PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT MELALUI PENYALURAN ZAKAT …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30008/1/NUR... · Menurut istilah fiqih zakat berarti sejumlah harta tertentu

PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT MELALUI PENYALURAN

ZAKAT PRODUKTIF

( Studi Kasus BAZIS DKI Jakarta Dalam Pemberdayaan Zakat Produktif )

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy)

NUR ADDINI RAHMA

NIM 1111046300011

KONSENTRASI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF

PROGRAM STUDI MUAMALAT (EKONOMI ISLAM)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UIN SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

2015 M / 1437 H

ii

iii

iv

v

ABSTRAK

Nur Addini Rahmah. NIM 1111046300011. Pemberdayaan Ekonomi

Umat Melalui Penyaluran Zakat Produktif (Studi Kasus BAZIS DKI Jakarta

Dalam Pemberdayaan Zakat Produktif). Konsentrasi Manajemen Zakat & Wakaf,

Program Studi Muamalat, Fakultas Syariah & Hukum, Universitas Islam Negeri

Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015 M / 1436 H.

Skripsi ini bertujuan untuk Mengetahui Mekanisme Penyaluran Dana

Zakat Produktif di BAZIS DKI Jakarta. Dengan menganalisis penyaluran dan

penghimpunan dana ZIS di BAZIS DKI Jakarta dari tahun 2011- 2013. Sehingga

mengetahui dampak penyaluran zakat produktif bagi peningkatan ekonomi umat

oleh BAZIS DKI Jakarta, benar-benar telah dirasakan para Mustahik dan

masyarakat DKI Jakarta.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang bersifat kualitatif,

yakni sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari para tokoh dan perilaku yang diamati.

Penelitian ini diperoleh penulis dari kantor BAZIS Provinsi DKI Jakarta.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan Badan Amil Zakat

dan Lembaga Amil Zakat di DKI Jakarta dirasakan cukup besar manfaatnya oleh

masyarakat. Lembaga ini telah bekerjasama oleh Pemda DKI Jakarta dalam

menanggulangi masalah sosial dan kemiskinan yang semakin rumit, terutama

mereka yang berada di kelas menengah ke bawah, sehingga menumbuh

vi

kembangkan masyarakat dengan berjiwa usaha yang gigih dan professional.

Dengan adanya penyaluran dana infaq dan shadaqah yang dipinjamkan kepada

mustahik agar yang bersangkutan bisa mandiri dan mengembangkan usahanya

adalah alternatif yang perlu terus dikembangkan untuk pemberdayaan masyarakat.

Namun demikian dibutuhkan kecermatan dalam memilih calon Mustahik dengan

harapan dana itu akan dimanfaatkan untuk kepentingan yang sebenarnya agar

pengembalian modal usaha tidak macet, yang pada gilirannya bisa digulirkan

kepada Mustahik lain. Dan sebagai alternatif penyaluran/pendayagunaan dana ZIS

untuk usaha-usaha produktif mempunyai prospek yang cukup menjanjikan dan

signifikan di masa mendatang. Masalah yang sering muncul adalah rasio

permintaan dan ketersediaan dana yang tak berimbang. Jumlah permohonan

bantuan dana bisa lebih banyak ketimbang dana yang tersedia di Badan Amil

Zakat/Lembaga Amil Zakat tersebut.

Kata kunci: pemberdayaan, ekonomi umat, penyaluran, dan zakat produktif.

Pembimbing : Dr. H. Sumuran Harahap, M.Ag,MM,M.Si.

Daftar Pustaka : Tahun 1986 s/d Tahun 2015

vii

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan

segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat meyelesaikan Skripsi yang

berjudul “Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Penyaluran Zakat Produktif

(Studi Kasus BAZIS DKI Jakarta Dalam Pemberdayaan Zakat Produktif )”

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi

Strata Satu (S1) guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy) pada

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Jakarta.

Penulisan Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa banyak tangan yang

terulur memberikan bantuan. Ucapan rasa hormat dan terima kasih yang tulus atas

segala kepedulian mereka yang telah memberikan bantuan baik berupa kritik,

masukan, dorongan semangat, dukungan finansial maupun sumbangan pemikiran

dalam penulisan Skripsi ini. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis

menghanturkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Asep Saepudin Jahar, MA., Dekan Fakultas Syariah dan

Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (UIN) Jakarta.

2. Dr. Euis Amalia,MAg., dan Dr.Asmawi,MAg., Pembantu Dekan Bidang

Akademik dan Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum.

3. Bapak Dr. H. Sumuran Harahap, M.Ag,MM,M.Si., Dosen Pembimbing

yang telah memberikan waktu luang, curahan pemikiran, pengarahan dan

bimbingan kepada penulis.

viii

4. Teristimewa kedua orang tua penulis, Bpk. Ridwan dan Ibu. Sumiah

tersayang yang telah membesarkan dan mendidik penulis hingga seperti

sekarang dengan penuh do’a, kasih sayang, kesabaran, keikhlasan, dan

perjuangan hidup demi kelangsungan pendidikan dan masa depan putra-

putrinya.

5. Adik kandung penulis, Faruki, Annisa dan Farhan yang selalu memberi

dukungan moril dan materil kepada penulis.

6. Para Dosen fakultas Syariah dan Hukum yang tidak bisa disebutkan satu

persatu namanya yang telah banyak memberikan nasihat dan

pengalamannya kepada penulis.

7. Para pengurus BAZIS DKI Jakarta khususnya Bpk.Wawan, Dedi

Santosa,SE dan Bpk.Agam yang telah menerima dan membantu penulis

dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

8. Teman-teman seperjuangan di UIN khususnya mahasiswa ZISWAF

angkatan 2011, Banyak sekali kenangan-kenangan yang telah kita lalui

bersama-sama. Semoga silaturahmi kita dapat terus terjalin dan kita semua

mencapai kesuksesan bersama-sama.

9. Teman-teman dari Ikatan Lingkar Zakat Madani (LZM UIN Jakarta), dan

sahabat-sahabat KKN SMART yang telah menjadi inspirasi dan keluarga

kedua bagi penulis serta selalu memberikan do’a dan dukungan yang

sangat berarti bagi penulis.

ix

10. Syaifudin Elman, Ramadhana, Achmad Rendy, M.A.S.S. Moyo,

Hendriansyah, Eva Nurlutfiah, Nurseha Satyariani , Siti Kholifah, Putri

Novianti dan kawan yang lainnya yang telah menjadi kawan setia selama

masa-masa studi dan selalu memberikan masukan, inspirasi serta saran

bagi penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

11. Kekasihku tercinta JM Muhammad Wanda yang selalu menjadi

penyemngat lebih dan motivasi tersendiri dalam perjalanan hidup ini.

12. Seluruh staf karyawan Perpustakan Utama UIN dan Perpustakaan FDK

untuk referensi buku-bukunya.

13. Serta kepada seluruh pihak yang tak dapat disebutkan satu persatu atas

semua bantuan dan masukannya kepada penulis.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak

atas seluruh bantuan dan amal baik yang telah diberikan kepada penulis dalam

penyusunan Skripsi ini. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua

kalangan.

Aamiin....

Jakarta, 15 Oktober 2015

Nur Addini Rahmah

x

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ........................................................................................................ i

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING ................................................................. ii

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN .............................................................. iii

LEMBAR PERNYATAAN ............................................................................................. iv

ABSTRAK ....................................................................................................................... v

KATA PENGANTAR ...................................................................................................... vii

DAFTAR ISI ..................................................................................................................... x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ......................................................................... 1

B. Batasan dan Rumusan Masalah ............................................................. 6

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ............................................................... 7

D. Review Studi Terdahulu ........................................................................ 8

E. Kerangka Teori dan Konsep ................................................................... 10

F. Metode Penelitian .................................................................................. 13

G. Pedoman Penulisan Skripsi .................................................................... 15

H. Sistematika Penulisan ............................................................................. 16

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pemberdayaan Ekonomi Umat ............................................................... 18

1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Umat ....................................... 18

2. Tujuan Pemberdayaan Ekonomi Umat ............................................. 22

3. Strategi dan Pola-pola Pemberdayaan Ekonomi Umat .................... 24

B. Zakat Produktif ....................................................................................... 27

1. Pengertian Zakat Produktif ............................................................... 27

2. Landasan Hukum Zakat Produktif .................................................... 33

3. Tujuan dan Hikmah Zakat Produktif ................................................ 34

C. Pendayagunaan Dana Zakat.................................................................... 36

1. Pengertian Pola Pendayanggunaan Zakat ......................................... 36

2. Bentuk dan Sifat Pendayagunaan/Penyaluran Zakat ........................

xi

BAB III PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT

A. Profil BAZIS DKI Jakarta ...................................................................... 41

B. Sejarah dan Perkembangan BAZIS DKI Jakarta .................................... 42

C. Visi, dan Misi ......................................................................................... 46

D. Tugas Pokok dan Fungsi ....................................................................... 47

E. Struktur Organisasi ................................................................................ 51

F. Pemberdayaan Ekonomi Umat di BAZIS DKI Jakarta ........................ 56

BAB IV PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT MELALUI ZAKAT

PRODUKTIF DI BAZIS DKI JAKARTA

A. Mekanisme Penyaluran Dana Zakat Produktif BAZIS DKI Jakarta

dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat .......................................... 63

B. Peran BAZIS DKI Jakarta dalam Upaya Pemberdayaaan

Ekonomi Umat ......................................................................................... 69

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan .............................................................................................. 81

B. Saran ........................................................................................................ 82

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................................ 84

LAMPIRAN

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan kehidupan yang dihadapi umat (Islam) di Indonesia

sangat banyak, terutama permasalahan pada bidang ekonomi. Permasalahan

tersebut mencakup tingkat penghasilan (rill) yang minim, daya saing yang

rendah dalam pengelolaan sumber-sumber ekonomi nasional, tingkat

pengangguran tinggi, keterbatasan kemampuan dalam mengelola kegiatan

bisnis, keterbatasan kemampuan dalam menyandingkan sumber-sumber

informasi dan teknologi industri, ketidakmerataan kemakmuran dan

kesejahteraan hidup yang tinggi, dan lain sebagainya.1

Oleh karena itu, kita perlu menciptakan usaha-usaha atau lapangan

pekerjaan sebagai salah satu alternatif untuk mengurangi tingkat kemiskinan

dan pengangguran, dan ini menjadi kewajiban bersamaa baik pemerintah

maupun masyarakat. Tampaknya tidak berlebihan bila dikatakan bahwa

usaha memberantas kemiskinan umat kedudukan “hukum-nya” termasuk

kategori wajib.2

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang

Pengelolaan Zakat, institusi yang diberikan amanat untuk mengelola zakat

yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ),

1 Rian Sanjaya, “Model Pendayagunaan Zakat Produktif Di Badan Amil Zakat Dan

Lembaga Amil Zakat ”, (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta, 2011), h.1. 2 Deliarnov, “Perkembangan Pemikiran Ekonomi”, (Jakarta: PT Raja Grfindo persada,

2003), h.30.

2

Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Badan Amil Zakat adalah lembaga yang

dibentuk masyarakat yang bertugas membantu pengumpulan,

pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Sedangkan Unit Pengumpul

Zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk BAZNAS untuk membantu

pengumpulan zakat. Dan tujuan pengelolaan zakat menurut Undang-Undang

Nomor 23 Pasal 3 adalah agar mampu meningkatkan efektifitas dan

efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta mampu meningkatkan

manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan

penanggulangan kemiskinan.3

Dari sudut bahasa, kata zakat berasal dari kata “zaka” yang berarti

berkah, tumbuh, bersih, dan baik.4

Menurut istilah fiqih zakat berarti

sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada

yang berhak. Zakat menurut lughat (bahasa) berarti berkah, tumbuh,

berkembang, suci bersih, baik dan terpuji. Selanjutnya Yusuf Qardhawi

memberi penjelasan, bahwa zakat menurut Al-Qur’an dan Sunnah disebut

juga shodaqah.5

Zakat sebagai salah satu rukun Islam yang asasi merupakan media

untuk menghubungkan antara yang kaya dan miskin, sekaligus berfungsi

untuk membina ukhuwah islamiyah. Karena pada dasar prinsip zakat adalah

3 Siti Masuko, “Strategi Penyaluran Dana LAZIS Yayasan Amaliah Astra Dalam Rangka

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat”, (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas

Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), h.5 4 Mahmud Yunus, “Kamus Arab-Indonesia”, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjema

Pentafsiran Al-Qur’an, 1973), h.156. 5 Yusuf Al- Qardawi, “Hukum Zakat”, (Jakarta : Lentera & Mizan, 1991), h.34.

3

harta orang mampu dibagikan kepada Mustahik dan untuk memenuhui

kebutuhan masyarakat dan agama.6

Zakat merupakan sumber dana potensial dalam pemberdayaan

ekonomi umat. Dengan potensi yang demikian besar, diharapkan lembaga-

lembaga Amil zakat, dapat melakukan suatu perubahan yang signifikant

terhadap program ataupun bentuk pendayagunaan dana zakat yang dapat

meningkatkan kesejahteraan para Mustahik. Sudah barang tentu program

tersebut harus yang berkaitan dengan ekonomi.7

Sedangkan istilah pemberdayaan atau empowerment berasal dari kata

power (kekuasaan atau keberdayaan).8

Pemberdayaan sering diartikan

sebagai perolehan kekuatan dan akses terhadap sumber daya. Pemberdayaan

menurut Steven Shardlow memfokuskan pembahasan pada masalah

bagaimana individu atau kelompok atau komunitas berusaha mengontrol

kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan

sesuai keinginan mereka. 9

Pemberdayaan dana zakat ini terus mengalami perkembangan seiring

dengan berjalannya waktu. Setiap lembaga Amil zakat maupun Badan Amil

Zakat pasti akan melakukan pengembangan terus-menerus teradap

6 Abdullah Zaky Al-Kaaf, “Ekonomi Dalam Prespektif Islam”, (Bandung : Pustaka Setia,

2002,cet. 1, h.132. 7 Salehuddin effendi, “Peran BAZIS DKI Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat”

Majalah BAZIS DKI Jakarta, Edisi 2002, h.8. 8

Onny S. Prijono dan A.M.W Pranarka, “Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan

Implementas”, (Jakarta: CSIS,1996), h.62. 9 Isbandi Rukminto Adi, “Pemberdayaan, Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat,

Dan Intervensi Komunitas”, (Jakarta : 2003), h.239.

4

pemberdayaan dana zakat.10

guna menemukan formula yang tepat untuk

memberdayakan Mustahik.

Adapun pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara

dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan

ekonomi penerimannya, dan supaya kaum dhuafa dapat menjalankan atau

membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut

Mustahik akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha,

mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya

untuk menabung.

Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila

dilaksanakan Lembaga atau Badan Amil Zakat karena LAZ/BAZ sebagai

organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pemberdayaan, dan

pendistribusian dana zakat, tidak hanya memberikan zakat begitu saja

melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan

agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga

penerimaan zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan

mandiri.11

BAZIS DKI Jakarta merupakan Badan Amil Zakat bentukan

pemerintah yang memiliki tugas, meningkatkan hasil guna dan daya guna

zakat, infaq, dan shadaqah.12

Sudah secara otomatis harus berusaha dengan

10

http://repository.unib.ac.id/4389/Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Mensejahterakan

Usaha ekonomi Mikro. diakses Tanggal 15 November 2014 Jam 19.00. 11

Peduli Umat, (Jakarta: Majalah BAZIS DKI Jakarta, Edisi Desember 2010), h.6. 12

Tim Penyusun, “Manajemen ZIS BAZIS Provinsi DKI Jakarta”, (Jakarta: BAZIS DKI

Jakarta, 2006), h.10.

http://repository.unib.ac.id/4389/%20Pendayagunaan

5

sepenuh hati untuk mengembangkan model pemberdayaan zakat produktif

yang tepat.

BAZIS DKI Jakarta memiliki aturan tersendiri dalam hal

pemberdayaan zakat. Pada saat ini ada beberapa peraturan terkait ZIS di

DKI Jakarta yang menjadi rujukan BAZIS DKI Jakarta. Dalam hal

penyaluran dan pemberdayaan ZIS yang hanya disalurkan kepada enam

Ashnaf, yaitu Fakir, Miskin, Muallaf, Gharim, Sabilillah, dan Ibnusabil.

Alasannya karena dua kelompok lainnya seperti Riqab dan Amil tidak ada

alokasi dengan alasan karena di Indonesia tidak ada perbudakan. Sedangkan

hak Amil tidak diambil dari ZIS, karena sudah ada subsidi dari APBD DKI

Jakarta.13

Adapun perolehan ZIS yang berhasil dicapai tahun 2011 naik sebesar

12,76% dari perolehan tahun 2010. Pada tahun 2011 terkumpul dana ZIS

sebesar Rp. 64,7 miliar, melampaui target yang telah ditetapkan sebesar Rp.

57,5 miliar.14

Bila tahun 2012 perolehan ZIS sebesar Rp 81.453.310.876.97,

tahun 2013 naik menjadi Rp 97.795.879.070. artinya perolehan ZIS

meningkat sebesar Rp 13.354.879.070 atau 20,06%.15

Dari hasil perolehan tersebut BAZIS sudah menyentuh ribuan

Mustahik yang dibantu-baik secara finansial maupun yang menerima

manfaat seperti dalam pelatihan serta bisa mendapatkan lapangan pekerjaan.

Hal ini berarti kaum dhuafa tidak hanya sekedar meminta tetapi mampu

13


Jakarta, 2006), h.89. 14

http://www.republik.co.id/berita/ramadhan/kabar-ramadhan/12/08/01/m81oog-bazis-dki-

Jakarta-salurkan-santunan-rp-18-miliar diakses Tanggal 10 Januari 2015 Jam 17:09 15

http://bazisdki.go.id/post/detail/ramadhan diakses Tanggal 10 Januari 2015 Jam 17: 30

http://www.republik.co.id/berita/ramadhan/kabar-ramadhan/12/08/01/m81oog-bazis-dki-Jakarta-salurkan-santunan-rp-18-miliar


http://bazisdki.go.id/post/detail/ramadhan

6

untuk berkarya.16

Dan angka pengangguran otomatis menjadi berkurang,

mengakibatkan pertumbuhan ekonomi meningkat.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan

penelitian mengenai zakat produktif dengan judul :

“PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT MELALUI

PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF DI BAZIS DKI JAKARTA

DALAM PEMBERDAYAAN ZAKAT PRODUKTIF ”

B. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya pembahasan mengenai zakat produktif dan

pendayagunaan ekonomi umat maka perlu pembatasan masalah, agar

pembahasan tidak terlalu meluas dan terarah.

Adapun pembatasan permasalahan dalam Skripsi ini adalah

Penyaluran Dana Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui

Zakat Produktif BAZIS DKI Jakarta. Penelitian akan dilakukan pada

tahun 2015 dan bertempat di BAZIS DKI Jakarta.

2. Perumusan Masalah

Untuk mempermudah penulisan Skripsi ini, maka penulis

merumuskan masalah sebagai berikut :

a. Bagaimana mekanisme penyaluran dana zakat produktif BAZIS

DKI Jakarta dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat?

16

http://bazisdki.go.id/post/index/jakarta-sadar-zakat, di akses Tanggal 10 November 2014

Jam 22:01.

7

b. Bagaimana peran BAZIS DKI Jakarta dalam upaya pemberdayaaan

ekonomi umat?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini tidak lain untuk turut serta

memberikan kontribusi peneliti terhadap wacana, pemikiran, kajian, dan

praktik pemberdayaan ekonomi umat melalui zakat produktif oleh

BAZIS DKI Jakarta. Setelah memperhatikan judul serta latar belakang

masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

a. Untuk mengetahui mekanisme penyaluran dana zakat produktif

BAZIS DKI Jakarta dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat.

b. Untuk mengetahui peran BAZIS DKI Jakarta dalam upaya

pemberdayaaan ekonomi umat.

2. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang bisa ditimbulkan dari penelitian ini, penulis

ingin agar penelitian ini bisa memberikan manfaat :

1) Manfaat Akademisi :

a. Setelah mengetahui pemberdayaaan ekonomi umat yang

dilakukan BAZIS DKI Jakarta melalui penyaluran zakat

produktif diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan

tentang pemberdayaan ekonomi umat melalui zakat produktif

8

bagi para Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum dan

khususnya bagi penulis.

b. Memberikan sumbangan pemikiran kepada perusahaan dalam

memberdayakan ekonomi umat melalui zakat produktif guna

mensejahterakan masyarakat.

2) Manfaat Praktisi:

a. Agar masyarakat mengetahui dan memahami pemberdayaan

ekonomi umat yang dilakukan oleh BAZIS DKI Jakarta melalui

zakat produktif. Sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam

memberdayakan para kaum dhuafa di BAZIS DKI Jakarta.

b. Sebagai bahan masukan terhadap BAZIS DKI Jakarta dalam

menerapkan dan mengembangkan pemberdayaaan ekonomi

umat melalui zakat produktif

3) Manfaat Masyarakat:

Agar dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk masyarakat

agar lebih percaya untuk memberikan dana zakat, infaq, dan

sedaqahnya ke BAZIS DKI Jakarta.

D. Tinjauan (Review) Kajian Terdahulu

Berdasarkan telaah yang telah dilakukan terhadap beberapa sumber

kepustakaan, penelitian melihat bahwa masalah pokok dalam penelitian ini

tampaknya masih kurang dapat perhatian dari para peneliti, untuk itu tidak

9

mengatakan belum pernah diteliti sama sekali, adapun penelitian yang sudah

dibahas antara lain:

No. Nama Peneliti,

Judul Penelitian Hasil Penelitian Perbedaan Penelitian

1.

2.

Aditya Ramadhan

“Analisa

Pemberdayaan

Zakat Dalam

Mensejahterakan

Perekonomian

Mustahik”.

Konsentrasi

Perbankan Syariah,

Fakultas Syariah dan

Hukum, UIN Jakarta

tahun 2013.

Mawan Dwiono

“Kinerja BAZDA

Banten Dalam

Pemberdayaan

Ekonomi

Masyarakat

Perspektif Balance

Skripsi ini membahas

tentang pengembangan

zakat bersifat produktif

dengan cara

dijadikannya dana

zakat sebagai modal

usaha, untuk

pemberdayaan ekonomi

penerimanya, dan

supaya fakir miskin

dapat membiayai

kehidupannya secara

konsisten. Penelitian ini

dilakukan di Lembaga

Amil Zakat Sejahtera

Ummat, Pondok Aren-

Tangerang pada tahun

2013.


tentang pengelolaan

zakat BAZ Banten dan

analisa kinerja BAZ

Banten dengan metode

Balance Scorecards.

Penelitian ini dilakukan


tentang bagaimana peran

BAZIS DKI Jakarta

dalam memberdayakan

kaum dhuafa melalui

zakat produktif dan

mekanisme penyaluran

dana zakat dalam


umat melalui zakat

produktif. Penelitian ini

dilakukan di BAZIS DKI

Jakarta pada tahun 2015.



BAZIS DKI Jakarta

dalam memberdayakan

kaum dhuafa melalui

zakat produktif dan


10

3.

Scorecards”.

Konsentrasi

Perbankan Syariah,


Hukum, UIN Jakarta

tahun 2013.

Siti Muflihah Alwan

“Kontribusi BMT

Terhadap

Pemberdayaan

Ekonomi

Perempuan”.

Konsentrasi

Perbankan Syariah,


Hukum, UIN Jakarta

tahun 2011.

di BAZDA Provinsi

Banten pada tahun

2012.


tentang kontribusi

BMT terhadap


perempuan di wilayah

Tangerang Selatan dan

upaya-upaya yang

dilakukan BMT

tersebut dalam rangka


perempuan di

sekitarnya. Penelitian

ini dilakukan di BMT

Wilayah Tangerang

Selatan pada tahun

2011.

dana zakat dalam


umat melalui zakat






BAZIS DKI Jakarta

dalam memberdayakan

kaum dhuafa melalui

zakat produktif dan


dana zakat dalam


umat melalui zakat




E. Kerangka Teori

Untuk memudahkan penulis dalam penyusunan Skripsi, maka

penulis perlu menjelaskan beberapa istilah yang terkait dengan judul Skripsi

ini, diantaranya tentang zakat, pemberdayaan, ekonomi umat, penyaluran

dan zakat produktif.

11

Islam memandang penting persoalan ekonomi, hal ini dikarenakan

ekonomi merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tidak dapat

dipisahkan. Sedangkan zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat

dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh

masyarakat.17

Zakat merupakan bagian dari rukun Islam yang merupakan

kewajiban setiap muslim yang mampu untuk mengeluarkan sebagian

hartanya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya.18

Dari sudut bahasa, kata zakat berasal dari kata “zaka” yang berarti

berkah, tumbuh, bersih, dan baik19

. Menurut istilah fiqih zakat berarti

sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada

yang berhak. Sedangkan kata produktif adalah berasal dari bahasa Inggris

yaitu “productive” yang berarti menghasilkan atau memberikan banyak

hasil.20

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian zakat produktif adalah

pengelolaan dan penyaluran dana zakat yang bersifat produktif,yang

mempunyai efek jangka panjang bagi para penerima zakat.21

Definisi dari ekonomi umat adalah segala aktivitas yang berkaitan

dengan produksi dan distribusi serta konsumsi, baik berupa jasa atau barang

yang dilakukan oleh masayarakat beragama muslim umumnya.22

17

Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan

Zakat. 18

Muhammad Syafi’i Antonio, “Bank Syraiah Dan Teori Ke Prkatek”. (Jakarta: Gema

Insani Press,2003),h.4. 19

Mahmud Yunus, “Kamus Arab-Indonesia”, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjema

Pentafsiran Al-Qur’an, 1973), h.156. 20

M.Ali Hasan, “Masail Fiqiyah”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2003), h.41. 21

M.Anwar Musaddad, “ Zakat Produktif ”, http://www.zakatcenter.org. diakses Tanggal

26 Januari 2015 Jam 20:22. 22

M. Darmawan Rahardjo, “Islam Dan Transformasi Social-Ekonomi”, (Yogyakarta:

Pustaka Pelajar,1999), h.5.

http://www.zakatcenter.org/

12

Kata penyaluran berasal dari bahasa Inggris yaitu distribute yang

berati pembagian, secara terminologi peyaluran adalah pembagian dan

pengiriman kepada orang banyak atau beberapa tempat.23

Istilah pemberdayaan atau empowerment berasal dari kata power

(kekuasaan atau keberdayaan).24

Pemberdayaan sering diartikan sebagai

perolehan kekuatan dan akses terhadap sumber daya. Pemberdayaan zakat

produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan

yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal

kerja dan kekurangan lapangan kerja, oleh karena itu perlu adanya

perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif.25

Guna

mewujudkan masyarakat mandiri, maka peran pengelolaan lembaga zakat

ikut berpartisipasi dengan cara menyediakan sarana dan prasarana yang

berpihak pada masyarakat.26

Sarana dan prasarana bisa dibentuk berupa

lembaga bisnis-sosial yang bisa mencari keuntungan secara wajar, dimana

keuntungan tersebut akan dimanfaatkan kembali untuk masyarakat.

Agar bantuan zakat produktif dapat berjalan maksimal, maka BAZIS

Provinsi DKI Jakarta selalu melakukan pendampingan, pemantauan, dan

pembinaan. Upaya ini dilakukan dengan merekrut tenaga honorer sebagai

Supervisi Program (SP). Dengan ini, perkembangan usaha dapat dianalisis

23

W.H.S. Poerwadaminta, “Kamus Umum Bahasa Indonesia”,(Jakarta: Balai Pustaka,

1999), cet. 7, h. 269. 24

Onny S. Prijono dan A.M.W Pranarka, “Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan, dan

Implementasi”, (Jakarta: CSIS, 1996), h.62. 25

Sjechul Hadi Permono, “Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan

Nasional”, (Jakarta: Pustaka Firaus,1995), h.41-42. 26

www.pelita.or.id/baca.php?id=64130/Pendayagunaan ZIS Didistribusikan Berdasarkan

Keputusan Gubernur DKI. Diakses pada Tanggal 16 November 2014 Jam 21:22.

13

untuk dipastikan kelayakannya. Sedangkan dalam proses pemberdayaan

BAZIS DKI Jakarta tetap secara aktif memberikan informasi yang dimiliki.

Karena disadari atau tidak, bahwa BAZIS hanyalah mediator antara the

haves dengan Mustahik. ZIS yang ada hanyalah titipan dari mereka yang

mampu, untuk diberikan kepada mereka yang kurang mampu.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa pemberdayaan yang dilakukan

BAZIS DKI Jakarta bisa mengoptimalkan perekonomian umat dan sangat

membantu dalam penyaluran zakat produktif agar manyarakat kurang

mampu bisa lebih berproduktif.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis dalam menyelesaikan Skripsi

ini dengan menggunakan metode-metode yang umumnya berlaku dalam

penelitian :

1. Pengumpulan Data

a. Pendekatan

Pendekatan ini menggunakan pendekatan yang bersifat

kualitatif, yakni sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data

deskriptif analisis berupa kata-kata tertulis atau lisan dari para tokoh

dan perilaku yang diamati.

b. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan, (Field

Research) untuk mengetahui secara langsung responden atau

14

tanggapan dari responden. Karena melakukan penelitian langsung

guna mendapatkan data yang jelas atau kesesuaian antara teori dan

praktek pendayagunaan ZIS pada BAZIS DKI Jakarta dalam masalah

pemberdayaan untuk kaum dhuafa.

Sumber data dalam penelitian ini penulis menggunakan dua

jenis sumber data :

a. Data primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber

pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari

wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan

oleh peneliti.27

Data primer yang digunakan dalam penulisan ini

merupakan data yang diperoleh dari terjun langsung ke lapangan

dengan objek penelitian yaitu pemberdayaan ekonomi umat melaui

zakat produktif pada BAZIS DKI Jakarta.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah

lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer

atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau

diagram-diagram.28

27

Husein Umar, “Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis”, (Jakarta, PT Raja

Grafindo Persada, 2004) h.42. 28

Husein Umar, “Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis”, (Jakarta, PT Raja

Grafindo Persada, 2004) h.44

15

2. Teknik pengumpulan data

a. Observasi

Observasi merupakan metode mengumpulkan data dengan

mengamati langsung dilapangan. Dalam hal ini penulis mengadakan

pengamatan secara cermat dan sistematik.29

Dalam penelitian ini

penulis mengamati secara langsung untuk mengetahui pemberdayaan

ekonomi umat melalui zakat produktif yang dilakukuan oleh BAZIS

DKI Jakarta.

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu bagian yang terpenting dari

setiap survei. Wawancara juga merupakan suatu proses interaksi dan

komunikasi.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data-data yang diperlukan dengan cara

memperoleh data dokumentasi tentang pemberdayaan ekonomi umat

melaui zakat produktif serta mencari bahan pustaka/buku rujukan

yang berkaitan dengan judul Skripsi yang sedang dibuat ini.

G. Pedoman Penulisan Skripsi

Penulisan dan penyusunan Skripsi ini, berpedoman kepada kaidah-

kaidah penulisan karya ilmiah pada buku pedoman penulisan skripsi, yang

29

Sugiono, “Metode Penelitian Bisnis”, (Bandung: Alfabeta, 2007),h.105.

16

diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah

cetakan tahun 2012.

H. Sistematika Penulisan

Didalam pembuatan penelitian ini, penulis akan memberikan

gambaran mengenai hal apa saja yang dilakukan, maka secara garis besar

gambaran tersebut dapat dilihat dalam sistematika Skripsi dibawah ini :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, batasan dan

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan

(review) kajian terdahulu, kerangka teori dan konseptual, metode

penelitian, yaitu terdiri dari pengumpulan data, yang meliputi

pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, yang meliputi data

primer dan sekunder, kemudian teknik pengumpulan data, yang

terdiri dari observasi, wawancara, dokumentasi, pedoman

penulisan Skripsi, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang berkaitan dengan

pembahasan penulisan Skripsi ini antara lain : pengertian zakat

produktif, tujuan dan hikmah zakat, pengertian pemberdayaan

ekonomi umat, strategi dan pola-pola pemberdayaan ekonomi

umat, pengertian pola pendayagunaan zakat, bentuk dan sifat

pendayagunaan/penyaluran zakat.

17

BAB III: PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT di BAZIS DKI

JAKARTA

Dalam bab ini menjelaskan tentang obyek penelitian, gambaran

umum BAZIS DKI Jakarta, sejarah berdirinya BAZIS DKI

Jakarta, struktur organisasi, visi dan misi, dan pemberdayaan

ekonomi umat.

BAB IV: PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT MELALUI

PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF di BAZIS DKI

JAKARTA

Dalam bab ini penulis akan menganalisis data primer dan data

sekunder mengenai pemberdayaan zakat produktif dalam

peningkatan ekonomi umat dalam bab ini dibahas mengenai

bagaimana mekanisme penyaluran dana zakat produktif BAZIS

DKI Jakarta dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat dan

bagaimana peran BAZIS DKI Jakarta dalam upaya

pemberdayaaan ekonomi umat, sehingga dapat menimbulkan

ekonomi negara berkembang.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Penutup yang didalamnya terdapat kesimpulan, saran-saran yang

dilengkapi dengan daftar pustaka.

18

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pemberdayaan Ekonomi Umat

1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Umat

Untuk mengetahui maksud dari pemberdayaan ekonomi umat,

perlu dikemukakan tentang pemberdayaan itu sendiri. Pada dasarnya,

agama Islam adalah agama pemberdayaan. Dalam pandangan Islam,

pemberdayaan merupakan gerakan tanpa henti.30

Secara konseptual,

pemberdayaan (empowerment) berasal dari kata “power” (kekeuasaan

atau keberdayaan).31

Pemberdayaan secara etimologi berasal dari kata

daya yang berarti upaya, usaha, akal, kemampuan. Pemberdayaan sering

diartikan sebagai perolehan kekuatan dan akses terhadap sumber daya.32

Istilah pemberdayaan diartikan sebagai upaya memperluas horizon

pilihan bagi masyarakat, dengan upaya pendayagunaan potensi,

pemanfaatan yang sebaik-baiknya dengan hasil yang memuaskan. Ini

berarti masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang

bermanfaat bagi dirinya, dapat dikatakan bahwa masyarakat yang berdaya

30

Nanih Machendrawati, Agus Ahmad Syafe’i, “Pengembangan Masyarakat Islam:

Strategi Sampai Tradisi”, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,2001),Cet.1, h.41. 31

Edi Suharto, “Membangun Masyarakat Memberdayaakan Rakyat”, (Bandung : Reflika

Aditama,2005),cet 1, h.57. 32

Badadu–Zain, “Kamus Umum Bahasa Indonesia”, (Jakarta: Sinar Harapan,1997), h.317.

18

19

adalah yang dapat memilih dan mempunyai kesempatan untuk

mendapatkan pilihan-pilihan.33

Selain itu Pemberdayaan di bidang ekonomi merupakan upaya

untuk membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi,

dan membangkitkan kesadaran akan potensi ekonomi yang dimilikinya

serta berupaya untuk mengembangkannya. Keberdayaan masyarakat

adalah unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan.

Dalam pengertian yang dinamis, yaitu mengembangkan diri dan mencapai

kemajuan. Keberdayaan masyarakat menjadi sumber dari apa yang

dikenal sebagai Ketahanan Nasional.34

Amrullah Ahmad menyatakan bahwa pemberdayaan adalah sistem

tindakan nyata yang menawarkan alternatif model pemecahan masallah

ummah dalam bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan.35

Menurut Soeharto (2005) pemberdayaan menunjuk pada

kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga

mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi

kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom)

dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas

dari kelaparan, bebas dari kebodohan, dan bebas dari kesakitan (b)

menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat

meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-

33

Lili Bariadi dan Muhammad Zen, “Zakat & Wirausaha”, (Jakarta: CV. Pustaka

Amri,2005), h.53. 34

Mubyarto, “Membangun Sistem Ekonomi”, (Yogyakarta: BPFE, 2000), h.263-264. 35


Amri,2005), h.54.

20

jasa yang mereka perlukan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan

dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.36

Sedang menurut Parsons yang dikutip oleh Suharto (2005)

pemberdayaan adalah sebuah peroses di mana seseorang menjadi cukup

kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan serta berpengaruh

terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi

kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh

pengetahuan, keterampilan, dan kekuasaan yang cukup untuk

mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi

perhatiannya.37

Sedangkan untuk membahas ekonomi umat, maka perlu di perjelas

dahulu tentang pengertian ekonomi dan umat. Definisi yang paling

populer tentang ekonomi, yaitu bahwa ekonomi adalah segala aktivitas

yang berkaitan dengan produksi dan distribusi diantara orang-orang. Di

sini, titik tekan definisi ekonomi adalah pada kegiatan produksi dan

distribusi baik dalam bentuk barang ataupun jasa.38

Definisi ekonomi lain mencakup aspek yang lebih luas, misalnya

yang terdapat pada Oxford Dictionary of Current Engish sebagaimana

dikutip Muhammad dan Alimin dalam Etika dan Perlindungan Konsumen

Dalam Ekonomi Islam, di katakan bahwa ilmu ekonomi merupakan kajian

36

Edi Suharto, “Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat”, (Bandung: PT Refika

Aditama,2005), h.57. 37

Edi Suharto, “Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat”, (Bandung: PT Refika

Aditama,2005), h.58-59. 38

M. Dawam Rahardjo, “Islam Dan Transformasi Sosial-Ekonomi”, (Yogyakarta: Pustaka

Pelajar, 1999), h.5.

21

tentang produksi, distribusi dan konsumsi kekayaan di dalam masyarakat

manusia. Pada definisi ini, selain ada aspek konsumsi, juga tercakup

obyek kegiatan ekonomi, yaitu kekayaan, yang tidak lain adalah kekayaan

material.39

Selanjutnya, ketika membahas perekonomian umat, maka ada

kemungkinan yang perlu diperhatikan yaitu: ekonomi umat itu hampir

identik dengan ekonomi pribumi Indonesia. Sementara itu umat Islam

sendiri berjumlah 87 persen dari total penduduk. Konsekuensi dari

pengertian ini, bahwa jika dilakukan pembangunan nasional secara

merata, maka hal ini berarti juga pembangunan ke perekonomian umat

Islam.40

Jadi dapat dikerucutkan bahwa memberdayakan ekonomi umat di

sini, berarti upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan

masyarakat Islam dari kondisi tidak mampu, serta melepaskan diri dari

perangkap kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi. Dengan kata lain,

sebagai upaya membangun kemandirian umat di bidang ekonomi.

Dari berbagai pengertian yang ada, maka peneliti menarik

kesimpulan bahwa pemberdayaan ekonomi umat adalah upaya untuk

membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi, dan

membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya

untuk mengembangkannya seperti; melakukan upaya peningkatan

kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah paling tidak harus ada

39

Muhammad dan Alimin, “Etika Dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam”,

(Yogyakarta: BPFE, 2004), h.12. 40

M. Dawam Rahardjo, “Islam Dan Transformasi Sosial-Ekonomi”, (Yogyakarta: Pustaka

Pelajar, 1999), h. 270.

22

perbaikan akses terhadap empat hal, yaitu akses terhadap sumber daya,

akses terhadap teknologi, akses terhadap pasar, akses terhadap

permintaan.

2. Tujuan Pemberdayaan Ekonomi

Tujuan pemberdayaan ekonomi adalah membantu seseorang

memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan

yang akan dia lakukan yang terkait dengan diri mereka termasuk

mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan.

Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan percaya diri untuk

menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari

lingkungan.41

Dari tujuan di atas, pemberdayaan dapat di artikan sebagai

sebuah usaha dan proses dalam membantu supaya seseorang itu dapat

mandiri dalam menciptakan keputusan-keputusan akan dirinya, yang

terkait antara hubungan seseorang tersebut dengan lingkungan sekitarnya.

Dengan demikian, usaha pemberdayaan bertujuan untuk

menggerakkan potensi atau daya yang dimiliki oleh individu sebagai

anggota masyarakat, tetapi tentunya usaha ini juga harus diikuti oleh

usaha perbaikan pranata-pranata pendukungnya. Demikian pula

pembaharuan lembaga sosial dan integrasiannya kedalam kegiatan

perekenomian masyarakat sebagai salah satu pintu masuk menuju

kesejahteraan.

41

Lili Bariadi dan Muhammad Zen, “Zakat & Wirausaha”, (Jakarta: CV. Pustaka Amri,

2005), h.64.

23

Kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah berdasar pada

pemikiran ekonomi klasik yang memiliki pandangan bahwa masyarakat

bakal berubah secara linier, yaitu perubahan yang selaras, serasi, dan

seimbang dari unsur masyarakat paling kecil sampai ke perubahan

masyarakat keseluruhan; dari tradisional menuju modern. Model

pembangunan yang diterapkan dengan trickle down effect dimana

akumulasi kapital dikalangan kelas atas akan menetes ke bawah. Orang-

orang bawah akan mendapatkan “cipratan” seperti dalam bentuk lapangan

kerja yang diciptakan. Konsumsi orang kaya akan memberikan

penghasilan bagi orang-orang di lapisan bawah.42

Di antara upaya untuk menanggulangi masalah kemiskinan adalah

dengan konsep pemberdayaan masyarakat (social empowerment) dimana

pondasi utamanya keadilan sosial. Paradigma pembangunan terkait

dengan keadilan sosial memfokuskan pada unsur kesetaraan(equality),

kerjasama, dan upaya saling berbagi (sharing) dalam masyarakat. Prinsip

dari pemberdayaan masyarakat itu memberikan landasan tersedianya

akses ekonomi bagi masyarakat sehingga terjadi perubahan kearah yang

lebih baik.43

Masyarakat yang memiliki kemampuan untuk memberdayakan

dirinya akan mampu melakukan perubahan kearah yang lebih baik

sehingga akan meningkatkan tingkat kemakmurannya. Untuk melihat

42

Arief Budiman “Teori Pembangunan Dunia Ketiga”, (Jakarta: Gramedia, 1995), h.124. 43

Isbandi Rukminto Adi, “Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat Dan Intervensi

Komunitas: Pengantar Pada Pemikiran Dan Pendekatan Praktisi”, (Jakarta: Lembaga Penerbit

Fakultas Ekonomi UI, 2003), h.32.

24

kemajuan suatu ekonomi menurut MA Mannan ada tiga hal yang menjadi

tolak ukur, yaitu; pertama, pendapatan perkapita tinggi. Kedua,

pendapatan perkapita terus naik. Ketiga, kecendrungan kenaikan terus

menerus dan mandiri. Kemandirian dalam bidang ekonomi merupakan

suatu indikator tertinggi untuk menilai kemajuan ekonomi. Karena

kemandirian menunjukkan keberdayaan masyarakat dalam mengatasi

masalah ekonomi, dan ini berarti tujuan pemberdayaan tercapai.44

3. Strategi dan Pola-Pola Pemberdayaan Ekonomi Umat

Dalam memberdayakan ekonomi umat berarti mengembangkan

sistem ekonomi dari umat oleh umat sendiri dan untuk kepentingan umat.

Berarti pula meningkatkan kemampuan rakyat secara menyeluruh dengan

cara mengembangkan dan mendinamiskan potensinya.

Upaya pengerahan sumber daya untuk mengembangkan potensi

ekonomi umat akan meningkatkan produktivitas umat. Dengan demikian,

umat atau rakyat dengan lingkungannya mampu secara partisipatif

menghasilkan dan menumbuhkan nilai tambah yang meningkatkan

kemakmuran dan kesejahteraan mereka. Rakyat miskin atau yang belum

termanfaatkan secara penuh potensinya akan meningkat bukan hanya

ekonominya, tetapi juga harkat, martabat, rasa percaya diri, dan harga

dirinya.

44

N.Oneng Nurul Bariyah, “Total Quality Managemet Zakat”, (Ciputat: Wahana Kardofa

FAI UMJ, 2012), h.56.

25

Pemberdayaan ekonomi umat dapat dilihat dari tiga sisi:

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi

masyarakat berkembang. Titik tolak pemikirannya berupa pengenalan

bahwa setiap manusia, dan setiap masyarakat, memiliki potensi yang

dapat dikembangkan. Tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa

daya.

2. Memperkuat potensi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat itu.

Untuk memperkuat potensi ekonomi umat ini, upaya yang sangat

pokok dalam peningkatan taraf pendidikan, derajat kesehatan, serta

terbukanya kesempatan untuk memanfaatkan peluang-peluang

ekonomi.

3. Mengembangkan ekonomi umat juga mengandung arti melindungi

rakyat dan mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta

mencegah eksploitasi golongan ekonomi yang kuat atas yang lemah.

Upaya melindungi rakyat tersebut tetap dalam rangka proses

pemberdayaan dan pengembangan prakarsanya. 45

Melalui langkah-langkah yang nyata harus diupayakan agar

pertumbuhan ekonomi umat berlangsung secara cepat. Strategei berpusat

pada upaya mendorong percepatan perubahan struktural yang selanjutnya

dapat memperkuat kedudukan dan peran ekonomi umat dalam

perekonomian nasional.

45

Mubyarto, “Ekonomi Rakyat, Program IDT Dan Demokrasi Ekonomi Indonesia”,

(Yogyakarta: Adtya Media, 1997), h.37.

26

Memberdayakan ekonomi umat secara proporsional sama dengan

memberdayakan ekonomi rakyat. Karenanya, tidak heran jika aspek

pemberdayaan ekonomi rakyat menjadi tema sentral bagi pembangunan

ekonomi. Pertumbuhan ekonomi harus pula menujukkan pada perbaikan

keadilan. Aspek keadilan ini harus diterjemahkan dalam konsep ekonomi

dan secara politis dapat diterima. 46

Pola-pola pemberdayaan ekonomi masyarakat mempunyai ciri-ciri

atau unsur-unsur pokok sebagai berikut:

a. Mempunyai tujuan yang hendak dicapai.

b. Mempunyai wadah kegiatan yang terorganisir.

c. Aktivitas yang dilakukan terencana, berlanjut, serta harus sesuai

dengan kebutuhan dan sumberdaya setempat.

d. Ada tindakan bersama dan keterpaduan dari berbagai aspek yang

terkait.

e. Ada perubahan sikap pada masyarakat sasaran selama tahap-tahap

pemberdayaan.

f. Menekankan pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam ekonomi

terutama dalam wirausaha.

g. Ada keharusan membantu seluruh lapisan masyarakat khususnya

masyarakat lapisan bawah. Jika tidak, maka solidaritas dan kerjasama

sulit tercapai.

46

Mubyarto, “Ekonomi Rakyat, Program IDT Dan Demokrasi Ekonomi Indonesia”,

(Yogyakarta: Adtya Media, 1997), h.39.

27

h. Akan lebih efektif bila program pengembangan masyarakat pada

awalnya memperoleh bantuan dan dukungan pemerintah. Selain itu

sumber-sumber dari organisasi sukarela non-pemerintah harus

dimanfaatkan.

Dengan demikian pola-pola pemberdayaaan ekonomi masyarakat

bukan sekedar diartikan sebagai keharusan masyarakat untuk mengikuti

suatu kegiatan, melainkan dipahami sebagai kontribusi mereka dalam

setiap tahapan yang mesti dilalui oleh suatu program kerja pemberdayaan

ekonomi masyarakat.47

B. Zakat Produktif

a. Pengertian Zakat Produktif

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti,

yaitu Al-Barakatu (keberkahan), Al-Namaa (pertumbuhan dan

perkembangan), Ath-Thaharatu (kesucian), dan Ash-Shalahu

(keberesan).48

Secara istilah zakat adalah bahwa zakat itu merupakan

bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT

mewajibkannya kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang

berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.49

47


Amri,2005), h.55. 48



Didin Hafidhuddin, “Zakat dalam Perekonomian Modern”,(Jakarta: Gema Insani,2002),

h.7.

28

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan

pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta

yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang

dan bertambah, suci dan baik. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam

surat at-Taubah:103

يهم با وصل عليهم إن صلوتك سكن لم رهم وت زك خذ من أمولم صدقة تطهيع عليم والله س

Artinya:

“Ambillah (sebahagian) dari harta mereka menjadi sedekah,

supaya dengannya engkau membersihkan mereka dan mensucikan mereka

dan doakanlah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menjadi

ketenteraman bagi mereka. Dan (ingatlah) Allah Maha Mendengar, lagi

Maha Mengetahui.” (QS. AT-Taubah: 103)

Zakat adalah ibadah maaliyah yang mempunyai dimensi

pemerataan karunia Allah SWT sebagai fungsi sosial ekonomi sebagai

perwujudan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan,

pembuktian persaudaraan Islam, sebagai pengikat batin antara golongan

kaya dengan golongan miskin, mewujudkan tatanan masyarakat yang

sejahtera, rukun, damai dan harmonis yang akhirnya dapat menciptakan

situasi yang tentram, aman lahir batin. Jadi dengan adanya fungsi ganda

zakat, Kesenjangan sosial yang dihadapi seperti kapitalisme maupun

sosialisme dengan sendirinya akan terkikis.

29

Umat Islam merupakan umat yang mulia, umat yang dipilih Allah

untuk mengemban risalah, agar mereka menjadi khalifah dimuka bumi.

Tugas umat Islam mewujudkan kehidupan yang adil, makmur, tentram,

dan sejahtera. Oleh karena itu, Islam seharusnya menjadi rahmat bagi

seluruh alam. Tetapi kenyataannya umat Islam masih jauh dari kondisi

ideal, karean belum optimal dalam mengelola potensi yang ada. Bila

seluruh potensi sumber daya manusia dan ekonomi yang melimpah,

dikembangkan secara baik, dipadukan potensi aqidah Islamiyah tentu

akan lebih optimal. Maka kesadaran beragama dan ukhuah Islamiyah

kaum muslimin akan semakin meningkat maka kesulitan ekonomi akan

semakin sedikit.

Salah satu sisi ajaran Islam yang harus ditangani secara serius

menyangkut penanggulangan kemiskinan dengan cara mengoptimalkan

pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infak, dan shadaqah.

Sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW serta penerusnya

dizaman keemasan Islam.50

Sedangkan produktif berasal dari bahasa inggris productive yang

berarti banyak menghasilkan. Secara umum produktif (productive) berarti

banyak menghasilkan karya atau barang. Produktif juga berarti banyak

menghasilkan, memberikan banyak hasil.51

50


Amri,2005), h.6-7. 51

Anwar - Desi, “Kamus Lengkap I Milliard”, (Surabaya: Amelia,2003), h.291.

30

Pengertian produktif dalam hal ini, kata yang disifati yaitu kata

zakat. Sehingga zakat produktif yang artinya zakat dimana dalam

pendistribusiannya bersifat produktif yang merupakan lawan dari

konsumtif. Lebih jelasnya zakat produktif adalah pendayagunaan secara

produktif, yang pendistribusiannya lebih kepada bagaimana cara atau

metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian lebih

luas, sesuai dengan ruh dan tujuan syara. Cara pemberian yang tepat

guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif,

sesuai dengan pesan syari’at dan peran serta fungsi sosial ekonomi dari

zakat.

Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau

dana zakat yang diberikan kepada para Mustahik tidak dihabiskan, akan

tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka,

sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup

secara terus menerus.

Penyaluran zakat secara produktif ini pernah terjadi di zaman

Rasulullah SAW. Dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Imam

Muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, bahwa

Rasulullah SAW telah memberikan zakat kepadanya lalu menyuruhnya

untuk dikembangkan atau dishadaqahkan lagi.52

Landasan awal pengelolaan zakat produktif adalah bagaimana

dana zakat tidak habis dikonsumsi untuk kebutuhan sehari-hari, teteapi

52

http://www.pias-ktb.com/2012/02/263-zakat-produktif.html oleh Hakam Ahmed

EJ.Chudrie, diakses Tanggal 06 Maret 2015 Jam 12:10 WIB.

http://www.pias-ktb.com/2012/02/263-zakat-produktif.html

31

lebih dipergunakan untuk melancarkan usahanya. Bukankah Nabi

Muhammad SAW telah mengingatkan kita sebagaimana terdapat dalam

hadist beliau yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari: “Tidak ada sesuatu

makanan yang lebih baik bagi seseorang melainkan apa yang dihasilkan

dari karya tangannya sendiri.” Disamping itu ada pepatah mengatakan

“Berikanlah kail, bukan ikannya.” Oleh sebab itu, modal usaha yang

digulirkan dari dana zakat diharapkan menjadi kail yang mampu

menangkap ikan-ikan yang tersedia di alam.53

Dengan modal penyaluran dana zakat diharapkan Mustahik dapan

lebih berproduktif dan mampu meningkatkan perekonomian sehari-

harinya secara mandiri.

Zakat Terbagi Menjadi Dua: Zakat Harta dan Zakat Fitrah

Zakat terdiri dari zakat harta dan zakat fitrah. Yang dimaksud

dengan zakat harta adalah bagian dari harta kekayaan seseorang yang

wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai

selama jangka waktu tertentu dan dalam jumlah minimal tertentu.

Sedangkan zakat fitrah adalah pengeluaran wajib dilakukan oleh setiap

muslim yang mempunyai kelebihan harta dan dikeluarkan pada saat hari

raya idul fitri.54

Penulis akan membatasi pembahasan ini tentang zakat harta saja.

ketika sampai pada nisabnya disyaratkan adanya kelebihan dari

kebutuhan dasar dan kehidupan umat Islam, seperti makanan, pakaian,

53


EJ.Chudrie, diakses Tanggal 06 Maret 2015 Jam 12:32 WIB. 54

M. Daud Ali, “Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Waqaf ”, (Jakarta: UI-Press,1988), h.42.


32

tempat tinggal, alat transportasi dan alat-alat yang membantu profesi serta

produksi, dan disyaratkan lewatnya masa satu tahun dimulai dari awal

kepemilikan penuh pada barang-barang tersebut.

Zakat harta memiliki tiga segi : 55

1. Segi Ibadah: pada sisi ini niat untuk memberi menurut para ulama,

dan amal bertujuan untuk melaksanakan perintah Allah.

2. Segi Sosial: saling memberi antar sesama umat muslim, yang kaya

dapat memberikan sebagian hartanya kepada yang membutuhkan,

sehingga mereka dapat terbantu. Kemudian fakir miskin mempunyai

hak atas zakat tersebut. Begitu juga Amil, mereka yang mempunyai

banyak hutang, Muallaf, para budak, Fisabilillah dan Ibnu Sabil.

3. Segi Ekonomi: inilah yang akan penulis bahas lebih detail pada

pembahasan ini. Segi ekonomi merupakan sisi pelengkap dari zakat.

Walaupun masalah ekonomi merupakan pembahasan yang sudah

sering dilakukan dalam usaha mengembangkan keuangan, tetapi

kajian ekonomi zakat sangat jarang dilakukan. Oleh karena itu, peran

zakat yang sebenarnya belum pernah terwujud pada kehidupan

masyarakat, baik dari kegiatan pendayagunaan harta yang diambil

dari harta zakat dan macam-macamnya maupun pengumpulan harta

zakat dari tingkatan-tingkatan masyarakat dan membagikannya

kepada kelompok yang berhak. Sebenarnya dari sini masyarakat

dapat bergerak dengan srikulasi keuangan tersebut, baik segi

55

Abdul Al-Hamid Mahmud, “Ekonomi Zakat”, (Jakarta: PT Raja Grafindo

Persada,2006), h.3-4.

33

keuangan maupun kemanusiaan untuk menuju ke kemajuan yang

sebenarnya. Hal itu dapat dicapai hanya dengan menunaikan satu

kewajiban, yaitu membayar zakat. Allah Maha Benar ketika

mengatakan “ Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan

zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka ….” (QS.AT-

Taubah: 103)

Berdasarkan ayat tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa

zakat merupakan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan.

b. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu

unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat

ialah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-

syarat tertentu.56

Zakat dalam AL-Qur’an disebut sebanyak 82 kali, ini

menunjukkan hukum dasar zakat yang sangat kuat, antara lain:

دوه عند الله إن ن خي ت موا ألنفسكم م الة وآتوا الزكاة وما ت قد وأقيموا الص الله با ت عملون بصي

Artinya:

“Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang dan tunaikanlah

zakat; dan apa jua yang kamu dahulukan dari kebaikan untuk diri kamu,

tentulah kamu akan mendapat balasan pahalanya di sisi Allah.

Sesungguhnya Allah sentiasa Melihat segala yang kamu kerjakan.” (QS.

AL-Baqarah: 110)

ها والمؤلفة ق لوب هم وف الرقاب ا الصدقت للفقراء والمسكني والعملني علي إن

56

M. Daud Ali, “Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Waqaf ”, (Jakarta: UI-Press,1988), h.31.

34

بيل فريضة من الله والله عليم حكيم والغرمني وف سبيل الله وابن السArtinya:

“Sesungguhnya sedekah-sedekah (zakat) itu hanyalah untuk

orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil-amil yang menguruskannya

, dan orang-orang muallaf yang dijinakkan hatinya, dan untuk hamba-

hamba yang hendak memerdekakan dirinya, dan orang-orang yang

berhutang, dan untuk (dibelanjakan pada) jalan Allah, dan orang-orang

musafir (yang keputusan) dalam perjalanan. (Ketetapan hukum yang

sedemikian itu ialah) sebagai satu ketetapan (yang datangnya) dari

Allah. Dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.”

(QS. AT-Taubah: 60)

ل الءيت ين ون فص فإن تابوا وأقاموا الصلوة وءات وا الزكوة فإخونكم ف الد لقوم ي علمون

Artinya:

“Dan jika mereka bertobat, melaksanakan shalat dan

menunaikan zakat, maka (berarti mereka itu) adalah saudara-saudaramu

seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang

mengetahui.” (QS. AT-Taubah: 11)

Dari uraian nash di atas dapat dipahami mengenai kewajiban

mengeluarkan zakat. Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti

shalat, puasa, dan haji, ini telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan

Al-Qur’an dan As Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial

kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang.

c. Tujuan dan Hikmah zakat produktif

Yang dimaksud dengan tujuan zakat dalam hubungan ini sasaran

praktisinya, tujuan tersebut sebagai berikut: 57

a) Mengangkat derajat fakir-miskin dan membantunya keluar dari

kesulitan hidup serta penderitaan.

57

M. Daud Ali, “Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Waqaf ” , (Jakarta: UI-Press,1988),

h.40.

35

b) Membentangkan dan membina tali persudaraan sesama umat Islam

dan manusia pada umumnya.

c) Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin.

d) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang.

Zakat sebagai lembaga Islam mengandung hikmah yang bersifat

rohaniah dan filosofis. Hikmah itu digambarkan dalam ayat Al-Qur’an

salah satunya, dalam QS. Al-Baqarah: 261 yang artinya “Perumpamaan

(nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya

di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan

tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipat gandakan bagi

siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi

Maha Mengetahui.”

Di antara hikamh-hikmah dari menafkahkan hartanya yaitu: 58

a) Mensyukuri karunia dari illahi, menumbuh suburkan harta dan

pahala serta membersihkan diri dari sifat-sifat kikir, dengki, iri, serta

dosa.

b) Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan akibat

kemelaratan.

c) Mewujudkan solidaritas, kasih sayang antara sesama manusia.

d) Menifestasi kegotongroyongan dan tolong-menolong dalam

kebaikan dan taqwa.

e) Mengurangi ke fakir miskinan yang merupakan masalah sosial.

58

M. Daud Ali, “Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Waqaf ” , (Jakarta: UI-Press,1988),

h.41.

36

f) Membina dan mengembangkan stabilitasi sosial.

g) Salah satu jalan mewujudkan keadilan sosial.

Banyak sekali hikamh yang terkandung dalam melaksanakan

ibadah zakat. Zakat merupakan ibadah yang memiliki dimensi ganda,

vertikal dan horizontal. Artinya secara vertikal, zakat sebagai ibadah dan

wujud ketaqwaan dan kesyukuran seorang hamba kepada Allah atas

nikmat berupa harta yang diberikan Allah kepadanya serta untuk

membersihakan dan mensucikan diri dan hartanya itu. Dalam konteks

inilah zakat bertujuan untuk menata hubungan seorang hamba dengan

Tuhannya sebagai pemberi rezeki.

Sedangkan secara horizontal, dengan zakat dapat mewujudkan

rasa keadilan sosial dan kasih sayang diantara pihak yang mampu

dengan pihak yang tidak mampu dan dapat memperkecil problema

kesenjangan sosial serta ekonomi umat. Dalam konteks ini zakat

diharapkan dapat mewujudkan pemerataan dan keadilan sosial diantara

kehidupan umat manusia.59

C. Pendayagunaan Dana Zakat

1. Pengertian Pola Pendayagunaan Zakat

Kata “pola” dalam kamus bahasa Indonesia artinya bentuk dan

system.60

Sedangkan kata “pola” dalam kamus ilmiah popular arinya

59

Asnaini, “Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam”, (Yogyakarta: Pustaka

Pelajar,2008), h.42. 60

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, (Jakarta:

Balai Pustaka,1988), Cet ke 1, h.692.

37

model, contoh, atau pedoman (rancangan).61

Pada pembahasan ini maka

pola lebih tepat diartikan sebagai bentuk, karena memiliki ketertarkaitan

dengan kata yang dirangkulnya yaitu pola pendayagunaan, yang berarti

bentuk pendayagunaan. Sedangkan pendayagunaan berasal dari kata

“guna” yang berarti manfaat, adapun pengertian pendayagunaan sendiri

menurut kamus besar bahasa Indonesia:

- Pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.

- Pengusahaan (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas

dengan baik.62

Maka dapat disimpulkan bahwa pendayagunaaan adalah

bagaimana cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang

lebih besar dan lebih baik. Adapun pola pendayagunaan dana zakat

merupakan bentuk proses optimalisasi pendayagunaan zakat agar lebih

efektif, berdayaguna dan bermanfaat.

2. Bentuk dan Sifat Pendayagunaan/Penyaluran

Ada dua bentuk penyaluran dana antara lain:63

a) Bentuk sesaat, dalam hal ini berarti bahwa zakat hanya diberikan

kepada seseorang satu kali saja atau hanya sesaat. Dalam hal ini juga

berarti bahwa penyaluran kepada Mustahik tidak di sertai target

terjadinya kemandirian ekonomi dalam diri Mustahik. Hal ini

61

Puis A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, “Kamus Ilmiah Populer ”, (Surabaya:

Artaloka, 1994), h.605. 62

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, (Jakarta:

Balai Pustaka,1988), Cet ke 1, h.189. 63


Amri,2005), h.25.

38

dilakukan karena Mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi

mandiri seperti orang tua yang sudah jompo, orang dewasa yang

cacat (tidak memungkinkan ia mandiri).

b) Bentuk pemberdayaan, merupakan penyaluran zakat yang di sertai

target merubah keadaan penerima (khususnya golongan fakir

miskin). Penyaluran zakat harus disertai dengan pemahaman yang

utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima zakat. Apabila

permasalahan adalah kemiskinan, harus diketahui penyebab

kemiskinan tersebut, sehingga dapat mencari solusi yang tepat demi

tercapainya kesejahteraan umat.

Menurut Widodo sifat dana bantuan pemberdayaan terdiri dari

tiga: 64

a) Hibah, zakat pada asalanya harus diberikan berupa hibah artinya

tidak ada ikatan antara pengelolaan dengan Mustahik setelah

penyerahan zakat.

b) Dana bergulir, zakat dapat diberikan berupa dana bergulir oleh

pengelolaan kepada Mustahik dengan catatan harus diberikan oleh

Mustahik kepada pengelolaan ketika pengembalian pinjaman

tersebut. Jumlah pengembalian sama dengan jumlah yang

dipinjamkan.

c) Pembiayaan, penyaluran zakat oleh pengelolaan kepada Mustahik

64


Amri,2005), h.85-86.

39

tidak boleh dilakukan berupa pembiayaan, artinya tidak boleh ada

ikatan seperti shahibul maal dengan mudharib dalam penyaluran

zakat.

Menurut M. Daud Ali pemanfaatan dana zakat dapat

dikategorikan sebagai berikut:65

a) Pendayagunaan yang konsumtif dan tradisonal sifatnya dalam

kategori ini penyaluran diberikan kepada orang yang berhak

menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan

seperti: zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk

memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat harta yang diberikan

kepada korban bencana alam.

b) Pendayagunaan yang konsumtif kreatif, maksudnya penyaluran

dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa dan lain-lain.

c) Pendayagunaan produktif tradisional, maksudnya penyaluran dalam

bentuk barang-barang produktif, misalnya kambing, sapi, mesin

jahit, alat-alat pertukangan, dan sebagainya. Tujuan dari kategori ini,

untuk menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja bagi

fakir miskin.

d) Pendayagunaan produktif kreatif, pendayagunaan ini di wujudkan

dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan baik untuk

membangun sebuah proyek sosial maupun untuk membantu atau

menambah modal seorang pedagang

65

M. Daud Ali, “Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Waqaf”, (Jakarta: UI-Press,1988),

h.62-63.

40

Dari berbagai pendapat diatas penulis menarik kesimpulan, bahwa

bentuk dan sifat pemberdayaan dapat disalurkan dengan berbagai macam

cara, ini dilakukan untuk mencapai satu tujuan yang sama yaitu: untuk

memandirikan masyarakat, mengurangi tingkat kemiskinan dan menjadi

solusi tepat dalam mensejahterakan umat.

41

BAB III

PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT Di BAZIS DKI JAKARTA

A. Profil BAZIS DKI Jakarta

BAZIS DKI Jakarta lahir tahun 1968. Tugas pokoknya yaitu

menyelenggarakan pengumpulan dan pendayagunaan dana Zakat, Infaq, dan

Shadaqah (ZIS) sesuai dengan ketentuan syari’ah 66

dan perundang-

undangan. Jakarta sebagai kota metropolitan dihadapkan pada persoalan

kemiskinan yang kompleks dan pelik. Dalam penangulanggannya

membutuhkan banyak pihak untuk ikut serta berpartisipasi secara aktif.

Disinilah eksistensi BAZIS DKI Jakarta benar-benar dirasakan masyarakat.

BAZIS DKI Jakarta juga menyadari bahwa dana ZIS bukan hanya

pemenuhan hasrat sesaat yang tidak berdampak pada perubahan status dhuafa.

Oleh karena itu, kebijakan pendayagunaan dana ZIS diprioritaskan bagi

peningkatan kualitas SDM dalam bentuk beasiswa pendidikan, keterampilan,

peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi kaum dhuafa.

Sebagai lembaga pengelolaan dana umat, BAZIS DKI Jakarta

menempatkan diri sebagai lembaga yang berusaha secara konsisten teguh

memegang amanah, akuntabel-kredibel, transparan, dan didukung oleh

tenaga-tenaga profesional, manajemen modern serta teknologi informasi

yang baik. Untuk menjamin terwujudnya prinsip-prinsip tersebut, BAZIS

66

Menurut bahasa syari’ah berarti jalan yang lurus, sedangkan menurut istilah berarti

peraturan yang ditetapkan Allah SWT bagi manusia, berupa hukum-hukum yang disampaikan oleh

Rasul-Nya, baik yang berhubungan iktikad (keyakinan) maupun yang berhubungan dengan ibadah

dan muamalat. Dr.H.Summuran Harahap, “Waqaf Uang Dan Prospek Ekonominya Di Indonesia”,

(Jakarta: CV.Sari Marissa, 2012), h.8.

41

42

DKI Jakarta senantiasa memberikan pertanggung jawaban kepada dewan

pertimbangan, komisi pengawasan, DPRD dan masyarkat secara umum serta

diaudit oleh auditor independen. 67

B. Sejarah dan perkembangan BAZIS DKI Jakarta

BAZIS DKI Jakarta merupakan sebuah badan pengelola zakat resmi

yang dibentuk Pemerintah Prov. DKI Jakarta. Badan ini berdiri secara resmi

pada tahun 1968 sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Provinsi

DKI Jakarta (ketika itu dijabat oleh Ali Sadikin) No. Cb. 14/8/18/68

tertanggal 5 Desember 1968 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat,

berdasarkan syariat Islam dalam wilayah DKI Jakarta.68

Menjelang berdirinya BAZIS Prov. DKI Jakarta, wacana tentang

perlunya pengelolaan zakat secara kelembagaan dan professional terus

bergelora di kalangan masyarakat muslim. Pada tanggal 24 September 1968,

sebelas ulama berkumpul di Jakarta yang terdiri dari: Prof. Dr. Hamka, KH.

Ahmad Azhari, KH. Moh. Syukri Ghazali, Moh. Sodry, KH. Taufiqurrahman,

KH. Moh. Soleh Su’aidi, M. Ali Al Hamidy, Mukhtar Luthfy, KH. A. Malik

Ahmad, Abdul Kadir, dan KH. M.A. Zawawy. Pertemuan ini menghasilkan

rekomendasi:

1. Perlunya pengelola zakat dengan system administrasi dan tata usaha yang

baik sehingga bisa dipertanggungjawabkan pengumpulan dan

pendayagunaannya kepada masyarakat.

67

Brosur BAZIS DKI Jakarta, “Zakat Membawa Berkah”, (Jakarta: BAZIS DKI Jakarta). 68

http://Bazisdki.go.id/page/index/profil-bazis diakses Tanggal 17 Februari Jam 21:30

http://bazisdki.go.id/page/index/profil-bazis

43

2. Bahwa zakat merupakan potensi umat yang sangat besar yang belum

dilaksanakan secara maksimal. Karenanya, diperlukan efektivitas

pengumpulan zakat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan

pembangunan.

Melihat peran zakat yang sangat strategis ini, maka pada acara

Isra’ Mi’raj di Istana Negara, Presiden Soeharto ketika itu menyerukan

secara langsung pelaksanaan zakat untuk menunjang pembangunan. Pada

saat yang sama, ia juga menyatakan kesediannya untuk menjadi Amil

tingkat nasional.

Sebagai tindak lanjut dari seruan itu, Presiden Soeharto

mengeluarkan Surat Perintah No. 07/POIN/10/1968 tanggal 31 Oktober

1968 kepada Mayjen Alamsyah Ratu Prawiranegara, Kol. Inf. Drs. Azwar

Hamid, dan Kol. Inf. Ali Afandi untuk membantu Presiden dalam proses

administrasi dan tata usaha penerimaan zakat secara nasional.

Untuk lebih memperkuat hal tersebut, Presiden mengeluarakan

Surat Edaran No. B. 133/PRES/11/1968 yang menyerukan kepada

pejabat/instansi untuk membantu dan berusaha ke arah terlaksananya

seruan Presiden dalam wilayah atau lingkup kerja masing-masing. Seruan

Presiden ini kemudian ditindaklanjuti oleh Gubernur Prov. DKI Jakarta,

Ali Sadikin dengan mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur No. Cb.

14/8/18/68 tertanggal 5 Desember 1968 Tentang Pembentukan Badan

Amil Zakat, berdasarkan syariat Islam dalam wilayah DKI Jakarta.

Akhirnya, BAZ Prov. DKI Jakarta secara resmi berdiri. Berdasarkan

44

keputusan tersebut, maka susunan organisasi BAZ dibentuk mulai tingkat

Provinsi DKI Jakarta hingga tingkat kelurahan, tugas utamanya adalah

mengumpulkan zakat di wilayah DKI Jakarta dan penyalurannya terutama

ditujukan kepada fakir miskin. 69

Sejak berdiri dan tahun 1968 hingga tahun 1973, Badan Amil

Zakat (BAZ) DKI Jakarta telah berjalan dengan cukup baik. Hanya saja

pada aspek penghimpunan zakat yang tertihat belum optimal. Jumlah dana

zakat yang terhimpun masih jauh dan potensi ZIS yang dapat digali dari

masyarakat. Hal ini disebabkan lembaga ini membatasi diri pada

penghimpunan dana zakat saja. 70

Oleh sebab itu, untuk memperluas sasaran operasional dan karena

semakin kompleknya permasalahan zakat di Provinsi DKI Jakarta maka

Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada 1973 melalui keputusan No.

D.III/B/14/6/73 tertanggal 22 Desember 1973, menyempurnakan BAZ ini

menjadi Badan Amil Zakat dan Infaq/Shadaqah yang selanjutnya

disingkat menjadi BAZIS. Dengan demikian, pengelolaan dan

pengumpulan harta masyarakat menjadi lebih luas, karena tidak hanya

mencakup zakat, akan tetapi lebih dan itu, mengelola dan mengumpulkan

infaq/shadaqah serta amal sosial masyarakat yang lain. 71

Adapun perkembangan yang terjadi pada BAZIS DKI Jakarta

dimulai pada tahun 1999, sejak keluarnya Undang-undang Republik

69


Jakarta, 2006), h.11-13. 70

http://Bazisdki.go.id/page/index/sejarah-bazis diakses Tanggal 17 Februari Jam 22:15 71

BAZIS DKI.,op.cit.h.10.

http://bazisdki.go.id/page/index/sejarah-bazis

45

Indonesia No.38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, babak baru

BAZIS Provinsi DKI Jakarta dimulai. Lembaga ini terus melaju dengan

pesat. Hal ini terlihat dari jumlah penghimpunan ZIS yang terus

meningkat dari tahun ke tahun. Dalam kurun 6 tahun yang lalu misalnya,

terkumpul ZIS berturut-turut Rp. 8,4 milyar (2000), Rp. 9,4 milyar

(2001), Rp. 11,5 milyar (2002), Rp. 14,1 milyar (2003), dan Rp. 16,2

milyar (2004). Bahkan pada tahun 2005 BAZIS berhasil mengumpulkan

dana ZIS sebesar Rp. 18,4 milyar.72

Dan data terbaru 3 tahun terakhir

yaitu Pada tahun 2011 terkumpul dana ZIS sebesar Rp. 64,7 milyar,73

pada tahun 2012 perolehan ZIS sebesar Rp 81,4 milyar, dan pada tahun

2013 naik menjadi Rp 97,7 milyar, itu artinya perolehan ZIS meningkat

setiap tahunnya.74

Disamping perolehan tersebut diatas oleh BAZIS DKI Jakarta,

untuk meningkatkan performance-nya beberapa hal yang dibenahi yaitu;

melakukan rekayasa terhadap manajemen organisasi, manajemen

keuangan dan sistem informasi manajemen. Dalam hal manajemen

organisasi ditetapkan dewan pertimbangan, komisi pengawasan, dan

badan pelaksana. Dengan tiga formasi ini proses pelaksanaan

penghimpunan dan pendistribusian ZIS BAZIS DKI Jakarta berjalan

dengan penuh pertimbangan dan pengawasan.

Tidak ketinggalan, teknologi informasi pun dijamah. Dengan

72


Jakarta, 2006), h.18. 73

http://www.republik.co.id/berita/ramadhan/kabar-ramadhan/12/08/01/m81oog-bazis-dki-

Jakarta-salurkan-santunan-rp-18-miliar diakses Tanggal 17 Februari 2015 Jam 22:45. 74

http://bazisdki.go.id/post/detail/ramadhan diakses Tanggal 17 Februari 2015 Jam 23:22.




46

mengedepankan akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi, BAZIS DKI

Jakarta membuat sitem online. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat

dapat mengakses informasi BAZIS DKI Jakarta dengan mudah. Baik yang

berkaitan dengan informasi penghimpunan ZIS maupun

pendistribusiannya. Inilah spirit dari tujuan pelayanan yang termaktub

dalam Surat Keputusan Gubernur No. 121 Tahun 2002. Sehingga, dapat

dikatakan bahwa pasca lahirnya undang-undang Republik Indonesia

No.38 Tahun 1999 BAZIS DKI Jakarta meningkat dengan pesat.75

Dengan lahirnya Undang-Undang zakat, surat keputusan

pemerintah, dan rekomendasi dari lembaga yang memberikan perhatian

pada BAZIS DKI Jakarta yaitu Economic Management (SEM) Institute,

upaya pembenahan BAZIS DKI Jakarta agar menjadi lembaga yang

professional, akuntabel, kredibel, dan transparan terus-menerus dilakukan.

Termasuk di dalamnya masalah sumber daya manusia. Jadi saat ini dunia

perzakatan sudah berkembang dengan pesat, dan BAZIS DKI Jakarta

menjadi salah satu lembaga yang berhasil menarik perhatian berbagai

kalangan yang concern dengan dunia perzakatan.76

C. Visi dan Misi BAZIS DKI Jakarta

Visi 77

: Menjadi Badan Pengelola ZIS yang unggul dan terpercaya.

Misi : Mewujudkan Optimalisasi Pengelolaan ZIS yang amanah,

75


Jakarta, 2006), h.19-20. 76


Jakarta, 2006), h.23. 77

Visi: kemampuan melihat pada inti persoalan, pandangan, wawasan. Dr.H.Summuran

Harahap, “Waqaf Uang Dan Prospek Ekonominya Di Indonesia”, (Jakarta: CV. Sari Marissa,

2012), h.103. Mengkutip dari BN.Marbun, Kamus Politik, h.557.

47

profesional, transparan, akuntabel, dan mandiri menuju

masyarakat yang bertaqwa, sejahtera dan berdaya.78

D. Tugas Pokok dan Fungsi BAZIS DKI Jakarta

Sesuai dengan BAB II Pasal 3 Keputusan Gubernur Provinsi DKI

Jakarta No.120 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil

Zakat, Infaq, dan Shadaqah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tugas

pokok BAZIS Provinsi DKI Jakarta:

1. Menyelenggarakan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq, dan

shadaqah sesuai dengan fungsi dan tujuannya.

2. Dalam melaksanakan tugasnya BAZIS bersifat obyektif dan transparan.

Sedangkan yang menyangkut fungsi, sebagaimana BAB II Pasal 4

Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.120 di atas, maka BAZIS

Provinsi DKI Jakarta mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan program kerja

2. Pengumpulan segala macam zakat, infaq, dan shadaqah dari

masyarakat termasuk pegawai wilayah Provinsi DKI Jakarta.

3. Pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah sesuai dengan ketentuan

hukumnya.

4. Penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya peningkatan kesadaran

menunaikan ibadah zakat, infaq, dan shadaqah.

5. Pembinaan pemanfaatan zakat, infaq, dan shadaqah agar lebih

78


Amri,2005), h.82.

48

produktif dan terarah.

6. Koordinasi, bimbingan dan pengawan kegiatan pengumpulan zakat,

infaq, dan shadaqah yang dilaksanakan oleh pelaksanaan pengumpulan

BAZIS.

7. Penyelenggaraan kerjasama dengan Badan Amil Zakat, Infaq, dan

Shadaqah dan Lembaga Amil Zakat.

8. Pengendalian atas pelaksanaan pengumpulan dan pendayagunaan

zakat, infaq, dan shadaqah.

9. Pengurusan fungsi-fungsi ketatausahaan, perlengkapan, kerumah-

tanggaan dan sumber daya manusia.79

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tugas pokok BAZIS DKI

Jakarta yaitu menyelenggarakan pengumpulan dan penghimpunanm dana ZIS

serta dalam melaksanakan tugasnya BAZIS DKI harus bersifat obyektif dan

transparan. Adapun fungsi dari BAZIS DKI yaitu, mendayagunakan dana ZIS

serta memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat upaya

meningkatkan kesadaran masyarakat menenuaikan zakat.

E. Struktur Organisasi BAZIS DKI Jakarta

Dari segi stuktural, BAZIS DKI Jakarta mengalami beberapa

perubahan. Sejak awal berdirinya, pimpinan BAZIS DKI Jakarta dipegang

langsung oleh Gubernur DKI Jakarta sebagai ketua umumnya, sedangkan

sebagai pelaksana harian dibentuklah pengurusan harian dibentuklah

79

BAZIS Provinsi DKI Jakarta, Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, h.102.

49

pengurus harian yang diketuai oleh ketua pelaksana harian yang ditunjuk

berdasarkan keputusan Gubernur. Namun, seiring dengan meningkatnya

kepercayaan masayarakat dengan pengelalaan zakat oleh BAZIS DKI Jakarta.

dengan munculnya UU No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, maka

BAZIS DKI Jakarta pun perlu melakukan beberapa penyesuaian. Hal itu

ditandai dengan beberapa penyesuaian. Hal itu ditandai dengan keluarnya

Keputusan Gubernur No.120 Tahun 2002 tentang organisasi dan tata kerja

BAZIS DKI Jakarta sebagai pengganti Keputusan Gubernur No.87 Tahun

1998, serta Keputusan Gubernur No 121 Tahun 2002 tentang pola

pengelolaan ZIS BAZIS DKI Jakarta sebagai pengganti Keputusan Gubernur

No.280 Tahun 1991. Perubahan peraturan ini diharapkan akan mampu

memacu kinerja dan profesionalisme BAZIS DKI Jakarta untuk menjadi

semakin lebih baik.80

Dan organisasi BAZIS terdiri dari tiga lembaga utama (berdasarkan

SK Gubernur DKI No.120 Tahun 2002), yaitu;81

1) Dewan Pertimbangan

2) Komisi Pengawasan

3) Badan Pelaksana

Anggota dewan pertimbangan dan komisi pengawasan terdiri dari

unsur ulama, umaro, DPRD, tokoh masyarakat, pengusaha nasional, dan

cendikiawan muslim. Susunan organisasi badan pelaksanaan adalah :

80

www.Alarifs.Blogspot.Perkembangan BAZIS DKI Jakarta.com diakses Tanggal 07

Maret 2015 Jam 20:00. 81


Amri,2005), h.91.

http://www.alarifs.blogspot.perkembangan/

50

1) Kepala

2) Wakil Kepala

3) Sekretariat

4) Bidang Pengumpulan

5) Bidang Pendayagunaan

6) Bidang Dana

7) Pelaksanaan BAZIS Kotamadya/ Kabupaten Administrasi

Sekretariat terdiri dari subbagian umum, subbagian hubungan

masyarakat, subbagian informasi dan komunikasi, dan subbagian penelitian

dan pengembangan; bidang pengumpulan terdiri dari seksi himpunan Muzakki

dan seksi bina Muzakki; bidang pendayagunaan terdiri dari seksi layanan

Mustahik, seksi bina usaha dan seksi bina sumber daya Mustahik ; bidang

dana terdiri dari seksi kas dan seksi akutansi ; pelaksana BAZIS

Kotamadya/Kabupaten terdiri dari subbagian tata usaha, seksi pengumpulan

dan seksi penyaluran.

51

Struktur Organisasi BAZIS DKI Jakarta 82

Susunan Dewan Pertimbangan BAZIS DKI Jakarta ditetapkan

oleh Gubernur dan mempunyai tugas sebagai berikut:

1) Memberikan pertimbangan tentang pengembangan hukum dan

pemahaman seputar zakat, infaq, dan shadaqah.

2) Memberikan pertimbangan, saran dan pendapat dalam kebijaksanaan

pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah.

3) Menampung dan menyalurkan pendapat umat Islam tentang

82

Lili Bariadi, Muhammad Zen & M.Hudri, “ Zakat & Wirausaha”, (Jakarta: CED, 2005),

Cet. 1, h. 102.

52

pengembangan, pengumpulan, dan pendayagunaan zakat, infaq, dan

shadaqah.

Tugas dari Kepala BAZIS:

1) Memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BAZIS.

2) Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan secretariat bidang,

pelaksaan BAZIS Kotamadya/Kabupaten, administrasi termasuk

petugas oprasional BAZIS Kecamatan, Kelurahan, dan unit satuan

kerja.

Wakil Kepala BAZIS mempunyai tugas sebagai berikut:

1) Membantu kepala dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi

BAZIS.

2) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan yang dilimpahkan

kewenangannya oleh kepal.

3) Mewakili kepala apabila berhalangan melaksanakan tugas dan

fungsinya.

4) Melaksanakan pengendalian administratif pelaksanaan kegiatan

BAZIS.

Sekretariat bertugas melaksanakan koordinasi, konsolidasi internal

dan pengendalian administrasi kegiatan BAZIS yang berhubungan dengan

fungsi-fungsi pembinaan dan administrasi kepegawaian sumber daya

manusia, tata rumah tangga dan inventarisasi kantor, penelitian dan

pengembangan program kerja, hubungan lembaga, serta informasi dan

komunikasi yang membawahi aplikasi fungsi sistem informasi manajemen

53

BAZIS.

Untuk melaksanakan tugas-tugas di atas, sekretaraiat yang dipimpin

oleh seorang kepala sekretariat itu mempunyai fungsi:

1) Penyusunan surat menyurat dan kearsipan.

2) Pengurusan perlengkapan dan kerumah tanggaan.

3) Pembinaan sumber daya manusia.

4) Pelaksanaan urusan kepegawaian.

5) Pengelolaan keuangan anggaran yang bersumber dari anggaran

pendapatan dan belanja daerah.

6) Pelaksaanaan hubungan masyarakat dan penyuluhan.

7) Pengembangan sistem informasi manajemen.

8) Pembentukan dan pembinaan jaringan kerja.

9) Penelitian dan pengembangan.

10) Penyusunan program kerja.

Bidang pungumpulan mempunyai tugas melaksanakan usaha-usaha

pengumpulan zakat, infaq, dan sadaqah. Untuk mendukung tugas ini, Bidang

Pengumpulan mempunyai fungsi :

1) Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengumpulan zakat, infaq,

dan shadaqah dari sumber-sumber yang mencakup wilayah, korporat,

dan perorangan.

2) Pengembangan upaya-upaya pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah.

3) Pendataan Muzakki, Munfiq, dan Mutasaddik dan memasukkan data

tersebut ke dalam sistem informasi BAZIS.

54

4) Pembinaan terhadap Muzakki, Munfiq, dan Mutasaddik terutama untuk

menjaga silahturahmi dan komunikasi serta citra BAZIS.

5) Penyiapan bahan laporan pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah.

Selanjutnya tugas dari bidang pendayagunaan adalah melaksanakan

usaha-usaha pelayanan dan pembinaan Mustahik serta pengembangan usaha

produktif. Untuk melaksanakaan tugas ini,bidang pendayagunaan mempunyai

fungsi sebagai berikut:

1) Perencanaan,pelaksanaan evaluasi pedayagunaan zakat, infak, dan

shadaqah.

2) Penelitian (seleksi persyarataan) calon Mustahik.

3) Pendistribusian zakat,infak, dan shadaqah kepada para Mustahik.

4) Pencataan penyaluran zakat,infak, dan shadaqah.

5) Pengembangan pendayagunaan infak dan shadaqah untuk usaha-usaha

produktif.

6) Pembinaan Mustahik.

7) Penyiapan bahan pelaporan pendayagunaan zakat,infak, dan shadaqah.

Bidang dana mempunyai tugas menerima, membukukan, dan

menyalurkan hasil penerimaan zakat, infaq, dan shadaqah, menyusun dan

mengelolaa anngaran, serta menyusun laporan keuangan. Untuk

melaksanakan tugas ini, bidang dana mempunyai fungsi :

1) Penerimaan hasil pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah .

2) Pembukuan penerimaan dan pengeluaran zakat, infaq, dan shadaqah.

3) Pengeluaran hasil pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah.

55

4) Penyusunan dan pengelolaan anggaran.

Di setiap Kotamadya/Kabupaten administrasi dibentuk pelaksanaan

BAZIS Kotamadya/Kabupaten administrasi. Pelaksanaan ini bertanggung

jawab secara administrative kepada kepala BAZIS, sedangkan secara taktis,

bertanggung jawab kepada walikota atau bupati.

Tugas dari Pelaksana Kotamadya/Kabupaten Administrasi adalah

melaksanakan pengumpulan dan penyaluran zakat, infaq, shadaqah. Untuk

melaksanakan tugas ini, pelaksanaan Kotamadya/Kabupaten Administratif

mempunyai fungsi: 83

1) Pendataan Muzaki, Munfiq dan Mutashaddiq termasuk sumber-sumber

zakat, infaq, dan shadaqah baru serta Mustahik di wilayah

Kotamadya/Kabupaten Administrasi masing-masing.

2) Pengumpulan zakat, infak, sadaqah dari sumber-sumber zakat, infaq,

sadaqah.

3) Penyaluran zakat, infaq, dan shadaqah kepada Mustahik

4) Pengkoordinasian pengumpulan dan penyaluran zakat, infaq, dan

shadaqah, yang dilakukan oleh perangkat tingkat Kecamatan dan

Kelurahan

5) Pengelolaann umum ketatausahaan

6) Pelaporan kegiatan pengumpulan dan penyaluran zakat, infaq, dan

shadaqah di Wilayah Kotamadya/Kabupaten Administrasi.

83


Amri,2005), h.99.

56

F. Pemberdayaan Ekonomi Umat Di BAZIS DKI JAKARTA

Di dalam Al-Qur’an telah ditetapkan delapan kelompok (ashnaf )

penerima zakat : fakir, miskin, amil ( pengelola dana zakat ), muallaf (orang

yang baru masuk islam) , riqab ( orang yang membebaskan budak), gharimin

(orang yang berhutang untuk kemasalahatan dirinya atau masyarakat,

sabilillah (orang yang berusaha menegakkan kepentingan agama atau umat

dan ibnu sabil (orang yang kehabisan bekal di perjalanan). Tetapi, dana ZIS

yang ada di BAZIS DKI Jakarta hanya di salurkan kepada 6 kelompok saja

selain Riqab dan Amil, dengan alasan bahwa budak tidak ada di Indonesia dan

hak Amil sudah di tanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (

APBD ) DKI Jakarta.84

Dalam SK Gubernur No.121 Tahun 2002 tentang Penyaluran ZIS DKI

Jakarta diprioritaskan untuk usaha-usaha yang produktif dengan melihat

situasi dan kondisi yang ada. ZIS merupakan salah satu instrument

pemerataan pendapatan. ZIS yang dikelola dengan baik, mendorong

pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan, economic growth with

equity. Yang diterima oleh golongan ekonomi lemah, memiliki implikasi

positif terhadap meningkatnya daya beli masyarakat yang pada gilirannya

meningkatkan daya beli masyarakat, yang pada gilirannya mendorong

peningkatan produksi.85

Menurut Mustaq Ahmad, zakat adalah sumber utama kas Negara

84


Amri,2005), h.103.

85

Ahmad Muflih Saefudin, “Pengelolaan Zakat Ditinjau Dari Aspek Ekonomi”, (Bontang;

Badan Dakwah Islamiyah, 1986), h.33.

57

sekaligus merupakan sosok guru bagi kehidupan ekonomi yang dirancang Al-

Quran. Zakat mencegah terjadinya akumulasi harta pada satu tangan, dan

pada saat yang sama mendorong manusia untuk melakukan investasi dan

mempromosikan distribusi.86

Zakat bukan hanya ibadah individual tetapi zakat merupakan ibadah

maaliyah ijtima’iyyah yang memiliki posisi penting, strategis dan

menentukan. Ibadah maaliyah ijtima’iyyah adalah ibadah yang dilaksanakan

dengan sesama manusia, sehingga zakat harus diaktualisasikan dan diterapkan

dalam kehidupan ekonomi umat sebagai rahmat bagi manusia.

Namun, potensi ekonomi umat yang terdapat dalam zakat belum

termanfaatkan secara optimal. Sebagai kalangan, memandang zakat sebagai

sebuah kewajiban rutin yang dilaksanakan setiap tahun, tanpa melihat aspek

pemberdayaan ekonominya. Padahal, zakat bisa menjadi salah satu solusinya

alternatif berbagai problematika ekonomi kontemporer, jika potensi yang ada

padanya dikelola secara professional untuk aktivitas ekonomi.

Berdasarkan sudut pandang sistem ekonomi, zakat merupakan upaya

menciptaan distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Selain untuk tujuan

distribusi, berdasarkan analisis fiskal zakat merupakan sumber pendapatan

dan pembiayaan kegiatan ekonomi. Dengan demikian, konsep zakat dan

pemberdayaan zakat untuk perbaikan ekonomi umat bertujuan untuk

menambahkan dan meningkatkan harkat dan martabat manusia sehingga

tercapai kehidupan yang baik di dunia dan akhirat.

86

Mustaq Ahmad, “Etika Bisnis Dalam Islam”, (Jakarta: Pustaka Al-Hidayah, 1997), h.75.

58

Adapun pengumpulan dan penyaluran ZIS yang dilakukan oleh

BAZIS DKI Jakarta sebagai berikut;87

a. Upaya Pengumpulan ZIS di BAZIS DKI Jakarta

Dalam upaya pengumpulan ZIS, BAZIS DKI Jakarta melakukan

langkah-langkah strategis yang meliputi; pertama, mengadakan kerjasama

teknis dengan lembaga/instansi lain dalam hal penyuluhan dan

penghimpunan ZIS. Kedua, mengadakan koordinasi, integrasi, dan

sinkronisasi yang bersifat teknis dengan semua pihak, agar penghimpunan

ZIS optimal. Ketiga, mengadakan kerjasama dengan lembaga profesi

sejenis sebagai mitra atau sinergi dalam penyuluhan zakat, infaq, dan

shadaqah.

Semua langkah di atas dilakukan agar pengumpulan ZIS optimal

sesuai target yang ditetapkan. Upaya yang dilakukan BAZIS DKI Jakarta

dalam hal pengumpulan ZIS telah mengunakan prinsip-prinsip

manajemen. Perencanaan (planning) merupakan sesuatu yang harus

dilaksanakan dalam sebuah manajemen agar suatu program dapat

terlaksana dengan baik. Upaya sosialisme program dan kegiatan BAZIS

DKI dilakukan beberapa cara yaitu: media cetak, media elektronika, dan

media lisan. Media yang digunakan BAZIS DKI Jakarta dalam

mensosialisasikan program sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada

saat ini dimana media telekomunikasi sudah menjadi sesuatu yang biasa

digunakan oleh masyarakat.

87


2005), h.25.

59

Media telekomunikasi juga merupakan sarana yang memberikan

kemudahan dan kecepatan sehingga dapat menghemat waktu. Semua itu

bertujuan untuk meningkatkan performance-nya agar kehadirannya dapat

dirasakan oleh masyarakat. 88

b. Bentuk dan Sifat Penyaluran ZIS di BAZIS DKI Jakarta

Pemahaman umum bahwa produktif artinya dana yang ada

dipinjamkan oleh Amil kepada Mustahik untuk bisnis. Pengelolaan ZIS

pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat diaplikasikan pada kondisi

saat ini, bahwa penyaluran ZIS dapat kita dibedakan dalam dua bentuk;

yakni bantuan sesaat dan pemberdayaan. Bantuan sesaat berarti bahwa

penyaluran kepada Mustahik tidak disertai target terjadinya kemandirian

ekonomi Mustahik hal ini dilakukan karena Mustahik yang bersangkutan

tidak mungkin lagi mandiri seperti orang tua yang sudah jompo, orang

dewasa yang cacat (tidak memungkinkan ia mandiri). Sedangkan

pemberdayaan adalah penyaluran ZIS yang disertai target merubah

keadaan penerima (khususnya golongan fakir miskin). Penyaluran ZIS

harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang

ada pada penerimanya. Apabila permasalahannya kemiskinan, harus

diketahui penyebab kemiskinan tersebut, sehingga dapat mencari solusi

yang tepat demi tercapainya kesejahteraan umat.

Penyaluran dalam dua bentuk di atas umumnya disertai dengan

sifat penyaluran yang berbeda. Untuk bantuan sesaat sifat penyaluran

88


Jakarta, 2006), h.70-71.

60

idealnya hibah. Adapun untuk pemberdayaan, dana yang disalurkan

identik dengan pinjaman.

c. Pertanggung Jawaban Penyaluran Dana ZIS di BAZIS DKI Jakarta

Setiap penyaluran dana harus ada pertanggung jawaban secara

tertulis, lengkap, dan sah. Sekecil apapun dana yang dikeluarkan, dalam

pertanggung jawaban harus dapat dinilai baik dari kesesuaian syari’ah

maupun kebijakan lembaga. Pertanggung jawaban diberikan dalam

batasan waktu tertentu. Pertanggung jawaban secara keseluruhan akan

diakui oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap organisasi mana

kala dilakukan audit oleh eksternal auditor baik menyangkut audit umum

maupun audit syari’ah. 89

Hasil pemgumpulan ZIS dapat didayagunakan untuk kepentingan

Asnaf, yaitu fakir, miskin, mualaf, riqab, gharimin, shabilillah, dan ibnu

sabil. Pemberdayaan hasil pemgumpula ZIS didaerah diarahkan dengan

skala prioritas kebutuhan nyata yang ditetapkan keputusan Gubernur

Kepala Daerah setiap tahunnya, dengan memperhatikan Pertimbangan

Badan Pembina. Adapun sasaran pendayagunaan ZIS diarahkan pada

usaha-usaha dan kegiatan yang bersifat produktif dalam rangka

kemandirian Mustahik dalam kemaslahatan umat. Dengan mendahulukan

kemaslahatan fakir miskin, dana produktif dapat dikelola cara professional

ekonomis dengan memperhatikan norma etika bisnis. Dalam rangka

meningkatkan tercapainya sasaran pemberdayaan dana ZIS yang

89

Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan, “Akuntansi Dan Manajemen Keuangan untuk

Organisasi Pengelolaan Zakat”, (Bandung : Asyaamil dan IMZ, 2001), h. 82-87.

61

diberikan kepada para Mustahik, diadakan pembinaan dan pengembangan

secara intensif guna mempercepat kemandirian dan menigkatkan

kesejahteraan.

Pembagian atau pendayagunaan zakat, menurut pedoman

pelaksana zakat di BAZIS DKI Jakarta itu ditentukan sebagai berikut:

a) Bersifat edukatif, produktif, dan ekonomis agar penerima zakat pada

suatu masa tidak memerlukan zakat lagi. Bahkan diharapkan menjadi

orang yang membayar zakat.

b) Untuk Fakir miskin, Muallaf, dan Ibnu Sabil, pembagian zakat itu

dititik beratkan pada pribadinya bukan pada lembaga hukum yang

megurusnya. Kebijaksanaan ini dilakukan agar unsur pendidikan yang

dikandung dalam pembagian zakat itu lebih jelas dan terasa.

c) Bagi kelompok Amil, Gharimin, dan Shabilillah, pembagian dititik

beratkan pada badan hukumnya atau kepada lembaga yang mengurus

atau melakukan aktivitas-aktivitas ke islaman. Dana-dana yang

tersedia dari pengumpulan zakat itu yang belum dibagi atau

diserahkan kepada para Mustahik dimanfaatkan untuk pembangunan

dengan jalan penyimpannya di bank pemerintah berupa giro, deposito,

atau sertifikat atas nama Badan Amil Zakat yang bersangkutan.

Pendayagunaan dana zakat untuk pemberdayaan selain

memperhatikan bobot permasalahan yang dihadapi oleh penerima

zakat, LPZ juga membuat ketentuan umum yang merupakan

kebijaksanaan zakat. Salah satu alternatif antara lain:

62

(1) Sektor Fakir miskin 35% (dua puluh lima) persen untuk dana

produktif dan 10% untuk dana konsumtif

(2) Sektor Amil 10%

(3) Sektor Muallaf, Gharim dan Ibnu Sabil: 10%

(4) Sektor Sabilillah: 45% (dua puluh lima) persen untuk bantuan

fisik, lima belas persen pembinaan lembaga dakwah dan lima

persen untuk bantuan sosial.

Jadi disamping mempertimbangkan ketentuan umum,

pendayagunaan dana zakat juga mempertimbangkan masalah-masalah

praktis yang dihadapi oleh masyarakat.90

90

Lili Bariadi, Muhammad Zen, “ Zakat & Wirausaha”, (Jakarta: CV. Pustaka Amri,

2005), h. 27-28.

63

BAB IV

PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT MELALUI PENYALURAN

ZAKAT PRODUKTIF Di BAZIS DKI JAKARTA

A. Mekanisme Penyaluran Dana Zakat Produktif BAZIS DKI Jakarta

Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu

Al-Barakatu (keberkahan), Al-Namaa (pertumbuhan dan perkembangan), Ath-

Thaharatu (kesucian), dan Ash-Shalahu (keberesan).91

Sedangkan produktif

berasal dari bahasa inggris “productive” yang berarti banyak menghasilkan.

Secara umum produktif (productive) berarti banyak menghasilkan karya atau

barang. Produktif juga berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak

hasil.92

Dengan demikian, zakat produktif adalah dana zakat yang diberikan

kepada para Mustahik tidak dihabiskan secara langsung, akan tetapi

dikembangkan dan digunakan untuk menghasilkan agar dapat membantu

usaha mereka, sehingga dengan penyaluran dana zakat berupa pinjaman

modal diharapkan Mustahik dapat lebih berproduktif dan mampu

meningkatkan perekonomian sehari-harinya secara mandiri.

91



Anwar - Desi, “Kamus Lengkap I Milliard”, (Surabaya: Amelia, 2003), h.291.

63

64

Secara konseptual, pemberdayaan (empowerment) berasal dari kata

“power” (kekuasaan atau keberdayaan).93

Pemberdayaan secara etimologi

berasal dari kata daya yang berarti upaya, usaha, akal, kemampuan.

Sedangkan Pemberdayaan di bidang ekonomi, 94

merupakan upaya untuk

membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi, dan

membangkitkan kesadaran akan potensi ekonomi yang dimilikinya serta

berupaya untuk mengembangkannya.

Mengenai pemberdayaan, pada dasarnya strategi pemberdayaan

masyarakat dalam pengembangan ekonomi kerakyatan semisal usaha

ekonomi lemah merupakan usaha untuk memandirikan masyarakat lewat

wirausaha perwujudan potensi dana potensial yang perlu dikelola secara

professional dan bertanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum.95

Seperti program pemberdayaan yang dilakukan oleh BAZIS DKI Jakarta

dalam pendayagunaan dana zakat dengan target jangka panjang dari konsep

pemberdayaan dapat mensejahterakan Mustahik, yang kemudian jadilah

mustahik sebagai Muzakki.

Menurut Dedi Santosa hal ini sesuai dengan pandangan BAZIS DKI

Jakarta mengenai pemberdayaan yaitu sebagai upaya-upaya yang bertujuan

meningkatkan kekuatan/daya, kemampuan, mental para Mustahik yang lemah,

93

Edi Suharto, “Membangun Masyarakat Memberdayaakan Rakyat”, (Bandung : Reflika

Aditama, 2005),cet 1, h.57. 94

Ekonomi ialah segala aktivitas yang berkaitan dengan produksi dan distribusi diantara

orang-orang. Titik tekan definisi ekonomi adalah pada kegiatan produksi dan distribusi baik

dalam bentuk barang ataupun jasa. M. Dawam Rahardjo, “Islam Dan Transformasi Sosial-

Ekonomi”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h.5. 95

Didin Hafiduddin, Problematika Zakat Kontemporer Artikulasi Proses Sosial Politik

Bangsa (Jakarta: Forum Zakat, 2003), h.27.

65

sehingga mampu berusaha untuk menghidupi diri sendiri dan keluarganya,

dari situlah terbentuknya kemandirian dari proses pemberdayaan tersebut. 96

Terkait dengan pemanfaatan dan pendayagunaan dana zakat, selama

ini digolongkan menjadi empat bentuk; pertama konsumtif tradisonal, kedua

konsumtif kreatif, ketiga produktif tradisional, keempat produktif kreatif.97

Dalam bentuk ketiga dan keempat ini sering disebut zakat produktif, oleh

karena itu perlu dikembangkan pendayagunaan zakat dalam bentuk ini

dengan berupa pemberian barang-barang produktif dan pemberian modal

usaha yang dapat mendorong pemberdayaan Mustahik pada sektor usaha,

tetapi harus diiringi dengan pola pendayagunaan yang efektif dan tepat

sasaran, guna mencapai transformasi dalam pemberdayaan itu.

Dalam dinamika yang lebih luas, dapat dinyatakan bahwa BAZIS

Provinsi DKI Jakarta berupaya semaksimal mungkin agar dalam kebijakan

pendayagunaan dapat tepat sasaran, koordinatif dengan berbagi pihak, baik

pemerintah maupun lembaga pengelolaan zakat.

Menurut Drs.H.Salehudin Effendi, MM ZIS sebagai instrument

pemberdayaan masyarakat meliputi tiga sisi ; 98

1. Menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang

(enabling), yaitu mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran

akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mngembangkannya.

96

Wawancara dengan Dedi Santosa, Bidang Pendayagunaan (Seksi Bina Usaha) BAZIS

DKI Jakarta, 04 May 2015 Pukul 13.00 – 14.15. 97


2005), h.34. 98


Jakarta, 2006), h.41.

66

2. Memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat (empowering).

3. Melindungi (recovering) dari kemungkinan untuk terjatuh kembali ke

dalam jurang kemiskinan. Ajaran zakat, infaq, dan shadaqah

sesungguhnya mendorong kaum muslimin untuk memiliki etos kerja dan

usaha yang tinggi, sehingga harta kekayaan yang di memiliki dapat

memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya juga bisa memberi

kepada orang yang berhak.

Dalam konteks ini, penciptaan iklim yang kondusif dan penyelesaian

persoalan – persoalan yang ada, maka BAZIS DKI Jakarta berusaha terus

menerus memberi arti bagi masyarakat Jakarta. Upaya itu meliputi, antara lain

memberikan bantuan bagi masyarakat di wilayah DKI Jakarta. Salah satu

bantuan yang bersumber dari ZIS berkategori produktif. kategori produktif

memiliki dua sasaran yaitu: 99

Pertama, carachter building, bantuan dalam bentuk beasiswa

pendidikan bagi kelompok kurang mampu. Sekurang-kurangnya untuk

kelompok ini BAZIS DKI Jakarta setiap tahunnya memberikan bantuan

pendidikan kepada ribuan Mustahik, mulai dari sekolah dasar sampai ke

perguruan tinggi. Pada tahun 2014 BAZIS Provinsi DKI Jakarta telah

mengalokasikan dana beasiswa kepada 7.140 Mustahik dari sekolah dasar

sampai ke perguruan tinggi.100

Puluhan ribu Mustahik, generasi penerus

bangsa telah mendapatkan pencerahan setelah mendapatkan bantuan dari

99



Majalah Peduli Umat, BAZIS DKI Jakarta, Edisi 58 Tahun 2014.

67

BAZIS DKI Jakarta.

Kedua, produktif dari segi ekonomi. Ada dua pendekatan yang

digunakan untuk bantuan modal usaha produktif ini, yaitu: pendekatan

mudharabah dan qardul hasan. Pendekatan mudharabah adalah bantuan

modal yang diberikan kepada para pedagang kecil yang ada di pasar-pasar

tradisional. Bantuan ini diberikan melalui Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Al-

Karim.

Sedangkan pendekatan qardlul hasan adalah bantuan tanpa bunga

yang diberikan kepada para pedagang kecil yang ada di sekitar kota Jakarta.

Proses ini diperlancarkan oleh kehadiran supervisi program dari BAZIS

Provinsi DKI Jakarta. Kolektor berfungsi melakukan crosscheck sebelum dan

sesudah pemberian bantuan dan sesungguhnya bukan itu saja, karena

memiliki jaringan sampai ke Kelurahan, sudah barang tentu proses ini akan

lebih mudah.101

Secara umum pendayagunaan ZIS diwujudkan dalam bentuk

pengembangan usaha ekonomi, pembinaan sumber daya manusia, dan

bantuan konsumtif. Upaya ini tidak lain agar mata rantai kemiskinan satu

persatu dapat diputus. Untuk itu, BAZIS DKI Jakarta memiliki beberapa

program unggulan pendayagunaan ZIS yaitu:102

101




Jakarta, 2006), h.95-96.

68

1. Pembinaan SDM

a. Beasiswa dari tingkat SD/MI (Madrasah Ibtidaiyah) sampai sarjana S3.

b. Kesejahteraan dan pembinaan Guru, dan Marbot Masjid.

2. Mendukung Usaha Produktif Melaui Sistem

a. Qardhul Hasan (pinjaman kebajikan, yakni kredit tanpa bunga).

b. Mudharabah (bagi hasil) melalui Program Pemberdayaan Modal Usaha

bagi Pedagang Kecil (PPMUPK) yang dalam pelaksanaannya

melibatkan BMT (Baitul Maal wa Tamwil) yaitu Al - Karim, seperti

yang telah dijelaskan sebelumnya.

Sesuai dengan SK Gubernur No.121 Tahun 2002 tentang Penyaluran

ZIS DKI Jakarta diprioritaskan untuk usaha-usaha yang produktif dengan

melihat situasi dan kondisi yang ada.103

Seberapa besarnya perolehan dana yang dapat dikumpulkan dari ZIS

oleh BAZIS DKI Jakarta pada periode tahun 2013 M / 1434 H serta alokasi

penggunnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Presentase pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) Tahun

2013 sebagaimana telah tercantum dalam Lampiran II sbb :

a. Program Pendayagunaan Zakat

1. Fakir-Miskin 55,36%

2. Fisabillillah 43,25%

3. Muallaf/Gharimin/Ibnussabil 1,39%

b. Program Pendayagunaan Infaq dan Shadaqah

103


Amri,2005), h.103.

69

1. Bantuan Lembaga Keagamaan 43,50%

2. Bantuan Kemaslahatan Umat 56,50%

Dengan demikian kebijakan pendayagunaan/penyaluran dana ZIS

memperhatikan kondisi faktual kompleksitas problematika kaum dhuafa yang

diprioritaskan bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia (investasi

jangka panjang). Penetapan presentase pendayagunaan zakat,infaq,dan

shadaqah (ZIS) Tahun 2013, berdasarkan hasil Rapat Kerja Badan Pelaksana

dan mendapat persetujuan Rapat Pleno Dewan Pertimbangan, Komisi

Pengawas dan Badan Pelaksana BAZIS DKI Jakarta.

B. Peran BAZIS DKI Jakarta Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat

Eri Sudewo mengibaratkan ZIS sebagai sebuah telaga. Tetapi telaga

zakat tidak dapat dimanfaatkan sembarang orang. Telaga zakat hanya khusus

bagi yang dahaga (Mustahik). Agar ada keteraturan dalam pemanfaatan

telaga, maka harus ada yang mengelola, membuat saluran dan memastikannya

tepat sasaran.104

Pengaturan saluran-saluran ZIS agar tepat sasaran, telah dilakukan

BAZIS Provinsi DKI Jakarta. Ada sebuah istilah ‘lebih baik berbuat sedikit

dari pada tidak sama sekali’. Apa yang diperbuat BAZIS Provinsi DKI Jakarta

terhitung sedikit bila dibandingkan dengan jumlah dhuafa yang ada di DKI

Jakarta. tapi ‘sedikitnya’ orang yang dibantu BAZIS tidak dapat dihitung

dengan jari tangan. Karena ratusan ribu orang telah merasakan bantuan dan

104


Jakarta, 2006), h.97.

70

santunan yang telah diberikan oleh BAZIS DKI Jakarta.

Bagi lembaga ini, justru perasaan baru berbuat sedikit bagi

masayarakat Jakarta menjadi pemicu semangat berkhidmat. BAZIS Provinsi

DKI Jakarta selelu merasa belum berbuat banyak, karena itulah selalu ingin

berbuat banyak bagi masyarakat Jakarta, baik pada sekala sempit, maupun

masyarakat umum dalam skala yang lebih luas, dalam upaya pemberdayaan

masyarakat, peningkatan sumber daya manusia, dan dalam penanggulangan

kemiskinan.

Dalam kaitannya dengan penanggulangan kemiskinan di Ibukota ini,

BAZIS telah memainkan peran yang cukup signifikant. Peran ini dapat dilihat

dari hal-hal berikut ini:

Dari sisi ekonomi, sudah banyak masyarakat DKI Jakarta yang dapat

mempertahankan dan mengembangkan usahanya. Di satu pihak, bagi

sebagian pedagang kecil, BAZIS Provinsi DKI Jakarta tak ubahnya seperti

‘Dewa penyelamat’. Karena dengan bantuan modal usaha yang diberikan

BAZIS dapat melepaskan mereka dari jeratan rentenir.

Di lain pihak upaya BAZIS Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan

BMT AL-Karim dengan memberi bantuan modal kepada para pedagang

tradisional di wilayah Jakarta diharapkan agar dapat berkembang lebih besar

dan menjadi penggerak ekonomi lokal. Sehingga, upaya yang terus-menerus

dan terkontrol, ini dapat mengantisipasi atau mengurangi peluang sebagian

71

orang kembali ke jurang kemiskinan.105

Oleh karena itu peran BAZIS DKI Jakarta dalam upaya pemberdayaan

ekonomi umat tergantung dari berapa besar yang meminjamkan modal

usahanya kepada para Mustahik yang mendirikan usahanya, namun yang

paling terpenting adalah melindungi dan memajukan pengusaha kecil lokal

agar lebih bisa mandiri, berkembang dan tidak terbelit oleh hutang atau

pinjaman dari bank keliling atau rentenir.

Dari sisi sosial, peran BAZIS Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai

salah satu unsur yang dapat memenuhi kebutuhan primer (sandang, pangan,

dan papan) bagi sebagian masyarakat Jakarta. Upaya ini, memang konsumtif.

Karena memang keadaan menuntut berbuat demikian. Meski konsumtif,

dalam kaitannya dengan kemiskinan, upaya ini menjadi satu pintu masuk dan

motivasi bagi dhuafa untuk memulai hidup lebih baik. Karena dengan kondisi

yang semakin baik dapat melahirkan motivasi yang lebih dibandingkan

dengan saat sebelum mendapatkan bantuan.

Dedi Santosa mengatakan, bahwa peran BAZIS DKI Jakarta:106

1) Menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang

(enabling), yaitu mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran

akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mngembangkannya.

2) Memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat (empowering).

3) Melindungi (covering) dari kemungkinan jatuh kembali kedalam jurang

105

Wawancara dengan Untung, Petugas Lapangan BMT Al-Karim, 09 Juni 2015 Pukul

15.00 – 16.30. 106


DKI Jakarta, 04 May 2015 Pukul 13.00 – 14.15.

72

kemiskinan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas Mustahik BAZIS Provinsi DKI

Jakarta menyadari perlunya memberikan training (pelatihan). Para Mustahik

diberikan materi enter-preneurship (kewirausahaan) dan materi yang sesuai

dengan keahlian mereka. Hal ini dimaksudkan agar tumbuh jiwa wirausaha

dalam diri mereka.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh BAZIS Provinsi DKI Jakarta ini,

dapat disebut sebagai upaya yang mensinergikan antara kultur dan struktur

dalam hal penanggulangan kemiskinan dan segala hal yang melingkarinya.

Artinya, BAZIS Provinsi DKI Jakarta tidak berangkat dari ruang hampa

dalam menanggulangi persoalaan yang ada di masyarakat Jakarta ini. Semua

berdasarkan pada akurasi dan validasi data dan informasi yang memang

menjadi salah satu kelebihan dari BAZIS Provinsi DKI Jakarta. Hal ini

terlihat dari beragam upaya yang dilakukan BAZIS Provinsi DKI Jakarta,

mulai dari bantuan dana yang bersifat konsumtif-karitatif, sampai dengan

bantuan yang bersifat produktif.107

Sehingga bagi masyarakat DKI Jakarta, ZIS memiliki nilai yang

strategis. Peran dan fungsinya tidak diragukan lagi. Dengan ZIS sebagian

masyarakat dapat mengembangkan potensi usaha yang dimiliki. Dan sebagian

yang lain, bahkan bisa lepas dari jeratan rentenir.

Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, BAZIS Provinsi DKI

Jakarta terus-menerus meningkatkan 3 hal,yaitu: kredibilitas sumber daya

107



73

manusia (personal credibility), kredibilitas pengelolaan dan kredibilitas

kelembagaan (bodying credibility) dan sarana-prasarana.

Untuk melihat seberapa besar peran BAZIS DKI Jakarta dapat dilihat

juga dari hasil pengumpulan dana ZIS, dimana setiap tahunnya pengumpulan

hasil ZIS meningkat bisa dilihat dalam tabel berikut:108

“BAZIS Provinsi DKI Jakarta telah membuktikan bahwa kepercayaan

masyarakat semakin tumbuh dengan pengelolaan yang professional itu. Hal

ini dapat dilihat dari peningkatan dan jumlah ZIS yang diperoleh setiap

tahun” ujar Dedi Santosa.109

Oleh sebab itu, BAZIS Provinsi DKI Jakarta

selalu berusaha melakukan inovasi-inovasi. Dengan harapan agar manfaat

keberadaannya dapat dirasakan masyarakat Jakarta. usaha yang dilakukan

oleh BAZIS DKI Jakarta untuk meningkatkan ekonomi umat antara lain;

a) Pola Pemberdayaan Ekonomi Umat di BAZIS DKI Jakarta

108

Arsip BAZIS DKI Jakarta 2009 – 2014. 109



2009 2010 2011 2012 2013 2014

44.233.884.194 52.768.818.935

64.780.812.886

81.453.310.876

97.795.879.070

113.765.807.732

Hasil ZIS BAZIS DKI Jakarta

Hasil ZIS BAZIS DKI Jakarta

74

Pola pemberdayaan yang dilakukan oleh BAZIS dengan

menyalurkan dana produktif kepada masyarakat umum dan karyawan DKI

Jakarta yang tidak mampu. Bantuan diberikan dalam bentuk uang untuk

bantuan modal usaha. uang itu merupakan dana yang didapat dari

pengumpulan infaq dan shadaqah. Sementara dana zakat hanya diberikan

kepada kelompok-klompok yang memang telah disebut dalam al-Qur’an

sebagai Mustahik. Pada setiap tahunnya, besar atau kecilnya presentase

pendayagunaan dana Zakat, Infaq dan Shodaqah yang disalurkan untuk

Mustahik disesuaikan dengan perkembangan sosial masyarakat DKI

Jakarta.

Untuk mendapatkan bantuan dari BAZIS DKI Jakarta Mustahik

harus mengisi formulir sesuai kategori masing-masing. Formulir yang

harus diisi :

1. Untuk bantuan pinjaman modal usaha (dana produktif) diberi kode

huruf P, yaitu formulir model P.

2. Untuk bantuan anak asuh, sumbangan wajib belajar, dan pascasarjana

(S2 dan S3) diberi kode huruf A.

3. Untuk bantuan Sabilillah diberi kode huruf S.

4. Untuk bantuan Muallaf, Gharimin, dan Ibnu Sabil diberi kode MGI.

Jadi, Penggunaan formulir model P diganakan untuk mengajukan

permohonan bantuan pinjaman modal usaha (dana produktif) untuk

masyarakat umum.110

(ada pada lampiran)

110

Arsip BAZIS DKI Jakarta.

75

Adapun sistem bagi hasil yang di terapkan oleh BAZIS DKI

Jakarta dengan mudharabah (bagi hasil) dimana penjual diberikan modal

usaha sesuai kebutuhan dan kesepakatan. Ada 2 metode pembagian bagi

hasil yang diterapkan, yaitu; pertama, pedagang diberi modal oleh BAZIS

dengan kesepakan bagi hasil 30% untuk BAZIS dan 70% untuk

pedangang. Contoh: penjual nasi uduk memerlukan modal untuk usahanya

sebesar Rp 1.500.000 semisal pedangang mendapatkan untung dari hasil

berjualan sekitar Rp 70.000 maka cara pembagiannya adalah Rp 20.000

untuk BAZIS dan Rp 50.000 untuk pedagang, dan setiap hari dikontrol

keuntungannya oleh pihak BAZIS. Sedangkan dana Rp 1.500.000 terus

diputar. Kedua, menggunakan sistem lepas dimana pedagang

mengembalikan pokok dan membagi hasil dari keuntungannya. Contoh :

pedagang diberi modal sebesar Rp 1.500.000 dengan kesepakatan akan

mengembalikan dalam jangka waktu 100 hari maka Rp. 1.500.000 dibagi

100 hari = 15.000/hari (pokoknya), bila 1 hari pedagang mendapatkan

keuntungan sebesar Rp 70.000 maka pedagang hanya memberikan Rp

2.000 kepada pihak BAZIS, dan penarikan dilakukan 20 hari sekali, Sabtu

Minggu tidak termasuk pokoknya. Jadi totalnya adalah Rp 15.000

(pokoknya) + Rp 2.000 (bagi hasil) = Rp17.000 x 20 hari. Jadi total dari

pokok + bagi hasil dalam satu bulan adalah Rp 340.000 yang diberikan

oleh pedagang kepada pihak BAZIS. Apabila pedagang hanya mampu

membayar pokoknya saja maka ini disebut kesepakatan dengan akad

76

qardhul hasan (pembiayaan kebajikan).111

Sebenarnya BAZIS DKI Jakarta sudah melakukan pencegahan

agar jangan sampai dana produktif itu macet, karena dana itu bisa

digulirkan kepada yang lain. Usaha itu antara lain dengan membuat

perjanjian antara BAZIS dengan calon Mustahik untuk mengembalikan

dana dengan jaminan agunan yang dispakati bersama.

Apabila Mustahik tidak dapat melunasi pinjamannya dengan

perjanjian yang telah disepakati, maka pihak BAZIS DKI Jakarta

menyelesaikannya dengan cara musyawarah dan mencari solusi yang

menguntungkan.

Apabila, Mustahik masih tetap juga tidak mampu, maka BAZIS

DKI Jakarta berkewajiban untuk melaporkan ke Gubernur untuk dicari

penyelesainnya. Salah satu opsinya dengan dihapuskannya hutang

Mustahik (pemutihan). 112

b) Program BAZIS DKI Jakarta Dalam Pemberdayaan Ekonomi

Secara umum ada 3 (tiga) pemberdayaan usaha kecil dan

menengah yang dilakukan oleh BAZIS DKI Jakarta melalui dana

produktif:

1) Pola Konvensional; BAZIS DKI Jakarta meminjamkan dana kepada

Usaha Kecil Menengah atas usulan dari Kelurahan, Kecamatan, dan

unit kerja dengan memakai pola qardhul hasan (tanpa bunga).

111


15.00 – 16.30. 112


15.00 – 16.30.

77

Siapa Usaha Kecil Menengah itu? Usaha Kecil Menengah itu,

merupakan jenis usaha yang umumnya adalah mempunyai usaha

warung sembangko, usaha mabel, tekstil kiloan dan konveksi, ternak

kambing, dan lain-lain. Tentunya usaha yang tingkatannya sudah agak

lumayan dari usaha kecil, dan keuntungannya juga lebih besar.

Berapa besar pinjamannya? Besar pinjamannya mulai dari

1.500.000 s/d maksimal Rp.5.000.000. dengan rentan waktu

pinjaman 30 bulan. Dikembalikan ke BAZIS DKI Jakarta secara

bertahap diatur dalam skema pinjaman yang disepakati bersama

(tanpa bunga).

Bagaimana kontrol plaksanaannya? BAZ kecamatan yang secara

intens melakukan kontrol, tetapi tidak terlepas dari kontrol BAZIS

DKI Jakarta pengontrolan biasa dilakukan sebulan sekali. Contohnya:

Bapak Mudjinah pemilik warung sembako di daerah Duren Sawit,

Jakarta timur. Beliau dapat merasakan secara pribadi program

peminjaman modal usaha oleh BAZIS DKI Jakarta dari program

pemberdayaan dana zakat itu dapat membantu dalam perkembangan

usaha toko sembakonya.113

2) Program pemberdayaan Modal Usaha bagi Pedagang Kecil

(PPMUPK); BAZIS meminjamkan dana produktif kepada pedagang

kecil dengan menggunakan pola mudharabah (bagi hasil). Penyaluran

ini bekerja sama dengan BMT Al-Karim ada di Jakarta Timur.

113

Wawancara dengan Mudjinah, salah seorang wirausaha menengah penerima modal

usaha atas usulan dari kelurahan daerah Jakarta Timur .

78

Siapa usaha kecil itu? Diantaranya adalah penjual sayuran,

pedagang gado-gado, penjual kecil di pasar, penjual keliling (tukang

mie ayam, tukang siomay, tukang es keliling). Atau pedang yang

mangkul (tukang korang/majalah, penjual minuman dan lain-lain).

Dimana keuntangannya tidak begitu besar.

Berapa besar pinjamannya? Besar pinjamannya untuk tiap individu

antara Rp 300.000 s/d Rp 1.000.000 dengan lama pinjaman selama 12

bulan, dan penarikan di lakukan 20 hari sekali dalam sebulan. Sistem

bagi hasilnya yaitu 30% untuk BAZIS DKI Jakarta dan 70% untuk

pedagang.

Bagaimana prosedur pemberian pinjamnnya? Pengusaha kecil

yang akan mendapatkan modal usaha, diminta untuk memenuhi

persyaratan berupa; KTP, Kartu Keluarga, & surat keterangan tidak

mampu, setelah itu mengisi Surat Permohonan Pembiayaan (SPP),

maka modal akan diberikan sesuai dengan kesepakatan dan kebutuhan

yang di perlukan.

Bagaimana pengendalian pelaksanaan? Monitoring oleh pengurus

BMT, tetapi tetap pada kontrol BAZIS DKI Jakarta. contohnya:

Bapak Abdul Wahid sebagai pedagang minuman di wilayah

Jatinegara Kaum Pulo Gadung, Jakarta Timur. Beliau begitu merasa

terbantu sekali dengan adanya pinjaman modal usaha oleh BAZIS.114

3) Mentoring : BAZIS memantau dan memberikan pembinaan kepada

114

Wawancara dengan Abdul Wahid, salah seorang wirausaha kecil penerima Program

pemberdayaan Modal Usaha bagi Pedagang Kecil (PPMUPK) BAZIS DKI Jakarta.

79

para Mustahik agar usaha mereka bisa berjalan dengan lancar. Selain

itu BAZIS DKI Jakarta bekerjasama dengan BMT Al-Karim untuk

pengontrolan dan juga pembinaa secara langsung ke lapangan (TKP).

Apa fungsi BMT Al-Karim sebagai partner BAZIS DKI Jakarta?

Fungsinya adalah BMT merupakan kepanjangan tangan dari BAZIS

DKI Jakarta dimana BMT hadir untuk memerangi rentenir, membantu

masyarakat dalam hal pembiayaan pinjaman modal usaha dengan

menggunakan sistem syariah (mudharabah & qardhul hasan).

Bagaimana kontrol pelaksanaanya? Para petugas BMT Al-Karim

mengontrol masyarakat 1 (satu) bulan sekali secara langsung,

biasanya petugas BMT memantau perkembangan usahanya, dan apa

saja kendala yang dihadapi masyarakat, serta membantu masayarakat

agar terhindar dari rentenir.

Apa peran BMT Al-Karim bagi masayarakat? Perannya adalah

membantu menyalurkan dana ZIS kepada masyarakat secara langsung

dan menempatkan diri secara langsung di tengah masyarakat guna

memerangi para rentenir atau bank berjalan yang semakin merajalela.

Contohnya: Bapak Untung sebagai petugas lapangan di BMT Al-

Karim menyatakan bahwa memerangi para rentenir sangat sulit, tidak

cukup hanya dengan ‘menceramahinya’ tetapi harus diperangi dengan

‘uang’ juga. Terbukti dengan adanya BMT Al-Karim di tengah

masyarakat sangat membantu dalam hal pembiayaan modal usaha

80

sehingga masayarakat bisa terlepas dari jeratan rentenir.115

Disinilah terlihat begitu sangat besarnya peran BAZIS DKI Jakarta

dalam mengupayakan pemberdayaan ekonomi umat melalui

pendayagunaan dan dana zakat produktif, karena yang bisa merasakan

keberhasilan dan dampak efektifnya bukan hanya pengurus BAZIS DKI

Jakarta atau petugas BMT Al-Karim saja akan tetapi seluruh masyarakat

DKI Jakarta juga dapat merasakannya termasuk para mustahik yang

meminjam modal untuk usahanya.

Dengan demikian bila penyaluran dan kontrol yang dilakukan

BAZIS DKI Jakarta baik, serta dengan memperhatikan skala prioritas

penyaluran dana zakat, maka dana zakat benar-benar akan terasakan

fungsi dan manfaatnya oleh para Musrahik. Dan tentunya yang diharapkan

dari penyaluran dana zakat kepada para Mustahik bukan tidak mungkin

adalah bagaimana nantinya para mustahik bukan lagi sebagai penerima

dana zakat atau Mustahik, akan tetapi mereka nantinya dapat berada

sebagai posisi yang akan memberikan zakat atau Muzakki.

115

Wawancara dengan Untung, Petugas Lapangan BMT Al-Karim , 09 Juni 2015 Pukul

15.00 – 16.30.

81

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat penulis ambil dari hasil analisis

Pemberdayaaan Ekonomi Umat Melalui Zakat Produktif pada BAZIS DKI

Jakarta, sebagai berikut :

1. Mekanisme penyaluran dana zakat produktif di BAZIS DKI Jakarta

digolongkan menjadi empat bentuk; pertama konsumtif-tradisonal,

kedua konsumtif-kreatif, ketiga produktif-tradisional, keempat produktif-

kreatif. Dalam bentuk ketiga dan keempat ini sering disebut zakat

produktif. Penyaluran dalam bentuk pemberian berupa barang-barang

produktif dan pemberian uang untuk modal usaha yang berasal dari

pengumpulan dana infaq dan shadaqah diberikan BAZIS untuk

masyarakat kurang mampu, hal ini dilakuakan agar yang bersangkutan

bisa lebih mandiri dan mampu mengembangkan usahanya.

2. Keberadaan Badan Amil Zakat di DKI Jakarta dalam mengelola ZIS

cukup besar manfaatnya bagi masayarakat DKI Jakarta. Kehadiran

BAZIS DKI Jakarta ini sedikit demi sedikit mampu mengurangi masalah

sosial dan kemiskinan yang semakin rumit, terutama mereka yang berada

di kelas bawah menengah, sehingga menumbuh kembangkan masyarakat

dengan berjiwa usaha yang gigih dan professional. Adapun peran BAZIS

DKI Jakarta dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat dapat terlihat

81

82

dari beberapa program diantaranya: pengembangan ekonomi

menggunakan pola konvensional untuk usaha kecil menengah,

pengembangan ekonomi umat melalui Program Pemberdayaan Modal

Usaha bagi Pedagang Kecil (PPMUPK), melakukan mentoring kepada

para Mustahik agar usahanya bisa berjalan dengan lancar serta

mengupayakan kemajuan Mustahik selaku pengusaha kecil lokal agar

lebih bisa mandiri, berkembang, dan tidak terbelit oleh hutang atau

pinjaman dari bank keliling dan rentenir. Dengan ini, BAZIS Provinsi

DKI Jakarta telah membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat semakin

tumbuh dengan pengelolaan ZIS yang profesional. Hal ini dapat dilihat

dari peningkatan dan jumlah ZIS yang diperoleh setiap tahunnya

meningkat.

B. Saran – saran

1. Dalam penyaluran dana ZIS dibutuhkan kecermatan dalam memilih

calon Mustahik dan perlu juga diberikan bimbingan, dengan harapan

dana itu akan dimanfaatkan untuk kepentingan yang sebenarnya agar

pengembalian modal usaha tidak macet, yang pada gilirannya bisa

digulirkan kepada Mustahik yang lain.

2. BAZIS DKI Jakarta secara konsisten harus terus menjadikan dirinya

sebagai garda terdepan di dalam upaya pengelola ZIS secara professional

dan amanah demi untuk meningkatkan hasil guna dan daya guna ZIS itu

sendiri, sehingga problematika sosial dan kemiskinan dapat diatasi.

83

Selain itu pemberdayaan ekonomi umat hendaknya menjadi program

prioritas dalam pendayagunaan dana ZIS, supaya lebih terasa lagi

dampak positifnya bagi perekonomian dan kemaslahatan umat. Agar

masyarakat terus percaya terhadap BAZIS DKI Jakarta harus terus

meningkatkan kredibilitas, kapabilitas, sarana dan prasarana yang

memadai sehingga masyarakat lebih mudah dalam berzakat, berinfaq,

dan bershadaqah.

85

DAFTAR PUSTAKA

AL-Qur’an dan Terjemah.

Adi, Isbandi Rukminto.2003. Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat Dan

Intervensi Komunitas: Pengantar pada Pemikiran Dan Pendekatan

Praktisi. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.

Ali,M Daud.1988. Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Waqaf. Jakarta: UI-Press.

Anwar-Desi.2003. Kamus Lengkap I Milliard. Surabaya: Amelia.

Arsip BAZIS DKI Jakarta.2009-2014.

Asnaini.2008. Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam. Yogyakarta:

Pustaka Pelajar,2008), h.42.

Bariadi, Lili dan Muhammad Zen.2005. Zakat & Wirausaha. Jakarta: CV. Pustaka

Amri.

Bariyah, N.Oneng Nurul.2012. Total Quality Managemet Zakat. Ciputat : Wahana

Kardofa FAI UMJ.

BAZIS DKI Jakarta.2013. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Jakarta:

BAZIS DKI Jakarta.

Brosur BAZIS DKI Jakarta.2014. Zakat Membawa Berkah. Jakarta: BAZIS DKI

Jakarta.

Budiman, Arief.1995. Teori Pembangunan Dunia Ketiga. Jakarta: Gramedia.

Deliarnov.2003. Perkembangan Pemikiran Ekonomi. Jakarta: PT Raja Grafindo

Persada.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.1988. Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Jakarta: Balai Pustaka.

Effendi, Salehuddin.2002. Peran BAZIS DKI Dalam Meningkatkan Ksejahteraan

Umat. Jakarta : Majalah BAZIS DKI.

Hafidhuddin, Didin.2002. Zakat Dalam Perekonomian Modern. Jakarta: Gema

Insani.

Hafiduddin, Didin.2003. Problematika Zakat Kontemporer Artikulasi Proses

Sosial Politik Bangsa . Jakarta: Forum Zakat.

Hafidudin, Didin.2001. Islam Aplikatif. Jakarta : Gema Insani Press.

86

Harahap, Summuran.2012. Waqaf Uang Dan Prospek Ekonominya Di Indonesia.

Jakarta: CV.Sari Marissa.

Hasan, M.Ali.2003. Masail Fiqiyah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Hasil Wawancara, Abdul Wahid salah seorang wirausaha kecil penerima Program

Pemberdayaan Modal Usaha Bagi Pedagang Kecil (PPMUPK) BAZIS

DKI Jakarta, 09 Juni 2015.

Hasil Wawancara, Dedi Santosa Staf BAZIS DKI Jakarta, 04 May 2015.

Hasil Wawancara, Mudjinah seorang wirausaha menengah penerima modal usaha

atas usulan dari kelurahan daerah Jakarta Timur, 09 Juni 2015.

IMZ. Indonesia Zakat & Devlopment Report.2011. Kajian Empiris Peran Zakat

Dalam Penentasan Kemiskinan. Jakarta.

Machendrawati, Nanih dan Agus Ahmad Syafe’I.2001. Pengembangan

Masyarakat Islam Strategi Sampai Tradisi. Bandung: PT.Remaja

Rosdakarya.

Mahmud, Abdul Al-Hamid.2006. Ekonomi Zakat . Jakarta: PT Raja Grafindo

Persada.

Majalah Peduli Umat.2014. Jakarta: Edisi 58 BAZIS DKI Jakarta.

Masuko, Siti.2014. Strategi Penyaluran Dana LAZIS Yayasan Amaliah Astra

Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. Skripsi S1 Fakultas

Syariah dan Hukum. Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta.

Mubyarto.1997.Ekonomi Rakyat Program IDT Dan Demokrasi Ekonomi

Indonesia. Yogyakarta: Adtya Media.

Mubyarto.2000. Membangun Sistem Ekonomi. Yogyakarta: BPFE.

Muhammad dan Alimin.2004.Etika Dan Perlindungan Konsumen Dalam

Ekonomi Islam.Yogyakarta: BPFE.

Muhammad, Syafi’i Antonio.2003. Bank Syraiah Dan Teori Ke Prkatek. Jakarta:

Gema Insani Press.

Mustaq, Ahmad.1997. Etika Bisnis Dalam Islam. Jakarta: Pustaka Al-Hidayah.

Partanto, Puis A dan M. Dahlan Al Barry.1994. Kamus Ilmiah Populer Artaloka.

Surabaya: Pustaka Pelajar.

Peduli Umat.2010. Zakat Is My Life Style. Jakarta: Majalah BAZIS DKI.

Permono, Sjechul Hadi.1995. Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka

Pembangunan Nasional. Jakarta: Pustaka Firaus.

87

Prijono, Onny S. dan A.M.W Pranarka.1996. Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan

Dan Implementasi. Jakarta: CSIS.

Qardawi, Yusuf.1991. Hukum Zakat. Jakarta: Lentera & Mizan.

Rahardjo, M. Darmawan.1999. Islam Dan Transformasi Social-Ekonomi.

Yogyakarta: Pustaka Pelajar..

Republik Indonesia.1999. Undang-Undang Pengelolaan Zakat. Jakarta:

Sekretariat Negara.

Rukminto, Adi Isbandi.2008. Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat, Dan

Intervensi Komunitas, Jakarta.

Saefudin, Ahmad Muflih.1986. Pengelolaan Zakat Ditinjau Dari Aspek Ekonomi.

Bontang: Badan Dakwah Islamiyah.

Sanjaya, Rian.2011. Model Pendayagunaan Zakat Produktif Di Badan Amil Zakat

dan Lembaga Amil Zakat. Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.

Sugiono.2007. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.

Sugono, Dendy.1994. Petunjuk Penulisan Karya Ilmiah. Jakarta: Kelompok 24

Pengajar Bahasa Indonesia.

Suharto, Edi.2005. Membangun Masyarakat Memberdayaakan Rakyat. Bandung:

Reflika Aditama.

Tim Penyusun.2006. Manajemen ZIS BAZIS Provinsi DKI Jakarta. Jakarta:

BAZIS DKI Jakarta.

Umar, Husein.2004. Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis. Jakarta:

PT Raja Grafindo Persada.

Widodo, Hertanto dan Teten Kustiawan.2001. Akuntansi Dan Manajemen

Keuangan Untuk Organisasi Pengelolaan Zakat. Bandung: Asyaamil dan

IMZ.

Yunus, Mahmud.1973. Kamus Arab-Indonesia. Jakarta: Yayasan Penyelenggara

Penterjema Pentafsiran Al-Qur’an.

Zain-Badadu.1997. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Sinar Harapan.

Zaky, Al-Kaaf Abdullah. 2002. Ekonomi Dalam Prespektif Islam. Bandung:

Pustaka Setia.

88

Internet:

http://bazisdki.go.id/post/index/jakarta-sadar-zakat diakses Tanggal 10 November

2014.

http://repository.unib.ac.id/4389/Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam

Mensejahterakan Usaha Ekonomi Mikro. diakses Tanggal 15 November

2014.

http://pelita.or.id/baca.php?id=64130/Pendayagunaan ZIS Didistribusikan

Berdasarkan Keputusan Gubernur DKI. diakses Tanggal 16 November

2014.

http://www.republik.co.id/berita/ramadhan/kabar-ramadhan/12/08/01/m81oog-

bazis-dki-jakarta-salurkan-santunan-rp-18-miliar diakses Tanggal 10

Januari 2015.

http://bazisdki.go.id/post/detail/ramadhan diakses Tanggal 10 Januari 2015.

http://www.zakatcenter.org. diakses Tanggal 26 Januari 2015.

http://Bazisdki.go.id/page/index/profil-bazis diakses Tanggal 17 Februari 2015

http://www.republik.co.id/berita/ramadhan/kabar-ramadhan/12/08/01/m81oog-

bazis-dki-jakarta-salurkan-santunan-rp-18-miliar diakses Tanggal 17

Februari 2015.

http://bazisdki.go.id/post/detail/ramadhan diakses 17 Februari 2015.


EJChudrie, diakses Tanggal 06 Maret 2015.

http://www.Alarifs.Blogspot.Perkembangan BAZIS DKI Jakarta.com diakses

Tanggal 07 Maret 2015.

http://bazisdki.go.id/post/index/jakarta-sadar-zakat%20diakses

http://repository.unib.ac.id/4389/%20Pendayagunaan

http://www.republik.co.id/berita/ramadhan/kabar-ramadhan/12/08/01/m81oog-bazis-dki-jakarta-salurkan-santunan-rp-18-miliar


http://bazisdki.go.id/post/detail/ramadhan%20diakses%2010%20Januari%202015

http://www.zakatcenter.org/

http://bazisdki.go.id/page/index/profil-bazis





http://www.alarifs.blogspot.perkembangan/

Documents

PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT MELALUI PENYALURAN ZAKAT …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30008/1/NUR... · Menurut istilah fiqih zakat berarti sejumlah harta tertentu