Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar Dinas Kesehatan

Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar

Dinas Kesehatan


Dinas Kesehatan

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah

satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang

demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga

selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan

dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk

dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan

kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah danPeraturan Presiden Nomor 29 Tahun

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor

53 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,

di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan


Dinas Kesehatan

akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja SKPD

Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar.

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran

bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah

ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian

target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan

realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah

SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar LKj menjadi dokumen laporan

kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi

dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari

prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan

dan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015, LKj tingkat SKPD

disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnyadua

bulan setelah tahun anggaran berakhir.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

LKj SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar merupakan salah satu

bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah

daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai

tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat

kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.Selain


Dinas Kesehatan

itu, LKj menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders

demi perbaikan kinerja SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar

Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam

LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan

program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj

sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari

perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja

pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

C.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

C.1.1 Struktur Organisasi

Dinas kesehatan Kabupaten Takalar merupakan

Lembaga integral Daerah Pemerintah Kabupaten Takalar

yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Takalar Nomor

43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan

Kabupaten Takalar yang berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Bupati Kabupaten Takalar melalui

Sekretaris Daerah.

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar

berdasarkan Peraturan Bupati Takalar Nomor 43 Tahun

2016tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten

Takalarterdiri dari:

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat, terdiri atas :

a. Sub Bagian Perencanaan;

b. Sub Bagian Keuangan;


Dinas Kesehatan

c. Sub Umum dan Kepegawaian

3. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri atas :

a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;

b. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan

Olah Raga, Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;

4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri

atas:

a. Seksi Surveillans dan Imunisasi, Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan

Jiwa;

b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Menular;

5. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri atas :

a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;

b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Tradisional;

6. Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri atas:

a. Seksi Farmasi, Alat kesehatan dan Perbekalanan

Kesehatan Rumah Tangga;

b. Seksi Sumber Daya Kesehatan;

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas

a. Rumah Sakit Umum Daerah

b. Puskesmas Mangarabombang

c. Puskesmas Pattoppakang

d. Puskesmas Mappakasunggu

e. Puskesmas Sanrobone

f. Puskesmas Polongbangkeng Selatan

g. Puskesmas Bulukunyi

h. Puskesmas Pattallassang

i. Puskesmas Polongbangkeng Utara

j. Puskesmas Ko’mara

k. Puskesmas Towata


Dinas Kesehatan

l. Puskesmas Bontomarannu

m. Puskesmas Bontokassi

n. Puskesmas Galesong

o. Puskesmas Galesong Utara

p. Puskesmas Aeng Towa

8. Jabatan Fungsional

C.1.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Takalar Nomor 43 Tahun

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar,

Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar mempunyai tugas pokok

“Melaksanakan urusan di bidang kesehatan berdasarkan asas

desentralisasi dan tugas pembantuan”.

Dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut, Dinas

Kesehatan Kabupaten Takalar mempunyai fungsi :

a) Perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan meliputi :

Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan

Pengendalian penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan,

dan Bidang Sumber Daya Kesehatan.

b) Penyelenggaraan urusan pendidikan dan pelayanan

dibidang kesehatan meliputi Bidang Kesehatan

Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian

penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan, dan Bidang

Sumber Daya Kesehatan.

c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesehatan

meliputi Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang

Pencegahan dan Pengendalian penyakit, Bidang

Pelayanan Kesehatan, dan Bidang Sumber Daya

Kesehatan.

d) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas



Dinas Kesehatan



Sumber Daya Kesehatan.

e) Pelaksanaan evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas




Sumber Daya Kesehatan,

f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

tugas dan fungsinya

Tugas dan Fungsi masing-masing Jabatan Struktural

dalam Struktur Organisasi Dinas Kesehatan adalah sebagai

berikut :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu

Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang

kesehatan.

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokoknya

menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang

kesehatan;

2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang

kesehatan;

3. Pelakasanaan evaluasi dan pelaporan urusan

pemerintahan bidang kesehatan;

4. Pelaksanaan administrasi dinas; dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan

terkait tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas dirinci sebagai

berikut :


Dinas Kesehatan

Menyusun rencana kegiatan dinas sebagai pedoman

dalam pelaksanaan tugas;

Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan

tugas sehingga berjalan lancar;

Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan

tugas dalm lingkungan dinas untuk mengetahui

perkembangan pelaksanaan tugas;

Menyusun rncangan, mengoreksi, memaraf dan/atau

menandatangani naskah dinas;

Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

Menyusun perencanaan di bidang kesehatan

masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit,

pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;

Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis di

bidang kesehatan masyaraat, pencegahan dan

pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan

sumber daya kesehatan;

Melaksanakan kebijakan di bidang kesehatan

masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit,

pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;

Melaksanakan pembinaan umum dan koordinasi di

bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan



Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di

bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan



Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan

kementerian, lembaga pemerintah non kementerian,


Dinas Kesehatan

dan lembaga lainnya dalam rangka menyelenggarakan

urusan kesehatan;

Menilai hasil kerja pegawai aparatur sipil negara dalam

lingkungan dinas;

Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan

memberikan saran pertimbangan kepada atasan

sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan

oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Sekretariat

1. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu

Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi

kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan

administrasi penyusunan perencanaan program,

kegiatan, anggaran, pelaporan, umum, kepegawaian,

hokum dan keuangan dalam lingkungan dinas.

Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya

melaksanakan fungsi :

Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dalam

lingkungan secretariat;

Pengkoordinasian perencanaan penyusunan

program kegiatan dan anggaran;

Pengkorrdinasian urusan umum dan kepegawaian;

Pengkoordinasian pengelolaan administrasi

keuangan dan;

Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang

tugasnya.

Tugas pokok dan fungsi Sekretaris dirinci sebagai


Dinas Kesehatan

berikut :

Menyusun rencana kegiatan dinas sebagai

pedoman dalam pelaksanaan tugas;

Mendistribusikan dan memberi petunjuk

pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;

Memantau, mengawasi dan mengevaluasi

pelaksanaan tugas dalm lingkungan Sekretariat

untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan

tugas;

Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf

dan/atau menandatangani naskah dinas;

Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang

tugasnya;

Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam

lingkungan dinas sehingga terwujud koordinasi,

sinkronisasi dan integrase pelaksanaan kegiatan;

Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan

perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta

pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan dinas;

Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan

adminsitrasi umum, kepegawaian dan hukum;

Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan

ketatausahaan;

Mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan

rumah tangga dinas;

Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelayanan

administrasi keuangan;

Melaksanakan dan mengkoordinasikan adminsitrasi

pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan

barang;


Dinas Kesehatan

Mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan

organisasi dan tatalaksana;

Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan

kearsipan;

Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan

kehumasan dan keprotokolan;

Mengkoordinasikan dan melaksanakan

pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan

informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;




Melaksanakan tugas kedinasan lain yang

diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.

2. Subbagian Perencanaan

Kepala Subbagian Perencanaan mempunyai

tugas pokok membantu Sekretaris dalam

mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan

perencanaan program, kegiatan, anggaran, penyajian

data dan informasi serta penyusunan laporan.

Tugas pokok Kepala Subbagian Perencanaan

adalah :

Menyusun rencana kegiatan Subbagian

Perencanaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan

tugas;




pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian


Dinas Kesehatan

Perencanaan untuk mengetahui perkembangan

pelaksanaan tugas;




tugasnya;

Mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan

melakukan penyusunan perencanaan program,

kegiatan, dan anggaran;

Melaksanakan penyusunan bahan Rencana

Strategis dinas;

Melaksanakan penyusunan bahan Rencana Kinerja

dan Perjanjian Kinerja sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;

Menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan

dan evaluasi kinerja;

Mengumpulkan bahan dan menyusun Laporan

Kinerja, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah dan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Bupati;






tugasnya.

3. Subbagian Keuangan

Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas

pokok membantu sekretaris dalam mengumpulkan

bahan dan melakukan pengelolaan administrasi dan

pelaporan keuangan.


Dinas Kesehatan

Tugas pokok Kepala Subbagian Perencanaan

adalah :

Menyusun rencana kegiatan Subbagian Keuangan

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;





Keuangan untuk mengetahui perkembangan

pelaksanaan tugas;




tugasnya;

Mengumpulkan bahan, mengoordinasikan, rencana

kebutuhan gaji pegawai, dan rencana proyeksi

pendapatan sebagai bahan penyusunan anggaran

dinas;

Mengumpulkan bahan, menyusun, dan mengelola

administrasi keuangan dinas;

Melakukan Verifikasi kelengkapan administrasi

penatausahaan keuangan dinas;

Mengoordinasikan pelaksanaan akuntansi

pengeluaran dan penerimaan keuangan;

Menyiapkan bahan dan menyusun laporan

keuangan;

Menyusun realisasi perhitungan anggaran;

Mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan;


Dinas Kesehatan

Mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan

menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan

keuangan;






tugasnya.

4. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas

pokok membantu sekretaris dalam mengumpulkan

bahan dan melakukan urusan ketatausahaan,

administrasi pengadaan, pemeliharaan dan

penghapusan barang, urusan rumah tangga serta

mengelola administrasi kepegawaian.

Tugas pokok Kepala Subbagian Umum dan

Kepegawaian adalah :

Menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan

Kepegawaian sebagai pedoman dalam

pelaksanaan tugas;





Umum dan Kepegawaian untuk mengetahui





tugasnya;


Dinas Kesehatan

Melakukan pengklasifikasian surat menurut

jenisnya;

Melakukan administrasi dan pendistribusian naskah

dinas masuk dan keluar;

Melakukan pengelolaan arsip naskah dinas;

Menyiapkan bahan dan menyusun rencana

kebutuhan, pemeliharaan dan penghapusan

barang;

Menyiapkan bahan dan menyusun administrasi

pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan,

inventarisasi dan penghapusan barang;

Menyiapkan bahan dan menyusun daftar

inventarisasi barang serta menyusun laporan

barang inventaris;

Melakukan, menyiapkan, dan mengoordinasikan

pengelolaan urusan rumah tangga dinas;

Mengoordinasikan dan melakukan pengumpulan,

pengolahan, penyajian data dan informasi serta

fasilitasi pelayanan informasi;

Mempersiapkan dan mengoordinasikan

pelaksanaan rapat dinas, upacara bendera,

kehumasan, dan keprotokolan;

Menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola

data kehadiran pegawai;

Mengoordinasikan dan memfasilitasi admnistrasi

surat tugas dan perjalanan dinas pegawai;

Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan

memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;

Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi

kepegawaian;


Dinas Kesehatan

Menyusun rencana kebutuhan pengembangan

sumber daya manusia dilingkungan dinas;

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan

pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan

kesejahteraan pegawai negeri sipil;

Menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola

system informasi kepegawaian;

Mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan

menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan;

Menyusun laporan hasil pelaksanaan dan





tugasnya.

c. Bidang Kesehatan Masyarakat

1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat

mempunyai tugas pokok melaksanaan kesehatan

keluarga, pembinaan gizi, promosi kesehatan,

pemberdayaan masyarakat dan kesehatan lingkungan,

kesehatan kerja dan olahraga.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dalam

melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang

kesehatan masyarakat;

Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan

bidang kesehatan masyarakat;

Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria



Dinas Kesehatan

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan

pemerintahan bidang kesehatan masyarakat;

Pelaksanaan administrasi bidang kesehatan

masyarakat; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan


Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang

Kesehatan Masyarakat dirinci sebagai berikut:

Menyusun rencana kegiatan Bidang Kesehatan

Masyarakat sebagai pedoman dalam pelaksanaan

tugas;




pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang

Kesehatan Masyarakat untuk mengetahui





tugasnya;

Merumuskan kebijakan teknis kesehatan keluarga

pembinaan gizi, pemberdayaan masyarakat,

kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan

olahraga;

Membina upaya kesehatan bersumberdaya

masyarakat;

Membina dan menyuluh pola hidup bersih dan

sehat;

Membina usaha perbaikan gizi masyarakat;


Dinas Kesehatan

Membina kewaspadaan pangan dan gizi

masyarakat;

Membina kesehatan keluarga;

Membina penyehatan rumah dan pengendalian

kualitas lingkungan;

Membina sanitasi tempat-tempat umum;

Melakukan pembinaan upaya kesehatan kerja dan

olahraga;

Melakukan pengendalian dan pelaksanaan norma,

standar, pedoman dan petunjuk operasional di







tugasnya.

2. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi

Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi

mempunyai tugas pokok melakukan

pembinaan,perencanaan, monitoring dan evaluasi

terhadap kesehatan keluarga dan gizi masyarakat.

Tugas pokok Kepala Seksi Kesehatan Keluarga

dan Gizi adalah :

Menyusun rencana kegiatan Seksi Kesehatan

Keluarga dan Gizi sebagai pedoman dalam

pelaksanaan tugas;




Dinas Kesehatan


pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi

Kesehatan Keluarga dan Gizi untuk mengetahui





tugasnya;

Menyusun kebijakan teknis kesehatan keluarga dan

gizi;

Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan

pembinaan kesehatan keluarga dan gizi;

Menyusun rencana kerja dan penetapan pembinaan

kesehatan keluarga dan gizi;

Melaksanakan pembinaan kesehatan keluarga,

kewaspadaan pangan dan gizi masyarakat;

Melaksanakan upaya kesehatan Ibu, neonatal bayi,

anak, remaja, wanita usia subur dan usia lanjut;

Melakukan pemantauan dan penanggulangan

kerawanan pangan dan gizi;

Melaksanakan pembinaan keluarga sadar gizi;

Melaksanakan penyusunan peta informasi

masyarakat kurang gizi;

Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan

masalah gizi;

Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan

norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional

kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;


Dinas Kesehatan






tugasnya.

3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan

Olahraga, Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat

Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan

Kerja danOlahraga, Promosi dan Pemberdayaan

masyarakat mempunyai tugas pokok melakukan

pembinaan,perencanaan, monitoring dan

evaluasipenyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja

danOlahraga, Promosi dan Pemberdayaan

masyarakat.

Tugas pokok Kepala Seksi Kesehatan

Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga, Promosi

dan Pemberdayaan Masyarakat adalah :

Menyusun rencana kegiatan Seksi Kesehatan

Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga,

Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai






Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan

Olahraga, Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat


tugas;


Dinas Kesehatan




tugasnya;

Menyusun kebijakan teknis Kesehatan Lingkungan,

Kesehatan Kerja dan Olahraga, Promosi dan

Pemberdayaan Masyarakat;

Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang

Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan

Olahraga, Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;

Melaksanakan pembinaan penyehatan rumah dan

pengendalian kualitas lingkungan, kesehatan kerja

dan olahraga;

Melakukan pembinaan sanitasi tempat-tempat

umum, upaya kesehatan kerja dan olahraga;

Melaksanakan pengawasan sanitasi tempat

pengelolaan makanan dan minuman;

Melaksanakan pengawasan kualitas air dan

sanitasi;

Melaksanakan penyehatan kawasan dan sanitasi

darurat;

Melaksanakan pembinaan, pemantauan dan

evaluasi pelaksanaan, pengembangan rencana

kerja tentang Strategi Nasional Sanitasi Total

Berbasis Masyarakat;

Melaksanakan kegiatan koordinasi lintas program

dan lintas sector terkait yang relevan dengan

program penyehatan lingkungan, kesehatan kerja

dan kesehatan olahraga;


Dinas Kesehatan

Melaksanakan promosi kesehatan dan

pemberdayaan masyarakat

Melaksanakan pembinaan upaya kesehatan

bersumber daya masyarakat;

Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan pola

hidup bersih dan sehat;

Melaksanakan pembinaan Usaha Kesehatan

Sekolah;



di bidang kesehatan kerja dan olahraga, promosi

dan pemberdayaan masyarakat ;






tugasnya.

d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

1. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit mempunyai tugas pokok melakukan

pembinaan, perencanaan, monitoring dan evaluasi

pencegahan dan pengendalian penyakit menular,

penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit dalam melaksanakan tugasnya

menyelenggarakan fungsi:


Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;


Dinas Kesehatan


bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;


bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;


pemerintahan bidang Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit;

Pelaksanaan administrasi bidang Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit; dan




Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dirinci

sebagai berikut:

Menyusun rencana kegiatan Bidang Pencegahan

dan Pengendalian Penyakit sebagai pedoman

dalam pelaksanaan tugas;





Pencegahan dan Pengendalian Penyakit untuk

mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;




tugasnya;

Merumuskan kebijakan teknis Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit;


Dinas Kesehatan

Menyusun rencana dan menetapkan kinerja bidang

Pencegahan Pengendalian Penyakit dan kesehatan

jiwa;

Melaksanakan pencegahan, pengendalian, dan

pemberantasan penyakit menular dan tidak menular

serta kesehatan jiwa;

Melaksanakan survailans dan imunisasi;

Melaksanakan penanggulangan kejadian luar biasa

penyakit dan kedaruratan kesehatan;

Mengendalikan pelaksanaan norma, standar,

pedoman dan petunjuk operasional di bidang

kesehatan masyarakat;






tugasnya.

2. Seksi Survailans dan Imunisasi, Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan

Jiwa

Kepala Seksi Survailans dan Imunisasi,

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

dan Kesehatan Jiwa mempunyai tugas pokok

melakukan pembinaan,perencanaan, monitoring dan

evaluasipengendalian penyakit danimunisasi.

Tugas pokok Kepala Seksi Survailans dan

Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Tidak Menular dan Kesehatan Jiwaadalah :


Dinas Kesehatan

Menyusun rencana kegiatan Seksi Survailans dan

Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;





Survailans dan Imunisasi, Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan

Kesehatan Jiwauntuk mengetahui perkembangan

pelaksanaan tugas;




tugasnya;

Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja

Survailans dan Imunisasi, Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan

Kesehatan Jiwa;

Melaksanakan penyelidikan epidemiologi penyakit;

Melaksanakan surveilans, penanggulangan

Kejadian Luar Biasa Penyakit dan

Kegawatdaruratan Kesehatan;

Melaksanakan Imunisasi;

Melaksanakan pengendalian penyakit tidak menular

dan kesehatan jiwa;

Melaksanakan pemusnahan sumber penyebab

penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;

Melaksanakan pemberantasan vector;


Dinas Kesehatan



di bidang Survailans dan Imunisasi, Pencegahan

dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan

Kesehatan Jiwa;

Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan

kegiatan seksi Survailans dan Imunisasi,

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak

Menular dan Kesehatan jiwa;






tugasnya.

3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit mempunyai tugas pokok melakukan

pembinaan,perencanaan, monitoring dan evaluasi

pencegahan dan pengendalian penyakit menular.

Tugas pokok Kepala Seksi Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit adalah :

Menyusun rencana kegiatan Seksi Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit Menular;





Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular


tugas;


Dinas Kesehatan




tugasnya;

Menyusun kebijakan teknis Pengendalian Penyakit

Menular;



Menyusun rencana kerja dan penetapan kinerja


Melaksanakan Pengendalian Penyakit Menular;

Melaksanakan pemusnahan sumber penyebab

penyakit menular;

Melaksanakan pemberantasan vektor;



di bidang Pengendalian Penyakit Menular;

Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan

kegiatan seksi Pengendalian Penyakit Menular;






tugasnya.

e. Bidang Pelayanan Kesehatan

1. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai

tugas pokok melaksanakan pelayanan kesehatan

primer dan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan,


Dinas Kesehatan

pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu.

Kepala Bidang pelayanan kesehatan dalam



pelayanan kesehatan;


bidang pelayanan kesehatan;


bidang pelayanan kesehatan;


pemerintahan bidang pelayanan kesehatan;

Pelaksanaan administrasi bidang pelayanan

kesehatan; dan




pelayanan kesehatan dirinci sebagai berikut:

Menyusun rencana kegiatan Bidang Pelayanan

Kesehatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan

tugas;





Pelayanan Kesehatan untuk mengetahui





tugasnya;


Dinas Kesehatan

Merumuskan kebijakan teknis Pelayanan

Kesehatan primer dan tradisional, pelayanan

kesehatan rujukan, fasilitas pelayanan kesehatan

dan peningkatan mutu;

Menyusun rencana dan menetapkan kinerja bidang

Pelayanan Kesehatan;

Mengelola dan membina Jaminan Pemeliharaan

Kesehatan;

Melaksanakan pembinaan pelayanan kesehatan

primer dan tradisional, pelayanan kesehatan

rujukan, fasilitas pelayanan kesehatan dan

peningkatan mutu;

Mengendalikan pelayanan kesehatan primer dan

tradisional, pelayanan kesehatan rujukan, fasilitas

pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu

Membina dan mendampingi peningkatan mutu

pelayanan kesehatan dan fasilitas kesehatan;

Mengendalikan dan melaksanakan norma, standar,


pelayanan kesehatan primer dan tradisional,

pelayanan kesehatan rujukan, fasilitas pelayanan

kesehatan dan peningkatan mutu;






tugasnya.

2. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer

Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer

mempunyai tugas pokok melakukan


Dinas Kesehatan


evaluasipelayanan kesehatan primer.

Tugas pokok Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan

Primeradalah :

Menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan

Kesehatan Primer sebagai pedoman dalam

pelaksanaan tugas;





Pelayanan Kesehatan Primer untuk mengetahui





tugasnya;

Menyusun kebijakan teknis Pelayanan Kesehatan

Primer dan tradisional;


pelayanan kesehatan primer;

Melaksanakan Pengembangan Klinik Sehat;


norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional

di bidang Pelayanan Kesehatan Primer;





Dinas Kesehatan



tugasnya.

3. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Tradisional

Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan

Tradisional mempunyai tugas pokok melakukan


evaluasipelayanan rujukan dan tradisional.

Tugas pokok Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan

Rujukan dan Tradisionaladalah :

Menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan

Kesehatan Rujukan dan Tradisionalsebagai






Pelayanan Kesehatan Rujukan dan

Tradisionaluntuk mengetahui perkembangan

pelaksanaan tugas;




tugasnya;

Menyusun kebijakan teknis pelayanan kesehatan

rujukan dan tradisional;


pelayanan kesehatan rujukan dan tradisional;

Melaksanakan kemitraan peningkatan pelayanan

kesehatan rujukan dan tradisional;


Dinas Kesehatan

Melaksanakan pembinaan tanaman obat keluarga

dan pengobatan tradisional;



di bidang pelayanan kesehatan rujukan dan

tradisional;






tugasnya.

f. Bidang Sumber Daya Kesehatan

1. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan

mempunyai tugas pokok melaksanakan

pengembangan sumber daya manusia kesehatan,

regulasi, pembinaan sarana kesehatan, farmasi, obat

dan perbekalan kesehatan serta alat kesehatan.

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dalam





bidang sumber daya kesehatan;


pemerintahan bidangsumber daya kesehatan;

Pelaksanaan administrasi bidangsumber daya

kesehatan; dan




Dinas Kesehatan

Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Sumber

Daya Kesehatan dirinci sebagai berikut:

Menyusun rencana kegiatan Bidang Sumber Daya

Kesehatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan

tugas;





Sumber Daya Kesehatan untuk mengetahui





tugasnya;

Merumuskan kebijakan teknis pembinaan sumber

daya kesehatan;

Merumuskan kebijakan teknis sarana pelayanan

kesehatan, tenaga kesehatan, farmasi, obat, alat

dan perbekalan kesehatan;

Mengendalikan dan melaksanakan norma, standar,


Sumber Daya Kesehatan;






tugasnya.


Dinas Kesehatan

2. Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan

Kesehatan Rumah Tangga.

Kepala Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan

Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga mempunyai

tugas pokok melakukan pembinaan, perencanaan,

monitoring dan evaluasi kefarmasian, alat kesehatan,

dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Seksi

Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan

Kesehatan Rumah Tangga dirinci sebagai berikut :

Menyusun rencana kegiatan Seksi Kefarmasian,

Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah

Tangga sebagai pedoman dalam pelaksanaan

tugas;





Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan

Kesehatan Rumah Tangga untuk mengetahui


Menyusun rancangan, mengkoreksi, memaraf,



tugasnya;

Menyusun kebijakan teknis farmasi dan alat

kesehatan;

Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan farmasi

dan alat kesehatan;

Melaksanakan pembinaan farmasi dan alat

kesehatan;


Dinas Kesehatan

Melaksanakan pengadaan dan pengelolaan farmasi

dan alat kesehatan;

Melaksanakan penyimpanan dan pendistribusian

obat-obatan dan alat kesehatan;

Melaksanakan penyuluhan obat, alat kesehatan dan

perbekalan kesehatan;

Memberikan rekomendasi ijin apotek, took obat,

took alat kesehatan dan optikal;

Memberikan izin usaha mikro obat tradisional;

Memberikan rekomendasi penerbitan izin produk

makanan dan minuman pada industri rumah tangga;

Melaksanakan pengawasab keamananan pangan,

obat-obatan, kosmetik dan bahan berbahaya;

Memberikan rekomendasi untuk penerbitan

sertifikat produk alat kesehatan kelas 1 tertentu, dan

perbekalan kesehatan rumah tangga kelas 1

tertentu, perusahaan keluarga;

Melaksanakan pengawasan alat kesehatan dan

perbekalan kesehatan ;



di bidang farmasi, alat kesehatan dan perbekalan

kesehatan;






tugasnya.

3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan


Dinas Kesehatan

Kepala Sumber Daya Manusia Kesehatan

mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan di

bidang pembinaan, pengawasan, evaluasi dan

monitoring pelaksanaan sumber daya manusia

kesehatan.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Sumber Daya

Manusia Kesehatan dirinci sebagai berikut :

Menyusun rencana kegiatan Seksi Sumber Daya

Manusia Kesehatan sebagai pedoman dalam

pelaksanaan tugas;




pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Sumber

Daya Manusia Kesehatan untuk mengetahui


Menyusun rancangan, mengkoreksi, memaraf,



tugasnya;

Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan Sumber

Daya Manusia Kesehatan;

Melaksanakan pembinaan sumber daya manusia

kesehatan;

Melaksanakan pendistribusian sumber daya

manusia kesehatan;

Melaksanakan penyuluhan mengenai sumber daya

manusia kesehatan;

Melaksanakan pengawasan sumber daya manusia

kesehatan;


Dinas Kesehatan

Menganalisis rencana kebutuhan, kualifikasi dan

kompetensi pegawai;

Memberikan rekomendasi izin praktik bagi anggota

organisasi profesi (izin/rekomendasiuntuk

dokter/dokter gigi, bidan, perawat, perawat gigi,

apoteker)

Menganalisis beban kerja dan bahan evaluasi

kinerja pegawai;

Melaksanakan pengembangan pegawai;



di bidang sumber daya manusia kesehatan;






tugasnya.

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan

Kabupaten Takalar Tahun 2018

1

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten

Takalar 2018 - 2022

Bab II - 45

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

DINAS KESEHATAN KABUPATEN TAKALAR


Dinas Kesehatan

8

D. ISU STRATEGIS

Isu Strategis yang dihadapi SKPD Dinas Kesehatan yang dituangkan dalam Renja

tahun 2015 adalah :

a. Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pembiayaan Kesehatan yang belum

optimal, salah satu penyebabnya adalah kurangnya dukungan informasi

yang memadai, sumber daya manusia yang masih lemah baik dari segi

kualitas serta belum maksimalnya penerapan system manajemen

pengawasan dan pengendalian.

b. Pedoman pelaksanaan pembangunan kesehatan yang terintegrasi dalam

sebuah system kesehatan belum ada, demikian pula dengan kegiatan

penelitian dan pembangunan kesehatan dirasakan masih sangat kurang

termasuk pemanfaatan hasil penelitian.

c. Masih rendahnya status kesehatan meskipun terjadi penurunan kasus

kematian dan kesakitan namun belum meratanya dan kerja pelayanan

kesehatan yang bermutu terhadap status kesehatan masyarakat.

d. Masih adanya angka kematian bayi sebesar 2.43/0000 dang angka

kematian Ibu melahirkan sebesar 1.74/0000

E. Sumber Daya Perangkat Daerah

E.1. Jumlah Sarana Pelayanan dan SDM Kesehatan

E.1.1. Sarana Pelayanan Kesehatan

Upaya kesehatan hanya dapat diwujudkan dalam suatu wadah

pelayanan kesehatan (health services). Sarana Pelayanan

Kesehatan adalah tempat atau sarana yang digunakan untuk

menyelenggarakan upaya kesehatan. Dilihat dari sifat upaya

penyelenggaraan pelayanan kesehatan maka dapat dibedakan

menjadi tiga sarana, yaitu:

http://lewokedaerik.blogspot.com/2014/02/upaya-kesehatan.html


Dinas Kesehatan

9

a. Sarana Pelayanan Kesehatan Primer (primary care). Sarana

pelayanan tingkat pertama merupakan pelayanan kesehatan

yang paling dekat dengan masyarakat dan hanya bisa

menangani kasus-kasus ringan. Sarana kesehatan ini

mencakup Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poliklinik, Dokter

Praktek, Bidan Praktek.

b. Sarana Pelayanan Kesehatan Tingkat Dua (secondary care).

Sarana pelayanan tingkat dua merupakan pelayanan kesehatan

rujukan bagi kasus-kasus atau penyakit-penyakit dari pelayanan

kesehatan primer. Sarana kesehatan ini mencakup Rumah Sakit

Umum Daerah (RSUD) dan Rumah Sakit milik swasta.

c. Sarana Pelayanan Kesehatan Tingkat Tiga (tertiary care). Sarana

pelayanan tingkat tiga merupakan pelayanan kesehatan rujukan

bagi kasus-kasus atau penyakit-penyakit dari pelayanan

kesehatan tingkat dua. Sarana kesehatan ini mencakup RS

Provinsi, RS tipe A atau RS tipe B.

Sarana Pelayanan Kesehatan yang ada di Kabupaten Takalar

sampai dengan tahun 2017 adalah sebagai berikut :

a. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) : 1 Unit

b. Rumah Sakit Umum Swasta : 1 Unit

c. Puskesmas

Puskesmas Perawatan : 15 Unit

Puskesmas Poned : 4 Unit

Puskesmas Terakreditasi : 6 Unit

d. Puskesmas Pembantu : 50 Unit

e. Puskesmas Keliling Roda Empat : 15 Unit

f. Mobil Jenazah : 4 Unit

g. Poskesdes : 42 Unit

h. Polindes : 5 Unit

i. Posyandu : 448 Unit

j. Balai Pengobatan/Poliklinik : 0 Unit

k. Praktek Dokter Bersama : 0 Unit

l. Praktek Dokter Perorangan : 25 Orang

https://id.wikipedia.org/wiki/Pusat_Kesehatan_Masyarakat

https://id.wikipedia.org/wiki/Klinik


Dinas Kesehatan

10

m. Bidan Praktek Swasta : 12 Orang

n. Praktek Pengobatan Tradisional : 0

o. Sarana Distribusi Farmasi : 1 Unit

p. Apotik : 20unit

q. Toko Obat : 0 unit

E.1.2. Sumber Daya Manusia

Ketenagaan Kesehatan merupakan potensi yang dimiliki Dinas

Kesehatan Kabupaten Takalar dalam menjalankan tugas dan fungsi

Dinas Kesehatan, salah satunya sumberdaya manusia. Sumberdaya

manusia merupakan unsur penting yang harus dimiliki oleh

instansi/badan usaha dalam mencapai target organisasi dan

meningkatkan kinerja organisasi. Dinas Kesehatan Kabupaten

Takalar memiliki sumberdaya manusia sebanyak 652(tidak termasuk

rumah sakit) orang dengan rincian sebagai berikut.

Tabel ....... Jumlah Sumber Daya Manusia DInas Kesehatan Kabupaten

Takalar Menurut Jenis Kelamin Tahun 2017

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Dinkes Kab. Takalar, 2017

a. Status Kepegawaian

Status kepegawaian sumber daya manusia di Dinas

Kesehatan Kabupaten Takalar dikelompok menjadi Pegawai

Negeri Sipil (PNS) dan Non Pegawai Negeri Sipil. Rincian

ketenagaan Dinas Kesehatan berdasarkan status kepegawaian

dapat dilihat pada tabel .....

No Jenis Kelamin Jumlah

1 Laki – Laki 101

2 Perempuan 551

Jumlah 652


Dinas Kesehatan

11

Tabel ................... Jumlah Sumber Daya Manusia Dinas Kesehatan Kabupaten

Takalar Menurut Status KepegawaianTahun 2017

No Satus Ketenagaan Jenis Kelamin

Total LK PR

1 PNS 101 551 652

2 Non PNS 0 0 0

Jumlah 101 551 652 Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Dinkes Kab. Takalar, 2017

b. Kepangkatan

Sumber daya manusia Dinas Kesehatan Kabupaten

Takalar berdasarkan Kepangkatan dapat dilihat pada tabel 2.3

Tabel 2.3 Jumlah Sumber Daya Manusia DInas Kesehatan Kabupaten

Takalar Menurut Kepangkatan Tahun 2017

No Golongan Jenis Kelamin

Total LK PR

1 Golongan IV 19 57 76

2 Golongan III 69 364 433

3 Golongan II 13 130 143

4 Golongan I 0 0 0

Jumlah 101 551 652 Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Dinkes Kab. Takalar, 2018

c. Jabatan


Takalar berdasarkan Jabatan yang diduduki dapat dilihat pada

tabel ...............

Tabel ................ Jumlah Sumber Daya Manusia DInas Kesehatan Kabupaten

Takalar Menurut Jabatan Tahun 2017

No Jabatan Jenis Kelamin

Total LK PR

1 Struktural 24 18 42

2 Non Struktural 77 533 610

Jumlah 101 551 652


a. Pendidikan



Dinas Kesehatan

12

Takalar berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel ........

Tabel ................

Jumlah Sumber Daya Manusia DInas Kesehatan Kabupaten Takalar Menurut Pendidikan Tahun 2018


F. Rasio Sarana Kesehatan

Ketersediaan sarana kesehatan yang memadai baik dari segi

kuantitas maupun kualitas merupakan salah satu aspek penting yang

memberikan peranan dalam pencapaian derajat kesehatan masyarakat.

Untuk mengetahui gambaran penyediaan sarana pelayanan kesehatan

di suatu wilayah digunakan rasio yang merupakan perbandingan antara

jumlah penduduk pada suatu wilayah tertentu dengan jumlah srana

pelayanan kesehatan yang terdapat dalam wilayah tersebut.

Dari rasio ini dapat diketahui banyaknya penduduk yang harus

dilayani oleh sebuah sarana pelayanan kesehatan. Angka ini dapat

digunakan sebagai indikator untuk menilai kecukupan penyediaan

Laki - Laki Perempuan

1 Dokter Spesialis 0 0 0

2 Dokter Gigi Spesialis 0 0 0

3 Dokter Umum 4 22 26

4 Dokter Gigi 8 13 21

5 Bidan 0 170 170

6 Perawat 26 143 169

7 Perawat Gigi 5 24 29

8 Tenaga Kesehatan Masyarakat 21 46 67

9 Tenaga Kefarmasian 3 22 25

10 Tenaga Kesehatan Lingkungan 7 37 44

11 Tenaga Gizi 3 22 25

12 Non Kesehatan 20 31 51

13 Elektromedis 0 1 1

14 Teknisi Gigi 1 2 3

15 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan 0 2 2

16 Kesehatan Kerja 1 1 2

17 Analis Kesehatan 2 15 17

101 551 652Jumlah

JumlahNo Jenis Tenaga Jumlah


Dinas Kesehatan

13

sarana pelayanan kesehatan. Indikator tersebut harus disertai dengan

kriteria standar dan target yang diinginkan. Kriteria standar untuk

kecukupan tidak sama pada setiap wilayah, tergantung dari kebutuhan

masyarakat dan jenis pelayanan. Karena itu sebaiknya kriteria

standarditentukan oleh masing-masing daerah.

Ketiadaan standar yang seragam untuk menentukan apakah rasio

sarana pelayanan telah memenuhi standar pelayanan yang adekuat

menyebabkan tidak dapatnya ditentukan apakah rasio sarana

pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Takalar telah baik atau

belum.

Rasio RS Pemerintah/Swasta di Kabupaten Takalar dapat

dikatakan masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari rasio RS

Pemerintah/Swasta terhadap penduduk yang dicapai hingga tahun 2018

yaitu sebesar 0.68 per 100.000 penduduk atau 1 : 146.492 penduduk,

rasio Puskesmas per jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Takalar

pada tahun 2018 adalah sebesar 1.54 per 30.000 penduduk atau 1 :

19.532 penduduk, rasio Puskesmas Pembantu pada tahun 2018 adalah

sebesar 0,17per 1000 penduduk atau 1 : 5.860, rasio Poskesdes pada

tahun 2017 sebesar 0.14 per 1000 penduduk atau 1 : 6.976, rasio

Posyandu pada tahun 2018 sebesar 20.81 per 1000 balita atau 1 : 48,

rasio dokter spesialis pada tahun 2017 sebesar 0,02 per 1000 penduduk

atau 1 : 17.167.808, rasio dokter praktek umum pada tahun 2017

sebesar 0.05 per 1000 penduduk atau 1 : 20.927, rasio dokter gigi

praktek pada tahun 2017 sebesar 0.02 per 1000 penduduk atau 1 :

48.831 dan rasio praktek bidan pada tahun 2018 sebesar 0.04 per 1000

penduduk atau 1 : 24.415.

G. Rasio Tenaga Kesehatan

Salah satu aspek penting dalam pembangunan kesehatan di

Indonesia adalah tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan.

Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan adalah tatanan yang

menghimpun berbagai upaya perencanaan, pendidikan, dan pelatihan,

serta pendayagunaan tenaga kesehatan secara terpadu dan saling

mendukung guna mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-

tingginya.


Dinas Kesehatan

14

Sumber Daya Manusia kesehatan (SDM kesehatan) merupakan

istilah yang tidak asing lagi kita dengar atau kita lihat di lingkungan

sehari-hari. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak akan

terlepas dari individu yang termasuk dalam SDM kesehatan itu sendiri.

Pada lingkup lingkungan kita saja, pastinya kita mendengar adanya

dokter, perawat, atau bidan yang ada di sekitar kita. Merekalah individu-

individu yang termasuk dalam SDM kesehatan meskipun sebenarnya

tidak terbatas hanya pada ketiga profesi tersebut.

Peningkatan umur harapan hidup disertai dengan meningkatnya

kualitas layanan kesehatan juga berdampak pada kebutuhan layanan

SDM kesehatan yang berkualitas.

Tenaga kesehatan adalah semua orang yang bekerja secara aktif

dan profesional di bidang kesehatan, berpendidikan formal kesehatan

atau tidak, yang untuk jenis tertentu memerlukan upaya

kesehatan.Peranan dokter, dokter gigi, perawat dan bidan dalam upaya

kesehatan yang meliputi promotif,preventif,kuratif dan rehabilitatif adalah

sangat penting. Tenaga kesehatan harus mampu mengajak, memotivasi

dan memberdayakan masyarakat, mampu melibatkan kerjasama lintas

sektoral, mampu mengelola system pelayanan kesehatan yang efisien

dan efektif, mampu menjadi pemimpin, pelopor, pembinaan dan teladan

hidup sehat.

SDM kesehatan dapat dikatakan merupakan “jantung” dari Sistem

Kesehatan Nasional (SKN). Tanpa adanya tenaga yang menjadi

penggerak dan melayani, maka pilar-pilar yang lain dalam SKN menjadi

tidak berjalan, begitu juga sebaliknya. Dalam SKN tahun 2009, fokus

penting juga ditujukan pada pengembangan dan pemberdayaan SDM

kesehatan, guna menjamin ketersediaan dan pendistribusian SDM

kesehatan (Kemkes,2009).

Menurut World Health Organization (WHO), Sumber Daya Manusia

Kesehatan adalah semua orang yang kegiatan pokoknya ditujukan

untuk meningkatkan Kesehatan. Sedangkan Menurut Badan

Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Kementerian Kesehatan RI: 2010; Sumber Daya Manusia Kesehatan

adalah seorang yang bekerja secara aktif di bidang kesehatan, baik


Dinas Kesehatan

15

yang memiliki pendidikan formal kesehatan maupun tidak yang untuk

jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya

kesehatan.

Maka dapat dikatakan bahwa Sumber Daya Manusia Kesehatan

yang dimaksud adalah seseorang dalam suatu tatanan bidang

kesehatan, yang memiliki pendidikan formal kesehatan maupun tidak

untuk menghimpun berbagai upaya perencanaan, pendidikan dan

pelatihan, pendayagunaan serta pembinaan dan pengawasan SDM

Kesehatan secara terpadu.

Berdasarkan UU Nomor 36 tahun 2014 tentang Kesehatan, tenaga

kesehatan dikelompokkan sebagai berikut :

1. Tenaga medis meliputi dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter

gigi spesialis

2. Tenaga Psikologi Klinis ialah Psikolog Klinis

3. Tenaga Keperawatan terdiri atas berbagai jenis perawat

4. Tenaga Kebidanan ialah bidan

5. Tenaga Kefarmasian meliputi apoteker dan tenaga teknis

kefarmasian

6. Tenaga Kesehatan Masyarakat terdiri atas epidemiolog kesehatan,

tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, pembimbing

kesehatan kerja, tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan,

tenaga biostatistik dan kependudukan, serta tenaga

kesehatan reproduksi dan keluarga.

7. Tenaga Kesehatan Lingkungan terdiri atas

tenaga sanitasi lingkungan, entomolog kesehatan, dan mikrobiolog

kesehatan.

8. Tenaga Gizi terdiri atas nutrisionis dan dietisien.

9. Tenaga Keterapian Fisik terdiri atas fisioterapis, okupasi terapis,

terapis wicara, dan akupunktur

10. Tenaga Keteknisian Medis terdiri atas perekam medis dan

informasi kesehatan, teknik kardiovaskuler, teknisi pelayanan

darah, refraksionis optisien / optometris, teknisi gigi,

penata anestesi, terapis gigi dan mulut, dan audiologis.

https://id.wikipedia.org/wiki/Medis

https://id.wikipedia.org/wiki/Dokter

https://id.wikipedia.org/wiki/Dokter_gigi

https://id.wikipedia.org/wiki/Dokter_spesialis

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dokter_gigi_spesialis&action=edit&redlink=1

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dokter_gigi_spesialis&action=edit&redlink=1

https://id.wikipedia.org/wiki/Psikolog

https://id.wikipedia.org/wiki/Keperawatan

https://id.wikipedia.org/wiki/Perawat

https://id.wikipedia.org/wiki/Kebidanan

https://id.wikipedia.org/wiki/Bidan

https://id.wikipedia.org/wiki/Apoteker

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Epidemiolog&action=edit&redlink=1

https://id.wikipedia.org/wiki/Reproduksi

https://id.wikipedia.org/wiki/Keluarga

https://id.wikipedia.org/wiki/Sanitasi

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Nutrisionis&action=edit&redlink=1

https://id.wikipedia.org/wiki/Fisioterapi

https://id.wikipedia.org/wiki/Akupunktur

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Optisien&action=edit&redlink=1

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Teknisi_gigi&action=edit&redlink=1

https://id.wikipedia.org/wiki/Anestesi

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Gigi_dan_mulut&action=edit&redlink=1

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Audiologis&action=edit&redlink=1


Dinas Kesehatan

16

11. Tenaga Teknik Biomedika terdiri atas radiografer, elektromedis,

ahli teknologi laboratorium medik, fisikawan medik, radioterapis,

dan ortotik prostetik.

12. Tenaga Kesehatan Tradisional terdiri atas tenaga kesehatan

tradisional ramuan dan tenaga kesehatan tradisional keterampilan.

13. Tenaga Kesehatan lain terdiri atas tenaga kesehatan yang

ditetapkan oleh Menteri kesehatan.

Ketersediaan, kecukupan dan distribusi Sumber Daya Manusia

Kesehatan selain dapat dilihat dari jumlah masing-masing tenaga

kesehatan yang tersedia, juga dapat diukur dengan menentukan rasio

tenaga kesehatan dengan jumlah penduduk yang dilayani. Rasio dapat

menggambarkan banyaknya jumlah penduduk yang harus dilayani oleh

seorang tenaga kesehatan yang ada dalam satu wilayah tertentu

sehingga dapat memberikan gambaran kepada pengambil keputusan

dalam merencanakan kebutuhan tenaga kesehatan

Tabel 2.7 Rasio Tenaga Kesehatan per satuan penduduk yang dilayani

Di Kabupaten Takalar Tahun 2013 – 2017

https://id.wikipedia.org/wiki/Radiografi

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Elektromedis&action=edit&redlink=1

https://id.wikipedia.org/wiki/Laboratorium_klinik

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Fisikawan_medik&action=edit&redlink=1

https://id.wikipedia.org/wiki/Radioterapi


Dinas Kesehatan

17

2013 2014 2015 2016 2017

1 Rumah Sakit Umum Pemerintah/Swasta 1 1 1 1 2

2 Puskesmas 14 15 15 15 15

3 Puskesmas Pembantu 44 44 49 51 50

4 Poskesdes 83 81 42 48 42

5 Polindes 30 0 0 0 0

6 Posyandu 422 449 443 447 448

7 Balai Pengobatan / Klinik 0 0 0 0 0

8 Praktek Dokter Spesialis 2 3 3 5 5

9 Praktek Dokter Umum 5 9 10 13 14

10 Praktek Dokter Gigi 1 3 4 6 6

11 Praktek Bidan Swasta 0 3 4 12 12

12 JUMLAH SARANA PELAYANAN 602 608 571 598 594

13 JUMLAH BALITA 24.648 18.740 21.531 24.596 21.531

JUMLAH TEMPAT TIDUR RS 254

14 JUMLAH PENDUDUK 280.600 283.762 286.906 289.978 292.983

15 Rasio RS per 100.000 penduduk 0,36 0,35 0,35 0,34 0,68

16 Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk 1,50 1,59 1,57 1,55 1,54

17Rasio Puskesmas Pembantu per 1000

penduduk0,16 0,16 0,17 0,18 0,17

18 Rasio Poskesdes per 1000 penduduk 0,30 0,29 0,15 0,17 0,14

19 Rasio Polindes per 1000 penduduk 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Rasio Posyandu per 1000 Balita 17,12 23,96 20,57 18,17 20,81

21Rasio Balai Pengobatan/Klinik per 1000

penduduk0 0 0 0 0

22Rasio Praktek Dokter Spesialis per 1000

penduduk0,01 0,01 0,01 0,02 0,02

23 Rasio Dokter Praktek per 1000 penduduk 0,02 0,03 0,03 0,04 0,05

24 Rasio Praktek Dokter Gigi per 1000 penduduk 0,00 0,01 0,01 0,02 0,02

25 Rasio Praktek Bidan per 1000 penduduk 0 0,01 0,01 0,04 0,04

NO URAIANTAHUN

Sumber : Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Takalar

Pada tabel 2.7 dapat dilihat bahwa pada tahun 2017, rasio dokter

spesialis sebesar 7 per 100.000 penduduk atau 1 : 13.952, rasio dokter

umum sebesar 13 per 100.000 atau 1 : 7.918, rasio dokter gigi sebesar

9 per 100.000 penduduk atau 1 : 11.791, rasio bidan sebesar 71 per

100.000 atau 1 : 1.409, rasio perawat sebesar 105 per 100.000

penduduk atau 1 : 951, rasio tenaga kesehatan masyarakat sebesar 13

per 100.000 penduduk atau 1 : 7.710, rasio tenaga kefarmasian sebesar

13 per 100.000 penduduk atau 1 : 7.710, rasio tenaga kesehatan

lingkungan sebesar 15 per 100.000 atau 1 : 6.814, dan rasio tenaga gizi

sebesar 15 per 100.000 penduduk atau 1 : 6.659.

i.Anggaran

Anggaran Belanja dan Pendapatan pada Organisasi Perangkat

Daerah (OPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar dibagi menjadi 2

jenis anggaran yaitu anggaran pendapatan dan anggaran belanja.

Anggaran belanja terbagi atas belanja langsung dan belanja tidak

langsung. Jumlah anggaran belanja yang dikelola dapat dilihat pada


Dinas Kesehatan

18

tabel2.8.

Tabel 2.8 Alokasi Anggaran Belanja

Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar Tahun 2014 - 2018

Tahun Pendapatan

Jenis Belanja

Total Belanja Belanja Langsung

Belanja Tidak Langsung

2014 12.275.512.900 33.680.584.900 32.641.323.000 78.597.420.800

2015 14.302.565.417 42.998.588.016 38.912.389.000 96.213.542.433

2016 20.250.310.417 89.792.196.151 35.822.838.000 145.865.344.568

2017 20.283.160.000 76.486.138.686 34.376.736.000 131.146.034.686

2018 20.283.160.000 83.567.419.000 35.298.742.000 139.149.321.000

Total 87.394.708.734 326.524.926.753 177.052.028.000 590.971.663.487

Sumber : Sub. Bagian Keuangan Dinas Kesehatan Kab. Takalar


Dinas Kesehatan

10

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGISSKPD DINAS KESEHATAN KABUPATEN TAKALAR

VISI DAN MISI

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan kerangka pembangunan strategis

SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar untuk periode 5 tahun. Sebagai

dokumen perencanaan yangmemuat penjabaran visi,misi, tujuan, sasaran dan

program ,

A.1. VISI

Dalam perumusan visi RPJMD Kabupaten Takalar tahun 2017-2022

rumusan visi kepala daerah dan wakill kepala daerah dijabarkan dalam bentuk

analisis terhadap permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah guna

mengindentifikasi masalah utama pembangunan Kabupaten Takalar secara

jangka menengah untuk kemudian dituangkan dalam pokok visi kepala daerah

dan wakil kepala daerah

Adapun visi kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Takalar

tahun 2017 – 2022 yaitu :

“ TERWUJUDNYA KABUPATEN TAKALAR YANG UNGGUL

SEJAHTERA DAN BERMARTABAT “

Selanjutnya untuk mencapai visi tersebut maka ditetapkan misi untuk

mencapai visi tersebut.

A.2. Misi

. adapun misi kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten

Takalar dituangkan dalam 6 butir yaitu:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan produktifitas rakyat

menjadi unggul dan berdaya saing

2. Meningkatkan pendapatan dan menrunkan beban hidup masyarakat

3. Mendorong terciptanya iklim investasi yang sehat berkualitas dan

berkelanjutan


Dinas Kesehatan

11

4. Mewajudkan pembangunan secara komprehensip yang berkelanjutan dan

berwawasan lingkungan dengan penguatan pada desa

5. Mewujudkan kehidupan yang agamis , demokratis, aman dan tertib

6. Menerapkan tata kelola pemerintah yang efektif , bersih , akuntabel

demokratis dan terpercaya

Sesuai tugas pokok dan fungsinya maka yang menjadi penekanan

pada misi “1” yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan

produktifitas rakyat menjadi unggul dan berdayasaing

TUJUAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan

Selarasdengan RPJMD Kabupaten Takalar Tahun 2017-2022, Dinas

KesehatanKabupaten Takalar merupakan organisasi perangkat daerah yang

berperan dalam penuntasan Misi yaitu

“Meningkatkanyakualitassumberdayamanusiadanproduktifitasrakyatmenjadiu

ngguldanberdayasaing” denganTujuan “Meningkatkanderajatpendidikan,

derajatkesehatandanproduktivitasmasyarakat ” danSasaranyaitu “

Meningkatnyaderajatkesehatanmasyarakat”

Berdasarkanhaltersebut diatas maka Dinas KesehatanKabupaten Takalar

menetapkantujuan, sasaran, strategi, kebijakandan program sebagaimana terlampir

…………………………

Tujuan dan Sasaran

Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar berdasarkan visi dan misi telah

menetapkan tujuan strategis yang akan dicapai selama periode 2013 – 2018 yang

tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan.

Tujuan strategis memuat secara jelas arah mana yang akan dituju atau diinginkan

organisasi, yang merupakan penjabaran lebih lanjut atas misi yang telah

ditetapkan.

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari misi dan tujuan, yang

merupakan bagian integral dalam proses pencapaian kinerja yang diinginkan.


Dinas Kesehatan

12

Fokus utama penentuan sasaran ini adalah tindakan dan alokasi sumber daya

organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas maka tujuan dan sasaran strategis

Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar adalah sebagai berikut :

a. Tujuan

1. Terwujudnya peran serta dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan

kesehatan.

2. Terwujudnya kinerja dan mutu pelayanan kesehatan yang optimal, adil, merata

dan terjangkau.

3. Terwujudnya manajemen kesehatan yang akuntabel dan dapat dipertanggung-

gugatkan.

b. Sasaran

Sasaran-sasaran yang ingin dicapai adalah :

No Indikator Kinerja Target

1 Pelayanan kesehatan Ibu Hamil 100

2 Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin 100

3 Pelayanan kesehatan bayi baru lahir 100

4 Pelayanan kesehatan balita 100

5 Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar 100

6 Pelayanan kesehatan pada usia produktif 100

7 Pelayanan kesehatan pada usia lanjut 100

8

Pelayanan kesehatan penderita hipertensi 100

9 Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus 100

10 Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat 100

11 Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis 100

12 Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh (Human Immunodeficiency Virus)

100


Dinas Kesehatan

13

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatanantara

atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta

program dan anggaran. Penyusunan PK 2018 dilakukan dengan mengacu kepada

RENSTRA, RENCANA KERJA (RENJA)2018, IKU dan APBD. OPDDinas

Kesehatan Kabupaten Takalar telah menetapkan PK pada tabel sebagai berikut:

Tabel ……… Perjanjian Kinerja SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar Tahun 2018


1

Pelayanan kesehatan Ibu Hamil 100

2

Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin 100

3

Pelayanan kesehatan bayi baru lahir 100

4

Pelayanan kesehatan balita 100

5

Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar 100

6

Pelayanan kesehatan pada usia produktif 100

7

Pelayanan kesehatan pada usia lanjut 100

8






100


Dinas Kesehatan

14

RENCANA ANGGARAN TAHUN 2018

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD Dinas Kesehatan

Kabupaten Takalar maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan

padaTahun Anggaran 2018adalah sebesarRp.118.866.161.000.- yang digunakan

untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci

rencana anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat

pada tabel di bawah ini.

Tabel …….

Rencana Belanja SKPD Dinas Kesehatan Kab.Takalar TA 2018

No Uraian Rencana(Rp) %

1 Belanja Langsung 83.567.419.000.-

70%

2 Belanja Tidak Langsung 35.298.742.000.-

30%

Jumlah 118.866.161.000 100

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan untuk

membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran

pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel …… Perjanjian Kinerja SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar Tahun 2018


1

Pelayanan kesehatan Ibu Hamil 100

2

Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin 100

3

Pelayanan kesehatan bayi baru lahir 100

4

Pelayanan kesehatan balita 100

5 Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar 100


Dinas Kesehatan

15

6

Pelayanan kesehatan pada usia produktif 100

7

Pelayanan kesehatan pada usia lanjut 100

8






100

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM

JUMLAH ANGGARAN

(Rp)

Meningkatan Kesehatan

Ibu Dan Anak

- Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4)

- Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani

- Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan

- Cakupan Pelayanan Ibu Nifas

- Cakupan Neonatal dengan komplikasi yang ditangani

- Cakupan Kunjungan Bayi

- Cakupan Kunjungan Anak Balita

- Cakupan Kunjungan Pemberian Makanan anak Balita pendamping ASI pada anak usia 6-24 bln pada GAKIN

- Cakupan Balita Pelayanan Gizi Buruk yang mendapatkan perawatan

- Cakupan Peserta KB

- Program Perbaikan Gizi Masyarakat

- Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak

- Program Mutu Dan Pelayanan Kesehatan

- Program Manajemen Dan Kebijakan Pemb. Kesehatan

65.431.000.- 10.380.359.000.-

317.304.000.- 1.021.409.000.-


Dinas Kesehatan

16

Aktif

Meningkatnya Deteksi Dini

terhadap masyarakat

- Cakupan Penjaringan siswa SD dan Sederajat

- Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin

- Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

- Cakupan Pelayanan Gawat Darurat level 1 yang harus diberikan sarana

- Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat

- Program Upaya Kesehatan Masyarakat

- Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan

978.962.400.-

48.590.159.272.-

7.235.113.973.-

Meningkatnya Kualitas Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit

- Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit:

a. AFP. Rate Penduduk ˂ 15 Tahun

b. Pneumonia Balita c. Penemuan Dan

Penanganan Penderita TB Paru (BTA +)

d. Penderita DBD yang ditangani

- Cakupan Desa / Kelurahan UCI

- Cakupan Desa / Kelurahan yang Mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan Epidemiologi (Quick Respon Time)

- Program Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit.

781.302.000.-

Meningkatnya Upaya

Kesehatan Bersumber

Daya Masyarakat

- Cakupan Desa Siaga /Kel Siaga Aktif

- Program Promosi Kesehatan

978.962.400.-


Dinas Kesehatan

17

Pada tabel 7 di atas, jumlah anggaran untuk program/kegiatan

sebesarRp.48.590.159.272.-dengan presentase terbesar anggaran untuk

mendukung sasaranKelompok Masyarakat Khususdengan besaran 82,22%.

Sasaran lain dengan anggaran yang relatif besar adalahProgram Peningkatan

Keselamatan Ibu melahirkan dan Anak sebesar Rp.10.380.359.000.-atau (1,76%)

dansasaran Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan sebesarRp.7.235.113.973.-

atau Sebesar 12,24%. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relatif kecil

adalah sasaran Program Mutu dan Pelayanan Kesehatan sebesar Rp.65.431.000.-

atau sebesar 0,1%dari total anggaran belanja langsung.


Dinas Kesehatan

18

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas sebagai salah satu pilar dalam prinsip good govermance,

adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan sejauh mana sebuah instansi

pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan

publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Kaitannya dengan

pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, adalah bahwa

pembangunan yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah yang pada

pelaksanaannya menjadi tanggungjawab OPD, diorientasikan pada pencapaian

menuju perubahan yang lebih baik, bukan hanya sekedar melaksanakan

program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan

berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, di mana

program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk

mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil hingga akhirnya

dapat memberikan dampak.Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban

program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja

pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.Dalam hal ini, laporan kinerja

pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang

dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah

pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai dari hasil

analisis terhadap pengukuran kinerja sebagaimana diatur dalam Permenpan No. 53

tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.Sedangkan untuk skala

penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 54


Dinas Kesehatan

19

tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah,dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel ….. Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO. INTERVAL NILAI

REALISASI KINERJA

KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA

KODE

1. 91 < Sangat Tinggi ST

2. 76 < 90 Tinggi T

3. 66 < 75 Sedang S

4. 51 < 65 Rendah R

5. < 50 Sangat Rendah SR

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA2018

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan

dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel 4. selanjutnya akan dipergunakan

untuk mengukur kinerja SKPD Dinas Kesehatan Kab. Takalar untuk tahun 2018

Pencapaian Indikator Utama Maupun Indikator Program tahun 2018 secara ringkas

ditunjukkan oleh tabel berikut ini:


Dinas Kesehatan

20

Tabel . 9

Capaian Indikator Utama Dinas Kesehatan Tahun 2018

Indikator Utama

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Capaian

2018

1

Semakin meningkatnya daya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang bermutu yang ditandai dengan semakin meningkatnya Indeks Kesehatan

- Meningkatnya Rata-Rata angka harapan hidup

Tahun 69.5

2 Semakin meningkatnya Kesehatan Ibu dan Anak

- Menurunnya Angka Kematian Bayi

0/00000

0 2.43

3 Semakin meningkatnya deteksi dini penyakit terhadap masyarakat

- Menurunnya Angka Kematian Ibu (MMR)

0/00000

0 1.74

4 Meningkatnya kualitas pencegahan dan pengendalian penyakit

- Menurunnya Angka Kematian Balita (CMR)

0/00000

0 0.35

5 Semakin meningkatnya upaya kesehatan bersumber daya masyarakat

- MeningkatnyaCakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

% 100 120.14


Dinas Kesehatan

21

Tabel 10 Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2016

Indikator Kinerja Satuan Target

Capaian 2016

1

Meningkatnya rata-rata angka harapan hidup

Tahun 69.5 NH

2 Angka Kematian Bayi

0/00000 0 2.43

3 Angka Kematian Ibu (MMR)

0/00000 0 1.74

4 Angka Kematian Balita (CMR)

0/00000 0 0.35

5 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

% 100 120.14

6 Rumah tangga bersanitasi

% 80 66.2

7 Rumah tangga Pengguna Air Bersih

% 80 88,9

Meningkatnya rumah layak huni

% 85 68,44

9 Persentase peningkatan penggunaan alat kontrasepsi

% 20 33,7

10 Prevalensi peserta KB aktif

% 80 71,6

11 Penurunan angka kelahiran umum (GFR) di bawah rata-rata Sul-Sel

% 30 NH

Dari tabel 10 diatas menunjukkan bahwa (Sebelas) Indikator Kinerja yang

merupakan Indikator kinerja yang dilaksanakan untuk mencapai Indikator Utama

(IKU) SKPD Dinas Kesehatan Kab. Takalar pada tahun 2016, terdiri atas 11

(sebelas) Indikator kinerja . dari sebelas indikator tersebut ada 4 indikator kinerja

yang tidak mencapat target ditahun 2016 keempat indikatoir kinerja tersebut adalah


Dinas Kesehatan

22

Angka Kamatian Bayi yang masih tinggi yaitu, 2,43 0/0000 kelahiran, Angka

Kematian Ibu sebesar 1,74 0/0000 ibu malahirkan,Angka Kematian Balita sebesar

0,35 0/00000 dan indikator rumah yang bersnitasi yang baru mencapai 66,2%,

sedangkan indikator kinerja yang mencapai target atau lebih terdiri atas indikator

kinerja cakupan pelayanan kesehatan masyarakat miskin yang mencapai 120,14%

,Rumah tangga yang menggunakan air bersih 88,9%, dan indicator kinerja

pengguna alat kontrasepsi yang mencapai 33,7%.

. Tingkat ketercapaian ini menunjukkan pelaksanaan urusan yang terkait dicapai

melalui dukungan penganggaran dan kerja keras seluruh pegawai dalam

mendukung capaian sejumlah indikator tersebut. Untuk sejumlah target IKU SKPD

Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar yang tingkat pencapaiannya belum mencapai

100 % pada tahun 2016, masih diperlukan upaya kinerja yang lebih keras, fokus,

dan terarah; dengan pertimbangan sejumlah analisa yang mempengaruhi.

Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja pada Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 54 tahun 2010 terdapat 5(lima) indikator kinerja menunjukkan

capaian kinerja pada tabel 10 menunjukkan bahwa 5 (lima ) indikator kinerja yang

memenuhi skala sangat tinggi dimana Angka kematian bayi capaiannya sebesar

0,35 0/00000(indikator negatif dimana makin rendah nilainya makin baik hasilnya)

atau cakupan kinerjanya sebesar 99,65 ,Angka kematian Ibu sebesar 1,74 0/00000,

angka kmatian bayi sebesar 2,43 0/00000 (khusus ketig indikator tersebut makin

rendah nilainya berarti makin baik capainnya)Cakupan pelayanan kesehatan dasar

masyarakat miskin sebesar 120,14% , indikator peningkatan penggunaan alat

kontrasepsi sebesar 33,7% atau melebihai dari target. indikator menunjukkan

capaian yang tinggi ada 3 (tiga) indikator yaitu Prevalensi peserta KB sebesar

71,6%, ,indikator dengan capaian sedang hanya satu indicator yaitu rumah tangga


Dinas Kesehatan

23

bersanitasi yaitu sebesar 66,2%

EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Capaianmasing-masing indikator sasaran kinerja ini dapat dilihat pada tabel

sebagai berikut:

Tabel .11 Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Satuan Target

Capaian

Keterangan 2016

1

Meningkatnya rata-rata angka harapan hidup

Tahun 69.5 NH


0/00000 0 2.43 ST

3 Angka Kematian Ibu (MMR)

0/00000 0 1.74 ST

4 Angka Kematian Balita (CMR)

0/00000 0 0.35 ST

5 Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

%

100

120.14

ST

6 Meningkatnya rumah tangga bersanitasi

% 80 66.2 S

7 Rumah tangga Pengguna Air Bersih

% 80 88,9 T

Meningkatnya rumah layak huni

% 85 68,44 S

9 Persentase peningkatan penggunaan alat kontrasepsi

% 20 33,7 SR

10 Meningkatnya Prevalensi peserta KB aktif

% 80 71,6 S

11 Penurunan angka kelahiran umum (GFR) di bawah rata-

% 30 NH


Dinas Kesehatan

24

rata Sul-Sel

Angka Harapan Hidup

Dari table 11 daitas menunjukkan bahwa angka harapan hdup tahun 2016 di

Kabupaten Takalar sampai saat Badan Pusat Statistiuk Kabupatwn Takalar belum

mengeluarkan umur harapan hidup

Kesehatan Ibu dan Anak (Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu dan

Angka Kematian Balita).

Dari tabel 10 diatas menunjukkan bahwa angka kematian bayi sebesar 2,43 0/00000

artinya bahwa terdapat kamatian bayi 2,43 didalam 100.000.- kelahiran dikabupaten

takalar (jumlah kematian bayi dikabupaten Takalar tahun 2016 sebanyak 7 kematian

bayi) Angka kematian ibu sebesar 1,74 0/00000 artinya terdapat kematian ibu

melahirkan sebanyak 1,74 orang ibu yang meninggal pada saat melahirkan setiap

100.000.- ibu melahirkan, sedangkan angkakemagian balita ditahun 2016 sebesar

0.35 0/00000 balita yang meninggal artinya terdapat kematian anak balita sebanyak

0,34 anak balita yang meninggal setiap seratus ribu anak balita

Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin

Pelayanan terhadap masyarakat miskin dikabuoaten Takalar setiap tahun selalu

meningkat dimana capaian melebihi dari target yang yang telah ditentukan , pada

tahun 2016 capaian indikator kinerja untuk pelayanan terhadap masyarakat miskin

melampaui target yaitu sebesar 120% , meningkatnya kunjungan masyarakat miskin

kesarana pelayanan kesehatan disebabkan makin dekatnya sarana kesehatan

kemasyarakat disamping itu ketersediaan dana yang disiapkan oleh pemerintah

daerah dalam melayani masyarakat miskin, disamping kesadaran masyarakat akan

pentingnya kesehataan makin meningkat, tingginya kesadaran masyarakat


Dinas Kesehatan

25

berkunjung kesarana pelayanan kesehatan disebabkan juga makin meningkatnya

upaya kesehatan yang bersumber daya masyarakat seperti meningkatnya cakupan

desa siaga yang mencapai sampai dengan 87% dimanan target desa siaga sebesar

80%.

Rumah Layak Huni ,Pelayanan Air Bersih, Rumah Tangga Bersanitasi

Rumah Tangga Bersanitasi

Dari table 11 diatas menunjukkan bahwa penduduk dengan akses sanitasi

yang layak yang mempunyai sanitasi (JAGA) baru mencapai 66,2 % , hal ini

jika dibandingkan dengan target maka belum mencapai target dimana target

sebesar 80% , masih rendahnya capaian tersebut disebabkan masih

kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi, oleh sebab itu

perlu dilakukan langkah untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya

sanitasi dengan jalan memberikan penyuluhan

Pelayanan Air Bersih

Dari table 11 menunjukkan bahwa masyarakat yang menggunakan air bersih

yang ,memenuhi syarat kesehatan sampai saat ini mencapai 88,6% yang

berasal dari berbagai sumber air , hal ini kalau dibandingkan dengan target

maka sudah melampaui target dimana target renstra sebesar 80%. Tingginya

capain tersebut disebabkan karena semakin sadarnya masyarakat dalam

menggunakan air bersih disamping itu program penyukuhan berjalan

dengan baik.

Rumah Layak Huni

Jumlah rumah di Kabupaten Takalar terdapat 66.862 buah rumah, dari

jumlah tersebut 44.189 buah rumah yang memenuhi syarat kesehatan dan

dilakukan pengawasan terhadap sebanyak 23.589 buah rumah , dari jumlah


Dinas Kesehatan

26

yang memenuhi sayarat tersebut yang mendapat pengawasan sebanyak 23.

080 buah rumah atau sebesar 97,84% buah rumah yang memenuhi syarat

kesehatan dan layak untuk dihuni. Dari capaian kinerja tahun 2016

menunjukkan bahwa rumah layak huni sebesar 68,44% hal ini kalau

dibandingkan dengan target maka belum mencapai target dimana target

untuk 2016 sebesar 85%

Penggunaan Alat Kontrasepsi

Dari table 10 menunjukkan bahwa capaian indikator penggunaan alat

kontrasepsi melebihi dari target yang telah ditetapkan dimanan capaian

sebesar 33,7% sedangkan target capaian tersebut sebesar 20%, hal ini

menunjukkan bahwa makin meningkatnya pengetahuan masyarakat akan

pentingnya mengatur jarak kelahiran, dengan jarak kelahiran yang teratur

maka akan memberikan kepada ibu untuk mengasuh anak lebih baik.

Peserta KB Aktif

Dari tabel 10 diatas menunjukkan Jumlah peserta KB Aktif sampai saat ini

baru mencapai 71,6% , dimana target untuk tahun 2016 sebesar 80%, hal ini

menunjukkan bahwa kepesertaan KB masyarakat dikabupaten Takalar

khususnya pasangana usia subur belum mancapai target hal ini disebabkan

oleh masih krurangnya kesadaran dan pegetahuan pasangan usia subur

dalam mengtaur jarak kehamilan . adapun besarnya kesenjangan antara

target dengan capaian sebesar 8,4%.

Tabel .11

Rencana dan Realisasi Capaian Program


Dinas Kesehatan

27

No

Indikator Kinerja

2016 Target Akhir

RENSTRA (2018)

Capaian s/d 2016

terhadap 2018 (%)

Target

Realisasi

%

A Penigkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Anak

1 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4)

6.107 6.123 101.74

95% Terlampaui

2 Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani

1.220 795 65,2 80 ≠ tercapai

3 Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan

5.829

5.493

94,24

90

Terlampaui

4 Cakupan Pelayanan Ibu Nifas

5.829

5.440

94,1

90

Terlampaui

5 Cakupan Neonatal dengan komplikasi yang ditangani

817 341 41,73 80 Masih dibawah

target

6 Cakupan Kunjungan Bayi

5.547 5.352 96 90 Terlampaui

7 Cakupan Kunjungan Anak Balita

30.746 13.133 42,71 90 Masih Dibawah

target 8 Cakupan Kunjungan

Pemberian Makanan anak Balita pendamping ASI pada anak usia 6-24 bln pada GAKIN

1.003 643 64,11 100 Masih

dibawah target

9 Cakupan Balita Pelayanan Gizi Buruk yang mendapatkan perawatan

6

6

100

100

Sama dengan target

10 Cakupan Peserta KB Aktif

47.171 33.772 79.9 70 Terlampaui

B Deteksi Dini penyakit

1 Cakupan Penjaringan siswa SD dan Sederajat

5.899 1.618 27,4

≠ tercapai

C Akses Pelayanan Kesehatan:

1

Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin

177.526

213.282

120

100

Terlampaui

2 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

213.282 13.632 6,4 100 Tercapai

3 Cakupan Pelayanan Gawat Darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan Rumah sakit Kab/Kota

1

1

100

100

Tercapai


Dinas Kesehatan

28

D Peningkatan Kualitas Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

1 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit: a. AFP. Rate

Penduduk ˂ 15 Tahun

b. Pneumonia Balita c. Penemuan Dan

Penanganan Penderita TB Paru (BTA +)

d. Penderita DBD yang ditangani

1 1074 576

143

1 209 324

264

100 19,46 56,25

184

100 80 50

90

Tercapai ≠ tercapai ≠ tercapai Terlampaui

2 3

Cakupan Desa / Kelurahan UCI Cakupan Desa / Kelurahan yang Mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan Epidemiologi (Quick Respon Time)

100

4

94

4

94

100

100

100

≠ tercapai

E Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat

1 Cakupan Desa Siaga /Kel Siaga Aktif

100 87 87 80 Terlampaui

Peningkatan Kesehatan Ibu.

Capaian Pelayanan Kesehatan ibu hamil dapat dinilai dengan menggunakan

indikator cakupan K1 dan K4 , Cakupan K1 adalah jumlah ibu hamil yang telah

memperoleh pelayanan antenatal pertama kali oleh tenaga kesehatan dibandingkan

jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun,

sedangkan cakupan K4 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan

antenatal sesuai dengan standar paling sedikit 4 kali sesuai jadwal yang dianjurkan ,

dibandingkan dengan sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu

tahun.

Untuk tahun 2016, capaian kinerjanya menunjukkan kinerja yang Sangat

Tinggi, Capaian ini juga menyumbang sebanyak 101,74% dari target pada akhir

RENSTRA (2018).Keberhasilan capaian kinerja tersebut dibandingkan target yang

ditetapkan pada tahun 2015, hal ini dipengaruhi oleh Tingkat Kesadaran Ibu hamil

untuk memeriksakan kehamilannya semakin meningkat dan semakin dekatnya

sarana pelayanan kesehatan dengan masyarakat.


Dinas Kesehatan

29

Kunjungan ibu hamil (K4) memiliki penurunan capaian dibandingkan tahun

2015. Terhadappeningkatan kinerja yang terjadi dapat dijadikan solusi untuk

pencapaian target kinerja pada tahun berikutnya, jika dibandingkan dengan Target

cakupan Nasional maka capaian tahun 2016 telah melampaui yaitu 101,74%

dimana target nasional yaitu 95%.Komplikasi Persalinan adalah kesakitan pada ibu

hamil , ibu bersalin, ibu nifas dan atau janin dalam kandungan , baik langsung

maupun tidak langsung , termasuk penyakit menular dan tidak menular yang dapat

mengancam keselamatan jiwa ibu dan atau janin. Diperkirakan sekitar 20% dari

kahamilan akan mengalami komplikasi oleh karena itu dibutuhkan upaya

pencegahan dan penaganan komplikasi kebidanan kepada ibu dengan komplikasi

kebidanan untuk mendapatkan perlindungan/ pencegahan dan penanganan defenitif

sesuai standar oleh tenaga kesehatan kompoten pada tingkat pelayanan kesehatan

dasar dan rujukan. Cakupan komplikasi kebidananyang ditangani pada tahun 2016

dikabupaten Takalar Mencapai 65,2 % jika dibangdingkan dengan capaian Tahun

2015 di Kabupaten Takalar sebesar 72% menunjukkan bahwa terjadi penurunan

pelayanan, namun jika dibandingkan dengan target nasional masih jauh dari target

nasional yang ditetapkan sebesar 80%.

Pelayanan Kesehatan Anak / Balita diharapakan mampu menekan angka

kesakitan dan kematian pada bayi/anak/balita, target penurunan AKB berdasrkan

MDGs 2015 sebesar 23/1000 kelahiran hidup dan komitmen global dalam MDGs

menetapkan target terkait kematian anak hingga dua pertiga dalam kurung waktu

1990 - 2015. Berdasarkan hal tersebut maka peningkatan akses dan kualitas

pelayanan bagi bayi baru lahir (Neonatal) merupakan prioritas utama. Cakupan

Neonatal dengan Komplikasi ditahun 2016 sebesar 65,2% jika dibandingkan dengan

tahun 2015 sebesar 72% hal ini menglami penurunan dan jika dibandingkan


Dinas Kesehatan

30

dengan target nasional masih sangat jauh yaitu 80%, salah satu faktor yang

menyebabkan penurunan cakupan tersebut adalah karena kurangnya kesadaran

masyarakat untuk memeriksakan dirinya pada sarana kesehatan yang tersedia baik

dipuskesmas, Pustu maupun Polindesa. Walaupun sarana pelayanan kesehatan

semakin dekat.

Kunjungan Bayi atau neonatal lengkap (KN Lengkap) pada tahun 2016

sebesar 96% jika dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 93,1% mengalami

peningkatan sebesar 2,9% dari tahun sebelumya dan jika dibandingkan dengan

target nasional,dimana target nasional sebesar 90% ,maka capaian tersebut

melampaui target nasional sebesar 6%. Cakupan pelayanan anak balita merupakan

salah satu bagian yang penting. Pemantauan kesehatan bayi dan balita perlu

dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan mereka selalu optimal. Indikator

cakupan anak balita ditujukan pada anak 12 bulan sampai dengan 59 bulan dengan

memperoleh pelayanan berupa pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali setahun ,

pemberian vitamin A dua kali dalam setahun, stimulasi deteks dan intervensi dini

tumbuh kembang balita 2 kali dalam setahun dan pelayanan anak balita sakit sesuai

dengan standar menggunakan manajemen mutu terpadu (MTBS). Capaian Indikator

pelayanan kesehatan anak balita tahun 2016 sebesar 42,71% jika dibandingkan

tahun sebelumnya (2015) sebesar 38,32% hal ini mengalami peningkatan sebesar

4,39% dan capain tersebut masih jauh dari target nasional yaitu 90%.

Pemberian makanan tambahanpendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan

pada keluarga miskin diharapkan dapat menurunkan prevalensi gizi kurang pada

bayi /balita, cakupan MPASI pada tahun 2016 mencapai 64,11% hal ini jika

dibandingkan dengan tahun 2015 mencapai 11,68% hal ini menunjukkan bahwa


Dinas Kesehatan

31

mengalami peningkatan 52,43% dan masih sangat jauh jika dibandingkan dengan

target nasional sebesar 100%

Dukungan tahun 2016 jumlah program kegiatan terhadap pencapaian

sasaran ini didukung oleh Program Perbaikan Gizi Masyarakat, Program

Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan anak, Program Mutu dan Pelayanan

Kesehatanserta Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan,

Program/kegiatan tersebut sangat mendukung tercapainya target yang ingin dicapai.

Deteksi Dini Penyakit

Salah satu sasaran strategis dalam pelaksanaan program kesehatan adalah

anak sekolah karena jumlahnya yang besar dan juga merupakan sasaran yang

mudah dijangkau karena teroganisir dengan baik. Sasaran diutamakan untuk anak

Sekolah Dasar/ Sederajat kelas 1. Pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh

tenaga kesehatan bersama dengan tenaga lainnya yang terlatih (Guru UKS/UKSG

dan dokter Kecil) hal ini dimaksudkan agar pembelajaran tentang kebersihan dan

kesehatan gigi bisa dilaksanakan sedini mungkin. Kegiatan ini dilakukan untuk

meningkatkan pengetahuan siswa tentang pentingnya menjaga kesehatan gigidan

mulut pada khususnya dan kesehatan tubuh serta lingkungan pada umumnya.

Cakupan sasaran ini mencapai untuk tahun 2016 baru mencapai 27,43% dan pada

tahun sebelumnya yaitu tahun 2015 mencapai 100%. Jika dibandingkan dengan

tahun 2016 dengan tahun 2015 terjadi penurunan capaian sebesar 72,57%, Dan

jika dibandingkan dengan kahir renstra tahun 2018 sebesar 95% masih jauh dari

pencapaian target Nasional.

Penjaringan siswa SD dilakukan dengan melakukan kunjungan pemeriksaan

yang meliputi pemeriksaan gigi dan mulut, kecacingan serta penjaringan kasus


Dinas Kesehatan

32

penyakit menular seperti kusta daerah rawan untuk menekan angka penularan

penyakit sedini mungkin .

Capaian deteksi dini penyakit ini dapat dilihatpada tabel sebagai berikut:

Tabel 13.

Rencana dan Realisasi Capaian Deteksi Dini Penyakit ( Penjaringan Siswa SD/Sederajat) Tahun 2016)

No Indikator

2015 2016 Target Akhir

RENSTRA

(2018)

Capaian s/d 2015 terhadap 2018 (%)

Target Realis

asi

% Realisa

si Target

Realisa

si

% Realisa

si

1.

Deteksi Dini Penyakit: Cakupan Penjaringan Siswa SD Dan Sederajat

34,699

34.669.

100

5899

1618

27,43

95

≠ Tercapai

Akses Pelayanan Kesehatan:

Cakupan pelayanan kesehatan khusus bagi masyarakat miskin pada tahun

2016 mencapai 120,14%, dimana pada tahun sebelumnya (2015) mencapai

142,5%, hal ini menunjukkan penurunan jumlah masyarakat miskin yang dilayani

sebesar 21,9%, penurunan tersebut disebabkan karena makin baiknya pelayanan

yang diberikan dan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya

hidup sehat disamping itu promosi kesehatan berjalan dengan baik. Namun jika

dibandingkan dengan target nasional masih melapaui ,hal tersebut tidak terlepas

dari dukungan pemerintah Kabupaten, Propinsi dan Kementerian Kesehatan dalam

menyediakan dana melalui program Jamkesda, Jamkesmas dan juga didukung oleh

penigkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan baik dari kualitas maupun

dari kuatitasnya melalui adanya sumber anggaran lain seperti pembangunan


Dinas Kesehatan

33

bangunan dari sumber Dana Alokasi Khusus Dana Bagi Hasil Rokok serta

penyediaan alat kesehatan yang bersumber dari Kementerian Pembangunan Desa

Tertinggal .Adapun capaian akses pelayanan kesehatan khusus dapat dilihat pada

tabel berikut ini:

Tabel 14.

Capaian Akses Pelayanan Kesehatan Khusus Tahun 2016:

No Indikator Kinerja

2016 Target

Akhir

RENSTR

A

(2018)

Capaian

s/d 2016

terhada

p 2018

(%)

Target Realisasi %

Reali-sasi

1


177.526

212.282

120.14

%

100

ST

Peningkatan Kualitas Pencegaan Dan Pengendalian Penyakit Menular:

a. AFP (Acute Flacid Paralysis)

Adapun untuk penemuan dan penanganan penderita Penyakit AFP telah

dilakukan dengan berbagai upaya melalui kegiatan surveilans epidemiologi

secara aktif terhadap kasus AFP yang terjadi kelompok umur 15

tahunhingga dalam kurung waktu tertentu, untuk mencari kemungkinan

adanya kasus Polio liar yang berkembang dimasyarakat maka dilakukan

dengan pemeriksaan specimen tinja, ditahun 2016 ditemukan 1 (satu) kasus

AFP dimana pada tahun sebelumnya yaitu 2015 tidak ditemukan kasus AFP,

tetapi kasus tersebut sudah mendapat penanganan.

b. Pneumonia


Dinas Kesehatan

34

Penyakit yang disebabkan oleh kuman pneumococcu, staphylococcus,

streptococcus, dan Virus. Orang yang rentan terserang penyakit ini adalah

anak anak usia kurang dari 2 tahun,usia lanjut lebih dari 65 Tahun dan orang

yang memiliki masalah kesehatan (malnutrisi,gangguan imunologi).

Penemuan danpenanganan kasus pneumonia pada balita di kabupaten

takalar pada tahun 2016 cakupan kasus pneumonia yang ditangani 109

kasus dari 1074 kasus yang ditargetkan atau sebesar 19,46% sedangkan jika

dibandingkan tahun sebelumnya yakni 2015 sebesar 5,45%. Cakupan

tersebut mengalami peningkatan peningkatan penanganantapi jika

dibandingkan dengan target nasional masih jauh dibawah target nasional

yaitu sebesar 80%.

c. Penyakit Tuberkulosis

Penyakit ini merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi

bacteri Mycobacterium Tubercolosis, penyakit menyebar melalui droplet

orang yang terinfeksi. Pencegahan dan Pemberantasan TB Paru dilakukan

melalui upaya penemuan penderita dengan pemeriksaan sputum di sarana

pelayanan kesehatan yang ditindak lanjuti dengan pengatan. Dari upaya

penemuan kasus TB BTA + pada tahun 2016 dari 576 sasaran terdapat 324

BTA + atau sebsar 56,25% dan untuk penanganannya sebesar 100%. Hal ini

menunjukkan bahwa kualitas pelayan semakin baik jika dibandingkan 2015

ditemukan 383 kasus dan ditangani 383 kasus atau sebesar 100%. Angka

tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tasar tahun 2015

terjadi penurunan kasus sebesar 59 kasus.Jika dibandingkan dengan target


Dinas Kesehatan

35

capaian penemuan kasus baru diata s target diman targetnyta sebesar 50%

hai ini menunjukkan capaian penemuan kasus baru melebihi dari target

sebesar 6,25%.

d. Penyakit Deman Berdarah (DBD)

Penyakit ini ditularkan melalui yang gigitan nyamuk Aedes Aegypti

yangmengandung virus Dengue yang masuk kedalam sistem peredaran

darah manusia. Penyakit DBD bisa muncul sepanjang tahun dan menyerang

pada semua kelompok umur.Jumlah kasus DBD pada tahun 2016 targetnya

143 kasus namun realisasi sampai dengan akhir tahun meningkat menjadi

264 kasus (184,62%) jika dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 232

kasus dan ditangani sesuai dengan standar 100%. Pengendalian penyakit

DBD sangat berkaitan dengan lingkungan dan perilaku masyarakat. Salah

satu indikator yang digunakan dalam upaya pengendalian penyakit DBD yaitu

angka bebas jentik. Uuntuk Kabupaten Takalar data mengenai angka bebas

jentik tidak ada sebab program rutin tersebut belum berjalan dengan

baik,faktor lain yang juga berpengaruh adalah kurangnya partisipasi

masyarakat dalam rangka pemberantasan sarang nyamuk.

e. Imunisasi

Program imunisasi merupakan salah satu upaya untuk melindungi penduduk

dari penyakit tertentu. Program imunisasi diberikan kepada populasi yang

dianggap rentang terhadap penyakit menular tertentu dan salah satu

kelompok sasaran imunisasi tersebut yaitu bayi yang wajib mendapat 5

imunisasi dasar lengkap terdiri dari, 1 Dosis BCG, 3 Dosis DPT, 4 Dosis


Dinas Kesehatan

36

Polio, 3 Dosis Hepatitis B, dan 1 Dosis Campak. Salah satu indikator program

imunisasi termasuk dalam SPM bidang kesehatan yaitu pencapaian Universal

Child Immunization (UCI). Suatu Desa/ Kelurahan telah mencapai UCI telah

mencapai % bayi (0-11 bulan) di desa tersebut mendapat imunisasi lengkap.

Jumlah desa/kelurahan yang UCI mengalami peningkatan, ditahun 2016desa/

kelurahan UCI sebesar 94% atau 94 desa dari jumlah desa keselurahan yaitu

100 Desa/kelurahan jika dibandingkan 2015 desa/kelurahan i UCI sebesar

94% atau 94 desa dari jumlah desa keselurahan yaitu 100 Desa/ kelurahan.

Capaian tahun 2016 sama besarnya dengan capain pada tahun 2015.

f. Kejadian Luar Biasa (KLB)

Upaya penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan KLB yang merupakan

tindak lanjut dari penemuandini kasus-kasus penyakit yang berpotensi

KLB/Wabah yang terjadi pada masyarakat untuk mencegah penyebaran lebih

luas dan mengurangi dampak yang ditimbulkan.

Pada tahun 2016 telah terjadi kejadian luar biasa yaitu 4 Kejadian luar biasa

namun semua kejadian tersebut mendapat penanganan (100%). Sedangkan

pada tahun sebelumnya 2015 dari data yang diperoleh tidak ditemukan atau

tidak pernah terjadi Kejadian luar biasa. Hal ini mengalami peningkatan

kasus hal ini terjadi karena didugaberasal dari makanan.

g. Imunisasi

Adapun capaian kinerja cakupan desa/kelurahan UCI, cakupan

desa/kelurahan yang tahun 2016 sebesar 94% sedangkan pada tahun 2015

capaiannya sama dengan tahun 2016 dibandingkan dengan target akhir


Dinas Kesehatan

37

renstra dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 15 Perbandingan Capaian dan Target Desa UCI 2016 Terhadap Renstra

No

Indikator Kinerja

2016 Target Akhir

RENSTRA

(2018)

Capaian s/d 2016 terhadap 2018

(%)

Target Realisasi %

Reali-sasi

1

Cakupan Desa / Kelurahan UCI

100

94

94

100

≠tercapai

Walaupun realisasinya tiak mencapai 100% jika dibandingkan dengan target

nasional tetapi kinerja tergolong dalam kategori sangat Tinggi (ST).

h. Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat. Keberhasilan pembangunan disuatu daerah akan berhasil apabila

masyarakat berperan serta. Untuk itu kementerian kesehatan mengembangkan

konsep Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM). Aplikasi UKBM

tersebut tertuang dalam bentuk Posyandu, Poskesdes serta RW,Desa,Kelurahan

Siaga, RW,Desa. Kelurahan Siaga Aktif adalah desa yang mempunyai Pos

Kesehatan Desa atau UKBM Lainnya yang buka setiap hari dan berfungsi sebagai

pemberi pelayanan kesehatan dasar, penanggulangan bencana dan kegawat

daruratan, Surveilans berbasis masyarakat yang meliputi pemantauan pertumbuhan

(Gizi), Penyakit, Lingkungan dan Perilaku sehingga masyarakat menerapkan

perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), dalam memberikan pelayanan Kesehatan

(RW,Desa,Kelurahan Siaga Aktif).

Di Kabupaten Takalar tahun 2016cakupan Desa Siaga Aktif dari 100 jumlah

desa terdapat 87 desa siaga aktif (87%) sedangkan pada tahun 2015 cakupan

dengan desa/kelurahan siaga aktif dari 99 desa terdapat 77 desa siaga aktif


Dinas Kesehatan

38

mencapai 77,7%. Jika dibandingkan dengan dengan capaian tahun 2016 dengan

cakupan desa siaga aktif pada tahun 2015 terdapat kenaikan jumlah desa siaga

aktif. Kenaikan persentase tersebut mencapai 10% dan desa siaga yang belum aktif

sebanyak 13 Desa atau sebesar 13%, adapun cakupan desa siaga aktif dapat dilihat

pada table berikut ini:

Tabel 16. Perbandingan Antara Cakupan Desa Siaga Tahun 2016 Terhadap Renstra

No

Indikator Kinerja

2016 Target Akhir

RENSTRA (2018)

Capaian s/d 2016 terhadap

2018 (%) Target Realisasi %

Realisasi

1 Cakupan Desa Siaga /Kel Siaga Aktif

100 87

87

80 Terlampaui

REALISASI ANGGARAN

Penyerapan anggaran belanja pada tahun 2016 secara keseluruhan sebesar

Rp.116.988.793.631,- atau sebesar 93,13% dari total anggaran yang dialokasikan

yaitu Rp.125.615.034.151,- . Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran,

penyerapan anggaran terbesar pada ProgramPelayanan Kesehatan Ibu Dan

Anaksebesar(100%). Sedangkan penyerapan terkecil pada Program Peningkatan

Kualitas Pencegarahn dan Pengendalian Penyakit sebesar 99,41%.

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang

dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input

tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai

keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya,

semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka

efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2016 secara umum


Dinas Kesehatan

39

menunjukkan tingkat efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran indikator yang

telah dirumuskan walaupun tidak terlalu besar tetapi telah trejadi efisiensi. Hal ini

bisa dilihat bahwa mayoritas dari seluruh sasaran menunjukkan realisasi

anggarannya mendekati 100%.Program yang paling rendah serapan dananya

adalah program Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat yang tingkat

realisasi keuangannya sangat rendah sekitar 99.74% bahwa secara umum,

pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai dengan cara yang efisien

karena realiasi anggarannya lebih kecil daripada yang ditargetkan dan juga lebih

kecil daripada realisasi capaian kinerjanya.

Realisasi anggaran yang tinggi tidak berbanding lurus dengan capaian

program ini terlihat pada program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak,

dimana ada beberapa kegiatan yang capaian masih rendah yaitu cakupan

komplikasi kebidanan yang ditangani sebesar 65,2%, cakupan neonatal sebesar

41,73%, Pemberian Makanan Anak Balita Pendamping ASI dan kunjungan Anak

Balita. untuk sasaran semacam ini, perlu mengkaji lebih jauh faktor apa sajakah

yang menyumbang kepada situasi di atas, seperti menguji seberapa baik koordinasi

dan sinergi dengan stakeholder terkait untuk menjawab persoalan yang dihadapi.

Juga mengidentifikasi, bagaimana membuat efisiensi anggaran bisa ditingkatkan

menjadi lebih baik.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2016 yang dialokasikan untuk

membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan

pada tabel berikut:


Dinas Kesehatan

40

Tabel .17 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Indikator Program Tahun 2016

No program Indikator Kinerja

Satuan

Perbandingan

Target Realiasi

(%) Jumlah

Anggaran (Rp)

Realisasi

(%)

1 2 3 4 5 5 6 8 9 A Penigkata

n Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Anak:

938.976.800.- 938.976.800.

(100)

3

1

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4)

% 6.107 6.123 101.74

2

Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani

% 1.220 795 65,2

3

Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kes. yang memiliki Kompetensi Kebidanan

%

5.829

5.493

94,24

4

Cakupan Pelayanan Ibu Nifas

%

5.829

5.440

94,1

5 Cakupan Neonatal dengan komplikasi yang ditangani

% 817 341 41,73

6

Cakupan Kunjungan Bayi

%

5.547

5.352

96

7

Cakupan Kunjungan Anak Balita

%

30.74

6

13.13

3

42,71

8

Cakupan Kunjungan

Pemberian Makanan

anak Balita

pendamping ASI

pada anak usia 6-24

bln pada GAKIN

%

1.003

643

64,11

9

Cakupan Balita

Pelayanan Gizi Buruk

yang mendapatkan

perawatan

%

6

6

100

10

Cakupan Peserta KB Aktif

%

47.17

1

33.77

2

79.9


Dinas Kesehatan

41

B Deteksi Dini Penyakit

4```2,000.000

40.925.000 (97,44%

) 1

Cakupan Penjaringan siswa SD dan Sederajat

%

5.899

1.618

27,4

C Akses Pelayanan Kesehatan

15.185.520.000

15.185.382.000

. (99.99%

)

1


%

177.5

26

213.2

82

120

2

Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

%

213.2

82

13.63

2

6,4

3

Cakupan Pelayanan Gawat Darurat level 1 yang harus diberikan sarana Kesehatan RS Kab/Kota

%

1

1

100

D Peningkatan Kualitas Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

781.302.000

776.714.104

(99,41%)

1 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit:

a. AFP. Rate Penduduk ˂ 15 Tahun

b. Pneumonia Balita

c. Penemuan Dan Penanganan Penderita TB Paru (BTA +)

d. Penderita DBD

yang ditangani

/100.000

%

%

%

1 1074

576

143

1

209

324

264

100 19,46

56,25

184

2

3

Cakupan Desa / Kelurahan UCI Cakupan Desa / Kelurahan yang Mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan Epidemiologi (Quick Respon Time)

%

%

100

4

94 4

94

100


Dinas Kesehatan

42

E Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat

978.962.400

976.457.400

(99.74%) 1 Cakupan Desa Siaga

/Kel Siaga Aktif

100 87 87

Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk

sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Hal ini terjadi

pada Sasaran Peningkatan Kesehatan Ibu Dan Anak. Akses Pelayanan Kesehatan

dengan indikakatornya adalah pelayanan Kesehatan Dasar menunjukkan

pencapaian yang sama atau lebih dari 100%, yaitu sebanyak (2 Sasaran /2

Indikator), sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 17 di bawah ini. Sebagai contoh,

untuk sasaran Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak, telah mencapai kinerja

sebanyak 105,6% namun dengan realisasi anggaran hanya sebanyak 96,01% dari

total anggaran yang dialokasikan dengan demikian terjadi efisiensi anggaran

sebesar 3,09%. Capaian serupa juga bisa dilihat dari pencapaian sasaran Kelompok

Masyarakat Khusus , dengan pencapaian kinerja sebanyak 142,5%, namun dengan

realisasi anggaran hanya sebanyak 59,05%.

Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien

menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tapi masih dalam tingkat

yang rendah Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik, juga

sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah

pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan

sasaran pembangunan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 18 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran


Dinas Kesehatan

43

No Sasaran Indikator Kinerja

% Capaian Kinerja (>100%)

% Penyerapa

n Anggaran

Tingkat Efisiensi

1 2 3 4 5 6 1

Penigkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Anak:

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4)

105.6

96,01

3.09%

2

Kelompok Masyarakat Khusus:

a. Cakupan

Pelayanan Kesehatan Masyarakat miskin

142,5

59,05

40,95

EVALUASI INDIKATOR UTAMA

Tabel . 19

Capaian Indikator Utama Dinas Kesehatan Tahun 2016

CAPAIAN INDIKATOR UTAMA (IKU) DINAS KESEHATAN TAHUN 2016

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target

2016 Capaian

1 Semakin meningkatnya daya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang bermutu yang ditandai dengan semakin meningkatnya Indeks Kesehatan


0/0000 0 2.43

2

Angka Kematian Ibu (MMR)

0/0000 0 1.74

3

Angka Kematian Balita (CMR)

0/0000 0 0.35

4

Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

% 100 100

Dari tabel 19 diatas menunjukkan Pencapaian Indikator utama secara keseluruhan

menunjukkan bahwa masih adanya capaian indikator yang tidak tercapai atau masih

dibawah target, dari 18 (delapan belas) indikator program yang ada (lima) indikator

yang tidak mencapai target hal ini sangat berpengaruh terhadap pencapaian

Indikator Kinerja Utama, dari ke 5 (lima ) Indikator tersebut yang tidak tercapai

diantaranya adalah Cakupan komplikasi kebidanan yang tidak memenuhin target,

cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani, hal ini berkaitan dengan angka


Dinas Kesehatan

44

kematian bayi sebesar 2,43% angka kematian ibu 1,74%.

Penyabab kamatian bayi adalah penyakit diare, pneumonia dan sebab lain yang

tidak diketahui penyababnya ,disamping itu penyebab lain kematian bayi disebabkan

masih rendahnya komplikasi kebidanan yang masih rendah sedangkan kematian

ibu penyababnya berdasarkan data yang ada adalah pendarahan, Infeksi,

gangguan system peredaran darah, sedangkan angka kamatian bayi sebesar 0,35%

penyebab utama adalah diare. Hasil ini berkaitan dengan masih rendahnya

cakupan kunjungan balita yang baru mencapai 42,71% dari target 90%. Di samping

itu cakupan pemberian makanan anak balita pendamping ASI yang masih rendah

dimana capaiannya baru mencapai 64,11 % dari target 100%., Indikator utama bisa

tercapai jika apabila indikator Kinerja juga tercapai


Dinas Kesehatan

45

BAB IV PENUTUP

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan

publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas

kinerja institusi dengan menggunakan indikator utama dan Indikator Kinerja yang

jelas dan terukur. Bagi Satuan Kerja PerangkatDaerah, LKj menjadi bagian dari

upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi

publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik

untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan

yang baik.

LKj bagi SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar juga menjadi punya

makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi SKPD Dinas

Kesehatan Kabupaten Takalar. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan

dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun

pelaporan 2016, namun juga melihat trend pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan

kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA. Secara umum, nampak

bahwa kinerjaSKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar pada tahun 2016 adalah

sangat baik, karena terdapat 11indikator kinerja memenuhi kriteria sangat tinggi dan

indikator memenuhi kriteria tinggi.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah

diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh SKPD Dinas

Kesehatan Kab. Takalar.Untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas

dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan

kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategin daerah,

khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA)2015, yang


Dinas Kesehatan

46

mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Bagi

instansi di lingkungan SKPD Dinas Kesehatan sendiri, ini bisa berarti perlunya

peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini

bisa dijawab.

Sebaguian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari

penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh

instansi di lingkungan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar untuk perbaikan

perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang.

Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak

punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana

dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan

pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKj benar-benar menjadi bagian dari

sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan

perbaikan layanan publik yang semakin baik

Documents

Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar Dinas Kesehatan