Pelanggaran HAM Dan Mekanisme Penanganannya

7/21/2019 Pelanggaran HAM Dan Mekanisme Penanganannya

http://slidepdf.com/reader/full/pelanggaran-ham-dan-mekanisme-penanganannya 1/10



• Pelanggaran HAM merupakan bentuk kegagalan negara dalam

menjalankan kewajibannya (obligation) dan tanggung jawab

(responsibility) seperti yang diamanatkan oleh Hukum

Internasional.

• Hukum HAM yang berlaku internasional telah memberikan

mandat kepada negara pihak, bahwa untuk memajukan dan

menegakkan HAM maka negara memiliki kewajiban dan

tanggung jawab untuk menghormati (to respect), melindungi (to

protect) dan memenuhi (to fulfill).

• Pelanggaran HAM (human rigths violation) adalah segala

pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh aparat negara

(state actor) melalui sebuah penyalahgunaan kekuasaan (abuseof power), yaitu berupa tindakan langsung (act of commision)

maupun dengan pembiaran (act of ommision)



Kewajiban

konstitusionalHak Konstitusional

Pasal 28 I ayat (4) :

Perlindungan, pemajuan,penegakkan, dan pemenuhan hak

asasi manusia adalah tanggungjawab

negara, terutama pemerintah

Pasal 28 ayat (5) :

Untuk menegakan dan melindungi

hak asasi manusia sesuai dengan

prinsip negara hukum yang

demokratis, maka pelaksanaan hak

asasi manusia dijamin, diatur dan

dituangkan dalam peraturan

perundang-undangan

Pasal 28APasal 28B

Pasal 28C

Pasal 28D

Pasal 28E

Pasal 28F

Pasal 28G

Pasal 28H

Pasal 28 I Ayat (1)Pasal 28 I ayat (2)

Tidak

Dilaksanakan

Pelanggaran

HAM



Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorangatau kelompok orang termasuk aparat negara baik

disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang

secara melawan hukum mengurangi, menghalangi,

membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia

seseorang atau kelompok orang yang dijamin olehundang-undang ini, dan tidak mendapatkan atau

dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum

yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum

yang berlaku.



Hukum HAM

Pemangku HakPemangku

Kewajiban

Individu/Keluar

ga Negara

Menghormati Melindungi Memenuhi

Commision Ommision



Pelaku Pelanggar

HAM

1. Seseorang

2. Kelompok

3. Aparat

Melakukan perbuatan baik disengaja

maupun tidak disengaja atau kelalaian

yang secara melawan hukum

mengurangi, menghalangi, membatasi,

dan atau mencabut hak asasi manusia

seseorang atau kelompok orang yang

dijamin oleh Undang-undang ini

Tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan

tidak akan memperoleh penyelesaian

hukum yang adil dan benar,

berdasarkan mekanisme hukum yang

berlaku.





• UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan juga Komisi Nasional

HAM tidak mengatur soal mekanisme penegakan HAM dan tdkdapat merespon bila korban pelanggaran HAM ingin mengklaim

effective remedy ketika hak-haknya dilanggar.

• Pasal 89 UU Nomor 39 Tahun 1999 ttg HAM hanya mengatur

kewenangan KOMNAS HAM untuk melakukan pemantauan dan

penyelidikan terhadap suatu kasus, tindakan atau peristiwa yangdiduga terjadi pelanggaran HAM di dalamnya.

• Pasal 95 UU Nomor 39 Tahun 1999, KOMNAS HAM memiliki

kewenangan untuk menerima pengaduan dari korban, turun ke

tempat peristiwa yang diduga terjadi pelanggaran HAM, dan

memanggil secara paksa pihak-pihak yang terlibat, meskipun

pemanggilan paksa tersebut harus melalui putusan pengadilan

negeri.

• Mekanisme pelanggaran HAM DI Indonesia setelah dilakukan

penyelidikan oleh KOMNAS HAM selanjutnya diserahkan pada

Kejaksaan dalam bentuk rekomendasi. Dan langkah-langkah

selanjutnuya sesuai dengan prosedur hukum acara pidana.



•

Mekanisme penanganan pelanggaran HAM padaprinsipnya terbagi menjadi tiga cara : litigasi, non

litigasi dan judicial review.

• Litigasi : penyelesaian pelanggaran HAM dengan

melalui jalur hukum seperti yang tercantum dalam

KUHAP.

• Non litigasi : mekanisme penyelesaian pelanggaran

HAM melalui jalur di luar hukum (arbitrase, mediasi

dan pelaporan pada komisi-komisi HAM yang

dibentuk : Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI,Ombudsman, Komisi Penyiaran, dll).

• Judicial review : peninjauan kembali atas sebuah

produk kebijakan. Jika peninjauan kembali terhadap

UU melalui Mahkamah Konstitusi. Peninjauan kembali



Terimakasih

Documents

Pelanggaran HAM Dan Mekanisme Penanganannya