KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

BAB KE ENAM BELAS

Tentang Pemberian Kuasa

A. Definisi

Menurut Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang

memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk

atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.

B. Mengenai Pemberian Kuasa

Dalam jaman yang penuh kesibukan, kadang seseorang tidak

sempat menyelesaikan urusannya sendiri. Oleh karena itu ia memerlukan

jasa orang lain untuk menyelesaikan urusannya terseut. Orang ini

kemudian diberikan kekuasaan atau wewenang untuk menyelesaikan

urusan tersebut atas namanya. Yang dimaksudkan dengan

“menyelenggarakan suatu urusan” adalah melakuikan sesuatu “perbuatan

hukum” yaitu suatu perbuatan yang mempunyai suatu “akibat hukum”.

Orang yang diberikan kuasa dinamakan “jurukuasa” atau “kuasa”

saja, yaitu mereka yang melakukan perbuatan hukum tersebut “atas nama”

orang yang memberikan kuasa atau juga dapat dikatakan bahwa ia

“mewakili” si pemberi kuasa. Artinya adalah bahwa apa yang dilakukan

oleh si kuasa itu adalah “atas tanggungan” si pemberi kuasa dan segala

hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya itu

menjadi tanggungan si pemberi kuasa.

Pemberian kuasa itu menerbitkan “perwakilan”, yaitu adanya

seorang yang mewakili orang lain untuk melakukan suatu perbuatan

hukum.

Kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akte umum, dalam

suatu tulisan di bawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat ataupun

dengan lisan. Kekuasaan atau wewenang yang diberikan untuk melakukan

perbuatan hukum atas nama orang lain dalam bahasa Belanda dinamakan

“volmacht”, dalam bahasa Inggris dinamakan “power of attorney”.

Pemberian kuasa terjadi dengan cuma-cuma, kecuali jika

diperjanjikan sebaliknya. Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus,

yaitu mengenai hanya satu kepentingan tertantu atau lebih, atau secara

umum yaitu melalui segala kepentingan si pemberi kuasa.

Mengenai kecakapan hukum seorang perempuan bersuami, sudah

berlaku suatu yurisprudensi yang menganggap pasal 108 B.W tidak

berlaku lagi, sehingga perempuan yang bersuami itu sekarang adlah

sepenuhnya cakap untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri,

tanpa memerlukan ijin tertulis atau bantuan dari suaminya.

C. Sifat Pemberian Kuasa

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, diketahui bahwa

pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang

memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk

atas namanya menyelenggarakan suatu urusan (Pasal 1792 KUH Perdata).

Kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akta umum, dalam

suatu tulisan di bawah tangan, bahkan dalam bentuk sepucuk surat

ataupun dengan lisan. Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara

diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh si kuasa.

(Pasal 1793 KUH Perdata).

Pemberian kuasa terjadi dengan cuma-cuma, kecuali jika

diperjanjikan sebaliknya. Jika dalam hal yang terakhir, upahnya tidak

ditentukan dengan tegas, si kuasa tidak boleh meminta upah yang lebih

daripada yang ditentukan dalam pasal 441 untuk wali. (Pasal 1794 KUH

Perdata).

Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu mengenai

hanya satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu

meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa. (Pasal 1795 KUH Perdata).

Pemberian kuasa yang dirumuskan dalam kata-kata umum, hanya

meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan. Untuk memindahtangankan

benda-benda atau untuk meletakkan hipotik di atasnya, atau lagi untuk

membuat suatu perdamaian, atau pun sesuatu perbuatan lain yang hanya

dapat dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan suatu pemberian kuasa

dengan kata-kata yang tegas. (Pasal 1796 KUH Perdata).

Si kuasa tidak diperbolehkan melakukan sesuatu apapun yang

melampaui kuasanya, kekuasaan yang diberikan untuk menyelesaikan

suatu urusan dengan jalan perdamaian, sekali-kali tidak mengandung

kekuasaan untuk menyerahkan perkataan kepada putusan wasit. (Pasal

1797 KUH Perdata).

Orang-orang perempuan dan orang-orang belum dewasa dapat

ditunjuk menjadi kuasa, tetapi si pemberi kuasa tidaklah mempunyai suatu

tuntutan hukam terhadap orang-orang belum dewasa, selain menurut

ketentuan-ketentuan umum mengenai perikatan-perikatan yang diperbuat

oleh orang-orang belum dewasa, dan terhadap orang-orang perempuan

bersuami, ia pun tidak mempunyai tuntutan hokum selain, menurut aturan-

aturan yang dituliskan dalam bab ke lima dan ke tujuh Buku ke satu dari

Kitab Undang-undang ini. (Pasal 1798 KUH Perdata).

Si pemberi kuasa dapat menggugat secara langsung orang dengan

siapa si kuasa telah bertindak dalam kedudukannya, dan menurut

daripadanya pemenuhan perjanjiannya. (Pasal 1799 KUH Perdata).

a.1. Tentang Kewajiban-Kewajiban Si Kuasa

Si kuasa diwajibkan, selama ia belum dibebaskan,

melaksanakan kuasanya dan ia menanggung segala biaya,

kerugian dan bungan yang sekiranya dapat timbul karena tidak

dilaksanakannya kuasa itu. Begitu pula diwajibkan

menyelesaikan urusan yang telah mulai dikerjakannya pada

waktu si pemberi kuasa meninggal jika dengan tidak segera

menyelesaikannya dapat timbul sesuatu kerugian. (pasal 1800).

Tugas yang telah disanggupi harus dilaksanakan dengan

sebaik-baiknya dan dalam waktu yang setepatnya, jika tidak si

penerima kuasa dapat dianggap melalaikan kewajibannya,

untuk mana ia dapat dituntut mengganti kerugian yang

ditimbulkan karena kelalaian itu. Misalnya seorang jurukuasa

diwajibkan membeli surat-suart sero (andil), tetapi karena ia

tidak segara melakukannya, surat sero tersebut telah naik sekali

harganya, ia dapat dianggap sebagai telah melalaikan

kewajibannya. Kalau si pemberi kuasa meninggal, sedangkan

ada urusan yang sudah dikerjakan oleh si kuasa maka urusan

itu harus diselesaikannya dengan baik dahulu sebelum ia

dibolehkan mengundurkan diri. Dengan demikian kita lihat

bahwa meskipun dengan meninggalnya si pemberi kuasa itu,

pemberian kuasa berakhir (pasal 1813), tetapi si jurukuasa

harus bekerja terus untuk menyelesaikan urusannya dahulu

barulah ia akan dibebaskan setelah melaporkan hasilnya

kepada para ahliwaris dan pertanggung jawab itu diterima baik

oleh mereka.

Si kuasa tidak saja bertanggung jawab tentang perbuatan-

perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, tetapi juga tentang

kelalaian-kelalaian yang dilakukannya dalam menjalankan

kuasanya. Namun itu tanggung jawab tentang kelalaian-

kelalaian bagi seorang yang dengan cuma-cuma menerima

kuasa adalah tidak sebegitu berat seperti yang dapat diminta

dari seorang yang untuk itu menerima upah. (pasal 1801).

Kalau seorang kuasa diwajibkan melaksanakan tugasnya

sebaik-baiknya, maka dengan sendirinya ia tidak saja dapat

dipertanggungjawabkan untuk akibat-akibat dari perbuatan

yang dilakukan dengan sengaja, tetapi juga untuk akibat-akibat

kelalaian atau kealpaan di dalam menjalankan tugasnya.

Kemudian adalah wajar untuk memberikan keringanan kepada

seorang jurukuasa yang sama sekali tidak menerima upah.

Si kuasa diwajibkan memberikan laporan tentang apa yang

diperbuatnya dan memberikan perhitungan kepada si pemberi

kuasa tentang segala apa yang telah diterimanya berdasarkan

kuasanya, sekalipun apa yang diterimanya itu tidak seharusnya

dibayar kepada si pemberi kuasa. (pasal 1802).

Si kuasa bertanggung jawab untuk orang yang telah ditunjuk

olehnya sebagai penggantinya dalam melaksanakan kuasanya:

a. jika ia tidak diberikan kekuasaan untuk

menunjuk seorang lain sebagai

penggantinya.

b. Jika kekuasaan itu telah diberikan

kepadanya tanpa penyebutan seorang

tertentu, sedanngkan orang yang dipilihnya

itu ternyata seorang yang tak cakap atau tak

mampu.

Si pemberi kuasa senantiasa dianggap telah memberikan

kuasanya kepada si kuasa untuk menunjuk seorang lain sebagai

penggantinya untuk urusan benda-benda yang terletak di luar

wilayah Indonesia di lain pulau daripada yang di tempat

tinggal si pemberi kuasa. Dalam segala hal, si pemberi kuasa

dapat secara langsung menuntut orang yang ditunjuk oleh si

kuasa sebagai penggantinya itu. (pasal 1803).

Hak seorang jurukuasa untuk menunjuk seorang lain sebagai

penggantinya dinamakan hak substitusi. 1

Dari ketentuan berikut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Jika dalam pemberian kuasa diberikan hak substitusi dengan

menyebutkan nama pengganti tersebut, maka apabila si kuasa

pada suatu waktu menunjuk orang tersebut untuk

menggantikannya, ia bebas dari sesuatu tanggung jawab

mengenai pelaksanaan kuasa selanjutnya, jika diberikan hak

substitusi tanpa menyebutkan si pengganti, maka si kuasa

hanya bertanggung jawab kalau si pemberi kuasa membuktikan

bahwa yang ditunjuk sebagai pengganti itu seorang yang tak

cakap atau tak mampu, akhirnya jika sama sekali tidak ada

penyebutan tentang hak substitusi, maka si kuasa bertanggung

jawab sepenuhnya untuk orang yang ditunjuknya sebagai

penggantinya.

Jika di dalam akta yang sama ditunjuk berbagai orang kuasa,

maka terhadap mereka tidak diterbitkan suatu perikatan

tanggung-menanggung, selain sekadar hal yang demikian itu

ditentukan dengan tegas. Ketentuan ini adalah sesuai dengan

1 Subekti, R. 1995. Aneka Perjanjian. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

asas umum dalam hukum perjanjian bahwa tanggung jawab

secara tanggung-menanggung di antara berbagai debitur harus

secara tegas diperjanjikan dengan kreditur mereka. (pasal

1804).

Si kuasa harus membayar bunga atas uang-uang pokok yang

dipakainya guna keperluannya sendiri, terhitung mulai saat ia

memakai uang-uang itu, dan mengenai uang-uang yang harus

diserahkannya pada penutupan perhitungan, bunga itu dihitung

mulai hari ia dinyatakan lalai. (pasal 1805). Bunga yang

dimaksudkan disini adalah “bunga moratoir”2 sebesar enam

persen setahun.

Si kuasa yang telah memberitahukan secara sah tentang hal

kuasanya kepada orang dengan siapa ia mengadakan suatu

perjanjian dalam kedudukannya sebagai kuasa itu, tidaklah ia

bertanggung jawab tentang apa yang terjadi di luar batas kuasa

itu, kecuali jika ia secara pribadi telah mengikatkan diri untuk

itu. (pasal 1806).

Selama seorang jurukuasa bertindak dalam batas-atas

wewenangnya, ia adalah aman. Semua tanggung jawab dipikul

oleh orang yang memberi kuasa. Tetapi apabila ia bertindak di

luar batas kewenangannya, misalnya menyetujui hal yang tidak

boleh disetujuinya, maka ia bertanggung jawab baik kepada si

pemberi kuasa maupun kepada orang yang dengan siapa ia

telah mengadakan suatu perjanjian.

a.2. Tentang Kewajiban-Kewajiban Si Pemberi Kuasa

Si pemberi kuasa diwajibkan memenuhi perikatan-perikatan

yang diperbuat oleh si kuasa menurut kekuasaan yang ia telah

2 Ibid.,p.6.

berikan kepadanya. Ia tidak terikat pada apa yang telah

diperbuat selebihnya dari pada itu, selain sekadar ia telah

menyetujuinya secara tegas atau secara diam-diam. (pasal

1807).

Dalam semua perjanjian yang dibuat oleh seorang jurukuasa

atas nama si pemberi kuasa, orang yang memberi kuasa inilah

yang menjadi pihak dan sebagai pihak ini ia memperoleh

segala hak dan memikul segala kewajiban yang timbul dari

perjanjian-perjanjian itu. Bahwa ia berhak untuk secara

langsung menggugat orang dengan siapa si kuasa telah

bertindak dalam kedudukannya, sudah ditegaskan dalam pasal

1799.

Si pemberi kuasa diwajibkan mengembalikan kepada si kuasa

persekot-persekot dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh

orang ini untuk melaksanakan kuasanya, begitu untuk

membayar upahnya jika ini telah diperjanjikan. Jika si kuasa

tidak melakukan sesuatu kelalaian, maka si pemberi kuasa

tidak dapat meluputkan diri dari kewajiban mengembalikan

persekot-persekot dan biaya-biaya serta membayar upah

tersebut di atas sekalipun urusannya tidak berhasil. (pasal

1808).

Bahwa urusannya tidak berhasil, tidak dapat dipersalahkan

kepada si kuasa asal ia telah mengerjakannya dengan sebaik-

baiknya dan bertindak dalam batas wewenangnya. Si pemberi

kuasa tetap wajib memenuhi semua kewajibannya terhadap

jurukuasanya. Misalnya seorang pengacara yang tidak berhasil

memenangkan perkaranya tetap berhak atas honorariumnya

dan pengembalian semua persekot dan biaya yang telah

dikeluarkan untuk kepentingan si pemberi kuasa.

Begitu pula si pemberi kuasa harus memberikan ganti rugi

kepada si kuasa tentang kerugian-kerugian yang diderita

sewaktu menjalankan kuasanya, asal dalam hal itu si kuasa

tidak telah berbuat kurang hati-hati. (pasal 1809).

Si pemberi kuasa harus membayar kepada si kuasa bunga atas

persekot-persekot yang telah dikeluarkan oleh si kuasa,

terhitung mulai dari dikeluarkannya persekot-persekot itu.

(pasal 1810).

Jika seorang kuasa diangkat oleh berbagai orang mewakili

suatu urusan yang merupakan urusan mereka bersama, maka

masing-masing dari mereka adlaah bertanggung jawab untuk

seluruhnya terhadap si kuasa mengenai segala akibat dari

pemberian kuasa itu. (pasal 1811).

Kalau dibandingkan dengan pasal 1804, maka ternyata

keadaannya adalah sebaliknya yaitu kalau dalam hal yang

diatur oleh pasal 1804 satu orang pemberi kuasa berhadapan

dengan beberapa orang kuasa maka dalam hal yang diatur oleh

pasal 1811 satu orang jurukuasa berhadapan dengan beberapa

orang pemberi kuasa. Dalam hal yang pertama, ternyata

undang-undang tidak menetapkan adanya tanggung jawab

secara tanggung menanggung di antara para penerima kuasa

sedangkan dalam hal yang terakhir ditetapkan bahwa beberapa

orang pemberi kuasa itu bertangggung jawab secara tanggung

menanggung terhadap si penerima kuasa.

Si kuasa adalah berhak untuk menahan segala apa kepunyaan si

pemberi kuasa yang berada di tangannya, sekian lamanya,

hingga kepadanya telah dibayar lunas segala apa yang dapat

dituntutnya sebagai akibat pemberian kuasa. (pasal 1812).

Hak yang diberikan kepada jurukuasa untuk menahan barang

kepunyaan si pemberi kuasa, sampai pada yang terakhir ini

memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap dia, dinamakan

hak retensi 3 , yaitu suatu hak seperti yang diberikan juga kepada

seorang tukang yang mengerjakan sesuatu pada barang

seorang.

a.3. Tentang Bermacam-macam Cara Berakhirnya Pemberian Kuasa

Pemberian kuasa berakhir dengan ditariknya kembali kuasanya

si kuasa dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si

kuasa dengan meninggalnya, pengampuannya atau pailitnya si

pemberi kuasa maupun si kuasa, dengan perkawinannya si

perempuan yang memberikan atau menerima kuasa. (pasal

1813).

Pemberian kuasa tergolong pada perjanjian dimana prestasi

sangat erat hubungannya dengan pribadi para pihak. Mengenai

kawinnya seorang perempuan yang memberikan atau

menerima kuasa, dengan lahirnya yurisprudensi yang

mengenggap seorang perempuan yang bersuami sepenuhnya

cakap menurut hukum, ketentuan yang berkenaan dengan

kawinnya seorang perempuan, dengan sendirinya tidak berlaku

lagi.

Si pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya manakala

itu dikehendakinya dan jika ada alasan untuk mengembalikan

kuasa yang dipegangnya. (pasal 1814).

Yang dimaksudkan oleh ketentuan ini adalah bahwa si pemberi

kuasa dapat menghentikan kuasa itu “at any time” asal dengan

pemberitahuan penghentian dengan mengingat waktu yang

3 Ibid.,p.6.

secukupnya. Bila si kuasa tidak mau menyerahkan kembali

kuasanya secara sukarela, ia dapat dipaksa berbuat demikian

lewat pengadilan.

Penarikan kembali yang hanya diberitahukan kepada si kuasa,

tidak dapat dimajukan terhadap orang-orang pihak ketiga, yang

karena mereka tidak mengetahui tentang penarikan kembali itu,

telah mengadakan suatu perjanjian dengan si kuasa, ini tidak

mengurangi tuntutan si pemberi kuasa kepada si kuasa. (pasal

1815).

Dalam praktek penarikan kembali itu diumumkan dalam

beberapa surat kepada para pihak atau relasi yang

berkepentingan. Bahwa si pemberi kuasa dapat menuntut

jurukuasa yang melakukan tindakan-tindakan tanpa dasar

hukum, adalah sudah semestinya.

Pengangkatan seorang kuasa baru, untuk menjalankan suatu

urusan yang sama, menyebabkan ditariknya kembali kuasa

yang pertama, terhitung mulai hari diberitahukannya kepada

orang yang belakangan ini tentang pengangkatan tersebut.

(pasal 1816).

Si kuasa dapat membebaskan diri dari kuasanya dengan

pemberitahuan penghentian kepada si pemberi kuasa. Jika

namun itu pemberitahuan penghentian ini baik karena ia

dilakukan dengan tidak mengindahkan waktu, maupun karena

salahnya si kuasa, membawa rugi bagi si pemberi kuasa, maka

orang ini harus diberikan ganti rugi oleh si kuasa, kecuali

apabila si kuasa berada dalam keadaan tak mampu meneruskan

kuasanya dengan tidak membawa rugi yang tidak sedikit bagi

dirinya sendiri. (pasal 1817).

Kalau si pemberi kuasa dapat mengakhiri atau menarik

kembali kuasanya setiap waktu manakala itu dikehendakinya

(pasal 1814), begitu pula dari pihaknya si penerima kuasanya,

asal dengan mengindahkan waktu secukupnya dalam

memberitahukan penghentian kepada si pemberi kuasa.

Jika si kuasa tidak sadar akan meninggalnya si pemberi kuasa

atau akan adanya sesuatu sebab lain yang mengakhiri

kuasanya, maka apa yang diperbuatnya di dalam ketidaksadara

itu adalah sah. Dalam hal itu segala perikatan yang dibuat oleh

si kuasa harus dipenuhi terhadap orang-orang pihak ketiga

yang beritikad baik. (pasal 1818).

Apabila ada orang pihak ketiga yang beritikad buruk, yaitu

sudah mengetahui adanya hal-hal yang menyebabkan

berakhirnya pemberian kuasa (misalnya sudah mengetahui

tentang sudah meninggalnya si pemberi kuasa), maka itu

merupakan suatu hal yang (dalam proses di muka hakim) harus

dibuktikan oleh para ahliwarisnya si pemberi kuasa.

Jika si kuasa meninggal, para ahli warisnya harus

memberitahukan hal itu kepada si pemberi kuasa, jika mereka

tahu tentang adanya pemberian kuasa, dan sementara itu

mengambil tindakan-tindakan yang perlu menurut keadaan

bagi kepentingan si pemberi kuasa, atas ancaman mengganti

biaya, kerugian dan bunga, jika ada alasan untuk itu. (pasal

1819).

Pemberian kuasa ada kaitannya dengan “perwakilan”, yaitu

bahwa pemberian kuasa itu merupakan sumber perwakilan, di

samping sumber lainnya, yaitu undang-undang. Pemberian

kuasa dan perwakilan menerbitkan suatu keadaan yang mirip

dengan apa yang dalam hukum Anglo-Saxon dinamakan

agency dan ada kemiripan pula dengan trust.

D. Trust

Trust adalah suatu lembaga populer dan khas dalam hukum Inggris

(Anglo-Saxon). Pada pokoknya dalam apa yang dinamakan trust ini ada

suatu kekayaan yang dipercayakan kepada seorang untuk dipelihara atau

diurus bagi kepentingan seorang ketiga yang dinamakan “beneficiary”.

Orang yang mempercayakan kekayaan itu dinamakan “trustor”, sedang

yang dipercayai dinamakan “trustee”. Trust dapat dilahirkan baik dari

suatu persetujuan (perjanjian) maupun dari suatu wasiat (testament).

Dalam hal diadakan dengan suatu persetujuan (perjanjian), ia ada

sedikit mirip dengan apa yang terkandung dalam B.W. dinamakan

perjanjian dengan janji untuk pihak ketiga (“derden-beding”) menurut

pasal 1317. Namun ada perbedaannya pula. Dalam derden-beding itu

beding-nya bagi pihak ketiga tersebut merupakan suatu embel-embel dari

suatu perjanjian pokok yang dibuat oleh dua orang lain, sedasng dalam

halnya trust perjanjian itu semata-mta dibuat untuk menciptakan trust

tersebut.

Dalam hal trust dilahirkan dari suatu wasiat (testament), maka ia

menyerupai suatu legaat dengan sebuah beban (last) dimana last ini berupa

suatu “bewind” (pengurusan) oleh suatu pihak. Namun ada perbedaannya,

yaitu beban atau last yang diadakan guna keuntungan orang ketiga itu

dalam B.W. merupakan suatu embel-embel lagi sebagaimana halnya

dengan derden-beding, padahal testament yang melahirkan trust itu dalam

hukum Inggris dibuat semata-mata untuk keperluan menciptakan trust

tersebut.

E. Agency

Menurut hukum B.W dan W.v.K., selain mencakup pengertian

berdasarkan terjemahan (yaitu perwakilan) juga mencakup perwakilan

berdasarkan undang-undang. Agency dapat dikatakan mencakup semua

peraturan kita yang terkandung dalam perjanjian “lastgeving” dari B.W.

ditambah dengan peraturan perihal makelar dan komisioner dari W.v.K.

Agency dilahirkan dengan suatu perbuatan yang dilakukan dengan suatu

perbuatan yang digolongkan pada kategori persetujuan atau perjanjian

yang dinamakan “contract of agency”.

Satu hal yang sama adalah bahwa baik agency maupun pemberian

kuasa (lasgeving menurut B.W.) kedua-duanya dapat terjadi secara diam-

diam dalam arti bahwa baik penerimaan kuasa oleh seorang jurukuasa

(menurut B.W) maupun penerimaan “attorney” oleh seorang agent dapat

dilakukan secaara diam-diam, yaitu dengan tidak membantah atau

mengajukan keberatan terhadap suatu penyerahan kuasa (“attorney”)

ataupun secara diam-diam menjalankan kuasa yang telah diberikan (B.W.

pasal 1793 ayat 2).

F. Kesimpulan

Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang

memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang

menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu

urusan. Pemberian kuasa terjadi dengan cuma-cuma, kecuali

jika diperjanjikan sebaliknya. Pemberian kuasa dapat dilakukan

secara khusus, yaitu mengenai hanya satu kepentingan tertantu

atau lebih, atau secara umum yaitu melalui segala kepentingan

si pemberi kuasa. Orang yang diberikan kuasa dinamakan

“jurukuasa” atau “kuasa” saja, yaitu mereka yang melakukan

perbuatan hukum tersebut “atas nama” orang yang memberikan

kuasa atau juga dapat dikatakan bahwa ia “mewakili” si

pemberi kuasa. Si kuasa tidak diperbolehkan melakukan

sesuatu apapun yang melampaui kuasanya. Pemberian kuasa

ada kaitannya dengan “perwakilan”, yaitu bahwa pemberian

kuasa itu merupakan sumber perwakilan, di samping sumber

lainnya, yaitu undang-undang. Pemberian kuasa dan

perwakilan menerbitkan suatu keadaan yang mirip dengan apa

yang dalam hukum Anglo-Saxon dinamakan agency dan ada

kemiripan pula dengan trust.

G. Saran

Sebaiknya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dibentuk

suatu bab tersendiri mengenai pembahasan “perwakilan” karena ternyata

ada perbedaan antara permberian kuasa dengan perwakilan.

Lebih menjelaskan kembali perihal penggantian rugi terhadap si

kuasa bilamana si pemberi kuasa meninggal saat berlangsungnya kuasa

tersebut.

H. Daftar Pustaka

Subekti, R. 2004. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: PT.

Pradnya Paramita.

Subekti, R. 1995. Aneka Perjanjian. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Subekti, R. 2008. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta : PT.

Intermasa.