Click here to load reader

Pembangunan Sosial dan Kebijakan Sosial

  • View
    470

  • Download
    9

Embed Size (px)

Text of Pembangunan Sosial dan Kebijakan Sosial

TUGAS MATA KULIAH KEBIJAKAN SOSIAL Pembangunan Sosial dan Kebijakan Sosial Muhammad Fedryansyah, S.Sos., M.Si.170130100037

1

Pembangunan Sosial dan Kebijakan Sosial Oleh: Muhammad Fedryansyah, S.Sos., M.Si

Kebijakan dan pembangunan adalah dua konsep yang terkait. Sebagai proses peningkatan kualitas hidup manusia, pembangunan adalah konteks dimana kebijakan beroperasi. Sementara itu, kebijakan yang merujuk pada kerangka kerja pembangunan, memberikan pedoman bagi pengimplementasian tujuantujuan pembangunan ke dalam beragam program proyek. Sebagai suatu perubahan terencana dan berkesimbungan, pembangunan pada hakekatnya bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pembangunan perlu diimplementasikan ke dalam berbagai program pembangunan yang dapat secara langsung menyentuh masyarakat. Pembangunan memerlukan cara atau pedoman tindakan yang terarah mengenai bagaimana meningkatkan kualitas hidup manusia tersebut. Suatu perangkat pedoman yang memberikan arah terhadap pelaksanaan strategi-strategi pembangunan dapat kita sebut sebagai kebijakan, fungsi kebijakan disini adalah untuk memberikan rumusan mengenai berbagai pilihan tindakan dan prioritas yang diwujudkan dalam program-program pelayanan sosial yang efektif untuk mencapai tujuan pembangunan. Pembangunan akan memberikan hasil yang optimal apabila memperhatikan berbagai dimensi secara seimbang dan proporsional. Pengalaman Indonesia pada tahap-tahap awal pembangunan hingga tahun 1970-an, memberi pesan jelas bahwa untuk memacu dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi serta mewujudkan kesejahteraan yang adil, pendekatan pembangunan harus mempertimbangkan aspek-aspek sosial. Pendekatan sosial perlu diterapkan bersamaan dengan pendekatan ekonomi dalam strategi pembangunan. Keduanya harus dirancang dan dilaksanakan secara seimbang, saling mengisi, saling melengkapi dan saling memperkuat satu sama lain. Pembangunan sosial dan kebijakan sosial kemudian muncul sebagai konsep baru yang mewarnai konstelasi paradigma pembangunan sebelumnya yang terlalu didominasi oleh pembangunan ekonomi dan tentunya oleh kebijakan ekonomi. Terdapat banyak kata yang memiliki makna sama dengan kata pembangunan, misalnya perubahan sosial, pertumbuhan, industrialisasi, transformasi dan modernisasi. Dari kata tersebut istilah pembangunan lebih sering digunakan untuk menggambarkan dan memberi makna perubahan ke arah positif dan lebih maju dibandingkan keadaan sebelumnya. Dalam konteks bahasa Inggris kata pembangunan selaras dengan kata development yang berasal dari kata kerja to develop, yang artinya menumbuhkan, mengembangkan, meningkatkan atau mengubah secara bertahap (to change gradually). Dengan demikian, pembangunan bisa diartikan sebagai proses memajukan atau memperbaiki suatu keadaan melalui berbagai tahap secara terencana dan berkesinambungan (Conyers dan Hills, 1984). Menurut Todaro (1977), kemajuan ekonomi merupakan komponen penting dalam pembangunan. Namun demikian, pembangunan bukanlah semata-mata fenomena ekonomi. Pembangunan harus ditujukan lebih dari sekedar peningkatan kemakmuran manusia secara material dan finansial. Pembangunan harus dipandang sebagai proses multi-dimensional yang melibatkan reorganisasi

2

dan reorientasi sistem ekonomi dan sosial secara menyeluruh. Di samping upaya-upaya peningkatan pendapatan secara ekonomi, pembangunan juga memerlukan perubahan struktur-struktur sosial, kelembagaan, sikap-sikap masyarakat, termasuk kebiasaan dan keyakinan. Selain itu, pembangunan juga tidak dapat dipisahkan dari faktor global. Pembangunan tidak saja dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial-ekonomi pada konteks nasional, ia dipengaruhi pula oleh perubahan sistem sosial dan ekonomi dalam konteks internasional. Berdasarkan pandangan tersebut, selanjutnya Todaro mengemukakan bahwa sedikitnya pembangunan harus memiliki tiga tujuan yang satu sama lain saling terkait : 1. Meningkatkan ketersediaan dan memperluas distribusi barang-barang kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan dan perlindungan kepada seluruh anggota masyarakat, 2. Mencapai kualitas hidup yang bukan hanya untuk meningkatkan kesejahteraan secara material, melainkan juga untuk mewujudkan kepercayaan diri dan kemandirian bangsa. Aspek ini meliputi peningkatan pendapatan, penyediaan lapangan kerja, pendidikan dan budaya serta nilai kemanusiaan. 3. Memperluas kesempatan ekonomi dan sosial bagi individu dan bangsa melalui pembebasan dari perbudakan dan ketergantungan pada orang atau bangsa lain serta pembebasan dari kebodohan dan penderitaan. Meskipun dimensi pembangunan menunjuk pada setiap gerak dan aktivitas demi perbaikan kualitas hidup manusia secara luas, dalam realitas keseharian maknanya kerap menyempit menjadi sekedar upaya perbaikan fisik dan ekonomi memang mudah diukur, dikalangan ahli telah berkembang suatu anggapan bahwa membangun manusia adalah membangun ekonominya. Demikian kuatnya variabel ekonomi ini mempengaruhi perspektif pembangunan, sehingga pada awal perkembangannya, teori-teori pembangunan sangat didominasi oleh paradigma pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Konsepsi mengenai pembangunan sosial muncul sebagai kritik atas kekurangan model-model pembangunan konvensional, baik yang sosialis maupun kapitalis yang begitu memusatkan perhatian pada produksi dan industri padat modal. Dengan mengabaikan prinsip keadilan sosial, pendekatan pembangunan konvensional kurang memiliki perhatian terhadap pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan kelompok lemah. Secara ringkas, pembangunan sosial adalah sebuah strategi pembangunan yang pro-kerakyatan, anti kemiskinan dan anti kesenjangan. Dalam arti normatif, prinsip pembangunan sosial juga menganjurkan untuk menyatukan keterkaitan aspek dan kebijakan ekonomi, sosial kemasyarakatan dan pribadi dalam rangka mendukung martabat manusia itu sendiri. Anjuran untuk mempertinggi martabat manusia dilakukan pada berbagai tingkat nasional, maupun internasional dengan cara toleransi serta menghormati pluralisme atau keanakaragaman budaya, sosial politik. Lebih lanjut, pembangunan sosial mempunyai prinsip untuk memperkukuh hak terhadap pembangunan dan hak asasi lainnya, serta memajukan hak dan tanggung jawab untuk kemajuan sosial dan keamanan untuk semua. Berdasarkan prinsip nilai tersebut, maka setiap orang berhak untuk mendapat

3

kehidupan yang layak, dimulai dari terpenuhinya kebutuhan dasar sampai pada kesempatan untuk mengembangkan potensi dan kreatifitas pribadinya. Conyers (1991), mengemukakan ada tiga karakteristik utama pembangunan sosial, yaitu pemberian pelayanan sosial, pembelaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan pemberdayaan masyarakat. 1. Pembangunan sosial sebagai pemberian pelayanan sosial yang mencakup program nutrisi, kesehatan, peendidikan, perumahan dan sebagainya, secara keseluruhan memberikan kontribusi kepada perbaikan standar hidup masyarakat. Indikator keberhasilan pembangunan sosial dalam konotasi ini antara lain adalah angka harapan hidup, angka kematian bayi, mortaliti,angka kemampuan membaca dan menulis dan sebagainya. Dalam pengertian ini pembangunan sosial berorientasi kepada kesejahteraan (welfare oriented). 2. Pembangunan sosial sebagai upaya mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan, seperti keadilan sosial, keamanan dan ketentraman hidup, kemandirian keluarga dan masyarakat (self-reliance), harga diri (self-esteem), kebebasan dari dominasi(liberation), hidup sederhana (plain living). 3. Pembangunan sosial sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengambil keputusan dan mengaktualisasikan diri mereka. Dalam kaitan ini, pembangunan sosial terkait dengan upaya pemberdayaan (empowerment). Menurut Midgley (1995:103-138) terdapat 3 (tiga) strategi besar dalam pembangunan sosial antara lain pembangunan sosial melalui individu, komunitas dan pemerintah. Strategi yang dikembangkan di Indonesia adalah strategi pembangunan sosial melalui komunitas (Social development by community), pentingnya pembangunan oleh komunitas lokal disebabkan adanya keragaman kebutuhan yang diinginkan tiap-tiap orang dalam suatu masyarakat. Dalam pembangunan masyarakat (community development) diperlukan adanya suatu model pembangunan terpadu yang meliputi aspek ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan dan keamanan serta seluruh aspek kehidupan masyarakat. Untuk itu, model pembangunan yang diharapkan mengatasi masalah-masalah tersebut adalah model pembangunan yang memberdayakan masyarakat melalui partisipasi dalam pembangunan. Mengingat bahwa pemberdayaan merupakan suatu proses, maka strategi ini lebih mengutamakan proses dari pada hasil (output). Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengerahkan pengambilan keputusan. Menurut Ealau dan Prewitt (1973), kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya (yang terkena kebijakan itu). Titmuss (1974) mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan, menurut Titmuss (1974), senantiasa berorientasi kepada masalah (problemoriented) dan berorientasi kepada tindakan (action-oriented). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

4

Seperti halnya kata kebijakan, kata sosial pun memiliki kata beragam pengertian. Conyers (1991) mengelompokkan kata sosial dalam 5 (lima) pengertian : 1. Pengertian umum dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan kegiatan yang bersifat hiburan atau sesuatu yang menyenangkan. Misalnya, kegiatan olah raga, rekreasi, bercakap-cakap dengan teman, jalan-jalan sering disebut sebagai kegiatan sosial. 2. Lawan kata individual. Kata sosial memiliki pengertian sebagai kelompok orang (group) atau suatu kolektifitas seperti masyarakat (society) warga atau komunitas (community). Dalam konteks ini, istilah sosial juga mencakup pengertian publik atau kemaslahatan umum. Oleh karena itu orang sering mendefinisikan kebijakan sosial dalam kaitannya dengan kepentingan publik atau kepentingan masyarakat luas. 3. Lawan kata ekonomi. Kata sosial berkonotasi dengan aktifitasaktifitas masyarakat atau organisasi yang bersifat sukarela atau swadaya, yang tidak berorientasi mencari keuntungan finansial. Organisasi sosial, seperti Karang Taruna, PKK adalah organisasi yang menyelenggarakan beberapa kegiatan yang tidak mencari keuntungan yang berupa uang. Ini berbeda dengan organisasi ekonomi, seperti perusahaan, perseroan terbatas (PT) atau Bank yang tentunya kegiatan-kegiatannya bertujuan untuk mencari keuntungan ekonomi. 4. Melibatkan manusia sebagai lawan dari pengertian benda atau binatang. Pembangunan sosial dapat dijelaskan sebagai pembangunan kualitas manusia yang berbeda dengan pembangunan fisik atau infrastruktur, seperti pembangunan gedung, jalan, jembatan. 5. Berkaitan dengan hak azazi manusia baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Misalnya, selain setiap orang memiliki hak azazi (human rights), seperti hak hidup dan menyatakan pendapat secara bebas, juga memiliki hak sosial (social rights), seperti kesamaan hak dalam memperolah pendidikan, pekerjaan, perumahan atau berpartisipasi dalam pembangunan. Kebijakan sosial tak ubahnya sebagai suatu ketetapan yang sah/legal dan dibuat oleh negara dalam melakukan penataan penyelenggaraan pelayanan sosial yang berisi langkah-langkah, regulasi dan distribusi terhadap warga segara yang mengalami kerentanan dan atau menghadapi masalah sosial. Spicker (1995:1) mengemukakan: Social policy is the study of the social services and the welfare state. The field of study has grown over time, and it stretches rather more widely than might at first appear, but the social services are where the subject began, and they are still at the core of what the subject about"

Bertolak dari pengertian ini maka kebijakan sosial dapat dipahami sebagai suatu penyelenggaraan pelayanan sosial dan negara kesejahteraan. Lebih eksplisit kebijakan sosial dapat dimaknai sebagai suatu penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, khususnya menyangkut upaya mengatasi baban sosial masyarakat. Aliran negara kesejahteraan memandang bahwa permasalahan penderitaan rakyat harus dijadikan sebagai kewajiban negara. Oleh karena itu kewajiban negara menyangkut bidang yang luas, yang berhubungan dengan masalah kesejahteraan rakyat. Masalah kesejahteraan rakyat merupakan problem sosial yang hendaknya diselesaikan bersama-sama antara negara dan masyarakat. Negara sebagai institusi hendaknya menjadikan masalah

5

kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama. Dengan demikian tanggung jawab sosial dan kebijakan sosial direalisasikan dalam program sosial secara terpadu. Berkenaan dengan diskursus di atas, maka kebijakan sosial tidak saja menyangkut negara, melainkan juga masyarakat secara luas. Menurut Mayer dan Greenwood (1980) kebijakan adalah suatu keputusan untuk bertindak yang dibuat atas nama suatu kelompok sosial, yang memiliki implikasi yang kompleks dan yang bermaksud mempengaruhi anggota-anggota kelompok dengan penetapan sanksi-sanksi. Dengan demikian penyusunan kebijakan dapat didefinisikan sebagai proses sosial yang dilakukan oleh pelaku-pelaku utama, dibantu dengan informasi teknik dan mereka melakukan interaksi untuk merumuskan kebijakan. Dari pengertian ini maka sebuah kebijakan sosial tidak saja menjadi wewenang dari negara, melainkan juga kelompok sosial. Lebih lanjut perlu dilakukan identifikasi tingkat kebijakan yang dihasilkan. Lebih lanjut Mayer dan Greenwood (1980) menyatakan bahwa ada tiga karakteristik kebijakan yaitu: mencakup suatu tindakan yang diharapkan terjadi atau termasuk pada tingkatan penyusunan keputusan yang tertinggi berhubungan dengan tindakan-tindakan yang harus diambil dan menggabungkan pertimbangan mengenai implikasi-implikasi yang kompleks yang diantisipasi dari tindakan yang diharapkan. Menyelesaikan masalah sosial dapat melalui tiga pendekatan, antara lain pendekatan individual, pendekatan kelembagaan dan pendekatan regulatory. Perlu disadari bahwa tidak semua masalah sosial dapat diselesaikan secara individual. Persoalan hidup memang dapat diselesaikan secara individual, akan tetapi jika terbentur pada masalah kelangkaan resources maka perlu intervensi lembaga, misalnya instansi yang berwenang. Sebagai contoh misalnya rendahnya taraf hidup seseorang dapat diatasi dengan bekerja keras supaya dapat meningkatkan income. Akan tetapi ternyata meningkatkan income tersebut diperlukan bahan baku dan ternyata bahan baku tersebut sangat langka, maka dalam hal ini diperlukan bantuan lembaga penyalur bahan baku. Tetapi pada kenyataannya lembaga penyalur bahan baku tersebut seringkali tidak bisa bekerja secara optimal, sehingga bahan baku menjadi amat mahal, sehingga tidak terjangkau. Dengan demikian taraf hidup tidak dapat meningkat karena proses operasi produksi tidak meningkat karena kendala bahan baku. Pada tataran ini masalah sosial tidak mungkin dipecahkan oleh individu maupun lembaga, tetapi perlu intervensi regulatory yang mengatur harga bahan baku agar terjangkau oleh usaha kecil. Dengan standar pengaturan harga bahan baku, usaha kecil dapat meningkatkan omset dan permasalahan sosial yang dihadapi dapat terealisasikan, itu semua menjadi bagian dari kebijakan sosial.

Bahan Bacaan :Conyers, Diana. 1991. Perencanaan Sosial Di Dunia Ketiga. Yogyakarta: Gadjah Mada Press. Conyers, Diana dan Peter Hills. 1984. An Introduction to Development Planning in the Third World. Chichester : John Wiley & Sons. Midgley, James. 1995. Social Development: The Development Perspective In Social Walfere. London : Sage Publication. Spicker, Paul. 1995. Social Policy : Themes and Approaches. London : Prentice Hall.

6