PEMBAHASAN SOAL - UJIANADVOKAT 2008Djoko S AssociatesIndrawan Dwi Yuriutomo, S.H.www.geocities.com/ilmuhukumIndrawanDwiYuriutomo/Copyright@DjokoSAssociates/ilmuhukum@yahoo.com

MATERI UJIAN :1. Peran, Fungsi & Perkembangan OrganisasiAdvokat;2. Kode Etik Advokat;3. Hukum Acara Perdata;4. Hukum Acara Pidana;5. Hukum Acara Perdata Agama;6. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara;7. Hukum Acara Peradilan Hubungan Industrial;dan8. Ujian Esai Hukum Acara Perdata atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (pilih salah satu).

Cara melakukan Try-out secara independent1. Ambil kertas kosong tuliskan nomor 1 sampai 40;2. Jawab seluruh soal dalam waktu 2.5 jam;3. Jika ketujuh soal telah di kerjakan cocokan jawaban;4. Jika anda mengerjakan 7 x 40

soal = 280 soal telah andakerjakan;5. Bandingkan hasilnya dengan soal PKPA yang hanya 120soal;6. Seluruh soal tanpa pembahasan berbentuk presentasipower point dapat di download dari

MATERI UNDANG-UNDANG ADVOKATNO SOAL PEMBAHASAN1 Didalam pasal 32 (3) diatur profesiadvokat yang terhimpun dalam Peradiberjumlaha. 6 organisasi advokatb. 7 organisasi advokatc. 8 organisasi advokatd. 9 organisasai advokatJawaban CPasal 32 (3)Untuk sementara tugas dan wewenang Organisasi Advokat sebagaimanadimaksud dalam Undang-undang ini,dijalankan bersama oleh IkatanAdvokat Indonesia (IKADIN), AsosiasiAdvokat Indonesia (AAI),

Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan PengacaraIndonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), HimpunanKonsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI)

2 Yang tidak terhimpun dalam organisasi advokata. Asosiasi pengacara syariah indonesiab. Serikat pengacara indonesiac. Himpunan advokat dan pengacara indonesiad. PeradinJawaban DPasal 32 (3)Untuk sementara tugas dan wewenang Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan

Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI)

3. Undang undang advokat 18 tahun 2003 berlaku tanggala. 5 april 2003b. 5 april 2004c. 5 april 2001d. 5 april 2002Jawaban APasal 36Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 5 April 2003

4. Menurut Pasal 13 organisasi advokat diminta untuk membentuk pengawasan berupaa. Lembaga Pengawasb. Komisi pengawasc. Dewan pengawasd. Komisi advokatJawaban BPasal 13Pelaksanaan Pengawasan sehari-hari dilakukan oleh Komisi Pengawas yang dibentuk oleh Organisasi Advokat 5. Kewajiban memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma diatur dalama. Pasal 22b. Pasal 23c. Pasal 21d. Pasal 25Jawaban A

Pasal 22Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu

6 Advokat yang menjalankan tugas dalam sidang pengadilan dalam menangani perkara pidana wajib mengenakan atribut diatur dalama. Pasal 22b. Pasal 23c. Pasal 21d. Pasal 25Jawaban DPasal 25Advokat yang menjalankan tugas dalam sidang pengadilan dalam menangani perkara pidana wajib mengenakan atribut sesuai dengan peraturan perundang-undangan 7 Advokat asing dilarang beracara disidang pengadilan, berpraktik dan/atau membuka kantor jasa hukum atau perwakilannya diIndonesia a. Pasal 22b. Pasal 23c. Pasal 21d. Pasal 25Jawaban BPasal 23Advokat asing dilarang beracara disidang pengadilan, berpraktik

dan/atau membuka kantor jasa hokum atau perwakilannya di Indonesia

8 Advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennyaa. Pasal 22b. Pasal 23c. Pasal 21d. Pasal 25Jawaban CPasal 21Advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan

9 Wilayah kerja advokat meliputi seluruh wilayah negara republic Indonesiaa. Pasal 5b. Pasal 7c. Pasal 21d. Pasal 25Jawaban APasal 5(2)Wilayah kerja Advokat meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia 10 Sebelum menjalankan profesinya advokat wajib bersumpah di siding terbuka Pengadilan Tinggi wilayah domisili hukumnyaa. Pasal 5b. Pasal 6

c. Pasal 7d. Pasal 4Jawaban DPasal 4Sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya11 Advokat yang telah diangkat dapat mengkhususkan diri pada bidang tertentu dengan persyaratan yang ditentukana. Pasal 5b. Pasal 6c. Pasal 3d. Pasal 4Jawaban CPasal 3(2)Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan praktiknya dengan mengkhususkan diri pada bidang tertentu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.12 Yang dapat diangkat sebagai advokat adalah

sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat a. Pasal 5b. Pasal 3c. Pasal 2d. Pasal 4Jawaban CPasal 2Yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat13 Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang undang inia. Pasal 4b. Pasal 2c. Pasal 1d. Pasal 3Jawaban CPasal 1(1)Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. 14 Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangana. Pasal 5b. Pasal 6

c. Pasal 7d. Pasal 4Jawaban A Pasal 5(1)Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.15 Pasal 29 mengatur buku daftar anggota yang wajib dilaporkan kepada Mahkamah Agung dan menteri setiapa. Satu tahunb. Perubahanc. Pergantian pengurusd. Satu bulanJawaban APasal 29(4)Setiap 1(satu) Organisasi Advokat melaporkan pertambahan dan atau perubahan jumlah anggotanya kepada Mahkamah Agung dan Menteri.16 Ketentuan organisasi advokat diatur dalama. Pasal 28b. Pasal 29c. Pasal 30d. Semua benarJawaban DBAB XOrganisasi Advokat Pasal 28-3017 Ketentuan pasal 23 (4) mengenai persyaratan dan tata cara mempekerjakan advokat asing serta kewajiban

memberikan jasa hokum secara Cuma-Cuma kepada dunia pendidikan diatur dalama. Peraturan Pemerintahb. Undang-undangc. Organisasi advokatd. Keputusan menteriJawaban DPasal 23(4)Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara mempekerjakan advokat asing serta kewajiban memberikan jasa hukum secara Cuma-Cuma kepada dunia pendidikan dan penelitian hokum diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri18 Pasal 22 mengatur ketentuan bantuan hukum yang diatur lebih lanjut dalama. Peraturan Pemerintahb. Undang-undangc. Organisasi advokatd. Keputusan menteriJawaban APasal 22(2)Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemebrian bantuan hokum secara Cuma-Cuma sebagaiman dimaksud pada ayat 1 diatur lebih dengan Peraturan Pemerintah

19 Pasal 21 mengatur besarnya honorarium berdasarkana. Peraturan Pemerintahb. Undang-undangc. Organisasi advokatd. Persetujuan kedua belah pihakJawaban DPasal 21(2)Besarnya honorarium atas Jasa hokum sebagaiman dimaksud pada ayat(1) ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. 20 Advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan menurut pasal 10a. Permohonan sendirib. Dijatuhi pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 tahunc. Berdasarkan keputusan organisasi advokatd. Semua benarJawaban DPasal 10Advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan:a. permohonan sendiri;

b. dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap, karena melakukan tindakpidana yang diancam dengan hukuman 4 (empat) tahun atau berlebih; atauc. berdasarkan keputusan organisasi advokat21 Menurut pasal 12 pengawasan terhadap advokat dilakukan oleha. Organisasi advokatb. Menteric. Mahkamah agungd. Komisi pengawasJawaban APasal 12 (1)Pengawasan terhadap advokat dilakukan oleh organisasi advokat 22 Penindakan terhadap advokat dengan jenis tindakan dalam pasal 7 dilakukan oleha. Organisasi advokatb. Dewan kehormatanc. Mahkamah agungd. Komisi pengawasJawaban BPasal 12 (2)Ketentuan tentang jenis dan tingkat perbuatan yang dapat dikenakan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan dewan kehormatan organisasi advokat23 Jasa hukum adalah jasa hukum yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien diatur dalama. Pasal 1 (1)

b. Pasal 1 (2)c. Pasal 1 (3)d. Pasal 1 (4)Jawaban BPasal 1(2)Jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hokum klien.24 Klien adalah orang, badan hokum atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokata. Pasal 1 (1)b. Pasal 1 (2)c. Pasal 1 (3)d. Pasal 1 (4)Jawaban CPasal 1(3)Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat.25 Advokat asing adalah advokat berkewarganegaraan asing yang menjalankan profesinya diwilayah negara republik Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangana. Pasal 1 (5)b. Pasal 1 (6)c. Pasal 1 (7)d. Pasal 1 (8)

Jawaban DPasal 1(8)Advokat asing adalah advokat berkewargananegaraan asing yang menjalankan profesinya diwilayah negara Republik Indonesia berdasarkan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan. 26 Kantor advokat dapat mempekerjakan advokat asing sebagai karyawan atau tenaga ahli dalam bidang hokum asing atas izin pemerintah dengan rekomendasi organisasi advokata. Pasal 23 (1)b. Pasal 23 (2)c. Pasal 23 (3)d. Pasal 23 (4)Jawaban BPasal 23(2)Kantor Advokat dapat mempekerjakan advokat asing sebagai karyawan atau tenaga ahli dalam bidang hukum asing atas izin pemerintah dengan rekomendasi organisasi advokat. 27 Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas

profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidangpengadilana. Pasal 16b. Pasal 15c. Pasal 18d. Pasal 19Jawaban APasal 16Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam siding pengadilan.28 Advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan atau masyarakata. Pasal 16b. Pasal 15c. Pasal 18d. Pasal 19Jawaban CPasal 18(2)Advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat.

29 Advokat berhak atas kerahasian hubungan dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronika. Pasal 16b. Pasal 15c. Pasal 18d. Pasal 19Jawaban DPasal 19(2)Advokat berhak atas kerahasian hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat.30 Pimpinan organisasi advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politika. Pasal 26b. Pasal 25c. Pasal 28d. Pasal 29Jawaban CPasal 28(3)Pimpinan organisasi advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.31 Dalam mengadili dewan kehormatan membentuk majelis yang susunannya terdiri atas unsur dewan kehormatan, pakar atau ahli di bidang hukum dan tokoh masyarakata. Pasal 26b. Pasal 27c. Pasal 28

d. Pasal 29Jawaban BPasal 27(4)Dalam mengadili sebagaimana dimaksud pada ayat(2), Dewan Kehormatan membentuk majelis yang susunannya terdiri atas unsure dewan kehormatan, pakar atau tenaga ahli dibidang hukum dan tokoh masyarakat.32 Advokat yang menjadi pejabat Negara tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatana. Pasal 20b. Pasal 21c. Pasal 22d. Pasal 23Jawaban APasal 20(3)Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan tersebut.33 Keanggotaan komisi pengawas terdiri atas unsur advokat senior, para ahli dan masyarakata. Pasal 11b. Pasal 12c. Pasal 13d. Pasal 14Jawaban CPasal 13(2)Keanggotaan komisi pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsure advokat

senior, para ahli/akademisi, dan masyarakat34 Advokat dapat berhenti atau diberhentikan dari profesinya oleh organisasi advokata. Pasal 6b. Pasal 7c. Pasal 8d. Pasal 9Jawaban DPasal 9(1)Advokat dapat berhenti atau diberhentikan dari profesinya oleh Organisasi Advokat35 Pembelaan diri advokat dapat ditemui dalama. Pasal 1b. Pasal 7c. Pasal 17d. Pasal 1(6) dan 7(3)Jawaban DPasal 1(6)Pembelaan diri adalah hak dan kesempatan yang diberikan kepada Advokat untuk mengemukakan alas an serta sanggahan terhadap hal-hal yang merugikan dirinya di dalammenjalankan profesinya ataupun kaitannya dengan organisasi profesi. Pasal 7(3)Sebelum advokat dikenai tindakan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri.36 Untuk dapat diangkat menjadi advokat harus memenuhi persyaratan,a. Pasal 2b. Pasal 3c. Pasal 4d. Pasal 5Jawaban BPasal 3Untuk dapat diangkat menjadi advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:a. warga negara republic Indonesiab. bertempat tinggal di Indonesiac. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negarad. berusia sekurang-kurangnya 25 tahune. berijasah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggihukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1f. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokatg. magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus

menereus padakantor advokath. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidanakejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5(lima) tahun atau lebihi. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil danmempunyai integritas yang tinggi

37 Pengangkatan advokat dan penghentian profesi dilakukan oleh organisasi advokat diatur dalama. Pasal 2b. Pasal 9c. Pasal 4d. Pasal 2 (2) dan 9(1)Jawaban DPasal 2(2)Pengangkatan advokat dilakukan oleh organisasi advokatPasal 9(1)Advokat dapat berhenti atau diberhentikan dari profesinya oleh organisasi advokat. Undang-undang No. 18 tahun 2003 terdiri daria. 26 Pasalb. 35 Pasalc. 36 Pasald. 39 PasalJawaban C36 Pasal

Bab XIKeentuan Pidana

39 Ketentuan pidana tidak memiliki

kekuatan hukum berdasarkan putusan mahkamah konstitusia. Pasal 30b. Pasal 31c. Pasal 28d. Pasal 29Jawaban BPasal 31Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi advokat dan bertindak seolah-oleha sebagai advokat, tetapi bukan advokat sebagaimana diatur dalam undangundang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah.40 Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan profesi advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undanga. Pasal 29b. Pasal 30c. Pasal 28d. Pasal 32Jawaban BPasal 30Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan profesi advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

MATERI KODE ETIK ADVOKAT

1 Menurut pasal 33 UU No.18 tahun 2003 kode etik advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan profesi mempunyai kekuatan hukum sejaka. 23 Mei 2002b. 23 mei 2003c. 5 april 2003d. 5 april 2002Jawaban APasal 33Kode etik dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Profesi Advokat yang telah ditetapkan oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), pada tanggal 23 Mei 2002 dinyatakan mempunyai kekuatan hukum secara mutatis mutandis menurut Undang- Undang ini sampai ada ketentuan yang baru yang dibuat oleh Organisasi

Advokat.2 Menurut pasal 3 Kode etik advokat indonesia, advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum karenaa. Bertentangan dengan hati nuraninyab. Tidak sesuai dengan keahliannyac. Tidak ada dasar hukumnyad. A dan B benarJawaban DPasal 3 a.Advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik dan kedudukan sosialnya. 3 Menurut pasal 2 Kepribadian advokat dalam menjalankan tugasnya menjunjung tinggi hukuma. Undang-undang dasar

republic indonesiab. Kode etik advokatc. Sumpah jabatannyad. Semua benarJawaban DPasal 2Advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-undang Dasar Republik Indonesia, Kode Etik Advokat serta sumpah jabatannya.4 Menurut pasal 4 hubungan dengan klien, advokat tidak dibenarkana. Menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menangb. Membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perluc. Melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat tidak menguntungkand. Semua benarJawaban DPasal 4a. Advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai.b. Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya.c. Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang.d. Dalam menentukan besarnya honorarium

Advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien.e. Advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu.f. Advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa.g. Advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya.h. Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara Advokat dan klien itu.i. Advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat tugas itu akan dapat menimbulkankerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a.j. Advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus

mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingankepentingan tersebut, apabila dikemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan. k. Hak retensi Advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan klien.5. Menurut pasal 5 hubungan dengan teman sejawat a. Keberatan terhadap tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan kode etik advokat harus diajukan kepada Dewan Kehormatanb. Hubungan harus dilandasi sikap saling hormatc. Tidak dipekenankan merebut klien dari rekan sejawatd. Semua benarJawaban DPasal 5a. Hubungan antara teman sejawat Advokat harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling

mempercayai.b. Advokat jika membicarakan teman sejawat atau jika berhadapan satu sama lain dalam sidang pengadilan, hendaknya tidak menggunakan katakata yang tidak sopan baik secara lisan maupun tertulis.c. Keberatan-keberatan terhadap tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan Kode Etik Advokat harus diajukan kepada Dewan Kehormatan untuk diperiksa dan tidak dibenarkan untuk disiarkan melalui media massa atau cara lain. d. Advokat tidak diperkenankan menarik atau merebut seorang klien dari teman sejawat.e. Apabila klien hendak mengganti Advokat, maka Advokat yang baru hanya dapat menerima perkara itu setelah menerima bukti pencabutanpemberian kuasa kepada Advokat semula dan berkewajiban mengingatkan klien untuk memenuhi kewajibannya

apabila masih ada terhadap Advokat semula.f. Apabila suatu perkara kemudian diserahkan oleh klien terhadap Advokat yang baru, maka Advokat semula wajib memberikan kepadanya semua surat dan keterangan yang penting untukmengurus perkara itu, dengan memperhatikan hak retensi Advokat terhadap klien tersebut.g. Advokat dapat mengundurkan diri dari perkara yang akan dan atau dengan kliennya

6 Dalam tentang sejawat asing bahwa advokat asing yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjalankan profesinya di Indonesia tunduk serta wajib mentaati kode etik diatur dalama. pasal 6b. Pasal 7c. Pasal 8d. Pasal 9Jawaban APasal 6Advokat asing yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjalankan profesinya di Indonesia tunduk kepada serta wajib mentaati Kode Etik ini. 7 Surat yang dikirim oleh advokat kepada teman sejawatnya dalam suatu perkara dapat ditunjukkan kepada hakim apabila dianggap perlu kecuali surat-surat yang bersangkutan dibumbuhi catatan “sans prejudice” diatura. Pasal 6b. Pasal 7c. Pasal 8d. Pasal 9Jawaban B

Pasal 7a. Surat-surat yang dikirim oleh Advokat kepada teman sejawatnya dalam suatu perkara dapat ditunjukkan kepada hakim apabila dianggap perlu kecuali surat-surat yang bersangkutan dibuat dengan membubuhi catatan "Sans Prejudice ".8 Pemasangan iklan semata-mata untuk menarik perhatian orang adalah dilarang termasuk pemasangan papan nama dengan ukuran dan atau bentuk yang berlebihan diatur dalama. Pasal 6b. Pasal 7c. Pasal 8d. Pasal 9Jawaban CPasal 8b. Pemasangan iklan semata-mata untuk menarik perhatian orang adalah dilarang termasuk pemasangan papan nama dengan ukuran dan! atau bentuk yang berlebih-lebihan.9 Advokat dapat mengundurkan diri dari perkara menurut pasal 8 apabila a. Timbul perbedaan dan tidak tercapai kesepakatan tentangcara penanganan perkarab. Karena tidak sesuai dengan keahliannyac. Bertentangan dengan hati nuraninya

d. Jawaban b dan c benarJawaban APasal 8diurusnya apabila timbul perbedaan dan tidak dicapai kesepakatan tentang cara penanganan perkara dengankliennya.10 Pengaduan disampaikan secara tertulis kepada dewan kehormatan dimana teradu menjadi anggotaa. Pasal 10b. Pasal 11c. Pasal 12d. Pasal 13Jawaban CPasal 121. Pengaduan terhadap Advokat sebagai teradu yang dianggap melanggar Kode Etik Advokat harus disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah atau kepada dewan Pimpinan Cabang/Daerah atau Dewan Pimpinan Pusat dimana teradu menjadi anggota. 11 Selambatnya dalam waktu berapa hari teradu harus memberikan jawabannya secara tertulis kepada Dewan Kehormatana. 3 hari

b. 14 haric. 21 harid. 7 hariJawaban CPasal 132. Selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari pihak teradu harus memberikan jawabannya secara tertulis kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang bersangkutan, disertai surat-surat bukti yang dianggap perlu.12 Didalam pasal 14 setiap dilakukan persidangan majelis dewan kehormatan diwajibkan membuat atau menyuruh membuat berita acara persidangan yang disahkan dan ditandatangani oleha. Paniterab. Ketua Majelisc. Majelisd. Semua benarJawaban BPasal 144. Setiap dilakukan persidangan, Majelis Dewan Kehormatan diwajibkan membuat atau menyuruh membuat berita acara persidangan yang disahkan dan ditandatangani oleh Ketua

Majelis yang menyidangkan perkara itu.13 Sidang dilakukan secara tertutup sedangkan keputusan diucapkan dalam sidang terbukaa. Pasal 11b. Pasal 12c. Pasal 13d. Pasal 14Jawaban DPasal 145. Sidang-sidang dilakukan secara tertutup, sedangkan keputusan diucapkan dalam sidang terbuka. 14 Keputusan ditandatangani oleh ketua dan semua anggota majelis diatur dalama. Pasal 12b. Pasal 13c. Pasal 14d. Pasal 15Jawaban DPasal 15(5) Keputusan ditandatangani oleh Ketua dan semua Anggota Majelis, yang apabila berhalangan untuk menandatangani keputusan, hal mana disebut dalam keputusan yang bersangkutan.15 Pemberian saksi pemberhentian sementara waktu tertentu harus diikuti larangan untuk menjalankan profesi advokat diluar maupun dimuka pengadilan diatur dalama. Pasal 12b. Pasal 13c. Pasal 15d. Pasal 16Jawaban DPasal 16

3. Pemberian sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu harus diikuti larangan untuk menjalankan profesi advokat diluar maupun dimuka pengadilan.16 Menurut pasal 18 pemeriksaan tingkat banding, pengajuan banding beserta memori banding adalah wajib harus disampaikan dalam waktua. 7 harib. 14 haric. 21 harid. Semua benarJawaban CPasal 182. Pengajuan permohonan bandng beserta Memori Banding yang sifatnya wajib, harus disampaikan melalui Dewan Kehormatan Cabang/Daerah dalam waktu 21 (dua puluh satu) harisejak tanggal yang bersangkutan menerima salinan keputusan.17 Pada tanggal 23 mei 2002 kode etik berlaku sejak tanggal ditetapkan diatur dalama. Pasal 24b. Pasal 23c. Pasal 22d. Pasal 21Jawaban APasal 24Kode Etik Advokat ini berlaku sejak tanggal berlakunya

Undang-undang tentang Advokat18 Keputusan Dewan Kehormatan Pusat mempunyai kekuatan tetap sejak diucapkan dalam sidang terbuka dengan atau tanpa dihadiri para pihaka. Pasal 19b. Pasal 20c. Pasal 21d. Pasal 22Jawaban APasal 192. Keputusan Dewan kehormatan Pusat mempunyai kekuatan tetap sejak diucapkan dalam sidang terbuka dengan atau tanpa dihadiri para pihak dimana hari, tanggal dan waktunya telah diberitahukan sebelumnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan.19 Dewan Kehormatan Pusat secara prorogasi dapat menerima permohonan pemeriksaan langsung dilampiri surat persetujuan kedua belah pihaka. Pasal 18b. Pasal 19c. Pasal 20d. Pasal 21Jawaban A

Pasal 1812. Dewan Kehormatan Pusat secara prorogasi dapat menerima permohonan pemeriksaan langsung dari suatuperkara yang diteruskan oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah asal saja permohonan seperti itu dilampiri surat persetujuan dari kedua belah pihak agar perkaranya diperiksa langsung oleh Dewan Kehormatan Pusat.20 Menurut kepribadian advokat, Seorag advokat yang kemudian diangkat untuk menduduki jabatan negara tidak dibenarkan untuk berpraktek dan tidak diperkenankannamanya dicantumkan atau dipergunakan oleh siapapuna. Pasal 2b. Pasal 3c. Pasal 4d. Pasal 5Jawaban BPasal 3i. Seorang Advokat yang kemudian diangkat untuk menduduki suatu jabatan Negara (Eksekutif, Legislatif dan judikatif) tidak dibenarkan untuk berpraktek sebagai Advokat

dan tidak diperkenankan namanya dicantumkanatau dipergunakan oleh siapapun atau oleh kantor manapun dalam suatu perkara yang sedang diproses/berjalan selama ia menduduki jabatan tersebut. 21 Dalam hubungan dengan klien, Hak retensi advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan kliena. Pasal 2b. Pasal 3c. Pasal 4d. Pasal 5Jawaban CPasal 4k. Hak retensi Advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan klien.22 Dalam hubungan dengan teman sejawat , diatur dalama. Pasal 4b. Pasal 5c. Pasal 6d. Pasal 7Jawaban BPasal 5a. Hubungan antara teman sejawat Advokat harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai.b. Advokat jika membicarakan temansejawat atau jika berhadapan satusama lain dalam sidang pengadilan,hendaknya tidak menggunakan katakatayang tidak sopan baik secara lisanmaupun tertulis.c. Keberatan-keberatan terhadap

tindakan teman sejawat yang dianggapbertentangan dengan Kode EtikAdvokat harus diajukan kepada DewanKehormatan untuk diperiksa dan tidakdibenarkan untuk disiarkan melaluimedia massa atau cara lain.d. Advokat tidak diperkenankanmenarik atau merebut seorang kliendari teman sejawat.e. Apabila klien hendak menggantiAdvokat, maka Advokat yang baruhanya dapat menerima perkara itusetelah menerima bukti pencabutanpemberian kuasa kepada Advokatsemula dan berkewajibanmengingatkan klien untuk memenuhikewajibannya apabila masih adaterhadap Advokat semula.f. Apabila suatu perkara kemudiandiserahkan oleh klien terhadap Advokatyang baru, maka Advokat semula wajibmemberikan kepadanya semua surat

dan keterangan yang penting untukmengurus perkara itu, denganmemperhatikan hak retensi Advokatterhadap klien tersebut.23 Hak imunitas seorang advokat diaturdalama. Pasal 6 tentang sejawat asingb. Pasal 7 cara bertindak menangani perkarac. Pasal 8 ketentuan lain tentang kode etikd. Pasal 5 hubungan dengan teman sejawatJawaban BPasal 7g. Advokat bebas mengeluarkanpernyataan-pernyataan atau pendapatyang dikemukakan dalam sidangpengadilan dalam rangka pembelaandalam suatu perkara yang menjaditanggung jawabnya baik dalam sidangterbuka maupun dalam sidang tertutupyang dikemukakan secara proporsionaldan tidak berkelebihan dan

untuk itumemiliki imunitas hukum baik perdatamaupun pidana.24 Menurut pasal 8 advokat yang sebelumnya pernah menjabat sebagai hakim atau penitera dari suatu lembaga peradilan tidak dibenarkan menangani perkara yang diperiksa pengadilan tempatnya terakhir bekerja selamaa. 5 tahunb. 4 tahunc. 3 tahund. 2 tahunJawaban CPasal 8h. Advokat yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Hakim atau Panitera dari suatu lembaga peradilan, tidakdibenarkan untuk memegang atau menangani perkara yang diperiksa pengadilan tempatnya terakhir bekerja selama 3 (tiga) tahun semenjak ia berhenti dari pengadilan tersebut.25 Menurut pasal 13 pemeriksaan tingkat pertama oleh dewan kehormatan cabang/daerah, pengadu dan yang teradu

a. Harus hadir secara pribadib. Tidak dapat menguasakan kepada orang lainc. Jka dikehendaki dapat didampingi oleh penasehatd. Semua benarJawaban DPasal 137. Pengadu dan yang teradu:a. Harus hadir secara pribadi dan tidak dapat menguasakan kepada orang lain, yang jika dikehendaki masing-masingdapat didampingi oleh penasehat.b. Berhak untuk mengajukan saksisaksi dan bukti-bukti.26 Menurut pasal 13 jika dalam waktu 21 hari teradu tidak memberikan jawaban tertulis, dewan kehormatan menyampaikan pemberitahuan kedua dengan peringatan bahwa apabila dalam waktu….. Maka ia dianggap telah melepaskan hak jawabnyaa. 21 harib. 14 haric. 7 harid. 3 hariJawaban BPasal 133. Jika dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari tersebut teradu tidak memberikan jawaban tertulis, Dewan Kehormatan Cabang/Daerah menyampaikan pemberitahuan kedua dengan peringatan bahwa apabila dalam waktu 14 (empat belas) harisejak tanggal surat peringatan tersebut ia tetap tidak memberikan jalaban tertulis, maka ia dianggap telah melepaskan hak jawabnya.

27 Apabila teradu dalam pasal 13 telah dipanggil sampai…..tidak datang tanpa alasan yang sah, pemeriksaanditeruskan tanpa hadirnya teradua. 1 kalib. 2 kali c. 3 kalid. Semua salahJawaban BPasal 13kalinya salah satu pihak tidak hadir:a. Sidang ditunda sampai dengansidang berikutnya paling lambat 14(empat belas) hari dengan memanggilpihak yang tidak hadir secara patut.b. Apabila pengadu yang telahdipanggil sampai 2 (dua) kali tidakhadir tanpa alasan yang sah,pengaduan dinyatakan gugur dan iatidak dapat mengajukan pengaduanlagi atas dasar yang sama kecualiDewan Kehormatan Cabang/Daerahberpendapat bahwa materi pengaduanberkaitan dengan kepentingan umumatau kepentingan organisasi.c. Apabila teradu telah dipanggil

sampai 2 (dua) kali tidak datang tanpaalasan yang sah, pemeriksaanditeruskan tanpa hadirnya teradu.d. Dewan berwenang untukmemberikan keputusan di luarhadirnya yang teradu, yangmempunyai kekuatan yang samaseperti keputusan biasa.28 Cara pengambilan keputusan diatur dalama. Pasal 16b. Pasal 15c. Pasal 18d. Pasal 19Jawaban BPasal 15(1) Setelah memeriksa dan mempertimbangkan pengaduan, pembelaan, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi maka Majelis Dewan Kehormatan mengambil Keputusan yang dapat berupa:a. Menyatakan pengaduan dari pengadu tidak dapat diterima;b. Menerima pengaduan dari pengadu dan mengadili serta menjatuhkan sanksisanksi kepada teradu;

c. Menolak pengaduan dari pengadu.(2) Keputusan harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasarnya dan menunjuk pada pasal-pasal Kode Etik yang dilanggar.(3) Majelis Dewan Kehormatan mengambil keputusan dengan suara terbanyak dan mengucapkannya dalam sidang terbuka dengan atau tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yangbersangkutan, setelah sebelumnyamemberitahukan hari, tanggal danwaktu persidangan tersebut kepadapihak-pihak yang bersangkutan.(4) Anggota Majelis yang kalah dalampengambilan suara berhak membuatcatatan keberatan yang dilampirkandidalam berkas perkara.(5) Keputusan ditandatangani olehKetua dan semua Anggota Majelis,yang apabila berhalangan untuk

menandatangani keputusan, hal manadisebut dalam keputusan yangbersangkutan.29 Menurut pasal 16 sifat pelanggaran berat tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etikatau bilamana setelah mendapat sanksi berupa peringatan keras masihmengulangi pelanggaran kode etik disebuta. Pemecatanb. Pemberhentian sementarac. Peringatan kerasd. Peringatan biasaJawaban BPasal 16c. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu bilamana sifat pelanggarannya berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik atau bilamanasetelah mendapat sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi melakukan pelanggaran kode etik. 30 Sebagai satu-satunya wadah organisasi Advokat berdasarkan UU Advokat, eksistensi PERADI juga telah dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 014/PUUIV/ 2006 tanggal 30 November 2006.�� Benar�� SalahJawaban ABenar31 Advokat dapat diberhentikan oleh organisasi Advokat diatur dalam Undang-undang No. 18 tahun 2003a. Pasal 7

b. Pasal 9c. Pasal 10d. Pasal 11Jawaban BPasal 7(1) Jenis tindakan yang dikenakan terhadap Advokat dapat berupa: a. teguran lisan;b. teguran tertulis;c. pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan;d. pemberhentian tetap dari profesinya.(2) Ketentuan tentang jenis dan tingkat perbuatan yang dapat dikenakan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan KehormatanOrganisasi Advokat.(3) Sebelum Advokat dikenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri.32 Advokat menurut pasal 10 uu advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesiya secara tetap karenaa. Permohonan sendirib. Dijatuhi pidana yang mempunyai kekuatan hokum tetap karena tidak pidana yang diancam dengan hukuman 4

tahun atau lebihc. Berdasarkan keputusan organisasi advokatd. Semua benarJawaban DPasal 10(1) Advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan:a. permohonan sendiri;b. dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 (empat) tahun atau lebih; atauc. berdasarkan keputusan Organisasi Advokat.(2) Advokat yang diberhentikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berhak menjalankan profesi Advokat. 33 Ketua umum organisasi peradi adalah otto hasibuan siapakah ketua organisasi peradia. Hary pontob. Denny kailimangc. Leonard p simorangkird. Semua salahJawaban BDenny kailimang34 Dalam waktu paling

lama 2 tahun setelah berlakunya undang-undang ini organisasi advokat telah terbentuka. Pasal 32b. Pasal 31c. Pasal 28d. Pasal 29Jawaban APasal 32(1) Advokat, penasihat hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, dinyatakan sebagai Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.(2) Pengangkatan sebagai pengacarapraktik yang pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku masih dalamproses penyelesaian, diberlakukanketentuan sebagaimana diatur dalamUndang-Undang ini.(3) Untuk sementara tugas danwewenang Organisasi Advokatsebagaimana dimaksud dalamUndangundang ini,

dijalankan bersamaoleh Ikatan Advokat Indonesia(IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia(AAI), Ikatan Penasihat HukumIndonesia (IPHI), Himpunan Advokatdan Pengacara Indonesia (HAPI),Serikat Pengacara Indonesia (SPI),Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia(AKHI), Himpunan Konsultan HukumPasar Modal (HKHPM) dan AsosiasiPengacara Syariah Indonesia (APSI).(4) Dalam waktu paling lambat 2 (dua)tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, Organisasi Advokat telahterbentuk.35 Setiap advokat wajib menjadi anggota organisasi advokata. Pasal 32b. Pasal 31c. Pasal 30d. Pasal 29Jawaban CPasal 30(1) Advokat yang dapat menjalankanpekerjaan profesi Advokat adalah yangdiangkat sesuai dengan ketentuanUndang-Undang ini.(2) Setiap Advokat yang diangkatberdasarkan Undang-Undang ini wajibmenjadi anggota Organisasi Advokat.36 Maksud dan tujuan organisasi advokat adalah untuk meningkatkan kualitasprofesi advokat,a. Pasal 32b. Pasal 31c. Pasal 28d. Pasal 29

Jawaban CPasal 28satu-satunya wadah profesi Advokatyang bebas dan mandiri yang dibentuksesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuanuntuk meningkatkan kualitas profesiAdvokat.(2) Ketentuan mengenai susunanOrganisasi Advokat ditetapkan olehpara Advokat dalam Anggaran Dasardan Anggaran Rumah Tangga.(3) Pimpinan Organisasi Advokat tidakdapat dirangkap dengan pimpinanpartai politik, baik di tingkat Pusatmaupun di tingkat Daerah.37 Organisasi advokat berwenang mengadakan pendidikan khusus profesi advokata. Pasal 32b. Pasal 31c. Pasal 28d. Pasal 2Jawaban DPasal 2(1) Yang dapat diangkat sebagaiAdvokat adalah sarjana yang

berlatarbelakang pendidikan tinggi hukum dansetelah mengikuti pendidikan khususprofesi Advokat yang dilaksanakan olehOrganisasi Advokat.(2) Pengangkatan Advokat dilakukanoleh Organisasi Advokat.(3) Salinan surat keputusanpengangkatan Advokat sebagaimanadimaksud pada ayat (2) disampaikankepada Mahkamah Agung dan Menteri.

38 Peradi dibentuk pada tanggal 21 desember 2004a. Benarb. salahJawaban ABenar39 Kode etik advokat disahkan oleh 7 organisasi pada tanggal 23 mei 2003a. Benarb. salahJawaban AKode etik advokat disahkan oleh 7organisasi pada tanggal 23 mei 200340 Dihotel dana solo pada

tanggal 30 agustus 1964 dibentuk persatuan advokat indonesiaa. Benarb. salahJawaban ABenar

MATERI ACARA PERDATA1 Suatu perselisihan tidak termasuk kewenangan Pengadilan Negeri, pernyataan tersebut diatasa. Pasal 134 HIR mengenai Kompetensi absolutb. Pasal 134 HIR mengenai Kompetensi relatifc. Pasal 143 HIR mengenai Kompetensi absolutd. Pasal 143 HIR mengenai Kompetensi relatifJawaban APasal 134Jika perselisihan suatu perkara yang tidak termasuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalampemeriksaan perkara itu dapat dimintakan supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakimpun wajib pula mengakuinya karena jabatannya.2 Sebelum dimulai dengan

pembacaan surat gugatan, maka hakima. Mengusahakan perdamaian 130 HIRb. Memerintahkan pihak untuk berdamaic. Meminta penggugat untuk membaca gugatand. Tidak wajib mengusahakan perdamaianJawaban APasal 130(1) jika pada hari yangditentukan itu, kedua belah pihakdatang maka pengadilan negeridengan pertolongan ketua mencobaakan memperdamaikan mereka.3 Putusan Pengadilan tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat menurut pasal 125 HIR disebuta. Putusan Selab. Putusan Verstekc. Putusan Kontradiktoird. Putusan VerzetJawaban BPasal 125Jika tergugat tidak datang pada hariperkara itu akan diperiksa, atau tidakpula menyuruh orang lain menghadapmewakilinya, meskipun ia dipanggildengan patut, maka gugatan ituditerima dengan tidak hadir (verstek)kecuali kalau nyata kepada pengadilannegeri, bahwa pendakwaan itumelawan hak atau tidak beralasan.

4 Menurut Pasal 129 HIR terhadap putusan tanpa kehadiran, tergugat dapat mengajukana. Verstekb. Verzetc. Derdenversetd. Banding

Jawaban BPasal 129Tergugat yang dihukum sedang ia tidak hadir (verstek) dan tidak menerima putusan itu dapatmemajukan perlawanan(verzet) atas keputusan itu. 5. Alat bukti dalam hukum acara perdata diatur dalam Pasal 164 HIR terdiri atasa. Suratb. Surat, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpahc. Surat, saksi, persangkaan,pengakuand. Surat, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah, pemeriksaan setempat, keterangan ahliJawaban BPasal 164Maka yang disebut alat-alat bukti, yaitu Bukti dengan surat Bukti dengan saksi Persangkaan-persangkaan Pengakuan Sumpah 6 Pasal berapa dalam HIR mengatur tentang gugat balika. Pasal 120 HIRb. Pasal 132 HIRc. Pasal 136 HIRd. Pasal 130 HIRJawaban BPasal 132 (b)(1)Tergugat wajib memajukan gugatan melawan bersama-sama dengan jawabannya baik dengan surat maupun dengan lisan7 Pemilik barang bergerak yang

barangnya ada ditangan orang lain dapat meminta penyitaan:a. Sita eksekusib. Sita conservatoirc. Sita revindicatoird. Sita maritalJawaban CSita revindicatoir

8 Menurut Pasal 390 HIR panggilan tergugat jika tidak ditemukan, maka surat panggilan diserahkan kepadaa. Camat yang bersangkutanb. Kepala sektor kepolisian yang bersangkutanc. Bupati yang bersangkutand. Kepala desa yangbersangkutanJawaban DPasal 390(1)Tiap-tiap surat jurusita, kecuali yang akan disebut dibawah ini, harus disampaikan pada orang yang bersangkutan sendiri ditempat diamnya atau tempat tinggalnya dan jika tidakdijumpai disitu, kepada kepala desanyaatau lurah bangsa tionghoa yang

diwajibkan dengan segera memberitahukan surat jurusita itu pada orang itu sendiri, dlam hal terakhir ini tidak perlu pernyataan menurut hukum.9 Terhadap barang yang telah diletakkan sita Jaminana. Dititipkan kepada kepala desab. Dititipkan di pengadilanc. Diserahkan kepada penggugatd. Tetap dikuasaiJawaban DTetap dikuasai10 Putusan yang dapat mengabulkan lebih dari pada yang dituntuta. Tidak dapat dibenarkanb. Dapat dibenarkan asal didasarkan pada suatu surat buktic. Dapat dibenarkan asal tergugat mengakui dalil pengugatd. Dapat dibenarkan asal masihdalam positaJawaban ATidak dapat dibenarkan11 Menurut 122 HIR surat panggilan hari sidang tidak boleh kurang daria. 3 harib. 7 hari

c. 14 harid. 30 hariJawaban APasal 122Ketika menentukan hari persidangan,ketua menimbang jarak antara tempatdiam atau tempat tinggal kedua belahpihak dari tempat pengadilan negeribersidang dan kecuali dalam hal perlubenar perkara itu dengan segeradiperiksa dan hal ini disebutkan dalamsurat perintah, maka tempo antara haripemanggilan kedua belah pihak darihari persidangan tidak boleh kurangdari tiga hari kerja.12 Persetujuan yang dicapai bahwa mereka secara langsung berperkara di muka pengadilan banding yang berlaku sebagai tingkat pertama menurut 424 – 426 RV disebuta. Interventieb. Prorogasic. Rekonpensid. gugatanJawaban BProrogasi13 Surat Gugatan menurut 118 (1) harus diajukan didaerah tempata. Penggugatb. Tergugatc. Bendad. penanggungJawaban BPasal 118(1)Gugatan perdata, yang pada tingkatpertama masuk kekuasaan pengadilannegeri, harus dimasukkan dengan surat

permintaan yang ditandatangani olehpenggugat atau oleh wakilnya menurutpasal 123 kepada ketua pengadilannegeri didaerah hukum siapa tergugatbertempat diam atau jika tidakdiketahui tempat diamnya tempattinggal sebetulnya.14 Menurut pasal 118 (2) penggugat boleh memilih wilayah hukum tempat salah satu tergugat, namun jika terdapat hubungan debitor utama dan penanggung dimanakah gugatan diajukana. Tergugatb. Penanggungc. Penggugatd. debitorJawaban DPasal 118(2)Jika tergugat lebih dari seorang,sedang mereka tidak tinggal didalamitu dimajukan kepada ketua pengadilannegeri ditempat tinggal salah seorangdari tergugat itu, yang dipilih olehpenggugat. Jika tergugat tergugat satusama lain dalam perhubungan sebagai

perutang utama dan penenggung,maka penggugatan itu dimasukkankepada ketua pengadilan negeri ditempat orang yang berhutang utamadari salah seorang dari pada orangberutang utama itu, kecuali dalam halyang ditentukan pada ayat 2 dari pasal 6 reglemen tentang aturan hakim dan mahkamah serta kebijakan kehakiman(R.O)15 Jika tergugat tempat diamnya tidak diketahui menurut pasal 118 (3) dimanakah gugatan diajukana. Penggugatb. Tergugatc. Penanggungd. Salah seorang tergugatJawaban APasal 118(3)Bilamana tempat diam dari daritergugat tidak dikenal, maka suratgugatan itu dimasukkan kepada ketuapengadilan negeri ditempat tinggalpenggugat atau salah

seorangdaripada penggugat, atau jika suratgugat itu tentang barang tetap, makasurat gugat itu dimasukkan kepadaketua pengadilan negeri didaerahhukum siapa terletak barang itu.16 Bagaimanakah ketentuan gugatan lisan diatur dalam HIRa. 120 HIRb. 118 HIRc. 119 HIRd. 123 HIRJawaban APasal 120Bilamana penggugat buta huruf, makasurat gugatnya yang dapatdimasukkannya dengan lisan kepadaketua pengadilan negeri, yangmencatat gugat itu atau menyuruhmencatatnya.17 Dimanakah proses pencatatan gugatan diatur didalam HIRa. 118 HIRb. 119 HIRc. 120 HIRd. 121 HIR

Jawaban DPasal 121(1)Sesudah surat gugat yang dimasukkanitu atau catatan yang diperbuat itudituliskan oleh panitera dalam daftaryang disediakan untuk itu, maka ketuamenentukan hari dan jamnya perkaraitu akan diperiksa di muka pengadilannegeri, dan ia memerintahkanmemanggil kedua belah pihak supayahadir pada waktu itu, disertai olehsaksi-saksi yang dikehendakinya untukdiperiksa, dan dengan membawasegala surat-surat keterangan yanghendak dipergunakannya.18 Yang mengatur cara beracara secara prodeo adalaha. 120 HIRb. 121 HIRc. 237 HIRd. 390 HIRJawaban CPasal 237Orang-orang yang demikian yangsebagai penggugat atau sebagaitergugat hendak berperkara akantetapi tidak mampu membayar biayaperkara dapat diberikan izin untukberperkara dengan tak berbiaya.19 Terhadap pihak –pihak yang berperkara juru sita diwajibkan memanggilnya diatur dalama. 388 HIRb. 237 HIRc. 390 HIRd. 120 HIRJawaban A

Pasal 388Semua jurusita dan suruhan yangdipekerjakan pada majelis pengadilandan pegawai umum pemerintahmempunyai hak yang sama dandiwajibkan untuk menjalankanpenggilan, pemberitahuan dan semuasurat jurusita yang lain, jugamenjalankan perintah hakim dankeputusan-keputusan.20 Putusan ketidakhadiran verstek dapat diajukan upaya perlawanan 14 hari setelah pemberitahuan diatur dalama. 124 HIRb. 125 HIRc. 126 HIRd. 129 HIRJawaban DPasal 129(1)Tergugat yang dihukum sedang iatidak hadir (verstek) dan tidakmenerima putusan itu dapatmemajukan perlawanan ataskeputusan itu.Pasal 129(2)Jika putusan itu diberitahukan kepadayang dikalahkan itu sendiri, makaperlawanan itu dapat diterima dalamtempo empat belas hari sesudahpemberitahuan itu. Jika putusan

itutidak diberitahukan kepad yangdikalahkan itu sendiri maka perlawananitu dapat diterima sampai harikedelapan sesudah peringatan yangtersebut pada pasal 196 atau dalam haltidak menghadap sesudah dipanggildengan patut, smapai hari kedelapansesudah dijalankan keputusan suratperintah kedua yang tersebut padapasal 197.21 Menurut pasal 226 HIR permintaan sita terhadap barang tidak tetap dapat dimintakan disebuta. Sita jaminanb. Sita revindicatoirc. Sita conservatoird. Sita maritalJawaban BPasal 226(1)Orang yang empunya barang yangtidak tetap, dapat meminta dengansurat atau dengan lisan kepada ketuapengadilan negeri yang

didaerahhukumnya tempat tinggal orang yangmemegang barang itu supaya barangitu disita22 Ketentuan sita jaminan diatur dalama. 197 HIRb. 227 HIRc. 226 HIRd. 130 HIRJawaban APasal 197(1)Jika sudah lewat tempo yangditentukan itu, dan yang dikalahkanbelum juga memenuhi keputusan itu,atau ia jika dipanggil dengan patuttidak datang menghadap, maka ketuaoleh karena jabatannya memberikanperintah dengan surat, supaya disitasekalian banyak barang-barang yangtidak tetap dan jika tidak ada, atauternyata tidak cukup sekian banyakbarang tetap kepunyaan orang yangdikalahkan itu sampai

dirasa cukupakan pengganti jumlah uang tersebutdidalam keputusan itu dan ditambahpula dengan semua biaya untukmenjalankan keputusan itu.23 Apabila penggugat tidak hadir meskipun dipanggil secara patut maka surat gugatan dianggap gugur diatur dalama. 129 HIRb. 126 HIRc. 125 HIRd. 124 HIRJawaban DPasal 124Jika penggugat tidak dapat menghadappengadilan negeri pada hari yangditentukan itu meskipun ia dipanggildengan patut, atau tdak pulamenyuruh orang lain menghadapmewakilinya, maka surat gugatnyadianggap gugur dan penggugatdihukum biaya perkara, akan tetapipenggugat berhak memasukangugatannya sekali lagi, sesudahmembayar lebih dahulu biaya perkarayang tersebut tadi.24 Pasal 125(2), 133 dan 136 HIR mengatur tentanga. Eksepsi absolutb. Gugatan rekopensic. Eksepsi relatifd. Jawaban a dan cJawaban CPasal 125(2)Akan tetapi jika tergugat didalam suratjawabannya, didalam surat jawabannyayang tersebut pada pasal 121,

mengemukan perlawanan (eksepsi)bahwa pengadilan negeri tidakberkuasa memeriksa perkaranya, makameskipun ia sendiri atau wakilnya tidakhadir, ketua pengadilan negeri wajibmemberi keputusan tentangperlawanan itu, sesudah didengarnyapenggugat dan hanya jika perlawananitu tidak diterima, maka ketuapengadilan negeri memutuskantentang perkara itu.Pasal 133Jika tergugat dipanggil menghadappengadilan negeri sedang ia menurutaturan pasal 118 tidak menghadaphakim maka ia dapat meminta padahakim, jika hal itu dimajukan sebelumsidang pertama, supaya hakimmenyatakan bahwa ia tidak berkuasa,surat gugat itu tidak akan diperhatikanlahi jika tergugat telah melahirkansesuatu perlawanan lain.Pasal 136

Perlawanan yang hendak dikemukakanoleh tergugat (exceptie) kecualitentang hal hakim tidak berkuasa tidakakan dikemukakan dan ditimbangmasing masing tetapi harusdibicarakan dan diputuskan bersamasmadengan pokok perkara.25 Didalam setiap putusan ditentukan hukuman membayar perkara diatur dalama. 164 HIRb. 180 HIRc. 182 HIRd. 169 HIRJawaban CPasal 182Hukuman membayar biaya itu dapatmeliputi lebih dari:Biaya kantor panitera dan biayamaterai yang perlu dipakai dalamperkaraBiaya saksi, seorang ahliBiaya pemeriksaan setempatGaji pegawai yang disuruh melakukanpanggilan26 Menurut pasal 184 HIR

keputusan harus ditandatangani oleha. Hakimb. Pengacarac. Paniterad. Ketua majelis dan paniteraJawaban DPasal 184(4)Keputusan-keputusan ituditandatangani oleh ketua dan panitera27 Putusan sela harus diucapkan sebagaimana dengan putusan akhir di muka sidang namun tidak dibuat tersendiri tetapi dicatat dalam beritaacara sidanga. 185 HIRb. 184 HIRc. 187 HIRd. 136 HIRJawaban APasal 185(1)Keputusan yang bukan keputusanterakhir sungguhpun harus diucapkandidalam persidangan juga, tidakdiperbuat masing-masing sendiri, tetapihanya dilakukan dalam suratpemberitaan persidangan.28 Pelaksanaan putusan

lebih dahulu atau uitvoebar bij voorraad dinyatakan dalama. 181 HIRb. 180 HIRc. 187 HIRd. 185 HIRJawaban BPasal 180(1)Ketua pengadilan negeri dapatmemerintahkan supaya keputusan itudijalankan dahulu biarpun adaperlawanan atau bandingnya jika adasurat yang syah, suatu surat tulisanyang menurut aturan yang berlakudapat diterima sebagai bukti atau jikaada hukuman lebih dahulu dengankeputusan yang sudah mendapatkekuasaan pasti demikian juga jikadikabulkan tuntutan dahulu, lagi pula didalam perselisihan tentang hakkepunyaan.29 Siapa yang yang mempunyai hak diwajibkan membuktikan hak tersebut merupakan prinsip pembuktian diatur dalama. 164 HIRb. 180 HIRc. 163 HIRd. 185 HIRJawaban CPasal 163Barang siapa yang mengatakan iamempunyai hak, atau ia menyebutkansuatu perbuatan untuk menguatkanhaknya itu, atau untuk membantah hakorang lain itu harus membuktikanadanya hak itu atau adanya kejadianitu.

30 Alat bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah diatur dalam a. 164 HIRb. 180 HIRc. 163 HIRd. 185 HIRJawaban APasal 164Maka yang disebut alat-alat bukti,yaitu:Bukti dengan suratBukti dengan saksiPersangkaan-persangkaanPengakuansumpah31 Dimanakah pengaturan akta otentika. 164 HIRb. 165 HIRc. 163 HIRd. 185 HIRJawaban BPasal 165Surat(akte) yang sah, ialah suatu suratyang diperbuat demikian oleh ataudihadapan pegawai umum yangberkuasa untuk membuatnya, menjadibukti yang cukup bagi kedua belahfihak dan ahli warisnya dan sekalianorang yang mendapat hak

daripadanya, tentang segala hal yangdisebut di dalam surat itu dan jugatentang yang ada dalam surat itusebagai oemberitahuan sahaja, dalamhal terakhir ini hanya jika yangdiberitahukan itu berhubunganlangsung dengan perihalpadasurat(akte) ini.32 Unus testis nullus testis diatur dalama. 164 HIRb. 180 HIRc. 163 HIRd. 169 HIRJawaban DPasal 169Keterangan seorang saksi saja, dengantidak ada suatu alat bukti yang laindidalam hukum tidak dapat dipercaya.33 Lembaga paksa badan diatur dalama. PERMA 1/ 2000b. PERMA 1/ 2001c. PERMA 1/ 2002d. PERMA 2/ 2003Jawaban APERMA 1/ 200034 Class action diatur

dalama. PERMA 1/ 2000b. PERMA 1/ 2001c. PERMA 1/ 2002d. PERMA 2/ 2003Jawaban CPERMA 1/ 200235 Mediasi diatur dalama. PERMA 1/ 2000b. PERMA 1/ 2001c. PERMA 1/ 2002d. PERMA 2/ 2003Jawaban DPERMA 2/ 200336 Ruang lingkup kasasi diatur dalam pasal 30 UU No. 5 tahun 2004 perubahan UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agunga. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenangb. Salah menerapkan atau melnggar hukum yangberlakuc. Lalai memenuhi syarat yang diwajibkan undang-undangd. Semua benarJawaban Dpasal 30 UU No. 5 tahun 2004perubahan UU No. 14 tahun 1985tentang Mahkamah Agunga. Tidak berwenang atau

melampaui batas wewenangb. Salah menerapkan ataumelanggar hukum yang berlakuc. Lalai memenuhi syarat yangdiwajibkan undang-undang37 Pemeriksaan setempat diatur dalama. 164 HIRb. 180 HIRc. 163 HIRd. 153 HIRJawaban DPasal 15338 Pelaksanaan putusan diatur dalama. 197 HIR (membayar sejumlah uang)b. 225 HIR (melakukan suatu perbuatan)c. 1033 RV (mengosongkan barang tidak bergerak)d. Semua benarJawaban Da. 197 HIR (membayar sejumlah uang)b. 225 HIR (melakukan suatu perbuatan)c. 1033 RV (mengosongkan barang tidak bergerak)39 Sahnya gugatan perwakilan kelompok sebagaimana dituangkan dalam suatu penetapan pengadilan diatur dalama. Pasal 5 PERMA 1/ 2000b. Pasal 5 PERMA 1/ 2001c. Pasal 5 PERMA 1/ 2002d. Pasal 5 PERMA 2/ 2003Jawaban DPasal 5 PERMA 2/ 2003 Sahnyagugatan perwakilan kelompoksebagaimana dituangkan dalam suatupenetapan pengadilan40 Setiap orang berhak memperoleh bantuan hukum diatur dalam pasal 37

a. UU No. 4 tahun 2004 tentangkekuasaan kehakimanb. UU No. 5 tahun 2004perubahan No. 14 tahun 1985tentang mahkamah agungc. UU No. 8 tahun 2004perubahan UU No. 2 tahun1986 tentang peradilan umumd. UU No. 18 tahun 2003 tentangadvokatJawaban APasal 37 UU No. 4 tahun 2004 tentangkekuasaan kehakimanSetiap orang yang tersangkut perkaraberhak memperoleh bantuan hukum.MATERI ACARA PIDANA1 Menurut pasal 138 Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan meneliti dalam waktua. 20 harib. 14 haric. 7 harid. 3 hariJawaban CPasal 138(1)Penuntut umum setelah menerimahasil penyidikan dari penyidik segeramempelajari dan menelitinya dandalam waktu tujuh hari wajibmemberithaukan kepada

penyidikapakah hasil penyidikan itu sudahlengkap atau belum.2 Penyidik harus sudah menyampaikan berkas perkara yang belum lengkap kepada penuntut umum untuk dilengkapi dalam waktua. 14 harib. 7 haric. 21 harid. 3 hariJawaban APasal 138(2)Dalam hal hasil penyidikan ternyatabelum lengkap, penuntut umummengembalikan berkas perkara kepadapenyidik disertai petunjuk tentang halyang harus dilakukan untuk dilengkapidan dalam waktu empat belas harisejak tanggal penerimaan berkas,penyidik harus sudah menyampaikankembali berkas perkara itu kepadapenuntut umum.3 Yang berwenang melakukan penyitaan

sebagaimana dalam pasal 38 KUHAP adalaha. Penyidikb. Penuntut Umumc. Penasehat Hukumd. Jawaban a,b, dan c semua benarJawaban APasal 38Penyitaan hanya dapat dilakukan olehpenyidik dengan surat izin ketuapengadilan negeri setempat.4 Menurut pasal 35 kecuali dalam halhal tertangkap tangan penyidik dilarang memasuki dan melakukan penggeledahan pada saat-saata. Ruang dimana sedang berlangsung sidang MPR, DPR atauDPRDb. Tempat di mana sedang berlangsung upacara keagamaanc. Ruang dimana sedang berlangsung sidang pengadiland. Jawaban a, b dan c semuaJawaban DPasal 35Kecuali dalam hal tertangkap tangan,penyidik tidak

diperkenankanmemasuki:Ruang dimana sedang berlangsungsidang Majelis PermusyawaratanRakyat,Dewan Perwakilan atau DewanPerwakilan Rakyat Daerah;Tempat dimana sedang berlangsungibadah dan atau upacara keagamaanbenarRuang dimana sedang berlangsungsidang pengadilan5. Menurut pasal 86 apabila seseorang telah melakukan tindak pidana di luar negeri dan dapat diadili menurut hukum Republik Indonesia, maka pengadilan yang berwenang mengadilia. Pengadilan Tinggi DKI Jakartab. Pengadilan Negeri setempat tersangka dilahirkanc. Pengadilan Negeri Jakarta Pusatd. Pengadilan Negeri tempattersangka berdomisili diIndonesiaJawaban CPasal 86Apabila seorang melakukan tindakpidana di luar negeri yang dapat diadilimenurut hukum republik Indonesiamaka pengadilan negeri Jakarta pusatyang berwenang mengadili.6 Dalam Pasal 22 (1) KUHAP jenis penahan yaitu:a. Penahanan Rutanb. Penahanan rumah danpenahanan kotac. Penahanan badand. Jawaban a, b benar

Jawaban DPasal 22(1)Jenis Penahanan dapat berupa:Penahanan rumah tahanan negaraPenahanan rumahPenahanan kota7 Sebagaimana dalam pasal 69 KUHAP penasehat hukum berhak menghubungi tersangka sejaka. Saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaanb. Setelah ditahan oleh Kejaksaanc. Setelah berkas dilimpahkan ke Pengadilan negerid. Saat tersangka akan disidangkan pertama kaliJawaban APasal 69Penasihat hukum berhak menghubungitersangka sejak saat ditangkap atauditahan pada semua tingkatpemeriksaan menurut tatacara yangditentukan undang-undang ini.8 Mahkamah Agung berwenang melakukan penahan:a. 110 harib. 100 haric. 90 harid. 60 hariJawaban APasal 28Setelah waktu seratus sepuluh

hariwalaupun perkara tersebut belumdiputus, terdakwa harus sudahdikeluarkan dari tahanan demi hukum.9 Dalam hal dakwaan kurang lengkap/sempurna. Pasal 144 KUHAP memberi kemungkinan kepada penuntut umum untuk melakukan perubahan surat dakwaan. Berapa kali dan kapan selambat-lambatnya harus sudah diserahkan kembali ke pengadilan sebelum sidang dimulaia. Satu kali dan selambatlambatnya 7 harib. Dua kali dan selambatlambatnya 14 haric. Berkali-kali dan selambatlambatnya 7 harid. Tiga kali dan selambatlambatnya 7 hariJawaban A Pasal 144(2)Pengubahan surat dakwaan dapatdilakukan hanya satu kali selambatlambatnyatujuh hari sebelum sidangdimulai10 Dalam pasal berapa bantuan hokum terhadap

tersangka/terdakwa diatur dalam KUHAPa. Pasal 50 – 68 KUHAPb. Pasal 69 – 74 jo Pasal 54 KUHAPc. Pasal 75 KUHAPd. Pasal 76 KUHAPJawaban BPasal 69 – 74 jo Pasal 54 KUHAP11 Alasan-alasan untuk kasasi menurut 253 KUHAP dibawah ini dibenarkan, kecuali:a. Tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atauditerapkan tidak sebagaimana mestinya.b. Cara mengadili yang tidak dilaksanakan menurut ketentuanc. Pengadilan melampaui batas wewenangnya d. Berat ringannya hukuman atau besar-kecilnya jumlah denda yang dijatuhkanJawaban D253 KUHAPa. Tidak diterapkannya suatuperaturan hukum atauditerapkan tidak sebagaimanamestinya.b. Cara mengadili yang tidak

dilaksanakan menurutketentuanc. Pengadilan melampaui bataswewenangnya12 Menurut Pasal 245 KUHAP berapa jangka waktu untuk mengajukan permohonan kasasi kepada panitera pengadilan Negeri yang memutus perkara setelah putusan tersebut diberitahukan kepada Terdakwaa. 7 Harib. 14 Haric. Tidak ada tenggang waktud. 30 hariJawaban BPasal 245Permohonan kasasi disampaikan olehpemohon kepada panitera pengadilanyang telah memutus perkaranya dalamtingkat pertama, dalam waktu empatbelas hari sesidah putusan pengadilanyang dimintakan kasasi itudiberitahukan kepada terdakwa.13 Menurut Pasal 230 KUHAP, dimanakah letak Panitera dalam tata cara dan tata tertib persidangana. Belakang sisi kanan dari tempat hakim ketua Majelis sidangb. Sisi kanan depan dari tempat Hakim Ketuac. Sisi kiri depan dari tempat Hakim Ketuad. Berdampingan bersama Hakim Majelis SidangJawaban ABelakang sisi kanan dari tempathakim ketua Majelis siding

14 Menurut Pasal 270 KUHAP pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalaha. Eksekutor pengadilanb. Pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeric. Jaksad. Juru SitaJawaban CPasal 270Pelaksanaan putusan pengadilanyang telah memperolah kekuatanhukum tetap dilakukan oleh Jaksayang untuk itu paniteramengirimkan salinan surat putusankepadanya.15 Panitera Pengadilan Negeri mengirimkan salinan putusan Perkara yang dimintakan banding dan berkas perkara serta surat bukti ke Pengadilan Tinggi dalam jangka waktu (236 KUHAP)a. 7 hari sejak permintaan banding diajukanb. 14 hari sejak permintaan banding diajukanc. 30 hari sejak permintaan banding diajukand. A,b,c semuanya salahJawaban BPasal 236Selambat-lambatnya dalam waktu 14

hari sejak permintaan bandingdiajukan, panitera mengirimkan salinanputusan Perkara yang dimintakanbanding dan berkas perkara serta suratbukti ke Pengadilan Tinggi16 Permohonan kasasi demi kepentingan hukum menurut pasal 259 KUHAP diajukan oleh a. Jaksa Penuntut Umumb. Majelis Hukumc. Jaksa Agungd. TerdakwaJawaban CJaksa Agung17 Berikut ini adalah wewenag Praperadilan kecualia. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahananb. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutanc. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasid. Sah atau tidaknya suatu penggeledahanJawaban Da. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan ataupenahanan

b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutanc. Permintaan ganti kerugian ataurehabilitasi18 Dalam pasal berapa lembaga praperadilan diatur dalam KUHAPa. Pasal 1 butir 10 jo, pasal 77 – 83 KUHAPb. Pasal 1 butir 12 jo, pasal 233 – 269 KUHAPc. Pasal 1 butir 9 jo, Pasal 102 – 136 KUHAPd. Pasal 1 butir 7 jo, pasal 145 – 232 KUHAPJawaban APasal 1 butir 10 jo, pasal 77 – 83 KUHAP19 Pengurangan masa tahanan terhadap hukuman pidana yang dijatuhkan dapat dilakukan dengan cara mengurangkan jenis tahanan itusendiri (pasal 22 ayat 5 KUHAP, dimana semakin ringan jenis tahanan, semakin kecil jumlah pengurangannya. Untuk tahanan kota berapa jumlah pengurangan masa penahannyaa. Sama dengan jumlah masa tahanan

b. Setengah dari masa tahananc. Sepertiga dari masa tahanand. Seperlima dari masa tahananJawaban DSeperlima dari masa tahanan20 Seorang saksi wajib mengucapkan sumpah/janji sebelum memberikan kesaksian (pasal 160 ayat 3 KUHAP).Apa akibat hukumnya seorang saksi yang memberikan kesaksian tanpa mengucapkan sumpah/janji:a. Batal demi hukumb. Gugurc. Tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sahd. Hanya sebagai petunjuk bagihakimJawaban DHanya sebagai petunjuk bagi hakim21 Dalam menjatuhkan pidana kepada seorang tersangka/terdakwa hakim harus memenuhi minimum pembuktian yang diatur dalam pasal 183 KUHAP. Prinsip minimum pembuktian tersebut adalaha. Keyakinan hakimb. Keyakinan hakim dan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sahc. Keyakinan hakim dan alat buktid. Keyakinan hakim dan pengakuanJawaban BPasal 183Hakim tidak boleh menjatuhkan pidanakepada seorang kecuali apabila dengansekurang-22 Pasal 275 KUHAP mengatur masalah biaya perkara dan ganti kerugian. Dalam hal terpidana lebih dahulu satu orang dalam

suatu tindak pidana, kepada siapa biaya perkara dan ganti kerugian tersebut dibebankana. Secara sendiri-sendirib. Dibebankan secara berimbangc. Dibebankan kepada negarad. Tergantung tuntutan jaksaJawaban CPasal 275Apabila lebih dari satu orang dipidanadalam satu perkara, maka biayaperkara dan atau ganti kerugiansebagaimana dimaksud dalam pasal274 dibebankan kepada merekabersama-sama secara berimbang.23 Penggeledahan menurut pasal 33 KUHAP harus dengan izina. Ketua Pengadilanb. Kajaric. Ketua Pengadilan Negerid. Mahkamah AgungJawaban CPasal 33Dengan surat izin ketua pengadilannegeri setempat penyidik dalammelakukan penyidikan dapatmengadakan penggeledahan rumahyang diperlukan.24 Penyitaan menurut Pasal 38 KUHAP dilakukan dengan izina. Kapolrib. Ketua Pengadilan Negeric. Kejaksaan

d. Ketua Pengadilan TinggiJawaban BPasal 38Penyitaan hanya dapat dilakukan olehpenyidik dengan surat izin ketuapengadilan negeri setempat.25 Yang mengatur mengenai penahan oleh penyidik di KUHAP, yaitua. Pasal 22b. Pasal 23c. Pasal 24d. Pasal 25Jawaban CPasal 24Perintah penahanan yang diberikan lehpenyidik sebagaimana dimaksud dalampasal 20, hanya berlaku paling lamadua puluh hari.26 Dalam asas peradilan yang cepat, tepat, dan biaya ringan sebagaimanan ketentuan pasal 67 KUHAP bahwa terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, kecualia. Putusan bebasb. Putusan lepasc. Jawaban a dan b semua

benard. Putusan lepas dari segalatuntutan hukumJawaban CPasal 67Terdakwa atau penuntut umum berhakuntuk minta banding terhadap putusanpengadilan tingkat pertama kecualiterhadap putusan bebas, lepas darisegala tuntutan hukum yangmenyangkut masalah kurang tepatnyapenerapan hukum dan putusanpengadilan dalam acara cepat.27 Berdasarkan ketentuan pasal 135 KUHAP penyidik dapat melakukan penggalian mayat. Adapun yang dimaksud dengan penggalian mayat adalaha. Pengambilan mayat dari semua jenis tempat dan cara penguburannyab. Penggalian dari tanah atau kuburan makamc. Pengambilan mayat dari tempat pembakaran mayat maupun goa tempat penyimpaan mayatd. Jawaban a, b dan c semua

benarJawaban APenjelasan Pasal 135Yang dimaksud dengan penggalianmayat termasuk pengambilanmayatdari semua jenis tempat dan carapenguburan.28 Tersangka yang tidak dapat hadir menghadap penyidik menurut ketentuan pasal 113 dilakukan di tempat kediaman tersangkaa. Penyidik sendiri yang datangb. Apabila tersangka denganalasan yang patut dan wajar yang tidak dapat datangc. Tersangka bertempat tinggal jauh d. Jawaban a dan b benarJawaban DPasal 113Jika seorang tersangka atau saksi yangdipanggil memberi alasan yang patutmelakukan pemeriksaan ketempat kediaman tersangkadan wajar bahwa ia tidak dapat datangkepada penyidik yang melakukanpemeriksaan, penyidik itu datang ketempat kediamannya.29 Menurut pasal 19 KUHAP terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana dengan dasar bukti permulaan yang cukup dapat dilakukan penangkapan untukpaling lama____haria. Satu harib. Dua puluh haric. Empat puluh harid. Enam puluh hari

Jawaban APasal 19Penangkapan sebagaimana dimaksuddalam pasal 17 dapat dilakukan untukpaling lama satu hari.30 Menurut pasal 21 KUHAP dibawah ini terdapat beberapa alas an dilakukannya penahanan terhadap tersangka atau terdakwa,kecuali a. Tersangka atau terdakwa diduga akan melarikan dirib. Tersangka atau terdakwa dikwatirkan akan menghilangkan barang buktic. Tersangka atau terdakwa melakukan tindak pidana yangdiancam dengan pidana penjara kurang dari lima tahund. Tersangka atau terdakwa diduga akan mengulangitindak pidanaJawaban CPasal 21(1)Perintah penahanan atau penahananlanjutan dilakukan terhadap seorangtersangka atau terdakwa yang didugakeras melakukan tindak pidanaberdasarkan bukti yang cukup, dalamhal adanya keadaan yang menimbulkan

kekhawtiran bahwa tersangka atauterdakwa akan melarikan diri, merusakatau menghilangkan barang bukti danatau mengulangi tindak pidana.31 Berikut di bawah ini adalah jenis-jenis acara pemeriksaan sidang pengadilan dalam hukum acara pidana, kecualia. Acara pemeriksaan biasa (152)b. Acara pemeriksaan cepat (205)c. Acara pemeriksaan luar biasad. Acara pemeriksaan singkat (203)Jawaban CAcara pemeriksaan luar biasa32 Menurut pasal 233 KUHAP putusan perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding oleha. Hanya penuntut umumb. Hanya terdakwac. Penuntut umum atau terdakwad. Penuntut umum bersamasamadengan terdakwaJawaban C

Pasal 233(5)Dalam hal pengadilan negeri menerimapermintaan banding, baik yangdiajukan oleh penuntut umum atauterdakwa maupun yang diajukan olehpenuntut umum dan terdakwasekaligus maka panitera wajibmemberitahukan permintaan dari pihakyang satu kepada pihak yang lain.33 Berdasarkan pasal 89 KUHAP badan peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara koneksitas adalaha. Peradilan Militerb. Peradilan Agamac. Peradilan Tata Usaha Negarad. Peradilan UmumJawaban DPasal 89Tindak pidana yang dilakukanbersama-sama oleh mereka yangtermasuk lingkungan peradilan umumdan lingkungan peradilan militer,

diperiksa dan diadili oleh pengadilandalam lingkungan peradilan umumkecuali jika menurut keputusan menteripertahanan dan keamanan denganpersetujuan menteri kehakimanperkara itu harus diperiksa dan diadilioleh pengadilan dalam lingkunganperadilan militer.34 Menurut pasal 31 (1) KUHAP penangguhan penahanan itu dapat dilakukana. Karena permintaan tersangkaatau terdakwa dan permintaanitu disetujui instansi menahandengan syarat-syarat danjaminan yang ditetapkanb. Adanya persetujuan daritahanan untuk mematuhisyarat yang ditetapkan sertamemenuhi jaminan yangditentukanc. Jawaban a, b benard. Adanya keyakinan tersangkaatau terdakwa melarikan diriJawaban APasal 31(1)Atas permintaan tersangka atauterdakwa, penyidik atau penuntutumum atau hakim, sesuai dengankewenangan masing-masing, dapatmengadakan penangguhan penahanandengan dasar atau tanpa jaminan uangatau jaminan orang berdasarkan syaratyang ditentukan.35 Menurut pasal 19 (2) dikatakan bahwa Tidak diperbolehkan melakukan penangkapan terhadapa. tersangka yang melakukan

tindak pidana pelanggaranb. Tersangka melakukankejahatan ringanc. Tersangka melakukanpelanggaran sedangd. Jawaban a, b, dan c benarJawaban APasal 19(2)Terhadap tersangka pelakupelanggaran tidak diadakanpenangkapan kecuali dalam hal ia telahdipanggil secara sah dua kali berturutturuttidak memenuhi panggilan itutanpa alasan yang sah.36 Berapa kali permohonan kasasi dapat dilakukan menurut pasal 247 (4) KUHAPa. Satu kalib. Dua kalic. Berkali –kalid. Tidak ada batasJawaban APasal 247(4)Permohonan kasasi hanya dapatdilakukan satu kali.37 Menurut pasal 1 ayat 3 KUHAP Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentua. Yang diberi wewenang umum oleh Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 untuk melakukan penyidikanb. Yang diberi wewenang khusus

oleh peraturan pemerintahuntuk melakukan penyidikan c. Yang diberi wewenang khusus umum oleh undang-undangNomor 8 tahun 1981 untuk melakukan penyidikand. Yang diberi wewenang khusus oleh undangundang untukmelakukan penyidikanJawaban DPasal 1 (3)Penyidik pembantu adalah pejabatkepolisian negara Republik Indonesiayang karena diberi wewenang tertentudapat melakukan tugas penyidikanyang diatur dalam undang-undang ini.38 Menurut Pasal 263 KUHAP yang berhak mengajukan permohonan peninjauan kembalia. Korban/Keluarga Korbanb. Terpidana/Pengacaranyac. Terpidana/ahliwarisnyad. Terpidana/JaksaJawaban CPasal 263(1)Terhadap putusan pengadilan yangtelah memperoleh kekuatan

hukumtetap, kecuali putusan bebas ataulepas dari segala tuntutan hukum,terpidana atau ahli warisnya dapatmengajukan permintaan peninjauankembali kepada Mahkamah Agung.39 Jangka waktu masa penahanan yang diperbolehkan undang-undang bagi instansi penyidik menurut pasal 24 KUHAPa. 20 + 40 harib. 30 + 60 haric. 30 + 20 harid. 20 + 30 hariJawaban APasal 24(1)Perintah penahanan yang diberikanoleh penyidik sebagaimana dimaksuddalam pasal 20 hanya berlaku palinglama dua puluh hari(2)Jangka waktu sebagaimana tersebutpada ayat(1) apabila diperlukan gunakepentingan pemeriksaan yang belum

selesai, dapat diperpanjang olehpenuntut umum yang berwenanguntuk paling lama empat puluh hari.

40 Berikut ini adalah alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, kecuali a. Keterangan Saksi, Keterangan ahli, Surat, petunjuk dan keterangan terdakwab. Keterangan ahlic. Surat, petunjuk dan keterangan terdakwad. Semua salahJawaban APasal 184(1)Alat bukti yang sah ialah: Keterangan saksiKeterangan ahliSuratPetunjukKeterangan Terdakwa(2)Hal yang secara umum sudah diketahuitidak perlu dibuktikan

MATERI UNDANG-UNDANG PERADILAN AGAMA1 Menurut pasal 54 Undang undang peradilan agama berlaku hukum acara perdata diatur dalam undang-undanga. No. 7 tahun 1989b. No. 3 tahun 2006c. No. 1 tahun 1974d. A dan B benarJawaban Dundang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undangundang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama Pasal

54Hukum Acara yang berlaku padaPengadilan dalam lingkunganPeradilan Agama adalah Hukum AcaraPerdata yang berlaku pada Pengadilandalam lingkungan Peradilan Umum,kecuali yang telah diatur secarakhusus dalam Undang-undang ini.2 Menurut pasal pasal 49 UU no. 3 tahun 2006 terdapat tambahan bagi pengadilan agama berwenang memeriksaa. Semua benarb. Zakatc. Infaqd. Ekonomi syariahJawaban APasal 49Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orangyang beragama Islam di bidang:a. perkawinan;b. waris;c. wasiat;d. hibah;e. wakaf;f. zakat;g. infaq;h. shadaqah; dan

i. ekonomi syari'ah.

3 Kewenangan kompetensi absolute diatur dalama. Pasal 49b. Pasal 66c. Pasal 73d. Tidak ada yang benarJawaban APasal 49Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orangyang beragama Islam di bidang:a. perkawinan;b. waris;c. wasiat;d. hibah;e. wakaf;f. zakat;g. infaq;h. shadaqah; dani. ekonomi syari'ah.

4 Menurut pasal 66 cerai telak diajukan pemohon kepadaa. Tempat kediaman termohonb. Jika termohon berdiam diluarnegeri diajukan ketempat

diampemohonc. Dalam hal keduanya diluarnegeri maka diajukanketempat merekamelangsungkan perkawinanatau jakarta pusatd. Semuanya benarJawaban DPasal 66(1) Seorang suami yang beragamaIslam yang akan menceraikan istrinyamengajukan permohonan kepadaPengadilan untuk mengadakan sidangguna menyaksikan ikrar talak.(2) Permohonan sebagaimana yangdimaksud dalam ayat (1) diajukankepada Pengadilan yang daerahhukumnya meliputi tempat kediamantermohon, kecuali apabila termohondengan sengaja meninggalkan tempatkediaman yang ditentukan bersamatanpa izin pemohon.(3) Dalam hal termohon

bertempatkediaman di luar negeri, permohonandiajukan kepada Pengadilan yangdaerah hukumnya meliputi tempatkediaman pemohon.(4) Dalam hal pemohon dan termohonbertempat kediaman di luar negeri,maka permohonan diajukan kepadaPengadilan yang daerah hukumnyameliputi tempat perkawinan merekadilangsungkan atau kepadaPengadilan Agama Jakarta Pusat.(5) Permohonan soal penguasaananak, nafkah anak, nafkah istri, danharta bersama suami istri dapatdiajukan bersama-sama denganpermohonan cerai talak ataupunsesudah ikrar talak diucapkan.5. Menurut pasal 73 gugatan perceraian diajukana. Tempat kediaman penggugatb. Jika penggugat bertempat tinggal diluar negeri, diajukan kedaerah hukum tergugatc. Jika keduanya diluar negeri diajukan ketempat perkawinan dilangsungkan atau Jakarta Pusatd. Semua benarJawaban DPasal 73(1) Gugatan perceraian diajukan olehistri atau kuasanya kepada Pengadilanyang daerah hukumnya meliputitempat kediaman penggugat, kecualiapabila penggugat dengan sengajameninggalkan tempat kediamanbersama tanpa izin tergugat.(2) Dalam hal penggugat bertempat

kediaman di luar negeri, gugatanperceraian diajukan kepadaPengadilan yang daerah hukumnyameliputi tempat kediaman tergugat.(3) Dalam hal penggugat dantergugat bertempat kediaman di luarnegeri, maka gugatan diajukankepada Pengadilan yang daerahhukumnya meliputi tempatperkawinan mereka dilangsungkanatau kepada Pengadilan AgamaJakarta Pusat.6 Dalam perubahan UU No. 3 tahun 2006, apabila terjadi sengketa hak milik yang subyek hukumnya orangorang yang beragama islam, obyek sengketa diputus bersama-sama oleh peradilan agama diatur dalama. pasal 49b. Pasal 50c. Pasal 51d. Pasal 52Jawaban BPasal 50(1) Dalam hal terjadi sengketa hakmilik atau sengketa lain dalamperkara sebagaimana dimaksud dalamPasal 49, khusus mengenai objeksengketa tersebut harus diputus lebih

dahulu oleh pengadilan dalamlingkungan Peradilan Umum.(2) Apabila terjadi sengketa hak miliksebagaimana dimaksud pada ayat (1)yang subjek hukumnya antara orangorangyang beragama Islam, objeksengketa tersebut diputus olehpengadilan agama bersama-samaperkara sebagaimana dimaksud dalamPasal 49.(3). Di antara Pasal 52 dan Pasal 53disisipkan satu pasal bait yakni Pasal52A, yang berbunyisebagai berikut:7 Menurut pasal 57 UU No. 7 tahun 1989 merupakan kekhususan putusan atau penetapan peradilan, yaitu terdapata. Demi keadilan berdasarkanketuhanan yang maha esab. Bismillahirrahmanirrahimc. Keduanya benard. Keduanya salah

Jawaban CPasal 57(1) Peradilan dilakukan DEMIKEADILAN BERDASARKANKETUHANAN YANG MAHA ESA.(2) Tiap penetapan dan putusandimulai dengan kalimatBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM diikutidengan DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHA ESA.(3) Peradilan dilakukan dengansederhana, cepat, dan biaya ringan.8 Menurut pasal 4 UU. No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pengadilan hanya akan memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari satu jikaa. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isterib. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkanc. Istri tidak dapat melahirkan keturunand. Semua benar

Jawaban Da. Istri tidak dapat menjalankankewajibannya sebagai isterib. Isteri mendapat cacat badanatau penyakit yang tidak dapatdisembuhkanc. Istri tidak dapat melahirkan keturunan9 Waktu tunggu bagi seorang janda menurut Pasal 39 PP No. 9 tahun 1975 adalaha. Apabila putus karena kematian 130 harib. Putus karena perceraian 90 haric. Dalam keadaan hamil sampai melahirkand. Semua benarJawaban Da. Apabila putus karena kematian 130 harib. Putus karena perceraian 90 haric. Dalam keadaan hamil sampai melahirkan10 Menurut pasal 38 UU No 1 tahun 1974 putusnya perkawinan disebabkana. Kematianb. Perceraianc. Atas keputusan pengadiland. Semua benarJawaban Da. Kematianb. Perceraianc. Atas keputusan pengadilan11 Menurut pasal 55 UU No 1 tahun 1974, asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentika. Benarb. salahJawaban ABenar 12 Gugatan perceraian dinyatakan gugur apabila suami atau isti meninggal sebelum

adanya putusan pengadilan diatur dalama. Pasal 66b. Pasal 73c. Pasal 79d. Pasal 80Jawaban CPasal 79Gugatan perceraian gugur apabilasuami atau istri meninggal sebelumadanya putusan Pengadilan.13 Apabila kedua belah pihak bertempat tinggal diluar negeri maka penggugat pada sidang perdamaian harus menghadap secara pribadia. Pasal 82b. Pasal 83c. Pasal 84d. Pasal 85Jawaban APasal 82(1) Pada sidang pertama pemeriksaangugatan perceraian, Hakim berusahamendamaikan kedua pihak.(2) Dalam sidang perdamaiantersebut, suami istri harus datangsecara pribadi, kecuali apabila salahsatu pihak bertempat kediaman diluar negeri, dan tidak dapat datangmenghadap secara pribadi dapat

diwakili oleh kuasanya yang secarakhusus dikuasakan untuk itu.(3) Apabila kedua pihak bertempatkediaman di luar negeri, makapenggugat pada sidang perdamaiantersebut harus menghadap secarapribadi.(4) Selama perkara belum diputuskan,usaha mendamaikan dapat dilakukanpada setiap sidang pemeriksaan.14 Menurut pasal 84 UU peradilan agama dalam berapa hari akta cerai harus diberikana. 30 harib. 14 haric. 7 harid. 3 hariJawaban CPasal 84(4) Panitera berkewajibanmemberikan akta cerai sebagai suratbukti cerai kepada para pihakselambat-lambatnya 7 (tujuh) hariterhitung setelah putusan

yangmemperoleh kekuatan hukum tetaptersebut diberitahukan kepada parapihak.15 Perceraian dengan alasan zina diatur dalama. Pasal 66b. Pasal 73c. Pasal 79d. Pasal 87Jawaban DPasal 87(1) Apabila permohonan atau gugatancerai diajukan atas alasan salah satupihak melakukan zina, sedangkanpemohon atau penggugat tidak dapatmelengkapi bukti-bukti dan termohonatau tergugat menyanggah alasantersebut, dan Hakim berpendapatbahwa permohonan atau gugatan itubukan tiada pembuktian sama sekaliserta upaya peneguhan alat buktitidak mungkin lagi diperoleh baik daripemohon atau penggugat

maupundari termohon atau tergugat, makaHakim karena jabatannya dapatmenyuruh pemohon atau penggugatuntuk bersumpah.(2) Pihak termohon atau tergugatdiberi kesempatan pula untukmeneguhkan sanggahannya dengancara yang sama.16 Biaya perkara menurut pasal 89 dibebankan kepadaa. Tergugatb. Termohonc. Penggugat dan pemohond. A dan b benarJawaban CPasal 89(1) Biaya perkara dalam bidangperkawinan dibebankan kepadapenggugat atau pemohon.17 Biaya perkara yang diatur dalam pasal 90 dirinci untuka. Biaya kepaniteraan dan biaya materaib. Biaya untuk para saksic. Biaya untu pemeriksaansetempat dan pemanggiland. Semua benarJawaban DPasal 90(1) Biaya perkara sebagaimanadimaksud dalam Pasal 89, meliputi:a. biaya kepaniteraan dan biayameterai yang diperlukan untukperkara tersebut;b. biaya untuk para saksi, saksi ahli,penerjemah, dan biaya pengambilansumpah yang diperlukan

dalam perkara tersebut;c. biaya yang diperlukan untukmelakukan pemeriksaan setempat dantindakan-tindakan lain yangdiperlukan pengadilan dalam perkaratersebut; dand. biaya pemanggilan, pemberitahuan,dan lain-lain atas perintah pengadilanyang berkenaandengan perkara tersebut.(2) Besarnya biaya perkara diatur olehMahkamah Agung.18 Pengecualian pasal 66 cerai talak permohonan diajukan ke pangadilan agama ditempat kediaman pemohon jikaa. Istri dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersamab. Kepergiannya tanpa persetujuan dan izin suami (termohon)c. Semua salahd. Jawaban a dan b benarJawaban DPasal 66(1) Seorang suami yang beragamaIslam yang akan menceraikan istrinyamengajukan permohonan kepadaPengadilan untuk mengadakan

sidangguna menyaksikan ikrar talak.(2) Permohonan sebagaimana yangdimaksud dalam ayat (1) diajukankepada Pengadilan yang daerahhukumnya meliputi tempat kediamantermohon, kecuali apabila termohondengan sengaja meninggalkan tempatkediaman yang ditentukan bersamatanpa izin pemohon.(3) Dalam hal termohon bertempatkediaman di luar negeri, permohonandiajukan kepada Pengadilan yangdaerah hukumnya meliputi tempatkediaman pemohon.(4) Dalam hal pemohon dan termohonbertempat kediaman di luar negeri,maka permohonan diajukan kepadaPengadilan yang daerah hukumnyameliputi tempat perkawinan mereka

dilangsungkan atau kepadaPengadilan Agama Jakarta Pusat.(5) Permohonan soal penguasaananak, nafkah anak, nafkah istri, danharta bersama suami istri dapatdiajukan bersama-sama denganpermohonan cerai talak ataupunsesudah ikrar talak diucapkan.19 Yang menjadi dasar gugatan cerai talak menurut pasal 19 PP 9/75 dan pasal 39 UU No1/74 adalaha. Salah satu pihak zina, pemabok, meninggalkan selama 2 tahunb. Mendapat hukuman 5 tahun, melakukan peganiyaanc. Salah satu pihak cacat badan, terjadi perselisihand. Semua benarJawaban Da. Salah satu pihak zina,pemabok, meninggalkanselama 2 tahunb. Mendapat hukuman 5 tahun,melakukan peganiyaanc. Salah satu pihak cacat badan,

terjadi perselisihan20 Pemeriksaan perkara cerai dilakukan tertutup diatur dalama. Pasal 68 untuk cerai talakb. Pasal 80 untuk cerai gugatc. Pasal 87d. Jawaban a dan b benarJawaban DPasal 68(1) Pemeriksaan permohonan ceraitalak dilakukan oleh Majelis Hakimselambat-lambatnya 30 (tiga puluh)hari setelah berkas atau suratpermohonan cerai talak didaftarkan diKepaniteraan.(2) Pemeriksaan permohonan ceraitalak dilakukan dalam sidang tertutup.Pasal 80(1) Pemeriksaan gugatan perceraiandilakukan oleh Majelis Hakimselambat-lambatnya 30 (tiga puluh)hari setelah berkas atau suratgugatan perceraian didaftarkan diKepaniteraan.(2) Pemeriksaan gugatan perceraiandilakukan dalam sidang tertutup.21 Menurut pasal 71 penetapan ikrar talaka. Dapat dimintakan bandingb. Dapat dimintakan kasasic. Tidak dapat dimintakan banding dan kasasid. Dapat dimintakan banding dankasasiJawaban CPasal 71(1) Panitera mencatat segala hal ihwalyang terjadi dalam sidang ikrar talak.

(2) Hakim membuat penetapan yangisinya menyatakan bahwa perkawinanputus sejak ikrar talak diucapkan danpenetapan tersebut tidak dapatdimintakan banding atau kasasi.22 Menurut pasal 70 terhadap penetapan cukup alasan perceraian istria. Dapat dimintakan bandingb. Dapat dimintakan kasasic. Tidak dapat dimintakanbanding dan kasasid. Dapat dimintakan banding dankasasiJawaban A Pasal 70(1) Pengadilan setelah berkesimpulanbahwa kedua belah pihak tidakmungkin lagi didamaikan dan telahcukup alasan perceraian, makaPengadilan menetapkan bahwapermohonan tersebut dikabulkan.(2) Terhadap penetapan sebagaimanayang dimaksud dalam ayat (1), istridapat mengajukan banding.(3) Setelah penetapan tersebutmemperoleh kekuatan hukum tetap,Pengadilan menentukan hari sidang

penyaksian ikrar talak, denganmemanggil suami dan istri atauwakilnya untuk menghadiri sidangtersebut.(4) Dalam sidang itu suami atauwakilnya yang diberi kuasa khususdalam suatu akta otentik untukmengucapkan ikrar talak,mengucapkan ikrar talak yang dihadirioleh istri atau kuasanya.(5) Jika istri telah mendapat panggilansecara sah atau patut, tetapi tidakdatang menghadap sendiri atau tidakmengirim wakilnya, maka suami atauwakilnya dapat mengucapkan ikrartalak tanpa hadirnya istri atauwakilnya.(6) Jika suami dalam tenggang waktu6 (enam) bulan sejak ditetapkan harisidang penyaksian ikrar talak, tidakdatang menghadap sendiri

atau tidakmengirim wakilnya meskipun telahmendapat panggilan secara sah ataupatut maka gugurlah kekuatanpenetapan tersebut, dan perceraiantidak dapat diajukan lagi berdasarkanalasan yang sama.

23 Jika suami dalam tenggang waktu 6 bulan sejak ditetapkan hari siding penyaksian ikrar talak maka gugurpenetapan tersebut dan tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama diatur dalama. Pasal 63b. Pasal 87c. Pasal 70d. Pasal 73Jawaban CPasal 70(1) Pengadilan setelah berkesimpulanbahwa kedua belah pihak tidakmungkin lagi didamaikan dan telahcukup alasan perceraian, makaPengadilan menetapkan

bahwapermohonan tersebut dikabulkan.(2) Terhadap penetapan sebagaimanayang dimaksud dalam ayat (1), istridapat mengajukan banding.(3) Setelah penetapan tersebutmemperoleh kekuatan hukum tetap,Pengadilan menentukan hari sidangpenyaksian ikrar talak, denganmemanggil suami dan istri atauwakilnya untuk menghadiri sidangtersebut.(4) Dalam sidang itu suami atauwakilnya yang diberi kuasa khususdalam suatu akta otentik untukmengucapkan ikrar talak,mengucapkan ikrar talak yang dihadirioleh istri atau kuasanya.(5) Jika istri telah mendapat panggilansecara sah atau patut, tetapi tidakdatang menghadap sendiri atau tidakmengirim wakilnya, maka suami atauwakilnya dapat mengucapkan ikrartalak tanpa hadirnya istri atauwakilnya.(6) Jika suami dalam tenggang waktu6 (enam) bulan sejak ditetapkan harisidang penyaksian ikrar talak, tidakdatang menghadap sendiri atau tidakmengirim wakilnya meskipun telahmendapat panggilan secara sah ataupatut maka gugurlah kekuatanpenetapan tersebut, dan perceraiantidak dapat diajukan lagi berdasarkanalasan yang sama.24 Hak istri untuk mengajukan tuntutan perceraian kepada suami dengan cara suami

bersedia menalak istri dengan suatu imbalan pengganti disebuta. Khulukb. Iwadlc. Talak baind. syiqaqJawaban AKhuluk25 Menurut pasal 76 perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami istri disebuta. syiqaqb. Khulukc. Iwadld. Talak bainJawaban APasal 76(1) Apabila gugatan perceraiandidasarkan atas alasan syiqaq, makauntuk mendapatkan putusanperceraian harus didengar keterangansaksi-saksi yang berasal dari keluargaatau orang-orang yang dekat dengansuami istri.(2) Pengadilan setelah mendengarketerangan saksi tentang sifatpersengketaan antara suami istridapat mengangkat seorang atau lebihdari keluarga masing-masing pihakataupun orang lain untuk menjadi

hakam.26 Orang yang ditetapkan pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluara istri untuk mencari upayapenyelesaian perselisihan disebuta. Khulukb. Hakamc. Talak baind. syiqaqJawaban BHakam27 Izin pisah tempat tinggal diatur dalama. Pasal 77b. Pasal 87c. Pasal 70d. Pasal 73Jawaban APasal 77Selama berlangsungnya gugatanperceraian, atas permohonanpenggugat atau tergugat atauberdasarkan pertimbangan bahayayang mungkin ditimbulkan,Pengadilan dapat mengizinkan suamiistri tersebut untuk tidak tinggaldalam satu rumah.28 Upaya hukum banding

menurut pasal 7 (4) UU no. 20 tahun 1947 permohonan banding tidak dapat diterima jika tidak dibarengi dengan pembayaran biaya bandinga. Benarb. SalahJawaban ABenar29 Tenggang waktu banding adalah 14 haria. Sejak putusan diucapkan apabila hadirb. Sejak diberitahukan apabila pemohon banding tidak hadirc. Tidak jelasd. Jawaban a dan b benarJawaban DSejak putusan diucapkan apabila hadirSejak diberitahukan apabila pemohonbanding tidak hadir30 Menurut pasal 62 Berita Acara pemeriksaan ditandatangani oleh a. Seluruh majelis hakimb. Ketuac. Ketua dan paniterad. Semua benarJawaban CPasal 62(1) Segala penetapan dan putusanPengadilan, selain harus

memuatalasan-alasan dan dasar-dasarnyajuga harus memuat pasal-pasaltertentu dari peraturan-peraturanyang bersangkutan atau sumberhukum tak tertulis yang dijadikandasar untuk mengadili.(2) Tiap penetapan dan putusanPengadilan ditandatangai oleh Ketuadan Hakim-hakim yang memutusserta Panitera yang ikut bersidangpada waktu penetapan dan putusanitu diucapkan.(3) Berita Acara tentang pemeriksaanditandatangani oleh Ketua danPanitera yang bersidang.31 Menurut pasal 78 selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugatpengadilan dapata. Semua benarb. Menentukan nafkah yang ditanggung oleh suamic. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan pendidikan anakd. Menentukan hal hal yang perlu untuk hartaJawaban APasal 78Selama berlangsungnya gugatanperceraian, atas permohonanpenggugat, Pengadilan dapat:a. menentukan nafkah yangditanggung oleh suami;b. menentukan hal-hal yang perluuntuk menjamin pemeliharaan danpendidikan anak;

c. menentukan hal-hal yang perluuntuk menjamin terpeliharanyabarang-barang yang menjadi hakbersama suami istri atau barangbarangyang menjadi hak suami ataubarang-barang yang menjadi hak istri.32 Menurut pasal 80 dan pasal 68 pemeriksaan oleh majelis dilakukan selambatnyaa. 7 harib. 14 haric. 30 harid. Semua benarJawaban CPasal 68(1) Pemeriksaan permohonan ceraitalak dilakukan oleh Majelis Hakimselambat-lambatnya 30 (tiga puluh)hari setelah berkas atau suratpermohonan cerai talak didaftarkan diKepaniteraan.(2) Pemeriksaan permohonan ceraitalak dilakukan dalam sidang tertutup.Pasal 80(1) Pemeriksaan gugatan perceraiandilakukan oleh Majelis Hakimselambat-lambatnya 30 (tiga puluh)

hari setelah berkas atau suratgugatan perceraian didaftarkan diKepaniteraan.33 Menurut pasal 88 apabila sumpah dilakukan oleh suami maka penyelesaian cerai dengan alasan zina dilaksanakan dengan caraa. Khulukb. lianc. Talak baind. syiqaqJawaban BPasal 88(1) Apabila sumpah sebagaimanayang dimaksud dalam Pasal 87 ayat(1) dilakukan oleh suami, makapenyelesaiannya dapat dilaksanakandengan cara li'an.(2) Apabila sumpah sebagaimanayang dimaksud dalam Pasal 87 ayat(1) dilakukan oleh istri makapenyelesaiannya dilaksanakan denganhukum acara yang berlaku.34 Menurut pasal 30 UU 5 tahun 2004 kewenangan

kasasi terbatas a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenangb. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlakuc. Lalai memenuhi syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangand. Semua benarJawaban Da. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenangb. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlakuc. Lalai memenuhi syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan35 Menurut pasal 47 UU 14 tahun 1985 sebagaimana diubah UU 5 tahun 2004a. Memori kasasi wajibb. Memori kasasi tidak wajibJawaban AMemori kasasi wajib36 Menurut pasal 38 uu perkawinan uu 1 tahun 1974 perkawinan putus karenaa. Kematianb. Perceraianc. Keputusan pengadiland. Semua benar

Jawaban Da. Kematianb. Perceraianc. Keputusan pengadilan37 Menurut pasal 40 PP 9 tahun 1975, suami yang bermaksud untuk beristri lebih dari seorang wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilana. Benarb. salahJawaban ABenar38 Alat bukti yang berlaku pada pengadilan agama sesuai dengan 164 hira. Alat bukti surat, keterangan saksib. Persangkaan , pengakuanc. Sumpahd. Semua benarJawaban Da. Alat bukti surat, keterangan saksib. Persangkaan , pengakuanc. Sumpah39 Putusan pengadilan agama diatur menurut pasala. Pasal 60b. Pasal 66c. Pasal 73d. Pasal 87Jawaban APasal 60Penetapan dan putusan Pengadilanhanya sah dan mempunyai kekuatanhukum apabila diucapkan dalamsidang terbuka untuk umum.40 Putusan pengadilan agama harus berdasar alasan yang cukup diatur dalama. Pasal 60

b. Pasal 62c. Pasal 73d. Pasal 87Jawaban BPasal 62(1) Segala penetapan dan putusanPengadilan, selain harus memuatalasan-alasan dan dasar-dasarnyajuga harus memuat pasal-pasaltertentu dari peraturan-peraturanyang bersangkutan atau sumberhukum tak tertulis yang dijadikandasar untuk mengadili.(2) Tiap penetapan dan putusanPengadilan ditandatangai oleh Ketuadan Hakim-hakim yang memutusserta Panitera yang ikut bersidangpada waktu penetapan dan putusanitu diucapkan.(3) Berita Acara tentang pemeriksaanditandatangani oleh Ketua danPanitera yang bersidang.

MATERI UNDANG-UNDANG ACARA TATA USAHA NEGARA1 Peradilan tata usaha negara diatur dalama. UU No. 9 tahun 2004b. UU No. 5 tahun 1986c. UU No. 4 tahun 2004d. Jawaban a dan b benarJawaban D

Undang-undang Nomor 9 Tahun2004tentang perubahan undang-undangnomor 5 thun 1986 tentang peradilantata usaha negara2 Menurut pasal 2 tidak termasuk pengertian keputusan tata usaha negara adalaha. Yang merupakan perbuatanhukum perdata b. Yang merupakan pengaturanyang bersifat umumc. Yang masih memerlukan persetujuand. Semua benarJawaban DPasal 2Tidak termasuk dalam pengertianKeputusan Tata Usaha Negara menurutundang-undang ini:Keputusan Tata Usaha Negara yangmerupakan perbuatan hukum perdataKeputusan Tata Usaha Negara yangmerupakan pengaturan yang bersifatumumKeputusan Tata Usaha

Negara yangmasih memerlukan persetujuanKeputusan Tata Usaha Negar yangdikeluarkan berdasarkan ketentuanKitab Undang-undang Hukum Pidanadan Kitab Undang-Undang HukumAcara Pidana atau peraturanperundang-undangan lain yang bersifathokum pidanaKeputusan Tata Usaha Negara yangdikeluarkan atas dasar hasilpemeriksaan badan peradilanberdasarkan ketentuan perundangundanganyang berlakuKeputusan Tata Usaha Negaramengenai tata usaha Tentara NasionalIndonesiaKeputusan Komisi Pemilihan Umumbaik di pusat maupun didaerahmengenai hasil pemilihan umum.

3 Menurut pasal 2 tidak

termasuk pengertian keputusan tata usaha negara adalaha. Yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUHP dan KUHAP yang bersifat hukum pidanab. Yang dikeluarkan atas dasarc. Mengenai tata usaha tentara nasional Indonesiad. Semua benarJawaban DPasal 2Tidak termasuk dalam pengertianKeputusan Tata Usaha Negara menurutundang-undang ini:Keputusan Tata Usaha Negara yanghasil pemeriksaan badanperadilan berdasarkanketentuan peraturanperundang-undangan yangberlakumerupakan perbuatan hukum perdataKeputusan Tata Usaha Negara yangmerupakan pengaturan yang bersifatumumKeputusan Tata Usaha Negara yangmasih memerlukan persetujuanKeputusan Tata Usaha Negar yangdikeluarkan berdasarkan ketentuanKitab Undang-undang Hukum Pidanadan Kitab Undang-Undang HukumAcara Pidana atau peraturanperundang-undangan lain yang bersifathokum pidanaKeputusan Tata Usaha Negara yangdikeluarkan atas dasar hasilpemeriksaan badan peradilanberdasarkan ketentuan perundangundangan

yang berlakuKeputusan Tata Usaha Negaramengenai tata usaha Tentara NasionalIndonesiaKeputusan Komisi Pemilihan Umumbaik di pusat maupun didaerahmengenai hasil pemilihan umum.4 Menurut pasal 2 tidak termasuk pengertian keputusan tata usaha negara adalaha. Keputusan komisi pemilihan umum baik di pusat maupundidaerah mengenai hasil pemilihan umumb. Yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badanperadilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlakuc. Mengenai tata usaha tentara nasional Indonesiad. Semua benarJawaban DPasal 2Tidak termasuk dalam pengertianKeputusan Tata Usaha Negara menurutundang-undang ini:Keputusan Tata Usaha Negara yangmerupakan perbuatan hukum perdataKeputusan Tata Usaha Negara yangmerupakan pengaturan yang

bersifatumumKeputusan Tata Usaha Negara yangmasih memerlukan persetujuanKeputusan Tata Usaha Negar yangdikeluarkan berdasarkan ketentuanKitab Undang-undang Hukum Pidanadan Kitab Undang-Undang HukumAcara Pidana atau peraturanperundang-undangan lain yang bersifathokum pidanaKeputusan Tata Usaha Negara yangdikeluarkan atas dasar hasilpemeriksaan badan peradilanberdasarkan ketentuan perundangundanganyang berlakuKeputusan Tata Usaha Negaramengenai tata usaha Tentara NasionalIndonesiaKeputusan Komisi Pemilihan Umumbaik di pusat maupun didaerahmengenai hasil pemilihan

umum.5. Menurut pasal 53 alasan yang dapat digunakan dalam gugatana. Keputusan tata usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlakub. Keputusan tata usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baikc. Semua benard. Semua salahJawaban CPasal 53(2)Alasan-alasan yang dapat digunakandalam gugatan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) adalah:Keputusan Tata Usaha Negara yangdigugat itu bertentangan denganperaturan perundang-undangan yangberlakuKeputusan Tata Usaha Negara yangdigugat itu bertentangan dengan asasasasumum pemerintahan yang baik.

6 Menurut pasal 116a. Dalam hal tergugat diwajibkan menerbitkan putusan namun selama 3 bulan tidak dilaksanakan penggugat harus memajukan permohonan pelaksanaan putusanb. Pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan sanksi administratifc. Diumumkan dimedia massa cetak sejak tidak dipenuhinya ketentuand. Semua benarJawaban DPasal 116(3)Dalam hal tergugat ditetapkan harusmelaksanakan kewajibannyasebagaimana dimaksud dalam pasal 97ayat (9) huruf b dan huruf c dankemudian setelah 3 (tiga) bulanternyata kewajiban tersebut tidakdilaksanakannya, penggugatmengajukan permohonan kepadaketua pengadilan sebagaimanadimaksud pada ayat 1 agar pengadilanmemerintahkan tergugat melaksanakanputusan pengadilan tersebut.(4)Dalam hal tergugat tidak bersediamelaksanakan putusan pengadilanyang telah memperoleh kekuatanhukum tetap, terhadap pejabat yangbersangkutan dikenakan upaya paksaberupa pembayaran sejumlah uang paksa dan atau sanksi adminitratif.(5)Pejabat yang tidak melaksanakanputusan pengadilan sebagaimana

dimaksud pada ayat 4 diumumkanpada media massa cetak setempat olehpanitera sejak tidak terpenuhinyaketentuan sebagaimana dimaksudpada ayat 37 Subyek sengketa Tun diatur dalam pasal:a. Pasal 54b. Pasal 53c. Pasal 55d. Pasal 56Jawaban BPasal 53(1)Orang atau badan hukum perdata yangmerasa kepentingannya dirugikan olehsuatu Keputusan Tata Usaha NegaraDapat mengajukan gugatan tertuliskepada pengadilan yang berwenangyang berisi tuntutan agar KeputusanTata Usaha Negara yangdisengketakan itu dinyatakan batalatau tidak sah dengan atau tanpadisertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi.8 Yang dimaksud obyek sengketa TUN pasal 1 (3)a. Penetapan tertulis

b. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negarac. Berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundangundangand. Semua benarJawaban DPasal 1(3)Keputusan Tata Usaha Negara adalahsuatu penetapan tertulis yangdikeluarkan oleh Badan atau PejabatTata Usaha Negara yang berisitindakan hukum Tata Usaha Negarayang berdasarkan peraturanperundang-undangan yang berlaku,yang bersifat konkret, individual danfinal yang menimbulkan akibat hukumbagi seseorang atau badan hukumperdata.9 Yang dimaksud obyek sengketa TUN pasal 1 (3)a. Berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkanperaturan

perundangundanganb. Bersifat konkrit individual dan finalc. Mengakibatkan akibat hokum bagi seseorang atau badanhukum perdatad. Semua benarJawaban DPasal 1(3)Keputusan Tata Usaha Negara adalahsuatu penetapan tertulis yangdikeluarkan oleh Badan atau PejabatTata Usaha Negara yang berisitindakan hukum Tata Usaha Negarayang berdasarkan peraturanperundang-undangan yang berlaku,yang bersifat konkret, individual danfinal yang menimbulkan akibat hukumbagi seseorang atau badan hukumperdata.10 Alat bukti menurut pasal 100a. Surat atau tulisanb. Keterangan ahli dan saksic. Pengakuan dan pengetahuan hakim

d. Semua benarJawaban DPasal 100Alat Bukti ialah:Surat atau tulisanKeterangan ahliKeterangan saksiPengakuan para pihakPengetahuan hakim.11 Actor Sequuitur Forum rei pada sengketa TUN diatur didalam pasala. Pasal 54b. Pasal 68c. Pasal 98d. Pasal 108Jawaban APasal 5412 Upaya tidak langsung penyelesaian sengketa TUN diatur atau dikenal dengan upaya administratif diatur dalama. Pasal 48b. Pasal 68c. Pasal 98d. Pasal 51Jawaban APasal 48(1) Dalam hal suatu Badan atauPejabat Tata Usaha Negara diberiwewenang oleh atau berdasarkanperaturan perundang-undangan untukmenyelesaikan secara administratifsengketa Tata Usaha Negara tertentu,maka batal atau tidak sah, denganatau tanpa disertai tuntutan ganti rugidan/administratif yang tersedia.(2) Pengadilan baru berwenangmemeriksa, memutus, dan

menyelesaikan sengketa Tata UsahaNegara sebagaimana dimaksud dalamayat (1) jika seluruh upayaadministratif yang bersangkutan telahdigunakan13 Setelah upaya administrasi ditempuh maka diajukan gugatan kepada pengadilan tinggi tata usaha Negara diatur dalama. Pasal 48b. Pasal 68c. Pasal 98d. Pasal 51Jawaban DPasal 51(1) Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara bertugas dan berwenangmemeriksa dan memutus sengketaTata Usaha Negara di tingkat banding.(2) Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara juga bertugas dan berwenangmemeriksa dan memutus di tingkatpertama dan terakhir sengketakewenangan mengadili antaraPengadilan Tata Usaha Negara didalam daerah hukumnya.(3) Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Ngara bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus, danmenyelesaikan di tingkat pertamasengketa Tata Usaha Negarasebagaimana dimaksud dalam Pasal48.(4) Terhadap putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negarasebagaimana dimaksud dalam ayat (3)dapat diajukan permohonan kasasi.14 Gugatan langsung jika tidak diatur mengenai upaya administrasi diatur dalama. Pasal 48b. Pasal 68c. Pasal 53d. Pasal 51Jawaban CPasal 53(1) Orang atau badan hukum perdatayang merasa kepentingannya dirugikanoleh suatu Keputusan Tata UsahaNegara dapat mengajukan gugatantertulis kepada pengadilan yang

berwenang yang berisi tuntutan agarKeputusan Tata Usaha Negara yangdisengketakan itu dinyatakan batalatau tidak sah, dengan atau tanpadisertai tuntutan ganti rugi dan/ataudirehabilitasi.(2)Alasan-alasan yang dapat digunakandalam gugatan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) adalah:a. Keputusan Tata Usaha Negara yangdigugat itu bertentangan denganperaturan perundang-undangan yangberlaku;b. Keputusan Tata Usaha Negara yangdigugat itu bertentangan dengan asasasasumum pemerintahan yang baik.15 Menurut pasal 55 gugatan dapat diajukan dalam waktu……terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusan badan atau pejabat tata usaha negaraa. 30 hari

b. 90 haric. 400 harid. 14 hariJawaban BPasal 55Gugatan dapat diajukan hanya dalamtenggang waktu sembilan puluh hariterhitung sejak saat diterimanya ataudiumumkannya Keputusan Badan atauPejabat Tata Usaha Negara.16 Syarat formil gugatan diatur dalam pasal 56 yaitua. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaanpenggugatb. Nama, jabatan dan tempat kedudukan tergugatc. Dasar gugatan sesuai pasal 53d. Semua benarJawaban DPasal 56(1) Gugatan harus memuat :a. nama, kewarganegaraan, tempattinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.(2) Apabila gugatan dibuat danditandatangani oleh seorang kuasapenggugat, maka gugatan harusdisertai surat kuasa yang sah.(3) Gugatan sedapat mungkin jugadisertai Keputusan Tata Usaha Negara.yang disengketakan oleh penggugat.17 Alasan mengajukan gugatan yang diatur

dalam pasal 53 ialah Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangana. dengan peraturan perundang- undangan yang berlakub. Dengan asas-asas pemerintahan yang baikc. Jawaban a dan bd. Melampaui kewenangannyaJawaban CPasal 53(1) Orang atau badan hukum perdatayang merasa kepentingannya dirugikanoleh suatu Keputusan Tata UsahaNegara dapat mengajukan gugatantertulis kepada pengadilan yangberwenang yang berisi tuntutan agarKeputusan Tata Usaha Negara yangdisengketakan itu dinyatakan batalatau tidak sah, dengan atau tanpadisertai tuntutan ganti rugi dan/ataudirehabilitasi.(2)Alasan-alasan yang dapat digunakandalam gugatan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) adalah:a. Keputusan Tata Usaha Negara yangdigugat itu bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan yangberlaku;b. Keputusan Tata Usaha Negara yangdigugat itu bertentangan dengan asasasasumum pemerintahan yang baik.18 Selama belum diputus oleh pengadilan maka keputusan tata usaha negara itu harus dianggap menurut hukum diatur dalama. Pasal 67b. Pasal 68c. Pasal 98d. Pasal 51Jawaban APasal 67(1) Gugatan tidak menunda ataumenghalangi dilaksanakannyaKeputusan Badan atau Pejabat TataUsaha Negara serta tindakan Badanatau Pejabat Tata Usaha Negara yangdigugat.(2) Penggugat dapat mengajukanpermohonan agar pelaksanaanKeputusan Tata Usaha Negara itu

ditunda selama pemeriksaan sengketaTata Usaha Negara sedang berjalan,sampai ada putusan Pengadilan yangmemperoleh kekuatan hukum tetap.(3) Permohonan sebagaimanadimaksud dalam ayat (2) dapatdiajukan sekaligus dalam gugatan dandapat diputus terlebih dahulu daripokok sengketanya.(4) Permohonan penundaansebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :a. dapat dikabulkan hanya apabilaterdapat keadaan yang sangatmendesak yang mengakibatkankepentingan penggugat sangatdirugikan jika Keputusan Tata UsahaNegara yang digugat itu tetapdilaksanakan;b. tidak dapat dikabulkan apabilakepentingan umum dalam rangka

pembangunan mengharuskandilaksanakannya keputusan tersebut.19 Gugatan PTUN terdapat tahap pemeriksaan pendahuluan yaitua. Pemeriksaan segi administrative (53)b. Rapat permusyawaratan (62)c. Pemeriksaan Persiapan (63)d. Semua benarJawaban DPasal 53(1) Orang atau badan hukum perdatayang merasa kepentingannya dirugikanoleh suatu Keputusan Tata UsahaNegara dapat mengajukan gugatantertulis kepada pengadilan yangberwenang yang berisi tuntutan agarKeputusan Tata Usaha Negara yangdisengketakan itu dinyatakan batalatau tidak sah, dengan atau tanpadisertai tuntutan ganti rugi dan/ataudirehabilitasi.(2)Alasan-alasan yang dapat digunakandalam gugatan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) adalah:a. Keputusan Tata Usaha Negara yangdigugat itu bertentangan denganperaturan perundang-undangan yangberlaku;b. Keputusan Tata Usaha Negara yangdigugat itu bertentangan dengan asasasasumum pemerintahan yang baik.Pasal 62(1) Dalam rapat permusyawaratan,Ketua Pengadilan berwenangmemutuskan dengan suatu penetapanyang dilengkapi dengan pertimbanganpertimbangan bahwa gugatan yang

diajukan itu dinyatakan tidak diterimaatau tidak berdasar, dalam hal :a. pokok gugatan tersebut nyata-nyatatidak termasuk dalam wewenangPengadilan;b. syarat-syarat gugatan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 56 tidakdipenuhi oleh penggugat sekalipun iatelah diberi tahu dan diperringatkan;c. gugatan tersebut tidak didasarkanpada alasan-alasan yang layak;d. apa yang dituntut dalam gugatansebenarnya sudah terpenuhi olehKeputusan Tata Usaha Negara yangdigugat;e. gugatan diajukan sebelum waktunyaatau telah lewat waktunya.(2) a. Penetapan sebagimanadimaksud dalam ayat (1) diucapkandalam rapat permusyawaratan sebelumhari persidangan ditentukan denganmemanggil kedua belah pihak untukmendengarkannya;b. Pemanggilan kedua belah

pihakdilakukan dengan surat tercatat olehPanitera Pengadilan atas perintahKetua Pengadilan.(3) a. Terhadap penetapansebgaimana dimaksud dalam ayat (1)dapat diajukan perlawanan kepadaPengadilan dalam tenggang waktuempat belas hari setelah diucapkan;b. Perlawanan tersebut diajukan sesuaidengan ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 56.(4) Perlawanan sebagaimana dimaksuddalam ayat (3) diperiksa dan diputusoleh Pengadilan dengan acara singkat.(5) Dalam hal perlawanan tersebutdibenarkan oleh Pengadilan, makapenetapan sebgaimana dimaksuddalmn ayat (1) gugur demi hukum danpokok gugatan akan diperiksa, diputusdan diselesaikan menurut

acara biasa.(6) Terhadap putusan mengenaiperlawanan itu tidak dapat digunakanupaya hukum.Pasal 63(1) Sebelum pemeriksaan pokoksengketa dimulai, Hakim wajibmengadakan pemeriksaan persiapanuntuk melengkapi gugatan yangkurang jelas.(2) Dalam pemeriksaan persiapansebagaimana dimaksud dalam ayat (1)Hakim:a. wajib memberi nasihar kepadapenggugat untuk memperbaiki gugatandan melengkapinya dengan data yangdiperlukan dalam jangka waktu tigapuluh hari;b. dapat meminta penjelasan kepadaBadan atau Pejabat Tata Usaha Negarayang bersangkutan.(3) Apabila dalam jangka waktu

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)huruf a penggugat belummenyempurnakan gugatan, makaHakim menyatakan dengan putusanbahwa gugatan tidak dapat diterima.(4). Terhadap putusan sebagaimanadimaksud dalam ayat (3) tidak dapatdigunakan upaya hukum, tetapi dapatdiajukan gugatan baru.

20 Menurut pasal 62 jika didalam rapat permusyawaratan dinyatakan tidak termasuk sengketa tun maka upaya hukuma. Perlawananb. Bandingc. Kasasid. Peninjauan kembaliJawaban APasal 62(1) Dalam rapat permusyawaratan,Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapanyang dilengkapi dengan pertimbanganpertimbanganbahwa gugatan yangdiajukan itu dinyatakan tidak diterimaatau tidak berdasar, dalam hal :a. pokok gugatan tersebut nyata-nyatatidak termasuk dalam wewenangPengadilan;b. syarat-syarat gugatan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 56 tidakdipenuhi oleh penggugat sekalipun iatelah diberi tahu dan diperringatkan;c. gugatan tersebut tidak didasarkanpada alasan-alasan yang layak;d. apa yang dituntut dalam gugatan

sebenarnya sudah terpenuhi olehKeputusan Tata Usaha Negara yangdigugat;e. gugatan diajukan sebelum waktunyaatau telah lewat waktunya.(2) a. Penetapan sebagimanadimaksud dalam ayat (1) diucapkandalam rapat permusyawaratan sebelumhari persidangan ditentukan denganmemanggil kedua belah pihak untukmendengarkannya;b. Pemanggilan kedua belah pihakdilakukan dengan surat tercatat olehPanitera Pengadilan atas perintahKetua Pengadilan.(3) a. Terhadap penetapansebgaimana dimaksud dalam ayat (1)dapat diajukan perlawanan kepadaPengadilan dalam tenggang waktuempat belas hari setelah diucapkan;b. Perlawanan tersebut diajukan sesuaidengan ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 56.(4) Perlawanan sebagaimana

dimaksuddalam ayat (3) diperiksa dan diputusoleh Pengadilan dengan acara singkat.(5) Dalam hal perlawanan tersebutdibenarkan oleh Pengadilan, makapenetapan sebgaimana dimaksuddalmn ayat (1) gugur demi hukum danpokok gugatan akan diperiksa, diputusdan diselesaikan menurut acara biasa.(6) Terhadap putusan mengenaiperlawanan itu tidak dapat digunakanupaya hukum.21 Pemeriksaan acara cepat diatur dalama. Pasal 68b. Pasal 62c. Pasal 98d. Pasal 108Jawaban CPasal 98(1) Apabila terdapat kepentinganpenggugat yang cukup mendesak yangharus dapat disimpulkan dari alasanalasanpermohonannya, penggugat

dalam gugatannya dapat memohonkepada Pengadilan supayapemeriksaan sengketa dipercepat.(2) Ketua Pengadilan dalam jangkawaktu empat belas hari setelahditerimanya permohonan sebagaimanadimaksud dalam ayat (1)mengeluarkan penetapan tentangdikabulkan atau tidak dikabulkannyapermohonan tersebut.(3) Terhadap penetapan sebagaimanadimaksud dalam ayat (2) tidak dapatdigunakan upaya hukum.

22 Menurut pasal 97 apabila putusan berupa pengabulan gugatan maka kewajiban badan atau pejabat tata usaha negaraa. Pencabutan keputusan tun yang bersangkutanb. Dan menerbitkan keputusan yang baruc. Membayar ganti rugi dan rehabilitasid. Semua benarJawaban DPasal 97

(1) Dalam hal pemeriksaan sengketasudah diselesaikan, kedua belah pihakdiberi kesempatan untukmengemukakan pendapat yangterakhir berupa kesimpulan masingmasing.(2) Setelah kedua belah pihakmengemukakan kesimpulansebagaimana dimaksud dalam ayat (1),maka Hakim Ketua Sidang menyatakanbahwa sidang ditunda untukmemberikan kesempatan kepadaMajelis Hakim bermusyawarah dalamruangan tertutup untukmempertimbangkan segala sesuatuguna putusan sengketa tersebut.(3) Putusan dalam musyawarah majelisyang dipimpin oleh Hakim KetuaMajelis merupakan hasil permufakatanbulat, kecuali jika setelah diusahakandengan sungguh-sungguh tidak dapatdicapai permufakatan bulat, putusandiambil dengan suara terbanyak.(4) Apabila musyawarah majelissebagaimana dimaksud dalam ayat (3)tidak dapat menghasilkan putusan,permusyawaratan ditunda sampaimusyawarah majelis berikutanya.(5) Apabil dalam musyawarah majelisberikutnya tidak dapat diambil suaraterbanyak, maka suara terakhir HakimKetua Majelis yang menentukan.(6) Putusan Pengadilan dapatdijatuhkan pada hari itu juga dalamsidang yang terbuka untuk umum, atauditunda pada hari lain yang harusdiberitahukan kepada kedua belahpihak.

(7) Putusan Pengadilan dapat berupa :a. gugatan ditolak;b. gugatan dikabulkan;c. gugatan tidak diterima;d. gugatan gugur.(8) Dalam hal gugatan dikabulkan,maka dalam putusan Pengadilantersebut dapat ditetapkan kewajibanyang harus dilakukan oleh Badan atauPejabat Tata Usaha Negara yangmengeluarkan Keputusan Tata UsahaNegara.(9) Kewajiban sebagaimana dimaksuddalam ayat (8) berupa :a. pencabutan Keputusan Tata UsahaNegara yang bersangkutan; ataub. pencabutan Keputusan Tata UsahaNegara yang bersangkutan danmenerbitkan Keputusan Tata UsahaNegara yang baru; atauc. penerbitan Keputusan Tata UsahaNegara dalam hal gugatan didasarkanpada Pasal 3.(10) Kewajiban sebagaimana dimaksuddalam ayat (9) dapat disertai

pembebanan ganti rugi.(11) Dalam hal putusan Pengadilansebagaimana dimaksud dalam ayat (8)menyangkut kepegawaian, maka disamping kewajiban sebagaimanadimaksud dalam ayat (9) dan ayat(10), dapat disertai pemberianrehabilitasi.23 Subyek sengketa tun diatur dalam pasal 1 angka 4 yaitua. Orangb. Badan hukum privatc. Badan atau pejabat tund. Semua benarJawaban DPasal 14. Sengketa Tata Usaha Negara adalahsengketa yang timbul dalam bidangTata Usaha Negara antara orang ataubadan hukum perdata dengan Badanatau Pejabat Tata Usaha Negara, baikdi pusat maupun di daerah, sebagaiakibat dikeluarkannya Keputusan Tata

Usaha Negara, termasuk sengketakepegawaian berdasarkan peraturanperundang-undangan yang berlaku;24 Obyek sengketa tun yang diatur dalam pasal 3 uu 5 tahun 1986 sebagaimana diubah uu 9 tahun 2004a. Apabila badan atau pejabat tun tidak mengeluarkankeputusan yang dimohon sedangkan hal itu merupakan kewajibannyab. Jangka waktu yang ditentukan telah lewatc. Setelah lewat jangka waktu 4 buland. Semua benarJawaban DPasal 3(1) Apabila Badan atau Pejabat TataUsaha Negara tidak mengeluarkankeputusan, sedangkan hal itu menjadikewajibannya, maka hal tersebutdisamakan dengan Keputusan TataUsaha Negara.(2) Jika suatu Badan atau Pejabat Tata

Usaha Negara tidak mengeluarkankeputusan yang dimohon, sedangkanjangka waktu sebagaimana ditentukandata peraturan perundang-undangandimaksud telah lewat, maka Badanatau Pejabat Tata Usaha Negaratersebut dianggap telah menolakmengeluarkan keputusan yangdimaksud.(3) Dalam hal peraturan perundangundanganyang bersangkutan tidakmenentukan jangka waktusebagaimana dimaksud dalam ayat (2),maka setelah lewat jangka waktuempat bulan sejak diterimnyapermohonan, Badan atau Pejabat TataUsaha Negara yang bersangkutandianggap telah mengeluarkankeputusan penolakan.25 Banding administratif diatur dalama. UU 20 tahun 1947b. PP 30 tahun 1980c. Pasal 122d. Pasal 48Jawaban BPP 30 tahun 198026 Gugatan sengketa tun diatur dalama. Pasal 56b. Pasal 1 angka 5c. Pasal 62d. Jawaban a dan bJawaban DPasal 15. Gugatan adalah permohonan yangberisi tuntutan terhadap Badan atauPejabat Tata Usaha Negara dandiajukan ke Pengadilan untuk

mendapatkan putusan;Pasal 56(1) Gugatan harus memuat :a. nama, kewarganegaraan, tempattinggal, dan pekerjaan penggugat, ataukuasanya;b. nama, jabatan, dan tempatkedudukan tergugat;c. dasar gugatan dan hal yang dimintauntuk diputuskan oleh Pengadilan.(2) Apabila gugatan dibuat danditandatangani oleh seorang kuasapenggugat, maka gugatan harusdisertai surat kuasa yang sah.(3) Gugatan sedapat mungkin jugadisertai Keputusan Tata Usaha Negara.yang disengketakan oleh penggugat.27 Menurut uu 9 tahun 2004 dasar gugatan di peradilan tata usaha negara diatur dalam pasal56 a. Keputusan tata usaha Negara bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlakub. Keputusan tata usaha Negara bertentangan dengan asas asas umum pemerintahan yang baikc. Semua benar

Jawaban CPasal 56(1) Gugatan harus memuat :a. nama, kewarganegaraan, tempattinggal, dan pekerjaan penggugat, ataukuasanya;b. nama, jabatan, dan tempatkedudukan tergugat;c. dasar gugatan dan hal yang dimintauntuk diputuskan oleh Pengadilan.(2) Apabila gugatan dibuat danditandatangani oleh seorang kuasapenggugat, maka gugatan harusdisertai surat kuasa yang sah.(3) Gugatan sedapat mungkin jugadisertai Keputusan Tata Usaha Negara.yang disengketakan oleh penggugat.28 Berperkara secara cuma-cuma diatur dalam pasal 60 diputuskan melaluibentuka. Penetapanb. Keputusanc. Permohonannd. gugatJawaban A

Pasal 60(1) Penggugat dapat mengajukanpermohonan kepada Ketua Pengadilanuntuk bersengeketa dengan cumacuma.(2) Permohonan diajukan pada waktupenggugat mengajukan gugatannyadisertai dengan surat keterangan tidakmampu dari kepala desa atau lurah ditempat kediaman pemohon.(3) Dalam keterangan tersebut harusdinyatkan bahwa pemohon itu betulbetultidak mampu membayar biayaperkara.29 Didalam rapat permusyawaratan jika terdapat penetapan yang berisi penolakan maka penggugat berhak melakukana. Mengajukan gugatan barub. Perlawananc. Bandingd. KasasiJawaban BPerlawanan30 Alat bukti yang

dipergunakan dalam pembuktian ptuna. Suratb. Keterangan ahlic. Keterangan saksi danPengakuand. Semua benar jika ditambahpengetahuan hakimJawaban Da. Suratb. Keterangan ahlic. Keterangan saksi danPengakuand. Semua benar jika ditambahpengetahuan hakim31 Pemeriksaan acara cepat yang diatur dalam pasal 99 dilakukan dengan hakima. Majelisb. tunggalJawaban BPasal 99(1) Pemeriksaan dengan acara cepatdilakukan dengan Hakim Tunggal.(2) Dalam hal permohonansebagaimana dimaksud dalam Pasal 98ayat (1) dikabulkan, Ketua Pengadilandalam jangka waktu tujuh hari setelahdikeluarkannya penetapansebagaimana dimaksud dalam Pasal 98ayat (2)menentukan hari, tempat, danwaktu sidang tanpa melalui prosedurpemeriksaan persiapan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 63.(3) Tenggang waktu untuk jawabandan pembuktian bagi kedua belahpihak, masing-masing ditentukan tidakmelebihi empat belas hari.32 Menurut pasal 135 hakim adhoc diatur

dengana. Undang-undangb. Peraturan pemerintahc. Keputusan presidend. Keputusan mahkamah agungJawaban BPasal 135(1) Dalam hal Pengadilan memeriksadan memutus perkara Tata UsahaNegara tertentu yang memerlukankealdian khusus, maka KetuaPengadilan dapat menunjuk seorangHakim Ad Hoc sebagai Anggota Majelis.(2) Untuk dapat ditunjuk sebagaiHakim Ad Hoc seseorang harusmemenuhi syarat-syarat sebagaimanadimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)kecuali huruf e dan huruf f.(3) Larangan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 18 ayat (1) huruf c tidakberlaku bagi Hakim Ad Hoc.(4) Tata cara penunjukkan Hakim AdHoc pada Pengadilan sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) diatur denganperaturan Pemerintah.33 Dengan izin ketua pengadilan,

penggugat, tergugat dan penasihat hukum dapat mempelajari berkas perkara dan surat-surat resmi lainnya yang bersangkutan di kepaniteraandan membuat kutipan seperlunyaa. Pasal 81b. Pasal 93c. Pasal 98d. Pasal 108Jawaban APasal 81Dengan izin Ketua Pengadilan,penggugat, tergugat, dan penasihathukum dapat mempelajari berkasperkara dan surat-surat resmi lainnyayang bersangkutan di kepaniteraandan membuat kutipan seperlunya.34 Pejabat yang dipanggil sebagai saksi wajib datang sendiri di persidangana. Pasal 81b. Pasal 93c. Pasal 98d. Pasal 108Jawaban BPasal 93Pejabat yang dipanggil sebagai saksi

wajib datang sendiri di persidangan.35 Putusan yang tidak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umuma. Putusan tidak sahb. Putusan batalc. Putusan tidak sah dan tidakmempunyai kekuatan hukumd. Semua benarJawaban CPutusan tidak sah dan tidakmempunyai kekuatan hukum36 Putusan pengadilan yang tidak memuat ketentuan pasal 109a. Putusan tidak sahb. Putusan batalc. Putusan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukumd. Semua benarJawaban BPasal 109(1) Putusan Pengadilan harus memuat:a. Kepala putusan yang berbunyi :"DEMI KEADILAN BERDASARKANKETUHANAN YANG MAHA ESA";b. nama, jabatan, kewarganegaraan,

tempat kediaman, atau tempatkedudukan para pihak yangbersengketa;c. ringkasan gugatan dan jawabantergugat yang jelas;d. pertimbangan dan penilaian setiapbukti yang diajukan dan hal yangterjadi dalam persidangan selamasengketa itu diperiksa;e. alasan hukum yang menjadi dasarputusan;f. amar putusan tentang sengketa danbiaya perkara;g. hari, tanggal putusan, nama Hakimyang memutus, nama Panitera, sertaketerangan tentang hadir atau tidakhadirnya para pihak.(2) Tidak dipenuhinya salah satuketentuan sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) dapat menyebabkanbatalnya putusan Pengadilan.(3) Selambat-lambatnya tiga puluh harisesudah putusan Pengadilandiucapkan, putusan itu harusditandatangani oleh Hakim yangmemutus dan Panitera yang turutbersidang.(4) Apabila Hakim Ketua Majelis ataudalam hal pemeriksaan dengan acaracepat Hakim Ketua Sidang berhalanganmenandatangani, maka putusanPengadilan ditandatangani oleh KetuaPengadilan dengan menyatakanberhalangannya Hakim Ketua Majelisatau Hakim Ketua Sidang tersebut.(5) Apabila Hakim Anggota Majelisberhalangan menandatangani, maka

putusan Pangadilan ditandatanganioleh Hakim Ketua Majelis denganmenyatakan berhalangannya HakimAnggota Majelis tersebut.37 Menurut pasal 62, dalam rapat permusyawaratan ketua pengadilan berwenang memutuskan suatu penetapan dalam hala. Gugatan tidak termasukwewenang pengadilanb. Syarat gugatan yang dimaksuddalam pasal 56 tidak dipenuhic. Apa yang dituntut sudahterpenuhi oleh keputusan tatausaha yang digugatd. Semua benarJawaban DPasal 62(1) Dalam rapat permusyawaratan,Ketua Pengadilan berwenangmemutuskan dengan suatu penetapanyang dilengkapi dengan pertimbanganpertimbanganbahwa gugatan yangdiajukan itu dinyatakan tidak diterimaatau tidak berdasar, dalam hal :a. pokok gugatan tersebut nyata-nyatatidak termasuk dalam wewenangPengadilan;

b. syarat-syarat gugatan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 56 tidakdipenuhi oleh penggugat sekalipun iatelah diberi tahu dan diperringatkan;c. gugatan tersebut tidak didasarkanpada alasan-alasan yang layak;d. apa yang dituntut dalam gugatansebenarnya sudah terpenuhi olehKeputusan Tata Usaha Negara yangdigugat;e. gugatan diajukan sebelum waktunyaatau telah lewat waktunya.(2) a. Penetapan sebagimanadimaksud dalam ayat (1) diucapkandalam rapat permusyawaratan sebelumhari persidangan ditentukan denganmemanggil kedua belah pihak untukmendengarkannya;b. Pemanggilan kedua belah pihakdilakukan dengan surat tercatat oleh

Panitera Pengadilan atas perintahKetua Pengadilan.(3) a. Terhadap penetapansebgaimana dimaksud dalam ayat (1)dapat diajukan perlawanan kepadaPengadilan dalam tenggang waktuempat belas hari setelah diucapkan;b. Perlawanan tersebut diajukan sesuaidengan ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 56.(4) Perlawanan sebagaimana dimaksuddalam ayat (3) diperiksa dan diputusoleh Pengadilan dengan acara singkat.(5) Dalam hal perlawanan tersebutdibenarkan oleh Pengadilan, makapenetapan sebgaimana dimaksuddalmn ayat (1) gugur demi hukum danpokok gugatan akan diperiksa, diputusdan diselesaikan menurut acara biasa.(6) Terhadap putusan mengenai

perlawanan itu tidak dapat digunakanupaya hukum.38 Terhadap penetapan rapat permusyawaratan dapat dilakukan upaya hukuma. Bandingb. Kasasic. Perlawanand. Semua benarJawaban CPerlawanan39 Terhadap putusan pemeriksaan persiapan menurut pasal 63 dapat dilakukan upaya hukuma. Bandingb. Mengajukan gugatan baruc. Perlawanand. Semua benarJawaban BPasal 63(1) Sebelum pemeriksaan pokoksengketa dimulai, Hakim wajibmengadakan pemeriksaan persiapanuntuk melengkapi gugatan yangkurang jelas.(2) Dalam pemeriksaan persiapansebagaimana dimaksud dalam ayat (1)Hakim:a. wajib memberi nasihar kepadapenggugat untuk memperbaiki gugatandan melengkapinya dengan data yangdiperlukan dalam jangka waktu tigapuluh hari;b. dapat meminta penjelasan kepadaBadan atau Pejabat Tata Usaha Negarayang bersangkutan.(3) Apabila dalam jangka waktu

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)huruf a penggugat belummenyempurnakan gugatan, makaHakim menyatakan dengan putusanbahwa gugatan tidak dapat diterima.(4). Terhadap putusan sebagaimanadimaksud dalam ayat (3) tidak dapatdigunakan upaya hukum, tetapi dapatdiajukan gugatan baru40 Para pihak yang bersengketa dapat didampingi atau diwakili oleh seseorang atau beberapa kuasaa. Pasal 81b. Pasal 93c. Pasal 57d. Pasal 108Jawaban CPasal 57(1) Para pihak yang bersengketamasing-masing dapat didampingi ataudiwakili oleh seorang atau beberapaorang kuasa.(2) Pemberian kuasa dapat dilakukandengan surat kuasa khusus atau dapatdilakukan secara lisan di persidangan.

(3) Surat kuasa yang dibuat di luarnegeri bentuknya harus memenuhipersyaratan di negara yangbersangkutan dan diketahui olehPerwakilan Republik Indonesia dinegara tersebut, serta kemudianditerjemaahkan ke dalam bahasaIndonesia oleh penerjemah resmi.

MATERI HUKUM ACARA PERBURUHANNO SOAL PEMBAHASAN1 Perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh karena adanyaperselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam suatu perusahaan disebuta. Perselisihan hubungan industrial

b. Perselisihan hakc. Perselisihan kepentingand. Perselisihan pemutusanhubungan kerjaJawaban APasal 1 (1)Perselisihan hubungan industrial adalahperbedaan pendapat yangmengakibatkan pertentangan antarapengusaha atau gabungan pengusahadengan pekerja/buruh atau serikatpekerja/serikat buruh karena adanyaperselisihan mengenai hak, perselisihankepentingan, perselisihan pemutusanhubungan kerja dan perselisihan antarserikat pekerja/serikat buruh dalamsatu perusahaan.2 Undang-undang tentang penyelesaian perselisihan hubungan industriala. UU 2 tahun 2004b. UU 13 tahun 2003c. UU 21 tahun 2000d. UU 24 tahun 2003Jawaban AUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2004tentang Penyelesaian

PerselisihanHubungan Industrial3 Perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak adalaha. Perselisihan hakb. Perselisihan kepentinganc. Perselisihan pemutusan hubungan kerjad. Perselisihan antar serikat pekerjaJawaban CPasal 1(4)Perselisihan pemutusan hubungankerja adalah perselisihan yang timbulkarena tidak adanya kesesuaianpendapat mengenai pengakhiranhubungan kerja yang dilakukan olehsalah satu pihak.4 Perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan dan perubahan syaratsyarat kerja yang diterapkan dalamperjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersamaa. Perselisihan hakb. Perselisihan kepentinganc. Perselisihan pemutusan hubungan kerjad. Perselisihan antar serikat pekerjaJawaban BPasal 1(3)Perselisihan kepentingan adalahperselisihan yang timbul dalamhubungan kerja karena tidak adanyakesesuaian pendapat mengenaipembuatan, dan atau perubahansyarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam

perjanjian kerja atau peraturanperusahaan atau perjanjian kerjabersama.

5. Apa yang dimaksud dengan Perusahaana. Setiap bentuk usaha berbadanhukum atau tidak, milik orangperserorangan, milikpersekutuan atau milik badanhukum, baik milik swastamaupun milik negara yangmempekerjakan pekerjadengan membayar upah atauimbalan dalam bentuk lainb. Orang perseorangan,persekutuanatau badan hukum yangmenjalankan suatuperusahaan milik sendiric. Sama dengan b bukan miliknyad. Salah semuaJawaban APasal 1(7)a. Setiap bentuk usaha yangberbadan hukum atau tidak,milik orang perseorangan, milikpersekutuan atau milik badanhukum, baik milik swastamaupun milik negara yangmempekerjakan pekerja/buruhdengan membayar upah atauimbalan dalam bentuk lain.b. Usaha usaha social dan usahausahalain yang mempunyai

pengurus dan mempekerjakanorang lain dengan membayarupah atau imbalan dalambentuk lain.6 Penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja hanya dalam satu perusahaan melalui musyawaraha. Mediasib. Konsiliasic. Arbitrased. Perselisihan hubunganindustrialJawaban APasal 1(11)Mediasi hubungan industrial yangselanjutnya disebut mediasi adalahpenyelesaian perselisihan hak,perselisihan keperntingan, perselisihanpemutusan hubungan kerja danperselisihan antar serikatpekerja/serikat buruh hanya dalamsatu perusahaan melalui musyawarahyang ditengahi oleh seorang

atau lebihmediator yang netral.7 Penyelesaian suatu perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja hanya dalam suatu perusahaana. Mediasib. Konsiliasic. Arbitarased. Perselisihan hubunganindustrialJawaban CPasal 1(15)Arbitrase hubungan industrial yangselanjutnya disebut arbitrase adalahpenyelesaian suatu perselisihankepentingan dan perselisihan antarserikat pekerja/serikat buruh hanyadalam satu perusahaan, diluarpengadilan hubungan industrial melaluikesepakatan tertulis dari para pihakyang berselisih untuk menyerahkanpenyelesaian perselisihan kepadaarbiter yang putusannya mengikat parapihak dan bersifat netral.

8 Para pihak harus sudah memberikan jawaban secara tertulis kepada mediator yang isinya menyetujui atau menolak anjuran tertulis dalam waktu selambat lambatnya menurut pasal 13a. 7 hari kerjab. 14 hari kerjac. 10 hari kerjad. 30 hari kerjaJawaban CPasal 13(2)(c)Para pihak harus sudah memberikanjawaban secara tertulis kepadamediator yang isinya menyetujui ataumenolak anjuran tertulis dalam waktuselambat-lambatnya 10 hari kerjasetelah menerima anjuran tertulis.9 Majelis hakim menurut pasal 103 UU 2 tahun 2004 wajib memberikan putusan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktua. 30 harib. 60 haric. 50 harid. 90 hariJawaban CPasal 103Majelis hakim wajib memberikanputusan penyelesaian perselisihanhubungan industrial dalam waktuselambat-lambatnya 50 (lima puluh)hari kerja terhitung sejak sidangpertama.10 Penyelesaian perselisihan hak atau perselisihan hubungan kerja pada Mahkamah Agung menurut pasal 115 selambat-lambatnya

a. 30 harib. 50 haric. 60 harid. 90 hariJawaban APenyelesaian perselisihan hak atauperselisihan pemutusan hubungankerja pada Mahkamah Agungselambat-lambatnya 30(tiga puluh) harikerja terhitung sejak tanggalpenerimaan permohonan kasasi.11 Organisasi yang dibentuk dari oleh dan untuk pekerja di dalam perusahaan maupun diluarperusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggungjawab gunamemperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja serta meningkatkankesejahteraan pekerja dan keluarga diatur dalama. UU 13 tahun 2003b. UU 2 tahun 2004c. UU 21 tahun 2000d. UU 24 tahun 2003Jawaban CUndang-undang No.21 tahun 2000tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh12 Penyelesaian perselisihan hubungan industrial meliputi perselisihan kepentingan dan

perselisihan antarserikat pekerja dalam suatuperusahaan didalam pasal 29 disebuta. Arbitraseb. Konsiliasic. Mediasid. Semua benarJawaban APasal 29Penyelesaian perselisihan hubunganindustrial melalui arbitrase meliputiperselisihan kepentingan danperselisihan antar serikatpekerja/serikat buruh hanya dalamsatu perusahaan.13 Arbiter yang berwenang menyelesaikan perselisihan hubungan industrial harus arbiter yanga. Semua benarb. Berada pada kantor instansic. Terdaftar pada kantor instansid. Ditetapkan oleh MenteriJawaban DPasal 1(16)Arbiter hubungan industrial yangselanjutnya disebut arbiter adalahseorang atau lebih yang

dipilih olehpara pihak yang berselisih dari daftararbiter yang ditetapkan oleh Menteriuntuk memberikan putusan mengenaiperselisihan kepentingan, danperselisihan antar serikatpekerja/serikat buruh hanya dalamsatu perusahaan yang diserahkanpenyelesaiannya melalui arbitrase yangputusannya mengikat para pihak danbersifat final.14 Penyelesaian perselisihan melalui mediasi dilakukan oleh mediator yanga. Semua benarb. Berada pada kantor instansic. Terdaftar pada kantor instansid. Ditetapkan oleh MenteriJawaban BPasal 8Penyelesaian perselisihan melaluimediasi dilakukan oleh mediator yangberada di setiap kantor instansi yang

bertanggungjawab dibidangketenagakerjaan kabupaten/Kota.15 Dalam pasal 15 Mediator menyelesaikan tugasnya dalam waktu selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari kerja terhitung sejaka. Semua benarb. Menerima pelimpahanc. Menerima permintaand. Penandatangan suratJawaban BPasal 15Mediator menyelesaikan tugasnyadalam waktu selambat-lambatnya 30(tiga puluh) hari kerja terhitung sejakmenerima pelimpahan penyelesaianperselisihan sebagaimana dimaksuddalam pasal 4 ayat (4)16 Menurut pasal 25 Konsiliator menyelesaikan tugasnya dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja sejaka. Semua benarb. Menerima pelimpahanc. Menerima permintaand. Penandatangan suratJawaban CPasal 25Konsiliator menyelesaikan tugasnyadalam waktu selambat-lambatnya 30(tiga puluh) hari kerja terhitung sejakmenerima permintaan penyelesaianperselisihan.17 Menurut pasal 40 atas kesepakatan para pihak, arbiter berwenang untuk memperpanjang jangka waktu penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebanyaka. 1 kali dan selambatnya 30 harib. 1 kali dan selambatnya 14 hari

c. 2 kali dan selambatnya 14 harid. Semua benarJawaban BPasal 40 ayat (3)Atas kesepakatan para pihak, arbiterberwenang untuk memperpanjangjangka waktu penyelesaian perselisihanhubungan industrial 1 (satu) kaliperpanjangan selambat-lambatnya 14(empat belas) hari kerja.18 Hukum acara yang berlaku pada pengadilan Hubungan Industrial adalah Hukum Acara Perdata diatur dalama. Pasal 56b. Pasal 57c. Pasal 58d. Pasal 81Jawaban BPasal 57Hukum acara yang berlaku padapengadilan hubungan industrial adalahhukum acara perdata yang berlakupada pengadilan dalam lingkunganperadilan umum, kecuali yang diatursecara khusus dalam undang-undangini.

19 Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri yang daerah hukumnyameliputi tempat pekeraja/buruhbekerja diatur dalama. Pasal 56b. Pasal 57c. Pasal 82d. Pasal 81Jawaban DPasal 81Gugatan perselisihan hubunganindustrial diajukan kepada pengadilanhubungan industrial pada pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputitempat pekeraja/buruh bekerja20 Gugatan oleh Pekerja atas pemutusan hubungan kerja dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha diatur dalama. Pasal 56b. Pasal 57c. Pasal 82d. Pasal 81Jawaban C

Gugatan oleh Pekerja atas pemutusanhubungan kerja sebagaimanadimaksud dalama pasal 159 dan dapatdiajukan hanya dalam tenggang waktu1 tahun sejak diterimanya ataudiberitahukannya keputusan dari pihakpengusaha21 Menurut pasal 101 putusan Mejelis hakim dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, tidak dipenuhinya ketentuan tersebut berakibata. Batalnya putusanb. Dianggap gugurc. Tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukumd. Semua benarJawaban CPasal 101 (4)Tidak dipenuhinya ketentuansebagaimana dimaksud dalam ayat 1berakibat putusan pengadilan tidak sahdan tidak mempunyai kekuatan hukum22 Majelis hakim wajib memberikan putusan

penyelesaian hubungan industrial dalam waktu selambatlambatnya….terhitung sejak sidangpertamaa. 30 hari kerjab. 50 hari kerjac. Tidak ada batas waktud. Semua salahJawaban BPasal 102Majelis hakim wajib memberikanputusan penyelesaian perselisihanhubungan industrial selambatlambatnya 50 hari kerja terhitung sejak sidang pertama.23 Menurut pasal 115 penyelesaian perselisihan hak atau perselisihan pemutusan hubungan kerja pada Mahkamah Agung selambatlambatnyaa. 30 hari kerjab. 50 hari kerjac. Tidak ada batas waktud. Semua salahJawaban APasal 115Penyelesaian perselisihan hak atauperselisihan pemutusan hubungankerja pada Mahkamah Agungselambat-lambatnya 30 hari kerjaterhitung sejak tanggal penerimaanpermohonan kasasi.24 Pihak yang tidak memberikan pendapat dianggap menolak anjuran tertulis diatur dalama. Pasal 8b. Pasal 13c. Pasal 17d. Pasal 29

Jawaban B Pasal 13 (2) dPihak yang tidak memberikanpendapatnya sebagaimana dimaksudpada huruf c dianggap menolakanjuran tertulis25 Menurut pasal 33 para pihak yang berselisih dapat menunjuka. Arbiter tunggalb. Sebanyak-banyaknya 3 orangc. Semua benard. Semua salahJawaban CPasal 33 ayat 2Para pihak yang berselisih dapatmenunjuk arbiter tunggal ataubeberapa arbiter dalam jumlah gasalsebanyk-banyknya 3 orang.26 Menurut pasal 32 Kesepakatan para pihak yang berselisih dinyatakan tertulis dalama. Perjanjian penunjukkanb. Surat perjanjian arbitrasec. Putusan arbitrased. Semua benarJawaban BPasal 32(2) UU No.2 Tahun 2004Kesepakatan para pihak yangberselisihsebagaimana dimaksud dalamayat 1 dinyatakan secara tertulisdalam surat perjanjian arbitrase, dibuatrangkap 3 dan masing-masing

pihakmendapatkan satu yang mempunyaikekuatan hukum yang sama27 Menurut pasal 38 tuntutan ingkar terhadap seorang arbiter tidak dapat diajukan perlawanan apabila terbuktia. Adanya hubungan kekeluargaanb. Adanya hubungan kerja dengan salah satu pihakc. Adanya hubungan kerja dengan kuasanyad. Semua benarJawaban DPasal 38UU No.2 Tahun 2004Putusan pengadilan negeri mengenaituntutan ingkar tidak dapat diajukanperlawanan28 Menurut pasal 52 terhadap putusan arbitrase, salah satu pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan kepada Mahkamah Agung dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari sejak ditetapkan putusan arbiter, apabila putusan diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:a. Surat atau dokumen yang

diajukan dalam pemeriksaanJawaban DPasal 52 UU No.2 Tahun 2004Terhadap putusan arbitrase, salah satupihak dapat mengajukan permohonanpembatalan kepada Mahkamah Agungdalam waktu selambat-lambatnya 30hari sejak ditetapkan putusan arbiter,apabila putusan diduga mengandungunsur-unsur sebagai berikut:a. Surat atau dokumen yangdinyatakan palsub. Disembunyikan pihak lawanc. Tipu muslihatd. Semua benardiajukan dalam pemeriksaandinyatakan palsub. Setelah putusan diambilditemukan dokumen yangbersifat menentukan yangdisembunyikan pihak lawanc. Putusan diambil dari tipumuslihat yang dilakukan olehsalah satu pihak dalampemeriksaan perselisihan

d. Putusan melampaui kekuasaanarbiter hubungan industrial ataue. Putusan bertentangan denganperaturan perundang-undangan29 Perselisihan hubungan industrial yang sedang atau telah diselesaikan melalui arbitrase tidak dapat diajukan ke pengadilan hubungan industrial, diatur dalama. Pasal 53b. Pasal 55c. Pasal 81d. Pasal 113Jawaban APasal 53 UU No.2 Tahun 2004Perselisihan hubungan industrial yangsedang atau telah diselesaikan melaluiarbitrase tidak dapat diajukan kepengadilan hubungan industrial30 Menurut pasal 89 pemeriksaan dengan acara biasa dalam waktu selambat-lambatnya…..hari kerja sejak penetapan majelis hakim harus sudah melakukan sidang pertama a. 7 harib. 14 haric. 3 harid. 30 hariJawaban APasal 89 UU No.2 Tahun 2004Dalam jangka waktu selambatlambatnya7 (tujuh) hari kerja sejakpenetapan Majelis Hakim, maka ketuaMajelis Hakim harus sudah melakukansidang pertama31 Menurut pasal 99 pemeriksaan dengan acara cepat tenggang waktu untuk jawaban dan pembuktian tidak melebihi

a. 7 harib. 14 haric. 3 harid. 30 hariJawaban BPasal 99(2) UU No.2 Tahun 2004Tenggang waktu untuk jawaban danpembuktian kedua belah pihak masingmasingditentukan tidak melebihi14(empat belas) hari kerja.32 Putusan pengadilan hubungan industrial ditandatangani oleh hakim,hakim ad hoc dan panitera pengganti diatur dalama. Pasal 103b. Pasal 104c. Pasal 106d. Pasal 109Jawaban BPasal 104 UU No.2 Tahun 2004Putusan Pengadilan HubunganIndustrial sebagaimana dimaksuddalam pasal 103 ditandatangani olehhakim, hakim ad hoc dan paniterapengganti33 Sidang sah apabila dilakukan oleh Majelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 ayat 1 diatur dalama. Pasal 92b. Pasal 95c. Pasal 96d. Pasal 100

Jawaban APasal 92 UU No.2 Tahun 2004Sidang sah apabila dilakukan olehMajelis Hakim sebagaimana dimaksuddalam pasal 88 ayat 134 Sidang majelis hakim terbuka untuk umum, kecuali Majelis hakim menetapkan lain diatur dalama. Pasal 92b. Pasal 95c. Pasal 96d. Pasal 100Jawaban BPasal 95 UU No.2 Tahun 2004Sidang Majelis Hakim Terbuka untukumum, kecuali Majelis Hakimmenetapkan lain35 Dalam hal selama pemeriksaan sengketa masih berlangsung dan putusan sela tidak juga dilaksanakanoleh pengusaha, hakim ketua sidang memerintahkan sita jaminan diatur dalama. Pasal 92b. Pasal 95c. Pasal 96

d. Pasal 100Jawaban CPasal 96(3) UU No.2 Tahun 2004Dalam hal selama pemeriksaansengketa masih berlangsung danputusan sela sebagaimana dimaksuddalam ayat 1 tidak juga dilaksanakanoleh pengusaha, hakim ketua sidangmemerintahkan sita jaminan dalamsebuah penetapan pengadilanhubungan industrial.36 Menurut pasal 72 Tata cara pengangkatan, dan pemberhentian hakim adhoc diatur dalama. Undang-undangb. Peraturan Pemerintahc. Keputusan Menterid. Keputusan PresidenJawaban BPasal 72 UU No.2 Tahun 2004Tata cara pengangkatan,pemberhentian dengan hormat,pemberhentian dengan tidak hormat,dan pemberhentian sementara Hakim

Ad Hoc sebagaimana dimaksud dalampasal 67, pasal 68, dan pasal 69 diaturdengan Peraturan Pemerintah37 Tunjangan dan hak-hak lainya bagi hakim adhoc diatur dalama. Undang-undangb. Peraturan Pemerintahc. Keputusan Menterid. Keputusan PresidenJawaban DPasal 73 UU No.2 Tahun 2004Tunjangan dan hak-hak lainnya bagiHakim Addhoc Pengadilan HubunganIndustrial diatur dengan KeputusanPresiden38 Menurut pasal 61 Hakim pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri diangkat dan diberhentikan berdasarkana. Undang-undangb. Peraturan Pemerintahc. Keputusan Mahkamah Agungd. Keputusan PresidenJawaban CPasal 61 UU No.2 Tahun 2004Hakim Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri diangkat dandiberhentikan berdasarkan KeputusanKetua Mahkamah Agung39 Menurut pasal 63 Hakim adhoc pengadilan hubungan industrial diangkat dengana. Undang-undangb. Peraturan Pemerintahc. Keputusan Mahkamah Agungd. Keputusan PresidenJawaban DPasal 63(1) UUNo.2 Tahun 2004

Hakim Ad hoc Pengadilan HubunganIndustrial diangkat dengan KeputusanPresiden atas usul Ketua MahkamahAgung40 Menurut pasal 28 Tata cara pendaftaran calon, pengangkatan konsiliator diatura. Undang-undangb. Peraturan Pemerintahc. Keputusan Menterid. Keputusan PresidenJawaban CPasal 28 UUNo.2 Tahun 2004Tata cara pendaftaran calon,pengangkatan, dan pencabutanlegitimasi konsiliator serta tata kerjakonsiliator serta tata kerja konsiliasidiatur dengan keputusan menteri