Tugas Mata Kuliah Pembangunan Masyarakat Desa (Pemerintahan Desa) Yang Dibuat Oleh Junaidi

Pangeran Saputra 0

Tugas Mata Kuliah Pembangunan Masyarakat Desa (Pemerintahan Desa) Yang Dibuat Oleh Junaidi

Pangeran Saputra 1

I. PENDAHULUAN

A. Pemerintah Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa, disebut bahwa

desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan

asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa terdiri-dari kepala desa dan

perangkat desa, sedangkan perangkat desa terdiri-dari sekretaris desa dan Perangkat

lainnya, yaitu sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan yang

jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat.

Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, antara lain

pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti, pembuatan

peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik

Desa (BUMD) dan kerjasama antar desa. Urusan pembangunan antara lain: pemberdayaan

masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa seperti, jalan desa,

jembatan desa, irigasi desa, pasar desa sedangkan urusan kemasyarakatan meliputi:

pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat

seperti, bidang kesehatan, pendidikan serta adat istiadat. Struktur pemerintahan desa

sebagai berikut:

Struktur Pemerintahan Desa, Sumber: Unpad (2011)

BPD KEPALA DESA

SEKRETARIS DESA

URUSAN

KEUANGAN

KAUR KESRA KAUR EKBANG KAUR PEM

AMIL

URUSAN

UMUM

AMIL AMIL KADUS. I KADUS. II KADUS. III

Tugas Mata Kuliah Pembangunan Masyarakat Desa (Pemerintahan Desa) Yang Dibuat Oleh Junaidi

Pangeran Saputra 2

B. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkedudukan sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan desa:

1. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa, berdasarkan keterwakilan wilayah

yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

2. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, Pemangku adat, golongan profesi,

pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.

3. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/ diusulkan

kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya.

4. Jumlah anggota BPD berjumlah ganjil, minimal 5 (lima) orang maksimal 11 (sebelas)

orang, berdasarkan: luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa.

5. Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

6. Sebelum memangku jabatannya, anggota BPD mengucapkan sumpah/ janji secara

bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/Walikota.

7. Pimpinan BPD terdiri dari: ketua (1 orang), wakil ketua (1 orang) dan sekretaris (1

orang). Struktur Badan Permusyarawatan Desa (BPD) sebagai berikut:

Struktur Badan Permusyarawatan Desa (BPD), Sumber: Unpad (2011)

SK

BUPATI/WALIKOTA KETUA BPD

WAKIL

KETUA

KOMISI B KOMISI C KOMISI A

SEKRETARIS

ANGGOTA

KOMISI D

ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA

Tugas Mata Kuliah Pembangunan Masyarakat Desa (Pemerintahan Desa) Yang Dibuat Oleh Junaidi

Pangeran Saputra 3

C. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Berdasarkan Pasal 211 UU No. 32 Tahun 2004 dan Pasal 89 ayat (1) PP No. 72

Tahun 2005, di desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), yang diatur

lebih lanjut Permendagri No. 5 Tahun 2007 tentang pedoman penataan Lembaga

Kemasyarakatan Desa (LKD). Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang disebut

dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan

dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga

Kemasyarakatan Desa (LKD) dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi

pemerintah melalui musyawarah dan mufakat. Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan

Desa (LKD) ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah

Kabupaten/Kota, berdasarkan pertimbangan bahwa kehadiran lembaga tersebut sangat

dibutuhkan oleh masyarakat, maksud dan tujuannya jelas, bidang kegiatannya tidak

tumpang tindih dengan lembaga yang sudah ada. Struktur Lembaga Kemasyarakatan

sebagai berikut:

Struktur Lembaga Kemasyarakatan, Sumber: Unpad (2011)

D. Kerjasama Desa

Berdasarkan Pasal 214 UU No. 32 Tahun 2004, dan Pasa182 PP No. 72 Tahun

2005, terbitlah Permendagri No. 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa. Desa dapat

mengadakan kerja sama antar desa sesuai dengan kewenangannya, untuk kepentingan desa

masing-masing dan kerja sama dengan pihak ketiga dalam bentuk perjanjian bersama atau

membentuk peraturan bersama dan apabila kerjasama tersebut membebani masyarakat dan

desa harus mendapatkan persetujuan tertulis berdasarkan hasil rapat khusus dari BPD,

yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

KEPALA DESA KETUA

WAKIL

KETUA

SEKRETARIS

ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA

BENDAHARA

Tugas Mata Kuliah Pembangunan Masyarakat Desa (Pemerintahan Desa) Yang Dibuat Oleh Junaidi

Pangeran Saputra 4

Kerjasama Desa dengan pihak ketiga dapat dilakukan dalam bidang: peningkatan

perekonomian masyarakat desa, peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, sosial

budaya, ketentraman dan ketertiban, pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan

teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Kerjasama antar desa

ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kerjasama Desa dengan pihak ketiga ditetapkan

dengan perjanjian bersama. Penetapan keputusan bersama atau perjanjian bersama

dimaksud dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan kerjasama sesuai ketentuan yang

berlaku.

II. PERATURAN DESA

A. Pengertian

Berdasarkan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah. Desa diberi kewenangan

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul

dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka pengaturan kepentingan masyarakat, maka

guna meningkatkan kelancaran dalam penyelenggaraan, pelaksanaan pembangunan dan

pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan dan tuntutan reformasi serta

dalam rangka mengimplementasikan pelaksanaan UU No. 32 Th. 2004, ditetapkanlah

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Peraturan Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa,

dengan demikian maka Peraturan Desa harus merupakan penjabaran lebih lanjut dari

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan

kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta harus

memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat dalam upaya mencapai

tujuan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat jangka panjang, menengah

dan jangka pendek. Peraturan Desa dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan

peraturan perundang-undangan yang baik (Pasal 2 Permendagri NO 29 Tahun 2006),

meliputi:

1. Kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat.

2. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan.

3. Dapat dilaksanakan dan kedayagunaan.

4. Kejelasan rumusan dan keterbukaan.

Tugas Mata Kuliah Pembangunan Masyarakat Desa (Pemerintahan Desa) Yang Dibuat Oleh Junaidi

Pangeran Saputra 5

B. Jenis Peraturan Desa

Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan UU

No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 72 Tahun 2005, Peraturan Desa yang wajib dibentuk

berdasarkan PP No. 72 Tahun 2005 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 3. Peraturan desa tentang pembentukan dusun atau sebutan lain.

2. Pasal 12 ayat 5. Peraturan desa tentang susunan organisasi dan tatakerja pemerintahan

desa.

3. Pasal 7 ayat 3. Peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa.

4. Pasal 64 ayat 2. Peraturan desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Desa (RPJMD).

5. Pasal 76. Peraturan desa tentang pengelolaan keuangan desa.

6. Pasal 182 ayat 2. Peraturan desa tentang pembentukan Badan Kerjasama.

7. Pasal 89 ayat 2. Peraturan desa tentang pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa

(LKD).

Selain peraturan desa yang wajib dibentuk seperti tersebut di atas, pemerintahan

desa juga dapat membentuk peraturan desa yang merupakan pelastarian lebih lanjut dari

Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang disesuaikan dengan

kondisi sosial budaya setempat, antara lain:

1. Peraturan Desa tentang pembentukan panitia pencalonan dan pemilihan Kepala Desa.

2. Peraturan Desa tentang penetapan yang berhak menggunakan hak pilih dalam

pemilihan Kepala Desa.

3. Peraturan Desa tentang penentuan tanda gambar calon, pelaksanaan kampanye, cara

pemilihan dan biaya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

4. Peraturan Desa tentang pemberian penghargaan kepada mantan Kepala Desa dan

perangkat desa.

5. Peraturan Desa tentang penetapan pengelolaan dan pengaturan pelimpahan atau

pengalihan fungsi sumber-sumber pendapatan, kekayaan desa dan pungutan desa.

Tugas Mata Kuliah Pembangunan Masyarakat Desa (Pemerintahan Desa) Yang Dibuat Oleh Junaidi

Pangeran Saputra 6

III. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Perencanaan pembangunan desa disusun dalam periode 5 (lima) tahun merupakan

RPJM-Desa yang memuat arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa,

program kerja desa dan ditetapkan dengan peraturan desa kemudian dijabarkan ke dalam

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKP-

Desa memuat: kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan

pendanaan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh

dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada RPJM-Desa. Rencana

pembangunan desa didasarkan pada:

1. Pemberdayaan yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian

masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses

pembangunan.

3. Berpihak pada masyarakat, yaitu seluruh proses pembangunan di pedesaan secara

serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya

masyarakat miskin.

4. Terbuka, yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat

dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa.

5. Akuntabel, yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat

dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di desa maupun pada

masyarakat.

6. Selektif, yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang

optimal.

7. Efisien dan efektif, yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi

sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia.

8. Keberlanjutan, yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan

secara berkelanjutan.

9. Cermat, yaitu data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya

dan menampung aspirasi masyarakat.

Tugas Mata Kuliah Pembangunan Masyarakat Desa (Pemerintahan Desa) Yang Dibuat Oleh Junaidi

Pangeran Saputra 7

B. Rencana Kegiatan Pembangunan di Desa

Penyusunan RKP-Desa dilakukan melalui kegiatan-kegiatan:

1. Persiapan

a. Pembentukan tim penyusun RKP-Desa yang ditetapkan dengan Keputusan

Kepala Desa.

b. Tim penyusun RKP-Desa terdiri dari: kepala desa selaku pengendali kegiatan,

sekretaris desa selaku penanggungjawab kegiatan, lembaga pemberdayaan

kemasyarakatan desa selaku penanggungjawab pelaksana kegiatan, tokoh

masyarakat, tokoh agama selaku nara sumber, pengurus TP-PKK desa, KPM

selaku anggota, pemandu selaku pendamping dalam proses penyusunan RKP-

Desa.

2. Pelaksanaan

Kegiatan pelaksanaan mengacu kepada RPJM-Desa dengan memilih prioritas kegiatan

setiap tahun anggaran yang telah disepakati oleh seluruh unsur masyarakat

3. Pemasyarakatan

Kegiatan pemasyarakatan RKP-Desa dilakukan pada berbagai kegiatan organisasi dan

kelompok masyarakat.

IV. PEMILIHAN KEPALA DESA

A. Tahap Pencalonan

Pada tahap ini panitia pemilihan kepala desa melakukan kegiatan-kegiatan sebagai

berikut:

1. Mengumumkan kepada masyarakat desa tentang akan diselenggarakannya pemilihan

kepala desa.

2. Melakukan pendaftaran pemilih terhadap penduduk desa warga negara indonesia yang

pada hari pemungutan suara, sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah

kawin.

3. Mengumumkan kepada penduduk desa tentang pendaftaran bakal calon kepala desa,

beserta persyaratan-persyaratannya.

4. Menyusun jadwal (time schedule) penyelenggaraan pemilihan kepala desa sesuai

dengan tahapan pemilihan.

Tugas Mata Kuliah Pembangunan Masyarakat Desa (Pemerintahan Desa) Yang Dibuat Oleh Junaidi

Pangeran Saputra 8

5. Menyusun rencana biaya penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan mengajukannya

kepada BPD.

6. Merancang tempat pemungutan suara, mempersiapkan administrasi penyelenggaraan

pemilihan kepala desa.

7. Melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala desa sesuai

persyaratan, dengan melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan

persyaratan yang ditentukan.

8. Menetapkan bakal calon kepala desa yang telah memenuhi persyaratan sebagai calon

kepala desa dan melaporkan calon kepala desa tersebut kepada bupati/walikota.

9. Mengumumkan calon kepala desa yang berhak dipilih kepada masyarakat di tempat-

tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

10. Menyiapkan surat undangan bagi penduduk yang berhak memilih, menyiapkan kartu

suara, kotak suara serta perlengkapan lainnya dalam rangka pemungutan suara dan

perhitungan suara.

B. Tahap Pemilihan

Pada tahap pemilihan, dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kampanye dapat dilakukan sekurang-kurangnya delapan hari menjelang

hari pemungutan suara dan ketentuan selamalamanya 6 hari masa kampanye diikuti

masa tenang selama 2 hari. Panitia pemilihan kepala desa menyusun jadwal kampanye

masing-masing calon kepala desa sehingga tidak terjadi "Bentrok" tempat dan waktu

kampanye para calon kepala desa.

2. Panitia pemilihan kepala desa mengirimkan undangan untuk memberikan suaranya

pada waktu dan tempat diselenggarakannya pemungutan suara, kepada penduduk yang

terdaftar dalam daftar pemilih.

3. Panitia pemilihan mempersiapkan tempat pemungutan suara, pada tempat yang telah

ditetapkan, beserta seluruh perlengkapan pemungutan suara.

4. Guna menjaga keamanan dan ketertiban pada saat dilaksanakannya pemungutan suara,

panitia pemilihan dapat meminta bantuan keamanan dari aparat keamanan (POLRI).

5. Pemungutan suara dilaksanakan oleh panitia pemilihan pada hari dan tempat yang

Tugas Mata Kuliah Pembangunan Masyarakat Desa (Pemerintahan Desa) Yang Dibuat Oleh Junaidi

Pangeran Saputra 9

telah ditetapkan, secara LUBER jujur dan adil dengan dihadiri oleh para calon dan

saksi yang mewakili calon serta diawasi oleh pejabat. Pemberian suara oleh penduduk

yang berhak memilih tidak boleh diwakilkan dengan alasan apapun. Pemberian suara

dilakukan dengan memilih dan mencoblos salah satu tanda gambar yang bentuk,

model ukuran dan warnanya ditetapkan oleh BPD.

6. Pemungutan suara dianggap sah apabila pemilih yang hadir untuk memerikan

suaranya memenuhi jumlah quorum yaitu 2/3 dari jumlah daftar pemilih. Pengesahan

pengangkatan kepala desa terpilih, paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal

diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.

7. Masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat

dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

8. Pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak

tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku

ketentuan hukum adat setempat yang ditatur dalam Perda dan wajib memperhatikan

nilai-nilai sosial budaya dan adat-istiadat kesatuan masyarakat hukum adat setempat.

V. PELAYANAN KEPENDUDUKAN

Penyelenggaraan administrasi kependudukan merupakan salah satu tugas dari

pemerintah desa. Administrasi penduduk adalah kegiatan pencatatan data dan informasi

mengenai penduduk dan mutasi penduduk, yang meliputi kegiatan-kegiatan pendaftaran

dan pencatatan kependudukan, yaitu kelahiran, pendatang baru, tamu (kunjungan singkat),

perpindahan, kematian dan pengelolaan buku-buku administrasi penduduk. Lingkup

pendaftaran dan pencatatan adalah seluruh wilayah desa, baik penduduk tetap maupun

penduduk tidak tetap, Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing

(WNA).

A. Pelayanan Pemberian Kartu Keluarga

Keluarga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian/seluruh bangunan

yang tinggal bersama dan makan dari satu dapur yang tidak terbatas pada orang-orang

yang mempunyai hubungan darah saja atau seseorang yang mendiami sebagian atau

seluruh bangunan yang mengurus keperluan hidupnya sendiri.

Tugas Mata Kuliah Pembangunan Masyarakat Desa (Pemerintahan Desa) Yang Dibuat Oleh Junaidi

Pangeran Saputra 10

Kepala Keluarga adalah orang yang bertempat tinggal dengan orang lain,

mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab dalam keluarga itu,

orang yang bertempat tinggal sendiri, kepala kesatrian, asrama, rumah piatu dan lain-lain

dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.

Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam Kartu Keluarga yang

secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga, setiap keluarga wajib

memiliki Kartu Keluarga.

Kartu Keluarga harus diisi lengkap dan benar tentang data Kepala Keluarga dan

Anggota Keluarga (data yang ada pada Kartu Keluarga dimasukkan ke dalam Buku Data

Induk Penduduk Desa (Model B 1)). Kartu Keluarga terdiri dari 3 (tiga) rangkap: Kantor

Desa (1 lembar), Ketua RT (1 lembar) dan Kepala Keluarga (1 lembar).

B. Pelayanan Pemberian Kartu Tanda Penduduk

Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah kartu sebagai bukti diri bagi setiap penduduk

dalam wilayah Negara Republik Indonesia. KTP wajib dimiliki oleh penduduk yang sudah

berusia 17 (tujuh belas) tahun ke atas atau telah atau pernah menikah. Pembuatan KTP

dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak: berusia 17 tahun, tanggal

pernikahan (bagi yang menikah belum berusia 17 tahun).

C. Pendaftaran Pelaporan Kelahiran

Pelaporan kelahiran dilakukan di kantor desa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)

hari kerja sejak tanggal kelahiran, persyaratan: Surat Pengantar dari RT/RW, Surat

Keterangan dari Dokter/Bidan, Kartu Keluarga dan KTP, Surat Nikah/Akte Perkawinan

dan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT) bagi penduduk WNA atau

Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS).

D. Pendaftaran Pelaporan Lahir Mati

Pelaporan lahir mati dilakukan terhadap kelahiran bayi yang meninggal di atas 7

(tujuh) bulan usia kandungan berdasarkan Surat Keterangan (Visum Et Repertum) dari

Dokter/Puskesmas/Rumah Sakit atau Surat Keterangan lainnya. Pelaporan lahir mati

dilakukan di Kantor Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal kematian.

Tugas Mata Kuliah Pembangunan Masyarakat Desa (Pemerintahan Desa) Yang Dibuat Oleh Junaidi

Pangeran Saputra 11

E. Pendaftaran Pelaporan Perpindahan Duduk

Pelaporan perpindahan dilakukan di Kantor Desa. Perpindahan penduduk adalah

berpindahnya tempat tinggal penduduk ke luar wilayah desa. Perpindahan penduduk dalam

satu wilayah desa, hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal dan tidak diterbitkan

Surat Keterangan Pindah. Bagi penduduk yang pindah ke luar wilayah desa, Kartu

Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dicabut oleh Kepala Desa.

F. Pendaftaran Pelaporan Kedatangan Penduduk

Pendatang baru adalah penduduk yang datang akibat mutasi kepindahan dari luar

wilayah Kecamatan dan wajib melaporkan kedatangannya ke Desa selambat-lambatnya 14

(empat belas) hari kerja sejak tanggal Surat Keterangan Pindah.

VI. PENUTUP

Sekelumit tulisan mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa yang ditinjau dari

pendekatan normatif ini dimaksudkan untuk lebih mengarahkan dan mengoptimalkan

penyelenggaraan pemerintahan desa terutama tercapainya tertib administrasi pemerintahan

desa. Keberhasilan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta tercapainya

pelayanan prima ditingkat perdesaan akan sangat tergantung kepada para pelaku

pemerintahan desa sebagai masyarakat terpilih yang mempunyai kelebihan kemampuan

untuk mengendalikan roda pemerintahan. Oleh karena itu diperlukan kesungguhan dalam

penerapan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang dibentuk dalam rangka

penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

VII. REFERENSI

Inet, 2012. Pemerintahan Desa. Diakses pada tanggal 03 Januari 2013.

http://makalainet.blogspot.com/2012/05/pemerintahan-desa.html

Unpad, 2011. Tata Pemerintahan Desa. Diakses pada tanggal 03 Januari 2013.

http://blogs.unpad.ac.id/kknmcupunagara2011/tata-pemerintahan-desa/