View
76
Download
13
Embed Size (px)
DESCRIPTION
disampaikan oleh Ketua Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Nasional pada Breakfast Meeting Eselon II Pokja PKP Nasionaldi Jakarta 28 Oktober 2014
Citation preview
Breakfast Meeting Eselon II Pokja PKP Nasional Pembahasan Penanganan Permukiman
Kumuh Tahun 2015-2019
Ketua I Pokja PKP NasionalHotel Gran Mahakam
28 Oktober 2014
BappenasKementerianKeuangan
Kemenko Bidang Perekonomian
Kemenko Bidang Kesejahteraan
1970 1980 1990 2000 2010 2015 2020 2025 2030 20350.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
-
50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000
17.2 22.4
30.9
42.2 49.8
53.3 56.7 60.0
63.4 66.6
% Penduduk Perkotaan % Penduduk Perdesaan Jumlah Penduduk Perkotaan Jumlah Penduduk Perdesaan
Pers
enta
se
Juta
Jiw
a
Latar BelakangIndonesia mengalami urbanisasi yang pesat dalam dekade terakhir ...
Faktor Penyebab Urbanisasi dan Implikasinya terhadap perumahan dan permukiman:35-40% Pertumbuhan Penduduk Alami 25-30%-Migrasi Desa ke Kota30-40% Reklasifikasi Desa ke Kota
Meningkatnya kepadatan permukiman&perubahan kebutuhan rumah untuk rumah tangga di perkotaan
Meningkatnya kebutuhan pelayanan dasar dan sistem pengelolaan permukiman
Meningkatnya kebutuhan rumah layak dan terjangkau serta rumah sewa
Berpotensi menyebabkan semakin pesatnya pertumbuhan permukiman kumuh perkotaan
Luas Kawasan Kumuh Tahun 2014 mencapai 34.473 Ha (Quick Count Kementerian PU, 2014)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20190
2
4
6
8
10
12
14
8,73%
12,57%12,42% 12,10%
10,10%
8,59%
6,57%
4,04%
1,01%0,00%
Gap yang harus ditangani 10,10% (9,6 juta RT)
Tren 2010-2014: - 4,00% per tahunTren 2015-2019: - 2,00% per tahun
Akses terhadap air minum layak menjadi 100% pada tingkat
kebutuhan dasar
Akses terhadap sanitasi layak menjadi 100% pada tingkat
kebutuhan dasar
Kawasan Permukiman Kumuh tertangani seluruhnya menjadi 0%
Skema Penanganan Kumuh Perkotaan menjadi 0%
Sumber: Pengolahan Pencapaian Data MDGs, 2014
Arah Kebijakan
Meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai
Target RPJMN 2015-2019 Bidang Permukiman dan Perumahan
Strategi Pencapaian Target
Target ambisius dibutuhkan percepatan penanganan agar target dapat tercapai di tahun 2019
Menjadikan Pemerintah Daerah sebagai “Commander” pembangunan di wilayah masing-masing
PENERAPAN STRATEGI
1. Penanggulangan2. Pencegahan
Memampukan/ Enabling
Pemerintah Daerah sebagai commander
Pemerintah Pusat Menjadi Pendukung Pemerintah Daerah
melalui Langkah Awal:Memperbaiki kualitas perencanaan dan penetapan kebijakan di tingkat pusat yang dapat menjadi acuan penanganan di pusat maupun daerah
Slum Alleviation Policy and Action Plan (SAPOLA)
DESK STUDIES PENYUSUNAN KEBIJAKAN
KOMPONEN DAN OUTPUT
PROSES ADVOKASI DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN
Studi Output
Review Kebijakan dan Program Penanganan Kumuh
• Kerangka analisis elemen program dan hasiil yang dicapai
• Sintesis program-program penanganan kumuh di Indonesia
Informal Settlement Mapping
• Situasi permukiman kumuh di Indonesia
• Isu-isu terkait pemetaan dan definisi permukiman kumuh
Penilaian kondisi lokal dan kapasitas kelembagaan
• Kondisi dan kapasitas pemerintah daerah dalam perumahan
• Kelembagaan terkait perumahan
• Isu-isu terkait kapasitas dan kelembagaan pemerintah kota
• Review mekanisme pembiayaan perumahan bagi MBR
Penilaian pengelolaan lahan perkotaan terkait tenure security
• Prosedur dan praktek peningkatan akse lahan untu MBR
• Mekanisme penyediaan lahan bagi MBR
KOMPONEN DAN OUTPUT
Kegiatan Output
Kajian Slum Externalities
International literatures review;
Identifikasi metode dan indikator dampak kawasan kumuh.
Melakukan pengumpulan data sekunder dan primer untuk menghitung dampak kawasan kumuh di Indonesia.
Skema Implementasi
Manual dan Pedoman Lokakarya daerah
Diseminasi Strategi Komunikasi Langkah strategi penanganan
kumuh Advokasi
Pengembangan Slum Information System
Identifikasi kawasan kumuh melalui citra satelit
Pengumpulan data primer kawasan kumuh di kota
Pengembangan profil kawasan kumuh di kota
Pengembangan database kawasan kumuh
KOMPONEN DAN OUTPUT
Temuan hasil kajian
Kunjungan Lapangan
Rangkaian diskusi
Draft Kebijakan, Strategi dan
Rencana Aksi
Lingkup SAPOLA
Tujuan Pertemuan
Penyepakatan kebijakan dan rencana aksi penanganan kumuh tahun 2015-2019
Poin-Poin Penyepakatan :
Penetapan kriteria dan indikator rumah tangga dan kawasan kumuh sebagai acuan pengukuran dan perencanaan daerah
Penetapan proses identifikasi dan pemetaan kawasan kumuh
Penetapan tahapan pelaksanaan penanganan dan pencegahan kumuh
Penatapan Isu strategis dan kebijakan penanganan dan pencegahan kumuh
Penetapan kerangka dan skema implementasi penanganan dan pencegahan kumuh
TERIMA KASIH