Pembangunan Yang Berorientasi Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

8/3/2019 Pembangunan Yang Berorientasi Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

1/11

Permbangunan Yang Berorientasi

pada Daya Dukung

Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup(Kasus : Pulau Jawa)

Disusun Oleh :

Hanjani Antania Andary

PROGRAM MAGISTER ILMU LINGKUNGAN

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2011


2/11

I. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional perlu memperhatikan aspek berkelanjutan secara

seimbang. Hal ini sesuai dengan hasil Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup yangdiadakan di Stockholm tahun 1972 dan Deklarasi Lingkungan Hidup KTT Bumi di Rio

de Janeiro tahun 1992, yang keduanya menyepakati prinsip bahwa pembangunan harusmemperhatikan dimensi lingkungan dan manusia. Demikian pula pada KTT

Pembangunan Berkelanjutan di Johannesburg tahun 2002, membahas dan mengatasikemerosotan kualitas lingkungan hidup dunia.

Kontribusi terbesar yang diandalkan Indonesia dalam menyumbang pertumbuhan

ekonomi dan sumber devisa serta modal pembangunan adalah dari sumberdaya alam.

Sumberdaya alam mempunyai peranan penting dalam perekonomian Indonesia baik padamasa lalu, saat ini maupun masa mendatang sehingga, dalam penerapannya harus

memperhatikan apa yang telah disepakati dunia internasional. Di lain pihak keberlanjutan

atas ketersediaan sumberdaya alam sering diabaikan dan begitu juga aturan sebagai

landasan melaksanakan pengelolaan suatu usaha dan atau kegiatan mendukungpembangunan dari sektor ekonomi sering dilanggar. Pengelolaan sumberdaya alam dan

lingkungan hidup yang tidak dilakukan sesuai dengan daya dukungnya dapatmenimbulkan krisis pangan, air, energi dan lingkungan. Secara umum dapat dikatakan

bahwa hampir seluruh jenis sumberdaya alam dan komponen lingkungan hidup di

Indonesia cenderung mengalami penurunan kualitas dan kuantitasnya dari waktu kewaktu.

Dalam era otonomi daerah, pengelolaan lingkungan hidup selain mengacu pada

Undang-undang No 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, juga pada

Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, Undang-

undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidupmenetapkan kewajiban pemerintah untuk menerapkan sustainable development sebagai

solusi untuk memperbaiki kerusakan lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan

pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Undang-undang ini memandang danmenghargai arti penting hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga

negara. Landasan filosofi tentang konsep pembangunan berkelanjutan dan berwawasan

lingkungan dalam rangka pembangunan ekonomi adalah sangat penting bagipembangunan ekonomi nasional, karena persoalan lingkungan kedepan akan semakin

kompleks. Persoalan lingkungan adalah persoalan semua, baik pemerintah, dunia usaha

maupun masyarakat pada umumnya.

Permasalahan lingkungan hidup yang saat ini sering dihadapi adalah kerusakanlingkungan di sekitar areal pertambangan seperti pencemaran lingkungan yang semakin

meningkat. Terjadi kecenderungan bahwa permasalahan lingkungan tidak semakin ringan

namun justru akan semakin berat. Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidupharus ditingkatkan kualitasnya dengan dukungan penegakan hukum yang adil dan tegas,

sumberdaya manusia yang berkualitas, perluasan penerapan etika lingkungan serta

asimilasi sosial budaya yang semakin mantap.


3/11

Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan nasional

memerlukan kesepakatan semua pihak untuk memadukan pilar pembangunan secara

proposional. Konsep pembangunan berkelanjutan timbul dan berkembang karenatimbulnya kesadaran bahwa pembangunan ekonomi dan sosial tidak dapat dilepaskan dari

kondisi lingkungan hidup.

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia memerlukan sumberdaya alam,

yang berupa tanah, air dan udara dan sumberdaya alam lain yang termasuk ke dalamsumberdaya alam yang terbarukan maupun yang tak terbarukan. Namun demikian harus

disadari bahwa sumberdaya alam yang kita perlukan mempunyai keterbatasan di dalam

banyak hal, baik menurut kuantitas maupun kualitasnya. Sumberdaya alam tertentu jugamempunyai keterbatasan menurut ruang dan waktu. Oleh sebab itu diperlukan

pengelolaan sumberdaya alam yang baik dan bijaksana. Antara lingkungan dan manusia

saling mempunyai keterkaitan yang sangat erat.

Keberadaan sumberdaya alam, air, tanah dan sumberdaya yang lain menentukan

aktivitas manusia sehari-hari. Manusia tidak dapat hidup tanpa udara dan air. Sebaliknyaaktivitas manusia mempengaruhi keberadaan sumberdaya dan lingkungan di sekitarnya.

Kerusakan sumberdaya alam banyak ditentukan oleh aktivitas manusia. Banyak contohkasus-kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas

manusia seperti pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah serta kerusakan

hutan yang kesemuanya tidak terlepas dari aktivitas manusia, yang pada akhirnya akanmerugikan manusia itu sendiri.

Pembangunan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat tidak dapat terhindarkan dari penggunaan sumberdaya alam, namun

eksploitasi sumberdaya alam yang tidak mengindahkan kemampuan dan daya dukung

lingkungan mengakibatkan merosotnya kualitas lingkungan. Banyak faktor yangmenyebabkan kemerosotan kualitas lingkungan serta kerusakan lingkungan yang dapat

diidentifikasi dari pengamatan di lapangan, oleh sebab itu dalam makalah ini dicoba

diungkap secara umum sebagai gambaran potret lingkungan hidup, khususnya dalamhubungannya dengan pengelolaan lingkungan hidup di era otonomi daerah.

Pemerintah daerah seakan-akan dengan kewenangan dan otonomi yang

dimilikinya untuk mengurus dan mengatur rumah tangga daerahnya sendiri bebasmelakukan kebijakan tanpa harus memperhatikan kelestarian lingkungan. Banyak daerah

mengeluarkan kebijakan yang sangat eksploitatif serta berpotensi merusak lingkungan.

Suatu penelitian mengatakan, bahwa dari 287 peraturan daerah di Jawa terkait dengan

pengelolaan sumber daya alam, ternyata 148 diantaranya justru eksploitatif dan merusaklingkungan hidup, sehingga meningkatkan risiko bencana. Hal ini tentulah sangat

merugikan dan berpotensi merusak lingkungan hidup Indonesia. Dengan adanya

ketentuan baru melalui Undang-Undang nomor 32 tahun 2009, dengan memberikan pembagian tugas dan wewenang yang jelas kepada masing-masing pihak dengan

menegaskan bahwa tidak hanya pemerintah pusat yang mempuyai tugas dan wewenang

melindungi lingkungan, namun juga Pemerintah Daerah harus memperhatikan danmelindungi lingkungan hidup.


4/11

II. PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAN LINGKUNGAN HIDUP

Dalam mengatasi berbagai permasalahan di atas telah ditetapkan perangkat

hukum perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup, yang diatur dalamUndang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup. Dalam Undang-undang ini, perlindungan dan pengelolaanlingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang

meliputi kebijakan:

(1) Kebijakan Perencanaan

(2) Kebijakan Pemanfaatan

(3) Kebijakan Pengendalian

(4) Kebijakan Pemeliharaan

(5) Kebijakan Pengawasan

(6) Penegakan Hukum.

Pengembangan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidupperlu dilakukan berbagai upaya seperti menyusun, menyempurnakan, dan mengkaji

peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, meratifikasi konvensi

internasional di bidang lingkungan hidup dan instrumennya, mengalokasikan DanaAlokasi Khusus (DAK) dan dana dekonsentrasi lingkungan, meningkatkan peran serta

masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup untuk menciptakan check and

balances melalui pola kemitraan, kegiatan adiwiyata, kegiatan aliansi strategismasyarakat peduli lingkungan, mengembangkan Debt for Nature Swaps (DNS) bidanglingkungan hidup, menyusun panduan ekonomi ekosistem lahan basah, melakukan kajian

ekonomi ekosistem terumbu karang dan ekosistem padang lamun; program insentif

lingkungan; kerangka Indonesia Environment Fund Stategy; dan proposal pendanaanlingkungan dari luar negeri dan integrasi instrumen lingkungan dalam perbankan

nasional, serta menyusun buku panduan penyusunan PDRB Hijau.


5/11

2.1. Perencanaan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan

melalui tahapan inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah ekoregion, danpenyusunan RPPLH.

a. Inventarisasi Lingkungan Hidup

Kegiatan inventarisasi lingkungan hidup dilakukan dengan tujuan lebih mengetahui

potensi sumber alam di darat, laut maupun di udara berupa tanah, air, energi, flora, fauna

dan lain sebagainya serta produktifitasnya yang diperlukan bagi pembangunan.Inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi

mengenai sumberdaya alam :

(1) Potensi dan ketersediaan;

(2) Jenis yang dimanfaatkan;

(3) Bentuk penguasaan;

(4) Pengetahuan pengelolaan;

(5) Bentuk kerusakan;

(6) Konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.

Contoh kegiatan dalam inventarisasi ini adalah antara lain:

(1) pemetaan dasar wilayah darat dan wilayah laut,

(2) pemetaan geologi dan hidrogeologi,

(3) pemetaan agroekologi,

(4) pemetaan vegetasi dan kawasan hutan,

(5) pemetaan kemampuan tanah,

(6) penatagunaan sumber daya alam seperti hutan, tanah dan air,

(7) inventarisasi dan pemetaan tipe ekosistem dan

(8) kegiatan-kegiatan pendidikan dan latihan, penelitian dan pengembangan teknologi.

Inventarisasi lingkungan hidup di tingkat wilayah ekoregion dilakukan untuk menentukandaya dukung dan daya tampung serta cadangan sumber daya alam.


6/11

b. Penetapan Wilayah Ekoregion

Penetapan wilayah ekoregion dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesamaan : (1)

karakteristik bentang alam; (2) daerah aliran sungai; (3) iklim; (4) flora dan fauna; (5)sosial budaya; (6) ekonomi; (7) kelembagaan masyarakat; dan (8) hasil inventarisasi

lingkungan hidup.

c. Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(RPPLH)

RPPLH disusun oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dansecara hierarkhis. Acuan penyusunan RPPLH adalah : (1) RPJMN (nasional); (2)

RPJMD (Prov, Kab/Kota). RPPLH diatur dengan Peraturan Pemerintah (nasional) atau

Peraturan Daerah (provinsi dan kabupaten/kota).

Gambar 1. Tahapan Penyusunan RPPLH

2.1. Pemanfaatan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH. Mengenai pengendalian

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarianfungsi lingkungan hidup. Apabila RPPLH belum tersusun, pemanfaatan sumberdaya

alam dilakukan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan

mempehatikan : (1) keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup; (2) keberlanjutanproduktifitas lingkungan hidup; dan (3) keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan

masyarakat. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup ditetapkan oleh

Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

2.2. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam

rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Adapun tahapannya adalah sebagai berikut :(1) Pencegahan; (2) Penanggulangan; (3) Pemulihan.

a. Pencegahan, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Instrumen pencegahan kerusakan lingkungan hidup terdiri atas : (1) KLHS; (2) Tata

ruang; (3) Baku mutu lingkungan hidup; (4) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;

(5) Amdal; (6) UKL-UPL; (7) Perizinan; (8) Instrumen ekonomi lingkungan hidup; (9)
http://trialweb.bappenas.go.id/blog/wp-content/uploads/2010/12/RPPLH.png


7/11

Peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup; (10) Anggaran berbasis

lingkungan hidup; (11) Analisis risiko lingkungan hidup; (12) Audit lingkungan hidup;

(13) Instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

b. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan

terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau

program, maka sesuai amanat UU No. 32 tahun 2009 bahwa Pemerintah dan PemerintahDaerah diwajibkan untuk membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Adapun

dalam KLHS sedikitnya harus memuat :

(1) Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

(2) Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;

(3) Kinerja layanan/jasa ekosistem;

(4) Efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam;

(5) Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;

(6) Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

2.1. Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Penanggulangan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup adalah upaya untuk

menghentikan meluas dan meningkatnya kerusakan dan atau pencemaran lingkunganhidup serta dampaknya.

Gambar 2. Tahapan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

2.1. Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Pemulihan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup adalah upaya untuk

mengembalikan fungsi hutan dan atau lahan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan
http://trialweb.bappenas.go.id/blog/wp-content/uploads/2010/12/gambar_2.png


8/11

atau lahan sesuai dengan daya dukungnya, adapun upaya pemulihan dilakukan dengan

tahapan sebagai berikut :

Gambar 3. Tahapan Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

2.1. Pemeliharaan Lingkungan Hidup

Pemeliharaan lingkungan hidup adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga pelestarian

fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya penurunan atau kerusakan lingkunganhidup yang disebabkan oleh perbuatan manusia. Pemeliharaan lingkungan hidup

dilaksanakan melalui konservasi dan pencadangan sumberdaya alam serta pelestarian

fungsi atmosfer. Konservasi sumberdaya alam meliputi kegiatanpencadangan,

pengawetan dan pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam. Pencadangansumberdaya alam merupakan sumberdaya alam yang tidak dapat dikelola dalam kurun

waktu tertentu. Pelsetarian sumberdaya alam meliputi upaya mitigasi dan adaptasi

perubahan iklim, perlindungan lapisan ozon, dan perlindungan terhadap hujan asam.

III. DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP (KASUS

PULAU JAWA)

Pulau Jawa dengan luas 7 persen dari total daratan wilayah Indonesia hanya memiliki

potensi air tawar 4,5 persen dari total nasional, selain itu pulau ini dihuni oleh sekitar 65persen total penduduk Indonesia. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa potensi

kelangkaan air yang sangat besar akan terjadi di pulau Jawa.

Perhitungan ini sangat masuk akal, mengingat pada tahun 1930, Pulau Jawa masih

mampu memasok 4.700 meter kubik per kapita per tahun. Namun, saat ini totalpotensinya tinggal sepertiga atau sekitar 1.500 meter kubik per kapita per tahun. Jadi

kalau berpegang pada perhitungan ini, diperkirakan tahun 2025 total potensi air akan

menjadi berkurang hingga 1.200 meter kubik per kapita per tahun. Dan kalau

diperhitungkan secara kelayakan ekonomi air, yang hanya 35 persen saja yang layakpakai, berarti potensi aktualnya yang hanya tinggal 400 meter kubik per kapita per tahun.

Angka tersebut jauh di bawah standar Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), yaitu 1.100

meter kubik per kapita per tahun.
http://trialweb.bappenas.go.id/blog/wp-content/uploads/2010/12/gambar_3.png


9/11

3.1. Permasalahan Pengelolaan Sumberdaya Air di Pulau Jawa

Kebutuhan Air Semakin Meningkat. Meskipun Indonesia termasuk 10 negara di dunia

yang mempunyai sumber daya air besar, hal itu tidak menjamin akses terhadap sumberdaya tersebut secara mudah dapat diperoleh. Masalahnya, krisis air di Indonesia

merupakan masalah kronis karena hampir selalu terjadi setiap tahun. Penyebabnya karenadistribusi ketersediaan air di Indonesia tidak merata. Pulau Jawa tergolong pulau yang

kritis air (water stress area) dimana setiap penduduk di Jawa hanya terpenuhi kebutuhanairnya dalam satu tahun sebesar 1.750 meter kubik per kapita. Suatu wilayah masuk

dalam kategori kritis air karena pemenuhan kebutuhan airnya sudah di bawah 2.000

meter kubik per kapita per tahun yang dipersyaratkan.

Perubahan Penutupan Lahan. Hasil penafsiran citra landsat tahun 2005, hutan alam dipulau Jawa tinggal lebih kurang 400.000 hektar, sedangkan total penutupan lahan oleh

vegetasi (hutan, perkebunan, mangrove dan lain-lain) hanya mencapai 21 persen sehingga

lebih rendah dari yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang

Penataan Ruang, yaitu setiap Daerah Aliran Sungai (DAS) minimal 30 persen harusberupa hutan dan pada daerah perkotaan 30 persennya berupa Ruang Terbuka Hijau

(RTH). Luas penutupan sawah tinggal 2,63 juta hektar (20,8 persen) yang dalam kurunwaktu 15 tahun telah terjadi penurunan luas sawah sebesar 7 persen.

Perubahan alih fungsi lahan di Jawa memang tidak dapat di hindari terkait dengan

tekanan jumlah penduduk dan tuntutan kebutuhan kehidupan yang terus meningkat.

Upaya moratorium alih fungsi lahan misalanya melalui Instruksi Presiden tentangpelarangan konversi lahan irigasi teknis tidak sepenuhnya berhasil, malah dalam

kenyataan sebaliknya terutama terjadi di daerah hinterland perkotaan. Hasil perhitungan

Jejak ekologi menunjukkan daya dukung lahan di semua provinsi di jawa sudah

terlampaui yaitu baik menggunakan standar kebutuhan lahan sangat sederhana (0,256hektar/kapita), atau dengan standar kebutuhan lahan sedang (0,78 hektar/kapita).

Banjir dan Kekeringan dalam Siklus Hidrologi. Dalam siklus hidrologi sering terjadi

dua hal yang ekstrim yitu kekeringan dan banjir. Untuk memahami keadaan keduaekstrim tersebut diperlukan pemahaman bagaimana air dapat disimpan dengan baik

didalam maupun dipermukaan tanah dan bagaimana agar siklus air bekerja secara

alamiah. Beberapa faktor yang menjadi penyebab banjir, ternyata bukan hanyadisebabkan karena curah hujan yang tinggi, akan tetapi juga diakibatkan karena kondisi

iklim global yang menyebabkan naiknya air laut, sehingga air hujan tidak dapat mengalir

dengan lancar ke laut.

Musim kemarau utamanya di Pulau Jawa selalu mengalami kekeringan dan kesulitan air.Jumlah wilayah yang menderita kekeringan dari tahun ketahun terlihat semakin

meningkat dan meluas. Hal ini diakibatkan tidak hanya oleh rusaknya lingkungan di

daerah tangkapan air, akan tetapi juga diakibatkan oleh pesatnya pembangunan fisik serta

rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam penggunaan air yang tidak diikuti denganupaya menjaga dan melestarikan sumber daya air.


10/11

Menurut Badan Meteorologi dan Geofisika setidaknya terdapat 30 kabupaten yang

mengalami kesulitan air, dan tergolong parah adalah yaitu di 13 kabupaten di provinsi

Jawa Timur, 12 kabupaten di Jawa Tengah, 3 di Jawa Barat, 2 di DI. Yogyakarta, dan 2kabupaten di provinsi Banten. Sedangkan menurut data BPS tahun 2000, desa yang

rawan air bersih meliputi desa-desa di kabupaten Serang, Tangerang, Bekasi, Karawang,

Subang, Indramayu, Cirebon, Garut, Sukabumi, Grobogan, Demak, Blora, Rembang,Brebes, Wonogiri dan Cilacap.

Penurunan Kualitas Air. Penggundulan hutan yang semakin lama semakin ke arah hulu

sungai membuat kemampuan DAS menyerap air berkurang. Jumlah air permukaan yang

mengalir menjadi lebih banyak. Dengan menggunakan istilah run off coefficient, yaitujumlah air yang mengalir dibanding jumlah air hujan yang turun sebagai indikasi dari

rusaknya hutan. Curah hujan yang tidak merata sepanjang tahun, kondisi DAS yang rusak

dapat dikendalikan dengan pembangunan saluran irigasi. Namun, kondisi prasaranairigasi yang dibangun pemerintah serta waduk dan saluran irigasi banyak yang rusak

parah. Dari total jaringan irigasi di pulau Jawa seluas 3,28 juta hektar, 379,761 ribu

hektar rusak. Kerusakan sebesar lebih dari 10 persen ini amat mengganggu. Upaya untukmenyeimbangkan debit maksimum dan minimum rasionya dapat dilakukan denganpembangunan waduk. Hujan yang jatuh di hulu karena kondisi DAS rusak semua

mengalir ke bawah, ditampung waduk yang pada musim kemarau dapat sebagai cadangan

air untuk irigari, air baku, dan kebutuhan lainnya.

Pencemaran Air. Pencemaran air pada umumnya diakibatkan oleh kegiatan manusia.

Besar kecilnya pencemaran akan tergantung dari jumlah dan kualitas limbah yang

dihasilkan. Sampah organik yang dibuang ke sungai menyebabkan berkurangnya jumlah

oksigen terlarut, karena sebagian besar digunakan bakteri untuk proses pembusukannya.Apabila sampah anorganik yang dibuang ke sungai, cahaya matahari dapat terhalang dan

menghambat proses fotosintesis dari tumbuhan air dan alga, yang menghasilkan oksigen.Penggunaan deterjen secara besar-besaran juga meningkatkan senyawa fosfat pada airsungai atau danau. Fosfat ini merangsang pertumbuhan ganggang dan eceng gondok.

Pertumbuhan ganggang dan eceng gondok yang tidak terkendali menyebabkan

permukaan air danau atau sungai tertutup sehingga menghalangi masuknya cahayamatahari dan mengakibatkan terhambatnya proses fotosintesis.

Kerusakan Pesisir dan Pantai. Secara ekologis berpotensi sebagai perlindungan

terhadap wilayah pesisir dan pantai dari ancaman sedimentasi, abrasi, dan intrusi air laut.

Kawasan mangrove di pantai utara Jawa Tengah pada umumnya tergolong rusak beratdan rusak sedang dengan luas masing-masing 43.903 hektar dan 32.502 hektar. Penyebab

kerusakan adalah terjadinya alih fungsi hutan mangrove menjadi perumahan, tambak,

polusi laut, reklamasi, serta kawasan wisata pantai. Potensi kawasan mangrove diwilayah DKI Jakarta saja pada tahun 1939 tercatat 1.210 hektar, saat sekarang tercatat

tinggal 310,50 hektar. Dari potensi luasan tersebut, 168 hektar diantaranya berada di

pantai Jakarta, meliputi: (a) kawasan Hutan Lindung (44,0 hektar), Suaka Alam (25,0

hektar), dan hutan wisata mangrove (99,0 hektar).


11/11

Kerusakan lingkungan yang dialami wilayah pesisir utara Pulau Jawa, makin lama makin

parah, penyebabnya adalah terjadinya abrasi, pengikisan daratan oleh air laut. Diperparah

lagi, tanaman bakau dan terumbu karang yang menjadi pertahanan pantai utara ikuthancur. Akibat abrasi berbagai infrastruktur rusak, lingkungan hancur, ekosistem

berubah. Dan secara sosial ekonomi juga menciptakan bencana terhadap penduduk.

Pencemaran industri dan abrasi yang jadi penyebabnya. Bencana alam di daerah itu,seperti rob dan pencemaran lingkungan semakin tak terelakkan. Sekitar 84 kilometer

bibir pantai di bagian utara Jawa Tengah mengalami kerusakan akibat abrasi yang

melanda kawasan pesisir. Panjang bibir pantai utara Jawa Tengah yang mencapai 441kilometer, membanting dari wilayah Brebes hingga Rembang, telah mengalami

kerusakan

3.1. Perhitungan Daya Dukung Lingkungan

Perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dilakukan melalui 3 pendekatan

yaitu : (1) Pendekatan Jejak Ekologi; (2) Pendekatan Sumberdaya Air; (3) Perhitungan

PDRB Hijau.

a. Pendekatan Jejak Ekologi

Setiap manusia membutuhkan lahan untuk memenuhi kebutuhannya seperti untuk makan,

perumahan, energi, transportasi, penyediaan air dan lain-lain. Standar kebutuhan lahanadalah:

Rata-rata dunia (baku) = 4,18 ha/kapita

Standar indonesia (normal) = 0,780 ha/kapita

Kebutuhan sangat sederhana = 0,256 ha/kapita

Hasil perhitungan daya dukung lahan dengan pendekatan jejak ekologi untuk kasus

Pulau Jawa pada tahun 2025 disajikan pada Tabel 1.[1] Sedangkan proyeksi kelebihanpenduduk disajukan pada Tabel 2.

Tabel 1. Kondisi Daya Dukung Lahan Berdasarkan Jejak Ekologi di Pulau Jawa

Tahun 2025
http://www.bappenas.go.id/blog/?p=303#_ftn1http://www.bappenas.go.id/blog/?p=303#_ftn1

Documents

Pembangunan Yang Berorientasi Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup