17
PEMBANGUNAN KPH DALAM RPJMD Oleh : NAHARDI KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH Disampaikan pada Workshop Dialog Antar Kementerian Untuk Membangun Visi dan Arah Operasionalisasi KPH Di Hotel Santika Premiere Slipi, 21-22 November 2017

PEMBANGUNAN KPH DALAM RPJMD - … KPH DALAM RPJMD Oleh : NAHARDI KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH Disampaikan pada Workshop Dialog Antar Kementerian Untuk Membangun

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PEMBANGUNAN KPH DALAM RPJMD - … KPH DALAM RPJMD Oleh : NAHARDI KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH Disampaikan pada Workshop Dialog Antar Kementerian Untuk Membangun

PEMBANGUNAN KPH DALAM

RPJMD

Oleh :

NAHARDI

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI

SULAWESI TENGAH

Disampaikan pada Workshop Dialog Antar Kementerian Untuk Membangun Visi

dan Arah Operasionalisasi KPH

Di Hotel Santika Premiere Slipi, 21-22 November 2017

Page 2: PEMBANGUNAN KPH DALAM RPJMD - … KPH DALAM RPJMD Oleh : NAHARDI KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH Disampaikan pada Workshop Dialog Antar Kementerian Untuk Membangun

VISI PEMBANGUNANPROVINSI SULAWESI TENGAH (2016-

2021)

V I S I

“Sulawesi Tengah Maju,

Mandiri dan Berdaya

Saing

MISI

Page 3: PEMBANGUNAN KPH DALAM RPJMD - … KPH DALAM RPJMD Oleh : NAHARDI KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH Disampaikan pada Workshop Dialog Antar Kementerian Untuk Membangun

1Misi

1Melanjutkan Reformasi

Birokrasi, Mendukung

Penegakan Supremasi

Hukum dan HAM

2Misi

2Meningkatkan

Pembangunan Infrastruktur

Daerah dan Mendukung

Kemandirian Energi

3Misi

3Meningkatkan Pertumbuhan

Ekonomi melalui

Pemberdayaan Ekonomi

Kerakyatan

4Misi

4Mewujudkan Pengelolaan

Sumberdaya Agribisnis dan

Maritim yang Optimal dan

Berkelanjutan sejajar dengan

Provinsi Maju di Kawasan

Timur Indonesia

5Misi

5Meningkatkan Kualitas

Sumberdaya Manusia

yang Berdaya Saing dan

Berbudaya

MISI

PEMBANGUNAN PROVINSI SULAWESI TENGAH (2016-

2021)

Page 4: PEMBANGUNAN KPH DALAM RPJMD - … KPH DALAM RPJMD Oleh : NAHARDI KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH Disampaikan pada Workshop Dialog Antar Kementerian Untuk Membangun

Pengelolaan Hutan Maju, Lestari dan Berkeadilan

1. Memantapkan kelembagaan pengelolaan hutan di tingkat tapak

2. Meningkatkan upaya penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan

lahan, perlindungan dan konservasi sumber daya alam serta

peningkatan pengamanan hutan dan penegakan supremasi

hukum

3. Meningkatkan hak kelola masyarakat melalui perhutanan sosial

4. Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensi SDM dan Kelembagaan

di Bidang Kehutanan yang maju, mandiri, berdaya saing

5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Informasi

Publik yang Akuntabel, Adil dan Transparan

DINAS KEHUTANAN

PROVINSI SULAWESI TENGAH

Page 5: PEMBANGUNAN KPH DALAM RPJMD - … KPH DALAM RPJMD Oleh : NAHARDI KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH Disampaikan pada Workshop Dialog Antar Kementerian Untuk Membangun

PEMBAGIAN WILAYAH KPH

DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 79/Menhut-II/2010

PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN KPH

DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

Page 6: PEMBANGUNAN KPH DALAM RPJMD - … KPH DALAM RPJMD Oleh : NAHARDI KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH Disampaikan pada Workshop Dialog Antar Kementerian Untuk Membangun
Page 7: PEMBANGUNAN KPH DALAM RPJMD - … KPH DALAM RPJMD Oleh : NAHARDI KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH Disampaikan pada Workshop Dialog Antar Kementerian Untuk Membangun

REDESI

GN KPH

UU

23/201

4

NASKAH

AKADEMI

S

Page 8: PEMBANGUNAN KPH DALAM RPJMD - … KPH DALAM RPJMD Oleh : NAHARDI KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH Disampaikan pada Workshop Dialog Antar Kementerian Untuk Membangun

NO NAMA KPH LOKASI UNIT TAMBAHAN UNIT KETERANGAN

1 DAMPELAS TINOMBO KAB. DONGGALA IV III DIBENTUK SECARA

SERENTAK

BERDASARKAN

PERATURAN

GUBERNUR NOMOR 45

TAHUN 2016 TENTANG

PEMBENTUKAN DAN

SUSUNAN ORGANISASI

UNIT PELAKSANA

TEKNIS DINAS, UNIT

PELAKSANA TEKNIS

BADAN DAN CABANG

DINAS

HASIL EVALUASI

KEMENDAGRI SESUAI

REKOMENDASI NOMOR :

061/8018/SJ TANGGAL 8

NOVEMBER 2017

DISETUJUI 14 UPT

DIANTARANYA 13 UPT

KPH

KAB. PARIGI MOUTONG

2 TOILI BATURUBE KAB. BANGGAI XIX

KAB. TOJO UNAUNA

KAB. MOROWALI UTARA

3 DOLAGO TANGGUNUNGKAB. SIGI

VI, IX VKAB. PARIGI MOUTONG

KAB. DONGGALA

KABUPATEN POSO

KOTA PALU

4 POGOGULKAB. BUOL

IKAB. TOLITOLI

5 SINTUWU MAROSO

KAB. POSO

XII X, XIKAB. PARIGI MOUTONG

KAB. SIGI

6 SIVIA PATUJU

KAB. TOJO UNAUNA

XVII XVIKAB. MOROWALI UTARA

KAB. BANGGAI

7 BALANTAK KAB. BANGGAI XX XVIII

8 PULAU PELINGKAB. BANGGAI KEPULAUAN

XXIKAB. BANGGAI LAUT

9 TEPE ASA MOROSO KAB. MOROWALI XIV

10 TEPO ASA AROA

KAB. MOROWALI UTARA

XIII, XVKAB. MOROWALI

KAB. TOJO UNA-UNA

KAB. POSO

11 BANAWA LALUNDU

KAB. DONGGALA

VIIKAB. SIGI

KOTA PALU

12 KULAWI

KOTA PALU

VIIIKAB. SIGI

KAB. DONGGALA

KAB. POSO

13 GUNUNG DAKO

KAB. TOLITOLI

IIKAB. BUOL

KAB. PARIGI MOUTONG

KPH HASIL REDESIGN DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

Page 9: PEMBANGUNAN KPH DALAM RPJMD - … KPH DALAM RPJMD Oleh : NAHARDI KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH Disampaikan pada Workshop Dialog Antar Kementerian Untuk Membangun
Page 10: PEMBANGUNAN KPH DALAM RPJMD - … KPH DALAM RPJMD Oleh : NAHARDI KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH Disampaikan pada Workshop Dialog Antar Kementerian Untuk Membangun

RPJMD

2016 - 2021

35 PROGRAM AKSI

DAERAH

AGENDA PRIORITAS DAN PROGRAM AKSI PEMBANGUNAN DAERAH

TERKAIT SEKTOR KEHUTANAN

PROVINSI SULAWESI TENGAH (2016-2021)

Page 11: PEMBANGUNAN KPH DALAM RPJMD - … KPH DALAM RPJMD Oleh : NAHARDI KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH Disampaikan pada Workshop Dialog Antar Kementerian Untuk Membangun

INTEGRASI KPH DALAM RPJMD

PERDA NO. 8 TAHUN 2016

TENTANG PEMBENTUKAN DAN

SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

PROVINSI

PERDA NO. 10

TAHUN 2016

TENTANG RPJMD

PROV. SULTENG

TAHUN 2016-2021

DINAS KEHUTANAN

PROVINSI SULAWESI TENGAH

PROGRAM DAN ANGGARAN

DINAS KEHUTANAN

TERMASUK KPH

Page 12: PEMBANGUNAN KPH DALAM RPJMD - … KPH DALAM RPJMD Oleh : NAHARDI KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH Disampaikan pada Workshop Dialog Antar Kementerian Untuk Membangun

No. K P H T A H U N

2017 2018 2019 2020 2021

1 Dampelas Tinombo 2.940.905.662 3.205.587.172 3.494.090.018 3.808.558.119 4.151.328.350

2 Dolago Tanggunung2.940.905.663

3.205.587.172 3.494.090.018 3.808.558.119 4.151.328.350

3 Toili Baturube2.788.255.616

3.039.198.622 3.312.726.498 3.610.871.883 3.935.850.352

4 Banawa Lalundu2.177.655.434

2.373.644.421 2.587.272.419 2.883.240.270 3.073.938.361

5 Kulawi2.177.655.432

2.373.644.421 2.587.272.419 2.820.126.937 3.073.938.361

6 Sintuwu Maroso2.403.017.675

2.619.289.266 2.855.025.300 3.111.977.577 3.392.055.559

7 Sivia Patuju2.559.280.547

2.789.615.797 3.040.681.218 3.314.342.528 3.612.633.355

8 Balantak2.559.280.547

2.789.615.797 3.040.681.218 3.314.342.528 3.612.633.355

9 Pulau Peling1.906.905.025

2.078.526.477 2.265.593.860 2.469.497.308 2.691.752.066

10 Tepeasa Maroso2.177.655.432

2.373.644.421 2.587.272.419 2.820.126.937 3.073.938.361

11 Tepo Asa Aroa2.177.655.432

2.373.644.421 2.587.272.419 2.820.126.937 3.073.938.361

12 Gunung Dako2.177.655.432

2.373.644.421 2.587.272.419 2.820.126.937 3.073.938.361

13 Pogogul2.559.280.547

2.789.615.797 3.040.681.218 3.314.342.528 3.612.633.355

J u m l a h31.546.108.444

34.385.258.205 37.479.931.443 40.916.238.608 44.529.906.547

TABEL ALOKASI ANGGARAN KPH SESUAI RPJMD PROVINSI SULAWESI TENGAH

TAHUN 2016-2021 (Rp.)

Page 13: PEMBANGUNAN KPH DALAM RPJMD - … KPH DALAM RPJMD Oleh : NAHARDI KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH Disampaikan pada Workshop Dialog Antar Kementerian Untuk Membangun
Page 14: PEMBANGUNAN KPH DALAM RPJMD - … KPH DALAM RPJMD Oleh : NAHARDI KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH Disampaikan pada Workshop Dialog Antar Kementerian Untuk Membangun

SARAN PERCEPATAN OPERASIONALISASI KPH

1. Kementerian LHK perlu menambah alokasi dana, SDM, dan

SARPRAS pada KPH.

2. Biaya operasional KPH agar difasilitasi melalui TUGAS

PEMBANTUAN sehingga pembiayaan langsung dikelola oleh KPH.

3. Untuk mengoptimalkan pengelolaan hutan perlu adanya perubahan

skema pemanfaatan hutan dan hasil hutan dari perizinan menjadi

kerjasama/ kemitraan.

4. Dalam rangka meningkatkan peran dan keberpihakan terhadap KPH

perlu dilakukan perbaikan terhadap regulasi yang ada, misal :

P.49/2017, P.81/2016, dan P.83/2016.

5. Perlu pengintegrasian program dan kegiatan sektor lain agar berbasis

KPH (Kemendes, Pariwisata, Pertanian, Perkebunan, Peternakan,

Perikanan, dll).

6. Untuk meningkatkan geliat usaha ekonomi produktif masyarakat

sekitar KPH perlu kemudahan akses dari instansi terkait, misal :

pembentukan koperasi , perdagangan produk HHBK, izin

kesehatan/POM, dan sertifikasi halal).

7. Perlu penguatan kelembagaan KPH melalui perubahan struktur

organisasi KPH dari 2 seksi menjadi 3 seksi.

Page 15: PEMBANGUNAN KPH DALAM RPJMD - … KPH DALAM RPJMD Oleh : NAHARDI KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH Disampaikan pada Workshop Dialog Antar Kementerian Untuk Membangun

PROGRES PEMBANGUNAN KPH SEJAK DIBENTUK JANUARI

2017

Page 16: PEMBANGUNAN KPH DALAM RPJMD - … KPH DALAM RPJMD Oleh : NAHARDI KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH Disampaikan pada Workshop Dialog Antar Kementerian Untuk Membangun

KANTOR UPT KPH TEPE ASA MOROSO KABUPATEN MOROWALI

DIBANGUN TAHUN 2017

Page 17: PEMBANGUNAN KPH DALAM RPJMD - … KPH DALAM RPJMD Oleh : NAHARDI KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH Disampaikan pada Workshop Dialog Antar Kementerian Untuk Membangun