PEMBINAAN TERITORIAL DALAM KETAHANAN NASIONAL

Pembinaan Teritorial bagi TNI adalah upaya, pekerjaan dan tindakan, baik secara berdiri sendiri maupun bersama dengan aparat terkait dan komponen bangsa lainnya untuk membantu pemerintah dalam menyiapkan kekuatan pertahanan matra darat, laut dan udara; yang meliputi wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya, serta terwujudnya kemanunggalan TNI dan Rakyat, yang dilaksanakan sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan dalam rangka tercapainya tugas pokok TNI. Apabila dikaitkan dengan Undang –Undang

1

Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada pasal 7 ayat (2) butir b angka 8, disebutkan bahwa tugas TNI adalah memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan Sistem Pertahanan Rakyat Semesta.

Dasar HukumDasar hukum yang berkait dengan

pembinaan teritorial dalam mendukung ketahanan nasional tersebut, adalah:

a. UUD 1945 Pasal 30 Ayat (2) tentang Pertahanan dan Keamanan Negara: “Usaha Pertahanan dan Keamanan Negara dilaksanakan melalui

2

Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta oleh TNI dan Polri, sebagai kekuatan Utama, dan rakyat sebagai Kekuatan Pendukung”.

b. UU RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 7 ayat (2): “Sistem Pertahanan Negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai Komponen Utama dengan didukung oleh cadangan dan Komponen Pendukung”.

c. UU RI Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI Pasal 8d, tentang tugas TNI AD : “Angkatan Darat bertugas melaksanakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan di darat”.

3

Maksud dan Tujuan :a. Memberikan penjelasan dan

pemahaman tentang Pemberdayaan Wilayah Pertahanan di darat dan Binter TNI AD pasca keluarnya UU RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

b. Mewujudkan pemahaman yang sama tentang Pemberdayaan Wilayah Pertahanan di darat dan penyelenggaraan Binter TNI AD pasca UU RI Nomor 34 Tahun 2004 bagi para prajurit TNI AD, sehingga pelaksanaan Binter TNI AD sebagai pelaksanaan tugas Pemberdayaan Wilayah Pertahanan di darat dapat

4

diimplementasikan sesuai Perundang-undangan, dan tidak menimbulkan keragu-raguan bagi prajurit TNI AD dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

Pemberdayaan Wilayah Pertahanan di Darat dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan sesuai ketatalaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Tugas Angkatan Darat ada 4 (empat) sesuai Pasal 8 UU RI No. 34 tahun 2004:

a. Melaksanakan tugas TNI matra darat di bidang pertahanan

b. Melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah

5

perbatasan darat dengan negara lain.

c. Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra darat.

d. Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat.

Dalam melaksanakan sistem pertahanan negara melibatkan seluruh komponen pertahanan negara terdiri atas komponen utama, komponen cadangan dan komponen pendukung agar pelaksanaan penyelenggaraan pertahanan negara sesuai aturan hukum internasional yang berkaitan dengan prinsip pemberdayaan wilayah pertahanan

6

sesuai dengan UU RI. (UU RI No. 34 Tahun 2004) tentang TNI pasal 1 menjelaskan Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya, dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, berkesinambungan dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara,mempertahankan keutuhan wilayah NKRI dan melindungi keselamatan segenap bangsa dan Negara.

UU RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pasal 10 ayat (3): “Urusan

7

pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah sebagimana dimaksud pada ayat (1) meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiscal nasional serta agama”.Upaya untuk melaksanakan pembinaan teritorial yang berhubungan dengan perundang-undangan, adalah melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan diseluruh wilayah NKRI, sehingga mampu disiapkan sebelum, selama dan sesudah dengan melibatkan instansi terkait dalam rangka kepentingan pertahanan negara.

Peran Binter TNI AD sebagai salah satu kegiatan utama dalam pemberdayaan wilayah pertahanan

8

di darat dan mewujudkan kemanunggalan TNI – Rakyat dalam rangka mendukung tugas pokok TNI AD dalam sistem pertahanan negara.Hakikat Binter TNI AD adalah kegiatan penyiapan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan Sistem Pertahanan Semesta serta upaya untuk membangun, memelihara, meningkatkan dan memantapkan Kemanunggalan TNI-Rakyat melalui kegiatan bantuan untuk mengatasi kesulitan masyarakat.

Sasaran Binter TNI ADa. Ruang juang yg tangguh

berupa wilayah pertahanan aspek

9

darat yg siap sebagai mandala perang atau mandala operasi.

b. Alat juang yg tangguh berupa tersedianya Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung yang sudah terorganisir secara nyata.

c. Kondisi juang yg tangguh berupa kondisi dinamis masyarakat dlm kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

d. Kemanunggalan TNI-Rakyat yang tangguh berupa ikatan yg kokoh dan kuat serta bersatu padunya TNI-Rakyat.

Fungsi Binter TNI AD

10

a. Membantu pemerintah menyiapkan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan aspek darat, meliputi : wilayah pertahanan beserta kekuatan pendukungnya, untuk melaksanakan operasi militer untuk perang

b. Membantu pemerintah menyelenggarakan pelatihan dasar kemiliteran

c. Membantu pemerintah memberdayakan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

d. Membantu tugas pemerintah untuk pemberian bantuan kemanusiaan, menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, merehabilitasi

11

infrastruktur dan mengatasi masalah akibat pemogokan serta konflik komunal.

e. Membangun, memelihara, meningkatkan dan memantapkan Kemanunggalan TNI – Rakyat.

Sasaran Pembinaan kemampuan Binter TNI

A. Tingkat Satuan

1) Terwujudnya kemampuan Binter Satkonwil secara terukur dalam menerapkan sistem perencanaan dan pengendalian Binter (Sisrendal Binter) dan penerapan ” Lima Kemampuan Teritorial tingkat Satuan” untuk Kowil, meliputi :

12

a. Kemampuan temu cepat dan lapor cepat

b. Kemampuan manajemen Teritorial.

c. Kemampuan penguasaan wilayah.

d. Kemampuan pembinaan perlawanan rakyat.

e. Kemampuan komunikasi sosial.

2) Terwujudnya kemampuan Satuan non Kowil dalam melaksanakan Binter Terbatas.

3) Terwujudnya keterpaduan kegiatan Binter yang dilaksanakan oleh Satkowil dan non Kowil dalam melaksanakan Binter Terbatas.

B. Tingkat Perorangan

13

1. Terwujudnya profesionalisme prajurit Teritorial sesuai bidang tugas dan jabatannya

2. Terwujudnya kemampuan ”Lima Kemampuan Teritorial tingkat perorangan” bagi prajurit Satkowil, meliputi :

a. Kemampuan mendapatkan informasi dan melaporkan dengan cepat

b. Kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat disekitar.

c. Kemampuan mendata geografi, demografi dan kondisi sosial terkait per-tahanan negara.

14

d. Kemampuan meningkatkan kesadaran bela negara masyarakat sekitar.

e. Kemampuan penguasaan medan sekitar.

3. Terwujudnya sikap Teritorial setiap prajurit dalam berinteraksi dengan masyarakat.

Obyek Binter TNI ADa. Aspek Geografi → disiapkan

sebagai wilayah pertahanan yg mampu memberikan ruang gerak bagi pasukan sendiri dlm rangka memenangkan peperangan.

15

b. Aspek Demografi → disiapkan sbg kekuatan pendukung yg memiliki kemampuan dan ketrampilan untuk diorganisir dlm Komponen cadangan dan Komponen Pendukung.

c. Kondisi Sosial, merupakan aspek kehidupan manusia yang terdiri dari unsur Ipoleksosbud Hankam disiapkan sebagai kekuatan pendukung.

Maksud Pemberdayaan Wilayah Pertahanan sesuai penjelasan UU TNI Nomor 34 / 2004:a. Membantu pemerintah

menyiapkan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan untuk

16

melaksanakan OMP (Operasi Militer untuk Perang)

b. Membantu pemerintah menyelenggarakan pelatihan dasar kemiliteran

c. Membantu pemerintah memberdayakan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

Kekuatan pertahanan mengandung 2 (dua) unsur yaitu :1) Unsur wilayah pertahanan →

aspek geografis2) Unsur kekuatan pendukung terdiri

dari rakyat meliputi 2 aspek : aspek demografi dan aspek kehidupan berupa kondisi sosial :

17

a) Aspek “demografi”: alat juang→ “komponen cadangan dan komponen pendukung”.

b) Aspek “kehidupan”: kondisi juang yg tangguh → “ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan”.

Makna yg tersirat dari Sistem Pertahanan yang bersifat Semesta tersebut, mengandung nilai-nilai yg bersifat :

• Kerakyatan: adanya keikutsertaan seluruh warga negara sesuai dengan kemampuan dan keahlian dalam Sistem Pertahanan Negara.

• Kesemestaan: seluruh daya bangsa dan negara mampu

18

memobilsasi diri guna menanggulangi segala bentuk ancaman dari luar maupun dari dalam negeri.

• Kewilayahan: seluruh wilayah negara merupakan tumpuan perlawanan agar dapat didayagunakan untuk mendukung setiap bentuk perlawanan secara berlanjut.

Sifat dan Lingkup Fungsi Binter TNI AD

1. Sifat.a. Sebagai kegiatan yang

terkoordinasikan, lintas sektoral, terkait dan terpadu.

19

b. Sebagai kegiatan untuk kepentingan pertahanan negara dan membantu mengatasi kesulitan masyarakat.

2. Lingkup.a. Sistem Pertahanan semesta.

Fungsi Binter diarahkan untuk membantu pemerintah dalam menyiapkan dan mewujudkan Sistem Pertahanan Semesta.

b. Pembangunan Nasional. Fungsi Binter diarahkan untuk membantu pemerintah dalam mensukseskan Pembangunan Nasional.

c. Sisbin TNI AD. Fungsi Binter diarahkan untuk memberikan batas-batas ruang lingkup yang

20

harus dilaksanakan TNI AD dalam melaksanakan Binter.

Tujuan Binter TNI ADa. Dalam perspektif kepentingan

Hankamneg, bertujuan untuk menyiapkan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini dlm rangka memenangkan peperangan.

b. Kepentingan masyarakat, bertujuan untuk membantu mengatasi kesulitan masyarakat.

c. Kepentingan TNI AD, bertujuan untuk tercapainya Tugas Pokok TNI AD.

Metode Binter TNI AD

21

a. Komunikasi Sosial.-- Untuk penyampaian pikiran dan pandangannya terkait dengan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan di darat meliputi wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya serta membangun, memelihara, meningkatkan dan memantapkan Kemanunggalan TNI-Rakyat.b. Bhakti TNI.-- Untuk menangani masalah-masalah sosial atas permintaan Instansi terkait dan atau inisiatif sendiri dan terkoordinasikan.c. Binwanwil.-- Mewujudakan kekuatan pertahanan aspek darat, baik yg menyangkut wilayah pertahanan maupun kekuatan pendukung yg memliki ketahanan dlm semua aspek kehidupan dan

22

memiliki kemampuan dan ketrampilan serta upaya bela negara

Implementasinya bukan hanya tanggung jawab TNI – Polri melainkan kewajiban setiap warga negara dalam menghadapi ancaman nasional, hal ini bukan berarti semua rakyat wajib memegang senjata untuk melawan musuh seperti pada zaman revolusi dulu, tetapi segenap komponen bangsa dikerahkan untuk kepentingan pertahanan sesuai dengn fungsi dan profesi masing-masing.

Bangsa Indonesia tidak akan melaksanakan aneksasi atau penyerangan terhadap negara lain, dan dalam sishanta ini bangsa

23

Indonesia akan berperang di wilayah sendiri. Untuk berperang perlu disiapkan ruang, alat dan kondisi juang yang tangguh yg dilaksanakan dengan melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan oleh seluruh komponen bangsa sesuai fungsi dan tugas masing-masing.

24