PEMENUHAN NAFKAH LAHIR DAN BATIN KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Islam (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh

MASNAENI

NIM: 105261100417

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIHYAH)

FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

1442 H/ 2021 M

ii

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR Kantor:Jl. Sultan Alauddin No.259 (Menara Iqra’ lt. IV) Makassar 90221 Fax/ telp. (0411) 866972

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Masnaeni, NIM. 105261100417 yang berjudul “Pemenuhan Nafkah Lahir Dan Batin Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam” telah diujiankan pada hari sabtu 30 Dzhulkaidah 1442 H/ 10 Juli 2021 M, dihadapan tim penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 30 Dzhulkaidah 1442 H 10 Juli 2021 M

Dewan Penguji,

Ketua : Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si (................................)

Sekretaris : Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A (................................)

Penguji:

1. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A (................................)

2. Hasan Bin Juhanis, Lc., M.S (................................)

3. Dr. M. Ali Bakri, S.Sos., M.P.d (................................)

4. Rapung, Lc., M.H.I (................................)

Disahkan Oleh:

Dekan FAI Unismuh Makassar

Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si

NBM: 77423

iii

FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor:Jl. Sultan Alauddin No.259 (Menara Iqra’ lt. IV) Makassar 90221 Fax/ telp. (0411) 866972

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah mengadakan sidang Munaqasyah pada Hari/Tanggal: Sabtu, 10 Juli 2021 M/ 30 Dzhulkaidah 1442 H Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar Jl. Sultan Alauddin No. 259 (Gedung Iqra Lantai IV) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara

Nama : Masnaeni

Nim : 105261100417

Judul Skripsi : PEMENUHAN NAFKAH LAHIR DAN BATIN KELUARGA

DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Dinyatakan : LULUS Ketua Sekretaris

Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si Dr. M. Ilham Muchar, Lc., M.A NIDN: 0906077301 NIDN: 0909107201 Dewan Penguji:

1. Dr. M. Ilham Muchar, Lc., M.A (...............................)

2. Dr. M. Ali Bakri, S.Sos., M.Pd (...............................)

3. Hasan Bin Juhanis, Lc., M.S (...............................)

4. Rapung, Lc., M.H.I (...............................)

Disahkan Oleh: Dekan FAI Unismuh Makassar

Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si NBM: 77423

iv

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pemenuhan Nafkah Lahir dan Batin Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam

Nama : Masnaeni Nim : 105261100417 Fakultas/Prodi : Agama Islam / Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan tim penguji ujian skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 30 Dzhulkaidah 1442 H 10 Juli 2021 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I Pembimbing II

Dr. M. Ali Bakri, S.Sos., M.Pd Rapung, Lc., M.H.I NIDN: 0916077601 NIDN: 01091116

v

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR Kantor:Jl. Sultan Alauddin No.259 (Menara Iqra’ lt. IV) Makassar 90221 Fax/ telp. (0411) 866972

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Masnaeni

Nim : 105261100417

Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Agama Islam

Kelas : B

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya

menyusun sendiri skripsi saya ( tidak dibuatkan oleh siapapun).

2. Saya tidak melakukan penjiplakan ( Plagiat) dalam menyusun skripsi ini.

3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 maka

bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 30 Dzhulkaidah 1442 H

10 Juli 2021 M

Yang membuat pernyataan

Masnaeni NIM: 105261100417

vi

ABSTRAK

Masnaeni, 105 261 100 417. Pemenuhan Nafkah Lahir Dan Batin Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam.Dibimbing oleh M. Ali Bakri dan Rapung.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang bertujuan untuk: 1). mendeskripsikan dan menganalisis tentang konsep nafkah dalam perspektif hukum Islam 2). menganalisa pandangan ulama tentang tanggung jawab suami isteri dalam memenuhi nafkah keluarga.

Dalam menjawab permasalahan tersebut, peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) yakni penelitian yang menggunakan data literatur kepustakaan. Metode penelitiannya adalah kuantitatif deskriptif yakni metode pengumpulan data dengan mencari informasi dari literatur buku, yang bertujuan membentuk sebuah landasan teori dan kemudian dianalisa dengan data yang terkumpul, sehingga bisa diambil suatu kesimpulan.

Setelah melakukan analisis tentang konsep dan pandangan ulama tentang pemenuhan nafkah lahir dan batin maka perlu adanya kesadaran terhadap suami akan kewajibannya sebagai kepala keluarga. Al-Qur’an, hadis dan ijma’ pun mengemukakan tentang wajibnya seorang suami memberi nafkah kepada keluarganya. Kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada isterinya telah disepakati oleh para ulama (ijma’), bahwa wanita itu terkekang oleh pernikahan dan menjadi hak suaminya. Dan dia dilarang bekerja, untuk memenuhi kebutuhannya dilimpahkan kepada suaminya. Kepada pasangan suami isteri untuk selalu melakukan hak dan kewajibannya dengan baik serta saling memahami satu sama lain, kemudian kepada setiap anggota keluarga untuk selalu peduli dengan anggota keluarga yang sehingga terciptanya keluaga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Kata Kunci: Nafkah, Lahir, Batin, Keluarga, Hukum

vii

KATA PENGANTAR

Segala puji atas kehadirat Allah swt dengan Rahmat dan Magfirah-Nya,

shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. Yang telah

membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Atas

Ridha-Nya dan doa yang disertai dengan usaha yang maksimal setelah melalui

proses yang panjang dan melelahkan akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Keberadaan skripsi ini bukan sekedar persyaratan formal bagi penulis

untuk mendapat gelar sarjana, tetapi lebih dari itu juga merupakan wadah

pengembangan ilmu yang didapat dibangku kuliah. Dalam mewujudkan ini,

penulis memilih judul “Pemenuhan Nafkah Lahir Dan Batin Keluarga

Dalam Perspektif Hukum Islam”. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat

memberi informasi dan dijadikan referensi terhadap pihak-pihak yang menaruh

minat pada masalah ini. Dalam mengisi hari-hari kuliah dan penyusunan skripsi

ini, penulis telah banyak mendapat bantuan, motivasi dan bimbingan dari

berbagai pihak. Untuk itu patut kiranya mengucapkan terima kasih yang tulus

dan penghargaan kepada :

Penghormatan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua

orang tua, Ayahanda BASRI dan Ibunda JUMANIA tercinta yang dengan penuh

kasih sayang, pengertian serta diiringi doanya telah mendidik dan membesarkan

serta mendorong penulis hingga sekarang menjadi seperti ini. Tak lupa juga

saudara kandung Andi Ansaryang telah memberikan motivasi sehingga penulis

dapat menyusun skripsiini.

viii

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse M.Ag., selaku Rektor Universitas

Muhammadiyah Makassar. Serta para wakil Rektor beserta seluruh staf dan

karyawannya.

2. Dekan Fakultas Agama Islam Ibu Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si , wakil

Dekan I, wakil Dekan II, dan wakil Dekan III Fakultas Agama Islam,

beserta jajarannya yang sudah turut berperan dan membantu penulis atas

penyelesaian skripsi ini. Kalaupun saya tidak menyebutkan nama, itu tidak

mengurangi penghargaan saya kepada mereka. Semoga bantuan yang

mereka berikan kepada saya menjadi amal baik dan amal salihmereka.

3. Bapak Dr. M. Ilham Muchtar, Lc.,M.A, selaku Ketua Prodi Hukum

Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) dan bapak Hasan Bin Juhanis, Lc.,

M.S,selaku Sekretaris Jurusan Prodi Hukum Keluarga (Ahwal

Syakhshiyah), dan seluruh staf pengajar Fakultas Agama Islam prodi

Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Universitas Muhammadiyah

Makassar yang telah banyak memberikan bimbingan selama penulis

menempuh kegiatan akademik di Fakultas Agama Islam Universitas

Muhammadiyah Makassar.

4. Bapak Dr. M. Ali Bakri, M.Pd, selaku pembimbing I dan Bapak Rapung,

Lc., M.HI selaku pembimbing II yang dengan ikhlas memberikan waktu,

tenaga dan pikirannya untuk membimbing penulis dalam perampungan

penulisan skripsi ini.

5. Kepala Perpustakaan pusat kota makassar, beserta seluruh stafnya dan

karyawan yang telah meminjamkan buku-buku literatur yang dipergunakan

ix

penulis dalam menyelesaikanskripsi.

6. Serta kepada teman-teman, sahabat, adik-adik yang tidak sempat di sebutkan

satu persatu namanya dalam skripsi ini, mohon dimaafkan. Dan atas

bantuan, dorongan dan motivasi yang diberikan kepada kalian diucapkan

banyak terimakasih.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis serahkan segalanya. Kiranya

bantuan dan pertolongan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapat pahala

di sisi Allah swt. Dan semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi Agama,

Bangsa dan Negara. Aamiin

Makassar, 30 Dzhulkaidah 1442 H 10 Juli 2021 M

Penyusun

Masnaeni 105261100417

x

DAFTAR ISI

SAMPUL ........................................................................................................ i

PERSETUJUAN PEMBIMBING .............................................................. ii

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI ....................................................... iii

LEMBAR BERITA ACARA MUNAQASYAH ....................................... iv

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .................................. v

ABSTRAK....................... ............................................................................ vi

KATA PENGANTAR ............................................................................... viii

DAFTAR ISI ................................................................................................. x

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................. 1

A. Latar Belakang Masalah ..................................................................... 1

B. Rumusan Masalah .............................................................................. 4

C. Pengertian Judul ................................................................................. 5

D. Kajian pustaka .................................................................................... 6

E. Metodologi Penelitian ........................................................................ 8

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ..................................................... 11

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMENUHAN NAFKAH

LAHIR DAN BATIN KELUARGA DALAM PERSPEKTIF

HUKUM ISLAM ............................................................... .........13

A. Nafkah .............................................................................................. 13

1. Pengertian Nafkah ................................................................ 13

2. Dasar Hukum Nafkah ........................................................... 14

3. Macam-Macam Nafkah ....................................................... 17

xi

4. Syarat-Syarat diwajibkannya Nafkah ................................... 19

5. Kadar Nafkah ....................................................................... 20

6. Pemberian Nafkah Menurut Hukum Islam dan Hukum

Positif ................................................................................... 19

B. Keluarga.................... ....................................................................... 23

1. Pengertian Keluarga ............................................................. 23

2. Fungsi Keluarga ................................................................... 24

C. Hukum Islam .................................................................................. 27

1. Pengertian Hukum Islam ...................................................... 27

2. Sumber Hukum Islam ........................................................... 29

3. Macam-Macam Hukum Islam .............................................. 30

BAB III ANALISIS NAFKAH DALAM PANDANGAN

HUKUM ISLAM................................................................ ... 32

A. Nafkah Dalam Pandangan Hukum Islam ..................................... ....32

1. Nafkah untuk diri sendiri ................................................. .....32

2. Nafkah Kepada Isteri ............................................................ 32

3. Nafkah Untuk Kerabat .......................................................... 33

4. Nafkah Untuk Benda Milik .................................................. 34

BAB IV KONSEP DAN PEMENUHAN NAFKAH DALAM

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ............................................... 35

A. Konsep Nafkah Dalam Perspektif Hukum Islam ............................. 35

1. Yang wajib diberi nafkah ........................................................... 35

2. Sebab-sebab diberikan nafkah.................................................... 39

xii

3. Syarat-syarat kepemilikan hak terhadap nafkah ....................... 43

B. Pandangan Ulama Tentang Tanggung Jawab Suami

Isteri dalam Memenuhi Nafkah Keluarga ........................................ 46

1. Tanggung jawab suami dalam memenuhi nafkah keluarga ....... 46

2. Tanggung jawab isteri dalam memenuhi nafkah keluarga ......... 49

BAB V PENUTUP ...................................................................................... 54

A. Kesimpulan ............................................................................... 54

B. Implikasi Penelitian .................................................................... 55

DAFTAR PURTAKA ................................................................................ 56

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam Islam disebut “nikah” adalah membuat suatu

kontrak atau kesepakatan untuk mengikatkan diri antara seorang pria dengan

seorang wanita untuk membenarkan hubungan seksual antara kedua belah

pihak, atas dasar sukarela ditambah dengan kesenangan kedua belah pihak

untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang bahagia yang penuh dengan

cinta plus kedamaian dengan cara-cara yang diridoi oleh Allah.1

Perkawinan merupakan sunnatullah, Allah menciptakan laki-laki dan

perempuan agar mereka berpasang-pasangan sebagaimana disebutkan dalam

Al-Qur’an surah Az-Zariyat ayat 49:

تذكرون ومن كل شىء خلقنا زوجين لعلكم

Terjemahnya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu

mengingat (kebesaran Allah).”2

Setiap keluarga mendambakan untuk menjadi keluarga yang sakinah,

mawaddah, warahmah, dan untuk mencapai tujuan itu setiap keluarga harus

1Soemiyati, Hukum Perkawinan dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974(Liberty

Yogyakarta,2007), Cet ke-VI, h. 8 2Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya (Surabaya: Halim Publishing

Dan Distributing, 2013), h. 522

2

melakukan hak dan kewajiban mereka masing-masing. Sebagaimana

dijelaskan dalam Al-Qur’ansurah Al-Baqarah ayat 233:

�ن �لمعروف لا تكلف نـفس إلا وسعها وعلى المولود له رزقـهن وكسو

Terjemahnya:

“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan

cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya.” 3

Maksud dari ayat di atas bahwa seorang suami berkewajiban untuk

memberi nafkah atau pembelanjaan kepada isterinya, sesuai dengan

kemampuannya.

Nafkah adalah pemberian dari suami yang diberikan kepada isteri

setelah ikatan pernikahan. Nafkah harus diberikan karena ada akad yang

sah, penyerahan kepada suami, ditambah lagi dimungkinkan untuk

bersenang-senang. Syariat mewajibkan suami menafkahi istrinya.

Penghidupan hanya dituntut suami karena tuntutan akad nikah, ditambah

kesinambungan bersenang-senang karena istri dituntut untuk taat plus

patuh pada suaminya, selalu menemaninya, mengurus rumah tangga plus

mendidik anak-anak. Dia dilarang menjalankan haknya “Setiap orang yang

dibatasi haknya untuk orang lain ditambah keuntungannya, maka

nafkahnya adalah bagi orang yang menahannya”4

3Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya (Surabaya: Halim Publishing

Dan Distributing, 2013), h. 37 4 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Munakahat, (Jakarta:Amzah,2009).h.212.

3

Maksud dari penjelasan di atas bahwa seorang suami

berkewajiban mencari nafkah, nafkah yang telah diperolehnya itu menjadi

haknya secara penuh dan untuk selanjutnya seorang suami berkedudukan

sebagai pemberi nafkah, dan sebaliknya seorang isteri bukan pencari

nafkah dan untuk memenuhi kebutuhannya ia berkedudukan sebagai

penerima nafkah.Dalam sebuah keluarga dituntut untuk melaksanakan atau

melakukan segala sesuatu yang menjadi kewajibannya, terutama dengan

lingkungan lebih-lebih terhadap keluarganya. Sehingga jika mereka

menjalankan kewajibannya, maka keluarga itu telah menjalankan

fungsinya.

Dalam hukum positif Indonesia, telah diatur persoalan-persoalan

hidup atau pemenuhan kebutuhan keluarga ditambah lagi disebutkan

bahwa nafkah adalah kewajiban suami. Hal ini sesuai dengan UU No.1

Tahun 1974 pasal 34 ayat (1). Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa

suami wajib melindungi istrinya, ditambah menyediakan segala kebutuhan

hidup selama perkawinan sesuai dengan kemampuannya. Dalam

pengaturan UU Perkawinan tidak disebutkan bahwa hanya nafkah yang

harus diberikan, dikatakan sesuai dengan kemampuan suami. Dan

ditegaskan oleh KHI dalam pasal 80 ayat (4). Kehidupan tentunya

memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membangun keluarga

bahagia, nyaman plus sejahtera. Tidak memenuhi nafkah sama sekali atau

menyediakan nafkah yang tidak mencukupi dapat mengakibatkan krisis

perkawinan yang akan diselesaikan dalam rumah tangga yang tidak

teratur.

4

Pemenuhan nafkah dalam keluarga menurut hukum Islam

mewajibkan seorang suami untuk menafkahi isteri, orang tua, anak,

pembantu (budak), dan hewan peliharaan. Adapun alasan mencari nafkah,

yaitu karena kekerabatan atau keturunan, karena kepemilikan, dan karena

perkawinan. Adapun syarat-syarat untuk memiliki hak penghidupan yaitu

memiliki ikatan perkawinan yang sah, isteri harus taat dan patuh kepada

suaminya, istri melayani suaminya, isteri tidak keberatan pindah tempat

jika suami menghendaki, kedua belah pihak dapat saling membantu.

Berdasarkan uraian di atas peneliti ingin mengkaji dan mengetahui

lebih dalam tentang nafkah dalam keluarga, sehingga peneliti memilih

judu: PEMENUHAN NAFKAH LAHIR DAN BATIN KELUARGA

DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Konsep Nafkah Dalam Perspektif Hukum Islam?

2. Bagaimana Pandangan Ulama Tentang Tanggung Jawab Suami Isteri

Dalam Memenuhi Nafkah Keluarga?

3. C. Pengertian Judul

Sebelum menguraikan skripsi ini lebih lanjut, terlebih dahulu akan

dijelaskan dengan maksud untuk menghindari kesalah pahaman pengertian.

Skripsi ini berjudul “ Pemenuhan Nafkah Lahir dan Batin Keluarga dalam

Perspektif Hukum Islam”, yaitu:

5

1. Nafkah

Nafkah adalah belanja kebutuhan pangan yang meliputi sembilan

bahan pokok, pakaian dan rumah atau dalam bahasa sehari-hari disebut

sandang, pangan dan papan.5.

Berdasarkan pengertian di atas dapat di pahami bahwa nafkah

merupakan sesuatu yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-

hari seperti makan,pakaian, tempat tingggal dan lain sebagainya.

2. Keluarga

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang yang terdiri dari

suami, isteri, anak, ayah, ibu.6 dapat dipahami bahwa keluarga adalah

kumpulan individu yang tergabung karena ikatan perkawinan, dan ikatan

darah atau keturunan.

3. Hukum Islam

Hukum Islam adalah sistem aturan berdasarkan wahyu Allah ditambah

Sunnah Nabi tentang perilaku mukallaf (orang yang telah dibebani

kewajiban) yang diakui ditambah diyakini, yang mengikat semua

pemeluknya.7

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa hukum Islam

adalah sebuah aturan dan diterapkan ditengah-tengah masyarakat yang

bersumber dari Al-Qur’an dan sunnah.

5 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indinesia, (Jakarta: Pernada Media,

2001), Cet. II, h. 166 6 https:/id.mwikipedia.org/wiki/keluarga 7Eva Iryani, Hukum Islam, Demokrasi, dan Hak Asai Manusia, Jurnal Ilmiah

Universitas Batanghari, Vol. 17, No. 2, 2017, h. 24

6

D. Kajian Pustaka

Dalam suatu penelitian diperlukan dukungan hasil-hasil penelitian

yang telah ada sebelumnya. Oleh karena itu peneliti berupaya meneliti karya

ilmiah berupa skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini.

Pertama, pada penelitian yang dilakukan oleh Zulkifli Sanusi

(10100109047). Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri

(UIN) Alauddin Makassar, lulus tahun 2008, dengan judul “Kewajiban

Nafkah Keluarga Ditinjau Dari Syariat Islam Dan Perundang-Undangan Di

Indonesia”. Skripsi ini membahas tentang hak dan kewajiban suami isteri

yang ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia.8

Dari skripsi di atas sama-sama membahas tentang nafkah, namun yang

menjadi perbedaan dengan skripsi yang akan peneliti tulis yaitu Zulkifli

Sanusi membahas tentang kewajiban nafkah keluarga sedangkan peneliti akan

membahas tentang pemenuhan nafkah lahir dan batin keluarga.

Kedua, skripsi yang disusun oleh M. Arifin Susanto (210112020).

Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponogoro 2019

dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah

Keluaarga Pernikahan Usia Dini”. Skripsi ini membahas tentang pemenuhan

hak dan kewajiban serta dampak suami isteri terdapa pernikahan usia dini di

desa Bareng, kecamatan Pudak.9

8 Zulkifli Sanusi, Kewajiban Nafkah Keluarga Ditinjau Dari Syariat Islam Dan

Perundang-Undangan Di Indonesia, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, 2008

9M. Arifin Susanto, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluaarga Pernikahan Usia Dini, Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponogoro 2019

7

Dari skripsi di atas sama-sama membahas tentang nafkah

keluarga,namun yang menjadi perbedaan dengan skripsi yang akan peneliti

tulis yaitu M. Arifin Susanto membahas tentang pemenuhan nafkah keluarga

pernikahan usia dini sedangkan peneliti akan membahas tentang pemenuhan

nafkah lahir dan batin dalam perspektif hukum Islam.

Ketiga, pada penelitian yang dilakukan oleh Novi Yulisma

(13201026). Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

2017 dengan judul “Tinjauan Terhadap Mazhab Hanafi Tentang Fasakh

Disebabkan Ketidakmampuan Suami Memberi Nafkah”. Skripsi ini

membahas tentang pembatalan perkawinan yang disebabkan karena ketidak

mampuan suami dalam memenuhi nafkah.10

Dari skripsi di atas sama-sama membahas tentang pemenuhan nafkah,

namun yang menjadi perbedaan dengan skripsi yang akan peneliti tulis yaitu

Novi Yulisma membahas tentang fasakh disebabkan ketidakmampuan suami

memenuhi nafkahsedangkan peneliti akan membahas tentang pemenuhan

nafkah lahir dan batin keluarga.

E. Metodologi Penelitian

Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang adanya sesuatu yang

berkaitan dengan pokok bahasan diperlukan suatu pedoman penelitian yaitu

bagaimana menggambarkan sesuatu dengan menggunakan akal budi untuk

mencapai suatu tujuan, sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk

10Novi Yulisma), Tinjauan Terhadap Mazhab Hanafi Tentang Fasakh Disebabkan

Ketidakmampuan Suami Memberi Nafkah, Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar 2017

8

mencari, merumuskan ditambah menganalisis untuk mempersiapkan

laporan.11

Dengan demikian metodologi penelitian sebagai cara yang dipakai

untuk mencari, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporan guna

mencapai satu tujuan. Untuk mencapai sasaran yang tepat dalam penelitian,

penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam penulisan ini menggunakan penelitian kepustakaan,

yaitu suatu gaya penelitian yang sumber informasinya diperoleh dari

perpustakaan.12 Maka untuk memudahkan dalam mencapai tujuan penulisan,

maka penulis memfokuskan penelitian kepustakaan dan penelitian terhadap

bahan-bahan yang telah ditulis.13 Penelitian dilakukan dengan membaca

literatur terkait gangguan yang sedang dibahas. Hasil penelitian ini

dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan

sistematis, serta memberikan informasi yang seakurat mungkin.14 Penelitian

ini berusaha memaparkan konsep pemenuhan nafkah keluarga dalam

perspektif Islam.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan

normatif. Pendekatan normatif adalah studi Islam yang melihat masalah

11 Cholid Narbuko, Abu Ahmadi, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Pustaka, 1997) 12 Abudin, Metode Studi Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h 125 13 Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Raja

Grafindo Persada, 2001), h 13 14Suharsini Arikunto, Metode Penelitian dan Pendekatan praktek, (Jakarta: Kencana

Penada Media, 1998), h 36

9

dari sudut pandang legal-formal dan/atau normatif. Normatif adalah semua

ajaran yang terkandung dalam nash (Al-Qur'an plus Hadits). Kegunaannya

adalah untuk mempelajari lebih lanjut tentang pemenuhan nafkah.

3. Data dan Sumber Data

Data merupakan bentuk jamak dari datum. Data adalah

sekumpulan keterangan atau bahan yang dapat dijadikan dasar jalan

analisis atau kesimpulan. Sedangkan sumber data di sini adalah subjek

darimana data diperoleh. Sumber data dalam sebuah penelitian adalah

subjek dari mana data diperoleh apabila peneliti menggunakan wawancara

dalam pengumpulan data, maka sumber data yang penulis gunakan adalah

berupa responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-

pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Data dalam

penelitian terbagi atas dua jenis yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata

yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh

subjek yang dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan)

yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.15

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan

dari sumber-sumber yang telah ada. Data tersebut diperoleh dari

15 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta:

Rineka Cipta, 2014),h. 22.

10

perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu yang berbentuk

tulisan.16

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan penelitian

kepustakaan (library research) yaitu meneliti sumber-sumber bacaan yang

berhubungan denga permasalahan dalam proposal ini, seperti Al-Qur’an,

hadits, buku-buku, artikel-artikel dan pendapat sarjana dan bahan-bahan

lainnya. Situs web juga menjadi bahan bagi penulisan proposal ini

sepanjang memuat informasi yang relevan dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Setelah data terhimpun melalui penelitian yang telah dilakukan,

maka selanjutnya data dapat dianalisis secara kualitatif dengan

menggunkan metode berpikir induktif, deduktif dan komparatif. Metode

berfikir induktif adalah keputusan baru yang bersifat yang didapat dari

keputusan-keputusan yang bersifat khusus. Sedangkan yang dimaksud

metode berfikir deduktif adalah suatu penganalisaan yang berangkat dari

pengetahuan yang umum, kita hendak menilai suatu kejadian dengan

secara khusus.17 Selanjutnya menggunakan analisis komparatif, yaitu suatu

metode yang membandingkan dua atau lebih tokoh atau aliran yang

menelaah kesamaan atau perbedaan.18

16 Iqbal hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya, (jakarta:

ghalia ikapi, 2002),h.82. 17 Sutrisno hadi, metodologi riset, (yogyakarta: gajah madah university press, 2001),h.

51. 18 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung:PT. Citra Aditya

Bakti, 2004), h.135

11

F. Tujuan dan Kegunaan Hasil Penelitian

1. Tujuan

a. Untuk Mengetahui Bagaimana Konsep Nafkah Dalam Pandangan Islam

b. Untuk Mengetahui Bagaimana Pandangan Para Ulama Kontemporer

Dan Klasik Tentang Tanggung Jawab Suami Isteri Dalam Memenuhi

Nafkah Keluarga.

2. Kegunaan

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai

sumbangan dalam menambah wawasan keislaman umat muslim dengan

perkara pemenuhan nafkah lahir dan batin dalam perspektif hukum Islam.

b. Kegunaan Praktis

1) Bagi Universitas Muhammadiyah Makassar

Hasil penelitian ini digunakan sebagai upaya dalam menambah

ilmu, memperluas wawasan dan cakrawala berfikir

dosen/mahasiswa terutama bagi penulis sendiri.

2) Bagi Mahasiswa

Sebagai calon da’i atau muballigh, hasil penelitian digunakan

sebagai upaya untuk mengajarkan, memberi dan menyampaikan

kepada masyarakat Islam tentang hukum Islam agar masyarakat

tidak keliru dalam beramal dan beribadah.

12

3) Bagi Masyarakat

Penelitian ini digunakan oleh masyarakat Islam terutama bagi

orang yang telah berumah tangga atau berkeluarga agar tidak keliru

dalam menjalani kehidupan rumah tangganya.

13

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMENUHAN NAFKAH LAHIR DAN

BATIN KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Secara etimologis, kata nafkah berarti “hak untuk memberikan atau

membelanjakan.19 Dalam tata bahasa Indonesia, kata nafkah berarti belanja

untuk hidup atau perbekalan untuk kehidupan sehari-hari.20 Sedangkan dari

segi terminologi, nafkah adalah hak isteri dan anak untuk mendapatkan

pangan, sandang dan papan serta beberapa kebutuhan pokok lainnya dan

pengobatan walaupun isteri adalah wanita kaya. 21 Nafkah menurut istilah

ahli fiqh yaitu pengeluaran biaya seseorang terhadap orang yang wajib

dinafkahinya, yang terdiri atas roti, lauk pauk, tempat tinggal, dan

kebutuhan lainnya seperti biaya air, minyak, lampu, dan sebagainya. 22

Dalam hukum Islam, nafkah erat hubungannya dengan hadhanah. Hadhanah

berarti pemeliharaan anak laki-laki dan perempuan yang masih kecil atau

anak dungu yang tidak dapat membedakan sesuatu dan belum dapat berdiri

sendiri, menjaga kepentingan anak, melindungi dari segala yang

19 Muhammad Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), h.

463 20 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:

Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 947 21 Abdur Rahman I. Doi, Karakteristik Hukum Islam Dan Perkawinan(Syariah I),

(Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1996), Cet ke-I, h. 369 22Al-Fiqh ‘Ala Madzahib Arba’ah, Abdurrahman Al-Jazairi, Terkutip Dalam

Digilib.Unisby.ac.id. h. 16.

14

membahayakan dirinya, mendidik jasmani dan rohani serta akalnya, agar si

anak dapat berkembang dan mengatasi persoalan hidup yang dihadapinya.23

Dari uraian pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa nafkah

merupakan kewajiban seorang suami untuk memenuhi hak seorang isteri,

anak serta keluarganya dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti,

sandang, pangan dan papan.

2. Dasar Hukum Nafkah

Hukum memberikan nafkah untuk keluarga terdapat dalam nash-

nash Al-Qur’an dan hadis nabi yang menjukkan anjuran untuk memberikan

nafkah ,baik memberi nafkah kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain,

baik nafkah yang bersifat wajib ataupun sunnah. Pembahasan nafkah

disebutkan dalam Qs. Al-Baqarah ayat 215:

قل ما أنـفقتم من خير فللوالدين والأقـربين واليـتامى والمساكين يسألونك ماذا يـنفقون

وابن السبيل وما تـفعلوا من خير فإن ا� به عليم

Terjemahnya: “Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan". Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.”24 Ayat di atas memerintahkan kepada kita untuk memberikan

nafkah, nafkah yang dimaksud ayat di atas adalah bersedekah. Bersedekah

kepada kerabat dekat seperti ayah dan ibu, anak yatim, orang miskin dan

23 Hamdani, Risalah Nikah, (Jakarta:Pustaka Amani,2002).h. 260

24 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya (Surabaya: Halim Publishing Dan Distributing, 2013), h. 33

15

orang dalam perjalanan dan Allah selalu mengawasi setiap perbuatan yang

kita lakukan. Nafkah juga disebutkan dalam Qs. Al-Baqarah ayat 233:

رزقـهن وكسو�ن بٱلمعروف لا تكلف نـفس إلا وسعها ۥوعلى ٱلمولود له

Terjrmahnya:

“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan

cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya.”25

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa seorang suami

berkewajiban menafkahi keluarga sesuai dengan kemampuannya.

Memberikan nafkah sesuai dengan kebutuhan keluarga agar tidak terjadi

pemborosan.

Kewajiban suami memberikan nafkah kepada isteri juga

disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud:

ا ي او ع يم بن م ك ن ح ع ق ب ن أ ي ع ير ش ق ل ة ق ـال يه ر � ت ل : ة وج ز ق ا ح ول الله م س

ع � د ح ا ق ي ل ان ال ه؟ اذ ه م ع ط ت : ط ا ا ه و س ك ت و ت م ع ا اذا ت لا و ت ي س ت ك ا ب ر ض

٢٦رواه ابو داود .ت ي ب ـل ا الا في ر ج � لا تقبح و لا و ه ج و ال

Artinya:

“Dari اhakim bin muawiyah al-Qusyairi, dari ayahnya dia berkata: “Saya bertanya: “Wahai Rasulullah apa hak seorang isteri atas suaminya? “Rasulullah bersabda: “hendaknya beri makan apabila engkau makan, dan engkau beri pakaian apabila engkau berpakaian, dan janganlah engkau memukul mukanya atau , dan janganlah engkau menjelek-jelekkan kecuali masih dalam satu rumah.”

25Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya (Surabaya: Halim Publishing

Dan Distributing, 2013), h. 37 26 Abu Dawud Al-Sajastani, Sunan Abi Daud, (Bairut: Dar Al-Kutub, 1968), h.110

16

Dari hadis di atas menerangkan tentang kewajiban suami terhadap

isterinya untuk memberikan nafkah berupa makanan dan pakaian, dan

larangan untuk seorang suami menyakiti isteri, seperti memukul wajah

isterinya.

Kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada isterinya

telah disepakati oleh para ulama (ijma’), bahwa wanita itu terkekang oleh

pernikahan dan menjadi hak suaminya. Dan dia dilarang bekerja, untuk

memenuhi kebutuhannya dilimpahkan kepada suaminya.27Ibn Qudamah

berkata: para ahli ilmu sepakat tentang kewajiban suami membiayai isteri-

isterinya bila sudah baligh, kecuali itu berbuat durhaka.Ibn Mundhir

berkata: isteri yang durhaka boleh dipukul sebagai pelajaran, perempuan

adalah orang yang bertahan ditangan suaminya, ia telah menahannya

bepergian dan bekerja, karena itu ia berkewajiban memberikan belanja

kepadanya.28

Dari penjelasan di atas para ulama sepakat bahwa nafkah untuk

isteri hukumya wajib atas diri suaminya jika memang sudah baligh,

kecuali jika isteri durhaka kepada suaminya.

Berdasarkan dalil di atas dinyatakan bahwa nafkah suami kepada

isteri merupakan kewajiban yang pasti berdasarkan Al-Qur’an, hadis dan

ijma’. Kewajiban seorang suami menafkahi isterinya timbul sejak

terlaksananya akad sah pernikahan antara suami dan isteri. Kewajiban

27 Ali Ahmad al-Jurjawi, Hikmahh al- tashri’ falfasatuhu (Baerut: Dar al-Fikr, 1992:, h

337 28 Sayid Sabiq, Fikih Sunnah, Ter, M, Thalib, Jilid 7,(Bandung: Al-Ma’rif, 1986), h 75

17

menafkahi tetap berlaku sekalipun si isteri adalah seorang perempuan yang

kaya atau punya penghasilan sendiri.

Dengan demikian, isteri berhak mendapatkan nafkah dari suami,

dan seorang isteri berhak menuntut suami untuk memberikan nafkah

kepadanya. Di samping itu, berdasarkan logika fiqih, karena laki-laki atau

suami telah memiliki hak untuk menahan isteri (untuk tetap tinggal

bersamanya), maka sudah seharusnya seorang laki-laki atau suami

mendapat beban kewajiban memberikan nafkah kepada isteri, sebagai

konpensasi penahanan tersebut.29

3. Macam-Macam Nafkah

Para ulama fiqih menyimpulkan bahwa nafkah yang wajib

diberikan suami kepada istrinya meliputi, makanan, minuman, lauk pauk,

pakaian, tempat tinggal, pembantu jika diperlukan, alat-alat pembersih

tubuh dan prabot rumah tangga.30Sementara untuk alat-alat kecantikan

bukan merupakan kewajiban suami. Kecuali sebatas menghilangkan bau

badan isteri. Hal ini selaras dengan pendapat imam Nawawi dari madzhab

Syafi’i yang menyatakan bahwa suami tidak berkewajiban memberikan

nafkah untuk biaya alat kecantikan mata, kuteks, minyak wangi, dan alat-

alat kecantikan lainnya.31Dalam hal ini nafkah dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Nafkah Materil

Ada beberapa kategori yang masuk dalam nafkah materil,

diantaranya:

29 Muhammad Qadri Basha, Al-Ahkam Syar’iyyah fi al-Ahwal al-Syakhshiyyah, (Mesir:

Dar al-Salam, 2006), h 380 30 Husein Muhammad, Fiqh Perempuan, (Yogyakarta: Klis, 2001), h 123 31 Husein Muhammad, Fiqh Perempuan, (Yogyakarta: Klis, 2001), h 123-124

18

1). Suami wajib memberikan nafkah kiswah dan tempat tinggal.

Seorang suami diberi beban untuk memberikan nafkah kepada

isterinya berupa sandang,pangan, papan dan pengobatan yang

sesuai dengan lingkungan zaman dan kondisinya.

2). Suami wajib memberikan biaya rumah tangga, biaya perawatan

dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.

3). Biaya pendidikan bagi anak.32

b. Nafkah nonmateril

Adapun kewajiban seorang suami terhadap isterinya itu yang

bukan merupakam kebendaan adalah sebagai berikut:

1) Suami harus berlaku sopan kepada isteri, menghormatinya serta

memperlakukannya dengan wajar.

2) Memberikan suatu perhatian penuh kepada isteri.

3) Setia kepada isteri dengan cara menjaga kesucian atau pernikahan

di manapun berada.

4) Berusaha mempertinggi keimanan, ibadah dan kecerdasan seorang

isteri.

5) Membimbing isteri sebaik-baiknya.

6) Memeberi kemerdekaan kepada isteri untuk bergaul ditengah-

tengah masyarakat.33

32Slamet Abidin, Fikih Munakahat I, (Bandung: Pustaka setia, 1999), h 171 33 Slamet Abidin, Fikih Munakahat I, Loc.Cit

19

4. Syarat-syarat diwajibkan Nafkah

Adapun syarat-syarat atau sebab diwajibkannya nafkah adalah

sebagai berikut:

a. Adanya hubungan pernikahan, saat dilangsungkannya akad nikah atau

ijab qabul, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada isterinya,

meskipun isteri tersebut kaya raya dan suaminya seorang yang miskin.

b. Hubungan antara orang tua dengan anak, Para ulama telah bersepakat,

bahwa anak-anak yang belum mencapai usia akil baligh serta belum

bisa hidup mandiri secara ekonomi, maka biaya hidup (nafkah)nya

adalah menjadi tanggung jawab ayahnya, dan jika ayahnya sudah

wafat, maka menjadi tanggung jawab kakeknya. Kaum ibu meskipun

kaya raya, sama sekali tidak dituntut memberikan nafkah kepada

anak-anaknya.

c. Adanya hubungan pemilikan, Setiap orang beriman diwajibkan

memberikan nafkah kepada semua makhluk yang dimilikinya, baik

berupa manusia (budak atau hamba sahaya) maupun binatang. Hal ini

disebabkan, karena dengan dimiliki, maka makhluk-makhluk tersebut

menjadi terkekang dan tidak memiliki kebebasan untuk mencari

nafkah di tempat lain.

Para pembantu rumah tangga yang tidak diberi gaji (upah,

honor) dan anak-anak yang diadopsi, adalah orang-orang yang wajib

diberi nafkah. Akan tetapi kalau pembantu tersebut diberi honor yang

20

cukup, maka majikan tidak berkewajiban memberikan nafkah kepadanya.

kalau diberikan nafkah maka hukumya mubah.34

5. Kadar Nafkah

Mengenai standar (ukuran), jenis, kualitas, serta kuantitas

nafkah yang harus diberikan oleh seseorang kepada isteri, anak, orang tua

maupun orang lain adalah berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan orang

yang menerima nafkah. Seperti diketahui bahwa jenis kebutuhan

diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) tingkat, yaitu:

a. Adh-Dharuriyat, yaitu kebutuhan yang bersifat primer serta sangat

vital, dimana seseorang tidak akan mampu bertahan hidup kecuali

dengan memenuhi kebutuhan tersebut. Seperti makan, minum, dan

tempat tinggal yang layak. Demikian juga terhadap pemeliharaan

kesehatan, pengobatan, pendidikan dan sebagainya.

b. Al-Hajiyyat, yaitu kebutuhan yang bersifat sekunder, di mana pada

umunya manusia masih mampu bertahan hidup tanpa terpenuhinya

kebutuhan ini, akan tetapi dengan tidak terpenuhinya kebutuhan

tersebut, maka seseorang akan menemui kesulitan dalam hidupnya.

Seperti kebutuhan terhadap alat transportasi, komunikasi, hiburan dan

sebagainya.

c. At-Tahsiniyat, yaitu kebutuhan yang bersifat tersier, di mana jika

kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka pada umunya seseorang

tidak akan mengalami kesulitan yang tidak berarti. Akan tetapi

34 Hamdan Rasyid, Saiful Hadi El-Sutha, Panduan Muslim Dari Lahir Sampai

Mati,(Jakarta: WahyuQoKlbu, 2016), h 761-764

21

alangkah baiknya jika kebutuhan tersebut terpenuhi. Seperti

kebutuhan akan aksesoris, alat-alat kecantikan, furniture, serta barang-

barang yang indah dan sebagainya.35

Dari ketiga penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa

standar pemberian nafkah dapat disesuaikan dengan kebutuhan orang

yang akan menerima nafkah. Pemberian nafkah dimulai dengan

memenuhi kebutuhan pokok seperti sandang, pangan dan papan, yang

ketika tidak dipenuhi maka akan mempengaruhi keberlangsungan

hidup. Adapun kebutuhan yang sekunder dan tersier pemenuhannya

tidak mempengaruhi keberlangsungan hidup sehingga pemenuhannya

bersifat dinamis.

6. Pemberian Nafkah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

a. Pemberian nafkah menurut hukum Islam

Mencari nafkah termasuk kewajiban suami, artinya

menyediakan segala kebutuhan istri seperti makan, sandang, papan,

mencari penolong dan obat-obatan, sebagaimana diatur dalam Al-

Qur'an sunnah dan ijma'.

Oleh karena seorang isteri dengan sebab adanya akad nikah

menjadi terikat oleh suaminya, dan suaminya berhak penuh untuk

menikmati isterinya. Ia wajib taat kepada suaminya, tinggal dirumah

suaminya, mengatur rumah tangga suaminya, mengasuh anak

suaminya dan sebagainya.

35Hamdan Rasyid, Saiful Hadi El-Sutha, Panduan Muslim Dari Lahir Sampai

Mati,(Jakarta: WahyuQoKlbu, 2016), h.764

22

Oleh karena itu sebagai penyeimbang atas semua itu, suami

wajib untuk mencukupi kebutuhan isteri dan menafkahinya,selama

hubungan suami isteri masih ada antara keduanya dan selama tidak

ada kedurhakaan atau sebab lain yang menghalangi pemberian nafkah.

Adapun syarat-syarat pemberian nafkah:

1) Akad pernikahan yang dilakukan adalah sah.

2) Isteri menyerahkan dirinya pada suami

3) Isteri memungkinkan suami untuk menikmatinya

4) Isteri tidak menolak untuk berpindah ke tempat manapun yang

dikehendaki

5) Keduanya memiliki kemampuan untuk menikmati hubungan

suami isteri.36

b. Pemberian Nafkah Menurut Hukum Positif

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 78 ayat 1 yang

berbunyi” suami isteri mempunyai kediaman yang tetap”. Dan dalam

pasal 81 ayat 1” suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi

isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau

dalam iddah wafat”. Tempat kediaman yang tetap adalah menjadi

tanggung jawab suami.

Serta menurut pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam

menjelaskan” sesuai dengan penghasilannya suami menanggung”.

1) Nafkah pakaian dan tempat kediaman bagi isteri

36 Ali Yusuf As-Subki, Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam, (Jakarta:

Amza, 2009), h. 187

23

2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan

bagi isteri dan anak

3) Biaya pendidikan bagi anak.

Dalam Undang-undang perkawinan 1974 menjelaskan

mengenai nafkah suami kepada isteri seperti pada pasal 34 ayat 1 yang

berbunyi” suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala

sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan

kemampuannya”.

B. Keluarga

1. Pengertian Keluarga

Secara bahasa, keluarga dalam bahasa Arab disebut Ahlun, selain

kata ahlun, kata tersebut memiliki arti keluarga aali, 'asyirah, dan qurbaa.

Kata ahlun berasal dari kata alia yang artinya senang, suka atau

bersahabat. Menurut pendapat lain, kata ahlun berasal dari kata ahala yang

berarti perkawinan. Sedangkan menurut para antropolog, keluarga

merupakan unit sosial terkecil yang dimiliki manusia sebagai makhluk

sosial. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa keluarga merupakan satu

kesatuan kekerabatan yang bertempat tinggal dan berdasarkan kerjasama

ekonomi, mempunyai fungsi untuk mengasuh, mensosialisasikan atau

mendidik anak, membantu dan melindungi yang lemah, terutama merawat

orang tua yang lanjut usia.37

37 Terkutip Dalam, Anung Alhamad, Presentasi Keluarga Dalam Konteks Hukum islam,

Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam,vol. 8,no. 1, juni 2017. h. 140-141.

24

Menurut konsep Islam, keluarga adalah kesatuan hubungan

antara seorang pria dan seorang wanita melalui akad nikah menurut

ajaran Islam. Dengan adanya akad nikah dimaksudkan agar anak dan

keturunan yang dihasilkan menjadi sah secara agama.38

2. Fungsi Keluarga

Dalam sebuah keluarga dituntut untuk melaksanakan atau

melakukan segala sesuatu yang menjadi kewajibannya, terutama dengan

lingkungan lebih-lebih terhadap keluarganya. Tatkala menjalankannya,

maka keluarga itu telah menjalankan fungsinya. Diantara fungsi-fungsi

dari intitusi keluarga dalam konteks kehidupan adalah:

a. Fungsi biologis, perkawinan dilakukan antara lain bertujuan agar

memperoleh keturunan, dapat memelihara kehormatan serta martabat

manusia sebagai makhluk yang berakal dan beradab. Fungsi biologis

inilah yang membedakan perkawianan manusia dengan binatang

sebab fungsi ini diatur dalam norma perkawinan yang diakui

bersama.

b. Fungsi edukatif (pendidikan), Keluarga berkewajiban memberikan

pendidikan bagi anggota keluarga terutama bagi anak-anaknya,

karena keluarga merupakan lingkungan terdekat dan terdekat dengan

anak. Pengalaman dan pengetahuan pertama anak diperoleh dan

disampaikan melalui keluarga. Orang tua memiliki peran penting

dalam membawa anak pada kedewasaan jasmani dan rohani yang

38Anung Alhamad, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam. loc cit

25

bertujuan untuk mengembangkan aspek mental dan spiritual, moral,

intelektual, dan profesional.39

c. Fungsi religious (keagamaan), Keluarga berkewajiban mengajarkan

tentang agama kepada seluruh anggota keluarga. Keluarga

merupakan wadah penanaman nilai-nilai moral keagamaan melalui

pemahaman, penyadaran dan pengamalan dalam kehidupan sehari-

hari, sehingga tercipta iklim keagamaan di dalamnya. Menanamkan

nilai-nilai agama, pemahaman halal dan haram, kewajiban sunnah

serta larangan-Nya dan berbagai lainnya. Sikap inilah yang

dimaksud dalam tafsir Al-Qur'an at-Tahrim ayat 6 dalam menjaga

keluarga dari api neraka. Jika seorang anak melakukan perbuatan

keji atau perbuatan tercela lainnya, orang tua sangat wajib

memperingatkan mereka untuk kembali kepada kebenaran.

Demikian juga sebagai seorang anak, jika orang tua melanggar

aturan agama, walaupun sebagai anak kita wajib menegurnya. Sikap

menegur dan menegur ini tetap harus menggunakan bahasa yang

baik dan sopan.40

d. Fungsi protektif (melindungi), Keluarga menjadi tempat yang aman

dari berbagai gangguan internal maupun eksternal serta menjadi

penangkal segala penggaruh negatif yang masuk di dalamnya.

Gangguan internal dapat terjadi dalam kaitannya dengan keragaman

kepribadian anggota keluarga, perbedaan pendapat dan kepentingan

39Mufidah Ch, Psikologi keluarga Islam,(Malang: Uin Maliki Press, 2014), Cet ke-IV, h. 42

40Mufidah Ch, Psikologi keluarga Islam,(Malang: Uin Maliki Press, 2014), h. 43

26

dapat memicu lahirnya konflik bahkan juga kekerasan. Kekerasan

dalam keluarga tidak mudah dikenali karena berada pada wilayah

privat, dan terhadap hambatan psikis, sosial, norma budaya,

dan agama untuk diungkap secara publik. Adapun gangguan

eksternal keluarga biasanya lebih mudah dikenali oleh masyarakat

karena berada pada wilayah publik.

e. Fungsi sosialisasi, Kewajiban untuk memberi bekal kepada

anggota keluarga tentang hal-hal yang berhubungan dengan nilai-

nilai yang berlaku di masyarakat setempat. Selain itu dalam

lingkungan masyarakat juga terdapat nilai tradisional yang

diwariskan secara turun temurun. Proses pelestarian budaya dan adat

dijalankan melalui institusi keluarga sebagai komponen terkecil

masyarakat. Keluarga dalam fungsi ini juga berperan sebagai

katalisator budaya serta filter nilai yang masuk ke dalam kehidupan.

Fungsi sosialisasi ini diharapkan anggota keluarga dapat

memposisikan diri sesuai dengan status dan struktur keluarga,

misalnya dalam konteks masyarakat Indonesia selalu memperhatikan

bagaimana anggota keluarga satu memanggil dan menempatkan

anggota keluarga lainnya agar posisi nasab tetap terjaga.41

f. Fungsi ekonomi, Keluarga merupakan kesatuan ekonomis dimana

keluarga memiliki aktifitas mencari nafkah,pembinaan usaha,

41Mufidah Ch, Psikologi keluarga Islam,(Malang: Uin Maliki Press, 2014), Cet ke-

IV, h. 44-45

27

perencanaan anggaran, pengelolaan dan cara memanfaatkan sumber-

sumber penghasilan dengan baik, mendistribusikan secara adil dan

profesional, serta dapat mempertangggung jawabkan kekayaan dan

harta bendanya secara sosial maupun moral.

g. Fungsi rekreatif, Keluarga merupakan tempat yang dapat

memberikan kesejukan dan melepaskan lelah serta penyegaran

(refresing) dari seluruh aktifitas masing-masing anggota keluarga.

Fungsi ini dapat mewujudkan suasana keluarga menjadi

menyenangkan, saling menghargai, menghormati, menghibur

masing-masing anggota keluarga, sehingga tercipta hubungan

harmonis, damai kasih sayang, dan setiap anggota dapat merasakan

bahwa rumah adalah surganya.

C. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Istilah hukum Islam berasal dari dua kata dasar, yaitu hukum dan

Islam. Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata hukum diartikan dengan,

pertama: peraturan atau kebiasaan yang dianggap mengikat secara resmi,

kedua: undang-undang, peraturan dan sebagainya, untuk mengatur

kehidupan sosial masyarakat, ketiga: standar (aturan, ketentuan) tentang

peristiwa tertentu, keempat: : suatu keputusan (pertimbangan) yang

ditetapkan oleh hakim (di pengadilan) atau suatu putusan.42.Kata hukum

42Depdisnas. Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai Pustakka,2001). h. 410

28

sebenarnya berasal dari bahasa arab al-hukm yang merupakan isim masdhar

dari fi’il(kata kerja) hakamah-yahkumuh yang berarti memimpin,

memerintah, memutuskan, menetapkan atau mengadili sehingga kata al-

hukm berarti putusan, ketetapan, kekuasaan, atau pemerintahan.43 Secara

sederhana dapat dipahami bahwa hukum adalah peraturan-peraturan yang

mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat yang tumbuh dan

berkembang dalam masyarakat.

Adapun kata kedua, Islam, oleh Mahmud Shaltut diartikan sebagai

agama Allah yang dititipkan kepada Nabi Muhammad. untuk mengajarkan

dasar-dasar syariat dan juga untuk mendakwahkannya kepada semua

manusia dan mengajak mereka untuk memeluknya.44 Dengan penjelasan

yang sederhana, Islam berarti agama Allah yang dibawa oleh Nabi

Muhammad saw. kemudian disampaikan kepada umat manusia untuk

mencapai kesejahteraan hidup baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Dari gabungan dua kata hukum dan Islam tersebut muncul istilah

hukum Islam. Dengan memahami penjelasan dari dua kata di atas, maka

dapat dipahami bahwa hukum Islam merupakan seperangkat peraturan yang

bersumber dari Allah Swt. yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. untuk

mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakat.

43Ahamd Warson Munawwir. Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap, (Yogyakara:Pustaka Progresif, 1997), h. 286. 44 Terkutip Dalm Marzuki, Pengantar Studi Hukumislam: Prinsipmdasar Memahami

Berbagai Konsep Dan Permasalahan Hukum Islam Di Indonesia, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017), Cet II. h. 11-12.

29

2. Sumber Hukum Islam

Sumber hukum merupakan segala sesuatu yang dijadikan sebagai

rujukan atau pedoman. Dalam ajaran Islam sumber hukum terbagi menjadi

tiga, yaitu:

a. Al-Qur'an adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah SWT kepada

Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Al-Qur'an

mengandung isi yang mengandung perintah, larangan, saran, cerita

islami, ketentuan, hikmah dan sebagainya. Al-Qur'an menjelaskan

secara rinci bagaimana manusia harus menjalani kehidupan untuk

menciptakan masyarakat yang berakhlak mulia. Oleh karena itu, Al-

Qur'an merupakan dasar utama untuk menegakkan syari'at.

b. Al-Hadits, merupakan sumber hukum kedua, yaitu segala sesuatu yang

didasarkan pada Rasulullah. Baik berupa perkataan, perbuatan, maupun

diamnya. Di dalam hadits terkandung aturan-aturan yang merinci semua

aturan yang masih bersifat global di dalam Al-Qur'an. Kata hadits yang

telah diperluas maknanya sehingga dapat disinonimkan dengan sunnah,

dapat berarti semua perkataan (perkataan), perbuatan, ketetapan,

ketetapan dan persetujuan Nabi Muhammad. yang ditentukan oleh

syariat Islam.

c. Ijma’ adalah kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa

setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama. Dan ijma’

yang dipertanggung jawabkan adalah yang terjadi pada zaman sahabat,

tabiin (setelah sahabat), dan tabi’ut tabiin (setelah tabiin). Karena

30

setelah zaman mereka para ulama telah berpencar dan jumlahnya

banyak, dan perselisihan semakin banyak, sehingga tak dapat dipastikan

bahwa semua ulama telah bersepakat.

d. Qiyas berarti menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nashnya dalam

Al-Qur’an ataupun hadis dengan cara membandingkan sesuatu yang

serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya tersebut.

Artinya jika nash telah menunjukkan hukum mengenai suatu

permasalahan dalam agama Islam dan telah diketahui melalui salah satu

metode untuk mengetahui permasalahan tersebut, kemudian ada kasus

lainnya yang sama dengan kasus yang ada nashnya, maka hukum kasus

tersebut disamakan dengan hukum kasus yang ada nashnya.45

3. Macam-Macam Hukum Islam

Hukum Islam merupakan keseluruhan ketentuan yang berasal dari

Allah Swt yang wajib untuk dipatuhi oleh muslim, karena hal ini berkaitan

dengan aqidah (kepercayaan) dan hukum-hukum amaliyah (perbuatan)

sehingga dengan mengetahui hukum Islam maka kehidupan akan menjadi

lebih bermanfaat. Secara umum terdapat lima macam hukum Islam, yaitu:

a. Wajib, adalah perbuatan yang jika dilakukan akan mendapat pahala

dan jika dibiarkan akan mendapat dosa. Contoh amalan wajib adalah

shalat lima waktu, menutup aurat, puasa, haji bagi yang mampu dan

masih banyak lagi.

45 Eva Iryani, Hukum Islam, Demokrasi, dan Hak Asai Manusia, Jurnal Ilmiah

Universitas Batanghari, Vol. 17, No. 2, 2017, h. 24-25

31

b. Sunnah, adalah suatu perbuatan yang bila dilakukan akan

mendapatkan pahala dan jika tidak dilakukan tidak akan mendapatkan

siksaan atau hukuman. Contoh amalan yang memiliki hukum sunnah

adalah shalat yang dilakukan sebelum atau sesudah shalat fardhu,

membaca doa Nabi dan lain sebagainya.

c. Haram, adalah suatu perbuatan yang jika dikerjakan pasti akan

mendapatkan siksaan dan jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala.

Contoh perbuatan yang memiliki hukum haram adalah berbuat zina,

minum alkohol, baemain judi dan banyak lagi.

d. Makruh, ialah suatu perbuatan yang jika meninggalkannya itu lebih

baik dari pada mengerjakannya. Contoh dari perbuatan makruh adalah

makan sambil berdiri, merokok dan sebagainya.

e. Mubah, adalah suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh agama

antara mengerjakannya atau meninggalkannya. Contoh dari mubah

adalah olahraga, menjalankan bisnis, sarapan dan sebagainya.46

46Eva Iryani, Hukum Islam, Demokrasi, dan Hak Asai Manusia, Jurnal Ilmiah

Universitas Batanghari, Vol. 17, No. 2, 2017, h. 25-26

32

BAB III

ANALISIS NAFKAH DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

A. Nafkah Dalam Pandangan Hukum Islam

Analisis nafkah dalam Hukum Islam memandang sebagai bentuk

pemberian yang wajib dari seorang suami kepada isterinya. Sementara itu

nafkah juga dikembangkan menjadi empat macam penjabarannya sebagai

berikut:

1. Nafkah Untuk Diri Sendiri

Memberi nafkah kepada diri sendiri termasuk yang paling utama sebelum

memberikan nafkah kepada orang lain,hendaknya seseorang memberikan

nafkah kepada dirinya sendiri terlebih dahulu. Hal ini dijelaskan dalam

sebuah hadis yang artinya.

“Gunakanlah ini untuk memenuhi kebutuhanmuterlebih dahulu,maka

bersedekahlah dengannya untuk mencukupi kebutuhan dirimu. Jika masih

berlebih berikan kepada keluargamu, jika masih berlebih berikan kepada

kerabatmu. Jika masih berlebih berikanlah kepadaini dan itu” (H.R

Muslim).47

2. Nafkah kepada isteri para ulama menyebutkan alasan memberikan nafkah

kepada orang lainhukumnya menjadi wajib karena tiga hal yakni

zaujiyyah(pernikahan),qarabah (kerabat)dan milkiyyah (kepemilikan.

Nafkah karena ikatan pernikahan ini merupakan pemberian yang disebabkan

47 https://m.republika.co.id

33

karena adanya ikatan pernikahan yang sah. Sebagaimana yang dijelaskan

dalam qur’an surah annisa ayat 34:

بـع ء بما فضل ا�ضهم على بـعض وبما انـفقوا من اموالهم الرجال قـوامون على النسا

Terjemahnya: “Kaum laki-laki itu pemimpin bagi kaum perempuan oleh karena itu allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.”48

Seorang suami berkedudukan sebagai kepala keluarga sehingga

pemenuhan nafkah keluarganya dibebankan atas dirinya, sementara seorang

isteri memiliki hak atas apa yang dimiliki oleh suaminya.

3. Nafkah Untuk Kerabat

Kerabat adalah salah satu alasan mengapa hidup diperlukan.

Hanya saja ada perbedaan pendapat mengenai bagian mana dari kerabat

yang harus didukung. Wahbah Az-Zuhaili menyatakan bahwa kelompok

Malikiyah percaya bahwa hanya orang tua dan anak yang berhak menerima

nafkah. Sedangkan Syafi'iyyah berpendapat bahwa nafkah diberikan untuk

hubungan antara orang tua dan anak serta cucu dan kakek (ushul dan furu')

sedangkan Hanfiyah berpendapat bahwa yang mencari nafkah karena

kerabat tidak hanya ushul dan furu' tetapi juga pada menyamping dan dzawi

al-arham. Sedangkan Hanabilah berpendapat lebih bersifat umum yaitu

mencari nafkah selama masih dalam garis keturunan

48Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya (Surabaya: Halim Publishing

dan Distributing, 2013), h. 84

34

4. Nafkah Untuk Benda Milik

Ternak karena alasan kepemilikan seperti budak dan hewan

peliharaan diwajibkan untuk menghidupi mereka dengan menyediakan

makanan dan minuman yang dapat menopang kehidupan mereka. Jika

seseorang tidak ingin memberikan nafkah untuk budak dan hewan

peliharaannya, hakim dapat memaksa orang tersebut untuk mencari nafkah

untuk hewan peliharaan dan budak atau pelayannya.49

Dari penjelesan diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa konsep

nafkah dalam pandangan hukum islam adalah wajib. Tetapi dalam pemenuhannya

seseorang dituntut terlebih dahulu untuk memenuhi nafkah diri sendiri sebelum

memberikan nafkah kepada orang lain hal ini dijelsakan dalam hadis riwayat

Muslim. Adapun sebab-sebab diwajibkannya nafkah karena 3 hal yaitu

zaujiyyah(pernikahan),qarabah (kerabat)dan milkiyyah (kepemilikan).

49 https://www.republika.co.id

35

BAB IV

KONSEP DAN PEMENUHAN NAFKAH DALAM PERSPEKTIF

HUKUM ISLAM

A. Konsep Nafkah Dalam Perspektif Hukum Islam

Nafkah bukan hanya pemberian seorang suami kepada istrinya, tetapi

juga merupakan kewajiban atau tanggung jawab antara seorang ayah dengan

anaknya, seorang ayah dengan orang tuanya dan juga memiliki kewajiban

dengan sesuatu yang dimilikinya. Penghidupan merupakan kewajiban yang

harus dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik suami terhadap

isteri, ayah terhadap anak-anaknya maupun terhadap keluarganya.

1. Yang Wajib Diberi Nafkah

Nafkah wajib diberikan kepada beberapa orang, yaitu:

a. Isteri

Orang yang wajib memberinya nafkah adalah suaminya, baik

isterinya kaya ataupun miskin. Segala kebutuhan isteri harus terpenuhi

berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain.

Orang yang berharta harus memberikan biaya hidup kepada isterinya

sesuai dengan tingkat kekayaannya, dia tidak boleh bersikap pelit

kepada isterinya dalam memenuhi kebutuhan isterinya, sebagaimana

Allah telah melapangkan rezeki baginya, selama tidak berlaku mubadzir

dan berlebihan.50

50 Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza’iri, Minhajul Muslim “Konsep Hidup Ideal Dalam

Islam” (Jakarta: Darul Haq), Cet. XV, h. 807

36

Sayyid Sabiq mengatakan bahwa kewajiban suami memberi

nafkah kepada isterinya karena alasan berikut:

1) Adanya ikatan perkawinan yang sah.

2) Suami telah menggauli tubuh isterinya.

3) Isteri telah menyerahkan dirinya kepada suami.

4) Isteri telah menaati kehendak suami.

5) Keduanya telah menikmati hubungan seksualitas.51

Jika salah satu dari kelima alasan tersebut tidak dipatuhi oleh

isteri, maka suami tidak wajib memberikannya nafkah.

Hak seorang isteri menerima nafkah bisa menjadi gugur apabila:

1) Bila akad nikah mereka batal atau rusak (fasid), seperti jika

dikemudian hari ternyata keduanya mempunyai hubungan mahram

dan sebagainya, maka seorang isteri wajib mengembalikan nafkah

yang telah diberikan suaminya jika nafkah itu diberikan atas dasar

keputusan pengadilan. Bila nafkah itu diberikan tidak berdasarkan

keputusan pengadilan, maka isteri tidak wajib mengembalikannya.

2) Isteri masih belum baligh dan ia masih tetap dirumah orang tuanya.

Menurut Abu Yusuf isteri berhak menerima nafkah dari suaminya

jika isteri telah serumah dengan suaminya, karena dengan serumah

itu berarti isteri telah terikat di rumah suaminya.

51Terkutip dalam Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat (Buku II), (Bandung: CV.

Pustaka Setia, 2001), h. 34

37

3) Isteri dalam keadaan sakit karena itu ia tidak bersedia serumah

dengan suaminya.Tetapi jika ia bersedia serumah dengan suaminya

ia tetap berhak mendapatkan nafkah.

4) Bila isteri melanggar larangan Allah yang berhubungan dengan

suami isteri, seperti meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa

seizin suaminya.

5) Bila isteri nusyuz, yaitu tidak lagi melaksanakan kewajiban-

kewajiban sebagai isteri.52

Pemberian nafkah kepada seorang isteri bisa dihentikan, karena

nafkah adalah kompensasi suami terhadap isterinya. Jika seorang isteri

tidak melaksanakan kewajibannya maka suami boleh untuk tidak

memberikan nafkah kepada isterinya.

b. Orang Tua

Orang tua yang dimaksud adalah orang tua dari pihak ayah dan

dari pihak ibu, seorang anak harus berbakti kepada orang tuanya dan

tidak boleh membiarkan orang tuanya hidup menderita atau terlunta-

lunta. Orang tua wajib diberikan nafkah jika keadaan orang tua dalam

keadaan miskin, orang tua tidak wajib diberikan nafkah ketika kondisi

anak dalam kondisi miskin atau dalam artian memiliki kehidupan yang

hanya mampu untuk memberi makan anak dan isterinya sebagaimana

firman Allah , “Allah tidak akan membebankan sesuatu sesuai dengan

kesanggupannya”. Dalam hal ini seorang anak boleh untuk tidak

memberikan nafkah kepada orangtuanya.

52 Zakiyah Drajat, Ilmu Fiqh Jilid 2 (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf 1995), h.

144-145

38

c. Anak

Jika sang anak masih kecil atau belum baligh dan belum memiliki

harta maka biaya dan kebutuhan anak adalah tanggung jawab ayahnya.

Orang tua yang kaya juga harus membiayai anak-anaknya sesuai

dengan standar kekayaannya.53

d. Pembantu (Budak)

Seorang muslim tidak patut membiarkan seorang budak

kelaparan atau meminta-minta kepada orang lain, sementara dirinya

menikmati pengabdian dan hasil kerjanya. Oleh karena itu majikannya

wajib untuk memberikannya nafkah.

e. Binatang Peliharaan

Seseorang yang mempunyai binatang wajib memberi makan

binatang tersebut, dan dia juga wajib untuk menjaga dan merawatnya .54

وسلم قال: عذبت امرأة في هرة عن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه

ها، إذ ها وسقتـ ها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتـ سجنـتـ

ها �كل من خشاش الأرض ها، ولا هي تـركتـ حبستـ

Artinya:

“Dari Abdullah bahwa Rasulullah SAW bersabda: ada seorang wanita yang disiksa dikarenakan kucing yang ia tahan hingga kucing itu mati, lalu karena hal itu wanita tersebut masuk neraka. Demikian itu karena ia tidak memberikan makan dan minum kepada kucing itu ketika ia menahannya dan ia pun tidak membiarkan kucing itu (keluar untuk) memakan binatang tanah”.55

53 Abdullah Lam bin Ibrahim, Fiqh Finansial (Surakarta: Era Intermedia, 2005), h. 230 54 Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam (Hukum Fiqih Islam), (Bandung: Sinar Baru

Algesindo, 2011), h. 421 55

39

2. Sebab- Sebab Diberikannya Nafkah

Sebab-sebab diberikannya nafkah dapat digolongkan menjadi tiga

sebab, yaitu:

a. Sebab hubungan nasab/keturunan

Dalam hukum Islam, hubungan nasab atau keturunan

merupakan hubungan yang dapat mengikat, artinya dengan adanya

hubungan nasab seseorang bisa menerima harta seseorang. Karena

hubungan nasab atau keturunan sangat dekat maka timbullah hak dan

kewajiban. Misalnya kewajiban memberi nafkah, baik kepada isteri,

suami, anak ataupun kedua orang tua.

Ahli fiqih mengatakan: ”Bahwa hubungan kekeluargaan yang

menyebabkan nafkah adalah keluarga dekat yang membutuhkan

pertolongan”.56 Maksudnya adalah keluarga yang mempunyai

hubungan langsung secara vertikal dan horizontal, seperti hubungan

orang tua dengan anaknya, anak dengan orang tuanya dan kakek serta

saudara-saudara yang dekat lainnya yang apabila mereka tidak mampu

untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

Memberikan nafkah kepada kerabat terdekat merupakan

kewajiban yang harus dilakukan oleh seseorang, jika mereka

berkecukupan dan mampu kemudian kerabat dekatnya benar-benar

membutuhkan pertolongan karena miskin dan sebagainya maka ia

berkewajiban untuk memberikan nafkah. Kerabat terdekat lebih

56 Imron Abu Amar, Fathul Qorib, (Kudus: Menara Qudus, 1983), h. 96

40

berhak untuk disantuni dan dinafkahi dari pada kerabat yang jauh,

sekalipun keduanya sama-sama membutuhkan bantuan.

Imam Hanafi berpendapat: “Wajib nafkah kepada kaum

kerabat oleh kerabat yang lain hendaknya hubungan kekerabatan

antara mereka itu merupakan hubungan yang menyebabkan

keharaman nikah.” 57Kekerabatan yang dimaksud adalah kekerabatan

yang hubungannya langsung ke atas dan ke bawah seperti orang tua,

anak, kakek, nenek dan saudara yang hubungannya dirahamkan jika

mereka menikah.

b. Sebab Kepemilikan

Seseorang berkewajiban memberikan nafkah terhadap apa

yang dimiliknya, seperti hamba sahaya atau pelayan dan binatang

peliharaan, mereka harus diberikan makanan dan minuman untuk

bertahan hidup.

Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat: “Hakim boleh

memaksa orang yang mempunyai binatang untuk memberikan nafkah

binatang-binatang, kalau tidak sanggup menafkahinya, boleh dipaksa

menjualnya.” 58

Maksudnya adalah seorang hakim boleh memaksa si pemilik

untuk memberikan nafkah kepada binatangnya, jika ia tidak mampu

maka binatang itu harus dijual.

57 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Mazhab, (Jakarta: Basrie Press 1994),

Cet ke I, h.150 58 Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Hukum-Hukum Fiqh Islam,(Jakarta: Bulan

Bintang),Cet ke IV, h. 272

41

Oleh sebab itu, seseorang yang tidak melaksanakan tugas dan

kewajibannya sebagaimana seharusnya, maka hakim boleh

memaksanya untuk memberikan nafkah atau menyuruhnya untuk

menjual atau melepaskannya. Jika tetap tidak menjalankannya, maka

hakim boleh mengambil tindakan dengan tindakan yang baik.

c. Sebab Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu syarat diwajibkannya

nafkah, oleh karena itu dengan terucapnya akad nikah, maka saat itu

juga seorang isteri telah terikat dengan suaminya, mengurus dan

mengasuh anak-anak serta mengatur kebutuhan rumah tangga dan lain

sebagainya.

Suami diharuskan untuk memberikan nafkah kepada isteri

yang taat kepadanya, yaitu dengan mencukupi kebutuhan hidup rumah

tangga, kebutuhan rumah tangga yang wajib dipenuhi oleh suami

meliputi:

1) Belanja dan keperluan rumah tangga sehari-hari.

2) Belanja pemeliharaan kehidupan anak-anak.

3) Belanja sekolah dan pendidikan anak-anak.59

Mengenai kebutuhan pemeliharaan anak dan pendidikan

anak, diwajibkan ketika anak belum dewasa, namun jika usia anak

sudah dewasa atau baligh dan telah mampu untuk berusaha dan

memiliki harta, maka bapak tidak lagi memiliki kewajiban untuk

59 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (UU No.1

Tahun 1974), (Yogyakarta: Liberty), 1982,h. 90

42

memberikan nafkah kepada anaknya. Tetapi apabila anak sudah

dewasa namun masih menuntut ilmu, maka kewajiban bapak

memberikan nafkah kepada anaknya tidak gugur. Hal ini sesuai

dengan pendapat Imam Hanafi :”Anak yang telah dewasa, jika ia

masih menuntuut ilmu pengetahuan, maka bapak wajib memberi

nafkah”. Maka seorang ayah atau suami diwajibkan untuk

menanggung nafkah isteri serta anak-anaknya, karena ayah adalah

kepala keluarga yang bertanggung jawab dalam suatu rumah tangga,

sebagaimana firman Allah swt dalam surah An-Nisa ayat 34:

بـعضهم على بـعض وبما انـفقوا من ء بما فضل ا�الرجال قـوامون على النسا

تي تخافـون نشوزهن وال لحت قنتت حفظت للغيب بما حفظ ا� اموالهم فالص

غوا عليهن فعظو هن واهجروهن فى المضاجع واضربـوهن فان اطعنكم فلا تـبـ

كان علي�ا كبيرا سبيلا ا��

Terjemahnya:

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena

Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian

yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah

memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan

yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga

diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga

(mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan

nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah

mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah

mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu

mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah

Mahatinggi, Mahabesar”.60

60Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya (Surabaya: Halim Publishing

Dan Distributing, 2013), h. 84

43

3. Syarat- Syarat Kepemilikan Hak Terhadap Nafkah

Adapun syarat memiliki hak atas nafkah terbagi menjadi beberapa

syarat sebagai berikut:

a. Akad nikah dilaksanakan secara sah.

b. Isteri telah menyerahkan diri kepada suaminya.

c. Isteri menyediakan diri bagi suami untuk dapat menikmati dirinya.

d. Isteri tidak keberatan untuk pindah tempat apabila suami

menghendakinya, kecuali apabila suami bermaksud jahat dengan

kepergianya itu.

e. Kedua suami isteri masih mampu melaksanakan kewajiban mereka

sebagai suami isteri.61

Abdur Rahman juga menyebutkan beberapa syarat isteri bisa

mendapatkan nafkah, diantaranya sebagai berikut:

3. Ikatan perkawinan itu harus sah.

4. Isteri taat dan patuh kepada suami.

5. Isteri memberi dan melayaninya sepanjang waktu yang

diperbolehkan.

6. Isteri tidak menolak untuk menyertai suami ketika ia bepergian,

kecuali si isteri merasa yakin bahwa perjalanan itu tidak amanbagi

dirinya dan hartanya.

7. Kedua belah pihak dapat saling membantu satu sama lain.62

61 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Terj. Ahmad Zulfikar dan Muhammad Khoyrurrijal, (Jakarta: Zaman, 2013), h. 329 62 Abdurrahman, Perkawinan Dalam Syari’at Islam, (Jakarta: Rineka Cipta,

1992),Cet, I, h. 127

44

Jika salah satu dari syarat di atas tidak terpenuhi, maka suami tidak

berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada isterinya, demikian pula

jika isteri nusyuz kepada suaminya.

Apabila isteri belum dewasa, yaitu dalam keadaan belum bisa

untuk disenggamai namun sudah berada dalam ikatan suami isteri, maka

dalam hal ini para ulama berpendapat:As-Syafi’i mengatakan: “Bahwa

nafkah isteri yang masih kecil tidak wajib diberikan oleh suaminya”Dalam

Qaul Jadid Ash-Syafi’i mengatakan pula: “Bahwa suami yang masih kecil

wajib memberikan nafkah kepada isterinya yang telah

dewasa”.63Maksudnya adalah suami tidak berkewajiban untuk

memberikan nafkah kepada isterinya yang masih kecil, karena suami tidak

dapat mensenggamai isterinya, sehingga isteri tidak berhak untuk

menerima uang belanja (nafkah) sebagai balasannya. kemudian suami

yang usianya masih di bawah umur tetap wajib untuk memberikan nafkah

kepada isterinya yang telah dewasa.

Golongan Hanafiah mengatakan: “Jika isteri yang masih kecil di

tempat tinggalkan di rumah suaminya, maka isteri berhak untuk

mendapatkan nafkah, karena suami telah rela menerima kekurangan

isterinya itu”.Oleh sebab itu suami yang menempatkan isterinya di

rumahnya, walaupun masih kecil atau dalam keadaan belum bisa untuk

63 Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Hukum-hukum Fiqh Islam, (Jakarta: Bulan

Bintang, 1991), h.269

45

disetubuhi, maka suami bertanggung jawab untuk membelanjainya, yaitu

dengan memberikan nafkah kepada iterinya dan memberikan keperluan

hidup lainnya.Hal ini berdasarkan kaedah umum: “Setiap orang yang

menahan hak orang lain atas kemanfaatannya, maka ia bertanggung

jawab membelanjainya”.64

Di samping suami diwajibkan memberi nafkah kepada isterinya

yang berada dalam naungannya, tetapi ada pula beberapa hal yang seorang

suami boleh untuk tidak memberikan nafkah kepada isterinya, yaitu

sebagai berikut:

1. Isteri kabur atau pindah dari rumah suaminya ke tempat lain tanpa

seizin suaminya atau alasan yang dibenarkan oleh agama.

2. Isteri bepergian tanpa perkenaan suaminya

3. Isteri ihram pada waktu ibadah haji tanpa seizin suami

4. Isteri menolak untuk disetubuhi oleh suaminya

5. Isteri dipenjara karena melakukan tindak pidana

6. Suami meninggal sehingga ia menjadi janda, dalam hal ini isteri berhak

mewarisi harta peninggalan suaminya, sesuai dengan bagian yang

ditetapkan.65

Oleh karena itu, isteri yang tidak mematuhi perintah suaminya,

menyebabkannya tidak berhak untuk menerima nafkah dari suaminya.

64 Terkutip dalam, Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam, Kanun Jurnal Ilmu Hukum,

No. 66, Th.XVII, Agustus, 2015, h. 391 65 Syamsul Bahri, Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam, Kanun Jurnal Ilmu Hukum,

No.66, Th. XVII, Agustus 2015, h. 391

46

B. Pandangan Ulama Tentang Tanggung Jawab Suami Isteri dalam

Memenuhi Nafkah Keluarga

Hubungan pernikahan merupakan hubungan yang mengikat serta

melahirkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami isteri yang

sebelumnya tidak ada. Salah satu kewajiban tersebut adalah kewajiban untuk

memberikan nafkah.

Nafkah merupakan salah satu kewajiban yang ditetapkan syara’

kepada seorang suami terhadap isteri. Nafkah wajib diberikan berdasarkan

Al-Qur’an, Sunnah, Ijma’ Ulama.66

Dalam konsep keluarga muslim, tidak ada perbedaan mendasar

antara suami isteri. Isteri memiliki hak atas suami mereka, sama dengan hak

yang ada pada para suami atas diri mereka. Suami dan isteri memiliki

hubungan yang bersifat sejajar. Kesejajaran antara suami dan isteri dalam

sebuah rumah tangga, bukan berarti memposisikan suami dan isteri harus

diperlakukan sama. Mensejajarkan suami dan isteri dalam kerja rumah rumah

tangga, misalnya suami berkewajiban untuk mengurus anak, sama halnya

dengan isteri memiliki kewajiban untuk mengurus anak. Artinya kewajiban

mengurus anak tidak mutlak menjadi kewajiban isteri semata, melaikan

kewajiban bersama suami isteri.

1. Tanggung Jawab Suami dalam memenuhi nafkah keluarga

Disebutkan oleh Abdurrahman al-Jazairi, bahwa nafkah merupakan

beban yang dikeluarkan oleh seseorang terhadap orang yang wajib

66 Jumni Nelli, Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan

Harta Bersama, Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, Vol. 2, No. 1, 2017, h. 32

47

dinafkahi, yaitu pemberian oleh suami kepada keluarganya.67 Seorang

suami berkedudukan sebagai kepala keluarga yang memiliki kewajiban

untuk memberikan nafkah kepeda keluarganya.

Ulama dari kalangan Syafi’iyyah, Malikiyyah, dan Hanabilah

menjelaskan bahwa, kewajiban memberi nafkah belum jatuh kepada suami

hanya dengan akad nikah semata-mata. Kewajiban itu mulai berawal

ketika sang isteri sudah menyerahkan dirinya kepada suaminya, atau ketika

sang suami sudah mencampurinya.68 Seorang suami wajib memberikan

nafkah bagi isteri selama ia menunaikan kewajibannya.

Ibnu Hajar Al Asqalani menyebutkan bahwa memberi nafkah

kepada keluarga merupakan perkara yang wajib atas suami. Syari’at

menyebutnya sebagai sedekah, untuk menghindari anggapan bahwa para

suami yang telah melaksanakan kewajiban mereka (memberi nafkah) tidak

akan mendapat balasan apa-apa. Mereka mengetahui balasan apa yang

akan diberikan bagi orang yang besedekah. Oleh sebab itu, syari’at

memperkenalkan kepada mereka, bahwa nafkah kepada keluarga juga

termasuk sedekah, sehingga tidak boleh memberikan sedekah kepada

selain keluarga mereka, sebelum mereka mencukupi nafkah yang wajib

bagi keluarga mereka, hal ini sebagai pendorong untuk lebih

mengutamakan sedekah wajib mereka keluarkan dari sedekah sunnah.

Allah swt telah menjelaskan tentang keutamaan memberikan

nafkah kepada keluarganya melalui nabi SAW.

67al-Fiqh ‘ala Madzahib Arba’ah, Abdurrahman al-Jazairi, Terkutip Dalam, Ibnu

Rozali, Konsep Memberi Nafkah Bagi Keluarga Dalam Islam, Vol.06, No.2, 2017, h. 191 68 Available Onine at: http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intelektualita

48

عن أبي هريـرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنـفقته في سبيل

أنـفقته في رقـبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنـفقته على الله ودينار

أهلك، أعظمها أجرا الذي أنـفقته على أهلك

Artinya: “Dari Abu Hurairah berkata: Berkata Rasulullah SAW: Dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, dinar yang engkau infakkan untuk membebaskan budak, dinar yang engkau sedekahkan kepada orang miskin, dan dinar yang engkau nafkahkan kepada keluargamu, pahala yang paling besar adalah dinar yang engkau infakkan kepada keluargamu”.69

عن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة

ها، إذ ها وسقتـ ها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتـ سجنـتـ

ها �كل من ها، ولا هي تـركتـ خشاش الأرض حبستـ

Artinya: “Dari Hakim bin Muawiyah al-Qusyairy ra. berkata, aku bertanya kepada

Rasulullah SAW., wahai Rasulullah, apa hak isteri salah seorang diantara kaami yang harus dipenuhinya? Beliau menjawab: Hendaknya kamu memberinya makan jika kamu makan, dan memberinya pakaian jika kamu mengenakan pakaian, dan jangan memukul wajah, jangan menjelek-jelekkan, dan jangan berseteru kecuali di dalam rumah”.70

Sebagai kepala keluarga yang memiliki tanggung jawab kepada

isteri, anak serta keluarganya, seorang suami memiliki kewajiban yang

sudah Allah tetapkan, diantaranya adalah adanya hak-hak isteri dan anak-

anak yang wajib untuk diberikan. Kewajiban tersebut adalah memberikan

nafkah kepada isteri, anak serta keluarganya.

69 Muslim bin Hajjaj Abu al-Hasan, al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar, (Beirut:

Daar al-Ihya al-Taratsu al-Arabi,2003), No. 995, h. 692 70Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy’abi bin Ishaq bin Basyir, Sunan Abu Daud,

No.1830, h. 45

49

2. Tanggung jawab isteri dalam memenuhi nafkah keluarga

Hukum Islam telah mengatur semua hal, baik dari hal terkecil

sekalipun, apalagi tentang persoalan harkat dan martabat seorang

perempuan, di dalam Islam perempuan sangat dimuliakan.

Hukum asal seorang isteri mencari nafkah adalah ibahah (boleh).

Karena permasalahan ini tidak ada nash secara jelas yang mengaturnya.

Tidak ada larangan dan juga tidak ada suruhan. Hal ini berdasarkan

dengan kaedah fikih: “Hukum asal dalam segala hal adalah boleh, hingga

ada dalil yang menunjukkan akan keharamannya”.71 Maka dari itu tidak

ada larangan bagi seorang isteri mencari nafkah untuk keluarganya, tetapi

ada beberapa hal yang harus diperhatikan.

Kaidah fikih juga menyebutkan: “Bahaya itu menurut syara’ harus

dihilangkan”, dan “Kebutuhan itu di tempatkan pada tempat darurat, baik

bersifat umum atau khusus”.72 Dalam hal ini kebutuhan keluarga yang

dipenuhi oleh isteri hanya setingkat hajat, tidak sampai ketingkat darurat.

Kondisi seorang suami tidak mampu mencari nafkah, misalnya sedang

sakit, dapat cacat permanen, maka suami berada dalam kondisi fakir

sehingga ia berhak untuk menerima zakat. Dalam kondisi ini amil zakat

wajib memberikan ia zakat. Jika isteri tidak berusaha mencari nafkah,

maka isteri tidak boleh dituntut karena posisi seorang isteri sebagai

penerima nafkah, bukan dalam posisi wajib memberi nafkah, sebagaimana

kewajiban suami.

71 Elimartati, Hukum Isteri Mencari Nafkah,Islam Transformatif:Journal of Islamic

Studies, Vol. 02, 2018, h. 72 Terkutip dalam, Islam Transformatif:Joournal Of Islamic Studies, Elimartati,

Vol.2, No. 2, 2018, h. 198

50

Perbedaan tingkat kebutuhan darurat dengan hajat, sebagai berikut:

a. Darurat lebih kuat dorongannya dari pada hajat. Darurat dibangun atas

dasar prinsip mengerjakan sesuatu untuk melepaskan diri dari

tanggung jawab, tetapi manusia tidak dapat meninggalkannya.

Sedangkan hajat dibangun atas dasar prinsip memberi kelapangan dan

kemudahan dalam hal yang manusia dapat meninggalkannya. seperti

kewajiban untuk mencari nafkah adalah suami, sedangkan seorang

isteri hanya membantu disaat suami tidak berkesempatan.

b. Ketetapan hukum pengecualian yang telah mantap karena darurat,

pada umunya merupakan pembolehan yang bersifat sementara bagi

sesuatu yang dilarang berdasarkan nash secara jelas bahwa itu

dilarang syara’. Adapun ketetapan-ketetapan hukum yang dibangun di

atas perinsip kebutuhan (hajat), maka itu pada umumnya tidak

bertentangan dengan nash yang shareh (jelas). Seperti suami tidak

memberi nafkah dilarang dalam syara’. Yang artinya seorang suami

wajib untuk membayar nafkah. Adapun ketetapan hukum yang

dibangun atas perinsip hajat, pada umumnya tidak bertentangan

dengan nash yang sudah jelas. Hajat membolehkan yang dilarang

untuk sementara.73

Hukum Islam mengajarkan kepada setiap individu untuk

memerangi kemiskinan dengan cara bekerja dan berusaha.

73 Ellimartati, Hukum Isteri Mencari Nafkah Dalam Tinjauan Maqashid Syariah,

Islam Transformatif: Journal Of Islamic Studies, Vol.02, No. 02, Juli-Desember 2018, h. 198

51

Tugas atau peran uatama yang harus dijalankan oleh seorang isteri

adalah mengurus rumah tangga, mendidik anak, menjaga harta suami.

Isteri yang sibuk bekerja di luar rumah akan melalaikan tugas utamanya,

maka hukum seorang isteri bekerja di luar rumah adalah makruh, apabila

suaminya memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah kepada

isterinya.Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa niat dapat merubah

ketentuan hukum. Hukum asal seorang isteri mencari nafkah adalah untuk

membatu suaminya. Hal ini berdasarkan Hadis riwayat Bukhari:

عنه على المنبر قال: سمعت رسول ا� صلى الله عن عمر بن الخطاب رضي ا�

ا لكل امرئ ما نـوى، فمن كانت ا الأعمال �لنيات، وإنم عليه وسلم يـقول: إنم

هجرته إلى دنـيا يصيبـها، أو إلى امرأة يـنكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه

Artinya: “DariUmar bin Khattab ra. berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya setiap amalan bergantung kepada niat (pelakunya) dan setiap orng akan mendapatkan balasan tergantung kepada niatnya. Siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya maka hijrahnya itu untuk Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa yang hijrah untuk mendapatkan kenikmatan dunia ataupun untuk perempuan yang ingin dinikahinya maka hijrahnya itu kepada apa yang dihijrahkan (niatkan)”.74

Dalam sebuah kaedah fikih dikatakan bahwa: “Segala urusan

(perkara) bergantung kepada tujuannya, tidak ada pahala dan sanksi bila

sesuatu dilakukan dengan tanpa niat”.Jika seorang isteri bekerja di luar

rumah akan menimbulkan masalah-masalah dalam rumah tangganya,

maka isteri diharuskan untuk mengutamakan keharmonisan rumah

tangganya daripada pekerjaannya yang di luar rumah. Hal ini berdasarkan

74Terkutip dalam, Islam Transformatif:Joournal Of Islamic Studies, Elimartati, Vol.2,

No. 2, 2018, h.199

52

kaedah fikih yang menyatakan bahwa menghilangkan mafsadat

didahulukan dari mengambil manfaat.75Oleh sebab itu jika kerjannya

seorang isteri menimbulkan ketidak harmonisaan maka lebih baik untuk

tidak bekerja.

Hukum seorang isteri boleh bekerja mencari nafkah akan berubah

menjadi haram jika ia bekerja dapat menimbulkan dampak negatif bagi

keluarganya dan tidak mampu memenuhi syarat-syarat yang digariskan

dalam hukum Islam, sebagai berikut:

a. Tidak mendapatkan izin dari suaminya, maksudnya seorang suami

melarang isterinya untuk bekerja sehingga dapat menimbulkan

terjadinya pertengkaran antara suami dengan isterinya.

b. Isteri sibuk bekerja di luar rumah sehingga melalaikan tugas

utamanya, yaitu mengurus suami dan anak-anaknya.

c. Tidak mampu mewujudkan ketentraman, keharmonisan, dan kasih

sayang antaranggota keluarga di dalam rumah tangga, yang akhirnya

akan diakhiri dengan perceraian.

d. Pekerjaan yang dilakukan melanggar hal yang dilarang hukum Islam,

seperti bekerja di diskotik, di lembaga prostitusi dan lain sebagainya

yang diharamkan dan merupakan perbuatan maksiat.

e. Keluarga terpecah karena suami isteri sibuk bekerja dan anak-anak

menjadi terlantar.76

75 Ellimartati, Hukum Isteri Mencari Nafkah Dalam Tinjauan Maqashid Syariah,

Islam Transformatif: Journal Of Islamic Studies, Vol.02, No. 02, Juli-Desember 2018, h. 199 76 Ellimartati, Loc. cit

53

Oleh sebab itu jika seorang isteri tidak mampu memenuhi syarat di

atas maka seorang isteri tidak diperbolehkan untuk bekerja di luar rumah.

Haramnya seorang isteri bekerja di luar rumah berdasarkan pada

surah al-Ahzab ayat 33:

وقـرن في بـيـوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى واقمن الصلوة واتين الزكوة

ورسوله ركم تطهيراواطعن ا� ليذهب عنكم الرجس اهل البـيت ويطه ا يريد ا� انم

Terjemahnya: “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu

berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.” 77

Ayat tersebut memerintahkan seorang perempuan untuk tetap

berada di dalam rumahnya karena hal itu lebih baik bagi dirinya agar

terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dapat mendatangkan dampak

negatif bagi dirinya.

77Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya (Surabaya: Halim Publishing Dan Distributing, 2013), h. 422

54

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang penulis paparkan pada bagian atas, maka

dapat disimpulkan beberapa hal yaitu sebagai berikut:

1. Konsep nafkah dalam perspektif hukum Islam

Nafkah merupakan pemberian oleh suami kepada isteri serta

keluarganya. Pemberian nafkah merupakan suatu kewajiban yang harus

dipenuhi oleh seorang suami, adapun dasar hukum diwajibkannya nafkah

adalah wajib seperti dijelaskan dalam Qs. Al-Baqarah ayat 215.

Kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada isterinya

telah disepakati oleh para ulama (ijma’), bahwa wanita itu terkekang oleh

pernikahan dan menjadi hak suaminya. Dan dia dilarang bekerja, untuk

memenuhi kebutuhannya dilimpahkan kepada suaminya.

2. Pandangan ulama tentang tanggung jawab suami isteri dalam memenuhi

nafkah keluarga

a. Abdurrahman al-Jazairi menyebutkan bahwa nafkah merupakan beban

yang dikeluarkan oleh seseorang terhadap orang yang wajib dinafkahi,

yaitu pemberian oleh suami kepada keluarganya.

b. Ibnu Hajar Al Asqalani menyebutkan bahwa memberi nafkah kepada

keluarga merupakan perkara yang wajib atas suami dan hukum asal

55

seorang isteri mencari nafkah adalah ibahah (boleh). Karena

permasalahan ini tidak ada nash secara jelas yang mengaturnya.

c. Ulama dari kalangan Syafi’iyyah, Malikiyyah, dan Hanabilah

menjelaskan bahwa, kewajiban memberi nafkah belum jatuh kepada

suami hanya dengan akad nikah semata-mata. Kewajiban itu mulai

berawal ketika sang isteri sudah menyerahkan dirinya kepada

suaminya, atau ketika sang suami sudah mencampurinya.

B. Implikasi Penelitian

Pemenuhan nafkah keluarga merupakan salah satu kewajiban yang harus

dipenuhi oleh suami, karena dalam sebuah rumah tangga suami berkedudukan

sebagai kepada keluarga yang bertugas mencari nafkah untuk memenuhi

kebutuhan keluarga. Adapun kewajiban seorang isteri dalam sebuah keluarga

adalah mengurus suami dan anak serta mengatur segala keperluan rumah

tangga.

Pemenuhan nafkah mempengaruhi keharmonisan sebuah rumah tangga,

suami isteri yang memiliki peran peting dalam sebuah keluarga diharapkan

untuk menjalankan kewajibannya masing-masing sesuai dengan yang telah

ditetapkaan hukum syara’ agar tercipta keluarga yang harmonis.

56

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur’an Al-Karim Abdul Aziz Muhammad Azzam.. 2009.Fiqh Munakahat. Jakarta:Amzah. Abdullah, Goedi Dan Saebanu Ahmad Bani. 2013. Perkawinan Dan Perceraian

Keluarga Muslim. Bandung: Pustaka Setia Abdur Rahman I. Doi. 1996. Karakteristik Hukum Islam Dan

Perkawinan(Syariah I), Jakarta: PT Rajagrafindo Persada Abidin, Slamet. 1999. Fikih Munakahat I. Bandung: Pustaka Setia Abudin. 2001. Metode Studi Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Al-Sajastani, Abu Dawud. 1968. Sunan Abi Dawud. Baerut: Dar Al-Kutub Arikunto, Suharsimi. 2014. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.

Jakarta: Rineka Cipta Asikin, Zainal Amiruddin. 1995. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Pt Raja

Grafindo As-Subki, Ali Yusuf. 2009. Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam.

Jakarta: Amza Ch, Mufida. 2014. Psikologi Keluarga Islam. Malang: Uin Maliki Press

Departemen Pendidikan Nasional. 2011. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Doi.I, Abdur Rahman. 1996. Karakteristik Hukum Islam Dan Perkawinan

(Syariah). Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada Hadi,Sutrisno. 2001. Metodologi Riset.Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Hasan, Iqbal. 2002. Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya. Jakahrta: Ghalia Ikapi

Hasan, Mustafa. 2011. Pengantar Hukum Keluarga. Bandung: Pustaka Setia

Kemeterian Agama RI. 2013. Al-Qur’an Dan Terjemahanya. Surabaya: Halim

Publishing Dan Distributing

Margono. 2007. Metode Penelitian Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta

Muhammad Yunus. 1989.,Kamus Arab Indonesia. Jakarta: Hidakarya

57

Muhammad, Husein. 2001. Fiqh Perempuan. Yogyakarta: Klis

Muhammad,Abdulkadir. 2004. Hukum Dan Penelitian Hukum. Bandung: Pt Citra

Aditya Bakti

Narbuko, Cholid Dan Abu Ahmadi. 1997. Metode Penelitian. Jakarta: Bumi Pustaka

Nasir ,M. 2003. Metode Penelitian. Jakarta: Galia Indonesia Rasyid, Hamdan Dan Saiful Hadi El-Sutha. 2016. Panduan Muslim Dari Lahir

Sampai Mati. Jakarta: WahyuQoKlbu Sabiq, Sayid. 1986. Fikih Sunnah, Ter, M, Thalib.Bandung: Al-Ma’rif. Soekanto, Soejono Dan Sri Mamudji. 2001. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta:

Raja Grafindo Persada Soemiyati. 2007. Hukum Perkawinan Dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

Yogyakarta: Liberty Syarifuddin, Amir. 2011. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh

Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana Tihami.M. A. Dah Sahrani Sohari. 2009. Fikih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah

Lengkap. Jakarta: Pt Raja Grafindo Yunus, M. 1989. Kamus Arab Indonesia. Jakarta: Hidakarya Agung. Sumber-Sumber Lain:

https://www.republika.co.id

https:/id.mwikipedia.org/wiki/keluarga

L

A

M

P

I

R

A

N

RIWAYAT HIDUP

Masnaeni, Dilahirkan di Makassar, 13 September 1999, anak ke

dua dari dua bersaudara pasangan dari Basri dan Jumania.

Peneliti menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD. INP.

Kabuyu Desa Martasari Kecamatan Pedongga Kabupaten

Pasangkayu pada tahun 2011. Setelah lulus Sekolah Dasar peneliti melanjutkan

pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama di SMPN1 Pedongga kecamatan

Pedongga kabupaten Pasangkayu dan tamat pada tahun 2014. Kemudian

melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di MAN 1 Pasangkayu dan

selesai pada tahun 2017. Pada tahun 2017 peneliti kemudian melanjutkan

pendidikan di perguruan tinggi dan mengambil program studi Ahwal Syakhshiyah

di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Selama kuliah

peneliti pernah bergabung di himpunan jurusan yaitu Himaprodi Ahwal

Syakhsiyah menjadi anggota bidang sosial ekonomi pada periode 2018-2019, dan

pada periode 2019-2020 menjadi ketua bidang kemuslimahan.