KEBUTUHAN MANUSIA: PRIMER, SEKUNDER DAN TERSIER

PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN (PAPAN) MERUPAKAN KEBUTUHAN PRIMER BERSAMA DENGAN PAKAIAN (SANDANG) DAN PANGAN

KETIGA KEBUTUHAN PRIMER TERSEBUT HARUS DIPENUHI SECARA KUMULATIF

KEBIJAKAN YG PARSIAL (TIDAK BERKELANJUTAN) URBANISASI YG TIDAK TERKONTROL (JUMLAH

PENDUDUK VS ALOKASI TANAH & BANGUNAN) KETERSEDIAAN TANAH (KONFLIK KEPEMILIKAN,

INDUSTRI, LINGKUNGAN HIDUP DAN ASPEK SOSIAL-EKONOMI)

PEMBIAYAAN FISIK DAN KUALITAS BANGUNAN MENTAL MASYARAKAT

TUMPANG TINDIH AKSI PENGEMBANGAN ANTAR SEKTOR.

TIDAK FOKUS DALAM MENENTUKAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN.

URBANISASI TERKAIT DENGAN PENGELOLAAN TATA RUANG.

PEMBANGUNAN PUSAT EKONOMI (KANTOR, MALL, DSB) MENGESAMPINGKAN PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN.

PEMBANGUNAN YG TIDAK DIAWALI DENGAN KONSEP TATA RUANG

KURANGNYA CAMPUR TANGAN PEMERINTAH.

MALAYSIA, SINGAPURA, DAN KOREA, RUMAH BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DIKUASASI OLEH PEMERINTAH.

PROPERTI MENENGAH KE ATAS BARU DIPERBOLEHKAN DIKUASAI PENGEMBANG.

UU NO. 2 TAHUN 2012 TTG PENGADAAN TANAH BAGI KEPENTINGAN UMUM

PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH MENJAMIN TERSEDIANYA TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DAN PENDANAANNYA.

PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DISELENGGARAKAN SESUAI DENGAN: TATA RUANG WILAYAH, RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL/DAERAH, RENCANA STRATEGIS, DAN INSTANSI

MELIBATKAN SEMUA PEMANGKU DAN PENGAMPU KEPENTINGAN.

KESEIMBANGAN ANTARA KEPENTINGAN PEMBANGUNAN DAN KEPENTINGAN MASYARAKAT.

PEMBERIAN GANTI KERUGIAN YANG LAYAK DAN ADIL

PENATAAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN DAN/ATAU KONSOLIDASI TANAH, SERTA PERUMAHAN UNTUK MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DENGAN STATUS SEWA (PASAL 10 HURUF O)

PENJELASAN: YANG DIMAKSUD DENGAN “PERUMAHAN UNTUK MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH” ADALAH PERUMAHAN MASYARAKAT YANG DIBANGUN DI ATAS TANAH PEMERINTAH/PEMDA & KEPADA PENGHUNINYA DIBERIKAN STATUS RUMAH SEWA.

SEWA DENGAN HARGA TERJANGKAU KARENA BIAYA PRODUKSI, DIBANTU OLEH APBN/APBD SEBAGAI BAGIAN YG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROGRAM DARI PEMERINTAH/PEMDA.

MENGOPTIMALKAN KPR:◦ SUKU BUNGA 9-12%◦ SUDAH 86,42% RUMAH TIPE KECIL MENGGUNAKAN KPR

MENGOPTIMALKAN FLPP (FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN RUMAH)/SUBSIDI BUNGA DARI PEMERINTAH HANYA DIMANFAATKAN SEBANYAK 0,88% SISANYA KPR BIASA

PRODUKSI DAN DITRIBUSI BAHAN BANGUNAN. KUALITAS PRODUKSI. TERKAIT DENGAN SEMAKIN MUDAHNYA AKES

TERHADAP BAHAN BANGUNAN, SEMAKIN MURAHNYA HARGA JUAL.

MEMUNGKINKAN UTK HARGA MURAH TAPI DENGAN KUALITAS YG BAIK ALTERNATIFNYA PENYEDERHANAAN TIPE RUMAH UTK MENEKAN HARGA JUAL.

KONSEP RUMAH SUSUN LEBIH MUDAH DITERAPKAN DIGUNAKAN DI BANYAK NEGARA

PENGEMBANG: ◦ MEKANISME PASAR YG TIDAK TERKONTROL◦ MINIMNYA APARTEMEN MURAH (JATAH 15-20%)

PEMBANGUNAN YG TIDAK MERATA MENYEBABKAN URBANISASI BESAR-BESARAN

KAPITALISASI, MEMBELI TETAPI TIDAK MENEMPATI, HANYA UNTUK INVESTASI.

GAYA HIDUP: KUMUH, TIDAK MAU DIATUR DAN DITATA (MAUKAH DI-RUMAH SUSUN-KAN?)

PENYALAHGUNAAN PEMUKIMAN MEKANISME YG DIBUAT MASYARAKAT, HARGA

TANAH DAN BANGUNAN SEMAKIN MAHAL

PADA UMUMNYA LEBIH TERTATA. MEMILIKI PROBLEM PEMUKIMAN DAN

PERUMAHAN DI PERKOTAAN (SAMA DGN INDONESIA)

HARGA TANAH/BANGUNAN PEMUKIMAN DI EROPA STABIL, TIDAK ADA KENAIKAN HARGA TIAP TAHUN SEPERTI DI INDONESIA.

EFISIENSI TANAH DAN BANGUNAN LEBIH OPTIMAL KRN KETERBATASAN TANAH (LUAS NEGARA YG LEBIH SEMPIT DARI INDONESIA)

RUMAH SUSUN DI JEPANG

DITEMPATI OLEH KALANGAN MENENGAH KE BAWAH YG HIDUP DIPERKOTAAN

KETERSEDIAAN AIR BERSIH?

KEBERSIHAN? LAYAK HUNI? KETERATURAN? KENYAMANAN?

“PELAKSANAAN KEWENANGAN POLITIK, EKONOMI DAN ADMINISTRATIF UNTUK MENGATUR URUSAN-URUSAN BANGSA”

–UNDP- UNSUR GOOD GOVERNANCE:

◦ THE STATE (NEGARA/PEMERINTAH), ◦ THE PRIVATE SECTOR (SWASTA), DAN◦ CIVIL SOCIETY ORGANIZATION (ORGANISASI

MASYARAKAT)

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA MEMBERI INDIKATOR TTG GOOD GOVERNANCE:◦ PARTICIPATION◦ RULE OF LAW◦ TRANSPARANCY◦ RESPONSIVE◦ CONSENSUS ORIENTATION◦ EQUITY◦ EFFECTIVENESS AND EFFECIENCY◦ ACCOUNTABILITY◦ STRATEGIC VISION

TERKAIT DENGAN PERAN MASYARAKAT DALAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

TERDIRI DARI BERBAGAI UNSUR MASYARAKAT SEPERTI PAKAR, ASOSIASI, LSM, DAN SEBAGAINYA YANG TERBENTUK DALAM SUATU FORUM.

FORUM MEMBERI MASUKAN DALAM HAL PENYUSUNAN RENCANA, PELAKSANAAN, PEMANFAATAN, PEMELIHARAAN DAN/ATAU PENGENDALIAN.

FORUM BERTUGAS SEBAGAI SARANA ASPIRASI, PENGAWASAN, PERUMUSAN, MEMBERI MASUKAN DAN PENYEDIA ARBITRASE

MEMENUHI KEBUTUHAN PERUMAHAN YANG LAYAK DAN TERJANGKAU DALAM LINGKUNGAN YANG SEHAT DAN AMAN YANG DIDUKUNG PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM SECARA BERKELANJUTAN SERTA YANG MAMPU MENCERMINKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG BERKEPRIBADIAN INDONESIA;

KETERSEDIAAN DANA MURAH JANGKA PANJANG YANG BERKELANJUTAN UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN RUMAH, PERUMAHAN, PERMUKIMAN, SERTA LINGKUNGAN HUNIAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN;

MEWUJUDKAN PERUMAHAN YANG SERASI DAN SEIMBANG SESUAI DENGAN TATA RUANG SERTA TATA GUNA TANAH YANG BERDAYA GUNA DAN BERHASIL GUNA;

MEMBERIKAN HAK PAKAI DENGAN TIDAK MENGORBANKAN KEDAULATAN NEGARA; DAN

MENDORONG IKLIM INVESTASI ASING.

DALAM HAL PERENCANAAN◦ SEPIHAK DARI PEMERINTAH NAMUN MEMPERHATIKAN ASPEK TATA

RUANG DALAM HAL PERSIAPAN

◦ PENYAMPAIAN RENCANA PENGUMPULAN DATA MASYARAKAT YG BERHAK DAN TERDAMPAK

◦ HARUS ADA KESEPAKATAN DALAM HAL PELAKSANAAN

◦ INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI HAK-HAK DI ATAS TANAH OBJEK◦ PENILAIAN, MUSYAWARAH PENETAPAN DAN PEMBERIAN GANTI

KERUGIAN PENYERAHAN HASIL

◦ SETELAH ADA GANTI RUGI ATAU MELALUI PENITIPAN DI PERSIDANGAN

KONSENSUS: ◦ MUSYAWARAH PENENTUAN RENCANA

PENGADAAN TANAH HARUS ADA KESEPAKATAN◦ BEGITU JUGA MENGENAI PENILAIAN, PENETAPAN

DAN PEMBERIAN GANTI RUGI KESETARAAN:

◦ MASYARAKAAT BERPENGHASILAN RENDAH, JUGA MEMELIKI KESETARAAN DALAM HAL KETERSEDIAAN KEBUTUHAN PAPAN SBG KEBUTUHAN PRIMER

◦ PEMERINTAHLAH YG HARUS MENYEDIAKAN

MEMANFAATKAN LAHAN YG ADA (CONTOH DI JEPANG TADI, KECIL TAPI BERKUALITAS DAN LAYAK TINGGAL)

PEMANFAATAN RUMAH SUSUN (TIDAK KUMUH, BERSIH, TERATUR DAN LAYAK TINGGAL SERTA HANYA PERLU LAHAN YG SEDIKIT)

PENGGUNAAN SUMBER DAYA LOKAL YG BERKUALITAS

PENINGKATAN KUALITAS PEMUKIMAN-PEMUKIMAN YG KUMUH

AKUNTABILITAS◦ DIIMPLEMANTASIKAN DALAM PERTANGGUNGJAWABAN

POLITIK, HUKUM, PROFESIONAL, KEUANGAN DAN MORAL BAIK DALAM PENGADAAN TANAH MAUPUN PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN.

VISI STRATEGIS◦ PEMIMPIN DAN MASYARAKAT MEMILIKI PERSPEKTIF

PEMBANGUNAN MANUSIA YG JAUH KE DEPAN SERTA MEMAHAMI KOMPLEKSITAS KESEJARAHAN, BUDAYA, SOSIAL.

◦ MEMANFAATKAN IDE-IDE KREATIF ANAK BANGSA DALAM PERUMAHAN