Pemeriksaan Keuangan Pemerintah DaerahPemeriksaan keuangan Pemerintah Daerah dilakukan oleh BPK.

Pemeriksaan keuangan oleh BPK = pemeriksaan pada Laporan Keuangan (LK)

Hasil pemeriksaan keuangan = pernyataan opini tentang TINGKAT KEWAJARAN INFORMASI yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.Penjelasan UU No 15 Tahun 2004 ttg Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Apakah Pemeriksaan menjadi Beban atau Kebutuhan Nyata SKPD / Pemda?

Pemeriksaan = BEBANPemeriksaan = KEBUTUHAN1.Manajemen belum menyadari arti penting good governance, 1.Prinsip & nilai good governance telah menjadi komitmen organisasi,2.Pemeriksaan dinilai hanya mencari-cari kesalahan, 2.Pemeriksaan telah dilakukan scr obyektif dan fair (= adil) 3.Tidak ada kepastian hukum ttg tindak lanjut hasilnya, 3.Ada kepastian hukum ttg tindak lanjut hasilnya,4.Pemeriksaan tdk memberikan nilai tambah bagi organisasi.4.Pemeriksaan memberikan nilai tambah nyata bagi kinerja organisasi.

L. Keu SKPDKDHLKj PEMDAL. Keu PEMDA(Audited)SAKIPPengikhtisaran LKjLKj SKPDLKj SKPDLKj SKPDL. Keu SKPDRaperda Pj. Pelk APBDDPRDKet:SAKIP = Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi PemerintahLKj = Laporan KinerjaL. Keu = Laporan KeuanganLPj. Pelk APBD PEMDA

Opini Hasil Pemeriksaan atas Laporan KeuanganOpini adalah pernyataan profesional sebagai KESIMPULAN PEMERIKSA mengenai tingkat kewajaran informasi (keuangan) yg disajikan dlm laporan keuangan.

Pasal 1 UU No 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Opini didasarkan pada kriteria: 1.kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, 2.kecukupan pengungkapan (adequate disclosures) = kejujuran untuk / dalam menjelaskan, 3.kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan, 4.efektivitas sistem pengendalian intern.Penjelasan Ayat (1) Pasal 16 UU No 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

4 Jenis Opini PemeriksaPenjelasan Ayat (1) Pasal 16 UU No 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan NegaraWTP = Wajar Tanpa Pengecualian (unqualified opinion)1TMP = Tidak memberikan Pendapat (Disclaimer of opinion).4

Perkembangan Opini Audit BPK atas Laporan Keuangan Pemda

Jenis Opini200720082009PusatN = 81DaerahN = 469PusatN = 83DaerahN = 486PusatN = 79DaerahN = 348WTP19,80,842,22,556,94,0WDP38,360,0436,167,132,974,4TW1,212,6-6,408,6TMP40,726,221,624,010,112,9Sumber: Diolah dari LHP BPK (2007 2009)

Apakah arti WAJAR . . . ?Arti WAJAR, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesiabiasa sebagaimana adanya tanpa tambahan apa pun; menurut keadaan yg ada; sebagaimana mestinyaSAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) mensyaratkan Laporan Keuangan harus WAJAR, yaitu:Apa adanya. Sesuai kondisi riil.Tidak kurang, tidak lebih.

Bagaimana agar Opini Pemeriksa atas LK SKPD / Pemda menjadi bagus ? 1.Susunlah LK SKPD / Pemda sesuai dng Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), 2.Ungkapkan secara jujur, seluruh informasi keuangan sesuai syarat kecukupan pengungkapannya, jangan batasi proses pemeriksaan dan jangan intervensi3.Ikuti ketentuan peraturan perundangundangan, 4.Tunjukkan bukti2 tlh berlangsungnya SPIP yg berhasil di SKPD dan atau lingkungan Pemda.

Kesesuaian dengan SAP1.Keberadaan dan keterjadian (existence & occurrence)Saldo yg dinyatakan / tersaji dlm LK, benar2 ada, tidak fiktif, dan dapat dibuktikan keberadaannya

2.Kelengkapan (completeness)Saldo yg dinyatakan / tersaji dlm LK, telah lengkap & mencakup seluruh transaksi Pemda selama periode yg dilaporkan

3.Hak dan kewajiban (right & obligation)Saldo yg dinyatakan / tersaji dlm LK, benar2 hak dan kewajiban Pemerintah Daerah11 / 2

Kesesuaian dengan SAP4.Penilaian dan alokasi (valuation & allocation)Saldo yg dinyatakan / tersaji dlm LK, telah dinilai sesuai metode penilaian yg disarankan SAP. Tidak dinilai dng cara lain yg tidak disarankan

5.Penyajian dan pengungkapan (presentation & disclosure)Saldo yg dinyatakan / tersaji dlm LK, telah disajikan dan diklasifikasikan sesuai dng SAP. Saldo yg tersaji, telah diungkap secara cukup jelas dan memadai12 / 2

Kecukupan pengungkapanKEJUJURAN utk menjelaskan hal2 yg perlu dijelaskan . . .2Penyajian informasi ttg kebijakan fiskal, ekonomi makro daerah, pencapaian target APBD, berikut kendala dan hambatan yg benar2 dihadapi.Penyajian informasi ttg dasar penyusunan LK dan kebijakan2 akuntansi yg dipilih utk diterapkan atas transaksi2 dan kejadian2 penting lainnyaPenyajian pengungkapan informasi yg diharuskan oleh SAP yg belum disajikan dlm lembar muka Laporan KeuanganPenyajian ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporanDan seterusnya . . .1 / 2

Kecukupan pengungkapanContoh hal penting lain, yg harus diungkap . . .2Penggantian pejabat dan atau pola pengelolaan keuangan Pemda selama tahun pelaporanKesalahan pejabat dan atau pola pengelolaan keuangan terdahulu yg telah dikoreksi oleh manajemen baruKomitmen atau kontijensi yg tidak dapat disajikan dalam neracaPenggabungan atau pemekaran PemdaPenggabungan atau pembentukan SKPDKejadian yg mempunyai dampak sosial sehingga mempengaruhi substansi APBD2 / 2

Kepatuhan pada peraturan3Pembentukan entitas pemerintah daerah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.Karenanya, ciri akuntansi sektor publik = kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.Laporan Keuangan Pemerintah daerah HARUS mengikuti ketentuan peraturan yang terkaitPenilaian kepatuhan pd peraturan = dasar pemberian opini / pernyataan profesional pemeriksa keuangan

Kualitas Penyelenggaraan SPIP4SPIP yg BERHASIL = instrumen utk menjamin pengelolaan keuangan daerah yg BERHASILDengan SPIP yg berhasil, maka penyajian informasi keuangan akan: riil, valid, relevan, andal, jujur serta taat per-UU-anSistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) = UPAYA SISTEMATIS yg BERKELANJUTAN utk mengendalikan tiap unsur organisasi SKPD / Pemda agar tujuan SKPD / Pemda berhasil diwujudkan.1 / 3

Kualitas Penyelenggaraan SPIPSelenggarakan dng baik, 5 Komponen SPIP ini41.Terbentuk dan berlangsungnya LINGKUNGAN PENGENDALIAN2. Adanya PENILAIAN RESIKO dlm tiap tindakan3. Adanya kegiatan PENGENDALIAN yg berhasil 4. Adanya INFORMASI dan berlangsungnya KOMUNIKASI yg berhasil5. Adanya PEMANTAUAN kualitas kinerja2 / 3

Kualitas Penyelenggaraan SPIPBeberapa bukti SPIP yang Berhasil4Adanya pemisahan tugas yg memadaiBerlangsungnya review dan otorisasi yg cukup utk tiap transaksiMemadainya berbagai persyaratan utk pengamanan aktivaTidak terdapat bukti kelalaian yg mengakibatkan kerugian, kerusakan atau penggelapan aktivaTidak terdapat bukti adanya kesengajaan mengabaikan pengendalian intern oleh orang2 yg berwenangTidak ada kelemahan yg signifikan dlm pelaksanaan SPIPTidak ada kegagalan dlm tindak lanjut perbaikan SPIP3 / 3

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)Laporan Keuangan (LK) telah menyajikan secara wajar dlm semua hal yg material, Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, telah sesuai dengan prinsip akuntansi yg berlaku umum. Penjelasan laporan keuangan juga telah disajikan secara memadai, informatif dan tidak menimbulkan penafsiran yang menyesatkan. 1 / 2

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tidak ada pembatasan lingkup pemeriksaan.Pemeriksa dpt menerapkan semua prosedur pemeriksaan yg dipandang perlu utk meyakini kewajaran LK; Bila pun ada pembatasan, TETAPI tidak material dan dapat diatasi dengan prosedur pemeriksaan alternatif;

Tidak ada tekanan dari pihak lain kepada pemeriksa,

Tidak ada penyimpangan terhadap standar akuntansi. Bila pun ada penyimpangan dari standar akuntansi, TETAPI tidak material.2 / 2

Wajar Dengan Pengecualian (WDP)LK telah menyajikan informasi keuangan secara wajar, tetapi ada bbrp unsur yg dikecualikan, namun pengecualian itu tdk mempengaruhi kewajaran LK secara keseluruhan.

Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan atau sesuai dengan prinsip akuntansi yg berlaku umum, kecuali untuk hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.

Ada penyimpangan terhadap standar akuntansi, yang menurut pendapat pemeriksa dampaknya cukup material; atau ada ketidakkonsistenan dlm penerapan prinsip akuntansi.1 / 2

Wajar Dengan Pengecualian (WDP)Tidak ada pembatasan lingkup pemeriksaan; sehingga pemeriksa dapat menerapkan semua prosedur pemeriksaan yang dipandang perlu untuk meyakini kewajaran laporan keuangan; atau

Bila pun ada pembatasan lingkup pemeriksaan, tetapi tidak material dan dapat diatasi dengan prosedur pemeriksaan alternatif;

Tidak ada tekanan dari pihak lain kepada pemeriksa, 2 / 2

Tidak Wajar = TW(Adversed Opinion)LK tdk menyajikan secara wajar posisi neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan atau sesuai dengan prinsip akuntansi yg berlaku umum.

Memang tidak ada pembatasan lingkup pemeriksaan, juga tidak ada tekanan pada pemeriksa, tetapi ada penyimpangan terhadap standar akuntansi, yang sangat material atau LK tidak disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yg berlaku umum.

TMP = Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer Opinion)Pemeriksa TIDAK DAPAT MEMBERIKAN PENDAPAT atas LK karena ada pembatasan lingkup pemeriksaan atau ada tekanan kepada pemeriksa, sehingga pemeriksa tidak dapat menerapkan prosedur pemeriksaan yang dipandang perlu. Prosedur pemeriksaan alternatif juga tidak dapat memberikan keyakinan yang memadai bagi pemeriksa.

Pendapat disclaimer juga bisa diberikan bila sistem pengendalian intern sangat lemah, sehingga pemeriksa tidak dapat memperoleh kayakinan yang memadai; atau apabila pemeriksa ragu thdp entitas.

ReferensiElli Widya, Meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, BPFE, 2011

UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, 2004