7
Breakfast Meeting Eselon II Pokja PKP Nasional Pembahasan Penanganan Permukiman Kumuh Tahun 2015-2019 Ketua I Pokja PKP Nasional Hotel Gran Mahakam 28 Oktober 2014 Bappen as Kementeria n Keuangan Kemenko Bidang Perekonomia n Kemenko Bidang Kesejahtera an

Pembahasan Penanganan Permukiman Kumuh Tahun 2015-2019

Embed Size (px)

DESCRIPTION

disampaikan oleh Ketua Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Nasional pada Breakfast Meeting Eselon II Pokja PKP Nasionaldi Jakarta 28 Oktober 2014

Citation preview

Page 1: Pembahasan Penanganan Permukiman Kumuh Tahun 2015-2019

Breakfast Meeting Eselon II Pokja PKP Nasional Pembahasan Penanganan Permukiman

Kumuh Tahun 2015-2019

Ketua I Pokja PKP NasionalHotel Gran Mahakam

28 Oktober 2014

BappenasKementerianKeuangan

Kemenko Bidang Perekonomian

Kemenko Bidang Kesejahteraan

Page 2: Pembahasan Penanganan Permukiman Kumuh Tahun 2015-2019

1970 1980 1990 2000 2010 2015 2020 2025 2030 20350.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

-

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

17.2 22.4

30.9

42.2 49.8

53.3 56.7 60.0

63.4 66.6

% Penduduk Perkotaan % Penduduk Perdesaan Jumlah Penduduk Perkotaan Jumlah Penduduk Perdesaan

Pers

enta

se

Juta

Jiw

a

Latar BelakangIndonesia mengalami urbanisasi yang pesat dalam dekade terakhir ...

Faktor Penyebab Urbanisasi dan Implikasinya terhadap perumahan dan permukiman:35-40% Pertumbuhan Penduduk Alami 25-30%-Migrasi Desa ke Kota30-40% Reklasifikasi Desa ke Kota

Meningkatnya kepadatan permukiman&perubahan kebutuhan rumah untuk rumah tangga di perkotaan

Meningkatnya kebutuhan pelayanan dasar dan sistem pengelolaan permukiman

Meningkatnya kebutuhan rumah layak dan terjangkau serta rumah sewa

Berpotensi menyebabkan semakin pesatnya pertumbuhan permukiman kumuh perkotaan

Luas Kawasan Kumuh Tahun 2014 mencapai 34.473 Ha (Quick Count Kementerian PU, 2014)

Page 3: Pembahasan Penanganan Permukiman Kumuh Tahun 2015-2019

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20190

2

4

6

8

10

12

14

8,73%

12,57%12,42% 12,10%

10,10%

8,59%

6,57%

4,04%

1,01%0,00%

Gap yang harus ditangani 10,10% (9,6 juta RT)

Tren 2010-2014: - 4,00% per tahunTren 2015-2019: - 2,00% per tahun

Akses terhadap air minum layak menjadi 100% pada tingkat

kebutuhan dasar

Akses terhadap sanitasi layak menjadi 100% pada tingkat

kebutuhan dasar

Kawasan Permukiman Kumuh tertangani seluruhnya menjadi 0%

Skema Penanganan Kumuh Perkotaan menjadi 0%

Sumber: Pengolahan Pencapaian Data MDGs, 2014

Arah Kebijakan

Meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai

Target RPJMN 2015-2019 Bidang Permukiman dan Perumahan

Page 4: Pembahasan Penanganan Permukiman Kumuh Tahun 2015-2019

Strategi Pencapaian Target

Target ambisius dibutuhkan percepatan penanganan agar target dapat tercapai di tahun 2019

Menjadikan Pemerintah Daerah sebagai “Commander” pembangunan di wilayah masing-masing

PENERAPAN STRATEGI

1. Penanggulangan2. Pencegahan

Memampukan/ Enabling

Pemerintah Daerah sebagai commander

Pemerintah Pusat Menjadi Pendukung Pemerintah Daerah

melalui Langkah Awal:Memperbaiki kualitas perencanaan dan penetapan kebijakan di tingkat pusat yang dapat menjadi acuan penanganan di pusat maupun daerah

Slum Alleviation Policy and Action Plan (SAPOLA)

Page 5: Pembahasan Penanganan Permukiman Kumuh Tahun 2015-2019

DESK STUDIES PENYUSUNAN KEBIJAKAN

KOMPONEN DAN OUTPUT

PROSES ADVOKASI DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN

Studi Output

Review Kebijakan dan Program Penanganan Kumuh

• Kerangka analisis elemen program dan hasiil yang dicapai

• Sintesis program-program penanganan kumuh di Indonesia

Informal Settlement Mapping

• Situasi permukiman kumuh di Indonesia

• Isu-isu terkait pemetaan dan definisi permukiman kumuh

Penilaian kondisi lokal dan kapasitas kelembagaan

• Kondisi dan kapasitas pemerintah daerah dalam perumahan

• Kelembagaan terkait perumahan

• Isu-isu terkait kapasitas dan kelembagaan pemerintah kota

• Review mekanisme pembiayaan perumahan bagi MBR

Penilaian pengelolaan lahan perkotaan terkait tenure security

• Prosedur dan praktek peningkatan akse lahan untu MBR

• Mekanisme penyediaan lahan bagi MBR

KOMPONEN DAN OUTPUT

Kegiatan Output

Kajian Slum Externalities

International literatures review;

Identifikasi metode dan indikator dampak kawasan kumuh.

Melakukan pengumpulan data sekunder dan primer untuk menghitung dampak kawasan kumuh di Indonesia.

Skema Implementasi

Manual dan Pedoman Lokakarya daerah

Diseminasi Strategi Komunikasi Langkah strategi penanganan

kumuh Advokasi

Pengembangan Slum Information System

Identifikasi kawasan kumuh melalui citra satelit

Pengumpulan data primer kawasan kumuh di kota

Pengembangan profil kawasan kumuh di kota

Pengembangan database kawasan kumuh

KOMPONEN DAN OUTPUT

Temuan hasil kajian

Kunjungan Lapangan

Rangkaian diskusi

Draft Kebijakan, Strategi dan

Rencana Aksi

Lingkup SAPOLA

Page 6: Pembahasan Penanganan Permukiman Kumuh Tahun 2015-2019

Tujuan Pertemuan

Penyepakatan kebijakan dan rencana aksi penanganan kumuh tahun 2015-2019

Poin-Poin Penyepakatan :

Penetapan kriteria dan indikator rumah tangga dan kawasan kumuh sebagai acuan pengukuran dan perencanaan daerah

Penetapan proses identifikasi dan pemetaan kawasan kumuh

Penetapan tahapan pelaksanaan penanganan dan pencegahan kumuh

Penatapan Isu strategis dan kebijakan penanganan dan pencegahan kumuh

Penetapan kerangka dan skema implementasi penanganan dan pencegahan kumuh

Page 7: Pembahasan Penanganan Permukiman Kumuh Tahun 2015-2019

TERIMA KASIH