PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT - samarinda.bpk.go.idsamarinda.bpk.go.id/wp-content/uploads/peraturan/Perda_Kab... · dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik ... Protokol

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARATNOMOR 14 TAHUN 2006

TENTANG

PROTOKOL KABUPATEN KUTAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk menjaga citra penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Kutai Barat, maka keprotokolan menjadi penting dalam mendukung kelancaran, ketertiban, dan kehikmatan penyelenggaraan acara resmi yang diselenggarakan di Kabupaten Kutai Barat dan pemberian serta perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan kedudukan dan jabatannya dalam negara, pemerintahan dan masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Protokol Kabupaten Kutai Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958 tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 68);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1958 tentang Penggunaan Bendera Kebangsaan Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1958 tentang Panji dan Bendera Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 70, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 1635);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1958 tentang Lagu Kebangsaan Indonesia Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1637);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1959 tentang Tanda Kehormatan Satya Lencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1795);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesias Nomor 3432);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4507);

21. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 Tentang Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 03);

22. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 06);

2

23. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Pemerintah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 12);

24. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2005 Nomor 01 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

dan

BUPATI KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PROTOKOL KABUPATEN KUTAI BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud :1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah

daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

4. Pejabat Pemerintahan Daerah adalah Pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Kutai Barat;

5. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat;6. Ketua DPRD adalah Ketua DPRD Kabupaten Kutai Barat;

7. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kutai Barat;8. Wakil Ketua DPRD adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai Barat;9. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Barat;

10. Ketua Pengadilan Negeri adalah Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kutai Barat;11. Kepala Kejaksaan Negeri adalah Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kutai Barat;

12. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

13. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil–Wakil Ketua DPRD;

14. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah dan janji berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

15. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

16. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Barat;

3

17. Pejabat Negara adalah Pejabat Negara sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya;

18. Pejabat Pemerintah adalah Pejabat yang menduduki jabatan struktural dalam departemen dan atau lembaga non departemen;

19. Pejabat Pemerintah Daerah adalah Pejabat yang menduduki jabatan struktural dan jabatan fungsional di Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Barat;

20. Musyawarah Pimpinan Daerah yang selanjutnya disebut Muspida adalah suatu forum konsultasi dan koordinasi ditingkat Kabupaten yang terdiri dari Bupati, Komandan Kodim, Kapolres, Kajari dan Ketua Pengadilan Negeri dan Pejabat lain yang ditentukan oleh Pejabat yang berwenang;

21. Tokoh Masyarakat Tertentu adalah Ketua Partai Politik, Pemuka Agama dan Pemuka Adat setempat dan seseorang yang ditempatkan sebagai tokoh oleh masyarakat dan atau secara luas dikenal dengan tokoh termasuk mantan Pejabat Pemerintahan Daerah;

22. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada Pejabat Pemerintahan Daerah dan Pejabat lainnya di Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan Jabatan dan atau kedudukannya masing-masing;

23. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan Daerah dan Pejabat lainnya serta tokoh masyarakat tertentu di wilayah Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan Jabatan dan atau kedudukannya masing-masing;

24. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga Perwakilan Daerah Kabupaten Kutai Barat, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan Daerah dan Pejabat lainnya serta tokoh masyarakat tertentu di wilayah Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan Jabatan dan atau kedudukannya masing-masing;

25. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan acara resmi atau upacara di wilayah Kabupaten Kutai Barat;

26. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan Daerah dan Pejabat lainnya serta tokoh masyarakat tertentu di wilayah Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan Jabatan dan atau kedudukannya masing-masing;

27. Tata Tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan Daerah dan Pejabat lainnya serta tokoh masyarakat tertentu di wilayah Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan Jabatan dan atau kedudukannya masing-masing;

28. Lambang Daerah adalah Lambang Kabupaten Kutai Barat;

29. Rapat Paripurna adalah Rapat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat, dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat antara lain untuk menyetujui Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah dan atau menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat;

30. Rapat Paripurna yang bersifat Istimewa adalah Rapat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat, dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua untuk melaksanakan suatu acara tertentu dengan tidak mengambil keputusan dan tidak memerlukan quorum;

31. Rapat Paripurna yang bersifat Khusus adalah Rapat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat, dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua untuk membahas hal- hal yang bersifat khusus.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

4

Penyelenggaraan keprotokolan dilaksanakan atas dasar asas manfaat, efektif, efisien, etika dan moral, keamanan dan ketertiban, transparansi, akuntabilitas dan kepastian hukum.

Pasal 3

Tujuan pengaturan Keprotokolan adalah untuk :

a. Memberikan penghormatan dan perlakuan terhadap seseorang dalam suatu acara resmi atau upacara sesuai jabatan dan atau kedudukan dalam negara, pemerintah, pemerintahan daerah, dan dalam masyarakat;

b. Menciptakan keseragaman, kelancaran, keamanan dan ketertiban serta kehikmatan acara resmi atau upacara, yang disertai dengan kelengkapan dan perlengkapan yang memadai sesuai dengan kemampuan dan atau tujuan penyelenggaraan acara;

c. Mengatur tata hubungan atau tata pergaulan resmi antar Bangsa, antar Daerah, antar Lembaga dan antar Pejabat untuk mewujudkan hubungan yang saling menghormati dalam kehidupan bernegara, berbangsa, pemerintahan, dan bermasyarakat;

d. Terdapat kepastian hukum atas status dan kedudukan protokoler bagi pejabat Pemerintahan Daerah dan Pejabat lainnya serta tokoh masyarakat tertentu dalam acara resmi dan menjadi acuan yang pasti bagi penyelenggaraan keprotokolan di Kabupaten Kutai Barat.

BAB III

TATA PENGHORMATAN

Bagian Pertama

Bentuk Penghormatan

Pasal 4

(1) Penghormatan diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan Daerah dan Pejabat lainnya serta tokoh masyarakat tertentu di wilayah Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan Jabatan dan atau kedudukannya masing-masing;

(2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. Tata tempat dalam acara resmi di Kabupaten Kutai Barat;

b. Penganugerahan Tanda Kehormatan Daerah Kabupaten Kutai Barat berupa :

1. Warga kehormatan;

2. Warga teladan;

3. Piagam penghargaan;

4. Gelar adat.

c. Pengibaran setengah tiang Bendera kebangsaan Sang Merah Putih terhadap seseorang yang meninggal dunia;

d. Pengamanan dan pengaturan acara di wilayah Kabupaten Kutai Barat;

e. Nomor Polisi bagi Kendaraan dinas jabatan di wilayah Kabupaten Kutai Barat.

Bagian Kedua

Tata Tempat

Pasal 5

Tata tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan Daerah dan Pejabat lainnya serta tokoh masyarakat tertentu tingkat Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan Jabatan dan atau kedudukan Protokoler masing-masing sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

(1) Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan Daerah dan Pejabat lainnya serta Tokoh Masyarakat Tertentu (Tomastu) memperoleh Penghormatan Protokol dalam acara resmi;

(2) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

5

a. Acara resmi Pemerintah yang diselenggarakan di daerah;

b. Acara resmi Pemerintahan Daerah yang menghadirkan pejabat pemerintah;

c. Acara resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh pejabat Pemerintahan Daerah dan Pejabat lainnya serta Tokoh Masyarakat Tertentu (Tomastu).

Pasal 7

(1) Tata tempat sebagaimana yang dimaksud pada pasal 5 diatur sebagai berikut :

a. Bupati Kutai Barat, Ketua DPRD Kutai Barat;

b. Dandim, Komandan Tertinggi Kesatuan Angkatan, Kapolres Kutai Barat, Ketua Pengadilan Negeri, Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Barat;

c. Wakil Bupati Kutai Barat, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai Barat;

d. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat, Anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat;

e. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat, Kepala Dinas/Badan Kabupaten, Tokoh Masyarakat Tertentu;

f. Pejabat Pemerintah Daerah setingkat Eselon III a;

(2) Tata tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan acara-acara yang bukan acara resmi, dan atau acara kemasyarakatan;

(3) Dalam hal pejabat dan tokoh masyarakat tertentu berhalangan hadir pada acara resmi atau upacara, tempatnya tidak dapat diisi oleh pejabat yang mewakili kecuali bagi pejabat yang berkedudukan sebagai wakil bukan mewakili;

(4) Pejabat yang mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mendapat tempat sesuai jabatan dan kedudukannya.

Pasal 8

(1) Isteri yang mendampingi suami yang berkedudukan sebagai Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan Daerah dan Pejabat lainnya serta Tokoh Masyarakat tertentu di wilayah Kabupaten Kutai Barat mendapat tempat sesuai dengan tingkat urutan kedudukan jabatan dari suaminya;

(2) Suami yang mendampingi isteri yang berkedudukan sebagai Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan Daerah dan Pejabat lainnya serta Tokoh Masyarakat tertentu di wilayah Kabupaten Kutai Barat mendapat tempat sesuai dengan tingkat urutan kedudukan jabatan dari isterinya.

Pasal 9

Tata tempat dalam Rapat-rapat DPRD sebagai berikut :

a. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Barat di dampingi oleh Wakil-Wakil Ketua DPRD;

b. Bupati Kutai Barat dan Wakil Bupati Kutai Barat ditempatkan sejajar dan disebelah kanan Ketua DPRD Kutai Barat;

c. Wakil-Wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;

d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk anggota;

e. Sekretaris DPRD menduduki tempat dibelakang pimpinan DPRD, peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi ruang rapat.

Pasal 10

(1) Pengaturan tempat pada acara resmi di daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Kutai Barat;

(2) Pengaturan tempat pada rapat paripurna diatur menurut kedudukan dan jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD lebih lanjut diatur dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

6

Bagian Ketiga

Penganugerahan Tanda Kehormatan

Pasal 11

(1) Penganugerahan tanda kehormatan kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan Daerah dan Pejabat lainnya serta tokoh masyarakat tertentu di wilayah Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan Jabatan dan atau kedudukannya masing-masing diberikan atas dasar kemampuan, pengabdian, kesetiaan dan jasa – jasanya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab;

(2) Tata cara selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pengibaran Setengah Tiang Bendera Kebangsaan Sang Merah Putih

Pasal 12

(1) Dalam hal Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan Daerah dan Pejabat lainnya serta tokoh masyarakat tertentu di wilayah Kabupaten Kutai Barat meninggal dunia mendapatkan penghormatan berupa pengibaran setengah tiang Bendera Kebangsaan Sang Merah Putih selama :

a. 2 (dua) hari bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Pejabat Unsur Muspida;

b. 1 (satu) hari bagi Sekretaris Daerah, Anggota DPRD dan Tokoh Masyarakat tertentu.

(2) Pengibaran setengah tiang Bendera Kebangsaan Sang merah putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di lingkungan instansinya masing-masing Pemerintah Daerah dan DPRD;

(3) Jika bertepatan dengan tanggal 17 (tujuh belas) Agustus atau tanggal bersejarah yang ditetapkan Pemerintah, pengibaran Bendera Kebangsaan Sang Merah Putih setengah tiang dilakukan 1 (satu) hari setelah tanggal bersejarah tersebut;

(4) Pengibaran setengah tiang Bendera Kebangsaan Sang Merah Putih bagi meninggalnya tokoh masyarakat tertentu pengibarannya dilakukan di tempat yang bersangkutan berkiprah dan atau halaman gedung DPRD;

(5) Selama pengibaran bendera kebangsaan Sang Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan sebagai hari berkabung Pemerintahan Daerah dan Organisasi, atau Tokoh Masyarakat tertentu.

Pasal 13

Bendera Kebangsaan Sang Merah Putih dapat digunakan sebagai kain selingkap jenazah sebagai tanda kehormatan dari Pemerintahan Daerah dan atau masyarakat, kepada :

a. Bupati dan atau Wakil Bupati;

b. Pejabat unsur Muspida;

c. Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD;

d. Tokoh masyarakat tertentu (Tomastu).

Bagian Kelima

Pengamanan dan Pengaturan Acara Resmi

Pasal 14

(1) Pengamanan diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Pejabat unsur Muspida;

(2) Tata cara pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

7

Pasal 15

Pengaturan acara resmi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, disusun dalam agenda acara.

Bagian Keenam

Nomor Polisi Kendaraan Dinas Jabatan

Pasal 16

(1) Kendaraan Dinas Jabatan yang digunakan Bupati, Ketua DPRD, Pejabat Unsur Muspida, dan Pejabat Pemerintahan Daerah lainnya diberikan tanda nomor polisi kendaraan dinas jabatan;

(2) Protokol tanda nomor polisi kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :

a. Pengaturan nomor polisi kendaraan dinas jabatan Bupati Kutai Barat adalah KT. 1 P;

b. Pengaturan nomor polisi kendaraan dinas jabatan Ketua DPRD Kutai Barat adalah KT. 2 P;

c. Pengaturan nomor polisi kendaraan dinas jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Barat adalah KT. 3 P;

d. Pengaturan nomor polisi kendaraan dinas jabatan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat adalah KT. 4 P;

e. Pengaturan nomor polisi kendaraan dinas jabatan Wakil Bupati adalah KT. 5 P;

f. Pengaturan nomor polisi kendaraan dinas jabatan Wakil Ketua DPRD Kutai Barat adalah KT. 6 P dan KT. 7 P;

g. Pengaturan nomor polisi kendaraan dinas jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat adalah KT. 8 P.

BAB IV

TATA UPACARA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 17 (1) Setiap penyelenggaraan acara resmi yang berupa upacara bendera dan upacara bukan

upacara bendera di Kabupaten Kutai Barat diselenggarakan berdasarkan tata upacara;

(2) Tata upacara sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

(3) Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kutai Barat diselenggarakan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD bertempat di gedung DPRD Kabupaten Kutai Barat atau di tempat lain yang dipandang layak dan pantas untuk itu;

(4) Tata cara pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 18

(1) Pengambilan Sumpah/Janji Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD diselenggarakan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD, dipandu oleh Pejabat yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan, dilaksanakan di gedung DPRD atau ditempat lain di wilayah Kabupaten Kutai Barat;

(2) Tata acara dan tata tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas diatur lebih lanjut dalam peraturan tata tertib DPRD.

8

Pasal 19

(1) Pelantikan Pejabat Pemerintah dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang atau oleh Pejabat yang ditunjuk Pejabat yang berwenang diselenggarakan dalam suatu acara resmi;

(2) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) urutannya adalah pengambilan sumpah/ janji jabatan, pelantikan dan dilanjutkan dengan serah terima jabatan;

(3) Tata cara dan pengaturan selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

(1) Upacara Bendera peringatan hari-hari besar nasional di daerah dilaksanakan secara terpusat dipimpin oleh Bupati selaku Inspektur Upacara;

(2) Sebutan bagi pejabat dan kelengkapan upacara adalah Inspektur Upacara bagi pembina upacara, Komandan Upacara bagi Pemimpin Upacara, Penanggung Jawab Upacara bagi Perwira Upacara, dan peserta upacara bagi kesatuan upacara;

(3) Tata cara dan pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

(1) Peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Kutai Barat setiap tanggal 5 Nopember dilaksanakan dalam Upacara Resmi dan dilanjutkan dengan Rapat Paripurna Istimewa DPRD, dapat disertai hiburan, kesenian daerah, atau kegiatan lainnya sesuai dengan misi atau tema penyelenggaraan acara sebagaimana yang ditetapkan oleh Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Kutai Barat;


Pasal 22

(1) Acara pisah sambut terhadap Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintahan Daerah tertentu, dapat diselenggarakan dalam acara resmi setelah acara pelantikan dan atau serah terima jabatan, yang dihadiri sejumlah undangan;


Bagian Kedua

Penandatangan Kerjasama

Pasal 23

(1) Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat dengan pihak dalam dan atau luar negeri yang membebani masyarakat dan daerah harus mendapatkan persetujuan DPRD;

(2) Pengaturan Protokol penandatanganan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Persemayaman dan Pemakaman

Pasal 24

(1) Upacara persemayaman dan pemakaman berupa :

a. Penglepasan jenazah dari rumah duka ke persemayaman;

b. Penglepasan jenazah dari tempat persemayaman ke tempat pemakaman;

c. Prosesi pengurusan jenazah di liang lahat;

9

d. Penurunan jenazah ke liang lahat / pemakaman.

(2) Tata cara persemayaman dan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai agama yang dianut pejabat atau tokoh masyarakat yang bersangkutan;

(3) Protokol persemayaman dan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatas ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Kemasyarakatan

Pasal 25

Acara kemasyarakatan yang bersifat sosial, budaya, ekonomi dan politik yang diselenggarakan dalam acara resmi atau upacara yang dihadiri Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan Daerah, dan Tokoh Masyarakat Tertentu, diaplikasikan Pengaturan Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Rapat dan atau Seminar

Pasal 26

Rapat dan atau seminar yang diselenggarakan dalam acara resmi, yang dihadiri Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan Daerah, Pejabat Unsur Muspida, dan Tokoh Masyarakat Tertentu, pengaturan tata kehormatan dan tata tempat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB V

TATA PAKAIAN

Pasal 27

(1) Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, dan Pejabat lainnya serta Tokoh Masyarakat tertentu dalam acara resmi menggunakan pakaian sesuai dengan ketentuan;

(2) Ketentuan penggunaan pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

TATA LAMBANG - LAMBANG KEHORMATAN NEGARA

Pasal 28

(1) Lambang kehormatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terdiri dari Lambang Negara Garuda Pancasila, Bendera Kebangsaan Sang Merah Putih, Gambar Resmi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;

(2) Penggunaan Lambang kehormatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dalam setiap acara resmi di daerah harus selaras dengan kedudukannya sebagai Lambang Kedaulatan Negara.

Pasal 29

Pemasangan Lambang kehormatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada tempat-tempat tertentu susunannya adalah sebagai berikut :

a. Lambang Negara ditempatkan lebih tinggi dari Bendera Kebangsaan Sang Merah Putih;

b. Bendera Kebangsaan Sang Merah Putih dipasang pada tiang yang ketinggiannya lebih atau paling sedikit sama utamanya dengan gambar resmi Presiden Republik Indonesia;

c. Tata letak Bendera Kebangsaan Sang Merah Putih dipasang pada tiang sebelah kanan mimbar;

10

d. Gambar resmi Presiden dan Wakil Presiden ditempatkan sejajar yang letaknya dibawah atau sama utamanya dengan ujung tiang Bendera Kebangsaan.

Pasal 30

Pemasangan Lambang-lambang Kehormatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 diatas dalam ruangan kerja pejabat tertentu diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

PANJI – PANJI DAN LAMBANG DAERAH

Pasal 31

(1) Bendera Daerah, atau organisasi atau panji-panji dapat dipasang ditempat upacara;

(2) Tata letak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas disebelah kiri tiang bendera kebangsaan;

(3) Tinggi tiang dan ukuran Bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas harus lebih rendah / kecil dari tiang / bendera Kebangsaan Sang Merah Putih.

BAB VIII

TATA WICARA

Pasal 32

Wicara dalam penyelenggaraan acara resmi atau upacara harus menggunakan kata-kata Bahasa Indonesia yang baik dan benar, kecuali dalam acara resmi tertentu yang bersifat kedaerahan atau internasional.

BAB IX

TATA INFORMASI DAN PENYELENGGARAAN KEPROTOKOLAN

Pasal 33

Bupati atau Wakil Bupati, dan Pimpinan DPRD atau pejabat yang ditunjuk, dapat memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat baik lisan maupun tulisan, dengan memperhatikan norma-norma keprotokolan.

Pasal 34

(1) Penyelenggaraan keprotokolan dilingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai tugas fungsi Protokol sebagai bagian dari perangkat daerah;

(2) Penyelenggaraan keprotokolan di lingkungan DPRD, dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD;

(3) Penyelenggaraan keprotokolan dilingkungan masyarakat dan dilakukan oleh masyarakat yang dihadiri Pejabat Negara atau Pejabat Pemerintahan Daerah, pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

(4) Untuk memantapkan penyelenggaraan pelayanan keprotokolan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2), maka harus didukung sarana transportasi dan sarana pendukung lainnya yang memadai.

Pasal 35

(1) Penyelenggaraan keprotokolan dilengkapi dengan perlengkapan sesuai standar;

(2) Standar perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 36

11

(1) Untuk mendukung pemberian informasi dan kelancaran tugas – tugas Protokol, dibentuk Forum Komunikasi dan Informasi Keprotokolan Kabupaten Kutai Barat;

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum Komunikasi dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan Peraturan Bupati.

BAB X

TATA ETIKA

Pasal 37

(1) Dalam setiap penyelenggaraan acara resmi atau upacara, pejabat dan atau masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :a. Menghormati hak-hak dan kebebasan sesamanya;b. Menghormati aturan-aturan dan moral yang diakui; c. Mentaati hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;d. Menjaga dan menghormati penyelenggaraan acara resmi atau upacara.

(2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD mengenai tata etika mengacu pada Kode Etik DPRD.

BAB XI

KESENIAN DAN BUDAYA

Pasal 38

Kesenian dan budaya pada acara resmi dan untuk menyambut kunjungan tamu pelaksanaannya menjunjung nilai-nilai kesenian dan budaya khas Daerah.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 39

(1) Pembiayaan penyelenggaraan keprotokolan yang diselenggarakan Pemerintahan Daerah, dibebankan pada APBD dan harus memperhatikan prinsip efisiensi dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan atau keuangan Pemerintahan Daerah;

(2) Pembiayaan penyelenggaraan keprotokolan yang diselenggarakan masyarakat menjadi beban masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 40

Selain sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 dapat berasal dari sumber – sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

(1) Pembinaan keprotokolan dilingkungan Pemerintah Daerah merupakan tanggung jawab Bupati dan dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten, yang pelaksanaannya dilakukan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya;

(2) Pembinaan keprotokolan dilingkungan DPRD merupakan tanggung jawab Ketua DPRD dan dilakukan oleh Sekretaris DPRD.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

12

Keprotokolan dilingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Barat dapat menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Hal-hal yang belum diatur/belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawarpada tanggal 07 November 2006

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

ISMAIL THOMAS

Diundangkan di Sendawarpada tanggal 07 November 2006

Plt. SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd

YAHYA MARTHAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2006 NOMOR 14 SERI D

13

PENJELASANATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARATNOMOR 14 TAHUN 2006

TENTANG

PROTOKOL KABUPATEN KUTAI BARAT

I. PENJELASAN UMUM

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah menegaskan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.

Sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, DPRD mempunyai kedudukan setara dan memiliki hubungan kerja bersifat kemitraan dengan Pemerintah Daerah. Penataan protokoler menjadi penting sejalan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam paradigma baru yang menganut prinsip kemitra sejajaran antara Eksekutif dengan Legislatif Daerah.

Konsep ini melandasi tata pengaturan dalam pergaulan antar lembaga dan atau Pejabat dalam menjalankan beban tugasnya dan fungsi masing-masing, agar selaras dengan budaya, norma, hukum, atau aturan-aturan yang berlaku.

Keprotokolan di Kabupaten Kutai Barat ditata sedemikian rupa agar efektif, efisien, sederhana tidak terkesan berlebihan/bermewah-mewah, serta tidak sampai menggambarkan kondisi absolut/feodalisme.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1Cukup jelas

Pasal 2Keprotokolan di Kabupaten Kutai Barat diselenggarakan sebagai usaha untuk mewujudkan citra bangsa dan Pemerintahan Daerah berdasarkan 6 (enam) asas, yaitu :

1. asas manfaat, dimaksudkan bahwa penyelenggaraan keprotokolan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan seluruh unsur yang terlibat dalam Pembangunan Daerah termasuk masyarakat;

2. asas etika dan moral, dimaksudkan bahwa penyelenggaraan keprotokalan mewujudkan etika dan moral pejabat Pemerintahan Daerah beserta aparaturnya, dan tokoh masyarakat sesuai hak protokoler yang diberikan padanya, dalam bernegara, berbangsa, berpemerintah dan bermasyarakat, dengan mengutamakan kepentingan masyarakat umum;

3. asas keamanan dan ketertiban, dimaksudkan bahwa penyelenggaraan keprotokolan memberikan rasa aman terhadap pejabat dan tokoh masyarakat, serta tertibnya penyelenggaraan keprotokolan;

4. asas transparan, dimaksud bahwa setiap penyelenggaraan keprotokolan guna membuka diri pejabat dan tokoh masyarakat untuk memberikan dan atau memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif untuk kepentingan masyarakat umum;

5. asas akuntabilitas, dimaksudkan bahwa melalui penyelenggaraan keprotokolan, setiap keputusan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat dipertanggung jawabkan dan diterima serta diikuti masyarakat;

14

6. asas kepastian hukum, dimaksudkan penyelenggaraan maupun pejabat dan tokoh masyarakat, ada kepastian hukum terhadap hak protokoler.

Pasal 3

huruf aCukup jelas

Pasa huruf bCukup Jelas

Pas huruf cCukup jelas

Pasal huruf dYang termasuk pejabat Pemerintahan Daerah adalah Bupati, Wakil Bupati, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD serta pejabat yang menduduki jabatan struktural dalam Perangkat Daerah.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan, bahwa Tokoh masyarakat terdiri atas tokoh masyarakat tingkat nasional dan daerah.

Yang dimaksud tokoh masyarakat tingkat nasional dalam Peraturan Daerah ini, terdiri atas :

1. mantan Pejabat Negara adalah Pejabat Negara yang sudah tidak aktif dalam Pemerintah Negara Republik Indonesia dan tinggal di wilayah Kabupaten Kutai Barat;

2. mantan Pejabat Pemerintah adalah Pejabat Pemerintah yang sudah tidak aktif menduduki jabatan struktural dalam departemen dan atau lembaga non departemen dan tinggal di wilayah Kabupaten Kutai Barat.

3. tokoh masyarakat tertentu bukan mantan pejabat, terdiri dari :

a. Pemuka agama dan adat;

b. Perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan;

c. Ketua umum partai politik;

d. Pemilik tanda kehormatan tingkat nasional;

e. Ketua umum organisasi sosial kemasyarakatan lingkup nasional;

f. Tokoh lain yang ditentukkan oleh Pemerintah dan atau masyarakat.

Yang dimaksud tokoh masyarakat tingkat daerah dalam Peraturan Daerah ini, adalah :

1. Mantan Pejabat Negara di Daerah adalah Pejabat negara di daerah yang sudah tidak aktif dalam Pemerintahan atau Pemerintahan Daerah dan tinggal di Kabupaten Kutai Barat, seperti mantan-mantan Anggota MPR Utusan Daerah/mantan Anggota DPD, mantan Gubernur, mantan Wakil Gubernur;

2. Mantan Pejabat Daerah adalah Pejabat Pemerintahan Daerah yang sudah tidak aktif atau pensiun, seperti mantan Bupati, mantan Wakil Bupati, mantan Ketua, mantan Wakil Ketua, mantan Anggota DPRD, dan mantan Pejabat Pemerintah Daerah menduduki jabatan struktural dalam Perangkat Daerah.

3. Tokoh masyarakat lingkup daerah bukan mantan pejabat daerah, antara lain :

a. Pemuka agama dan adat;

b. Perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan lingkup daerah;

c. Ketua umum partai politik lingkup daerah;

d. Pemilik tanda kehormatan tingkat daerah;

15

e. Ketua umum organisasi sosial kemasyarakatan lingkup daerah;

f. Ketua Dewan Kota/Kabupaten;

g. Ketua Dewan Kelurahan;

h. Tokoh lain yang ditentukkan oleh Pemerintahan Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 4

ayat (1)

Yang dimaksud Pejabat Negara dalam ayat ini adalah :

a. Presiden dan Wakil Presiden;

b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota MPR;

c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPR;

d. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung serta Ketua, Wakil Ketua dan Hakim pada semua Badan Pengadilan;

e. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota BPK;

f. Menteri dan jabatan yang setingkat Menteri;

g. Duta Besar;

h. Pejabat Negara lainnya yang ditentukkan oleh Undang-undang.

ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat pada acara resmi atau upacara bagi seseorang yang menduduki jabatan dan atau kedudukan tertentu baik dalam Negara, Pemerintahan, Pemerintahan Daerah, maupun dalam negeri.

Pasal 3 huruf b

Yang dimaksud Penganugerahan tanda penghormatan termasuk penghormatan sebagai pahlawan daerah, adalah pemberian penghargaan kepada seseorang atas jasa-jasanya yang telah diberikan kepada Daerah atau masyarakat, dan diakui Pemerintahan Daerah dan atau masayarakat.

huruf c

Penghormatan bendera Merah Putih dan atau bendera organisasi merupakan penghormatan terakhir (meninggal dunia) kepada seseorang karena jabatan atau kedudukannya dalam Pemerintahan Daerah dab atau dalam masyarakat.

huruf d

Yang dimaksud pengamanan adalah pemberian pelayanan keamanan, keselamatan dan kelancaran dalam melaksanakan tugas dan kewajiban penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sedangkan yang dimaksud Pengaturan acara adalah Rencana kerja acara resmi yang disusun dalam kurun waktu tertentu didasarkan perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 3 huruf e

Cukup jelas.

Pasal 5

Tata tempat pada acara yang dihadiri oleh Presiden dan atau Wakil Presiden Republik Indonesia dan atau Pejabat Negara lainnya, dan atau Pejabat Pemerintah, urutannya sebagai berikut :

a. Presiden dan atau Wakil Presiden Republik Indonesia atau Pejabat Negara lainnya dan atau Pejabat Pemerintah, didampingi oleh Gubernur Kalimantan Timur dan Bupati Kutai Barat dan atau Ketua DPRD Kabupaten Kutai Barat;

16

b. Anggota Muspida bersama dengan Wakil Bupati, Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat;

c. Anggota DPRD dan Asisten Sekretaris Daerah;

d. Pejabat Pemerintah;

e. Pejabat Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;

f. Pejabat Pemerintahan Daerah lain;

g. Tokoh Masyarakat mantan pejabat;

h. Tokoh Masyarakat bukan mantan Pejabat;

i. Undangan.

Tata tempat pada acara yang dihadiri Pejabat Pemerintah Tingkat Provinsi, urutannya sebagai berikut :

a. Pejabat Pemerintahan didampingi oleh Bupati dan Ketua DPRD;

b. Anggota Muspida bersama dengan Wakil Bupati, Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat;

c. Anggota DPRD dan Assisten Sekretaris Daerah Kabupaten;

d. Pejabat Pemerintah Kabupaten;

e. Tokoh masyarakat mantan Pejabat;

f. Tokoh masyarakat bukan mantan Pejabat;

g. Undangan.

Pengaturan tempat sebagaimana diatur di atas, disesuaikan dengan sifat acara, jabatan dan kedudukan yang hadir, jumlah yang diundang atau dihadirkan, waktu penyelenggaraan, tempat atau lokasi penyelenggaraan, dan sebagainya.

Dalam hal Pejabat Pemerintah Daerah pada acara resmi atau upacara yang dihadiri Presiden atau Wakil Presiden Republik Indonesia, dan atau Gubernur dan atau Ketua DPRD, pengaturan kehadiran dan tempat sebagai berikut :

a. Bupati berhalangan hadir dapat diwakili Wakil Bupati, dan ditempatkan di tempat yang disediakan untuk Bupati;

b. Wakil Bupati berhalangan hadir tidak dapat diwakili Pejabat Pemerintah Daerah lainnya ditempatkan di tempat yang disediakan;

c. Sekretaris Daerah Kabupaten berhalangan hadir, dapat diwakili Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten yang paling senior;

d. Assisten Sekretaris Daerah Kabupaten berhalangan hadir tidak dapat diwakili Pejabat lain;

e. Kepala Dinas/Badan/Kantor berhalangan hadir, dapat diwakili pejabat senior setingkat di bawah eselon Kepala Dinas/Badan pada tempat yang disediakan untuk Kepala Dinas;

Pasal 6

ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Acara resmi di daerah adalah Acara yang diselenggarakan di ibukota Kabupaten Kutai Barat;

Huruf b

Cukup jelas.

17

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 7

ayat (1)

Pengaturan tata tempat dalam acara resmi yang tidak dihadiri oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan atau Pejabat Negara lainnya dan atau Pejabat Pemerintah, urutan sebagai berikut :

a. Bupati Kutai Barat dan Wakil Bupati Kutai Barat, Ketua DPRD Kutai Barat, Wakil-Wakil Ketua DPRD Kutai Barat, Anggota Muspida Kutai Barat, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat;

b. Anggota DPRD dan Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat;

c. Pejabat Pemerintah Kabupaten;

d. Tokoh Masyarakat mantan pejabat;

e. Tokoh Masyarakat bukan mantan pejabat;

f. Undangan.

Ayat (2)

Tata tempat dapat berubah disesuaikan dengan sifat atau tema acara, jabatan dan kedudukan yang hadir, waktu penyelenggaraan, tempat atau lokasi penyelenggaraan, dan sebagainya.

Ayat (3)

Pengaturan tata tempat dalam acara resmi yang dihadiri oleh Bupati, dan tidak dihadiri Ketua DPRD, sebagai berikut :

a. Bupati, Wakil Bupati, Anggota Muspida, Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat, didampingi oleh Pejabat Pemerintah;

b. Asisten Sekretaris Daerah;


d. Tokoh Masyarakat mantan pejabat;

e. Tokoh Masyarakat bukan mantan pejabat;

f. Undangan.

Pengaturan tata tempat dalam acara resmi yang dihadiri atau menghadirkan Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD, tidak dihadiri Bupati, tetapi dihadiri Pejabat Pemerintahan Daerah, sebagai berikut :

a. Ketua DPRD dan atau Wakil DPRD;

b. Anggota DPRD;


d. Tokoh Masyarakat mantan Pejabat;

e. Tokoh Masyarakat bukan mantan Pejabat;

f. Undangan.

Dalam hal Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD yang berhalangan hadir dalam acara resmi atau upacara yang diselenggarakan Pemerintahan Daerah, dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden Republik Indonesia dan atau Gubernur, pengaturan kehadiran sebagai berikut :

a. Ketua DPRD berhalangan hadir dapat diwakili oleh Wakil Ketua DPRD, dan ditempatkan di tempat yang disediakan untuk Ketua DPRD;

b. Wakil Ketua DPRD berhalangan hadir, tidak dapat diwakili Anggota DPRD;

18

c. Anggota DPRD berhalangan hadir, tidak dapat diwakili Anggota DPRD lainnya.

Dalam hal Tokoh Masyarakat dalam acara resmi atau upacara yang dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden Republik Indonesia dan atau Gubernur dan atau Ketua DPRD, berhalangan hadir, pengaturan kehadiran dan tempat sebagai berikut :

a. Tokoh masyarakat mantan Pejabat Negara, mantan Pejabat Pemerintah, dan mantan pejabat tidak dapat diwakili Tokoh lain dan atau orang lain;

b. Ketua Dewan Kota/Kabupaten dapat diwakili Wakil Ketua Dewan Kota/Kabupaten;

c. Wakil Ketua Dewan Kota/Kabupaten berhalangan hadir, tidak dapat diwakili Anggota Dewan Kota/Kabupaten.

Dalam hal Anggota Muspida berhalangan hadir pada acara resmi atau upacara yang diselenggarakan Pemerintahan Daerah dapat diwakilkan kepada Pejabat lain sesuai dengan jenis acara dan atau Pejabat Negara yang hadir.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13 ayat (1)

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Yang dimaksud instansi adalah Kantor Pejabat bersangkutan bekerja.



Pasal 17 : Penggunaan kain selingkap jenazah disesuaikan dengan keinginan keluarga pejabat atau tokoh masyarakat bersangkutan.

Pasal 18 (1) : Yang dimaksud pengamanan dalam ayat ini adalah pengawalan dan keselamatan.

Pengawalan dimaksudkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan dalam pelaksanaan tugas dan dalam menghadiri acara.

Keselamatan dimaksud berupa pemberian perlindungan berupa pemeliharaan kesehatan, seperti pemeriksaan dan pengamatan kesehatan secara teratur atau berkala atau sewaktu-waktu dipandang perlu.


19

Pasal 19 : Agenda acara dimaksud adalah pengaturan waktu atau jadwal acara dalam kurun waktu tertentu, sehingga acara dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan waktu yang ditentukkan.

Agenda acara Gubernur dan Wakil Gubernur disusun oleh Perangkat Daerah Provinsi sesuai dengan bidang tugasnya di bidang protokol.

Agenda Ketua DPRD di susun oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan bidang tugasnya di bidang protokol DPRD.

Agenda Walikota dan Bupati, disusun oleh Perangkat Daerah Kota/Kabupaten Administrasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20 ayat (1) : Tanda nomor kenderaan jabatan dimaksud terdiri atas kode wilayah (DM) dan nomor atau angka kedudukan pejabat, serta inisial Gorontalo sebagai Provinsi “ X “.

Tata urutan nomor kenderaan jabatan di awali dari Gubernur, Ketua DPRD, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Pengadilan Tinggi, Wakil Gubernur, Wakil Ketua DPRD dan seterusnya.

Tanda nomor kenderaan jabatan digunakan juga sebagai tanda parkir VIP pada saat menghadiri acara resmi yang diselenggarakan di Provinsi “ X “.


Pasal 21 : Cukup jelas.

Pasal 22 ayat (1) : Tata Upacara dalam acara resmi atau upacara dimaksud untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya acara.




Pasal 25 ayat (1) : Hari-hari besar yang disertai pengibaran bendera merah putih dan Lagu Indonesia Raya dalam ayat ini adalah hari ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang di laksanakan setiap tanggal 1 Agustus.

Pengibaran bendera merah putih dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 17 Agustus.

Urutan acara dalam upacara pada acara dimaksud ayat ini meliputi :

a. Pengibaran bendera merah putih diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

b. Mengheningkan cipta untuk mengenang arwah para pahlawan yang telah gugur.

c. Pengucapan atau pembacaan Pembukaan UUD 1945.

d. Pengucapan atau pembacaan Pancasila, yang diikuti oleh para peserta upacara ;

e. Acara-acara lain dilingkungan Pemerintah Daerah, seperti :

1. penyampaian tanda-tanda jasa atau kehormatan atau pengahrgaan lainnya ;

2. pelepasan aparatur Pemerintah Daerah yang pensiun ;

3. sambutan inspektur upacara apabila dipandang perlu ;

4. acara-acara lain yang dianggap perlu

Pada Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, dapat diselenggarakan acara-acara lainnya, seperti olahraga, kesenian, kegiatan sosial budaya, dan sebagainya.

20

Selain Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, hari-hari besar nasional yang disertai dengan pengibaran bendera merah putih, antara lain :

a. Hari Pendidikan Nasional, tanggal 2 Mei ;

b. Hari Kebangkitan Nasional, tanggal 20 Mei ;

c. Hari Angkatan Perang, tanggal 5 Oktober ;

d. Hari Sumpah Pemuda, tanggal 28 Oktober ;

e. Hari Pahlawan, tanggal 10 Nopember ;

f. Hari Ibu, tanggal 22 Desember

Hari-hari besar tanpa pengibaran bendera merah putih adalah hari-hari keagamaan, antara lain :

a. Tahun Baru Imlek ;

b. Idul Adha ;

c. Tahun Baru Hijriyah ;

d. Wafat Yesus Kristus ;

e. Hari Raya Nyepi atau Tahun Baru Saka ;

f. Kenaikan Yesus Kristus ;

g. Maulud Nabi Muhammad SAW ;

h. Hari Waisak ;

i. Isra Miraj Nabi Muhammd SAW ;

j. Idul Fitri ;

k. Hari Natal.


Pasal 26 ayat (1) : Pelaksanaan Hari Ulang Tahun Provinsi Goronalo di tingkat Provinsi, diawali dengan Sidang Paripurna yang pelaksanaannya di gedung DPRD, dihadiri oleh Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, dan Anggota DPRD, serta Pejabat Perangkat Daerah.

Dalam pelaksanaan acara Hari Ulang Tahun Provinsi “ X “, dapat menghadirkan pejabat Pemerintah, pejabat daerah lain, tokoh masyarakat baik lingkup nasional maupun daerah serta undangan lainnya.

Acara hari Ulang Tahun Provinsi “ X “ dapat disertai dengan acara yang bersifat kemasyarakatan atau acara lainnya seperti olahraga, kesenian, kegiatan sosial, budaya, ekonomi dan sebagainya.

Ayat (2) : Tujuan dibentuk panitia HUT Provinsi “ X “ adalah untuk kesuksesan penyelenggaraan acara resmi atau upacara.

Keanggotaannya terdiri atas unsur – unsur perangkat daerah Provinsi.Panitia HUT Kota/Kab. juga dibentuk di Kota/Kab.

Pasal 27 ayat (1) : Dalam acara resmi atau upacara pelantikan atau serah terima jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat menghadirkan pejabat pemerintah, Anggota Muspida, mantan Gubernur, mantan Wakil Gubernur, mantan Ketua DPRD, mantan Wakil Ketua DPRD, mantan Anggota DPRD dan Tokoh masyarakat serta undangan lainnya.

Ayat (2) : Ketentuan ini hanya berlaku apabila pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur berlangsung di gedung DPRD.

Pasal 28 ayat (1) : Dalam acara resmi atau upacara pelantikan dan atau serah terima jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur selain dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD serta pejabat Pemerintahan Daerah

21

dan dapat menghadirkan pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Anggota Muspida, mantan Gubernur, mantan Wakil, mantan Ketua DPRD, mantan Wakil Ketua DPRD, mantan Anggota DPRD serta undangan lainnya.



Pasal 29 ayat (1) : Dalam acara resmi atau upacara pelantikan atau serah terima jabatan Walikota atau Bupati dan Wakil Walikota atau Wakil Bupati, selain dihadiri oleh Gubernur dan atau Wakil Gubernur, dapat menghadirkan atau dihadiri Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD, mantan Walikota dan mantan Bupati, mantan Wakil Walikota dan mantan Wakil Bupati, pejabat Pemerintah Provinsi, Pejabat Kota/Kab. Tokoh Masyarakat dan Undangan lainnya.

Ayat (2) : Yang dimaksud Pejabat Pemerintahan Provinsi, Pejabat Kota/Kab. Kecamatan dan Kelurahan dalam ayat ini adalah Pejabat Eselon I, Eselon II dan Eselon III kebawah tidak termasuk Walikota dan Bupati.

Dalam acara resmi atau upacara pelantikan Pejabat Eselon I, dan Eselon II dapat menghadirkan atau dihadiri Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintahan Daerah, Tokoh Masyarakat dan Undangan lainnya.

Dalam acara resmi atau upacara pelantikan dan atau serah terima jabatan Pejabat Eselon III ke bawah dapat menghadirkan atau dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat dan Undangan lainnya.


Pasal 30 ayat (1) : Dalam acara resmi atau upacara pelantikan dan atau serah terima Jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Kota/Kab. dapat menghadirkan atau dihadiri oleh Ketua DPRD, Wakil Ketua dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah Provinsi, Walikota atau Bupati, Wakil Walikota atau Bupati, Pejabat Pemerintah Provinsi, Kota/Kab. mantan Ketua, mantan Wakil Ketua dan mantan Anggota Dewan Kota/Kab. Tokoh Masyarakat serta undangan lainnya.

Ayat (2) : Dalam acara resmi atau upacara pelantikan dan atau serrah terima Jabatan Ketua dan Anggota Dewan Kelurahan dapat dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Kota/Kab. Pejabat Pemerintahan Daerah, Tokoh Masyarakat dan Undangan lainnya.


Pasal 31 : Dalam acara resmi pengelepasan pejabat, pelaksanaannya tetap memperhatikan norma-norma keprotokolan.

Pasal 32 ayat (1) : Huruf a : Acara kunjungan kerja Presiden/Wakil Presiden RI ke Provinsi “ X “ dilaksanakan sesuai prosedur atau petunjuk dari protokol kepresidenan, dengan tetap memperhatikan kedudukan pejabat Pemerintahan Daerah sebagai tuan rumah seperti Gubernur dan Wakil Gubernur, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD serta pejabat Pemerintahan Daerah.

Huruf b : Acara resmi kunjungan kerja pejabat Pemerintahan dilaksanakan sesuai prosedur atau keprotokolan dilingkungan Pemerintahan Provinsi “ X “.

Huruf c : Cukup jelas.

Huruf d : Tamu yang dimaksud dalam ayat ini adalah tamu Gubernur dan atau Wakil Gubernur, Ketua DPRD dan atau Wakil Ketua DPRD dan Pejabat Pemerintah Daerah

22

yang mempunyai urusan atau kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Tamu dapat diterima pada saat jam kerja atau hari kerja dapat diterima di kantor, di rumah atau di tempat lain yang sesuai dengan jabatan atau kedudukan tamu Dalam Negara, Pemerintah, Pemerintahan Daerah dan Masyarakat.

Dalam hal tertentu, Gubernur dan atau Wakil Gubernur, Ketua DPRD dan atau Wakil Ketua DPRD dapat menugaskan pejabat lain untuk mewakili dalam meenerima kunjungan tamu sesuai dengan jabatan dan kedudukan tamu dalam negara, pemerintah dan masyarakat.


Pasal 33 ayat (1) : Dalam acara resmi atau upacara perjanjian atau kerjasama, selain dihadiri Gubernur dan atau Wakil Gubernur dan atau Ketua DPRD, dapat menghadirkan atau dihadiri oleh pejabat negara, pejabat pemerintah, Anggota DPRD, pejabat Pemerintahan Daerah, Tokoh Masyarakat dan Undangan lainnya.


Pasal 34 : Penyelenggaraan acara resmi atau upacara persemayaman dan pemakaman sebagai penghormatan kepada pejabat negara di daerah atau pejabat pemerintahan di daerah yang meninggal dunia.

Pasal 35 : Yang dimaksud acara kemasyarakatan yang bersifat sosial, budaya, ekonomi dan politik antara lain halal bi halal, bakti sosial, buka puasa bersama, sholat bersama, silaturahmi, ziarah ke makam pahlawan, peletakan batu pertama pembangunan atau pengresmian, pembukaan dan atau penutupan acara sosial, budaya, ekonomi, dan sebagainya.

Pasal 36 : Rapat dan atau seminar berdasarkan penyelenggara terdiri atas :

a. Diselenggarakan DPRD

b. Diselenggarakan Pemerintahan Daerah

c. Diselenggarakan di Masyarakat.

Rapat yang diselenggarakan di DPRD sebagaimana diatur dalam Tata Tertib DPRD serta acara resmi lain yang berhubungan dengan tugas dan kewajiban DPRD.

Rapat yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, meliputi :

1. Acara Khusus, yang dihadiri oleh Gubernur dan atau Ketua DPRD pada acara kenegaraan yang diselenggarakan di Provinsi “ X “ serta acara resmi yang berhubungan dengan acara DPRD.

2. Acara Istimewa adalah Acara yang dihadiri oleh Gubernur dan Ketua DPRD, yang dihadiri pejabat Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat, mantan pejabat Pemerintahan Daerah, tamu khusus dari dalam negeri atau luar negeri.

3. Acara pimpinan terbatas adalah Acara yang dipimpin oleh Gubernur yang membahas hal – hal yang berhubungan penyelenggaraan pembangunan, dihadiri pejabat pemerintah daerah dengan mengambil keputusan.

4. Acara biasa adalah Acara yang dipimpin oleh Gubernur, membahas hal – hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan pembangunan daerah dihadiri oleh seluruh pejabat Pemerintah Daerah dengan tidak mengambil keputusan.

23

Rapat yang diselenggarakan masyarakat berupa seminar atau lokakarya, yang dihadiri oleh Gubernur, Wakil Gubernur dan Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Pejabat Pemerintah Daerah.

Pasal 37 ayat (1) : Cukup jelas.




Ayat (5) : Yang dimaksud dengan acara –acara tertentu misalnya memperingati Hati Ulang Tahun Provinsi “ X “ .




Pasal 41 ayat (1) : Yang dimaksud tempat, waktu dan penggunaannya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang – undangan dalam ayat ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958 tentang Bendera kebangsaan RI.

Ayat (2) : Yang dimaksud bendera organisasi adalah bendera institusi baik Pemerintah/Pemerintahan Daerah maupun swasta dan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 42 : Cukup jelas

Pasal 43 : Penggunaan bendera jabatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Ketua DPRD pada kenderaan jabatan, pada saat menghadiri acara resmi dan upacara bendera merah putih dan atau acara kenegaraan.




Pasal 47 ayat (1) : Yang dimaksud Lambang Negara adalah Garuda

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 48 ayat (1) : Cukup jelas







Ayat (2) : Yang dimaksud kata-kata salam sebagai berikut :

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera,

Selamat pagi/siang/sore/malam


Pasal 54 ayat (1) : Untuk memenuhi kebutuhan data dan informasi dalam penyelenggaraan keprotokolan diperlukan suatu sistim yang disebut sistim informasi keprotokolan. Melalui sistim ini diharapkan penanganan atau pengelolaan suatu acara dapat diselenggarakan dengan cepat, tepat dan akurat dari segi waktu dalam pengambilan keputusan yang efektif dan efisien, sehingga berbagai aktifitas yang menjadi tugas dan kewajiban Gubernur dan Wakil Gubernur, DPRD

24

serta pejabat pemerintah daerah dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Sistim informasi ini diharapkan mampu memberikan informasi tentang data dan informasi masa lalu, masa sekarang dan masa akan datang yang saling ketertkaitan satu sama lainnya.

Tujuan sistim informasi keprotokolan :

1. Terbentuk jaringan informasi, terpadu dalam penyelenggaraan keprotokolan dilingkungan Pemerintahan Daerah.

2. Dapat meningkatkan tata kerja, produktivitas, efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan keprotokolan.

3. Dapat meningkatkan manajemen penyelenggaraan keprotokolan lebih cepat karena ketersediaan data dan informasi yang andal.

Tujuan lain dari sistim informasi keprotokolan adalah :

1. Dapat menigkatkan aksebilitas (kemudahan dalam memperoleh) data dan ionformasi yang dibutuhkan Gubernur dan Wakil Gubernur, DPRD dan Pejabat Pemerintah Daerah dengan tapat waktu dan akurat tanpa mengharuskan adanya perantara sistim lain.

2. Terjaminnya ketersediaan data dan informasi yang dibutuhkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur, DPRD dan Pejabat Pemerintah Daerah terhadap kwalitas dan kecepatan dalam memanfaatkan informasi pada saat – saat kritis.

3. Memudahkan dalam pengelolaan suatu acara dengan cara memadukan satuan pengolahan data dan informasi terpadu sehingga mendukung kelancaran administratif dengan dukungan telekomunikasi.

4. Memudahkan dalam mengidentifikasi permasalahan yang diperlukan oleh Pimpinan dalam hubungan kewibawaan dan kehormatan Pimpinan terpelihara sebagai pejabat.

5. Dengan adanya sistim informasi keprotokolan dapat meningkatkan produktivitas, pertumbuhan dan peningkatan efektivitas penyelenggaraan keprotokolan.

Agar semua komponen memahami tentang keprotokolan dengan baik dan benar maka diperlukan suatu media komunikasi keprotokolan, yang dilakukan perangkat daerah, memuat kegiatan keprotokolan dilingkungan pemerintahan Provinsi “ X “.




ayat (2) : Huruf a : Yang dimaksud kunjungan persahabatan adalah kunjungan yang dilaksanagan dalam rangka persabahatan atau kerjasama antar negara, antar daerah dan atau antar kota guna memenuhi undangan untuk berkunjung atau dengan mengirim misi tertentu seperti olahraga, kebudayaan dan sebagainya.

Kunjungan persahabatan yang dimaksud seperti Studi Banding untuk mendapatkan masukan dalam ragka meningkatkan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah.

Huruf c : Yang dimaksud pendalaman bidang tehnis tertentu meliputi rapat kerja, seminar, lokakarya, konferensi, pertemuan profesi dan sejenisnya baik regional maupun

25

nasional yang diselenggarakan pemerintah dan atau Pemerintahan Daerah.

Huruf d : Yang dimaksud kunjungan tugas kerjasama adalah kerjasama antar kota dan antar daerah.

Huruf e : Yang dimaksud dengan tugas khusus adalah kegiatan dengan maksud :

a. Kunjungan dalam rangka pengurusan pengadaan atau pembelian barang dan jasa.

b. Ikut serta dalam tim dalam proses penelitian atau studi – studi perencanaan.

c. Kursus singkat

d. Pendidikan baik pendidikan gelar maupun non gelar.







26

Pasal 62 ayat (1) : Penugasan Nou dan Uti Gorontalo dalam acara resmi atau upacara, antara lain :

a. Hari – hari besar

b. Pelantikan dan atau serah terima jabatan

c. Penerimaan dan atau pelepasan tamu

d. Penandatanganan kerjasama

e. Peresmian pembangunan


Pasal 63 ayat (1) : Yang dimaksud dengan perlengkapan adalah sarana dan prasarana yang diperlukan untuk penyelenggaraan acara resmi dan upacara seperti tenda, sound systim dan sebagainya.





Pasla 67 : Cukup jelas

Pasla 68 : Cukup jelas




Pasal 72 : Pembinaan meliputi :

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang protokol daerah

b. Penyusunan agenda protokol secara terpadu antar perangkat daerah sesuai dengan visi, misi dan kebijakan yang ditetapkan

c. Pengkoordinasian dalam pelaksanaan dan pengaturan penyelenggaraan acara resmi atau upacara yang menghadirkan atau akan dihadiri Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD dan atau Pejabat Pemerintahan Daerah lainnya.

d. Menghimpun data dan informasi secara terpadu guna mendukung kelancaran tugas Gubernur, Wakil Gubernur dan Pejabat Pemerintah Daerah lainnya.

e. Pengkoordinasian pengumpulan data dan informasi yang diperlukan oleh Pimpina dan Anggota DPRD yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.

f. Pengkoordinasian dalam penyusunan standar dan pedoman penyelenggaraan dan pelaksanaan acara resmi atau upacara.

g. Pemberian bimbingan atau pemberdayaan kepada perangkap daerah dan masyarakat sebagai penyelenggara acara serta memberikan sertfikasi kepada pengelola acara resmi.

h. Melakukan penelitian, evaluasi dan analisa acara dalam upaya pengembangan dan peningkatan penyelenggaraan keprotokolan.

i. Menyelenggarakan pelayanan administrasi dalam hal perencanaan, pelaksanaan, organisasi dan tata laksana dan dokumentasi dan kearsipan keprotokolan.

j. Penyelenggaraan persandian, perlengkapan yang yang diperlukan dalam penyelenggaraan keprotokolan.


27


Ayat (2) : Badan Kehormatan DPRD sebagaimana diatur dalam Tata Tertib DPRD




TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR …….

28

Documents

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT - samarinda.bpk.go.idsamarinda.bpk.go.id/wp-content/uploads/peraturan/Perda_Kab... · dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik ... Protokol