Pemerintah Kabupaten Brebes - Perpustakaan …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital...BUPATI BREBES RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG

Pemerintah Kabupaten Brebes

Tahun 2013

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAHDAERAH (RPJMD) KABUPATEN BREBES

TAHUN 2012-2017

BUPATI BREBESRANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBESNOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANGRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KABUPATEN BREBES TAHUN 2012-2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESABUPATI BREBES,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalammewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunandaerah sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah,perlu disusun Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah kurun waktu 5 (lima) tahunmendatang;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 15 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentangTahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian danEvaluasi Pelaksanaan Rencana PembangunanDaerah, perlu mengatur Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkanPeraturan Daerah tentang Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah Kabupaten Brebes tahun2012-2017;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentangPembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalamLingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia, Nomor 4287);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat danPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 126, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang NasionalTahun 2005-2025 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentangPenanggulangan Bencana (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4723);

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentangPenataan Ruang (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4725);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentangLaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4614);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi dan PemerintahanDaerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentangPedoman Evaluasi Penyelenggaraan PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4815);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentangDekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4816);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian danEvaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4817);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentangTata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

17. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah NasionalTahun 2010 -2014;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah;

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8Tahun 2006 tentang Tatacara PenyusunanPerencanaan Pembangunan Daerah dan PelaksanaanMusyawarah Perencanaan Pembangunan Propinsi

Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa TengahTahun 2006 Nomor 8);

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa TengahTahun 2008 Nomor 3);

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun2009 Nomor 4);

22. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 6Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang WilayahPropinsi Jawa Tengah tahun 2009-2029 (LembaranDaerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka PanjangDaerah Kabupaten Brebes Tahun 2005-2025((Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2009Nomor 38A);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah KabupatenBrebes Tahun 2010-2030 (Lembaran DaerahKabupaten Brebes Tahun 2011 Nomor 2);

Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BREBESdan

BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNANJANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2012 – 2017.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Brebes dan Perangkat Daerah

sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah KabupatenBrebes.

3. Bupati adalah Bupati Brebes.4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD

adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsurpenyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten Brebes.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPDadalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Brebes.

6. Peraturan Daerah selanjutnya disingkat Perda adalah PeraturanDaerah Kabupaten Brebes.

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah KabupatenBrebes Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut RPJPDadalah Dokumen perencanaan pembangunan daerah untukperiode 20 (dua puluh) tahun.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah KabupatenBrebes Tahun 2012-2017 yang selanjutnya disebut RPJMDadalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untukperiode 5 (lima) tahun.

9. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yangselanjutnya disebut Renstra SKPD, adalah Dokumenperencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahunan.

10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebutRKPD adalah Dokumen perencanaan pembangunan daerahuntuk periode 1 (satu) tahun.

11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumenperencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (limatahun).

12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi JawaTengah Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut RPJPDProvinsi Jawa Tengah adalah Dokumen perencanaanpembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 20(dua puluh) tahun.

13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi JawaTengah Tahun 2008-2013 yang selanjutnya disebut RPJMD

Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaanpembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 5(lima) tahun.

14. Visi adalah kondisi yang diinginkan untuk diwujudkan di masamendatang.

15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akandilaksanakan untuk mewujudkan visi.

16. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-programindikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

17. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintahdaerah untuk mencapai tujuan.

18. Program adalah Bentuk instrumen kebijakan yang berisi satuatau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD ataumasyarakat.

BAB IIRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

(1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan programBupati hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2012;

(2) RPJMD berpedoman pada Peraturan Daerah KabupatenBrebes Nomor 3 tahun 2009 tentang Rencana PembangunanJangka Panjang Daerah Kabupaten Brebes tahun 2005-2025,dan memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasionaltahun 2010-2014 serta Peraturan Daerah Provinsi JawaTengah Nomor 4 tahun 2009 tentang Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013.

Pasal 3

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerahsebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalammelaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun2012 sampai dengan tahun 2017 dan pelaksanaan lebih lanjutdituangkan dalam RKPD.

Pasal 4

RPJMD menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun RencanaStrategis dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan didaerah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan selama kurunwaktu tahun 2012-2017.

Pasal 5

RPJMD wajib dilaksanakan oleh Bupati dalam rangkapenyelenggaraan pembangunan di daerah.

BAB IIISISTEMATIKA RPJMD

Pasal 6

Dokumen RPJMD terdiri atas sistematika sebagai berikut:BAB I PendahuluanBAB II Gambaran Umum Kondisi DaerahBAB III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan

Kerangka PendanaanBAB IV Analisis Isu – Isu StrategisBAB V Visi, Misi, Tujuan Dan SasaranBAB VI Strategi dan Arah KebijakanBAB VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan DaerahBAB VIII Indikasi Rencana Program Prioritas Disertai Kebutuhan

PendanaanBAB IX Penetapan Indikator Kinerja DaerahBAB X Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan

Pasal 7

Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantumdalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB IVPENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadappelaksanaan RPJMD;

(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMDsebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VPERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 9

(1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila :a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa

proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yangdiatur dalam peraturan perundang-undangan;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwasubstansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan;

c. terjadi hal-hal yang mendasar, dan/atau;d. merugikan kepentingan nasional/masyarakat luas.

(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam,goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya,gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahankebijakan nasional;

(3) Merugikan kepentingan nasional/masyarakat luassebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabilabertentangan dengan kebijakan nasional/kepentinganmasyarakat luas.

Pasal 10

RPJMD perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VIKETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka RPJMD menjadipedoman penyusunan rencana pembangunan sampai dengantahun 2017 dan dapat diperlakukan sebagai RPJMD transisi,sebagai pedoman penyusunan RKPD 2018 sebelum tersusunnyaRPJMD tahun 2017-2022 yang memuat visi dan misi Bupatiterpilih.

BAB VIIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam LembaranDaerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebespada tanggal 10 Juni 2013

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebespada tanggal 11 Juni 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN BREBESKepala BPMDK,

EMASTONI EZAM

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBESNOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANGRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KABUPATEN BREBES TAHUN 2012-2017

I. UMUM

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan

dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam

jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, dan dilaksanakan

berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah,

sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Perencanaan

pembangunan daerah tersebut dilakukan pemerintah daerah bersama

para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan

masing- masing. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara

transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur,

berkeadilan dan berkelanjutan.

Sejalan dengan perkembangan dinamika perencanaan

pembangunan daerah telah diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor

8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai

penjabaran dari Pasal 154 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah. Perencanaan pembangunan daerah, baik

di tingkat provinsi maupun kabupaten sesuai dengan kewenangannya

dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

RPJMD Kabupaten Brebes digunakan sebagai pedoman bagi SKPD

dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

(Renstra SKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2012-2017 bahan penyusunan

dan evaluasi Renstra SKPD dengan memperhatikan tugas dan

kewenangan SKPD dalam mencapai sasaran pembangunan Kabupaten

Brebes yang termuat dalam RPJMD Tahun 2012-2017, serta pedoman

dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RPJMD

tersebut dijabarkan ke dalam RKPD yang merupakan rencana

pembangunan tahunan daerah.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Perda tentang

RPJMD Tahun 2012-2017 adalah untuk: (a) mendukung koordinasi

antarpelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan pembangunan

daerah, (b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi,

baik antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintah, (c)

menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, (d) menjamin tercapainya

penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan

berkelanjutan, (e) mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2012-

2017, terdiri dari 7 bab dan 1 2 pasal yang mengatur mengenai

pengertian - pengertian, sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Brebes,

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD, serta lampiran yang

merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perda

tentang RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2012-2017.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1Cukup Jelas.

Pasal 2Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)Cukup Jelas.

Pasal 3Cukup Jelas.

Pasal 4Cukup Jelas.

Pasal 5Cukup jelas.

Pasal 6Cukup jelas.

Pasal 7Cukup jelas.

Pasal 8Ayat (1)

Cukup Jelas.


Pasal 9Ayat (1)

Cukup Jelas.



Pasal 10Cukup jelas.



i

DAFTAR ISI

Daftar isi .............................................................................................................. i

BAB I PENDAHULUAN...................................................................................... I-11.1 Latar Belakang ................................................................................................. I-11.2 Landasan Hukum.............................................................................................. I-21.3 Tujuan ............................................................................................................ I-31.4 Hubungan RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Daerah Lainnya....................... I-31.5 Sistematika ...................................................................................................... I-4

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.................................................. II-12.1 Aspek Geografi dan Demografi .......................................................................... II-1

2.1.1 Kondisi Geografis ................................................................................ II-12.1.2 Kondisi Demografis............................................................................... II-7

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ....................................................................... II-82.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan ekonomi....................................... II-82.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial ................................................................... II-14

2.3 Aspek Pelayanan Umum.................................................................................... II-222.3.1 Pelayanan Urusan Wajib ....................................................................... II-222.3.2 Pelayanan Urusan Pilihan ...................................................................... II-73

2.4 Aspek Daya Saing Daerah ................................................................................. II-851.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah ...................................................... II-851.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur ..................................................... II-86

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKAPENDANAAN........................................................................................ III-1

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu.............................................................................. III-13.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu ....................................................... III-3

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran ............................................................. III-33.2.2 Analisis Pembiayaan Daerah .................................................................. III-7

3.3 Analisis Neraca Daerah ..................................................................................... III-83.4 Kerangka Pendanaan ........................................................................................ III-12

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS ............................................................ IV-14.1 Kondisi Lingkungan Strategis ............................................................................ IV-14.2 Permasalahan Pembangunan............................................................................. IV-14.3 Isu-Isu Strategis............................................................................................... IV-13

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN....................................................... V-15.1 Visi.................................................................................................................. V-15.2 Misi ................................................................................................................. V-15.3 Tujuan dan Sasaran.......................................................................................... V-3

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN........................................................ VI-16.1 Strategi ........................................................................................................... VI-16.2 Arah Kebijakan................................................................................................. VI-6

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH............ VII-17.1 Kebijakan Umum.............................................................................................. VII-17.2 Program Pembangunan..................................................................................... VII-1

ii

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAIKEBUTUHAN PENDANAAN................................................................... VIII-1

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH ........................................ IX-1

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN ............................... X-110.1 Pedoman Transisi ............................................................................................ X-110.2 Kaidah Pelaksanaan ......................................................................................... X-1

I - 1

LAMPIRANPERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBESNOMOR : 4 Tahun 2013TANGGAL : 10 Juni 2013

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)KABUPATEN BREBES TAHUN 2012-2017

BAB IPENDAHULUAN

1.1 Latar BelakangPembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan secara

berkelanjutan untuk mewujudkan kondisi perekonomian yang lebih maju danpeningkatan kualitas hidup manusia yang bermuara pada peningkatan kesejahteraanmasyarakat secara merata. Pembangunan diselenggarakan oleh pemerintah denganmelibatkan seluruh stakeholder pembangunan melalui beberapa tahapan, meliputi:perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Ketiga tahapan tersebutmerupakan sebuah siklus pembangunan yang berkelanjutan. Seiring denganpelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menyusundokumen perencanaan pembangunan daerah, mengimplementasikan rencanapembangunan daerah, memonitor dan mengevaluasi hasil pembangunan daerahsehingga terjamin keterkaitan dan konsistensi dalam pembangunan daerah.

Amanat kepada pemerintah daerah untuk menyusun sejumlah dokumenperencanaan pembangunan daerah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhirkalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008. Kedua Undang-Undang tersebutmengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun rencana pembangunandaerah, meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) denganjangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)dengan jangka waktu 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) denganjangka waktu 1 tahun. Rencana pembangunan daerah tersebut menjadi bagian integraldari sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan daerahdisusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, sehingga penyusunannya harusdilakukan secara terpadu, terukur, dapat dilaksanakan dan berkelanjutan.

Kabupaten Brebes pada bulan Oktober tahun 2012 telah menyelenggarakanpemilihan kepala daerah, dan telah berhasil menetapkan pasangan bupati dan wakilbupati terpilih Periode 2012-2017 yang pelatikannya telah dilaksanakan pada tanggal 4Desember 2012. Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas, maka perlu disusun RPJMDKabupaten Brebes tahun 2012-2017. Dokumen RPJMD ini disusun guna menjabarkanvisi dan misi serta program Kepala Daerah kedalam tujuan dan sasaran, arah kebijakan,strategi, kebijakan umum dan program pembangunan, program prioritas yang disertaikebutuhan pendanaan, serta indikator kinerja pembangunan.

I - 2

Pada pasal 19 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ayat (2) disebutkanbahwa RPJM-D ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulansetelah kepala daerah dilantik. Sementara itu dalam pasal 150 ayat (3) huruf c Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan PeraturanDaerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Terkait dengan hal ini Pemerintahtelah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang TahapanTatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana PembangunanDaerah. Dimana dalam PP ini disebutkan bahwa RPJM-D ditetapkan paling lambat 6bulan setelah kepala daerah dilantik dengan Peraturan Daerah.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Brebes tahun 2012-2017 berpedoman padaPermendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendaliandan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Tahapan penyusunan RPJMDmeliputi tahap persiapan, penyusunan rancangan awal RPJMD, penyusunan kebijakanumum anggaran, konsultasi publik, penyusunan rancangan RPJMD, penyusunanrancangan akhir RPJMD sampai dengan proses legislasi oleh DPRD untuk ditetapkanmenjadi Peraturan Daerah (Perda).

RPJMD Kabupaten Brebes tahun 2012-2017 menjadi pedoman kerja bagi seluruhSKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatanpembangunan daerah selama 5 tahun kedepan. RPJMD ini juga menjadi acuan bagi KPDdi lingkungan pemerintah Kabupaten Brebes dalam menyusun Rencana Strategis(Renstra-SKPD). Untuk pelaksanaan lebih lanjut, RPJMD ini akan dijabarkan kedalamRencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang menjadi pedoman dalam penyusunanRancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

1.2 Landasan HukumLandasan hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Brebes tahun 2012-2017

adalah sebagai berikut:1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19452. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah

diubah beberapa kali, dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan AntaraPemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan JangkaPanjang Nasional Tahun 2005 - 2025;

8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah;12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan PemerintahanDaerah Kabupaten/Kota;

I - 3

13. Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman EvaluasiPenyelenggaraan Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Pemerintahan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan TugasPembantuan;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata CaraPenyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana PembangunanDaerah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tata Ruang Wilayah Nasional;17. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014;18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tentang Tahapan, Tata CaraPenyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana PembangunanDaerah.

19. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata CaraPenyusunan Perencanan Pembangunan Wilayah dan Pelaksanaan MusyawarahPembangunan Propinsi Jawa Tengah;

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013;

22. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana TataRuang Wilayah Propinsi Jawa Tengah tahun 2009-2029;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2009 tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2005-2025;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana TataRuang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2010-2030.

1.3 TujuanTujuan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D)

Kabupaten Brebes tahun 2012 - 2017 ini adalah:1. Memberikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan Daerah

(pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat) dalam mewujudkan cita-citapembangunan daerah sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan daerah yangtelah disepakati bersama.

2. Memberikan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusunRencana Strategis (Renstra) SKPD tahun 2012-2017.

1.4 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan LainnyaDokumen RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2012– 2017 merupakan penjabaran

visi dan misi kepala daerah terpilih untuk kurun waktu lima tahun. Dokumen RPJMDKabupaten Brebes Tahun 2012–2017 menjadi bagian integral sistem perencanaanpembangunan nasional, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. RPJMDdisusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah KabupatenBrebes Tahun 2005-2025. RPJMD Kabupaten Brebes tahun 2012-2017 merupakanseparuh dari pelaksanaan tahap kedua RPJPD (Tahun 2010 s/d Tahun 2014) dan tahapketiga RPJPD (Tahun 2015 s/d 2019).

Penyusunan RPJMD juga memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan RPJMDKabupaten Brebes tahun 2008–2012, RTRW Kabupaten Brebes Tahun 2010-2030, RPJMNasional tahun 2010-2014, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013, RTRWProvinsi Jawa Tengah, dan dokumen perencanaan pembangunan sektoral lainnya

I - 4

seperti Rencana Aksi Daerah (RAD) MDG’s, RAD Pangan dan Gizi, StrategiPenanggulangan Kemiskinan (SPKD), RAD Pendidikan Untuk Semua (PUS), dansebagainya. Penyusunan RPJMD juga memperhatikan amanat nasional, seperti StandarPelayanan Minimal (SPM), dan Inpres Nomor 3 tentang Pembangunan Berkeadilan.

Posisi Kabupaten Brebes sebagaimana diatur dalam RTRW Provinsi Jawa Tengahtahun 2009-2029, merupakan bagian dari sistem wilayah Bregasmalang yang mencakupKabupaten Brebes, Kota Tegal, Slawi (Kabupaten Tegal), dan Kabupaten Pemalang,dengan fungsi pengembangan sebagai Pusat Pelayanan Lokal, Provinsi dan Nasional.Sesuai dengan RTRW Kabupaten Brebes tahun 2010-2030 Satuan WilayahPembangunan (SWP) Kabupaten Brebes terbagi menjadi tiga. Pertama, Satuan WilayahPembangunan (SWP) Utara terdiri dari Kec. Brebes, Kec. Wanasari, Kec. Bulakamba,Kec. Tanjung, dan Kec. Losari, dengan pusat SWP Utara adalah Perkotaan Brebes.Kedua, Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) Tengah terdiri atas Kec. Jatibarang, Kec.Songgom, Kec. Larangan, Kec. Ketanggungan, Kec. Kersana, dan Kec. Banjarharjo,dengan pusat dari SWP Tengah adalah Perkotaan Ketanggungan. Ketiga, SatuanWilayah Pembangunan (SWP) Selatan terdiri atas Kec. Tonjong, Kec. Bumiayu, Kec.Sirampog, Kec. Paguyangan, Kec. Bantarkawung, dan Kec. Salem, dengan pusat dariSWP Selatan adalah Perkotaan Bumiayu.

RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2012– 2017 menjadi acuan bagi pemerintahdaerah dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunanggaran yang selanjutnya akan dijabarkan menjadi Rancangan Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah (RAPBD). RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2012– 2017 juga akanmenjadi acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintahKabupaten Brebes dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra-SKPD) Tahun 2012–2017.

1.5 Sistematika RPJMDRPJMD Kabupaten Brebes tahun 2012–2017 disusun dengan sistematika sebagai

berikut:

BAB I Pendahuluan menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum,tujuan hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, dansistematika RPJMD Kabupaten Brebes tahun 2012-2017.

BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah, menguraikan tentang kondisigeografis dan demografi, kondisi perekonomian daerah, kondisikesejahteraan masyarakat, kondisi pelayanan umum, dan kondisi dayasaing daerah.

BAB III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan KerangkaPendanaan, menguraikan tentang kinerja keuangan yang lalu, kebijakanpengelolaan keuangan yang lalu, dan kerangka pendanaan.

BAB IV Analisis Isu-Isu Strategis, menguraikan tentang permasalahanpembangunan yang dikelompokkan berdasarkan urusan kewenangan wajibdan urusan pilihan, dan isu strategis daerah.

BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, menguraikan tentang visi dan misi,tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah dan uraian ringkaspentahapan pembangunan selama 5 tahun ke depan.

BAB VI Strategi dan Arah Kebijakan, menguraikan tentang strategi dan arahkebijakan pembangunan lima tahun dalam menyelesaikan permasalahanpembangunan daerah.

I - 5

Bab VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah, menguraikantentang kebijakan umum pembangunan jangka menengah dan perincianprogram-program pembangunan berdasarkan pengelompokkan urusankewenangan.

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas Disertai KebutuhanPendanaan, menguraikan tentang indikator kinerja program danpendanaan indikatif.

Bab IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah, menguraikan tentang indikatorkinerja dari masing-masing program pembangunan daerah.

Bab X Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan, menguraikan tentangpedoman transisi dan kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Brebes tahun2012-2017.

II - 1

BAB IIGAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi2.1.1 Kondisi Geografis

Secara geografis Kabupaten Brebes terletak antara 6o 44’-7o 21’ Lintang Selatandan antara 108o - 109o 11’ Bujur Timur dengan bentuk memanjang dari utara ke selatansepanjang 87 km dan dari barat ke timur sepanjang 50 km dan memiliki garis pantaisepanjang 65,48 km dengan batas wilayah laut 12 mil laut. Secara administratifKabupaten Brebes berada pada posisi ujung barat laut dari Provinsi Jawa tengah,berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat di sebelah barat, laut Jawa di sebelah utara, Kotadan Kabupaten Tegal di sebelah timur, Kabupaten Banyumas dan Cilacap di sebelahselatan. Kabupaten Brebes memiliki luas wilayah sebesar 166.177 Ha yang terbagimenjadi 17 kecamatan dan 297 desa/kelurahan.

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Brebes

Wilayah Kabupaten Brebes memiliki ketinggian antara 0–2.000 m di ataspermukaan laut. Beberapa kecamatan di Kabupaten Brebes memiliki topografi yangsama, yaitu 5 kecamatan berupa daerah pesisir/pantai, 9 kecamatan dataran rendah,dan 3 kecamatan dataran tinggi atau pegunungan. Terdapat beberapa tipe kelerenganlahan di wilayah Kabupaten Brebes, yaitu: wilayah datar (0-2%) seluas 71.512,04 ha,

II - 2

wilayah bergelombang (2-15%) seluas 30.641 ha, wilayah curam (15-40%) seluas38.422 ha, dan wilayah sangat curam (>40%) seluas 25.542 ha. Kondisi wilayah yangberanekaragam menjadikan Kabupaten Brebes memiliki berbagai potensi sumber daya,baik di sektor pertanian, perikanan dan kelautan, maupun kehutanan.

Dengan topografi wilayah yang bervariasi, beberapa wilayah di Kabupaten Brebestermasuk dalam kawasan rawan bencana, yaitu adalah kawasan yang mempunyaipotensi rawan terjadinya bencana, dengan pengelompokan sebagai berikut:1. Kawasan Rawan Bencana Banjir

Kawasan rawan bencana banjir seluas kurang lebih 703 ha (0,42%) dari luas wilayahKabupaten Brebes, yang meliputi wilayah yang sering terkena banjir meliputi kawasanutara (Kecamatan Tanjung, Brebes, Ketanggungan, Bulakamba, Losari, Wanasari).

2. Kawasan Rawan Bencana Tanah LongsorKawasan rawan bencana gerakan tanah seluas kurang lebih 901 Ha (0,54%) dari luaswilayah Kabupaten Brebes. Wilayah yang sering terkena bencana longsor adalahwilayah yang berlereng seperti Salem, Sirampog, Paguyangan, Bumiayu, Tonjong danBantarkawung.

3. Kawasan Rawan Bencana Letusan Gunung BerapiKawasan rawan bencana letusan gunung berapi seluas kurang lebih 1.430 Ha(0,86%) dari luas wilayah Kabupaten Brebes. Wilayah rawan bencana gempa meliputiKecamatan Tonjong, Ketanggungan, dan Bantarkawung.

Kabupaten Brebes merupakan kawasan dengan curah hujan yang tinggi. Jumlahcurah hujan rata-rata di Kabupaten Brebes pada tahun 2011 sebesar 2.075,07 mm,rata-rata jumlah curah hujan per bulan 173 mm Dengan curah hujan tinggi itu,menjadikan Kabupaten Brebes kaya akan sumber daya air yang sekaligus menjadiancaman, berupa banjir longsor dan bencana lainnya apabila Daerah Aliran Sungai (DAShulu) tidak memiliki daya resap/tampung air yang tinggi. DAS pada Kabupaten Brebesdibagi menjadi 3 bagian, yaitu: (1) DAS Kabuyan dengan 3 Sub DAS, yaitu Sub DASKabuyatan Hulu (Kec. Banjarharjo), Sub DAS Kabuyatan Hilir (Kec. Banjarharjo, Kersana,Tanjung dan Ketanggungan), Sub DAS Babakan (Kec. Kersana, Tanjung danBulakamba), Sub DAS Kluwut (Kec. Ketanggungan, Bulakamba dan Larangan), Sub DASPakijangan (Kec. Larangan dan Bulakamba), dan Sub DAS Tanjung (Kec. Banjarharjo,Kersana dan Tanjung); (2) DAS Pemali dengan 3 Sub DAS, yaitu: Sub DAS Cigunung(Kec. Salem, Bantarkawung), Sub DAS Pemali (Kec. Bantarkawung, dan Bumiayu), SubDAS Keruh (Kec. Paguyangan, Sirampog, dan Bumiayu), Sub DAS Glagah (kec. Tonjongdan Sirampog), dan Sub DAS Kumisik (Kec. Tonjong, Ketanggungan, Larangan, Songom,Jatibarang, Wanasari, Brebes); dan (3) DAS Gangsa, dengan 1 sub DAS, yaitu Sub DASGangsa (Kec. Brebes dan Jatibarang).

Ditinjau dari susunan batuan pembentuk, bentuk alam dan morfologinya, wilayahKabupaten Brebes termasuk bagian pegunungan Pulau Jawa. Morfologi daerahpegunungan pada Kabupaten Brebes dibedakan menjadi:1. Daerah bukit berlereng sedang dengan batuan gamping;2. Daerah pegunungan berlereng curam dengan batuan lava; dan3. Dataran alluvial sebagai dataran rendah berlereng datar terletak pada daerah

endapan.Jenis tanah di wilayah Kabupaten Brebes sebagian besar adalah jenis Alluvial

Kelabu. Berikut luasan dan penyebaran jenis tanah di Kabupaten Brebes:1. Alluvial kelabu bercampur dengan alluvial coklat tua tersebar di dua kecamatan,

yaitu Kecamatan Salem 1.488 ha dan Kecamatan Bantarkawung 1.792 ha.

II - 3

2. Latosol tua kecoklatan dan kemerahan tersebar di Kecamatan Salem (6.090 ha),Bantarkawung 9.332 ha, dan Bumiayu 1.352 ha.

3. Assosiasi alluvial kelabu dan coklat kelabu terdapat di Kecamatan Salem 1.488 hadan Kecamatan Bantarkawung 1.792 ha.

4. Assosiasi gromosol kelabu kekuningan dan regosol kelabu di Kecamatan Salemseluas 5.828 ha.

5. Assosiasi latosol coklat kemerahan dan latosol coklat tersebar di KecamatanBantarkawung 3.488 ha, Kecamatan Larangan 6.832 ha, Kecamatan Ketanggungan4.740 dan Kecamatan Banjarharjo 5.536 ha.

6. Komplek latosol coklat merak kekuningan dan litosol tersebar di KecamatanBantarkawung 5.824 ha, Bumiayu 1.552 ha, Paguyangan 5.419ha, Sirampog 380 hadan Tonjong 2.714 ha.

7. Assosiasi latosol coklat dan pegosol kelabu tersebar di Kecamatan Bumiayu 3.457ha, Paguyangan 4.023 ha dan Tonjong 3.540 ha.

8. Latosol tersebar di Kecamatan Bumiayu 1.008 ha, Paguyangan 208 ha dan Tonjong1.424 ha.

9. Latosol coklat tersebar pada tersebar di Kecamatan Paguyangan 526 ha danKecamatan Sirampog 1.617 ha.

10. Assoiasi andosol coklat dan regosol coklat tersebar di Kecamatan Paguyangan 321ha dan Kecamatan Sirampog 1.577 ha.

11. Latosol coklat tua kemerahan tersebar pada Kecamatan Sirampog seluas 1.670 ha.12. Alluvial kelabu tersebar di Kecamatan Larangan 8.776 ha, Kecamatan Ketanggungan

5.524 ha, Kecamatan Banjarharjo 5.977 ha, Kecamatan Losari 4.427 ha, KecamatanTanjung 1136, Kecamatan Kersana 1307 ha, Kecamatan Bulakamba 5.360 ha,Kecamatan Wanasari 1552 ha, Kecamatan Jatibarang 2585 ha, Kecamatan Songgom3.105 ha, dan Kecamatan Brebes 2.667 ha.

13. Alluvial kelabu dan alluvial coklat kelabu tersebar di Kecamatan Tonjong 448 ha,Kecamatan Larangan (408 ha), Kecamatan Ketanggungan (994 ha) dan KecamatanBanjarharjo (896), Kecamatan Wanasari 3.029 ha, Kecamatan Jatibarang 932 ha,Kecamatan Songgom 1.056 ha, dan Kecamatan Brebes 1.708 ha.

14. Gromosol kelabu tua tersebar pada Kecamatan Larangan 452 ha dan KecamatanKetanggungan 2.550 ha.

15. Assosiasi gley humus dan alluvial kelabu tersebar pada Kecamatan Ketanggungan1.099 ha, Losari 832 ha, Tanjung 3.428 ha, Kersana 1.216 ha, Bulakamba 903 ha,dan Wanasari 1.688 ha.

16. Andosol coklat dan andosol coklat kemerahan tersebar di Kecamatan Banjarharjo1.616 ha dan Kecamatan Losari 3.674 ha.

17. Alluvial hidromorf tersebar di Kecamatan Tanjung 2.255 ha, Bulakamba 3.892 ha,dan Wanasari 957 ha

18. Regosol kelabu terdapat di Kecamatan Songgom seluas 4.069 ha.19. Komplek Latosol merah kekuningan dan litosol tersebar di Kecamatan Sirampog

1.459 ha dan Kecamatan Brebes 528 ha.Sumberdaya mineral yang terdapat di Kabupaten Brebes adalah sumber daya

mineral yang tergolong bahan galian golongan C. Inventarisasi sumberdaya mineralbahab galian golongan C dibedakan menurut cadangan tereka, eksploitasi dan cadanganterindikasi. Berdasarkan cadangan tereka, sumber daya mineral bahan galian golongan Cdi Kabupaten Brebes di bedakan menjadi 8 jenis, yaitu pasir sungai, trass, batu pasir,andesit, lempung gerabah, bentonit, gipsum dan batu gamping. Berdasarkan cadangan

II - 4

eksploitasi, sumber daya mineral bahan galian golongan C di Kabupaten Brebesdibedakan menjadi 3 jenis, yaitu pasir sungai, andesit dan lempung grabah. c.Berdasarkan cadangan terindikasi, sumber daya mineral bahan galian golongan C diKabupaten Brebes yaitu batu gamping (batu kapur), terdapat di Desa SonggomKecamatan Songgom.

Potensi pengembangan wilayah untuk kepentingan budidaya di Kabupaten Brebessesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Brebes tahun 2010-2030 adalahsebagai berikut:

1. Kawasan peruntukan hutan produksiKawasan pengembangan kawasan hutan produksi tetap di Kabupaten Brebes kuranglebih seluas 23.651 Ha dengan sebaran meliputi Kecamatan Larangan, KecamatanSonggom, Kecamatan Tonjong, Kecamatan Ketanggungan, Kecamatan Banjarharjo,Kecamatan Losari, Kecamatan Bumiayu, Kecamatan Paguyangan, KecamatanBantarkawung, dan Kecamatan Salem. Sementara itu pengembangan kawasan hutanproduksi terbatas kurang lebih seluas 20.210 Ha dengan sebaran meliputi KecamatanBanjarharjo, Kecamatan Ketanggungan, Kecamatan Paguyangan, Kecamatan Salem,Kecamatan Bantarkawung, Kecamatan Tonjong, Kecamatan Bumiayu, dan KecamatanSirampog.

2. Kawasan peruntukan pertanianKawasan pengembangan pertanian lahan basah (sawah) di Kabupaten Brebes kuranglebih seluas 60.634 Ha meliputi Kecamatan Losari, Kecamatan Tanjung, KecamatanBulakamba, Kecamatan Wanasari, Kecamatan Brebes, Kecamatan Banjarharjo,Kecamatan Kersana, Kecamatan Ketanggungan, Kecamatan Larangan, KecamatanSonggom, Kecamatan Jatibarang, Kecamatan Salem, Kecamatan Bantarkawung,Kecamatan Bumiayu, Kecamatan Tonjong, Kecamatan Sirampog, dan KecamatanPaguyangan.Pengembangan pertanian lahan kering kurang lebih seluas 23.561 Ha meliputiKecamatan Paguyangan, Kecamatan Sirampog, Kecamatan Ketanggungan,Kecamatan Bantarkawung, Kecamatan Salem, dan Kecamatan Banjarharjo.Pengembangan pertanian hortikultura kurang lebih seluas 17.632 Ha meliputiKecamatan Ketanggungan, Kecamatan Larangan, Kecamatan Banjarharjo, KecamatanSonggom, Kecamatan Salem, Kecamatan Tonjong, Kecamatan Losari, KecamatanWanasari, Kecamatan Bulakamba, Kecamatan Brebes, Kecamatan Paguyangan,Kecamatan Sirampog, Kecamatan Tanjung, Kecamatan Bumiayau, dan KecamatanKetanggungan.Kawasan pengembangan pertanian yang ada di wilayah Kabupaten Brebes akandiarahkan menjadi lahan pertanian berkelanjutan.

3. Kawasan peruntukan perkebunanKawasan pengembangan perkebunan di Kabupaten Brebes kurang lebih seluas14.593 Ha meliputi:a. pengembangan sentra tanaman Kelapa berada di Kecamatan Tonjong, Kecamatan

Bumiayu, dan Kecamatan Bantarkawung;b. pengembangan sentra tanaman Kopi berada di Kecamatan Sirampog, Kecamatan

Paguyangan, dan Kecamatan Salem;c. pengembangan sentra tanaman Kakao berada di Kecamatan Salem;d. pengembangan sentra tanaman Aren berada di Kecamatan Bantarkawung dan

Kecamatan Salem;

II - 5

e. pengembangan sentra tanaman Teh berada di Kecamatan Paguyangan danKecamatan Sirampog;

f. pengembangan sentra tanaman Lada berada di Kecamatan Tonjong danKecamatan Paguyangan;

g. pengembangan sentra tanaman Panili berada di Kecamatan Paguyangan danKecamatan Tonjong;

h. pengembangan sentra tanaman Jambu mete berada di Kecamatan Tonjong danKecamatan Banjarharjo;

i. pengembangan sentra tanaman Kapas berada di Kecamatan Ketanggungan,Kecamatan Losari dan Kecamatan Bulakamba;

j. pengembangan sentra tanaman Nilam berada di Kecamatan Salem, KecamatanBantarkawung, dan Kecamatan Paguyangan;

k. pengembangan sentra tanaman Kapulaga berada di Kecamatan Paguyangan danKecamatan Bantarkawung;

l. pengembangan sentra tanaman Kapuk berada di Kecamatan Bantarkawung danKecamatan Ketanggungan;

m. pengembangan sentra tanaman Cengkeh berada di Kecamatan Bantarkawung,Kecamatan Sirampog, dan Kecamatan Paguyangan; dan

n. pengembangan sentra tanaman Tebu berada di Kecamatan Jatibarang,Kecamatan Songgom, Kecamatan Larangan, dan Kecamatan Kersana.

4. Kawasan peruntukan perikananKawasan pengembangan budidaya perikanan tambak di Kabupaten Brebes kuranglebih seluas 12.748 Ha dengan persebaran meliputi Kecamatan Losari, KecamatanTanjung, Kecamatan Bulakamba, Kecamatan Wanasari, dan Kecamatan Brebes.Pengembangan budidaya perikanan air tawar kurang lebih 114 Ha denganpersebaran meliputi Kecamatan Salem, Kecamatan Bantarkawung, KecamatanBanjarharjo, Kecamatan Bumiayu, Kecamatan Ketanggungan, KecamatanPaguyangan, Kecamatan Sirampog, dan Kecamatan Tonjong. Sementara itu kawasanpengembangan pengolahan ikan meliputi Kecamatan Losari, Kecamatan Tanjung,Kecamatan Bulakamba, Kecamatan Wanasari, dan Kecamatan Brebes.

5. Kawasan peruntukan peternakanKawasan pengembangan Kawasan Peternakan di Kabupaten Brebes menyebar dihampir semua kecamatan yang ada di Kabupaten Brebes, diklasifikasikan menjadidua, yaitu ternak besar dan ternak kecil melalui pengembangan sentra ternak.

6. Kawasan peruntukan pertambanganKawasan peruntukan pertambangan di Kabupaten Brebes meliputi :a. pertambangan bahan galian mineral, batubara dan non logam terdiri atas pasir

sungai, trass, batu pasir, andesit, lempung grabah, bentonit, gipsum dan batugamping di Kecamatan Brebes, Kecamatan Jatibarang, Kecamatan Wanasari,Kecamatan Songgom, Kecamatan Losari, Kecamatan Banjarharjo, KecamatanKetanggungan, Kecamatan Larangan, Kecamatan Tonjong, Kecamatan Sirampog,Kecamatan Bumiayu, Kecamatan Paguyangan, Kecamatan Bantarkawung danKecamatan Salem;

b. batu gamping di Kecamatan Songgom dan Kecamatan Larangan;c. emas, perak dan platina di Kecamatan Salem;d. minyak bumi dan pirit (fes) di Kecamatan Bantarkawung,e. batubara di Kecamatan Salem dan Kecamatan Bantarkawung;

II - 6

f. pasir besi di Kecamatan Brebes; dang. panas bumi di Kecamatan Sirampog, Kecamatan Paguyangan, Kecamatan Tonjong,

Bumiayu dan Kecamatan Bantarkawung.

7. Kawasan peruntukan industriKawasan peruntukan industri menengah dan besar di Kabupaten Brebesdikembangkan di sepanjang jalan Arteri Primer Pantura yang meliputi wilayahKecamatan Losari, Kecamatan Tanjung, Kecamatan Bulakamba dan KecamatanWanasari dengan sifat kegiatan industri sejauh mungkin menggunakan metoda atauteknologi ramah lingkungan dan harus dilengkapi dengan upaya pengelolaanterhadap kemungkinan adanya bencana industri. Adapun daerah industri menengahdengan sifat kegiatan agro industri di sekitar jalan arteri di Kecamatan Paguyangandan Kecamatan Bumiayu.

8. Kawasan peruntukan pariwisataKawasan untuk pengembangan pariwisata alam di Kabupaten Brebes meliputi:a. Telaga Renjeng, di Kecamatan Paguyangan;b. Waduk Penjalin, di Kecamatan Paguyangan;c. Waduk Malahayu, di Kecamatan Banjarharjo;d. Air Terjun Curug Puteri dan Sumur Penganten, di Kecamatan Sirampog;e. Pantai Randusanga Indah, di Kecamatan Brebes; danf. kawasan perkebunan teh Kaligua di Kecamatan Paguyangan.

Kawasan untuk pengembangan pariwisata buatan di Kabupaten Brebes meliputi:a. pemandian air panas Cipanas Buaran, di Kecamatan Bantarkawung; danb. pemandian air panas Tirta Husada Kedungoleng, di Kecamatan Paguyangan.

Kawasan untuk pengembangan wisata di Kabupaten Brebes meliputi:a. wisata budaya Masjid Agung Brebes di Kecamatan Brebes;b. wisata budaya Makam Bupati Brebes dan Makam Mbah Rubi di Kecamatan

Wanasari;c. wisata budaya Makam Mbah Junet di Randusanga Kecamatan Brebes;d. wisata budaya Makam Pangeran Angka Wijaya di Kecamatan Losari;e. wisata budaya Makam Dawa, Makam Panembahan Syeh Padalangu, dan Makam

Keluarga Bupati Raja Urip di Kecamatan Tonjong;f. wisata budaya Gedong Jimat di Kecamatan Ketanggungan; dang. wisata budaya Candi Jimat dan Candi Kyai di Kecamatan Tonjong.

9. Kawasan peruntukan permukiman.Kawasan peruntukan permukiman direncanakan tersebar di seluruh wilayahKabupaten Brebes, dengan penyebaran mengikuti pola perkampungan di masing-masing kecamatan di Kabupaten Brebes dan pada lahan-lahan yang berpotensi untukdikembangkan sebagai kawasan permukiman. Kawasan peruntukan permukiman diKabupaten Brebes meliputi:a. permukiman perkotaan yang tersebar pada kawasan perkotaan yaitu: Kecamatan

Losari, Kecamatan Tanjung, Kecamatan Bulakamba, Kecamatan Brebes,Kecamatan Jatibarang, Kecamatan Kersana, Kecamatan Ketanggungan,Kecamatan Wanasari, dan Kecamatan Bumiayu; serta

b. permukiman perdesaan yang tersebar pada kawasan perdesaan yaitu: KecamatanBanjarharjo, Kecamatan Songgom, Kecamatan Larangan, Kecamatan Salem,

II - 7

Kecamatan Bantarkawung, Kecamatan Sirampog, Kecamatan Paguyangan, danKecamatan Tonjong.

2.1.2 Kondisi DemografisJumlah penduduk Kabupaten Brebes pada tahun 2011 sebanyak 1.742.511 jiwa,

terdiri dari 876.658 jiwa laki-laki dan 865.853 jiwa perempuan. Terlihat bahwa penduduklebih banyak laki-laki, dengan angka sex rasio sebesar 101 yang berarti bahwa setiap100 penduduk perempuan terdapat 101 penduduk laki-laki. Rata-rata pertumbuhanpenduduk Kabupaten Brebes cukup rendah, yaitu hanya sebesar 0,22% per tahun.

Distribusi penduduk Kabupaten Brebes antar kecamatan belum merata. Tigakecamatan dengan penduduk terbanyak adalah Kecamatan Bulakamba (162.149 jiwa),Kecamatan Brebes 157.754 jiwa (9,05%), dan Kecamatan Wanasari 140.902 jiwa(8,09%). Sementara itu kecamatan dengan jumlah penduduk terendah adalahKecamatan Salem sejumlah 54.407 jiwa (3,29%). Diperhitungkan dengan luaswilayahnya, Kecamatan Jatibarang menempati urutan pertama sebagai kecamatan yangpaling padat penduduknya di Kabupaten Brebes, yaitu sebesar 2.396 jiwa/km2.Sementara itu kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk paling rendah adalahKecamatan Salem, yaitu sebanyak 377 jiwa/km2.

Jumlah penduduk per kecamatan dan tingkat kepadatan penduduk KabupatenBrebes dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Brebes

Tahun 2007-2011

No KecamatanJumlah Penduduk Luas

Wilayah(km2)

KepadatanPenduduk

(jiwa/km2)Laki-laki Perempuan L+P

1. Salem 28.538 28.869 57.407 152,09 3772. Bantarkawung 42.931 44.934 87.865 205,00 4293. Bumiayu 47.817 48.614 96.431 73,69 1.3094. Paguyangan 48.934 48.015 96.949 104,94 9245. Sirampog 30.695 30.940 61.635 67,03 9206. Tonjong 32.787 33.018 65.805 81,26 8107. Larangan 70.191 67.980 138.171 164,68 8398. Ketanggungan 66.784 67.055 133.839 149,07 8989. Banjarhardjo 59.911 59.615 119.526 140,26 85210. Losari 61.626 59.459 121.085 89,43 1.35411. Tanjung 47.093 45.347 92.440 67,74 1.36512. Kersana 28.893 29.302 58.195 25,23 2.30713. Bulakamba 82.171 79.978 162.149 102,93 1.57514. Wanasari 71.965 68.937 140.902 74,44 1.89315. Songgom 34.720 33.343 68.063 49,03 1.38816. Jatibarang 42.425 41.869 84.294 35,18 2.39617. Brebes 79.177 78.577 157.754 80,96 1.949

Jumlah 2011 876.658 865.853 1.742.511 1.661,17 1.048Jumlah 2010 873.794 862.537 1.736.331 1.661,17 1.044Jumlah 2009 873.062 879.066 1.752.128 1.661,17 1.076Jumlah 2008 871.067 876.363 1.747.430 1.661,17 1.051Jumlah 2007 869.109 874.086 1.743.195 1.661,17 1.049

Sumber: BPS Kabupaten Brebes, 2007-2011

II - 8

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

A. PDRB dan Pertumbuhan EkonomiPDRB menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu

daerah. Produk domestik regional Bruto Kabupaten Brebes baik Atas Dasar Harga Berlaku(ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan tahun 2000 (ADHK) menunjukkanpeningkatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Brebes terjadi pertumbuhanproduksi barang dan jasa secara riil dari tahun ke tahun, seperti ditunjukkan olehpeningkatan PDRB ADHK dari tahun ke tahun selama kurun waktu 2008-2011. StrukturPDRB Kabupaten Brebes masih didominasi oleh sektor pertanian, selanjutnya sektorPerdagangan, Hotel, dan Restoran; dan sektor Industri Pengolahan. Perkembangan PDRBKabupaten Brebes dari tahun 2008-2011 dapat dilihat pada Grafik 2.1

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2008-2011

Grafik 2.1 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Brebes Tahun 2008-2011

Pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran mengenai dampak darikebijaksanaan pembangunan yang telah diambil oleh pemerintah, khususnya dalambidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan tingkat perubahan ekonomiyang terjadi. Pertumbuhan yang tinggi menjadi salah satu tolok ukur keberhasilanpembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun tergambardari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi KabupatenBrebes selama kurun waktu 2008-2011 menunjukkan kecenderungan meningkat, namunpeningkatannya relatif kecil. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Brebes tergolong padakategori rendah, berada pada kisaran antara 4,81% hingga 4,99%.

Persentase pertumbuhan ekonomi Kabupaten Brebes masih jauh dibawahpersentase pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dan persentase pertumbuhan ekonominasional, dan target RPJMD Kabupaten Brebes. Pada tahun 2011, pertumbuhan ekonomiKabupaten Brebes hanya 4,97%, sementara pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebesar6%, dan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 6,5%. Dalam RPJMD KabupatenBrebes tahun 2008-2012, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Brebes ditargetkan sebesar5-5,5% per tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Brebes mengalami banyak

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

PDRB ADHB (ribu rupiah) 11.134.037,67 12.532.516,70 14.629.929,68 16.426.881,40

PDRB ADHK (ribu rupiah) 4.998.528,18 5.247.897,41 5.507.402,71 5.780.877,86

2008 2009 2010 2011

II - 9

ketertinggalan dalam bidang ekonomi dari kabupaten dan kota lainnya di Jawa Tengah,sehingga memerlukan berbagai terobosan dalam upaya peningkatan pertumbuhanekonomi. Perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Brebes dengan capaianpertumbuhan ekonomi provinsi dan nasional dapat dilihat pada Grafik 2.2


Grafik 2.2 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Brebes denganProvinsi dan Nasional Tahun 2008-2011

B. InflasiLaju inflasi menunjukkan tingkat perubahan harga-harga yang terjadi di suatu

daerah. Laju inflasi di Kabupaten Brebes dalam kurun waktu 2008-2011 menunjukkankecenderungan menurun, dan searah dengan perkembangan laju inflasi di Jawa Tengahdan Nasional. Laju inflasi mencapai angka tertinggi pada tahun 2008. Tingginya angkainflasi pada tahun tersebut dipengaruhi kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBMbersubsidi, yaitu premium dari sebesar 4.500 rupiah menjadi 6.000 rupiah, solar darisebesar 4.300 rupiah menjadi 5.500 rupiah, dan minyak tanah dari 2.000 rupiah menjadi2.500 rupiah. Kenaikan harga BBM tersebut tentu saja memberikan pengaruh yang besarterhadap perubahan harga-harga berbagai barang dan jasa. Setelah tahun 2008perubahan harga barang dan jasa di Kabupaten Brebes relatif stabil, ditunjukkan tingkatlaju inflasi dibawah 7%. Capaian inflasi tersebut sesuai dengan target RPJMD KabupatenBrebes, yaitu tingkat inflasi selama 5 tahun berada dibawah 10%. Beberapa hal yangmempengaruhi penurunan laju inflasi adalah relatif terjaganya pasokan komoditas bahanpangan, dan relatif stabilnya perubahan harga barang-barang yang diatur olehpemerintah, terutama bahan bakar minyak.

Dibandingkan dengan laju inflasi di Jawa Tengah dan inflasi nasional, inflasi diKabupaten Brebes pada tahun 2008 dan 2009 ternyata lebih tinggi. Pada tahun 2010 lajuinflasi Kabupaten Brebes lebih rendah dibandingkan laju inflasi di Jawa Tengah dannasional. Sementara itu pada tahun 2011 laju inflasi Kabupaten Brebes berada dibawahinflasi nasional, dan sedikit di atas inflasi di Jawa Tengah. Perbandingan laju inflasi diKabupaten Brebes, Jawa Tengah dan nasional dapat dilihat pada Grafik 2.3

6,5

4,81 4,97

4,99

4,94

5,5

4,7

65,8

6,1

4,5

6,1

3

4

5

6

7

2008 2009 2010 2011

PE Brebes (%)PE Jawa Tengah (%)PE Nasional (%)

II - 10


Grafik 2.3 Perbandingan Laju Inflasi Kabupaten Brebes dengan Provinsidan Nasional Tahun 2008-2011

C. PDRB per KapitaPDRB per kapita atas dasar harga berlaku menjadi salah satu indikator yang

menunjukkan tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk suatu daerah. Semakin tinggi nilaiPDRB per kapita maka dapat dikatakan tingkat kesejahteraan penduduk mengalamipeningkatan. Nilai PDRB per kapita di Kabupaten Brebes dalam kurun waktu 2008-2011menunjukan peningkatan dari sebesar Rp 6.379.722,06 pada tahun 2008 menjadi Rp7.162.981,23 pada tahun 2009, sebesar Rp 8.387.614,98 pada tahun 2010, dan Rp9.443.878,97 pada tahun 2011. Perkembangan sektor-sektor ekonomi produktif baikdalam skala besar maupun skala rumah tangga menjadi salah satu faktor pendorongmeningkatnya nilai Perkapita di Kabupaten Brebes. Walaupun demikian capaian PDRBKabupaten Brebes masih jauh lebih rendah dibandingkan capaian daerah-daerah lain diJawa Tengah. Berdasarkan berita resmi BPS Jawa Tengah bulan Februari 2012, PDRBperkapita penduduk Jawa Tengah pada tahun 2011 telah mencapai 15,4 juta rupiah,meningkat dari tahun 2010 sebesar 13,7 juta rupiah. Kondisi ini menunjukkan bahwapendapatan penduduk Kabupaten Brebes secara umum lebih rendah dibandingkankabupaten/kota lain di Jawa Tengah. Perbandingan PDRB Perkapita Kabupaten Brebesdengan Provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2011 dapat dilihat pada Grafik 2.4

6,04

3,09

4,25

11,81

2,68

6,88

3,32

9,55

4,42

6,96

11,06

2,78

0

2

4

6

8

10

12

14

2008 2009 2010 2011

Inf las iB rebes (% )

Inf las i JawaTengah (% )

Inf las iNas ional (% )

II - 11


Grafik 2.4 Perbandingan PDRB Perkapita Kabupaten Brebes denganProvinsi Jawa Tengah tahun 2008-2011 (Rp)

D. Persentase Penduduk MiskinKabupaten Brebes masih menjadi Kabupaten dengan persentase penduduk miskin

terbesar, walaupun persentase penduduk miskin di Kabupaten Brebes dalam kurun waktuempat tahun (2008-2011) menunjukkan penurunan dari sebesar 25,98% pada tahun 2008menjadi sebesar 24,39% pada tahun 2009, sebesar 23,01% pada tahun 2010, dansebesar 22,72% pada tahun 2011. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Brebespada tahun 2011 jauh lebih tinggi dari capaian Jawa Tengah sebesar 16,21% dan capaiannasional sebesar 12,36%. Kabupaten Brebes berada pada kelompok Kabupaten dengantingkat kemiskinan di atas angka provinsi dan nasional. Dibandingkan kabupaten/kota laindi Bakorwil III persentase penduduk miskin di Kabupaten Brebes lebih rendah dariKabupaten Purbalingga namun lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Tegal, Pemalang,Pekalongan, Batang, Cilacap, Banyumas, Banjarnegara, Kota Tegal, dan Kota Pekalongan.

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Brebes yang masih tinggi yaitu sebesar22,72% pada tahun 2011, apabila dibandingkan target MDG’s nasional (tahun 2015)sebesar 7,55% dan target provinsi (tahun 2015) sebesar 10%, maka akan sangat sulitbagi Kabupaten Brebes untuk dapat mencapainya. Dengan mendasarkan pada analisisdiatas, maka permasalahan kemiskinan menjadi permasalahan utama di KabupatenBrebes yang perlu menjadi perhatian serius dalam pelaksanaan pembangunan daerah.Diperlukan langkah-langkah strategis untuk menangani permasalahan kemiskinan diKabupaten Brebes. Perbandingan persentase penduduk miskin Kabupaten Brebes dengan10 kabupaten/kota lain di Bakorwil III, Jawa Tengah dan nasional terlihat pada Grafik 2.5

6.379.722,06

7.162.981,23

8.387.614,989.443.878,97

15.400.000,00

13.723.286,1512.322.889,45

11.406.655,70

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

18.000.000

2008 2009 2010 2011

BrebesJawa Tengah

II - 12


Grafik 2.5 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Brebesdengan Kabupaten/Kota di Bakorwil III dan Jawa Tengah

Berdasarkan Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial (Maret 2012),penduduk miskin di Kabupaten Brebes mencakup 3 kelompok, yaitu: kelompok I RumahTangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 10% terendah diIndonesia; kelompok II Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan antara11% - 20% terendah di Indonesia; dan kelompok III Rumah Tangga/Individu dengankondisi kesejahteraan antara 21% - 30% terendah di Indonesia. Jumlah penduduk miskin(Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 30% terendah diIndonesia) di Kabupaten Brebes mencapai sebanyak 210.261 jiwa, dengan distribusipaling banyak di Kecamatan Bulakamba, selanjutnya Kecamatan Wanasari, danKecamatan Ketanggungan, seperti terlihat pada Grafik 2.6

2008 2009 2010 2011Kabupaten Brebes 25,98 24,39 23,01 22,72Kabupaten Tegal 15,78 13,98 13,11 11,54Kabupaten Pemalang 23,92 22,17 19,96 20,68Kabupaten Pekalongan 19,52 17,93 16,29 15,00Kabupaten Batang 18,08 16,61 14,67 13,47Kabupaten cilacap 21,4 19,88 18,11 17,15Kabupaten Banyumas 22,93 21,52 20,2 21,11Kabupaten Purbalingga 27,12 24,97 24,58 23,06Kabupaten Banjarnegara 23,34 21,36 19,17 20,38Kota Tegal 11,28 9,88 10,62 11,54Kota Pekalongan 10,29 8,56 9,37 10,04Jawa Tengah 18,99 17,48 16,11 16,21Nasional 15,42 14,15 13,33 12,36

0

5

10

15

20

25

30

II - 13

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2012

Grafik 2.6 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Brebes Di Tiap Kecamatan

E. Tingkat Pengangguran TerbukaTingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Brebes dalam kurun waktu

empat tahun (2008-2011) cenderung penurunan dari sebesar 7,92% pada tahun 2008menjadi sebesar 9,42% pada tahun 2009, sebesar 8,21% pada tahun 2010, dan sebesar6,63% pada tahun 2011. TPT di Kabupaten Brebes pada tahun 2011 lebih tinggi daricapaian Jawa Tengah sebesar 5,93% dan capaian nasional sebesar 6,56%. Dibandingkankabupaten/kota lain di Bakorwil III TPT di Kabupaten Brebes lebih rendah dari KabupatenTegal, namun lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Pemalang, Pekalongan, Batang,Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kota Tegal, dan Kota Pekalongan, sepertiterlihat pada Grafik 2.7

29.009

62.215

43.711

60.901

30.96436.988

72.30081.847

58.819

70.891

59.180

26.092

98.662

85.015

41.19932.726

76.500

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

II - 14


Grafik 2.7 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Brebesdengan Kabupaten/Kota di Bakorwil III dan Jawa Tengah

2.2.2 Fokus Kesejahteraan SosialA. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengetahui tigadimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasarpenduduk, meliputi: Angka Usia Harapan Hidup (AHH) untuk mengukur peluang hidup;rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf untuk mengukur status tingkat pendidikan;serta pengeluaran rill per kapita untuk mengukur akses terhadap sumberdaya untukmencapai standar hidup layak.

Perkembangan IPM Kabupaten Brebes dalam kurun waktu tahun 2008-2011menunjukkan peningkatan dari sebesar 67,08 pada tahun 2008 menjadi 67,69 pada tahun2009, dan sebesar 68,2 pada tahun 2010, dan 68,61 pada tahun 2011. Kondisi inimenunjukkan bahwa terjadi peningkatan kualitas hidup penduduk Kabupaten Brebesdalam hal pendidikan, kesehatan dan pengeluaran belanja untuk memenuhi kebutuhanhidup layak. IPM Kabupaten Brebes merupakan peringkat terakhir (ranking ke-35 dari 35kabupaten/kota di Jawa Tengah). Dengan demikian dibandingkan dengan kabupaten lain

2008 2009 2010 2011Kabupaten Brebes 7,92 9,42 8,21 6,63Kabupaten Tegal 9,56 9,24 7,48 6,89Kabupaten Pemalang 9,97 12,26 11,45 6,33Kabupaten Pekalongan 7,38 4,18 4,04 6,12Kabupaten Batang 8,77 7,11 6,48 5,91Kabupaten cilacap 10,16 11,45 9,75 6,52Kabupaten Banyumas 8,05 11,45 7,37 4,95Kabupaten Purbalingga 7,08 8,05 3,82 5,54Kabupaten Banjarnegara 4,91 5,07 3,10 5,57Kota Tegal 13,32 15,74 14,22 6,33Kota Pekalongan 9,75 8,61 7,00 6,12Jawa Tengah 7,35 7,33 6,21 5,93Nasional 8,46 8,14 7,14 6,56

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

II - 15

di Bakorwil III, IPM Kabupaten Brebes merupakan yang paling rendah, seperti terlihatpada Grafik 2.8

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2008-2011

Grafik 2.8 Perbandingan IPM Kabupaten Brebes dengan Kabupaten/kota diBakorwil III dan Jawa Tengah Tahun 2008-2011

B. Angka Usia Harapan HidupAngka usia harapan hidup penduduk Kabupaten Brebes mengalami peningkatan

dari sebesar 67,1 tahun pada tahun 2008 menjadi 67,4 tahun pada tahun 2009, sebesar67,7 tahun pada tahun 2010, dan sebesar 67,96 tahun pada tahun 2011. Peningkatanangka usia harapan hidup ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kualitas pelayanankesehatan masyarakat Kabupaten Brebes, sehingga menambah harapan bagi pendudukuntuk memiliki usia yang panjang. Usia harapan hidup Kabupaten Brebes masihmenempati posisi ke-34 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Perbandingan UHHKabupaten Brebes dengan capaian 11 kabupaten/kota lain di Bakorwil III, dandibandingkan dengan rata-rata Jawa Tengah dapat dilihat pada Grafik 2.9

2008 2009 2010 2011Kabupaten Brebes 67,08 67,69 68,2 68,61Kabupaten Tegal 69,54 70,08 70,59 71,09Kabupaten Pemalang 68,38 69,02 69,89 70,22Kabupaten Pekalongan 70,31 70,83 71,40 71,86Kabupaten Batang 69,23 69,84 70,41 71,06Kabupaten cilacap 70,91 71,39 71,73 72,34Kabupaten Banyumas 71,80 72,27 72,60 72,96Kabupaten Purbalingga 70,90 71,51 72,07 72,5Kabupaten Banjarnegara 68,99 69,63 69,91 70,39Kota Tegal 73,20 73,63 73,89 74,2Kota Pekalongan 73,49 74,01 74,47 74,9Jawa Tengah 71,60 72,10 72,49 72,94

62

64

66

68

70

72

74

76

II - 16


Grafik 2.9 Perbandingan Angka Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Brebesdengan Kabupaten/kota di Bakorwil III dan Jawa Tengah

C. Rata-rata Lama SekolahRata-rata lama sekolah di Kabupaten Brebes pada tahun 2011 baru mencapai 5,72

tahun atau setara dengan kelas 6 SD. Capaian ini jauh tertinggal dibandingkan capaianJawa Tengah yang telah mencapai 7,29 tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkatpendidikan penduduk di Kabupaten Brebes lebih rendah dari tingkat pendidikan pendudukkabupaten/kota lain di Jawa Tengah. Capaian rata-rata lama sekolah Kabupaten Brebesmenempati ranking ke-35 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Capaian rata-rata lama sekolah yang rendah di Kabupaten Brebes terutamadisebabkan tingkat kesadaran penduduk untuk menyekolahkan anak pada jaman dahulumasih rendah, sehingga banyak penduduk usia diatas 15 tahun keatas yang hanyasekolah sampai tamat SD, bahkan untuk penduduk usia lanjut banyak yang tidak tamatSD dan tidak sekolah. Perkembangan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Brebesdibandingkan dengan 10 kabupaten/kota lain di Bakorwil III dan Jawa Tengah dapatdilihat pada Grafik 2.10


64

65

66

67

68

69

70

71

72

II - 17


Grafik 2.10 Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Brebesdengan Kabupaten/kota di Bakorwil III dan Jawa Tengah

D. Angka Melek HurufAngka melek huruf memberikan gambaran mengenai seberapa banyak penduduk

berusia 15 tahun keatas pada suatu daerah dapat membaca dan menulis huruf latin danatau huruf lainnya. Angka melek huruf di Kabupaten Brebes dalam kurun waktu tahun2008-2010 menunjukkan peningkatan dari 84,85% pada tahun 2008 menjadi 85,21%pada tahun 2009, sebesar 86,14% pada tahun 2010, dan 86,15% pada tahun 2011.Angka melek huruf Kabupaten Brebes merupakan yang terendah dibandingkan 11kabupaten/kota lain di Bakorwil III, dan menempati ranking ke-32 dari 35 kabupaten/kotadi Jawa Tengah.

Masih banyaknya penduduk yang buta huruf di Kabupaten Brebes disebabkanmasih banyak penduduk usia lanjut yang tidak mengenyam pendidikan sama sekali.Kemauan dan kemampuan belajar mereka untuk mengikuti pendidikan keaksaraan jugatidak ada, sehingga tidak dapat berpengaruh terhadap penurunan angka buta aksara.Perkembangan angka melek huruf di Kabupaten Brebes dibandingkan dengan 10kabupaten/kota lain di Bakorwil III dan Jawa Tengah dapat dilihat pada Grafik 2.11


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

II - 18


Grafik 2.11 Perbandingan Angka Melek Huruf Kabupaten Brebes denganKabupaten/kota di Bakorwil III dan Jawa Tengah

E. Pengeluaran Perkapita yang Disesuaikan (Daya Beli)Indikator ini menunjukkan derajat daya beli masyarakat terhadap barang atau

jasa. Rata-rata pengeluaran perkapita penduduk Kabupaten Brebes pada tahun 2011sebesar Rp 637,29,00. Capaian tersebut masih lebih rendah dari standar yang ditetapkanUNDP. Seperti diketahui, bahwa batas teratas dalam perhitungan indeks daya beli sebesarRp 732.720,00, sedangkan batas terbawah sebesar Rp 360,000,00. Rata-rata pengeluaranperkapita penduduk Kabupaten Brebes menempati peringkat ke-35 dari 35kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Dibandingkan kabupaten/kota lain di Bakorwil III, pengeluaran perkapita diKabupaten Brebes lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Batang, Purbalingga, danBanjarnegara namun lebih rendah dibandingkan Kabupaten Tegal, Pemalang, Pekalongan,Cilacap, Banyumas, Kota Tegal, Kota Pekalongan. Dibandingkan rata-rata pengeluaranperkapita penduduk Jawa Tengah, capaian Kabupaten Brebes juga lebih rendah. Secararinci perbandingan rata-rata pengeluaran perkapita Kabupaten Brebes dengankabupaten/kota lain di Bakorwil III dan Jawa Tengah dapat dilihat pada Grafik 2.12.


78

80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

II - 19


Grafik 2.12 Perbandingan Pengeluaran per Kapita Kabupaten Brebes denganKabupaten/kota di Bakorwil III dan Jawa Tengah.

F. Indeks Pembangunan Gender (IPG)Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan

dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhitungkanketimpangan gender. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunanmanusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM samadengan nilai IPG.

Perkembangan IPG Kabupaten Brebes dalam kurun waktu tahun tiga tahunmenunjukkan peningkatan dari sebesar 53,64 pada tahun 2008 menjadi sebesar 54,08pada tahun 2009, sebesar 54,29 pada tahun 2010, dan 54,81 pada tahun 2011.Peningkatan IPG ini menunjukkan bahwa kualitas sumberdaya manusia perempuan diKabupaten Brebes semakin membaik, khususnya pada bidang pendidikan, kesehatan, danpendapatan. IPG Kabupaten Brebes menempati peringkat ke-35 dari 35 kabupaten/kota diJawa Tengah. Dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Bakorwil III Jawa Tengah,capaian IPG Kabupaten Brebes tentu lebih rendah. Begitu pula apabila dibandingkandengan capaian IPG Provinsi Jawa Tengah yang mencapai sebesar 66,45 pada tahun2011, seperti terlihat pada Grafik 2.13


610

615

620

625

630

635

640

645

650

655

660

II - 20

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan, 2008-2011

Grafik 2.13 Perbandingan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Brebesdengan kabupaten/kota di Bakorwil III dan Jawa Tengah

Indikator komposit IPG meliputi angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan sumbangan pendapatan. Sampai dengan tahun 2011, AngkaHarapan Hidup perempuan sebesar 69,71 tahun, lebih tinggi dibandingkan laki-laki 65,74tahun. Sementara itu Angka Melek Huruf perempuan sebesar 84,06%, lebih rendahdibandingkan laki-laki 91,63%. Rata-rata lama sekolah perempuan sebesar 5,39 tahun,juga lebih rendah dibandingkan laki-laki 6,75 tahun. Begitu pula sumbangan pendapatanperempuan sebesar 23,14% juga lebih rendah dibandingkan laki-laki 76,86%.Perkembangan capaian indikator IPG dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2Perkembangan Capaian Indikator IPG Kabupaten Brebes

Tahun 2008-2011

No Indikator2008 2009 2010 2011

L P L P L P L P1 Angka Harapan Hidup 65,17 69,11 65,46 69,41 65,74 69,71 65,74 69,71

2 Angka Melek Huruf 91,26 81,55 91,44 81,76 91,62 84,05 91,63 84,063 Rata-rata Lama Sekolah 6,69 5,28 6,71 5,29 6,74 5,31 6,75 5,39

4 Sumbangan terhadapPendapatan Kerja (%)

63,02 36,98 74,56 25,44 77,83 22,17 76,86 23,14


2008 2009 2010 2011Kabupaten Brebes 53,6 54,08 54,29 54,81Kabupaten Tegal 58,50 59,05 59,32 60,18Kabupaten Pemalang 61,80 62,20 63,28 63,84Kabupaten Pekalongan 55,80 56,49 57,60 58,20Kabupaten Batang 58,83 59,14 59,17 60,02Kabupaten cilacap 57,55 57,97 58,41 59,37Kabupaten Banyumas 63,46 63,83 64,01 64,65Kabupaten Purbalingga 61,35 61,64 62,48 62,89Kabupaten Banjarnegara 58,35 58,89 59,76 60,50Ko ta Tegal 61,71 62,29 63,34 63,92Ko ta Pekalongan 62,43 62,49 63,47 64,04Jawa Tengah 64,60 65,03 65,79 66,45

0

10

20

30

40

50

60

70

II - 21

F. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur

peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG Kabupaten Brebesdalam kurun waktu empat tahun menunjukkan perkembangan yang positif, dari sebesar47,44 pada tahun 2008 menjadi sebesar 48,1 pada tahun 2009, sebesar 53,94 pada tahun2010, dan sebesar 53,95 pada tahun 2011. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran aktifpenduduk perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik semakin baik. Namundemikian capaian IDG Kabupaten Brebes menempati ranking ke-32 dari 35kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Dibandingkan kabupaten/kota lain di Bakorwil III, IDG Kabupaten Brebes lebihrendah dibandingkan Kabupaten Pemalang, Pekalongan, Batang, Cilacap, Banyumas,Purbalingga, Banjarnegara, Kota Tegal, dan Kota Pekalongan, serta rata-rata JawaTengah. IDG Kabupaten Brebes hanya lebih baik dibandingkan Kabupaten Tegal.Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Brebes dengan kabupaten/kotalain di Bakorwil III dapat dilihat pada Grafik 2.14.


Grafik 2.14 Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Brebesdengan Kabupaten/kota di Bakorwil III dan Jawa Tengah

Indikator komposit Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) meliputi keterwakilanperempuan di lembaga legislatif; tenaga kerja perempuan yang bekerja sebagai tenagamanager, profesional, administrasi, dan teknisi; dan sumbangan perempuan dalampendapatan kerja. Keterlibatan perempuan di DPRD Kabupaten Brebes sampai dengan


0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

II - 22

tahun 2011 baru mencapai sebesar 12,00%. Sumbangan perempuan dalam pendapatankerja baru mencapai sebesar 23,17%. Sementara itu persentase tenaga kerja perempuanyang bekerja sebagai tenaga manager, profesional, administrasi, teknisi telah mencapaisebesar 44,05%. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam bidangpolitik dan pengambilan keputusan pembangunan masih rendah. Penguasaan perempuanatas sumberdaya ekonomi untuk memperoleh pendapatan juga masih rendah, sehinggasumbangan perempuan dalam pendapatan kerja tergolong kecil. Perkembangan capaianindikator komposit IDG Kabupaten Brebes dapat dilihat pada Tabel 2.3

Tabel 2.3Perkembangan Capaian Indikator IDG Kabupaten Brebes

Tahun 2008-2011

No IndikatorTahun

2008 2009 2010 20111. Keterlibatan perempuan di parlemen (%) 8,89 8,89 12,00 12,00

2. Perempuan sebagai tenaga Manager,Profesional, Administrasi, Teknisi (%)

34,21 35,50 44,72 44,05

3. Sumbangan Perempuan dalam PendapatanKerja (%)

36,98 25,44 22,17 23,14


2.3 Aspek Pelayanan Umum2.3.1 Pelayanan Urusan Wajib

1. PendidikanUndang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

merupakan dasar bagi pemerintah baik Pusat maupun Daerah dalam melaksanakanpembangunan pendidikan. Pembangunan pendidikan juga didasarkan pada RencanaStrategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2010 - 2014. Di dalam RenstraKementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2010–2014 keberhasilan pembangunanpendidikan diukur melalui lima “K”, yaitu Ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas,Kesetaraan dan Keterjaminan. Ketersediaan yang dimaksudkan di sini adalah bahwapelayanan pendidikan tersedia di seluruh pelosok nusantara. Keterjangkauandimaksudkan bahwa layanan pendidikan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kualitas dimaksudkan bahwa layanan pendidikan bermutu dan relevan dengankebutuhan kehidupan bermasyarakat, dunia usaha dan dunia industri. Kualitaspelayanan pendidikan akan tercapai apabila satuan pendidikan memenuhi standarsebagaimana yang ditetapkan dalam PP Nomor 19 tahun 2005 tentang StandarNasional Pendidikan. Delapan standar tersebut merupakan bench mark agar sebuahsatuan pendidikan dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan baik. Upayapemerintah untuk mendorong satuan pendidikan memenuhi standar tersebut sudahsejak lama dilakukan namun belum memperoleh hasil yang maksimal.

Kesetaraan dimaksudkan bahwa pelayanan pendidikan berkualitas adalah setarauntuk warga negara Indonesia dengan memperhatikan keberagaman latar belakangsosial-budaya, ekonomi, geografi, gender, dan sebagainya; Keterjaminan dimaksudkanbahwa pelayanan pendidikan menjamin kepastian bagi warga negara Indonesiamengenyam pendidikan dan menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat, duniausaha, dan dunia industri.

Tujuan Pembangunan Bidang Pendidikan adalah peningkatan kualitas SumberDaya Manusia, menjadikan pendidikan murah, bermutu dan berdaya saing tinggi.

II - 23

Penyelenggaraan Pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah sematatetapi merupakan tugas dan tanggung jawab masyarakat secara bersama baik melaluipenyelenggaraan pendidikan formal maupun penyelenggaraan pendidikan non formal.Kondisi pembangunan pendidikan Kabupaten Brebes digambarkan sebagai berikut:

1) PAUDPendidikan Anak Usia Dini (PAUD) memiliki fungsi strategis dalam rangka

menciptakan insan yang berbudi pekerti luhur. Pelayanan PAUD di Kabupaten Brebesrelatif cukup berkembang. Jumlah lembaga PAUD di Kabupaten Brebes pada tahun2010 sebanyak 726 lembaga. Jumlah yang relatif besar walaupun untuk PAUDformal lebih sedikit dibandingkan PAUD Non Formal. Jumlah murid jugamenunjukkan jumlah yang relatif besar. Rasio Guru terhadap murid PAUD sebesar1:13, mengindikasikan bahwa dari sisi jumlah guru PAUD sudah mencukupi bahkancenderung kelebihan. Rasio guru terhadap murid PAUD yang ideal adalah 1:20. Darilembaga tersebut yang telah memiliki tata kelola yang baik sebesar 42,1% padatahun 2010. Gambaran kondisi PAUD di Kabupaten Brebes terlihat pada Tabelberikut:

Tabel 2.4Kondisi Pendidikan Anak Usia Dinidi Kabupaten Brebes tahun 2010

No PAUDJumlah Lembaga

(TK. RA, BA)/KB, TPASPS

Jumlah Anakterlayani

Guru /Pendidik

1 Formal 320 15.289 1.0492 Non Formal 406 13.305 1.244

Jumlah 726 28.594 2.293Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Brebes, 2010

Kondisi ruang kelas PAUD/TK di Kabupaten Brebes sebagian besar dalamkondisi baik (71,19%), selanjutnya berkondisi rusak berat 21,56%, dan kondisi rusakringan 7,25%). Kondisi ini menunjukkan bahwa diperlukan upaya rehabilitasikhususnya pada sekolah dengan ruang kelas berkondisi rusak berat. Secara rinciperkembangan kondisi ruang kelas PAUD/TK dapat dilihat pada Tabel 2.5

Tabel 2.5Kondisi Ruang Kelas PAUD/TK Di Kabupaten Brebes

Tahun 2008 – 2012

TahunSekolah

JumlahKondisi Baik Kondisi RusakRingan

Kondisi RusakBerat

2008 295 127 16 4382009 296 126 16 4382010 311 32 136 4792011 312 60 81 4532012 383 39 116 538

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes, 2008-2012

II - 24

Penyelenggaraan pelayanan pendidikan harus dapat dijangkau olehseluruh lapisan masyarakat baik dari aspek biaya maupun geografis. Gambarantingkat keterjangkauan pelayanan pendidikan pada jenjang pendidikan PAUDdiukur melalui indikator APK PAUD. APK PAUD selama kurun waktu 2008 – 2012menunjukkan kecenderungan peningkatan, namun capaian angka APK termasukkategori rendah. Pada tahun 2012 capaian APK PAUD sebesar 15,66%, artinyaanak usia 3 – 6 tahun di kabupaten Brebes hanya 15,66% yang mengenyampendidikan PAUD. Kondisi ini menggambarkan bahwa pelayanan pendidikan PAUDbelum optimal dari aspek pemerataan atau keterjangkauannya. Capaian APKPAUD terlihat pada Gambar 2.15.


Grafik 2.15 APK Tingkat PAUD/TK Kabupaten Brebes tahun 2008 –2011

2) Pendidikan DasarJumlah SD Negeri maupun Swasta di Kabupaten Brebes pada tahun 2012

sebanyak 889 unit. Jumlah tersebut relatif mampu melayani pendidikan dasar diKabupaten Brebes. Sedangkan jumlah SMP baik negeri maupun swasta diKabupaten Brebes sebanyak 122 unit. Ketersediaan SMP merata di seluruhkecamatan di Kabupaten Brebes. Rasio guru/murid pada jenjang SD dan SMP jugatergolong baik. Secara rinci jumlah sekolah, murid dan guru SD dan SMP diKabupaten Brebes dapat dilihat pada Tabel 2.6

Tabel 2.6Jumlah Sekolah, Murid dan Guru SD dan SMP

Negeri dan Swasta Di Kabupaten Brebes Tahun 2008 – 2012

JenjangSekolah Murid Guru Rasio

Guru/MuridNegeri Swasta Jml Negeri Swasta Jml Negeri Swasta Jml

SD2008 882 9 891 194.941 1.360 196.301 8.217 80 8.297 242009 884 12 896 189.730 1.679 191.409 7.669 104 7.773 252010 875 13 888 180.450 1.985 182.435 8.905 150 9.055 20

12,97 13,02 13,09 13,17

15,66

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2008 2009 2010 2011 2012

II - 25

JenjangSekolah Murid Guru Rasio

Guru/MuridNegeri Swasta Jml Negeri Swasta Jml Negeri Swasta Jml

2011 874 14 888 175.354 2.239 177.593 8.073 150 8.223 222012 874 15 889 167.974 2.365 170.339 7.976 169 8.145 21

SMP2008 73 45 118 40.669 11.500 52.169 1.961 779 2.740 192009 73 45 118 47.103 11.614 58.717 2.029 783 2.812 212010 73 47 120 41.675 11.527 53.202 2.103 818 2.921 182011 73 48 121 41.985 11.390 53.375 2.159 836 2.995 182012 73 49 122 42.137 11.882 54.019 2.167 736 2.903 19


Kondisi ruang kelas SMP/MTs di Kabupaten Brebes pada tahun 2012sebagian besar berkondisi baik, yaitu mencapai 77,61%, dan sisanya sebanyak15,74% berkondisi rusak ringan, dan 6,64% berkondisi rusak berat, sepertitercantum pada Tabel 2.7

Tabel 2.7Kondisi Ruang Kelas SMP/MTs

Di Kabupaten Brebes Tahun 2008 - 2012

Tahun

Jumlah ruang kelas

JumlahKondisiBaik

KondisiRusakRingan

KondisiRusakBerat

2008 1.724 392 118 2.2342009 1.318 242 55 1.6152010 1.267 82 50 1.4992011 1.887 456 97 2.4402012 1.262 256 108 1.626

Sumber: Dinas Pendidikan, 2008-2012

Keterjangkauan pendidikan dasar diukur melalui beberapa indikator yaitu:Angka Partisipasi Sekolah, Angka Partisapasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni(APM), Angka Melanjutkan (AM), dan Angka Putus Sekolah.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah muridsekolah usia tertentu dengan jumlah penduduk usia tertentu. Angka partisipasipenduduk usia 7-12 tahun pada tahun 2012 baru mencapai 98,17%, sedangkanusia 13-15 tahun sebesar 67,21%. Dalam kurun waktu tahun 2008-2012 terjadipeningkatan angka partisipasi sekolah seperti terlihat pada Tabel 2.8.

II - 26

Tabel 2.8Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 7-12 Tahun

dan Usia 13-15 Tahun Kabupaten BrebesTahun 2008 – 2012

TahunAngka Partisipasi Sekolah

Usia 7-12 tahun Usia 13-15 tahun

2008 79,65 49,21

2009 80,65 52,212010 89,03 63,132011 94,27 64,942012 98,75 67,21


APK dan APM SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B selama kurun waktu2008 – 2012 mengalami peningkatan. Capaian APK dan APM SD/MI/Paket A danSMP/MTs/Paket B Kabupaten Brebes untuk jenjang pendidikan SD/MI/Paket Amasih di bawah APK dan APM Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, sedangkanuntuk jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B capaian Kabupaten Brebes lebihtinggi. Hal ini dapat diketahui dari target capaian APK dan APM jenjang pendidikanSD/MI dan SMP/MTs yang tercantum dalam Renstra Kementerian Pendidikan danKebudayaan tahun 2010 – 2014 serta Renstra Dinas Pendidikan Provinsi JawaTengah 2008 – 2013. Target APK dan APM jenjang pendidikan SD/MI/Paket Atingkat nasional sebesar 98,00% APK dan 85,53% APM, sedangkan untukSMP/MTs/Paket B sebesar 73,3% APK dan 56,8% APM.

Apabila dibandingkan dengan Jawa Tengah, capaian Kabupaten Brebesmasih lebih rendah dari target yang ditetapkan dalam Renstra Dinas PendidikanProvinsi Jawa Tengah 2008 - 2013. APK SD/MI provinsi Jawa Tengah sebesar108,00%dan APM SD/MI sebesar 97,08%. APK SMP/MTs Provinsi Jawa Tengahsebesar 99,40% dan APM sebesar 76,87%. Data tersebut menggambarkan bahwadi Kabupaten Brebes tingkat partisipasi penduduk usia sekolah SD dan SMP relatifrendah. Masih banyak penduduk usia sekolah SD yang tidak menempuhpendidikan di SD dan juga penduduk usia 13 – 15 tahun tidak menikmatipendidikan di SMP. Gambaran capaian APK dan APM pendidikan dasar selamakurun waktu 2008 – 2012 terlihat pada Tabel 2.9

Tabel 2.9APK dan APM Jenjang Pendidikan SD/MI//Paket A dan SMP/MTs/Paket B

Kabupaten Brebes tahun 2008 – 2012

TahunSD/MI/Paket A (%) SMP/MTs/Paket B (%)APK APM APK APM

2008 102,74 72,07 87,12 51,292009 102,78 72,18 88,23 52,762010 104,65 73,86 89,51 55,452011 104,65 77,16 89,94 58,232012 100,76 85,78 80,05 57,03


II - 27

Persentase lulusan SD yang melanjutkan ke jenjang pendidikan SMPselama kurun waktu 2008 – 2012 meningkat. Pada tahun 2012 jumlah lulusanSD/MI yang melanjutkan ke jenjang pendidikan SMP/MTs sebesar 87,35%. Hal iniberarti pada tahun 2012 lulusan SD/MI yang tidak melanjutkan ke SMP/MTssebesar 12,65% tidak melanjutkan ke SMP/MTs. Angka melanjutkan ke jenjangpendidikan SMA/SMK/MA lebih rendah dibandingkan angka melanjutkan keSMP/MTs. Pada tahun 2012 angka melanjutkan ke jenjang pendidikanSMA/SMK/MA sebesar 64,23%. Dengan demikian banyak lulusan SMP/MTs yangtidak melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Angka Melanjutkan kejenjang pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA selama kurun waktu 2008 – 2012terihat pada Tabel 2.10

Tabel 2.10Angka Melanjutkan Ke SMP/MTs dan ke SMA/SMK/MA

Di Kabupaten Brebes Tahun 2008 – 2012

No Uraian 2008 2009 2010 2011 20121 Angka Melenjutkan (AM) dari

SD/MI ke SMP/MTs (%)85,87 85,98 86,39 87,18 87,35

2 Angka Melanjutkan (AM) dariSMP/MTs ke SMA/SMK/MA (%)

60,95 61,13 61,28 63,28 64,23


Angka Putus sekolah pada pendidikan dasar relatif cukup tinggi. Targetyang ditetapkan dalam Renstra Dinas pendidikan Provinsi Jawa Tengah, angkaputus sekolah untuk Pendidikan Dasar sebesar 0,12% untuk SD/MI dan 0,22untuk SMP/MTs. Di Kabupaten Brebes Angka Putus sekolah untuk jenjangpendidikan dasar pada tahun 2012 mencapai 0,34% untuk SD/MI dan 0,50%untuk SMP/MTs. Dengan demikian angka putus sekolah di Kabupaten Brebestermasuk kategori tinggi. Perkembangan angka putus sekolah jenjang pendidikanDasar selama kurun waktu 2008 – 2012 terlihat pada Tabel 2.11

Tabel 2.11Angka Putus Sekolah Jenjang Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs

Kabupaten Brebes Tahun 2008 – 2012

No INDIKATOR 2008 2009 2010 2011 20121 Angka Putus Sekolah (APS)

SD/MI (%)0,47 0,54 0,52 0,48 0,34

2 Angka Putus Sekolah (APS)SMP/MTs (%)

1,74 1,86 0,98 0,82 0,50

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes, 2012

Pelayanan pendidikan yang berkualitas menjadi harapan masyarakat.Kualitas pendidikan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan diukur melaluibeberapa indikator, yaitu angka kelulusan, dan kelayakan tenaga pendidik dalammengajar. Dari segi kelulusan siswa, angka kelulusan pada jenjang SD/MI,SMP/MTs sudah baik. Angka lulus Pendidikan Kesetaraan Paket A dan Paket Bbelum optimal. Kondisi yang kurang baik ada pada tingkat pendidikan pendidikyang belum sesuai standar kelayakan mengajar, untuk jenjang SD/MI guru yangmemenuhi kualifikasi S1/D-IV baru sebesar 56,90%, untuk jenjang SMP/MTs

II - 28

capaiannya baru sebesar 60,71%. Perkembangan kualitas pelayanan pendidikanjenjang pendidikan Dasar selama kurun waktu 2008 – 2012 terlihat pada Tabel2.12

Tabel 2.12Capaian Indikator Kualitas Pelayanan Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs

Kabupaten Brebes Tahun 2008 - 2012

No Indikator 2008 2009 2010 2011 2012A. Angka Kelulusan:1 Angka Kelulusan (AL)

SD/MI (%)98,09 98,17 98,18 99,31 99,36

2 Angka Kelulusan (AL)SMP/MTs (%)

99,21 99,08 99,12 99,21 99,31

B. Kualitas Pendidik:1 Guru SD/MI yang

memenuhi kualifikasiS1/D-IV (%)

47,28 52,31 53,28 54,13 56,90

2 Guru SMP/MTs yangmemenuhi kualifikasiS1/D-IV (%)

52,17 53,19 56,41 57,09 60,71

C. Angka KelulusanPendidikanKesetaraan:

1 Angka lulus PendidikanKesetaraan Paket A (%)

54,99 67,61 69,85 87,28 87,31

2 Angka lulus PendidikanKesetaraan Paket B (%)

71,97 68,08 73,66 96,95 96,97

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes, 2012

3) Pendidikan MenengahJumlah SMA di Kabupaten Brebes pada tahun 2012 sebanyak 32 unit,

sedangkan SMK sebanyak 58 unit. Jumlah tersebut relatif mampu melayanipendidikan menengah di Kabupaten Brebes, walaupun terjadi penambahan jumlahmurid. Penambahan jumlah murid pada SMK dapat diantisipasi melaluipenambahan ruang kelas sesuai dengan kebutuhan. Secara rinci jumlah sekolah,murid dan guru SMA dan SMK dapat dilihat pada Tabel 2.13

Tabel 2.13Jumlah Sekolah, Murid dan Guru SMK Negeri dan Swasta


TahunSekolah Murid Guru Rasio

Guru/MuridNeg Swas Jml Neg Swas Jml Neg Swas Jml

SMA2008 16 16 32 11.488 4.180 15.668 638 349 987 162009 17 16 33 12.056 3.509 15.565 654 322 976 162010 17 15 32 11.853 3.306 15.159 704 321 1.025 152011 17 15 32 11.963 3.446 15.409 704 321 1.020 152012 17 15 32 11.545 3.284 14.829 696 314 1.010 15

II - 29

TahunSekolah Murid Guru Rasio

Guru/MuridNeg Swas Jml Neg Swas Jml Neg Swas Jml

SMK2008 4 37 41 2.542 12.994 15.536 161 913 1.074 142009 4 43 47 2.990 15.631 18.621 176 997 1.173 162010 4 52 56 3.276 17.257 20.533 191 1.399 1.590 132011 4 52 56 3.468 18.823 22.291 204 1.422 1.626 142012 4 54 58 3.765 21.721 25.486 216 1.556 1.772 14


Kondisi ruang kelas SMA/MA di Kabupaten Brebes pada tahun 2012sebagian besar berkondisi baik, yaitu mencapai 88,81%, dan sisanya sebanyak6,29% berkondisi rusak ringan, dan 4,90% berkondisi rusak berat, sepertitercantum pada Tabel 2.14

Tabel 2.14Kondisi Ruang Kelas SMA/MA


Tahun

Jumlah ruang kelas

JumlahKondisiBaik

KondisiRusakRingan

KondisiRusakBerat

2008 507 40 22 569

2009 558 31 15 604

2010 439 28 13 480

2011 411 28 9 448

2012 381 27 21 429Sumber: Dinas Pendidikan, 2008-2012

Kondisi ruang kelas SMK di Kabupaten Brebes pada tahun 2012 sebagianbesar berkondisi baik, yaitu mencapai 88,43%, dan sisanya sebanyak 9,08%berkondisi rusak ringan, dan 2,49,90% berkondisi rusak berat, seperti tercantumpada Tabel 2.15.

Tabel 2.15Kondisi Ruang Kelas SMA/MA


Tahun

Jumlah ruang kelas

JumlahKondisiBaik

KondisiRusakRingan

KondisiRusakBerat

2008 399 33 8 440

2009 455 27 9 491

2010 516 57 6 579

2011 438 57 6 501

2012 604 62 17 683Sumber: Dinas Pendidikan, 2008-2012

II - 30

Dalam hal keterjangkauan pendidikan, angka partisipasi penduduk usia16-18 tahun sebesar 33,24%. Dalam kurun waktu tahun 2008-2012 terjadipeningkatan angka partisipasi sekolah seperti terlihat pada Tabel 2.16.

Tabel 2.16Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 7-12 Tahun

dan Usia 13-15 Tahun Kabupaten BrebesTahun 2008 – 2012

Tahun Angka Partisipasi SekolahUsia 16-18 tahun

2008 24,33

2009 25,732010 26,872011 31,212012 33,24


APK dan APM SMA/SMK/MA/Paket C selama kurun waktu 2008 – 2012mengalami peningkatan, namun Capaian APK dan APM SMA/SMK/MA/Paket C diKabupaten Brebes masih di bawah APK dan APM Nasional dan Provinsi JawaTengah. Target APK dan APM jenjang pendidikan SMA/SMK/MA/paket C tingkatnasional sebesar 36,7% untuk APK dan 27,8% untuk APM. Capaian APK jenjangSMA/SMK/MA/Paket C Kabupaten Brebes sebesar 47,05% dan APM sebesar33,03%. Data tersebut menggambarkan bahwa di Kabupaten Brebes tingkatpartisipasi penduduk usia 16 – 18 relatif rendah. Masih banyak penduduk usiasekolah SMA yang tidak menempuh pendidikan di SMA. Gambaran capaian APKdan APM pendidikan menengah selama kurun waktu 2008–2012 terlihat dari Tabel2.17

Tabel 2.17APK dan APM Jenjang Pendidikan SMA/SMK/MA/Paket C

Kabupten Brebes tahun 2008 – 2012

Tahun SMA/SMK/MA / Paket C (%)APK APM

2008 34,15 28,782009 35,65 29,652010 35,80 29,612011 44,36 31,212012 47,05 33,03


Angka Putus sekolah pada pendidikan menengah relatif cukup tinggi.Target yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah,angka putus sekolah untuk SMA/MA/SMK sebesar 0,07%. Di Kabupaten BrebesAngka Putus sekolah untuk jenjang pendidikan menengah pada tahun 2012mencapai 0,56%. Dengan demikian angka putus sekolah di Kabupaten Brebestermasuk kategori tinggi. Perkembangan APS jenjang pendidikan menengahselama kurun waktu 2008 – 2012 terlihat pada Gambar 2.16

II - 31


Grafik 2.16 Angka Putus Sekolah Jenjang Pendidikan SMA/SMK/MA/PaketC Kabupaten Brebes tahun 2008 – 2012

Terkait kualitas pendidikan pada jenjang SMA/SMK/MA/Paket C, angkakelulusan pada jenjang SMA/MA/SMK sudah baik, telah mencapai 99,97% padatahun 2012. Sementara itu, tingkat pendidikan pendidik sebagian (31,18%) belumsesuai standar kelayakan mengajar S1/D-IV. Gambaran kualitas pelayananpendidikan di Kabupaten Brebes terlihat pada Tabel 2.18

Tabel 2.18Capaian Indikator Kualitas Pelayanan Pendidikan


No Indikator 2008 2009 2010 2011 20121 Angka Kelulusan (AL)

SMA/SMK/MA (%)99,89 99,96 99,96 99,98 99,97

2 Guru SMA/SMK/MA yangmemenuhi kualifikasi S1/D-IV(%)

62,31 64,26 65,81 67,08 68,82


2. KesehatanTujuan pembangunan kesehatan sebagaimana tertuang di dalam dokumen

Sistem Kesehatan Nasional adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melaluipeningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat.Derajat kesehatan dapat dilihat dari indikator Angka Kematian Bayi (AKB), AngkaKematian Balita (AKBA), Angka Kematian Ibu (AKI), Morbiditas dan Gizi Buruk.Pencapaian indikator tersebut didukung oleh sarana dan prasarana kesehatan,Pelayanan Kesehatan, Sumber Daya Manusia, dan Anggaran. Secara rinci kondisipembangunan kesehatan dalam kurun waktu lima tahun dapat dilihat pada Tabel 2.19.

1,61

1,21 1,12

0,99

0,56

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2008 2009 2010 2011 2012

II - 32

Tabel 2.19Capaian Indikator Pelayanan KesehatanKabupaten Brebes Tahun 2008 - 2012

No Indikator 2008 2009 2010 2011 2012

1) Cakupan Kunjungan Ibu Hamil(K4) (%)

95,08 93,15 91,56 94,95 93,37

2) Cakupan Persalinan oleh TenagaKesehatan (%)

89,03 88,82 90,27 95,02 96,07

3) Cak. Komplikasi Kebidanan yangditangani (%)

69,95 7,89 95,40 109,9 141,90

4) AKI/100.000 KLH 183,39 132,31 108,51 100,7 150,05) Cak. Kunjungan Neonatal (%) 96,53 99,51 90,95 94,09 96,606) Cak. Kunjungan Bayi (%) 99,98 100 100 94,61 104,327) Cak. Neonatal Risti yang

ditangani (%)91 48,48 100 31,3 47,28

8) AKB per 1.000 KLH 8,4 10,0 9,6 9,3 14,9

9) Prevalensi Balita dg BB Rendah(%)

NA NA NA 16,53 0,34

10) Prevalensi Balita Stunting (%) NA NA NA 47 0,1911) Cak. Pelayanan Anak Balita (D/S)

(%)87,10 72,29 69,40 71,17 69,29

12) Cak. Balita Gizi Buruk mendapatperawatan (%)

6,06 28,33 95 100 100

13) Bayi Usia 0-6 Bulan yg mendapatASI eksklusif (%)

36 46,52 52,17 58,43 32,12

14) Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi)(%)

75,70 72,45 68,60 58,79 27,45

15) Prevalensi Gizi Buruk (%) 0,17 0,05 0,05 0,33 0,9116) Desa/Kelurahan UCI (Universal

Child Imunization) (%)81,82 72,39 94,28 98,32 100

17) Cak. Imunisasi Dasar Lengkap(%)

94,12 87,91 85,99 93,47 94,16

18) AFP Rate/100.000 penduduk<15 Th

2,41 1,43 0,16 0 13(Kasus)

19) Cak. Penderita DBD yangDitangani (%)

100 100 100 100 100

20) CFR DBD 4,42 3,49 5,14 1,5 3,421) IR DBD (per 100.000 pnddk) 18,14 13,07 16,82 7,6 205

(kasus)22) Cak. Penemuan & penanganan

penderita Pneumonia Balita (%)63,13 42,28 34,85 40,5 31,86

23) Cak. Penanganan Pasien baru TBBTA + (%)

100 100 100 100 100

24) Angka Kesembuhan TB Paru (%) 76,12 78,84 80,60 73,83 NA

25) Angka Penemuan Pasien baru TB(BTA+) / CDR TB (%)

45,98 45,06 46,88 48,47 NA

II - 33

No Indikator 2008 2009 2010 2011 2012

26) Angka Kematian TB (100.000pddk)

NA NA NA 51kasus

NA

27) CDR Kusta / RFT 72,90 72,18 29,83 29,61 298(kasus)

28) Cak. Penemuan HIV/AIDStertangani (%)

100 100 100 100 100

29) Cakupan Pelayanan KesehatanDasar Mayarakat Miskin (%)

66,17 57,47 46,81 36,16 26,34

30) Cakupan Rumah Sehat (%) 46,43 45,51 53,53 41,51 42,0931) Cakupan Desa/Kelurahan Siaga

Aktif (%)23,57 76,29 100 88,01 100

32) Cakupan Penjaringan KehatanSiswa SD dan Setingkat (%)

16,96 24,17 37,45 76,06 67,69

33) Cakupan Penjaringan KesehatanSiswa SMP/MTs,SMA/SMK/MA(%)

31,06 20,91 22,67 0 0

34) Peningkatan dan PemerataanObat dan Perbekalan Kesehatan(%)

100 100 100 100 100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, 2008-2012

Angka Kematian Ibu (AKI). Penurunan AKI pada tahun 2015 telah menjadikesepakatan Bangsa Indonesia dengan dunia. Kasus kematian ibu di Kabupaten Brebesdalam kurun waktu tahun 2008-2012 mengalami peningkatan dari 183 per 100.000 KH,menjadi 150 per 100.000 KH. Namun demikian angka ini masih sangat tinggi, sehinggaperlu perhatian. Penurunan jumlah kasus kematian ibu menunjukkan bahwa terjadiperbaikan kinerja dalam upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak di KabupatenBrebes. Kasus kematian bayi pada tahun 2012 tersebar hampir di seluruh kecamatan,dengan jumlah terbanyak di Kecamatan Kersana dan Bulakamba.

Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Brebes pada tahun 2012 sebesar 14,9per 1.000 kelahiran hidup. Kondisi ini apabila dibandingkan dengan target MDGs JawaTengah (Pergub No. 20 tahun 2011) pada tahun 2015 sebesar 8,5 per 1.000 kelahiranhidup, kabupaten Brebes masih lebih rendah. Jumlah kasus kematian bayi terbanyakterdapat di Kecamatan Bulakamba 56 kasus, selanjutnya kecamatan Brebes 55 kasus,dan Kecamatan Wanasari 55 kasus, seperti terlihat pada Grafik 2.17

II - 34

1 1 4 1 2 2 06 7

1 4 37 4 2 3 3

20 18

39

21

9

2024

40 42

27 28

11

56 54

14

30

55

0

10

20

30

40

50

60

AKI

AKB

Grafik 2.17 Jumlah Kasus Kematian Ibu dan Kematian Bayi Per Kecamatan diKabupaten Brebes Tahun 2012

Permasalahan kematian ibu dan bayi di Kabupaten Brebes antara lain berkaitandengan akses terhadap sarana dan prasarana kesehatan yang belum merata ke seluruhwilayah, terutama desa terpencil sehingga mengalami keterlambatan dalampenanganan oleh tenaga kesehatan, pengambilan keputusan dalam penentuan tempatmelahirkan, serta faktor kerentanan yang dimiliki ibu hamil dengan risiko tinggi.

Cakupan Kunjungan Bayi. Cakupan Kunjungan Bayi adalah cakupan bayi yangmemperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan standar oleh dokter, bidan, danperawat yang memiliki kompetensi klinis kesehatan, paling sedikit 4 kali disatu wilayahkerja pada kurun waktu tertentu. Indikator ini adalah indikator antara dalam rangkapenurunan AKB. Pada tahun 2012 cakupan kunjungan bayi sebesar 104,32%. Kondisi initelah melampaui target SPM bidang kesehatan (Permenkes 741/2008) yaitu 90% padatahun 2015.

Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani adalah neonatus dengankomplikasi di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang ditangani sesuaidengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih di seluruh sarana pelayanan kesehatan.Capaian cakupan neonates dengan komplikasi yang ditangani di Kabupaten Brebes padatahun 2012 sebesar 47,28%. Kondisi ini perlu perhatian, karena capaian cakupanneonates dengan komplikasi yang ditangani masih dibawah target capaian SPM Bidangkesehatan pada tahun 2015 (80%).

Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) adalahdesa/kelurahan dimana >80% dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudahmendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun. UCI adalah tercapainyaimunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0-11 bulan), ibu hamil, Wanita Usia Subur(WUS) dan anak sekolah tingkat dasar. Imunisasi dasar lengkap pada bayi (0-11bulan)meliputi: 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis Polio, 4 dosisHepatitis B, 1 dosis Campak.Ibu hamil dan WUS meliputi 2 dosis TT. Anak sekolah tingkat dasar meliputi 1 dosis DT,1 dosis campak dan 2 dosis TT. Tujuan Program Imunisasi adalah menurunkan angkakesakitan, kematian dan kecacatan bayi, anak dan balita akibat penyakit PD3I (sepertipenyakit TBC, Difteri, Pertusis, Tetanus, Polio, Hepatitis B dan Campak). Capaian UCI diKabupaten Brebes pada tahun 2011 sebesar 100%. Kondisi ini sesuai dengan targetSPM Bidang Kesehatan yaitu 100%.

II - 35

Di Kabupaten Brebes penanganan gizi buruk belum memberikan hasil yangmemuaskan, terlihat dari capaian persentase balita gizi buruk sebesar 0,91% padatahun 2011. Gizi buruk dan gizi kurang ini terutama berkaitan dengan akses terhadapbahan pangan yang rendah, khususnya pada penduduk miskin sehingga asupan gizikurang.

Cakupan pelayanan anak balita adalah anak balita (12–59 bulan) yangmemperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan. Anak balitaadalah anak berumur 12–59 bulan. Setiap anak umur 12–59 bulan memperolehpelayanan pemantauan pertumbuhan setiap bulan, minimal 8x dalam setahun yangtercatat di Kohort Anak Balita dan Pra Sekolah, Buku KIA/KMS atau buku pencatatandan pelaporan lainnya. Cakupan pelayanan anak balita di Kabupaten Brebes dari tahun2008 – 2011 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2011 cakupan pelayanananak balita turun cukup signifikan menjadi 69,29%, kondisi ini perlu mendapat perhatiankarena target SPM tahun 2015 sebesar 90%.

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulankeluarga miskin adalah pemberian MP-ASI pada anak usia 6–24 bulan dari keluargamiskin selama 90 hari. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan dari tahun 2008 – 2012 mengalami penurunan signifikan. Pada tahun 2012cakupan ini hanya 0%, sehingga perlu perhatian.

Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat adalah cakupan siswaSD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenagaterlatih (guru UKS/dokter kecil) melalui penjaringan kesehatan di satu wilayah kerjapada kurun waktu tertentu. Cakupan ini di Kabupaten Brebes dari tahun 2008 – 2012mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 capaian cakupan ini sebesar 67,69%. Namundemikian apabila dibandingkan dengan target SPM, kondisi capaian ini perlu mendapatperhatian.

Penanggulangan dan pemberantasan penyakit menular di Kabupaten Brebesbelum menunjukkan perkembangan yang baik. Hal ini dapat dilihat dari masihrendahnya penemuan kasus TB (CDR TB), berkurangnya Cure Rate (CR)/AngkaKesembuhan TB, tingginya angka kematian DBD dan berkurangnya penanganan kasusdiare.

3. Pekerjaan Umuma. Jalan dan Jembatan

Kondisi jalan kabupaten dalam kondisi baik di Kabupaten Brebes mengalamipeningkatan selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2008-2012). Meskipun demikianmasih terdapat jalan rusak dan rusak berat yang perlu penanganan serius. Tahun 2012persentase jalan yang rusak ringan sebesar 15%, sedangkan untuk persentase kondisijalan rusak berat sebesar 10%. Sementara itu untuk kondisi jalan poros desa yangmengalami kerusakan tahun 2012 sebesar 7%. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel2.20.

II - 36

Tabel 2.20Kondisi Jalan dan Jembatan di Kabupaten Brebes

Tahun 2008-2012

No. Indikator Sat 2008 2009 2010 2011 2012a Panjang jalan Kabupaten km 674,84 674,84 674,84 674,84 674,84

Kondisi baik km 269,94 303,67 236,19 269,94 337,42Kondisi sedang km 303,67 236,19 167,48 168,71 168,71Kondisi rusak km 671,48 101,23 303,68 202,45 101,23Kondisi rusak berat km 33,75 33,75 67,48 33,74 67,48Persentase panjang jalankab kondisi baik (%)

% 40 45 35 40 50,00

b. Panjang jalan poros desa(km)

km 293,32 315,02 324,47 332,72 342,92

Kondisi baik km 219,90 226,81 243,35 246,21 267,47Kondisi sedang km 43,60 56,70 58,40 53,23 51,44Kondisi rusak km 29,82 31,51 22,72 33,28 24,01Persentase panjang jalanporos desa kondisi baik (%)

74,97 72,00 75,00 74,00 78,00

c. Total Panjang Jembatan (m) m 3,235,5 3,235,5 3,235,5 3,235,5 3,235,5Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2012

b. DrainaseKondisi drainase di Kabupaten Brebes mengalami peningkatan selama 5 tahun

terakhir. Tahun 2008 dan 2009 saluran drainase baik sebesar 60%, pada tahun 2010meningkat menjadi 65%, selanjutnya pada tahun 2011 dan tahun 2012 meningkatmenjadi 70%. Dengan demikian masih terdapat 30% saluran drainase dalam kondisirusak. Kondisi drainase yang mengalami kerusakan disebabkan perawatan yang kurangbaik, sehingga menimbulkan masalah genangan bahkan banjir.

c. Persampahan dan Air LimbahPenanganan sampah di Kabupaten Brebes mengalami peningkatan dari tahun

2008-2012 meskipun cakupan penanganannya masih sangat rendah. Tahun 2008persentase sampah yang tertangani sebesar 26,135, tahun 2008 meningkat menjadi29,40%. Dalam rangka menunjang pengelolaan sampah, Kabupaten Brebes memilikisatu Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Selain itu dilakukan pulapengelolaan sampah melalui sistem 3R oleh kelompok-kelompok masyarakat.Perkembangan produksi sampah dan penanganan sampah selengkapnya dapat dilihatpada Tabel 2.21

Tabel 2.21Produksi Sampah dan Penanganan Sampah di Kabupaten Brebes

Tahun 2008-2012

No. Indikator Sat 2008 2009 2010 2011 20121 Total Volume sampah m3 750 800 850 850 850

Volume sampah yangtertangani

m3 196,00 208,00 250,00 250,00 250,00

Persentase sampah yangtertangani

% 26,13 26,00 29,40 29,40 29,40

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2012

II - 37

Pengelolaan limbah cair domestik di daerah perkotaan dan perdesaan masihsederhana dengan mengandalkan septictank dengan peresapan atau septictank tanpaperesapan atau dengan cubluk sederhana, tanpa ada pengelolaan limbah padatmaupun cair dalam sistem tersebut. Melalui Program Sanimas (Sanitasi BerbasisMasyarakat) penanganan air limbah dilakukan dengan pembangunan MCK++ yangmenggabungkan fungsi MCK dan pengolahan limbah domestik melalui IPAL sederhanadengan kolam anaerobik dan digester untuk pengolahan limbah padat yangmenghasilkan biogas. Namun demikian cakupannya masih sangat sedikit. Off sitesystem atau pembuangan dan pengolahan limbah tinja secara terpusat untuk skala kotabelum diaplikasikan di Kabupaten Brebes.

d. Sumberdaya airJumlah sumberdaya air di Kabupaten Brebes berupa waduk dan embung cukup

banyak yaitu sebesar 97 waduk/embung. Meskipun demikian jumlah waduk danembung yang mengalami kerusakan sebesar 69 buah atu sebesar 71,14%. Kondisiwaduk/embung selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.2

Tabel 2.22Kondisi Embung/Waduk di Kabupaten Brebes

Tahun 2008-2012

No Indikator Sat 2008 2009 2010 2011 20121. Jumlah embung/waduk m 97 97 97 97 972. Jumlah embung/ waduk

kondisi baikm 18 18 18 18 28

3. Jumlah embung/waduk kondisirusak

m 79 79 79 79 69

4. Persentase embung/ wadukkondisi baik

% 22,78 22,78 22,78 22,78 28,86

Sumber: Dinas Pengairan, Energi dan Sumberdaya Mineral, 2012

e. Jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnyaIrigasi di Kabupaten Brebes terbagi atas 3 jenis yaitu saluran irigasi primer,

saluran irigasi sekunder dan saluran irigasi tersier. Kondisi saluran irigasi dalam kondisibaik tahun 2012 sebesar 40%, sementara sisanya dalam kondisi rusak ringan dan rusakberat. Untuk kondisi irigasi sekunder dalam kondisi baik sebesar 45%, dan salurantersier dalam kondisi baik sebesar 30%. Jumlah bendungan sungai di Kabupaten Brebessebanyak 2 buah, dengan kondisi rusak ringan. Sungai di Kabupaten Brebes sebanyak113 sungai, dengan panjang total mencapai 1.191,21 km. Perkembangan selengkapnyadapat dilihat pada Tabel 2.23

Tabel 2.23Kondisi Jaringan Irigasi di Kabupaten Brebes

Tahun 2008-2012

No. Indikator Sat 2008 2009 2010 2011 20121. Panjang saluran irigasi

primerm 16.162 16.162 16.162 16.162 16.162

Kondisi Baik m 4.041 4.606 4.849 5.495 6.465Kondisi Rusak ringan m 4.525 5.172 5.333 5.818 6.626Kondisi Rusak berat m 7.596 6.384 5.980 4.849 3.071

II - 38

No. Indikator Sat 2008 2009 2010 2011 2012Panjang saluran irigasikondisi baik

% 25 28,5 30 34 40

2. Panjang saluran irigasisekunder

m 417.329 417.329 417.329 417.329 417.329

Kondisi Baik m 116.852 137.719 146.065 158.585 187.798Kondisi Rusak ringan m 104.332 105.167 106.419 108.506 112.679Kondisi Rusak berat m 196.145 174.444 164.845 150.238 116.852Persentase panjangsaluran irigasi sekunderkondisi baik

% 28 33 35 38 45

3. Panjang Saluran IrigasiTersier

m 39.400 39.400 39.400 39.400 39.400

Kondisi Baik m 9.850 10.047 10.244 10.638 11.820Kondisi Rusak ringan m 10.244 10.638 10.835 11.426 12.608Kondisi Rusak berat m 19.306 18.715 18.321 17.336 14.972Persentase panjangsaluran irigasi tersierkondisi baik

% 25 25,5 26 27 30

4 Jumlah bendungan bh 2 2 2 2 2Kondisi Baik bh - - - - -Kondisi Rusak Ringan bh 2 2 2 2 2Kondisi Rusak Berat bh - - - - -

5 Panjang Sungai km 1.191,21 1.191,21 1.191,21 1.191,21 1.191,21Sumber: Dinas Pengairan, Energi dan Sumberdaya Mineral, 2012

4. PerumahanPemenuhan kebutuhan perumahan di Kabupaten Brebes cukup baik, dengan

capaian pada tahun 2011 mencapai sebesar 91,25% berdasarkan hasil perhitunganjumlah rumah yang telah ada di Kabupaten Brebes dengan jumlah keluarga di KabupatenBrebes. Capaian tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2009 sebesar 89,36%.Penyediaan rumah masih mengalami kendala terkait ketersediaan lahan untukperumahan, dan daya beli masyarakat akan perumahan yang masih rendah sehinggamempengaruhi kemampuan pengembang dalam penyediaan perumahan di KabupatenBrebes.

Dilihat dari sisi penyediaan air bersih, jumlah rumah tangga yang telahmendapatkan akses pada air bersih sebesar 90,08%. Kondisi ini meningkatdibandingkan dengan tahun sebelumnya 90,54% dan lebih tinggi dibandingkan dengantarget MDGs. Cakupan layanan air bersih perkotaan saat ini hampir merata di seluruh KKdi Kabupaten Brebes kecuali Kecamatan Songgom, Larangan, Tanjung dan Losari,dengan cakupan pelayanan air bersih perkotaan sebesar 7,29%. Untuk air bersihperdesaan cakupannya adalah daerah yang tidak mendapatkan layanan air bersihperkotaan. Hampir semua desa di Kabupaten Brebes telah terpenuhi air bersihnya baikdengan sistem mata air permukaan, sumur dangkal maupun sumur dalam. Cakupanpelayanan air bersih perdesaan mencapai sebesar 82,71%. Untuk di daerah tengah danutara Kab. Brebes saat ini cakupannya masih sangat kecil, di beberapa desa masihmengandalkan saluran irigasi untuk kegiatan MCK, saat musim kemarau tidak ada airbaku untuk air bersih sehingga harus didrop oleh tangki PDAM untuk mencukupikebutuhan air bersihnya.

II - 39

Jumlah rumah tangga yang bersanitasi kondisinya masih berada dibawah targetMDGs Nasional. Pada tahun 2011 rumah tangga bersanitasi baru mencapai 269.978rumah tangga, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 262.140 rumahtangga. Sementara itu jumlah rumah tidak layak huni di kabupaten Brebes mengalamipeningkatan tahun 2010 sebesar 89.277 rumah meningkat menjadi 101.381 rumah.Permukiman kumuh merupakan salah satu hal yang harus mendapatkan perhatian daripemerintah Kabupaten Brebes, meskipun jumlahnya kecil sebesar 2% pada tahun 2010-2011. Secara rinci perkembangan kinerja pembangunan urusan perumahan dapat dilihatpada Tabel 2.24.

Tabel 2.24Capaian Indikator Kinerja Urusan Perumahan di Kabupaten Brebes

Tahun 2008-2012

No Indikator Satuan 2008 2009 2010 2011 20121. Persentase Ketersediaan

rumah% 89,36 87,39 83,13 84,11 85

2. Persentase Rumah Tanggamemiliki akses Air Bersih

% 58,74 76,78 90,54 90,08 NA

3. Persentase Rumah Tanggaber Sanitasi

% 46,38 46,55 46,68 44,4 44,0

4. Persentase LingkunganPermukiman Kumuh

% 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

5. Persentase Rumah Tidaklayak huni

% 18,92 18,92 21,81 21,19 21,00

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2012

5. Penataan RuangPenataan ruang pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengatur ruang agar

aktivitas kehidupan manusia dan lingkungan alam di sekitarnya berkembang secaraharmonis dan lestari. Di sini terdapat dua hal pokok yang perlu mendapatkan perhatiansecara serius, yaitu: Pertama, adanya tiga unsur penting dalam penataan ruang, yaitu:manusia beserta aktivitasnya, lingkungan alam sebagai tempat, dan pemanfaatan ruangoleh manusia di lingkungan alam tersebut. Kedua, proses pemanfaatan ruang haruslahbersifat terbuka, berkeadilan, memiliki perlindungan hukum dan mampu memenuhikepentingan semua pihak (petaruh/stakeholder) secara terpadu dan berdayaguna sertaserasi.

Terkait dengan penataan ruang, Kabupaten Brebes telah menyusun Perda Nomor2 Tahun 2011 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2010–2030. Dalam Perda tersebut disebutkan bahwa tujuan penataan ruang KabupatenBrebes adalah terwujudnya ruang Kabupaten Brebes sebagai kabupaten yang berbasispertanian unggul dan berwawasan lingkungan. Dalam Perda tersebut dikemukakanbahwa kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah dilakukan melalui: (1) kebijakandan strategi pengembangan struktur ruang, (2) kebijakan dan strategi pengembanganpola ruang; dan (3) kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis.

Terkait dengan berbagai aktivitas pembangunan di Kabupaten Brebes, adabeberapa aspek penataan ruang yang perlu mendapatkan perhatian pada masamendatang, yaitu kawasan lindung, kawasan ruang terbuka hijau, kawasan rawanbencana alam, kawasan budidaya, kawasan pariwisata. Pengaturan tersebut perlu

II - 40

dilakukan untuk mengendalikan kebutuhan masing-masing kawasan agar tetap sinkrondengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat.

Jumlah ruang terbuka hijau perkotaan di Kabupaten Brebes pada tahun 2011-2012 sebanyak 2.724,38 Ha, dengan rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayahber HPL/HGB sebesar 1:3. Sementara itu untuk pelanggaran kasus tata ruang meningkatdari sebanyak 12 kasus pada tahun 2011 menjadi sebanyak 17 kasus pada tahun 2012.Alih fungsi lahan di Kabupaten Brebes cukup banyak, dengan jumlah ijin alih fungsilahan sampai dengan tahun 2012 mencapai seluas 163,06 ha, dari lahan pertaniandijadikan perumahan, gudang, rumah sakit, perguruan tinggi, asrama haji, dan kegiatanusaha seperti pencucian benang, SPBU, peternakan ayam, dan rice mill. Alih fungsilahan dari lahan pertanian ke non pertanian ini tentunya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian PanganBerkelanjutan.

Dalam rangka meningkatkan pengaturan terhadap penggunaan ruang, diKabupaten Brebes diperlukan rencana rinci tata ruang, hingga tahun 2012 jumlahRencana Rinci Tata Ruang yang dimiliki baru mencapai sebanyak 3 dokumen. Terkaitperijinan mendirikan bangunan, jumlah bangunan ber IMB di Kabupaten Brebes setiaptahun mengalami perkembangan yang berfluktuasi. Pada tahun 2008 jumlah penerbitanIMB sebanyak 2.119 unit, Tahun 2009 jumlah penerbitan IMB sebanyak 1.152 unit.Tahun 2011 jumlah penerbitan IMB sebanyak 2.079 unit. Sampai dengan bulanSeptember tahun 2012 jumlah penerbitan IMB sebanyak 448 unit. Secara rinci kinerjaurusan Penataan Ruang di Kabupaten Brebes tahun 2008-2012 tergambarkan padaTabel 2.25.

Tabel 2.25Capaian Indikator Kinerja Urusan Penataan Ruang Kabupaten Brebes

Tahun 2008-2012

No Indikator Satuan 2008 2009 2010 2011 2012a. Rasio ruang terbuka hijau per

satuan luas wilayah ber HPL/HGB1:3 1:3 1:3 1:3 1:3

b. Luas Ruang terbuka HijauPerkotaan

ha 2.724,38 2.724,38 2.724,38 2.724,38 2.724,38

c. Jumlah Bangunan ber-IMB unit 2119 1152 1059 2079 448d. Jumlah kasus pelanggaran tata

ruangkasus )* )* )* 12 17

f. Jenis – jenis rencana tata ruangrinci yang telah disusun

bh 0 0 0 1 2

g. Jumlah ijin alih fungsi lahan ha tad tad tad tad 163,06

h. Jumlah MoU KerjasamaPemerintah daerah Brebesdengan daerah di wilayahperbatasan

MoU tad tad tad tad 2

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2008-2012

II - 41

6. Perencanaan PembangunanPenyelarasan secara terpadu dokumen perencanaan pembangunan nasional yaitu

RPJM Nasional 2010–2014, RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2008-2013 dengan RPJMDKabupaten Brebes untuk menyelesaikan permasalahan dan isu strategis sebagaimanadiamanatkan Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional dan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 sebagaimana diubahterakhir kali dengan Undang-undang No. 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah,perlu semakin ditingkatkan. Penyusunan Rencana Pembangungan Jangka MenengahDaerah harus mengacu pada penataan ruang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Penyusunan dokumen perencanaan perlu pula memperhatikan pengarusutamaandalam perencanaan pembangunan daerah, yaitu: (1) tata pemerintahan yang amanah(good governance); (2) peningkatan pencapaian standar pelaksanaan minimal (SPM)meliputi 15 urusan wajib yang targetnya harus disusun oleh pemerintah KabupatenBrebes; (3) perencanaan dan penganggaran yang pro-poor dan penganggaran responsifgender, serta (4) memperhatikan kelestarian lingkungan dan pengurangan resikobencana.

Selain itu, perlu diperhatikan kebijakan dan arahan Inpres No. 3 tahun 2010tentang Program Pembangunan Nasional Berkeadilan, mengamanatkan bahwapemerintah daerah memberikan sumbangan dalam rangka pencapaian Pendidikan UntukSemua (PUS), Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium (MDG`s) padatahun 2015; RAD Pangan dan Gizi; Pengembangan ICT dan lain-lain. Gambaran kondisipelaksanaan dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dalambidang ekonomi, perencanaan bidang sosial budaya berdasarkan arahan pemerintahPusat yang telah disusun, antara lain dapat dilihat pada Tabel 2.26.

Tabel 2.26Capaian Indikator Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan

Kabupaten Brebes Tahun 2008-2012

No Indikator 2008 2009 2010 2011 20121 Ketersediaan dokumen

perencanaan pembangunandaerah1) RPJPD yang telah

ditetapkan dengan Perda1 0 0 0 0

2) RPJMD yang telahditetapkan dengan Perda

1 0 0 0 0

3) RKPD yang telah ditetapkandengan Perbup

1 1 1 1 1

2 Jumlah dokumenperencanaan pembangunanekonomi

1 1 1 1 1

3 Jumlah dokumenperencanaan pembangunansosial budaya

0 5 4 6 5

4 Jumlah dokumen perencananbidang infrastruktur

0 0 0 1 4

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2008-2012

II - 42

Seiring dengan peningkatan tuntutan kualitas perencanaan pembangunandaerah, pada masa mendatang akan sangat banyak dokumen perencanaanpembangunan yang diamanatkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah diberbagai bidang. Dengan demikian untuk menjaga sinergitas pembangunan daerah,dengan pembangunan nasional dan provinsi, maka kedepan penyusunan dokumenperencanaan baik bidang ekonomi, sosial budaya dan prasarana wilayah dansumberdaya alam perlu diwujudkan.

7. PerhubunganJumlah angkutan darat di Kabupaten Brebes tidak mengalami peningkatan

selama 5 tahun yaitu sebanyak 407 AKAP dan sebanyak 285 unit AKDP. Sementara ituuntuk jumlah penumpang moda angkutan umum mengalami penurunan, tahun 2008jumlah penumpang moda angkutan umum sebanyak 15.407.200 orang tahun 2012menurun menjadi 15.100.330 orang. Penurunan minat masyarakat menggunakan modaangkutan umum dikarenakan rendahnya fasilitas angkutan umum.

Jumlah trayek angkutan pedesaan di Kabupaten Brebes mengalami penurunandalam kurun waktu tahun 2008-2012. Pada tahun 2008 jumlah trayek angkutanpedesaan sebanyak 53 trayek, pada tahun 2012 turun menjadi 47 trayek. Sementara ituuntuk angkutan kendaraan yang memiliki ijin KIR selama 5 tahun terakhir mengalamipeningkatan. Untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas telah terpasang rambu-rambulalu lintas di Kabupaten Brebes. Pada tahun 2012 terpasang 580 unit rambu-rambu lalulintas, meningkat dari tahun 2008 yang hanya terpasang sebanyak 119 unit.

Perkembangan kinerja urusan perhubungan selengkapnya dapat dilihat padaTabel 2.27.

Tabel 2.27Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan


No Indikator Satuan 2008 2009 2010 2011 2012(s.d Sept)

a. Jumlah penumpangsemua modaangkutan umum

orang 15.407.200

15.307.450 15.205.450 15.125.750 15.100.330

b. Jumlah Terminal Bis Unit Kelas B 3 3 3 3 3 Kelas C 4 4 4 4 4

c. Jumlah AngkutanDarat

Unit

Bus AKAP 407 407 407 407 407 Bus AKDP 285 285 285 285 285

d. Jumlah rambu –rambu lalu lintasyang telah terpasang

Unit 119 120 109 209 580

e. Jumlah trayekangkutan perdesaan

Trayek 53 52 49 47 47

Jumlah ijin trayekangkutan umumperkotaan/perdesaan yangdikeluarkan

Buah 918 908 790 780 778

II - 43

No Indikator Satuan 2008 2009 2010 2011 2012(s.d Sept)

f. Jumlah trayekangkutan perdesaan

Trayek 53 52 49 47 47

Jumlah ijin trayekangkutan umumperdesaan yangdikeluarkan

Buah 789 789 789 789 785

g. Jumlah kendaraanangkutan umum

Buah 1.357 1.357 1.357 1.357 1.357

Jumlah kendaraanangkutan umumyang memiliki KIRangkutan umum

Buah 1.044 1.134 1.778 1.977 2.088

Persentasekepemilikan KIRangkutan umum

% 77 84 85 85 86

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, 2012

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,mengamanatkan bagi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sebagai salahsatu stakeholder untuk menyediakan sarana dan prasarana LLAJ untuk mendukungkeamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Selama tahun 2012 kasuskecelakaan di Kabupaten Brebes masih cukup tinggi. Kondisi ini menunjukan masihrendahnya tingkat keselamatan berlalu lintas. Berikut ini adalah data Kecelakaan LaluLintas pada Tahun 2012, yang bersumber dari Satlantas Polres Brebes sampai denganSeptember 2012. Data kecelakaan lalu lintas dapat dilihat pada Tabel 2.28.

Tabel 2.28Data Kecelakaan Lalu Lintas s/d September 2012

No Klasifikasi Kecelakaan dan Kerugian Jumlah1. Kasus Kecelakaan 593 Kasus

Meninggal Dunia 148 OrangLuka Berat 79 OrangLuka Ringan 721 OrangKerugian Materiil Rp. 534.900.000,-

Sumber : Satlantas Polres Brebes, 2012

Melihat tingginya kasus kecelakaan di Kabupaten Brebes, maka diperlukanpeningkatan sarana prasarana LLAJ untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas.Selain itu perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan keselamatan dalamberlalu lintas. Sarana prasarana pendukung dapat dilihat pada Tabel 2.29.

Tabel 2.29Prasarana Penunjang Keselamatan LLAJ Tahun 2012

Prasarana LLAJ: Satuan Jumlah- Rambu Lalu Lintas Terpasang- Rambu Lalu Lintas Portabel- Pagar Pengaman Jalan- Water Barrier- Concrete Barrier

unitunit

meterunitunit

58040803040

II - 44

Prasarana LLAJ: Satuan Jumlah- Traffic Cone- Traffic Light- Warning Light- Pos Jaga Perlintasan Sebidang

unitunitunitunit

10016447


Dari Tabel 2.29 dapat dilihat bahwa kebutuhan akan prasarana penunjangkeselamatan LLAJ masih sangat kurang. Jumlah prasarana penunjang seperti terterapada tabel belum cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Brebesdalam hal penyediaan prasarana penunjang keselamatan LLAJ.

Ketersediaan pelabuhan/dermaga penyeberangan yang representatif juga perluuntuk diperhatikan, melihat fakta bahwa di Waduk Malahayu dan Waduk Penjalin belummemiliki fasilitas tersebut. Keberadaan dermaga penyeberangan akan mempermudahaksesibilitas antar desa di sekeliling waduk, sekaligus menunjang pariwisata. Dataangkutan waduk dapat dilihat pada Tabel 2.30.

Tabel 2.30Angkutan Waduk Malahayu dan Penjalin

Lokasi Luasan Jumlah Angkutan KeteranganWaduk Malahayu 944 hektare 7 unit Kapasitas 15 orang

Motor Tempel 12 PKWaduk Penjalin 1,25 km2 21 unit Kapasitas 15 orang

Manual / PenggerakDayung


8. Lingkungan HidupKinerja pembangunan lingkungan hidup terkait dengan pengendalian pencemaran

dan perusakan lingkungan hidup di Kabupaten Brebes relatif kurang, terlihat daribanyaknya jumlah usaha yang berpotensi mencemari lingkungan yaitu sebanyak 34 unit.Dari jumlah usaha tersebut, baru sebanyak 16 unit usaha (47,06%) yang telah memilikiInstalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Capaian cakupan pengawasan terhadappelaksanaan AMDAL di Kabupaten Brebes cukup baik, yaitu sebanyak 8 unit usaha.Pelayanan pencegahan pencemaran air di Kabupaten Brebes baru mencapai 17,5% padatahun 2011 dan 0% pada tahun 2012, lebih rendah dari target SPM Bidang LH sebesar100% pada tahun 2013. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidakbergerak baru mencapai 25% pada tahun 2011, dan 0% pada tahun 2012 dari targetSPM sebesar 100% pada tahun 2013. Untuk indikator Pelayanan tindak lanjut pengaduanmasyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup(%) dalam kurun waktu tahun 2008-2011 telah mencapai 100% sesuai dengan targetSPM.

Berkaitan dengan rehabilitasi ekosistem dan konservasi lingkungan capaian cukupbaik, terlihat dari capaian indikator cakupan penghijauan wilayah rawan longsor danSumber Mata Air sebesar 265 ha pada tahun 2011, namun untuk tahun 2012 hanya 5ha. Upaya rehabilitasi ekosistem dan konservasi lingkungan perlu terus ditingkatkan,sehingga daya dukung dan daya tampung lingkungan semakin optimal. Perkembangancapaian kinerja pembangunan lingkungan hidup dapat dilihat pada Tabel 2.31

II - 45

Tabel 2.31Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Brebes

Tahun 2008-2012

No Indikator 2008 2009 2010 2011 20121 Jumlah kawasan lindung (kawasan)

Cagar alam 1 1 1 1 0 Hutan suaka alam 1 1 1 1 0 Hutan lindung 6 6 6 6 6

2 Jumlah usaha yang berpotensimencemari lingkungan (unit)

34 34 34 34 34

3 Jumlah usaha yang telah memilikiIPAL (unit)

16 16 16 16 16

4 Cakupan pengawasan terhadappelaksanaan AMDAL (unit)

5 6 7 8 8

5 Pelayanan pencegahan pencemaran air(%)

0 0 0 17,5 0

6 Pelayanan pencegahan pencemaranudara dari sumber tidak bergerak (%)

0 0 0 25 0

7 Pelayanan tindak lanjut pengaduanmasyarakat akibat adanya dugaanpencemaran dan/atau perusakanlingkungan hidup (%)

100 100 100 100 100

8 Cakupan penghijauan wilayah rawanlongsor dan Sumber Mata Air (ha)

0 0 0 265 5

Sumber: Kantor Lingkungan Hidup, 2012

9. PertanahanPembangunan urusan pertanahan mencakup administrasi pertanahan, penataan

penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, penyelesaian konflik-konflik pertanahan, dan pengembangan sistem informasi pertanahan. Pembangunanpertanahan diarahkan untuk menjamin kepastian hukum akan penggunaan tanah untukberbagai kepentingan, baik yang bersifat kepentingan pribadi, keperluan usaha, maupunkepentingan masyarakat umum.

Luas lahan bersertifikat di Kabupaten Brebes pada tahun 2008-2012 mengalamipeningkatan, dari sebanyak 42.209,8 ha pada tahun 2008, menjadi 43.152,5 ha padatahun 2012. Persentase luas petak lahan yang bersertifikat pada tahun 2008 sebesar23,90%, tahun 2012 meningkat menjadi 24,42%. Jumlah petak tanah bersertifikat hakmilik mengalami peningkatan dari sebanyak 189.522 sertifikat pada tahun 2008, menjadi207.462 petak pada tahun 2012. Tanah bersertifikat hak pakai juga meningkat darisebanyak 1.416 petak pada tahun 2008 menjadi sebanyak 1.525 petak pada tahun 2012.Sementara itu petak tanah Hak Guna bangunan mengalami peningkatan dari sebanyak6.655 petak pada tahun 2008 menjadi sebanyak 6.820 petak. Dalam kurun waktu limatahun (2008-2012) tidak ditemui kasus sengketa tanah. Perkembangan capaian kinerjapembangunan urusan pertanahan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.32.

II - 46

Tabel 2.32Indikator Kinerja Urusan Pertanahan Kabupaten Brebes

No Indikator 2008 2009 2010 2011 2012a. Luas lahan bersertifikat

(ha)42.209,8 42.484,3 42.757,7 43.011,2 43.152,5

Persentase luas lahanbersertifikat (%)

23,90 24,05 24,21 24,35 24,42

b. Jumlah petak lahanbersertifikat (petak) Hak milik 189.522 194.463 198.464 205.511 207.462 Hak Pakai 1.416 1.474 1.505 1.523 1.525 Hak Guna Bangunan 6.655 6.667 6.669 6.824 6.820

c. Penyelesaian kasustanah Negara (%)

0 0 0 0 0

Sumber: Badan Pertanahan Negara Kabupaten Brebes, 2012

Beberapa permasalahan berkaitan dengan pertanahan diantaranya adalahmasalah tanah timbul di wilayah pantai. Munculnya "tanah timbul" tersebut seringmenjadi pemicu perselisihan antar warga yang mengincar dan ingin memiliki tanahtersebut. Bahkan tidak jarang, kawasan yang masih berupa pantai dan masih tergenangsebagai kawasan laut pun sudah dipatok dan dikavling oleh warga karena diyakini suatusaat akan berubah menjadi daratan.

10.Kependudukan dan Catatan SipilPelayanan bidang kependudukan dan pencatatan sipil menjadi salah satu sasaran

utama dalam pembangunan. Keberadaan penduduk yang merupakan salah satu modalutama pembangunan perlu mendapatkan perhatian agar penerapan adminsitrasikependudukan berjalan sesuai dengan amanat undang-undang yang berlaku.

Penerapan sistem informasi administrasi kependudukan seperti yang tertuangdalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata CaraPendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil serta Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional, memerlukan koordinasi,fasilitasi dan pembinaan di bidang kependudukan dan catatan sipil yang baik antaraPemerintah Pusat, Provinsi dengan Kabupaten/Kota. Implementasi sistem informasiadministrasi kependudukan (SIAK) on line perlu mendapatkan dukungan denganpeningkatan kapasitas SDM dalam rangka pengoperasiannya termasuk pelatihanpemeliharaan peralatan jaringan SIAK on line.

Jumlah penduduk Kabupaten Brebes berdasarkan data hasil sensus penduduktahun 2010 mencapai angka 1.733.869 dengan komposisi penduduk perempuansebanyak 860.935 jiwa dan 872.934 jiwa penduduk laki-laki. Pelayanan administrasikependudukan di Kabupaten Brebes yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan danCatatan Sipil antara lain pelayanan KTP, KK, Akta kelahiran, akta perkawinan danperceraian. Pelayanan ini harus diberikan kepada semua masyarakat dan juga adabeberapa jenis pelayanan yang telah mempunyai standar pelayanan minimal (SPM) yangharus dicapai.

Persentase kepemilikan KTP pada penduduk wajib KTP mengalami peningkatandari tahun ke tahun. Sampai tahun 2012 data menunjukan bahwa penduduk yang telahmemiliki KTP mencapai 76% dari total penduduk wajib KTP. Capaian ini meningkat 12%dibandingkan dengan capaian pada tahun 2011 yakni 64%. Meskipun sudah

II - 47

menerapkan penerbitan KTP berbasis NIK namun angka ini masih sangat jauh dibawahtarget SPM tentang kepemilikan KTP. Pelayanan administrasi kependudukan masyarakatKabupaten Brebes saat ini sudah dilayani di 17 unit pelayanan yang berada di semuaKecamatan. Semua unit pelayanan ini sudah terhubung secara on line sehinggapelayanannya diharapkan akan lebih optimal. Gambaran kinerja pelayanan bidangkependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Brebes dapat dilihat pada Tabel 2.33.

Tabel 2.33Capaian Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Brebes

Tahun 2008-2012

No Indikator 2008 2009 2010 2011 20121 Jumlah anak (0-18 tahun) yang

berakte kelahiran. (pertahun)66.469 51.488 18.869 19.400 12.574

2 Rasio bayi berakte kelahiran (%) 7,95 10,88 9,94 12,31 10,563 Rasio pasangan berakte nikah

(%)100 100 100 100 100

4 Persentase kepemilikan KTP (%) 18,00 34,00 48,00 64,00 76,005 Jumlah tempat perekaman data

kependudukan kecamatan yangterhubung dengan jaringan SIAK

0 0 15 kec 17 kec. 17 kec.

6 Persentase kepemilikan KK bagisetiap keluarga (%)

100 100 100 100 100

7 Penerapan KTP Nasional berbasisNIK sudah/belum

sudah sudah sudah sudah sudah

8 Persentase capaian pelayanan E-KTP (%)

0 0 0 0 69,81 %

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2012

11.Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakSasaran utama pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

adalah terjaminnya kesetaraan gender dan perlindungan anak. Kesetaraan gender dalampembangunan tergambarkan dari capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) danIndeks Pemberdayaan Gender (IDG). IPG Kabupaten Brebes dalam kurun waktu tahuntiga tahun menunjukkan peningkatan dari sebesar 53,6 pada tahun 2008 menjadisebesar 54,08 pada tahun 2009, dan sebesar 54,29 pada tahun 2010. Peningkatan IPGini menunjukkan bahwa kualitas sumberdaya manusia perempuan di Kabupaten Brebessemakin membaik, khususnya pada bidang pendidikan, kesehatan, dan pendapatan.Indikator komposit IPG meliputi angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lamasekolah, dan sumbangan pendapatan. Sampai dengan tahun 2010, Angka Harapan Hidupperempuan sebesar 69,71 tahun, lebih tinggi dibandingkan laki-laki (65,74 tahun).Sementara itu Angka melek huruf perempuan sebesar 84,05%, lebih rendahdibandingkan laki-laki (92,67%). Rata-rata lama sekolah perempuan sebesar 5,31 tahun,juga lebih rendah dibandingkan laki-laki (6,73 tahun). Begitu pula sumbanganpendapatan perempuan pada tahun 2010 sebesar 22,17% juga lebih rendahdibandingkan laki-laki (77,83%).

IDG Kabupaten Brebes dalam kurun waktu tiga tahun (2008-2010) menunjukkanperkembangan yang positif dari sebesar 47,44 pada tahun 2008 menjadi sebesar 48,1pada tahun 2009, dan sebesar 53,94 pada tahun 2010. Indikator komposit IDG meliputiketerwakilan perempuan di lembaga legislatif; tenaga kerja perempuan yang bekerjasebagai tenaga manager, profesional, administrasi, dan teknisi; dan sumbangan

II - 48

perempuan dalam pendapatan kerja. Keterlibatan perempuan di DPRD Kabupaten Brebessampai dengan tahun 2010 baru mencapai sebesar 12,00%. Sumbangan Perempuandalam Pendapatan Kerja pada tahun yang sama baru mencapai sebesar 22,17%.Sementara itu persentase tenaga kerja perempuan yang bekerja sebagai tenagamanager, profesional, administrasi, dan teknisi telah mencapai sebesar 44,72%. Kondisiini menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam bidang politik dan pengambilankeputusan pembangunan masih rendah.

Secara umum pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) dalam penanganankekerasan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan belum optimal. Kesiapanunsur-unsur kelembagaan penanganan korban kekerasan maupun kemampuan SDMdalam pelayanan terhadap Korban kekerasan masih rendah.

Perlindungan anak di Kabupaten Brebes menunjukkan kinerja yang baik, terlihatdari beberapa langkah kemajuan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di KabupatenBrebes. Di Kabupaten Brebes telah dilakukan Launching Kabupaten Brebes MenujuKabupaten Layak Anak. Telah dilaksanakan pula sosialisasi KLA ke seluruh lapisanmasyarakat, dan pengembangan rintisan desa layak anak di 50 dari 297 desa intervensikesehatan dan pendidikan. Di Kabupaten Brebes juga terdapat Pusat Pelayanan TerpaduKorban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak “TIARA”. Perkembangan capaianindicator kinerja urusan perlindungan perempuan dan perlindungan anak dapat dilihatpada Tabel 2.34.

Tabel 2.34Capaian Indikator Kinerja Urusan Perlindungan Perempuan

dan Perlindungan Anak Kabupaten Brebes

No Indikator 2008 2009 2010 2011 2012a. IPG 53,64 54,08 54,29 54,81 NA1) Angka Usia Harapan Hidup (tahun)

Laki-laki Perempuan

65,1769,11

65,4669,41

65,7469,71

65,7469,71

NA

2) Rata-rata Lama Sekolah (tahun) Laki-laki Perempuan

6,695,28

6,715,29

6,735,31

6,755,39

NA

3) Angka Melek Huruf (%) Laki-laki Perempuan

91,2681,55

91,4481,76

92,6782,99

91,6384,06

NA

4) Persentase (%) dalam Angkatan Kerja Laki-laki Perempuan

63,0236,98

74,5625,44

77,8322,17

76,8623,14

NA

b. IDG 47,44 48,10 53,94 53,95 NA1) Perempuan di Parlemen (%) 8,89 8,9 12,0 12,00 NA2) Perempuan Pekerja Profesional (%) 34,21 35,50 44,72 44,05 NA3) Perempuan dalam Angkatan Kerja (%) 36,98 25,44 22,17 23,14 NAc. Jumlah kasus KDRT 41 29 14 3d. Jumlah rintisan desa layak anak 50 50 50 50 50e. Jumlah peraturan menunjang Kota

Layak Anak- Perda 2 2 2 3 0- Perbup 1 1 3 7 0

f. Jumlah forum anak tingkat kabupaten 0 0 1 1 1g. Jumlah forum anak tingkat kecamatan 0 0 0 3 3

II - 49

No Indikator 2008 2009 2010 2011 2012h. Jumlah forum anak tingkat

desa/kelurahan0 0 0 0 13

i. Jumlah pusat pelayanan terpadupemberdayaan perempuan dan anak(P2TP2A) di tingkat kecamatan dankabupaten (unit)

1 1 18 18 18

j. Cakupan perempuan dan anak korbankekerasan yang mendapat penangananpengaduan oleh petugas terlatih didalamunit pelayanan terpadu (%)

NA 71 70 58 29

k. Cakupan ketersediaan petugas di UnitPelayanan Terpadu yang memilikikemampuan untuk menindaklanjutipengaduan/laporan Masyarakat (%)

NA NA NA NA NA

l. cakupan perempuan dan anak korbankekerasan yang mendapat layanankesehatan oleh tenaga kesehatanterlatih di puskesmas maupun tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di RS (%)

NA NA NA NA NA

m. Cakupan puskesmas mampu tatalaksanakasus kekerasan terhadap perempuandan anak (%)

NA NA NA NA NA

n. Cakupan RSU Vertikal/RSUD/RSSwasta/RS Polri yang melaksanakanpelayanan terpadu bagi perempuan dananak korban kekerasan (%)

NA NA 43 47 6

o. Cakupan tenaga kesehatan terlatihtentang tatalaksana kasus korbankekerasan terhadap perempuan dananak (KtP/A) di Puskesmas (%)

NA NA tad 5 NA

p. Cakupan tenaga kesehatan terlatihtentang tatalaksana kasus korbankekerasan terhadap perempuan dananak di Rumah Sakit (%)

NA 2 4 3 NA

q. Cakupan layanan rehabilitasi sosial yangdiberikan oleh petugas rehabilitasi sosialterlatih bagi perempuan dan anakkorban kekerasan di dalam unitpelayanan terpadu (%)

NA 9 11 8 NA

r. Cakupan penegakan hukum dari tingkatpenyelidikan sampai dengan putusanpengadilan atas kasus-kasus kekerasanterhadap perempuan dan anak (%)

NA NA NA NA NA

s. Cakupan layanan pemulangan bagiperempuan dan anak korban kekerasan(%)

NA NA NA NA NA

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Badan Keluarga Berencana danPemberdayaan Perempuan, 2012

II - 50

12.Keluarga Berencana dan Keluarga SejahteraTFR (Total Fertility Rate) atau Angka Kelahiran Total Kabupaten Brebes Tahun

2011 artinya kemampuan perempuan melahirkan dalam masa peroide adalah sebesar2,6 artinya perempuan Kabupaten Brebes memiliki kemampuan melahirkan lebih dari 2kali. Melihat tidak adanya penurunan TFR ini memiliki pengertian bahwa PUS belummengikuti program keluarga berencana. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya cakupanpeserta KB aktif, tingginya DO KB, dan tingginya unmetneed.

Cakupan peserta KB aktif tahun 2008 – 2011 di Kabupaten Brebes tidakmengalami peningkatan yang cukup baik, atau dapat dikatakan stabil. Pada tahun 2008cakupan peserta KB aktif sebesar 75,56% meningkat pada tahun 2011 menjadi sebesar75,59%. Peningkatan cakupan PUS yang menjadi peserta KB aktif di Kabupaten Brebesdipengaruhi oleh tingkat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengaturankelahiran anak, dan pentingnya mewujudkan keluarga yang sejahtera dan berkualitas.Cakupan peserta KB aktif juga didukung dengan peningkatan jumlah peserta KB barudalam kurun waktu empat tahun dari sebesar 53.411 orang pada tahun 2008 menjadi70.783 orang pada tahun 2012. Peningkatan peserta KB baru ini menunjukkan bahwakesadaran pasangan usia subur usia muda untuk ber-KB semakin meningkat. Hal inidipengaruhi semakin mudahnya masyarakat dalam mengakses informasi mengenaipentingnya ber-KB, dan semakin berkembangnya pola pikir masyarakat bahwa memilikianak harus mampu memberikan penghidupan yang layak bagi anak.

Tingkat kualitas pelayanan KB di Kabupaten Brebes dapat dilihat dari beberapaindikator, seperti: cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed) KB;persentase Drop Out (DO) KB; dan cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untukmemenuhi permintaan masyarakat. Persentase Drop Out KB di Kabupaten Brebes masihcukup tinggi, yaitu sebesar 10,61% pada tahun 2011, sampai Bulan Juni 2012 DO KBsebesar 4,28%. Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmetneed) KB diKabupaten Brebes juga masih tinggi, yaitu sebesar 12,05% pada bulan juni 2012, lebihtinggi dibandingkan target SPM yang harus dicapai pada tahun 2014 sebesar 5%.

Perkembangan capaian indikator kinerja urusan keluarga berencana dan keluargasejahtera dapat dilihat pada Tabel 2.35.

Tabel 2.35Capaian Indikator Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga

Sejahtera Kabupaten Brebes

No Indikator 2008 2009 2010 2011 20121. Jumlah anak per Keluarga

Angka Kelahiran Total 2,6 2,6 2,6 2,6 2,62. Kepesertaan KB

Jumlah Pasangan Usia Subur 347.366 354.175 349.871 367.174 370.090Jumlah peserta KB aktif(pasangan)

262.474 266.176 272.141 277.529 294.215

Jumlah peserta KB baru(pasangan)

53.411 53.516 67.902 70.783 29.252

Cakupan PUS menjadi pesertaKB aktif (%)

75,56 75,15 77,78 75,59 79,50

3. Pelayanan KBCakupan penyediaan alat danobat Kontrasepsi untukmemenuhi permintaanmasyarakat (%)

100 100 100 100 100

II - 51

No Indikator 2008 2009 2010 2011 2012Persentase Drop Out (DO) KB(%)

16,36 19,97 18,57 10,61 4,28

Cakupan PUS yang ingin ber-KBtidak terpenuhi (Unmetneed) KB(%)

14,81 15,49 15,59 14,81 12,05

4. Kelompok Bina KeluargaBalitaJumlah kelompok Bina KeluargaBalita (BKB)

333 400 447 447 448

Cakupan Anggota Bina KeluargaBalita (BKB) ber-KB (%)

Tad tad tad 72,82 49,82

5. Kelompok UsahaPeningkatan Pendapatandan Kesejahteraan Keluarga(UPPKS)Cakupan Anggota UPPKS yangber-KB

Tad tad tad 76,83 80,86

Sumber: Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, 2012

13.SosialDalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang

dimaksud kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material,spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkandiri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan Kesejahteraansosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukanPemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial gunamemenuhi kebutuhan dasar, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial,pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Penyandang Masalah KesejahteraanSosial (PMKS) merupakan istilah yang dipakai untuk orang-orang yang memiliki masalahdalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual dan sosial untuk hidup layak.

Salah satu upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi PMKS, yaitu denganmendirikan sarana sosial, sehingga PMKS bisa memenuhi kebutuhan hidup secara layak.Sarana sosial yang terdapat di Kabupaten Brebes tahun 2008-2012 tetap berjumlah 12unit, terdiri dari 10 (sepuluh) panti asuhan, 1 (satu) panti jompo dan 1 (satu) pantirehabilitasi. Jumlah sarana sosial yang ada tidak sebanding dengan jumlah PMKS. Padatahun 2012 jumlah PMKS di Kabupaten Brebes sebanyak 346.751 jiwa. Jenis PMKSterbanyak adalah Keluarga Fakir Miskin sebanyak 247.080 KK, Keluarga Berumah tak layak hunisebanyak 65.963 KK, Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) sebanyak 10.806 orang,Penyandang cacat 8.258 orang, dan Lanjut Usia Terlantar 4.093 orang.

Selain sarana sosial, untuk membantu mengatasi masalah yang dihadapi PMKSterdapat kelembagaan sosial masyarakat. Tahun 2012, kelembagaan sosial masyarakatmeliputi 17 pekerja sosial masyarakat, 12 organisasi sosial/yayasan, 297 karang taruna,dan 2 wanita pemimpin pendayagunaan sosial. Jumlah ini tetap sama dari tahun 2008-2012, kecuali organisasi sosial/ yayasan yang bertambah 1 unit pada tahun 2010.

Perkembangan kinerja urusan sosial selama kurun waktu tahun 2008-2012 dapatdilihat pada Tabel 2.36.

II - 52

Tabel 2.36Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi

Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2008 – 2012

No Indikator 2008 2009 2010 2011 2012a. Jumlah Sarana Sosial seperti

panti asuhan, panti jompodan panti rehabilitasi

1) Panti asuhan 10 10 10 10 102) Panti jompo 1 1 1 1 13) Panti rehabilitasi 1 1 1 1 1b. Jumlah penyandang masalah

kesejahteraan sosial (PMKS)1) Anak Balita Terlantar 1.002 889 631 518 4582) Anak Terlantar 2.970 1.513 1.149 1.453 1.0153) Anak nakal 730 428 449 0 3464) Anak jalanan 901 251 260 134 825) Anak cacat 3.898 1.281 2.615 1.500 2.473

6) Wanita Rawan Sosial Ekonomi(WRSE)

27.684 38.375 0 100 10.806

7) Wanita yang menjadi korbanTindak kekerasan

79 8 0 0 12

8) Lanjut Usia Terlantar 8.361 8.455 6.345 5.612 4.0939) Lanjut usia yang menjadi Korban

tindak Kekerasan atauDiperlakukan salah

0 3 15 0 14

10) Penyandang cacat 8.911 2.086 26.152 11.854 8.25811) Penyandang cacat bekas

Penderita penyakit kronis4.427 2.239 377 0 1.146

12) Tuna Susila 115 36 110 15 10813) Pengemis 424 579 588 511 39814) Gelandangan 644 517 112 75 8415) Bekas Narapidana 639 684 712 563 49416) Korban penyalahgunaan NAPZA 82 40 105 15 22

17) Keluarga Fakir Miskin 394.557 381.652 341.632 303.031 247.08018) Keluarga Berumah tak layak huni 69.163 60.405 106.564 0 65.96319) Keluarga yang bermasalah Sosial

Spikologis7.683 295 296 0 245

20) Keluarga Rentan 1.362 1.159 571 0 1.29221) Korban Bencana Alam 102.272 1.299 477 8 1.181

22) Korban Bencana Sosial 1.362 24 1.314 1.500 1.181c. Jumlah kelembagaan sosial

masyarakat1) Pekerja Sosial Masyarakat 17 17 17 17 172) Organisasi Sosial/Yayasan 11 11 12 12 123) Karang Taruna 297 297 297 297 297

II - 53

No Indikator 2008 2009 2010 2011 20124) Wanita Pemimpin Pendayagunaan

Sosial2 2 2 2 2

5) Jumlah Sarana Sosial 3 3 3 3 3Sumber : Dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi Kab. Brebes, 2011

Sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang StandarPelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota adatujuh indikator yang harus dicapai pada 2015. Target capai SPM bidang sosialKabupaten Brebes yang telah tercapai ada 4 indikator yaitu (1) Persentase (%) PMKSskala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar;(2) Presentase (%) panti sosial skala kabupaten/kota yang menyediakan saranaprasarana pelayanan kesejahteraan sosial; (3) Presentase (%) korban bencana skalakabupaten/ kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggal darurat; dan (4)Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi denganmenggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap. Sementara capaian targetSPM yang belum tercapai ada 3 indikator yaitu (1) Persentase (%) PMKS skala kab/kotayang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)atau kelompok social ekonomi sejenis lainnya; (2) Presentase (%) wahanakesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan saranaprasarana pelayanan kesejahteraan sosial; dan (3) Presentase (%) penyandang cacatfisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial.Capaian SPM bidang sosial Kabupaten Brebes sampai dengan tahun 2011 dapat dilihatpada Tabel 2.37.

Tabel 2.37Pencapaian SPM Bidang Sosial Kabupaten Brebes

Tahun 2008-2011

No SPM Bidang Sosial 2008 2009 2010 20112012 Target

SPM(2015)

1. Persentase (%) PMKS skalakab/kota yang memperolehbantuan sosial untukpemenuhan kebutuhan dasar.

100 100 100 100 100 80

2. Persentase (%) PMKS skalakab/kota yang menerimaprogram pemberdayaan sosialmelalui Kelompok UsahaBersama (KUBE) atau kelompoksocial ekonomi sejenis lainnya

0,05 0,1 0,15 0,2 10 80

3. Presentase (%) panti sosialskala kabupaten/kota yangmenyediakan sarana prasaranapelayanan kesejahteraan sosial.

50 50 10 10 25 80

4. Presentase (%) wahanakesejahteraan sosial berbasismasyarakat (WKBSM) yangmenyediakan sarana prasaranapelayanan kesejahteraan sosial.

100 100 100 100 30 60

II - 54

No SPM Bidang Sosial 2008 2009 2010 20112012 Target

SPM(2015)

5. Presentase (%) korban bencanaskala kabupaten/ kota yangmenerima bantuan sosialselama masa tanggal darurat.

80 80 80 80 85 80

6. Presentase (%) korban bencanaskala kabupaten/kota yangdievakuasi dengan menggunakansarana prasarana tanggapdarurat lengkap

10 80 80 80 85 80

7. Presentase (%) penyandangcacat fisik dan mental, sertalanjut usia tidak potensial yangtelah menerima jaminan sosial.

0 0 0 0 0,005 40

Sumber : Dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi Kab. Brebes, 2011

14.KetenagakerjaanJumlah penduduk usia kerja tahun pada tahun 2008 sebanyak 1.373.830 orang,

dalam kurun waktu lima tahun meningkat menjadi 1.409.616 pada tahun 2012. Tingkatpartisipasi angkatan kerja dalam kurun waktu yang sama meningkat dari 77,21% padatahun 2008 menjadi 77,26% pada tahun 2012. Penempatan tenaga kerja yangdilakukan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi masih sangat kecil biladibandingkan dengan jumlah pencari kerja. Pada tahun 2008 pencari kerja yangditempatkan baik melalui AKAD maupun AKAN sebanyak 3,87%, tahun 2009 sebanyak4,57%, tahun 2010 1,18%, tahun 2011 sebanyak 1,60%, dan tahun 2012 sebanyak2,97%. Penempatan tenagakerja yang lebih sedikit dibandingkan jumlah pencari kerjamenunjukkan bahwa daya saing tenaga kerja maupun kesempatan kerja masih terbatas.

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Brebes dalam kurun waktu limatahun menunjukkan penurunan, dari sebanyak 65.357 orang (7,92%) pada tahun 2008menjadi sebanyak 57.429 orang (6,54%). Walaupun dilihat dari persentase tingkatpengangguran terbuka kecil, namun dilihat dari angka nominal cukup banyak.Keberadaan penganggur ini tentunya menuntut pemerintah daerah untuk menciptakanlapangan pekerjaan atau mempersiapkan keterampilan tenaga kerja, sehingga dapatmemperoleh pekerjaan yang layak.

Kasus perselisihan tenaga kerja pada tahun 2008-2010 masing-masing 1 kasus,tahun 2011 sebanyak 7 kasus, dan tahun 2012 sejumlah 3 kasus. Penyelesaian kasusperselisihan tenaga kerja selama kurun waktu lima tahun Kasus perselisihan industrisebagian besar diselesaikan melalui lembaga bipatrit dan tripartit. Sampai dengan tahun2012 jumlah lembaga bipatrit sebanyak 13 lembaga. Apabila perselisihan tenaga kerjatidak bisa diselesaikan di lembaga bipatrit maka akan diselesaikan melalui lembagatripartit yang terdiri dari perwakilan pekerja, pengusaha dan pemerintah.

Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) menyalurkan tenaga kerjakeluar negeri. Sampai dengan tahun 2011 jumlah PJTKI sebanyak 56 perusahaan.Sementara itu jumlah Balai Latihan Kerja yang ada di Kabupaten Brebes berjumlah 1Unit, terdiri dari 1 Unit milik pemerintah dan 0 unit milik swasta. Perkembangan kondisipembangunan ketenagakerjaan dapat dilihat pada Tabel 2.38.

II - 55

Tabel 2.38Perkembangan Data Ketenagakerjaan Kabupaten Brebes

Tahun 2008 – 2012

No Uraian 2008 2009 2010 2011 20121. Jumlah penduduk usia kerja

(15 tahun keatas) (orang)1.373.830 1.409.616 1.446.825 1.409.616 1.409.616

2. Jumlah angkatan kerja(orang)

824.748 839.546 884.757 882.972 802.643

3. Jumlah angkatan kerjaberdasarkan tingkatpendidikannyaa. ≤ SD 401 321 241 169 576.343b. SMP 756 697 604 729 118.454c. SMA 7.771 6.581 6.489 5.307 81.934d. D1,D2,D3 1.569 1.398 1.251 589 7.085e. D4 dan S1 3.286 2.876 2.472 530 18.827f. S2, S3 0 0 0 0 0

4. Tingkat Partisipasi AngkatanKerja (%)

77,21 77,22 77,24 77,24 77,26

5. Jumlah angkatan kerja yangbekerja (orang)

759.391 760.430 812.098 824.449 736.795

6. Jumlah angkatan kerja yangsedang mencari pekerjaan(orang)

70.524 72.822 115.218 72.822 65.848

7. Tingkat PengangguranTerbuka (%)

65.357(7,92%)

79.116(9,42%)

72.659(8,21%)

58.523(6,63%)

57.429(6,54)

8. Pencari kerja yangditempatkana. Penempatan Tenaga

Kerja Antar Kerja AntarNegara (AKAN) (orang)

2.632 2.988 1.346 1.149 1.947

b. Penempatan TenagaKerja Antar Kerja AntarDaerah (AKAD) (orang)

94 342 16 19 8

9. Jumlah perusahaan yangmenerapkan K3

0 40 40 40 50

10. Jumlah kasus perselisihantenaga kerja (kasus)

1 1 1 7 3

11. Persentase kasusperselisihan tenaga kerjayang terselesaikan (%)

100 100 100 100 100

12. Jumlah lembaga bipatrit 5 6 12 13 1313. Jumlah lembaga tripartit 1 1 1 1 114. Jumlah Balai Latihan Kerja 1 1 1 1 1

a. Milik Pemerintah 1 1 1 1 1b. Milik Swasta 0 0 0 0 0

15. Jumlah kasus PHK 2 1 2 18 316. Persentase Upah Minimum

Kabupaten terhadapKebutuhan Hidup Layak (%)

72 79 88 93 94

Sumber: Dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi Kab. Brebes, 2012

II - 56

Selain indikator dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 seperti tabel diatas,ada beberapa indikator yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal BidangKetenagakerjaan jo Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 4 tahun2011 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal BidangKetenagakerjaan. Indikator tersebut berjumlah 8 (delapan) yang terdiri dari (1) Besarantenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi; (2) Besaran tenagakerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan; (3) Besaran tenaga kerja yangmendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (4) Besaran pencari kerja yang terdaftaryang ditempatkan; (5) Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta programJamsostek; (6) Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB); (7)Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan; (8) Besaran Pemeriksaan Perusahaan.Kedelapan indikator ini memiliki target yang harus dicapai pada tahun 2016.Perkembangan capaian SPM Bidang Ketenagakerjaan dapat dilihat pada Tabel 2.39.

Tabel 2.39Pencapaian SPM Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Brebes

Tahun 2011-2012

No Indikator 2011 2012 Target SPM(2016)

1. Besaran tenaga kerja yang mendapatkanpelatihan berbasis kompetensi (%)

0,15 0,26 75

2. Besaran tenaga kerja yang mendapatkanpelatihan kewirausahaan (%)

0,09 0,16 60

3. Besaran tenaga kerja yang mendapatkanpelatihan berbasis masyarakat (%)

0,15 0,26 60

4. Besaran pencari kerja yang terdaftar yangditempatkan (%)

0,1 0,15 70

5. Besaran pekerja/buruh yang menjadi pesertaprogram Jamsostek (%)

35 40 50

6. Besaran Kasus yang diselesaikan denganPerjanjian Bersama (PB) (%)

10 12 50

7. Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan(%)

10 15 45

8. Besaran Pemeriksaan Perusahaan (%) 30 40 50


Millenium Development Goals (MDGs) juga mengamanatkan beberapa indikatordi bidang tenaga kerja yang harus dicapai pada tahun 2015. Indikator ini terdapat padatujuan 1, target 1B: mewujudkan kesempatan kerja penuh dan dan pekerjaan yanglayak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda. Indikator yang dimaksudyaitu (1) Laju Pertumbuhan PDRB per tenaga kerja (%); (2) Rasio kesempatan kerjaterhadap penduduk usia 15 tahun ke atas (%) dan (3) Proporsi tenaga kerja yangberusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja (%).Perkembangan capaian MDGs Tujuan 1, Target 1B Bidang Ketenagakerjaan dapat dilihatpada Tabel 2.40.

II - 57

Tabel 2.40Capaian MDGs Tujuan 1, Target 1B Bidang Ketenagakerjaan


No Indikator MDGs 2010 2011 2012 Target MDGs(2015)

1. Laju Pertumbuhan PDRB pertenaga kerja (%)

3,75 3,90 4,22 7,43%-7,55%(target MDGsProv. Jateng)

2. Rasio kesempatan kerjaterhadap penduduk usia 15tahun ke atas (%)

23,12% 27,56 34,45 63,78(target MDGsProv. Jateng)

3. Proporsi tenaga kerja yangberusaha sendiri dan pekerjabebas keluarga terhadap totalkesempatan kerja (%)

24,23% 26,52 35,34 64,65(target MDGsProv. Jateng)


15.Koperasi dan Usaha Kecil dan MenengahKoperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Brebes

Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Brebesmerupakan aktivitas ekonomi masyarakat yang memiliki prospek baik. Sektor koperasidan UMKM dapat menjadi lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja di Kabupaten Brebes,apabila usaha berkembang dengan baik.

Perkembangan jumlah koperasi di Kabupaten Brebes menunjukkan peningkatanmenjadi sebanyak 329 unit pada tahun 2012, dari tahun 2008 sebanyak 318 koperasi.Kemajuan pembangunan perkoperasian juga dapat dilihat dari tingkat keaktifankoperasi, dan kondisi kesehatan koperasi. Tingkat keaktifan koperasi di KabupatenBrebes dalam kurun waktu tahun 2008-2012 semakin baik, terlihat dari peningkatanpersentase koperasi aktif dari sebesar 70,75% pada tahun 2008 menjadi sebesar74,77% pada tahun 2012. Dalam kurun waktu tahun 2008-2010 terjadi peningkatanpersentase koperasi kategori sehat, namun pada tahun 2011 mengalami penurunan.Tahun 2011 persentase koperasi sehat sebesar 31,90% dan tahun 2012 persentasekoperasi sehat meningkat menjadi 33,33%.

Kemajuan pembangunan UMKM dapat dilihat dari peningkatan jumlah UMKM,jumlah tenaga kerja yang terserap, kepemilikan ijin usaha pada UMKM, dan aksesterhadap permodalan usaha. Pada tahun 2008 di Kabupaten Brebes terdapat sejumlah1.857 unit UMKM, dengan jumlah tenaga kerja yang mampu terserap sebanyak 4.184orang. Pada tahun 2012 jumlah UMKM telah mencapai sebanyak 3.142 unit dengantenaga kerja yang terserap sebanyak 6.056 orang. Kepemilikan ijin UMKM di KabupatenBrebes mengalami peningkatan dari sebanyak 490 unit UMKM (26,39%) pada tahun2008 menjadi sebanyak 1.590 unit (53,61%) pada tahun 2012.

Untuk menunjang kemajuan koperasi dan UKM, lembaga BPR, dan KSP/USP,KJKS/UJKS sangat diperlukan. Dalam kurun waktu lima tahun (2008-2012), jumlah BPRtetap, yaitu sebanyak 8 unit. Sementara itu jumlah KSP/USP, KJKS/UJKS bertambah,dari sebanyak 142 unit pada tahun 2008 menjadi sejumlah 168 unit pada tahun 2012.Perkembangan kinerja pembangunan koperasi dan UMKM dapat dilihat pada Tabel 2.41.

II - 58

Tabel 2.41Capaian Indikator Kinerja Urusan Koperasi dan UMKM

Kabupaten Brebes

No Indikator 2008 2009 2010 2011 2012a. Jumlah Koperasi 318 323 330 326 330b. Keaktifan koperasi

- Koperasi Aktif 225 230 235 243 246- Koperasi Tidak Aktif 93 93 95 83 83Persentase Koperasi Aktif(%)

70,75 71,21 71,21 74,54 74,85

b. Jumlah Koperasi KategoriSehat (%)

105(33,02%)

110(34,05%)

113(34,24%)

104(31,90%)

110(33,33%)

- Kop. Sehat (unit) 20 22 23 22 26- Kop. Cukup Sehat (unit) 85 88 90 82 84

c. Jumlah Usaha Mikro, Kecildan Menengah (Unit)

1.857 2.417 2.747 2.881 3.141

Mikro 251 349 609Kecil 1.768 2.310 2.381 2.417 2.417Menengah 89 107 115 115 115

d. Jumlah Tenaga Kerja UMKM(orang)

4.184 5.018 5.360 5.663 6.056

Mikro 0 0 204 429 822Kecil 3.546 4.302 4.416 4.494 4.494Menengah 638 716 740 740 740

e. Jumlah UMKM yang telahmemiliki Ijin Usaha (unit)

490 1.050 1.380 1.514 1.590

Persentase UMKM yangtelah memiliki Ijin Usaha(%)

26.39 43,44 50,24 52,55 53.61

f. Jumlah BPR 8 8 8 8 8g. Jumlah KSP/USP, KJKS/UJKS 142 148 163 163 168Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Brebes, 2012

16.Penanaman ModalSasaran pembangunan pada urusan penanaman modal adalah untuk

meningkatkan investasi di Kabupaten Brebes. Keberhasilan pembangunan di bidangpenanaman modal memberikan dampak yang cukup besar terhadap pembangunanekonomi di Kabupaten Brebes. Peningkatan jumlah investor di Kabupaten Brebes dapatmeningkatkan penyerapan tenaga kerja serta dapat meningkatkan kontribusi terhadapPendapatan Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modalmengamanatkan kepada Kabupaten/Kota dalam hal penanaman modal untuk (1)Menyusun perencanaan penanaman modal; (2) Meningkatkan fasilitasi bagi peningkatanpenanaman modal di kab/kota; dan (3) Meningkatkan kinerja perijinan dan pelayananpenanaman modal. Selanjutnya dalam Perpres 27 tahun 2009 tentang Pelayanan satuPintu Penanaman Modal mengamanatkan kepada Kabupaten/Kota untuk: (1)mengurangi hambatan dalam pelayanan Public dan perjinan usaha bagi penanamanmodal di kab/kota; (2) Mekanisme pelayanan perijinan dan penanaman modal di

II - 59

daerah; dan (3) Mengurangi hambatan struktural dan ekonomi biaya tinggi dalampenanaman modal di daerah.

Sebagai bentuk tindak lanjut dari amanat Undang-Undang 25 tahun 2007 danPerpres 27 tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Brebes berupaya untuk meningkatkaninvestasi, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya pelayanan perizinanantara lain kegiatan promosi kerjasama investasi, meningkatkan mutu pelayananpelayanan perizinan yang yang berorientasi pada kebutuhan klien/pemohon,meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pelayanan perizinan dan mendorong minatinvestor menginvestasikan usahanya di Kabupaten Brebes. Kinerja pembangunan padapelayanan urusan penanaman modal selama periode 2008-2012 dapat dilihat padaTabel 2.42.

Tabel 2.42Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal

Kabupaten BrebesNo Indikator 2008 2009 2010 2011 20121. Jumlah Investasia. Jumlah investor berskala

nasional (PMDN/PMA) PMA 0 0 0 0 0 PMDN 499 1.119 1.175 1.567 1.044

b. Nilai investasi berskalanasional (PMDN/PMA) PMA 0 0 0 0 0 PMDN (juta rupiah) 43.642,5 116.581,9 108.001,9 136.512,9 131.942,7

2. Promosi dan kerjasamainvestasi

a. Terselenggaranya promosipeluang penanaman modalkabupaten/kota

0 4 4 4 3

b. Tersedianya informasipeluang usaha sektor/bidangusaha unggulan (sektor)

0 3 4 3 8

c. Terselenggaranya fasilitasipemerintah daerah dalamrangka kerjasama kemitraan:Antara usaha mikro, kecil,menengah dan koperasi(UMKMK) tingkatkabupaten/kota denganpengusaha tingkatprovinsi/nasional

0 0 0 0 1

d. Terselenggaranya bimbinganpelaksanaan kegiatanpenanaman modal kepadamasyarakat dunia usaha (kalidalam setahun)

0 0 0 0 0

e. Terselenggaranya sosialisasikebijakan penanaman modalkepada masyarakat duniausaha (kali dalam setahun).

0 0 0 0 0

II - 60

No Indikator 2008 2009 2010 2011 20123. Pelayanan Perijinana. Jumlah ijin yang dilayani

KPPT (jenis)12 12 12 81 81

b. Jumlah izin yang diterbitkanKPPT (buah)

2.186 7.943 13.838 21.395 28.169

c. Terselenggaranya pelayananperijinan bidang penanamanmodal melalui pelayananterpadu satu pintu di bidangpenanaman modal:Pendaftaran penanamanmodal dalam negeri, ijinprinsip penanaman modaldalam negeri, ijin usahapenanaman modal dalamnegeri, perpanjangan izinmempekerjakan tenaga kerjaasing (RPTKA), danperpanjangan izinmempekerjakan tenaga kerjaasing yang bekerja di lebihdari 1 kabupaten/kota (%)

0 0 0 60 60

d. Terimplementasikannyasistem pelayanan informasidan perizinan investasisecara elektronik (SPIPISE)(%)

0 0 0 0 100

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, 2012

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa jumlah investasi PMDN diKabupaten Brebes fluktuatif, dari sebanyak 499 investor pada tahun 2008 terusmeningkat sampai tahun 2011 menjadi 1.567 investor, dan tahun 2012 jumlah investorPMDN sedikit menurun menjadi 1.044 investor. Nilai realisasi investasi yang dicapai olehkabupaten Brebes sampai dengan tahun 2012 sebesar Rp 131.942.753.000,00. Disisilain minat investor (pemodal) asing memembuka atau mengembangkan usahanya diKabupaten Brebes belum terwujud selama kurun waktu lima tahun tersebut.

Peningkatan investasi di Kabupaten Brebes didorong oleh adanya peningkataniklim investasi diantaranya kondusifitas daerah, semakin gencarnya promosi dankerjasama investasi dan kemudahan pelayanan investasi. Promosi peluang penanamanmodal di Kabupaten Brebes setiap tahunnya rata-rata dilakukan sebanyak 4 kali,diantaranya melalui partisipasi dalam event tingkat nasional maupun regional sepertiPameran Investasi Daerah Expo, Sampan Expo, Brebes Expo, dan CJIBF, Jateng Fair,dan De Syukron 2 Bandung. Untuk mendukung promosi investasi, di Kabupaten Brebestelah tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan sebanyak 8sektor pada tahun 2012. Terselenggara pula fasilitasi pemerintah daerah dalam rangkakerjasama kemitraan antara usaha mikro, kecil, dengan usaha menengah dan besartingkat kabupaten dengan pengusaha tingkat provinsi/nasional sebanyak 1 kali.

Kemajuan pelayanan perijinan di Kabupaten Brebes sangat terlihat dari jumlahjenis perijinan yang dilayani oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Brebesyang mengalami peningkatan sangat signifikan, dari sebanyak 14 jenis perijinan menjadi

II - 61

sebanyak 81 jenis perijinan. Termasuk di dalamnya sebanyak 8 jenis perijinan yangwajib disediakan oleh sebuah unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Di KabupatenBrebes pada tahun 2012 juga telah dioperasikan sistem pelayanan informasi danperizinan investasi secara elektronik (SPIPISE), SPIPISE ini dikhususkan untuk melayanidan pemproses 8 jenis izin tersebut. Terkait dengan kerjasama kemitraan antara usahamikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) tingkat kabupaten/kota denganpengusaha tingkat provinsi/nasional antar daerah dalam rangka peningkatanpenanaman modal di Kabupaten Brebes belum dapat diwujudkan secara optimal, hal initerbukti selama kurun waktu 5 tahun hanya terealisasi 1 (satu) kegiatan fasilitasikerjasama kemitraan dan kerjasama yang telah dituangkan dalam MOU belumsepunuhnya dapat ditindaklanjuti.

Beberapa kemajuan pembangunan urusan penanaman modal perlu didorongdengan penyederhanaan prosedur dan peningkatan kualitas pelayanan perijinaninvestasi, peningkatan promosi dan kerjasama investasi terutama untuk memfasilitasiusaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan pelaku usaha skala besar dalamupaya pemasaran hasil produksi UMKM di Kabupaten Brebes.

17.KebudayaanKabupaten Brebes dalam proses pembangunan juga memandang bahwa faktor-

faktor budaya dapat dijadikan sebagai modal dalam proses pembangunan. Kesenianmerupakan salah satu peninggalan kebudayaan yang ada di Kabupaten Brebes.Kesenian yang berkembang di Kabupaten Brebes banyak dipengaruhi oleh beberapaunsur budaya daerah, seperi pengaruh budaya sunda, Banyumasan, Cirebonan dan jugapesisiran. Beberapa kesenian yang berkembang di Kabupaten Brebes antara lain,Wayang Golek, Wayang Kulit, Buroq/Orkes Melayu, Sintren, Kuda Lumping, Rebana danKuntulan, Singa deprok, Kuda renggong, Digul, Tek-tek, Kecapi Suling, Umbul, danRonggeng. Kesenian tersebut diselenggarakan oleh pemerintah daerah KabupatenBrebes karena masuk kedalam agenda festival seni tahunan dan dilaksanakan dalambeberapa peringatan hari besar di Kabupaten Brebes seperti Peringatan Hari JadiKabupaten Brebes serta beberapa kegiatan lainnya.

Kegiatan berkesenian di Kabupaten Brebes mengalami peningkatan,tergambarkan dari jumlah Penyelenggaraan Festival seni dan budaya, pada tahun 2012dilaksanakan sebanyak 6 kali. Maksud dan tujuan dari kegiatan festival ini adalah untukmeningkatkan dan melestarikan budaya kesenian yang ada di kabupaten Brebes.Ketersediaan sarana dan prasarana berkesenian bagi masyarakat tergambarkan dariindikator jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya dengan capaian tidakmengalami perubahan dalam kurun waktu tahun 2008-2012. Peningkatan apresiasimasyarakat terhadap kebudayaan daerah tergambarkan dari jumlah grup keseniantradisional, dan jumlah seniman. Kedua indikator tersebut menunjukkan kinerja yangpositif sesuai target dalam RPJMD Kabupaten Brebes tahun 2008-2012. Perkembangankelompok kesenian di Kabupaten Brebes dapat dilihat pada Tabel 2.43.

II - 62

Tabel 2.43Jumlah dan Jenis Kelompok Kesenian Budaya

di Kabupaten Brebes Tahun 2008 - 2012

No Indikator 2008 2009 2010 2011 2012a. Jumlah Penyelenggaraan Festival seni

dan budaya5 Kali 6 Kali 6 Kali 6 Kali 6 Kali

b. Jumlah Sarana penyelenggaraan senidan budaya

2 2 2 2 3

c. Jumlah Grup Kesenian tradisional(kelompok)

200 225 225 225 225

Buroq/Orkes Melayu Sintren Kuda Lumping Rebana dan Kuntulan Singa deprok Kuda renggong Digul Tek-tek Kecapi Suling Umbul Ronggeng

1201540254313111

1201540254313111

1201540254313111

1201540254313111

1201540254313111

d. Jumlah seniman (orang) Penari 400 400 420 420 420 Pemain Teater 150 150 160 160 160 Pelukis 35 35 38 38 38

Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, 2012

18.Kepemudaan dan Olah RagaPembangunan dan pembinaan generasi muda dilakukan melalui organisasi

kepemudaan yang ada. Jumlah organisasi pemuda di Kabupaten Brebes pada tahun2012 sebanyak 18 organisasi pemuda, sedangkan organisasi pemuda dibawahkoordinasi Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Brebes sebanyak 23organisasi. Pada bidang olahraga jumlah organisasi olahraga selama kurun waktu 2008–2012 juga tidak mengalami perubahan, yaitu organisasi sepakbola sebanyak 25organisasi, bola volley sebanyak 29 organisasi, bulutangkis 18 organisasi dan karate 7organisasi. Sarana dan prasarana olahraga juga tidak mengalami pengurangan, yaitusebanyak 1 unit gelangang olahraga dan 145 unit lapangan olahraga, walaupunkondisinya memerlukan peningkatan terutama dalam penyediaan fasilitas penunjang.

Prestasi olahraga di Kabupaten Brebes pada tahun 2008 adalah gulat dan padatahun 2012 karate. Hal ini menunjukkan bahwa prestasi olahraga di Kabupaten Brebespada tingkat provinsi maupun nasional masih minim. Minimnya prestasi olahragaKabupaten Brebes tentunya perlu terus didorong, diantaranya melalui pemberian reward(penghargaan) bagi atlet berprestasi agar mereka semangat dalam menorehkan prestasidi berbagai pertandingan olahraga di tingkat provinsi maupun nasional. Diperlukanpembinaan olahraga secara konsisten dan berkelanjutan agar organisasi olahraga dapattetap eksis, dan prestasi olahraga para atlet dari Kabupaten Brebes semakin meningkat.Lebih lengkapnya perkembangan organisasi pemuda dan olahraga Kabupaten Brebesdapat dilihat pada Tabel 2.44.

II - 63

Tabel 2.44Perkembangan Kinerja Pembangunan Pemuda dan Olahraga


No Indikator 2008 2009 2010 2011 2012a. Peran pemuda dalam pembangunan

Jumlah Organisasi Pemuda 18 18 18 18 18 Jumlah Organisasi Pemuda yang

dikoordinir oleh KNPI Kabupaten (unit)23 23 23 23 23

b. Pembinaan dan pemasyarakatanolahraga dan kesehatan jasmani

1) Jumlah Organisasi Olahraga (klub) Sepak Bola 25 25 25 25 25 Bola Voley 29 29 29 29 29 Bulu Tangkis 18 18 18 18 18 Karate 7 7 7 7 7

2) Prestasi Olahraga tingkat Provinsi danNasional yang pernah diraih

Gulat 0 0 0 Karate

c. Sarana dan prasarana olahraga1) Jumlah Gelanggang/ balai remaja (selain

milik swasta1 1 1 1 1

2) Jumlah lapangan Olahraga 145 145 145 145 145Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, 2012

19.Kesatuan Bangsa Politik Dalam NegeriSalah satu penunjang kemajuan daerah adalah meningkatnya jumlah investasi

yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Masuknya investor di sebuah wilayah salahsatunya dipengaruhi oleh iklim yang kondusif di wilayah tersebut. Kondisi kemanan danketertiban di Kabupaten Brebes dari tahun ke tahun menunjukkan angka yang fluktuatif.Gangguan kamtibmas di Kabupaten Brebes pada tahun 2012 mengalami peningkatandari tahun-tahun sebelumnya. Gangguan kamtibmas ini berupa tindakan kriminalitas,pertikaian warga dan unjuk rasa. Secara rinci angka kejadian gangguan kamtibmas diKabupaten Brebes dapat dilihat pada Tabel 2.40.

Tabel 2.45Perkembangan Gangguan Kamtibmas di Kabupaten Brebes

Tahun 2008 - 2012

No Indikator 2008 2009 2010 2011 2012(s.d Sept)

a Jumlah tindak pidana kriminal(kasus)

268 234 294 201 235

b Jumlah Kasus pertikaian antarwarga

1 1 0 0 0

c Jumlah Unjuk rasa 4 4 11 4 45Sumber: Kantor Kesbangpollinmas 2012

Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan demokrasi di Kabupaten Brebesdalam pelaksanaan pemilu baik pemilu legislatif, pemilihan presiden maupun pilkadamasih tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pemilih yang menggunakan hakpilihnya dalam pelaksanaan pemilihan umum. Pada pelaksanaan pemilihan gubernurtahun 2008 tingkat partisipasi pemilih hanya mencapai 49,04% dari total pemilih

II - 64

sebanyak 1.383.467 jiwa. Sementara itu pada pemilu 2009 angka partisipasi pemilihmengamai kenaikan menjadi 62,2% pada pemilihan legislatif dan 61,69% padapemilihan presiden dan wakil presiden. Pada pelaksaaan pemilihan kepala daerah(bupati) pada tahun 2012 angka partisipasinya hanya sebesar 60,74% dari total pemilihsebesar 1.471.123 jiwa.

20.Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi KeuanganDaerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan pada UU No. 32 tahun 2004juncto UU No. 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 33 tahun 2004tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta PeraturanPemerintah (PP) No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan AntaraPemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.Berdasarkan peraturan tersebut diketahui Kabupaten Brebes melaksanakan sebanyak 26urusan wajib dan 8 urusan pilihan. Selain itu pemerintah daerah juga melaksanakanurusan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat untuk dilaksanakandengan penuh tanggungjawab.

Penyelenggaraan 34 urusan kewenangan setiap tahun dilaporkan kepadapemerintah provinsi dan pusat serta masyarakat dalam bentuk LaporanPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan KeteranganPertanggungjawaban dan Akhir Masa jabatan (LKPJ dan AMJ) dan Informasi LaporanPenyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) sebagaimana diatur dalam PP No. 3 tahun2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepadaPemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD,dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

Program penataan peraturan perundangan di Kabupaten Brebes dilaksanakanmelalui penetapan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) baru, dalamrangka meningkatkan pelayanan publik, menjamin kepastian hukum dari tahun 2008 –2012 telah diterbitkan Perda dan Perbup. Data jumlah perda dan perbup yang telahditerbitkan dapat dilihat pada Tabel 2.46

Tabel 2.46Jumlah Peraturan Perundangan yang Diterbitkan

Tahun 2008-2012

No Uraian 2008 2009 2010 2011 20121. Peraturan Daerah 13 7 8 14 42. Peraturan Bupati 20 53 29 42 44

Sumber : Bagian Hukum Setda Kab. Brebes, 2008-2012

Penegakan peraturan daerah sudah berjalan dengan baik. Jumlah aparatpenegak hukum dan perlindungan Masyarakat di Kabupaten Brebes relatif memadai.Jumlah satuan Polisi Pamong Praja relatif masih kurang untuk melindungi seluruhpenduduk dan wilayah kabupaten Brebes. Jumlah kasus pelanggaran Perda selamakurun waktu 2008 – 2012 cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa kesadarandan kepatuhan masyarakat terhadap perda masih rendah. Di sisi lain kemampuan aparatmenyelesaikan kasus pelanggaran perda meningkat. Secara rinci jumlah Polisi PamongPraja, Petugas Linmas, Kasus Pelanggaran Perda dan Penyelesaian Perda dapat dilihatpada tabel berikut:

II - 65

Tabel 2.47Jumlah Polisi Pamong Praja, Petugas Linmas, Kasus Pelanggaran Perda

dan Penyelesaian Perda Kabupaten Brebes Tahun 2008 - 2012

No Uraian 2008 2009 2010 2011 2012a. Jumlah Polisi Pamong Praja (orang) 58 60 61 56 58b. Jumlah Linmas (orang) 5.500 9.292 9.281 9.292 9.292c. Jumlah kasus pelanggaran perda

(kasus)105 110 155 270 270

d. Persentase penegakan PERDA (%) 20 22 31 54 54e. Cakupan patroli petugas Satpol PP

(Jumlah patroli petugas Satpol PPpemantauan dan penyelesaianpelanggaran K3 dalam 24 Jam) (%)

20 34 51 51 26

f. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3(ketertiban, ketentraman, keindahan)di Kabupaten (%)

20 20 30 45 75

Sumber : Setda Kabupaten Brebes 2008-2012

Pembaruan Perda dan Perbub dilakukan dalam rangka peningkatan kinerjapemerintahan, pelayanan publik dan jaminan kepastian hukum masyarakat. Programlegislasi daerah ditujukan untuk meningkatkan kelengkapan peraturan perundangan,kepastian hukum dan peningkatan pelayanan umum serta promosi daerah.

Untuk meningkatkan pelayanan publik dan standar kinerja dalampenyelenggaraan pemerintahan daerah, baik dengan penerapan Standar PelayananMinimal (SPM) bagi urusan kewenangan wajib dan standar kinerja bagi urusan pilihan.Kepada pemerintah pemerintah provinsi dan kabupaten/kota telah ditetapkan lima belas(15) urusan wajib yang telah disahkan oleh kementerian teknis di Jakarta. Dalam upayameningkatkan pelayanan publik maka segenap warga masyarakat dapat berpartisipasidalam penilaian kinerja penyelenggaraan urusan melalui monitoring capaian SPM danpengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diterima masyarakat. EvaluasiIKM dapat dilakukan secara berkala maka akan meningkatkan transparansi dan kinerjapelayanan publik.

21.Ketahanan PanganPembangunan pangan pada dasarnya merupakan bagian dari ketahanan bangsa.

Sesuai dengan kesepakatan global yang dituangkan dalam Millenium Development Goals(MDGs) yang terdiri atas 8 tujuan, 18 target dan 48 indikator menegaskan bahwa padatahun 2015, setiap negara telah menurunkan kemiskinan dan kelaparan separuh darikondisi tahun 1990. Untuk mencapai tujuan tersebut, Widyakarya Nasional Pangan danGizi ke IX, 2008, merekomendasikan perlunya mengoptimalkan bahan pangan lokal yangmemenuhi kebutuhan gizi penduduk setempat dengan mempertimbangkankeseimbangan gizi (nutritional balance) didukung oleh cita rasa (palatability), daya cerna(digestability), daya terima masyarakat (acceptability), kualitas dan kemampuan dayabeli (affordability).

Ketersediaan pangan utama di Kabupaten Brebes tergolong baik. Sampai dengantahun 2012, dari sebanyak 14 jenis bahan pangan utama, sebanyak 9 jenis bahanpangan mengalami surplus yaitu beras (134.888 ton), jagung (78.566 ton), ubi kayu(3.756 ton), kacang hijau (1.113 ton), bawang merah (214.536 ton), cabe merah (8.104ton), gula (715 ton), telur (16.482 ton) dan ikan (6.875 ton). Sementara itu sebanyak 6

II - 66

jenis bahan pangan utama lainnya seperti kedelai, kacang tanah, ubi jalar, kacang hijau,daging sapi, dan susu masih mengalami kekurangan (defisit), sehingga memilikiketergantungan dengan produksi daerah lain. Beberapa komoditas seperti kedelai,kacang tanah, dan ubi jalar mengalami kekurangan stok dipengaruhi oleh keenggananpetani untuk menanam komoditas tersebut karena dipandang kurang menguntungkanbagi petani dengan harga jual yang rendah. Untuk komoditas kedelai kurang lakudipasaran karena banyaknya kedelai impor dengan kualitas yang lebih baik.

Ketersediaan energi per Kapita, ketersediaan protein perkapita, dan Konsumsienergi per kapita penduduk Kabupaten Brebes lebih tinggi dibandingkan standar nasionalyang ditetapkan dalam Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi tahun 2004. Namun untukkonsumsi protein per Kapita penduduk Kabupaten Brebes lebih rendah daripada standarWNPG 2004. Adapun Skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang menunjukkan tingkatkeberagaman jenis bahan pangan yang dikonsumsi oleh penduduk mengarah padapencapaian target SPM Ketahanan Pangan, dengan capaian tahun 2011 mencapaisebesar 86,9%. Beberapa kendala yang dihadapi berkaitan dengan pencapaian Skor PolaPangan Harapan adalah pola konsumsi masyarakat yang cenderung tetap, tidak mauberalih dari beras ke bahan pangan lainnya. Kabupaten Brebes pada prinsipnya dapatmencapai sasaran dalam MDGs bila ketersediaan bahan pangan utama dapatditingkatkan antara 2 – 5% per tahun. Besaran persentase ini didasarkan pada evaluasicapaian kinerja pembangunan ketahanan pangan tahun 2008 – 2012 sebagaimanatercantum pada Tabel 2.48.

Tabel 2.48Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketahanan Pangan


No Indikator 2008 2009 2010 2011 20121. Ketersediaan pangan utama

Ketersediaan (Ton) Beras 282.115 310.180 324.218 336.253 280.877 Jagung 53.364 86.140 138.225 83.710 107.284 Ubi kayu 22.161 31.903 32.755 13.277 18.628 Ubi Jalar 2.971 4.029 3.667 4.247 3.920 Kedelai 6.333 7.282 8.228 6.280 5.337 Kacang Tanah 431 421 886 500 316 Kacang Hijau 2.824 3.130 4.900 3.508 800 Bawang Merah 336.645 282.266 371.532 254.575 220.729 Cabe Merah 27.619 37.791 34.229 20.339 14.140 Gula 21.889 14.289 13.308 11.180 14.091 Daging 12.828 9.620 9.165 9.522 10.447 Telur 20.346 19.639 21.509 23.049 23.300 Susu 33 8 12 14 43 Ikan 32.351 33.500 39.704 13.514 24.582Kebutuhan (Ton) Beras 146.021 153.930 154.324 146.393 145.989 Jagung 28.724 28.815 28.889 28.797 28.717 Ubi kayu 14.872 Ubi Jalar 11.135 11.170 11.199 11.163 11.132 Kedelai 18.442 18.500 18.548 18.489 18.437 Kacang Tanah 5.846 7.555 7.574 5.861 5.844 Kacang Hijau 1.914 1.920 1.925 1.919 1.913

II - 67

No Indikator 2008 2009 2010 2011 2012 Bawang Merah 6.194 7.591 7.610 6.203 6.192 Cabe Merah 6.037 8.065 8.086 6.046 6.035 Gula 13.379 15.535 15.575 13.399 13.376 Daging sapi 10.491 11.655 11.685 10.518 10.448 Telur 6.820 8.079 8.099 6.837 6.818 Susu 6.402 6.423 6.439 6.419 6.401 Ikan 17.711 17.767 17.813 17.756 17.707Surplus/defisit (Ton) Beras 136.094 156.250 169.894 189.860 134.888 Jagung 24.640 57.325 109.336 54.913 78.566 Ubi kayu 4.211 16.981 17.794 (1.620) 3.756 Ubi Jalar (8.311) (7.141) (7.532) (6.916) (10.787) Kedelai (12.109) (11.218) (10.320) (12.209) (13.100) Kacang Tanah (5.415) (7.134) (6.688) (5.361) (5.527) Kacang Hijau 267 1.210 2.975 1.589 (1.113) Bawang Merah 330.451 274.675 363.922 248.372 214.537 Cabe Merah 21.582 29.726 26.143 14.293 8.104 Gula 8.510 (1.246) (2.267) (2.219) 715 Daging sapi 2.338 (2.490) (252) (985) (41) Telur 13.526 11.560 13.411 16.212 16.482 Susu (6.369) (6.415) (6.427) (6.405) (6.357) Ikan 14.640 15.732 21.891 4.242 6.875

2. Ketersediaan energi per Kapita(Kkal/kap/hari)

2.796 2.851 2.303 3.343 3.376

3. Ketersediaan protein per Kapita(Gram/kap/hari) 84,48 84,76 67,75 88,01 88,89

4. Konsumsi energi per Kapita(Kkal/kap/hari) 52,8 209,1 2002,6 2053 2002,1

5. Konsumsi protein per Kapita(Gr/kap/hari) 2001 52,9 62,1 60,7 58,2

6. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 73,95 74,7 80,5 82,8 86,97. Jumlah desa mandiri pangan

(desa)5 6 11 14 18

8. Jumlah lumbung pangan (unit) 37 37 38 39 439. Jumlah kelompok Percepatan

Penganekaragaman KonsumsiPangan/P2KP (kelompok)

0 0 10 10 5

10. Jumlah cadangan pangankabupaten (ton)

0 0 0 3,25 15

Sumber: Kantor Ketahanan Pangan, 2012

22.Pemberdayaan masyarakat dan DesaPemberdayaan masyarakat merupakan sebuah proses kegiatan pembangunan

dalam rangka meningkatkan kapasitas masyarakat desa, dengan pemberdayaanmasyarakat desa diharapkan dapat terwujud masyarakat desa yang berdaya dari aspekkualitas SDM, berdaya dari aspek ekonomi dan berdaya dari aspek lingkungan yangberkualitas. Dengan 3 aspek tersebut terwujud dapat tumbuh kemandirian masyarakatdesa dalam menggali potensi untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya.

Pelaksanaan pembangunan urusan pemberdayaan masyarakat desa bertumpupada beberapa tujuan yaitu: 1). meningkatkan keberdayaan masyarakat desa, 2).

II - 68

Mengembangkan lembaga-lembaga ekonomi desa, 3). meningkatkan peran sertamasyarakat dalam pembangunan sarana prasarana prasana wilayah, proses kelurahandan institusi kemasyarakatan lainnya agar mampu mengidentifikasi permasalahan danpotensi masyarakat yang ada dan mampu mempengaruhi proses pengambilankeputusan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan publik,serta mampu menjawab permasalahan yang berkembang dalam lingkungannya. 4).meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan 5). Meningkatkan peran sertaperempuan kegiatan usaha ekonomi profuktif dan dalam pelaksanaan pembangunandesa.

Berdasarkan capaian target pembangunan pemberdayaan masyarakat tahun2008 – 2012, maka dapat diketahui indikator kelembagaan perekonomian di desa yangmeliputi jumlah unit kegiatan ekonomi desa simpan pinjam (UED-SP) dan jumlahBKM/LKM menunjukkan bahwa jumlah UED-SP selama kurun waktu tahun 2008-2012tidak mengalami penigkatan yaitu tetap sejumlah 21 UED-SP demikian halnya jumlahBKM/LKM tidak ada peningkatan yaitu tetap sebanyak 38 BKM/LKM. Capaian indikatorkelembagaan perekonomian di desa ini lebih rendah dari target RPJMD, yaitu meningkat.Keberadaan usaha ekonomi desa simpan pinjam dan BKM/LKM ini sangat dipengaruhiaktivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan yangada di Kabupaten Brebes

Dikaji dari indikator keaktifan PKK dan keaktifan Posyandu dapat diketahuibahwa keaktifan PKK capaian kinerja tiap tahun meningkat sedangkan untuk jumlahPosyandu pada tahun 2010 jumlah Posyandu menurun 50 posyandu apabiladibandingkan dengan jumlah Posyandu tahun sebelum dan sesudahnya. Selanjutnyaindikator peningkatan dan kelancaran pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) targetcapaian kinerja menunjukkan penurunan. Hal ini terbukti pada tahun 2008 jumlah ADDsebesar 26 milya, pada tahun 2009 dan 2010 turun menjadi 16 milyar dan pada tahun2011 meningkat lagi menjadi 17,9 milyar. Selanjutnya terkait dengan peran sertamasyarakat dalam kegiatan pembangunan terutama dalam kegiatan perencanaan belumberjalan sesuai yang diharapkan, hal ini dikarenakan dominasi elit-elit desa masih kuatsehingga akses masyarakat dalam kegiatan perencanaan masih sangat rendah.

Capaian indikator keluaran tersebut tergambarkan dari capaian beberapabeberapa indikator kinerja utama sebagaimana tercantum pada Tabel 2.49.

Tabel 2.49Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa


No Indikator 2008 2009 2010 2011 20121 Kelembagaan Perekonomian di Desa

Jumlah unit ekonomi desa simpanpinjam (UED SP)

21 21 21 21 21

Jumlah BKM/LKM 38 38 38 38 382 Keaktifan PKK

Jumlah kelompok PKK 315 315 315 315 315Persentase PKK Aktif (%) 90% 92% 95% 97% 100%

3 Keaktifan posyanduJumlah Posyandu 1.698 1.698 1.648 1.698 1.698Persentase Posyandu aktif (%) 78% 80% 80% 82% 85%

4 Alokasi Dana Desa (milyar) 26 16 16 17,9 17,9Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Kelurahan, 2012

II - 69

23.StatistikStatistik menurut Undang-undang nomor 16 Tahun 2007 adalah data yang

diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagaisistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik. Dalampemanfaatannya, statistik dibagi menjadi 3 kategori, yaitu: 1) statistik dasar, 2) statistiksektoral, 3) statistik khusus. Upaya penyediaan, penyebarluasan data serta upayapengembangan ilmu statistik memiliki peranan yang cukup signifikan terhadap Kegiatanperencanaan pembangunan dimana keterkaitan keputusan terhadap suatu kebijakan,program, dan kegiatan sangat bergantung kepada ketersediaan data.

Beberapa dokumen statistik yang disusun oleh Badan Pusat Statistik yangbekerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Brebes antara lain, Brebes DalamAngka, Kecamatan Dalam Angka, PDRB, IHK dan inflasi. Adapun Pemerintah Daerahmelalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) juga menyusun datastatistik yaitu profil daerah yang menggambarkan capaian pembangunan berdasarkan 8jenis kelompok data, meliputi: 1) data umum, 2) sosial budaya, 3) sumberdaya alam, 4)infrastruktur, 5) Industri, perdagangan, lembaga keuangan, koperasi, usaha, daninvestasi, 6) ekonomi dan keuangan, 7) Politik, hukum dan keamanan, serta 8)Insidensial.

Penyusunan data statistik menurut pasal 2 huruf c Undang-undang Nomor 16tahun 2007 tentang Statistik, harus menganut asas kemutakhiran dimana dalampenjelasannya menyatakan bahwa data yang tersaji harus dapat menggambarkanfenomena dan atau perubahan menurut keadaan yang terbaru. Oleh karena itu,pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data statistik harus senantiasadiupayakan secara terus menerus, berkesinambungan, dan runtun waktu. Dalampelaksanaannya, data statistik yang disajikan oleh pemerintah masih mengalamiketerlambatan sebanyak 2 tahun dari tahun perencanaan. Disamping itu, masih terdapatoverlapping data capaian antar institusi yang berwenang melakukan kegiatan pendataanstatistik. Keadaan ini muncul akibat dari belum optimalnya koordinasi SKPD dalammenentukan kriteria serta metode pelaksanaan pengumpulan data.

Jenis data statistik yang dimiliki oleh Kabupaten Brebes dan disusun setiap tahunadalah Brebes dalam angka, Kecamatan dalam angka, PDRB, IHK dan Inflasi, dan profildaerah. Berbagai jenis data statistik tersebut digunakan oleh berbagai pihak, baikpemerintah, swasta maupun masyarakat dalam mengkaji kemajuan pembangunan diKabupaten Brebes.

24.KearsipanPengertian arsip menurut PP No. 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-

undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan adalah rekaman kegiatan atauperistiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologiinformasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahandaerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan,perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sebagai salah satu unsur penunjang dalam pelaksanan kegiatan pembangunan,keberadaan arsip dalam pemerintah memegang peranan penting. Arsip digunakansebagai sumber informasi, acuan serta bahan pertanggungjawaban dari pelaksanaankegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, keberadaan arsip serta keterbukaanakses masyarakat terhadap kearsipan dapat dijadikan sebagai tolok ukur bagipemerintah dalam menjalankan system pemerintahan yang akuntabel.

II - 70

Capaian kinerja dalam pengelolaan arsip secara baku pada tingkatdesa/kelurahan pada kurun waktu 2008-2012 sudah mencapai 285 kelurahan/desa(96%) dari total 297 kelurahan/desa yang ada. Pengelolaan arsip secara baku tersebutditunjang dengan peningkatan kapasitas SDM pengelola kearsipan yang mencapai 262orang pada kurun waktu 2008-2012. Peningkatan kapasitas SDM pengelola kearsipanbertujuan untuk meningkatkan keahlian, keterampilan, dan kompetensi sertamenciptakaan kesamaan visi dan misi dari SDM bidang kearsipan. Lingkup pembinaankearsipan tersebut meliputi, 1) koordinasi penyelenggaran kearsipan, 2) penyusunanpedoman kearsipan, bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kearsipan, 3)sosialisasi kearsipan, 4) pendidikan dan pelatihan kearsipan, dan 5) perencanaan,pemantauan dan evaluasi. Jumlah SDM yang mendapatkan pelatihan pengelolaankearsipan pada kurun waktu 2010-2012 menurun dibandingkan dengan jumlah padatahun 2008. Pada tahun 2008 jumlah SDM yang mendapatkan pelatihan pengelolaanarsip mencapai 94 orang dan pada tahun 2012 jumlahnya menurun menjadi 40 orang.

Pelaksanaan akuisisi arsip oleh Kantor Kearsipan dan Perpustakaan KabupatenBrebes hingga tahun 2012 telah mencakup 36 SKPD dengan total arsip sebanyak 9.729arsip yang telah dialih-mediakan menjadi arsip tekstual, kartugrafi, dan foto. Sesuaidengan PP No 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun2009 tentang Kearsipan, pengalih-mediaan arsip diperbolehkan selama mengikutiprosedur yang berlaku. Pengalih-mediaan arsip ini dilakukan dalam rangka preservasikearsipan serta mempermudah bagi lembaga kearsipan untuk memanfaatkan,mendayagunakan dan melakukan pelayanan publik terkait dengan kearsipan. Untukmengetahui capaian urusan kearsipan, kita dapat melihat pada Tabel 2.50.

Tabel 2.50Capaian Indikator Kinerja Urusan Kearsipan


No Indikator 2008 2009 2010 2011 2012a Pengelolaan arsip secara baku

* SKPD 5 5 5 5 5* Desa/Kelurahan 20 20 20 20 20

b Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan(orang)

94 84 40 40 40

c Penarikan arsip dari instansi pemerintah(SKPD)

- 3 9 10 6

d Jumlah arsip yang tersimpan* arsip tekstual (berkas) 5.165 5.165 5.165 9.462 9.462* kartugrafi (lembar) 22 22 22 22 22* foto (buah) 111 111 111 111 111

Sumber: Kantor Perpustakaan dan Kearsipan, 2012

25.Komunikasi dan InformasiPerkembangan teknologi komunikasi dan informasitika saat ini sungguh sangat

bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Semakin mudah dan murahnyamendapatkan sarana prasarana teknologi komunikasi dan informasi menjadi salah satualasan penyebabnya. Dengan gadget yang dimiliki, masyarakat dengan mudahmengakses informasi dengan cepat dari wilayah lain.

Salah satu media yang semakin memermudah komuniasi adalah telepon. Datadari PT Telkom Kabupaten Brebes, sampai tahun 2012 terdapat 10.000 satuansambungan telepon yang terpasang, dan 8.000 SST yang terpakai. Jumlah ini lebih tinggi

II - 71

dibandingkan tahun 2009 sebanyak 9.000 SST, dan yang terpakai sebanyak 7.000 SST.Lebih lengkap tentang jumlah satuan sambungan telepon yang terpasang dan terpakaiselama 5 tahun terakhir dapat dilihat dalam Grafik 2.18

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, 2012

Grafik 2.18 Grafik Kapasitas Satuan Sambungan Telepon di Kabupaten Brebes

Penyebaran informasi kepada masyarakat juga menjadi salah satu fungsi darimedia massa. Secara lengkap jumlah media massa yang ada di Kabupaten Brebes dapatdilihat pada Grafik 2.19


Grafik 2.19 Grafik Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal Yang Masuk Ke Daerah

Keterbukaan informasi di bidang pemerintahan saat ini menjadi salah satuindikator dari tata pelaksanaan pemerintahan yang baik (good governance). Untukmenjamin ketersediaan dan kemudahan akses lembaga yakni Komisi Informasi Daerahyang mempunyai fungsi mengawal keterbukaan informasi sektor publik di daerah. Haltersebut seperti yang diatur dalam UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

2008 2009

6.0007.000

4.0005.000

Kapasitas Satuan Sambungan Telepon (SST) terpasang

Satuan Sambungan Telepon (SST) terpakai (pelanggan)

2008 2009

0

80

10

Jumlah surat kabar nasional/lokal yang masuk ke daerah

Jumlah penyiaran radio/TV lokal yang masuk ke daerah

II - 71








2009 2010 2011 2012

7.0008.000

9.00010.000

5.0006.000

7.0008.000

Kapasitas Satuan Sambungan Telepon (SST) terpasang

Satuan Sambungan Telepon (SST) terpakai (pelanggan)

2009 2010 2011 2012

8092 92 92

12 12 12 16

Jumlah surat kabar nasional/lokal yang masuk ke daerah

Jumlah penyiaran radio/TV lokal yang masuk ke daerah

II - 71








II - 72

Publik. Dalam UU tersebut jelas disebutkan bahwa semua orang mempunyai hak untukmengakses dan mendapatkan informasi publik yang tidak dikecualikan.

Pemerintah daerah juga diwajibkan untuk mencapai target-target yang yang adadalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Komunikasi dan informasi seperti yangditetapkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik IndonesiaNomor 22/Per/M.Kominfo/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal BidangKomunikasi dan Informatika Di Kabupaten/Kota, maka setiap pemerintah kabupaten/kotawajib melakukan kegiatan Diseminasi Informasi Nasional. Kegiatan Diseminasi Informasiini harus dilakukan paling tidak 12 kali dalam satu tahun melalui media massa (cetakmaupun elektronik), website, media tradisional (pertunjukan kesenian rakyat), mediainterpersonal (sarasehan, ceramah, workshop, dll), dan melalui media luar ruang sepertibrosur, spanduk baliho, dll. Satu hal lain yang juga menjadi indikator dalam SPM bidangkomunikasi dan Informasi adalah pengembangan dan pemberdayaan KelompokInformasi Masyarakat (KIM) di tingkat kecamatan yang ada. Sampai tahun 2010 belumada satupun kecamatan yang telah mempunyai kelompok informasi masyarakat ini,padahal menurut SPM pada tahun 2014 sekurang-kurangnya 50% dari seluruhkecamatan harus sudah memiliki KIM.

Untuk menjembatani hubungan antara pemerintah dengan masyarakat luas saatini pemerintah Kabupaten Brebes juga telah mempunyai website resmi yaituwww.brebeskab.go.id. Melalui website ini masyarakat luas dapat memperoleh semuainformasi mengenai Kabupaten Brebes yang sifatnya publik. Keberadaan websitetersebut memang masih belum optimal karena belum semua SKPD yang ada mempunyaiwebsite yang resmi. Sampai tahun 2012 baru ada 7 SKPD yang mempunyai websiteresmi yang bisa diakses.

26.PerpustakaanMenurut Undang-undang nomor 43 Tahun 2007, perpustakaan adalah sebuah

wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi untuk meningkatkankecerdasan dan keberdayaan bangsa. Perpustakaan bertujuan untuk memberikanlayanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluaswawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Ketersediaan perpustakaan di Kabupaten Brebes menunjukkan perkembangan kearah positif selama kurun waktu 2008-2012. Jumlah perpustakaan di Kabupaten Brebespada tahun 2008 sebanyak 150 unit naik menjadi 211 unit pada tahun 2012 ataubertambah sebanyak 61 unit selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Perpustakaantersebut terdiri dari perpustakaan daerah 2 unit, perpustakaan keliling 2 unit,perpustakaan sekolah 198 unit, dan perpustakaan rumah ibadah sebanyak 9 unit.

Selama kurun waktu tahun 2008-2012 terjadi penurunan jumlah anggota danpengunjung perpustakaan daerah. Pada tahun 2012 jumlah anggota perpustakaansebanyak 241 orang. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 37,55% atausebanyak 177 orang dibandingkan dengan capaian pada tahun 2011 yang mencapai 418orang. Hal ini disebabkan menurunnya kesadaran masyarakat akan arti pentingmembaca. Selain itu, rendahnya kunjungan perpustakaan juga diakibatkan olehperkembangan teknologi informasi yang menjadikan transfer pengetahuan beralihkepada penggunaan Information and Communication Technology (ICT) oleh masyarakat.

Menurunnya jumlah keanggotaan baru di perpustakaan daerah berbanding lurusdengan jumlah kunjungan masyarakat. Pemerintah daerah, melalui Kantor DataKearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Brebes mencoba menjembatani kesenjangan

www.brebeskab.go.id

II - 73

tersebut dengan meluncurkan perpustakaan keliling yang telah beroperasi sebanyak 2unit serta meningkatkan koleksi perpustakaan yang mencapai 31.476 buku pada tahun2012.

Perkembangan jumlah perpustakaan, jumlah anggota perpustakaan serta jumlahpengunjung perpustakaan daerah dapat dilihat pada Tabel 2.51.

Tabel 2.51Capaian Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan


No Indikator 2008 2009 2010 2011 20121 Jumlah Perpustakaan

* Perpustakaan Daerah 1 1 1 1 1* Perpustakaan Keliling 1 1 1 2 2*Perpustakaan kecamatan - - 1 1 1* Perpustakaan Sekolah (negri dan swasta) 148 166 166 198 198* Perpustakaan rumah ibadah 3 4 4 5 5* taman bacaan masyarakat non pemda 20 20 25 40 40Taman bacaan masyarakat desa 10 25 35 61 61

2 Jumlah anggota perpustakaan daerah 691 437 418 4183 Jumlah Pengunjung perpustakaan daerah 9.215 6.066 7.196 7.2024 Jumlah koleksi buku yang tersedia di

perpustakaan daerah12.631 15.302 19.197 20.267 21.227

Sumber: Kantor Perpustakaan dan Kearsipan, 2008-2012

2.3.2 Pelayanan Urusan Pilihan1. Pertanian

Kabupaten Brebes berada pada ujung barat Jawa Tengah, di jalur transportasiutama Pantura dengan posisi memanjang ke selatan, sampai hampir separuh lebarlintang pulau Jawa. Di bagian utara berbatasan dengan laut Jawa sedang di bagianseltan merupakan wilayah pegunungan. Dengan kondisi dan luasan seperti ini,Kabupaten Brebes sangat berpotensi sebagai penghasil tanaman pangan khususnya padidan tanaman palawija, serta tanaman hortikultura (buah-buahan dan sayuran), sertaproduk-produk peternakan. Brebes juga telah menjadi ikon produksi tanamanhortikultura bawang merah dan salah satu produk peternakannya juga telah menjadiikon wisata belanja, yaitu telur asin.

Capaian pembangunan pertanian Kabupaten Brebes dalam kurun waktu 2008-2011 menunjukkan perkembangan yang positif. Hampir seluruh komoditas pertaniantanaman tanaman pangan meningkat produktivitasnya, kecuali ketela pohon dan kacangtanah. Begitu pula dengan Produksi tanaman hortikultura yang hampir sebagian besarmenunjukkan peningkatan pada kurun waktu yang sama, yaitu tahun 2008-2011.Beberapa komoditas tanaman hortikultura yang produksinya cenderung menurun adalahrambutan, pisang, cabe rawit, melinjo, dan sirsak. Produksi tanaman perkebunan diKabupaten Brebes juga mengalami peningkatan untuk jenis cengkeh, teh, kopi robusta,dan kopi arabika. Sementara itu untuk jenis komoditas kelapa, jambu mete, dan kapukrandu terjadi penurunan produksi. Perkebunan jenis komoditas ini sebagian dialihkanmenjadi perkebunan jenis tanaman lain, atau jenis penggunaan lainnya.

Populasi ternak di Kabupaten Brebes, baik ternak ruminansia maupun ternakunggas menunjukkan peningkatan dalam kurun waktu tahun 2008-2011, kecuali kerbaudan kuda. Populasi kerbau mengalami penurunan disebabkan beberapa faktor, antara

II - 74

lain proses perkawinan yang hanya bisa dilakukan secara alami, belum bisa dilakukandengan kawin suntik; pemeliharaan kerbau memerlukan kubangan air sehingga agakmenyulitkan; penggunaan kerbau sebagai bajak yang telah beralih ke traktor, danpermintaan akan daging kerbau yang semakin berkurang. Sementara itu penurunanpopulasi kuda disebabkan penggunaan kuda yang jarang, transportasi kuda telahtergantikan moda transportasi yang lain.

Perkembangan capaian indikator kinerja urusan pertanian dapat dilihat padaTabel 2.52.

Tabel 2.52Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian


No Indikator 2008 2009 2010 20111. Produksi padi atau bahan pangan

utama lokal lainnya (ton)Padi 495.557 524.975 561.262 571.503Jagung 66.705 116.545 178.836 93.102Ubi Kayu 22.161 31.903 32.755 13.284Ubi Jalar 3.379 3.130 2.933 4.816Kacang Kedelai 6.959 8.002 9.005 23.966Kacang Tanah 479 638 888 556Kacang Hijau 2.423 4.107 5.444 3.898Produktivitas padi atau bahanpangan utama lokal lainnya perhektar (kw/ha)Padi 58,05 58,3 61,09 63,06Jagung 44,07 57,13 71,35 64,62Ubi Kayu 132,22 136,86 131,28 118,71Ubi Jalar 119,40 122,26 127,52 118,71Kacang Kedelai 12,38 13,83 14,43 14,04Kacang Tanah 12,91 12,91 12,15 11,98Kacang Hijau 12,24 13,52 13,39 13,38

2. Produksi tanaman hortikultura(kw)Bawang Merah 3.366.447 3.125.832 4.128.128 2.788.639Kentang 291.414 531.818 581.294 484.107Sawi / Petsai 583 1.031 2.215 2.359Kacang Panjang 1.415 1.336 796 1.231Cabe Besar 276.192 417.913 380.320 168.857Terong 5.319 10.218 11.959 10.548Buncis 7.462 8.335 15.216 17.103Ketimun 1.603 4.010 2.003 3.544Kubis 308.698 335.737 449.074 380.656Tomat 4.472 3.619 4.151 7.860Alpukat 1.997 2.188 2.071 2.137Mangga 227.109 97.905 102.610 144.416Rambutan 7.912 5.836 4.445 5.659Duku 648 1.570 731 740Jeruk 253 285 174 207Durian 3.771 13.803 8.544 12.309Pepaya 3.604 6.169 4.521 5.874

II - 75

No Indikator 2008 2009 2010 2011Pisang 3.957.177 4.964.542 3.824.620 3.099.081Nanas 61 150 95 145Nangka 5.642 7.481 8.184 8.365Jambu Biji 3.181 5.455 3.065 4.219Bawang Putih 451 386 1.083 1.458Bawang Daun 81.326 83.557 94.587 99.568Wortel 89.689 92.503 129.620 131.819Cabe Rawit 96.055 113.416 98.847 82.472Labu Siam 8.795 8.839 12.000 30.055Kangkung 1.835 1.544 1.701 2.271Petai 6.911 6.260 8.107 10.586Melinjo 13.636 27.862 23.953 12.578Manggis 249 583 293 308Sawo 6.946 8.600 12.468 13.103Sirsak 879 766 654 700Sukun 2.981 3.516 3.780 4.644

3. Produksi Tanaman PerkebunanKelapa (butir) 23.510.000 21.086.000 19.430.000 19.290.000Cengkeh (Ton) 234,00 234,20 239,00 242,00Teh (Ton) 34,00 38,00 55,42 56,50Kopi Robusta (Ton) 44.660 45.000 49.440 51.240Kopi Arabika (Ton) 17.270 18.000 21.830 23.870Jambu Mete (Kg) 8.080 7.790 7.790 7.610Kapuk Randu (Ton) 36,33 20,59 19,74 18,83

4. Populasi Ternak (ekor)Sapi Potong 17.915 21.717 22.568 37.740Sapi Perah 7 12 34 40Kerbau 8.373 10.949 11.582 8.774Kuda 417 364 378 364Kambing 118.017 116.104 117.304 111.636Domba 165.690 158.451 169.393 164.177Ayam ras layer 1.283.080 1.561.737 1.619.336 1.626.564Ayam ras broiler 1.199.788 1.105.846 1.366.669 1.367.348Ayam Buras 2.578.276 2.684.685 2.742.517 2.754.386Itik 479.704 522.749 560.832 568.370Kelinci 5.905 6.183 8.192 8.228Puyuh 14.400 29.706 33.800 34.088Entok 53.983 61.785 99.951 100.816Angsa 274 1.643 3.866 3.872

5. Produksi Daging (ton/thn)Sapi 795,90 764,75 932,48 736,50Kerbau 222,37 274,46 188,42 153,60Kambing 241,53 187,90 259,41 164,22Domba 1.081,33 921,52 962,32 538,22Ayam ras 2.570,48 3.354,63 3.732,51 5.603,01Ayam Buras 2.675,40 2.843,30 2.879,65 1.558,75Itik 273,43 288,85 308,43 182,56

6. Produksi telur (ton/thn)Ayam ras 11.325,54 12.759,32 14.824,35 14.890,52Ayam buras 2.986,72 2.752,60 2.753,61 2.765,52

II - 76

No Indikator 2008 2009 2010 2011Itik 4.157,89 4.554,54 5.066,08 5.362,86Puyuh 26,64 29,94 29,95 30,20

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, dan Dinas Peternakan, 2012

Beras merupakan makanan pokok masyarakat Kabupaten Brebes, produksi padidiharapkan terus meningkat antara 2 – 5% per tahun. Peningkatan ini terutamadiharapkan dapat terjadi karena peningkatan produktivitas, dan peningkatan IndeksPertanaman (IP) dari rata-rata 150 per tahun menjadi IP 200 per tahun disebabkanperbaikan infrastruktur jaringan irigasi desa (JIDES), jaringan irigasi tingkat usaha tani(JITUT), irigasi air permukaan, irigasi air tanah dangkal, embung, irigasi air dalam,optimasi lahan, bantuan pompa sehingga meningkatkan luas tanam, luas panen.

Peningkatan produksi diharapkan juga terjadi pada tanaman palawija. Untuktanaman jagung, Ubi Kayu, Ubi Jalar dan kacang hijau, peningkatan ini diperkirakanberkisar antara 2 – 3% per tahun, baik melalui peningkatan produktivitas maupunpeningkatan luas panen, agar prestasi Kabupaten Brebes yang selama ini selalu surplusterhadap bahan-bahan pangan tersebut, dapat terus dipertahankan. Demikian jugauntuk tanaman-tanaman kedelai, diharapkan dapat meningkat sebesar 3 – 5%.Peningkatan yang lebih besar ini diajukan, karena ketersediaan kedua jenis bahanpangan ini dibawah kebutuhan, atau selalu devisit, sehingga dengan persentasepeningkatan yang lebih besar, diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pasokandari daerah lain.

Peningkatan produksi sayuran juga diharapkan antara 2 – 3% per tahun, baikmelalui peningkatan produktivitas maupun peningkatan luas panen. Terutama Produksibawang merah, Cabe Besar, Kentang dan Kubis yang selama ini mendominasi produksisayuran di Kabupaten Brebes diharapkan juga terus meningkat. Peningkatan produksi inidapat diimbangi dengan penataan jaringan pemasaran, penyediaan mekanisme tataniaganya, sehingga fluktuasi harganya dapat diperkecil. Penyediaan teknologi pascapanen dan prasarananya di tingkat kelompok tani juga sangat diharapkan sehinggadapat lebih menjamin kestabilan harga dan kepastian penerimaan petani. Peningkatanproduksi tanaman sayuran lainnya diharapkan sebesar 2 – 5%. Peningkatan produksi inidiharapkan dapat terwujud dari peningkatan produktivitas dan perluasan luas tanam.Khusus cabe, kentang dan kubis yang produksinya relatif tinggi namun harganya relatiffluktuatif, upaya pengembangannya perlu dilengkapi dengan peningkatan minat petaniuntuk terus mempertahankan luas panen dan produktivitasnya.

Produksi buah-buahan juga diharapkan terus meningkat, dengan lajupertumbuhan antara 2 – 5%. Peningkatan diharapkan dari terbentuknya kawasanpengembangan buah-buahan. Teknologi dan manajemen penanganan pasca panenperlu dikembangkan dan disosialisasikan kepada para petani. pemasaran produk-produkbuah-buahan dapat dijadikan sebagai “pengikut pasar” komoditas bawang merah dantelur asin.

Produksi biofarmaka juga diharapakan terus meningkat, dengan laju peningkatananatar 2-5%. Peningkatan ini diharapakan dari penggunaan lahan lahan tidur danpekarangan. Peningkatan ini diharapakan mampu meningkatkan pendapatan petani.

Produksi peternakan dan produk-produk hasil ternak di Kabupaten Brebesdiharapkan juga terus meningkat dengan laju pertumbuhan antara 1 – 6%. Untukternak ruminansia, baik ruminansia besar maupun kecil yang produksi daging maupunsusunya masih rendah, upaya peningkatannya diharapkan mencapai sebesar 3 – 6%.Relatif rendahnya produksi kedua jenis produk ternak disebabkan oleh masih tingginya

II - 77

persentase peternak ruminansia yang menganggap beternak sebagai sambilan atautabungan. Akibatnya sumbangannya terhadap ketersediaan bahan pangan baik dagingmaupun susu relatif rendah. Upaya pengembangannya disamping meningkatkankemampuan membudidayakan ternak, juga perlu menambahkan aspek-aspekkomersialisasi usaha ternak, bagi para peternak tradisional tersebut.

Pada ternak unggas, khususnya itik yang telah memiliki ikon komersial dansistem produksinya telah membentuk sistem usaha komunal, perlu didukung denganpenyelamatan genetis itik petelor, sehingga dapat menjamin keseragaman mutu telorjangka panjang. Upaya-upaya penetapan standardisasi budidaya dan proses produksitelur asin perlu dilakukan agar diperoleh keseragaman produk. Untuk ternak unggas laindiharapkan dapat terus ditingkatkan produksinya guna meningkatkan pendapatanpeternak dan meningkatkan ketersediaan bahan pangan hewani. Perlu dikembangkanproduk-produk olahan hasil peternakan yang dapat memperkuat pasar telor asin, baiksebagai pengikut pasar, penyela pasar, maupun periak pasar, sehingga semakin luasdan intensif menjangkau segmen pasar produk olahan hasil peternakan.

2. KehutananLuas lahan hutan lindung dan hutan konservasi di Kabupaten Brebes dapat

terpelihara secara lestari dengan luasan yang tetap. Lembaga Masyarakat Desa Hutan(LMDH) juga mendukung pengelolaan hutan bersama masyarakat yang diprogramkanoleh pemerintah, terlihat dari persentase LMDH yang aktif di Kabupaten Brebes mencapaisebesar 100% pada tahun 2012. Lahan kritis di Kabupaten Brebes seluas 5.967,50 hapada tahun 2010 juga telah diupayakan perbaikan kondisi melalui rehabilitasi lahan,dengan capaian persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi telah mencapai sebesar50,87% pada tahun 2011.

Produksi hasil hutan di Kabupaten Brebes untuk jenis kayu bulat menunjukkanpeningkatan dalam kurun waktu lima tahun (2008-2011). Namun demikian untuk jeniskayu olahan fluktuatif, terakhir pada tahun 2011 produksi kayu olahan hanya sebanyak144,99 m3, padahal pada tahun 2010 produksinya bisa mencapai 1.810,48 m3. Begitupula produksi kayu pinus yang mengalami penurunan hanya menjadi sebanyak 2.688,05ton pada tahun 2011, dari sebanyak 7.628,95 ton. Penurunan produksi kayu bulat, kayuolahan, dan getah pinus ini berkaitan dengan pola tebang yang diterapkan oleh KPH.Perkembangan capaian kinerja urusan kehutanan dapat dilihat pada Tabel 2.53.

Tabel 2.53Capaian Indikator Kinerja Urusan Kehutanan


No Indikator 2008 2009 2010 2011 2012

1. Luas Hutan- Hutan Lindung (Ha) 1.383 1.383 1.383 1.383 1.383- Hutan Konservasi/ Cagar Alam

(Ha)48,50 48,50 48,50 48,50 48,50

- Hutan Rakyat 5.557 5.557 5.557 5.5572. Lembaga Masyarakat Desa Hutan

(LMDH)Jumlah LMDH 90 90 90 90Persentase LMDH aktif (%) 100 100 100 100

3. Lahan kritis dan rehabilitasiLuas Lahan Kritis 6.615,41 6.615,41 6.014,60 5.967,50

II - 78

No Indikator 2008 2009 2010 2011 2012

Luas lahan kritis yang direhabilitasi - - 2.470 3.036Persentase luas lahan kritis yangdirehabilitasi (%)

- - 41,07 50,87

4. Produksi Hasil Hutan- Kayu bulat 4.108,46 6.954,19 4.628,12 5.317,39- Kayu Olahan 1.071,04 566,95 1.810,48 144,99- Getah Pinus 7.175,70 7.040,17 6.702,54 7.628,95 2.688,05

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Brebes, 2012

3. Energi dan Sumberdaya MineralPertambangan di Kabupaten Brebes menghadapi permasalahan terkait

Pertambangan Tanpa Ijin (PETI) yang kurang memperhatikan kelestarian lingkungan.Keberadaan penambangan tanpa ijin ini dapat diketahui dari kepemilikan Surat IjinPertambangan Daerah (SIPD) oleh pelaku kegiatan penambangan yang ada diKabupaten Brebes. Jumlah SIPD di Kabupaten Brebes pada tahun 2012 sebanyak 2SIPD. Jumlah Penambangan Tanpa Ijin di Kabupaten Brebes masih cukup banyak,meskipun semakin berkurang dari tahun 2008-2012. Jumlah PETI pada tahun 2008 dan2009 sejumlah 28 kasus, pada tahun 2012 jumlah PETI menurun menjadi sebanyak 24kasus. Pengembangan energi terbarukan di Kabupaten Brebes diupayakan melaluipenggunaan PLTA mikrohidro sejumlah 4 unit, penggunaan Biogas sebanyak 4 unit, danpenggunaan Bahan Bakar Nabati (BBN) sebanyak 6 unit. Secara rinci perkembangancapaian indikator ESDM seperti tercantum pada Tabel 2.54.

Tabel 2.54Capaian Indikator Kinerja Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral


No Indikator 2008 2009 2010 2011 2012a. Penambangan bahan galian golongan C

- Jumlah Surat Ijin PertambanganDaerah (SIPD)

51 43 41 23 21

- Jumlah Pertambangan Tanpa Ijin(PETI)

28 28 26 24 24

b. Potensi energi Baru Terbarukan (EBT) Mikro Hidro - 1 1 1 3 Tenaga Surya 2 2 - - - Biogas 4 4 4 4 4 Bahan Bakar Nabati (BBN) 6 6 6 6 6Jumlah 12 13 11 11 13

Sumber: Dinas Pengairan dan ESDM Kabupaten Brebes, 2008-2012

Hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan pertambangan secara opendumping adalah pengenalan dan pengawasan lingkungan hidup, menurunnya sumberair tanah, konflik kepentingan dengan usaha pertanian, perkebunan dan pemukimandan mitigasi bencana (tanah longsor dan kekeringan).

Rasio elektrifikasi rumah tangga di Kabupaten Brebes pada tahun 2011 telahmencapai sebesar 99,79%. Capaian ini meningkat secara konsisten setiap tahunnyadalam kurun waktu empat tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses rumah tangga

II - 79

terhadap listrik semakin meningkat. Perkembangan capaian Rasio elektrifikasi rumahtangga di Kabupaten Brebes dapat dilihat pada Grafik 2.20

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Grafik 2.20 Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga di Kabupaten Brebes

4. PariwisataJumlah obyek wisata di Kabupaten Brebes mengalami peningkatan meskipun

tidak besar, dalam kurun waktu lima tahun terjadi peningkatan dari sebanyak 7 obyekwisata pada tahun 2008, menjadi sebanyak 9 obyek wisata pada tahun 2012. Obyekwisata tersebtu tersebar di wilayah Kabupaten Brebes, di bagian selatan terdapat obyekwisata Air Panas Buaran, Air Panas Tirta Husada Kedungoleng, Waduk Penjalin, TelagaRenjeng, dan Argo Wisata Pabrik Teh Kaligua. Dibagian barat terdapat Waduk Malahayu,dan di bagian utara ada Pantai Randusanga Indah, Khusus untuk obyek wisata Argowisata teh kaligua pengelolaannya dilelola oleh PTPN IX Pemerintah Daerah melaluiDinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olah Raga hanya mendapatkan bagi hasilsebesar 10 % dari pendapatan Karcis.

Potensi wisata di Kabupaten Brebes secara umum belum dikelola optimal,sehingga belum mampu meningkatkan jumlah pengunjung maupun lama tinggalwisatawan di Kabupaten Brebes secara signifikan. Jumlah kunjungan wisatawan diKabupaten Brebes dalam kurun waktu tahun 2008 hingga tahun 2011 hanya mengalamipeningkatan dari sebanyak 222.639 orang menjadi 235.103 orang. Rata-rata lamatinggal wisatawan di Kabupaten Brebes hanya 1 hari, umumnya mereka adalahpenduduk Kabupaten Brebes atau bagi wisatawan dari luar daerah hanya sekedarmampir disela-sela aktivitas lainnya, jadi berwisata di obyek wisata Kabupaten Brebesbelum menjadi tujuan utama.

Jasa penunjang pariwisata di Kabupaten Brebes cukup berkembang, ditandaikeberadaan hotel dan restoran yang mengalami peningkatan dari tahun 2008 sebanyak51 restoran hingga tahun 2012 menjadi 67 restoran. Di Kabupaten Brebes terdapatsebanyak 12 hotel dan 67 restoran/rumah makan. Namun demikian pariwisata diKabupaten Brebes belum didukung pengembangan industri pariwisata. Dukunganindustri pariwisata untuk memberikan kesan, “apa yang bisa dilihat, apa yang bisadinikmati, dan apa yang bisa dibawa oleh pengunjung” belum begitu nampak. Kondisiini menjadikan kemauan wisatawan untuk kembali berkunjung ke obyek wisata yangbersangkutan semakin berkurang.

97,99

98,90

99,28

99,79

97

98

98

99

99

100

100

2008 2009 2010 2011

II - 80

Untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata sebagai salah satu sumber PAD diKabupaten Brebes, perlu digali potensi-potensi wisata lainnya, baik di daerah pantaimaupun daerah dataran tinggi (gunung), sebagai pilihan berwisata di Kabupaten Brebes.Selain itu perlu pula dilakukan peningkatan jenis produk industri dan jasa yang dapatmenunjang pariwisata di Kabupaten Brebes.

PAD yang berasal dari sektor pariwisata pada tahun 2008 berjumlah Rp779.000.000, tahun 2009 meningkat sebesar 5% menjadi sejumlah Rp 817.000.000tahun 2010 turun sebesar 5% menjadi jumlah Rp 780.000.000 Dan tahun 2011meningkat sebesar 16% menjadi sejumlah Rp 922.935.480 PAD yang bersumber daripariwisata menyumbang % dari jumlah PAD keseluruhan.

5. Kelautan dan PerikananKabupaten Brebes dengan garis pantai sepanjang 65,48 km memiliki potensi

perikanan yang cukup besar, mencakup perikanan laut dan perikanan darat. Perikananlaut meliputi usaha penangkapan ikan di laut dan usaha budidaya ikan di laut, sedangkanperikanan darat meliputi perikanan budidaya air payau (budidaya di tambak) danperikanan budidaya air tawar (kolam dan perairan umum). Luas areal tambak diKabupaten Brebes sebesar 9.970 ha, terdiri dari tambak udang, bandeng, rumput laut,dan jenis ikan lainnya.

Produksi perikanan tangkap di perairan laut Kabupaten Brebes menunjukkankinerja yang baik. Hal ini ditandai dengan peningkatan produksi perikanan tangkapsampai dengan tahun 2011 sebesar 4.731.919 kg dengan nilai produksi mencapaisebesar Rp 18.580.450.500,00, mendekati target RPJMD pada tahun 2013 sebesar5.170.000 kg. Jumlah nelayan di Kabupaten Brebes sampai dengan tahun 2012 sebanyak2.417 orang nelayan juragan dan 10.965 orang nelayan pandega. Rata-rata penghasilannelayan di Kabupaten Brebes pada tahun 2012 sebesar Rp 2.000.000,- per bulan.Aktivitas penangkapan ikan sebagian besar menggunakan kapal motor tempel sejumlah2.038 unit, selanjutnya menggunakan perahu tanpa motor 306 unit, dan kapal motor 144unit. Aktivitas perikanan tangkap ini menghadapi persoalan terkait penggunaan alattangkap yang tidak ramah lingkungan, dan semakin menurunnya kualitas perairan laut,sehingga mempengaruhi produktivitas perairan.

Produksi perikanan budidaya di Kabupaten Brebes selama kurun waktu tahun2008-2011 juga menunjukkan peningkatan, sampai dengan tahun 2011 produksiperikanan budidaya air payau mencapai sebanyak 43.297.120 kg, melebihi target RPJMDyang harus dicapai tahun 2013 yaitu sebanyak 25.929.000 kg. Namun demikian terjadipenurunan nilai produksi pada tahun 2011 dari nilai produksi tahun 2010 sebesar Rp338.780.218.000,- tahun 2011 menjadi Rp 202.836.582.500,-, hal ini disebabkan padamenurunnya harga rumput laut dari rata – rata tahun 2010 Rp. 7.000 s/d 8.000 menjadiRp. 2.000 s/d 3.000 per kilogram. Akan tetapi trend tahun 2012 cenderung stabil danprediksi tahun – tahun mendatang harapannya harga semakin meningkat. Produksibudidaya rumput laut di Kabupaten Brebes juga menunjukkan peningkatan, pada tahun2011 produksinya mencapai 8.134.655 kg, telah melampaui target RPJMD sebanyak7.500.000 kg. Perikanan Budidaya air tawar pada tahun 2012 telah mencapai produksisebesar 897.860 kg dengan nilai produksi sebesar Rp 12.638.618.500,-, melebihi targetRPJMD sebesar 273.000 kg. Walaupun produksi perikanan budidaya maupun budidayarumput laut menunjukkan peningkatan, namun tingkat pendapatan pembudidaya ikanmasih rendah, rata-rata hanya sebesar Rp 600.000,00 per bulan.

II - 81

Tingkat Konsumsi ikan di Kabupaten Brebes menunjukkan peningkatan selamakurun waktu tahun 2008-2011, dari sebesar 14,83 kg/kapita/tahun menjadi sebesar19,38 kg/kapita/tahun. Capaian ini lebih rendah dari capaian Jawa Tengah sebesar 17kg/kapita/tahun dan capaian nasional sebesar 31,6 kg/kapita/tahun. Kendala yang masihdihadapi berkaitan dengan tingkat konsumsi ikan masyarakat yaitu tingkat kesadaranmasyarakat yang rendah dalam mengkonsumsi ikan, serta faktor tingginya angkakemiskinan yang mempengaruhi daya beli masyarakat terhadap hasil perikanan.

Usaha pengolahan ikan di Kabupaten Brebes cukup banyak. Jumlah usahapengolahan ikan juga mengalami peningkatan dari sebanyak 254 unit pada tahun 2008menjadi sebanyak 310 unit pada tahun 2012. Namun demikian usaha pengolahan ikan diKabupaten Brebes sebagian besar masih tradisional dengan penggunaan teknologiproduksi yang minim, baik dalam proses pengolahan maupun proses pengemasan.Pemasaran produksi produk olahan ikan di Kabupaten Brebes juga hanya di dalamdaerah (lokal). Perkembangan capaian urusan perikanan dan kelautan tercantum padaTabel 2.55.

Tabel 2.55Kondisi Pembangunan Urusan Perikanan dan Kelautan

Kabupaten Brebes Tahun 2008-2012No Indikator 2008 2009 2010 2011 20121. Produksi perikanan

Perikanan Tangkap(kg)

3.602.443 4.130.647 3.468.830 4.731.919

Perikanan Budidayaair payau (kg)

28.024.568 28.789.544 32.654.798 43.297.120

Perikanan Budidayaair tawar (kg)

723.650 709.721 771.516 897.860

Rumput laut 4.706.944 4.830.313 8.134.6552. Nilai Produksi

Perikanan Tangkap(rupiah)

12.361.715.300 14.093.358.800 13.457.590.000 18.580.450.500

Perikanan Budidayaair payau (rupiah)

315.932.359.200 324.981.439.000 338.780.218.000 202.836.582.500

Perikanan Budidayaair tawar (rupiah)

6.195.033 6.070.106.900 6.596.000.000 12.638.618.500

3. Jumlah nelayan Nelayan Juragan

(orang)2.417 2.417 2.417 2.417 2.417

Nelayan Pandega(orang)

10.965 10.965 10.965 10.965 10.965

4. Jumlah kapal Kapal Motor (unit) 144 144 144 144 144 Perahu Motor

Tempel (unit)2344 2038 2038 2038 2038

Perahu tanpamotor (unit)

306 306 306 306 306

5. Jumlah pembudidayaikan air payau (orang)

4.207 4.207 4.207 4.207 4.207

6. Jumlah pembudidayaikan air tawar (orang)

1.459 1.459 1.459 1.459 1.459

II - 82

No Indikator 2008 2009 2010 2011 20127. Cakupan bina

kelompok nelayan(kelompok)

4 7 18 57 64

8. Cakupan binakelompokpembudidaya ikan(kelompok)

55 60 75 85 85*)

9. Rata-rata pendapatannelayan(rupiah/bulan)

1.250.000 1.500.000 1.750.000 1.750.000 2.000.000

10. Rata-rata pendapatanpembudidaya ikan(rupiah/bulan)

588.000 570.000 510.000 600.000 600.000

11. Tingkat Konsumsiikan (kg/kapita/tahun)

14,83 15,38 17,61 19,38 NA

12. Jumlah usahapengolahan ikan(unit)

254 254 282 282 310

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan, 2012

Berkaitan dengan sumberdaya pesisir, luas mangrove di Kabupaten Brebes seluas852 hektar. Kondisi kerusakan komunitas mangrove tergolong cukup besar, hampir50% kondisinya rusak akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan pantai.

6. PerdaganganPerdagangan internasional di Kabupaten Brebes tergambar dari ekspor dan impor

dan Nilai Tambah Bruto (NTB) yang merupakan selisih antara ekspor dengan impor.Dalam kurun waktu tahun 2008-2009 perkembangan ekspor di Kabupaten Brebesmengalami peningkatan, dari sebesar 4.686,4 milyar pada tahun 2008 menjadi sebanyak5.475,1 milyar pada tahun 2009. Nilai ekspor di Kabupaten Brebes mencapai 6.520,88milyar tahun 2012. Nilai impor barang di Kabupaten Brebes juga mengalamipeningkatan, dari sebesar 2.420,02 milyar rupiah pada tahun 2008 menjadi 3.285,39milyar rupiah pada tahun 2012. Jenis komoditas utama impor Kabupaten Brebes adalahBawang Merah dari Negara Thailand. Bawang merah impor ini oleh digunakan parapetani sebagai bibit dalam budidaya bawang merah. Secara keseluruhan selisih antaranilai ekspor dan impor di Kabupaten Brebes dalam kurun waktu tahun 2008-2010 terjadipeningkatan dari sebesar 2.134,90 milyar pada tahun 2008 menjadi 2.300,55 milyarpada tahun 2009, dan sebesar 2.965,24 milyar pada tahun 2012. Kondisi inimenunjukkan bahwa kinerja perdagangan di Kabupaten Brebes semakin baik.

Kinerja perdagangan dalam negeri di Kabupaten Brebes tergambarkan dariindikator jumlah pasar dan jumlah usaha perdagangan. Jumlah pasar di KabupatenBrebes mengalami peningkatan dalam kurun waktu tahun 2008-2012, dari sebanyak 93unit pada tahun 2008 menjadi sebanyak 131 unit pada tahun 2012. Namun demikianpeningkatan jumlah pasar di Kabupaten Brebes seluruhnya adalah pasar retail/swalayansebanyak 72 unit tahun 2012. Jumlah pasar tradisional hingga saat ini jumlahnya tetapyaitu sebanyak 59 unit, sebanyak 25 pasar diantaranya pengelolaannya oleh pemerintahKabupaten Brebes.

II - 83

Usaha dagang di Kabupaten Brebes dalam kurun waktu tahun 2008 hingga tahun2012 terjadi peningkatan yang signifikan, dari sebanyak 3.354 unit pada tahun 2008menjadi 15.760 unit tahun 2012. Penambahan jumlah usaha perdagangan ini jugadiikuti dengan peningkatan jumlah tenaga kerja yang terserap pada usaha perdagangan,yaitu sebanyak 7.017 orang pada tahun 2008 menjadi 41.174 orang pada tahun 2012.Peningkatan usaha dagang di Kabupaten Brebes menunjukkan bahwa aktivitasperdagangan di Kabupaten Brebes semakin baik.

Aktivitas perdagangan di Kabupaten Brebes juga terdapat beberapapermasalahan berkaitan dengan hubungan konsumen dan produsen. Berdasarkan sidakyang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Brebes, banyakpedagang di pasar tradisional yang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya(UTTP) belum ditera ulang, sehingga dapat merugikan konsumen karena nilai takaranbarang tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya diberikan. Selain itu juga padabeberapa toko dan kios-kios di pasar masih ditemukan pelaku usaha yang masihmemajang produk yang pelabelannya belum lengkap, produk yang kemasannya rusakdan produk yang sudah kadaluarsa. Perkembangan capaian urusan perdagangantercantum pada Tabel 2.56.

Tabel 2.56Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan


No Indikator 2008 2009 2010 2011 2012a. Perdagangan Internasional

- Nilai Ekspor (milyar rupiah) 4.686,44 5.475,07 5.803,57 6.151,78 6.520,88- Nilai Impor (milyar rupiah) 2.420,02 2.923,99 3.099,43 3.285,39 3.482,51- Nilai Tambah Bruto (NTB)(milyar rupiah)

2.134,90 2.300,55 2.639,6 2.797,40 2.965,24

b. Jumlah Pasar 93 98 116 127 131- Pasar Induk 1 1 1 1 1- Pasar Tradisional 58 58 58 58 58- Pasar Swalayan 34 39 57 68 72- Supermarket 0 0 0 0 0

c. Jumlah Usaha Perdagangan(unit)

3.354 4.047 5.074 14.011 15.597

- Skala Besar 0 22 24 28 40- Skala Kecil dan menengah 3.354 4.025 5.050 13.983 15.760

d Tenaga Kerja terserap padausaha perdagangan (orang) 7.017 9.651 13.631 39.761 55.313Skala Besar 0 370 1.799 1.822 640Skala Kecil dan menengah 7.017 9.281 11.832 37.939 41.174

e Jumlah pedagang Kaki lima(unit)Jumlah pedagang kaki lima yangtelah terbina (unit)

105 105 105 105 152

f Kasus kerugian konsumenPersentase laporan kasuskerugian konsumen yangditindaklanjuti (%)

100 100 100 100 100

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2012

II - 84

7. PerindustrianPerkembangan industri di Kabupaten Brebes, khususnya industri kecil dan

menengah (IKM) cukup baik. Industri kecil dan menengah dari tahun 2008-2012mengalami peningkatan dari sebanyak 1.181 unit usaha pada tahun 2008 menjadisebanyak 1.695 unit usaha pada tahun 2012. Seiring dengan peningkatan unit usaha,terjadi pula peningkatan nilai produksi dari sebanyak Rp 81.228,90 juta pada tahun2008 meningkat menjadi sebanyak Rp 160.138,40 juta pada tahun 2012. Peningkatannilai produksi pada industri kecil dan menengah formal ini dipengaruhi oleh peningkatankemampuan tenaga kerja dan penerapan teknologi produksi dan sehingga mampumeningkatkan kapasitas dan mutu hasil produksi, yang pada akhirnya meningkatkanpendapatan IKM.

Banyaknya tenaga kerja (tahun 2012) sejumlah 4.273 orang, kondisi inimenunjukkan bahwa industri kecil dan menengah memiliki peran yang semakin pentingdalam meningkatkan perekonomian daerah. Sedangkan jumlah industri besar padatahun 2008 sebanyak 2 unit dengan jumlah tenaga kerja terserap sebanyak 1.627 orangdan tahun 2012 berkurang menjadi menjadi 1 unit dengan jumlah tenaga kerja yangbekerja sebanyak 334 orang. Banyaknya IKM non formal pada kurun waktu yangsama juga tidak mengalami perubahan, yaitu sebanyak 4.091 unit usaha dengan jumlahtenaga kerja sebanyak 10.658 orang.

Pengembangan sentra-sentra industri potensial sebanyak 41 sentra industripotensial yang cukup berkembang dalam menunjang perekonomian masyarakat,menyerap tenaga kerja dan menggunakan bahan baku lokal. Pengembangan sentraindustri memerlukan jalinan kemitraan usaha agar kualitas produk meningkat danmemiliki pasar yang lebih luas. Berbagai indikator keluaran tersebut diatastergambarkan dari capaian beberapa indikator kinerja utama pembangunanperindustrian dapat dilihat pada Tabel 2.57

Tabel 2.57Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Brebes

Tahun 2008-2012

No Indikator 2008 2009 2010 2011 20121. Perkembangan Industria. Industri Besar

Unit Usaha 2 2 2 2 1Nilai Produksi (Rp juta) NA NA NA NA 62.502,26Tenaga Kerja terserap(orang)

205 205 1.627 1.627 334

b. Industri Kecil danmenengah FormalUnit Usaha 1.181 1.323 1.450 1.595 1.695Nilai Produksi (Rp juta) 81.228,90 95.358,50 109.008,40 151.905,40 160.138,40Tenaga Kerja terserap(orang)

2.901 3.283 3.610 4.102 4.541

c. Industri Kecil danmenengah Non FormalUnit Usaha 4.091 4.091 4.091 4.091 4.090Nilai Produksi (Rp juta) NA NA NA NA NATenaga Kerja terserap(orang)

10.658 10.658 10.658 10.658 10.310

II - 85

No Indikator 2008 2009 2010 2011 20122. Sentra Industri

Jumlah sentra industri yangberkembang (sentra)

41 41 41 41 41

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2012

8. KetransmigrasianTransmigrasi menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Transmigrasi juga merupakan alternatif cara bagi pemerintah dalammengurangi kepadatan serta tingkat kemiskinan di daerah padat penduduk. Melaluitransmigrasi masyarakat kurang mampu dan memiliki kehidupan yang kurang baik diKabupaten Brebes, akan memiliki harapan untuk maju dan berkembang di wilayahtujuan penempatan transmigrasi.

Kinerja transmigrasi di Kabupaten Brebes dalam kurun waktu 2008-2011cenderung menurun. Animo masyarakat untuk mengikuti transmigrasi tergolong tinggi,namun tidak sepenuhnya dapat terakomodir untuk dapat diberangkatkan ke daerahtransmigrasi. Pemerintah Kabupaten Brebes dalam kurun waktu 2008-2011 hanyamemberangkatkan sekitar 60 rumah tangga (225 orang) dari total 307 rumah tangga(1.043 orang). Dengan demikian persentase jumlah rumah tangga yang diberangkatkandengan calon transmigran yang mendaftar hanya sebesar 19,54%. Kendala utama yangdihadapi berkaitan dengan pemberangkatan transmigrasi ini adalah alokasipemberangkatan transmigran dari pemerintah pusat yang terbatas, sebab berkaitandengan kerjasama antar daerah, dan kesiapan lokasi transmigrasi untuk menerimatransmigrasi agar transmigrasi dapat memperoleh kehidupan yang layak. Perkembangankinerja pembangunan transmigrasi dapat dilihat pada Tabel 2.58.

Tabel 2.58Capaian Indikator Kinerja Urusan Transmigrasi


No Ketransmigrasian 2008 2009 2010 2011a. Pemberangkatan1). Jumlah Calon Transmigran yang mendaftar

Jumlah Rumah Tangga 121 59 72 55 Jumlah Calon Transmigran (orang) 452 196 184 211

2). Jumlah Transmigran yang diberangkatkan Jumlah Rumah Tangga 30 10 10 10 Jumlah Transmigran (orang) 117 37 34 37

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2012

2.4 Aspek Daya Saing DaerahDaya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai

pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbukapada persaingan dengan propinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, nasional,atau internasional.

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi DaerahSalah satu indikator untuk mengukur kemampuan ekonomi suatu daerah adalah

pengeluaran konsumsi per kapita yang disesuaikan. Indikator ini menunjukkan derajatdaya beli masyarakat terhadap barang atau jasa. Rata-rata pengeluaran perkapita

II - 86

penduduk Kabupaten Brebes pada tahun 2011 sebesar Rp 637,29,00. Capaian tersebutmasih lebih rendah dari standar yang ditetapkan UNDP. Seperti diketahui, bahwa batasteratas dalam perhitungan indeks daya beli sebesar Rp 732.720,00, sedangkan batasterbawah sebesar Rp 360,000,00. Rata-rata pengeluaran perkapita penduduk KabupatenBrebes menempati peringkat ke-35 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/InfrastrukturIbukota kabupaten Brebes terletak sekitar 177 km sebelah barat Kota Semarang,

atau 330 km sebelah timur Jakarta. Kabupaten ini dilalui jalur pantura, dan menjadi pintumasuk utama Jawa Tengah dari sisi barat dari arah Jakarta/Cirebon, sehingga Brebesmemiliki posisi yang cukup strategis. Selain itu, juga terdapat jalan provinsi sebagai jaluralternatif menuju ke kota-kota di Jawa Tengah bagian selatan seperti Purwokerto,Kebumen, dan Yogyakarta. Terdapat pula Jalan Tol yang menghubungkan Propinsi JawaBarat dengan Jawa Tengah, yaitu ruas jalan tol Kanci - Pejagan sepanjang 35 Km,sepanjang 12 Km diantaranya melintasi wilayah Kabupaten Brebes dengan pintugerbangnya di desa Tegongan. Keberadaan jalan tol ini, memperlancar lalu-lintas yangmenuju arah Purwokerto/Yogyakarta.

Dalam peningkatan pelayanan angkutan umum bagi masyarakat, sampai dengantahun 2012 Kabupaten Brebes memiliki 3 unit terminal tipe B yang berada di KecamatanBumiayu, Tanjung dan Ketanggungan untuk melayani penumpang antar kota antarprovinsi dan antar kota dalam provinsi. Terdapat Pula 4 unit terminal tipe C yangdiperuntukkan bagi angkutan kota dan angkutan desa. Jumlah bus yang beroperasi diKabupaten Brebes sebanyak 407 unit Bus AKAP dan 285 Bus AKDP. Di Kabupaten Brebesjuga terdapat dua jalur rel kereta api dari arah Jakarta/Cirebon, yakni jalur menuju timur(Semarang) dan jalur menuju selatan (Purwokerto), dengan stasiun kereta api utamayaitu Stasiun Brebes.

Fasilitas untuk menunjang aktivitas bisnis dan wisata di Kabupaten Brebesdiantaranya adalah Hotel sebanyak 12 unit, Restoran/ Rumah Makan sebanyak 67 unit,pasar retail 72 unit, pasar Induk 1 unit, pasar tradisional 58 unit. Terdapat pula fasilitasperbankan sebanyak 8 kantor bank umum, meliputi Bank Jateng 1 unit, BCA 4 unit, BNI 1unit, BRI 1 unit, dan Bank Mandiri 1 unit. Secara rinci fasilitas infrastruktur wilayah diKabupaten Brebes dapat dilihat pada Tabel 2.59.

Tabel 2.59Perkembangan Jumlah Fasilitas Infrastruktur di Kabupaten Brebes

Tahun 2008-2012

No Indikator 2008 2009 2010 2011 20121 Terminal

Jumlah Terminal Kelas B (unit) 3 3 3 3 3 Jumlah Terminal Kelas C (unit) 4 4 4 4 4

2 Angkutan Darat Jumlah bus AKAP 407 407 407 407 407 Jumlah bus AKDP 285 285 285 285 285

3 Panjang jalan (km) Panjang jalan Nasional 61,19 61,19 61,19 61,19 61,19 Panjang jalan Provinsi 167,49 167,49 167,49 167,49 167,49 Panjang jalan Kabupaten 674,84 674,84 674,84 674,84 674,84

4 Hotel dan Restoran Jumlah Hotel 11 11 11 11 12

II - 87

No Indikator 2008 2009 2010 2011 2012 Jumlah Restoran/ Rumah Makan 51 59 67 67 67

5 Pasar Pasar Induk 1 1 1 1 1 Pasar Tradisional 58 58 58 58 58 Pasar Swalayan 34 39 57 68 72 Supermarket 0 0 0 0 0

6 Kantor Bank umum (unit) 8 8 8 8 8Sumber : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, dan Dinas Perindustrian dan

Perdagangan, 2008-2012

3 Fokus Iklim BerinvestasiIklim investasi di Kabupaten Brebes sudah cukup baik, terlihat dari tingkat

kondusifitas daerah yang terjamin, dan meningkatnya kulitas pelayanan terpadu satupintu (One Stop Service) melalui Kantor Pelayanan Perijinan terpadu (KPPT) KabupatenBrebes, walaupun perlu terus dioptimalkan. Beberapa data capaian terkait iklim investasidi Kabupaten Brebes tercantum pada Tabel 2.60

Tabel 2.60Perkembangan Capaian Indikator Terkait Iklim Berinvestasi

di Kabupaten Brebes Tahun 2008-2012

No Indikator 2008 2009 2010 2011 2012a. Tingkat Kondusivitas daerah

Jumlah tindak pidanakriminal (kasus)

268 234 294 201 235

Jumlah Kasus pertikaianantar warga

1 1 0 0 0

Jumlah Unjuk rasa (demo) 4 4 11 4 45b. Lama proses perijinan Daerah

(81 jenis perijinan)1-12 hari

kerja1-12 hari

kerja1-12 hari

kerja1-12 hari

kerja1-12 hari

kerjaSumber : Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, 2008-2012

III- 1

BAB IIIGAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DAN KERANGKA PENDANAAN

3.1 Kinerja Keuangan Masa LaluKeuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segalabentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.Penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara optimal apabila penyelenggaraan urusanpemerintahan diikuti dengan penerimaan sumber-sumber pendapatan daerah yangcukup dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Analisiskeuangan daerah ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kapasitasatau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunandaerah.

Pemerintah Kabupaten Brebes terus mengupayakan berbagai upaya optimalisasiPendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatandaerah, peningkatan koordinasi dengan SKPD penghasil PAD, peningkatan pengendaliandan pengawasan pengelolaan asset daerah, peningkatan dan pengembanganmanajemen BUMD, peningkatan profesionalisme SDM pengelola pendapatan daerah,pengembangan sarana prasarana pengelolaan pendapatan daerah, dan perbaikan sistemadministrasi pengelolaan pendapatan daerah yang berkesinambungan. Sementara itupengelolaan dana perimbangan dan bagi hasil dilakukan melalui tiga kebijakan, yaitu:pengelolaan DAU untuk membiayai belanja pegawai dan urusan wajib dalam rangkapelayanan dasar dan pelayanan umum, peningkatan DAK melalui penyusunan programunggulan strategis daerah, dan peningkatan dana bagi hasil pajak/bukan pajak melaluiintensifikasi dan meningkatkan aktivitas perekonomian daerah.

Kinerja keuangan daerah Kabupaten Brebes dapat diukur dari kontribusi masing-masing unsur pendapatan terhadap total pendapatan daerah dalam menunjangpelaksanaan pembangunan daerah. Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes selama kurunwaktu tahun 2008-2012 mengalami peningkatan dari sebesar Rp 924.633.897.563,00pada tahun 2008 menjadi sebesar Rp 1.570.670.462.000 pada tahun 2012. RealisasiPendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Brebes fluktuatif dengan kecenderunganmeningkat dari sebesar Rp 72.073.945.369,00 pada tahun 2008 menjadiRp78.275.852.041,00 pada tahun 2011, dan pada APBD Perubahan tahun 2012 sebesarRp110.029.341.000,00.

Perkembangan capaian pendapatan daerah Kabupaten Brebes dalam kurun waktutahun 2008-2012 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.1

Tabel 3.1Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes

Tahun 2008-2012 (rupiah)

No Uraian Realisasi2008

Realisasi2009

Realisasi2010

Realisasi2011

APBD P2012

Rata2Proporsi

(%)

A PendapatanAsli Daerah

72.073.945.369 80.275.021.213 71.025.304.605 78.275.852.041 110.029.341.000 7,10

1 PendapatanPajak Daerah

14.630.524.271 15.405.412.677 16.180.865.052 20.958.214.041 18.690.050.000

2 PendapatanRetribusiDaerah

26.719.501.739 39.384.119.604 32.901.913.698 13.912.003.977 11.460.752.000

3 PendapatanHasilPengelolaan

2.497.471.575 2.304.464.964 2.286.562.123 2.766.289.228 2.673.666.000

III- 2

No Uraian Realisasi2008

Realisasi2009

Realisasi2010

Realisasi2011

APBD P2012

Rata2Proporsi

(%)KekayaanDaerah YangDipisahkan

4 Lain-lainPendapatan AsliDaerah yangSah

28.226.447.784 23.181.023.968 19.655.963.732 40.639.344.795 38.592.850.000

B DanaPerimbangan

777.430.695.788 807.183.028.688 867.014.668.437 922.819.398.265 1.132.274.616.000 77,69

a Dana Bagi HasilPajak/bukanpajak

50.669.992.788 51.364.086.688 61.920.100.437 57.314.961.265 66.772.268.000

c Dana AlokasiUmum

716.426.703.000 716.589.942.000 738.270.368.000 800.182.837.000 981.051.188.000

d Dana AlokasiKhusus

10.334.000.000 39.229.000.000 66.824.200.000 65.321.600.000 84.451.160.000

C Lain-lainpendapatanyang sah

75.129.256.406 79.205.471.520 164.963.014.790 314.080.812.632 328.366.505.000 2,90

1 PendapatanHibah

38.009.664.605 - 52.674.468.959 35.805.250.817 2.123.801.000

2 PendapatanBagi Hasil Pajakdari provinsidan pemerintahdaerah lainnya

36.372.784.629 42.858.197.259 40.899.230.231 56.525.934.441 62.538.168.000

3 DanaPenyesuaian

- 20.743.950.000 71.389.315.600 221.749.627.374 202.690.706.000

4 BantuanKeuangan dariprovinsi danpemerintahdaerah lainnya

746.807.172 15.603.324.261 30.361.482.691 36.206.557.701 61.013.830.000

TotalPendapatanDaerah

924.633.897.563 966.663.521.421 1.103.002.987.832 1.315.176.062.938 1.570.670.462.000

Sumber: DPPK Kabupaten Brebes, 2012

Dilihat dari proporsinya, keuangan daerah Kabupaten Brebes masih bertumpupada pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan, baik Dana Bagi HasilPajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), maupun Dana Alokasi Khusus(DAK). Proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah rata-rata selama kurun waktutahun 2008-2012 hanya sebesar 7,10%. Kontribusi terbesar pendapatan daerahKabupaten Brebes berasal dari dana perimbangan, rata-rata selama kurun waktu tahun2008-2012 sebesar 70,17%. Kondisi ini menunjukkan bahwa derajat desentralisasi fiskalKabupaten Brebes dalam kategori rendah, artinya tingkat ketergantungan keuangandaerah terhadap bantuan keuangan dari pemerintah pusat masih sangat tinggi. ProporsiPAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah terhadap total pendapatandaerah terlihat pada Grafik 3.1.

III- 3

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

2008 2009 2010 2011 2012

7,79

8,30

6,44

5,95

7,01

84,0

8

83,5

0

78,6

0

70,1

7 79,0

9

8,13

8,19 14

,96 23

,88

13,7

9

Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan Lain-lain Pendapatan yang Sah


Grafik 3.1 Proporsi PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yangSah Terhadap Total Pendapatan Daerah (%)

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa LaluAnalisis kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu mencakup penggunaan

anggaran (belanja daerah) dan pembiayaan daerah. Kebijakan pengelolaan keuangandaerah sangat menentukan hasil pembangunan yang diperoleh dalam kurun waktutertentu, sehingga perlu mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuaidengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap program-program strategis daerah.

3.2.1 Proporsi Penggunaan AnggaranPos-pos belanja daerah Kabupaten Brebes terdiri dari belanja tidak langsung dan

belanja langsung yang masing-masing kelompok dirinci kedalam jenis belanja. Untukbelanja tidak langsung, jenis belanja meliputi belanja pegawai, belanja bunga, belanjasubsidi, belanja hibah, belanja bantuan keuangan, belanja bantuan sosial, belanja bagihasil, dan belanja tidak terduga. Sementara itu belanja langsung terdiri dari belanjapegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Belanja daerah Kabupaten Brebes dalam kurun waktu tahun 2008-2012sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Brebes tahun 2008-2012 diarahkanuntuk mencapai visi dan misi pembangunan daerah selama kurun waktu lima tahun, danupaya untuk meningkatkan proporsi belanja yang berpihak pada kepentinganmasyarakat. Secara rinci, kebijakan pengelolaan belanja daerah tahun 2008 – 2012diarahkan pada :1. Penyusunan alokasi belanja menggunakan pendekatan anggaran kinerja yang

berorientasi kepada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.2. Prioritas anggaran belanja adalah untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan

fungsi SKPD dalam melaksanakan kewajiban daerah yang menjadi urusannya.3. Setiap peningkatan alokasi belanja harus diikuti dengan peningkatan kinerja

pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

III- 4

4. Besarnya plafon anggaran harus realistis yaitu disesuaikan dengan kondisikemampuan keuangan daerah dan prioritas kebutuhan daerah serta pertimbangankinerja.

5. Penentuan kebijakan belanja daerah selain didasarkan pada prioritas kegiatan SKPDdapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi penganggaran tahun sebelumnya dengantetap berpedoman pada Renstra SKPD.

6. Pemerintah daerah dapat melakukan intervensi kebijakan belanja pada sektor-sektorstrategis yang dapat mempengaruhi sistem dan mekanisme pasar secara menyeluruh.

7. Dalam kerangka kebijakan kemitraan swasta-pemerintah daerah, untuk mendukungbelanja daerah harus dilandasi kajian yang seksama terhadap masa produktif danpembagian keuntungan yang didasari atas prinsip keadilan.

Adapun kebijakan umum anggaran pembangunan daerah dititikberatkan padabeberapa hal sebagai berikut:1. Penyusunan anggaran daerah dilandasi prinsip-prinsip partisipasi masyarakat,

transparansi dan akuntabilitas anggaran, disiplin anggaran, keadilan anggaran, sertaefisiensi dan efektivitas anggaran.

2. Penyusunan anggaran daerah harus sesuai dengan aturan dan prosedur yangditetapkan artinya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yanglebih tinggi, tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan tidak tumpangtindih dengan peraturan daerah lainnya.

3. Penyusunan anggaran daerah diupayakan agar tercapai keseimbangan antarapengeluaran dan penerimaan.

4. Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBDdimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebihkecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatanlebih besar dibandingkan belanja. Untuk menutup defisit diperlukan pembiayaandaerah.

5. Pembiayaan defisit anggaran antara lain bersumber dari pinjaman daerah, sisa lebihperhitungan anggaran, dana cadangan dan penjualan asset daerah. BerdasarkanPeraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjamandan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri,pemerintah daerah berhak melakukan pinjaman daerah dengan Debt ServiceCoverage Ratio (DCSR) tidak melebihi 2,5.

6. Berdasarkan realisasi pembiayaan tahun 2007, total defisit yang diperbolehkan dalampenyusunan APBD lima tahun kedepan tidak boleh lebih dari 2 persen terhadapPDRB.

Perkembangan belanja daerah Kabupaten Brebes selama kurun waktu tahun2008-2012 menunjukkan peningkatan seiring dengan peningkatan pendapatan daerahKabupaten Brebes, yaitu dari sebesar Rp 973.243.123.522,00 pada tahun 2008 menjadisebesar Rp 1.689.281.482.000,00 pada APBD Perubahan tahun 2012. Belanja tidaklangsung mengalami peningkatan dari sebesar Rp 608.875.664.353,00 pada tahun 2008menjadi sebesar Rp 1.120.986.599.000,00 pada APBD perubahan 2012, sebagian besardigunakan untuk belanja pegawai. Belanja langsung juga menunjukkan peningkatan, darisebesar Rp 364.367.459.169,00 pada tahun 2008 menjadi Rp 568.294.883.000,00 padaAPBD tahun 2012. Secara lengkap belanja daerah Kabupaten Brebes selama kurun waktutahun 2008-2012 dapat dilihat pada Tabel 3.2.

III- 5

Tabel 3.2Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Brebes

Tahun 2008-2012

No. URAIAN 2008(rupiah)

2009(rupiah)

2010(rupiah)

2011(rupiah)

APBD P 2012(rupiah)

Belanja 973.243.123.522 926.528.772.211 1.100.134.354.280 1.304.000.157.406 1.689.281.482.000

A Belanja TidakLangsung

608.875.664.353 649.306.439.186 781.020.999.615 878.046.685.138 1.120.986.599.000

1 BelanjaPegawai

511.984.064.194 558.516.264.933 679.552.441.075 753.796.628.448 962.918.459.000

2 Belanja Bunga 140.197.051 79.514.063 - - -

3 Belanja Subsidi - - - - 125.000.000

4 Belanja Hibah 2.022.799.700 1.684.000.000 17.721.500.000 26.560.700.750 60.256.246.000

5 BelanjaBantuan Sosial

60.534.799.000 68.022.662.800 58.145.781.300 64.564.504.580 31.241.500.000

6 Belanja BagiHasil kepadaDesa

92.876.208 87.880.890 132.016.350 100.266.720 240.609.000

7 Belanja BantuanKeuangankepadaPemerintahDesa

29.123.742.700 19.594.099.500 23.298.812.890 28.311.563.390 56.177.857.000

8 Belanja TidakTerduga

4.977.185.500 1.322.017.000 2.170.448.000 4.713.021.250 10.026.928.000

B Belanjalangsung

364.367.459.169 277.222.333.025 319.113.354.665 425.953.472.268 568.294.883.000

1 BelanjaPegawai

34.631.607.850 23.729.084.600 21.828.755.900 41.631.065.775 39.263.863.000

2 Belanja Barangdan Jasa

134.554.015.598 122.775.936.531 165.885.103.900 241.593.828.313 237.344.675.000

3 Belanja Modal 195.181.835.721 130.717.311.894 131.399.494.865 142.728.578.180 291.686.345.000

Surplus /(Defisit)

-48.609.225.959 40.134.749.210 2.868.633.552 11.175.905.532 -118.611.020.000


Belanja daerah Kabupaten Brebes lebih didominasi oleh belanja tidak langsung.Proporsi belanja tidak langsung terhadap total belanja daerah dalam kurun waktu limatahun (2008-2012) fluktuatif, dari sebesar 62,56% pada tahun 2008, mencapai tertinggi70,99% pada tahun 2010, dan pada tahun 2012 sebesar 66,36%. Kondisi inimenunjukkan bahwa alokasi dana untuk belanja pembangunan yang langsungmenyentuh masyarakat lebih kecil dibandingkan belanja pegawai (gaji dan tunjangan),belanja hibah, belanja bantuan sosial, bantuan keuangan kepada pemerintah desa, danbelanja tidak terduga. Perkembangan proporsi belanja langsung dan belanja tidaklangsung terhadap total belanja daerah Kabupaten Brebes selengkapnya dapat dilihatpada Grafik 3.2.

III- 6

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

2008 2009 2010 2011 2012

62,56

70,08 70,99 67,33 66,36

37,4429,92 29,01

32,67 33,64 Belanja Tidak Langsung

Belanja langsung


Grafik 3.2 Proporsi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung TerhadapTotal Belanja Daerah

Dilihat secara detail belanja langsung Kabupaten Brebes didominasi belanjamodal dan belanja barang dan jasa. Proporsi belanja barang dan jasa menunjukkanpeningkatan proporsi dari sebesar Rp 36,93% (2008) menjadi 56,72% (2011), kemudianmenurun menjadi 41,73%. Sementara itu belanja modal proporsinya cenderung menurundari sebesar 53,57% pada tahun 2008 menjadi 51,33% pada tahun 2011, dan padaAPBD Perubahan tahun 2012 meningkat menjadi 51,33%. Kondisi demikianmenunjukkan bahwa alokasi belanja pembangunan pada tahun 2008, 2009, dan tahun2012 sebagian besar mengarah pada peningkatan infrastruktur, sedangkan pada tahun2010 dan tahun 2011 berorientasi pada kegiatan yang lebih bersifat pengadaan barangdan jasa. Perkembangan proporsi masing-masing unsur belanja langsung KabupatenBrebes dapat dilihat pada Grafik 3.3.

9,50 8,56 6,849,77

6,91

36,93

44,29

51,9856,72

41,76

53,5747,15

41,18

33,51

51,33

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

2008 2009 2010 2011 2012

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal


Grafik 3.3 Perbandingan Masing-masing Unsur Belanja LangsungTerhadap Total Belanja Langsung Kabupaten Brebes Tahun2008-2012

III- 7

3.2.2 Analisis Pembiayaan DaerahPembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan

maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalampenganggaran pemerintah dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkansurplus anggaran. Penerimaan Pembiayaan mencakup: (1) Sisa Lebih PerhitunganAnggaran Tahun Lalu; (2) Transfer dari Dana Cadangan; (3) Penerimaan Pinjaman danObligasi; dan (4) Hasil Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan. Sementara itupengeluaran pembiayaan mencakup: (1) Transfer ke Dana Cadangan; (2)Investasi/Penyertaan Modal Daerah; (3) Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo;dan (4) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan.

Penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Brebes selama kurun waktu tahun2008-2012 fluktuatif, dari sebesar Rp 178.023.744.747,00 (2008) menjadi Rp135.525.347.000 (APBD perubahan tahun 2012). Penerimaan pembiayaan daerahsebagian besar berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun yang lalu,pada tahun 2008 sebesar Rp 170.943.238.091,00 cenderung menurun menjadi sebesarRp 118.368.347.000,00 pada APBD Perubahan tahun 2012. Sementara itu pengeluaranpembiayaan daerah Kabupaten Brebes tergolong kecil, yaitu sebesar Rp14.497.020.606 pada tahun 2008, dan sebesar Rp 16.914.327.000,00 pada APBDPerubahan tahun 2012, dengan penggunaan untuk pembayaran pokok utang danpenyertaan modal BUMD. Dilihat perkembangannya setiap tahun, pelaksanaanpembangunan daerah setiap tahunnya menyisakan SILPA dalam jumlah yang tergolongbesar, selanjutnya dijadikan sumber penerimaan daerah untuk penyelenggaraanpembangunan tahun berikutnya. Perkembangan pembiayaan daerah Kabupaten Brebesdapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3Perkembangan Pembiayaan Daerah Kabupaten Brebes

Tahun 2008-2012

NO. Uraian 2008(rupiah)

2009(rupiah)

2010(rupiah)

2011(rupiah)

APBD P2012

PembiayaanA Penerimaan

pembiayaan daerah178.023.744.747 120.279.639.632 130.139.993.078 113.083.772.843 135.525.347.000

1 Penggunaan Sisa LebihPerhitungan Anggaran(SiLPA)

170.943.238.091 114.917.498.182 125.092.461.813 106.198.497.272 118.368.347.000

2 Pencairan DanaCadangan

- - - 6.540.814.971 12.157.000.000

3 Penerimaan PinjamanDaerah

1.500.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 - 2.500.000.000

4 Penerimaan KembaliPemberian PinjamanDaerah

5.580.506.656 3.362.141.450 3.047.531.265 344.460.600 2.500.000.000

B Pengeluaranpembiayaan daerah

178.023.744.747 35.321.927.029 26.810.129.358 5.939.213.260 16.914.327.000

1 Pembentukan DanaCadangan

- 22.800.000.000 17.000.000.000 - 0

2 Penyertaan Modal(Investasi) PemerintahDaerah

6.755.000.000 3.363.000.000 2.415.000.000 - 5.600.000.000

3 Pembayaran PokokUtang

7.742.020.606 9.158.927.029 7.395.129.358 5.939.213.260 11.314.327.000

Pembiayaan netto 163.526.724.141 84.957.712.603 103.329.863.720 107.144.559.583 118.611.020.000

Sisa LebihPembiayaanAnggaran (SILPA)

114.917.498.182 125.092.461.813 106.198.497.272 118.368.346.999-

Sumber: DPPKAD Kabupaten Brebes, 2012

III- 8

3.3 Analisis Neraca DaerahAnalisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas,

solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Perkembangan neraca daerahKabupaten Brebes dapat dilihat pada Tabel 3.3

Tabel 3.3Perkembangan Neraca Daerah Kabupaten Brebes

Tahun 2008-2012

No Uraian 2008(rupiah)

2009(rupiah)

2010(rupiah)

2011(rupiah)

2012(rupiah)

Rata-rataPertumbuhan

(%)1. ASET

1.1 ASET LANCAR 134.970.363.833 149.943.398.588 131.101.321.356 147.657.983.239 294.321.494.635 27,62

1.1.1 Kas 115.108.710.984 128.029.039.452 106.253.987.437 118.453.591.487 267.648.223.243 32,91

1.1.2 Piutang 947.484.612 3.325.054.590 3.470.282.568 7.025.202.666 6.077.276.220 86,06

1.1.3 Persediaan 18.914.168.237 18.589.304.546 21.377.051.351 22.179.189.086 20.595.995.172 2,47

1.2 INVESTASI JANGKAPANJANG

54.396.457.723 61.422.037.406 61.088.598.491 61.099.568.177 60.639.177.764 2,91

1.2.1 Investasi NonPermanen

8.612.512.391 6.578.347.707 5.831.861.592 1.896.826.000 1.591.901.000 -29,63

1.2.2 Investasi Permanen 45.783.945.332 54.843.689.699 55.256.736.899 59.202.742.177 59.047.276.764 6,85

1.3 ASET TETAP 1.067.213.715.291 1.190.484.919.415 1.315.711.248.486 1.437.729.219.999 1.631.291.291.134 11,20

1.3.1 Tanah 157.749.756.022 160.035.922.572 161.385.852.572 166.566.699.072 166.801.199.072 1,41

1.3.2 Peralatan dan Mesin 177.079.351.793 197.122.365.693 229.558.884.903 252.695.706.019 283.729.925.702 12,53

1.3.3 Gedung dan Bangunan 346.459.271.213 370.424.462.913 403.614.510.159 432.242.818.732 475.704.782.547 8,26

1.3.4 Jalan, Irigasi danJaringan

499.092.548.766 497.016.225.091 557.597.189.164 614.474.964.077 696.370.661.095 8,83

1.3.5 Aset Tetap Lainnya 32.314.165.343 33.196.241.993 33.558.308.385 33.709.113.460 46.621.404.860 10,64

1.3.6 Konstruksi DalamPengerjaan

12.268.378.176 92.725.623.725 91.382.355.875 104.606.617.711 128.864.516.930 173,01

1.4 DANA CADANGAN - 22.838.572.618 42.208.098.691 39.191.331.036 - 38,83

III- 9


2009(rupiah)

2010(rupiah)

2011(rupiah)

2012(rupiah)


(%)1.5 ASET LAINNYA 260.375.000 5.439.200 9.733.556.800 14.238.149.238 14.480.239.738 44700,52

1.5.1 Tagihan PenjualanAngsuran

- - - - -

1.5.2 Tagihan tuntutan GantiKerugian Daerah

- - - - -

1.5.3 Kemitraan denganPihak Ketiga

- - - - 242.975.500 0,00

1.5.4 Aset tak Berwujud - - - - -

1.5.5 Aset Lain-lain 260.375.000 5.439.200 9.733.556.800 14.238.149.238 14.237.264.238 44700,09

JUMLAH ASETDAERAH

1.414.590.667.870 1.584.730.289.800 1.721.228.676.396 1.866.482.950.761 2.167.533.402.343 11,30

2. KEWAJIBAN 9.259.277.036 9.990.126.637 7.542.528.847 8.510.222.272 10.292.947.696

2.1 KEWAJIBAN JANGKAPENDEK

8.591.500.172 9.990.126.637 7.542.528.847 8.510.222.272 10.292.947.696 6,39

2.1.1 Utang PerhitunganPihak Ketiga

165.320.825 2.903.390.656 - 2.652.732 - 1656,22

2.1.2 Bagian Lancar Utg JkPanjang Dalam Negeri-Pemerintah Pusat

265.738.636 - - - - 0,00

2.1.3 Utang Jangka PendekLainnya

8.160.440.711 7.086.735.981 7.542.528.847 8.507.569.540 10.292.947.696 6,76

2.2 KEWAJIBAN JANGKAPANJANG

667.776.864 - - - -

2.2.1 Utang Dalam NegeriPemerintah Pusat

667.776.864 - - - - 0,00

III- 10


2009(rupiah)

2010(rupiah)

2011(rupiah)

2012(rupiah)


(%)3. EKUITAS DANA 1.405.331.390.834 1.574.740.163.163 1.713.686.147.549 1.857.972.728.489 2.157.240.454.647

3.1 EKUITAS DANALANCAR

126.378.863.661 139.953.271.951 123.558.792.509 139.147.760.967 284.028.546.939 28,94

3.1.1 SILPA 114.917.498.182 125.092.461.813 106.198.497.272 118.368.346.999 267.648.202.733 32,83

3.1.2 Pendapatanditangguhkan

25.891.977 33.186.983 55.490.165 82.591.756 20.510 11,06

3.1.3 Cadangan Piutang 947.484.612 3.325.054.590 3.470.282.568 7.025.202.666 6.077.276.220 86,06

3.1.4 Cadangan Persediaan 18.914.168.237 18.589.304.546 21.377.051.351 22.179.189.086 20.595.995.172 2,47

3.1.5 Dana disediakan untukPembayaran Utang Jk.Pendek

(8.426.179.347) (7.086.735.981) (7.542.528.847) (8.507.569.540) (10.292.947.696) 6,08

3.2 EKUITAS DANAINVESTASI

1.278.952.527.172 1.411.948.318.593 1.547.919.256.349 1.679.633.636.486 1.873.211.907.708 10,02

3.2.1 Diinvestasikan dalamInvestasi JangkaPanjang

54.396.457.723 61.422.037.406 61.088.598.491 61.099.568.177 60.639.177.764 2,91

3.2.2 Diinvestasikan dalamAset Tetap

1.224.963.471.313 1.350.520.841.987 1.477.097.101.058 1.604.295.919.071 1.798.092.490.206 10,08

3.2.3 Diinvestasikan dalamAset Lainnya

260.375.000 5.439.200 9.733.556.800 14.238.149.238 14.480.239.738 44700,52

3.2.4 Dana disediakan untukPembayaran Utang Jk.Panjang

(667.776.864) - - - - 0,00

3.3 EKUITAS DANACADANGAN

- 22.838.572.618 42.208.098.691 39.191.331.036 - 38,83

3.3.1 Diinvestasikan dalamDana Cadangan

- 22.838.572.618 42.208.098.691 39.191.331.036 - 38,83

JUMLAH KEWAJIBANDAN EKUITAS DANA

1.414.590.667.870 1.584.730.289.800 1.721.228.676.396 1.866.482.950.761 2.167.533.402.343 11,30

III- 11

Analisis neraca daerah Kabupaten Brebes pada tahun 2012 secara ringkassebagai berikut:

a) Rasio LikuiditasRasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalammemenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas yang digunakan yaitu rasiocair (Quick Ratio). Rasio Cair dihitung dengan mengurangkan persediaan dari asetlancar, dan hasilnya dibagi dengan hutang jangka pendek. Biasanya aset lancarterdiri dari kas di kas daerah, kas di pemegang kas bagian lancar tagihan penjualan,bagian lancar pinjaman, bagian lancar TPTGR, piutang pajak, piutang lain-lain danpersediaan. Persediaan merupakan unsur aset lancar yang paling tidak likuidsehingga harus dikeluarkan dari perhitungan. Analisis rasio ini bertujuan menilaikemampuan pemerintah Kabupaten Brebes untuk memenuhi kewajiban jangkapendek. Secara umum angka diatas 100% menunjukkan hasil yang baik, artinyaPemerintah Daerah dapat menjamin kewajiban jangka pendeknya dengan aktivalancar non persediaan yang ada. Sementara itu angka dibawah 100% menunjukkanhasil yang kurang baik.

Rasio Cair(Quick Ratio) = (Aset Lancar – Persedian)

Hutang Jangka Pendek

Hasil perhitungan rasio cair tahun 2008 sebesar 1.351%, tahun 2009 sebesar1.315%, tahun 2010 sebesar 1.455%, tahun 2011 sebesar 1.474%, dan tahun 2012sebesar 2.659%. Capaian rasio cair tersebut menunjukkan bahwa kinerja keuanganKabupaten Brebes sangat baik, artinya Pemerintah Kabupaten Brebes mempunyaikemampuan yang sangat baik dalam menjamin pembayaran kewajiban jangkapendeknya.

b) Rasio SolvabilitasRasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerahdalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Rasio yang digunakanyaitu: (1) Rasio Hutang Terhadap Aset (Debt Ratio); dan (2) Rasio Ekuitas DanaTerhadap Total Aset.

Rasio hutang terhadap total aset dihitung dengan membandingkan total hutang, baikjangka pendek maupun jangka panjang, dengan total aset yang dikuasai PemerintahKabupaten Brebes. Kewajiban tersebut terdiri dari Hutang pada pihak ketiga, HutangLuar Negeri, Hutang pada Pemerintah Pusat dan Hutang Bunga. Analisis ini bertujuanmengukur persentase jumlah dana yang berasal dari kreditor/donatur/pihak ketigadalam membiayai pembangunan.

Rasio Hutang TerhadapAset (Debt Ratio) = Total Kewajiban = 0,45%

Total Aset

Hasil perhitungan rasio hutang terhadap aset pada tahun 2008 sebesar 0,65%, tahun2009 sebesar 0,63%, tahun 2010 sebesar 0,44%, tahun 2011 sebesar 0,46%, dantahun 2012 sebesar 0,47%. Capaian rasio hutang terhadap aset tersebutmenunjukkan bahwa kinerja keuangan Kabupaten Brebes sangat baik, artinyapembiayaan pembangunan sebagian besar ditanggung hasil aktifitas operasi bukandari pinjaman.

III- 12

Rasio ekuitas dana terhadap total aset dihitung dengan membandingkan total ekuitasdana dengan total Aset yang dikuasai Pemerintah. Ekuitas dana tersebut terdiri dariEkuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Diinvestasikan, dan Ekuitas Dana Cadangan. Rasioini merupakan kebalikan dari rasio hutang terhadap total Aset, sehingga yang diukuradalah persentase jumlah dana yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Brebessendiri dalam membiayai pembangunan.

Rasio Ekuitas DanaTerhadap Total Aset =

Total Ekuitas Dana= 99,55%Total Aset

Hasil perhitungan rasio ekuitas dana terhadap aset pada tahun 2008 sebesar99,35%, tahun 2009 sebesar 99,37%, tahun 2010 sebesar 99,56%, tahun 2011sebesar 99,54%, dan tahun 2012 sebesar 99,53%. Angka yang mendekati 100%berarti baik, artinya pembiayaan pembangunan sebagian besar ditanggung olehkemampuan sendiri. Kondisi ini berarti bahwa kinerja keuangan PemerintahKabupaten Brebes sangat baik, artinya hampir seluruh biaya pembangunan dibiayaidari dana hasil aktifitas operasi, bukan dari pinjaman.

3.4 Kerangka PendanaanKerangka pendanaan disusun untuk memberikan gambaran proyeksi kinerja

pendapatan yang akan berpengaruh terhadap kebijakan pembangunan yang akandiambil pemerintah daerah selama kurun waktu lima tahun mendatang. Kemampuankeuangan daerah Kabupaten Brebes untuk mendanai pembangunan daerah pada limatahun mendatang diprediksikan mengalami peningkatan, namun relatif kecil. Pendapatandaerah diproyeksi secara moderat dengan rata-rata pertumbuhan antara 10,38% -13,88% untuk PAD, sekitar 7,76% - 9,66% untuk dana perimbangan, dan sebesar13,00% - 16,55% untuk lain-lain pendapatan yang sah. Sementara itu penerimaaanpembiayaan terutama berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun AnggaranSebelumnya (SiLPA) tahun lalu untuk menutup defisit anggaran.

Dalam penyusunan kerangka pendanaan, terdapat beberapa jenis belanjadaerah dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat periodik, wajib dan mengikat, sertaprioritas utama. Belanja periodik yang temasuk kategori wajib dan mengikat sertaprioritas utama di Kabupaten Brebes meliputi: belanja pegawai, belanja bunga, danbelanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa (pada pos belanja tidak langsung),dan belanja pegawai pada pos belanja langsung. Sementara itu pengeluaran pembiayaanyang wajib dan mengikat serta prioritas utama meliputi pembentukan dana cadanganuntuk persiapan pemilu/pemilukada dan pembayaran pokok hutang.

Kebijakan berkaitan dengan pengeluaran, baik pengeluaran yang bersifat wajibdan mengikat, maupun belanja yang bersifat tidak wajib dan mengikat adalah sebagaiberikut:1. Belanja tidak langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara

langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, meliputi:a. Belanja Pegawai, diarahkan untuk pembayaran gaji dan tunjangan, tambahan

penghasilan pegawai, penerimaan lainnya pimpinan dan Anggota DPRD sertaBupati/Wakil Bupati dan biaya pemungutan pajak daerah;

b. Belanja bunga, digunakan untuk pembayaran bunga atas pinjaman PemerintahDaerah kepada pihak lainnya;

c. Belanja Subsidi, digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksikepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yangdihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat;

III- 13

d. Belanja hibah, dapat berupa uang, barang dan jasa kepada organisasi, dankelompok perorangan untuk penyelenggaraan program dan kegiatan yangbersifat cross cutting issue;

e. Bantuan sosial, yaitu bantuan sosial organisasi kemasyarakatan antara lainbantuan keagamaan, pendidikan, kemasyarakatan, pengadaan pangan danbantuan partai politik, terutama diberikan untuk meningkatkan kesejahteraanmasyarakat;

f. Belanja Bagi Hasil, meliputi belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusidaerah terutama diberikan kepada pemerintah desa untuk memacu peningkatanpemungutan pajak dan retribusi daerah;

g. Belanja Bantuan Keuangan, terutama digunakan untuk bantuan keuangankepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya, dalam rangkapemerataan dan peningkatan kemampuan;

h. Belanja tak terduga, diarahkan untuk pengeluaran kegiatan yang sifatnya tidakbiasa atau diharapkan tidak terulang, seperti kejadian bencana alam dan bencanasosial yang tidak dapat diprediksikan sebelumnya.

2. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung denganpelaksanaan program dan kegiatan, meliputi :a. Belanja pegawai, diarahkan untuk untuk pengeluaran honorarium PNS,

honorarium non PNS dan uang lembur;b. Belanja barang dan jasa, untuk pengeluaran bahan habis pakai, bahan

material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak danpenggandaan, sewa alat berat, sewa perlengkapan, sewa perlengkapan dan alatkantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja,pakaian khusus, perjalanan dinas, bea siswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan,sosialisasi dan bimbingan teknis perjalanan pindah tugas dan lain sebagainya;

c. Belanja modal, untuk pengeluaran pengadaan tanah, alat-alat berat, alat-alatangkutan di darat bermotor, alat-alat angkutan darat tidak bermotor, alat-alatbengkel, alat-alat pengolahan pertanian dan peternakan, peralatan kantor,perlengkapan kantor, komputer dan lain-lain.

3. Pengeluaran pembiayaana. Pembentukan dana cadangan, terutama dipersiapkan untuk penyelenggaraan

pemilukada tahun 2017, yang penetapan dilakukan antara pemerintah daerahdan DPRD dalam bentuk Peraturan Daerah.

b. Pembayaran pokok hutang diarahkan untuk pembayaran pokok hutang yangmasih berjalan atau jatuh tempo.

c. Penyertaan modal pemerintah daerah dilakukan dengan memperhatikantingkat keuntungan yang akan diperoleh pemerintah daerah dan tingkatkesehatan usaha BUMD.

Dengan memperhatikan kinerja selama lima tahun yang lalu, pengeluaranbelanja tidak langsung yang bersifat wajib dan mengikat di Kabupaten Brebes yangpaling besar adalah pada belanja pegawai, diproyeksikan rata-rata tumbuh sebesar 6%.Peningkatan belanja pegawai dipengaruhi oleh peningkatan gaji berkala, gaji ke-13 danpenambahan cadangan sekitar 2,5% dengan catatan tidak terjadi keputusan daripemerintah mengenai kenaikan gaji pegawai. Belanja tidak langsung lainnya yang cukupbesar adalah belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa, ditetapkan tidakmengalami kenaikan sekitar 2% dengan harapan meningkatkan pembangunan di wilayahperdesaan. Belanja bagi hasil kepada pemerintah desa diprediksikan mengalamipeningkatan sebesar 1% seiring dengan peningkatan perolehan pajak daerah. Sementara

III- 14

itu belanja bunga diperkirakan tidak mengalami perubahan. Pengeluaran pembiayaanyang wajib dan mengikat khususnya pembentukan dana cadangan dalampenyelenggaraan Pilkada dianggarkan dalam kurun waktu dua tahun dengan nilai totalsebesar 40 milyar rupiah, yang akan dicairkan pada tahun 2017 pada saatpenyelenggaraan Pilkada.

Alokasi belanja langsung terhadap belanja daerah Kabupaten Brebesdiproyeksikan mengalami peningkatan. Namun demikian harus dipastikan bahwakebijakan pengangkatan PNS di Kabupaten Brebes mengarah pada zero growth, artinyapengangkatan pegawai dilakukan untuk menggantikan pegawai yang telah pensiun tanpaadanya penambahan pegawai baru. Kerangka pendanaan pembangunan tahun 2012-2017 dapat dilihat pada Tabel 3.4.

III- 15

Tabel 3.4Kerangka Pendanaan Pembangunan Kabupaten Brebes Tahun 2013-2017

No Uraian APBD 2013(rupiah)

APBD 2014(rupiah)

APBD 2015(rupiah)

APBD 2016(rupiah)

APBD 2017(rupiah)

APBD TahunTransisi 2018

(rupiah)I Pendapatan Daerah 1.680.179.359.000 1.853.236.408.660 2.045.048.586.939 2.257.931.838.622 2.494.368.709.461 2.756.208.304.0841 Pendapatan Asli Daerah 107.109.416.000 148.349.071.032 169.370.496.365 195.807.806.616 226.355.804.849 261.669.599.7692 Dana Perimbangan 1.249.402.776.000 1.346.372.736.770 1.476.519.054.830 1.617.382.874.888 1.773.573.524.584 1.944.847.503.9183 Lain- Lain Pendapatan yang

sah323.667.167.000 358.514.600.858 399.159.035.744 444.741.157.118 494.439.380.028 549.691.200.398

II Belanja Daerah 1.890.996.745.000 1.985.546.582.250 2.134.462.575.919 2.343.639.908.359 2.589.722.098.736 2.828.561.693.359A Belanja Tidak Langsung 1.149.668.341.000 1.195.121.054.890 1.262.325.652.913 1.333.506.143.746 1.408.899.954.511 1.488.758.735.442

Proporsi Belanja TidakLangsung terhadap belanjadaerah (%)

60,80 60,19 59,14 56,90 54,40 52,63

1 Belanja Tidak Langsungyang wajib dan Mengikat

1.103.711.069.000 1.167.163.782.890 1.234.368.380.913 1.305.548.871.746 1.380.942.682.511 1.460.801.463.442

a Belanja Pegawai 1.034.522.465.000 1.096.593.812.900 1.162.389.441.674 1.232.132.808.174 1.306.060.776.665 1.384.424.423.265b Belanja Bunga - - - - - 0c Belanja bagi hasil kepada

pemdes240.609.000 243.015.090 245.445.241 247.899.693 250.378.690 252.882.477

d Belanja bantuan keuangankepada pemdes

68.947.995.000 70.326.954.900 71.733.493.998 73.168.163.878 74.631.527.156 76.124.157.700

2 Belanja Tidak Langsungyang tidak wajib danMengikat

45.957.272.000 27.957.272.000 27.957.272.000 27.957.272.000 27.957.272.000 27.957.272.000

a Belanja Hibah 22.048.500.000 12.048.500.000 12.048.500.000 12.048.500.000 12.048.500.000 12.048.500.000b Belanja Bantuan Sosial 18.280.250.000 10.280.250.000 10.280.250.000 10.280.250.000 10.280.250.000 10.280.250.000c Belanja tidak terduga 5.478.522.000 5.478.522.000 5.478.522.000 5.478.522.000 5.478.522.000 5.478.522.000d belanja subsidi 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000B Belanja Langsung 741.328.404.000 790.425.527.360 872.136.923.006 1.010.133.764.613 1.180.822.144.226 1.339.802.957.917

Proporsi Belanja Langsungterhadap belanja daerah (%)

39,20 39,81 40,86 43,10 45,60 47,37

III- 16

No Uraian APBD 2013(rupiah)

APBD 2014(rupiah)

APBD 2015(rupiah)

APBD 2016(rupiah)

APBD 2017(rupiah)

APBD TahunTransisi 2018

(rupiah)a Rencana Alokasi Belanja

Langsung Program Prioritas I(Pencapaian Visi Misi Bupatidan penyelesaian isu strategisutama).

296.531.361.600 316.170.210.944 348.854.769.202 404.053.505.845 472.328.857.690 511.591.298.152

b Rencana Alokasi BelanjaProgram Prioritas II (Programseluruh SKPD).

444.797.042.400 474.255.316.416 523.282.153.804 606.080.258.768 708.493.286.535 828.211.659.765

Surplus (Defisit) -210.817.386.000 -132.308.749.273 -89.414.627.229 -85.702.468.210 -95.378.608.604 (72.353.389.275)III PembiayaanA Penerimaan Pembiayaan 227.611.304.000 145.624.500.590 117.728.315.980 124.022.396.737 108.667.716.275 85.667.716.275

1 Penggunaan Sisa LebihPerhitungan Anggaran (SiLPA)

222.611.304.000 140.624.500.590 112.728.315.980 119.022.396.737 83.667.716.275 80.667.716.275

2 Pencairan Dana Cadangan 0 0 0 0 20.000.000.000 03 Penerimaan Pinjaman Daerah 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.0004 Penerimaan Kembali Pemberian

Pinjaman Daerah2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000

B Pengeluaran Pembiayaan 16.793.918.000 13.314.327.000 28.314.327.000 38.314.327.000 13.314.327.000 13.314.327.0001 Pengeluaran Pembiayaan

yang wajib dan mengikat12.293.918.000 11.314.327.000 26.314.327.000 36.314.327.000 11.314.327.000 11.314.327.000

a Pembentukan dana cadangan 0 0 15.000.000.000 25.000.000.000 0 0b Pembayaran pokok hutang 12.293.918.000 11.314.327.000 11.314.327.000 11.314.327.000 11.314.327.000 11.314.327.0002 Pengeluaran Pembiayaan

yang tidak wajib danmengikat

4.500.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000

a Penyertaan modal pemerintahdaerah

4.500.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000

b Pemberian pinjaman daerah 0 0 0 0 0 0Pembiayaan Netto 210.817.386.000 132.310.173.590 89.413.988.980 85.708.069.737 95.353.389.275 72.353.389.275SILPA 0 0 0 0 0 0

IV - 1

BAB IVANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

4.1 Kondisi Lingkungan StrategisKondisi lingkungan strategis di tingkat internasional, nasional, provinsi

maupun daerah yang mempengaruhi pembangunan Kabupaten Brebes antara lainsebagai berikut:1. Perdagangan bebas antara Asia Tenggara dengan Cina dengan adanya Asia

Tenggara dan China (ACFTA) 2010 dan ASEAN Economic Community (AEC) 2015selain menjadi tantangan karena akan memacu impor produk Cina yang masuk diIndonesia, juga membuka peluang bagi peningkatan pasar ekspor. Persaingan antarnegara yang semakin ketat menuntut penguatan perekonomian domestik.

2. Pergeseran kekuatan ekonomi ke Asia memberikan dampak pada peningkatan pesatpermintaan barang dan jasa di Asia, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Hal inimenjadi tantangan bagi daerah untuk dapat menciptakan produk-produk yangmampu berdaya saing sehingga membuka peluang ekspor ke negara-negara Asia.

3. Pengaruh fluktuasi ekonomi global terhadap pertumbuhan ekonomi regional,nasional dan daerah masih dimungkinkan terjadi akibat berlanjutnya krisis ekonomidi Eropa dan perlambatan ekonomi Amerika Serikat.

4. Adanya kebijakan pengurangan subsidi BBM akibat defisit APBN dapatmengakibatkan harga barang dan jasa meningkat yang akan berpangaruh padapembiayaan pembangunan dan daya beli masyarakat di Kabupaten Brebes.

5. Sesuai dengan MP3EI, industri manufaktur memiliki peluang untuk dikembangkan,sehingga diperlukan peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan untukmenghasilkan tenaga kerja berdaya saing global, dan fasilitasi penerapan teknologimanufaktur terkini di berbagai sektor untuk meningkatkan kapasitas, kualitas danefisiensi. Penerapan kebijakan MP3EI juga dapat memacu perkembanganinfrastruktur wilayah.

6. Ancaman pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peruntukannya akan menimbulkanmasalah lingkungan, sehingga perlu upaya pengendalian pemanfaatan ruangsehingga sesuai dengan RTRW Kabupaten Brebes.

7. Wilayah Kabupaten Brebes rentan terhadap bencana alam seperti tanah longsor,banjir, dan letusan gunung berapi, sehingga perlu dipertimbangkan dalamperencanaan dan pengembangan wilayah, termasuk mitigasi bencana alam.

8. Pertumbuhan populasi produktif yang terjadi, dari satu sisi dapat mendukungpertumbuhan ekonomi yang pesat dan stabil, namun dari sisi lain menjaditantangan untuk bisa menjadikan SDM yang memiliki kapasitas sehingga mampubekerja untuk menghasilkan sumberdaya ekonomi.

4.2 Permasalahan PembangunanA. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Brebes berkaitan dengan aspekkesejahteraan masyarakat adalah sebagai berikut:1. Lambatnya pertumbuhan ekonomi, dengan capaian jauh dibawah capaian

Nasional dan Provinsi Jawa Tengah.2. Masih tingginya persentase penduduk miskin, dengan tingkat kemiskinan di atas

angka provinsi dan nasional.3. Masih banyaknya angkatan kerja yang menganggur.4. Masih rendahnya capaian indeks pembangunan manusia, merupakan terendah

dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.5. Belum optimalnya angka usia harapan hidup penduduk.

IV - 2

6. Masih rendahnya rata-rata lama sekolah.7. Masih adanya penduduk yang buta huruf.8. Rendahnya capaian indeks pembangunan gender, merupakan terendah dari 35

kabupaten/kota di Jawa Tengah.9. Rendahnya capaian indeks pemberdayaan gender, menempati posisi ke-32 dari

kabupaten/kota di Jawa Tengah.

B. Aspek Pelayanan UmumPermasalahan yang dihadapi Kabupaten Brebes berkaitan dengan aspek

kesejahteraan masyarakat adalah sebagai berikut:

Urusan Kewenangan Wajib1. Pendidikan

a. Tingkat ketersediaan PAUD di Kabupaten Brebes sudah cukup besar namunsecara kualitas lembaga yang memiliki tata kelola yang baik masih rendah.Keterjangkauan pendidikan pada jenjang PAUD masih rendah, ditunjukkanAPK dan APM PAUD yang sangat rendah, disebabkan oleh rendahnya minatmasyarakat menyekolahkan putra-putrinya pada lembaga PAUD.

b. Keterjangkauan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar (SD/MI danSMP/MTs) masih rendah, dilihat dari APK dan APM lebih rendah dibandingkanrata-rata provinsi dan nasional, dan Angka Putus sekolah untuk jenjangpendidikan dasar relatif tinggi, dan Angka Melanjutkan ke jenjang pendidikanlebih tinggi relatif rendah, baik melanjutkan ke jenjang SMP maupun kejenjang SMA.

c. Keterjangkauan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah masihrendah, ditunjukkan APK dan APM lebih rendah dibandingkan rata-rataprovinsi dan nasional, dan angka putus sekolah relatif tinggi.

d. Rendahnya persentase guru yang memenuhi kualifikasi D-IV/S1, dansedikitnya jumlah guru yang memperoleh sertifikasi profesi.

2. Kesehatana. Masih tingginya Angka Kematian Ibu Melahirkan. Hal ini disebabkan masih

kurangnya sarana prasarana PONED dan PONEK dalam penangananpersalinan; kemampuan Tim PONED dan PONEK dalam persalinan dengankomplikasi masih kurang, belum optimalnya sistem rujukan dari bidan kePONED dan dari PONED ke PONEK dalam penanganan persalinan; kurangnyadokter umum dan dokter spesialis yang membantu proses persalinan yangmengalami kegawatdaruratan; pemahaman masyarakat tentangkesiapsiagaan persalinan masih kurang; masih banyak ibu hamil yangmengalami anemia sehingga memicu terjadinya kegawatdaruratan.

b. Tingginya angka kematian bayi yang disebabkan oleh masih kurangnyapenanganan neonatus komplikasi (BBLR dan asfeksia). Hal ini disebabkanmasih kurangnya sarana dan prasarana pelayanan dasar dan rujukan sertakemampuan petugas dalam penanganan neonatus komplikasi.

c. Masih tingginya penularan penyakit, yaitu HIV/AIDs, TB, Kusta, Filariasis,pneumonia balita, DBD/cikungunya, Diare, dan Penyakit PD3I (Penyakit yangDapat Dicegah dengan Imunisasi). Hal ini disebabkan oleh pengetahuanmasyarakat khususnya masyarakat populasi kunci/resiko tinggi masih kurangtentang HIV/AIDS, pengetahuan petugas dalam tata laksana penangananHIV/AIDS, masih kurangnya sarana prasarana VCT di Rumah Sakit, masihterbatasnya tenaga manager kasus (tenaga pendamping) dalam penanganan

IV - 3

HIV/AIDS; Perilaku masyarakat hidup bersih masih kurang, masih rendahnyakesadaran masyarakat dalam hygiene dan sanitasi; Pemberantasan SarangNyamuk (PSN) belum optimal oleh masyarakat; cakupan imunisasi yangbelum merata.

d. Belum adanya regulasi tentang pelayanan kesehatan dalam rangka untukpenurunan AKI, AKB, pemberantasan penyakit menular seperti HIV/AIDS,TB, Kusta, DBD, Filariasis, Pneumonia Balita, Diare serta penyakit PD3I.

e. Meningkatnya jumlah penyakit tidak menular, dalam hal ini hipertensi,jantung, DM, stroke dan kanker hal ini disebabkan karena pola konsumsimasyarakat yang cenderung berubah dan masyarakat resiko tinggi masihkurang kesadarannya dalam pemeriksaan dini penyakit-penyakit tidakmenular

f. Masih kurangnya pelayanan pada balita. Hal ini dapat dilihat dari kurangnyapartisipasi orang tua untuk hadir ke posyandu dalam rangka deteksi tumbuhkembang anak. Selain itu tenaga kesehatan dalam hal ini bidan masih kurangketrampilannya dalam melakukan MTBS dan monitoring tumbuh kembanganak.

g. Masih tingginya kasus gizi buruk, gizi kurang dan stunting. Hal inidikarenakan masih rendahnya pengetahuan masyarakat khususnya ibudalam pemberian makanan pendamping ASI, masih kurangnya cakupanpemberian ASI eksklusif dan masih tingginya angka kemiskinan penduduk.

3. Pekerjaan Umuma. Masih rendahnya persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik.b. Masih rendahnya saluran drainase dalam kondisi baik, sehingga

menyebabkan terjadinya genangan dan banjir.c. Tingginya jumlah sumberdaya air berupa waduk/embung yang mengalami

kerusakan.d. Masih tingginya saluran irigasi yang mengalami kerusakan, baik jaringan

irigasi primer, sekunder kondisi maupun tersier.e. Masih rendahnya pengelolaan sampah, hal ini terlihat dari cakupan

penanganan sampah yang masih sangat kecil.

4. Penataan Ruanga. Masih banyaknya kawasan strategis yang belum dilengkapi dokumen

perencanaan tata ruang.b. Belum optimalnya pengelolaan perijinan pemanfaatan ruang dan pengaturan

pemanfaatan ruang.c. Implementasi Perda Nomor 2 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten Brebes belum efektif, terlihat dari meningkatnya alihfungsi lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

5. Perumahan Rakyata. Masih kurangnya penyediaan rumah baik oleh pengembang maupun

masyarakat.b. Masih rendanya penyediaan sarana dan prasarana lingkungan sehat

perumahan, terlihat dari persentase rumah tangga bersanitasi masih rendah.c. Masih banyaknya jumlah rumah tidak layak huni yang digunakan oleh

masyarakat.d. Masih terdapatnya lingkungan permukiman kumuh.

IV - 4

6. Perencanaan Pembangunana. Belum optimalnya penyediaan data pendukung perencanaan pembangunan

daerah baik data dari SKPD dan BPS.b. Masih terbatasnya kemampuan dan kapasitas para perencana di masing-

masing SKPD dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunandaerah.

c. Belum semua dokumen perencanaan pembangunan daerah sinergis dengandokumen perencanaan nasional, provinsi dan dokumen perencanaansektoral, dan belum menjadi pedoman dalam penganggaran kegiatanpembangunan yang dilaksanakan oleh SKPD.

d. Belum semua dokumen perencanaan yang diwajibkan Pemerintah Pusatdapat dipenuhi, mencakup perencanaan pembangunan bidang sosial budaya,bidang ekonomi, prasarana wilayah dan sumberdaya alam, dan daerahrawan bencana.

7. Perhubungana. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana LLAJ untuk meningkatkan

keamanan, keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan dan penumpangangkutan umum.

b. Masih kurangnya pelayanan angkutan umum, ditandai belum semua wilayahtersedia jaringan transportasi umum, transportasi massal, terminalpenumpang umum yang sesuai dengan standar pelayanan minimum, dandermaga penyeberangan di waduk malahayu dan waduk penjalin.

c. Rendahnya minat masyarakat menggunakan moda angkutan umum terlihatdari menurunnya jumlah penumpang di Terminal, disebabkan olehkemudahan kredit kendaraan bermotor.

d. Masih rendahnya tingkat keamanan, keselamatan dan kenyamanan berlalulintas, diikuti rendahnya kesadaran lalu lintas pengguna jalan.

e. Belum optimalnya sarana dan prasarana kelaikan pengoperasian kendaraanbermotor.

8. Lingkungan Hidupa. Meningkatnya kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan, sebagian

diantaranya belum dilengkapi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).b. Rendahnya ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup yang dapat

diakses secara mudah oleh masyarakat.c. Belum optimalnya perlindungan terhadap kawasan lindung, daerah

tangkapan air dan sumber mata air, serta penanganan wilayah rawanlongsor.

d. Belum optimalnya pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui 3R.

9. Pertanahana. Sistem pendaftaran tanah dan pelayanan administrasi pertanahan belum

optimal, dengan kualitas pelayanan yang masih rendah.b. Belum efektifnya penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan

pemanfaatan tanah, disebabkan rendahnya pengetahuan dan kesadaranmasyarakat mengenai administrasi pertanahan.

c. Masih adanya konflik-konflik sengketa pertanahan di masyarakat, disebabkanstatus tanah yang tidak jelas.

IV - 5

d. Belum optimalnya sistem informasi pertanahan dalam penyebarluasan danedukasi penyelesaian administrasi pertanahan.

10.Kependudukan dan Catatan Sipila. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan dokumen

administrasi kependudukan dan catatan sipil.b. Masih rendahnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan catatan

sipil, disebabkan keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM, keterbatasankapasitas internet untuk mengakses data dari kecamatan ke dinas, dankurangnya kontrol terhadap petugas operator karena status operator bukanpegawai dinas kependudukan dan catatan sipil, namun pegawai kecamatan.

c. Belum optimalnya capaian program e-KTP disebabkan kesadaran masyarakatyang masih rendah.

11.Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anaka. Masih kurangnya kebijakan dalam peningkatan kualitas hidup perempuan

dan anak, perumusan kebijakan masih dilakukan secara parsial yangsemestinya sudah menyeluruh pada semua SKPD. Hal ini dapat dilihat darimasih rendahnya IDG dan IPG.

b. Belum optimalnya kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak dalamrangka peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak.

c. Masih rendahnya keterlibatan perempuan dan anak dalam prosespembangunan.

d. Belum optimalnya penanganan kekerasan dalam rumah tangga, dikarenakanbelum tersedianya SOP, dan sarana dan prasarana yang memadai untukmendukung pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak.

e. Belum optimalnya perencanaan dan implementasi Anggaran ResponsifGender (ARG)

f. Kurangnya penyadaran pada stakeholder untuk meningkatkan kualitas hidupdan perlindungan perempuan dan anak.

12.Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahteraa. Belum senergisnya kebijakan pengendalian jumlah penduduk dan belum

optimalnya institusi-institusi masyarakat dalam pelaksanaan program KB.b. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untut ber-KB, dapat dilihat dari

tingginya unmetneed, masih kurangnya partisipasi PUS untuk ber KBterutama laki-laki serta masih rendahnya kesadaran penggunaan MetodeKontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).

c. Masih terbatasnya kapasitas tenaga dan kelembagaan program KB,contohnya masih terbatasnya PLKB, hal ini ditandai dengan 1 PLKB masihmengampu lebih dari 3 kelurahan/desa.

d. Masih tingginya PUS yang memiliki istri dengan usia dibawah 20 tahun. Halini dikarenakan kurangnya komunikasi, informasi dan edukasi tentangkesehatan reproduksi.

e. Masih terbatasnya kelembagaan kelompok bina keluarga.f. Kurangnya optimalnya kelembagaan dalam peningkatan tumbuh kembang

balitag. Kurangnya pengetahuan remaja tentang Kesehatan Reproduksi Remaja

(KRR)

IV - 6

13.Sosiala. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) belum

terlaksana secara menyeluruh.b. Belum optimalnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial disebabkan

keterbatasan daya tampung panti rehabilitasi, pada tahun 2011 baru adasatu panti.

c. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan rehabilitasi sosial,baik panti maupun diluar panti.

d. Belum optimalnya penyediaan jaminan sosial dan pembinaan terhadap anakterlantar.

e. Belum optimalnya penanganan dan pembinaan terhadap penyandang cacat.f. Belum optimalnya pembinaan terhadap panti asuhan dan panti jompo.g. Belum optimalnya penananganan dan pembinaan eks penyandang penyakit

sosial (eks narapidana, PSK, narkoba).h. Belum optimalnya peran lembaga sosial masyarakat dalam penanganan

masalah kesejahteraan sosial.i. Masih rendah peran pemerintah dan lembaga swasta dalam pemberdayaan

fakir miskin, dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.

14.Ketenagakerjaana. Masih banyaknya jumlah pengangguran di Kabupaten Brebes.b. Masih rendahnya kualitas tenaga kerja disebabkan tingkat pendidikan dan

keterampilan tenaga kerja yang rendah.c. Masih rendahnya kesempatan kerja dan belum optimalnya penempatan

tenaga kerja.d. Masih adanya kasus-kasus hubungan industrial antara tenaga kerja dengan

pengusaha.e. Kurang optimalnya pemanfaatan BLK dalam pelatihan tenaga kerja sehingga

memiliki keterampilan kerja.

15.Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengaha. Iklim usaha yang mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah

belum kondusif, ditandai pelayanan perijinan UMKM yang belum optimal, dansulitnya akses terhadap peluang pasar produk UMKM, dan persaingan usahayang kurang sehat.

b. Rendahnya semangat kewirausahaan, dan rendahnya daya saing produkUMKM dalam hal kualitas produk yang rata-rata kurang bagus, harga yangkurang kompetitif, dan pemasaran produk masih sebatas pasar lokal, belummampu melakukan pemasaran keluar daerah.

c. Masih kurangnya ketersediaan penunjang usaha, terutama saranapemasaran dan informasi pasar, ketersediaan bahan baku, dan saranateknologi produksi.

d. Masih lemahnya kelembagaan koperasi terutama menyangkut aspek legalitasusaha, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

e. Masih rendahnya kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola koperasimengenai manajemen pengelolaan koperasi.

f. Kurang berkembangnya usaha simpan pinjam pada koperasi untukmemenuhi kebutuhan anggota.

16.Penanaman Modala. Belum optimalnya promosi terhadap potensi dan peluang investasi daerah,

baik dalam penyediaan media promosi, kerjasama promosi, maupun strategi

IV - 7

pemasaran investasi, serta belum terpadunya sistem informasi penanamanmodal Kabupaten Brebes dengan pusat dan provinsi.

b. Masih rendahnya iklim investasi dan realisasi investasi, diantaranyaPelayanan Terpadu Satu Pintu (One Stop Service) yang terkendala padaaspek landasan hukum dan teknis pelayanan akibat belum semua perizinanditangani oleh KPPT, dan belum optimalnya pelayanan perijinan usahamelalui elektronik (SPIPISE). Banyak dan kompleksnya perizinan yangdilayani oleh KPPT tidak diimbangi dengan jumlah/kuantitas dan kualitasSDM aparatur perizinan. Selain itu masih kurangnya fasilitas, sarana danprasarana yang mendukung kenyamanan pemohon izin dan memudahkanmasyarakat dalam mengakses informasi perizinan.

c. Terbatasnya sarana dan prasarana daerah penunjang investasi daerah untukmenarik minat investor menanamkan modalnya di Kabupaten Brebes.

17.Kebudayaana. Belum optimalnya pengembangan nilai-nilai budaya daerah, terutama

budaya lokal dan kearifan lokal.b. Belum optimalnya pemeliharaan, pengelolaan dan perlindungan kekayaan

budaya, terutama benda-benda cagar budaya.c. Belum optimalnya pengelolaan dan pelestarian keragaman budaya daerah,

disebabkan keterbatasan sarana dan jumlah pertunjukan seni budaya.d. Masih terbatasnya kerjasama dengan swasta dan masyarakat dalam

pengelolaan kekayaan budaya daerah.

18.Pemuda dan Olah Ragaa. Belum sinergisnya kebijakan dalam pembinaan pemuda dan prestasi

olahraga.b. Belum tumbuhnya jiwa kewirausahaan di kalangan pemuda, disebabkan

rendahnya kapasitas keterampilan usaha.c. Belum optimalnya pencegahan peredaran narkoba dan penanganan

penyalahgunaan narkoba.d. Masih rendahnya peran organisasi olahraga dalam pembibitan dan

pembinaan atlet muda berpotensi.e. Terbatasnya SDM dalam rangka pemasyarakatan olahraga, pembinaan dan

pengembangan prestasi olahraga.f. Terbatasnya sarana dan prasarana olahraga untuk menunjang aktivitas

latihan dan pertandingan olahraga.

19.Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeria. Belum optimalnya pendidikan politik kepada masyarakat yang berdampak

pada rendahnya partisipasi politik dalam pemilu.b. Pengembangan wawasan kebangsaan di kelompok masyarakat masih belum

optimal.c. Masih tingginya kejadian gangguan-gangguan keamanan dan ketertiban di

lingkungan masyarakat.d. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam peningkatan keamanan,

kenyamanan dan ketertiban lingkungan.e. Belum optimalnya pembinaan terhadap organisasi masyarakat sipil.f. Bertambahnya Penyakit Masyarakat (Pekat) yang mengganggu kenyamanan

masyarakat.

IV - 8

20.Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi KeuanganDaerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandiana. Belum optimalnya kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, fungsi

pengawasan dan fungsi penganggaran.b. Pelayanan kedinasan kepala daerah dan kepala daerah dalam pelaksanaan

tugas kedinasan belum optimal.c. Intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, baik pajak maupun

retribusi daerah belum optimal.d. Belum optimalnya pengawasan internal untuk mewujudkan pemerintahan

yang bersih dan masih kurangnya kapasitas tenaga pemeriksa dan aparatpengawasan.

e. Terbatasnya sarana prasarana teknologi informasi di SKPD dan pemerintahdesa/kelurahan untuk menunjang kinerja pemerintah daerah danpeningkatan kualitas pelayanan publik.

f. Belum optimalnya kerjasama antar pemerintah daerah dan kerjasama dalamdaerah dalam rangka peningkatan penanaman modal, pelayanan publik danpengelolaan sumberdaya alam.

g. Belum tersusunnya beberapa regulasi daerah yang menjadi kebutuhandaerah dalam merespon perkembangan peraturan perundang-undanganyang baru, dan masih ditemuinya beberapa peraturan yang belum sinergis.

h. Kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dalammewujudkan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel belum optimal,disebabkan keterbatasan peralatan kerja dan kapasitas SDM.

21.Ketahanan Pangana. Rendahnya ketersediaan terjadi pada komoditas kedelai, kacang tanah, ubi

jalar, daging sapi, dan susu, sehingga perlu upaya peningkatan produksidengan peningkatan luas panen dan produktivitas komoditas kedelai, kacangtanah dan ubi jalar. Peningkatan produksi daging sapi dan susu juga menjadiprioritas dalam pemenuhan ketersediaan pangan.

b. Ketergantungan konsumsi beras dan kecenderungan konsumsi terigu masihcukup tinggi, serta belum optimalnya pemanfaatan pangan lokal untukpangan harian.

c. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas pola konsumsi pangan penduduk,karena pengetahuan, budaya dan kebiasaan makan masyarakat kurangmendukung konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman.

d. Belum berkembangnya industri pangan berbasis bahan pangan lokal yangmendukung penganekaragaman konsumsi pangan.

e. Masih terjadinya kasus keracunan akibat penggunaan bahan kimiaberbahaya pada makanan sehingga menimbulkan rendahnya ketahananpangan masyarakat.

f. Cadangan pangan pemerintah daerah dan masyarakat masih terbatas danbelum berkembang, termasuk belum optimalnya pemanfaatan danpengelolaan lumbung pangan.

g. Kemampuan ketahanan pangan dan akses pangan masih rendah.h. Perubahan iklim global tidak dapat dihindari dan dapat mempengaruhi

produksi, distribusi, cadangan dan harga pangan.i. Masih rendahnya mutu dan keamanan pangan segar.

22.Pemberdayaan Masyarakat dan Desaa. Kemandirian dan keberdayaan masyarakat desa belum terwujud secara

optimal, dapat diketahui dari tindak lanjut kegiatan pasca program

IV - 9

pemberdayaan masyarakat belum mampu untuk melestarikan danmengembangkan hasil-hasil pembangunan.

b. Belum terwujudnya secara optimal pengembangan kelompok usaha ekonomiproduktif masyarakat desa, dapat dilihat jumlah kelompok usaha dankapasitas dalam pengembangan usaha ekonomi produktif masih rendah.

c. Partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan belum berjalansecara optimal, hanya elit-elit desa yang selalu berperan dalam setiaptahapan pembangunan.

d. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalampenyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil,pengelolaan administrasi desa, dan pengelolaan keuangan Alokasi DanaDesa.

23.Statistika. Terbatasnya ketersediaan data statistik daerah, belum mampu

mengakomodir kebutuhan data untuk kepentingan perencanaan dan evaluasipembangunan maupun untuk kepentingan lainnya.

b. Belum optimalnya koordinasi antar SKPD dalam pengelolaan data statistikuntuk mendukung perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah.

24.Kearsipana. Pengelolaan arsip secara baku belum sepenuhnya diaplikasikan oleh SKPD,

disebabkan sedikitnya cakupan SDM yang mendapatkan pelatihan kearsipan.b. Masih rendahnya cakupan penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip

daerah, disebabkan terbatasnya kuantitas arsiparis.c. Masih belum optimalnya pelayanan informasi kearsipan, tercermin dari

terbatasnya sistem informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.d. Masih belum optimalnya pemanfaat media elektronik dalam rangka

preservasi kearsipan, terlihat dari penyimpanan (pengalih-mediaan) arsipdalam media elektronik masih belum dilakukan.

25.Komunikasi dan Informasia. Belum selarasnya kebijakan dan regulasi di bidang komunikasi dan

informatika.b. Belum optimalnya kerjasama informasi pemerintah daerah dengan media

massa dalam penyebarluasan program dan hasil pembangunan daerah.c. Terbatasnya jaringan komunikasi dan informatika di berbagai wilayah dalam

menunjang akses masyarakat untuk memperoleh informasi melalui teknologiinformasi.

d. Belum meratanya ketersediaan SDM dalam bidang teknologi informasi, danterbatasnya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).

26.Perpustakaana. Masih rendahnya minat baca masyarakat disebabkan belum terbentuknya

budaya gemar membaca dan menurunnya jumlah keanggotaan baruperpustakaan.

b. Masih terbatasnya koleksi buku baru di perpustakaan.c. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan

perpustakaan.

IV - 10

d. Belum optimalnya penambahan, penyelamatan dan pelestarian koleksiperpustakaan, disebabkan kesadaran masyarakat untuk menjaga koleksiperpustakaan dengan baik.

Urusan Kewenangan Pilihan1. Pertanian

a. Masih rendahnya tingkat pendapatan petani, yang disebabkan oleh kecilnyastatus dan luas kepemilikan lahan, masih rendahnya nilai tukar petaniterbatasnya akses petani ke pasar.

b. Lemahnya penguasaan teknologi pertanian dan peternakan dengan aspek-aspek sosial ekonominya, sehingga masih banyak petani dan peternak yangmelaksanakan praktek usahanya secara tradisional

c. Rendahnya kualitas SDM dan menurunnya minat anak muda di bidangpertanian

d. Belum optimalnya ketersediaan prasarana dan sarana produksi baik usahapertanian maupun peternakan.

e. Rendahnya pengaruh penyuluhan pertanian terhadap peningkatan produksipertanian. Hal ini disebabkan intensitas dan kualitas penyuluhan yang masihkurang.

f. Telur asin yang telah menjadi ikon produk olahan hasil ternak, masih“berjalan sendiri”, belum didukung produk-produk pertanian/peternakan lainbaik sebagai produk penyela, pengikut, maupun periak pasar telur asinsehingga dapat memperkuat posisi pasarnya.

g. Masih rendahnya produksi peternakan, terutama sapi potong dan sapi perah,sehingga belum mencukupi kebutuhan masyarakat Kabupaten Brebes

h. Masih kurangnya produksi hasil peternakan untuk mendukung swasembadadaging dan susu, baik sebagai penambahan pendapatan masyarakat maupununtuk mendukung ketahanan pangan.

i. Adanya berbagai kasus penyakit ternak dan adanya ancaman penyakit ternakdari daerah endemik anthrax.

j. Masih tingginya pelaku usaha peternakan ruminansia yang menempatkannyasebagai usaha sambilan atau tabungan, sehingga tidak banyak berperan baikdalam peningkatan perputaran ekonomi, pilihan berusaha, maupun dalampenyediaan bahan pangan bagi masyarakat.

2. Kehutanana. Pemanfaatan potensi hasil hutan kurang optimal, khususnya hasil hutan non

kayu.b. Masih banyaknya lahan kritis dan lahan rawan longsor di luar kawasan hutan

yang belum terehabilitasi.c. Pemanfaatan kawasan hutan produksi kurang optimal untuk meningkatkan

pendapatan ekonomi masyarakat desa di sekitar hutan.d. Tingginya ancaman kerusakan hutan akibat pencurian kayu (illegal logging)

dan kebakaran hutan.e. Kesenjangan antara ketersediaan dan permintaan bahan baku industri hasil

hutan masih tinggi, khususnya kayu yang belum secara optimal disediakandari hutan rakyat.

3. Energi dan Sumberdaya Minerala. Masih terdapat pengelola usaha pertambangan dan penggalian bahan

tambang yang kurang menyadari pentingnya upaya pelestarian lingkungan.

IV - 11

b. Masih adanya usaha pertambangan tidak memiliki ijin usaha, yangberpotensi merusak lingkungan.

c. Masih banyaknya keluarga yang belum dapat mengakses listrik, karenaberada di desa terpencil tanpa adanya jaringan listrik PLN, dan belumoptimalnya pengembangan energi terbarukan.

d. Belum adanya kajian tentang potensi bahan tambang di Kabupaten Brebessehingga belum diperhitungkan sumbangannya terhadap perekonomiandaerah.

e. Tingginya tingkat penggunaan energi listrik dan bahan bakar minyakdisebabkan kesadaran masyarakat yang rendah.

4. Pariwisataa. Rendahnya jumlah pengunjung obyek wisata dengan yang rata-rata lama

tinggalnya hanya 1 hari, belum mampu mendongkrak peningkatanpendapatan asli daerah.

b. Kurangnya promosi dan penyebarluasan informasi pariwisata secara intensifuntuk mengenalkan potensi obyek wisata di Kabupaten Brebes.

c. Terbatasnya sarana prasarana di obyek wisata unggulan daerah, masih kalahdibandingkan obyek wisata di kabupaten/kota lain.

d. Rendahnya keterlibatan masyarakat dan rendahnya kemitraan pemerintahdaerah dengan dunia usaha dalam pengembangan pariwisata (agrowisata,ekowisata dan wisata bahari), termasuk dalam penyediaan produk industridan jasa pariwisata.

5. Kelautan dan Perikanana. Rendahnya kapasitas kelembagaan masyarakat pesisir sebagai pendorong

partisipasi masyarakat dalam pembangunan bidang usaha kelautan danperikanan.

b. Rendahnya pendapatan masyarakat pesisir, terutama nelayan kecil danpembudidaya ikan yang disebabkan oleh tingkat keterampilan yang rendahdan ketergantungan mata pencahariain dengan alam sekitar yang masihsangat besar.

c. Menurunnya kualitas lingkungan sumberdaya ikan sebagai akibat darirusaknya hutan vegetasi mangrove yang disebabkan baik oleh alam berupaabrasi, erosi maupun aktivitas masyarakat seperti penebangan mangrovesecara illegal maupun efek dari suatu kegiatan normalisasi sungai maupunsaluran.

d. Meningkatnya kerentanan wilayah pesisir terhadap bencana alam yangmemerlukan adanya upaya mitigasi bencana.

e. Menurunya hasil tangkapan akibat meningkatnya eksploitasi terhadapsumberdaya perairan laut dan penggunaan alat tangkap yang tidak ramahlingkungan.

f. Produktivitas usaha perikanan budidaya khususnya aiar payau masih kurang,disebabkan oleh degradasi lahan budidaya sebagai akibat dari eksploitasiberlebihan pada saat booming komoditas udang era tahun 80-an sertaterbatasnya keterampilan, sarana prasarana, akses modal, dan aksespemasaran hasil usaha.

g. Terbatasnya sarana prasarana untuk menunjang peningkatan produksiperikanan tangkap.

h. Rendahnya daya saing produk perikanan, disebabkan penanganan danpengolahan pasca panen yang masih sederhana.

IV - 12

i. Belum optimalnya pengembangan kawasan pesisir menjadi sentra-sentraproduksi budidaya.

j. Masih kurangnya konsumsi ikan perkapita, disebabkan tingkat kesadaranmasyarakat yang rendah dalam mengkonsumsi ikan, serta faktor tingginyaangka kemiskinan yang mempengaruhi daya beli masyarakat terhadap hasilperikanan.

6. Perdagangana. Maraknya kasus-kasus kecurangan dalam perdagangan yang berpotensi

merugikan konsumen.b. Masih terbatasnya jenis produk/komoditas ekspor, volume dan nilai realisasi

ekspor dari Kabupaten Brebes.c. Meningkatnya produk impor dengan harga yang lebih murah sehingga

mengurangi pemasaran produk dalam negeri.d. Belum terbangunnya sistem informasi perdagangan untuk mendukung

distribusi barang kebutuhan masyarakat secara merata.e. Meningkatnya jumlah pedagang kaki lima sehingga menimbulkan

ketidaknyamanan pengguna jalan.f. Terbatasnya sarana dan prasarana pasar tradisional, sementara pasar retail

semakin banyak.

7. Perindustriana. Daya saing produk industri kecil dan menengah masih rendah dibandingkan

produk sejenis dari luar daerah, disebabkan pemanfaatan teknologi tepatguna dalam proses produksi industri kecil dan menengah non formal, danbelum adanya standardisasi mutu hasil industri.

b. Belum optimalnya promosi dan pemasaran produk industri inovasi sistemproduksi.

c. Masih banyaknya industri kecil dan menengah yang belum memiliki legalitasusaha, sehingga belum dapat mengembangkan kemitraan usaha, danmengakses kredit permodalan usaha dari perbankan.

d. Belum optimalnya perkembangan sentra-sentra industri potensial dalamrangka peningkatan efisiensi dan peningkatan produktivitas, termasukindustri-industri kreatif.

8. Ketransmigrasiana. Terbatasnya kuota dari pemerintah pusat dan provinsi dalam

pemberangkatan transmigran, sehingga tidak sebanding dengan minatmasyarakat.

C. Aspek Daya SaingPermasalahan yang dihadapi Kabupaten Brebes berkaitan dengan aspek

kesejahteraan masyarakat adalah sebagai berikut:1. Masih rendahnya daya beli masyarakat yang ditunjukkan dari tingkat konsumsi

perkapita penduduk yang masih kecil.2. Terbatasnya kuantitas maupun kualitas fasilitas wilayah/infrastruktur guna

menunjang investasi daerah.

IV - 13

4.3 Isu-Isu StrategisIsu-isu strategis pembangunan yang dihadapi Kabupaten Brebes adalah sebagai

berikut:1. Tingginya angka kemiskinan

Angka kemiskinan di Kabupaten Brebes masih tinggi, lebih tinggi dibandingkanpersentase penduduk miskin Provinsi Jawa Tengah dan nasional. Kemiskinanmenjadi isu dunia dan nasional sebagaimana tertuang dalam MilleniumDevelopment Goals (MDG’s) tujuan 1, yaitu memberantas kemiskinan dankelaparan ekstrem, sekaligus prioritas ke-4 pembangunan nasional yaituPenangggulangan Kemiskinan sebagaimana tertuang dalam RPJM Nasional tahun2009-2014. Tinggnya kemiskinan di Kabupaten Brebes merupakan permasalahanlintas sektor yang memerlukan upaya penanganan secara terintegrasi danberkelanjutan melalui berbagai program pembangunan.

2. Banyaknya pengangguranPengangguran di Kabupaten Brebes cukup tinggi, terlihat dari TingkatPengangguran Terbuka (TPT) yang lebih tinggi dari TPT Provinsi Jawa tengah dannasional. Pengurangan pengangguran menjadi upaya strategis dalampenanggulangan kemiskinan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Rendahnya derajat kesehatan masyarakatUsia harapan hidup Kabupaten Brebes masih menempati posisi terakhirdibandingkan dengan capaian 11 kabupaten/kota lain di Bakorwil III, dandibandingkan dengan rata-rata Jawa Tengah. Angka kematian Ibu di KabupatenBrebes jauh lebih tinggi dibandingkan Target MDG’s Jateng (2015). Status gizi balitadi Kabupaten Brebes untuk gizi buruk masih lebih tinggi dari Jawa Tengah. Angkapenemuan (CDR) penyakit TB Paru juga lebih rendah dari Jawa Tengah. AngkaKejadian penyakit DBD juga lebih tinggi dari Jawa Tengah. Kesehatan menjadi isudunia dan nasional sebagaimana tertuang dalam Millenium Development Goals(MDG’s) yaitu: tujuan ke-4 menurunkan angka kematian anak; tujuan ke-5meningkatkan kesehatan ibu hamil; dan tujuan ke-6 memerangi HIV/AIDS, malariadan penyakit lainnya, sekaligus menjadi prioritas nasional ke-3 yaitu Kesehatansebagaimana tertuang dalam RPJM Nasional tahun 2009-2012.

4. Rendahnya tingkat pendidikanRata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Brebes masih rendah, jauh tertinggaldibandingkan capaian Jawa Tengah. Angka melek huruf di Kabupaten Brebes jugabelum optimal, masih terdapat penduduk yang buta huruf. Akses pendidikan yangmasih rendah juga tergambarkan dari capaian APK PAUD, APK SD/MI, APKSMP/MTs, APK SMA/MA/SMK. Angka putus sekolah pada semua jenjang pendidikanjuga tergolong tinggi. Pendidikan menjadi isu dunia dan nasional sebagaimanatertuang dalam Millenium Development Goals (MDG’s) tujuan ke-2, yaitumewujudkan pendidikan dasar untuk semua, sekaligus menjadi prioritas nasionalke-2 yaitu Pendidikan sebagaimana tertuang dalam RPJM Nasional tahun 2009-2014.

5. Belum optimalnya perwujudan iklim investasi yang kondusifPenciptaan iklim investasi di Kabupaten Brebes terkendala beberapa permasalahanterkait aspek kelembagaan, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (One Stop Service),sumberdaya manusia, serta potensi dan peluang investasi daerah. Terkaitkelembagaan instansi penanaman modal, hingga saat ini masih ditemui kesulitanuntuk mewujudkan koordinasi yang sinergis dengan para stakeholder investasi,

IV - 14

mengingat banyaknya kepentingan dan belum dilandasi semangat kebersamaanuntuk pengembangan investasi. Pelayanan terpadu satu pintu masih terkendalapada aspek landasan hukum serta teknis pelayanan sebagai akibat belum semuaperizinan ditangani oleh KPPT. Masih terdapat sebagian jenis perijinan yangditangani oleh dinas/instansi terkait. Terkait SDM, kendala yang dihadapi adalahketerbatasan jumlah dan kemampuan personel yang menangani bidang penanamanmodal. Terkait potensi dan peluang investasi daerah, keterbatasan sarana danprasarana investasi masih menjadi kendala yang cukup serius untuk dapat menarikminat investor agar mau menanamkan modalnya di Kabupaten Brebes. Ikliminvestasi juga menjadi prioritas nasional ke-7 yaitu Iklim Investasi dan Iklim Usaha,sebagaimana tertuang dalam RPJM Nasional tahun 2009-2014.

6. Rendahnya akses permodalan dan daya saing produk industri, usahaMikro Kecil dan Menengah, dan usaha perdaganganDi Kabupaten Brebes terdapat banyak industri kecil dan menengah formal danindustri kecil dan menengah non formal. Terdapat pula usaha mikro kecil danmenengah. Secara umum akses industri kecil dan menengah serta usaha mikrokecil dan menengah masih menghadapi permasalah akses permodalan danpemasaran produk.

7. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasaranaKetersediaan infrastruktur yang terbatas ditunjukkan oleh persentase jalan(nasional, provinsi dan kabupaten) kondisi baik pada tahun 2011 sebesar 54,60%,persentase jalan kabupaten kondisi baik sebesar 50%, persentase jalan poros desakondisi baik sebesar 78%, persentase saluran drainase kondisi baik sebesar 78%,persentase saluran irigasi primer kondisi baik sebesar 40%, persentase saluranirigasi sekunder kondisi baik sebesar 45%, persentase saluran irigasi tersier kondisibaik sebesar 30%, embung/waduk kondisi baik sebesar 22,78%, Persentase RumahTangga ber Sanitasi 44,4%, dan jumlah rumah tidak layak huni pada tahun 2010sebanyak 89.277 unit. Pembangunan sarana dan prasarana ini menjadi prioritasnasional sebagaimana tertuang dalam prioritas ke-6 yaitu Infrastruktur.

8. Belum terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemenuhanhak anak dalam pembangunanCapaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Brebes pada tahun 2010sebesar 54,29. Sementara itu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebesar 53,94.Capaian ini lebih rendah dari Provinsi Jawa Tengah, yaitu IPG sebesar 65,79 danIDG sebesar 67,96. Penyelenggaraan pengarustamaan gender belum optimaldilaksanakan, terbukti dari penyelenggaraan kegiatan anggaran responsive genderbelum dilaksanakan oleh semua SKPD. Sementara itu, terkait upaya pemenuhanhak anak, di Kabupaten Brebes telah dicanangkan Kabupaten Brebes sebagaiKabupaten Layak Anak. Namun demikian dalam implementasinya upayapemenuhan hak anak masih menghadapi kendala terkait orientasi pembangunanyang masih sektoral, sehingga pemenuhan hak-hak anak di berbagai bidangpembangunan masih berjalan lambat. Pembangunan gender menjadi isu dunia dannasional sebagaimana tertuang dalam Millenium Development Goals (MDG’s) tujuanke-3, yaitu mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

9. Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik(Good Governance)Tata kelola pemerintahan, tergambarkan dari status audit keuangan oleh BPK. Padatahun 2011, Kabupaten Brebes memperoleh status audit keuangan BPK Wajar

IV - 15

Dengan Pengecualian (WDP). Beberapa permasalahan yang masih menjadi kendaladalam peningkatan status audit BPK ini adalah berkaitan dengan pengelolaan assetdaerah, baik aset yang bersifat tetap maupun aset tidak tetap. Tata kelolapemerintahan juga menjadi prioritas nasional ke-1 yaitu Reformasi Birokrasi danTata Kelola sebagaimana tertuang dalam RPJM Nasional tahun 2009-2014. Amanatreformasi birokrasi di tingkat pemerintah daerah juga tertuang dalam Permen-PANNomor 18 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi; dan Permen-PAN Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;serta Permen-PAN Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Road MapReformasi Birokrasi Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah. Secara jelasdalam Permen-PAN Nomor 20 Tahun 2010 disebutkan bahwa sasaran reformasibirokrasi yaitu: (1) Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;Terwujudnya peningkatan; (2) kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; dan(3) Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.Pelayanan publik mencakup berbagai pelayanan yang diberikan oleh pemerintahkepada masyarakat. Pelayanan perijinan secara terpadu masih terkendala padaaspek landasan hukum serta teknis pelayanan sebab belum semua perizinanditangani oleh KPPT. Masih terdapat sebagian jenis perijinan yang ditangani olehdinas/instansi terkait menjadikan pelayanan bagi masyarakat kurang terjaminkualitasnya. Pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil masihmenghadapi persoalan belum adanya standar pelayanan publik yang harusdijalankan oleh pelaksana pelayanan, baik di tingkat desa/kelurahan, kecamatandan kabupaten. Begitu pula jenis pelayanan publik lainnya yang dijalankan olehmasing-masing SKPD, juga belum semuanya memiliki standar pelayanan publikyang dijalankan oleh pelaksana pelayanan.

10. Menurunnya kualitas lingkungan dan potensi bencana alamPenyebab pencemaran lingkungan di Kabupaten Brebes adalah banyaknya usahayang berpotensi mencemari lingkungan, namun baru sebagian yang telah memilikiInstalasi Pengolahan Limbah (IPAL). Kabupaten Brebes juga terkenal sebagaidaerah yang memiliki tingkat penggunaan pestisida yang sangat tinggi dalamkegiatan produksi pertanian. Tingkat kerusakan mangrove di Kabupaten Brebesjuga cukup besar akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan pantai. Keadaantersebut berdampak pada perubahan fisik lingkungan di wilayah pesisir berupaintrusi air laut ke daratan, genangan di lahan rendah, dan abrasi pantai. KabupatenBrebes menjadi wilayah yang berpotensi terjadinya bencana, meliputi rawanbencana banjir yaitu di Kecamatan Tanjung, Brebes, Ketanggungan, Bulakamba,Losari, dan Wanasari; rawan bencana tanah longsor di Kecamatan Salem,Sirampog, Paguyangan, Bumiayu, Tonjong dan Bantarkawung; dan rawan bencanagempa di Kecamatan Tonjong, Ketanggungan, dan Bantarkawung. Isu lingkunganmenjadi isu global dan nasional sebagaimana tertuang dalam MilleniumDevelopment Goals (MDG’s) tujuan ke-7 yaitu memastikan kelestarian lingkungan,sekaligus menjadi prioritas nasional ke-9 Lingkungan Hidup dan PengelolaanBencana sebagaimana tertuang dalam RPJM Nasional tahun 2009-2014.

V- 1

BAB VVISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1 VisiVisi didefinisikan sebagai suatu kondisi ideal masa depan yang ingin dicapai dalam

suatu periode perencanaan berdasarkan pada situasi dan kondisi saat ini. Visi diharapkanmampu memberikan spirit atau semangat kepada seluruh pihak didalam organisasipemerintah daerah untuk mencapainya dan sebagai pengarah bagi stakeholder untuk dapatmendukung tercapainya tujuan ideal tersebut. Visi pembangunan jangka menengahKabupaten Brebes tahun 2012 – 2017 disusun dengan mendasarkan pada visi pasanganBupati dan Wakil Bupati terpilih sebagaimana telah disebarluaskan kepada masyarakatsebagai janji kampanye yang harus dipenuhi selama periode kepemimpinannya. Visipembangunan jangka menengah Kabupaten Brebes tahun 2012 – 2017 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Mandiri Produktif, Sejahtera dan Berkeadilan”

Rumusan visi tersebut terdiri dari 3 unsur frasa kalimat sebagai berikut :1. Masyarakat yang mandiri dan produktif2. Masyarakat yang sejahtera3. Berkeadilan dalam pembangunan daerah

Penjelasan visi Kabupaten Brebes tersebut adalah sebagai berikut:1. Masyarakat yang mandiri dan produktif, mengandung makna bahwa pembangunan

dilaksanakan di Kabupaten Brebes untuk meningkatkan keberdayaan masyarakatkhususnya pada bidang ekonomi, dengan tingkat partisipasi angkatan kerja yang besarsehingga secara produktif mampu meningkatkan pendapatannya.

2. Masyarakat yang sejahtera, mengandung makna bahwa kondisi masyarakat yangmampu bekerja dan memperoleh pendapatan layak untuk memenuhi kebutuhandasarnya, meliputi sandang, pangan, papan, dan memperoleh pelayanan pendidikandasar dan pelayanan kesehatan secara layak.

3. Berkeadilan dalam pembangunan daerah, mengandung makna bahwa pembangunandiarahkan untuk mewujudkan kesetaraan hak dan kewajiban masyarakat dalammemperoleh pelayanan dan kondisi kehidupan yang layak dengan menjunjung tinggiprinsip persamaan dan kesetaraan, serta memperlakukan masyarakat tanpa diskriminatifpada seluruh bidang kehidupan.

5.2 MisiMisi merupakan rumusan umum mengenai cara atau upaya yang perlu dilakukan

untuk menjamin tercapainya visi. Untuk mewujudkan visi jangka menengah KabupatenBrebes tahun 2012-2017, maka dirumuskan 6 (enam) misi pembangunan KabupatenBrebes, yaitu sebagai berikut :1. Meningkatkan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas berbasis pada Nilai-nilai

Ketuhanan Yang Maha Esa.2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat ditunjang oleh pelayanan yang bermutu

dan terjangkau.3. Meningkatkan pengembangan ekonomi kerakyatan dengan memperkuat inovasi daerah

guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat

V- 2

4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai rencana tata ruang danMemperhatikan Kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

5. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender serta pemenuhan hak anak dalampembangunan, dan mewujudkan perlindungan sosial.

6. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan memeliharastabiitas keamanan dan ketertiban daerah.

Penjelasan misi Kabupaten Brebes tersebut adalah sebagai berikut:1. Meningkatkan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas berbasis pada Nilai-nilai

Ketuhanan Yang Maha Esa. Misi ini mengandung makna bahwa pendidikan di KabupatenBrebes dikembangkan untuk meningkatkan derajad pendidikan dengan mengupayakanbiaya pendidikan yang terjangkau bagi masyarakat dalam rangka membangunsumberdaya manusia yang cerdas dan berprestasi, pada gilirannya akan menjadimanusia yang produktif dan berdaya saing yang dilandasi nilai-nilai ketuhanan yangMaha Esa.

2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat ditunjang oleh pelayanan yang bermutudan terjangkau. Misi ini mengandung makna bahwa pembangunan kesehatan diKabupaten Brebes dikembangkan untuk meningkatkan derajad kesehatan masyarakatdengan mengoptimalkan sarana dan prasarana serta sumberdaya kesehatan yangtersedia, serta meningkatan manajemen pelayanan kesehatan, sehingga pelayanankesehatan dan keluarga berencana semakin bermutu dan terjangkau bagi masyarakat.

3. Meningkatkan pengembangan ekonomi kerakyatan dengan memperkuat inovasi daerahguna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Misi ini mengandung makna bahwapembangunan perekonomian Kabupaten Brebes berorientasi pada usaha ekonomirakyat, meliputi sektor pertanian, perikanan dan kelautan, Usaha Mikro Kecil danMenengah (UMKM), perindustrian, perdagangan, dan pariwisata, melalui pemberdayaan,penanggulangan kemiskinan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan teknologi.

4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai rencana tata ruang danMemperhatikan Kelestarian Sumber daya alam dan Lingkungan Hidup. Misi inimengandung makna bahwa pembangunan infrastruktur wilayah Kabupaten Brebes yangmencakup sarana dan prasarana perhubungan dan transportasi, perumahan, danprasarana umum harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan memperhatikankelestarian lingkungan hidup.

5. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender serta pemenuhan hak anak dalampembangunan dan Mewujudkan Perlindungan Sosial. Misi ini mengandung makna bahwapembangunan di Kabupaten Brebes dilakukan secara adil baik bagi laki-laki maupunperempuan sehingga memiliki akses, peran, kontrol dan manfaat yang sama dalamberbagai bidang pembangunan. Pembangunan di Kabupaten Brebes juga dilakukanuntuk pemenuhan hak-hak anak melalui pelaksanaan kebijakan Kabupaten Layak Anak(KLA), dan peningkatan jaminan perlindungan sosial.

6. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan memeliharastabiitas keamanan dan ketertiban daerah. Misi ini mengandung makna bahwa dalampelaksanaan pemerintahan Kabupaten Brebes mengedepankan partisipasi, transparansi,responsibilitas, berorientasi pada konsensus bersama, adil, efektif, efisien, akuntabel,dan penegakan supremasi hukum, sebagai sarana untuk menciptakan keamanan danketertiban masyarakat serta kehidupan bermasyarakat yang demokratis.

V- 3

5.3 Tujuan dan SasaranTujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi yang

menunjukkan apa yang akan dihasilkan dalam kurun waktu periode perencanaan, dalam halini untuk jangka waktu lima tahun (2012-2017).

Misi 1. Meningkatkan Pendidikan yang Terjangkau dan Berkualitas Berbasis padaNilai-nilai Ketuhanan Yang Maha EsaTujuan dari misi 1 tersebut adalah sebagai berikut:1. Meningkatkan pemerataan ketersediaan, keterjangkauan dan kesetaraan pendidikan

Sasaran dari tujuan tersebut adalah sebagai berikut:a. Meningkatnya keterjangkauan biaya pendidikan bagi penduduk miskin pada jenjang

PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan.b. Meningkatnya pemerataan sarana dan prasarana pendidikan untuk menunjang mutu

pelayanan pendidikan pada semua jenjang pendidikan.c. Meningkatnya angka melek huruf penduduk laki-laki maupun perempuan.

2. Meningkatkan kualitas, relevansi dan keterjaminan pelayanan pendidikanSasaran dari tujuan tersebut adalah sebagai berikut:a. Meningkatnya mutu pendidikan serta kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.b. Meningkatnya kompetensi lulusan pendidikan formal dan non formal baik laki-laki

maupun perempuan.c. Meningkatnya pendidikan kejuruan/vokasional baik formal maupun non formal.

3. Meningkatkan prestasi dan peran serta pemuda dalam pembangunanSasaran dari tujuan tersebut adalah sebagai berikut:a. Meningkatnya prestasi olahraga dan pemuda baik laki-laki maupun perempuanb. Meningkatnya kecakapan hidup pemuda dan tumbuhnya wirausahawan muda

mandiri.

4. Menanamkan nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa melalui pendidikan agama danpengembangan budaya religius di masyarakat.Sasaran dari tujuan tersebut adalah sebagai berikut:a. Meningkatnya aktivitas keagamaan di lingkungan sekolah dan budaya religiusitas.b. Meningkatnya aktivitas keagamaan dan kerukunan antar umat beragama di

masyarakat.

Misi 2. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Ditunjang oleh Pelayananyang Bermutu dan TerjangkauTujuan dari misi 2 tersebut adalah sebagai berikut:1. Meningkatkan pelayanan kesehatan dengan biaya yang terjangkau bagi masyarakat

Sasaran dari tujuan tersebut adalah sebagai berikut:a. Menurunnya angka kematian ibu dan bayi/balita.b. Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit.c. Menurunnya persentase balita gizi buruk, gizi kurang dan balita pendek (stunting).d. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin.e. Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatanf. Meningkatnya tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi.

V- 4

2. Meningkatkan pelayanan Keluarga Berencana (KB) yang berkualitasSasaran dari tujuan tersebut adalah sebagai berikut:a. Menurunnya TFR (Total Fertility Rate).b. Meningkatnya pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktifc. Meningkatnya peserta KB aktif pria.

Misi 3. Meningkatkan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dengan MemperkuatInovasi Daerah Guna Mewujudkan Kesejahteraan MasyarakatTujuan dari misi 3 tersebut adalah sebagai berikut:1. Meningkatkan produktivitas pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan untuk

menunjang ketahanan panganSasaran dari tujuan tersebut adalah sebagai berikut:a. Meningkatnya ketersediaan pangan berbasis kemandirian.b. Meningkatnya mutu dan keamanan pangan segar.c. Meningkatnya produksi pertanian/perkebunan, peternakan, kehutanan, kelautan dan

perikanan.d. Meningkatnya penerapan teknologi tepat guna pertanian/perkebunan, peternakan,

kehutanan, kelautan dan perikanan yang ramah lingkungan.e. Meningkatnya pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan, peternakan,

kehutanan, kelautan dan perikanan.f. Meningkatnya penyuluhan pertanian/perkebunan, peternakan, kehutanan, kelautan

dan perikanan.g. Meningkatnya pemanfaatan, pemulihan, perlindungan dan konservasi keragaman

sumberdaya hayati pertanian/perkebunan, peternakan, kehutanan, kelautan danperikanan.

2. Meningkatkan pengembangan Koperasi, Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), danIndustri Kecil dan Menengah (IKM).Sasaran dari tujuan tersebut adalah sebagai berikut:a. Meningkatnya aktivitas perdagangan dalam dan luar negerib. Meningkatnya UMKM dan IKM yang berkembang, baik yang dikelola laki-laki maupun

perempuan.c. Meningkatnya wirausahawan baru baik laki-laki maupun perempuan yang mampu

mendirikan dan mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).d. Meningkatnya lembaga Koperasi yang sehat.

3. Meningkatkan investasi untuk menunjang pengurangan pengangguranSasaran dari tujuan tersebut adalah sebagai berikut:a. Meningkatnya realisasi investasi daerah berskala nasional.b. Meningkatnya kompetensi calon tenaga kerja baik laki-laki maupun perempuan

sesuai dengan pasar kerja.c. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja baik laki-laki maupun perempuan sesuai

dengan kompetensinya.

4. Mengembangkan pariwisata dan budaya unggulan daerahSasaran dari tujuan tersebut adalah sebagai berikut:a. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan di berbagai obyek wisata daerah.b. Meningkatnya apresiasi terhadap seni dan budaya daerah

V- 5

5. Memperkuat sistem inovasi daerah dalam mendorong pembangunan berbasispengetahuanSasaran dari tujuan tersebut adalah sebagai berikut:a. Meningkatnya hasil-hasil inovasi daerah, jaringan inovasi dan sistem inovasi tekno-

industrib. Meningkatnya teknoprener, termasuk inkubasi bisnis berbasis teknologi.

6. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan pembangunan desa untuk mengurangikemiskinanSasaran dari tujuan tersebut adalah sebagai berikut:a. Berkurangnya persentase penduduk miskin baik laki-laki maupun perempuan.b. Semakin berkembangnya lembaga ekonomi perdesaanc. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan desa dan pelayanan administrasi desa

Misi 4. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Sesuai Rencana Tata Ruangdan Memperhatikan Kelestarian Sumber daya alam dan Lingkungan HidupTujuan dari misi 4 tersebut adalah sebagai berikut:1. Meningkatkan keandalan sistem jaringan infrastruktur transportasi dan perhubungan

untuk mendukung aksesibilitas dan mobilitas antar wilayah, pertumbuhan ekonomi,ketahanan pangan, daya saing ekonomi daerah, dan kesejahteraan masyarakat secaramerata.Sasaran dari tujuan tersebut adalah sebagai berikut:a. Meningkatnya kualitas perencanaan konstruksi jalan dan jembatan berbasis

database yang akurat, iptek dan tanggap terhadap perubahan iklim dan kondisigeologi setempat.

b. Meningkatnya panjang ruas jalan dan jembatan kabupaten kondisi baikc. Meningkatnya panjang jalan poros desa kondisi baikd. Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan sistem jaringan

transportasi bagi masyarakat dan dunia usaha.e. Terwujudnya hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas.

2. Meningkatkan keandalan sistem jaringan infrastruktur sumberdaya airSasaran dari tujuan tersebut adalah sebagai berikut:a. Meningkatnya luas dan tingkat pelayanan jaringan irigasi dan rawa.b. Meningkatnya ketersediaan air baku untuk kebutuhan pokok sehari-hari, perkotaan

dan industri.c. Meningkatnya kualitas pengendalian daya rusak secara terpadu dari hulu ke hilir

dalam satu wilayah dan perlindungan kawasan di sepanjang garis pantai dari bahayaabrasi.

3. Meningkatkan pembangunan perumahan dan kualitas lingkungan pemukiman besertacakupan pelayanan (dasar) infrastruktur pekerjaan umumSasaran dari tujuan tersebut adalah sebagai berikut:a. Terwujudnya penataan kawasan permukiman kumuh di perkotaanb. Terlaksananya pembangunan infrastruktur kawasan-kawasan permukiman baru.c. Terwujudnya penataan tertib pembangunan dan keselamatan bangunan dan

lingkungan.

V- 6

d. Terwujudnya penataan bangunan pada kawasan strategis, tradisional, bersejarah,dan ruang terbuka hijau.

e. Meningkatnya penyediaan sarana air bersih dan sanitasi bagi masyarakatberpenghasilan rendah perdesaan dan perkotaan.

f. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan SPAMs berbasismasyarakat.

g. Meningkatnya pelayanan infrastruktur air limbah dan lumpur tinja.h. Meningkatnya pelayanan infrastruktur drainase.i. Meningkatnya pelayanan infrastruktur persampahan dan pengelolaan sistem

persampahan.j. Tersedianya pilihan teknologi pengelolaan air minum, air limbah dan pengelolaan

sampah bagi masyarakat dan dunia usaha.k. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan air minum

dan penyehatan lingkungan.

4. Meningkatkan penataan ruang dan pelaksanaan tata ruang secara konsistenSasaran dari tujuan tersebut adalah sebagai berikut:a. Meningkatnya perencanaan detail tata ruangb. Meningkatnya perencanaan dan penataan kawasan strategis untuk kepentingan

ekonomi, daya dukung lingkungan, teknologi tinggi, dan budaya.c. Terwujudnya perencanaan tata ruang lahan kawasan pertanian pangan

berkelanjutan.d. Meningkatnya pengawasan terhadap pelanggaran tata ruange. Terkendalinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian.f. Meningkatnya tertib administrasi pertanahan.g. Meningkatnya luasan ruang terbuka hijau

5. Meningkatkan pelestarian lingkungan, sumberdaya alam dan mitigasi bencanaa. Berkurangnya kasus pencemaran lingkungan dan perusakan lingkunganb. Meningkatnya upaya mitigasi bencana alamc. Meningkatnya tata kelola yang baik dalam perlindungan lingkungan hidupd. Meningkatnya dukungan teknologi siap pakai dalam penyelenggaraan layanan teknis

untuk meningkatkan kualitas lingkungan.e. Meningkatnya perlindungan, konservasi dan pengelolaan sumberdaya air.

Misi 5. Meningkatkan Kesetaraan dan Keadilan Gender, Pemenuhan Hak Anakdalam Pembangunan dan Mewujudkan Perlindungan SosialTujuan dari misi 5 tersebut adalah sebagai berikut:1. Meningkatkan penyelenggaraan Pengarustamaan Gender (PUG) serta Perencanaan dan

Penganggaran Responsif Gender (PPRG)Sasaran dari tujuan tersebut adalah sebagai berikut:a. Meningkatnya indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan genderb. Meningkatnya program dan kegiatan anggaran responsif gender pada SKPD

2. Meningkatkan kualitas hidup perempuanSasaran dari tujuan tersebut adalah sebagai berikut:a. Meningkatnya keterampilan usaha mandiri yang dikelola perempuan

V- 7

b. Meningkatnya keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif, eksekutif danorganisasi masyarakat.

3. Meningkatkan pemenuhaan hak-hak anak dan perwujudan kabupaten layak anakSasaran dari tujuan tersebut adalah sebagai berikut:a. Meningkatnya kebijakan dan regulasi Kabupaten Layak Anak.b. Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana layak anak.c. Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap anak korban kekerasan dan anak

berhadapan dengan hukumd. Meningkatnya pelayanan dokumen administrasi catatan sipil bagi anak.

4. Meningkatkan jaminan perlindungan sosial bagi masyarakata. Meningkatnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)b. Meningkatnya penyediaan jaminan sosial bagi masyarakat.

Misi 6. Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (good governance)serta Memelihara Stabiitas Keamanan dan Ketertiban DaerahTujuan dari misi 6 tersebut adalah sebagai berikut:1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah

Sasaran dari tujuan tersebut adalah sebagai berikut:a. Meningkatnya validitas data statistik pembangunan daerah dan up to date.b. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah.c. Meningkatnya penyusunan dan penetapan kebijakan berupa peraturan daerah dan

peraturan kepala daerah berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yangbaik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

d. Tersedianya hasil evaluasi implementasi kebijakan daerah untuk menilai efektivitaspelaksanaannya.

e. Terbangunnya komitmen seluruh penyelenggara pemerintahan daerah untukmelaksanakan kebijakan daerah yang telah ditetapkan.

2. Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik secara berkualitasSasaran dari tujuan tersebut adalah sebagai berikut:a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakatb. Meningkatnya kapasitas kelembagaan organisasi perangkat daerahc. Meningkatnya kompetensi aparatur pemerintah daerahd. Meningkatnya jaringan komunikasi dan informatika sesuai kebutuhane. Meningkatnya pengelolaan arsip daerah secara bakuf. Meningkatnya kualitas pelayanan dan jumlah kunjungan ke perpustakaan

3. Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan penyelenggaraan pemerintahanSasaran dari tujuan tersebut adalah sebagai berikut:a. Meningkatnya status audit keuangan daerah oleh BPKb. Berkurangnya kasus penyalahgunaan wewenang dan penyelewengan keuangan

daerahc. Meningkatnya kapasitas anggaran untuk mendukung peningkatan kualitas dan

kuantitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah

V- 8

4. Menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban daerahSasaran dari tujuan tersebut adalah sebagai berikut:a. Berkurangnya kasus pelanggaran terhadap peraturan daerahb. Berkurangnya kasus kerusuhan, kriminalitas dan gangguan keamanan lainnya.

VI- 1

BAB VISTRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

6.1 StrategiMisi 1. Meningkatkan Pendidikan yang Terjangkau dan Berkualitas Berbasispada Nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha EsaStrategi yang ditempuh untuk mencapai Misi 1 yaitu sebagai berikut:1. Meningkatkan keterjangkauan pendidikan formal melalui penyediaan bantuan

operasional pendidikan, pemberian bantuan pendidikan bagi anak dari keluargamiskin, serta penerapan efisiensi penyelenggaraan pendidikan pada masing-masingsatuan pendidikan bekerjasama dengan komite sekolah dan pihak swasta.

2. Membuka akses pendidikan bagi anak yang tidak dapat menempuh jenjangpendidikan formal, melalui Pendidikan Kesetaraan Paket A, paket B dan paket Cdengan mengoptimalkan PKBM.

3. Meningkatkan pemerataan sarana prasarana pendidikan melalui perbaikan ruangkelas rusak, penambahan kelas baru dan pembangunan sekolah baru sesuaikebutuhan.

4. Meningkatkan angka melek huruf dan meningkatkan kecakapan hidup melaluipendidikan keaksaraan dan pendidikan kecakapan hidup/life skill.

5. Meningkatkan mutu pendidikan melalui pemberian kesempatan studi lanjut ataumengikuti pendidikan dan latihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan, sertapemerataan pendidik dan tenaga kependidikan.

6. Meningkatkan kompetensi lulusan melalui penerapan standar kompetensi lulusanpendidikan jenjang sekolah menengah dan lembaga kursus.

7. Meningkatkan pendidikan kejuruan/vokasional melalui peningkatan daya tampungdan pengembangan sekolah kejuruan dengan mengoptimalkan sekolah kejuruanyang ada.

8. Meningkatkan prestasi olahraga melalui pembinaan dan kompetisi olahraga unggulan.9. Meningkatkan peran pemuda melalui pembinaan organisasi kepemudaan dan

organisasi kesiswaan serta pelibatan10. Meningkatkan kapasitas pemuda mengenai kecakapan hidup dan kewirausahaan

bekerjasama dengan pihak swasta.11. Menanamkan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa melalui pendidikan agama dengan

penguatan peran guru agama, dan pengembangan budaya religius di lingkungansekolah melalui pembiasaan.

12. Meningkatkan peran pemuka agama dalam peningkatan aktivitas keagamaan danpengembangan budaya religiusitas di lingkungan masyarakat.

Misi 2. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Ditunjang olehPelayanan yang Bermutu dan TerjangkauStrategi yang ditempuh untuk mencapai Misi 2 yaitu sebagai berikut:1. Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi/Balita melalui peningkatan sarana dan

prasarana PONED, peningkatan kemampuan bidan dalam kesiapsiagaan persalinandan monitoring tumbuh kembang anak.

2. Meningkatkan promosi kesehatan untuk menciptakan kondisi lingkungan sehat danperilaku hidup sehat dalam mencegah penyakit serta penanggulangan kejadian luarbiasa dengan melibatkan tenaga dan kader kesehatan.

3. Meningkatkan penanggulangan masalah gizi melalui peningkatan keluarga sadar gizidan optimalisasi pemanfaatan posyandu.

VI- 2

4. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin melalui jaminankesehatan masyarakat (Jamkesmas), dan peningkatan jaminan kesehatan daerah(Jamkesda)

5. Mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan dan menerapkan sertifikasi,akreditasi dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

6. Meningkatkan mutu sumber daya kesehatan melalui penerapan budaya kerja danpengembangan profesionalisme tenaga kesehatan, serta pemberian kesempatanuntuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dibidang kesehatan.

7. Peningkatan peserta KB aktif melalui komunikasi, informasi dan edukasi denganmengoptimalkan peran kader Posyandu dan tenaga kesehatan di Puskesmas.

Misi 3. Meningkatkan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan denganMemperkuat Inovasi Daerah Guna Mewujudkan Kesejahteraan MasyarakatStrategi yang ditempuh untuk mencapai Misi 3 yaitu sebagai berikut:1. Meningkatkan produksi bahan pangan dengan memperluas luas panen dan

peningkatan produktivitas pertanian, pertanian/perkebunan, peternakan, dankelautan dan perikanan.

2. Meningkatkan keamanan pangan melalui pengawasan mutu dan keamanan bahanpangan segar.

3. Meningkatkan produktivitas dan mutu hasil pertanian/perkebunan dan peternakan,melalui perbaikan saluran irigasi, distribusi sarana produksi, dan manajemen usaha,dengan mengoptimalkan kelembagaan kelompok tani, dan Paguyuban PetaniPemakai Air (P3A).

4. Mengembangkan kawasan agropolitan Pasir Buto (Kec. Paguyangan, Sirampog,Bumiayu, Tojong) serta Kawasan agropolitan Jalabaritangkas (Kec. Jatibarang,Larangan, Bulakamba, Wanasari, Ketanggungan, Bantarkawung dan Songgom)

5. Mengurangi hutan dan lahan kritis melalui reboisasi, penanganan lahan kritis dan danpengembangan hutan rakyat dengan mengoptimalkan Lembaga Masyarakat DesaHutan (LMDH).

6. Meningkatkan produksi perikanan tangkap dan budidaya melalui penggunaan alattangkap ramah lingkungan, revitalisasi tambak dan kolam, penyediaan saranaproduksi, dan pengembangan usaha alternatif bagi masyarakat pesisir denganmengoptimalkan kelompok nelayan, kelompok pembudidaya ikan dan kelompokekonomi masyarakat pesisir.

7. Meningkatkan penerapan teknologi tepat guna pada proses produksi dan industripengolahan hasil pertanian/ perkebunan, peternakan, dan kehutanan, kelautan danperikanan.

8. Pengembangan outlet hasil pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan di koridorjalan Pantura Kabupaten Brebes, dan meningkatkan peran sub terminal agropolitandi Kecamatan larangan.

9. Meningkatkan kuantitas dan optimalisasi penyuluh pertanian/ perkebunan,peternakan, kelautan dan perikanan dalam menunjang produksi dan pemasaran hasilproduksi.

10. Mengembangkan kawasan budidaya pertanian/ perkebunan, peternakan, kehutanan,kelautan dan perikanan namun tidak melebihi daya dukung dan daya tampunglingkungan.

11. Meningkatkan kinerja sektor perdagangan melalui perbaikan/pembangunan saranadan prasarana perdagangan, penataan pedagang kakilima, pengendalian pasar retailmodern, serta pengembangan jaringan kerjasama perdagangan.

VI- 3

12. Meningkatkan kapasitas pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan Industri Kecildan Menengah melalui pelatihan manajemen usaha dan pemasaran produk, fasilitasidalam mengakses permodalan, penguatan kelembagaan, dan fasilitasi temu usahadengan usaha skala besar.

13. Menumbuhkan jiwa kewirausahan bagi pemuda dan pencari kerja melalui fasilitasipelatihan dan magang kerja pada pelaku usaha mandiri.

14. Mengembangkan usaha koperasi melalui peningkatan kapasitas pengurus Koperasimengenai manajemen koperasi bekerjasama dengan lembaga perbankan.

15. Peningkatan realisasi investasi daerah melalui optimalisasi kinerja dan peningkatankualitas pelayanan perijinan satu pintu, pemindahan perijinan yang masih ditanganioleh dinas/instansi tertentu ke SKPD yang menangani perizinan, peningkatankerjasama dengan stakeholder investasi, peningkatan infrastruktur pendukunginvestasi, dan pemberian insentif daerah bagi calon investor.

16. Meningkatkan kompetensi calon tenaga kerja melalui pengembangan kurikulumpendidikan sesuai permintaan pasar kerja, serta peningkatkan kerjasama denganpihak swasta dalam pendidikan dan pelatihan kerja, dan magang kerja.

17. Meningkatkan penempatan tenaga kerja baik lokal, antar daerah maupun antarnegara melalui pengembangan bursa kerja online dan bursa kerja khusus.

18. Mengembangkan destinasi wisata melalui optimalisasi peningkatan sarana danprasarana pariwisata, pengelolaan obyek wisata, dan pengembangan industri danjasa pariwisata, bekerjasama dengan sektor swasta dan Kelompok Sadar Wisata(Pokdarwis).

19. Pelibatan pelaku seni dan budaya daerah dalam penyelenggaraan event-event ditingkat daerah, provinsi dan nasional.

20. Memperkuat kelembagaan dan daya dukung iptek dan mengembangkan kemampuanabsorpsi oleh industri khususnya skala kecil dan menengah dalam rangka penguatandaya saing produk, dan pengembangan ekonomi kreatif.

21. Meningkatkan sinergitas pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinandaerah, dengan mengoptimalkan kelembagaan Tim Koordinasi PenanggulanganKemiskinan (TKPK) Kabupaten.

22. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalampembangunan desa melalui pengembangan lembaga ekonomi desa, pengembanganpotensi desa, dan pemberdayaan masyarakat.

23. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa dan pelayanan administrasi desamelalui peningkatan kapasitas perangkat desa, pengawasan penggunaan DanaAlokasi Desa, dan optimalisasi peran kecamatan dalam pemberdayaan aparatur desa.

Misi 4. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Sesuai Rencana Tata Ruangdan Memperhatikan Kelestarian Sumber daya alam dan Lingkungan HidupStrategi yang ditempuh untuk mencapai Misi 4 yaitu sebagai berikut:1. Meningkatkan kajian dan updating database kondisi jalan dan jembatan2. Meningkatkan pembangunan jalan dan jembatan kabupaten yang berkondisi rusak

berat, dan melakukan perbaikan jalan berkondisi rusak ringan.3. Meningkatkan pembangunan jalan poros desa yang berkondisi rusak berat, dan

melakukan perbaikan jalan berkondisi rusak ringan.4. Meningkatkan pelayanan transportasi melalui peningkatan fasilitas terminal,

penyediaan sarana keselamatan lalu lintas, perbaikan manajemen transportasi, danpeningkatan ketertiban lalu lintas bekerjasama dengan kepolisian, swasta danmasyarakat.

5. Meningkatkan monitoring dan pengawasan hasil pekerjaan konstruksi secara berkala.6. Meningkatkan perbaikan jaringan irigasi baik primer, sekunder maupun tersier.

VI- 4

7. Meningkatkan penyediaan air baku dan pengelolaan melalui pemeliharaan sumbermata air dan pengembangan PDAM.

8. Meningkatkan pengendalian abrasi pantai melalui pengembangan mangrove danbangunan pengendali abrasi.

9. Meningkatkan rehabilitasi rumah tidak layak huni pada kawasan permukiman kumuh.10. Meningkatan pelayanan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan.11. Meningkatan penataan bangunan pada kawasan strategis, tradisional, bersejarah,

dan ruang terbuka hijau.12. Meningkatkan cakupan air bersih dan sanitasi melalui fasilitasi sarana air bersih dan

sanitasi bagi penduduk miskin dan pemeliharaan sumber mata air.13. Mengoptimalkan kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan SPAMs berbasis

masyarakat.14. Meningkatan kualitas pelayanan infrastruktur air limbah dan lumpur tinja bagi

masyarakat.15. Meningkatkan pembangunan saluran drainase dan perbaikan saluran drainase yang

berkondisi rusak.16. Meningkatkan cakupan pelayanan pengangkutan sampah dan mengoptimalkan peran

kelompok masyarakat dalam pengelolaan sampah secara mandiri.17. Meningkatkan pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pengelolaan air minum, air

limbah dan pengelolaan sampah.18. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan air minum

dan penyehatan lingkungan.19. Meningkatkan perencanaan detail tata ruang.20. Meningkatkan perencanaan penataan kawasan strategis21. Meningkatkan pengembangan sawah lestari melalui penetapan sawah lestari.22. Meningkatkan pengawasan pelanggaran tata ruang, dan penegakan hukum tata

ruang bekerjasama dengan aparat penegak hukum dan masyarakat.23. Meningkatkan pengendalian ijin alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian

bekerjasama dengan Badan Pertanahan Negara.24. peningkatan tertib administrasi pertanahan melalui peningkatan pelayanan

bekerjasama dengan Kantor Pertanahan Negara.25. Meningkatkan pembangunan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan pada

kawasan padat lalu lintas.26. Meningkatkan pelestarian lingkungan dan mitigasi bencana melalui pengawasan

kegiatan usaha masyarakat yang berpotensi mencemari lingkungan, pengembanganinstalasi pengolahan limbah komunal, peningkatan ruang terbuka hidup, peningkatanpenangangan sampah.

27. Mengembangkan sistem pengawasan dan pelaporan aktivitas perusakan lingkunganberbasis masyarakat.

28. Meningkatkan kapasitas pelaku usaha dan aparatur pemerintah dalam pengelolaanlingkungan hidup.

29. Meningkatkan adopsi teknologi tepat guna dalam pelayanan teknis pengujian kualitaslingkungan hidup.

30.Meningkatkan perlindungan, konservasi dan pengelolaan sumberdaya air.31. Meningkatkan penguatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana alam, dan

penyediaan sarana prasarana untuk mengantisipasi terjadinya bencana.

VI- 5

Misi 5. Meningkatkan Kesetaraan dan Keadilan Gender serta Pemenuhan HakAnak dalam Pembangunan dan Mewujudkan Perlindungan SosialStrategi yang ditempuh untuk mencapai Misi 5 yaitu sebagai berikut:1. Meningkatkan pembangunan gender melalui pengembangan dukungan dan

komitmen kepala daerah dan kepala SKPD dalam penyelenggaraan PUG,meningkatkan peran aktif Kelompok Kerja PUG, meningkatkan kapasitas Tim TeknisPokja PUG dan Focal Point SKPD mengenai konsep gender, PUG.

2. Meningkatkan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender secarabertahap di seluruh SKPD.

3. Pemberdayaan perempuan dalam peningkatan usaha ekonomi produktif.4. Optimalisasi P2TP2A dalam penanganan perempuan dan anak korban kekerasan.5. Meningkatkan, pelibatan perempuan dalam berbagai forum publik, dan peningkatan

pendidikan politik bagi perempuan.6. Mengembangkan dukungan dan komitmen kepala daerah dan kepala SKPD, dan

optimalisasi peran gugus tugas KLA dalam pemantauan dan evaluasi kemajuan KLA.7. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana layak anak, bekerjasama dengan

berbagai lembaga dan pihak terkait.8. Peningkatan kualitas pelayanan anak korban kekerasan dan anak berhadapan

dengan hukum, melalui optimalisasi peran lembaga penanganan korban kekerasandan kerjasama dengan lembaga penegak hukum.

9. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi catatan sipil bagi anak melalui sidangkeliling secara berkala bekerjasama dengan Pengadilan Negeri.

10. Meningkatkan penanganan penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial melaluioptimalisasi potensi kelembagaan sosial masyarakat, dan penguatan gerakan sosialmasyarakat.

11. Pemberian jaminan sosial dengan seleksi secara selektif sehingga tepat sasaran.

Misi 6. Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (good governance)serta Memelihara Stabiitas Keamanan dan Ketertiban DaerahStrategi yang ditempuh untuk mencapai Misi 6 yaitu sebagai berikut:1. Meningkatkan updating data dan informasi secara berkala melalui evaluasi kinerja

pembangunan daerah.2. Meningkatkan kebijakan program dan kegiatan yang sinergis dengan kebijakan

nasional dan provinsi sesuai dengan potensi dan permasalahan daerah sertapenerapan anggaran berbasis kinerja.

3. Meningkatkan pembentukan kebijakan daerah sesuai dengan tuntutan dan kondisipenyelenggaraan pemerintahan daerah

4. Melakukan pembenahan metode dan mekanisme penyusunan kebijakan5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyusunan kebijakan6. menilai capaian kinerja masing-masing kebijakan untuk mengetahui keberhasilan dan

kegagalan masing-masing kebijakan;7. melakukan sosialisasi setiap kebijakan kepada penyelenggara pemerintahan daerah

untuk menghasilkan pemahaman yang utuh dan menyeluruh terhadap setiapkebijakan

8. Meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan tuntutan masyarakat melaluipeningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana, penetapan standarpelayanan publik (SOP/SPP) di masing-masing unit pelayanan, pengukuran indekskepuasan masyarakat, peningkatan kapasitas aparatur pelaksana pelayanan

9. pelembagaan budaya kerja organisasi yang produktif dan positif berdasarkan nilai-nilai luhur budaya bangsa

VI- 6

10. Penataan struktur organisasi Pemerintah Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuranmelalui evaluasi dan analisis departementasi dan spesialisasi unit-unit kerjaorganisasi pemerintahan daerah.

11. pembenahan mekanisme kerja dan metode serta hubungan kerja antar unitorganisasi Pemerintah Daerah dan antar unit organisasi Pemerintah Daerah denganpihak lainnya

12. peningkatan pengetahuan dan wawasan, keterampilan dan keahlian, sertapembentukan sikap dan perilaku kerja penyelenggara pemerintahan daerah.

13. Meningkatkan pemanfaatan jaringan komunikasi dan informasi berbasis internetmelalui fasilitasi sarana prasarana teknologi informasi secara merata di SKPD danruang publik.

14. Meningkatkan pengelolaan arsip melalui peningkatan kapasitas arsiparis dan aparaturdi masing-masing SKPD mengenai pengelolaan arsip secara baku.

15. Meningkatkan pelayanan perpustakaan daerah melalui peningkatan kapasitaspengelola perpustakaan, penambahan koleksi perpustakaan, serta pengembanganminat baca masyarakat.

16. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah melalui peningkatanefisiensi dan efektivitas pembangunan daerah, pengembangan sistem pelaporanyang akuntabel dan transparan, pendataan asset daerah, penyusunan mekanismepengelolaan asset daerah, dan pengawasan pemanfaatan asset daerah.

17. Meningkatkan sistem akuntabiltas dan transparansi dalam penyelenggaraanpemerintahan daerah melalui e-government.

18. Meningkatkan pendapatan asli daerah melalui intensifikasi sumber-sumberpendapatan daerah, peningkatan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah,dan peningkatan kinerja BUMD.

19. penguatan dan pemantapan metode pengalokasian anggaran sesuai dengan visi, misidan sasaran penyelenggaraan pemerintahan

20. Peningkatan keamanan dan ketertiban umum melalui optimalisasi peran satuan polisipamong praja, satuan Linmas dan aparat kepolisian.

6.2 Arah KebijakanMisi 1. Meningkatkan Pendidikan yang Terjangkau dan Berkualitas Berbasispada Nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha EsaArah kebijakan yang diambil untuk mencapai Misi 1 yaitu sebagai berikut:1. Peningkatan penyediaan bantuan operasional pendidikan, dan bantuan pendidikan

bagi anak dari keluarga miskin.2. Peningkatan Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket A, paket B dan paket C.3. Peningkatan perbaikan ruang kelas rusak, penambahan kelas baru, dan

pembangunan sekolah baru sesuai kebutuhan.4. Peningkatan penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dan pendidikan kecakapan

hidup.5. Peningkatan kesempatan studi lanjut atau mengikuti pendidikan dan latihan bagi

tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.6. Pemerataan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.7. Penerapan standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan menengah dan

kursus.8. Pengembangan sekolah kejuruan dan pembangunan SMK baru di wilayah tengah.9. Peningkatan pembinaan dan kompetisi olahraga unggulan.10.Peningkatan pembinaan organisasi kepemudaan.11.Peningkatan kemampuan kewirausahaan pemuda.

VI- 7

12.Peningkatan pembinaan siswa dalam pengembangan budaya religiusitas dilingkungan sekolah dan masyarakat.

13.Peningkatan pembinaan aktivitas keagamaan di lingkungan sekolah dan masyarakat.

Misi 2. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Ditunjang olehPelayanan yang Bermutu dan TerjangkauArah kebijakan yang diambil untuk mencapai Misi 2 yaitu sebagai berikut:1. Peningkatan sarana dan prasarana PONED.2. Peningkatan kapasitas bidan dalam kesiapsiagaan persalinan dan monitoring tumbuh

kembang anak.3. Peningkatan promosi kesehatan dan perilaku hidup sehat kepada masyarakat dalam

mencegah penyakit serta penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB).4. Peningkatan perbaikan gizi masyarakat, pemantauan status gizi balita dan

penanganan gizi buruk dan gizi kurang.5. Peningkatan pelayanan jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas), dan jaminan

kesehatan daerah (Jamkesda)6. Peningkatan sarana prasarana dan perbaikan mutu pelayanan kesehatan dasar

(puskesmas) dan rujukan (rumah sakit) secara merata.7. Peningkatan kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka

meningkatkan kapasitas dan profesionalisme tenaga kesehatan.8. Peningkatan pelayanan Keluarga Berencana dan Komunikasi Informasi dan Edukasi

mengenai alat kontrasepsi dan kesehatan reproduksi.

Misi 3. Meningkatkan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan denganMemperkuat Inovasi Daerah Guna Mewujudkan Kesejahteraan MasyarakatArah kebijakan yang diambil untuk mencapai Misi 3 yaitu sebagai berikut:1. Peningkatan ketersediaan pangan dan penanganan daerah rawan pangan2. Peningkatan pengawasan mutu dan keamanan bahan pangan segar3. Pengembangan agribisnis pertanian mencakup usaha produksi, pengolahan dan

pemasaran hasil produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, danpeternakan.

4. Pengembangan kawasan agropolitan Pasir Buto dan Jalabaritangkas.5. Peningkatan reboisasi terutama di lereng Gunung Slamet Kecamatan Sirampog dan

Paguyangan, dan lahan-lahan berkelerengan lebih dari 40%.6. Penanganan lahan kritis dan pengembangan hutan rakyat terutama di wilayah rawan

longsor dan erosi di Kecamatan Salem, Bantarkawung dan Paguyangan.7. Penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan pengawasan penggunaaan

alat tangkap tidak ramah lingkungan.8. Revitalisasi tambak dan kolam ikan serta penyediaan sarana budidaya perikanan.9. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dalam pengembangan usaha ekononi

produktif.10. Peningkatan penerapan teknologi tepat guna pertanian/perkebunan, peternakan,

kehutanan, kelautan dan perikanan yang ramah lingkungan11. Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan, peternakan,

kehutanan, kelautan dan perikanan.12. Peningkatan penyuluhan pertanian/perkebunan, peternakan, kelautan dan

perikanan.13. Pengendalian kawasan budidaya pertanian/ perkebunan, peternakan, kehutanan,

kelautan dan perikanan agar tidak melebihi daya dukung dan daya tampunglingkungan.

VI- 8

14. Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan khususnya pasar tradisional, danpenataan pedagang kakilima.

15. Penyusunan regulasi daerah dalam pengendalian pasar retail modern.16. Peningkatan kapasitas manajemen usaha dan pemasaran produk, serta fasilitasi

akses permodalan IKM dan UMKM.17. Peningkatan keterampilan dan kemampuan kewirausahan serta fasilitasi modal

usaha bagi wirausahawan baru.18. Pengembangan usaha simpan pinjam koperasi dan peningkatan kapasitas

manajemen koperasi.19. Peningkatan kuantitas jenis perijinan, peningkatan kualitas pelayanan perijinan satu

pintu, dan pemberian insentif daerah bagi calon investor.20. Peningkatan infrastruktur pendukung investasi.21. Pengembangan kurikulum pendidikan berbasis kompetensi lulusan sesuai

permintaan pasar kerja.22. Pengembangan kerjasama dengan pihak swasta dalam pendidikan dan pelatihan

kerja, serta magang kerja.23. Pengembangan bursa kerja online dan bursa kerja khusus.24. Penempatan dan perlindungan tenaga kerja.25. Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana destinasi wisata unggulan.26. Peningkatan promosi wisata serta pengembangan industri dan jasa pariwisata.27. Peningkatan penyelenggaraan dan partisipasi event-event budaya di tingkat daerah,

provinsi dan nasional.28. Pengembangan inovasi dan bisnis, peningkatan difusi inovasi dan pelayanan

berbasis teknologi dalam rangka penguatan daya saing produk, dan pengembanganekonomi kreatif.

29. Peningkatan koordinasi program-program penanggulangan kemiskinan daerah.30. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan usaha ekonomi

perdesaan.31. Peningkatan pembinaan pelayanan administrasi desa dan kecamatan.32. Pengalokasian dan pengawasan penggunaan Dana Alokasi Desa untuk

pembangunan desa.

Misi 4. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Sesuai Rencana Tata Ruangdan Memperhatikan Kelestarian Sumber daya alam dan Lingkungan HidupArah kebijakan yang diambil untuk mencapai Misi 4 yaitu sebagai berikut:1. Peningkatan perencanaan kontruksi jalan dan jembatan.2. Peningkatan pembangunan/rehabilitasi jalan dan jembatan kabupaten yang

berkondisi rusak.3. Peningkatan pembangunan/rehabilitasi jalan poros desa yang berkondisi rusak.4. Peningkatan fasilitas terminal, sarana keselamatan lalu lintas, perbaikan manajemen

transportasi, dan peningkatan ketertiban lalu lintas.5. Peningkatan monitoring dan pengawasan hasil pekerjaan konstruksi secara berkala.6. Peningkatan pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi dan rawa.7. Perlindungan, konservasi dan pengelolaan sumberdaya air.8. Peningkatan penyediaan dan pengelolaan air baku9. Peningkatan pengendalian abrasi pantai10. Pengembangan perumahan dan penyediaan sarana prasarana umum yang memadai.11. Peningkatan tertib pembangunan dan keselamatan bangunan dan lingkungan12. Penataan bangunan pada kawasan strategis, tradisional, bersejarah, dan ruang

VI- 9

terbuka hijau.13. Peningkatan fasilitasi sarana air bersih dan sanitasi bagi bagi masyarakat

berpenghasilan rendah.14. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan SPAMs berbasis

masyarakat.15. Peningkatan pelayanan infrastruktur air limbah dan lumpur tinja16. Peningkatan pembangunan/perbaikan bagi penduduk miskin saluran drainase dalam

kondisi rusak17. Peningkatan pelayanan persampahan perkotaan dan pengelolaan sampah 3 R.18. Peningkatan penggunaan teknologi tepat guna dalam pengelolaan air minum, air

limbah dan pengelolaan sampah.19. Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan air minum

dan penyehatan lingkungan20. Peningkatan perencanaan detail tata ruang yang berkualitas.21. Peningkatan perencanaan dan penataan kawasan strategis.22. Pemetaan dan Penetapan sawah lestari23. Peningkatan pengawasan pelaksanaan tata ruang dan penegakan hukum

pelanggaran tata ruang.24. Peningkatan pengendalian perijinan alih fungsi lahan25. Peningkatan pelayanan administrasi pertanahan.26. Peningkatan pembangunan dan peningkatan kualitas ruang terbuka hijau di kawasan

perkotaan.27. Peningkatan pencegahan pengawasan kegiatan usaha masyarakat yang berpotensi

merusak lingkungan dan pengembangan instalasi pengolahan limbah komunal.28. Peningkatan penangangan sampah dan limbah domestik dengan system 3R (reduce,

reuse dan recycle).29. Pengawasan pertambangan tanpa ijin dan pengembangan energi alternatif yang

ramah lingkungan.30. Peningkatan tata kelola perlindungan lingkungan hidup.31. Peningkatan pemanfataan teknologi tepat guna dalam pelayanan bidang lingkungan

hidup.32. Penguatan kapasitas masyarakat dan penyediaan sarana prasarana mitigasi bencana

alam.

Misi 5. Meningkatkan Kesetaraan dan Keadilan Gender serta Pemenuhan HakAnak dalam Pembangunan dan Mewujudkan Perlindungan SosialArah kebijakan yang diambil untuk mencapai Misi 5 yaitu sebagai berikut:1. Peningkatan koordinasi kelembagaan Kelompok Kerja Pengarustamaan Gender (Pokja

PUG) dan Tim Teknis Pokja PUG untuk memantau kemajuan penyelenggaraan PUG.2. Peningkatan regulasi daerah untuk mendukung kebijakan pembangunan yang

responsif gender.3. Peningkatan advokasi, sosialisasi, pelatihan, seminar untuk mensosialisasikan PUG

kepada para pengambil kebijakan di pemerintah daerah dan DPRD.4. Peningkatan penyelenggaraan kegiatan anggaran responsif gender di masing-masing

SKPD.5. Peningkatan pemberdayaan perempuan dan penanganan perempuan dan anak

korban tindak kekerasan.6. Peningkatan kualitas penanganan terhadap perempuan korban kekerasan.7. Peningkatan kegiatan-kegiatan forum publik, dan peningkatan pendidikan politik bagi

perempuan.8. Pengembangan kebijakan, program dan regulasi yang mendukung perwujudan Kota

VI- 10

Layak Anak.9. Peningkatan sarana dan prasarana Layak Anak.10. Peningkatan kualitas penanganan anak korban kekerasan dan anak berhadapan

dengan hukum.11. Meningkatnya pelayanan akte kelahiran bagi anak.12. Peningkatan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.13. Pemberian bantuan sosial bagi kelompok rentan dan berpenghasilan rendah.

Misi 6. Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (good governance)serta Memelihara Stabiitas Keamanan dan Ketertiban DaerahArah kebijakan yang ditempuh untuk mencapai Misi 6 yaitu sebagai berikut:

a. Peningkatan kajian penghitungan indikator penting daerah dan evaluasi kinerjapembangunan daerah.

b. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan berbasis data yang valid dan upto date, dan penerapan anggaran berbasis kinerja.

c. Peningkatan penyusunan kebijakan berupa peraturan daerah dan peraturan kepaladaerah berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan sesuaidengan peraturan perundang-undangan.

d. Peningkatan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil kinerjapembangunan daerah

e. Peningkatan forum konsultasi publik dalam perumusan kebijakan pembangunandaerah

f. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan yang sesuaidengan standar yang ditetapkan

g. Penyediaan standar prosedur operasi (prosedur kerja) dan penerapan metode kerjamodern berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pelayanan publik danpenyelenggaraan pemerintahan

h. peningkatan kapasitas struktur organisasi yang efektif, efisien, rasional danproporsional.

i. peningkatan kapasitas tata laksana penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi setiapunit kerja pemerintahan daerah

j. penyelenggaraan pendidikan formal, pelatihan dan kursus, seminar, magang,pendampingan, pendidikan kepribadian, dan pendidikan dalam jabatan

k. Peningkatan sarana prasarana teknologi informasi secara merata di SKPD danruang publik.

l. Peningkatan kapasitas arsiparis dan aparatur di SKPD dalam pengelolaan arsipsecara baku.

m. Peningkatan kapasitas pengelola perpustakaan, penambahan koleksi perpustakaan,serta pengembangan minat baca masyarakat.

n. Peningkatan pendataan asset, pengelolaan asset, dan pengawasan pemanfaatanasset daerah.

o. Pengembangan sistem pelaporan kinerja keuangan daerah yang akuntabel dantransparan.

p. Peningkatan penerapan e-government untuk menunjang akuntabiltas dantransparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Untuk melihat keselarasan antara strategi dan kebijakan dengan visi, misi, tujuandan sasaran pembangunan jangka menengah ditunjukkan pada matrik sebagai berikut:

VI- 11

Tabel 6.1Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Brebes

VISI : Terwujudnya Masyarakat Mandiri Produktif, Sejahtera dan Berkeadilan

Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan

MISI 1 : Meningkatkan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas berbasis pada Nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa1. Meningkatkan

pemerataanketersediaan,keterjangkauan dankesetaraan pendidikan.

a.Meningkatnya keterjangkauanbiaya pendidikan bagi pendudukmiskin pada jenjang PAUD,pendidikan dasar, pendidikanmenengah, dan pendidikankesetaraan.

1. Meningkatkan keterjangkauanpendidikan formal melaluipenyediaan bantuanoperasional pendidikan,pemberian bantuanpendidikan bagi anak darikeluarga miskin, sertapenerapan efisiensipenyelenggaraan pendidikanpada masing-masing satuanpendidikan bekerjasamadengan komite sekolah danpihak swasta.

a. Peningkatan penyediaanbantuan operasional pendidikan,dan bantuan pendidikan bagianak dari keluarga miskin.

2. Membuka akses pendidikanbagi anak yang tidak dapatmenempuh jenjangpendidikan formal, melaluiPendidikan Kesetaraan PaketA, paket B dan paket Cdengan mengoptimalkanPKBM.

b. Peningkatan PenyelenggaraanPendidikan Kesetaraan Paket A,paket B dan paket C.

b.Meningkatnya pemerataan saranadan prasarana pendidikan untukmenunjang mutu pelayananpendidikan pada semua jenjangpendidikan.

3. Meningkatkan pemerataansarana prasarana pendidikanmelalui perbaikan ruangkelas rusak, penambahankelas baru dan

c. Peningkatan perbaikan ruangkelas rusak, penambahan kelasbaru, dan pembangunan sekolahbaru sesuai kebutuhan.

VI- 12


Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakanpembangunan sekolah barusesuai kebutuhan.

c.Meningkatnya angka melek hurufpenduduk laki-laki maupunperempuan.

4. Meningkatkan angka melekhuruf dan meningkatkankecakapan hidup melaluipendidikan keaksaraan danpendidikan kecakapanhidup/life skill.

d. Peningkatan penyelenggaraanpendidikan keaksaraan danpendidikan kecakapan hidup.

2. Meningkatkan kualitas,relevansi danketerjaminan pelayananpendidikan

a. Meningkatnya mutu pelayananpendidikan serta kompetensipendidik dan tenagakependidikan.

5. Meningkatkan mutupendidikan melaluipemberian kesempatan studilanjut atau mengikutipendidikan dan latihan bagipendidik dan tenagakependidikan, sertapemerataan pendidik dantenaga kependidikan.

e. Peningkatan kesempatan studilanjut atau mengikuti pendidikandan latihan bagi tenaga pendidikdan tenaga kependidikan.

f. Pemerataan tenaga pendidik dantenaga kependidikan.

b. Meningkatnya kompetensi lulusanpendidikan formal dan non formalbaik laki-laki maupun perempuan.

6. Meningkatkan kompetensilulusan melalui penerapanstandar kompetensi lulusanpendidikan jenjang sekolahmenengah dan lembagakursus.

g. Penerapan standar kompetensilulusan pada jenjang pendidikanmenengah dan kursus.

c. Meningkatnya pendidikankejuruan/vokasional baik formalmaupun non formal

7. Meningkatkan pendidikankejuruan/vokasional melaluipeningkatan daya tampungdan pengembangan sekolahkejuruan denganmengoptimalkan sekolahkejuruan yang ada.

h. Pengembangan sekolahkejuruan dan pembangunanSMK baru di wilayah tengah.

VI- 13


Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan3. Meningkatkan prestasi

olahraga dan peran sertapemuda dalampembangunan

a. Meningkatnya prestasi olahragadan peran pemuda baik laki-lakimaupun perempuan.

8. Meningkatkan prestasiolahraga melalui pembinaandan kompetisi olahragaunggulan.

9. Meningkatkan peran pemudamelalui pembinaan organisasikepemudaan dan organisasikesiswaan serta pelibatan

i. Peningkatan pembinaan dankompetisi olahraga unggulan.

j. Peningkatan pembinaanorganisasi kepemudaan.

b.Meningkatnya kecakapan hiduppemuda dan tumbuhnyawirausahawan muda mandiri.

10. Meningkatkan kapasitaspemuda mengenaikecakapan hidup dankewirausahaan bekerjasamadengan pihak swasta.

k. Peningkatan kemampuankewirausahaan pemuda.

4. Menanamkan nilai-nilaiketuhanan Yang MahaEsa melalui pendidikanagama danpengembangan budayareligiusitas dimasyarakat

a. Meningkatnya aktivitaskeagamaan di lingkungan sekolahdan budaya religiusitas.

11. Menanamkan nilai-nilaiketuhanan yang Maha Esamelalui pendidikan agamadengan penguatan peranguru agama, danpengembangan budayareligius di lingkungan sekolahmelalui pembiasaan.

l. Peningkatan pembinaan siswadalam pengembangan budayareligiusitas di lingkungan sekolahdan masyarakat.

b. Meningkatnya aktivitaskeagamaan dan kerukunan antarumat beragama di lingkunganmasyarakat.

12. Meningkatkan peran pemukaagama dalam peningkatanaktivitas keagamaan danpengembangan budayareligiusitas di lingkunganmasyarakat.

m.Peningkatan pembinaanaktivitas keagamaan dilingkungan sekolah danmasyarakat.

VI- 14

MISI 2 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat ditunjang oleh pelayanan yang bermutu dan terjangkau1. Meningkatkan pelayanan

kesehatan dengan biayayang terjangkau bagimasyarakat

a. Menurunnya Angka KematianIbu dan Bayi/Balita.

1) Menurunkan Angka KematianIbu dan Bayi/Balita melaluipeningkatan sarana danprasarana PONED,peningkatan kemampuanbidan dalam kesiapsiagaanpersalinan dan monitoringtumbuh kembang anak.

a. Peningkatan sarana danprasarana PONED.

b. Peningkatan kapasitas bidandalam kesiapsiagaan persalinandan monitoring tumbuhkembang anak.

b. Menurunnya angka kesakitandan kematian akibat penyakit.

2) Meningkatkan promosikesehatan untukmenciptakan kondisilingkungan sehat danperilaku hidup sehat dalammencegah penyakit sertapenanggulangan kejadianluar biasa dengan melibatkantenaga dan kader kesehatan.

c. Peningkatan promosi kesehatandan perilaku hidup sehatkepada masyarakat dalammencegah penyakit sertapenanggulangan Kejadian LuarBiasa (KLB).

c. Menurunnya persentase balitagizi buruk, gizi kurang dan balitapendek (stunting).

3) Meningkatkanpenanggulangan masalahgizi melalui peningkatankeluarga sadar gizi danoptimalisasi pemanfaatanposyandu.

d. Peningkatan perbaikan gizimasyarakat, pemantauanstatus gizi balita danpenanganan gizi buruk dan gizikurang.

d. Meningkatnya kualitaspelayanan kesehatan bagipenduduk miskin

4) Meningkatkan kualitaspelayanan kesehatan bagikeluarga miskin melaluijaminan kesehatanmasyarakat (Jamkesmas),dan peningkatan jaminankesehatan daerah(Jamkesda)

e. Peningkatan pelayanan jaminankesehatan masyarakat(Jamkesmas), dan jaminankesehatan daerah (Jamkesda)

VI- 15


Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakane. Meningkatnya sarana dan

prasarana pelayanan kesehatan5) Mencukupi kebutuhan sarana

dan prasarana kesehatandan menerapkan sertifikasi,akreditasi dan pelayanankesehatan kepadamasyarakat.

f. Peningkatan sarana prasaranadan perbaikan mutu pelayanankesehatan dasar (puskesmas)dan rujukan (rumah sakit)secara merata.

f. Meningkatnya tenaga kesehatanyang memiliki kompetensi.

6) Meningkatkan mutu sumberdaya kesehatan melaluipenerapan budaya kerja danpengembanganprofesionalisme tenagakesehatan, serta pemberiankesempatan untuk mengikutipendidikan dan pelatihandibidang kesehatan.

g. Peningkatan kesempatan untukmengikuti pendidikan danpelatihan dalam rangkameningkatkan kapasitas danprofesionalisme tenagakesehatan.

2. Meningkatkan pelayananKeluarga Berencana (KB)yang berkualitas

a. Menurunnya TFR (Total FertilityRate).

b. Meningkatnya pasangan usiasubur yang menjadi peserta KBaktif.

c. Meningkatnya peserta KB aktifpria.

7) Peningkatan peserta KB aktifmelalui komunikasi, informasidan edukasi denganmengoptimalkan peran kaderPosyandu dan tenagakesehatan di Puskesmas.

h. Peningkatan pelayananKeluarga Berencana danKomunikasi Informasi danEdukasi mengenai alatkontrasepsi dan kesehatanreproduksi.

VI- 16

MISI 3: Meningkatkan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dengan Memperkuat Inovasi Daerah Guna MewujudkanKesejahteraan Masyarakat1. Meningkatkan

produktivitas pertanian,perikanan, dankehutanan untukmenunjang ketahananpangan

a. Meningkatnya ketersediaanpangan berbasis kemandirian.

1) Meningkatkan produksibahan pangan denganmemperluas luas panen danpeningkatan produktivitaspertanian,pertanian/perkebunan,peternakan, dan kelautandan perikanan.

a. Peningkatan ketersediaanpangan dan penanganan daerahrawan pangan.

b. Meningkatnya mutu dankeamanan pangan segar.

2) Meningkatkan keamananpangan melalui pengawasanmutu dan keamanan bahanpangan segar.

b.Peningkatan pengawasan mutudan keamanan bahan pangansegar

c. Meningkatnya produksipertanian/perkebunan,peternakan, kehutanan,kelautan dan perikanan.

3) Meningkatkan produktivitasdan mutu hasilpertanian/perkebunan danpeternakan, melaluiperbaikan saluran irigasi,distribusi sarana produksi,dan manajemen usaha,dengan mengoptimalkankelembagaan kelompok tani,dan Paguyuban PetaniPemakai Air (P3A).

c. Pengembangan agribisnispertanian mencakup usahaproduksi, pengolahan danpemasaran hasil produksipertanian tanaman pangan,hortikultura, perkebunan, danpeternakan.

4) Mengembangkan kawasanagropolitan Pasir Buto (Kec.Paguyangan, Sirampog,Bumiayu, Tojong) sertaKawasan agropolitanJalabaritangkas (Kec.Jatibarang, Larangan,Bulakamba, Wanasari,

d.Pengembangan kawasanagropolitan Pasir Buto danJalabaritangkas.

VI- 17


Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakanKetanggungan,Bantarkawung danSonggom)

5)Mengurangi hutan dan lahankritis melalui reboisasi,penanganan lahan kritis dandan pengembangan hutanrakyat denganmengoptimalkan LembagaMasyarakat Desa Hutan(LMDH).

e. Peningkatan reboisasi terutamadi lereng Gunung SlametKecamatan Sirampog danPaguyangan, dan lahan-lahanberkelerengan lebih dari 40%.

f. Penanganan lahan kritis danpengembangan hutan rakyatterutama di wilayah rawanlongsor dan erosi di KecamatanSalem, Bantarkawung danPaguyangan.

6)Meningkatkan produksiperikanan tangkap danbudidaya melaluipenggunaan alat tangkapramah lingkungan,revitalisasi tambak dankolam, penyediaan saranaproduksi, danpengembangan usahaalternatif bagi masyarakatpesisir denganmengoptimalkan kelompoknelayan, kelompokpembudidaya ikan dankelompok ekonomimasyarakat pesisir.

g.Penyediaan sarana danprasarana perikanan tangkapdan pengawasan penggunaaanalat tangkap tidak ramahlingkungan.

h.Revitalisasi tambak dan kolamikan serta penyediaan saranabudidaya perikanan.

i. Pemberdayaan ekonomimasyarakat pesisir dalampengembangan usaha ekononiproduktif.

VI- 18


Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakand. Meningkatnya penerapan

teknologi tepat gunapertanian/perkebunan,peternakan, kehutanan,kelautan dan perikanan yangramah lingkungan.

7) Meningkatkan penerapanteknologi tepat guna padaproses produksi dan industripengolahan hasil pertanian/perkebunan, peternakan,dan kehutanan, kelautan danperikanan.

j. Peningkatan penerapan teknologitepat gunapertanian/perkebunan,peternakan, kehutanan, kelautandan perikanan yang ramahlingkungan

e. Meningkatnya pemasaran hasilproduksi pertanian/perkebunan,peternakan, kehutanan,kelautan dan perikanan.

8) Pengembangan outlet hasilpertanian, peternakan,kelautan dan perikanan dikoridor jalan PanturaKabupaten Brebes, danmeningkatkan peran subterminal agropolitan diKecamatan larangan.

k. Peningkatan pemasaran hasilproduksi pertanian/perkebunan,peternakan, kehutanan, kelautandan perikanan.

f. Meningkatnya penyuluhanpertanian/perkebunan,peternakan, kelautan danperikanan.

9) Meningkatkan kuantitas danoptimalisasi penyuluhpertanian/ perkebunan,peternakan, kelautan danperikanan dalam menunjangproduksi dan pemasaranhasil produksi.

l. Peningkatan penyuluhanpertanian/perkebunan,peternakan, kelautan danperikanan.

g. Meningkatnya pemanfaatan,pemulihan, perlindungan dankonservasi keragamansumberdaya hayatipertanian/perkebunan,peternakan, kehutanan,kelautan dan perikanan.

10) Mengembangkan kawasanbudidaya pertanian/perkebunan, peternakan,kehutanan, kelautan danperikanan namun tidakmelebihi daya dukung dandaya tampung lingkungan.

m.Pengendalian kawasan budidayapertanian/ perkebunan,peternakan, kehutanan, kelautandan perikanan agar tidakmelebihi daya dukung dan dayatampung lingkungan.

VI- 19


Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan2. Meningkatkan

pengembangan Koperasi,Usaha mikro kecil danmenengah (UMKM), danIndustri Kecil danMenengah (IKM).

a. Meningkatnya aktivitasperdagangan dalam dan luarnegeri

11) Meningkatkan kinerja sektorperdagangan melaluiperbaikan/pembangunansarana dan prasaranaperdagangan, penataanpedagang kakilima,pengendalian pasar retailmodern, sertapengembangan jaringankerjasama perdagangan.

n.Peningkatan sarana danprasarana perdagangankhususnya pasar tradisional, danpenataan pedagang kakilima.

o. Penyusunan regulasi daerahdalam pengendalian pasar retailmodern.

b. Meningkatnya Usaha Mikro Kecildan Menengah dan IndustriKecil dan Menengah yangberkembang, baik yang dikelolalaki-laki maupun perempuan.

12) Meningkatkan kapasitaspelaku Usaha Mikro Kecil danMenengah, dan Industri Kecildan Menengah melaluipelatihan manajemen usahadan pemasaran produk,fasilitasi dalam mengaksespermodalan, penguatankelembagaan, dan fasilitasitemu usaha dengan usahaskala besar.

p.Peningkatan kapasitasmanajemen usaha danpemasaran produk, sertafasilitasi akses permodalan IKMdan UMKM.

c. Meningkatnya wirausahawanbaru baik laki-laki maupunperempuan yang mampumendirikan danmengembangkan Usaha Mikro,Kecil dan Menengah (UMKM).

13) Menumbuhkan jiwakewirausahan bagi pemudadan pencari kerja melaluifasilitasi pelatihan danmagang kerja pada pelakuusaha mandiri.

q. Peningkatan keterampilan dankemampuan kewirausahan sertafasilitasi modal usaha bagiwirausahawan baru.

VI- 20


Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakand. Meningkatnya lembaga Koperasi

yang sehat.14) Mengembangkan usaha

koperasi melalui peningkatankapasitas pengurus Koperasimengenai manajemenkoperasi bekerjasamadengan lembaga perbankan.

r. Pengembangan usaha simpanpinjam koperasi dan peningkatankapasitas manajemen koperasi.

3. Meningkatkan investasiuntuk menunjangpenguranganpengangguran

a. Meningkatnya realisasi investasidaerah berskala nasional.

15) Peningkatan realisasiinvestasi daerah melaluioptimalisasi kinerja danpeningkatan kualitaspelayanan perijinan satupintu, pemindahan perijinanyang masih ditangani olehdinas/instansi tertentu keSKPD yang menanganiperizinan, peningkatankerjasama denganstakeholder investasi,peningkatan infrastrukturpendukung investasi, danpemberian insentif daerahbagi calon investor.

s. Peningkatan kuantitas jenisperijinan, peningkatan kualitaspelayanan perijinan satu pintu,dan pemberian insentif daerahbagi calon investor.

t. Peningkatan infrastrukturpendukung investasi.

b. Meningkatnya kompetensi calontenaga kerja baik laki-lakimaupun perempuan sesuaidengan pasar kerja

16) Meningkatkan kompetensicalon tenaga kerja melaluipengembangan kurikulumpendidikan sesuaipermintaan pasar kerja, sertapeningkatkan kerjasamadengan pihak swasta dalampendidikan dan pelatihankerja, dan magang kerja.

u.Pengembangan kurikulumpendidikan berbasis kompetensilulusan sesuai permintaan pasarkerja.

v. Pengembangan kerjasamadengan pihak swasta dalampendidikan dan pelatihan kerja,serta magang kerja.

VI- 21



c. Meningkatnya penyerapantenaga kerja baik laki-lakimaupun perempuan sesuaidengan kompetensinya.

17) Meningkatkan penempatantenaga kerja baik lokal, antardaerah maupun antar negaramelalui pengembangan bursakerja online dan bursa kerjakhusus.

w. Pengembangan bursa kerjaonline dan bursa kerja khusus.

x. Penempatan dan perlindungantenaga kerja.

4. Mengembangkanpariwisata dan budayaunggulan daerah

a. Meningkatnya jumlah kunjunganwisatawan di berbagai obyekwisata daerah.

18) Mengembangkan destinasiwisata melalui optimalisasipeningkatan sarana danprasarana pariwisata,pengelolaan obyek wisata,dan pengembangan industridan jasa pariwisata,bekerjasama dengan sektorswasta dan Kelompok SadarWisata (Pokdarwis).

y. Pengembangan dan peningkatansarana dan prasarana destinasiwisata unggulan.

z. Peningkatan promosi wisataserta pengembangan industridan jasa pariwisata.

b. Meningkatnya apresiasiterhadap seni dan budayadaerah

19) Pelibatan pelaku seni danbudaya daerah dalampenyelenggaraan event-event di tingkat daerah,provinsi dan nasional.

aa.Peningkatan penyelenggaraandan partisipasi event-eventbudaya di tingkat daerah,provinsi dan nasional.

5. Memperkuat sisteminovasi daerah dalammendorongpembangunan berbasispengetahuan

a. Meningkatnya hasil-hasil inovasidaerah, jaringan inovasi dansistem inovasi tekno-industri

b. Meningkatnya teknoprener,termasuk inkubasi bisnisberbasis teknologi.

20) Memperkuat kelembagaandan daya dukung iptek danmengembangkankemampuan absorpsi olehindustri khususnya skala kecildan menengah

bb.Pengembangan inovasi danbisnis, peningkatan difusiinovasi dan pelayanan berbasisteknologi.

VI- 22



6. Meningkatkankeberdayaan masyarakatdan pembangunan desauntuk mengurangikemiskinan

a. Berkurangnya persentasependuduk miskin baik laki-lakimaupun perempuan.

21) Meningkatkan sinergitaspelaksanaan program-program penanggulangankemiskinan daerah, denganmengoptimalkankelembagaan Tim KoordinasiPenanggulangan Kemiskinan(TKPK) Kabupaten.

cc. Peningkatan koordinasiprogram-programpenanggulangan kemiskinandaerah.

b. Semakin berkembangnyalembaga ekonomi perdesaan

22) Meningkatkan keberdayaanmasyarakat dan partisipasimasyarakat dalampembangunan desa melaluipengembangan lembagaekonomi desa,pengembangan potensi desa,dan pemberdayaanmasyarakat.

dd.Peningkatan pemberdayaanmasyarakat danpengembangan usaha ekonomiperdesaan.

c. Meningkatnya kualitaspengelolaan keuangan desa danpelayanan administrasi desa

23) Meningkatkan kualitaspengelolaan keuangan desadan pelayanan administrasidesa melalui peningkatankapasitas perangkat desa,pengawasan penggunaanDana Alokasi Desa, danoptimalisasi perankecamatan dalampemberdayaan aparaturdesa.

ee. Peningkatan pembinaanpelayanan administrasi desadan kecamatan.

ff. Pengalokasian danpengawasan penggunaan DanaAlokasi Desa untukpembangunan desa.

VI- 23



MISI 4: Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Sesuai Rencana Tata Ruang dan Memperhatikan KelestarianSumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup1. Meningkatkan keandalan

sistem jaringaninfrastruktur transportasidan perhubungan untukmendukung aksesibilitasdan mobilitas antarwilayah, pertumbuhanekonomi, ketahananpangan, daya saingekonomi daerah, dankesejahteraanmasyarakat secaramerata.

a. Meningkatnya kualitasperencanaan konstruksi jalan danjembatan berbasis database yangakurat, iptek dan tanggapterhadap perubahan iklim dankondisi geologi setempat.

1) Meningkatkan kajian dan updating database kondisi jalandan jembatan

a. Peningkatan perencanaankontruksi jalan dan jembatan.

b. Meningkatnya panjang jalan danjembatan kabupaten kondisi baik

2) Meningkatkan pembangunanjalan dan jembatankabupaten yang berkondisirusak berat, dan melakukanperbaikan jalan berkondisirusak ringan.

b. Peningkatanpembangunan/rehabilitasi jalandan jembatan kabupaten yangberkondisi rusak.

c. Meningkatnya panjang jalanporos desa kondisi baik

3) Meningkatkan pembangunanjalan poros desa yangberkondisi rusak berat, danmelakukan perbaikan jalanberkondisi rusak ringan.

c. Peningkatanpembangunan/rehabilitasi jalanporos desa yang berkondisirusak.

d. Meningkatnya jumlah dankualitas sarana dan prasaranapelayanan sistem jaringantransportasi bagi masyarakat dandunia usaha.

4) Meningkatkan pelayanantransportasi melaluipeningkatan fasilitasterminal, penyediaan saranakeselamatan lalu lintas,perbaikan manajementransportasi, dan

d. Peningkatan fasilitas terminal,sarana keselamatan lalu lintas,perbaikan manajementransportasi, dan peningkatanketertiban lalu lintas.

VI- 24


Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakanpeningkatan ketertiban lalulintas bekerjasama dengankepolisian, swasta danmasyarakat.

e. Terwujudnya hasil pekerjaankonstruksi yang berkualitas.

5) Meningkatkan monitoringdan pengawasan hasilpekerjaan konstruksi secaraberkala.

e. Peningkatan monitoring danpengawasan hasil pekerjaankonstruksi secara berkala.

2. Meningkatkan keandalansistem jaringaninfrastruktur sumberdayaair

a. Meningkatnya luas dan tingkatpelayanan jaringan irigasi danrawa.

6) Meningkatkan perbaikanjaringan irigasi baik primer,sekunder maupun tersier.

f.Peningkatanpembangunan/rehabilitasijaringan irigasi dan rawa.

b. Meningkatnya ketersediaan airbaku untuk kebutuhan pokoksehari-hari, perkotaan danindustri.

7) Meningkatkan penyediaan airbaku dan pengelolaanmelalui pemeliharaan sumbermata air dan pengembanganPDAM.

g. Peningkatan penyediaan danpengelolaan air baku

c. Meningkatnya kualitaspengendalian daya rusak secaraterpadu dari hulu ke hilir dalamsatu wilayah dan perlindungankawasan di sepanjang garispantai dari bahaya abrasi.

8) Meningkatkan pengendalianabrasi pantai melaluipengembangan mangrovedan bangunan pengendaliabrasi.

h. Peningkatan pengendalianabrasi pantai

3. Meningkatkanpembangunanperumahan dan kualitaslingkungan pemukimanbeserta cakupanpelayanan (dasar)infrastruktur pekerjaanumum

a. Terwujudnya penataan kawasanpermukiman kumuh di perkotaan

9) Meningkatkan rehabilitasirumah tidak layak huni padakawasan permukimankumuh.

i. Pengembangan perumahan danpenyediaan sarana prasaranaumum yang memadai.

b. Terwujudnya penataan tertibpembangunan dan keselamatanbangunan dan lingkungan.

10) Meningkatan pelayananpenerbitan Ijin MendirikanBangunan.

j. Peningkatan tertibpembangunan dan keselamatanbangunan dan lingkungan

c. Terwujudnya penataan 11) Meningkatan penataan k. Penataan bangunan pada

VI- 25


Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakanbangunan pada kawasanstrategis, tradisional, bersejarah,dan ruang terbuka hijau.

bangunan pada kawasanstrategis, tradisional,bersejarah, dan ruangterbuka hijau.

kawasan strategis, tradisional,bersejarah, dan ruang terbukahijau.

d. Meningkatnya penyediaansarana air bersih dan sanitasibagi masyarakat berpenghasilanrendah perdesaan danperkotaan.

12) Meningkatkan cakupan airbersih dan sanitasi melaluifasilitasi sarana air bersihdan sanitasi bagi pendudukmiskin dan pemeliharaansumber mata air.

l. Peningkatan fasilitasi sarana airbersih dan sanitasi bagi bagimasyarakat berpenghasilanrendah.

e. Meningkatnya kapasitaskelembagaan dan SDM dalampengelolaan SPAMs berbasismasyarakat.

13) Mengoptimalkankelembagaan dan SDMdalam pengelolaan SPAMsberbasis masyarakat.

m. Peningkatan kapasitaskelembagaan dan SDM dalampengelolaan SPAMs berbasismasyarakat.

f. Meningkatnya pelayananinfrastruktur air limbah danlumpur tinja.

14) Meningkatan kualitaspelayanan infrastruktur airlimbah dan lumpur tinja bagimasyarakat.

n. Peningkatan pelayananinfrastruktur air limbah danlumpur tinja

g. Meningkatnya pelayananinfrastruktur drainase.

15) Meningkatkan pembangunansaluran drainase danperbaikan saluran drainaseyang berkondisi rusak.

o. Peningkatanpembangunan/perbaikan bagipenduduk miskin salurandrainase dalam kondisi rusak

h. Meningkatnya pelayananinfrastruktur persampahan danpengelolaan sistempersampahan.

16) Meningkatkan cakupanpelayanan pengangkutansampah dan mengoptimalkanperan kelompok masyarakatdalam pengelolaan sampahsecara mandiri.

p. Peningkatan pelayananpersampahan perkotaan danpengelolaan sampah 3 R.

VI- 26


Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakani. Tersedianya pilihan teknologi

pengelolaan air minum, airlimbah dan pengelolaan sampahbagi masyarakat dan duniausaha.

17) Meningkatkan pemanfaatanteknologi tepat guna dalampengelolaan air minum, airlimbah dan pengelolaansampah.

q. Peningkatan penggunaanteknologi tepat guna dalampengelolaan air minum, airlimbah dan pengelolaansampah.

j. Meningkatnya partisipasimasyarakat dan dunia usahadalam pengelolaan air minumdan penyehatan lingkungan.

18) Meningkatkan partisipasimasyarakat dan dunia usahadalam pengelolaan airminum dan penyehatanlingkungan.

r. Peningkatan partisipasimasyarakat dan dunia usahadalam pengelolaan air minumdan penyehatan lingkungan

4. Meningkatkan penataanruang dan pelaksanaantata ruang secarakonsisten

a. Meningkatnya perencanaan detailtata ruang

19) Meningkatkan perencanaandetail tata ruang.

s. Peningkatan perencanaan detailtata ruang yang berkualitas.

b. Meningkatnya perencanaan danpenataan kawasan strategisuntuk kepentingan ekonomi, dayadukung lingkungan, teknologitinggi, dan budaya.

20) Meningkatkan perencanaanpenataan kawasan strategis

t. Peningkatan perencanaan danpenataan kawasan strategis.

c. Terwujudnya perencanaan tataruang lahan kawasan pertanianpangan berkelanjutan.

21) Meningkatkanpengembangan sawah lestarimelalui penetapan sawahlestari.

u. Pemetaan dan Penetapansawah lestari

d. Meningkatnya pengawasanterhadap pelanggaran tata ruang

22) Meningkatkan pengawasanpelanggaran tata ruang, danpenegakan hukum tataruang bekerjasama denganaparat penegak hukum danmasyarakat.

v. Peningkatan pengawasanpelaksanaan tata ruang danpenegakan hukumpelanggaran tata ruang.

VI- 27


Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakane. Terkendalinya alih fungsi lahan

pertanian ke non pertanian.23) Meningkatkan pengendalian

ijin alih fungsi lahanpertanian ke non pertanianbekerjasama dengan BadanPertanahan Negara.

w. Peningkatan pengendalianperijinan alih fungsi lahan

f. Meningkatnya tertib administrasipertanahan.

24) peningkatan tertibadministrasi pertanahanmelalui peningkatanpelayanan bekerjasamadengan Kantor PertanahanNegara.

x. Peningkatan pelayananadministrasi pertanahan.

g. Meningkatnya luasan ruangterbuka hijau

25) Meningkatkanpembangunan ruang terbukahijau di kawasan perkotaanpada kawasan padat lalulintas.

y. Peningkatan pembangunandan peningkatan kualitasruang terbuka hijau dikawasan perkotaan.

5. Meningkatkanpelestarian lingkungandan mitigasi bencana

a. Berkurangnya kasus pencemarandan perusakan lingkungan

26) Meningkatkan pelestarianlingkungan dan mitigasibencana melalui pengawasankegiatan usaha masyarakatyang berpotensi mencemarilingkungan, pengembanganinstalasi pengolahan limbahkomunal, peningkatan ruangterbuka hidup, peningkatanpenangangan sampah.

27) Mengembangkan sistempengawasan dan pelaporanaktivitas perusakanlingkungan berbasis

z. Peningkatan pencegahanpengawasan kegiatan usahamasyarakat yang berpotensimerusak lingkungan danpengembangan instalasipengolahan limbah komunal.

aa. Peningkatan penangangansampah dan limbah domestikdengan system 3R (reduce,reuse dan recycle)

bb. Pengawasan pertambangantanpa ijin dan pengembanganenergi alternatif yang ramahlingkungan.

VI- 28


Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakanmasyarakat.

b. Meningkatnya tata kelola yangbaik dalam perlindunganlingkungan hidup

28) Meningkatkan kapasitaspelaku usaha dan aparaturpemerintah dalampengelolaan lingkunganhidup.

cc. Peningkatan tata kelolaperlindungan lingkunganhidup.

c. Meningkatnya dukunganteknologi siap pakai dalampenyelenggaraan layanan teknisuntuk meningkatkan kualitaslingkungan.

29) Meningkatkan adopsiteknologi tepat guna dalampelayanan teknis pengujiankualitas lingkungan hidup.

dd. Peningkatan pemanfataanteknologi tepat guna dalampelayanan bidang lingkunganhidup.

d. Meningkatnya perlindungan,konservasi dan pengelolaansumberdaya air.

30) Meningkatkan perlindungandan konservasi danpengelolaan sumberdaya air.

ee. Perlindungan, konservasidan pengelolaan sumberdayaair.

d. Meningkatnya upaya mitigasibencana alam

31) Meningkatkan penguatankapasitas masyarakat dalammitigasi bencana alam, danpenyediaan sarana prasaranauntuk mengantisipasiterjadinya bencana.

ff. Penguatan kapasitasmasyarakat dan penyediaansarana prasarana mitigasibencana alam.

MISI 5: Meningkatkan Kesetaraan dan Keadilan Gender serta Pemenuhan Hak Anak dalam Pembangunan dan PerlindunganSosial

Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan1. Meningkatkan

penyelenggaraanPengarustamaan Gender(PUG) serta Perencanaandan Penganggaran

a. Meningkatnya indekspembangunan gender dan indekspemberdayaan gender.

1) Meningkatkan pembangunangender melaluipengembangan dukungandan komitmen kepala daerahdan kepala SKPD dalam

a. Peningkatan koordinasikelembagaan Kelompok KerjaPengarustamaan Gender (PokjaPUG) dan Tim Teknis Pokja PUGuntuk memantau kemajuan

VI- 29


Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakanResponsif Gender (PPRG) penyelenggaraan PUG,

meningkatkan peran aktifKelompok Kerja PUG,meningkatkan kapasitas TimTeknis Pokja PUG dan FocalPoint SKPD mengenai konsepgender, PUG.

penyelenggaraan PUG.b.Peningkatan regulasi daerah

untuk mendukung kebijakanpembangunan yang responsifgender.

c. Peningkatan advokasi, sosialisasi,pelatihan, seminar untukmensosialisasikan PUG kepadapara pengambil kebijakan dipemerintah daerah dan DPRD.

b. Meningkatnya program dankegiatan anggaran responsifgender pada SKPD.

2) Meningkatkan pelaksanaanperencanaan danpenganggaran responsifgender secara bertahap diseluruh SKPD.

d.Peningkatan penyelenggaraankegiatan anggaran responsifgender di masing-masing SKPD.

2. Meningkatkan kualitashidup perempuan

a. Meningkatnya keterampilanusaha mandiri yang dikelolaperempuan.

3) Pemberdayaan perempuandalam peningkatan usahaekonomi produktif.

e. Peningkatan pemberdayaanperempuan dan penangananperempuan dan anak korbantindak kekerasan.

b. Meeningkatnya penangananterhadap perempuan korbankekerasan

4) Optimalisasi P2TP2A dalampenanganan perempuan dananak korban kekerasan.

f. Peningkatan kualitaspenanganan terhadapperempuan korban kekerasan.

c. Meningkatnya keterwakilanperempuan dalam lembagalegislatif, eksekutif dan organisasimasyarakat.

5) Meningkatkan, pelibatanperempuan dalam berbagaiforum publik, danpeningkatan pendidikanpolitik bagi perempuan.

g.Peningkatan kegiatan-kegiatanforum publik, dan peningkatanpendidikan politik bagiperempuan.

3. Meningkatkanpemenuhaan hak-hakanak dan perwujudankabupaten layak anak

a. Meningkatnya kebijakan danregulasi Kabupaten Layak Anak

6) Mengembangkan dukungandan komitmen kepala daerahdan kepala SKPD, danoptimalisasi peran gugus

h.Pengembangan kebijakan,program dan regulasi yangmendukung perwujudan KotaLayak Anak.

VI- 30


Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakantugas KLA dalampemantauan dan evaluasikemajuan KLA.

b. Meningkatnya pembangunansarana dan prasarana layak anak.

7) Meningkatkan ketersediaansarana prasarana layak anak,bekerjasama denganberbagai lembaga dan pihakterkait.

i. Peningkatan sarana danprasarana Layak Anak.

c. Meningkatnya kualitas pelayananterhadap anak korban kekerasandan anak berhadapan denganhukum.

8) Peningkatan kualitaspelayanan anak korbankekerasan dan anakberhadapan dengan hukum,melalui optimalisasi peranlembaga penanganan korbankekerasan dan kerjasamadengan lembaga penegakhukum.

j. Peningkatan kualitaspenanganan anak korbankekerasan dan anak berhadapandengan hukum.

d. Meningkatnya pelayanandokumen administrasi catatansipil bagi anak.

9) Meningkatkan kualitaspelayanan administrasicatatan sipil bagi anakmelalui sidang keliling secaraberkala bekerjasama denganPengadilan Negeri.

k. Meningkatnya pelayanan aktekelahiran bagi anak.

e. Meningkatkan jaminanperlindungan sosial bagimasyarakat

a. Meningkatknya penangananpenyandang MasalahKesejahteraan Sosial (PMKS)

24) Meningkatkan penangananpenyandang MasalahKesejahteraan Sosial melaluioptimalisasi potensikelembagaan sosialmasyarakat, dan penguatangerakan sosial masyarakat.

gg. Peningkatan penangananPenyandang MasalahKesejahteraan Sosial.

VI- 31


Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakanb. Meningkatnya penyediaan

jaminan sosial bagi masyarakat.25) Pemberian jaminan sosial

dengan seleksi secaraselektif sehingga tepatsasaran.

hh. Pemberian bantuan sosial bagikelompok rentan danberpenghasilan rendah.

MISI 6: Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (good governance) serta Memelihara Stabiitas Keamanan danKetertiban Daerah1. Meningkatkan kualitas

perencanaanpembangunan daerah

a. Meningkatnya validitas datastatistik pembangunan daerahdan up to date.

21. Meningkatkan updating datadan informasi secara berkalamelalui evaluasi kinerjapembangunan daerah.

q. Peningkatan kajianpenghitungan indikator pentingdaerah dan evaluasi kinerjapembangunan daerah.

b. Meningkatnya kualitas dokumenperencanaan pembangunandaerah.

22. Meningkatkan kebijakanprogram dan kegiatan yangsinergis dengan kebijakannasional dan provinsi sesuaidengan potensi danpermasalahan daerah sertapenerapan anggaranberbasis kinerja.

r. Peningkatan kualitasperencanaan pembangunanberbasis data yang valid dan upto date, dan penerapananggaran berbasis kinerja.

c. Meningkatnya penyusunan danpenetapan kebijakan berupaperaturan daerah dan peraturankepala daerah berdasarkanprinsip-prinsip tata kelolapemerintahan yang baik dansesuai dengan peraturanperundang-undangan

23. Meningkatkan pembentukankebijakan daerah sesuaidengan tuntutan dan kondisipenyelenggaraanpemerintahan daerah

24. Melakukan pembenahanmetode dan mekanismepenyusunan kebijakan

25. Meningkatkan peran sertamasyarakat dalampenyusunan kebijakan

s. Peningkatan penyusunankebijakan berupa peraturandaerah dan peraturan kepaladaerah berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahanyang baik dan sesuai denganperaturan perundang-undangan.

VI- 32


Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakand. Tersedianya hasil evaluasi

implementasi kebijakan daerahuntuk menilai efektivitaspelaksanaannya.

26. menilai capaian kinerjamasing-masing kebijakanuntuk mengetahuikeberhasilan dan kegagalanmasing-masing kebijakan;

t. Peningkatan evaluasi terhadapkebijakan, pelaksanaan dan hasilkinerja pembangunan daerah

e. Terbangunnya komitmen seluruhpenyelenggara pemerintahandaerah untuk melaksanakankebijakan daerah yang telahditetapkan.

27. melakukan sosialisasi setiapkebijakan kepadapenyelenggara pemerintahandaerah untuk menghasilkanpemahaman yang utuh danmenyeluruh terhadap setiapkebijakan

u. Peningkatan forum konsultasipublik dalam perumusankebijakan pembangunan daerah

2. Meningkatkanpenyelenggaraanpelayanan publik secaraberkualitas

a. Meningkatnya kualitaspelayanan berbagai bidangpembangunan kepadamasyarakat.

28. Meningkatkan kualitaspelayanan publik sesuaidengan tuntutan masyarakatmelalui peningkatan kualitasdan kuantitas sarana danprasarana, penetapanstandar pelayanan publik(SOP/SPP) di masing-masingunit pelayanan, pengukuranindeks kepuasan masyarakat,peningkatan kapasitasaparatur pelaksanapelayanan

29. pelembagaan budaya kerjaorganisasi yang produktifdan positif berdasarkan nilai-nilai luhur budaya bangsa

v. Peningkatan penyediaan saranadan prasarana penunjangpelayanan yang sesuai denganstandar yang ditetapkan

w. penyediaan standar proseduroperasi (prosedur kerja) danpenerapan metode kerjamodern berbasis ilmupengetahuan dan teknologidalam pelayanan publik danpenyelenggaraan pemerintahan

b. Meningkatnya kapasitaskelembagaan organisasi

30. Penataan struktur organisasiPemerintah Daerah yang

x. peningkatan kapasitas strukturorganisasi yang efektif, efisien,

VI- 33


Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakanperangkat daerah tepat fungsi dan tepat

ukuran melalui evaluasi dananalisis departementasi danspesialisasi unit-unit kerjaorganisasi pemerintahandaerah.

31. pembenahan mekanismekerja dan metode sertahubungan kerja antar unitorganisasi PemerintahDaerah dan antar unitorganisasi PemerintahDaerah dengan pihak lainnya

rasional dan proporsional.y. peningkatan kapasitas tata

laksana penyelenggaraan tugaspokok dan fungsi setiap unitkerja pemerintahan daerah

c. Meningkatnya kompetensiaparatur pemerintah daerah

32. peningkatan pengetahuandan wawasan, keterampilandan keahlian, sertapembentukan sikap danperilaku kerja penyelenggarapemerintahan daerah.

z. penyelenggaraan pendidikanformal, pelatihan dan kursus,seminar, magang,pendampingan, pendidikankepribadian, dan pendidikandalam jabatan

d. Meningkatnya jaringankomunikasi dan informatikasesuai kebutuhan

33. Meningkatkan pemanfaatanjaringan komunikasi daninformasi berbasis internetmelalui fasilitasi saranaprasarana teknologiinformasi secara merata diSKPD dan ruang publik.

aa. Peningkatan sarana prasaranateknologi informasi secaramerata di SKPD dan ruangpublik.

e. Meningkatnya pengelolaan arsipdaerah secara baku

34. Meningkatkan pengelolaanarsip melalui peningkatankapasitas arsiparis danaparatur di masing-masing

bb.Peningkatan kapasitas arsiparisdan aparatur di SKPD dalampengelolaan arsip secara baku.

VI- 34


Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakanSKPD mengenai pengelolaanarsip secara baku.

f. Meningkatnya kualitaspelayanan dan jumlahkunjungan ke perpustakaan

35. Meningkatkan pelayananperpustakaan daerah melaluipeningkatan kapasitaspengelola perpustakaan,penambahan koleksiperpustakaan, sertapengembangan minat bacamasyarakat.

cc. Peningkatan kapasitaspengelola perpustakaan,penambahan koleksiperpustakaan, sertapengembangan minat bacamasyarakat.

3. Meningkatkan kualitastata kelola keuangan danpenyelenggaraanpemerintahan

a. Meningkatnya status auditkeuangan daerah oleh BPK

36. Meningkatkan kualitaspengelolaan keuangan danasset daerah melaluipeningkatan efisiensi danefektivitas pembangunandaerah, pengembangansistem pelaporan yangakuntabel dan transparan,pendataan asset daerah,penyusunan mekanismepengelolaan asset daerah,dan pengawasanpemanfaatan asset daerah.

dd.Peningkatan pendataan asset,pengelolaan asset, danpengawasan pemanfaatanasset daerah.

b. Berkurangnya kasuspenyalahgunaan wewenang danpenyelewengan keuangandaerah

37. Meningkatkan sistemakuntabiltas dan transparansidalam penyelenggaraanpemerintahan daerah melaluie-government.

ee. Pengembangan sistempelaporan kinerja keuangandaerah yang akuntabel dantransparan.

ff. Peningkatan penerapan e-government untuk menunjangakuntabiltas dan transparansipenyelenggaraan pemerintahan

VI- 35


Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakandaerah.

c. Meningkatnya kapasitasanggaran untuk mendukungpeningkatan kualitas dankuantitas pembangunan danpenyelenggaraan pemerintahandaerah

38. Meningkatkan pendapatanasli daerah melaluiintensifikasi sumber-sumberpendapatan daerah,peningkatan efektivitaspemungutan pajak danretribusi daerah, danpeningkatan kinerja BUMD.

39. penguatan dan pemantapanmetode pengalokasiananggaran sesuai dengan visi,misi dan sasaranpenyelenggaraanpemerintahan

gg.Peningkatan intensifikasisumber-sumber pendapatandaerah, peningkatan efektivitaspemungutan pajak danretribusi daerah, danpeningkatan kinerja BUMDdalam peningkatan PAD.

4. Menciptakan stabiitaskeamanan dan ketertibandaerah

a. Berkurangnya kasus pelanggaranterhadap peraturan daerah

b. Berkurangnya kasus kerusuhan,kriminalitas dan gangguankeamanan lainnya.

40. Peningkatan keamanan danketertiban umum melaluioptimalisasi peran satuanpolisi pamong praja, satuanLinmas dan aparatkepolisian.

hh.Peningkatan penangananpelanggaran peraturan daerahdan peningkatan pengamanandan ketertiban umum.

VII - 1

BAB VIIKEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

7.1 Kebijakan UmumMengacu pada agenda pembangunan jangka menengah Nasional dan provinsi

Jawa Tengah, kebijakan umum pembangunan Kabupaten Brebes tahun 2012-2017menuju pembangunan yang pro poor, pro job, pro growth, pro gender, dan proenvironment, dengan fokus diarahkan pada:1. Pencapaian visi dan misi jangka menengah Kabupaten Brebes tahun 2012-2017.2. Pencapaian target pelayanan publik dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM)3. Pencapaian target MDG’s, Education for All (pendidikan untuk semua), dan perjanjian

internasional lainnya yang telah diratifikasi seperti: Carbon Trade, CleanDevelopment Mechanism (CDM), Copenhagen Green Climate Fund.

4. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan.5. Penurunan tingkat pengangguran terbuka.6. Penurunan tingkat kemiskinan absolut dan perbaikan distribusi pendapatan dengan

pelindungan sosial berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perluasankesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah.

7. Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisienmenuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budipekerti, dan karakter bangsa yang kuat, dan peningkatan rata-rata lama sekolah.

8. Peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan, penurunan angka kematian Ibudan Bayi, dan peningkatan usia harapan hidup.

9. Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha.10. Peningkatan ketahanan pangan dan lanjutan revitalisasi pertanian untuk

mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian,peningkatan pendapatan petani, serta kelestarian lingkungan dan sumber daya alam.

11. Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam, konservasi dan pemanfaatanlingkungan hidup, disertai penguasaan dan pengelolaan risiko bencana.

12. Pengembangan dan perlindungan kebhinekaan budaya, karya seni, dan ilmu sertaapresiasinya, disertai pengembangan inovasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

7.2 Program PembangunanA. Urusan Wajib

1 Pendidikana. Program PAUDb. Program pendidikan Dasar 9 Tahunc. Program Pendidikan Menengahd. Program Pendidikan Non Formale. Program Pendidikan Luar Biasaf. Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikang. Program Manajemen Pendidikan

2 Kesehatana. Program Upaya Kesehatan Masyarakatb. Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakatc. Program Perbaikan Gizi Masyarakatd. Program Obat Dan Perbekalan Kesehatane. Program Pengawasan Obat Dan Makananf. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak

VII - 2

g. Program Pengembangan Lingkungan Sehath. Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menulari. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatanj. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatank. Program Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan Sarana Dan Prasarana

Puskesmas / Puskesmas Pembantu Dan Jaringannyal. Program Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan Sarana Dan Prasarana Rumah

Sakit/ Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata.m.Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansian. Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

3 Pekerjaan Umuma. Program Pembangunan Jalan Dan Jembatanb. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatanc. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaand. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Goronge. Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan

Jaringan Pengairan Lainnyaf. Program penyediaan dan pengolahan air bakug. Program Pengembangan, Pengelolaan Dan Konversi Sungai, Danau Dan

Sumber Daya Air Lainnyah. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaani. Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaanj. Program Pengendalian Banjirk. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahanl. Program Pembangunan Kotam.Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaann. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

4 Perumahana. Program Pengembangan Perumahanb. Program Lingkungan Sehat Perumahanc. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

5 Penataan ruanga. Program Perencanaan Tata Ruangb. Program Pemanfaatan Ruangc. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

6 Perencanaan Pembangunana. Program Pengembangan Data Dan Informasi Perencanaan Pembangunan.b. Program kerjasama pembangunanc. Program pengembangan wilayah perbatasand. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuhe. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah.f. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.g. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi.h. Program Perencanaan Sosial Budaya.i. Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam.

VII - 3

7 Perhubungana. Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubunganb. Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJc. Program Peningkatan Pelayanan Angkutand. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungane. Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintasf. Program Pengembangan Fasilitas Lalu Lintas Jalang. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

8 Lingkungan Hidupa. Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidupb. Program Peningkatan Pengendalian Polusic. Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan

Lingkungan Hidupd. Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam

9 Pertanahana. Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanahb. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan

Tanahc. Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahand. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan

10 Kependudukan dan Catatan Sipila. Program Penataan Administrasi Kependudukan

11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anaka. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan KualitasPerempuan Dan Anakb. Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan Dan Anakc. Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam

Pembangunand. Program Peningkatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak

12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahteraa. Program Keluarga Berencanab. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang

Mandiric. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluargad. Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADUe. Program Kesehatan Reproduksi Remajaf. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi Dan Konseling KRRg. Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi Dan Anak melalui kelompok kegiatan di

masyarakath. Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan Dan

Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

13 Sosiala. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnyab. Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.c. Program Pembinaan Anak Terlantar.d. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma.

VII - 4

e. Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo.f. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK,

Narkoba Dan Penyakit Sosial Lainnya).g. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.h. Program Peningkatan Kesetiakawanan Sosial.

14 Ketenagakerjaana. Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerjab. Program Peningkatan Kesempatan Kerjac. Program Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

15 Koperasi Usaha Kecil dan Menengaha. Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengahb. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil

Menengahc. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif.d. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasie. Program Pengembangan Simpan Pinjam Koperasif. Program Pengembangan SDM Pengelola Simpan Pinjam Koperasi

16 Penanaman Modala. Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasib. Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasic. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana Dan Prasarana Daerah

17 Kebudayaana. Program Pengembangan Nilai Budayab. Program Pengelolaan Kekayaan Budayac. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

18 Kepemudaan dan Olahragaa. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaanb. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan

Hidup Pemudac. Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olah Ragad. Program Pengembangan Kebijakan Dan Manajemen Olah Ragae. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olah Ragaf. Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeria. Program Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsab. Program Pendidikan Politik Masyarakatc. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan tindak Kriminald. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaane. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaanf. Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat ( Pekat )

20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah , Kepegawaian dan Persandiana. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

VII - 5

b. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil KepalaDaerah

c. Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerahd. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerahe. Program Penataan Peraturan Perundang-Undanganf. Program Pendidikan Kedinasang. Program penataan daerah otonomi baruh. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparaturi. Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparaturj. Program pelayanan administrasi perkantorank. Peningkatan sarana dan prasarana aparaturl. Program peningkatan disiplin aparaturm.Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangann. Program Penataan Dan PenyempurnaanKebijakan Sistem Dan Prosedur

Pengawasano. Program Peningkatan Pelayanan Publikp. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur

Pengawasanq. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDHr. Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desas. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasit. Program pembangunan kelurahan

21 Ketahanan Pangana. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desaa. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaanb. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaanc. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desad. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desae. Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaanf. Program Kelembagaan Pemerintahan Desa

23 Statistika. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

24 Kearsipana. Program perbaikan sistem administrasi kearsipanb. Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerahc. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan

25 Komunikasi dan Informatikaa. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massab. Program Kerjasama Informasi Dan Media Massac. Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

26 Perpustakaana. Program Pengembangan Budaya Bacab. Program Pembinaan Dan Peningkatan Kapasitas Perpustakaan

VII - 6

c. Program Penyelamatan Dan Pelestarian Koleksi Perpustakaand. Program Pengembangan Teknologi Informasi Perpustakaan

B. Urusan Pilihan1 Pertanian

a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petanib. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunanc. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunand.Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunane. Program Peningkatan Pengolahan Hasil Produksi Pertanianf. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangang.Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakanh.Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakani. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakanj. Program Peningkatan Pengolahan Hasil Produksi Peternakank. Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak

2 Kehutanana. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutanb.Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahanc. Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Hutand.Program Pembinaan Dan Penertiban Industri Hasil Hutan

3 Energi dan Sumber Daya Minerala. Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikanb. Program Pembinaan Dan Pengawasan Bidang Pertambanganc. Program Penataan Wilayah Dan Usaha Konservasi Lingkungan, Geologi,

Pertambangan Dan Air Bawah Tanahd.Program Inventarisasi Dan Pengembangan Potensi Dan Teknologi Geologi,

Pertambangan Dan Air Bawah Tanahe. Program Pengembangan Energi Alternatif

4 Pariwisataa. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisatab. Program Pengembangan Destinasi Pariwisatac. Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata

5 Kelautan dan Perikanana. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisirb. Program Pengembangan Perikanan Tangkapc. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau Dan Air Taward. Program Pengembangan Budidaya Perikanane. Program Peningkatan Gizi Dan Konsumsi Makan Ikanf. Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanang.Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan Dan Pengendalian

Sumberdaya Kelautanh.Program Peningkatan Kesadaran Dan Penegakan Hukum Dalam

Pendayagunaan Sumberdaya Lauti. Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan Dan Wawasan Maritim

Kepada Masyarakat

6 Perdagangan

VII - 7

a. Program Peningkatan Dan Pengembangan Eksporb. Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasionalc. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negerid. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan Asongane. Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan

7 Perindustriana. Program Peningkatan Kapasitas Dan Penggunaan Iptek Dalam Sistem

Produksi.b. Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengahc. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial

8 Transmigrasia. Program Transmigrasi Regional

Keterkaitan antara kebijakan umum dan program pembangunan daerah dengansasaran dan kebijakan pembangunan daerah dapat dilihat pada Tabel 7.1.

VII - 8

Tabel 7.1Kebijakan Umum dan Program Pembangunan

Kabupaten Brebes

No Sasaran Kebijakan Indikator Kinerja(outcome)

Capaian Kinerja

Program Urusan SKPDKondisi

Kinerja AwalRPJMD(2012)

KondisiKinerja Akhir

RPJMD(2017)

1 MISI 1 : Meningkatkanpendidikan yangterjangkau danberkualitas berbasispada Nilai-nilaiKetuhanan Yang MahaEsaa. Meningkatnya

keterjangkauan biayapendidikan bagipenduduk miskin padajenjang PAUD,pendidikan dasar,pendidikanmenengah, danpendidikankesetaraan.

Peningkatanpenyediaan bantuanoperasionalpendidikan, danbantuan pendidikanbagi anak darikeluarga miskin.

APK PAUD (laki-laki danperempuan)

15,66 50 Program PAUD Pendidikan Dindik

APK SD/MI(%) 100,76 105 Program pendidikanDasar 9 TahunAPM SD/MI(%) 85,78 90

Angka Putus SekolahSD/MI (%)

0,34 0,12

Angka Melanjutkan KeSMP/MTs(%)

87,35 100

Angka Kelulusan (AL)SD/MI (%)

99,36 100

APK SMP/MTs(%) 80,05 100APM SMP/MTs(%) 57,03 75Angka Putus SekolahSMP/MTs(%)

0,5 0,22

Angka Melanjutkan keSMA/SMK/MA (%)

64,23 100

Angka Kelulusan (AL)SMP/MTs (%)

99,31 100

Angka Melanjutkan keSMA/SMK/MA (%)

64,23 100

VII - 9


Capaian Kinerja




RPJMD(2017)

Angka Kelulusan (AL)SMP/MTs (%)

99,31 100

APK SMA/MA/SMK (%) 47,05 60 Program PendidikanMenengahAPM SMA/MA/SMK (%) 33,03 48

Angka Putus SekolahSMA/MA/SMK(%)

0,3 0,1

Angka Kelulusan (AL)SMA/SMK/MA (%)

100 100

PeningkatanPenyelenggaraanPendidikan KesetaraanPaket A, paket B danpaket C.

Angka Kelulusan Paket A(%)

87,31 98,5 Program PendidikanNon Formal

Pendidikan Dindik

Angka Kelulusan Paket B(%)

96,97 99,5

Angka Kelulusan Paket C(%)

96 98,75

b.Meningkatnyapemerataan saranadan prasaranapendidikan untukmenunjang mutupelayanan pendidikanpada semua jenjangpendidikan.

Peningkatanperbaikan ruang kelasrusak, penambahankelas baru, danpembangunan sekolahbaru sesuaikebutuhan.

Persentase ruang kelasSD/MI Negeri kondisi baik

Program pendidikanDasar 9 Tahun

Pendidikan Dindik

Persentase ruang kelasSMP/MTs Negeri kondisibaik

c. Meningkatnya angkamelek huruf penduduklaki-laki maupunperempuan.

Peningkatanpenyelenggaraanpendidikankeaksaraan danpendidikan kecakapanhidup.

Program PendidikanNon Formal

Pendidikan Dindik

VII - 10


Capaian Kinerja




RPJMD(2017)

d.Meningkatnya mutupelayanan pendidikanserta kompetensipendidik dan tenagakependidikan.

Peningkatankesempatan studilanjut atau mengikutipendidikan dan latihanbagi tenaga pendidikdan tenagakependidikan.Pemerataan tenagapendidik dan tenagakependidikan.

Persentase Guru SD/MIyang memenuhi kualifikasiS1/ D-IV (%)

56,9 70 Program PeningkatanMutu Pendidik DanTenaga Kependidikan

Pendidikan Dindik

Persentase Guru SMP/MTsyang memenuhi kualifikasiS1/ D-IV (%)

60,71 73

Persentase GuruSMA/MA/SMK yangmemenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)

68,82 74

e. Meningkatnyakompetensi lulusanpendidikan formal dannon formal baik laki-laki maupunperempuan.

Penerapan standarkompetensi lulusanpada jenjangpendidikan menengahdan kursus.

Persentase SMKmenerapkan standarkompetensi luluasn

100 100 Program PendidikanNon Formal

Pendidikan Dindik

f. Meningkatnyapendidikankejuruan/vokasionalbaik formal maupunnon formal

Pengembangansekolah kejuruan danpembangunan SMKbaru di wilayahtengah.

Penambahan jumlah SMK 0 1 Program PendidikanMenengah

Pendidikan Dindik

g.Meningkatnya prestasiolahraga dan peranpemuda baik laki-lakimaupun perempuan.

a. Peningkatanpembinaan dankompetisi olahragaunggulan.

b. Peningkatanpembinaan organisasikepemudaan.

Pembinaan danpemasyarakatan olahragadan kesehatan jasmani

2 2 Program PembinaanDan PemasyarakatanOlah Raga

Kepemudaan danOlahraga

Dinparbudpora

Jumlah OrganisasiOlahraga (klub)

79 150 ProgramPengembanganKebijakan DanManajemen OlahRaga

Jumlah Prestasi Olahragatingkat Provinsi danNasional yang pernahdiraih (medali)

4 8

VII - 11


Capaian Kinerja




RPJMD(2017)

Jumlah Organisasi Pemuda 18 22 Program PeningkatanPeran SertaKepemudaan

Jumlah Organisasi Pemudayang dikoordinir oleh KNPIKabupaten (unit)

23 27

h.Meningkatnyakecakapan hiduppemuda dantumbuhnyawirausahawan mudamandiri.

Peningkatankemampuankewirausahaanpemuda.

Jumlah pemudawirausahawan

0 50 Program peningkatanupaya penumbuhankewirausahaan dankecakapan hiduppemuda,

Kepemudaan danOlahraga

Dinparbudpora

i. Meningkatnyaaktivitas keagamaandi lingkungan sekolahdan budayareligiusitas.

Peningkatanpembinaan siswadalam pengembanganbudaya religiusitas dilingkungan sekolah danmasyarakat.

Program PembinaanNasionalisme dan dankarakter bangsa

Pendidikan Dindik

j. Meningkatnyaaktivitas keagamaandan kerukunan antarumat beragama dilingkunganmasyarakat.

Peningkatanpembinaan aktivitaskeagamaan dilingkungan sekolah danmasyarakat.

Programpengembanganwawasan kebangsaan

KesatuanBangsadan PolitikDalamNegeri

Kesbangpol

VII - 12


Capaian Kinerja




RPJMD(2017)

2 Misi 2. MeningkatkanDerajat KesehatanMasyarakatDitunjang olehPelayanan yangBermutu danTerjangkaua. Menurunnya Angka

Kematian Ibu danBayi/Balita.

a. Peningkatan saranadan prasaranaPONED.

b. Peningkatankapasitas bidandalam kesiapsiagaanpersalinan danmonitoring tumbuhkembang anak.

Cakupan Kunjungan IbuHamil (K4) (%)

93,37 96 Program peningkatankeselamatan ibumelahirkan dan anak

Kesehatan Dinkes

Cakupan Persalinan olehTenaga Kesehatan (%)

96,07 96

Cakupan KomplikasiKebidanan yang ditangani(%)

141,9 99

AKI/100.000KLH 150 100Cakupan KunjunganNeonatal (%)

96,6 96

Cakupan Kunjungan Bayi(%)

104,32 97

Cakupan Neonatal Ristiyang ditangani (%)

47,28 95

AKB per 1.000 KLH 14,9 8,1b. Menurunnya angka

kesakitan dankematian akibatpenyakit.

Peningkatan promosikesehatan danperilaku hidup sehatkepada masyarakatdalam mencegahpenyakit sertapenanggulanganKejadian Luar Biasa(KLB).

Desa/Kelurahan UCI(Universal ChildImunization) (%)

100 100 Program PencegahanDan PenanggulanganPenyakit TidakMenular

Program PencegahanDan PenanggulanganPenyakit TidakMenular

Kesehatan Dinkes

Cakupan Imunisasi DasarLengkap (%)

94,16 100

AFP Rate/100.000penduduk <15 Th

0 sertifikasi

Cakupan Penderita DBDyang ditangani (%)

100 100

VII - 13


Capaian Kinerja




RPJMD(2017)

CFR DBD 3,4 2IR DBD (per 100.000pddk)

7,6 10

Cakupan penemuan danPenanganan penderitaPneumonia Balita (%)

31,86 100

Caku. Penanganan Pasienbaru TB BTA + (%)

100 100

Angka Kesembuhan TBParu (%)

73,83 100

Angka penemuan pasienbaru TB (BTA+) / CDR TB(%)

48,47 80

Angka Kematian TB(100.000 pddk)

51 kasus 1

CDR Kusta 29,61 (kasus) < 0,5Cakupan penemuanHIV/AIDS tertangani (%)

100 100

c. Menurunnyapersentase balita giziburuk, gizi kurangdan balita pendek(stunting).

Peningkatan perbaikangizi masyarakat,pemantauan status gizibalita dan penanganangizi buruk dan gizikurang.

Penurunan PrevalensiBalita dg BB Rendah (%)

16,53(2011)

5 Program PerbaikanGizi Masyarakat

Kesehatan Dinkes

Penurunan PrevalensiBalita Stunting (%)

47(2011)

33

Cakupan Pelayanan AnakBalita (D/S) (%)

69,29 93

CakupanBalita Gzi Burukmendapat perawatan (%)

100 100

Bayi Usia 0-6 Bulan yangmendapat ASI Eksklusif (%)

32,12 88

Keluarga Sadar Gizi(Kadarzi)(%)

27,45 83

Prevalensi Gizi Buruk (%) 0,91 0,5

VII - 14


Capaian Kinerja




RPJMD(2017)

d. Meningkatnyakualitas pelayanankesehatan bagipenduduk miskin

Peningkatan pelayananjaminan kesehatanmasyarakat(Jamkesmas), danjaminan kesehatandaerah (Jamkesda)

Persentase pendudukmiskin pesertaJamkesmas/Jamkesdaterlayani di RS (%)

100 100 Program KemitraanPeningkatanPelayanan KesehatanProgram PeningkatanPelayanan KesehatanLansia

Kesehatan Dinkes

Cakupan pelayananKesehatan DasarMasyarakat Miskin (%)

26,34 52,5

e. Meningkatnya saranadan prasaranapelayanan kesehatan

Peningkatan saranaprasarana danperbaikan mutupelayanan kesehatandasar (puskesmas) danrujukan (rumah sakit)secara merata.

Persentase Puskesmaskondisi baik (%)

100 100 Program Pengadaan,Peningkatan,Perbaikan Sarana DanPrasarana Puskesmas/ PuskesmasPembantu DanJaringannya

Kesehatan Dinkes

Sertifikasi RSUD Bumiayu 0 Tipe D Program Pengadaan,Peningkatan,Perbaikan Sarana DanPrasarana RumahSakit/ Rumah SakitJiwa, Rumah SakitParu-Paru/RumahSakit Mata.

Kesehatan DinkesSertifikasi RSUD Brebes Tipe B

(BLUD) 16Jenis

Pelayanan

Tipe B(BLUD) 16

JenisPelayanan

Indeks KepuasanMasyarakat terhadapPelayanan RSUD

Baik Baik Program StandarisasiPelayanan Kesehatan

Kesehatan Dinkes

f. Meningkatnya tenagakesehatan yangmemiliki kompetensi.

Peningkatankesempatan untukmengikuti pendidikandan pelatihan dalamrangka meningkatkankapasitas danprofesionalisme tenaga

Program StandarisasiPelayanan Kesehatan

Kesehatan Dinkes

VII - 15


Capaian Kinerja




RPJMD(2017)

kesehatan.g. Menurunnya TFR

(Total Fertility Rate).h. Meningkatnya

pasangan usia suburyang menjadipeserta KB aktif.

i. Meningkatnyapeserta KB aktif pria.

Peningkatan pelayananKeluarga Berencanadan KomunikasiInformasi dan Edukasimengenai alatkontrasepsi dankesehatan reproduksi.

Cakupan peserta KB aktif(%)

79,5 85 Program KeluargaBerencana

KeluargaBerencanaDanKeluargaSejahtera

BKBPP

Unmetneed KB 13 9Cakupan PUS dengan Istriusia dibawah 20 tahun (%)

3,62 <3,00

Persentase Peserta KBAktif Pria dibanding jumlahpeserta KB Aktif (%)

2,54 3,5

Persentase Anggota UPPKSyang PUS ber-KB (%)

80,86 88 ProgramPengembangan ModelOperasional BKB-Posyandu-PADU


BKBPP

Rasio PLKB denganDesa/Kelurahan (orang)

1:4/5 1:03

Persentase kelompok PIKKRR/jumlah kecamatan (%)

35 100 Pengembangan PusatPelayanan InformasiDan Konseling KRRProgram PromosiKesehatan Ibu, BayiDan Anak melaluikelompok kegiatan dimasyarakatProgramPengembanganBahan InformasiTentang PengasuhanDan PembinaanTumbuh KembangAnak


BKBPP

Cakupan tenaga terlatihaktif pada kelompok PIKKRR (Pelatih Sebaya danKonselor Sebaya)

28 100

Cakupan kesediaan Alatdan Obat Kontrasepsi olehkabupaten/Kota (%)

0 30

VII - 16


Capaian Kinerja




RPJMD(2017)

3 Misi 3. MeningkatkanPengembanganEkonomi Kerakyatandengan MemperkuatInovasi Daerah GunaMewujudkanKesejahteraanMasyarakat

a. Meningkatnyaketersediaan panganberbasiskemandirian.

Peningkatanketersediaan pangandan penanganan daerahrawan pangan.

Ketersediaan energi perKapita (Kkal/kap/hari)

3.016 3.673 Program PeningkatanKetahanan Pangan

KetahananPangan

KKP

b. Meningkatnya mutudan keamananpangan segar.

Peningkatanpengawasan mutu dankeamanan bahanpangan segar

Ketersediaan protein perKapita (Gram/kap/hari)

85,66 89,78

Konsumsi energi per Kapita(Kkal/kap/hari)

2.002 2.083

Konsumsi protein perKapita (gr/kap/hari)

58,2 58,7

Skor Pola Pangan Harapan(PPH)

86,9 90,55

Jumlah Desa MandiriPangan

18 24

Jumlah Lumbung Pangan 43 83Jumlah Kelompok P2KP 25 92Jumlah cadangan pangandaerah

15 90

Jumlah Desa penerimaBPSPAMS

12 25

VII - 17


Capaian Kinerja




RPJMD(2017)

c. Meningkatnyaproduksi pertanian/perkebunan,peternakan,kehutanan, kelautandan perikanan.

a. Pengembanganagribisnis pertanianmencakup usahaproduksi, pengolahandan pemasaran hasilproduksi pertaniantanaman pangan,hortikultura,perkebunan, danpeternakan.

b. Pengembangankawasan agropolitanPasir Buto danJalabaritangkas.

Produksi padi ataubahan pangan utamalokal lainnya per hektar(kw/ha)

Program PeningkatanKesejahteraan Petani

Pertanian DPTPHDinhutbun

Padi 514.192 672.028 Program PeningkatanProduksiPertanian/Perkebunan

Pertanian DPTPHDinhutbunJagung 134.106 216.412

Kacang Kedelai 21.916 40.420Kacang Hijau 392 3.619Padi ladang 5.864 11.112Ketela Pohon 352 1.096Kacang Tanah 889 6.718Produksi tanamansayuran (kw)Bawang Merah (ton) 259.000 334.720Cabe besar (kw) 15.711 20.304Kentang (kw) 51.908 67.083Kubis (kw) 43.768 56.563Produksi Buah-buahan(kw)Pisang (ton) 173.950 4.720Mangga 20.100 25.653Populasi Ternak (ekor) Program Peningkatan

Produksi HasilPeternakan

Program PencegahanDan PenanggulanganPenyakit Ternak

Pertanian DinnakSapi Potong 38.306 47.444Kerbau 8.862 9.314Kambing 113.869 125.720Domba 168.281 190.395Ayam ras layer 1.668.529 1.895.166Ayam ras broiler 1.423.819 1.743.148Ayam Buras 2.819.114 3.166.299Itik 593.947 740.166

VII - 18


Capaian Kinerja




RPJMD(2017)

a. Peningkatan reboisasiterutama di lerengGunung SlametKecamatan Sirampogdan Paguyangan, danlahan-lahanberkelerengan lebihdari 40%.

b. Penanganan lahankritis danpengembangan hutanrakyat terutama diwilayah rawan longsordan erosi diKecamatan Salem,Bantarkawung danPaguyangan.

Luas hutan rakyat (ha) 23.126 24.150 ProgramPemanfaatan PotensiSumber Daya Hutan

Kehutanan Dinhutbun

Persentase penangananlahan kritis (%)

100 95 Program RehabilitasiHutan Dan Lahan

Kehutanan Dinhutbun

Persentase LMDH aktif (%) 100 100 ProgramPerlindungan DanKonservasi SumberDaya Hutan

Kehutanan Dinhutbun

Program PembinaanDan PenertibanIndustri Hasil Hutan

Kehutanan Dinhutbun

c. Penyediaan saranadan prasaranaperikanan tangkap danpengawasanpenggunaaan alattangkap tidak ramahlingkungan.

Produksi PerikananTangkap (kg)

3.420.520 6.535.424 ProgramPengembanganPerikanan Tangkap

Kelautandanperikanan

DKP

d. Revitalisasi tambakdan kolam ikan sertapenyediaan saranabudidaya perikanan.

Produksi PerikananBudidaya air payau (kg)

45.070.540 76.201.258 ProgramPengembanganBudidaya PerikananProgramPengembanganKawasan BudidayaLaut, Air Payau DanAir Tawar


DKP

Produksi PerikananBudidaya air tawar (kg)

1.850.590 7.095.129

Produksi Rumput laut (kg) 29.985.400 72.705.254Produksi Garam (ton) 47.622 75.000

VII - 19


Capaian Kinerja




RPJMD(2017)

Pemberdayaanekonomi masyarakatpesisir dalampengembangan usahaekonomi produktif.

Cakupan bina kelompokpembudidaya ikan (%)

85 94 ProgramPemberdayaanEkonomi MasyarakatPesisir


DKP

Cakupan bina kelompoknelayan (%)

62 70

d. Meningkatnyapenerapan teknologitepat gunapertanian/perkebunan,peternakan,kehutanan, kelautandan perikanan yangramah lingkungan.

Peningkatanpenerapan teknologitepat gunapertanian/perkebunan,peternakan,kehutanan, kelautandan perikanan yangramah lingkungan

Program PeningkatanPenerapan TeknologiPertanian/Perkebunan

Pertanian DPTPHDinhutbun

Program PeningkatanPengolahan HasilProduksi Peternakan

Pertanian Dinnak

Program PeningkatanPenerapan TeknologiPeternakan


DKP

e. Meningkatnyapemasaran hasilproduksipertanian/perkebunan, peternakan,kehutanan, kelautandan perikanan.

Peningkatanpemasaran hasilproduksipertanian/perkebunan,peternakan,kehutanan, kelautandan perikanan.

Program PeningkatanPemasaran HasilProduksiPertanian/Perkebunan

Pertanian


DPTPHDinnakDinhutbunDKP

Program PeningkatanPemasaran HasilProduksi Peternakan

Jumlah usaha pengolahanikan (unit)

345 400 Program OptimalisasiPengelolaan DanPemasaran ProduksiPerikanan

Tingkat Konsumsi ikan(kg/kapita/ tahun)

19,38 26 Program PeningkatanGizi Dan KonsumsiMakan Ikan

VII - 20


Capaian Kinerja




RPJMD(2017)

f. Meningkatnyapenyuluhanpertanian/perkebunan,peternakan, kelautandan perikanan.

Peningkatanpenyuluhanpertanian/perkebunan,peternakan, kelautandan perikanan.

ProgramPemberdayaanPenyuluh Pertanian/PerkebunanLapangan

Pertanian DPTPHDinnakDinhutbunDKP

g. Meningkatnyapemanfaatan,pemulihan,perlindungan dankonservasikeragamansumberdaya hayatipertanian/perkebunan, peternakan,kehutanan, kelautandan perikanan.

Pengendalian kawasanbudidaya pertanian/perkebunan,peternakan,kehutanan, kelautandan perikanan agartidak melebihi dayadukung dan dayatampung lingkungan.

ProgramPemberdayaanMasyarakat DalamPengawasan DanPengendalianSumberdaya KelautanProgram PeningkatanKesadaran DanPenegakan HukumDalamPendayagunaanSumberdaya LautProgram PeningkatanKegiatan BudayaKelautan DanWawasan MaritimKepada Masyarakat


DKP

h. Meningkatnyaaktivitasperdagangan dalamdan luar negeri

Peningkatan saranadan prasaranaperdagangankhususnya pasartradisional, danpenataan pedagangkakilima.

Nilai Ekspor (milyar rupiah) 6.520,88 8.726,41 Program PeningkatanDan PengembanganEkspor

Perdagangan

Dinperindag

Jumlah jeniskomoditas/produk ekspor(buah)

1 4 Program PeningkatanKerjasamaPerdaganganInternasional

Perdagangan

Dinperindag

VII - 21


Capaian Kinerja




RPJMD(2017)

Penyusunan regulasidaerah dalampengendalian pasarretail modern.

Jumlah usaha dagangskala besar (unit)

15.760 25.055 Program PeningkatanEfisiensi PerdaganganDalam Negeri

Perdagangan

Dinperindag

Jumlah usaha dagangSkala Kecil dan menengah(unit)

40 64

Jumlah pedagang kaki limayang telah terbina (unit)

152 152 Program PembinaanPedagang Kaki LimaDan Asongan

Perdagangan

Dinperindag

Jumlah Pasar Tradisional(Unit)

59 63 ProgramPerlindunganKonsumen DanPengamananPerdagangan

Perdagangan

Dinperindag

i. Meningkatnya UsahaMikro Kecil danMenengah danIndustri Kecil danMenengah yangberkembang, baikyang dikelola laki-lakimaupun perempuan.

Peningkatan kapasitasmanajemen usaha danpemasaran produk,serta fasilitasi aksespermodalan IKM danUMKM.

Jumlah Industri Besar 1 3 Program PeningkatanKapasitas DanPenggunaan IptekDalam SistemProduksi.

Perindustrian

Dinperindag

Jumlah Industri Kecil danmenengah Formal

1.695 1.725 ProgramPengembanganIndustri Kecil DanMenengah

Perindustrian

Dinperindag

Jumlah Industri Kecil danmenengah Non Formal

4.090 4.160

Jumlah sentra industriyang berkembang (sentra)

41 45 ProgramPengembanganSentra-SentraIndustri Potensial

Perindustrian

Dinperindag

VII - 22


Capaian Kinerja




RPJMD(2017)

j. Meningkatnyawirausahawan barubaik laki-laki maupunperempuan yangmampu mendirikandanmengembangkanUsaha Mikro, Kecildan Menengah(UMKM).

Peningkatanketerampilan dankemampuankewirausahan sertafasilitasi modal usahabagi wirausahawanbaru.

Jumlah Tenaga KerjaUMKM (orang)

6.056 7.534 ProgramPengembanganKewirausahaan DanKeunggulanKompetitif UsahaKecil Menengah

Koperasidan UKM

DinkopUMKM

Mikro 822 2.300Kecil 4.494 4.494Menengah 740 740

Jumlah UMKM yang sudahpunya ijin usaha (unit)

1.590 1.800 ProgramPengembanganSistem PendukungUsaha Bagi UsahaMikro Kecil Menengah

Koperasidan UKM

DinkopUMKM

Jumlah UMKM 3.141 4.132 Program PenciptaanIklim Usaha KecilMenengah YangKondusif.

Koperasidan UKM

DinkopUMKMMikro 609 1600

Kecil 2.417 2.417Menengah 115 115

k. Meningkatnyalembaga Koperasiyang sehat.

Pengembangan usahasimpan pinjamkoperasi danpeningkatan kapasitasmanajemen koperasi.

Jumlah Koperasi 330 368 Program PeningkatanKualitas KelembagaanKoperasi

ProgramPengembanganSimpan PinjamKoperasi

Koperasidan UKM

DinkopUMKMPersentase Koperasi Aktif

(%)74,85 80,16

Koperasi Aktif 247 295Koperasi Tidak Aktif 83

Jumlah Koperasi KategoriSehat (%)

66,67 77,84 ProgramPengembanganSimpan PinjamKoperasi

Koperasidan UKM

DinkopUMKM

Sehat 26 31 ProgramPengembangan SDMPengelola SimpanPinjam Koperasi

Koperasidan UKM

DinkopUMKMCukup Sehat 86 113

Jumlah KSP/USP,KJKS/UJKS

168 185

VII - 23


Capaian Kinerja




RPJMD(2017)

Jumlah UMKM 3.141 4.132Mikro 609 1600Kecil 2.417 2.417Menengah 115 115Jumlah Tenaga KerjaUMKM (orang)

6.056 7.534

Mikro 822 2.300Kecil 4.494 4.494Menengah 740 740Jumlah UMKM yang sudahpunya ijin usaha (unit)

1.590 1.800

l.Meningkatnya realisasiinvestasi daerahberskala nasional.

a. Peningkatan kuantitasjenis perijinan,peningkatan kualitaspelayanan perijinansatu pintu, danpemberian insentifdaerah bagi caloninvestor.

b. Peningkataninfrastrukturpendukung investasi.

Terselenggaranya promosipeluang penanaman modalkabupaten/kota

3 3 Program PeningkatanPromosi DanKerjasama Investasi

Penanamanmodal

Bappeda/KPPT

Tersedianya informasipeluang usahasektor/bidang usahaunggulan (sektor)

8 14

Terselenggaranya fasilitasipemerintah daerah dalamrangka kerjasamakemitraan: Antara usahamikro, kecil, menengahdan koperasi (UMKMK)tingkat kabupaten/ kotadengan pengusaha tingkatprovinsi/ nasional (kali)

1 1 Program PeningkatanIklim Investasi DanRealisasi Investasi

Penanamanmodal

Bappeda/KPPT

Jumlah investor berskalanasional (PMDN/PMA)- PMDN 1.044 1.058

VII - 24


Capaian Kinerja




RPJMD(2017)

Nilai investasi berskalanasional (PMDN/PMA)- PMDN (juta rupiah) 131.942,70 631.942Jumlah izin yangditerbitkan KPPT (buah)

81 54.000

Terselenggaranyapelayanan perijinan bidangpenanaman modal melaluipelayanan terpadu satupintu di bidang penanamanmodal: Pendaftaranpenanaman modal dalamnegeri, ijin prinsippenanaman modal dalamnegeri, ijin usahapenanaman modal dalamnegeri, perpanjangan izinmempekerjakan tenagakerja asing (RPTKA), danperpanjangan izinmempekerjakan tenagakerja asing yang bekerja dilebih dari 1 kabupaten/kota(%)

28.169 100 Program PenyiapanPotensi Sumberdaya,Sarana DanPrasarana Daerah

Penanamanmodal

Bappeda/KPPT

Terimplementasikannyasistem pelayanan informasidan perizinan investasisecara elektronik (SPIPISE)(%)

100 100

Tingkat kepuasanmasyarakat terhadappelayanan perizinan di

baik baik

VII - 25


Capaian Kinerja




RPJMD(2017)

KPPT (%)m.Meningkatnya

kompetensi calontenaga kerja baiklaki-laki maupunperempuan sesuaidengan pasar kerja

a. Pengembangankurikulum pendidikanberbasis kompetensilulusan sesuaipermintaan pasarkerja.

b. Pengembangankerjasama denganpihak swasta dalampendidikan danpelatihan kerja, sertamagang kerja.

Besaran tenaga kerja yangmendapatkan pelatihanberbasis kompetensi (%)

0,26 70 Program PeningkatanKualitas DanProduktivitas TenagaKerja

Ketenagakerjaan

Dinsosnakertrans

Besaran tenaga kerja yangmendapatkan pelatihankewirausahaan (%)

0,16 70

Besaran tenaga kerja yangmendapatkan pelatihanberbasis masyarakat (%)

0,26 60

Besaran pencari kerja yangterdaftar yang ditempatkan(%)

0,15 70

n. Meningkatnyapenyerapan tenagakerja baik laki-lakimaupun perempuansesuai dengankompetensinya.

a. Pengembangan bursakerja online danbursa kerja khusus.

b. Penempatan danperlindungan tenagakerja.

Tingkat PartisipasiAngkatan Kerja (%)

77,26 77,49 Program PeningkatanKesempatan Kerja

Ketenagakerjaan

Dinsosnakertrans

Tingkat PengangguranTerbuka (%)

6,54 5,38

Penempatan Tenaga KerjaAntar Kerja Antar Negara(AKAN) (orang)

1,947 3.750

Penempatan Tenaga KerjaAntar Kerja Antar Daerah(AKAD) (orang)

8 650

Persentase kasusperselisihan tenaga kerjayang terselesaikan (%)

100 100 ProgramPerlindungan DanPengembanganLembagaKetenagakerjaan

Ketenagakerjaan

Dinsosnakertrans

Persentase Upah MinimumKabupaten terhadapKebutuhan Hidup Layak(%)

94 96

Besaran pekerja/buruh 40 60

VII - 26


Capaian Kinerja




RPJMD(2017)

yang menjadi pesertaprogram Jamsostek (%)Besaran Kasus yangdiselesaikan denganPerjanjian Bersama (PB)(%)

12 60

Besaran PengujianPeralatan di Perusahaan(%)

15 55

Besaran PemeriksaanPerusahaan (%)

40 60

o. Meningkatnya jumlahkunjungan wisatawandi berbagai obyekwisata daerah.

Pengembangan danpeningkatan saranadan prasaranadestinasi wisataunggulan.Peningkatan promosiwisata sertapengembanganindustri dan jasapariwisata.

Jumlah kunjunganwisatawan (orang)

139.787 246,616 ProgramPengembanganPemasaran Pariwisata

Pariwisata Dinparbudpora

Rata-rata lama tinggalwisatawan (hari)

1 1,5

Jumlah Obyek Wisata (OB)yang berkembang

9 11 ProgramPengembanganDestinasi Pariwisata


Jasa pariwisata-Jumlah Hotel

12 20 ProgramPengembanganKemitraan Pariwisata


-Jumlah Restoran/ RumahMakan

67 80

p. Meningkatnyaapresiasi terhadapseni dan budayadaerah

Peningkatanpenyelenggaraan danpartisipasi event-eventbudaya di tingkatdaerah, provinsi dannasional.

Persentase Benda, Situsdan Kawasan CagarBudaya yang dilestarikan(%)

85% 100 ProgramPengembangan NilaiBudaya

Kebudayaan

Dinparbudpora

Jumlah Grup Keseniantradisional (kelompok)

225 300 Program PengelolaanKekayaan Budaya

Kebudayaan

Dinparbudpora

Jumlah seniman (orang) 420 480- Penari- Pemain Teater 160 190

VII - 27


Capaian Kinerja




RPJMD(2017)

- Pelukis 38 47Jumlah PenyelenggaraanFestival seni dan budaya(kali)

6 8 Program PengelolaanKeragaman Budaya

Kebudayaan

Dinparbudpora

q. Meningkatnya hasil-hasil inovasi daerah,jaringan inovasi dansistem inovasitekno-industri

r. Meningkatnyateknoprener,termasuk inkubasibisnis berbasisteknologi.

Pengembanganinovasi dan bisnis,peningkatan difusiinovasi dan pelayananberbasis teknologi.

Semua program Semuaurusan

SemuaSKPD

s. Berkurangnyapersentasependuduk miskinbaik laki-lakimaupunperempuan.

Peningkatankoordinasi program-programpenanggulangankemiskinan daerah.

Program perencanaanpembangunan daerah

Perencanaanpembangunan

Bappeda

t. Semakinberkembangnyalembaga ekonomiperdesaan

Peningkatanpemberdayaanmasyarakat danpengembanganusaha ekonomiperdesaan.

Pemeliharaan PascaProgram pemberdayaanmasyarakat (%)

52 65 Program PeningkatanKapasitas AparaturPemerintahan Desa

PemberdayaanMasyarakatdan desa

BPMDK

u. Meningkatnyakualitas pengelolaankeuangan desa danpelayananadministrasi desa

1. Peningkatanpembinaanpelayananadministrasi desadan kecamatan.

2. Pengalokasian dan

Persentase PKK Aktif (%) 100 100 ProgramKelembagaanPemerintahan Desa


BPMDK

Persentase Posyandu aktif(%)

86 90 Program PeningkatanPeran Perempuan Di

Pemberdayaan

BPMDK

VII - 28


Capaian Kinerja




RPJMD(2017)

pengawasanpenggunaan DanaAlokasi Desa untukpembangunan desa.

Perdesaan Masyarakatdan desa

Jumlah Pos PelayananTeknologi Perdesaan

3 6

Jumlah pemugaran rumahtidak layak huni bagimasyarakat miskin

800 2.475 Program PeningkatanPartisipasi MasyarakatDalam MembangunDesa


BPMDK

Persentase Desa tertibadministrasi ADD (%)

100 100 Program PembinaanDan FasilitasiPengelolaanKeuangan Desa

Pemerintahan Umum,OtonomiDaerah,Kepegawaian danPersandian

BagianPemerintahan Desa

Persentase desa/kelurahanyang tersalurkan Raskin(%)

100 100 Program PembinaanDan FasilitasiPengelolaanKeuangan Desa


BPMDK

4 Misi 4. MeningkatkanPembangunanInfrastruktur SesuaiRencana Tata Ruangdan MemperhatikanKelestarian Sumberdaya alam danLingkungan Hidup

VII - 29


Capaian Kinerja




RPJMD(2017)

a. Meningkatnya kualitasperencanaankonstruksi jalan danjembatan berbasisdatabase yang akurat,iptek dan tanggapterhadap perubahaniklim dan kondisigeologi setempat.

Peningkatanperencanaankontruksi jalan danjembatan.

ProgramPembangunan JalanDan Jembatan

PekerjaanUmum

DPU TR

b. Meningkatnya panjangjalan dan jembatankabupaten kondisibaik

Peningkatanpembangunan/rehabilitasi jalan danjembatan kabupatenyang berkondisirusak.

Persentase panjang jalanporos desa kondisi baik(%)

78 90 ProgramPembangunan JalanDan Jembatan

PekerjaanUmum

DPU TR

Tersedianya sistem jalanyang menghubungkanpusat-pusat kegiatandalam wilayah kabupaten(%)

75 100 ProgramRehabilitasi/Pemeliharaan Jalan DanJembatan

PekerjaanUmum

DPU TR

Tersedianya jalan yangmemudahkan masyarakatper individu melakukanperjalanan (%)

75 100 ProgramPembangunanInfrastrukturPerkotaan

PekerjaanUmum

DPU TR

Tersedianya jalan yangmenjamin pengguna jalanberkendara denganselamat (%)

50 60

Tersedianya jalan yangmenjamin kendaraan dapatberjalan dengan selamatdan nyaman (%)

50 60

Tersedianya jalan yang 50 60

VII - 30


Capaian Kinerja




RPJMD(2017)

menjamin perjalan dapatdilakukan sesuai dengankecepatan rencana (%)

c. Meningkatnya panjangjalan poros desakondisi baik

Peningkatanpembangunan/rehabilitasi jalan poros desayang berkondisirusak.

100 100 ProgramPembangunanInfrastrukturPerdesaan

PekerjaanUmum

DPU TR

d. Meningkatnya jumlahdan kualitas saranadan prasaranapelayanan sistemjaringan transportasibagi masyarakat dandunia usaha.

Peningkatan fasilitasterminal, saranakeselamatan lalulintas, perbaikanmanajementransportasi, danpeningkatanketertiban lalu lintas.

Pelayanan PerizinanAngkutan:- Rekomendasi IzinInsidentil (rekomendasi)

93 90 ProgramPembangunanPrasarana DanFasilitas PerhubunganProgram RehabilitasiDan PemeliharaanPrasarana DanFasilitas LLAJProgram PeningkatanPelayanan AngkutanProgramPengendalian DanPengamanan LaluLintas ProgramPengembanganFasilitas Lalu LintasJalanProgram PeningkatanKelaikanPengoperasianKendaraan Bermotor

Perhubungan

Dinhubkominfo

- RekomendasiPerpanjangan Izin Trayek(rekomendasi)

91 300

- Pas Kapal < 7 GT (izin) 283 340Jumlah Pos JagaPerlintasan Sebidang

7 11

Jumlah kasus Kecelakaan(kasus)

593 480

Jumlah KendaraanBermotor Wajib Uji(KBWU):- Kategori Umum (unit)

2.088 2.200

- Kategori Tidak Umum(Unit)

3.936 4.250

VII - 31


Capaian Kinerja




RPJMD(2017)

e. Meningkatnya luasdan tingkatpelayanan jaringanirigasi dan rawa.

Peningkatanpembangunan/rehabilitasi jaringanirigasi dan rawa.

Tersedianya air baku untukmemenuhi kebutuhanpokok minimal sehari-hari(%)

29,4 100 ProgramPengembangan DanPengelolaan JaringanIrigasi, Rawa DanJaringan PengairanLainnya

PekerjaanUmum

DPESDM

Tersedianya air irigasiuntuk pertanian rakyatpada sistem irigasi yangsudah ada (%)

10 70

Persentase panjangsaluran irigasi sekunderkondisi baik (%)

45 60

Persentase panjangsaluran irigasi tersierkondisi baik (%)

30 50

f. Meningkatnyaketersediaan air bakuuntuk kebutuhanpokok sehari-hari,perkotaan danindustri.

Peningkatanpenyediaan danpengelolaan air baku

Tersedianya air baku untukmemenuhi kebutuhanpokok minimal sehari-hari(%)

29,4 100 Program penyediaandan pengolahan airbaku

PekerjaanUmum

DPESDM

g. Meningkatnyakualitas pengendaliandaya rusak secaraterpadu dari hulu kehilir dalam satuwilayah danperlindungankawasan di sepanjanggaris pantai daribahaya abrasi.

Peningkatanpengendalian abrasipantai

Programpengendalian banjir

PekerjaanUmum

DPESDM

VII - 32


Capaian Kinerja




RPJMD(2017)

h. Terwujudnyapenataan kawasanpermukiman kumuhdi perkotaan

Pengembanganperumahan danpenyediaan saranaprasarana umumyang memadai.

Persentase ketersediaanrumah (%)

85 94,25 ProgramPengembanganPerumahan

Perumahan DPU TR

Rehabilitasi rumah tidaklayak huni

0 10.000

i. Terwujudnyapenataan tertibpembangunan dankeselamatanbangunan danlingkungan.

Peningkatan tertibpembangunan dankeselamatanbangunan danlingkungan

Persentase Lingkunganpemukiman kumuh (%)

2 1,5 ProgramLingkungan SehatPerumahan

Perumahan DPU TR

j. Terwujudnyapenataan bangunanpada kawasanstrategis, tradisional,bersejarah, danruang terbuka hijau.

Penataan bangunanpada kawasanstrategis, tradisional,bersejarah, dan ruangterbuka hijau.

Program LingkunganSehat Perumahan

Perumahan DPU TR

k. Meningkatnyapenyediaan sarana airbersih dan sanitasibagi masyarakatberpenghasilanrendah perdesaandan perkotaan.

Peningkatan fasilitasisarana air bersih dansanitasi bagi bagimasyarakatberpenghasilanrendah.

Persentase Rumah Tanggamengakses air bersih (%)

90,08 76,81 Program LingkunganSehat Perumahan

Perumahan DPU TR

Persentase rumah tanggamengakses sanitasi (%)

44,4 62,98

l. Meningkatnyakapasitaskelembagaan danSDM dalampengelolaan SPAMsberbasismasyarakat.

Peningkatan kapasitaskelembagaan danSDM dalampengelolaan SPAMsberbasis masyarakat.

Persentase salurandrainase dalam kondisibaik (%)

50 100

VII - 33


Capaian Kinerja




RPJMD(2017)

m. Meningkatnyapelayananinfrastruktur airlimbah dan lumpurtinja.

Peningkatanpelayananinfrastruktur airlimbah dan lumpurtinja

n. Meningkatnyapelayananinfrastrukturdrainase.

Peningkatanpembangunan/perbaikan bagipenduduk miskinsaluran drainasedalam kondisi rusak

ProgramPengembanganKinerja PengelolaanPersampahan

PekerjaanUmum

DPU TR

o. Meningkatnyapelayananinfrastrukturpersampahan danpengelolaan sistempersampahan.

Peningkatanpelayananpersampahanperkotaan danpengelolaan sampah3 R.

Persentase sampah yangtertangani (%)

29,40 60

Tersedianya fasilitaspengurangan sampahdiperkotaan (%)

10 22

Tersedianya sistempenanganan sampah diperkotaan (TPST)

2 3

p. Tersedianya pilihanteknologi pengelolaanair minum, air limbahdan pengelolaansampah bagimasyarakat dandunia usaha.

Peningkatanpenggunaanteknologi tepat gunadalam pengelolaan airminum, air limbahdan pengelolaansampah.

Programpengembangankinerja pengelolaanair minum dan airlimbah

PekerjaanUmum

DPU TR

q. Meningkatnyapartisipasimasyarakat dandunia usaha dalam

Peningkatanpartisipasimasyarakat dan duniausaha dalam

Program PerencanaanTata Ruang

PenataanRuang

DPU TR

VII - 34


Capaian Kinerja




RPJMD(2017)

pengelolaan airminum danpenyehatanlingkungan.

pengelolaan airminum danpenyehatanlingkungan

r. Meningkatnyaperencanaan detailtata ruang

Peningkatanperencanaan detailtata ruang yangberkualitas.

Jumlah rencana detail tataruang kota yang telahdisusun (buah)

3 16 Program PerencanaanTata Ruang

PenataanRuang

DPU TR

s. Meningkatnyaperencanaan danpenataan kawasanstrategis untukkepentinganekonomi, dayadukung lingkungan,teknologi tinggi, danbudaya.

Peningkatanperencanaan danpenataan kawasanstrategis.

t. Terwujudnyaperencanaan tataruang lahan kawasanpertanian panganberkelanjutan.

Pemetaan danPenetapan sawahlestari

u. Meningkatnyapengawasanterhadap pelanggarantata ruang

Peningkatanpengawasanpelaksanaan tataruang dan penegakanhukum pelanggarantata ruang.

Persentase pelayananmasyarakat dalampengurusan IMB (%)

100 100 ProgramPemanfaatan Ruang

PenataanRuang

DPU TR

v. Terkendalinya alih Peningkatan Jumlah ijin alih fungsi 163,06 163,06 Program Penataan DPU TR

VII - 35


Capaian Kinerja




RPJMD(2017)

fungsi lahanpertanian ke nonpertanian.

pengendalianperijinan alih fungsilahan

lahan (Ha) PengendalianPemanfaatan Ruang

Ruang

w. Meningkatnya tertibadministrasipertanahan.

Peningkatanpelayananadministrasipertanahan.

Persentase luas lahanbersertifikat (%)

24,42 34,53 ProgramPembangunan SistemPendaftaran TanahProgram PenataanPenguasaan,Pemilikan,Penggunaan DanPemanfaatan TanahProgram PenyelesaianKonflik-KonflikPertanahan

Pertanahan Setda

Penyelesaian izin lokasi(%)

100 100

Penyelesaian kasus tanahNegara (%)

0 100

Penanganan kasussengketa lahan (%)

100 100

x. Meningkatnyaluasan ruangterbuka hijau

Peningkatanpembangunan danpeningkatan kualitasruang terbuka hijau dikawasan perkotaan.

Luas Ruang terbuka Hijau(Ha)

12 20 ProgramPemanfaatan Ruang

PenataanRuang

DPU TR

Rasio ruang terbuka hijauper satuan luas wilayahber HPL/HGB

1:03 1:03

y. Berkurangnya kasuspencemaran danperusakanlingkungan

Peningkatanpencegahanpengawasan kegiatanusaha masyarakatyang berpotensimerusak lingkungandan pengembanganinstalasi pengolahanlimbah komunal.

Pelayanan pencegahanpencemaran air (%)

0 100 ProgramPengendalianPencemaran DanPerusakanLingkungan Hidup

Lingkunganhidup

KLH

Pelayanan tindak lanjutpengaduan masyarakatakibat adanya dugaanpencemaran dan/atauperusakan lingkunganhidup (%)

100 100

Pelayanan pencegahanpencemaran udara darisumber tidak bergerak (%)

0 100 Program PeningkatanPengendalian Polusi

Lingkunganhidup

KLH

VII - 36


Capaian Kinerja




RPJMD(2017)

Pengawasanpertambangan tanpaijin danpengembangan energialternatif yang ramahlingkungan.

‘ z. Meningkatnya tatakelola yang baikdalam perlindunganlingkungan hidup

Peningkatan tatakelola perlindunganlingkungan hidup.

Persentase luas lahan yangtelah diketahui informasistatus kerusakan lahandan/atau tanah untukproduksi biomassa

0 100 Program PeningkatanKualitas Dan AksesInformasi SumberDaya Alam DanLingkungan Hidup

Lingkunganhidup

KLH

aa. Meningkatnyadukungan teknologisiap pakai dalampenyelenggaraanlayanan teknis untukmeningkatkankualitas lingkungan.

Peningkatanpemanfataanteknologi tepat gunadalam pelayananbidang lingkunganhidup.

ProgramPengendalianPencemaran DanPerusakanLingkungan Hidup

Lingkunganhidup

KLH

bb. Meningkatnyaperlindungan,konservasi danpengelolaansumberdaya air.

Perlindungan,konservasi danpengelolaansumberdaya air.

Luas lahan kritis di daerahtangkapan air dan sumberair serta daerah longsoryang tertanami pohon (ha)

5 10 Perlindungan DanKonservasi SumberDaya Alam

Lingkunganhidup

KLH

cc. Meningkatnya upayamitigasi bencanaalam

Penguatan kapasitasmasyarakat danpenyediaan saranaprasarana mitigasibencana alam.

VII - 37


Capaian Kinerja




RPJMD(2017)

5 Misi 5. MeningkatkanKesetaraan danKeadilan Gender,Pemenuhan HakAnak dalamPembangunan danMewujudkanPerlindungan Sosial

a. Meningkatnya indekspembangunan genderdan indekspemberdayaangender.

1) PeningkatankoordinasikelembagaanKelompok KerjaPengarustamaanGender (Pokja PUG)dan Tim Teknis PokjaPUG untuk memantaukemajuanpenyelenggaraan PUG.

2) Peningkatan regulasidaerah untukmendukung kebijakanpembangunan yangresponsif gender.

3) Peningkatan advokasi,sosialisasi, pelatihan,seminar untukmensosialisasikan PUGkepada parapengambil kebijakan dipemerintah daerahdan DPRD.

Jumlah kebijakan yangmendukung pelaksanaanPUG dibidang (ekonomi,sosial, politik dan hukum)dalam bentuk perda danperbup

Perda 0Perbub 2

Perda 1Perbub 3

Program PeningkatanPeran Serta DanKesetaraan GenderDalam Pembangunan

PemberdayaanPerempuandanPerlindungan Anak

BKBPP

VII - 38


Capaian Kinerja




RPJMD(2017)

b. Meningkatnyaprogram dan kegiatananggaran responsifgender pada SKPD.

4) Peningkatanpenyelenggaraankegiatan anggaranresponsif gender dimasing-masing SKPD.

Jumlah Focal Point yangterbentuk (unit)

54 200 Program PeningkatanKelembagaanPengarusutamaanGender Dan Anak


BKBPP

c. Meningkatnyaketerampilan usahamandiri yang dikelolaperempuan.

Peningkatanpemberdayaanperempuan danpenangananperempuan dan anakkorban tindakkekerasan.

Jumlah kelompok usahakecil perempuan (baru)

30 60 Program PeningkatanKualitas Hidup DanPerlindunganPerempuan Dan Anak


BKBPP

d. Meeningkatnyapenanganan terhadapperempuan korbankekerasan

Peningkatan kualitaspenanganan terhadapperempuan korbankekerasan.

Penyelesaian pengaduankorban tindak kekerasandan diskriminasi (%)

75 95 Program KeserasianKebijakanPeningkatanKualitasPerempuanDan Anak


BKBPP

Jumlah P2TP2A ditingkatkabupaten dan kecamatan

1 18

Rasio KDRT 0,056 0,03Penyelesaian pengaduanperlindungan perempuandan anak dari tindakankekerasan (%)

100 100

e. Meningkatnyaketerwakilanperempuan dalamlembaga legislatif,eksekutif danorganisasimasyarakat.

Peningkatan kegiatan-kegiatan forum publik,dan peningkatanpendidikan politik bagiperempuan.

Persentase partisipasiperempuan di lembagapemerintah (%)

24,5 27,5 Program PeningkatanPeran Serta DanKesetaraan GenderDalam Pembangunan


BKBPP

Partisipasi perempuan dilembaga legislatif (%)

12 20

Partisipasi angkatan kerjaperempuan (%)

9,54 11

VII - 39


Capaian Kinerja




RPJMD(2017)

f. Meningkatnyakebijakan danregulasi KabupatenLayak Anak

Pengembangankebijakan, programdan regulasi yangmendukungperwujudan KotaLayak Anak.

Jumlah kebijakan yangmendukung pemenuhanhak anak (dalam bentukperda, perbub dan perdes)

Perda 0Perbub 1Perdes 0

Perda 1Perbub 3

Perdes 15

Program PeningkatanKelembagaanPengarusutamaanGender Dan Anak


BKBPP

g. Meningkatnyapembangunan saranadan prasarana layakanak.

Peningkatan saranadan prasarana LayakAnak.

Jumlah Forum AnakKabupaten & Kecamatan(kelompok)

1 18

Jumlah Forum AnakDesa/Kelurahan(kelompok)

0 50

Prosentase perencanaanpembangunan yangmelibatkan anak(musrenbang) (%)

0 80

Jumlah Gugus Tugas KLATingkat Kabupaten danDesa/ Kelurahan yang aktifdan berfungsi

Gugus TugasKab. 1

Gugus TugasDesa/ Kel. 0

Gugus TugasKab. 1

Gugus TugasDesa/ Kel. 15

Jumlah Forum AdvokasiKLA Tingkat Kabupatendan Desa/ Kelurahan yangaktif dan berfungsi

F. Adv. KLAKab. 1

F. Adv. KLADesa/ Kel 0

F. Adv. KLAKab. 1


h. Meningkatnya kualitaspelayanan terhadapanak korbankekerasan dan anakberhadapan denganhukum.

Peningkatan kualitaspenanganan anakkorban kekerasan dananak berhadapandengan hukum.

Penyelesaian pengaduanperlindungan perempuandan anak dari tindakankekerasan (%)

100 100 Program KeserasianKebijakanPeningkatanKualitasPerempuanDan Anak


BKBPP

VII - 40


Capaian Kinerja




RPJMD(2017)

i. Meningkatknyapenangananpenyandang MasalahKesejahteraan Sosial(PMKS)

PeningkatanpenangananPenyandang MasalahKesejahteraan Sosial.

Persentase (%) PMKSskala kab/kota yangmemperoleh bantuansosial untuk pemenuhankebutuhan dasar.

100 100 ProgramPemberdayaan FakirMiskin, KomunitasAdat Terpencil (KAT)Dan PenyandangMasalahKesejahteraan Sosial(PMKS) Lainnya

Sosial Dinsosnakertrans

Persentase (%) PMKSskala kab/kota yangmenerima programpemberdayaan sosialmelalui Kelompok UsahaBersama (KUBE) ataukelompok social ekonomisejenis lainnya

10 80

Presentase (%) korbanbencana skala kabupaten/kota yang menerimabantuan sosial selamamasa tanggal darurat.

85 100 Program PelayananDan RehabilitasiKesejahteraan Sosial.


Jumlah PMKS (jiwa) Program PembinaanAnak Terlantar.

Sosial Dinsosnakertransa.Anak Balita Terlantar 503 418

b.Anak terlantar 1,379 953c.Lanjut Usia terlantar 5,625 4.862d.Pengemis 528 436e.Bekas Narapidana 565 513

j. Meningkatnyapenyediaan jaminansosial bagimasyarakat.

Pemberian bantuansosial bagi kelompokrentan danberpenghasilanrendah.

Presentase (%)penyandang cacat fisik danmental, serta lanjut usiatidak potensial yang telahmenerima jaminan sosial.

0.005 60 Program PembinaanPara PenyandangCacat Dan Trauma.


Jumlah Sarana sosial 13 18 Program Pembinaan Sosial Dinsosnak

VII - 41


Capaian Kinerja




RPJMD(2017)

seperti panti asuhan, pantijompo dan pantirehabilitasi

Panti Asuhan/ PantiJompo.

ertrans

Presentase (%) panti sosialskala kabupaten/kota yangmenyediakan saranaprasarana pelayanankesejahteraan sosial.

25 80

Presentase (%) wahanakesejahteraan sosialberbasis masyarakat(WKBSM) yangmenyediakan saranaprasarana pelayanankesejahteraan sosial.

30 80

6 Misi 6. MenciptakanTata KelolaPemerintahan yangBaik (goodgovernance) sertaMemelihara StabiitasKeamanan danKetertiban Daerah

a. Meningkatnyavaliditas datastatistikpembangunandaerah dan up todate.

Peningkatan kajianpenghitungan indikatorpenting daerah danevaluasi kinerjapembangunan daerah.

Buku ”Kabupaten dalamAngka”

1 1 ProgramPengembanganData/Informasi/Statistik Daerah

Statistik Bappeda

Buku ”PDRB kabupaten” 1 1Indeks Harga Konsumendan Inflasi

1 1

Sistem Informasi ProfilDaerah

1 1

Buku “Kecamatan dalam 17 17

VII - 42


Capaian Kinerja




RPJMD(2017)

Angka”

b. Meningkatnyakualitas dokumenperencanaanpembangunandaerah.

Peningkatan kualitasperencanaanpembangunanberbasis data yangvalid dan up to date,dan penerapananggaran berbasiskinerja.

Keselarasan ProgramRPJMD kedalam RKPD (%)

90 100 PeningkatanKapasitasKelembagaanPerencanaanPembangunanDaerah.

PerencanaanPembangunan

Bappeda

% SKPD yang telahmenyusun Renstra SKPD

0 100

% Renstra SKPD yangselaras dengan RPJMD

0 70

% SKPD yang telahmenyusun Renja SKPD

100 100

% Renja SKPD yangselaras dengan RKPD

60 80

Tersedianya DokumenPerencanaan: RPJMD ygtelah ditetapkan dgnPERDA/ PERKADA

0 1 Program PerencanaanPembangunanDaerah.

Tersedianya DokumenPerencanaan: RKPD ygtelah ditetapkan dgnPERKADA

1 5

% ketersediaan dokumenperencanaan bidangekonomi sesuai amanatpemerintah

100 100 Program PerencanaanPembangunanEkonomi.

% ketersediaan dokumenperencanaan sosial budayasesuai amanat pemerintah

100 100 Program PerencanaanSosial Budaya.

% ketersediaan dokumenperencanaan prasaranawilayah dan SDA sesuai

100 100 Program PerencanaanPrasarana WilayahDan Sumber Daya

VII - 43


Capaian Kinerja




RPJMD(2017)

amanat pemerintah Alam.

‘‘ c. Meningkatnyapenyusunan danpenetapan kebijakanberupa peraturandaerah dan peraturankepala daerahberdasarkan prinsip-prinsip tata kelolapemerintahan yangbaik dan sesuaidengan peraturanperundang-undangan

Peningkatanpenyusunan kebijakanberupa peraturandaerah dan peraturankepala daerahberdasarkan prinsip-prinsip tata kelolapemerintahan yangbaik dan sesuaidengan peraturanperundang-undangan.

Program PenataanPeraturan Perundang-Undangan


Bagianhukum

d. Tersedianya hasilevaluasi implementasikebijakan daerahuntuk menilaiefektivitaspelaksanaannya.

Peningkatan evaluasiterhadap kebijakan,pelaksanaan dan hasilkinerja pembangunandaerah

Hasil evaluasi kinerja hasilpembangunan tahunan

1 5 ProgramPengembangan DataDan InformasiPerencanaanPembangunan.


Bappeda

Hasil Evaluasi RPJMD

1 2

e. Terbangunnyakomitmen seluruhpenyelenggarapemerintahan daerahuntuk melaksanakankebijakan daerahyang telahditetapkan.

Peningkatan forumkonsultasi publikdalam perumusankebijakanpembangunan daerah

Jumlah forum konsultasipublik

1 5 Program PerencanaanPembangunanDaerah.


Bappeda

VII - 44


Capaian Kinerja




RPJMD(2017)

f. Meningkatnya kualitaspelayanan berbagaibidang pembangunankepada masyarakat.

a. Peningkatanpenyediaan saranadan prasaranapenunjangpelayanan yangsesuai denganstandar yangditetapkan

b. penyediaan standarprosedur operasi(prosedur kerja) danpenerapan metodekerja modernberbasis ilmupengetahuan danteknologi dalampelayanan publikdanpenyelenggaraanpemerintahan

Unit pelayanan yang telahdilakukan survey IndeksKepuasan LayananMasyarakat (unit)

3 5 Program PeningkatanPelayanan Publik


SemuaSKPD

Persentase SKPD memilikidan menerapkan SOP/SPP(%)

90

Tingkat kepuasanmasyarakat terhadappelayanan Kantorkecamatan

baik Sangat baik

Tingkat kepuasanmasyarakat terhadappelayanan Kantorkelurahan

baik Sangat baik

g.Meningkatnyakapasitaskelembagaanorganisasi perangkatdaerah

a. peningkatankapasitas strukturorganisasi yangefektif, efisien,rasional danproporsional.

b. Peningkatan kapasitastata laksanapenyelenggaraan

Program PeningkatanKapasitasSumberdaya AparaturProgram PembinaanDan PengembanganAparatur


BKD

VII - 45


Capaian Kinerja




RPJMD(2017)

tugas pokok danfungsi setiap unitkerja pemerintahandaerah

h. Meningkatnyakompetensi aparaturpemerintah daerah

Penyelenggaraanpendidikan formal,pelatihan dankursus, seminar,magang,pendampingan,pendidikankepribadian, danpendidikan dalamjabatan

Program PendidikanKedinasan


BKD

i. Meningkatnyajaringan komunikasidan informatikasesuai kebutuhan

Peningkatan saranaprasarana teknologiinformasi secaramerata di SKPD danruang publik.

Komunikasi dan InformasiMasyarakat:- Website SKPD (Situs)

1 11 ProgramPengembanganKomunikasi,Informasi Dan MediaMassa

KomunikasidanInformatika

Dinhubkominfo

- Program PenyiaranRSPD

3 74

- Hotspot WiFi Area(lokasi)

1 7

Penyediaan perangkatpendukung e-Governmentbagi SKPD:- VoIP communication(unit)

0 8

Jumlah surat kabarnasional/lokal (media)

92 92 Program KerjasamaInformasi Dan MediaMassa

KomunikasidanInformatika

Dinhubkominfo

BagianHumasSetda

Jumlah penyiaran radio/TVlokal (unit)

16 16

Web site milik pemerintahdaerah

1 1

VII - 46


Capaian Kinerja




RPJMD(2017)

Pameran/expo 1 2Kegiatan diseminasiInformasi Nasional melaluimedia massa sepertimajalah, radio, dantelevisi; (pertahun)

3 12

Kegiatan DiseminasiInformasi Nasional melaluimedia baru seperti website(media online) (setiap hari)

setiap hari Setiap hari

Kegiatan DiseminasiInformasi Nasional melaluimedia tradisional sepertipertunjukan rakyat(pertahun)

3 12

Kegiatan DiseminasiInformasi Nasional melaluimedia interpersonal sepertisarasehan, ceramah/diskusi, dan lokakarya(pertahun)

3 12

Kegiatan DiseminasiInformasi Nasional melaluimedia luar ruang sepertimedia buletin, leaflet,booklet, brosur, spanduk,dan baliho (pertahun)

1 12

Kelompok InformasiMasyarakat di tingkatkecamatan (kelompok)

92 17

VII - 47


Capaian Kinerja




RPJMD(2017)

j. Meningkatnyapengelolaan arsipdaerah secara baku

Peningkatankapasitas arsiparisdan aparatur diSKPD dalampengelolaan arsipsecara baku.

Pengelolaan arsip secarabaku* SKPD

5 17 Program perbaikansistem administrasikearsipan

Kearsipan KDKP

* Desa/ Kelurahan 20 50Penarikan arsip dariinstansi pemerintah (SKPD)

6 6 ProgramPenyelamatan DanPelestarianDokumen/ArsipDaerah

Kearsipan KDKP

Jumlah arsip yangtersimpan* arsip tekstual (berkas)

9.484 15.462

* kartugrafi (lembar) 22 22* foto (buah) 111 171Peningkatan SDMPengelola Kearsipan(orang)

40 40 Program PeningkatanKualitas PelayananInformasi Kearsipan

Kearsipan KDKP

k. Meningkatnyakualitas pelayanandan jumlahkunjungan keperpustakaan

Peningkatankapasitas pengelolaperpustakaan,penambahan koleksiperpustakaan, sertapengembanganminat bacamasyarakat.

Jumlah Perpustakaan ProgramPengembanganBudaya Baca

Perpustakaan

KDKP* Perpustakaan Daerah 1 1* Perpustakaan kecamatan 1 1* Perpustakaan Keliling 2 2* Perpustakaan Sekolah 198 208

* Perpustakaan rumahibadah

5 10

* taman bacaanmasyarakatdesa

61 71

* Taman bacaanmasyarakat non pemda

42 52

Peningkatan SDMPengelola PerpustakaanDesa (orang)

0 40 Program PembinaanDan PeningkatanKapasitasPerpustakaan

Perpustakaan

KDKP

Peningkatan SDMPengelola Perpustakaan

0 40

VII - 48


Capaian Kinerja




RPJMD(2017)

Sekolah (orang)Jumlah anggotaperpustakaan daerah

418 1.018

Jumlah Pengunjungperpustakaan daerah

7.202 8.000

Jumlah koleksi buku yangtersedia di perpustakaandaerah

21.227 26.227 ProgramPenyelamatan DanPelestarian KoleksiPerpustakaan

Perpustakaan

KDKP

Jumlah koleksi Buku yangberbarcode

0 10.000 ProgramPengembanganTeknologi InformasiPerpustakaan

Perpustakaan

KDKP

Jumlah Kartu Anggotayang Berbarcode

0 800

l. Meningkatnya statusaudit keuangandaerah oleh BPK

Peningkatanpendataan asset,pengelolaan asset,dan pengawasanpemanfaatan assetdaerah.

Status audit Keuangan BPK WDP WTP Program PeningkatanSistem PengawasanInternal DanPengendalianPelaksanaanKebijakan KDH


Inspektorat

m. Berkurangnya kasuspenyalahgunaanwewenang danpenyelewengankeuangan daerah

Pengembangansistem pelaporankinerja keuangandaerah yangakuntabel dantransparan.

- Peningkatanpenerapan e-government untukmenunjangakuntabiltas dantransparansi

Persentase SKPD yangmelakukan pengadaanbarang/jasa dengan e-procurement melalui LPSE(%)

96,5 100

VII - 49


Capaian Kinerja




RPJMD(2017)

penyelenggaraanpemerintahandaerah.

n. Meningkatnyakapasitas anggaranuntuk mendukungpeningkatan kualitasdan kuantitaspembangunan danpenyelenggaraanpemerintahandaerah

Peningkatanintensifikasi sumber-sumber pendapatandaerah, peningkatanefektivitaspemungutan pajakdan retribusi daerah,dan peningkatankinerja BUMD dalampeningkatan PAD.

Pendapatan Asli Daerah(PAD) (milyard rupiah)

72,073 226,355 Program PeningkatanDan PengembanganPengelolaanKeuangan Daerah


DPPKDBagianperekonomian

o. Berkurangnya kasuspelanggaranterhadap peraturandaerah

p. Berkurangnya kasuskerusuhan,kriminalitas dangangguankeamanan lainnya.

Peningkatanpenangananpelanggaranperaturan daerahdan peningkatanpengamanan danketertiban umum.

Jumlah Linmas per Jumlah10.000 Penduduk

80 81 ProgramPemeliharaanKantrantibmas danPencegahan tindakKriminal

Jumlah kasus PenegakanPERDA

231 220

Tingkat penyelesaianpelanggaran K3(ketertiban, ketentraman,keindahan) di Kabupaten

90 94

VIII - 1

BAB VIIIINDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITASYANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang bersifat indikatif sebagaimana tercantum pada Tabel 8.1akan menjadi pedoman bagi SKPD dalam melakukan perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan, yang selanjutnya dijabarkandalam Renstra SKPD dan RKPD.

Tabel 8.1Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Brebes

Kode

Bidang UrusanPemerintahandan Program

PrioritasPembangunan

Indikator KinerjaProgram

(outcome)

KondisiKinerjaAwal

RPJMD(Tahun2012)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerjapada akhir

periode RPJMD

Tahun Transisi20182013 2014 2015 2016 2017

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)UrusanWajib

1 PendidikanProgramPAUD

6.651 7.316 8.048 8.852 9.738 40.605 10.712

APK PAUD (laki-laki danperempuan)

15,66 34 38 42 46 50 50 54

ProgrampendidikanDasar 9Tahun

54.976 80.000 100.200 134.832 142.922 512.930 157.214

APK SD/MI(%) 100,76 105 105 105 105 105 105 105APM SD/MI(%) 85,78 81,44 83,58 85,72 87,86 90 90 92,14Angka PutusSekolah SD/MI(%)

0,34 0,36 0,3 0,24 0,18 0,12 0,12 0,06

VIII - 2

Kode




(outcome)

KondisiKinerjaAwal

RPJMD(Tahun2012)


periode RPJMD

Tahun Transisi20182013 2014 2015 2016 2017


AngkaMelanjutkan KeSMP/MTs(%)

87,35 91,46 93,6 95,74 97,88 100 100 100

Angka Kelulusan(AL) SD/MI (%)

99,36 99,5 99,6 99,7 99,9 100 100 100

APKSMP/MTs(%)

80,05 93,62 95,46 97,3 99,74 100 100 100

APMSMP/MTs(%)

57,03 65,23 68,03 70,83 73,63 75 75 77,8

Angka PutusSekolahSMP/MTs(%)

0,5 0,62 0,52 0,42 0,32 0,22 0,22 0,12

AngkaMelanjutkan keSMA/SMK/MA(%)

64,23 75,52 81,64 87,76 93,88 100 100 100

Angka Kelulusan(AL) SMP/MTs(%)

99,31 99,4 99,5 99,6 99,8 100 100 100

AngkaMelanjutkan keSMA/SMK/MA(%)

64,23 75,52 81,64 87,76 93,88 100 100 100

Angka Kelulusan(AL) SMP/MTs(%)

99,31 99,4 99,5 99,6 99,8 100 100 100

ProgramPendidikanMenengah

15.086 16.595 18.254 20.079 22.087 92.102 24.296

APKSMA/MA/SMK(%)

47,05 48 50 52 54 60 60 65

APMSMA/MA/SMK(%)

33,03 34,56 37,5 40,04 43,2 48 48 52

VIII - 3

Kode




(outcome)

KondisiKinerjaAwal

RPJMD(Tahun2012)


periode RPJMD

Tahun Transisi20182013 2014 2015 2016 2017


Angka PutusSekolahSMA/MA/SMK(%)

0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1

Angka Kelulusan(AL)SMA/SMK/MA(%)

100 100 100 100 100 100 100 100

ProgramPendidikanNon Formal

3.544 4.288 4.667 5.084 5.542 22.526 6.047

Angka KelulusanPaket A (%)

87,31 95 96 97,5 98 98,5 98,5 99

Angka KelulusanPaket B (%)

96,97 97,5 98 98,5 98,75 99,5 99,5 99,75

Angka KelulusanPaket C (%)

96 96 97 98 98,5 98,75 98,75 99,25

ProgramPendidikanLuar Biasa

0 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000 1.000

ProgramPeningkatanMutuPendidik DanTenagaKependidikan

11.762 12.938 14.232 15.655 17.221 71.808 18.943

Persentase GuruSD/MI yangmemenuhikualifikasi S1/D-IV (%)

56,9 59 62 64 66 68 70 72

Persentase GuruSMP/MTs yangmemenuhikualifikasi S1/ D-IV (%)

60,71 63 65 67 69 71 73 75

VIII - 4

Kode




(outcome)

KondisiKinerjaAwal

RPJMD(Tahun2012)


periode RPJMD

Tahun Transisi20182013 2014 2015 2016 2017


Persentase GuruSMA/MA/SMKyang memenuhikualifikasi S1/D-IV (%)

68,82 69 70 71 72 73 74 75

ProgramManajemenPendidikan

2.335 2.452 2.574 2.703 2.838 12.902 13.547

2 KesehatanProgramUpayaKesehatanMasyarakat

9.250 10.520 11.158 11.796 12.933 55.656 14.226

ProgramPromosiKesehatanDanPemberdayaan Masyarakat

332 340 345 355 360 1.732 396

CakupanDesa/KelurahanSiaga Aktif (%)

100 25 30 33 35 40 40 42

CakupanpenjaringanSiswa SD danSetingkat (%)

67,69 100 100 100 100 100 100 100

CakupanPenjaringankesehatan siswaSMP/MTs,SMA/SMK/MA(%)

30 55 60 65 70 70 72

VIII - 5

Kode




(outcome)

KondisiKinerjaAwal

RPJMD(Tahun2012)


periode RPJMD

Tahun Transisi20182013 2014 2015 2016 2017


ProgramPerbaikanGiziMasyarakat

512 700 900 1.100 1.300 4.512 1.300

PenurunanPrevalensi Balitadg BB Rendah(%)

0,34 8 7 6 5,5 5 5 4,5

PenurunanPrevalensi BalitaStunting (%)

0,19 41 39 37 35 33 33 31

CakupanPelayanan AnakBalita (D/S) (%)

69,29 85 90 91 92 93 93 94

CakupanBalitaGzi Burukmendapatperawatan (%)

100 98 100 100 100 100 100 100

Bayi Usia 0-6Bulan yangmendapat ASIEksklusif (%)

32,12 80 85 86 87 88 88 89

Keluarga SadarGizi(Kadarzi)(%)

27,45 78 80 81 82 83 83 84

Prevalensi GiziBuruk (%)

0,91 2 1,5 1 0,75 0,5 0,5 0,25

ProgramObat DanPerbekalanKesehatan

5.430 5.740 6.251 7.361 7.266 32.048 7.993

Peningkatandan PemerataanObat danPerbekalan

100 100 100 100 100 100 100 100

VIII - 6

Kode




(outcome)

KondisiKinerjaAwal

RPJMD(Tahun2012)


periode RPJMD

Tahun Transisi20182013 2014 2015 2016 2017


Kesehatan (%)ProgramPengawasanObat DanMakanan

44 48 53 59 64 269 71

ProgramPeningkatanKeselamatanIbuMelahirkanDan Anak

425 5.000 5.500 6.000 6.500 23.425 7.000

CakupanKunjungan IbuHamil (K4) (%)

93,37 94 95 95 96 96 96 97

CakupanPersalinan olehTenagaKesehatan (%)

96,07 93 94 95 96 96 96 97

CakupanKomplikasiKebidanan yangditangani (%)

141,9 96 96 97 98 99 99 99

AKI/100.000KLH 150 104 103 102 101 100 100 99CakupanKunjunganNeonatal (%)

96,6 92 93 94 95 96 96 97

CakupanKunjungan Bayi(%)

104,32 93 94 95 96 97 97 98

CakupanNeonatal Ristiyang ditangani(%)

47,28 91 92 93 94 95 95 96

AKB per 1.000KLH

14,9 8,5 8,2 8,2 8,2 8,1 8,1 8,1

VIII - 7

Kode




(outcome)

KondisiKinerjaAwal

RPJMD(Tahun2012)


periode RPJMD

Tahun Transisi20182013 2014 2015 2016 2017


ProgramPengembanganLingkunganSehat

233 295 325 345 360 1.558 396

Cakupan RumahSehat (%)

42,09 75 77 80 83 85 85 85

ProgramPencegahanDanPenanggulangan PenyakitMenular

765 820 1.055 1.305 1.576 5.521 1.734

Desa/KelurahanUCI (UniversalChildImunization)(%)

100 100 100 100 100 100 100 100

CakupanImunisasi DasarLengkap (%)

94,16 100 100 100 100 100 100 100

AFPRate/100.000penduduk <15Th

0 ≥ 2 ≥ 2 sertifikasi

sertifikasi

sertifikasi

sertifikasi sertifikasi

CakupanPenderita DBDyang ditangani(%)

100 100 100 100 100 100 100 100

CFR DBD 3,4 3,5 3 2,5 2 2 2 1,5IR DBD (per100.000 pddk)

7,6 13 12 11 10 10 10 9

VIII - 8

Kode




(outcome)

KondisiKinerjaAwal

RPJMD(Tahun2012)


periode RPJMD

Tahun Transisi20182013 2014 2015 2016 2017


Cakupanpenemuan danPenangananpenderitaPneumoniaBalita (%)

31,86 70 80 90 100 100 100 100

Caku.PenangananPasien baru TBBTA + (%)

100 100 100 100 100 100 100 100

AngkaKesembuhan TBParu (%)

73,83 85 85 85 85 100 100 100

Angka penemuanpasien baru TB(BTA+) / CDR TB(%)

48,47 65 70 75 80 80 80 85

Angka KematianTB (100.000pddk)

51kasus

1,1 1 1 1 1 1 1

CDR Kusta 29,61(kasus

< 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5

CakupanpenemuanHIV/AIDStertangani (%)

100 100 100 100 100 100 100 100

ProgramStandarisasiPelayananKesehatan

465 640 725 812 875 3.516 963

IndeksKepuasanMasyarakatterhadapPelayanan RSUD

70 75 80 85 90 95 95 100

VIII - 9

Kode




(outcome)

KondisiKinerjaAwal

RPJMD(Tahun2012)


periode RPJMD

Tahun Transisi20182013 2014 2015 2016 2017


ProgramKemitraanPeningkatanPelayananKesehatan

1.015 1.000 1.100 1.210 1.331 5.656 1.464

Persentasependudukmiskin pesertaJamkesmas/Jamkesda terlayanidi RS (%)

100 100 100 100 100 100 100 100

CakupanpelayananKesehatanDasarMasyarakatMiskin (%)

26,34 48,62 49,31 50,56 51,71 52,5 52,5 53,65

ProgramPengadaan,Peningkatan,PerbaikanSarana DanPrasaranaPuskesmas /PuskesmasPembantuDanJaringannya

2.101 2.293 2.498 2.708 2.933 12.533 3.226

PersentasebangunanPuskesmaskondisi baik

100 100 100 100 100 100 100 100

VIII - 10

Kode




(outcome)

KondisiKinerjaAwal

RPJMD(Tahun2012)


periode RPJMD

Tahun Transisi20182013 2014 2015 2016 2017


ProgramPengadaan,Peningkatan,PerbaikanSarana DanPrasaranaRumah Sakit/Rumah SakitJiwa, RumahSakit Paru-Paru/RumahSakit Mata.

2.200 2.420 2.662 2.928 3.221 13.431 3.543

Sertifikasi RSUDBumiayu

0 Tipe D Tipe D(BLUD)

Tipe D(BLUD)

Tipe D(BLUD)

Tipe D(BLUD)

Tipe D(BLUD)

Tipe D(BLUD)

Sertifikasi RSUDBrebes

Tipe B Tipe B Tipe B Tipe B Tipe B Tipe B Tipe B Tipe B(BLUD) (BLUD) (BLUD) (BLUD) (BLUD) (BLUD) (BLUD) (BLUD)

16 JenisPelayan

an

16 JenisPelayan

an

16 JenisPelayan

an

16 JenisPelayan

an

16Jenis

Pelayanan

16 JenisPelayan

an

16 JenisPelayana

n

16 JenisPelayan

an

ProgramPeningkatanPelayananKesehatanLansia

27 75 70 70 100 110

ProgramPencegahanDanPenanggulangan PenyakitTidakMenular

- 1.000 1.100 1.200 1.400 4.700 1.500

VIII - 11

Kode




(outcome)

KondisiKinerjaAwal

RPJMD(Tahun2012)


periode RPJMD

Tahun Transisi20182013 2014 2015 2016 2017


3 PekerjaanUmumProgramPembangunan Jalan DanJembatan

123.000 135.300 148.830 163.713 180.084 750.927 198.093

Persentasepanjang jalanKabupatenkondisi baik (%)

55 60 80 80 80 80 80 80

Persentasepanjang jalanporos desakondisi baik (%)

78 80 83 85 86 90 90 90

Tersedianyasistem jalanyangmenghubungkan pusat-pusatkegiatan dalamwilayahkabupaten (%)

75 80 100 100 100 100 100 100

Tersedianyajalan yangmemudahkanmasyarakat perindividumelakukanperjalanan (%)

75 80 100 100 100 100 100 100

Tersedianyajalan yangmenjaminpengguna jalanberkendara

50 50 60 60 60 60 60 60

VIII - 12

Kode




(outcome)

KondisiKinerjaAwal

RPJMD(Tahun2012)


periode RPJMD

Tahun Transisi20182013 2014 2015 2016 2017


dengan selamat(%)Tersedianyajalan yangmenjaminkendaraandapat berjalandengan selamatdan nyaman(%)

50 50 60 60 60 60 60 60

Tersedianyajalan yangmenjaminperjalan dapatdilakukan sesuaidengankecepatanrencana (%)

50 50 60 60 60 60 60 60

ProgramRehabilitasi/PemeliharaanJalan DanJembatan

15.650 17.215 18.937 20.830 22.913 95.545 25.204

Programpeningkatansarana danprasaranakebinamargaan

103 110 120 130 140 603 150

VIII - 13

Kode




(outcome)

KondisiKinerjaAwal

RPJMD(Tahun2012)


periode RPJMD

Tahun Transisi20182013 2014 2015 2016 2017


ProgramPembangunan SaluranDrainase/Gorong-Gorong

17.150 18.865 20.752 22.827 25.109 104.702 27.620

Persentasesaluran drainasedalam kondisibaik (%)

75 80 85 85 85 85 85

ProgramPengembangan DanPengelolaanJaringanIrigasi, RawaDan JaringanPengairanLainnya

17.150 18.865 20.752 22.827 25.109 104.702 27.620

Tersedianya airbaku untukmemenuhikebutuhanpokok minimalsehari-hari (%)

29,4 100 100 100 100 100 100 100

Tersedianya airirigasi untukpertanian rakyatpada sistemirigasi yangsudah ada (%)

10 55 60 65 70 70 70 70

Persentasepanjang saluranirigasi sekunderkondisi baik (%)

45 48 51 54 57 60 60 60

VIII - 14

Kode




(outcome)

KondisiKinerjaAwal

RPJMD(Tahun2012)


periode RPJMD

Tahun Transisi20182013 2014 2015 2016 2017


Persentasepanjang saluranirigasi tersierkondisi baik (%)

30 34 38 42 46 50 50 54

Programpenyediaandanpengolahanair baku

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000

Tersedianya airbaku untukmemenuhikebutuhanpokok minimalsehari-hari (%)

29,4 100 100 100 100 100 100 100

ProgramPengembangan,PengelolaanDan KonversiSungai,Danau DanSumber DayaAir Lainnya

50.650 55.715 61.287 67.415 74.157 309.223 81.572

Persentaseembung/ wadukkondisi baik (%)

28,86 31 32 33 34 35 35 36

ProgramPembangunanInfrastrukturPerdesaan

12.930 14.223 15.645 17.210 18.931 78.939 20.824

VIII - 15

Kode




(outcome)

KondisiKinerjaAwal

RPJMD(Tahun2012)


periode RPJMD

Tahun Transisi20182013 2014 2015 2016 2017


ProgramPembangunanInfrastrukturPerkotaan

6.530 7.183 7.901 8.691 9.561 39.866 10.517

ProgramPengendalianBanjir

2.540 2.794 3.073 3.381 3.719 15.507 4.091

ProgramPengembangan KinerjaPengelolaanPersampahan

10.150 11.165 12.282 13.510 14.861 61.967 16.347

Persentasesampah yangtertangani (%)

29,40 38 47 56 58 60 60 60

Tersedianyafasilitaspengurangansampahdiperkotaan (%)

10 10 12 15 17 20 20 22

Tersedianyasistempenanganansampah diperkotaan(TPST)

2 2 2 3 4 5 5 6

ProgramPembangunan Kota

3.357 3.693 4.062 4.468 4.915 20.495 5.406

ProgramPenanggulanganKemiskinanPerkotaan

335 369 405 446 490 2.045 540

VIII - 16

Kode




(outcome)

KondisiKinerjaAwal

RPJMD(Tahun2012)


periode RPJMD

Tahun Transisi20182013 2014 2015 2016 2017


Programpengembangan wilayahstrategis dancepattumbuh

300 330 363 399 439 483

Programpengembangan kinerjapengelolaanair minumdan airlimbah

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000

4 PerumahanProgramPengembanganPerumahan

1.300 8.000 8.000 8.000 8.000 33.300 8.000

Persentaseketersediaanrumah (%)

85 92,25 92,75 93,25 93,75 94,25 94,25 94,75

Rehabilitasirumah tidaklayak huni

0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 10.000 2.000

ProgramLingkunganSehatPerumahan

1.319 5.000 6.000 7.000 7.500 26.819 8.000

PersentaseRumah Tanggamengakses airbersih (%)

90,08 62,55 68,92 75,3 76,05 76,81 76,81 77,57

VIII - 17

Kode




(outcome)

KondisiKinerjaAwal

RPJMD(Tahun2012)


periode RPJMD

Tahun Transisi20182013 2014 2015 2016 2017


Persentaserumah tanggamengaksessanitasi (%)

44,4 49,89 52,88 56,05 59,42 62,98 62,98 66,54

CakupanKetersedianRumah LayakHuni (%)

79 81,35 82,98 84,64 86,33 88,05 88,05 89,77

PersentaseLingkunganpemukimankumuh (%)

2 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,5 1,4

ProgramPemberdayaan KomunitasPerumahan

90 100 110 121 133 554 146

5 PenataanruangProgramPerencanaanTata Ruang

14.900 15.390 18.029 19.832 21.815 89.966 23.997

Jumlah rencanadetail tata ruangkota yang telahdisusun (buah)

3 5 7 10 13 16 16 19

ProgramPemanfaatanRuang

1.319 50 55 61 67 1.551 73

Rasio ruangterbuka hijauper satuan luaswilayah berHPL/HGB

1:03 1:03 1:03 1:03 1:03 1:03 1:03 1:03

VIII - 18

Kode




(outcome)

KondisiKinerjaAwal

RPJMD(Tahun2012)


periode RPJMD

Tahun Transisi20182013 2014 2015 2016 2017


Luas Ruangterbuka Hijau(Ha)

12 14 16 18 20 20 20 22

Persentasepelayananmasyarakatdalampengurusan IMB(%)

100 100 100 100 100 100 100 100

ProgramPengendalianPemanfaatanRuang

- 100 110 121 133 464 146

Jumlah ijin alihfungsi lahan(Ha)

163,06 163,06 163,06 163,06 163,06 163,06 163,06 163,06

Ruang publikyang berubahperuntukannya(%)

0 0 0 0 0 0 0 0

Jumlah kasuspelanggarantata ruang(kasus)

17 15 14 13 12 10 10 8

6 PerencanaanPembangunanProgramPengembangan Data DanInformasiPerencanaanPembangunan.

150 165 182 200 220 916 242

VIII - 19

Kode




(outcome)

KondisiKinerjaAwal

RPJMD(Tahun2012)


periode RPJMD

Tahun Transisi20182013 2014 2015 2016 2017


Hasil evaluasikinerja hasilpembangunantahunan

1 1 1 1 1 1 5 1

Hasil EvaluasiRPJMD

1 0 0 1 0 1 2 0

Programkerjasamapembangunan

660 726 799 878 966 1.063

Programpengembangan wilayahperbatasan

75 83 91 100 110 121

ProgramPerencanaanPengembangan WilayahStrategis danCepatTumbuh

300 310 320 330 340 1.600 350

PeningkatanKapasitasKelembagaanPerencanaanPembangunan Daerah.

250 275 303 333 366 1.526 403

KeselarasanProgram RPJMDkedalam RKPD(%)

90 100 100 100 100 100 100 100

% SKPD yangtelah menyusunRenstra SKPD

0 100 0 0 0 0 100 100

VIII - 20

Kode




(outcome)

KondisiKinerjaAwal

RPJMD(Tahun2012)


periode RPJMD

Tahun Transisi20182013 2014 2015 2016 2017


% Renstra SKPDyang selarasdengan RPJMD

0 70 0 0 0 0 70 70

% SKPD yangtelah menyusunRenja SKPD

100 100 100 100 100 100 100 100

% Renja SKPDyang selarasdengan RKPD

60 64 68 72 76 80 80 80

ProgramPerencanaanPembangunan Daerah.

2.665 2.932 3.225 3.547 3.902 16.270 4.292

TersedianyaDokumenPerencanaan:RPJMD yg telahditetapkan dgnPERDA/PERKADA

0 1 0 0 0 0 1 1

TersedianyaDokumenPerencanaan:RKPD yg telahditetapkan dgnPERKADA

1 1 1 1 1 1 5 1

ProgramPerencanaanPembangunan Ekonomi.

815 897 986 1.085 1.193 4.976 1.313

% ketersediaandokumenperencanaanbidang ekonomisesuai amanat

100 100 100 100 100 100 100 100

VIII - 21

Kode




(outcome)

KondisiKinerjaAwal

RPJMD(Tahun2012)


periode RPJMD

Tahun Transisi20182013 2014 2015 2016 2017


pemerintahProgramPerencanaanSosialBudaya.

705 776 853 938 1.032 4.304 1.135

% ketersediaandokumenperencanaansosial budayasesuai amanatpemerintah

100 100 100 100 100 100 100 100

ProgramPerencanaanPrasaranaWilayah DanSumber DayaAlam.

85 94 103 113 124 519 137

% ketersediaandokumenperencanaanprasaranawilayah danSDA sesuaiamanatpemerintah

100 100 100 100 100 100 100 100

7 PerhubunganProgramPembangunan PrasaranaDan FasilitasPerhubungan

3.550 3.905 4.296 4.725 5.198 21.673 5.717

VIII - 22

Kode




(outcome)

KondisiKinerjaAwal

RPJMD(Tahun2012)


periode RPJMD

Tahun Transisi20182013 2014 2015 2016 2017


ProgramRehabilitasiDanPemeliharaanPrasaranaDan FasilitasLLAJ

1.834 2.017 2.219 2.441 2.685 11.197 2.954

ProgramPeningkatanPelayananAngkutan

1.201 1.321 1.453 1.599 1.758 7.332 1.934

PelayananPerizinanAngkutan:- RekomendasiIzin Insidentil(rekomendasi)

93 70 75 80 85 90 90 95

- RekomendasiPerpanjanganIzin Trayek(rekomendasi)

91 275 285 290 295 300 300 305

- Pas Kapal < 7GT (izin)

283 300 310 320 330 340 340 350

Pembangunan sarana danprasaranaperhubungan

338 372 409 450 495 544

Jumlah Pos JagaPerlintasanSebidang

7 7 8 9 10 11 11 12

ProgramPengendalianDanPengamananLalu Lintas

820 902 992 1.091 1.201 5.006 1.321

VIII - 23

Kode




(outcome)

KondisiKinerjaAwal

RPJMD(Tahun2012)


periode RPJMD

Tahun Transisi20182013 2014 2015 2016 2017


Jumlah kasusKecelakaan(kasus)

593 570 550 520 500 480 480 460

ProgramPengembangan FasilitasLalu LintasJalan

3.394 3.733 4.107 4.517 4.969 20.721 5.466

ProgramPeningkatanKelaikanPengoperasian KendaraanBermotor

190 209 230 253 278 1.160 306

JumlahKendaraanBermotor WajibUji (KBWU):- KategoriUmum (unit)

2.088 1.977 2.000 2.100 2.150 2.200 2.200 2.250

- Kategori TidakUmum (Unit)

3.936 3.654 3.800 3.950 4.100 4.250 4.250 4.400

8 LingkunganHidupProgramPengendalianPencemaranDan PerusakanLingkunganHidup

75 500 600 700 800 2.675 900

Pelayananpencegahanpencemaran air(%)

0 0 30 60 80 100 100 120

VIII - 24

Kode




(outcome)

KondisiKinerjaAwal

RPJMD(Tahun2012)


periode RPJMD

Tahun Transisi20182013 2014 2015 2016 2017


ProgramPeningkatanPengendalianPolusi

1.028 1.131 1.244 1.368 1.505 6.276 1.656

Pelayananpencegahanpencemaranudara darisumber tidakbergerak (%)

0 0 60 80 100 100 100 100

Pelayanantindak lanjutpengaduanmasyarakatakibat adanyadugaanpencemarandan/atauperusakanlingkunganhidup (%)

100 100 100 100 100 100 100 13

ProgramPeningkatanKualitas DanAksesInformasiSumber DayaAlam DanLingkunganHidup

1.408 1.549 1.704 1.874 2.061 8.596 2.268

Persentase luaslahan yang telahdiketahuiinformasi statuskerusakan lahan

0 0 30 60 80 100 100 100

VIII - 25

Kode




(outcome)

KondisiKinerjaAwal

RPJMD(Tahun2012)


periode RPJMD

Tahun Transisi20182013 2014 2015 2016 2017


dan/atau tanahuntuk produksibiomassaPersentasepengolahansampahberbasismasyarakat diperkotaan (%)

5 10 10 10 10 10 10 10

ProgramPerlindunganDanKonservasiSumber DayaAlam

1.000 1.100 1.210 1.331 1.464 6.105 1.611

Luas lahan kritisdi daerahtangkapan airdan sumber airserta daerahlongsor yangtertanami pohon(ha)

5 10 10 10 10 10 10 10

9 PertanahanProgramPembangunan SistemPendaftaranTanah

1.925 2.118 2.329 2.562 2.818 11.752 3.100

Persentase luaslahanbersertifikat (%)

24,42 25,89 27,44 29,08 30,83 32,68 32,68 34,53

VIII - 26

Kode




(outcome)

KondisiKinerjaAwal

RPJMD(Tahun2012)


periode RPJMD

Tahun Transisi20182013 2014 2015 2016 2017


ProgramPenataanPenguasaan,Pemilikan,PenggunaanDanPemanfaatanTanah

9.420 10.362 11.398 12.538 13.792 57.510 15.171

Penyelesaianizin lokasi (%)

100 100 100 100 100 100 100 100

ProgramPenyelesaianKonflik-KonflikPertanahan

125 138 151 166 183 763 201

Penyelesaiankasus tanahNegara (%)

0 100 100 100 100 100 100 100

Penanganankasus sengketalahan (%)

100 100 100 100 100 100 100 100

ProgramPengembangan SistemInformasiPertanahan

650 650 715 787 865 3.667 952

VIII - 27

Kode




(outcome)

KondisiKinerjaAwal

RPJMD(Tahun2012)


periode RPJMD

Tahun Transisi20182013 2014 2015 2016 2017


10 Kependudukan danCatatanSipilProgramPenataanAdministrasiKependudukan

3.724 4.096 4.506 4.957 5.452 22.735 5.998

Persentasekepemilikan KTPbagi wajib KTP(%)

76 77 78 79 80 81 81 82

Rasio bayiberaktekelahiran (%)

10,56 50 60 65 75 80 80 85

Ketersediaandatabasekependudukan

Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

Penerapan KTPNasionalberbasis NIK(%)

100 100 100 100 100 100 100 100

PersentaseKepemilikan KK(%)

23,38 100 100 100 100 100 100 100

Rasio pasanganberakte nikah(%)

100 100 100 100 100 100 100 100

Jumlah tempatperekaman datakependudukankecamatan yangterhubungdengan jaringanSIAK

17 17 17 17 17 17 17 17

VIII - 28

Kode




(outcome)

KondisiKinerjaAwal

RPJMD(Tahun2012)


periode RPJMD

Tahun Transisi20182013 2014 2015 2016 2017


(kecamatan)

11 PemberdayaanPerempuandanPerlindungan AnakProgramKeserasianKebijakanPeningkatanKualitasPerempuan DanAnak

100 110 121 133 146 611 161

Penyelesaianpengaduankorban tindakkekerasan dandiskriminasi (%)

75 80 85 90 95 95 95 95

Jumlah P2TP2Aditingkatkabupaten dankecamatan

1 18 18 18 18 18 18 18

Rasio KDRT 0,056 0,045 0,04 0,035 0,03 0,03 0,03 0,03Penyelesaianpengaduanperlindunganperempuan dananak daritindakankekerasan (%)

100 100 100 100 100 100 100 100

VIII - 29

Kode




(outcome)

KondisiKinerjaAwal

RPJMD(Tahun2012)


periode RPJMD

Tahun Transisi20182013 2014 2015 2016 2017


Jumlahkebijakan yangmendukungpemenuhan hakanak (dalambentuk perda,perbub danperdes)

Perda 0 Perda 0 Perda 0 Perda 1 Perda 1 Perda 1 Perda 1 Perda 1Perbub

1Perbub

1Perbub

2Perbub

2Perbub

3Perbub

3Perbub 3 Perbub

3Perdes 0 Perdes 5 Perdes

10Perdes

10Perdes

15Perdes

15Perdes

15Perdes

15

ProgramPeningkatanKualitasHidup DanPerlindunganPerempuanDan Anak

380 418 460 506 556 2.320 612

Jumlahkelompok usahakecil perempuan(baru)

30 35 41 47 57 60 60 63

ProgramPeningkatanPeran SertaDanKesetaraanGender DalamPembangunan

150 165 182 200 220 916 242

Persentasepartisipasiperempuan dilembagapemerintah (%)

24,5 24,5 26,75 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5

VIII - 30

Kode




(outcome)

KondisiKinerjaAwal

RPJMD(Tahun2012)


periode RPJMD

Tahun Transisi20182013 2014 2015 2016 2017


Jumlahkebijakan yangmendukungpelaksanaanPUG dibidang(ekonomi,sosial, politikdan hukum)dalam bentukperda danperbup

Perda 0 Perda 0 Perda 0 Perda 1 Perda 1 Perda 1 Perda 1 Perda 1Perbub

2Perbub

2Perbub

3Perbub

3Perbub

3Perbub

3Perbub 3 Perbub

3

Partisipasiperempuan dilembagalegislatif (%)

12 8,8 20 20 20 20 20 20

Partisipasiangkatan kerjaperempuan (%)

9,54 10 10,3 10,6 11 11 11 11

ProgramPeningkatanKelembagaanPengarusutamaan GenderDan Anak

240 264 290 319 351 1.465 387

Jumlah FocalPoint yangterbentuk (unit)

54 54 71 88 200 200 200 200

Jumlah ForumAnak Kabupaten& Kecamatan(kelompok)

1 13 18 18 18 18 18 18

Jumlah ForumAnakDesa/Kelurahan(kelompok)

0 13 20 30 40 50 50 60

VIII - 31

Kode




(outcome)

KondisiKinerjaAwal

RPJMD(Tahun2012)


periode RPJMD

Tahun Transisi20182013 2014 2015 2016 2017


Prosentaseperencanaanpembangunanyang melibatkananak(musrenbang)(%)

0 5 15 30 50 80 80 80

Jumlah GugusTugas KLATingkatKabupaten danDesa/ Kelurahanyang aktif danberfungsi

GugusTugasKab. 1

GugusTugasKab. 1

GugusTugasKab. 1

GugusTugasKab. 1

GugusTugasKab. 1

GugusTugasKab. 1

GugusTugasKab. 1

GugusTugasKab. 1

GugusTugasDesa/Kel. 0

GugusTugasDesa/Kel. 5

GugusTugasDesa/

Kel. 10

GugusTugasDesa/

Kel. 10

GugusTugasDesa/

Kel. 15

GugusTugasDesa/

Kel. 15

GugusTugasDesa/

Kel. 15

GugusTugasDesa/

Kel. 15Jumlah ForumAdvokasi KLATingkatKabupaten danDesa/ Kelurahanyang aktif danberfungsi

F. Adv.KLA

Kab. 1

F. Adv.KLA

Kab. 1

F. Adv.KLA

Kab. 1

F. Adv.KLA

Kab. 1

F. Adv.KLA

Kab. 1

F. Adv.KLA

Kab. 1

F. Adv.KLA Kab.

1

F. Adv.KLA

Kab. 1F. Adv.

KLADesa/Kel 0

F. Adv.KLA

Desa/Kel 0

F. Adv.KLA

Desa/Kel 10

F. Adv.KLA

Desa/Kel 10

F. Adv.KLA

Desa/Kel 15

F. Adv.KLA

Desa/Kel 15

F. Adv.KLA

Desa/ Kel15

F. Adv.KLA

Desa/Kel 15

12 KeluargaBerencanadanKeluargaSejahteraProgramKeluargaBerencana

830 1.200 1.400 1.500 1.600 6.530 1.700

Cakupanpeserta KB aktif(%)

79,5 81 82 83 84 85 85 86

Unmetneed KB 13 11 10,5 10 9,5 9 9 8,5

VIII - 32

Kode




(outcome)

KondisiKinerjaAwal

RPJMD(Tahun2012)


periode RPJMD

Tahun Transisi20182013 2014 2015 2016 2017


Cakupan PUSdengan Istriusia dibawah 20tahun (%)

3,62 3,6 3,55 3,5 3,2 3 <3,00 <3,00

PersentasePeserta KB AktifPria dibandingjumlah pesertaKB Aktif (%)

2,54 2,8 3 3,2 3,4 3,5 3,5 3,6

ProgramPembinaanPeran SertaMasyarakatDalamPelayananKB/KR YangMandiri

25 28 30 33 37 153 40

ProgramPenyiapanTenagaPendampingKelompokBina Keluarga

70 77 85 93 102 427 113

PersentaseAnggota UPPKSyang PUS ber-KB (%)

80,86 86 86,5 87 87,5 88 88 88

Rasio PLKBdenganDesa/Kelurahan(orang)

1:4/5 1:04 1:03 1:03 1:03 1:03 1:03 1:03

VIII - 33

Kode




(outcome)

KondisiKinerjaAwal

RPJMD(Tahun2012)


periode RPJMD

Tahun Transisi20182013 2014 2015 2016 2017


ProgramPengembangan ModelOperasionalBKB-Posyandu-PADU

80 88 97 106 117 488 129

Cakupananggota BKByang PUS ber-KB

40,99 55 63 70 74 76 76 78

Persentasekeluarga PraSejahtera/Sejahtera I (%)

52,24 45,59 44,91 44,5 43,57 42,7 42,7 41,83

ProgramKesehatanReproduksiRemaja

50 55 61 67 73 305 81

ProgramPengembangan PusatPelayananInformasiDanKonselingKRR

50 55 61 67 73 305 81

Persentasekelompok PIKKRR/jumlahkecamatan (%)

35 60 70 80 90 100 100 100

Cakupan tenagaterlatih aktifpada kelompokPIK KRR (Pelatih

28 60 70 80 90 100 100 100

VIII - 34

Kode




(outcome)

KondisiKinerjaAwal

RPJMD(Tahun2012)


periode RPJMD

Tahun Transisi20182013 2014 2015 2016 2017


Sebaya danKonselorSebaya)Cakupankesediaan Alatdan ObatKontrasepsi olehkabupaten/Kota(%)

0 0 10 20 25 30 30 30

ProgramPromosiKesehatanIbu, Bayi DanAnak melaluikelompokkegiatan dimasyarakat

70 77 85 93 102 427 113

ProgramPengembangan BahanInformasiTentangPengasuhanDanPembinaanTumbuhKembangAnak

30 33 36 40 44 183 48

VIII - 35

Kode




(outcome)

KondisiKinerjaAwal

RPJMD(Tahun2012)


periode RPJMD

Tahun Transisi20182013 2014 2015 2016 2017


13 SosialProgramPemberdayaan FakirMiskin,KomunitasAdatTerpencil(KAT) DanPenyandangMasalahKesejahteraan Sosial(PMKS)Lainnya

412 453 499 548 603 2.515 664

Persentase (%)PMKS skalakab/kota yangmemperolehbantuan sosialuntukpemenuhankebutuhandasar.

100 100 100 100 100 100 100 100

Persentase (%)PMKS skalakab/kota yangmenerimaprogrampemberdayaansosial melaluiKelompok UsahaBersama (KUBE)atau kelompoksosial ekonomi

10 40 60 80 80 80 80 80

VIII - 36

Kode




(outcome)

KondisiKinerjaAwal

RPJMD(Tahun2012)


periode RPJMD

Tahun Transisi20182013 2014 2015 2016 2017


sejenis lainnyaPresentase (%)korban bencanaskalakabupaten/ kotayang menerimabantuan sosialselama masatanggal darurat.

85 90 95 100 100 100 100 100

ProgramPelayananDanRehabilitasiKesejahteraan Sosial.

685 754 829 912 1.003 4.182 1.103

ProgramPembinaanAnakTerlantar.

100 100 100 100 100 500 100

Jumlah PMKS(jiwa)a.Anak BalitaTerlantar

503 498 478 458 438 418 418 418

b.Anak terlantar 1,379 1.353 1.253 1.153 1.053 953 953 953c.Lanjut Usiaterlantar

5,625 5.462 5.312 5.162 5.012 4.862 4.862 4.862

ProgramPembinaanParaPenyandangCacat DanTrauma.

130 143 157 173 190 794 209

VIII - 37

Kode




(outcome)

KondisiKinerjaAwal

RPJMD(Tahun2012)


periode RPJMD

Tahun Transisi20182013 2014 2015 2016 2017


Presentase (%)penyandangcacat fisik danmental, sertalanjut usia tidakpotensial yangtelah menerimajaminan sosial.

0.005 45 50 50 55 60 60 60

ProgramPembinaanPantiAsuhan/Panti Jompo.

110 121 133 146 161 672 177

Jumlah Saranasosial sepertipanti asuhan,panti jompo danpanti rehabilitasi

13 14 15 16 17 18 18 19

Presentase (%)panti sosialskalakabupaten/kotayangmenyediakansaranaprasaranapelayanankesejahteraansosial.

25 40 60 80 80 80 80 80

VIII - 38

Kode




(outcome)

KondisiKinerjaAwal

RPJMD(Tahun2012)


periode RPJMD

Tahun Transisi20182013 2014 2015 2016 2017


ProgramPembinaanEksPenyandangPenyakitSosial (EksNarapidana,PSK, NarkobaDan PenyakitSosialLainnya).

35 39 42 47 51 214 56

Jumlah PMKS(jiwa)d.Pengemis 528 496 481 466 451 436 436 436e.BekasNarapidana

565 553 543 533 523 513 513 513

ProgramPemberdayaanKelembagaanKesejahteraan Sosial.

745 820 901 992 1.091 4.548 1.200

Presentase (%)wahanakesejahteraansosial berbasismasyarakat(WKBSM) yangmenyediakansaranaprasaranapelayanankesejahteraansosial.

30 40 50 60 70 80 80 80

VIII - 39

Kode




(outcome)

KondisiKinerjaAwal

RPJMD(Tahun2012)


periode RPJMD

Tahun Transisi20182013 2014 2015 2016 2017


ProgramPeningkatanKesetiakawanan Sosial.

- 100 110 121 133 464 146

14 KetenagakerjaanProgramPeningkatanKualitas DanProduktivitasTenaga Kerja

338 1.000 1.100 1.200 1.300 4.938 1.400

Besaran tenagakerja yangmendapatkanpelatihanberbasiskompetensi (%)

0,26 30 45 60 65 70 70 70

Besaran tenagakerja yangmendapatkanpelatihankewirausahaan(%)

0,16 15 30 45 60 70 70 70

Besaran tenagakerja yangmendapatkanpelatihanberbasismasyarakat (%)

0,26 15 30 45 60 60 60 60

Besaran pencarikerja yangterdaftar yangditempatkan (%

0,15 25 40 55 70 70 70 70

VIII - 40

Kode




(outcome)

KondisiKinerjaAwal

RPJMD(Tahun2012)


periode RPJMD

Tahun Transisi20182013 2014 2015 2016 2017


ProgramPeningkatanKesempatanKerja

464 510 561 618 679 2.833 747

TingkatPartisipasiAngkatan Kerja(%)

77,26 77,29 77,34 77,39 77,44 77,49 77,49 77,54

TingkatPengangguranTerbuka (%)

6,54 6,38 6,13 5,88 5,63 5,38 5,38 5,13

PenempatanTenaga KerjaAntar KerjaAntar Negara(AKAN) (orang)

1,947 3.550 3.600 3.650 3.700 3.750 3.750 3.800

PenempatanTenaga KerjaAntar KerjaAntar Daerah(AKAD) (orang)

8 250 350 450 550 650 650 750

ProgramPerlindunganDanPengembangan LembagaKetenagakerjaan

315 347 381 419 461 1.923 507

Persentasekasusperselisihantenaga kerjayangterselesaikan(%)

100 100 100 100 100 100 100 100

VIII - 41

Kode




(outcome)

KondisiKinerjaAwal

RPJMD(Tahun2012)


periode RPJMD

Tahun Transisi20182013 2014 2015 2016 2017


PersentaseUpah MinimumKabupatenterhadapKebutuhanHidup Layak(%)

94 95 95 96 96 96 96 96

Besaranpekerja/buruhyang menjadipeserta programJamsostek (%)

40 40 40 45 50 60 60 60

Besaran KasusyangdiselesaikandenganPerjanjianBersama (PB)(%)

12 20 30 40 50 60 60 60

BesaranPengujianPeralatan diPerusahaan (%)

15 20 25 35 45 55 55 55

BesaranPemeriksaanPerusahaan (%)

40 45 50 50 50 60 60 60

VIII - 42

Kode




(outcome)

KondisiKinerjaAwal

RPJMD(Tahun2012)


periode RPJMD

Tahun Transisi20182013 2014 2015 2016 2017


15 KoperasiUsaha KecildanMenengahProgramPengembanganKewirausahaan DanKeunggulanKompetitifUsaha KecilMenengah

375 1.000 1.200 1.300 1.400 5.275 1.500

Jumlah TenagaKerja UMKM(orang)

6.056 6.334 6.634 6.934 7.234 7.534 7.534 7.834

Mikro 822 1.100 1.400 1.700 2.000 2.300 2.300 2.600Kecil 4.494 4.494 4.494 4.494 4.494 4.494 4.494 4.494Menengah 740 740 740 740 740 740 740 740

ProgramPengembangan SistemPendukungUsaha BagiUsaha MikroKecilMenengah

275 303 333 366 403 1.679 443

Jumlah UMKMyang sudahpunya ijin usaha(unit)

1.590 1.600 1.650 1.700 1.750 1.800 1.800 1.850

VIII - 43

Kode




(outcome)

KondisiKinerjaAwal

RPJMD(Tahun2012)


periode RPJMD

Tahun Transisi20182013 2014 2015 2016 2017


ProgramPenciptaanIklim UsahaKecilMenengahYangKondusif.

100 110 121 133 146 611 161

Jumlah UMKM 3.141 3.332 3.532 3.732 3.932 4.132 4.132 4332Mikro 609 800 1.000 1.200 1.400 1600 1600 1800Kecil 2.417 2.417 2.417 2.417 2.417 2.417 2.417 2417Menengah 115 115 115 115 115 115 115 115

ProgramPeningkatanKualitasKelembagaanKoperasi

645 710 780 858 944 3.938 1.039

Jumlah Koperasi 330 335 340 348 358 368 368 378PersentaseKoperasi Aktif(%)

74,85 76,12 77,94 79,02 79,61 80,16 80,16 80,71

Koperasi Aktif 247 255 265 275 285 295 295 305Koperasi TidakAktif

83 80 75 73 73 73 73 73

ProgramPengembangan SimpanPinjamKoperasi

100 110 121 133 146 611 161

Jumlah KoperasiKategori Sehat(%)

112 116 123 130 137 144 144 15166,67 70,3 72,35 74,29 76,11 77,84 77,84 79,57

Sehat 26 27 28 29 30 31 31 32Cukup Sehat 86 89 95 101 107 113 113 119

VIII - 44

Kode




(outcome)

KondisiKinerjaAwal

RPJMD(Tahun2012)


periode RPJMD

Tahun Transisi20182013 2014 2015 2016 2017


ProgramPengembangan SDMPengelolaSimpanPinjamKoperasi

75 83 91 100 110 458 121

JumlahKSP/USP,KJKS/UJKS

168 165 170 175 180 185 185 190

Jumlah UMKM 3.141 3.332 3.532 3.732 3.932 4.132 4.132 4332Mikro 609 800 1.000 1.200 1.400 1600 1600 1800Kecil 2.417 2.417 2.417 2.417 2.417 2.417 2.417 2417Menengah 115 115 115 115 115 115 115 115Jumlah TenagaKerja UMKM(orang)

6.056 6.334 6.634 6.934 7.234 7.534 7.534 7.834

Mikro 822 1.100 1.400 1.700 2.000 2.300 2.300 2.600Kecil 4.494 4.494 4.494 4.494 4.494 4.494 4.494 4.494Menengah 740 740 740 740 740 740 740 740Jumlah UMKMyang sudahpunya ijin usaha(unit)

1.590 1.600 1.650 1.700 1.750 1.800 1.800 1.850

VIII - 45

Kode




(outcome)

KondisiKinerjaAwal

RPJMD(Tahun2012)


periode RPJMD

Tahun Transisi20182013 2014 2015 2016 2017


16 PenanamanModalProgramPeningkatanPromosi DanKerjasamaInvestasi

286 315 346 381 419 1.746 461

Terselenggaranya promosipeluangpenanamanmodalkabupaten/kota

3 3 3 3 3 3 3 3

Tersedianyainformasipeluang usahasektor/bidangusaha unggulan(sektor)

8 10 11 12 13 14 14 15

Terselenggaranya fasilitasipemerintahdaerah dalamrangkakerjasamakemitraan:Antara usahamikro, kecil,menengah dankoperasi(UMKMK)tingkatkabupaten/ kotadenganpengusaha

1 1 1 1 1 1 1 1

VIII - 46

Kode




(outcome)

KondisiKinerjaAwal

RPJMD(Tahun2012)


periode RPJMD

Tahun Transisi20182013 2014 2015 2016 2017


tingkat provinsi/nasional (kali)

ProgramPeningkatanIklimInvestasi danRealisasiInvestasi

525 578 635 699 769 3.205 846

Jumlah investorberskalanasional(PMDN/PMA)- PMDN 1.044 1.048 1.050 1.052 1.054 1.058 1.058 1.062Nilai investasiberskalanasional(PMDN/PMA)- PMDN (jutarupiah)

131.942,70

331.942 431.942 531.942 631.942

631.942 631.942 631.942

Jumlah izin yangditerbitkan KPPT(buah)

81 34.000 39.000 44.000 49.000 54.000 54.000 59.000

Terselenggaranya pelayananperijinan bidangpenanamanmodal melaluipelayananterpadu satupintu di bidangpenanamanmodal:Pendaftaranpenanamanmodal dalam

28.169 64 100 100 100 100 100 100

VIII - 47

Kode




(outcome)

KondisiKinerjaAwal

RPJMD(Tahun2012)


periode RPJMD

Tahun Transisi20182013 2014 2015 2016 2017


negeri, ijinprinsippenanamanmodal dalamnegeri, ijinusahapenanamanmodal dalamnegeri,perpanjanganizinmempekerjakantenaga kerjaasing (RPTKA),danperpanjanganizinmempekerjakantenaga kerjaasing yangbekerja di lebihdari 1kabupaten/kota(%)Terimplementasikannya sistempelayananinformasi danperizinaninvestasi secaraelektronik(SPIPISE) (%)

100 100 100 100 100 100 100 100

VIII - 48

Kode




(outcome)

KondisiKinerjaAwal

RPJMD(Tahun2012)


periode RPJMD

Tahun Transisi20182013 2014 2015 2016 2017


Tingkatkepuasanmasyarakatterhadappelayananperizinan diKPPT (%)

70 75 80 85 90 95 95 100

ProgramPenyiapanPotensiSumberdaya,Sarana DanPrasaranaDaerah

132 145 160 176 193 806 213

17 KebudayaanProgramPengembangan NilaiBudaya

1.255 1.381 1.519 1.670 1.837 7.662 2.021

Jumlah Saranapenyelenggaraan seni danbudaya

3 3 4 5 6 7 7 8

ProgramPengelolaanKekayaanBudaya

75 83 91 100 110 458 121

PersentaseBenda, Situsdan KawasanCagar Budayayangdilestarikan (%)

85% 70 80 90 100 100 100 100

VIII - 49

Kode




(outcome)

KondisiKinerjaAwal

RPJMD(Tahun2012)


periode RPJMD

Tahun Transisi20182013 2014 2015 2016 2017


Jumlah GrupKeseniantradisional(kelompok)

225 250 250 275 275 300 300 310

Jumlah seniman(orang)- Penari

420 440 440 460 460 480 480 490

- Pemain Teater 160 170 170 180 180 190 190 200- Pelukis 38 41 41 44 44 47 47 49

ProgramPengelolaanKeragamanBudaya

285 314 345 379 417 1.740 459

JumlahPenyelenggaraan Festival senidan budaya(kali)

6 6 7 7 8 8 8 9

18 Kepemudaan danOlahragaProgramPeningkatanPeran SertaKepemudaan

515 520 525 530 535 2.625 540

JumlahOrganisasiPemuda

18 18 19 20 21 22 22 25

JumlahOrganisasiPemuda yangdikoordinir olehKNPI Kabupaten(unit)

23 23 25 25 27 27 27 29

VIII - 50

Kode




(outcome)

KondisiKinerjaAwal

RPJMD(Tahun2012)


periode RPJMD

Tahun Transisi20182013 2014 2015 2016 2017


ProgramPeningkatanUpayaPenumbuhanKewirausahaan DanKecakapanHidupPemuda

110 500 600 700 800 2.710 900

ProgramPembinaanDanPemasyarakatan OlahRaga

1.310 1.441 1.585 1.744 1.918 7.998 2.110

Pembinaan danpemasyarakatanolahraga dankesehatanjasmani

2 2 2 3 3 4 4 5

ProgramPengembangan KebijakanDanManajemenOlah Raga

100 110 121 133 146 611 161

JumlahOrganisasiOlahraga (klub)

79 145 147 147 149 150 150 155

Jumlah PrestasiOlahraga tingkatProvinsi danNasional yangpernah diraih(medali)

4 4 5 6 7 8 8 10

VIII - 51

Kode




(outcome)

KondisiKinerjaAwal

RPJMD(Tahun2012)


periode RPJMD

Tahun Transisi20182013 2014 2015 2016 2017


ProgramPeningkatanSarana DanPrasaranaOlah Raga

330 363 399 439 483 2.015 531

ProgramPencegahanPenyalahgunaan Narkoba

99 109 120 132 145 604 159

19 KesatuanBangsa danPolitikDalamNegeriProgramPembinaanNasionalismedan KarakterBangsa

125 138 151 166 183 763 201

Kegiatanpembinaanterhadap LSM,Ormas dan OKP(Orang)

400 1500 1500 1500 1500 2100 2100 2700

ProgramPendidikanPolitikMasyarakat

106 110 115 120 125 576 130

Kegiatanpembinaanpolitik daerah(orang)

290 300 320 340 360 380 380 400

VIII - 52

Kode




(outcome)

KondisiKinerjaAwal

RPJMD(Tahun2012)


periode RPJMD

Tahun Transisi20182013 2014 2015 2016 2017


Angkagangguankamtibmas(kasus)

271 200 165 130 95 60 60 40

Tingkatpartisipasipemilih dalampelaksanaanpemilu (%)

81 75 80 0 0 90 90 0

ProgramPemeliharaanKantrantibmas danPencegahantindakKriminal

430 435 410 415 420 2.110 425

Jumlah Linmasper Jumlah10.000Penduduk

80 81 81 81 81 81 81 81

Jumlah kasusPenegakanPERDA

231 260 250 240 230 220 220 210

Tingkatpenyelesaianpelanggaran K3(ketertiban,ketentraman,keindahan) diKabupaten

90 90 91 92 93 94 94 95

ProgramPengembangan WawasanKebangsaan

83 91 100 110 121 504 133

VIII - 53

Kode




(outcome)

KondisiKinerjaAwal

RPJMD(Tahun2012)


periode RPJMD

Tahun Transisi20182013 2014 2015 2016 2017


ProgramKemitraanPengembangan WawasanKebangsaan

265 275 285 295 305 1.425 315

PeningkatanPemberantasan PenyakitMasyarakat(Pekat)

455 470 490 510 525 2.450 530

20 OtonomiDaerah,PemrintahnUmum,Adm.KeuangnDaerah,PerangkatDaerah ,Kepegawaian danPersandianProgramPeningkatanKapasitasLembagaPerwakilanRakyatDaerah

13.080 14.388 15.827 16.409 17.150 76.855 18.000

ProgramPeningkatanPelayananKedinasanKa. Daerah /Wkl. Ka.Daerah

3.118 3.430 3.773 4.150 4.565 19.036 4.565

VIII - 54

Kode




(outcome)

KondisiKinerjaAwal

RPJMD(Tahun2012)


periode RPJMD

Tahun Transisi20182013 2014 2015 2016 2017


ProgramPeningkatanDanPengembanganPengelolaanKeuanganDaerah

7.830 8.613 9.474 10.422 11.464 47.803 11.464

Pendapatan AsliDaerah PAD(trilyun rupiah)

107,109 148,349 169,370 195,807 226,355 226,355 261,669

ProgramPeningkatanKerjasamaAntarPemerintahDaerah

100 100 110 121 133 564 132

ProgramPenataanPeraturanPerundang-Undangan

1.425 1.568 1.724 1.897 2.086 8.700 2.001

ProgramPendidikanKedinasan

200 220 242 266 293 1.221 322

Programpenataandaerahotonomibaru

770 847 932 1.025 1.127 4.701 1.240

ProgramPeningkatanKapasitasSumberdayaAparatur

3.250 3.575 3.933 4.326 4.758 19.842 5.234

VIII - 55

Kode




(outcome)

KondisiKinerjaAwal

RPJMD(Tahun2012)


periode RPJMD

Tahun Transisi20182013 2014 2015 2016 2017


ProgramPembinaanDanPengembangan Aparatur

2.830 3.113 3.424 3.767 4.143 17.277 4.558

Programpelayananadministrasiperkantoran

50.000 40.000 50.000 50.000 50.000 240.000 50.000

TingkatkepuasanmasyarakatterhadappelayananKantorkecamatan (%)

75 75 80 85 90 95 95 95

TingkatkepuasanmasyarakatterhadappelayananKantorkelurahan (%)

75 75 80 85 90 95 95 95

Peningkatansarana danprasaranaaparatur

126.055 93.684 88.714 132.177230.569

671.198 295.208

Programpeningkatandisiplinaparatur

10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 54.000 10.800

Programpeningkatanpengembang

3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 16.000 3.200

VIII - 56

Kode




(outcome)

KondisiKinerjaAwal

RPJMD(Tahun2012)


periode RPJMD

Tahun Transisi20182013 2014 2015 2016 2017


an sistempelaporancapaiankinerja dankeuangan

TersusunnyaLKPJ Bupati

1 1 1 1 1 1 1 1

TersusunnyaLPPD Bupati

0 1 1 1 1 1 1 1

TersusunnyaLAKIP

1 1 1 1 1 1 1 1

ProgramPenataanDanPenyempurnaan KebijakanSistem DanProsedurPengawasan

50 50 55 61 67 282 70

ProgramPeningkatanPelayananPublik

140 154 169 186 205 855 215

Unit pelayananyang telahdilakukansurvey IndeksKepuasanLayananMasyarakat(unit)

3 4 4 5 5 5 5

PersentaseSKPD memilikidan

50 60 70 80 90 90 100

VIII - 57

Kode




(outcome)

KondisiKinerjaAwal

RPJMD(Tahun2012)


periode RPJMD

Tahun Transisi20182013 2014 2015 2016 2017


menerapkanSOP/SPP (%)

ProgramPeningkatanProfesionalisme TenagaPemeriksaDan AparaturPengawasan

50 55 61 67 73 305 80

ProgramPeningkatanSistemPengawasanInternal DanPengendalianPelaksanaanKebijakanKDH

1.367 1.504 1.654 1.819 2.001 8.346 2200

Status auditKeuangan BPK

WDP WDP WTP WTP WTP WTP WTP WTP

PersentaseSKPD yangmelakukanpengadaanbarang/jasadengan e-procurementmelalui LPSE(%)

96,5 100 100 100 100 100 100 100

VIII - 58

Kode




(outcome)

KondisiKinerjaAwal

RPJMD(Tahun2012)


periode RPJMD

Tahun Transisi20182013 2014 2015 2016 2017


ProgramPembinaanDan FasilitasiPengelolaanKeuanganDesa

90 99 109 120 132 549 145

Persentase DesatertibadministrasiADD (%)

100 100 100 100 100 100 100 100

Persentasedesa/kelurahanyangtersalurkanRaskin (%)

100 100 100 100 100 100 100 100

ProgramOptimalisasiPemanfaatanTeknologiInformasi

- 120 132 145 160 557 600

Penyebarluasaninformasipembangunandaerah up todate setiapminggu melaluiwebsitepemerintahdaerah (%)

100 100 100 100 100 100 100 100

Programpembangunan kelurahan

2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

VIII - 59

Kode




(outcome)

KondisiKinerjaAwal

RPJMD(Tahun2012)


periode RPJMD

Tahun Transisi20182013 2014 2015 2016 2017


21 KetahananPanganProgramPeningkatanKetahananPangan

8.150 8.620 9.482 10.430 11.473 48.155 12.621

Ketersediaanenergi perKapita(Kkal/kap/hari)

3.016 3.433 3.492 3.551 3.611 3.673 3.673 3735

Ketersediaanprotein perKapita(Gram/kap/hari)

85,66 89,07 89,25 89,42 89,6 89,78 89,78 89,96

Konsumsi energiper Kapita(Kkal/kap/hari)

2.002 2.018 2.034 2.051 2.067 2.083 2.083 2099

Konsumsiprotein perKapita(gr/kap/hari)

58,2 58,3 58,4 58,5 58,6 58,7 58,7 58,8

Skor PolaPangan Harapan(PPH)

86,9 87,66 88,44 89,22 90,01 90,55 90,55 91,09

Jumlah DesaMandiri Pangan

18 18 21 21 24 24 24 24

JumlahLumbungPangan

43 51 59 67 75 83 83 91

JumlahKelompok P2KP

25 47 62 72 82 92 92 102

Jumlahcadanganpangan daerah

15 30 45 60 75 90 90 100

VIII - 60

Kode




(outcome)

KondisiKinerjaAwal

RPJMD(Tahun2012)


periode RPJMD

Tahun Transisi20182013 2014 2015 2016 2017


Jumlah DesapenerimaBPSPAMS

12 5 5 5 5 5 25 5

22 PemberdayaanMasyarakatdan DesaProgramPeningkatanKeberdayaanMasyarakatPedesaan

575 633 696 765 842 3.510 926

Persentase PKKAktif (%)

100 100 100 100 100 100 100 100

PersentasePosyandu aktif(%)

86 87 88 89 90 90 90 90

Jumlah PosPelayananTeknologiPerdesaan

3 6 6 6 6 6 6 6

PemeliharaanPasca Programpemberdayaanmasyarakat (%)

52 54 58 60 63 65 65 67

Jumlahpemugaranrumah tidaklayak huni bagimasyarakatmiskin

800 875 500 500 500 500 2.475 500

VIII - 61

Kode




(outcome)

KondisiKinerjaAwal

RPJMD(Tahun2012)


periode RPJMD

Tahun Transisi20182013 2014 2015 2016 2017


ProgramPengembangan LembagaEkonomiPedesaan

160 176 194 213 234 977 258

Jumlah BUMDES 4 17 24 34 51 59 59 67ProgramPeningkatanPartisipasiMasyarakatDalamMembangunDesa

1.605 1.766 1.942 2.136 2.350 9.799 2.585

SwadayaMasyarakatterhadapProgrampemberdayaanmasyarakat (%)

6 7 8 9 10 10 10 10

ProgramPeningkatanKapasitasAparaturPemerintahan Desa

1.205 1.326 1.458 1.604 1.764 7.357 1.941

ProgramPeningkatanPeranPerempuanDi Perdesaan

115 127 139 153 168 702 185

ProgramKelembagaanPemerintahan Desa

1100 1200 1300 1400 1500 6.500 1600

VIII - 62

Kode




(outcome)

KondisiKinerjaAwal

RPJMD(Tahun2012)


periode RPJMD

Tahun Transisi20182013 2014 2015 2016 2017


23 StatistikProgramPengembanganData/Informasi/StatistikDaerah

500 550 605 666 732 3.053 805

Buku”Kabupatendalam Angka”

1 1 1 1 1 1 1 1

Buku ”PDRBkabupaten”

1 1 1 1 1 1 1 1

Indeks HargaKonsumen danInflasi

1 1 1 1 1 1 1 1

SistemInformasi ProfilDaerah

1 1 1 1 1 1 1 1

Buku“Kecamatandalam Angka”

17 17 17 17 17 17 17 17

24 KearsipanProgramperbaikansistemadministrasikearsipan

65 75 90 100 110 440 120

Pengelolaanarsip secarabaku* SKPD

5 9 11 13 15 17 17 19

* Desa/Kelurahan

20 30 35 40 45 50 50 55

VIII - 63

Kode




(outcome)

KondisiKinerjaAwal

RPJMD(Tahun2012)


periode RPJMD

Tahun Transisi20182013 2014 2015 2016 2017


ProgramPenyelamatan DanPelestarianDokumen/Arsip Daerah

80 120 130 140 150 620 160

Penarikan arsipdari instansipemerintah(SKPD)

6 6 6 6 6 6 6 6

Jumlah arsipyang tersimpan* arsip tekstual(berkas)

9.484 11.462 12.462 13.462 14.462 15.462 15.462 16.462

* kartugrafi(lembar)

22 22 22 22 22 22 22 22

* foto (buah) 111 131 141 151 161 171 171 181ProgramPeningkatanKualitasPelayananInformasiKearsipan

- 50 55 61 67 232 73

PeningkatanSDM PengelolaKearsipan(orang)

40 40 40 40 40 40 40 40

VIII - 64

Kode




(outcome)

KondisiKinerjaAwal

RPJMD(Tahun2012)


periode RPJMD

Tahun Transisi20182013 2014 2015 2016 2017


25 KomunikasidanInformatikaProgramPengembanganKomunikasi,InformasiDan MediaMassa

400 440 484 532 586 2.442 644

Komunikasi danInformasiMasyarakat:- Website SKPD(Situs)

1 7 8 9 10 11 11 12

- ProgramPenyiaran RSPD

3 62 65 68 71 74 74 77

- Hotspot WiFiArea (lokasi)

1 3 4 5 6 7 7 8

Penyediaanperangkatpendukung e-Governmentbagi SKPD:- VoIPcommunication(unit)

0 0 2 4 6 8 8 10

ProgramKerjasamaInformasiDan MediaMassa

440 484 532 586 644 2.686 709

Jumlah suratkabar nasional/

92 92 92 92 92 92 92 92

VIII - 65

Kode




(outcome)

KondisiKinerjaAwal

RPJMD(Tahun2012)


periode RPJMD

Tahun Transisi20182013 2014 2015 2016 2017


lokal (media)Jumlahpenyiaranradio/TV lokal(unit)

16 16 16 16 16 16 16 16

Web site milikpemerintahdaerah

1 1 1 1 1 1 1 1

Pameran/expo 1 1 1 2 2 2 2 2KegiatandiseminasiInformasiNasional melaluimedia massaseperti majalah,radio, dantelevisi;(pertahun)

3 3 6 12 12 12 12 12

KegiatanDiseminasiInformasiNasional melaluimedia baruseperti website(media online)(setiap hari)

setiaphari

Setiaphari

Setiaphari

Setiaphari

Setiaphari

Setiaphari

Setiaphari

Setiaphari

KegiatanDiseminasiInformasiNasional melaluimediatradisionalsepertipertunjukanrakyat

3 3 6 12 12 12 12 12

VIII - 66

Kode




(outcome)

KondisiKinerjaAwal

RPJMD(Tahun2012)


periode RPJMD

Tahun Transisi20182013 2014 2015 2016 2017


(pertahun)KegiatanDiseminasiInformasiNasional melaluimediainterpersonalsepertisarasehan,ceramah/diskusi, danlokakarya(pertahun)

3 3 6 12 12 12 12 12

KegiatanDiseminasiInformasiNasional melaluimedia luarruang sepertimedia buletin,leaflet, booklet,brosur,spanduk, danbaliho(pertahun)

1 3 6 12 12 12 12 12

KelompokInformasiMasyarakat ditingkatkecamatan(kelompok)

92 4 4 5 4 17 17 30

Pengkajian danpenelitianbidanginformasi dan

550 605 666 732 805 3.358 850

VIII - 67

Kode




(outcome)

KondisiKinerjaAwal

RPJMD(Tahun2012)


periode RPJMD

Tahun Transisi20182013 2014 2015 2016 2017


komunikasi

26 PerpustakaanProgramPengembangan BudayaBaca

294 323 356 391 430 1.795 473

JumlahPerpustakaan* PerpustakaanDaerah

1 1 1 1 1 1 1 1

* Perpustakaankecamatan

1 1 1 1 1 1 1 1

* PerpustakaanKeliling

2 2 2 2 2 2 2 2

* PerpustakaanSekolah

198 200 202 204 206 208 208 210

* Perpustakaanrumah ibadah

5 6 7 8 9 10 10 11

* taman bacaanmasyarakatdesa

61 63 65 67 69 71 71 73

* Taman bacaanmasyarakat nonpemda

42 44 46 48 50 52 52 54

ProgramPembinaanDanPeningkatanKapasitasPerpustakaan

50 55 61 67 73 305 81

PeningkatanSDM PengelolaPerpustakaanDesa (orang)

0 40 40 40 40 40 40 40

VIII - 68

Kode




(outcome)

KondisiKinerjaAwal

RPJMD(Tahun2012)


periode RPJMD

Tahun Transisi20182013 2014 2015 2016 2017


PeningkatanSDM PengelolaPerpustakaanSekolah (orang)

0 0 40 40 40 40 40 40

Jumlah anggotaperpustakaandaerah

418 618 718 818 918 1.018 1.018 1118

JumlahPengunjungperpustakaandaerah

7.202 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8000

ProgramPenyelamatan DanPelestarianKoleksiPerpustakaan

150 165 182 200 220 916 242

Jumlah koleksibuku yangtersedia diperpustakaandaerah

21.227 22.227 23.227 24.227 25.227 26.227 26.227 27227

ProgramPengembangan TeknologiInformasiPerpustakaan

100 110 121 133 146 611 161

Jumlah koleksiBuku yangberbarcode

0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 10.000 2000

Jumlah KartuAnggota yangBerbarcode

0 100 100 100 100 100 800 100

VIII - 69

Kode




(outcome)

KondisiKinerjaAwal

RPJMD(Tahun2012)


periode RPJMD

Tahun Transisi20182013 2014 2015 2016 2017


B UrusanPilihan

1 PertanianProgramPeningkatanKesejahteraan Petani

553 530 1.000 1.110 1.350,5 1.798,5 5.789 1.772

ProgramPeningkatanKetahananPangan

3.787,651

6.774,82 8.775 10.010 10.910 11.192 47.661,8 -

ProgramPeningkatanPemasaranHasilProduksiPertanian/Perkebunan

69.5 197 250 320 370 420 1.557 322

ProgramPeningkatanPenerapanTeknologiPertanian/Perkebunan

158,8 190 220 260 260 290 1.220 443

ProgramPeningkatanProduksiPertanian/Perkebunan

2.385 882,5 850 1.000 1.250 1.325 5.307,5 1.779

Produksi padiatau bahanpangan utamalokal lainnyaper hektar

VIII - 70

Kode




(outcome)

KondisiKinerjaAwal

RPJMD(Tahun2012)


periode RPJMD

Tahun Transisi20182013 2014 2015 2016 2017


(kw/ha)Padi 514.192 542.472 572.308 603.785 636.99

4672.028 672.028 708.990

Jagung 134.106 167.975 180.248 192.391 204.559

216.412 216.412 20.740

Kacang Kedelai 21.916 35.088 36.351 37.660 39.016 40.420 40.420 1.228Kacang Hijau 392 3.142 3.255 3.372 3.494 3.619 3.619 3.691Padi ladang 5.864 9.646 9.993 10.353 10.726 11.112 11.112 11.334Ketela Pohon 352 952 986 1.022 1.058 1.096 1.096 1.118Kacang Tanah 889 5.832 6.042 6.259 6.485 6.718 6.718 6.852Produksitanamansayuran (ton)Bawang Merah 259.000 272.631 286.980 302.084 317.98

4334.720 334.720 341.414

Cabe besar 15.711 16.537 17.408 18.324 19.288 20.304 20.304 20.710Kentang 51.908 54.640 57.551 60.542 63.729 67.083 67.083 68.425Kubis 43.768 46.071 48.496 51.048 53.735 56.563 56.563 57.694ProduksiBuah-buahanPisang (ton) 173.950 4.097 4.245 4.397 4.556 4.720 4.720 4.800Mangga 20.100 21.105 22.160 23.268 24.432 25.653 25.653 26.936

ProgramPemberdayaan PenyuluhPertanian/PerkebunanLapangan

1.645 1.835,2 1.555 1.745 2.055 2.009 9.199,2 3.124

ProgramPeningkatanProduksi HasilPeternakan

4.630 5.093 5.602 6.163 6.779 28.267 7.457

VIII - 71

Kode




(outcome)

KondisiKinerjaAwal

RPJMD(Tahun2012)


periode RPJMD

Tahun Transisi20182013 2014 2015 2016 2017


PopulasiTernak (ekor)Sapi Potong 38.306 38.881 39.464 40.657 41.267 47.444 47.444 48.063Kerbau 8.862 8.950 9.040 9.130 9.222 9.314 9.314 9.406Kambing 113.869 116.146 118.469 120.838 123.25

5125.720 125.720 128.185

Domba 168.281 172.488 176.801 181.221 185.751

190.395 190.395 195.039

Ayam ras layer 1.668.529

1.711.577

1.755.736

1.801.034

1.847.501

1.895.166

1.895.166

1.942.832

Ayam ras broiler 1.423.819

1.482.623

1.543.856

1.607.617

1.674.011

1.743.148

1.743.148

1.812.285

Ayam Buras 2.819.114

2.885.363

2.953.169

3.022.569

3.093.599

3.166.299

3.166.299

3.238.999

Itik 593.947 620.674 648.605 677.792 708.292

740.166 740.166 772.039

ProgramPeningkatanPemasaranHasilProduksiPeternakan

250 275 303 333 366 1.526 403

ProgramPeningkatanPenerapanTeknologiPeternakan

200 220 242 266 293 1.221 322

ProgramPeningkatanPengolahan

150 165 182 200 220 916 242

VIII - 72

Kode




(outcome)

KondisiKinerjaAwal

RPJMD(Tahun2012)


periode RPJMD

Tahun Transisi20182013 2014 2015 2016 2017


HasilProduksiPeternakan

Produksi HasilTernakProduksi Daging(Kg)

9.186.031

9.336.682

9.489.803

9.645.436

9.803.621

9.964.401

9.964.401

10.125.180

Produksi Telur(Kg)

24.836.431

25.616.295

26.420.647

27.250.255

28.105.913

28.988.439

28.988.439

29.870.965

Produksi susu(liter)

18.750 19.031 19.317 19.606 19.901 20.199 20.199 20.498

ProgramPencegahanDanPenanggulangan PenyakitTernak

1.100 1.210 1.331 1.464 1.611 6.716 1.772

Rata-rataangkakesakitanternak (%)ternak besar 4,2 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01ternak kecil 4,8 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42ternak unggas 8,5 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

2 KehutananProgramPemanfaatan

150 165 182 200 220 916 242

VIII - 73

Kode




(outcome)

KondisiKinerjaAwal

RPJMD(Tahun2012)


periode RPJMD

Tahun Transisi20182013 2014 2015 2016 2017


PotensiSumber DayaHutan

Luas hutanrakyat (ha)

23.126 23.400 23.600 23.750 23.900 24.000 24.150 24.300

ProgramRehabilitasiHutan DanLahan

490 539 593 652 717 2.991 789

Persentasepenangananlahan kritis (%)

100 75 80 80 85 90 95 95

ProgramPerlindunganDanKonservasiSumber DayaHutan

420 462 508 559 615 2.564 676

PersentaseLMDH aktif (%)

100 100 100 100 100 100 100 100

ProgramPembinaanDanPenertibanIndustri HasilHutan

150 165 182 200 220 916 242

3 Energi danSumberDaya

VIII - 74

Kode




(outcome)

KondisiKinerjaAwal

RPJMD(Tahun2012)


periode RPJMD

Tahun Transisi20182013 2014 2015 2016 2017


MineralProgramPembinaanDanPengembangan BidangKetenagalistrikan

3.810 4.191 4.610 5.071 5.578 23.260 6.136

Persentaserumah tanggayang memilikilistik(%)

99,81 99,84 99,88 99,92 99,96 100 100 100

ProgramPembinaanDanPengawasanBidangPertambangan

45 50 54 60 66 275 72

JumlahPenambangantanpa ijin (PETI)

24 21 19 15 12 10 10 8

ProgramPenataanWilayah DanUsahaKonservasiLingkungan,Geologi,Pertambangan Dan AirBawah Tanah

2.450 2.695 2.965 3.261 3.587 14.957 3.946

ProgramInventarisasi

1.080 1.188 1.307 1.437 1.581 6.594 1.739

VIII - 75

Kode




(outcome)

KondisiKinerjaAwal

RPJMD(Tahun2012)


periode RPJMD

Tahun Transisi20182013 2014 2015 2016 2017


DanPengembangan PotensiDanTeknologiGeologi,Pertambangan Dan AirBawah TanahProgramPengembangan EnergiAlternatif

130 143 157 173 190 794 209

4 PariwisataProgramPengembanganPemasaranPariwisata

2.790 3.069 3.376 3.713 4.085 17.033 4.493

Jumlahkunjunganwisatawan(orang)

139.787 238,88 240,791 242,717 244,659

246,616 246,616 248573

Rata-rata lamatinggalwisatawan(hari)

1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,5 1,6

ProgramPengembangan Destinasi

7.225 7.948 8.742 9.616 10.578 44.109 11.636

VIII - 76

Kode




(outcome)

KondisiKinerjaAwal

RPJMD(Tahun2012)


periode RPJMD

Tahun Transisi20182013 2014 2015 2016 2017


PariwisataJumlah ObyekWisata (OB)yangberkembang

9 9 10 10 11 11 11 11

ProgramPengembangan KemitraanPariwisata

475 523 575 632 695 2.900 765

Jasa pariwisata-Jumlah Hotel

12 14 16 18 19 20 20 21

-JumlahRestoran/Rumah Makan

67 72 74 76 78 80 80 82

5 KelautandanPerikananProgramPemberdayaan EkonomiMasyarakatPesisir

490 539 593 652 717 2.991 789

ProgramPengembangan PerikananTangkap

1.275 1.403 1.543 1.697 1.867 7.784 2.053

ProduksiPerikananTangkap (kg)

3.420.520

4.731.919

5.171.101

5.289.701

5.882.470

6.470.717

6.535.424

6.600.778

ProgramPengembangan Kawasan

2.261 2.487 2.736 3.009 3.310 13.804 3.641

VIII - 77

Kode




(outcome)

KondisiKinerjaAwal

RPJMD(Tahun2012)


periode RPJMD

Tahun Transisi20182013 2014 2015 2016 2017


BudidayaLaut, AirPayau DanAir TawarProgramPengembangan BudidayaPerikanan

70 77 85 93 102 427 113

ProduksiPerikananBudidaya airpayau (kg)

45.070.540

51.532.790

56.684.790

62.352.790

68.587.790

75.446.790

76.201.258

76.963.270

ProduksiPerikananBudidaya airtawar (kg)

1.850.590

4.812.470

5.277.400

5.805.610

6.386.460

7.024.880

7.095.129

7.166.080

ProduksiRumput laut(kg)

29.985.400

38.385.400

46.785.400

55.185.400

63.585.400

71.985.400

72.705.254

73.432.307

Produksi Garam(ton)

47.622 50.000 60.000 63.000 65.000 70.000 75.000 76.000

Cakupan binakelompoknelayan (%)

62 62 64 66 68 70 70 72

Cakupan binakelompokpembudidayaikan (%)

85 85 89 91 92 94 94 96

ProgramPeningkatanGizi Dan

190 209 230 253 278 1.160 306

VIII - 78

Kode




(outcome)

KondisiKinerjaAwal

RPJMD(Tahun2012)


periode RPJMD

Tahun Transisi20182013 2014 2015 2016 2017


KonsumsiMakan Ikan

TingkatKonsumsi ikan(kg/kapita/tahun)

19,38 22 23 24 25 26 26 28

ProgramOptimalisasiPengelolaanDanPemasaranProduksiPerikanan

2.528 2.781 3.059 3.365 3.701 15.434 4.071

Jumlah usahapengolahan ikan(unit)

345 326 342 359 378 400 400 422

ProgramPemberdayaan MasyarakatDalamPengawasanDanPengendalianSumberdayaKelautan

890 979 1.077 1.185 1.303 5.434 1.433

ProgramPeningkatanKesadaranDanPenegakanHukumDalamPendayagunaan

147 162 178 196 215 897 237

VIII - 79

Kode




(outcome)

KondisiKinerjaAwal

RPJMD(Tahun2012)


periode RPJMD

Tahun Transisi20182013 2014 2015 2016 2017


SumberdayaLautProgramPeningkatanKegiatanBudayaKelautan DanWawasanMaritimKepadaMasyarakat

20 22 24 27 29 122 32

6 PerdaganganProgramPeningkatanDanPengembangan Ekspor

150 165 182 200 220 916 242

Nilai Ekspor(milyar rupiah)

6.520,88

6.912,13 7.326,86 7.766,47 8.232,46

8.726,41 8.726,41 9.220,36

Jumlah jeniskomoditas/produk ekspor(buah)

1 1 1 1 1 4 4 7

ProgramPeningkatanKerjasamaPerdaganganInternasional

100 110 121 133 146 611 161

ProgramPeningkatanEfisiensi

6.060 6.666 7.333 8.066 8.872 36.997 9.760

VIII - 80

Kode




(outcome)

KondisiKinerjaAwal

RPJMD(Tahun2012)


periode RPJMD

Tahun Transisi20182013 2014 2015 2016 2017


PerdaganganDalam Negeri

Jumlah usahadagang skalabesar (unit)

40 44 48 53 59 64 64 69

Jumlah usahadagang SkalaKecil danmenengah (unit)

15.760 17.113 18.824 20.706 22.777 25.055 25.055 27.333

ProgramPembinaanPedagangKaki LimaDan Asongan

720 792 871 958 1.054 4.396 1.160

Jumlahpedagang kakilima yang telahterbina (unit)

152 152 152 152 152 152 152 152

Jumlah PasarTradisional(Unit)

59 59 60 61 62 63 63 64

ProgramPerlindunganKonsumen DanPengamananPerdagangan

236 260 286 314 346 1.441 380

Persentaselaporan kasuskerugiankonsumen yangditindaklanjuti(%)

100 100 100 100 100 100 100 100

7 Perindustrian

VIII - 81

Kode




(outcome)

KondisiKinerjaAwal

RPJMD(Tahun2012)


periode RPJMD

Tahun Transisi20182013 2014 2015 2016 2017


ProgramPeningkatanKapasitasDanPenggunaanIptek DalamSistemProduksi.

72 700 800 900 1.000 3.472 1.100

ProgramPengembangan IndustriKecil DanMenengah

1.329 1.762 1.908 2.169 2.246 9.414 2.400

Jumlah IndustriBesar

1 2 2 2 2 3 3 4

Jumlah IndustriKecil danmenengahFormal

1.695 1.690 1.700 1.705 1.715 1.725 1.725 1735

Jumlah IndustriKecil danmenengah NonFormal

4.090 4.120 4.135 4.140 4.150 4.160 4.160 4170

ProgramPengembanganSentra-SentraIndustriPotensial

930 1.023 1.125 1.238 1.362 5.678 1.498

Jumlah sentraindustri yangberkembang(sentra)

41 42 42 43 44 45 45 46

8 Transmigrasi

VIII - 82

Kode




(outcome)

KondisiKinerjaAwal

RPJMD(Tahun2012)


periode RPJMD

Tahun Transisi20182013 2014 2015 2016 2017


ProgramTransmigrasiRegional

200 200 200 200 200 1.000 200

Jumlah calontransmigran(KK)

32 55 55 55 55 55 55 55

Jumlahtransmigranyangdiberangkatkanke lokasitransmigrasi(KK)

10 11 12 13 14 15 15 16

IX - 1

BAB IXPENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indiKator kinerja daerah Kabupaten Brebes disusun dengan mendasarkan

pada capaian masing-masing indicator selama kurun waktu tahun 2008-2012. Indikator

kinerja ini menjadi target bagi SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Brebes dalam

melaksanakan berbagai program pembangunan daerah. Indikator kinerja daerah sekaligus

menjadi indikator kinerja utama (IKU) atau indikator kinerja kunci (IKK) bagi SKPD di

lingkungan pemerintah Kabupaten Brebes. Indikator kinerja ini menjadi dasar dalam

penganggaran pembangunan daerah yang akan diacu setiap tahunnya dalam penyusunan

RKPD dan Renja SKPD. Pencapaian indikator kinerja daerah ini menjadi acuan dalam

melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah setiap tahunnya. Indikator kinerja daerah

dikelompokkan berdasarkan aspek dan fokus pembangunan, terdiri indikator agregat dan

indikator makro pembangunan daerah, serta indikator urusan pembangunan daerah, seperti

tercantum pada Tabel 9.1

IX - 2

Tabel 9.1Penetapan Indikator Kinerja terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Kabupaten Brebes

NoAspek/Fokus/Bidang

Urusan/Indikator KinerjaPembangunan Daerah

KondisiKinerjaAwal

PeriodeRPJMD(2012)

Target Kinerja Pada Tahun KondisiKinerjaAkhir

PeriodeRPJMD

(s.d 2017)

TargetKinerjaTahun

Transisi(2018)

SKPDPenanggung

Jawab2013 2014 2015 2016 2017

ASPEK KESEJAHTERAANMASYARAKATFokus Kesejahteraan danPemerataan Ekonomi

1. Pertumbuhan ekonomi (%) 4,97 5,1 5,3 5,5 5,6 5,7 5,7 5,8 Semua SKPD2. Laju inflasi (%) 4,42 4-6 4-8 4-8 4-6 4-6 4-6 4-6 Semua SKPD3. PDRB Konstan Th. 2000 (juta) 5.780,88 6.385,56 6.730,38 7.107,28 7.519,50 7.970,67 7.970,67 8.311,97 Semua SKPD4. PDRB berlaku (juta) 16.426,88 18.145,13 19.124,97 20.195,97 21.367,33 22.649,37 22.649,37 23.619,20 Semua SKPD5. PDRB per kapita (ADHB) 9.443,88 10.432 10.995 11.611 12.284 13.021 13.021 13.759,92 Semua SKPD6. Persentase penduduk diatas garis

kemiskinan (%)22,72 19-20 18,5-19,5 17,5-18,5 16,5-17,5 15-16 15-16 14-15 Semua SKPD

Fokus Kesejahteraan Sosial1. IPM 68,22 70,06 70,98 71,9 72,82 73,74 73,74 74,05 Semua SKPD2. Angka usia harapan hidup 68,0 68,6 68,9 69,2 69,5 69,8 69,8 70 Semua SKPD3. Angka melek huruf 87,11 89 91 92 93 94 94 95 Semua SKPD4. Angka rata-rata lama sekolah 5,8 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,4 6,5 Semua SKPD5. Pengeluaran per Kapita 640,22 643,17 646,13 649,10 652,08 655,08 655,08 658,10 Semua SKPD6. IPG 54,5 55,34 55,76 56,18 56,6 57,02 57,02 57,56 Semua SKPD7. IDG 54,89 56,79 57,74 58,69 59,64 60,67 60,67 61,54 Semua SKPD

IX - 3



KondisiKinerjaAwal

PeriodeRPJMD(2012)


PeriodeRPJMD

(s.d 2017)

TargetKinerjaTahun

Transisi(2018)

SKPDPenanggung

Jawab2013 2014 2015 2016 2017

ASPEK PELAYANAN UMUMFokus Layanan Urusan Wajib

1. Pendidikan1) APK PAUD (laki-laki dan perempuan) 15,66 34,00 38,00 42,00 46,00 50,00 50,00 54 Dindik2) APK SD/MI (%) 100,76 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 Dindik3) APM SD/MI (%) 85,78 81,44 83,58 85,72 87,86 90 90 92,14 Dindik4) Angka Putus Sekolah SD/MI (%) 0,34 0,36 0,30 0,24 0,18 0,12 0,12 0,06 Dindik5) Angka Melanjutkan Ke SMP/MTs (%) 87,35 91,46 93,60 95,74 97,88 100 100 100 Dindik6) Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%) 99,36 99,50 99,60 99,70 99,90 100 100 100 Dindik7) APK SMP/MTs (%) 80,05 93,62 95,46 97,30 99,74 100 100 100 Dindik8) APM SMP/MTs (%) 57,03 65,23 68,03 70,83 73,63 75 75 77,8 Dindik9) Angka Putus Sekolah SMP/MTs (%) 0,50 0,62 0,52 0,42 0,32 0,22 0,22 0,12 Dindik10) Angka Melanjutkan ke SMA/SMK/MA

(%)64,23 75,52 81,64 87,76 93,88 100 100 100 Dindik

11) Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%) 99,31 99,4 99,5 99,6 99,8 100 100 100 Dindik12) APK SMA/MA/SMK (%) 47,05 48 50 52 54 60 60 65 Dindik13) APM SMA/MA/SMK (%) 33,03 34,56 37,5 40,04 43,2 48 48 52 Dindik14) Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK

(%)0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 Dindik

15) Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA(%)

100 100 100 100 100 100 100 100 Dindik

16) Angka Kelulusan Paket A (%) 87,31 95,00 96,00 97,50 98,00 98,50 98,50 99,00 Dindik17) Angka Kelulusan Paket B (%) 96,97 97,50 98,00 98,50 98,75 99,50 99,50 99,75 Dindik18) Angka Kelulusan Paket C (%) 96,00 96,00 97,00 98,00 98,50 98,75 98,75 99,25 Dindik19) Persentase Guru SD/MI yang

memenuhi kualifikasi S1/ D-IV (%)56,90 59 62 64 66 68 70 72 Dindik

20) Persentase Guru SMP/MTs yangmemenuhi kualifikasi S1/ D-IV (%)

60,71 63 65 67 69 71 73 75 Dindik

21) Persentase Guru SMA/MA/SMK yangmemenuhi kualifikasi S1/ D-IV (%)

68,82 69 70 71 72 73 74 75 Dindik

IX - 4



KondisiKinerjaAwal

PeriodeRPJMD(2012)


PeriodeRPJMD

(s.d 2017)

TargetKinerjaTahun

Transisi(2018)

SKPDPenanggung

Jawab2013 2014 2015 2016 2017

22) Persentase Lembaga PAUD memilikitatakelola dan citra yang baik (%)

74 75 77 79 80 82 84 90 Dindik

23) Persentase SD/MI menerapkanManajemen Ber-basis Sekolah (MBS)(%)

90 91 92 93 94 95 96 97 Dindik

24) Persentase SMP/MTs menerapkanManajemen Ber-basis Sekolah (MBS)(%)

92 93 94 95 96 97 98 100 Dindik

25) Persentase SMA/SMK/MAmelaksanakan Program MBS denganBaik (%)

64 65 100 100 100 100 100 100 Dindik

2. Kesehatan Dinkes1) Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4)

(%)93,37 94 95 95 96 96 96 97 Dinkes

2) Cakupan Persalinan oleh TenagaKesehatan (%)

96,07 93 94 95 96 96 96 97 Dinkes

3) Cakupan Komplikasi Kebidanan yangditangani (%)

141,90 96 96 97 98 99 99 99 Dinkes

4) AKI/100.000KLH 150,0 104 103 102 101 100 100 99 Dinkes5) Cakupan Kunjungan Neonatal (%) 96,60 92 93 94 95 96 96 97 Dinkes6) Cakupan Kunjungan Bayi (%) 104,32 93 94 95 96 97 97 98 Dinkes7) Cakupan Neonatal Risti yang ditangani

(%)47,28 91 92 93 94 95 95 96 Dinkes

8) AKB per 1.000 KLH 14,9 8,5 8,2 8,2 8,2 8,1 8,1 8,1 Dinkes9) Penurunan Prevalensi Balita dg BB

Rendah (%)0,34 8 7 6 5,5 5 5 4,5 Dinkes

10) Penurunan Prevalensi Balita Stunting(%)

0,19 41 39 37 35 33 33 31 Dinkes

IX - 5



KondisiKinerjaAwal

PeriodeRPJMD(2012)


PeriodeRPJMD

(s.d 2017)

TargetKinerjaTahun

Transisi(2018)

SKPDPenanggung

Jawab2013 2014 2015 2016 2017

11) Cakupan Pelayanan Anak Balita (D/S)(%)

69,29 85 90 91 92 93 93 94 Dinkes

12) Cakupan Balita Gzi Buruk mendapatperawatan (%)

100 98 100 100 100 100 100 100 Dinkes

13) Bayi Usia 0-6 Bulan yang mendapatASI Eksklusif (%)

32,12 80 85 86 87 88 88 89 Dinkes

14) Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi)(%) 27,45 78 80 81 82 83 83 84 Dinkes15) Prevalensi Gizi Buruk (%) 0,91 2 1,5 1 0,75 0,5 0,5 0,25 Dinkes16) Desa/Kelurahan UCI (Universal Child

Imunization) (%)100 100 100 100 100 100 100 100 Dinkes

17) Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap(%)

94,16 100 100 100 100 100 100 100 Dinkes

18) AFP Rate/100.000 penduduk <15 Th 0(2011)

≥ 2 ≥ 2 sertifikasi sertifikasi sertifikasi sertifikasi sertifikasi Dinkes

19) Cakupan Penderita DBD yangditangani (%)

100 100 100 100 100 100 100 100 Dinkes

20) CFR DBD 3,4 3,5 3 2,5 2 2 2 1,5 Dinkes21) IR DBD (per 100.000 pddk) 7,6

(2011)13 12 11 10 10 10 9 Dinkes

22) Cakupan penemuan dan Penangananpenderita Pneumonia Balita (%)

31,86 70 80 90 100 100 100 100 Dinkes

23) Caku. Penanganan Pasien baru TBBTA + (%)

100 100 100 100 100 100 100 100 Dinkes

24) Angka Kesembuhan TB Paru (%) 73,83(2011)

85 85 85 85 100 100 100 Dinkes

25) Angka penemuan pasien baru TB(BTA+) / CDR TB (%)

48,47(2011)

65 70 75 80 80 80 85 Dinkes

26) Angka Kematian TB (100.000 pddk) 51 kasus(2011)

1,1 1 1 1 1 1 1 Dinkes

IX - 6



KondisiKinerjaAwal

PeriodeRPJMD(2012)


PeriodeRPJMD

(s.d 2017)

TargetKinerjaTahun

Transisi(2018)

SKPDPenanggung

Jawab2013 2014 2015 2016 2017

27) CDR Kusta 29,61(kasus)

< 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 Dinkes

28) Cakupan penemuan HIV/AIDStertangani (%)

100 100 100 100 100 100 100 100 Dinkes

29) Cakupan pelayanan Kesehatan DasarMasyarakat Miskin (%)

26,34 48,62 49,31 50,56 51,71 52,5 52,5 53,65 Dinkes

30) Cakupan Rumah Sehat (%) 42,09 75 77 80 83 85 85 85 Dinkes31) Cakupan Desa/Kelurahan Siaga Aktif

(%)100 25 30 33 35 40 40 42 Dinkes

32) Cakupan penjaringan Siswa SD danSetingkat (%)

67,69 100 100 100 100 100 100 100 Dinkes

33) Cakupan Penjaringan kesehatan siswaSMP/MTs, SMA/SMK/MA (%)

30 55 60 65 70 70 72 Dinkes

34) Peningkatan dan Pemerataan Obatdan Perbekalan Kesehatan (%)

100 100 100 100 100 100 100 100 Dinkes

35) Sertifikasi RSUD Bumiayu 0 Tipe D Tipe D(BLUD)

Tipe D(BLUD)

Tipe D(BLUD)

Tipe D(BLUD)

Tipe D(BLUD)

Tipe D(BLUD)

RSUD Bumiayu

36) Sertifikasi RSUD Brebes Tipe B(BLUD)

16 JenisPelayanan

Tipe B(BLUD)

16 JenisPelayanan

Tipe B(BLUD)

16 JenisPelayanan

Tipe B(BLUD)

16 JenisPelayanan

Tipe B(BLUD)

16 JenisPelayanan

Tipe B(BLUD)

16 JenisPelayanan

Tipe B(BLUD)

16 JenisPelayanan

Tipe B(BLUD)

16 JenisPelayanan

RSUD Brebes

37) Tingkat Kepuasan Masyarakatterhadap Pelayanan RSUD (%)

70 75 80 85 85 85 85 85 RSUD Brebes danRSUD Bumiayu

38) Persentase penduduk miskin pesertaJamkesmas/Jamkesda terlayani di RS(%)

100 100 100 100 100 100 100 100 RSUD Brebes danRSUD Bumiayu

IX - 7



KondisiKinerjaAwal

PeriodeRPJMD(2012)


PeriodeRPJMD

(s.d 2017)

TargetKinerjaTahun

Transisi(2018)

SKPDPenanggung

Jawab2013 2014 2015 2016 2017

3. Pekerjaan Umum1) Persentase panjang jalan Kabupaten

kondisi baik (%)55 60 80 80 80 80 80 80 DPU TR

2) Persentase panjang jalan poros desakondisi baik (%)

78 80 83 85 86 90 90 90 DPU TR

3) Tersedianya sistem jalan yangmenghubungkan pusat-pusat kegiatandalam wilayah kabupaten (%)

75 80 100 100 100 100 100 100 DPU TR

4) Tersedianya jalan yang memudahkanmasyarakat per individu melakukanperjalanan (%)

75 80 100 100 100 100 100 100 DPU TR

5) Tersedianya jalan yang menjaminpengguna jalan berkendara denganselamat (%)

50 50 60 60 60 60 60 60 DPU TR

6) Tersedianya jalan yang menjaminkendaraan dapat berjalan denganselamat dan nyaman (%)

50 50 60 60 60 60 60 60 DPU TR

7) Tersedianya jalan yang menjaminperjalan dapat dilakukan sesuaidengan kecepatan rencana (%)

50 50 60 60 60 60 60 60 DPU TR

8) Tersedianya air baku untuk memenuhikebutuhan pokok minimal sehari-hari(%)

100 100 100 100 100 100 100 100 DPESDM

9) Tersedianya air irigasi untuk pertanianrakyat pada sistem irigasi yang sudahada (%)

50 55 60 65 70 70 70 70 DPESDM

10) Persentase sampah yang tertangani(%)

29,40 38 47 56 58 60 60 60 DPU TR

11) Tersedianya fasilitas pengurangansampah diperkotaan (%)

10 10 12 15 17 20 20 22 DPU TR

IX - 8



KondisiKinerjaAwal

PeriodeRPJMD(2012)


PeriodeRPJMD

(s.d 2017)

TargetKinerjaTahun

Transisi(2018)

SKPDPenanggung

Jawab2013 2014 2015 2016 2017

12) Tersedianya sistem penanganansampah di perkotaan (TPST)

2 2 2 3 3 3 3 3 DPU TR

13) Persentase saluran drainase dalamkondisi baik (%)

70 75 80 85 85 85 85 85 DPU TR

14) Persentase embung/ waduk kondisibaik (%)

28,86 31 32 33 34 35 35 36 DPESDM

15) Panjang saluran irigasi primer kondisibaik (%)

40 45 50 55 60 65 65 70 DPESDM

16) Persentase panjang saluran irigasisekunder kondisi baik (%)

45 48 51 54 57 60 60 60 DPESDM

17) Persentase panjang saluran irigasitersier kondisi baik (%)

30 34 38 42 46 50 50 54 DPESDM

18) Tersedianya pedoman Harga StandarBangunan Gedung Negara diKabupaten/kota (%)

100 100 100 100 100 100 100 100 DPU TR

19) Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)(Penerbitan IUJK dalam waktu 10(sepuluh) hari kerja setelahpersyaratan lengkap) (%)

100 100 100 100 100 100 100 100 KPPT

20) Tersedianya sistem informasi jasakonstruksi setiap tahun

100 100 100 100 100 100 100 100 DPU TR

4. Penataan ruang1) Rasio ruang terbuka hijau per satuan

luas wilayah ber HPL/HGB1 : 3 1:3 1:3 1:3 1:3 1:3 1:3 1:3 DPU TR

1. Luas Ruang terbuka Hijau (Ha) 12 14 16 18 20 20 20 22 DPU TR2) Persentase pelayanan masyarakat

dalam pengurusan IMB (%)100 100 100 100 100 100 100 100 DPU TR

3) Jumlah kasus pelanggaran tata ruang(kasus)

17 15 14 13 12 10 10 8 DPU TR

IX - 9



KondisiKinerjaAwal

PeriodeRPJMD(2012)


PeriodeRPJMD

(s.d 2017)

TargetKinerjaTahun

Transisi(2018)

SKPDPenanggung

Jawab2013 2014 2015 2016 2017

4) Jumlah rencana detail tata ruang kotayang telah disusun (buah)

3 5 7 10 13 16 16 19 DPU TR

5) Jumlah ijin alih fungsi lahan (Ha) 163,06 163,06 163,06 163,06 163,06 163,06 163,06 163,06 DPU TR6) Ruang publik yang berubah

peruntukannya (%)0 0 0 0 0 0 0 0 DPU TR

5. 4Perumahan1) Persentase ketersediaan rumah (%) 85 92,25 92,75 93,25 93,75 94,25 94,25 94,75 DPU TR2) Persentase Rumah Tangga mengakses

air bersih (%)90,08

(2011)62,55 68,92 75,30 76,05 76,81 76,81 77,57 DPU TR

3) Persentase rumah tangga mengaksessanitasi (%)

44,4(2011)

49,89 52,88 56,05 59,42 62,98 62,98 66,54 DPU TR

4) Cakupan Ketersedian Rumah LayakHuni (%)

79,00 81,35 82,98 84,64 86,33 88,05 88,05 89,77 DPU TR

5) Persentase Lingkungan pemukimankumuh (%)

2 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,5 1,4 DPU TR

6) Rehabilitasi rumah tidak layak huni 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 10.000 2.000 DPU TR

6. Perencanaan Pembangunan1) Tersedianya Dokumen Perencanaan:

RPJMD yg telah ditetapkan dgnPERDA/PERKADA

0 1 0 0 0 0 1 1 Bappeda

2) Tersedianya Dokumen Perencanaan:RKPD yg telah ditetapkan dgnPERKADA

1 1 1 1 1 1 5 1 Bappeda

3) Keselarasan Program RPJMD kedalamRKPD (%)

90 100 100 100 100 100 100 100 Bappeda

4) % SKPD yang telah menyusunRenstra SKPD

0 100 0 0 0 0 100 100 Bappeda

IX - 10



KondisiKinerjaAwal

PeriodeRPJMD(2012)


PeriodeRPJMD

(s.d 2017)

TargetKinerjaTahun

Transisi(2018)

SKPDPenanggung

Jawab2013 2014 2015 2016 2017

5) % Renstra SKPD yang selaras denganRPJMD

0 70 0 0 0 0 70 70 Bappeda

6) % SKPD yang telah menyusun RenjaSKPD

100 100 100 100 100 100 100 100 Bappeda

7) % Renja SKPD yang selaras denganRKPD

60 64 68 72 76 80 80 80 Bappeda

8) Hasil evaluasi kinerja hasilpembangunan tahunan

1 1 1 1 1 1 5 1 Bappeda

9) Hasil Evaluasi RPJMD 1 0 0 1 0 1 2 0 Bappeda10) % ketersediaan dokumen

perencanaan sosial budaya sesuaiamanat pemerintah

100 100 100 100 100 100 100 100 Bappeda

11) % ketersediaan dokumenperencanaan bidang ekonomi sesuaiamanat pemerintah

100 100 100 100 100 100 100 100 Bappeda

12) % ketersediaan dokumenperencanaan prasarana wilayah danSDA sesuai amanat pemerintah

100 100 100 100 100 100 100 100 Bappeda

7. Perhubungan1) Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji

(KBWU):- Kategori Umum (unit)

2.088 1.977 2.000 2.100 2.150 2.200 2.200 2.250 Dinhubkominfo

2) - Kategori Tidak Umum (Unit) 3.936 3.654 3.800 3.950 4.100 4.250 4.250 4.400 Dinhubkominfo3) Jumlah Prasarana Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan (LLAJ) terpasang /terdistribusi Rambu Lalu Lintas (Unit)

251 620 800 950 1.100 1.250 1.250 1.400 Dinhubkominfo

4) Jumlah Pos Jaga Perlintasan Sebidang 7 7 8 9 10 11 11 12 Dinhubkominfo

IX - 11



KondisiKinerjaAwal

PeriodeRPJMD(2012)


PeriodeRPJMD

(s.d 2017)

TargetKinerjaTahun

Transisi(2018)

SKPDPenanggung

Jawab2013 2014 2015 2016 2017

5) Jumlah kasus Kecelakaan (kasus) 593 570 550 520 500 480 480 460 Dinhubkominfo

6) Pelayanan Perizinan Angkutan:- Rekomendasi Izin Insidentil

(rekomendasi)

93 70 75 80 85 90 90 95 Dinhubkominfo

7) - Rekomendasi Perpanjangan IzinTrayek (rekomendasi)

91 275 285 290 295 300 300 305 Dinhubkominfo

8) - Pas Kapal < 7 GT (izin) 283 300 310 320 330 340 340 350 Dinhubkominfo

8. Lingkungan Hidup1) Luas lahan kritis di daerah tangkapan

air dan sumber air serta daerahlongsor yang tertanami pohon (ha)

5 10 10 10 10 10 10 10 KLH

2) Pelayanan pencegahan pencemaranair (%)

0 0 30 60 80 100 100 120 KLH

3) Pelayanan pencegahan pencemaranudara dari sumber tidak bergerak (%)

0 0 60 80 100 100 100 100 KLH

4) Pelayanan tindak lanjut pengaduanmasyarakat akibat adanya dugaanpencemaran dan/atau perusakanlingkungan hidup (%)

100 100 100 100 100 100 100 13 KLH

5) Persentase luas lahan yang telahdiketahui informasi status kerusakanlahan dan/atau tanah untuk produksibiomassa

0 0 30 60 80 100 100 100 KLH

6) Persentase pengolahan sampahberbasis masyarakat di perkotaan (%)

5 10 10 10 10 10 10 10 KLH

IX - 12



KondisiKinerjaAwal

PeriodeRPJMD(2012)


PeriodeRPJMD

(s.d 2017)

TargetKinerjaTahun

Transisi(2018)

SKPDPenanggung

Jawab2013 2014 2015 2016 2017

9. Pertanahan1) Persentase luas lahan bersertifikat

(%)24,42 25,89 27,44 29,08 30,83 32,68 32,68 34,53 Setda

2) Penyelesaian kasus tanah Negara (%) 0 100 100 100 100 100 100 100 Setda3) Penyelesaian izin lokasi (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 Setda4) Penanganan kasus sengketa lahan

(%)100 100 100 100 100 100 100 100 Setda

10. Kependudukan dan Catatan Sipil1) Persentase kepemilikan KTP bagi

wajib KTP (%)76,00 77 78 79 80 81 81 82 Dindukcapil

2) Rasio bayi berakte kelahiran (%) 10,56 50 60 65 75 80 80 85 Dindukcapil3) Ketersediaan database kependudukan Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Dindukcapil4) Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

(%)100 100 100 100 100 100 100 100 Dindukcapil

5) Persentase Kepemilikan KK (%) 23,38 100 100 100 100 100 100 100 Dindukcapil6) Rasio pasangan berakte nikah (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 Dindukcapil7) Jumlah tempat perekaman data

kependudukan kecamatan yangterhubung dengan jaringan SIAK(kecamatan)

17 17 17 17 17 17 17 17 Dindukcapil

11. Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak

1) Persentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintah (%)

24,50 24,50 26,75 27,50 27,50 27,50 27,50 27,5 BKBPP

1) Jumlah kebijakan yang mendukungpelaksanaan PUG dibidang (ekonomi,sosial, politik dan hukun) dalambentuk perda dan perbub

Perda 0Perbub 2

Perda 0Perbub 2

Perda 0Perbub 3

Perda 1Perbub 3

Perda 1Perbub 3

Perda 1Perbub 3

Perda 1Perbub 3

Perda 1Perbub 3

BKBPP

IX - 13



KondisiKinerjaAwal

PeriodeRPJMD(2012)


PeriodeRPJMD

(s.d 2017)

TargetKinerjaTahun

Transisi(2018)

SKPDPenanggung

Jawab2013 2014 2015 2016 2017

2) Partisipasi perempuan di lembagalegislatif (%)

12,0 8,8 20 20 20 20 20 20 BKBPP

3) Penyelesaian pengaduan korbantindak kekerasan dan diskriminasi(%)

75 80 85 90 95 95 95 95 BKBPP

4) Jumlah P2TP2A ditingkat kabupatendan kecamatan

1 18 18 18 18 18 18 18 BKBPP

5) Rasio KDRT 0,056 0,045 0,040 0,035 0,030 0,030 0,030 0,03 BKBPP6) Partisipasi angkatan kerja perempuan

(%)9,54 10 10,30 10,60 11 11 11 11 BKBPP

7) Penyelesaian pengaduan perlindunganperempuan dan anak dari tindakankekerasan (%)

100 100 100 100 100 100 100 100 BKBPP

8) Jumlah Focal Point yang terbentuk(unit)

54 54 71 88 200 200 200 200 BKBPP

9) Jumlah kelompok usaha kecilperempuan (baru)

30 35 41 47 57 60 60 63 BKBPP

10) Jumlah Forum Anak Kabupaten &Kecamatan (kelompok)

1 13 18 18 18 18 18 18 BKBPP

11) Jumlah Forum Anak Desa/Kelurahan(kelompok)

0 13 20 30 40 50 50 60 BKBPP

12) Prosentase perencanaanpembangunan yang melibatkan anak(musrenbang) (%)

0 5 15 30 50 80 80 80 BKBPP

2) Jumlah kebijakan yang mendukungpemenuhan hak anak (dalam bentukperda, perbub dan perdes)



Perda 0Perbub 2

Perdes 10

Perda 1Perbub 2

Perdes 10

Perda 1Perbub 3

Perdes 15

Perda 1Perbub 3

Perdes 15

Perda 1Perbub 3

Perdes 15

Perda 1Perbub 3

Perdes 15

BKBPP

IX - 14



KondisiKinerjaAwal

PeriodeRPJMD(2012)


PeriodeRPJMD

(s.d 2017)

TargetKinerjaTahun

Transisi(2018)

SKPDPenanggung

Jawab2013 2014 2015 2016 2017

3) Jumlah Gugus Tugas KLA TingkatKabupaten dan Desa/ Kelurahan yangaktif dan berfungsi

GugusTugas Kab.

1Gugus

Tugas Desa/Kel. 0

GugusTugas Kab.

1GugusTugas

Desa/ Kel.5

GugusTugas Kab.

1GugusTugas

Desa/ Kel.10

GugusTugas Kab.

1GugusTugas

Desa/ Kel.10

GugusTugas Kab.

1GugusTugas

Desa/ Kel.15

GugusTugas Kab.

1Gugus

Tugas Desa/Kel. 15

GugusTugas Kab.

1GugusTugas

Desa/ Kel.15

GugusTugas Kab.

1GugusTugas

Desa/ Kel.15

BKBPP

4) Jumlah Forum Advokasi KLA TingkatKabupaten dan Desa/ Kelurahan yangaktif dan berfungsi

F. Adv. KLAKab. 1


F. Adv. KLAKab. 1


F. Adv. KLAKab. 1

F. Adv. KLADesa/ Kel

10

F. Adv. KLAKab. 1


10

F. Adv. KLAKab. 1


15

F. Adv. KLAKab. 1


F. Adv. KLAKab. 1


15

F. Adv. KLAKab. 1


15

BKBPP

12. Keluarga Berencana dan KeluargaSejahtera

1) Cakupan peserta KB aktif (%) 79,5 81 82 83 84 85 85 86 BKBPP2) Unmetneed KB 13 11 10,5 10 9,5 9 9 8,5 BKBPP3) Persentase Anggota UPPKS yang PUS

ber-KB (%)80,86 86 86,5 87 87,5 88 88 88 BKBPP

4) Rasio PLKB dengan Desa/Kelurahan(orang)

1:4/5 1:4 1:3 1:3 1:3 1:3 1:3 1:3 BKBPP

5) Persentase keluarga Pra Sejahtera/Sejahtera I (%)

52,24 45,59 44,91 44,5 43,57 42,7 42,7 41,83 BKBPP

1) Cakupan PUS dengan Istri usiadibawah 20 tahun (%)

3,62 3,60 3,55 3,50 3,20 3,00 <3,00 <3,00 BKBPP

6) Cakupan anggota BKB yang PUS ber-KB

40,99 55 63 70 74 76 76 78 BKBPP

7) Persentase Peserta KB Aktif Priadibanding jumlah peserta KB Aktif (%)

2,54 2,80 3,00 3,20 3,40 3,50 3,50 3,6 BKBPP

8) Persentase kelompok PIK KRR/jumlahkecamatan (%)

35 60 70 80 90 100 100 100 BKBPP

IX - 15



KondisiKinerjaAwal

PeriodeRPJMD(2012)


PeriodeRPJMD

(s.d 2017)

TargetKinerjaTahun

Transisi(2018)

SKPDPenanggung

Jawab2013 2014 2015 2016 2017

9) Cakupan tenaga terlatih aktif padakelompok PIK KRR (Pelatih Sebayadan Konselor Sebaya)

28 60 70 80 90 100 100 100 BKBPP

10) Cakupan kesediaan Alat dan ObatKontrasepsi oleh kabupaten/Kota (%)

0 0 10 20 25 30 30 30 BKBPP

13. Sosial1) Jumlah Sarana sosial seperti panti

asuhan, panti jompo dan pantirehabilitasi

13 14 14 14 14 14 14 14 Dinsosnakertrans

2) Persentase (%) PMKS skala kab/kotayang memperoleh bantuan sosialuntuk pemenuhan kebutuhan dasar.


3) Persentase (%) PMKS skala kab/kotayang menerima programpemberdayaan sosial melaluiKelompok Usaha Bersama (KUBE)atau kelompok social ekonomi sejenislainnya


4) Presentase (%) panti sosial skalakabupaten/kota yang menyediakansarana prasarana pelayanankesejahteraan sosial.


5) Presentase (%) wahanakesejahteraan sosial berbasismasyarakat (WKBSM) yangmenyediakan sarana prasaranapelayanan kesejahteraan sosial.


IX - 16



KondisiKinerjaAwal

PeriodeRPJMD(2012)


PeriodeRPJMD

(s.d 2017)

TargetKinerjaTahun

Transisi(2018)

SKPDPenanggung

Jawab2013 2014 2015 2016 2017

6) Presentase (%) korban bencana skalakabupaten/ kota yang menerimabantuan sosial selama masa tanggaldarurat.


7) Presentase (%) penyandang cacatfisik dan mental, serta lanjut usiatidak potensial yang telah menerimajaminan sosial.

0.005 45 50 50 55 60 60 60 Dinsosnakertrans

8) Jumlah PMKS (jiwa)a. Anak Balita Terlantar 503 498 478 458 438 418 418 418 Dinsosnakertransb. Anak terlantar 1,379 1.353 1.253 1.153 1.053 953 953 953 Dinsosnakertransc. Lanjut Usia terlantar 5,625 5.462 5.312 5.162 5.012 4.862 4.862 4.862 Dinsosnakertransd. Pengemis 528 496 481 466 451 436 436 436 Dinsosnakertranse. Bekas Narapidana 565 553 543 533 523 513 513 513 Dinsosnakertrans

14. Ketenagakerjaan1) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

(%)77,26 77,29 77,34 77,39 77,44 77,49 77,49 77,54 Dinsosnakertrans

2) Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 6,54 6,38 6,13 5,88 5,63 5,38 5,38 5,13 Dinsosnakertrans3) Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja

Antar Negara (AKAN) (orang)1,947 3.550 3.600 3.650 3.700 3.750 3.750 3.800 Dinsosnakertrans

4) Penempatan Tenaga Kerja Antar KerjaAntar Daerah (AKAD) (orang)


5) Persentase kasus perselisihan tenagakerja yang terselesaikan (%)


6) Persentase Upah Minimum Kabupatenterhadap Kebutuhan Hidup Layak (%)


IX - 17



KondisiKinerjaAwal

PeriodeRPJMD(2012)


PeriodeRPJMD

(s.d 2017)

TargetKinerjaTahun

Transisi(2018)

SKPDPenanggung

Jawab2013 2014 2015 2016 2017

7) Besaran tenaga kerja yangmendapatkan pelatihan berbasiskompetensi (%)

0,26 30 45 60 65 70 70 70 Dinsosnakertrans

8) Besaran tenaga kerja yangmendapatkan pelatihankewirausahaan (%)


9) Besaran tenaga kerja yangmendapatkan pelatihan berbasismasyarakat (%)


10) Besaran pencari kerja yang terdaftaryang ditempatkan (%)


11) Besaran pekerja/buruh yang menjadipeserta program Jamsostek (%)


12) Besaran Kasus yang diselesaikandengan Perjanjian Bersama (PB) (%)


13) Besaran Pengujian Peralatan diPerusahaan (%)


14) Besaran Pemeriksaan Perusahaan (%) 40 45 50 50 50 60 60 60 Dinsosnakertrans

15. Koperasi Usaha Kecil danMenengah

Dinkop UMKM

1) Jumlah Koperasi 330 335 340 348 358 368 368 378 Dinkop UMKM2) Persentase Koperasi Aktif (%) : 74,85 76,12 77,94 79,02 79,61 80,16 80,16 80,71 Dinkop UMKM

Koperasi Aktif 247 255 265 275 285 295 295 305 Dinkop UMKMKoperasi Tidak Aktif 83 80 75 73 73 73 73 73 Dinkop UMKM

3) Jumlah KSP/USP, KJKS/UJKS 168 165 170 175 180 185 185 190 Dinkop UMKM4) Jumlah Koperasi Kategori Sehat (%) 112

66,67116

70,30123

72,35130

74,29137

76,11144

77,84144

77,84151

79,57Dinkop UMKM

IX - 18



KondisiKinerjaAwal

PeriodeRPJMD(2012)


PeriodeRPJMD

(s.d 2017)

TargetKinerjaTahun

Transisi(2018)

SKPDPenanggung

Jawab2013 2014 2015 2016 2017

Sehat 26 27 28 29 30 31 31 32 Dinkop UMKMCukup Sehat 86 89 95 101 107 113 113 119 Dinkop UMKM

5) Jumlah UMKM 3.141 3.332 3.532 3.732 3.932 4.132 4.132 4332 Dinkop UMKMMikro 609 800 1.000 1.200 1.400 1600 1600 1800 Dinkop UMKMKecil 2.417 2.417 2.417 2.417 2.417 2.417 2.417 2417 Dinkop UMKMMenengah 115 115 115 115 115 115 115 115 Dinkop UMKM

6) Jumlah Tenaga Kerja UMKM (orang) 6.056 6.334 6.634 6.934 7.234 7.534 7.534 7.834 Dinkop UMKMMikro 822 1.100 1.400 1.700 2.000 2.300 2.300 2.600 Dinkop UMKMKecil 4.494 4.494 4.494 4.494 4.494 4.494 4.494 4.494 Dinkop UMKMMenengah 740 740 740 740 740 740 740 740 Dinkop UMKM

7) Jumlah UMKM yang sudah punya ijinusaha (unit)

1.590 1.600 1.650 1.700 1.750 1.800 1.800 1.850 Dinkop UMKM

16. Penanaman Modal5) Jumlah investor berskala nasional

(PMDN/PMA) PMDN 1.044 1.048 1.050 1.052 1.054 1.058 1.058 1.062 Bappeda/ KPPT

6) Nilai investasi berskala nasional(PMDN/PMA) PMDN (juta rupiah) 131.942,7 331.942 431.942 531.942 631.942 631.942 631.942 631.942 Bappeda/ KPPT

7) Terselenggaranya promosi peluangpenanaman modal kabupaten/kota

3 3 3 3 3 3 3 3 Bappeda/ KPPT

8) Tersedianya informasi peluang usahasektor/bidang usaha unggulan(sektor)

8 10 11 12 13 14 14 15 Bappeda/ KPPT

IX - 19



KondisiKinerjaAwal

PeriodeRPJMD(2012)


PeriodeRPJMD

(s.d 2017)

TargetKinerjaTahun

Transisi(2018)

SKPDPenanggung

Jawab2013 2014 2015 2016 2017

9) Terselenggaranya fasilitasi pemerintahdaerah dalam rangka kerjasamakemitraan: Antara usaha mikro, kecil,menengah dan koperasi (UMKMK)tingkat kabupaten/ kota denganpengusaha tingkat provinsi/ nasional(kali)

1 1 1 1 1 1 1 1 Bappeda/ KPPT

10) Jumlah izin yang diterbitkan KPPT(buah)

30.950 34.000 39.000 44.000 49.000 54.000 54.000 59.000 KPPT

11) Terselenggaranya pelayanan perijinanbidang penanaman modal melaluipelayanan terpadu satu pintu dibidang penanaman modal:Pendaftaran penanaman modal dalamnegeri, ijin prinsip penanaman modaldalam negeri, ijin usaha penanamanmodal dalam negeri, perpanjanganizin mempekerjakan tenaga kerjaasing (RPTKA), dan perpanjangan izinmempekerjakan tenaga kerja asingyang bekerja di lebih dari 1kabupaten/kota (%)

64 64 100 100 100 100 100 100 KPPT

12) Terimplementasikannya sistempelayanan informasi dan perizinaninvestasi secara elektronik (SPIPISE)(%)

100 100 100 100 100 100 100 100 KPPT

13) Tingkat kepuasan masyarakatterhadap pelayanan perizinan di KPPT(%)

70 75 80 85 90 95 95 100 KPPT

IX - 20



KondisiKinerjaAwal

PeriodeRPJMD(2012)


PeriodeRPJMD

(s.d 2017)

TargetKinerjaTahun

Transisi(2018)

SKPDPenanggung

Jawab2013 2014 2015 2016 2017

17. Kebudayaan1) Jumlah Penyelenggaraan Festival seni

dan budaya (kali)6 6 7 7 8 8 8 9 Dinparbudpora

2) Jumlah Sarana penyelenggaraan senidan budaya

3 3 4 5 6 7 7 8 Dinparbudpora

3) Jumlah Grup Kesenian tradisional(kelompok)

225 250 250 275 275 300 300 310 Dinparbudpora

4) Persentase Benda, Situs dan KawasanCagar Budaya yang dilestarikan (%)

85 85 87 90 95 100 100 100 Dinparbudpora

5) Jumlah seniman (orang)- Penari

420 440 440 460 460 480 480 490 Dinparbudpora

6) - Pemain Teater 160 170 170 180 180 190 190 200 Dinparbudpora7) - Pelukis 38 41 41 44 44 47 47 49 Dinparbudpora

18. Kepemudaan dan Olahraga1) Jumlah Organisasi Pemuda 18 18 19 20 21 22 22 25 Dinparbudpora2) Jumlah Organisasi Pemuda yang

dikoordinir oleh KNPI Kabupaten(unit)

23 23 25 25 27 27 27 29 Dinparbudpora

3) Pembinaan dan pemasyarakatanolahraga dan kesehatan jasmani


4) Jumlah Organisasi Olahraga (klub) 79 145 147 147 149 150 150 155 Dinparbudpora5) Jumlah Prestasi Olahraga tingkat

Provinsi dan Nasional yang pernahdiraih (medali)


19. Kesatuan Bangsa dan PolitikDalam Negeri

1) Kegiatan pembinaan terhadap LSM,Ormas dan OKP (Orang)

400 1500 1500 1500 1500 2100 2100 2700 Kesbangpol

IX - 21



KondisiKinerjaAwal

PeriodeRPJMD(2012)


PeriodeRPJMD

(s.d 2017)

TargetKinerjaTahun

Transisi(2018)

SKPDPenanggung

Jawab2013 2014 2015 2016 2017

2) Kegiatan pembinaan politik daerah(orang)

290 300 320 340 360 380 380 400 Kesbangpol

3) Angka gangguan kamtibmas (kasus) 271 200 165 130 95 60 60 40 Kesbangpol4) Tingkat partisipasi pemilih dalam

pelaksanaan pemilu (%)81 75 80 0 0 80 80 0 Kesbangpol

5) Jumlah Linmas per Jumlah 10.000Penduduk

80 81 81 81 81 81 81 81 Kesbangpol

6) Jumlah kasus Penegakan PERDA 231 260 250 240 230 220 220 210 Satpol PP7) Tingkat penyelesaian pelanggaran K3

(ketertiban, ketentraman, keindahan)di Kabupaten

90 90 91 92 93 94 94 95 Satpol PP

20. Otonomi Daerah, PemerintahanUmum,Adm.Keuangan Daerah,Perangkat Daerah , Kepegawaiandan Persandian

1) Cakupan pelayanan bencanakebakaran kabupaten (%)

30 30 35 40 45 50 55 60 BPBD

2) Tingkat waktu tanggap (response timerate) daerah layanan WilayahManajemen Kebakaran (WMK) (menit)

60 60 60 60 60 60 60 60 BPBD

3) Unit pelayanan yang telah dilakukansurvey Indeks Kepuasan LayananMasyarakat (unit)

3 4 4 5 5 5 5 Bag Organisasi

4) Tingkat kepuasan masyarakatterhadap pelayanan Kantor kecamatan

70 75 80 85 90 95 95 100 KantorKecamatan

5) Tingkat kepuasan masyarakatterhadap pelayanan Kantor kelurahan

75 75 85 85 90 95 95 100 Kantor Kelurahan

6) Persentase SKPD memiliki danmenerapkan SOP/SPP (%)

50 60 70 80 90 90 100 Bag Organisasi

7) Status audit Keuangan BPK WDP WDP WTP WTP WTP WTP WTP WTP Inspektorat

IX - 22



KondisiKinerjaAwal

PeriodeRPJMD(2012)


PeriodeRPJMD

(s.d 2017)

TargetKinerjaTahun

Transisi(2018)

SKPDPenanggung

Jawab2013 2014 2015 2016 2017

8) Persentase SKPD yang melakukanpengadaan barang/jasa dengan e-procurement melalui LPSE (%)

96,5 100 100 100 100 100 100 100 Setda

9) Tersusunnya LKPJ Bupati 1 1 1 1 1 1 1 1 Bag Organisasi10) Tersusunnya LPPD Bupati 0 1 1 1 1 1 1 1 Bag

Pembangunan11) Persentase Desa tertib administrasi

ADD (%)100 100 100 100 100 100 100 100 Bag. Pemerintahan

Desa12) Persentase desa/kelurahan yang

tersalurkan Raskin (%)100 100 100 100 100 100 100 100 Bag.

Perekonomian13) Tersusunnya LAKIP 1 1 1 1 1 1 1 1 Setda14) Penyebarluasan informasi

pembangunan daerah up to datesetiap minggu melalui websitepemerintah daerah (%)

100 100 100 100 100 100 100 100 Setda

15) Pendapatan Asli Daerah (PAD) (trilyunrupiah)

72,073 107,109 148,349 169,370 195,807 226,355 226,355 261,669 DPPKD

21. Ketahanan Pangan1) Ketersediaan energi per Kapita

(Kkal/kap/hari)3.016 3.433 3.492 3.551 3.611 3.673 3.673 3735 KKP

2) Ketersediaan protein per Kapita(Gram/kap/hari)

85,66 89,07 89,25 89,42 89,6 89,78 89,78 89,96 KKP

3) Konsumsi energi per Kapita(Kkal/kap/hari)

2.002 2.018 2.034 2.051 2.067 2.083 2.083 2099 KKP

4) Konsumsi protein per Kapita(gr/kap/hari)

58,2 58,3 58,4 58,5 58,6 58,7 58,7 58,8 KKP

5) Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 86,9 87,66 88,44 89,22 90,01 90,55 90,55 91,09 KKP6) Jumlah Desa Mandiri Pangan 18 18 21 21 24 24 24 24 KKP7) Jumlah Lumbung Pangan 43 51 59 67 75 83 83 91 KKP

IX - 23



KondisiKinerjaAwal

PeriodeRPJMD(2012)


PeriodeRPJMD

(s.d 2017)

TargetKinerjaTahun

Transisi(2018)

SKPDPenanggung

Jawab2013 2014 2015 2016 2017

8) Jumlah Kelompok P2KP 25 47 62 72 82 92 92 102 KKP9) Jumlah cadangan pangan daerah 15 30 45 60 75 90 90 100 KKP

22. Pemberdayaan Masyarakat danDesa

1) Jumlah BUMDES 4 17 24 34 51 59 59 67 BPMDK2) Persentase PKK Aktif (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 BPMDK3) Persentase Posyandu aktif (%) 86 87 88 89 90 90 90 90 BPMDK4) Jumlah Pos Pelayanan Teknologi

Perdesaan3 6 6 6 6 6 6 6 BPMDK

5) Swadaya Masyarakat terhadapProgram pemberdayaan masyarakat(%)

6 7 8 9 10 10 10 10 BPMDK

6) Pemeliharaan Pasca Programpemberdayaan masyarakat (%)

52 54 58 60 63 65 65 67 BPMDK

7) Jumlah pemugaran rumah tidak layakhuni bagi masyarakat miskin

800 875 500 500 500 500 2.475 500 BPMDK

8) Jumlah Desa penerima BPSPAMS 12 5 5 5 5 5 25 5 BPMDK

23. Statistik Bappeda1) Buku ”Kabupaten dalam Angka” 1 1 1 1 1 1 1 1 Bappeda2) Buku ”PDRB kabupaten” 1 1 1 1 1 1 1 1 Bappeda3) Indeks Harga Konsumen dan Inflasi 1 1 1 1 1 1 1 1 Bappeda4) Sistem Informasi Profil Daerah 1 1 1 1 1 1 1 1 Bappeda5) Buku “Kecamatan dalam Angka” 17 17 17 17 17 17 17 17 Bappeda

24. Kearsipan KDKP1) Pengelolaan arsip secara baku

* SKPD5 9 11 13 15 17 17 19 KDKP

2) * Desa/Kelurahan 20 30 35 40 45 50 50 55 KDKP

IX - 24



KondisiKinerjaAwal

PeriodeRPJMD(2012)


PeriodeRPJMD

(s.d 2017)

TargetKinerjaTahun

Transisi(2018)

SKPDPenanggung

Jawab2013 2014 2015 2016 2017

3) Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan(orang)

40 40 40 40 40 40 40 40 KDKP

4) Penarikan arsip dari instansipemerintah (SKPD)

6 6 6 6 6 6 6 6 KDKP

5) Jumlah arsip yang tersimpan* arsip tekstual (berkas)

9.484 11.462 12.462 13.462 14.462 15.462 15.462 16.462 KDKP

6) * kartugrafi (lembar) 22 22 22 22 22 22 22 22 KDKP7) * foto (buah) 111 131 141 151 161 171 171 181 KDKP

25. Komunikasi dan Informatika Dinhubkominfo1) Komunikasi dan Informasi

Masyarakat:- Website SKPD (Situs)

1 7 8 9 10 11 11 12 Dinhubkominfo

2) - Program Penyiaran RSPD 3 62 65 68 71 74 74 77 Dinhubkominfo3) - Hotspot WiFi Area (lokasi) 1 3 4 5 6 7 7 8 Dinhubkominfo4) Penyediaan perangkat pendukung e-

Government bagi SKPD:- VoIP communication (unit)

0 0 2 4 6 8 8 10 Dinhubkominfo

5) Jumlah surat kabar nasional/lokal(media)

92 92 92 92 92 92 92 92 Dinhubkominfo

6) Jumlah penyiaran radio/TV lokal (unit) 16 16 16 16 16 16 16 16 Dinhubkominfo7) Web site milik pemerintah daerah 1 1 1 1 1 1 1 1 Dinhubkominfo8) Pameran/expo 1 1 1 2 2 2 2 2 Dinhubkominfo9) Kegiatan diseminasi Informasi

Nasional melalui media massa sepertimajalah, radio, dan televisi;(pertahun)

3 3 6 12 12 12 12 12 Dinhubkominfo

10) Kegiatan Diseminasi InformasiNasional melalui media baru sepertiwebsite (media online) (setiap hari)

setiap hari Setiaphari

Setiaphari

Setiaphari

Setiaphari

Setiaphari

Setiaphari

Setiaphari

Dinhubkominfo

IX - 25



KondisiKinerjaAwal

PeriodeRPJMD(2012)


PeriodeRPJMD

(s.d 2017)

TargetKinerjaTahun

Transisi(2018)

SKPDPenanggung

Jawab2013 2014 2015 2016 2017

11) Kegiatan Diseminasi InformasiNasional melalui media tradisionalseperti pertunjukan rakyat (pertahun)

3 3 6 12 12 12 12 12 Dinhubkominfo

12) Kegiatan Diseminasi InformasiNasional melalui media interpersonalseperti sarasehan, ceramah/ diskusi,dan lokakarya (pertahun)

3 3 6 12 12 12 12 12 Dinhubkominfo

13) Kegiatan Diseminasi InformasiNasional melalui media luar ruangseperti media buletin, leaflet, booklet,brosur, spanduk, dan baliho(pertahun)

3 3 6 12 12 12 12 12 Dinhubkominfo

14) Kelompok Informasi Masyarakat ditingkat kecamatan (%)

1 4 4 5 4 17 17 30 Dinhubkominfo

15) Jumlah surat kabar nasional/lokal(media)

92 92 92 92 92 92 92 92 Dinhubkominfo

16) Jumlah penyiaran radio/TV lokal (unit) 16 16 16 16 16 16 16 16 Dinhubkominfo

26. Perpustakaan1) Jumlah Perpustakaan2) * Perpustakaan Daerah 1 1 1 1 1 1 1 1 KDKP3) * Perpustakaan kecamatan 1 1 1 1 1 1 1 1 KDKP4) * Perpustakaan Keliling 2 2 2 2 2 2 2 2 KDKP5) * Perpustakaan Sekolah 198 200 202 204 206 208 208 210 KDKP6) * Perpustakaan rumah ibadah 5 6 7 8 9 10 10 11 KDKP7) * taman bacaan masyarakat desa 61 63 65 67 69 71 71 73 KDKP8) * Taman bacaan masyarakat non

pemda42 44 46 48 50 52 52 54 KDKP

9) Peningkatan SDM PengelolaPerpustakaan Desa (orang)

0 40 40 40 40 40 40 40 KDKP

IX - 26



KondisiKinerjaAwal

PeriodeRPJMD(2012)


PeriodeRPJMD

(s.d 2017)

TargetKinerjaTahun

Transisi(2018)

SKPDPenanggung

Jawab2013 2014 2015 2016 2017

10) Peningkatan SDM PengelolaPerpustakaan Sekolah (orang)

0 0 40 40 40 40 40 40 KDKP

11) Jumlah anggota perpustakaan daerah 418 618 718 818 918 1.018 1.018 1118 KDKP12) Jumlah Pengunjung perpustakaan

daerah7.202 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8000 KDKP

13) Jumlah koleksi buku yang tersedia diperpustakaan daerah

21.227 22.227 23.227 24.227 25.227 26.227 26.227 27227 KDKP

14) Jumlah koleksi Buku yang berbarcode 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 10.000 2000 KDKP15) Jumlah Kartu Anggota yang

Berbarcode0 100 100 100 100 100 800 100 KDKP

B Urusan Pilihan1. Pertaniana. Produksi padi atau bahan pangan

utama lokal lainnya per hektar(kw/ha)

1) Padi 514.192 542.472 572.308 603.785 636.994 672.028 672.028 708.990 DPTPH2) Jagung 134.106 167.975 180.248 192.391 204.559 216.412 216.412 20.740 DPTPH3) Kacang Kedelai 21.916 35.088 36.351 37.660 39.016 40.420 40.420 1.228 DPTPH4) Kacang Hijau 392 3.142 3.255 3.372 3.494 3.619 3.619 3.691 DPTPH5) Padi ladang 5.864 9.646 9.993 10.353 10.726 11.112 11.112 11.334 DPTPH6) Ketela Pohon 352 952 986 1.022 1.058 1.096 1.096 1.118 DPTPH7) Kacang Tanah 889 5.832 6.042 6.259 6.485 6.718 6.718 6.852 DPTPHb. Produksi tanaman sayuran (kw)8) Bawang Merah (ton) 259.000 272.631 286.980 302.084 317.984 334.720 334.720 341.414 DPTPH9) Cabe besar (kw) 15.711 16.537 17.408 18.324 19.288 20.304 20.304 20.710 DPTPH10) Kentang (kw) 51.908 54.640 57.551 60.542 63.729 67.083 67.083 68.425 DPTPH11) Kubis (kw) 43.768 46.071 48.496 51.048 53.735 56.563 56.563 57.694 DPTPHc. Produksi Buah-buahan (kw)12) Pisang (ton) 173.950 4.097 4.245 4.397 4.556 4.720 4.720 4.800 DPTPH

IX - 27



KondisiKinerjaAwal

PeriodeRPJMD(2012)


PeriodeRPJMD

(s.d 2017)

TargetKinerjaTahun

Transisi(2018)

SKPDPenanggung

Jawab2013 2014 2015 2016 2017

13) Mangga 20.100 21.105 22.160 23.268 24.432 25.653 25.653 26.936 DPTPHd. Populasi Ternak (ekor)14) Sapi Potong 38.306 38.881 39.464 40.657 41.267 47.444 47.444 48.063 Dinnak15) Kerbau 8.862 8.950 9.040 9.130 9.222 9.314 9.314 9.406 Dinnak16) Kambing 113.869 116.146 118.469 120.838 123.255 125.720 125.720 128.185 Dinnak17) Domba 168.281 172.488 176.801 181.221 185.751 190.395 190.395 195.039 Dinnak18) Ayam ras layer 1.668.529 1.711.577 1.755.736 1.801.034 1.847.501 1.895.166 1.895.166 1.942.832 Dinnak19) Ayam ras broiler 1.423.819 1.482.623 1.543.856 1.607.617 1.674.011 1.743.148 1.743.148 1.812.285 Dinnak20) Ayam Buras 2.819.114 2.885.363 2.953.169 3.022.569 3.093.599 3.166.299 3.166.299 3.238.999 Dinnak21) Itik 593.947 620.674 648.605 677.792 708.292 740.166 740.166 772.039 Dinnake. Produksi Hasil Ternak22) Produksi Daging (Kg) 9.186.031 9.336.682 9.489.803 9.645.436 9.803.621 9.964.401 9.964.401 10.125.180 Dinnak23) Produksi Telur (Kg) 24.836.431 25.616.295 26.420.647 27.250.255 28.105.913 28.988.439 28.988.439 29.870.965 Dinnak24) Produksi susu (liter) 18.750 19.031 19.317 19.606 19.901 20.199 20.199 20.498 Dinnakf. Rata-rata angka kesakitan ternak

(%)25) ternak besar 4,20 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 Dinnak26) ternak kecil 4,80 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 Dinnak27) ternak unggas 8,50 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Dinnak

2. Kehutanan1) Persentase penanganan lahan kritis (%) 100 75 80 80 85 90 95 95 Dinhutbun2) Luas hutan rakyat (ha) 23.126 23.400 23.600 23.750 23.900 24.000 24.150 24.300 Dinhutbun3) Persentase LMDH aktif (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 Dinhutbun

3. Energi dan Sumber Daya Mineral1) Persentase rumah tangga yang

memiliki listik (%)99,81 99,84 99,88 99,92 99,96 100 100 100 DPESDM

2) Jumlah Penambangan tanpa ijin(PETI)

24 21 19 15 12 10 10 8 DPESDM

IX - 28



KondisiKinerjaAwal

PeriodeRPJMD(2012)


PeriodeRPJMD

(s.d 2017)

TargetKinerjaTahun

Transisi(2018)

SKPDPenanggung

Jawab2013 2014 2015 2016 2017

4. Pariwisata1) Jumlah kunjungan wisatawan (orang) 139.787 238,880 240,791 242,717 244,659 246,616 246,616 248573 Dinparbudpora2) Rata-rata lama tinggal wisatawan

(hari)1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,5 1,6 Dinparbudpora

3) Jumlah Obyek Wisata (OB) yangberkembang

9 9 10 10 11 11 11 11 Dinparbudpora

4) Jasa pariwisata-Jumlah Hotel

12 14 16 18 19 20 20 21 Dinparbudpora

5) -Jumlah Restoran/ Rumah Makan 67 72 74 76 78 80 80 82 Dinparbudpora

5. Kelautan dan Perikanan1) Produksi Perikanan Tangkap (kg) 3.420.520 4.731.919 5.171.101 5.289.701 5.882.470 6.470.717 6.535.424 6.600.778 Dinlutkan2) Produksi Perikanan Budidaya air

payau (kg)45.070.540 51.532.790 56.684.790 62.352.790 68.587.790 75.446.790 76.201.258 76.963.270 Dinlutkan

3) Produksi Perikanan Budidaya air tawar(kg)

1.850.590 4.812.470 5.277.400 5.805.610 6.386.460 7.024.880 7.095.129 7.166.080 Dinlutkan

4) Produksi Rumput laut (kg) 29.985.400 38.385.40046.785.400 55.185.400 63.585.400 71.985.400 72.705.254 73.432.307 Dinlutkan5) Produksi Garam (ton) 47.622 50.000 60.000 63.000 65.000 70.000 75.000 76.000 Dinlutkan6) Cakupan bina kelompok nelayan (%) 62 62 64 66 68 70 70 72 Dinlutkan7) Cakupan bina kelompok pembudidaya

ikan (%)85 85 89 91 92 94 94 96 Dinlutkan

8) Tingkat Konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)

19,38(2011)

22 23 24 25 26 26 28 Dinlutkan

9) Jumlah usaha pengolahan ikan (unit) 345 326 342 359 378 400 400 422 Dinlutkan

6. Perdagangan1) Nilai Ekspor (milyar rupiah) 6.520,88 6.912,13 7.326,86 7.766,47 8.232,46 8.726,41 8.726,41 9.220,36 Dinperindag2) Jumlah jenis komoditas/produk ekspor

(buah)1 1 1 1 1 4 4 7 Dinperindag

IX - 29



KondisiKinerjaAwal

PeriodeRPJMD(2012)


PeriodeRPJMD

(s.d 2017)

TargetKinerjaTahun

Transisi(2018)

SKPDPenanggung

Jawab2013 2014 2015 2016 2017

3) Jumlah usaha dagang skala besar(unit)

40 44 48 53 59 64 64 69 Dinperindag

4) Jumlah usaha dagang Skala Kecil danmenengah (unit)

15.760 17.113 18.824 20.706 22.777 25.055 25.055 27.333 Dinperindag

5) Jumlah pedagang kaki lima yang telahterbina (unit)

152 152 152 152 152 152 152 152 Dinperindag

6) Jumlah Pasar Tradisional (Unit) 59 59 60 61 62 63 63 64 Dinperindag7) Persentase laporan kasus kerugian

konsumen yang ditindaklanjuti (%)100 100 100 100 100 100 100 100 Dinperindag

7. Perindustrian1) Jumlah Industri Besar 1 2 2 2 2 3 3 4 Dinperindag2) Jumlah Industri Kecil dan menengah

Formal1.695 1.690 1.700 1.705 1.715 1.725 1.725 1735 Dinperindag

3) Jumlah Industri Kecil dan menengahNon Formal

4.090 4.120 4.135 4.140 4.150 4.160 4.160 4170 Dinperindag

4) Jumlah sentra industri yangberkembang (sentra)

41 42 42 43 44 45 45 46 Dinperindag

8. Transmigrasi1) Jumlah calon transmigran (KK) 32 55 55 55 55 55 55 55 Dinsosnakertrans2) Jumlah transmigran yang

diberangkatkan ke lokasi transmigrasi(KK)


BAB XPEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

10.1 Pedoman TransisiTata kala RPJMD Kabupaten Brebes sama dengan masa jabatan pasangan Bupati-

Wakil Bupati Brebes, yaitu tahun 2012-2017. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentangTahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah, bahwa RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi danprogram kerja pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosonganperencanaan pembangunan setelah RPJMD berakhir, maka RPJMD Tahun 2012-2017dapat diberlakukan sebagai RPJMD transisi sebagai pedoman penyusunan RKPD tahun2018 sebelum tersusunnya RPJMD tahun 2017-2022 yang memuat visi dan misi bupatiterpilih. Hal ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yangbelum sepenuhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD.

10.2 Kaidah PelaksanaanRPJMD Kabupaten Brebes tahun 2012-2017 merupakan penjabaran dari visi, misi,

dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. RPJMD ini menjadipedoman bagi setiap SKPD di lingkungan pemerintah daerah dalam menyusun RenstraSKPD. RPJMD ini akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah (RAPBD).

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaansebagai berikut:1) Seluruh SKPD, dunia usaha serta semua komponen masyarakat berkewajiban

mengacu program dalam RPJMD ini dengan sebaik-baiknya.2) SKPD berkewajiban menyusun Renstra SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi,

kebijakan, program, dan kegiatan SKPD sesuai tugas pokok dan fungsinya,berpedoman pada RPJMD dengan periodesasi yang sama (tahun 2012-2017),selanjutnya Renstra SKPD akan dijadikan pedoman dalam menyusun Renja SKPD.

3) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, Bappeda berkewajibanmelakukan pemantauan terhadap penjabaran RPJMD ke dalam Renstra SKPD danRKPD untuk menjamin konsistensi dan sinergitas pembangunan dalam upayapencapaian visi dan misi kepala daerah.

4) RPJMD ini pada akhir masa jabatan Bupati-Wakil Bupati akan menjadi dasar dalampenyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ) Bupati-Wakil Bupati.

5) RPJMD ini menjadi dasar bagi SKPD, DPRD dan warga masyarakat dalam melakukanmonitoring dan evaluasi pembangunan daerah, serta melakukan penilaian kinerjapemerintah daerah.

6) RPJM ini memiliki jangka waktu 5 tahun, maka dapat dilakukan evaluasi paruh waktu(mid term evaluation) untuk mengetahui sejauhmana tingkat pencapaian tujuan,sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan.

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI

Documents

Pemerintah Kabupaten Brebes - Perpustakaan …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital...BUPATI BREBES RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG