Pemaparan tentang pp no.16 tahun 2010

2

MENYAJIKAN PANDANGAN NORMATIF DAN MENYAJIKAN PANDANGAN NORMATIF DAN TEKNIS DALAM RANGKA MEMUDAHKAN TEKNIS DALAM RANGKA MEMUDAHKAN SINERGI PELAKSANAAN TUGAS DAN SINERGI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD DENGAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD DENGAN TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAH DAERAH; FUNGSI PEMERINTAH DAERAH;

MENGGUNAKAN UU NO 27 TAHUN 2009 MENGGUNAKAN UU NO 27 TAHUN 2009 DAN UU NO. 32 TAHUN 2004 SERTA HASIL DAN UU NO. 32 TAHUN 2004 SERTA HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009 SEBAGAI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009 SEBAGAI RUJUKAN NORMATIFNYA;RUJUKAN NORMATIFNYA;

MEMPERHATIKAN ATURAN PERUNDANGAN MEMPERHATIKAN ATURAN PERUNDANGAN YANG TERKAIT YANG TERKAIT SAMBIL MENUNGGU SAMBIL MENUNGGU TERBITNYA PP TENTANG PEDOMAN TATA TERBITNYA PP TENTANG PEDOMAN TATA TERTIB DPRD. TERTIB DPRD.

3

1.1. SESUAI UU NO. 27 TAHUN 2009, SELURUH SESUAI UU NO. 27 TAHUN 2009, SELURUH TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG DPRD HARUS TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG DPRD HARUS DIFORMALISASI KE DALAM DIFORMALISASI KE DALAM PERATURAN DPRD PERATURAN DPRD TENTANG TATA TERTIB;TENTANG TATA TERTIB;

2.2. TATA TERTIB DPRD BERFUNGSI SEBAGAI:TATA TERTIB DPRD BERFUNGSI SEBAGAI:

a.a. Pedoman penyelenggaraan tugas, fungsi dan Pedoman penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenang DPRD; dan wewenang DPRD; dan

b.b. Salah satu norma juridis yang Salah satu norma juridis yang digunakan dalam digunakan dalam menilai menilai kinerja kinerja pelaksanaan tugas, fungsi dan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang wewenang DPRD;DPRD;

3.3. SEHUBUNGAN DENGAN ITU, DIPERLUKAN TATIB SEHUBUNGAN DENGAN ITU, DIPERLUKAN TATIB DPRD YANG BERSIFAT DPRD YANG BERSIFAT KOMPREHENSIF. KOMPREHENSIF.

4

SINERGI ANTARA FUNGSI LEGISLATIF DENGAN FUNGSI SINERGI ANTARA FUNGSI LEGISLATIF DENGAN FUNGSI EKSEKUTIF DAERAH DIPERLUKAN KARENA: EKSEKUTIF DAERAH DIPERLUKAN KARENA:

1. Baik eksekutif maupun legislatif daerah pada dasarnya bekerja dengan maksud dan tujuan yang sama, namun pada ranah yang berbeda:

a. Eksekutif sebagai pelaksana;

b. Legislatif sebagai legislator dan pengawas.

2. Kemampuan legislatif melaksanakan fungsinya sangat ditentukan oleh kemampuan

memahami seluruh aspek pelaksanaan pemerintahan daerah, sehingga mampu

melakukan pengawasan dari ketiga aspek fungsinya, yakni legislasi, penganggaran dan pengawasan;

3. Sehubungan dengan itu, kesediaan untuk mendalami seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah tampil sebagai prasyarat mutlak bagi keberhasilan fungsi legislator darah.

5

1.1. KONSIDERANS DAN BATANG TUBUH; KONSIDERANS DAN BATANG TUBUH;

2.2. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL;PENJELASAN PASAL DEMI PASAL;

3.3. LAMPIRAN (DALAM BENTUK BAGAN, CHART DAN LAMPIRAN (DALAM BENTUK BAGAN, CHART DAN MATRIKS). MATRIKS).

Catatan: Penjelasan pasal demi pasal dan Lampiran diperlukan untuk menguraikan secara rinci berbagai klausul yang membutuhkan informasi tambahan dalam rangka mencegah tafsir ganda.

6

SESUAI UU NO. 32 TAHUN 2004, SESUAI UU NO. 32 TAHUN 2004, DPRD TIDAK DPRD TIDAK DUDUK BERHADAP-HADAPAN DENGAN KDH,DUDUK BERHADAP-HADAPAN DENGAN KDH, MELAINKAN MELAINKAN DUDUK BERDAMPINGANDUDUK BERDAMPINGAN SEBAGAI SEBAGAI MITRA YANG SEJAJAR;MITRA YANG SEJAJAR;

DPRD TIDAK BEKERJA DAN MENGAMBIL DPRD TIDAK BEKERJA DAN MENGAMBIL KEPUTUSAN ATAS DASAR PERTIMBANGAN KEPUTUSAN ATAS DASAR PERTIMBANGAN ORANG PER ORANG, MELAINKAN SEBAGAI ORANG PER ORANG, MELAINKAN SEBAGAI INSTITUSI; INSTITUSI;

PENGAMBILAN KEPUTUSAN DILAKUKAN SECARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN DILAKUKAN SECARA MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT; MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT;

BILA MUFAKAT TIDAK TERCAPAI, DILAKUKAN BILA MUFAKAT TIDAK TERCAPAI, DILAKUKAN VOTING DENGAN SUARA TERBANYAK:VOTING DENGAN SUARA TERBANYAK: ½ n ½ n + 1. + 1.

KONDISISAAT INI (2009)

KONSTELASI HUBUNGAN KDH

DAN DPRD

GARDEN CITY OF TOMORROW

2025RENCAN A PEMB ANGUN AN JANGK A PANJAN G (RPJP) 2005 - 2025

2005

5 TAHUN PERTAMA 5 TAHUN KEDUA 5 TAHUN KETIGA 5 TAHUN KEEMPAT

RPJMVISI-MISI KDH TERL ANTIK, 2005 – 2010

• AR AH KEBIJAK AN

• STR ATEGI • PROGR AM

PRIORITAS 5

TAHUN

RENSTR A SKPD

PILKAD A 2005


• STR ATEGI

• PROGR AM PRIORITAS 5 TAHUN


• STR ATEGI



• STR ATEGI


RAPBDTAHUN AN (5 TAHUN)

PILKAD A 2010 PILKAD A 2015 PILKAD A 2020



RPJMVISI-MISI KDH TERL ANTIK, 2020– 2025

RENSTR A SKPD RENSTR A SKPD RENSTR A SKPD




2025RENCAN A PEMB ANGUN AN JANGK A PANJAN G (RPJP) 2005 - 2025

2005

5 TAHUN PERTAMA 5 TAHUN KEDUA 5 TAHUN KETIGA 5 TAHUN KEEMPAT



• STR ATEGI • PROGR AM

PRIORITAS 5

TAHUN

RENSTR A SKPD

PILKAD A 2005


• STR ATEGI



• STR ATEGI



• STR ATEGI



PILKAD A 2010 PILKAD A 2015 PILKAD A 2020



RPJMVISI-MISI KDH TERL ANTIK, 2020– 2025

RENSTR A SKPD RENSTR A SKPD RENSTR A SKPD




KONDISI YANG DIINGIN (2014)

½ N + 1½ N + 1

PARPOL PEMILU PEMERINTAHAN PENGAWASAN

UU NO. 2 THN 2008

BADAN HUKUM

DPP/DPD/DPC

TUJUAN PARPOL

VISI + MISI

PLATFORM

DCS

K P U

UU NO. 22 THN 2007

PEMILU 9/4/2009

UU NO 10/2008

UU PILPRES

NO 42/2008

UU NO 12/2008

NOMOR

URUT

PELANTIKAN LEGISLATIF +

TERPILIH

JULI - AGUSTUS

UU SUSDUK(ALAT KELENGKAPAN)

UU 32 THN 2008

UU 17 THN 2003

B P K

AUDIT

S I D I K

KEJAKSAAN

K P K

DCT

SUARA

TERBANYAK

Vs

FRAKSI

PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

SISTEM KEPARTAIAN(MULTI PARTAI SEDERHANA)

PENGUATAN LEMBAGALEGISLATIF YG EFEKTIF

SISTEM PEMILU YG DEMOKRATIS

9

SIDANG PARIPURNA

LKPJ-KDH ATAS KINERJA APBD 2007

31 MARET

2008

SIDANG PARIPURNA ISTIMEWA PENYAMPAIAN

KEPUTUSAN DPRD CATATAN REKOMENDASI

30 APRIL

RKPD30 APRIL

KUA DAN PPAS 2008 SESUAI

PERMEN 59/07 SUDAH DISAHKAN

(SESUAI BATAS KEWENANGAN

DAN SOTK)MEI – JULI

RKA SKPD31 AGUSTUS

PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN R-

APBD TAHUN 200930 NOVEMBER

D P A1 – 31 DESEMBER

2009 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

UANG CAIR2 JANUARI

SEBAIKNYA, PERDA SOTK DAN PERDA URUSAN WAJIB

DAN PILIHAN SUDAH DISAHKAN31 MARET

OPINI AUDIT BPK (SILPA)

15 JULI

PENGESAHAN APBD

PERHITUNGAN DAN SILPA

SESUAI OPINI AUDIT BPK

MEDIO SEPT

PENGESAHAN APBD

PERUBAHAN SESUAI SILPA

DAN OPINI AUDIT BPKMEDIO OKT

SEBAIKNYA, RENSTRA SKPD DAN RENSTRA KECAMATAN

SUDAH DIREVISI SESUAI SOTK

BARUAKHIR MARET

10

1. PERSIAPAN PIMPINAN DEFINITIF;

2. DRAFT TATIB;3. DRAFT KODE ETIK;4. PEMBENTUKAN FRAKSI.

DPRD DPRD 2009 – 20142009 – 2014

LANTIKLANTIK

PIMPINANPIMPINANSEMENTARASEMENTARA

1. BANMUS;2. KOMISI;3. BADAN LEGISLASI;4. BADAN KEHORMATAN;5. BADAN ANGGARAN;6. TENAGA AHLI.

BENTUK ALAT KELENGKAPAN

PELAKSANAAN FUNGSI/

WEWENANG

PIMPINANPIMPINANDEFINITIFDEFINITIF

1. TATIB;2. KODE ETIK;3. PENETAPAN ALAT

KELENGKAPAN4. R-APBD 2010.

PENGESAHAN

11

1. BILA ½ N + 1 MEMIHAK DPRD:

2. BILA ½ N + 1 MEMIHAK KDH:

DPRD SUPERIOR Vs KDH INFERIORDPRD superior terdapat di 379 Kab/Kota dan 21 Provinsi.

KDH SUPERIOR Vs DPRD INFERIOR

½ n + 1

12

CATATAN: DI DALAM SISTEM DEMOKRASI YANG MAPAN, SELURUH FRAKSI MEMBENTUK DUA KUBU, YAKNI KUBU PENDUKUNG KDH DAN KUBU OPOSISI.

13

1.1. PROSES POLITIK YANG DEMOKRATIS:PROSES POLITIK YANG DEMOKRATIS: Setiap jabatan Setiap jabatan politik harus dicapai melalui tahapan dan mekanisme politik harus dicapai melalui tahapan dan mekanisme pemilihan umum; pemilihan umum;

2.2. UU POLITIK YANG MODERN DAN AKOMODATIF:UU POLITIK YANG MODERN DAN AKOMODATIF: UU yang UU yang senyawa dengan perubahan zaman tetapi tetap mampu senyawa dengan perubahan zaman tetapi tetap mampu mengakomodasi nilai-nilai budaya tradisional positif yang mengakomodasi nilai-nilai budaya tradisional positif yang hidup di tengah-tengah masyarakat;hidup di tengah-tengah masyarakat;

3.3. KESADARAN DAN BUDAYA POLITIK YANG RASIONAL:KESADARAN DAN BUDAYA POLITIK YANG RASIONAL:

A.A. Masyarakat berhak menentukan afiliasi dan Masyarakat berhak menentukan afiliasi dan pilihan pilihan politiknya politiknya dengan mempertimbangkan dengan mempertimbangkan kesesuaian aspirasinya dengan kesesuaian aspirasinya dengan platform partai platform partai politik; politik;

B.B. Partai politik tetap memelihara kesetiaan Partai politik tetap memelihara kesetiaan konstituennya konstituennya dengan tetap secara dengan tetap secara

konsisten konsisten memperjuangkan platform memperjuangkan platform partai dan janji partai dan janji kampanye;kampanye;

C.C. Lembaga Perwakilan (DPR, DPD dan DPRD) Lembaga Perwakilan (DPR, DPD dan DPRD) secara secara konsisten konsisten melaksanakan seluruh fungsi melaksanakan seluruh fungsi dan dan tanggungjawabnya dalam tanggungjawabnya dalam mengemban mengemban amanat rakyat amanat rakyat dan kepentingan umum. dan kepentingan umum.

14

4.4. SISTEM PRESIDENSIEL: SISTEM PRESIDENSIEL: Sistem pemerintahan dimana Sistem pemerintahan dimana presiden menjalankan dua fungsi sekaligus, yakni presiden menjalankan dua fungsi sekaligus, yakni sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan serta sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan serta tidak tunduk pada dan tidak bisa dijatuhkan oleh DPR, tidak tunduk pada dan tidak bisa dijatuhkan oleh DPR, sekalipun jumlah kursi partai politik pengusung presiden sekalipun jumlah kursi partai politik pengusung presiden di DPR tidak memenuhi quorum di DPR tidak memenuhi quorum ½ n + 1;½ n + 1;

5.5. MULTI PARTAI SEDERHANA: MULTI PARTAI SEDERHANA: Jumlah Jumlah partai peserta partai peserta pemilu tidak melebihi 6 (enam) partai dan setiap partai pemilu tidak melebihi 6 (enam) partai dan setiap partai memiliki platform yang berbeda namun dengan tujuan memiliki platform yang berbeda namun dengan tujuan yang sama. yang sama. Sistem Presidensiel hanya dapat bekerja Sistem Presidensiel hanya dapat bekerja efektif bila jumlah partai tidak melebihi 6 (enam) partai; efektif bila jumlah partai tidak melebihi 6 (enam) partai;

6.6. SISTEM PEMILU DEMOKRATIS: SISTEM PEMILU DEMOKRATIS: Pemilihan Umum yang Pemilihan Umum yang dilangsungkan secara jujur dan adil serta memberikan dilangsungkan secara jujur dan adil serta memberikan hak-hak khusus kepada kaum perempuan serta hak-hak khusus kepada kaum perempuan serta menetapkan pemenang pemilihan dari setiap partai menetapkan pemenang pemilihan dari setiap partai berdasarkan perolehan suara terbanyak; berdasarkan perolehan suara terbanyak;

7.7. PENGUATAN LEMBAGA LEGISLATIF: PENGUATAN LEMBAGA LEGISLATIF: Kehendak politik Kehendak politik yang hidup di semua lembaga perwakilan pada ketiga yang hidup di semua lembaga perwakilan pada ketiga tingkat pemerintahan untuk tetap menjalankan fungsi tingkat pemerintahan untuk tetap menjalankan fungsi legislasi, fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan legislasi, fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan berdasarkan ukuran dan kriteria serta proses dan berdasarkan ukuran dan kriteria serta proses dan mekanisme yang obyektif dan rasional. mekanisme yang obyektif dan rasional.

Lanjutan…Lanjutan…

15

1.1. DALAM MELAKSANAKAN TUGAS, FUNGSI DAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANGNYA, DPRD WEWENANGNYA, DPRD TUNDUK PADA SELURUH TUNDUK PADA SELURUH ATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU; ATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU;

2.2. SEJUMLAH ATURAN PERUNDANGAN DIMAKSUD SEJUMLAH ATURAN PERUNDANGAN DIMAKSUD MEMUAT SUBSTANSI YANG SANGAT RELEVAN MEMUAT SUBSTANSI YANG SANGAT RELEVAN BAGI UPAYA PENINGKATAN KAPASITAS BAGI UPAYA PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DPRD SEBAGAI LEMBAGA KELEMBAGAAN DPRD SEBAGAI LEMBAGA LEGISLATIF DAERAH; LEGISLATIF DAERAH;

3.3. PENCANTUMAN SEBUAH PENCANTUMAN SEBUAH UU/PP/PERPRESUU/PP/PERPRES KE KE DALAM KONSIDERANS MENIMBANG ADALAH DALAM KONSIDERANS MENIMBANG ADALAH PERNYATAAN BAHWA TATIB DPRD DISUSUN PERNYATAAN BAHWA TATIB DPRD DISUSUN DENGAN MENDASARKAN DIRI PADA DENGAN MENDASARKAN DIRI PADA UU/PP/PERPRESUU/PP/PERPRES DIMAKSUD. DIMAKSUD.

16

PaketUU Terkait

PaketPP Terkait

Peraturan DPRDtentang Tatib

PP tentang Tatib

+

17

1. 1. UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2.2. UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan;UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan;3.3. UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundangan;Perundangan;4.4. UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan; UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan; 5.5. UU No. 25 tahun 2004 tentang SPPN;UU No. 25 tahun 2004 tentang SPPN;6.6. UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemda;UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemda;7.7. UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan;UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan;8.8. UU No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik;UU No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik;9.9. UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif;UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif;10.10. UU No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan UU No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan

DPRD;DPRD;11.11. PP No. 58 tahun 2005 tentang Keuangan Daerah;PP No. 58 tahun 2005 tentang Keuangan Daerah;12.12. PP No. 8 tahun 2006;PP No. 8 tahun 2006;13.13. PP No. 3 tahun 2007 tentang LKPJ dan LPPD;PP No. 3 tahun 2007 tentang LKPJ dan LPPD;14.14. PP No. 8 tahun 2008 tentangPP No. 8 tahun 2008 tentang15.15. PP No. 60 tahun 2008 tentang SPI;PP No. 60 tahun 2008 tentang SPI;16.16. Keputusan KPU tentang Calon Legislatif Terpilih;Keputusan KPU tentang Calon Legislatif Terpilih;17.17. Permendagri 13 tahun 2006;Permendagri 13 tahun 2006;18.18. Permendagri 59 tahun 2007.Permendagri 59 tahun 2007.

18

Anggota DPRD Kabupaten/Kota berjumlah

paling sedikit 20 orang dan paling banyak 50

orang;

Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota diresmikan

dengan Keputusan Gubernur;

Masa jabatan anggota DPRD Kabupaten/Kota

adalah 5 tahun dan berakhir pada saat

anggota DPRD Kab/Kota yang baru

mengucapkan sumpah/janji;

Sumpah/janji diucapkan secara bersama-sama

dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam

Rapat Paripurna DPRD setempat.

19

DPRD DPRD Kab/KotaKab/Kota terdiri atas anggota partai politik terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umumpemilihan umum, dengan prinsip , dengan prinsip suara terbanyak;suara terbanyak;

DPRD DPRD Kab/KotaKab/Kota merupakan lembaga perwakilan merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur unsur penyelenggara pemerintahan daerah penyelenggara pemerintahan daerah Kab/Kota.Kab/Kota.

CATATAN:CATATAN:

1. Amar Putusan MA telah membatalkan Keputusan KPU tentang penentuan kursi DPRD yang diperoleh melalui penghitunugan tahap kedua;

2. KPU menanggapi amar putusan MA dengan cara mengajukan gugatan kepada MK;

3. MK mengabulkan gugatan KPU dan membatalkan amar putusan MA;

4. Komposisi keanggotaan DPRD tidak mengalami perubahan dan diresmikan sesuai jadwal.

20

Pembentukan peraturan daerah Kab/Kota bersama Bupati/Walikota;

Pembahasan dan persetujuan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi bersama Bupati/Walikota; dan

Pengawasan pelaksanaan peraturan daerah dan APBD Kab/Kota.

Ketiga fungsi dimaksud dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di kabupaten/kota.

21

Membentuk peraturan daerah Kab/Kota bersama Bup/Walkot;

Membahas dan menyetujui rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah Kab/Kota yang diajukan oleh Bupati/Walikota;

Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kab/Kota;

Mengusulkan peresmian pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Walikota dan/atau wakil Bupati/Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;

Memilih wakil Bupati/Walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil Bupati/Walikota;

22

Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah Kab/Kota terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah;

Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kab/Kota;

Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kab/Kota;

Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;

Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam per-uu-an.


23

Interpelasi (hak meminta keterangan kepada

Bupati/Walikota diajukan oleh minimal 15 org dan

disetujui oleh 2/3 anggota DPRD Kab/Kota);

Angket (hak melakukan penyelidikan atas kebijakan

Bupati/Walikota, diajukan oleh 15 org dan disetujui

oleh 2/3 anggota DPRD Kab/Kota); dan

Menyatakan pendapat (menyatakan pendapat

terhadap kebijakan Bupati/Walikota yang penting

dan strategis atau mengenai kejadian luar biasa

yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi

penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut

pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket).

24

1.1. MMengajukan rancangan peraturan engajukan rancangan peraturan

daerah;daerah;

2.2. Mengajukan pertanyaan;Mengajukan pertanyaan;

3.3. Menyampaikan usul dan pendapat;Menyampaikan usul dan pendapat;

4.4. Memilih dan dipilih;Memilih dan dipilih;

5.5. MMembela diri;embela diri;

6.6. Imunitas;Imunitas;

7.7. Mengikuti orientasi dan Mengikuti orientasi dan

pendalaman tugas:pendalaman tugas:

(Sesuai UU No. 27/09, Parpol dapat (Sesuai UU No. 27/09, Parpol dapat

menyelenggarakan orientasi menyelenggarakan orientasi

pendalaman tpendalaman t ugas ugas DPRD); DPRD);

8.8. Protokoler; danProtokoler; dan

9.9. Keuangan dan administratif.Keuangan dan administratif.

25

(1) UU NO. 27 TAHUN 2009 TIDAK MEMBATASI JUMLAH MINIMAL PEROLEHAN KURSI PARPOL UNTUK MENDAPATKAN KURSI PIMPINAN;

(2) CONTOH SIMULASI PEROLEHAN KURSI PARPOL:

a. Partai Golkar : 4 kursi;b. Partai Gerindra : 4 kursi;c. PKB : 2 kursi (menang suara dari PPP); d. PPP : 2 kursi (menang suara dari PKS);e. PKS : 2 kursi (kalah suara).

(3) Kursi pimpinan DPRD di daerah dimaksud adalah hak konstitusional Partai Partai Golkar, Gerindra, PKB dan PPP).

(1) UU NO. 27 TAHUN 2009 TIDAK MEMBATASI JUMLAH MINIMAL PEROLEHAN KURSI PARPOL UNTUK MENDAPATKAN KURSI PIMPINAN;

(2) CONTOH SIMULASI PEROLEHAN KURSI PARPOL:

a. Partai Golkar : 4 kursi;b. Partai Gerindra : 4 kursi;c. PKB : 2 kursi (menang suara dari PPP); d. PPP : 2 kursi (menang suara dari PKS);e. PKS : 2 kursi (kalah suara).

(3) Kursi pimpinan DPRD di daerah dimaksud adalah hak konstitusional Partai Partai Golkar, Gerindra, PKB dan PPP).

26

(1) CONTOH PEROLEHAN KURSI PARPOL:

a. Partai Golkar : 2 kursi;b. Partai Demokrat : 1 kursi;c. PKB : 1 kursi (menang suara dari PPP); d. PPP : 1 kursi (menang suara dari PDS);e. PDS : 1 kursi (kalah suara).

(2) Kursi pimpinan DPRD di daerah dimaksud adalah hak konstitusional Partai Partai Golkar, Demokrat, PKB dan PPP).

(3) Walaupun jumlah kursi terbanyak yang diraih satu atau dua parpol di sebuah daerah adalah 2 dan 1 kursi, posisi pimpinan tetap menjadi hak konstitusional partai dimaksud.

(1) CONTOH PEROLEHAN KURSI PARPOL:

a. Partai Golkar : 2 kursi;b. Partai Demokrat : 1 kursi;c. PKB : 1 kursi (menang suara dari PPP); d. PPP : 1 kursi (menang suara dari PDS);e. PDS : 1 kursi (kalah suara).

(2) Kursi pimpinan DPRD di daerah dimaksud adalah hak konstitusional Partai Partai Golkar, Demokrat, PKB dan PPP).

(3) Walaupun jumlah kursi terbanyak yang diraih satu atau dua parpol di sebuah daerah adalah 2 dan 1 kursi, posisi pimpinan tetap menjadi hak konstitusional partai dimaksud.

27

Fraksi dibentuk sebagai wadah berhimpun Fraksi dibentuk sebagai wadah berhimpun anggota DPRD Kab/Kota;anggota DPRD Kab/Kota;

Setiap anggota DPRD wajib menjadi anggota satu Setiap anggota DPRD wajib menjadi anggota satu fraksi;fraksi;

Anggota Fraksi minimal sama dengan jumlah Anggota Fraksi minimal sama dengan jumlah Komisi;Komisi;

DPRD dengan anggota berjumlah antara 20 – 35 DPRD dengan anggota berjumlah antara 20 – 35 orang membentuk orang membentuk 3 Komisi;3 Komisi;

DPRD dengan anggota berjumlah lebih dari 35 DPRD dengan anggota berjumlah lebih dari 35 orang membentuk orang membentuk 4 Komisi; 4 Komisi;

Parpol yang memiliki jumlah anggota sama atau Parpol yang memiliki jumlah anggota sama atau melebihi jumlah Komisi dapat membentuk satu melebihi jumlah Komisi dapat membentuk satu fraksi;fraksi;

Parpol yang memiliki jumlah anggota kurang dari Parpol yang memiliki jumlah anggota kurang dari jumlah Komisi dapat bergabung dengan Fraksi jumlah Komisi dapat bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk Fraksi Gabungan;yang ada atau membentuk Fraksi Gabungan;

28

Dalam hal tidak ada parpol yang memiliki Dalam hal tidak ada parpol yang memiliki anggota yang sama dengan jumlah Komisi, anggota yang sama dengan jumlah Komisi, dibentuk Fraksi Gabungan;dibentuk Fraksi Gabungan;

Jumlah Fraksi Gabungan maksimal dua fraksi;Jumlah Fraksi Gabungan maksimal dua fraksi;

Fraksi memiliki sekretariat;Fraksi memiliki sekretariat;

Sekretariat DPRD menyediakan ruangan Sekretariat DPRD menyediakan ruangan sekretariat fraksi, biaya rapat dan biaya sekretariat fraksi, biaya rapat dan biaya operasional ruangan sekretariat fraksi dan operasional ruangan sekretariat fraksi dan seorang tenaga fraksi, dengan kualifikasi: seorang tenaga fraksi, dengan kualifikasi:

a. S1 dengan pengalaman 5 tahun; a. S1 dengan pengalaman 5 tahun;

b. S2 dengan pengalaman 3 tahun; b. S2 dengan pengalaman 3 tahun;

c. S3 dengan pengalaman 1 tahun. c. S3 dengan pengalaman 1 tahun.

Pemberian honorarium tenaga ahli Pemberian honorarium tenaga ahli dilakukan secara tidak tetap (on-call) sesuai dilakukan secara tidak tetap (on-call) sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. daerah.


FRAKSI 1

FRAKSI 2

FRAKSI 3

FRAKSI 4

TENAGAAHLI

TENAGAAHLI

KOMISI 1KOMISI 1 KOMISI 2KOMISI 2 KOMISI 3KOMISI 3 KOMISI 4KOMISI 4

PLATFORM

PLATFORM

SIKAPSIKAP

TENAGAAHLI

TENAGAAHLI

PIMPINANPIMPINAN

30

Dalam sistem demokrasi yang sudah mapan, Dalam sistem demokrasi yang sudah mapan, setiap Fraksi memiliki setiap Fraksi memiliki PlatformPlatform dan dan SikapSikap yang sangat tegas atas seluruh bidang tugas yang sangat tegas atas seluruh bidang tugas pemerintahan daerah;pemerintahan daerah;

Platform dimaksud digunakan sebagai Platform dimaksud digunakan sebagai parameter kerja bagi setiap anggota Fraksi parameter kerja bagi setiap anggota Fraksi yang duduk pada setiap alat kelengkapan;yang duduk pada setiap alat kelengkapan;

Bila pemda mengajukan usulan program yang Bila pemda mengajukan usulan program yang berbeda dengan platform dimaksud, maka berbeda dengan platform dimaksud, maka Fraksi akan berjuang untuk mengubah usulan Fraksi akan berjuang untuk mengubah usulan dimaksud;dimaksud;

Fraksi hanya akan menerima usulan Fraksi hanya akan menerima usulan dimaksud bila ternyata kalah dalam voting dimaksud bila ternyata kalah dalam voting dengan formula klasik dengan formula klasik ½ n + 1.½ n + 1.

31

FUNGSI LEGISLATIF

MEMBENTUKMEMBENTUKPERDAPERDA

FUNGSIPENGAWASAN

INISIATIF

DPRD

INISIATIFKDHSURAT

PENGANTAR

PIMPINAN DPRD

SURAT

PENGANTAR

KDH

RANPERDA

TINGKAT PEMBICARAAN

TINGKAT PERTAMA; TINGKAT KEDUA; TINGKAT KETIGA; TINGKAT KEEMPAT

KONSULTASI FRAKSI

PENETAPANPERDA

PENGAWASAN DPRD PELAKSANAANNYA; PENURUNANNYA

KEDALAM PERATURAN KDH.

NASKAHNASKAHAKADEMISAKADEMIS

(NA)(NA)

KONTRAKKONTRAKUNIV AUNIV A

KONTRAKKONTRAKUNIV BUNIV B

KONSULTANKONSULTAN

33

DOKUMEN POLITIK

Th n- 1 Th n Th n+1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PROSES DAN TAHAPAN PENYUSUNAN RAPBDP

EM

DA

DP

RD

RPJMRPJM

RENSTRA

POKOK-2

PIKIRAN

KOMISI

MUSRENBANG

DE

SA

KE

C

KA

B/K

OT

A

RENJA

RKPD

PLATFORM

FRAKSI

POKOK-2

PIKIRAN

DPRD

KUA PPAS

30 APRIL

15 JUNI 1 JULI

RKA

1 AGS

DOKUMEN POLITIK

R-APBD

15 NOV

TAPD

1 2 3 4

BANGGAR

1 2 3 4

S K P D

K O M I S I

APBD

PEMBICARAANPEMBICARAAN

TINGKAT 1 TINGKAT 2 TINGKAT 3 TINGKAT 4

TINGKAT 1 TINGKAT 2 TINGKAT 3 TINGKAT 4

30 NOV

RAKERNIS

RAKERNIS

RAPAT INTERNAL

RAPAT KOORDINASI

R E S E S

34

1.1. Pemilihan dan penetapan pimpinan;Pemilihan dan penetapan pimpinan;2.2. PPengucapan sumpah/janji;engucapan sumpah/janji;3.3. Pemberhentian dan penggantian Pemberhentian dan penggantian pimpinan;pimpinan;4.4. PPenyelenggaraan sidang/rapat;enyelenggaraan sidang/rapat;5.5. Pelaksanaan fungsi, tugas dan Pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga, wewenang lembaga,

serta hak dan kewajiban anggota;serta hak dan kewajiban anggota;6.6. Penggantian antar waktu anggota;Penggantian antar waktu anggota;7.7. Pembentukan, susunan, tugas dan Pembentukan, susunan, tugas dan wewenang serta wewenang serta

kewajiban alat-alat kelengkapan;kewajiban alat-alat kelengkapan;8.8. Rapat dan pembuatan keputusan;Rapat dan pembuatan keputusan;9.9. Pelaksanaan konsultasi antara legislatif Pelaksanaan konsultasi antara legislatif dan dan eksekutif;eksekutif;10.10. Penerimaan pengaduan dan Penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi penyaluran aspirasi

masyarakat;masyarakat;11.11. Penyelidikan, verifikasi, dan Penyelidikan, verifikasi, dan pengambilan putusan pengambilan putusan

oleh Badan Kehormatan Dewan; oleh Badan Kehormatan Dewan; 12.12. Pengaturan protokoler dan kode etik; Pengaturan protokoler dan kode etik; dandan13.13. Pelaksanaan tugas kelompok Pelaksanaan tugas kelompok pakar/ahli.pakar/ahli.

35

1.1. KONSIDERANS DAN BATANG TUBUH; KONSIDERANS DAN BATANG TUBUH;

2.2. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL;PENJELASAN PASAL DEMI PASAL;

3.3. LAMPIRAN (DALAM BENTUK BAGAN, CHART DAN LAMPIRAN (DALAM BENTUK BAGAN, CHART DAN MATRIKS). MATRIKS).

Catatan: Penjelasan pasal demi pasal dan Lampiran diperlukan untuk menguraikan secara rinci berbagai klausul yang membutuhkan informasi

tambahan dalam rangka menghindarkan tafsir ganda.

36

MPR, DPR, DPD, DPRD MPR, DPR, DPD, DPRD PProvinsi, dan DPRD rovinsi, dan DPRD KKabupaten/abupaten/KKota ota wajib menyusunwajib menyusun KKode ode EEtiktik;;

Kode Etik Kode Etik berisi norma yang harus dipatuhi oleh berisi norma yang harus dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas kredibilitas lembaga;lembaga;

Kode Kode EEtik juga tik juga harus harus memuat memuat jenis sanksi jenis sanksi dan dan mekanisme penegakan kode etikmekanisme penegakan kode etik yang ditetapkan yang ditetapkan oleh masing-masing lembagaoleh masing-masing lembaga;;

Kode Etik yang baik adalah Kode Etik yang disusun Kode Etik yang baik adalah Kode Etik yang disusun rinci, sesuai dengan standar pelaksanaan seluruh rinci, sesuai dengan standar pelaksanaan seluruh fungsi lembaga;fungsi lembaga;

Kode Etik yang rinci akan memungkinkan Kode Etik yang rinci akan memungkinkan ditegakkannya disiplin secara obyektif dan ditegakkannya disiplin secara obyektif dan mencegah terjadinya penetapan sanksi secara mencegah terjadinya penetapan sanksi secara subyektifsubyektif..

37

Bagian Kedua Bagian Kedua Kode EtikKode EtikPasal 123Pasal 123

(1)(1) DPRD menyusun Kode Etik yang berisi norma yang DPRD menyusun Kode Etik yang berisi norma yang wajib wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD;kredibilitas DPRD;

(2)(2) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat memuat sekurang-kurangnya:sekurang-kurangnya:

a.a. Pengertian dan Tujuan Kode Etik;Pengertian dan Tujuan Kode Etik;b.b. Pengaturan sikap, tata kerja, dan tata Pengaturan sikap, tata kerja, dan tata hubungan antar hubungan antar penyelenggara Pemerintah penyelenggara Pemerintah Daerah dan antar Daerah dan antar anggota DPRD dan pihak anggota DPRD dan pihak lain;lain;c. c. Hal baik dan pantas dilakukan oleh anggota Hal baik dan pantas dilakukan oleh anggota DPRD;DPRD;d.d. Etika dalam penyampaian pendapat, Etika dalam penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, tanggapan, jawaban, sanggahan; dansanggahan; dane. Sanksi dan rehabilitasi.e. Sanksi dan rehabilitasi.


38

Pasal 124Pasal 124(1)(1) Kode Etik bertujuan untuk menjaga martabat, Kode Etik bertujuan untuk menjaga martabat,

kehormatan, citra dan kredibilitas anggota kehormatan, citra dan kredibilitas anggota DPRD dalam melaksanakan tugas, wewenang DPRD dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta tanggungjawabnya kepada dan kewajiban serta tanggungjawabnya kepada pemilih, masyarakat dan negara.pemilih, masyarakat dan negara.

(2) (2) Anggota DPRD wajib bertaqwa kepada Anggota DPRD wajib bertaqwa kepada Tuhan Yang maha Esa, berjiwa Pancasila, taat Tuhan Yang maha Esa, berjiwa Pancasila, taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan, berintegritas tinggi, jujur, perundang-undangan, berintegritas tinggi, jujur, dengan senantiasa menegakkan kebenaran dan dengan senantiasa menegakkan kebenaran dan keadilan, menjunjung tinggi demokrasi dan hak keadilan, menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia, mengemban amanat penderitaan asasi manusia, mengemban amanat penderitaan rakyat, mematuhi peraturan Tata Tertib DPRD, rakyat, mematuhi peraturan Tata Tertib DPRD, menunjukkan profesionalisme sebagai anggota menunjukkan profesionalisme sebagai anggota DPRD dan DPRD dan selalu berupaya meningkatkan selalu berupaya meningkatkan kualitas dan kinerjanya.kualitas dan kinerjanya.


39

Pasal 126Pasal 126

(1)(1)Anggota DPRD bertanggungjawab mengemban Anggota DPRD bertanggungjawab mengemban amanat penderitaan rakyat, melaksanakan amanat penderitaan rakyat, melaksanakan tugasnya secara adil, mematuhi hukum, tugasnya secara adil, mematuhi hukum, menghormati keberadaan lembaga DPRD menghormati keberadaan lembaga DPRD melaksanakan tugas dan wewenang yang melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya demi kepentingan dan diberikan kepadanya demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat, serta mempertahankan kesejahteraan rakyat, serta mempertahankan keutuhan bangsa dan kedaulatan Negara;keutuhan bangsa dan kedaulatan Negara;

(2)(2)Anggota DPRD bertanggungjawab Anggota DPRD bertanggungjawab menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat kepada pemerintah, lembaga atau rakyat kepada pemerintah, lembaga atau pihak yang terkait secara adil tanpa pihak yang terkait secara adil tanpa memandang suku, agama, ras, golongan dan memandang suku, agama, ras, golongan dan gender.gender.


40

Pasal 127Pasal 127

(1) (1) Pernyataan yang disampaikan dalam rapat Pernyataan yang disampaikan dalam rapat adalah pernyataan dalam kapasitas sebagai adalah pernyataan dalam kapasitas sebagai anggota DPRD, pimpinan masing-masing alat anggota DPRD, pimpinan masing-masing alat kelengkapan atau Pimpinan DPRD;kelengkapan atau Pimpinan DPRD;

(2)(2) Pernyataan di luar sebagaimana dimaksud Pernyataan di luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sebagai pernyataan pada ayat (1) dianggap sebagai pernyataan pribadi;pribadi;

(3)(3) Anggota DPRD yang tidak menghadiri rapat Anggota DPRD yang tidak menghadiri rapat dilarang menyampaikan hasil rapat dengan dilarang menyampaikan hasil rapat dengan mengatasnamakan anggota DPRD kepada mengatasnamakan anggota DPRD kepada pihak lain.pihak lain.


41

Pasal 128Pasal 128(1)(1) Anggota DPRD harus mengutamakan Anggota DPRD harus mengutamakan

tugasnya dengan cara menghadiri secara tugasnya dengan cara menghadiri secara fisik setiap rapat; fisik setiap rapat;

(2)(2) Ketidakhadiran secara fisik sebanyak Ketidakhadiran secara fisik sebanyak tiga kalitiga kali berturut-turut dalam rapat berturut-turut dalam rapat sejenis tanpa izin Pimpinan Fraksi, sejenis tanpa izin Pimpinan Fraksi, merupakan suatu pelanggaran yang dapat merupakan suatu pelanggaran yang dapat diberikan teguran tertulis;diberikan teguran tertulis;

(3)(3) Ketidakhadiran anggota DPRD secara fisik Ketidakhadiran anggota DPRD secara fisik selama selama tiga bulan berturut-turuttiga bulan berturut-turut tanpa tanpa keterangan apapun dalam kegiatan rapat-keterangan apapun dalam kegiatan rapat-rapat DPRD merupakan pelanggaran Kode rapat DPRD merupakan pelanggaran Kode Etik yang dapat diberhentikan sebagai Etik yang dapat diberhentikan sebagai anggota DPRD;anggota DPRD;

(4)(4) Anggota DPRD wajib menjaga tata tertib dan Anggota DPRD wajib menjaga tata tertib dan bersikap santun. bersikap santun.


42

Pasal 130Pasal 130(1)(1) Anggota DPRD melakukan perjalanan dinas di Anggota DPRD melakukan perjalanan dinas di

dalam negeri dengan biaya APBD sesuai dalam negeri dengan biaya APBD sesuai ketentuan peraturan perundangan;ketentuan peraturan perundangan;

(2) (2) Anggota DPRD tidak diperbolehkan Anggota DPRD tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas perjalanan dinas menggunakan fasilitas perjalanan dinas untuk kepentingan diluar tugas DPRD;untuk kepentingan diluar tugas DPRD;

(3)(3) Perjalanan dinas dilakukan dengan Perjalanan dinas dilakukan dengan menggunakan anggaran yang tersedia;menggunakan anggaran yang tersedia;

(4)(4) Anggota DPRD tidak diperbolehkan membawa Anggota DPRD tidak diperbolehkan membawa keluarga dalam suatu perjalanan dinas dengan keluarga dalam suatu perjalanan dinas dengan menggunakan fasilitas yang dibiayai oleh menggunakan fasilitas yang dibiayai oleh APBD;APBD;

(5)(5) Dalam hal perjalanan dinas atas biaya Dalam hal perjalanan dinas atas biaya pengundang harus mendapat izin tertulis dari pengundang harus mendapat izin tertulis dari Pimpinan DPRD;Pimpinan DPRD;

(6)(6) Anggota DPRD yang melakukan perjalanan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri dengan anggaran dinas ke luar negeri dengan anggaran yang tersedia wajib memperoleh izin tertulis yang tersedia wajib memperoleh izin tertulis dari Gubernur.dari Gubernur.


43

BAB XIV BAB XIV KUNJUNGAN KERJAKUNJUNGAN KERJA

Pasal 139Pasal 1391)1) Anggota DPRD dapat melakukan kunjungan Anggota DPRD dapat melakukan kunjungan

kerja dalam daerah/keluar daerah maupun ke kerja dalam daerah/keluar daerah maupun ke luar negeri;luar negeri;

2)2) Kunjungan kerja disesuaikan dengan kebutuhan Kunjungan kerja disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan pelaksanaan tugas, fungsi dan dan kepentingan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD;wewenang DPRD;

3)3) Kunjungan kerja dalam daerah dan keluar Kunjungan kerja dalam daerah dan keluar daerah harus dengan persetujuan Pimpinan daerah harus dengan persetujuan Pimpinan DPRD;DPRD;

4)4) Kunjungan kerja ke luar negeri harus dengan Kunjungan kerja ke luar negeri harus dengan persetujuan Pimpinan DPRD dan wajib persetujuan Pimpinan DPRD dan wajib memperoleh izin tertulis dari Gubernur;memperoleh izin tertulis dari Gubernur;

5)5) Anggota DPRD yang melakukan Kunjungan Kerja Anggota DPRD yang melakukan Kunjungan Kerja wajib menyampaikan laporan tertulis kepada wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD selambat-lambatnya 7 (tujuh) Pimpinan DPRD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kunjungan kerja tersebut selesai.hari setelah kunjungan kerja tersebut selesai.

44

BAB XVIIIBAB XVIIISISTEM PENDUKUNGSISTEM PENDUKUNG

Bagian Kesatu Bagian Kesatu Sekretariat DPRDSekretariat DPRD

Pasal 154Pasal 154

(1)(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD, dibentuk Sekretariat DPRD yang wewenang DPRD, dibentuk Sekretariat DPRD yang susunan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan susunan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan peraturan dengan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; perundang-undangan;

(2)(2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan diangkat dan diberhentikan dengan keputusan bupati/walikota atas persetujuan Pimpinan DPRD;bupati/walikota atas persetujuan Pimpinan DPRD;

(3)(3) Sekretaris DPRD dan pegawai Sekretariat DPRD Sekretaris DPRD dan pegawai Sekretariat DPRD berasal dari pegawai negeri sipil; berasal dari pegawai negeri sipil;

(4)(4) Sekretaris DPRD mempunyai tugas dan Sekretaris DPRD mempunyai tugas dan bertanggungjawab atas seluruh aspek administrasi bertanggungjawab atas seluruh aspek administrasi perkantoran, perencanaan program dan perkantoran, perencanaan program dan penganggaran, penatausahaan anggaran serta penganggaran, penatausahaan anggaran serta penyusunan laporan kinerja dan akuntansi keuangan penyusunan laporan kinerja dan akuntansi keuangan DPRD.DPRD.

45

1. MEMPERSIAPKAN DRAFT KREATIF DAN NORMATIF:

a. Kode Etik dan Kehormatan Anggota DPRD; b. Tata Tertib DPRD;c. Badan Kehormatan;d. Skenario dan alternatif rekrument tenaga ahli:

1) yang akan dipekerjakan sepanjang tahun untuk mendampingi setiap Komisi;

2) on-call, yang diperlukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

2. MENYIAPKAN SKENARIO PEMBENTUKAN MEKANISME HUBUNGAN KERJA KEMITRAAN ANTARA KOMISI DENGAN SKPD PASANGAN KERJA;

46

3. MEMPERSIAPKAN SELURUH KEBUTUHAN ADMINISTRATIF DAN ANGGARAN YANG DIPERLUKAN UNTUK PELAKSANAAN:

a. Tugas, kewajiban dan hak-hak Pimpinan; b. Tugas, kewajiban dan hak-hak DPRD sebagai lembaga;c. Tugas, kewajiban dan hak-hak anggota;d. Kemungkinan terjadinya PAW secara mendadak;e. Pemilihan pimpinan sementara, pelantikan pimpinan definitif dan pembentukan alat-alat kelengkapan dewan;f. Dalam tahun anggaran 2010, perlu disiapkan anggaran kegiatan laporan kinerja pertanggungjawaban DPRD kepada konstituen.

4. MENDALAMI PP NO. 60 TAHUN 2008 TENTANG SPI DAN MENYUSUN DRAFT SKENARIO KEPUTUSAN DPRD TENTANG MANAJEMEN RISIKO;

5. MENYIAPKAN SKENARIO RESES YANG SIMULTAN DENGAN PELAKSANAAN MUSRENBANG BERJENJANG DALAM RANGKA MENDEKATKAN ANGGOTA DPRD DENGAN KONSTITUEN DI DAPIL MASING-MASING.


47

Pemanggilan, permintaan keterangan, dan Pemanggilan, permintaan keterangan, dan

penyidikan terhadap anggota harus mendapat penyidikan terhadap anggota harus mendapat

persetujuan tertulis: persetujuan tertulis:

- - MPR, DPR dan DPD dari Presiden. MPR, DPR dan DPD dari Presiden.

- DPRD Provinsi dari Menteri Dalam Negeri.- DPRD Provinsi dari Menteri Dalam Negeri.

- DPRD Kabupaten/Kota dari Gubernur.- DPRD Kabupaten/Kota dari Gubernur.

Ketentuan Ketentuan tsb tsb tidak berlaku apabila anggota MPR, tidak berlaku apabila anggota MPR,

DPR, DPD, DPRD DPR, DPD, DPRD PProvinsi, dan DPRD rovinsi, dan DPRD

KKabupaten/abupaten/KKota melakukan tindak pidana ota melakukan tindak pidana

terorisme, korupsi, dan tertangkap tangan dalam terorisme, korupsi, dan tertangkap tangan dalam

tindak pidana lainnya.tindak pidana lainnya. (Klausul Baru).

48

Dalam hal anggota DPRDalam hal anggota DPRD Kab/KotaD Kab/Kota tidak tidak melaksanakan kewajibanmelaksanakan kewajiban nomor 1 s/d 3 nomor 1 s/d 3, , yang bersangkutan dapat dikenakan yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi berupa pemberhentian sebagai sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRanggota DPRD Kab/KotaD Kab/Kota. .

Dalam hal anggota DPRDalam hal anggota DPRD Kab/KotaD Kab/Kota tidak tidak melaksanakan salah satu atau lebih melaksanakan salah satu atau lebih kewajiban kewajiban nomor 4 s/d 12nomor 4 s/d 12, yang , yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi bersangkutan dapat dikenakan sanksi berupa pemberhentian sementara berupa pemberhentian sementara sebagai anggota DPRsebagai anggota DPRD Kab/KotaD Kab/Kota..

49

BAB XIXBAB XIXPERUBAHAN DAN PENYESUAIAN PERATURAN PERUBAHAN DAN PENYESUAIAN PERATURAN

TATA TERTIBTATA TERTIBPasal 158Pasal 158

(1)(1)Perubahan terhadap Peraturan Tata Tertib ini Perubahan terhadap Peraturan Tata Tertib ini hanya hanya dapat diajukan oleh sekurang-dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya sembilan kurangnya sembilan anggota DPRD, yang anggota DPRD, yang terdiri dari dua Fraksi atau terdiri dari dua Fraksi atau lebih;lebih;

(2)(2)Pembahasan perubahan sebagaimana Pembahasan perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam Rapat dimaksud ayat (1) dilakukan dalam Rapat Paripurna yang khusus diadakan untuk Paripurna yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut dan harus dihadiri keperluan tersebut dan harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota DPRD;jumlah Anggota DPRD;

(3)(3)Keputusan diambil dengan persetujuan oleh Keputusan diambil dengan persetujuan oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.jumlah anggota DPRD yang hadir.

50

Pasal 159Pasal 159

Perubahan dan penyesuaian terhadap Perubahan dan penyesuaian terhadap Peraturan Tata Tertib ini Peraturan Tata Tertib ini wajib dilakukan wajib dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah terbitnya Peraturan Pemerintah setelah terbitnya Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD yang baru.DPRD yang baru.

Lanjutan… Lanjutan…

51

a. Turunan langsung (copy paste) dari PP No. 25 tahun 2004 dan PP No. 53 tahun 2005. Banyak klausul yang membutuhkan penjabaran lebih rinci tetapi tidak dilakukan;

b. Ketidakseimbangan kejelasan. Memuat penjelasan yang sangat jelas atas klausul yang sangat jelas dan penjelasan yang kurang jelas atas klausul yang kurang jelas.

52

1. DPRD terdiri atas anggota DPRD dan Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2004;

2. Nama-nama anggota DPRD secara administratif ditetapkan oleh KPU Provinsi bagi anggota DPRD Provinsi dan oleh KPU Kabupaten/Kota bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota;

3. Nama-nama anggota DPRD dilaporkan oleh:

a. KPU Propinsi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi Anggota DPRD Provinsi;

b. KPU Kabupaten/Kota kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota bagi Anggota DPRD

Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada KPU.

53

1. Peresmian keanggotaan DPRD Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas nama Presiden;

2. Selama menjadi anggota DPRD, yang bersangkutan berdomisili di Ibukota Provinsi bagi anggota DPRD Provinsi dan berdomisili di Kabupaten/Kota yang bersangkutan bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota.

54

55

1. Sebelum memangku jabatannya, anggota DPRD sebelum mengucapkan sumpah/janji secara bersama‑sama yang dipandu oleh Ketua Pengadilan setempat;

2. Sumpah/janji anggota DPRD adalah sebagai berikut:

"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dengan sebaik‑baiknya dan

seadil‑adilnya;

bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang‑Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang‑undangan;

bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi serta berbhakti kepada bangsa dan negara;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demkepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia.

56

Pada waktu pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dipakai kata‑kata tertentu sesuai dengan agama masing‑masing meliputi:

a. Bagi penganut agama Islam didahului dengan pengucapan kalimat ‘Demi Allah saya bersumpah’;

b. Bagi penganut agama Kristen/Katolik diakhiri dengan pengucapan kalimat ‘Semoga Tuhan menolong saya’;

c. Bagi penganut agama Budha didahului dengan pengucapan kalimat ‘Demi Hyang Adi Budha’;

d. Bagi penganut agama Hindu didahului dengan pengucapan kalimat ‘Om Atah Paramawisesa’. 57


Untuk dapat menyelesaikan seluruh tugas mendesak sampai akhir tahun anggaran 2009, DPRD dengan difasilitasi oleh Setwan, perlu mengambil langkah sebagai berikut:

58

1. Membentuk Panitia Kerja Penyusunan Tatib Komprehensif, dengan difasilitator oleh anggota DPRD periode masa bhakti

2004 – 2009;

2. Memperkuat Badan Legislasi DPRD dan mulai menyusun daftar inventaris peraturan daerah yang perlu dibentuk sepanjang periode 2009 – 2014 sebagai bagian dari Program Legislasi Daerah;

3. Badan Legislasi DPRD perlu mempertimbangkan mekanisme hubungan kelembagaan dengan Badan Legislasi DPR-RI dalam rangka sinergi penyusunan aturan perundangan secara berjenjang;

1. Membentuk Panitia Kerja Penyusunan Tatib Komprehensif, dengan difasilitator oleh anggota DPRD periode masa bhakti

2004 – 2009;

2. Memperkuat Badan Legislasi DPRD dan mulai menyusun daftar inventaris peraturan daerah yang perlu dibentuk sepanjang periode 2009 – 2014 sebagai bagian dari Program Legislasi Daerah;

3. Badan Legislasi DPRD perlu mempertimbangkan mekanisme hubungan kelembagaan dengan Badan Legislasi DPR-RI dalam rangka sinergi penyusunan aturan perundangan secara berjenjang;

59


4. Memperkuat Badan Anggaran DPRD dan menyusun daftar inventaris permasalahan perencanaan dan penganggaran daerah dalam rangka memperkuat pelaksanaan fungsi penganggaran DPRD dalam menyusun APBD;

5. Badan Anggaran DPRD dapat mempertimbangkan hubungan kerja konsultatif dengan Badan Anggaran DPR-RI;

6. Memperkuat Badan Kehormatan, terutama dalam rangka membangun kehendak politik untuk menegakkan kode etik internal demi menjaga martabat dan kehormatan lembaga;

7. Mendalami PP No. 60 tahun 2008 tentang SPI dan mulai menyusun draft Keputusan DPRD tentang Manajemen Risiko dan Pembagian Tugas Di Lingkungan DPRD;

8. Membahas R-APBD Tahun Anggaran 2010 secara internal.

4. Memperkuat Badan Anggaran DPRD dan menyusun daftar inventaris permasalahan perencanaan dan penganggaran daerah dalam rangka memperkuat pelaksanaan fungsi penganggaran DPRD dalam menyusun APBD;

5. Badan Anggaran DPRD dapat mempertimbangkan hubungan kerja konsultatif dengan Badan Anggaran DPR-RI;

6. Memperkuat Badan Kehormatan, terutama dalam rangka membangun kehendak politik untuk menegakkan kode etik internal demi menjaga martabat dan kehormatan lembaga;

7. Mendalami PP No. 60 tahun 2008 tentang SPI dan mulai menyusun draft Keputusan DPRD tentang Manajemen Risiko dan Pembagian Tugas Di Lingkungan DPRD;

8. Membahas R-APBD Tahun Anggaran 2010 secara internal.

DRS. SAHAT MARULITUA, MA HP. 0811-809-251 0818-809-251

E-mail: [email protected] Homepage:

www.akuntabilitas.org

Documents

Pemaparan tentang pp no.16 tahun 2010