansiterkait menetapkan status lokasi tanahyang terkena pembangunan danselanjutnya Panitia melakukan kegiatan.inventarisasi mengenai bidang-bidangtanah termasuk bangunan, tanaman danatau benda-benda lain yang terkaitdengan tanah yang bersangkutan.

(2) Penyuluhan dan sosialisasidilaksanakan di tempat yangditentukan oleh Panitia dan dibantuoleh ketua Panitia atau wakil ketuaserta dihadiri oleh para anggotaPanitia dan pimpinan instansipemerintah terkait.

(1) Untuk melaksanakan kegiataninventarisasi sebagaimanadimaksud dalam Pasal II, Panitiadapat menugaskan petugas dariinstansi yang bertanggung jawab dibidang yang bersangkutan.

(3) Dalam hal pembangunan yangbersangkutan mempunyai dampakyang penting dan mendasar padakehidupan masyarakat, penyuluhandan sosialisasi dilakukan denganmelibatkan peran serta para tokohmasyarakat dan pimpinan informalsetempat.

(2) Untuk mengetahui luas, status,pemegang hak dan penggunaantanah dilakukan pengukuran,pemetaan, penyelidikan riwayat,penguasaan dan penggunaan tanaholeh petugas dari Dinas Tata Ruangdan Pertanahan.

(4) Penyuluhan dan sosialisasi dapatdilaksanakan lebih dari satu kalisesuai dengan keperluan sampaitujuan penyuluhan dan sosialisasisebagaimana dimaksud dalam ayat(1) tercapai.

(3) Untuk mengetahui pemilik, jenis,luas, konstruksi dan kondisibangunan dilakukan pengukurandan pendataan oleh petugas dariDinas Pekerjaan Umum KabupatenLahat.

(7) Hasil inventarisasi sebagaimanadimaksud dalam ayat (2), (3), (4)dan (5) merupakan hasil kerja timyang melaksanakan inventarisasi,diketahui oleh atasannya danpimpinan instansi yangbersangkutan serta ditandatanganioleh pemilik atau kuasa tanah dantegakan yang ada diatasnya untukselanjutnya disampaikan kepadaPanitia.

(4) Untuk mengetahui pemilik, jenis,umur dan kondisi tanaman untukjenis tanaman budi daya pertaniandilakukan oleh petugas dari DinasTanaman Pangan dan HortikulturaKabupaten Lahat, sedangkan untukjenis tanaman kehutanan danperkebunan dilakukan oleh petugasDinas Kehutanan dan PerkebunanKabupaten Lahat.

(5) Untuk mengetahui pemilik, Jemsdan ukuran serta kondisi benda-benda lain yang terkait dengantanah dilakukan pendataan olehpetugas dari pemerintah yangbertanggung jawab mengenalbenda-benda yang ada pada tanahyang bersangkutan.

(1) Panitia mengumumkan hasilinventarisasi sebagaimanadimaksud dalam Pasa! 11 di DinasTata Ruang dan Pertanahan, kantorCamat dan kantor kelurahan/desaselama 1 (satu) bulan untukmemberi kesempatan kepada yangberkepentingan mengajukankeberatan.

(6) Petugas inventarisasi sebagaimanadimaksud dalam ayat (2), (3), (4)dan (5) merupakan satu tim yangmelaksanakan tugasnya secarabersama berdasarkan surat tugasdari Panitia.

(2) Pengumuman sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dibuatdalam bentuk daftar dan peta,ditandatangani oleh ketua, wakilketua, sekretaris dan para anggotaPanitia.

Jika keberatan yang diajukan dalamtenggang waktu sebagaimanadimaksud pada ayat (1) yang olehpanitia dianggap beralasan, Panitiamengadakan perubahan terhadapdaftar dan peta sebagaimanadimaksud dalam ayat (2).

Musyawarah dipimpin oleh ketuaPanitia dengan ketentuan apabilaketua berhalangan dipimpin olehwakil ketua.

Musyawarah dilaksanakan secaralangsung antara instansipemerintah yang memerlukan tanahdengan pemegang hak atas tanahdan pemilik bangunan, tanamandan atau benda-benda lain yangterkait dengan tanah yangbersangkutan.PELAKSANAAN MUSYAWARAH,

PENETAP AN BENTIJK DAN BESARNYA GANTIKERUGIAN SERTA SANTUN~l\T

Pasal15

(1) Dalam hal jumlah pemegang hakatas tanah dan pemilik bangunan,tanaman dan atau benda-benda lainyang terkait dengan tanah yangbersangkutan tidak memungkinkanterselenggaranya musyawarahsecara efektif, musyawarah dapatdilaksanakan bergiliran secaraparsial atau dengan wakil yangditunjuk diantara dan oleh mereka.

(1) Setelah penetapan lokasisebagaimana dimaksud dalam Pasal7 ayat (2) dan penyuluhansebagaimana dimaksud dalam Pasal10 dilaksanakan, Panitiamengundang instansi pemerintahyang memerlukan tanah, pemeganghak atas tanah dan pemilikbangunan, tanaman dan ataubenda-benda lain yang terkaitdengan tanah yang bersangkutanuntuk mengadakan musyawarahditempat yang ditentukan olehPanitia dalam rangka menetapkanbentuk dan besarnya gantikerugian.

(2) Panitia menentukan pelaksanaanmusyawarah secara bergilir ataudengan perwakilan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) berdasarkanpertimbangan yang meliputibanyaknya peserta musyawarah,luas tanah yang diperlukan, jenis

kepentingan yang terkait dengantanah yang bersangkutan.

5. kesesuaian penggunaantanah dengan RencanaTata Ruang Wilayah;

6. prasarana yang tersedia;7. fasilitas dan utilitas;8. lingkungan.

(3) Dalam hal musyawarahdilaksanakan melalui perwakilan,penunjukan wakil sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dibuatdalam bentuk surat kuasa yangdiketahui oleh lurahJk:epala desasetempat.

nilai bangunan, tanaman,·benda-benda lain yangberkaitan d€;ngantanah.

(2) Pemegang hak atas tanah danpemilik bangunan, tanaman danatau benda-benda lain yang terkaitdengan tanah yang bersangkutanatau wakil yang ditunjukmenyampaikan keinginannyamengenai bentuk dan besarnyaganti kerugian.

(1) Panitia memberikan penjelasankepada kedua belah pihak sebagaibahan musyawarah untuk mufakat,terutama mengenai ganti kerugianharus memperhatikan hal sebagaiberikut:a. nilai tanah berdasarkan nilai

nyata atau sebenarnya denganmemperhatikan Nilai JualObjek Pajak (NJOP) tahunterakhir untuk tanah yangbersangkutan.

b. faktor-faktor yangmempengaruhi harga tanah,antara lain :1. lokasi tanah;2. jenis hak atas tanah;3. status penguasan tanah;4. peruntukan tanah;

(3) Instansi pemerintah yangmemerlukan tanah menyampaikantanggapan terhadap keinginanpemegang hak atas tanahsebagaimana dimaksud pada ayat(2) dengan mengacu kepada unsur-unsur sebagaimana dimaksud padaayat (1).

(4) Ganti kerugian diupayakan dalambentuk yang tidak menyebabkanpenurunan terhadap kesejahteraanmasyarakat denganmempertimbangkan kemungkinandilaksanakannya alih pemukimanke lokasi yang sesuai.

tidak diusahakan dengan baik(kebun kriteria IV dan V);

Penetapan nilai tanah menurut jenis hakatas tanah dan status penguasaan tanahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 16ayat (1) huruf b angka 2 dan 3 adalahsebagai berikut :

4. Ganti kerugian tanamanperkebunan denganmemperhatikan faktor investasi,kondisi kebun dan produktivitastanaman.

L yang sudah bersertifikat dinilai100% (seratus persen);

2. yang belum bersertifikat dinilai90 % (sembilan puluh persen);

1. yang masih berlaku dinilai 80 %(delapan puluh persen);

1. yang masih berlaku dinilai 80 %(delapan puluh persen) jikaperkebunan itu masihdiusahakan dengan baik (kebunkriteria I,ll dan III);

2. yang sudah berakhir dinilai 60 %(enam puluh persen) jikatanahnya masih dipakai sendiriatau oleh orang lain ataspersetujuannya dan bekaspemegang hak telah mengajukanperpanjangan/pembaharuan hakselambat-lambatnya 1 (satu)tahun setelah haknya berakhiratau hak itu berakhir belumlewat 1 (satu) tahun.2. yang sudah berakhir dinilai 60 %

(enam puluh persen) jikaperkebunan itu masihdiusahakan dengan baik (kebunkriteria kelas I,ll dan III);

3. Hak guna usaha yang masihberlaku dan yang sudahberakhir tidak diberi gantikerugian jika perkebunan itu

1. yang jangka waktunya tidakdibatasi dan berlaku selamatanahnya dipergunakan untukkeperluan tertentu dinilai 100 %(seratus persen);

2. yang jangka waktu paling lama10 (sepuluh) tahun dinilai 70 %(tujuh puluh persen);

(2) Bagi pemegang hak atas tanah danpemilik bangunan, tanaman danatau benda-benda lain yang belummenyetujui kesediaan instansipemerintah, diadakan musyawarahlagi hingga tercapai kesepakatanmengenai bentuk dan besarnyaganti kerugian sesuai dengankeputusan Panitia sebagaimanadimaksud dalam ayat (1).

3. yang sudah berakhir dinilai 60 %(enam puluh persen) jikatanahnya masih dipakai sendiriatau oleh orang" lain ataspersetujuannya, dan bekaspemegang hak telah mengajukanperpanjangan/pembaharuan hakselambat-Iambatnya 1 (satu)tahun setelah haknya berakhiratau hak itu berakhir belumlewat 1 (satu) tahun.

(3) Apabila dalam musyawarahsebagaimana dimaksud ayat (1) dan(2) tidak tercapai kesepakatan,Panitia mengeluarkan keputusanmengenai bentuk dan besarnyaganti kerugian berdasarkanpenilaian sebagaimana dimaksuddalam Pasal 16 ayat (1) denganmemperhatikan pendapat, saran,keinginan dan pertimbangan yangberlangsung dalam musyawarah.

4. Tanah wakaf dinilai 100 (seratuspersen) dengan ketentuan gantikerugian diberikan dalambentuk tanah, bangunan danperlengkapan yang diperlukan.

(1) Apabila pemegang hak atas tanahdan pemilik bangunan, tanamandan atau benda-benda lain yangterkait dengan tanah yangbersangkutan menyetujui kesediaaninstansi pemerintah yangmemerlukan tanah untuk memberiganti kerugian maka Panitiamengeluarkan keputusan tentangbentuk dan besarnya ganti kerugiansesuai dengan kesepakatan.

Keputusan Panitia mengenai bentuk danbesarnya ganti kerugian disampaikankepada kedua belah pihak.

(~) Besarnya uang santunansebagaimana dimaksud dalam ayat(1) ditetapkan o!eh Panitia menurutpedoman yang ditetapkan olehBupati.

(1) Kepada yang memakai tanah tanpasesuatu hak diberikan uangsantunan sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku.

(2) Pemakai tanah tanpa sesuatu hakyang diberikan uang santunansebagaimana dimaksud pada ayat(1) yaitu:

(1) Bagi yang mempergunakan tanahselain sebagaimana dimaksuddalam Pasal 20 diselesaikanmenurut ketentuan Pasa14 Undang-undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960ten tang Larangan PemakaianTanah Tanpa Izin yang Berhak atauKuasanya.

a. pemakai tanah sebelum tanggal16 Desember 1960 sebagaimanadimaksud dalam Undang-undang Nomor 51 Prp Tahun1960 tentang LaranganPemakaian Tanah Tanpa Izinyang Berhak atau Kuasanya. (2) Dalam menyelesaikan pemakaian

tanah sebagaimana dimaksuddalam ayat (1), Panitia dapatmenetapkan pemberian uangsantunan menurut pedoman yangditetapkan Bupati ataumengusulkan kepada Bupati supayamemerintahkan yang memakaitanah mengosongkan tanah yangbersangkutan.

b. pemakai tanah bekas hak Baratsebagaimana dimaksud dalamPasal 4 dan 5 KeputusanPresiden Nomor 32 Tahun 1979tentang Pokok-pokokKebijaksanaan Dalam RangkaPemberian Hak Baru atas TanahAsal Konversi Hak-hak Barat;

c. bekas pemegang Hak GunaBangunan atau Hak Pakai yangtelah berakhir jangka waktunyamelebihi 1(satu) tahun.

Apabila masih terdapat pemegang hakatas tanah dan pemilik bangunan,tanaman dan atau benda-benda lain yangkeberatan terhadap keputusansebagaimana dimaksud dalam Pasal 22ayat (1), instansi pemerintah yangmemerlukan tanah melaporkankeberatan tersebut kepada Bupatimelalui Panitia dengan memintakelanjutan mengenai rencanapembangunan.

KEBERATANTERHADAPKEPUTUSAN PANITIA

(1) Pemegang hak atas tanah, pemilikbangunan, tanaman dan ataubenda-benda lain yang terkaitdengan tanah yang bersangkutandapat mengajukan keberatankepada Bupati terhadap keputusanPanitia disertai alasankeberatannya.

(2) Pemegang hak atas tanah, pemilikbangunan, tanaman dan ataubenda-benda lain yang terkaitdengan tanah yang bersangkutanyang tidak mengambil gantikerugian setelah diberitahukansecara tertulis oleh Panitia sampai 3(tiga) kali tentang keputusanPanitia sebagaimana dimaksuddalam ayat (1), dianggap keberatanterhadap keputusan tersebut.

Setelah menerima laporan sebagaimanadimaksud Pasal 23, Panitia segeramemberikan tanggapan tertulis mengenaibentuk dan besarnya ganti kerugiantersebut serta mengirimkannya kepadainstansi pemerintah yang memerlukantanah dengan tembusan kepada Bupati.

(3) Panitia segera melaporkan kepadaBupati mengenai pemegang hakatas tanah, pemilik, bangunan,tanaman dan benda-benda lain yangterkait dengan tanah yangbersangkutan, yang dianggapkeberatan sebagaimana dimaksuddalam ayat (2).

(1) Apabila instansi pemerintah yangmemerlukan tanah menyetujuipermintaan pemegang hak atastanah dan pemilik bangunan,tanaman dan atau benda-bendalain yang terkait dengan tanah yangbersangkutan, Bupatimengeluarkan keputusan mengenai

bentuk dan besarnya ganti kerugiansesuai dengan kesediaan ataupersetujuan tersebut.

(2) Usul penyelesaian sebagairoanadiroaksud pada ayat (1) diajukanoleh Bupati kepada Presidenroelalui Badan PertanahanNasional.

(2) Keputusan Bupati sebagairoanadiroaksud dalam ayat (1)disaropaikan kepada pemegang hakatas tanah dan pemilik bangunan,tanaman dan atau benda-benda lainyang terkait dengan tanah yangbersangkutan, instansi pemerintahyang roeroerlukan tanah danPanitia.

(1) Apabila instansi peroerintah yangmeroerlukan tanah tidakmenyetujui perrointaan peroeganghak atas tanah dan peroilikbangunan, tanaroan dan ataubenda-benda lain yang terkaitdengan tanah yang bersangkutan,sedangkan lokasi pembangunantidak dapat dipindahkan roakaBupati sesuai dengankewenangannya dapat roeng~ukanusul penyelesaian dengan carapencabutan hak atas tanahberdasarkan Undang-undang Nomor20 Tahun 1961 tentang PencabutanHak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada di Atasnya.

(1) Instansi pemerintah yangmemerlukan tanah membuat daftarnominatif pemberian gantikerugian, berdasarkan hasilinventarisasi.

(2) Pemberian ganti kerugian dalambentuk uang dibayarkan secaralangsung kepada yang berhak dilokasi yang ditentukan oleh Panitiadengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggotaPanitia.

(3) Pemberian ganti kerugian dalambentuk uang sebagaimana dimaksudpada ayat (2) dibuktikan dengantanda penerimaan.

Dinas Tata Ruang dan Pertanahan sertadisaksikan oleh sekurang-kurangnya 2(dua) orang anggota Panitia.

(1) Pemberian ganti kerugian selainberupa uang dituangkan dalamberita acara yang ditandatanganioleh penerima ganti kerugian yangbersangkutan dan ketua atau wakilketua Panitia dengan disaksikansekurang-kurangnya 2 (dua) oranganggota Panitia.

(2) Pemberian ganti kerugiansebagaimana dimaksud dalam ayat(1) untuk tanah wakaf dilakukanmelalui nadzir yang bersangkutan

Pada saat pembuatan surat pernyataanpelepasan hak atau penyerahan hak atastanah, pemegang hak at as tanah waji~menyerahkan sertifikat dan atau aslisurat-surat yang berkaitan dengan tanahyang bersangkutan kepada Panitia.

(3) Pemberian ganti kerugian untuktanah ulayat dilakukan dalambentuk prasarana dan sarana yangdapat dimanfaatkan olehmasyarakat setempat.

Kepala Dinas Tata Ruang danPertanahan mencatat segalahapusnya hak atas tanah yangdilepaskan atau diserahkansebagaimana dimaksud dalam Pasa!30 pada buku tanah dansertifikatnya.

Apabila tanah yang dilepaskanhaknya atau diserahkan belumbersertifikat, pada asli surat-surattanah yang bersangkutan dicatatbahwa tanah tersebut telahdiserahkan atau dilepaskanhaknnya.

Pelepasan, Penyerahan dan PermohonanHak Atas Tanah

Bersamaan dengan pemberian gantikerugian dibuat surat pernyataanpelepasan hak atau penyerahan tanahyang ditandatangani oleh pemegang hakatas tanah dan Bupati melalui Kepala

diperoleh Ikerugiannya.

Panitia membuat berita acara pengadaantanah setelah pelepasan hak ataupenyerahan hak atas tanah.

(2) Instansi Pemerintah yangmemerlukan tanah wajib segeramengajukan permohonan sesuatuhak atas tanah untuk memperolehsertifikat hak atas nama instansiinduknya.

(1) Panitia melakukan pemberkasandokumen pengadaan tanah atausetiap bidang tanah.

(2) Surat-surat ash tanah sertadokumen-dokumen yangberhubungan dengan pengadaantanah diserahkan kepada instansipemerintah yang memerlukantanah.

Segala biaya yang timbulpelaksanaan pengadaandibebankan kepada pemohon.

dalamtanah

BAR VII

PENGADAANTANAHSKALAKECILArsip berkas pengadaan tanah disimpanpada Dinas Tata Ruang dan Pertanahanserta Kantor Pengelolaan DataElektronik dan Arsip Daerah KabupatenLahat.

Instansimemerlukanjawab ataspemeliharaan

pemerintah yangtanah bertanggung

penguasaan dantanah yang sudah

Apabila tanah yang diperlukan luasnyatidak lebih dari 1 (satu) hektar, setela~menerima persetujuan penetapan lokaslpembangunan untuk kepentingan umumsebagaimana dimaksud dalam Pasal 7ayat (2), instansi pemerintah yangmemerlukan tanah dapat melaksanakanpengadaan tanah tersebut secaralangsung dengan pemegang hak atas

tanah dan pemilik bangunan, tanamanatau benda-benda lain yang berkaitandengan tanah yang bersangkutanberdasarkan kesepakatan.

(1) Pengadaan tanah oleh instansiPemerintah bukan untuk kegiatanpembangunan dilaksanakan secaralangsung oleh instansi pemerintahyang memerlukan tanah atas dasarmusyawarah dengan pemegang hakat as tanah dan pemilik bangunan,tanaman dan atau benda-benda lainyang terkait dengan tanah yangbersangkutan.

(1) Bentuk dan besarnya ganti kerugianditetapkan oleh kedua belah pihak

(2) Besarnya ganti kerugian ditetapkanberdasarkan nilai nyata atausebenarnya dari tanah dan ataubenda-benda yang bersangkutandengan memperhatikan hal-halsebagaimana dimaksud dalam Pasal16 ayat (1).

(2) Pengawasan terhadap pelaksanaanpengadaan tanah sebagaimanadimaksud dalam ayat (1), dilakukanoffih tiln pengawas danpengendalian pengadaan tanahyang ditunjuk oleh Bupati.

(1) Apabila tidak dicapai kesepakatanmengenai bentuk dan besarnyaganti kerugian, lokasi pembangunandipindahkan.

(2) Apabila lokasi pembangunan tidakmungkin dipindahkan instansipemerintah yang memerlukan tanahmengajukan penetapan besarnyaganti kerugian kepada Bupati.

(3) Kepala Dinas Tata Ruang danPertanahan membuat laporanmengenai pelaksanaan pengadaantanah tiap triwulan kepada Bupati.

Hal-hal yang belum diatur dalamPeraturan Daerah lID sepanjangmengenai teknis pelaksanaannya akandiatur lebih lanjut dalam PeraturanBupati.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundanganPeraturan Daerah 1m denganpenempatannya dalam Lembaran DaerahKabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat.pada tanggal J..r )UV\' 2007

Diundangkan di Lahat .pada tanggal .l. ~ 1v V\-I 2007

LEMBARAN DAERAR KABUPATEN LAHATTAHUN 2007 NOMOR 08