Pembukuan/pencatatan

1. PEMBUKUAN

Adalah proses pencatatan secara teratur untuk mengumpulkan data dan

informasi tentang :

a. Keadaan harta

b. kewajiban atau hutang

c. modal

d. penghasilan dan biaya

e. harga perolehan dan penyerahan barang/ jasa yang terutang PPN,

tidak terutang PPN, dikenakan PPN dengan tarif 10%, dan dikenakan

PPnBM

pembukuan ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa

neraca dan perhitungan laba rugi pada akhir Tahun Pajak.

Pembukuan wajib diselenggarakan oleh:

a. Wajib Pajak badan

b. WP orang pribadi yang melakukan kegiatan dengan bruto

diatas 600juta

2. PENCATATAN

Adalah pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto dan

atau penerimaan penghasilan sebagai dasar untuk menghitung jumlah

pajak terutang.

Pencatatan dilakukan oleh WP Orang Pribadi yang diperkenankan

menggunakan norma penghitungan penghasilan netto, yaitu WP

Orang Pribadi yang peredaran brutonya di bawah 600 juta rupiah

setahun.

Syarat- syarat penyelenggaraan pembukuan/pencatatan:

a. Diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan

mencerminkan keadaan/ kegiatan usaha yang sebenarnya.

b. Sekurang-kurangnya terdiri dari catatan yang dikerjakan secara

teratur tentang: keadaan kas dan bank, daftsar utang-piutang,

daftar persediaan barang, pada akhir tahun pajak membuat neraca

dan perhitungan laba rugi.

c. Diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan: huruf latin,

angka arab, satuan mata uang rupiah, disusun dalam bahasa

Indonesia atau dsalam bahasa asing yang diizinkan Menteri

Keuangan.

d. Pembukuan atau pencatatan dan dokumen yang menjadi dasarnya

serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau

pekerjaan bebas Wajib Pajak harus disimpan selama sepuluh tahun.

Pengecualian pembukuan dan pencatatan pada Wajib Pajak orang

pribadi yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan

Pajak Penghasilan.

Tujuan Pembukuan, adalah untuk mempermudah :

o pengisian SPT

o penghitungan PKP

o penghitungan PPN dan PPnBM

o mengetahui posisi keuangan dan hasil kegiatan

usaha/pekerjaan bebas.

Tujuan Pencatatan, adalah untuk mempermudah:

o pengisian SPT

o penghitungan PKP

o penghitungan PPN dan PPnBM.

Tempat penyimpanan buku/catatan/dokumen yang menjadi dasar

pembukuan atau pencatatan wajib disimpan di Indonesia untuk WP

orang pribadi ditempat tinggal atau tempat kegiatan dan WP badan

ditempat kedudukan.

Perubahan Tahun Buku dan metode Pembukuan harus mendapat

persetujuan Direktur Jenderal Pajak.

Penyelenggaraan Pembukuan dalam bahasa Asing dan mata uang

selain rupiah

WP yang dapat menyelenggaraan Pembukuan dalam bahasa Asing dan

mata uang selain rupiah adalah:

a. WP dalam rangka penanaman modal asing

Yaitu WP yang beroperasi berdasarkan ketentuan UU yang

mengatur mengenai Penanaman Modal Asing;

b. WP dalam rangka Kontrak Karya

Yaitu WP yang beroperasi berdasarkan kontrak dengan Pemerintah

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UU yang

mengatur pertambangan;

c. WP dalam rangka Kontrak Bagi Hasil,

Yaitu WP yang beroperasi berdasarkan U yang mengatur mengenai

pertambangan minyak dan gas bumi;

d. Bentuk Usaha Tetap

Yaitu Bentuk usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (5)

UU PPH, atau menurut Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda

(P3B) yang terkait;

e. WP yang berafiliasi dengan perusahaan induk Luar Negeri,

Yaitu perusahaan anak yang dimiliki dan atau dikuasai oleh

perusahaan induk di luar negeri dalam hubungan istimewa

sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (4) huruf a dan b UU

PPH.

Bahasa asing dan mata uang asing yang diperbolehkan untuk

dipergunakan dalam pembukuan WP adalah bahasa Inggris.

Kerahasiaan Pembukuan

Pembukuan yang diselenggarakan oleh WP bersifat rahasia. Pada saat

dilakukan pemeriksaan oleh pihak Pemeriksa Pajak, maka kerahasiaan

tersebut ditiadakan.

Sanksi Pidana

Mengacu pada pasal 39 UU KUP, barang siapa dengan sengaja:

1. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain yang

palsu ayau dipalsukan seolah-olah benar, atau;

2. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak

memperhatikan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau

dokumen lainnya.

Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara,

diancam dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun dan deda

setinggi-tingginya empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau

kurang bayar.

Permohonan penyelenggaraan pembukuan dalam bahasa Inggris

dan mata uang dollar AS

1. Harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari Menteri Keuangan,

kecuali bagi WP dalam rangka Kontrak Karya atau Kontrak Bagi

Hasil.

2. Izin tertulis dapat diperoleh WP dengan mengajukan Surat

Permohonan kepada Dirjen Pajak, paling lambat 3 bulan sebelum

tahun buku yang diselenggarakan dalam bahasa Inggris dan mata

uang dollar AS tersebut dimulai, atau 3 bulan sejak tanggal

pendirian bagi WP baru.

3. Dirjen pajak atas nama Menteri Keuangan memberikan keputusan

atas permohonan izin penyelenggaraan pembukuan dalam bahasa

Inggris dan mata uang dollar AS.

4. Keputusan Menteri Keuangan atas permohonan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan paling lambat 30 hari sejak

diterimanya permohonan dari WP.

5. Apabila jangka waktu 30 hari telah lewat, Menteri Keuangan tidak

memberi suatu keputusan, maka permohonan tersebut dianggap

diterima.

WP dalam rangka Kontrak Karya atau Kontrak Bagi Hasil yang akan

menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan

mata uang dollar AS tersebut dimulai.

Bagi WP yang diizinkan untuk menyelenggarakan pembukuan dalam

bahasa Inggris dan mata uang dollar AS sebagai berikut:

1. Pada awal tahun buku: penyelenggaraan pembukuan dalam mata

uang dollar AS untuk pertama kali dilakukan dengan bertitik tolak

dari Neraca akhir tahun buku sebelumnya (dalam mata uang rupiah)

yang dikonversikan ke mata uang Dollar AS dengan menggunakan

kurs:

a. Untuk harga perolehan harta berwujud dan atau harta tidak

berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun

menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat

perolehan harta tersebut;

b. Untuk akumulasi penyusutan dan atau amortisasi harta

sebagaimana dimaksud dalam angka 1) menggunakan kurs yang

sebenarnya berlaku pada saat perolehan harta tersebut;

c. Untuk harta lainnya dan kewajiban menggunakan kurs yang

sebenarnya berlaku pada akhir tahun buku sebelumnya,

berdasarkan sistem pembukuan yang dianut yang dilakukan

secara taat asas.

d. Apabila terjadi revaluasi aktiva tetap, di samping menggunakan

nilai historis, atas nilai selisih lebih dikonversikan ke dalam mata

uang dollar AS dengan menggunakan kurs yang sebenarnya

berlaku pada saat dilakukanny revaluasi.

e. Untuk laba ditahan atau sisa kerugian dalam mata uang rupiah

dari tahun-tahun sebelumnya, dikonversi ke dalam mata uang

dollar AS dengan menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku

pada akhir tahun buku sebelumnya, berdasarkan sistem

pembukuan yang dianut yang dilakukan secara taat asas;

f. Untuk modal saham dan ekuitas lainnya menggunakan kurs yang

sebenarnya berlaku pada saat terjadinya transaksi.

g. Dalam hal terdapat selisih laba atau rugi sebagai akibat konversi

dari mata uang rupiah ke mata uang dollar AS sebagaimana

dimaksud dalam butir 1) samapi dengan butir 5), maka selisih

laba atau rugi tersebut dibebankan pada rekening laba ditahan.

2. Dalam tahun berjalan

a. Untuk transaksi yang dilakukan dengan mata uang dollar AS

pembukuannya dicatat sesuai dengan dokumen transaksi yang

bersangkutan;

b. Untuk transaksi, baik dalam negeri maupun luar negeri, yang

menggunakan mata uang selain Dollar AS, dikonversikan ke

mata uang dollar AS dengan menggunakan kurs yang

sebenarnya berlaku pada saat terjadinya transaksi, yaitu sebagai

berikut:

1. Apabila dari dokumen transaksi diketahui kurs yang

berlaku, maka kurs yang dipakai adalah kurs yang

diketahui dari transaksi tersebut.

2. Apabila dari dokumen transaksi tidak diketahui kurs yang

berlaku maka kurs yang dipakai adalah kurs yang

sebenarnya berlaku, berdasarkan sistem pembukuan yang

dianut yang dilakukan secara taat asas.

Pembayaran Pajak Penghasilan

1. Besarnya PPH pasal 25 UU PPH untuk tahun Pajak pertama

penyelenggaraan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang

Dollar AS adalah sebesar PPH pasal 25 dalam mata uang rupiah

yang dikonversikan dengan menggunakan kurs yang ditetapkan

Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada akhir tahun buku

sebelum dimulainya pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata

uang dollar AS.

2. Pembayaran PPH pasal 25 dan pasal 29 serta PPH Final yang

dibayarkan sendiri oleh WP yang diizinkan untuk menyelenggarakan

pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dollar AS, dapat

dilakukan dalam mata uang rupiah.

3. Dalam hal pembayaran pajak dilakukan dalam mata uang rupiah,

WP harus mengkonversikan pembayaran dalam mata uang Rupiah

tersebut ke dalam mata uang dollar AS dengan menggunakan kurs

yang ditetapkan dalam keputusan Menteri Keuangan yang berlaku

pada tanggal pembayaran.

Penyampaian SPT

1. WP yang diizinkan untuk menyelenggarakan pembukuan dalam

bahasa Inggris dan mata uang dollar AS, wajib menyampaikan Surat

Pemberitahuan Tahunan PPH badan serta lampiran dalam bahasa

Indonesia kecuali lampiran laporan keuangan, dan dalam mata uang

dollar AS.

2. Penerapan tarif yang dimaksud dalam pasal 17 UU PPH, lapisan PKP

dikonversikan ke dalam mata uang dollar AS dengan menggunakan

kurs yang ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku di

akhir Tahun Pajak yang bersangkutan.

3. Dalam hal adanya bukti pembayaran atau pemotongan PPH pasal

22 dan 23 dalam mata uang Rupiah yang akan dikreditkan dalam

SPT PPH badan, harus dikonversikan ke dalam mata uang dollar AS

dengan kurs yang ditetapka pada keputusan Menteri keuangan

yang berlaku pada tanggal pembayaran/pemotongan pajak

tersebut.

Sanksi

1. Apabila WP yang ternyata:

a. Tidak mengajukan permohonan dalam pembukuan dalam bahasa

Inggris dan mata uang Dollar AS, atau permohonannya ditolak,

atau tidak menyampaikan pemberitahuan secara tertulis ke KPP

tempat WP terdaftar, namun tetap menyelenggarakan

pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dollar AS; atau

b. Telah diizinkan untuk menyelenggarakan pembukuan dalam

bahasa Inggris dan mata uang dollar AS atau telah

memberitahukan ke KPP tempat WP terdaftar, namun tetap

menyelenggarakan pembukuan dengan Bahasa Indonesia dan

mata uang Rupiah; maka izin tersebut akan dicabut dan WP tidak

boleh mengajukan permohonan lagi.

2. Perlakuan diatas tidak dikenakan bila WP mengajukan

pemberitahuan atas pembatalan dalam menyelenggarakan

pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dollar AS, secara

tertulis dalam jangka waktu 3 bulan setelah tahun buku berjalan.

LAIN-LAIN

1. Sisa kerugian fiskal dalam mata uang Rupiah dari Tahun-tahun

sebelumnya yang dapat dikompensasikan ke tahun pajak

dimulainya pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dollar

AS, dikonversikan ke dalam mata uang dollar AS menggunakann

kurs yang ditetapkab keputusan Menteri Keuangan yang berlaku

pada akhir tahun buku pada saat kerugian Fiskal tersebut terjadi.

2. WP yang telah mendapat izin menyelenggarakan pembukuan dalam

bahasa Inggris dan mata uang dollar AS sebelum 1 Januari 2001,

tidak perlu mengajukan permohonan baru dan izin tetap berlaku.

3. WP yang mengajukan permohonoan untuk mendapat izin dalam

pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dollar AS sebelum

1 Januari 2001, maka pemberian izin tersebut berlaku keputusan

Menteri Keuangan ini.

Bentuk dan Tata cara Pencatatan bagi WP orang pribadi

Yang boleh menyelenggarakan pencatatan:

1. WP orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang

diperbolehkan menghitung penghasilan netto dengan Norma

Penghitungan Penghasilan Netto berdasarkan pasal 14 ayat 2 UU

PPH; dan

2. WP orang pribadi yang tidak melakukan usaha/pekerjaan bebas

Syarat-syarat pencatatan:

1. Pencatatan dibuat lengkap dan benar dengan didukung oleh

dokumen yang dijadikan dasar perhitungan peredaran atau

penerimaan bruto, serta penghasilan yang bukan objek pajak dan

atau penghasilan yang dikenakan pajak yang bersifat final.

2. Pencatatan dalam suatu tahun pajak meliputi 12 bulan, mulai

tanggal 1 januari-31 Desember

3. Pencatatan dan dokumen yang menjadi dasar pencatatan harus

disimpan di tempat tinggal WP atau tempat usaha WP selama 10

tahun sejak saat terutangnya pajak/berakhirnya masa pajak, bagian

tahun pajak, tahun pajak

4. Pencatatan harus dapat menggambarkan jumlah peredaran atau

penerimaan bruto serta penghasilan yang bukan objek pajak dan

atau penghasilan yang dikenakan pajak yang bersifat final, sehingga

dapat dihitung besarnya pajak yang terhutang

5. WP yang memiliki lebih dari 1 jenis usaha, pencatatan harus dapat

menggambarkan secara jelas jumlah penerimaan bruto masing-

masing jenis dan tempat usaha tersebut/

Tata cara pencatatan diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak