1

SKRIPSI

PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP

NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI

IDA AYU VERA PRASETYA

NIM. 1116051042

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS UDAYANA

DENPASAR

2015

iii

PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP

NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI

Skripsi ini dibuat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum

pada Fakultas Hukum Universitas Udayana

IDA AYU VERA PRASETYA

NIM. 1116051042

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS UDAYANA

DENPASAR

2015

iv

Lembar Persetujuan Pembimbing

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

PADA TANGGAL 18 JUNI 2015

Pembimbing I

Prof. Dr. I Ketut Rai Setiabudhi, SH.,MS

NIP. 19530914 197903 1 002

Pembimbing II

Dr. Ida Bagus Surya Dharma Jaya, SH.,MH

NIP. 19620605 198803 1 020

v

vi

KATA PENGANTAR

Om Swastiastu,

Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa

karena atas asung kerta nugraha-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan

skripsi yang berjudul “PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP

NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI” tepat pada waktunya. Adapun

skripsi ini adalah tugas akhir yang juga merupakan prasyarat untuk memperoleh

gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan

dan bantuan dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini dengan penuh

kerendahan hati penulis menyampaikan terimakasih kepada pihak – pihak yang

telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, yaitu :

1. Bapak Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, SH., MH., Dekan Fakultas

Hukum Universitas Udayana.

2. Bapak I Ketut Sudiarta, SH., MH., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum

Universitas Udayana.

3. Bapak I Wayan Bela Siki Layang, SH., MH., Pembantu Dekan II Fakultas

Hukum Universitas Udayana.

4. Bapak I Wayan Suardana, SH.,MH., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum

Universitas Udayana.

vii

5. Bapak Prof. Dr. I Ketut Rai Setiabudhi, SH., MH., Pembimbing I skripsi

penulis yang dengan kesabarannya memberikan bimbingan dan arahan

dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak Dr. Ida Bagus Surya Dharma Jaya, SH., MH., Pembimbing II

skripsi penulis sekaligus Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum

Universitas Udayana yang dengan kesabarannya memberikan bimbingan

dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak A.A. Gede Oka Parwata, SH., Msi., Pembimbing Akademis penulis

sekaligus Ketua Program Ekstensi Fakultas Hukum Universitas Udayana

yang selalu memberikan semangat dan dukungan terhadap penulis.

8. Bapak ibu/Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Udayana

yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama masa belajar di

Fakultas Hukum Universitas Udayana.

9. Bapak/Ibu Pegawai Tata Usaha, Laboratorium, dan Perpustakaan Fakultas

Hukum Universitas Udayana yang telah membantu dalam hal administrasi

selama mengikuti perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

10. Seluruh keluarga penulis, terutama orang tua yakni Ida Bagus Rahwan

Diputra, SH. (Ayah), Ida Ayu Bintang, SST. (Ibu), dan adik penulis yakni

Ida Ayu Desriwulandari yang selalu memberikan kasih sayang, perhatian,

memberikan bantuan baik secara formil, materiil maupun spiritual, serta

dukungan terhadap penulis dalam keadaan apapun.

viii

11. Seluruh teman – teman seperjuangan Angkatan 2011 Program Ekstensi

Fakultas Hukum Universitas Udayana, terutama sahabat terbaik penulis

Nyoman Laraswati Janitra yang selalu memberikan penulis perhatian,

semangat, dukungan moral, dan motivasi.

Terima kasih atas kebersamaan, kerjasama, motivasi, dan segala

perhatiannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari

bahwa skripsi yang penulis susun ini masih jauh dari kesempurnaan karena

kemampuan dan pengetahuan penulis yang masih sangat terbatas, sehingga segala

kritik dan saran dari pembaca sangatlah diperlukan bagi penulis guna untuk

kesempurnaan penyusunan skripsi ini. Akhir kata, dengan penuh kerendahan hati

penulis persembahkan skripsi ini kepada Fakultas Hukum Universitas Udayana

yang penulis cintai dan banggakan, serta segenap pembaca dan masyarakat pada

umumnya dan semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua.

Om Shanti, shanti, shanti, om.

Denpasar, Juni 2015

Penulis

ix

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Karya Ilmiah/Penulisan

Hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, tidak terdapat karya yang

pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi

manapun, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau

pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain, kecuali yang

secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila Karya Ilmiah/Penulisan Hukum/Skripsi ini terbukti merupakan

duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain dan/atau dengan sengaja

mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka

penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat sebagai pertanggungjawaban

ilmiah tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga.

Denpasar, 18 Juni 2015

Yang Menyatakan,

(Ida Ayu Vera Prasetya)

NIM. 1116051042

x

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN .......................................................................................... i

SAMPUL DALAM ......................................................................................... ii

PRASYARAT GELAR SARJANA HUKUM ............................................. iii

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI ............................................... iv

PENGESAHAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI ........................................ v

KATA PENGANTAR .................................................................................... vi

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ......................................................... ix

DAFTAR ISI ................................................................................................... x

ABSTRACT .................................................................................................... xiii

ABSTRAK ...................................................................................................... xiv

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah ........................................................... 1

1.2. Rumusan Masalah .................................................................... 7

1.3. Ruang Lingkup Masalah........................................................... 7

1.4. Orisinalitas Penelitian ............................................................... 7

1.5. Tujuan Penelitian ...................................................................... 9

a. Tujuan Umum .................................................................... 9

b. Tujuan Khusus ................................................................... 9

1.6. Manfaat Penelitian .................................................................... 10

a. Manfaat Teoritis ................................................................ 10

b. Manfaat Praktis .................................................................. 10

1.7. Landasan Teoritis ..................................................................... 10

xi

1.8. Metode Penelitian ..................................................................... 15

a. Jenis Penelitian .................................................................. 15

b. Jenis Pendekatan ................................................................ 16

c. Sumber Bahan Hukum ...................................................... 17

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum ................................ 18

e. Teknik Analisis Bahan Hukum ......................................... 18

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI,

NARAPIDANA, DAN PEMBEBASAN BERSYARAT

2.1. Tindak Pidana Korupsi ............................................................. 20

2.1.1. Tindak Pidana ............................................................... 20

2.1.2. Korupsi ......................................................................... 24

2.1.3. Tindak Pidana yang Tergolong sebagai Korupsi .......... 29

2.2. Narapidana ................................................................................ 37

2.2.1. Hak – hak Narapidana .................................................. 38

2.3. Pembebasan bersyarat .............................................................. 39

2.3.1. Macam dan Arti Penting Komponen Pembebasan

Bersyarat ....................................................................... 41

BAB III PENGATURAN HUKUM POSITIF PEMBEBASAN BERSYARAT

KEPADA NARAPIDANA, KHUSUSNYA NARAPIDANA

KORUPSI

3.1. Pengaturan Hukum Tentang Pembebasan Bersyarat ................ 43

3.1.1. Pengaturan pada KUHP ................................................ 47

3.1.2. Pengaturan pada PP No. 99 Tahun 2012 ...................... 50

xii

3.1.3. Pengaturan pada Permenkumham No. 21 Tahun 2013 55

3.1.4. Pengaturan pada Surat Keputusan Menteri Kehakiman

RI No.M.01.PK.04. Tahun 1999 .................................. 64

3.2. Pembebasan Bersyarat sebagai Upaya Mendukung

Resosialisasi ............................................................................. 71

BAB IV KONSEP PENGATURAN PEMBERIAN PEMBEBASAN

BERSYARAT TERHADAP NARAPIDANA KORUPSI DI MASA

MENDATANG

4.1. Pengaturan Pemberian Pembebasan Bersyarat Terhadap

Narapidana Korupsi Pada Masa Sekarang ............................... 75

4.2. Konsep Pengaturan Pemberian Pembebasan Bersyarat

Terhadap Narapidana Korupsi Di Masa Mendatang ................ 77

BAB V PENUTUP

5.1. Simpulan .................................................................................... 85

5.2. Saran ......................................................................................... 86

DAFTAR PUSTAKA

RINGKASAN SKRIPSI

xiii

ABSTRACT

Parole To Corruption Convict

Corruption emerged with the use of power and public authority for

personal interest/group that are breaking the law and other norms, causing loss

of the country’s economy and society. Indonesia greatly harmed by acts of

corruption since a long time ago until now so that corruption is set to be a

criminal offense through the criminalization of corruption in the hope of

corruption can be punished. But apparently through parole, Ministry of Justice

and Human Rights mitigate punishment given by the Judge to corruption convict

by the way does not qualify as a justice collaborator. The research problem is

how positive law setting parole to convict, especially corruption convict and draft

regulation granting parole to corruption convict in the future. The research is

conducted to analyze in depth the positive law setting parole to convict, especially

corruption convict and know the draft of regulation granting parole to corruption

convict in the future.

The research use normative research method. The normative research is

used because there is a conflict of norms in Article 14 paragraph (1) part (k) Act

No. 12 In 1995 which emphasizes the rights of convict to get parole with Article

43A paragraph (1) part (a) and Article 43B paragraph (3) part (c) Goverment

Regulation No. 99 In 2012 and Article 53 part (a) and Article 54 paragraph (1)

part (a) Ministerial Regulation of Law and Human Rights No. 21 In 2013 which

want the convict, especially corruption convict must qualify as a justice

collaborator to get parole and had to ask for a recommendation from the relevant

agencies.

The result of research which obtained is positive law setting parole to

corruption convict experiencing tightening as a justice collaborator on

Goverment Regulation No. 99 In 2012 and Ministerial Regulation of Law and

Human Rights No. 21 In 2013. The draft regulation granting parole in the future

rules should be overhauled in the hope happen implementation of law

accordance with the applicable rules as a milestone the birth of legal certainty in

Indonesia’country.

Keywords : Parole, Convict, Corruption, Justice collaborator

xiv

ABSTRAK

Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi muncul dengan adanya penggunaan kekuasaan dan

wewenang publik untuk kepentingan pribadi/golongan yang sifatnya melanggar

hukum dan norma-norma lainnya, sehingga menimbulkan kerugian perekonomian

negara serta masyarakat. Indonesia sangat dirugikan oleh perbuatan korupsi sejak

dulu sampai sekarang sehingga korupsi ditetapkan menjadi suatu tindak pidana

melalui kriminalisasi korupsi dengan harapan pelaku korupsi dapat dipidana.

Namun ternyata melalui pembebasan bersyarat, Kemenkumham memperingan

pidana yang telah dijatuhkan Hakim kepada narapidana korupsi dengan cara tidak

memenuhi pengetatan syarat sebagai justice collaborator. Permasalahan

penelitian, yakni bagaimana pengaturan hukum positif pembebasan bersyarat

kepada narapidana, khususnya narapidana korupsi dan konsep pengaturan

pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana korupsi di masa

mendatang. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara mendalam

pengaturan hukum positif pembebasan bersyarat kepada narapidana, khususnya

narapidana korupsi dan mengetahui konsep pengaturan pemberian pembebasan

bersyarat terhadap narapidana korupsi di masa mendatang.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum

normatif. Metode penelitian tersebut digunakan karena terjadi konflik norma pada

Pasal 14 ayat (1) bagian (k) UU No. 12 Tahun 1995 yang lebih menekankan hak

narapidana mendapatkan pembebasan bersyarat dengan Pasal 43A ayat (1) bagian

(a) dan Pasal 43B ayat (3) bagian (c) PP No. 99 Tahun 2012 serta Pasal 53 bagian

(a) dan Pasal 54 ayat (1) bagian (a) Permenkumham No. 21 Tahun 2013 yang

membuat seorang narapidana, termasuk narapidana korupsi mengalami pengetatan

syarat sebagai justice collaborator untuk mendapatkan pembebasan bersyarat dan

harus meminta rekomendasi dari instansi penegak hukum yang terkait mengenai

status sebagai justice collaborator.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah pengaturan hukum positif

pembebasan bersyarat kepada narapidana korupsi mengalami perluasan norma

sebagai justice collaborator pada PP No. 99 Tahun 2012 dan Permenkumham No.

21 Tahun 2013. Pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana korupsi di

masa sekarang tidak diberlakukan tepat sebab pemerintah sering memberikan

pembebasan bersyarat tanpa memperhatikan syarat sebagai justice collaborator.

Maka dari itu konsep pengaturan pemberian pembebasan bersyarat di masa

mendatang, aturannya harus diperbaharui dengan harapan terjadi

pengimplementasian hukum sesuai dengan aturan yang berlaku sebagai tonggak

lahirnya kepastian hukum di negara Indonesia.

Kata Kunci : Pembebasan bersyarat, Narapidana, Tindak pidana korupsi, Justice

collaborator